modul 1 - bpsdm.pu.go.id filejasa dalam membuat dokumen penawaran pengadaan pekerjaan jalan dan...
Post on 24-Jul-2019
696 Views
Preview:
TRANSCRIPT
i
KATA PENGANTAR
Volume/kuantitas item pekerjaan dijadikan dasar penawaran oleh penyedia
jasa dalam membuat dokumen penawaran pengadaan pekerjaan jalan dan
jembatan. Langkah – langkah preventif untuk meminimalisir terjadinya review
desain perlu diketahui oleh personil di lingkungan Direktorat Jenderal Bina
Marga dan dinas-dinas terkait yang bertanggung jawab atas proyek
kebinamargaan sebagai upaya mendukung percepatan Pembangunan
Infrastruktur di Indonesia yang terkadang terganjal sengketa konstruksi.
Oleh karena itu Pusdiklat Jalan, Perumahan, Permukiman, dan Pengembangan
Infrastruktur Wilayah menyelenggarakan pelatihan Perhitungan Kuantitas
Pekerjaan Jalan dan Jembatan. Melalui pelatihan ini diharapkan dapat
membantu meningkatkan kompetensi ASN di lingkungan Direktorat Jenderal
Bina Marga, agar mampu menerapkan perhitungan kuantitas pekerjaan jalan
dan jembatan, sehingga tidak terjadi permasalahan/dispute dalam
pelaksanakan pekerjaan di lapangan serta meminimalisir terjadinya review
desain.
Kami mengaharapkan agar peserta Pelatihan Perhitungan Kuantitas Pekerjaan
Jalan dan Jembatan dapat memanfaatkan modul ini secara optimal, bahkan
dapat menggali kedalaman substansinya di antara sesama peserta dan para
Widyaiswara dalam berbagai kegiatan pembelajaran selama pelatihan
berlangsung.
Kepada penulis dan seluruh anggota Tim yang telah berpartisipasi, kami
ucapkan terima kasih. Semoga modul ini dapat dipergunakan sebaik-baiknya.
Bandung, Desember 2018
Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan Jalan, Perumahan, Permukiman, dan Pengembangan
Infrastruktur Wilayah
Ir. Thomas Setiabudi Aden, M.Sc.Eng NIP. 19640520 198903 1020
ii
DAFTAR ISI
KATA PENGANTAR ..................................................................................... i
DAFTAR ISI ............................................................................................... ii
DAFTAR GAMBAR ..................................................................................... iv
PETUNJUK PENGGUNAAN MODUL .............................................................v
PENDAHULUAN ............................................................................ 1
A. Latar Belakang ..................................................................................... 2
B. Deskripsi Singkat.................................................................................. 2
C. Tujuan Pembelajaran .......................................................................... 3
D. Materi Pokok Dan Sub Materi Pokok ................................................... 3
E. Estimasi Waktu .................................................................................... 3
PENYIAPAN PEKERJAAN KONSTRUKSI ............................................ 5
A. Pengertian Dan Lingkup Manajemen Konstruksi ................................. 6
B. Penyusunan cost program (anggaran) ............................................... 11
C. Penyusunan cost project (EE dan OE) ................................................ 12
D. Rangkuman ........................................................................................ 32
E. Latihan Soal ....................................................................................... 32
PENYIAPAN KONTRAK KONSTRUKSI .............................................35
A. Dokumen kontrak .............................................................................. 36
B. Penandatanganan kontrak ................................................................ 55
C. Rangkuman ........................................................................................ 57
D. Latihan Soal ....................................................................................... 57
PASCA PENANDATANGAN KONTRAK ............................................59
A. Persiapan Pelaksanaan ...................................................................... 60
B. Pelaksanaan Kontrak ......................................................................... 66
C. Serah Terima Hasil Pekerjaan ............................................................ 77
D. Rangkuman ........................................................................................ 81
E. Latihan Soal ....................................................................................... 82
PENUTUP......................................................................................83
iii
A. Evaluasi Kegiatan Belajar ................................................................... 84
B. Umpan Balik dan Tindak Lanjut ......................................................... 84
C. Kunci Jawaban ................................................................................... 85
DAFTAR PUSTAKA ................................................................................... 90
GLOSARIUM............................................................................................ 91
Gambar 1. Elemen Utama Suatu Proyek Konstruksi........................................ 6
Gambar 2. Tugas Manajemen Konstruksi ........................................................ 9
Gambar 3. Masa Kontrak Dan Kegiatan Pendukungnya Berdasarkan FIDIC .. 10
Gambar 4. Skema bagian bagian kontrak ...................................................... 38
Gambar 5. Tahapan Kegiatan Pelaksanaan Kontrak ...................................... 60
Gambar 6 Skema PCM ............................................................................... 61
Gambar 7 Revisi Skedul Akibat Perpanjangan Waktu (Benar) Perubahan Jadwal
Pelaksanaan Pekerjaan; ................................................................................ 64
Gambar 8. Alur Serah Terima Hasil Pekerjaan ............................................... 77
Gambar 9. Masa Pemeliharaan ..................................................................... 80
iv
DAFTAR GAMBAR
Gambar 1. Elemen Utama Suatu Proyek Konstruksi ........................................ 6
Gambar 2. Tugas Manajemen Konstruksi ........................................................ 9
Gambar 3. Masa Kontrak Dan Kegiatan Pendukungnya Berdasarkan FIDIC .. 10
Gambar 4. Skema bagian bagian kontrak ...................................................... 38
Gambar 5. Tahapan Kegiatan Pelaksanaan Kontrak ...................................... 60
Gambar 6 Skema PCM ............................................................................... 61
Gambar 7 Revisi Skedul Akibat Perpanjangan Waktu (Benar) Perubahan Jadwal
Pelaksanaan Pekerjaan; ................................................................................. 64
Gambar 8. Alur Serah Terima Hasil Pekerjaan ............................................... 77
Gambar 9. Masa Pemeliharaan ..................................................................... 80
v
PETUNJUK PENGGUNAAN MODUL
Petunjuk penggunaan modul ini dimaksudkan untuk mempermudah peserta
Pelatihan Perhitungan dan Pengukuran Kuantitas Pekerjaan Jalan dan
Jembatan. Oleh karena itu, sebaiknya peserta pelatihan memperhatikan
beberapa petunjuk berikut ini.
1. Bacalah dengan cermat bagian pendahuluan ini, sampai Anda mempunyai
gambaran kompetensi yang harus dicapai, dan ruang lingkup modul ini.
2. Baca dengan cermat bagian demi bagian, dan tandailah konsep-konsep
pentingnya.
3. Segeralah membuat Ringkasan Materi tentang hal-hal esensial yang
terkandung dalam modul ini.
4. Untuk meningkatkan pemahaman Anda tentang isi modul ini, tangkaplah
konsep-konsep penting dengan cara membuat pemetaan keterhubungan
antara konsep yang satu dengan konsep lainnya.
5. Untuk memperluas wawasan Anda, bacalah sumber-sumber lain yang
relevan baik berupa kebijakan maupun subtansi bahan ajar dari media
cetak maupun dari media elektronik.
6. Untuk mengetahui sampai sejauh mana pemahaman Anda tentang isi
modul ini, cobalah untuk menjawab soal-soal latihan secara mandiri,
kemudian lihat kunci jawabannya.
7. Apabila ada hal-hal yang kurang dipahami, diskusikanlah dengan teman
sejawat atau widyaiswara atau catat untuk bahan diskusi pada saat
tutorial.
Peserta membaca dengan seksama setiap Sub Kegiatan belajar dan
bandingkan dengan pengalaman Anda yang dialami di lapangan.
2
Perhitungan Kuantitas Pekerjaan Jalan dan Jembatan
A. Latar Belakang
Pada pelaksanaan pekerjaan Jalan dan Jembatan diperlukan suatu acuan
pelaksanaan yang menjadi patokan bagi para pelaksana dalam melaksanakan
pekerjaannya. Dokumen kontrak merupakan dokumen yang sangat penting
dalam pelaksanaan suatu pekerjaan, yang sekaligus dijadikan dasar atau
patokan dalam melaksanakan setiap item pekerjaan. Dokumen kontrak
memuat segala ketentuan teknik, administratif, dan hukum tentang pekerjaan
yang harus dilaksanaan sesuai dengan perjanjian yang diatur dalam dokumen
kontrak. Dokumen kontrak mengandung perintah dan larangan serta
ketentuan teknik lainnya yang harus dilaksanakan dan dipenuhi oleh pelaku
jasa konstruksi. Bila tidak dicermati dan dilaksanakan sesuai dengan perintah
maka akan berdampak kesalahan dalam pelaksanaan atau kerugian yang
berakibat hukum seperti denda, ganti rugi atau lainnya.
Pada saat menyusun dokumen kontrak selain syarat syarat umum dan
spesifikasi, hal yang harus disiapkan dengan baik adalah daftar quantitas dan
biaya. Perhitungan Analisa harga satuan akan menentukan kebutuhan jumlah
dan komposisi bahan, peralatan, dan tenaga kerja yang diperlukan dalam
penyelesaian suatu kegiatan proyek konstrusi. Perhitungan volume pekerjaan
yang akan dikerjakan dan perhitungan harga satuan pekerjaan akan
menghasilkan total biaya yang diperlukan untuk menyelesaikan pekerjaan
tersebut. Variabel waktu dalam penyelesaian pekerjaan tersebut merupakan
komponen yang sensitif.
Sehingga, fungsi manajemen konstruksi perlu diterapkan dalam mengelola
pelaksanaan proyek. Unsur unsur bahan (material), tenaga keja (man),
peralatan (mechine), biaya (money), spesifikasi (metode), dan waktu sangat
menentukan dalam pembentukan mekanisme menejemen agar dapat
berlangsung dengan baik.
B. Deskripsi Singkat
Pengertian menejemen konstruksi diuraikan secara terbatas sebagai
pengantar ke modul modul berikutnya. Mulai dari penandatangan kontrak,
persiapan pelaksanaan, pelaksanaan konstruksi, sampai dengan serah terima
pekerjaan.
Manajemen kontrak dimaksudkan adalah menyiapkan kegiatan penanganan
jalan dan jembatan yang tepat dan berbagai hal agar pelaksannaan konstruksi
melalui kontrak konstrusi dapat berjalan dengan baik sehingga tercapai
3
Perhitungan Kuantitas Pekerjaan Jalan dan Jembatan
sasaran yang diharapkan dengan tepat mutu, tepat waktu, tepat sasaran, dan
hasilnya berfungsi dengan baik.
C. Tujuan Pembelajaran
Tujuan pembelajaran terdiri dari hasil belajar dan indikator hasil belajar
sebagai berikut :
C.1. Hasil Belajar
Setelah mengikuti proses pembelajaran Manajemen Konstruksi dan
Manajemen Kontrak peserta diharapkan mampu memahami dan menerapkan
penyiapan kegiatan pekerjaan konstruksi, penyiapan kontrak konstruksi dan
kegiatan pasca penandatanganan kontrak konstruksi.
C.2. Indikator Hasil Belajar
Keberhasilan yang diharapkan dari peserta adalah setelah mengikuti pelatihan
ini peserta diharapkan akan mampu :
D. Materi Pokok Dan Sub Materi Pokok
Dari indikator hasil belajar yang terdiri dari 2 (dua) kelompok dan dijabarkan
di masing-masing materi pokok tersebut ke sub materi pokok sebagai berikut:
1. Penyiapan Pekerjaan Konstruksi
a. Pengertian dan lingkup manajemen konstruksi
b. Penyusunan Cost Program (anggaran)
c. Penyusunan Cost Project (EE dan OE)
2. Penyiapan Kontrak Konstruksi
a. Dokumen Kontrak
b. Penandatanganan Kontrak
3. Pasca Penandatanganan Kontrak
a. Persiapan Pelaksanaan Kontrak
b. Pelaksanaan Kontrak
c. Serah terima hasil pekerjaan
E. Estimasi Waktu
Alokasi waktu yang diberikan untuk pelaksanaan kegiatan belajar mengajar
untuk mata pelatihan “Manajemen Konstruksi dan Manajemen Kontrak”
4
Perhitungan Kuantitas Pekerjaan Jalan dan Jembatan
pada peserta Pelatihan Perhitungan Kuantitas Pekerjaan Jalan dan Jembatan
ini adalah 4 (empat) jam pelajaran (JP) @ 45 menit.
PENYIAPAN PEKERJAAN KONSTRUKSI
Indikator Keberhasilan
Setelah mengikuti pembelajaran ini peserta
pelatihan diharapkan mampu menjelaskan
penyiapan pekerjaan konstruksi sesuai dengan
NSPK yang berlaku.
6
Perhitungan Kuantitas Pekerjaan Jalan dan Jembatan
A. Pengertian Dan Lingkup Manajemen Konstruksi
Manajemen konstruksi adalah ilmu yang mengenai aspek-aspek manajerial
dan teknologi industri konstruksi. Manajemen konstruksi juga dapat diartikan
sebagai sebuah model bisnis yang dilakukan oleh konsultan konstruksi dalam
memberi nasihat dan bantuan dalam sebuah proyek pembangunan.
Manajemen konstruksi adalah cara mengelola dan mengorganisir berbagai
aset, sumber daya manusia, waktu serta kualitas pekerjaan proyek, sehingga
proyek menghasilkan kualitas yang maksimal dalam waktu yang sudah
direncanakan.
Dari beberapa pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa Manajemen
konstruksi adalah proses penerapan fungsi-fungsi manajemen (perencanaan,
pelaksanaan dan pengawasan) secara sistimtis pada suatu proyek konstruksi
dengan mengunakan sumber daya yang ada secara efektif dan efisien agar
tercapai tujuan proyek konstruksi secara optimal. Langkah-langkah dalam
membuat perencanaan, penjadwalan dan pengendalian proyek konstruksi
dapat dengan menggunakan bar chart dan kurva-S. Keberhasilan suatu proyek
konstruksi (mencapai tujuan akhir dengan menyelaraskan 3 tujuan utama
proyek yaitu biaya optimal, mutu yang bagus dan waktu yang tepat) sangat
dipengaruhi oleh kejelian perencana dalam menjadwal pelaksanaan suatu
proyek konstruksi.
Gambar 1. Elemen Utama Suatu Proyek Konstruksi
Ketiga elemen tersebut berkaitan dan saling mempengaruhi. Kualitas mutu
berkaitan dengan biaya yang dikeluarkan, besar kecilnya biaya secara umum
menunjukkan tinggi rendahnya mutu untuk suatu pekerjaan. Demikian pula
dengan waktu pelaksanaan, tinggi rendahnya mutu secara tidak langsung
7
Perhitungan Kuantitas Pekerjaan Jalan dan Jembatan
berkaitan dengan lama waktu pelaksanaan. Dari waktu yang lebih lama secara
otomatis akan menambah biaya pelaksanaan. Bentuk saling mempengaruhi
ini memberikan beberapa kebutuhan akan teknik untuk manajemen proses
konstruksi.
Dari beberapa batasan tersebut suatu proyek konstruksi membutuhkan
perencanaan, penjadwalan dan pengendalian proyek dengan tujuan untuk
menyelaraskan antara biaya proyek yang optimal, mutu pekerjaan yang
berkualitas dan waktu pelaksanaan yang tepat. Manajemen konstruksi
(construction management), adalah bagaimana agar sumber daya yang
terlibat dalam proyek konstruksi dapat diaplikasikan oleh manajer proyek
secara tepat. Sumber daya dalam proyek konstruksi dapat dikelompokkan
menjadi manpower, material, machines, money, method (Ervianto ,2005).
Proyek konstruksi adalah suatu usaha untuk mencapai suatu tujuan tertentu
yang dibatasi oleh waktu dan sumber daya. Proyek konstruksi merupakan
sekumpulan aktivitas yang saling berhubungan dimana ada titik awal dan titik
akhir serta hasil tertentu, proyek konstruksi biasanya bersifat lintas fungsi
organisasi sehingga membutuhkan bermacam keahlian (skills) dari berbagai
profesi dan organisasi. Setiap proyek konstruksi adalah unik, bahkan tidak ada
dua proyek konstruksi yang persis sama. Proyek konstruksi adalah aktivitas
sementara dari personil, material, serta sarana untuk
menjadikan/mewujudkan sasaran-sasaran (goals) proyek dalam kurun waktu
tertentu yang kemudian berakhir. Proyek konstruksi merupakan suatu
rangkaian kegiatan yang saling berkaitan untuk mencapai tujuan tertentu
(bangunan/konstruksi) dalam batasan waktu, biaya dan mutu tertentu. Proyek
konstruksi selalu memerlukan resources (sumber daya) yaitu man (manusia),
material (bahan bangunan), machine (peralatan), method (metode
pelaksanaan), money (uang), information (informasi), dan time (waktu).
Construction Management Association of America (CMAA) menyatakan
bahwa ada tujuh kategori utama tanggung jawab seorang manajer konstruksi,
yaitu:
a. perencanaan proyek manajemen,
b. manajemen harga,
c. manajemen waktu,
d. manajemen kualitas,
e. administrasi kontrak,
f. manajemen keselamatan dan
g. praktik profesional.
8
Perhitungan Kuantitas Pekerjaan Jalan dan Jembatan
Peranan Manajemen Konstruksi dalam Industri Konstruksi adalah layanan
yang sangat baik yang disediakan untuk mengkoordinasikan dan
mengkomunikasikan seluruh proses konstruksi. Sebagai manajer proyek
konstruksi akan menangani semua tahap konstruksi proyek. Manajemen
konstruksi merupakan suatu usaha untuk mencapai suatu tujuan tertentu
yang dibatasi oleh waktu, sumber daya dan dana untuk mencapai suatu hasil
pembangunan yang efektif, efisien memenuhi standar teknis dan sasaran
proyek. Proses penerapan fungsi-fungsi manajemen (perencanaan,
pelaksanaan dan pengawasan serta pengendalian) secara sistimatis pada
suatu proyek dengan menggunakan sumber daya yang ada secara efektif dan
efisien agar tercapai tujuan proyek secara optimal.
A.1. Tujuh Ciri Umum “Proyek Konstruksi”
Berikut ini adalah tujuh ciri umum proyek konstruksi:
1. Kejelasan tujuan, sasaran, harapan dan strategi, sehingga dapat dipakai
sebagai dasar kesepakatan.
2. Kejelasan Rencana Kerja, Jadwal dan Anggaran Biaya
3. Kejelasan Peran dan Tanggung Jawab semua pihak yg terlibat.
4. Kejelasan mekanisme monitoring, koordinasi, pengendalian dan
pengawasan pelaksanaan tugas
5. Kejelasan mekanisme sistem evaluasi kerja yang dapat digunakan sebagai
feed back (umpan balik) bagi manajemen
6. Sistem kerja yang bersifat DINAMIS, tidak terikat pada kerangka
“organisasi rutin”
7. Kejelasan pemahaman mengenai “tatacara” dan “dasar2 peraturan
birokrasi”, dan pengetahuan tentang cara2 pengatasan kendala birokrasi.
A.2. Fungsi Manajemen Konstruksi
a. Perencanaan (Planning)
Menentukan apa yang harus dikerjakan, kapan harus mengerjakannya, dan
bagaimana cara mengerjakan proyek.
b. Pengorganisasian (Organizing)
Mengorganisir beberapa divisi untuk melaksanakan tugas dan
tanggungjawabnya dalam proses pembuatan proyek.
c. Pengarahan (Actuating)
Melakukan pembinaan motivasi, memberikan pelatihan, bimbingan, dan
arahan lainnya kepada pelaksana dalam melaksanakan tugas dan
tanggungjawabnya yang telah direncanakan.
9
Perhitungan Kuantitas Pekerjaan Jalan dan Jembatan
d. Pengontrolan (Controlling)
Melakukan pengawasan terhadap kegiatan proyek diseluruh divisi serta
mengevaluasi deviasi (penyimpangan) yang terjadi selama proyek
berlangsung hingga menentukan pencegahan dini untuk menghindari
kegagalan.
Gambar 2. Tugas Manajemen Konstruksi
A.3. Karakteristik proyek konstruksi
Berikut ini adalah karakteristik proyek konstruksi:
1. Waktu proyek terbatas artinya adalah jangka waktu proyek tersebut dari
waktu mulai proyek hingga waktu selesai/akhir proyek sudah ditentukan.
2. Hasilnya tidak berulang, artinya produk suatu proyek hanya sekali, bukan
produk rutin/berulang.
3. Mempunyai tahapan kegiatan-kegiatan berbeda-beda, dengan pola di
awal sedikit, berkembang makin banyak, menurun dan berhenti.
4. Intensitas kegiatan-kegiatan (tahapan, perencanaan, tahapan
perancangan dan pelaksanaan).
5. Banyak ragam kegiatan dan memerlukan klasifikasi tenaga beragam pula.
6. Lahan/lokasi proyek tertentu, artinya luasan dan tempat proyek sudah
ditetapkan, tidak dapat sembarang tempat.
10
Perhitungan Kuantitas Pekerjaan Jalan dan Jembatan
7. Spesifikasi proyek tertentu, artinya persyaratan yang berkaitan dengan
bahan, alat, tenaga dan metoda pelaksanaannya yang sudah ditetapkan
dan harus memenuhi prosedur persyaratan tersebut.
Gambar 3. Masa Kontrak Dan Kegiatan Pendukungnya Berdasarkan FIDIC
Manajemen kontrak diartikan disini lebih luas dari manajemen konstruksi,
dimulai dari penyusunan pekerjaan konstruksi, penysusunan kontrak, tanda
tangan kontrak sampai penyerahan hasil pekerjaan.
Terdapat 3 fungsi dasar dari manajemen kontrak yaitu:
1. Kegiatan perencanaan: Penetapan Tujuan dan sasaran, Perencanaan
anggaran, desain dan penyiapan dokumen yang diperlukan dalam
kegiatan prakontrak.
2. Kegiatan Pelaksanaan: pelaksanaan prakontrak dan pasca tanda tangan
kontrak, sampai serah terima hasil pekerjaan.
3. Kegiatan Pengendalian: monitoring, pengawasan, pengendalian,
koordinasi, dan evaluasi.
Ukuran keberhasilan pelaksanaan kegiatan/satker:
1. Diselesaikan dalam waktu sesuai rencana.
2. Dilaksanakan dengan kualitas sesuai yang ditetapkan.
3. Dilaksanakan dengan kuantitas sesuai yang ditetapkan.
11
Perhitungan Kuantitas Pekerjaan Jalan dan Jembatan
4. Diselesaikan dalam batasan biaya yang direncanakan.
5. Dilaksanakan dengan tertib administrasi sesuai yang ditetapkan.
6. Berfungsi sesuai yang direncanakan
B. Penyusunan cost program (anggaran)
Hasil survey kondisi jalan dan survey lalu lintas yang dilaksanakan rutin setiap
tahun serta berbagai kajian yang dilakukan dapat disusun suatu analisis
kebutuhan penanganan jalan yang sudah ada (existing road) dan pembanguan
jalan baru yang memang dibutuhkan. Berdasarkan hasil analisis tesebut,
rencana strategis (RENSTRA), konsultasi regional (konreg), musyawarah
rencana pembangunan (musrenbang) dan berbagai masukan dapat disusun
daftar kegiatan pekerjaan jalan.
Pemeliharaan rutin, preventif, rehabilitasi minor, rehabilitasi mayor,
rekonstruksi, pelebaran normalisasi merupakan kegiatan yang diperlukan
dalam menjaga kondisi jalan yang sudah ada menjadi dapat berfungsi secara
optimal. Pembangunan jalan baru dan pelebaran penambahan lajur
merupakan kegiatan penambahan asset jalan yang bertujuan untuk
memenuhi pertumbuhan lalu lintas, membuka daerah terisolir,
pengembangan wilayah dan sebagainya.
Sehingga program penanganan jalan dapat dikelompokkan menjadi dua yaitu
pertama peningkatan kapasitas yang terdiri dari pembangunan jalan baru dan
penambahan jumlah lajur jalan yang ada. Kedua preservasi jalan atau
penanganan asset jalan yang ada agar dapat berfungsi dengan layak. Yang
terdiri dari pemeliharaan rutin, preventif, rehabilitasi, rekonstruksi, dan
pelebaran.
Berdasarkan data kondisi jalan dan volume lalu lintas diusulkan program
penanganan jalan yang memerlukan biaya atau Cost program disusun
berdasarkan prioritas, kebutuhan penanganan jalan. Penentuan jenis
penanganan jalan dan cost program dapat dilakukakan melalui pendekatan
teori penurunan pelayanan jalan (deterioration model), dengan berbagai
scenario jenis penanganan dengan berbagai konsekuensi ikutannya. Data
jalan dan lalu lintas disurvei dan disimpan dalam data base IRMS (Interurban
Road Management System), penyusunan program penanganan jalan dan
anggaran biayanya dapat dilakukan menggunakan program RAMS (Road Asset
Mangemnet System).
Untuk jalan baru dan pelebaran dapat digunakan perkiraan biaya berdasarkan
studi kelayakan. Dokumen Kajian lingkungan dan analisis keselamatan jalan
12
Perhitungan Kuantitas Pekerjaan Jalan dan Jembatan
diperlukan dalam penyusunan program ini. Dalam penyusunan program
tahunan harus memperhatikan dokuman RENSTRA (Rencana Strategis) yang
tersusun untuk kegiatan lima tahun.
C. Penyusunan cost project (EE dan OE)
C.1. Umum
Cost project dilakukan dalam penyusunan harga perkiraan sendiri atau Owner
Estimate (OE). Penysunan OE didasarkan pada target program, pagu anggaran
dan nilai Engineering Estimate (EE) yang telah dibuat oleh perencana.
Penyusunan dan penetapan HPS bertujuan untuk menilai kewajaran harga
penawaran dan/atau kewajaran harga satuan, dasar untuk menetapkan batas
tertinggi penawaran yang sah dalam pengadaan barang/pekerjaan
konstruksi/jasa lainnya dan dasar untuk menetapkan besaran nilai jaminan
pelaksanaan bagi penawaran yang nilainya lebih rendah 80% (delapan puluh
persen) dari nilai HPS.
PPK menyusun HPS berdasarkan pada:
a. hasil perkiraan biaya/Rencana Anggaran Biaya (RAB) yang telah disusun
pada tahap perencanaan pengadaan;
b. Pagu Anggaran yang tercantum dalam DIPA/DPA atau untuk proses
pemilihan yang dilakukan sebelum penetapan DIPA/DPA mengacu kepada
Pagu Anggaran yang tercantum dalam RKA K/L atau RKA Perangkat
Daerah; dan
c. hasil reviu perkiraan biaya/Rencana Anggaran Biaya (RAB) termasuk
komponen keuntungan, biaya tidak langsung (overhead cost), dan Pajak
Pertambahan Nilai (PPN).
PPK dapat menetapkan tim atau tenaga ahli yang bertugas memberikan
masukan dalam penyusunan HPS. HPS dihitung secara keahlian dan
menggunakan data/informasi yang dapat dipertanggungjawabkan.
Data/informasi yang dapat digunakan untuk menyusun HPS antara lain:
a. harga pasar setempat yaitu harga barang/jasa di lokasi barang/jasa
diproduksi/diserahkan/dilaksanakan, menjelang dilaksanakannya
pemilihan Penyedia;
b. informasi biaya/harga satuan yang dipublikasikan secara resmi oleh
Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah;
13
Perhitungan Kuantitas Pekerjaan Jalan dan Jembatan
c. informasi biaya/harga satuan yang dipublikasikan secara resmi oleh
asosiasi. Yang dimaksud dengan asosiasi adalah asosiasi profesi keahlian,
baik yang berada di dalam negeri maupun di luar negeri. Informasi
biaya/harga satuan yang dipublikasikan termasuk pula sumber data dari
situs web komunitas internasional yang menayangkan informasi
biaya/harga satuan profesi keahlian di luar negeri yang berlaku secara
internasional termasuk dimana Pengadaan Barang/Jasa akan
dilaksanakan;
d. daftar harga/biaya/tarif barang/jasa setelah dikurangi rabat/potongan
harga (apabila ada) yang dikeluarkan oleh
pabrikan/distributor/agen/pelaku usaha;
e. inflasi tahun sebelumnya, suku bunga pinjaman tahun berjalan dan/atau
kurs tengah Bank Indonesia valuta asing terhadap Rupiah;
f. hasil perbandingan biaya/harga satuan barang/jasa sejenis dengan
Kontrak yang pernah atau sedang dilaksanakan;
g. perkiraan perhitungan biaya/harga satuan yang dilakukan oleh konsultan
perencana (engineer’s estimate);
h. informasi biaya/harga satuan barang/jasa di luar negeri untuk
tender/seleksi internasional; dan/atau
i. informasi lain yang dapat dipertanggungjawabkan.
Total HPS merupakan hasil perhitungan HPS ditambah Pajak Pertambahan
Nilai (PPN). HPS tidak boleh memperhitungkan biaya tak terduga, biaya lain-
lain, dan Pajak Penghasilan (PPh). Nilai HPS bersifat terbuka dan tidak bersifat
rahasia. Sedangkan rincian harga satuan bersifat rahasia, kecuali rincian harga
satuan tersebut telah tercantum dalam Dokumen Anggaran Belanja.
Perhitungan HPS untuk Pekerjaan Konstruksi berdasarkan hasil perhitungan
biaya harga satuan yang dilakukan oleh konsultan perencana (Engineer’s
Estimate) berdasarkan rancangan rinci (Detail Engineering Design) yang
berupa Gambar dan Spesifikasi Teknis. Perhitungan HPS telah
memperhitungkan keuntungan dan biaya overhead yang wajar untuk
Pekerjaan Konstruksi sebesar 15% (lima belas persen).
Perhitungan anggaran biaya terdiri dari 5 hal pokok diantaranya:
a. Menghitung banyaknya bahan yang digunakan dan harganya
b. Menghitung jam kerja (jumlah dan harga) yang diperlukan
c. Menghitung jenis dan banyaknya peralatan
d. Menghitung biaya-biaya yang tidak terduga
e. Menghitung prosentase keuntungan, waktu, tempat dan jenis pekerjaan
14
Perhitungan Kuantitas Pekerjaan Jalan dan Jembatan
Tahap-tahap penyusunan harga perkiraan sendiri terdiri dari:
a. Daftar kuantitas atau volume pekerjaan yang diperlukan sering disebut Bill
of Quality (BoQ)
b. Harga Satuan Pekerjaan
c. Rencana Anggaran Biaya Proyek merupakan jumlah seluruh biaya yang
diperlukan untuk menyelesaikan proyek konstruksi.
Analisa harga satuan akan menguraikan suatu perhitungan harga satuan
bahan dan pekerjaan yang secara teknis dirinci secara detail berdasarkan
suatu metode kerja dan asumsi-asumsi yang sesuai dengan yang diuraikan
dalam suatu spesifikasi teknik, gambar disain untuk suatu pekerjaan
konstruksi jalan dan jembatan. Harga satuan pekerjaan terdiri atas biaya
langsung dan biaya tidak langsung. Komponen biaya langsung terdiri atas upah
tenaga kerja, bahan dan peralatan. Komponen biaya tidak langsung terdiri
atas biaya umum atau over head dan keuntungan. Biaya over head dan
keuntungan belum termasuk pajak-pajak yang harus dibayar, besarnya sesuai
dengan ketentuan yang berlaku. Analisa ini digunakan sebagai suatu konsep
dasar perhitungan harga perkiraan sendiri (HPS) atau owner’s estimate (OE)
yang dituangkan sebagai mata pembayaran suatu pekerjaan.
Dalam membuat Analisa harga satuan, setiap satuan pengukuran memerlukan
asumsi metoda pelaksanaan pekerjaan atau cara kerja yang digunakan
sehingga rumusan Analisa harga satuan yang diperoleh mencerminkan harga
aktual di lapangan. Dalam penerapannya, perhitungan harga satuan harus
disesuaikan dengan Spesifikasi yang digunakan, peraturan-peraturan dan
ketentuan-ketentuan yang berlaku, serta pertimbangan teknis (Engineering
judgement) terhadap situasi dan kondisi lapangan setempat.
C.2. Komponen Harga Satuan Dasar (HSD)
Harga satuan dasar yang digunakan harus sesuai dengan asumsi
pelaksanaan/penyediaan yang aktual (sesuai dengan kondisi lapangan) dan
mempertimbangkan harga pasar setempat pada waktu penyusunan HPS.
Komponen utama harga satuan pekerjaan terdiri dari 3 (tiga) komponen,
yaitu: bahan, alat dan tenaga kerja.
Komponen bahan digunakan dalam mata pembayaran tertentu tergantung
pada jenis pekerjaannya. Faktor yang mempengaruhi harga satuan komponen
bahan antara lain adalah kualitas, kuantitas, dan lokasi asal bahan. Faktor-
faktor yang berkaitan dengan kuantitas dan kualitas bahan harus ditetapkan
dengan mengacu kepada Spesifikasi yang berlaku.
15
Perhitungan Kuantitas Pekerjaan Jalan dan Jembatan
Komponen alat digunakan dalam mata pembayaran tertentu tergantung pada
jenis pekerjaannya. Faktor yang menentukan satuan komponen peralatan
antara lain: jenis peralatan, efisiensi kerja, kondisi cuaca, kondisi medan, jenis
material/bahan yang dikerjakan. Di samping peralatan mekanis, hampir
semua nomor mata pembayaran memerlukan alat bantu manual, seperti:
sekop, gerobak sorong, keranjang, timba dan lain-lain, namun karena
harganya relatif kecil maka untuk memudahkan analisa, alat bantu manual
tidak di analisa (dalam contoh perhitungan Analisa harga satuan diisi dengan
angka nol). Jika beberapa jenis peralatan digunakan dalam mata pembayaran
tertentu, maka produktivitas peralatan ditentukan oleh peralatan utama yang
digunakan dalam mata pembayaran tersebut.
Komponen tenaga kerja yang digunakan dalam mata pembayaran tertentu
tergantung pada jenis pekerjaannya. Faktor yang menentukan harga satuan
komponen tenaga kerja antara lain: jumlah tenaga kerja, lokasi pekerjaan dan
tingkat keahlian tenaga kerja. Penetapan jumlah dan keahlian tenaga kerja
mengikuti produktivitas peralatan utama.
C.3. Harga Satuan Dasar Bahan
Harga Satuan Dasar Bahan Baku
Harga satuan dasar bahan baku adalah harga yang diperlukan untuk
menghasilkan satu satuan bahan dasar/baku untuk pembuatan barang yang
diinginkan, misal: batu, pasir, dan lain-lain. Harga Bahan baku diperhitungkan
dari sumber bahan (quarry), tetapi dapat pula diterima di Base Camp/Gudang
setelah memperhitungkan ongkos bongkar-muat dan pengangkutannya.
Bahan baku diberi keterangan sumber bahan, misal: bahan diambil dari quarry
(batu kali, pasir, dan lain-lain) atau bahan diambil dari pabrik atau gudang
grosir (semen, aspal, besi, dan sebagainya).
Harga satuan dasar bahan baku diacu dari data harga pasar setempat yang
diperoleh dari survey menjelang dilaksanakannya pengadaan dengan
mempertimbangkan:
a. informasi biaya satuan yang dipublikasikan secara resmi oleh Badan Pusat
Statistik (BPS);
b. informasi biaya satuan yang dipublikasikan secara resmi oleh asosiasi
terkait dan sumber data lain yang dapat dipertanggung jawabkan;
c. daftar biaya/tarif barang/jasa yang dikeluarkan oleh pabrikasi/ ditributor
tunggal;
16
Perhitungan Kuantitas Pekerjaan Jalan dan Jembatan
d. biaya kontrak sebelumnya atau yang sedang berjalan dengan
mempertimbangkan faktor perubahan biaya;
e. inflasi tahun sebelumnya, suku bunga berjalan dan/atau kurs tengah Bank
Indonesia;
f. hasil perbandingan dengan kontrak sejenis, baik yang dilakukan dengan
instansi lain maupun pihak lain;
g. perkiraan perhitungan biaya yang dilakukan oleh konsultan perencana
(engineer’s estimate);
h. norma indeks; dan/atau;
i. informasi lain yang dapat dipertangungjawabkan.
Harga Satuan Dasar Bahan Olahan
Harga satuan dasar bahan olahan adalah harga yang diperlukan untuk
menghasilkan satu satuan bahan antara/olahan dari suatu bahan baku, misal:
agregat kasar dan agregat halus. Bahan olahan merupakan hasil produksi di
plant (pabrik) atau beli dari produsen di luar proyek. Bahan olahan diberi
keterangan tempat bahan tersebut diolah, misalnya di base camp atau di
lokasi khusus. Dalam penetapan harga satuan bahan olahan di lokasi tertentu,
khususnya untuk agregat, ada tiga tahapan yang harus dilakukan, yaitu:
masukan (input), proses dan luaran (output). Contoh perhitungan bahan
dasar olahan, sebagai berikut:
1) Masukan (Input)
Masukan yang diperlukan untuk perhitungan HSD bahan olahan antara lain:
a. Jarak quarry (bila bahan dasar diambil dari quarry). Jarak yang
diperhitungkan sebagai jarak angkut adalah jarak dari sumber bahan
(quarry) ke lokasi di mana alat berada (contoh : pemecah batu).
b. Harga Satuan Bahan Baku atau Bahan Dasar. Yaitu harga satuan dasar
(contoh batu kali), berupa data otentik yang tersedia.
c. Harga Satuan Dasar Alat. Merupakan biaya pemakaian peralatan per satu
satuan waktu yang merupakan. luaran dari Analisa Harga Satuan Dasar
Alat.
d. Harga Satuan Dasar Tenaga Kerja. Yaitu harga satuan dasar tenaga kerja
berupa data otentik yang tersedia.
e. Kapasitas Alat. Merupakan kapasitas dari alat yang dipergunakan,
misalnya alat pemecah batu (stone crusher) dalam ton per jam, dan Wheel
Loader dalam m3 heaped (kapasitas bucket).
17
Perhitungan Kuantitas Pekerjaan Jalan dan Jembatan
f. Faktor Efisiensi Alat. Merupakan faktor efisiensi kerja dari alat yang
dipergunakan, yang meliputi faktor kondisi operator, faktor kondisi
peralatan, faktor kondisi cuaca, faktor kondisi medan kerja (lapangan) dan
faktor kondisi manajemen kerja.
g. Faktor kehilangan material. Yaitu faktor untuk memperhitungkan material
yang tercecer pada saat diolah.
2) Proses
Perhitungan bahan olahan dilakukan antara lain meliputi:
a. Biaya kerja alat dalam memproduksi bahan olahan yang bersangkutan,
berdasarkan waktu yang dibutuhkan alat tersebut dan biaya sewa alat.
b. Biaya kebutuhan bahan dasar (batu kali dan pasir) yang diperlukan.
c. Perhitungan tenaga kerja yang diperlukan.
d. Biaya kerja alat dalam proses pencampuran (blending).
3) Keluaran (Output)
Harga satuan bahan olahan merupakan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk
menghasilkan satu satuan bahan olahan yangdiinginkan. Proses perhitungan
pengolahan akan menghasilkan harga satuan dasar bahan, misal: untuk
agregat kasar dan agregat halus sebagai keluaran. Harga satuan dasar bahan
olahan ini merupakan masukan dalam proses perhitungan Analisa harga
satuan pekerjaan.
Harga Satuan Dasar Barang Jadi
Harga satuan barang jadi adalah harga satuan yang diperlukan untuk
menghasilkan barang yang direncanakan terpasang atau siap pakai. Biasanya
harga satuan barang jadi ini tercantum dalam mata pembayaran menurut
spesifikasi. Harga satuan barang tercantum dalam spesifikasi ada yang
merupakan barang siap pakai untuk pelayanan. Barang jadi dapat
diperhitungkan diterima di Base Camp/Gudang atau di pabrik setelah
memperhitungkan ongkos bongkar-muat dan pengangkutannya serta biaya
pemasangan, misal tiang pancang beton pracetak, geosintetik dan lain lain.
Komponen harga satuan dasar barang jadi ini terdiri dari biaya untuk input dan
proses untuk menghasilkan satu satuan barang jadi dimaksud. Masukan/input
bahan/material yang dibutuhkan dalam proses perhitungan harga satuan
suatu jenis pekerjaan adalah harga satuan dasar bahan/material yang
18
Perhitungan Kuantitas Pekerjaan Jalan dan Jembatan
diperlukan dalam proses. Proses pengolahan bahan tersebut untuk menjadi
barang jadi yang direncanakan memerlukan alat, tenaga kerja dan biaya lain.
Harga satuan barang jadi merupakan seluruh biaya yang dikeluarkan tersebut
untuk menghasilkan satu satuan barang jadi yang diperlukan sesuai dengan
yang tercantum dalam mata pembayaran pekerjaan tersebut.
C.4. Harga Satuan Dasar Alat
Harga satuan dasar alat adalah biaya yang diperlukan untuk mengoperasikan
alat dalam memproduksi suatu barang selama satu satuan waktu tertentu.
Masukan Perhitungan Biaya Alat
Masukan yang diperlukan dalam perhitungan biaya alat yaitu biaya pemakaian
peralatan per satuan waktu, antara lain :
a. Jenis Alat. Adalah jenis peralatan yang dipergunakan misalnya Wheel
Loader, Backhoe-Excavator, Asphalt Mixing Plant (AMP).
b. Kapasitas Alat. Adalah kapasitas peralatan yang dipergunakan, misalnya
AMP 50 ton/jam (kapasitas produksi per jam), Wheel Loader 1,20 m3
(kapasitas bucket untuk tanah gembur, kondisi heaped).
c. Umur Ekonomis Alat. Umur ekonomis peralatan antara lain dapat dihitung
berdasarkan kondisi penggunaan dan pemeliharaan yang normal, dengan
menggunakan standar dari pabrik pembuat.
d. Jam Kerja Alat Per Tahun. Adalah jumlah jam kerja peralatan dalam 1
(satu) tahun.
e. Harga Pokok Alat. Harga peralatan yang dipakai dalam perhitungan biaya
alat pada Analisa harga satuan pekerjaan.
f. Nilai Sisa Alat. Nilai sisa alat ini banyak tergantung pada kondisi
pemakaian dan pemeliharaan selama waktu pengoperasian. Untuk
perhitungan Analisa harga satuan ini maka nilai sisa alat dapat diambil
rata-rata10% dari harga pokok alat, tergantung dari karakteristik (dari
pabrik pembuat) dan kemudahan pemeliharaan alatnya.
g. Tingkat Suku Bunga. Merupakan tingkat suku bunga bank pinjaman
investasi yang berlaku pada waktu pembelian peralatan yang
bersangkutan. Perencana teknis / Pengguna jasa menentukan nilai suku
bunga ini dengan mengambil nilai rata-rata dari beberapa bank komersil
terutama di wilayah tempat proyek berada.
19
Perhitungan Kuantitas Pekerjaan Jalan dan Jembatan
h. Asuransi dan Pajak. Besarnya nilai asuransi dan pajak kepemilikan
peralatan ini umumnya diambil rata-rata per tahun sebesar 0,1% untuk
asuransi dan 0,1% untuk pajak, atau dijumlahkan menjadi sebesar 0,2%
dari harga pokok alat, atau 2% dari nilai sisa alat (apabila nilai sisa alat =
10% dari harga pokok alat).
i. Tenaga Mesin. Merupakan kapasitas tenaga mesin penggerak dalam
horsepower (HP).
j. Upah Tenaga. Upah tenaga kerja dalam perhitungan biaya operasi
peralatan disini terdiri dari biaya upah operator/driver dan pembantu
operator/driver dalam Rp./jam.
k. Harga Bahan Bakar dan Pelumas. Harga bahan bakar dan miyak pelumas
maupun minyak hidrolik dalam perhitungan biaya operasi peralatan
adalah harga bahan bakar dan minyak pelumas serta minyak hidrolik
setempat.
Proses Perhitungan Harga Satuan Dasar Alat
Komponen proses HSD alat, terdiri atas:
- Biaya Pasti atau biaya kepemilikan (Owning Cost), adalah biaya yang selalu
harus dikeluarkan walaupun alat tersebut tidak bekerja/digunakan.
- Biaya Tidak Pasti atau Biaya Operasi (Operating Cost) adalah biaya yang
dikeluarkan apabila alat tersebut bekerja/digunakan.
a. Biaya Pasti atau biaya kepemilikan (Owning Cost).
Biaya pasti (Owning Cost) adalah merupakan biaya pengembalian modal dan
bunga setiap tahun, dihitung sebagai berikut:
(B-C) x D + F G = -------------------- W
Keterangan:
G = Biaya Pasti per jam (Rp.)
B = Harga Pokok Alat Setempat
C = Nilai Sisa Alat
D = Faktor Angsuran / Pengembalian Modal
i x (1+i)*A D = ------------------
20
Perhitungan Kuantitas Pekerjaan Jalan dan Jembatan
(1+i)*A – 1
A = Umur Ekonomis Alat [tahun]
F = Biaya Asuransi dan Pajak dan Lain-lain per tahun
= 0,002 x B atau
= 0,02 x C
i = Tingkat suku bunga pinjaman investasi [% per tahun]
W = jumlah jam kerja alat dalam satu tahun
- Untuk peralatan yang bertugas berat, dianggap bekerja terus menerus
dalam setahun selama 8 jam/hari dan 250 hari/tahun, maka: W = 8 x 250
= 2000 jam/tahun.
- Untuk peralatan yang bertugas tidak terlalu berat atau sedang, dianggap
bekerja selama 200 hari dalam 1 tahun dan 8 jam/hari, maka: W = 8 x 200
= 1600 jam/tahun.
- Untuk peralatan yang bertugas ringan, dianggap bekerja selama 150
hari/tahun dan 8 jam/hari, maka: W = 8 x 150 = 1200 jam/tahun.
b. Biaya Operasi
Perhitungan Biaya Operasi (Cara Teoritis)
Besarnya biaya operasi tiap unit peralatan dihitung sebagai berikut:
a) Biaya Bahan Bakar (H)
Kebutuhan bahan bakar tiap jam dihitung berdasarkan data tenaga mesin
penggerak sesuai yang tercantum dalam manual ditambah pemakaian bahan
bakar yang digunakan untuk proses produksi (misalnya untuk
pengeringan/pemanasan agregat dan pemanasan aspal pada peralatan AMP,
serta pemanasan permukaan perkerasan pada Hot Recycler).
b) Biaya Minyak Pelumas (I)
Minyak pelumas yang meliputi minyak pelumas mesin, minyak hidrolik,
pelumas transmisi, Tongue Converter, power steering, gemuk (grease) dan
minyak pelumas lainnya, kebutuhan per jam dihitung berdasarkan kebutuhan
jumlah minyak pelumas dibagi tiap berapa jam minyak pelumas yang
bersangkutan harus diganti sesuai manual pemeliharaan dari pabrik pembuat.
21
Perhitungan Kuantitas Pekerjaan Jalan dan Jembatan
c) Biaya Pemeliharaan / Bengkel (J)
Pemeliharaan peralatan rutin seperti penggantian saringan udara, saringan
bahan bakar, saringan minyak pelumas serta perbaikan ringan lainnya.
d) Biaya Perbaikan / Bengkel (K)
Biaya perbaikan ini meliputi:
- Biaya penggantian ban (untuk peralatan yang memakai roda ban)
- Biaya penggantian komponen-komponen yang aus (yang penggantiannya
sudah dijadwalkan) seperti swing & fixed jaw pada jaw crusher, cutting
edge pada pisau Bulldozer, saringan (screen) pada stone crusher dan AMP.
- Penggantian battery/ accu.
- Perbaikan undercarriage & attachment.
- Biaya bengkel.
e) Upah Operator/Driver (M)
Besarnya upah untuk operator/driver dan pembantu operator/driver
diperhitungkan sesuai dengan ”besar perhitungan upah kerja”, tetapi upah
per jam diperhitungkan upah 1 (satu) jam kerja efektif.
Perhitungan Biaya Operasi (Cara Pendekatan)
Mengingat banyaknya model/tipe dan jenis peralatan dari berbagai
merk/pabrik, yang dijadikan rujukan, maka estimator yang menyusun Analisa
biaya pekerjaan akan mengalami kesulitan dalam menghitung biaya operasi
peralatan apabila menggunakan data-data manual dari tiap-tiap alat yang
bersangkutan. Untuk memudahkan perhitungan biaya operasi alat dapat
dipergunakan tata cara perhitungan dengan rumus-rumus pendekatan secara
rata-rata yang bisa dipakai untuk seluruh macam peralatan.
Semua masukan (input) pada PAHS ini merupakan bentuk idealisasi
perhitungan yang tidak dapat diperbandingkan secara kasus per kasus dengan
perhitungan penawaran kontraktor dimana merekalah yang mempunyai
sumber daya dan mengelolanya dari waktu ke waktu. Perhitungan cara
pendekatan dengan rumus rata-rata untuk biaya tidak pasti atau biaya operasi
adalah sebagai berikut:
a) Biaya Bahan Bakar (H)
22
Perhitungan Kuantitas Pekerjaan Jalan dan Jembatan
Banyaknya bahan bakar per jam yang digunakan oleh mesin penggerak dan
tergantung pada besarnya kapasitas tenaga mesin, biasanya diukur dengan
satuan HP (Horse Power).
H = (12,00 s/d 15,00)% x HP
Keterangan:
H = banyaknya bahan bakar yang dipergunakan dalam 1 (satu) jam
dengan satuan liter/jam
HP = Horse Power, kapasitas tenaga mesin penggerak
12,00% = untuk alat yang bertugas ringan
15,00% = untuk alat yang bertugas berat
Untuk AMP harus ditambah dengan pemakaian bahan bakar pada burner
agregat dan pada burner aspal. Untuk Hot Recycler harus ditambah bahan
bakar untuk pemanasan permukaan perkerasan.
b) Biaya Minyak Pelumas (I)
Banyaknya minyak pelumas (termasuk pemakaian minyak yang lain serta
grease) yang dipergunakan oleh peralatan yang bersangkutan dihitung dengan
rumus dan berdasarkan kapasitas tenaga mesin.
I = (2,5 s/d 3)% x HP
Keterangan:
I = banyaknya minyak pelumas yang dipakai dalam 1 (satu) jam dengan
satuan liter/jam
HP = kapasitas tenaga mesin (Horse Power)
2,5% = untuk pemakaian ringan
3% = untuk pemakaian berat.
c) Biaya Bengkel (J)
Besarnya biaya bengkel (workshop) tiap jam dihitung sebagai berikut:
J = (6,25% s/d 8,75%) x (B/W)
23
Perhitungan Kuantitas Pekerjaan Jalan dan Jembatan
Keterangan:
B = Harga pokok alat setempat
W = Jumlah jam kerja alat dalam satu tahun
6,25% = untuk pemakaian ringan
8,75% = untuk pemakaian berat
d) Biaya Perbaikan (K)
Untuk menghitung biaya perbaikan termasuk penggantian suku cadang yang
aus, dipakai rumus:
K = (12,5% s/d 17,5%) x (B/W)
Keterangan:
B = Harga pokok alat setempat
W = Jumlah jam kerja alat dalam satu tahun
12,5% = untuk pemakaian ringan
17,5% = untuk pemakaian berat
e) Upah Operator / Driver (M)
Upah Operator dan Pembantu Operator atau Driver, dihitung sesuai dengan
standar dan ketentuan yang ada.
Keluaran (Output)
Keluaran harga satuan dasar alat adalah Harga Satuan Dasar Alat yang meliputi
biaya Pasti dan biaya tidak pasti atau biaya operasi per satu satuan waktu
tetentu. Keluaran Harga Satuan Dasar Alat ini selanjutnya merupakan
masukan (input) untuk proses Analisa harga satuan pekerjaan.
C.5. Harga Satuan Dasar Tenaga Kerja
Biaya tenaga kerja standar dapat dibayar dalam sistim hari orang standar atau
jam orang standar. Besarnya sangat dipengaruhi oleh:
- keahlian tenaga kerja
24
Perhitungan Kuantitas Pekerjaan Jalan dan Jembatan
- jumlah tenaga kerja
- faktor kesulitan pekerjaan
- ketersediaan peralatan
- pengaruh lamanya kerja.
- lokasi pekerjaan.
- pengaruh tingkat persaingan tenaga kerja.
Hari Orang Standar (Standard Man Day)
Yang dimaksud dengan pekerja standar di sini adalah pekerja terampil yang
biasa mengerjakan satu macam pekerjaan seperti pekerja galian, pekerja
pengaspalan, pekerja pasangan batu, pekerja las dan lain sebagainya. Dalam
sistem pengupahan digunakan satu satuan upah berupa orang hari standar
(Standard Man Day) yang disingkat dengan HO atau MD, yaitu sama dengan
upah pekerjaan dalam 1 hari kerja (8 jam kerja termasuk 1 jam istirahat).
Jam Orang Standar (Standard Man Hour)
Di dalam standar hari orang yang dimaksud satu hari kerja adalah 8 jam terdiri
atas 7 jam kerja (efektif) dan 1 jam istirahat. Apabila perhitungan upah
dinyatakan dengan jam orang, maka jam orang dihitung sebagai berikut:
UPAH JAM ORANG = 𝐔𝐏𝐀𝐇 𝐎𝐑𝐀𝐍𝐆 𝐇𝐀𝐑𝐈
(𝟕 𝐉𝐀𝐌 𝐊𝐄𝐑𝐉𝐀)
Data harga satuan dasar tenaga kerja yang dijadikan rujukan dalam
perhitungan analisa harga satuan adalah sebagai berikut:
a. Sumber data harga standar upah berdasarkan U.M.R. (Upah Minimum
Regional) didapat dari ketetapan yang dikeluarkan Menteri Tenaga Kerja
mengenai besarnya Upah Minimum Regional, biasanya diadakan
peninjauan kembali setiap tahun.
b. Data lain yang resmi atau mempunyai kekuatan hukum.
C.6. Biaya Umum Dan Keuntungan (Overhead & Profit)
Biaya Umum (Overhead)
Biaya umum adalah biaya yang dikeluarkan untuk mendukung terwujudnya
pekerjaan (proyek) yang bersangkutan, atau biaya yang diperhitungkan
sebagai biaya operasional meliputi pengeluaran untuk:
25
Perhitungan Kuantitas Pekerjaan Jalan dan Jembatan
a. pengeluaran biaya kantor pusat yang bukan dari biaya pengadaan untuk
setiap mata pembayaran,
b. biaya upah pegawai lapangan,
c. biaya manajemen (bunga bank, jaminan bank, tender, dll)
d. biaya akuntansi,
e. biaya pelatihan dan auditing,
f. biaya perijinan dan registrasi,
g. biaya iklan, humas dan promosi,
h. biaya penyusutan peralatan penunjang,
i. biaya kantor, listrik, telephone, dll
j. biaya pengobatan pegawai kantor/lapangan
k. biaya travel, pertemuan/rapat
l. biaya asuransi di luar peralatan
m. dan lain sebagainya.
Biaya umum/overhead ini dihitung berdasarkan persentase dari biaya
langsung yang besarnya tergantung dari lama waktu pelaksanaan pekerjaan,
besarnya tingkat bunga yang berlaku dan lain sebagainya sesuai dengan
ketentuan yang berlaku.
Keuntungan (Profit)
Keuntungan ini sudah termasuk biaya resiko pekerjaan.
Perkiraan Biaya Umum dan Keuntungan
Besarnya Biaya Umum dan Keuntungan ditentukan dengan
mempertimbangkan antara lain tingkat suku bunga pinjaman bank yang
berlaku, tingkat inflasi, overhead kantor pusat dan lapangan, resiko investasi.
Ini merupakan kewenangan kontraktor yang sampai dengan saat ini belum ada
ketentuan resmi dari Pemerintah yang mengatur nilai maksimum biaya umum
dan keuntungan kontraktor. Untuk kepentingan perkiraan harga melalui AHS
ini dapat ditentukan Biaya Umum dan Keuntungan maksimum sebesar 15%
(Penjelasan Perpres 54 tahun 2010. Pasal 66, Ayat 8).
C.7. Perhitungan Harga Satuan Pekerjaan
26
Perhitungan Kuantitas Pekerjaan Jalan dan Jembatan
Harga satuan setiap mata pembayaran yang merupakan luaran (output)
diperoleh melalui proses perhitungan dan masukan. Dalam hal ini, masukan
yang dimaksud antara lain berupa harga satuan dasar untuk bahan, alat, upah
tenaga kerja serta biaya umum. Berdasarkan masukan tersebut dilakukan
perhitungan untuk menentukan koefisien upah tenaga kerja dan peralatan
setelah terlebih dahulu menentukan asumsi-asumsi dan faktor-faktor bahan
serta prosedur kerjanya. Jumlah dari seluruh hasil perkalian koefisien tersebut
dengan harga satuan dasar ditambah dengan biaya umum dan laba (overhead
dan profit) akan menghasilkan harga satuan pekerjaan untuk setiap mata
pembayaran. Faktor bahan dipengaruhi oleh jenis bahan yang digunakan dan
untuk faktor alat dipengaruhi oleh tipe serta kondisi peralatan, cuaca dan
keterampilan operator alat, sehingga besaran angka koefisien bahan dan
angka koefisien peralatan pada setiap lokasi pekerjaan dapat berbeda, hal ini
juga dipengaruhi oleh asumsi, metode kerja, jenis bahan dan kondisi peralatan
yang akan digunakan. Selanjutnya harga satuan setiap mata pembayaran
dikalikan dengan volume pekerjaan sehingga menghasilkan harga pekerjaan
setiap mata pembayaran. Jumlah harga pekerjaan seluruh mata pembayaran
ditambah dengan PPN 10 % menjadi Perkiraan rencana anggaran Biaya (RAB).
Bahan
Bahan yang dimaksud adalah bahan/material yang memenuhi
ketentuan/persyaratan yang tercantum dalam dokumen buku Spesifikasi, baik
mengenai jenis, kuantitas maupun komposisinya bila merupakan suatu
produk campuran. Perhitungan dilakukan antara lain berdasarkan:
a. Faktor kembang dan susut
b. Faktor kehilangan bahan
c. Kuantitas
d. Harga Satuan Dasar Bahan
Perhitungan yang dilakukan adalah untuk mendapatkan kuantitas komponen
bahan dalam satuannya masing-masing, misalnya: aspal dalam kg, semen
dalam kg atau zak, dan sebagainya, untuk memperoleh satu satuan
produk/hasil pekerjaan yang bersangkutan.
Faktor kembang susut dan faktor kehilangan bahan pada dasarnya ditetapkan
berdasarkan pengalaman, pengamatan atau percobaan.
27
Perhitungan Kuantitas Pekerjaan Jalan dan Jembatan
Faktor Kembang Susut
Besarnya faktor konversi akan sangat tergantung pada jenis bahan, kondisi
bahan dan alat yang digunakan. Faktor konversi kembang susut bahan
digunakan untuk jenis berat volume bahan dalam kondisi lepas atau padat.
Faktor Kehilangan
Dalam menentukan keperluan bahan (bahan dasar yang ada di quarry) perlu
diperhitungkan pula adanya faktor kehilangan akibat pengerjaan atau
angkutan. Faktor kehilangan karena pemadatan berkisar antara 0 % dan 25 %.
Faktor kehilangan bahan (bahan baku yang ada di stock pile) disebabkan
berbagai hal ditunjukkan untuk bahan berbentuk curah seperti batu pecah,
pasir, aspal dalam tangki, timbunan asbuton, kapur, tanah dan sejenisnya atau
faktor kehilangan bahan berbentuk kemasan yang ditimbun atau disusun
dalam gudang, di luar gudang atau di tempat penyimpanan bahan lainnya,
seperti aspal dalam drum, semen Portland dalam kemasan zak, asbuton butir
dalam kemasan karung plastik polypropylene, cat dalam kaleng, bahan lainnya
yang dikemas dalam dos karton dan lain-lain.
Faktor Kuantitas dan Proporsi Bahan (dari Spesifikasi Teknik)
Untuk mata pembayaran hasil olahan yang terdiri atas beberapa macam
bahan/material seperti Hot Rolled Sheet (HRS), Asphaltic Concrete (AC), beton
semen dan lain-lain, komposisi campuran dan proporsi bahan-bahan tersebut
harus mengikuti ketentuan yang tercantum dalam Spesifikasi Teknis yang
berlaku. Satuan kuantitas bahan adalah volume atau berat setiap jenis bahan
dalam satuannya masing-masing (zak, kg, dsb) yang diperlukan dalam suatu
mata pembayaran dengan memperhatikan satuan produk mata pembayaran
yang bersangkutan, misalkan Agregat kelas A dalam satuan m3, HRS dan AC
dalam satuan Ton, beton semen dalam satuan m3 dan lain-lain. Kuantitas
(banyaknya) bahan akan tergantung pada kondisi padat atau lepas. Berbagai
jenis tanah dalam keadaan asli (sebelum digali), telah lepas karena pengerjaan
galian atau pengurugan kemudian dipadatkan, volumenya akan berlainan
akibat dari faktor pengembangan dan penyusutan bahan.
Alat
Komponen alat dihitung berdasarkan perhitungan:
- Koefisien alat
28
Perhitungan Kuantitas Pekerjaan Jalan dan Jembatan
- Harga satuan dasar alat
Koefisien Alat
Koefisiean alat adalah waktu yang diperlukan (dalam satuan jam) oleh suatu
alat untuk menyelesaikan atau menghasilkan produksi sebesar satu satuan
volume jenis pekerjaan yang bersangkutan (sesuai dengan satuan volume
pembayaran). Data utama yang diperlukan untuk perhitungan efisiensi alat ini
adalah:
- Jenis alat
- Faktor efisiensi alat
- Waktu siklus, dan
- Kapasitas produksi
Jenis Alat
Jenis alat yang diperlukan dalam suatu mata pembayaran disesuaikan dengan
ketentuan yang tercantum dalam spesifikasi teknis, misalnya dalam mata
pembayaran Hot Rolled Sheet dalam spesifikasi diharuskan menggunakan alat
pemadat roda baja (Tandem Roller) untuk penggilasan awal (breakdown
rolling) dan alat pemadat roda karet (Pneumatic Tyre Roller) untuk
penggilasan antara (intermediate rolling) serta alat pemadat roda baja tanpa
vibrasi untuk pemadatan akhir.
Berbagai jenis peralatan telah dibuat untuk dipakai pada pekerjaan-pekerjaan
tertentu. Pada umumnya satu jenis peralatan hanya mampu melaksanakan
satu jenis kegiatan pelaksanaan pekerjaan, misalnya Asphalt Paving Machine
(Asphalt Finisher) fungsinya adalah untuk menghampar campuran aspal panas
atau hotmix sebagai lapisan perkerasan jalan, namun ada juga jenis peralatan
yang dapat dan boleh dipakai untuk beberapa jenis kegiatan atau fungsi
misalnya Bulldozer, yang fungsi utamanya adalah untuk mengupas lapisan
permukaan tanah, tapi dapat juga berfungsi sebagai pembongkar batu-batu
atau akar-akar pohon didalam lapisan permukaan tanah serta untuk
pemadatan awal pada penimbunan tanah dan sebagai alat untuk meratakan
timbunan / hamparan batu.
29
Perhitungan Kuantitas Pekerjaan Jalan dan Jembatan
Faktor Efisiensi Alat
Hasil produksi yang sebenarnya dari suatu peralatan yang melaksanakan
pekerjaan sesuai fungsi peralatan yang bersangkutan tidak akan sama dengan
hasil perhitungan berdasarkan data kapasitas yang tertulis pada brosur. Hal ini
diakibatkan karena banyak faktor yang mempengaruhi hasil produksi
peralatan yang bersangkutan dalam pengoperasiannya. Faktor-faktor
dimaksud adalah:
- Faktor operator
- Faktor peralatan
- Faktor cuaca
- Faktor kondisi medan / lapangan
- Faktor manajemen kerja.
Faktor efesiensi alat adalah faktor gabungan dari faktor-faktor tersebut diatas,
sehingga sulit untuk memberikan estimasi besaran pada masing-masing faktor
diatas, untuk mempermudah pengambilan nilai faktor yang digunakan dalam
perhitungan produksi peralatan yang sebenarnya, faktor-faktor diatas
digabungkan menjadi satu faktor yang merupakan faktor kondisi kerja secara
umum atau disebut working condition. Selanjutnya faktor tersebut di sebut
sebagai faktor efesiensi alat Fa, dengan besaran berdasarkan kondisi
sebenarnya di lapangan.
Disamping faktor-faktor di atas masih ada faktor-faktor lain yang hanya
berpengaruh pada alat tertentu, misalnya faktor kedalaman galian hanya
diperlukan pada peralatan Backkoe Excavator, faktor kemiringan permukaan
berlaku hanya pada pengupasan dengan memakai Bulldozer. Oleh karena itu
untuk mengetahui hasil produksi peralatan yang sebenarnya maka faktor
faktor di atas harus dimasukkan dalam rumusan perhitungan kapasitas hasil
produksi peralatan. Untuk penyederhanaan perhitungan maka faktor kondisi
medan/lapangan diambil 1(satu) (default) sehingga parameter-parameter
yang lain dapat diambil yang aktual sehingga tidak terjadi perhitungan ganda
dari faktor kondisi Seperti telah dijelaskan sebelumnya, maka disamping
kelima faktor seperti disebutkan di atas masih ada faktor-faktor lainnya yang
berpengaruh pada peralatan-peralatan tertentu, misalnya faktor kedalaman
penggalian, yang hanya berlaku pada peralatan penggali (Backhoe Excavator).
Besaran faktor-faktor ini tampil dalam tata cara perhitungan hasil produksi
peralatan pada peralatan-peralatan tertentu yang bersangkutan.
30
Perhitungan Kuantitas Pekerjaan Jalan dan Jembatan
Waktu Siklus
Contoh penentuan waktu siklus untuk Dump Truck. Waktu siklus Dump Truck
dihitung sejak saat mulai diisi sampai penuh (T1), kemudian menuju tempat
penumpahan (T2), lama penumpahan (T3) dan kembali kosong ke tempat
semula (T4) dan siap untuk diisi atau dimuati kembali. Waktu siklus, Ts =
T1+T2+T3+T4, dalam satuan menit.
Kapasitas Produksi
Kapasitas alat yang akan digunakan harus sesuai dengan besarnya pekerjaan
yang akan dilaksanakan dan ketentuan yang tercantum dalam spesifikasi (bila
ada), misalkan dalam mata pembayaran AC untuk penggilasan awal diperlukan
Tandem Roller dengan kapasias 6-8 ton dan untuk penggilasan antara
diperlukan Pneumatic Tyre Roller kapasitas 8-10 ton.
Untuk alat utama seperti Asphalt Mixing Plant (AMP) dan Stone Crusher,
kapasitasnya tergantung dari volume dan lamanya waktu yang diperlukan
untuk pekerjaan yang berhubungan dengan alat tersebut. Setiap jenis
peralatan mempunyai fungsi kapasitas hasil produksi atau kapasitas hasil kerja
sesuai fungsi daripada peralatan yang bersangkutan misalnya Wheel Loader
yang berfungsi memindahkan material ke atas Dump Truck mempunyai
kapasitas atau kemampuan memindahkan materialnya dalam satu kurun
waktu (misalnya dalam per jam). Satuan kapasitas produksi disini dihitung
dalam m3 per jam (m3/jam) atau ton per jam (ton/jam).
Kapasitas produksi tiap satu jenis peralatan bisa berbeda, karena perbedaan
kapasitas (besar kecilnya) komponen utama peralatan yang bersangkutan
(pada Wheel Loader tergantung pada besar kecilnya bucket). Contoh lain
misalnya peralatan Asphalt Mixing Plant (AMP), mempunyai kapasitas
produksi yaitu campuran aspal panas besaran tertentu yang dihitung dalam
ton per jam (ton/jam).
Perhitungan kapasitas produksi peralatan per-jamnya bisa dihitung sesuai
dengan cara yang tercantum dalam rumus umum yaitu rumus perhitungan
produksi peralatan per jam, atau berdasarkan hasil produksi selama bekerja 4
jam pertama ditambah hasil produksi selama bekerja 3 jam kedua, kemudian
hasil produksi hariannya dibagi 7 untuk memperoleh hasil produksi rata-rata
tiap jam-nya. Di samping itu ada peralatan yang bisa berdiri sendiri dalam
operasinya, tapi ada peralatan yang bergantung pada peralatan lain seperti
misalnya Dump Truck, yang tidak bisa mengisi muatannya sendiri, harus diisi
memakai Loader atau Excavator. Jadi isi muatan bak Dump Truck tergantung
31
Perhitungan Kuantitas Pekerjaan Jalan dan Jembatan
pada berapa banyak yang bisa ditumpahkan oleh pengisinya (Loader atau
Excavator).
Tenaga Kerja
Pekerjaan produksi suatu jenis barang memerlukan tenaga kerja yang dapat
dilaksanakan perorangan atau kelompok pekerja dilengkapi dengan peralatan
yang diperlukan berdasarkan metode kerja yang ditetapkan. Dalam
pelaksanaan pekerjaan diperlukan keterampilan yang memadai untuk dapat
melaksanakan suatu jenis pekerjaan tersebut. Kelompok kerja utama dapat
dilengkapi dengan kelompok kerja pendukung. Kuantitas tiap kualifikasi
tenaga untuk menghasilkan satu satuan jenis barang dalam satu satuan waktu,
dinyatakan dalam angka dan disebut koefisien. Harga komponen tenaga kerja
suatu pekerjaan merupakan jumlah dari seluruh perkalian harga satuan
tenaga kerja yang terlibat sesuai kualifikasinya dengan koefisien tenaga kerja
masing masing.
Komponen upah dasar tenaga kerja, adalah upah berdasar UMR, ditambah
tunjangan, seperti: Makan, Transport, kesehatan, keselamatan kerja,
akomodasi, Perlengkapan K3 (Kesehatan dan Keselamatan Kerja).
Biaya Umum Dan Keuntungan
Perlu diperhitungkan adanya biaya umum dan keuntungan yang berupa
prosentase dari biaya yang telah dihitung ersebut. Biaya Umum dan
Keuntungan dapat diambil maksimum sebesar 15%.
C.8. Rencana Anggaran Biaya Proyek
Harga satuan setiap mata pembayaran adalah harga suatu jenis pekerjaan
tertentu persatuan tertentu berdasarkan rincian metode pelaksanaan, yang
memuat jenis, kuantitas dan harga satuan dasar dari komponen tenaga kerja,
bahan, dan peralatan yang diperlukan dan di dalamnya sudah termasuk biaya
umum dan keuntungan. Volume pekerjaan untuk setiap mata pembayaran
disesuaikan dengan kebutuhan per proyek yang dicantumkan dalam Daftar
Kuantitas dan Harga (BOQ/Bill of Quantities). Besarnya volume pekerjaan juga
dapat mempengaruhi besarnya harga satuan setiap pekerjaan itu sendiri.
Harga pekerjaan setiap mata pembayaran akan tercantum dalam Daftar
Kuantitas dan Harga (BOQ/Bill Of Quantities) yang merupakan hasil perkalian
volume pekerjaan dengan harga satuan setiap mata pembayaran. Harga total
32
Perhitungan Kuantitas Pekerjaan Jalan dan Jembatan
seluruh mata pembayaran merupakan jumlah dari seluruh hasil perkalian
volume pekerjaan dengan harga satuan masing-masing mata pembayaran.
Pajak Pertambahan Nilai (PPN) besarnya adalah 10 persen dari Harga Total
Seluruh Mata Pembayaran. Rencana anggaran biaya proyek merupakan
jumlah dari harga total seluruh mata pembayaran ditambah dengan Pajak
Pertambahan Nilai (PPN).
D. Rangkuman
Manajemen konstruksi juga dapat diartikan sebagai sebuah model bisnis yang
dilakukan oleh konsultan konstruksi dalam memberi nasihat dan bantuan
dalam sebuah proyek pembangunan.
Cost program disusun berdasarkan prioritas, kebutuhan penanganan jalan
Cost project dilakukan dalam penyusunan harga perkiraan sendiri atau Owner
Estimate (OE). Penysunan OE didasarkan pada target program, pagu anggaran
dan nilai Engineering Estimate (EE) yang telah dibuat oleh perencana.
E. Latihan Soal
1. Apa yang dimaksud dengan manajemen konstruksi?
2. Apa yang anda ketahui dengan Cost program?
3. Uraikan tentang penyusunan EE.
4. Kapan dan bagaimana OE disusun?
5. Apa saja yang termasuk komponen dasar harga satuan?
PENYIAPAN KONTRAK KONSTRUKSI
Indikator Keberhasilan
Setelah mengikuti pembelajaran ini peserta
diharapkan mampu mampu memahami penyiapan
kontrak konstruksi sesuai dengan NSPK yang berlaku.
36
Perhitungan Kuantitas Pekerjaan Jalan dan Jembatan
A. Dokumen kontrak
A.1. Pengertian kontrak
Hukum Kontrak adalah norma atau kaidah atau aturan hukum yang mengatur
hubungan hukum antar para pihak berdasarkan kata sepakat untuk
menimbulkan akibat hukum dalam melaksanakan suatu obyek perjanjian atau
prestasi. Sehingga Administrasi Kontrak adalah Sesuatu yang menggambarkan
secara menyeluruh penanganan kontrak sejak sebelum tanda tangan (pra-
kontrak ) sampai dengan kontrak berakhir.
Dokumen kontrak adalah dokumen-dokumen yang mengatur hubungan
hukum antara Pengguna Jasa dengan Penyedia barang/jasa untuk
melaksanakan suatu pekerjaan. Dalam hal ini yang dilakukan adalah kontrak
konstruksi.
Dokumen kontrak secara umum bersumber dari dokumen lelang, semua
dokumen lelang yang masih berlaku hingga akhir kontrak menjadi bagian dari
dokumen kontrak. Sesuatu hal yang tidak/belum termasuk dalam dokumen
lelang tidak dapat menjadi bagian dokumen kontrak kecuali ada
perubahannya (addendum kontrak).
Bagian dokumen kontrak terdiri dari:
1. Dokumen lelang termasuk perubahannya
2. Dokumen penawaran penyedia jasa
3. Evaluasi panitia lelang
4. Kontrak (dokumen yang ditandatangani)
5. Addendum (perubahan, penambahan/pengurangan dari dokumen
kontrak sebelumnya)
Dokumen yang mempunyai kekuatan hukum, yang dibuat oleh dua orang atau
lebih, yang berisi tentang hak dan kewajiban dari pihak-pihak yang
bersangkutan untuk melaksanakan sebuah perjanjian pekerjaan guna
membuat keputusan dimana hasil kesepakatan tersebut ditulis dalam sebuah
kontrak, diperlukan sebuah penawaran dan penerimaan. Dalam membuat
perjanjian harus melibatkan pihak-pihak yang berkompeten dan berdasarkan
hukum yang berlaku.
Aspek Kontrak Konstruksi:
a. Aspek teknis
b. Aspek hukum
c. Aspek keuangan
37
Perhitungan Kuantitas Pekerjaan Jalan dan Jembatan
d. Aspek perpajakan
e. Aspek perasuransian
f. Aspek sosial ekonomi
g. Aspek administrasi
Jenis-Jenis Kontrak
a. Berdasarkan Perpres 16/2018 Pengadaan Barang/ Pekerjaan
Konstruksi/Jasa Lainnya
Kontrak Lump Sum
Kontrak Harga Satuan
Kontrak Gabungan Lump Sum dan Harga Satuan
Kontrak Terima Jadi (Turnkey)
Kontrak payung
b. Kontrak Tahun Jamak
Bentuk kontrak
a. Bukti Pembelian/pembayaran
b. Kuitansi
c. Surat Perintah Kerja (SPK)
d. Surat Perjanjian
e. Surat Pesanan
38
Perhitungan Kuantitas Pekerjaan Jalan dan Jembatan
Gambar 4. Skema bagian bagian kontrak
Bahasa dan Undang-Undang dalam dokumen kontrak
a. Apabila tidak disiapkan versi terjemahannya :
Kontrak NCB menggunakan Bahasa Indonesia
Kontrak ICB menggunakan Bahasa Inggris
b. Apabila terdapat perbedaan interpretasi yang mengikat :
NCB (Bahasa Indonesia)
ICB (Bahasa Inggris)
c. Undang-undang yang berlaku dalam dokumen kontrak adalah Undang-
undang Negara Republik Indonesia
Pihak-pihak penyelenggara kontrak
a. Pemilik (the employer)
b. Direksi pekerjaan (the engineer)
c. Wakil direksi pekerjaan (engineer’s representative)
d. Kontraktor (the contractor)
e. Subkontraktor (the subcontractor)
Komunikasi dalam penyelenggara kontrak
a. Komunikasi yang berlaku adalah dalam bentuk tertulis sesuai bahasa di
kontrak dan
39
Perhitungan Kuantitas Pekerjaan Jalan dan Jembatan
b. Pemberitahuan hanya berlaku jika telah diterima oleh yang bersangkutan
Sumber data kontrak
a. FIDIC
Federation Internationale Des Ingenieurs Conseils (Asosiasi Konsultan
Teknik Sedunia)
b. JCT
Joint Contract Tribunal (Perhimpunan Asosiasi Konsultan Bangunan di
Inggris)
A.2. Penyusunan dokumen kontrak
Dalam KUH Perdata, pasal 1320 disebutkan bahwa untuk sahnya suatu
perjanjian diperlukan empat syarat, yaitu:
a. Adanya sepakat mereka yang mengikatkan dirinya;
b. Adanya kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
c. Adanya hal tertentu (terang & jelas); dan
d. Adanya suatu sebab yang halal.
Dalam pasal 1338 disebutkan pula bahwa semua perjanjian yang dibuat secara
sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.
Pasal 64 ayat (4)
PPK menetapkan bagian dari rancangan Dokumen Pengadaan yang terdiri
atas:
a. Rancangan SPK; atau
b. Rancangan surat perjanjian, termasuk:
Syarat-syarat umum Kontrak;
Syarat-syarat khusus Kontrak;
Spesifikasi teknis, KAK dan/atau gambar;
Daftar kuantitas dan harga; dan
Dokumen lainnya.
c. HPS
Pasal 65
a. PPK menyusun rancangan Kontrak Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 64 ayat (4) huruf a dan huruf b.
40
Perhitungan Kuantitas Pekerjaan Jalan dan Jembatan
b. Rancangan Kontrak Pengadaan Barang/Jasa disusun dengan berpedoman
pada Standar Kontrak Pengadaan Barang/Jasa.
c. Ketentuan lebih lanjut mengenai Standar Kontrak Pengadaan Barang/Jasa
serta pedoman penyusunan Kontrak Pengadaan Barang/Jasa diatur
dengan peraturan Kepala LKPP.
Pasal 86
Penandatanganan Kontrak Pengadaan Barang/Jasa;
a. PPK menyempurnakan rancangan Kontrak Pengadaan Barang/ Jasa untuk
ditandatangani.
b. Penandatanganan Kontrak Pengadaan Barang/Jasa dilakukan setelah
DIPA/DPA disahkan.
c. Para pihak menandatangani Kontrak setelah Penyedia Barang/ Jasa
menyerahkan Jaminan Pelaksanaan paling lambat 14 (empat belas) hari
kerja terhitung sejak diterbitkannya SPPBJ.
d. Penandatanganan Kontrak Pengadaan Barang/Jasa yang kompleks
dan/atau bernilai diatas Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah)
dilakukan setelah memperoleh pendapat ahli hukum Kontrak.
e. Pihak yang berwenang menandatangani Kontrak Pengadaan Barang/Jasa
atas nama Penyedia Barang/Jasa adalah DIreksi yang disebutkan namanya
dalam Akta Pendirian/Anggaran Dasar Penyedia Barang/Jasa, yang telah
didaftarkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
f. Pihak lain yang bukan Direksi atau yang namanya tidak disebutkan dalam
Akta Pendirian/Anggaran Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (5),
dapat menandatangani Kontrak Pengadaan Barang/Jasa, sepanjang
mendapat kuasa/ pendelegasian wewenang yang sah dari Direksi atau
pihak yang sah berdasarkan Akta Pendirian/Anggaran Dasar
untukmenandatangani Kontrak Pengadaan Barang/Jasa.
Dokumen Kontrak Kerja Konstruksi didefinisikan sebagai keseluruhan
dokumen yang mengatur hubungan hukum antara Pejabat Pembuat
Komitmen dan Penyedia Jasa dalam penyelenggaraan pekerjaan konstruksi.
Beberapa peraturan lainnya terkait dengan kontrak disebutkan dalam Perpres
No. 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagai
berikut:
a. Addendum Surat Perjanjian;
b. Pokok Perjanjian;
c. Surat Penawaran berikut Daftar Kuantitas dan Harga;
41
Perhitungan Kuantitas Pekerjaan Jalan dan Jembatan
d. Syarat-syarat Khusus Kontrak;
e. Syarat-syarat Umum Kontrak;
f. Spesifikasi Khusus;
g. Spesifikasi Umum;
h. Gambar-gambar dan;
i. Dokumen lainnya seperti : jaminan-jaminan, SPPBJ, BAHP, BAPP.
Urutan kekuatan hukum kontrak menurut Perpres No.54 tahun 2010, sebagai
berikut:
a. Addendum Surat Perjanjian;
Addendum surat perjanjian dibuat jika harus ada perubahan dari isi perjanjian
yang telah di buat terlebih dahulu (perubahan dari pokok perjanjian).
b. Pokok Perjanjian;
Adalah suatu surat perjanjian yang menyatakan bahwa yang diikat dalam
kontrak kerja tersebut adalah “ Pekerjaan Konstruksi “ Surat tersebut harus
ditanda tangani oleh yang berwenang dari kedua belah pihak yang mengikat
perjanjian serta memuat secara ringkas pokok pekerjaan yang diperjanjikan,
hak dan kewajiban para pihak yang terikat dalam perjanjian, nilai atau harga
kontrak pekerjaan, dan yang lainnya yang dirasa perlu.
c. Surat Penawaran berikut Daftar Kuantitas dan Harga;
Surat Penawaran adalah surat Penawaran dari Penyedia Jasa kepada Panitia
Pelelangan sehubungan dengan undangan/pengumuman pelelangan yang
disampaikan oleh Panitia Pelelangan kepada peserta pelelangan. Dalam surat
penawaran tersebut berisi besaran harga penawaran, jangka waktu
pelaksanaan pekerjaan dan masa berlaku dari penawaran tersebut, serta
lampiran-lampirannya.
Lampiran-lampiran surat penawaran:
Surat kuasa ( bila diperlukan )
Jaminan penawaran
Daftar kuantitas dan harga
Analisa harga satuan pekerjaan utama
Daftar harga satuan dan upah
Daftar harga satuan dasar bahan
Daftar harga satuan peralatan
Metode pelaksanaan
42
Perhitungan Kuantitas Pekerjaan Jalan dan Jembatan
Jadual waktu pelaksanaan
Daftar personil inti
Daftar peralatan utama
Bagian pekerjaan yang disubkontrakkan
Rekaman surat perjanjian kemitraan (bila diperlukan)
d. Syarat-syarat Khusus Kontrak;
Syarat-syarat khusus kontrak adalah ketentuan ketentuan yang merupakan
perubahan, penambahan dan atau penjelasan dari ketentuan-ketentuan yang
ada pada syarat-syarat umum kontrak.
e. Syarat-syarat Umum Kontrak;
Ketentuan Umum
1. Definisi
a) Pekerjaan Konstruksi
b) Pengguna anggaran
c) Kuasa pengguna anggaran
d) Satuan Kerja
e) Pejabat pembuat komitmen (PPK)
f) Penyedia jasa
g) Sub penyedia jasa
h) Panitia pengadaan
i) Unit layanan pengadaan (Procurement unit)
j) Peserta lelang
k) Kontrak harga satuan
l) Kontrak kerja konstruksi
m) Harga kontrak kerja konstruksi
n) Dokumen Pengadaan
o) Hari
p) Direksi Pekerjaan
q) Direksi Teknis
r) Daftar kuantitas dan harga
s) Harga perkiraan sendiri (HPS)
t) Pekerjaan utama
u) Mata pembayaran utama
v) Harga satuan dasar
43
Perhitungan Kuantitas Pekerjaan Jalan dan Jembatan
w) Harga satuan pekerjaan(HSP)
x) Metode pelaksanaan pekerjaan
y) Metoda kerja
z) Jadual waktu Pelaksanaan
aa) Personal inti
bb) Bagian pekerjaan yang disubkontrakkan
cc) Analisa harga satuan pekerjaan
dd) Pekerjaan harian
ee) Pekerjaan sementara
ff) Perintah perubahan
gg) Tanggal mulai kerja
hh) Tanggal penyelesaian pekerjaan
ii) Masa pemeliharaan
jj) Mediator
kk) Konsiliator
ll) Arbiter
mm) Kegagalan bangunan
2. Penerapan
Ketentuan-ketentuan pada syarat-syarat umum kontrak harus
diterapkan secara luas tanpa melanggar ketentuan yang ada dalam
dokumen kontrak keseluruhan dan peraturan perundang-undangan
yang berlaku.
3. Asal Jasa
Jasa Konstruksi adalah dari Penyedia jasa nasional yang berdomisili di
wilayah RI, Penyedia jasa asing harus mempunyai kantor perwakilan
di wilayah RI.
4. Penggunaan Dokumen Kontrak dan Informasi “Undang-Undang RI
nomor 14 Tahun 2008 Tentang” KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK “
5. Hak Paten, Hak Cipta dan Merek
6. Jaminan
7. Asuransi
8. Keselamatan Kerja. Penyedia jasa bertanggung jawab atas
keselamatan kerja di lapangan sesuai dengan ketentuan “Kesehatan
& Keselamatan Kerja (K3)
9. Pembayaran
10. Harga dan Sumber Dana
11. Wewenang dan Keputusan PPK
44
Perhitungan Kuantitas Pekerjaan Jalan dan Jembatan
12. Direksi Teknis dan Panitia Peneliti Pelaksanaan Kontrak
13. Delegasi
14. Penyerahan Lapangan
15. Surat Perintah Mulai Kerja
16. Persiapan Pelaksanaan Kontrak
17. Selambat-lambatnya 7 hari sejak tanggal SPMK, PPK harus sudah
melaksanakan Rapat persiapan pelaksana kontrak (Pre Construction
meeting)
18. Program Mutu
19. Perkiraan Arus Uang
20. Pemeriksaan Bersama
21. Perubahan Kegiatan Pekerjaan
22. Pembayaran Untuk Perubahan
23. Perubahan Kuantitas dan Harga
24. Amandemen kontrak
25. Hak Dan Kewajiban Para Pihak
26. Resiko PPK dan Penydia Jasa
27. Laporan Hasil Pekerjaan
28. Cacat Mutu
29. Mengatur tentang cacat mutu,
30. jika hasil pengujian memperlihatkan adanya cacat mutu, maka biaya
pengujian dan perbaikan menjadi tanggung jawab penyedia jasa.
Apabila tidak ditemukan cacat mutu maka biaya pengujian dan
perbaikan menjadi tanggung jawab PPK
31. Jadual Pelaksanaan Pekerjaan
32. Penyedia Jasa Lainnya
33. Wakil Penyedia Jasa
34. Pengawasan
35. Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan
36. Kontrak Kritis
37. Perpanjangan Waktu Pelaksanaan
38. Kerja sama antara Penyedia Jasa dan Sub penyedia jasa
39. Penggunaan Penyedia Jasa Usaha Kecil Termasuk Koperasi Kecil
40. Peringatan Dini
41. Rapat Pelaksanaan
42. Itikad Baik
43. Penghentian dan Pemutusan Kontrak
44. Pemanfaatan Milik Penyedia Jasa
45
Perhitungan Kuantitas Pekerjaan Jalan dan Jembatan
45. Bahasa dan Hukum
46. Perpajakan
47. Penyusuaian Harga
48. Denda dan Ganti Rugi
49. Serah Terima Pekerjaan
50. Gambar Pelaksanaan
51. Penyedia jasa harus menyerahkan kepada direksi pekerjaan gambar
pelaksanaan (as build drawing)) paling lambat 14 hari sebelum
penyerahan akhir pekerjaan, apabila terlambat menyerahkan PPK
dapat menahan sejumlah uang sesuai ketentuan dalam syarat-syarat
khusus
52. Perhitungan Akhir
53. Kegagalan Bangunan
Ketentuan Khusus
1. Personil
2. Penilaian Pekerjaan
3. Percepatan
4. Penemuan-Penemuan
5. Kompensasi
6. Penangguhan Pembayaran
7. Hari Kerja
8. Pengambil Alihan
9. Pedoman Pengoperasian dan Pemeliharaan
10. Penyesuaian Biaya
11. Penundaan atas perintah PPK
12. Instruksi
f. Spesifikasi Khusus (bila ada);
g. Spesifikasi Umum;
Spesifikasi teknis disusun oleh panitia pengadaan berdasarkan data dari
PPK dan jenis pekerjaan yang akan dilelangkan dengan ketentuan sebagai
berikut :
1. Tidak mengarah kepada merk/produk tertentu, tidak menutup
kemungkinan digunakan produksi dalam negeri
2. Semaksimal mungkin menggunakan standar nasional (SNI)
46
Perhitungan Kuantitas Pekerjaan Jalan dan Jembatan
3. Metoda pelaksanaan harus logis, realistic dan dapat dilaksanakan
4. Jadual waktu pelaksanaan harus sesuai dengan metode pelaksanaan
5. Harus mencatumkan macam, jenis, kapasitas dan jumlah peralatan
utama minimal yang diperlukan dalam pelaksanaan pekerjaan
6. Harus mencatumkan syarat-syarat bahan yang dipergunakan dalam
pelaksanaan pekerjaan
7. Harus mencantumkan syarat-syarat pengujian bahan dan hasil produk
8. Harus mencantumkan criteria kinerja produk (Out put performance)
yang diinginkan
9. Harus mencantumkan tata cara pengukuran dan tata cara
pembayaran
h. Gambar-gambar dan;
Gambar-gambar untuk pelaksanaan pekerjaan harus disusun oleh Panitia
pengadaan secara terinci, lengkap dan jelas antara lain :
1. Peta lokasi
2. Lay out
3. Potongan memanjang
4. Potongan melintang
5. Detail-detail
6. Dan lain-lain yang diperlukan
i. Daftar Kuantitas
Panitia menyiapkan dan menyusun bentuk / format/daftar untuk
keperluan penyedia jasa. Dalam menyiapkan penawarannya sebagai
berikut:
1. Daftar kuantitas terdiri dari :
Rekapitulitas daftar kuantitas dan harga
Daftar kuantitas dan harga
2. Analisa harga satuan terdiri dari :
AHS mata pembayaran utama
Daftar harga dasar upah, bahan dan peralatan
j. Bentuk-bentuk Jaminan
Jaminan yang harus disediakan oleh Penyedia Jasa pada saat penawaran
adalah:
Jaminan Penawaran
47
Perhitungan Kuantitas Pekerjaan Jalan dan Jembatan
Jaminan Sanggah Banding
Pada saat Kontrak adalah :
Jaminan Pelaksanaan
Jaminan Uang Muka
Jaminan Pemeliharaan
k. Penyitaan Jaminan Penawaran
1. Peserta terlibat KKN
2. Calon pemenang dan calon pemenang cadangan 1 dan 2 tidak
bersedia menambah jaminan pelaksanaan dalam hal harga
penawarannya di bawah 80 %
3. Calon pemenang dan calon pemenang cadangan 1 dan 2 setelah
dilakukan evaluasi, tidak hadir dalam klarifikasi dan/atau verifikasi
kualifikasi dgn alasan yang tidak dapat diterima
4. Calon pemenang dan calon pemenang cadangan 1 dan 2
mengundurkan diri atau gagal tanda tangan kontrak
l. Kajian Teknis
Kegiatan yang harus dilakukan oleh Penyedia Jasa yang diawasi oleh
direksi teknis utk mengevaluasi kembali gambar dan volume yang ada di
dokumen kontrak
1. Pendataan lapangan yang telah diserahkan
2. Pengukuran-pengukuran yang diperlukan
3. Perhitungan ulang kebutuhan Volume item pekerjaan → sebagai
dasar perubahan kontrak
4. Proses penyelesaian hasil rekayasa lapangan
m. Pembayaran
1. Pembayaran Uang Muka :
Jaminan uang muka harus diterbitkan oleh Bank atau Asuransi
sesuai ketentuan kontrak
Konfirmasi kembali kepada penerbit Jaminan secara lisan dan
tulisan
Besaran Pembayaran uang muka perlu diperhatikan ketentuan-
ketentuan sesuai kontrak (APBN murni atau Loan)
48
Perhitungan Kuantitas Pekerjaan Jalan dan Jembatan
Pengaturan pengembalian uang muka sedapat mungkin
dilunaskan sebelum progres mencapai 100 %
2. Sertifikat Bulanan :
Penagihan dari Penyedia Jasa dapat dilakukan setiap bulan sesuai
dengan tanggal yang disepakati.
Penagihan tersebut dapat dilakukan berdasarkan sertifikad yang
dilampiri dengan data pendukung (back up data).
3. Retensi
Akan dibayar kembali sesuai ketentuan yang berlaku, yaitu jika ada
uang penyedia jasa yang ditahan sebagai jaminan.
4. Penyesuaian Harga:
Dapat diberikan kepada penyedia jasa apabila diatur didalam kontrak
(> 13 bln). Terutama untuk paket pekerjaan dengan tahun jamak.
n. Adendum (Perubahan Kontrak)
Kontrak hanya dapat diubah melalui adendum kontrak. Perubahan
kontrak dapat dilaksanakan apabila disetujui oleh para pihak meliputi:
1. Perubahan pekerjaan disebabkan oleh sesuatu hal yang dilakukan
oleh para pihak dalam kontrak sehingga mengubah lingkup pekerjaan
dalam kontrak
2. Perubahan jadwal pelaksanaan pekerjaan akibat adanya perubahan
pelaksanaan pekerjaan
3. Perubahan harga kontrak akibat adanya perubahan pekerjaan,
perubahan pelaksanaan pekerjaan
Perubahan kontrak dapat terjadi apabila kedua belah pihak (Pengguna
Jasa dan Penyedia Jasa) menyepakatinya. Kesepakatan ini harus dibuat
tertulis yang dikenal dengan“Addendum kontrak“, apabila :
1. Perubahan pekerjaan disebabkan oleh sesuatu hal yang dilakukan
oleh para pihak dalam kontrak sehingga mengubah lingkup pekerjaan
dalam kontrak
2. Mengubah spesifikasi teknis dan gambar pekerjaan sesuai dgn
kebutuhan lapangan
3. Merubah jadwal pelaksanaan
4. Merubah harga satuan
5. Merubah jenis peralatan
6. Merubah lokasi pekerjaan
7. Merubah jenis pekerjaan
49
Perhitungan Kuantitas Pekerjaan Jalan dan Jembatan
8. Merubah Personil inti
Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam proses perubahan kontrak
1. Pekerjaan tambah tidak boleh melebihi 10 % dari nilai harga kontrak
awal
2. Seluruh perubahan tsb.harus didasari karena kebutuhan teknis
lapangan dgn justifikasi teknis
3. Perhatikan besaran volume perubahan terhadap dampak perubahan
harga satuan yang dapat berpengaruh pada eskalasi harga
4. Proses dan dampak terhadap munculnya item pekerjaan baru
terutama pada harga
o. Pembayaran Prestasi Pekerjaan
Pembayaran prestasi dapat dilaksanakan dgn 2 cara :
Pembayaran dgn sistem serifikat bulanan (MC)
Pembayaran dgn system termin
Secara umum kontrak yg berlaku adalah Kontrak Harga satuan yang
Pembayarannya berdasarkan progres per bulan(MC)
MC adalah pembayaran sementara
MC dibuat berdasarkan Back up data
Khusus untuk kontrak Tahun Jamak pembayaran prestasi Pekerjaan akan
diikuti juga dengan pembayaran Eskalasi.
p. Pengujian di luar Spesifikasi
Apabila Direksi Pekerjaan/the Employer memerintahkan untuk dilakukan
pengujian di luar Spesifikasi, maka:
apabila ternyata menunjukkan adanya cacat mutu, biaya pengujian
menjadi beban Kontraktor;
apabila ternyata tidak menunjukkan adanya cacat mutu, biaya
pengujian menjadi Peristiwa Kompensasi.
q. Eskalasi Harga
50
Perhitungan Kuantitas Pekerjaan Jalan dan Jembatan
Rumus Eskalasi yg digunakan adalah yang sesuai ketentuan kontrak (
Keppres 80/thn 2003).
Hn = Ho(a+b.Bn/Bo+c.Cn/Co+d.Dn/Do+.........)
Hn = Harga satuan saat dikerjakan.
Ho = Harga satuan pd saat penawaran.
A = Koeffisien tetap keuntungan/overhead)
= 0.15 jika tdk diajukan dlm penawaran.
B,c,d = koef.komponen harga satuan (tenaga, bahan,alat dsb).
Bn,Cn,Dn = Indek harga komponen pd saat pekerjaan dilaksanakan.
Bo,Co,Do = Indek harga komponen pada saat penyusunan harga
penawaran hari sebelum pemasukan) Indeks harga yg digunakan
bersumber dari penerbitan BPS. Penetapan koeffisien komponen harga
satuan dilakukan oleh menteri.
Perlu perhatian untuk eskalasi jika :
Terjadi revisi jadwal pekerjaan
Terdapat addendum terhadap volume pekerjaan
Terjadi perubahan Major item
Muncul item pekerjaan baru
r. Tata Cara Penanganan Kontrak Kritis (SCM)
Show Cause Meeting (SCM)
Kontrak Kritis :
Periode I Fisik : 0 – 70 % Dev > -10 %
Periode II Fisik : 70 – 100 % Dev > - 5 %
Mekanisme :
Test Case 1 : Tingkat Satker, surat peringatan 1
Test Case 2 : Atasan Langsung, surat peringatan 2
Test Case 3 : Tingkat Atasan, surat peringatan 3
s. Penghentian dan Pemutusan Kontrak
51
Perhitungan Kuantitas Pekerjaan Jalan dan Jembatan
Penghentian kontrak dapat dilakukan karena Pekerjaan yang sudah selesai
atau keadaan Darurat yang mengakibatkan tidak bisa diteruskan
pekerjaan tersebut.
Pemutusan kontrak dilakukan bila penyedia jasa Cidera janji atau tidak
bisa memenuhi ketentuan-ketentuan dalam kontrak dan Pemutusan
kontrak dapat dilakukan bila para pihak terbukti melakukan kolusi
kecurangan atau tindak korupsi baik dalam proses pelelangan mau pun
pelaksanaan pekerjaan.
PPK dapat memutuskan Kontrak secara sepihak apabila :
1. Kebutuhan Barang/Jasa tidak dapat ditunda melebihi
batasberakhirnya Kontrak;
berdasarkan penelitian PPK, Penyedia Barang/Jasa tidak akan
mampu menyelesaikan keseluruhan pekerjaan walaupun
diberikan kesempatan sampai dengan 50 hari kalender sejak
masa berakhirnya pelaksanaan pekerjaan untuk menyelesaikan
pekerjaan;
setelah diberikan kesempatan menyelesaikan pekerjaan sampai
dengan 50 hari kalender sejak masa berakhirnya pelaksanaan
pekerjaan, Penyedia Barang/Jasa tidak dapat menyelesaikan
pekerjaan;
2. Penyedia Barang/Jasa lalai/cidera janji dalam melaksanakan
kewajibannya dan tidak memperbaiki kelalaiannya dalam jangka
waktu yang telah ditetapkan;
3. Penyedia Barang/Jasa terbukti melakukan KKN kecurangan, dan/atau
pemalsuan dalam proses Pengadaan yang diputuskan oleh instansi
Yang berwenang; dan/atau
4. pengaduan tentang penyimpangan prosedur, dugaan KKN, dan/atau
pelanggaran persaingan sehat dalam pelaksanaan Pengadaan
Barang/Jasa dinyatakan benar oleh instansi yang berwenang.
Pemberian kesempatan kepada Penyedia Barang/Jasa
menyelesaikan pekerjaan sampai dengan 50 hari kalender, sejak
masa berakhirnya pelaksanaan pekerjaan sebagai mana dimaksud
pada ayat (1) huruf a.1. dan huruf a.2., dapat melampaui Tahun
Anggaran.
Dalam hal pemutusan Kontrak dilakukan karena kesalahan
Penyedia Barang/Jasa:
Jaminan Pelaksanaan dicairkan;
52
Perhitungan Kuantitas Pekerjaan Jalan dan Jembatan
sisa Uang Muka harus dilunasi oleh Penyedia Barang/Jasa
atau
Jaminan Uang Muka dicairkan;
Penyedia Barang/Jasa membayar denda keterlambatan; dan
Penyedia Barang/Jasa dimasukkan dalam Daftar Hitam.
t. HPS
Data yang dipakai untuk menyusun HPS berdasarkan pada data harga
pasar setempat yang diperoleh berdasarkan hasil survei menjelang
dilaksanakannya pengadaan, dengan mempertimbangkan informasi yang
meliputi:
1. informasi biaya satuan yang dipublikasikan secara resmi oleh Badan
Pusat Statistik (BPS);
2. informasi biaya satuan yang dipublikasikan secara resmi oleh asosiasi
terkait dan sumber data lain yang dapat dipertanggungjawabkan;
3. daftar biaya/tarif yang dikeluarkan oleh pabrikan/distributor tunggal
4. biaya kontrak sebelumnya atau yang sedang berjalan dengan
mempertimbangkan faktor perubahan biaya;
5. inflasi tahun sebelumnya, suku bunga berjalan dan/atau kurs tengah
Bank Indonesia;
6. hasil perbandingan dengan kontrak sejenis, baik yang dilakukan
dengan instansi lain maupun pihak lain;
7. perkiraan perhitungan biaya yang dilakukan oleh konsultan perencana
(engineer’s estimate
8. norma indeks; dan/atau
9. informasi lain yang dapat dipertanggung jawabkan.
Catatan:
Nilai total HPS terbuka dan tidak rahasia.
Riwayat HPS harus didokumentasikan secara baik.
HPS tidak dapat digunakan sebagai dasar perhitungan kerugian
negara.
Syarat penandatanganan kontrak sebagai berikut:
1. Paling lambat 14 hari setelah surat penunjukan penyedia jasa (SPPJ).
2. Menyerahkan jaminan pelaksanaan.
3. Pek > Rp 100 milyar setelah memperoleh pendapat Ahli Hukum Kontrak
Profesional atau ditetapkan dengan Keputusan Menteri.
53
Perhitungan Kuantitas Pekerjaan Jalan dan Jembatan
Adapun sanksi bagi pembatalan SPPBJ, dapat berakibat pencairan jaminan
penawaran dan Tidak boleh mengikuti PBJ pemerintah selama 2 ( dua ) tahun,
apabila:
1. Calon penyedia jasa tidak dapat menyerahkan jaminan pelaksanaan;
2. Menolak SPPBJ dengan alasan yang tidak dapat diterima
3. Mengundurkan diri dengan alasan yang tidak dapat diterima.
Daftar simak yang harus diperhatikan sebelum penandatanganan kontrak
meliputi aspek sebagai berikut:
1. Surat perjanjian;
2. Para pihak yang berwenang menandatangani kontrak;
3. Spesifikasi teknis;
4. Gambar kontrak;
5. Surat Penawaran berikut Daftar kuantitas dan harga;
6. SSUK;
7. SSKK;
8. Dokumen lainnya:
a. SPPBJ; BAHP, BAPP;
b. Jaminan-jaminan;
c. Dan lain-lain.
Dokumen lain yang harus diperhatikan dalam penyusunan kontrak, meliputi:
1. Berita Acara Hasil Pemilihan (BAHP);
2. Berita Acara Penetapan Pemenang (BAPP);
3. Surat Penetapan Penyedia Jasa (SPPBJ);
4. Berita acara Pre-Award Meeting;
5. Jaminan-jaminan.
Kontrak/perjanjian terdiri dari:
Surat Perjanjian;
Syarat Umum Kontrak;
Syarat Khusus Kontrak; dan
Lampiran/Dokumen lain yang merupakan bagian dari kontrak.
A.3. Isi kontrak
Kontrak sekurang-kurangnya memuat ketentuan:
54
Perhitungan Kuantitas Pekerjaan Jalan dan Jembatan
1. Adanya para pihak yang menandatangani kontrak (nama,jabatan dan
alamat);
2. Adanya pokok pekerjaan yang diperjanjikan (uraian mengenai jenis dan
jumlah barang/jasa yang diperjanjikan);
3. Adanya hak dan kewajiban para pihak yang terikat di dalam perjanjian;
4. Nilai atau harga kontrak pekerjaan serta syarat-syarat pembayaran.
5. Adanya persyaratan dan spesifikasi teknis yang jelas dan terperinci;
6. Penjelasan mengenai lokasi dari pekerjaan yang akan dilaksanakan;
7. Jangka waktu penyelesaian/penyerahan pekerjaan dengan disertai jadwal
waktu penyelesaian/penyerahan yang pasti (time schedule).
8. Syarat-syarat umum dan syarat – syarat khusus kontrak;
9. Spesifikasi umum dan spesifikasi khusus pekerjan;
10. Jaminan – jamnan:
11. Ketentuan khusus mengenai:
a. Ketentuan mengenai pemutusan kontrak secara sepihak;
b. Ketentuan mengenai keadaan memaksa;
c. Ketentuan mengenai kewajiban para pihak bila terjadi kegagalan
dalam pelaksanaan pekerjaan;
d. Ketentuan mengenai perlindungan tenaga kerja (keselamatan kerja
bidang konstruksi/K-3, ASTEK dsb)’
e. Ketentuan mengenai bentuk dan tanggung jawab atas gangguan
lingkungan;
f. Ketentuan mengenai kontrak kritis;
g. Ketentuan mengenai penyelesaian perselisihan.
Ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam kontrak
konstruksi di Indonesia:
1. Undang-undang No.18/1999 tentang jasa konstruksi;
2. PP. No. 29/2000 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi;
3. Keppres RI No.42/2002 tentang Pedoman Pelaksanaan APBN;
4. Perpres RI No.54/2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, dan
perobahannya;
5. Permen PUPR No 31/PRT/M/2015 tetntang standar dokumen
pengadaaan;
6. Kontrak/perjanjian untuk pengadaan barang/jasa dalam negeri tidak
dapat dilakukan dalam bentuk valuta asing.
55
Perhitungan Kuantitas Pekerjaan Jalan dan Jembatan
B. Penandatanganan kontrak
B.1. Umum
Kontrak ditandatangani oleh para pihak setelah diterbitkannya surat
keputusan penetapan penyedia barang/jasa (SPPBJ) dan penyedia telah
menyerahkan jaminan pelaksanaan kepada pengguna barang/jasa yang
nilainya dan penerbit jaminan sesuai ketentuan yang ditetapkan. Pekerjaan
jasa konsultasi tidak diperlukan jaminan pelaksanaan. Pengadaan dengan nilai
sampai dengan Rp 50.000.000,- bentuk kontrak cukup dengan kwitansi
pembayaran serta dengan meterai yang cukup. Pengadaan dengan nilai diatas
Rp50000.000 s/d Rp200.000.000,- bentuk kontrak SPK dan tanpa jaminan
pelaksanaan. Pengadaan dengan nilai diatas Rp200.000.000,- bentuk kontrak
berupa kontrak pengadaan barang/jasa dengan jaminan pelaksanaan. Kontrak
untuk pekerjaan pengadaan barang/jasa yang bernilai diatas
Rp100.000.000.000,- (100 milyar rupiah) ditanda tangani oleh pengguna
barang/jasa setelah memperoleh pendapat ahli hukum kontrak yang
profesional. Dalam melakukan perikatan, para pihak sedapat mungkin
menggunakan standar kontrak atau contoh SPK. Yang dikeluarkan oleh
pimpinan instansi yang bersangkutan. Yang diperlukan instansi lainnya.
B.2. Hak dan tanggung jawab para pihak
Setelah kontrak ditandatangani, para pihak bersama-sama melakukan
pemeriksaan lapangan.
1. Dibuat berita acara pemeriksaan lapangan.
2. Dibuat surat penyerahan lapangan.
Penyedia dapat menerima uang muka.
1. Untuk usaha kecil setinggi-tingginya 30% dari nilai kontrak.
2. Untuk usaha selain usaha kecil setingi-tingginya 20% dari nilai kontrak.
3. Dilakukan setelah penyedia barang/jasa menyerahkan jaminan uang muka
dengan nilai sekurang-kurangnya sama dengan jumlah uang muka yang
diberikan.
4. Jaminan uang muka harus diterbitkan oleh bank umum atau asuransi yang
mempunyai program asuransi kerugian (surety bond) dan harus
direasuransikan sesuai dengan ketentuan menteri keuangan.
5. Masa berlaku jaminan uang muka mengacu kepada KUH Perdata Pasal
1831 dan Pasal 1832 dan tanda-tangan penjamin.
56
Perhitungan Kuantitas Pekerjaan Jalan dan Jembatan
6. Pengembalian uang muka diperhitungkan berangsur-angsur secara
proporsional pada setiap pembayaran prestasi pekerjaan dan harus lunas
pada saat prestasi pekerjaan mencapai 100%.
7. Untuk kontrak tahun jamak (multi years) nilai jaminan uang muka secara
bertahap dapat dikurangi sesuai dengan pencapaian prestasi pekerjaan.
Pembayaran prestasi pekerjaan dapat dilakukan dengan sertifikat bulanan
(monthly certificate) atau sistim termin dengan memperhitungkan angsuran
uang muka dan kewajiban pajak.
Penyedia barang/jasa dilarang mengalihkan tanggung jawab seluruh
pekerjaan utama.
1. Dengan mensubkontrakan kepada pihak lain dengan cara dan alasan
apapun.
2. Kecuali disubkontrakan kepada penyedia barang/jasa spesialis.
Terhadap pelanggaran pada butir “4”, dikenakan sanksi berupa denda yang bentuk dan besarnya sesuai dengan yang diatur dalam kontrak.
B.3. Perubahan kontrak
Perubahan kontrak dilakukan sesuai dengan kesepakatan para pihak.
Bila terjadi perubahan atas lingkup pekerjaan, metoda kerja atau waktu
pelaksanaan, maka tata cara perubahan itu harus sesuai dengan ketentuan
yang berlaku.
B.4. Penghentian dan pemutusan kontrak
Penghentian kontrak dilakukan bilamana terjadi hal-hal diluar kekuasaan para
pihak dalam melakukan kewajibannya. Hal tersebut disebabkan oleh:
1. Perang, perang saudara, pemberontakan.
2. Kekacauan dan huru-hara.
3. Bencana alam yang dinyatakan resmi oleh pemerintah.
4. Keadaan yang ditetapkan dalam kontrak.
Pemutusan kontrak bila para pihak cedera janji/tidak memenuhi kewajiban
dan tanggung jawab yang diatur dalam kontrak.
Pemutusan kontrak yang disebabkan kelalaian penyedia barang/jasa,
dikenakan sanksi yang ditetapkan dalam kontrak, berupa
1. Jaminan pelaksanaan menjadi milik negara.
57
Perhitungan Kuantitas Pekerjaan Jalan dan Jembatan
2. Sisa uang muka harus dilunasi oleh penyedia barang/jasa.
3. Membayar denda dan ganti rugi kepada negara.
4. Pengenaan daftar hitam untuk jangka waktu tertentu.
5. Pengguna barang/jasa dapat memutuskan secara sepihak; Apabila denda
keterlambatan pelaksanaan pekerjaan akibat kesalahan penyedia telah
melampaui besarnya jaminan pelaksanaan.
Pemutusan kontrak akibat kesalahan pengguna barang/jasa:
1. Dikenakan sanksi, berupa kewajiban mengganti kerugian yang menimpa
penyedia barang/jasa.
2. Kewajiban tsb, sesuai dengan yang ditetapkan dalam kontrak dan
ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Kontrak batal demi hukum, bila isi kontrak melanggar ketentuan perundan-
undangan yang berlaku.
Kontrak dibatalkan, bila para pihak terbukti melakukan KKN, kecurangan dan
pemalsuan dalam proses pengadaan maupun pelaksanaan kontrak.
C. Rangkuman
Dokumen kontrak secara umum bersumber dari dokumen lelang, semua
dokumen lelang yang masih berlaku hingga akhir kontrak menjadi bagian dari
dokumen kontrak.
Kontrak ditandatangani oleh para pihak setelah diterbitkannya surat
keputusan penetapan penyedia barang/jasa (SPPBJ) dan penyedia telah
menyerahkan jaminan pelaksanaan kepada pengguna barang/jasa yang
nilainya dan penerbit jaminan sesuai ketentuan yang ditetapkan.
D. Latihan Soal
1. Apa yang dimaksud dengan Kontrak?
2. Apa yang dimaksud dengan hukum kontrak?
3. Apa yang dimaksud dengan dokumen kontrak?
4. Dalam Penyusunan Dokumen Kontrak, terdapat empat syarat indikator
sahnya suatu perjanjian menurut KUHP Pasal 1320. Uraikan.
5. Apa saja Isi dokumen kontrak yang anda ketahui?
6. Apa saja syarat dalam penandatanganan kontrak?
PASCA PENANDATANGAN KONTRAK
Indikator Keberhasilan
Setelah mengikuti pembelajaran ini peserta
diharapkan mampu memahami tahapan pasca
penandatangan kontrak sesuai dengan NSPK yang
berlaku.
60
Perhitungan Kuantitas Pekerjaan Jalan dan Jembatan
A. Persiapan Pelaksanaan
Secara garis besar, tahapan kegiatan pelaksanaan kontrak dapat dilihat pada
Gambar berikut ini:
Gambar 5. Tahapan Kegiatan Pelaksanaan Kontrak
Pelaksanaan kontrak konstruksi meliputi tahapan sebagai berikut:
1. Penyerahan Lapangan
Sebelum SPMK terbit, dilaksanakan pemeriksaan bersama (direksi teknis
dan/atau konsultan pengawas serta penyedia jasa) untuk inventarisasi barang
milik PPK. Selanjutnya dibuat berita acara penyerahan lapangan.
SPMK sendiri diterbitkan paling lambat 14 hari kerja setelah kontrak
ditandatangani. Apabila penyedia jasa tidak segera mulai kerja setelah SPMK
maka Pejabat Pembuat Komitmen menerbitkan surat peringatan. Dan apabila
penyedia jasa tidak dapat mulai pekerjaan karena kesalahan Pejabat Pembuat
Komitmen maka penyedia jasa berhak mendapatkan kompensasi dari Pejabat
Pembuat Komitmen.
2. Rapat Persiapan Pelaksanaan Kontrak ( PCM )
Tujuan dari PCM yaitu mempersiapkan koordinasi pelaksanaan pekerjaan
dalam rangka mencapai kesepakatan. PCM wajib diikuti para
penanggungjawab ketiga unsur proyek.
61
Perhitungan Kuantitas Pekerjaan Jalan dan Jembatan
Gambar 6 Skema PCM
Rencana Kerja
1. Bagan Jadwal Pelaksanaan kontrak yang menunjukkan waktu dan urutan
kegiatan utama yang membentuk pekerjaan
2. Rencana Mobilisasi
3. Rencana Relokasi
4. Rencana Keselamatan dan Kesehatan Kerja Konstruksi (RK3K)
5. Program Mutu dalam bentuk Rencana Mutu Kontrak (RMK)
6. Rencana Manajemen dan Keselamatan Kerja
7. Rencana Inspeksi dan Pengujian
8. Dokumen Rencana Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan (jika ada),
Dokumen Upaya Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan (jika ada), atau
sekurang-kurangnya standar dan prosedur pengelolaan lingkungan yang
berlaku khusus untuk kegiatan tersebut
9. Komunikasi dan Korespondensi
10. Rapat Pelaksanaan dan Jadwal
11. Pelaksanaan Pekerjaan
12. Pelaporan dan Pemantauan
13. Dokumen Penyelesaian Pekerjaan/ Penyerahan Pertama Pekerjaan
Selesai
Diselenggarakan selambat-lambatnya 7 hari setelah SPMK, diikuti oleh direksi
pekerjaan, direksi teknis, unsur perencanaan dan penyedia jasa. Rapat ini
bertujuan untuk menghasilkan kesepakatan-kesepakatan beberapa materi
yang dapat menimbulkan masalah dalam pelaksanaan pekerjaan. Hasil rapat
62
Perhitungan Kuantitas Pekerjaan Jalan dan Jembatan
persiapan pelaksanaan kontrak dituangkan dalam berita acara. PCM antara
lain membahas:
a. Pasal-pasal dalam dokumen kontrak, perihal:
1. Pekerjaan tambah kurang;
2. Penyelesaian perselisihan;
3. Pemeliharaan pekerjaan;
4. Kompensasi;
5. Denda;
6. Pemutusan kontrak;
7. Dan lain-lain yang dinilai perlu.
b. Tata cara penyelenggaraan pekerjaan, perihal:
1. Organisasi kerja;
2. Tata cara pengaturan pekerjaan (PCM,SCM,FC);
3. Jadwal pelaksanaan pekerjaan;
Menyiapkan rencana pelaksanaan pekerjaan
Mengenali kegiatan utama
Mengatur dan melaporkan perkembangan
Menyediakan tenaga, peralatan dan bahan untuk memonitor
Memperkirakan tenaga kerja, peralatan dan bahan, serta
pengawasan/pengendalian keuangan, sesuai waktu yang
ditetapkan (Kurva “S”)
4. Suatu jadwal kerja penting untuk hal – hal sebagai berikut:
Memberikan rencana pelaksanaan dan urutan pelaksanaan
pekerjaan dalam jangka waktu yang ditetapkan;
Identifikasi kegiatan – kegiatan utama;
Sebagai alat komunikasi mengenai rencana pekerjaan;
Mengukur dan melaporkan kemajuan;
Sebagai alat untuk pemantauan dan;
Sebagai dasar untuk memberikan kebutuhan pekerjaan, alat dan
bahan, serta pengendalian keuangan.
5. Keuntungan pemutakhiran jadwal terhadap kontraktor, yaitu :
merupakan rencana tindakan tertulis
dasar periode waktu untuk penyelesaian
dasar penentuan periode kontrak yang efektif
dasar untuk efisiensi
dasar pengendalian pekerjaan
dasar pengendalian biaya
63
Perhitungan Kuantitas Pekerjaan Jalan dan Jembatan
6. Jadwal pengadaan bahan, mobilisasi peralatan dan personil;
7. Penyusunan rencana pemeriksaan lapangan dan pembuatan shop
drawing;
8. Sosialisasi kepada masyarakat dan pemerintah daerah setempat
mengenai rencana kerja;
9. Penyusunan program mutu;
10. Buku Harian, Laporan dan lain-lain yang dinilai perlu.
c. Prog. Mutu (RMK) dan Rencana Penerapan SMK3
d. Mobilisasi
e. Pemeriksaan Bersama (MC 0%)
f. Pembayaran Uang Muka
g. Pembayaran Prestasi Pekerjaan
h. Perubahan Kegiatan Pekerjaan
Apabila terdapat perbedaan yang signifikan antara kondisi lokasi
pekerjaan pada saat pelaksanaan dengan gambar dan spesifikasi yang
ditentukan dalam Dokumen Kontrak, maka PPK bersama penyedia dapat
melakukan perubahan kontrak yang meliputi antara lain:
1. menambah atau mengurangi volume pekerjaan yang tercantum
dalam kontrak;
2. menambah atau mengurangi jenis pekerjaan;
3. mengubah spesifikasi teknis dan gambar pekerjaan sesuai dengan
kebutuhan lokasi pekerjaan; dan/atau
4. melaksanakan pekerjaan tambah yg belum tercantum dalam kontrak
yg diperlukan untuk menyelesaikan seluruh pekerjaan sesuai lingkup
kontrak awal.
5. Pekerjaan tambah harus mempertimbangkan tersedianya anggaran
dan paling tinggi 10% dari nilai kontrak awal.
6. Perintah perubahan pekerjaan dibuat oleh PPK secara tertulis kepada
penyedia kemudian dilanjutkan dengan negosiasi teknis dan harga
dengan tetap mengacu pada ketentuan yang tercantum dalam
kontrak awal.
Prinisp-Prinsip Perubahan Jadwal Pelaksanaan :
Kurva S awal tetap dipertahankan
Revisi Skedul tidak betujuan untuk memperkecil deviasi
Proses Revisi skedul dimulai pada tanggal terjadinya perubahan.
64
Perhitungan Kuantitas Pekerjaan Jalan dan Jembatan
Gambar 7 Revisi Skedul Akibat Perpanjangan Waktu (Benar) Perubahan Jadwal Pelaksanaan Pekerjaan;
7. Perpanjangan waktu pelaksanaan dapat diberikan oleh PPK atas
pertimbangan yang layak dan wajar untuk hal-hal sebagai berikut:
pekerjaan tambah;
perubahan disain;
keterlambatan yang disebabkan oleh PPK;
masalah yang timbul di luar kendali penyedia; dan/atau
keadaan kahar
8. Waktu penyelesaian pekerjaan dapat diperpanjang sekurang-
kurangnya sama dengan waktu terhentinya kontrak akibat keadaan
kahar atau waktu yang diperlukan utk menyelesaikan pekerjaan.
i. Denda & Ganti Rugi
j. Keadaan Kahar (Force Majeur)
k. Pemberlakuan Kontrak Kritis (SCM)
l. Penghentian dan Pemutusan Kontrak
m. Laporan Hasil Pekerjaan
n. Perpanjangan Waktu Pelaksanaan
o. Kerjasama Antara Penyedia B/J dengdn Subkontraktor
65
Perhitungan Kuantitas Pekerjaan Jalan dan Jembatan
p. Serah terima Pekerjaan
Setelah pekerjaan selesai 100%, penyedia mengajukan permintaan secara
tertulis kepada PPK untuk penyerahan pekerjaan. Dalam rangka penilaian
hasil pekerjaan, PPK menugaskan Panitia/Pejabat Penerima Hasil
Pekerjaan. Apabila memerlukan keahlian teknis khusus dapat dibantu oleh
tim/tenaga ahli untuk membantu pelaksanaan tugas Panitia/Pejabat
Penerima Hasil Pekerjaan. PPK akan mengambil alih lokasi dan hasil
pekerjaan dalam jangka waktu tertentu setelah dikeluarkan surat
keterangan selesai/pengakhiran pekerjaan.
q. Kompensasi
Peristiwa Kompensasi yg dapat diberikan kepada penyedia yaitu:
1. PPK mengubah jadwal yang dapat mempengaruhi pelaksanaan
pekerjaan;
2. keterlambatan pembayaran kepada penyedia;
3. PPK tidak memberikan gambar-gambar, spesifikasi dan/atau instruksi
sesuai jadwal yang dibutuhkan;
4. penyedia blm bisa masuk ke lokasi sesuai jadwal dlm kontrak;
5. PPK menginstruksikan kepada pihak penyedia utk melakukan
pengujian tambahan yang setelah dilaksanakan pengujian ternyata
tdk ditemukan kerusakan/kegagalan/penyimpangan;
6. PPK memerintahkan penundaan pelaksanaan pekerjaan;
7. PPK memerintahkan untuk mengatasi kondisi tertentu yang tidak
dapat diduga sebelumnya dan disebabkan oleh PPK;
8. Ketentuan lain dalam SSKK.
Perpanjangan waktu penyelesaian pekerjaan hanya dapat
diberikan jika berdasarkan data penunjang dan perhitungan
kompensasi yang diajukan oleh penyedia kepada PPK, dapat
dibuktikan perlunya tambahan waktu akibat Peristiwa
Kompensasi.
Penyedia tidak berhak atas ganti rugi dan/atau perpanjangan
waktu penyelesaian pekerjaan jika penyedia gagal atau lalai untuk
memberikan peringatan dini dalam mengantisipasi atau
mengatasi dampak Peristiwa Kompensasi.
Penyelesaian Sengketa dalam Kontrak dapat dilakukan melalui pengadilan dan
di luar pengadilan. Pemilihan jenis penyelesaian sengketa ini ditetapkan daam
Dokumen Pemilihan/Kontrak. Timbulnya sengketa biasanya bermula dari
situasi dimana ada pihak yang merasa dirugikan oleh pihak lain. Atau diawali
66
Perhitungan Kuantitas Pekerjaan Jalan dan Jembatan
dengan perasaan tidak puas yang bersifat subyektif dan tertutup. Dapat juga
Proses sengketa terjadi karena tidak adanya titik temu antara pihak-pihak
yang bersengketa. Dengan demikian diperlukan adanya dasar/alasan dalam
penetapan/pemilihan jenis penyelesaian sengketa.
Dokumen Penyelesaian Pekerjaan/ Penyerahan Pertama Pekerjaan Selesai
B. Pelaksanaan Kontrak
Pelaksanaan Kontrak terdiri atas:
a. Penetapan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa
b. (SPPBJ);
c. Penandatanganan Kontrak;
d. Pemberian uang muka;
e. Pembayaran prestasi pekerjaan;
f. Perubahan Kontrak;
g. Penyesuaian harga;
h. Penghentian Kontrak atau Berakhirnya Kontrak;
i. Pemutusan Kontrak;
j. Serah Terima Hasil Pekerjaan; dan/atau
k. Penanganan Keadaan Kahar.
1. Penggunaan Program Mutu; Program Mutu Pengadaan Barang/Jasa.
a. Harus disusun oleh penyedia barang/jasa dan disepakati oleh
pengguna barang/jasa.
b. Hal tsb dilakukan pada saat rapat persiapan pelaksanaan kontrak.
c. Program mutu dapat direvisi sesuai dengan kondisi lapangan.
Program Mutu Pengadaan Barang/Jasa Paling Tidak Berisi sbb:
a. Informasi pengadaan barang/jasa.
b. Organisasi proyek, pengguna barang/jasa dan penyedia barang/jasa.
c. Jadwal pelaksanaan.
d. Prosedur pelaksanaan pekerjaan.
e. Prosedur instruksi kerja.
f. Pelaksana kerja.
2. Mobilisasi.
67
Perhitungan Kuantitas Pekerjaan Jalan dan Jembatan
Lingkup kegiatan mobilisasi tergantung pada jenis dan volume pekerjaan yang
harus dilaksanakan, dan secara umum harus memenuhi berikut:
a. Penyewaan atau pembelian sebidang lahan yang diperlukan untuk base
camp Penyedia Jasa dan kegiatan pelaksanaan.
b. Mobilisasi semua Personil Penyedia Jasa sesuai dengan struktur organisasi
pelaksana yang telah disetujui oleh Direksi Pekerjaan.
c. Mobilisasi personil dan peralatan dapat dilakukan secara bertahap sesuai
dengan kebutuhan lapangan namun ketentuan ini hanya berlaku untuk
pentahapan mobilisasi peralatan utama dan personel terkaitnya dan
harus sudah diatur jadwalnya terlebih dahulu saat tahap pengadaan jasa
pemborongannya. Pengaturan mobilisasi secara bertahap ini tidak
menghapuskan denda akibat keterlambatan mobilisasi setiap tahapannya
sesuai jadwal yang disepakati dan merupakan bagian yang tidak terpisah
dari Kontrak.
d. Mobilisasi dan pemasangan peralatan sesuai dengan daftar peralatan
yang tercantum dalam Penawaran, dari suatu lokasi asal ke tempat
pekerjaan dimana peralatan tersebut akan digunakan menurut Kontrak
ini.
e. Penyediaan dan pemeliharaan base camp Penyedia Jasa, jika perlu
termasuk kantor lapangan, tempat tinggal, bengkel, gudang, ruang
laboratorium beserta peralatan ujinya, dsb.
f. Dalam segala hal, mobilisasi personil dan peralatan utama yang dilakukan
secara bertahap dan terjadwal tidak boleh melampaui dua pertiga periode
pelaksanaan konstruksinya.
Dalam 7 Hari Spmk, Rapat Ppk Dan Kontraktor.
Paling Lambat 15 Hari Menyerahkan Program
Dalam 30 Hari Harus Dimulai
Masa Mobilisasi 90 Hari
Laboratorium Selesai Dalam 60 Hari
Pembayaran Mobilisasi:
50% setelah laboratorium selesai dan peralatan 50% (i).
20% setelah peralatan utama dikerahkan (ii).
30% setelah mobilisasi selesai (iii).
Mobilisasi Alat:
Izin pemasukan barang
68
Perhitungan Kuantitas Pekerjaan Jalan dan Jembatan
Izin mengoperasikan peralatan
Izin menggunakan jalan/jembatan
Komposisi peralatan
Mendatangkan peralatan
Lokasi Material:
Nama lokasi
Jarak ke proyek/lokasi pek
Pengujian laboratorium
Estimasi kuantitas
Pertimbangan yang diperlukan
3. Pemeriksaan Bersama.
Pemeriksaan bersama oleh pengguna barang/jasa dan penyedia
barang/jasa dilakukan pada tahap awal periode pelaksanaan
kontrak/pelaksanaan pekerjaan.
Dalam hal tsb diatas, pengguna barang/jasa dapat membentuk
panitia/pejabat peneliti pelaksanaan kontrak.
Bila dalam pemeriksaan bersama tsb mengakibatkan perubahan isi
kontrak, maka harus dituangkan dalam bentuk adendum kontrak.
4. Gambar Kerja (Shop Drawing).
Gambar memperlihatkan dimensi konstruksi sebagai penjabaran dari
spesifikasi teknis, Gambar kerja/pelaksanaan (shop drawing) merupakan
acuan detail untuk pelaksanaan di lapangan. Gambar pelaksanaan/shop
drawing adalah pemeriksan ulang desain terhadap keadaan lapangan
karena terdapat kemungkinan perubahan (penyesuaian).
5. Pembayaran Uang Muka.
Usaha Kecil maximum 30% dan Usaha Non Kecil maximum 20%.
6. Pengukuran Prestasi Pekerjaan.
69
Perhitungan Kuantitas Pekerjaan Jalan dan Jembatan
Kriteria dan mekanisme pengukuran terhadap prestasi pekerjaan
ditentukan dalam SSKK (Syarat-Syarat Khusus Kontrak).
7. Pembayaran Prestasi Pekerjaan.
Sesuai prestasi fisik nyata dilapangan berdasarkan laporan proges fisik
dari konsultan upervisi. (Montly Certificate atau Termin yang ditentukan
dalam SSKK).
8. Perubahan Kegiatan Pekerjaan.
Untuk kepentingan pemeriksaan, pengguna barang/jasa dapat
membentuk panitia/pejabat peneliti pelaksanaan kontrak.
Bila terapat perbedaan yang signifikan antara kondisi lapangan dan
gambar, spesifikasi yang ditentukan dalam dokumen kontrak maka
pengguna barang/jasa dan penyedia barang/jasa dapat melakukan
perubahan kontrak yang meliputi:
a. Menambah/mengurangi volume pekerjaan yang tercantum dalam
kontrak.
b. Menambah atau mengurangi jenis pekerjaan.
c. Mengubah spesifikasi pekerjaan sesuai dengan kebutuhan lapangan.
d. Melaksanakam pekerjaan tambah yang belum termasuk dalam
kontrak, yang diperlukan untuk menyelesaikan seluruh pekerjaan.
e. Pekerjaan tambah tidak boleh melebihi 10% dari harga kontrak awal.
f. Perintah perubahan dibuat secara tertulis oleh pengguna barang/jasa
ditujukan kepada penyedia barang/jasa.
g. Selanjutnya ditindaklanjuti dengan negosiasi teknis dan harga, dengan
mengacu pada ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam kontrak
awal.
h. Harga negosiasi dituangkan dalam berita acara dan sebagai dasar
dalam penyusunan adendum kontrak.
9. Denda dan Ganti Rugi.
a. Denda adalah sanksi finansial yang dikenakan pada penyedia
barang/jasa.
b. Ganti rugi adalah sanksi finansial yang dikenakan pada pengguna
barang/jasa.
70
Perhitungan Kuantitas Pekerjaan Jalan dan Jembatan
c. Denda dan ganti rugi tsb disebabkan oleh terjadinya cidera janji yang
tercantum dalam kontrak.
d. Besarnya denda atas keterlambatan penyelesaian pekerjaan adalah
1/1000 dari harga kontrak setiap hari keterlambatan.
e. Besarnya ganti rugi atau keterlambatan pembayaran adalah:
1) Bunga terhadap nilai tagihan yang terlambat dibayar.
2) Tingkat suku bunga yang diberikan adalah yang berlaku pada saat
itu (ketetapan BI), atau dapat diberikan kompensasi sesuai dalam
dokumen kontrak.
3) Tata cara pembayaran denda-ganti rugi diatur dalam dokumen
kontrak.
4)
10. Penyesuaian Harga.
Penyesuaian harga dilakukan sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam
dokumen kontrak. Penyesuaian harga diberlakukan terhadap kontrak jangka
panjang-lebih dari 12(dua belas) bulan.
11. Keadaan Kahar (force majeur).
Apabila terjadi keadaan kahar maka penyedia barang/jasa:
a. Dalam waktu 14 (empat belas) hari dari hari terjadinya keadaan kahar
memberitahukan kepada pengguna barang/jasa.
b. Pemberitahuan tsb harus disertai pernyataan keadaan kahar dari instansi
yang berwenang.
12. Perpanjangan Waktu.
Jika terjadi Peristiwa Kompensasi sehingga penyelesaian pekerjaan akan
melampaui Tanggal Penyelesaian maka penyedia berhak untuk meminta
perpanjangan Tanggal Penyelesaian berdasarkan data penunjang. PPK
berdasarkan pertimbangan Pengawas Pekerjaan memperpanjang Tanggal
Penyelesaian Pekerjaan secara tertulis. Perpanjangan Tanggal Penyelesaian
harus dilakukan melalui Adendum Kontrak.
PPK berdasarkan pertimbangan Pengawas Pekerjaan harus telah menetapkan
ada tidaknya perpanjangan dan untuk berapa lama, dalam jangka waktu 21
(dua puluh satu) hari kalender setelah penyedia meminta perpanjangan. Jika
penyedia lalai untuk memberikan peringatan dini atas keterlambatan atau
71
Perhitungan Kuantitas Pekerjaan Jalan dan Jembatan
tidak dapat bekerja sama untuk mencegah keterlambatan sesegera mungkin,
maka keterlambatan seperti ini tidak dapat dijadikan alasan untuk
memperpanjang Tanggal Penyelesaian.
13. Penghentian dan Pemutusan Kontrak.
Telah dijelaskan pada SSUK.
14. Amandemen Kontrak.
Amandemen kontrak harus segera dibuat bila terjadi perubahan kontrak.
Perubahan kontrak dapat terjadi apabila:
Perubahan pekerjaan yang disebabkan oleh sesuatu hal yang dilakukan
oleh para pihak dalam kontrak sehingga mengubah lingkup pekerjaan;
Perubahan jadual pelaksanaan pekerjaan akibat adanya perubahan
pekerjaaan;
Perubahan harga kontrak akibat adanya perubahan pekerjaan.
15. Gambar Terlaksana (As Built Drawing).
Penyedia jasa harus menyerahkan kepada direksi pekerjaan gambar
pelaksanaan (as built drawing) paling lambat setelah penyerahan pertama
pekerjaan. Apabila penyedia jasa terlambat menyerahkan gambar
pelaksanaan, maka pengguna jasa dapat menahan sejumlah uang sesuai
ketentuan dalam syarat-syarat kontrak.
Apabila penyedia jasa tidak menyerahkan gambar pelaksanaan, maka
pengguna jasa dapat mempehitungkan pembayaran kepada penyedia jasa
dengan ketentuan sesuai syarat-syarat khusus kontrak.
16. Pengendalian Pelaksanaan Pekerjaan.
Pengawasan; Melihat, mencatat, mengukur, dan membuat laporan.
Evaluasi; Analisa, identifikasi masalah, pengelompokan masalah, dan
upaya pemecahan masalah.
Tindak turun tangan (T3); Tindakan konkrit yang dilakukan dalam
pemecahan masalah tersebut sesuai hasil pengelompokan.
Beberapa hal yang dikendalikan dalam pelaksanaan pekerjaan yaitu:
72
Perhitungan Kuantitas Pekerjaan Jalan dan Jembatan
a. Waktu;
Tujuan dari pengendalian waktu:
Agar kemajuan pekerjaan tepat waktu.
Untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam proses
pencapaian sasaran.
Agar tidak terjadi kenaikan biaya.
Menghindari terjadinya (SIAP).
b. Mutu;
c. Volume;
d. Biaya; dan
e. Tertib administrasi.
Alat pengendalinya yaitu program kerja;
a. Program kerja yang baik:
Diagram balok (Bar Chart);
Kurva s (“S” Curve);
Diagram vektor (Vector Diagram).
b. Pilih program kerja yang sesuai:
Upper level -> Kurva S
Lower level -> Diagram Balok, Diagram Vektor
Penilaian Jadwal Waktu Pelaksanaan;
a. Penjadwalan adalah suatu rencana tata cara yang menunjukkan waktu
dan urutan operasi atau pelaksanaan setiap jenis pekerjaan.
b. Dalam urutan perencanaan proyek yang normal, kontraktor akan
membuat beberapa jadwal dasar:
Jadwal Kegiatan
Jadwal Sumber Daya
Jadwal Kemajuan Keuangan
Jadwal Uang Tunai
c. Pentingnya jadwal bagi seorang pengawas.
d. Jadwal waktu pelaksanaan konstruksi yang realistis merupakan
Rencana tindakan yang tertulis
Dasar periode waktu untuk penyelesaian setiap jenis pekerjaan
Dasar penentuan periode kontrak yang efektif
Dasar pemakaian semua sumber daya yang efisien
73
Perhitungan Kuantitas Pekerjaan Jalan dan Jembatan
Dasar koordinasi dan pengendalian pekerjaan
Dasar pengendalian biaya dan perkiraan uang tunai (‘cash flow’).
17. Manajemen Mutu
Definisi-definisi yang berhubungan dengan Manajemen Mutu:
Pengendalian Mutu (Quality Control / QC): Proses memeriksa mutu hasil
produk atau jasa pelayanan tertentu dari Penyedia jasa untuk menentukan
apakah hasil-hasil tersebut memenuhi standar mutu terkait yang
dipersyaratkan di dalam spesifikasi teknis, memperbaiki kesalahan-kesalahan
atas mutu yang diperoleh lebih rendah serta cara-cara mengidentifikasi untuk
menghilangkan sebab-sebab produk atau kinerja jasa pelayanan yang tidak
memenuhi syarat.
Jaminan Mutu (QA, Quality Assurance): Proses mengevaluasi prosedur standar
dan instruksi kerja seluruh produk atau jasa pelayanan, yang dievaluasi oleh
Direksi Pekerjaan atau Direksi Teknik untuk dapat menjamin bahwa mutu hasil
pekerjaan yang dilaksanakan oleh Penyedia jasa dapat diterima atau ditolak
sebagai dasar persetujuan pembayaran pekerjaan yang memenuhi syarat
kontrak.
Penyusunan Program Mutu;
a. Program mutu disusun oleh penyedia paling sedikit berisi :
informasi mengenai pekerjaan yang akan dilaksanakan;
organisasi kerja penyedia;
jadwal pelaksanaan pekerjaan;
prosedur pelaksanaan pekerjaan;
prosedur instruksi kerja; dan
pelaksana kerja.
b. Program mutu dapat direvisi sesuai dengan kondisi lokasi pekerjaan.
18. Penyelesaiaan Perselisihan (Dispute)
Para Pihak berkewajiban untuk berupaya sungguh-sungguh menyelesaikan
secara damai semua perselisihan yang timbul dari atau berhubungan dengan
Kontrak ini atau interpretasinya selama atau setelah pelaksanaan pekerjaan
ini. Penyelesaian perselisihan atau sengketa antara para pihak dalam Kontrak
dapat dilakukan melalui musyawarah, arbitrase, mediasi, konsiliasi atau
pengadilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.
Penyelesaian perselisihan atau sengketa yang dipilih ditetapkan dalam SSKK.
74
Perhitungan Kuantitas Pekerjaan Jalan dan Jembatan
Apabila hal ini tidak diatur dengan baik maka perselisihan atau sengketa akan
berlarut-larut atau berkepanjangan tanpa ada penyelesaian. Yang pasti,
walaupun perselisihan ini pertama-tama disepakati untuk diselesaikan melalui
jalan musyawarh untuk mufakat, teteapi yang sering terjadi adalah tidak
ditetapkannya batas waktu musyawarah sehinnga musyawarah terus
berlangsung tanpa batas waktu. Walaupun dikatakan bahwa jika
musyawaraha tidak menghasilkan mufakat maka perselisihan dapat
diselesaikan melalui lembaga Abritase atau pengadilan, masalahnya adalah
kapan perselisihan tersebut dapat diserahkan ke Abritase atau pengadilan
karena musyawarah terlus berlangsung tanpa batas waktu.
Oleh karena itu, batas waktu musyawarah utuk mufakat harus ditetapkan.
Lembaga yang akan menyelesaikan perselisihan hasrus ditetapkan dengan
tegas sesuai ketentuan Undang-Undang No.18 Tahun 1999 Pasal 36 dan
Peraturan Pemerintah No.26 Tahun 2000 Pasal 49 ayat 1.
19. Kompensasi
Peristiwa Kompensasi yang dapat diberikankepada penyedia yaitu:
a. PPK mengubah jadwal yang dapat mempengaruhi pelaksanaan pekerjaan;
b. Keterlambatan pembayaran kepada penyedia;
c. PPK tidak memberikan gambar-gambar, spesifikasi dan/atau instruksi
sesuai jadwal yang dibutuhkan;
d. Penyedia belum bisa masuk ke lokasi sesuai jadwal dalam kontrak;
e. PPK menginstruksikan kepada pihak penyedia untuk melakukan pengujian
tambahan yang setelah dilaksanakan pengujian ternyata tidak ditemukan
kerusakan/kegagalan/penyimpangan;
f. PPK memerintahkan penundaan pelaksanaan pekerjaan;
g. PPK memerintahkan untuk mengatasi kondisi tertentu yang tidak dapat
diduga sebelumnya dan disebabkan oleh PPK;
h. Ketentuan lain dalam SSKK.
Jika Peristiwa Kompensasi mengakibatkan pengeluaran tambahan dan/atau
keterlambatan penyelesaian pekerjaan maka PPK berkewajiban untuk
membayar ganti rugi dan/atau memberikan perpanjangan waktu
penyelesaian pekerjaan.
Ganti rugi hanya dapat dibayarkan jika berdasarkan data penunjang dan
perhitungan kompensasi yang diajukan oleh penyedia kepada PPK, dapat
dibuktikan kerugian nyata akibat Peristiwa Kompensasi.
75
Perhitungan Kuantitas Pekerjaan Jalan dan Jembatan
Perpanjangan waktu penyelesaian pekerjaan hanya dapat diberikan jika
berdasarkan data penunjang dan perhitungan kompensasi yang diajukan oleh
penyedia kepada PPK, dapat dibuktikan perlunya tambahan waktu akibat
Peristiwa Kompensasi.
Penyedia tidak berhak atas ganti rugi dan/atau perpanjangan waktu
penyelesaian pekerjaan jika penyedia gagal atau lalai untuk memberikan
peringatan dini dalam mengantisipasi atau mengatasi dampak Peristiwa
Kompensasi.
20. Bagian Pekerjaan yang Disubkontrakan
Pekerjaan spesialis atau bagian pekerjaan bukan pekerjaan utama yang
ditetapkan sebagaimana tercantum dalam penawaran, yang pelaksanaannya
diserahkan kepada penyedia lain dan disetujui terlebih dahulu oleh PPK.
21. Pengalihan dan/atau Subkontrak
Penyedia dilarang untuk mengalihkan sebagian atau seluruh Kontrak ini.
Pengalihan seluruh kontrak hanya diperbolehkan dalam hal pergantian nama
Penyedia, baik sebagai akibat peleburan (merger) maupun akibat lainnya.
Penyedia dilarang mengalihkan pelaksanaan pekerjaan utama berdasarkan
Kontrak, dengan melakukan subkontrak kepada pihak lain, kecuali sebagian
pekerjaan utama kepada penyedia spesialis setelah mendapat persetujuan
tertulis dari PPK. Penyedia tetap bertanggung jawab atas bagian pekerjaan
yang disubkontrakkan.
Jika ketentuan di atas dilanggar maka Kontrak diputuskan dan Penyedia
dikenakan sanksi sebagaimana diatur dalam SSKK.
22. Kerjasama dengan Sub Kontraktor
Penyedia yang mempunyai harga Kontrak di atas Rp25.000.000.000,00 (dua
puluh lima miliar rupiah) sampai dengan Rp50.000.000.000,00 (lima puluh
miliar rupiah) wajib bekerja sama dengan penyedia Usaha Mikro, Usaha Kecil
dan Koperasi Kecil, yaitu dengan cara men-subkontrakkan sebagian pekerjaan
yang bukan pekerjaan utama.
Penyedia yang mempunyai harga Kontrak di atas Rp50.000.000.000,00 (lima
puluh miliar rupiah) wajib bekerja sama dengan penyedia Usaha Mikro, Usaha
76
Perhitungan Kuantitas Pekerjaan Jalan dan Jembatan
Kecil dan Koperasi Kecil, yaitu dengan mensubkontrakkan sebagian pekerjaan
yang bukan pekerjaan utama kepada sub penyedia jasa dari lokasi pekerjaan
setempat, kecuali tidak tersedia sub penyedia jasa yang dimaksud.
Bagian pekerjaan yang disubkontrakkan tersebut harus diatur dalam Kontrak
dan disetujui terlebih dahulu oleh PPK. Penyedia tetap bertanggung jawab
atas bagian pekerjaan yang disubkontrakkan tersebut. Ketentuan-ketentuan
dalam subkontrak harus mengacu kepada Kontrak serta menganut prinsip
kesetaraan.
23. Buku dan Laporan
Pemeriksaan pekerjaan dilakukan selama pelaksanaan kontrak untuk
menetapkan volume pekerjaan atau kegiatan yang telah dilaksanakan guna
pembayaran hasil pekerjaan. Hasil pemeriksaan pekerjaan dituangkan dalam
laporan kemajuan hasil pekerjaan.
Untuk kepentingan pengendalian dan pengawasan pelaksanaan pekerjaan,
seluruh aktivitas kegiatan pekerjaan dilokasi pekerjaan dicatat dalam buku
harian sebagai bahan laporan harian pekerjaan yang berisi rencana dan
realisasi pekerjaan harian. Laporan harian berisi:
a. Jenis dan kuantitas bahan yang berada di lokasi pekerjaan;
b. Penempatan tenaga kerja untuk tiap macam tugasnya;
c. Jenis, jumlah dan kondisi peralatan;
d. Jenis dan kuantitas pekerjaan yang dilaksanakan;
e. Keadaan cuaca termasuk hujan, banjir dan peristiwa alam lainnya yang
berpengaruh terhadap kelancaran pekerjaan; dan
f. Catatan-catatan lain yang berkenaan dengan pelaksanaan.
Laporan harian dibuat oleh penyedia, apabila diperlukan diperiksa oleh
konsultan, dan disetujui oleh wakil PPK.
Laporan mingguan terdiri dari rangkuman laporan harian dan berisi hasil
kemajuan fisik pekerjaan dalam periode satu minggu, serta hal-hal penting
yang perlu ditonjolkan.
Laporan bulanan terdiri dari rangkuman laporan mingguan dan berisi hasil
kemajuan fisik pekerjaan dalam periode satu bulan, serta hal-hal penting yang
perlu ditonjolkan.
77
Perhitungan Kuantitas Pekerjaan Jalan dan Jembatan
C. Serah Terima Hasil Pekerjaan
Pelaksanaan penyerahan hasil pekerjaan 100% (seratus persen) dari Penyedia
kepada Pejabat Penandatangan Kontrak sampai dengan serah terima hasil
pekerjaan kepada PA/KPA dijelaskan dalam bagan alur berikut:
Gambar 8. Alur Serah Terima Hasil Pekerjaan
Serah terima hasil pekerjaaan dilaksanakan setelah pekerjaan selesai 100%
(seratus persen) sesuai ketentuan yang termuat dalam Kontrak, Penyedia
mengajukan permintaan secara tertulis kepada Pejabat Penandatangan
Kontrak untuk serah terima barang/jasa. Pejabat Penandatangan Kontrak
melakukan pemeriksaan terhadap barang/jasa yang diserahkan. Pejabat
Penandatangan Kontrak dan Penyedia menandatangani Berita Acara Serah
Terima.
a. Setelah pekerjaan selesai 100% (seratus persen) sesuai dengan ketentuan
yang tertuang dalam Kontrak, Penyedia mengajukan permintaan secara
tertulis kepada Pejabat Penandatangan Kontrak untuk penyerahan hasil
pekerjaan.
b. Sebelum dilakukan serah terima, Pejabat Penandatangan Kontrak
melakukan pemeriksaan terhadap hasil pekerjaan, yang dapat dibantu
oleh Konsultan Pengawas atau tim ahli dan tim teknis.
c. Pemeriksaan dilakukan terhadap kesesuaian hasil pekerjaan terhadap
kriteria/spesifikasi yang tercantum dalam Kontrak.
d. Apabila dalam pemeriksaan hasil pekerjaan tidak sesuai dengan ketentuan
yang tercantum dalam Kontrak dan/atau cacat hasil pekerjaan, Pejabat
78
Perhitungan Kuantitas Pekerjaan Jalan dan Jembatan
Penandatangan Kontrak memerintahkan Penyedia untuk memperbaiki
dan/atau melengkapi kekurangan pekerjaan.
e. Apabila dalam pemeriksaan hasil pekerjaan telah sesuai dengan
ketentuan yang tercantum dalam Kontrak maka Pejabat Penandatangan
Kontrak dan Penyedia menandatangani Berita Acara Serah Terima.
f. Setelah penandatanganan Berita Acara Serah Terima, Pejabat
Penandatangan Kontrak menyerahkan barang/hasil pekerjaan kepada
PA/KPA.
g. PA/KPA meminta PjPHP/PPHP untuk melakukan pemeriksaan
administratif terhadap barang/hasil pekerjaan yang diserahterimakan.
h. PjPHP/PPHP melakukan pemeriksaan administratif proses pengadaan
barang/jasa sejak perencanaan pengadaan sampai dengan serah terima
hasil pekerjaan, meliputi dokumen program/penganggaran, surat
penetapan PPK, dokumen perencanaan pengadaan, RUP/SIRUP, dokumen
persiapan pengadaan, dokumen pemilihan Penyedia, dokumen Kontrak
dan perubahannya serta pengendaliannya, dan dokumen serah terima
hasil pekerjaan.
i. Apabila hasil pemeriksaan administrasi ditemukan
ketidaksesuaian/kekurangan, PjPHP/PPHP melalui PA/KPA
memerintahkan Pejabat Penandatanganan Kontrak untuk memperbaiki
dan/atau melengkapi kekurangan dokumen administratif.
j. Hasil pemeriksaan administratif dituangkan dalam Berita Acara.
Masa Pemeliharaan
a. Penyedia wajib memelihara hasil pekerjaan selama masa pemeliharaan
sehingga kondisi tetap seperti pada saat penyerahan pertama pekerjaan.
b. Setelah masa pemeliharaan berakhir, Penyedia mengajukan permintaan
secara tertulis kepada Pejabat Penandatangan Kontrak untuk penyerahan
akhir pekerjaan.
c. Pejabat Penandatangan Kontrak menerima penyerahan akhir pekerjaan
setelah Penyedia melaksanakan semua kewajibannya selama masa
pemeliharaan dengan baik. Pejabat Penandatangan Kontrak wajib
melakukan pembayaran sisa nilai kontrak yang belum dibayar atau
mengembalikan Jaminan Pemeliharaan.
d. Khusus Pekerjaan Konstruksi:
79
Perhitungan Kuantitas Pekerjaan Jalan dan Jembatan
1) masa pemeliharaan paling singkat untuk pekerjaan permanen selama
6 (enam) bulan, sedangkan untuk pekerjaan semi permanen selama 3
(tiga) bulan; dan
2) masa pemeliharaan dapat melampaui Tahun Anggaran.
e. Khusus Pengadaan Barang, masa garansi diberlakukan sesuai kesepakatan
para pihak dalam Kontrak
f. Apabila Penyedia tidak melaksanakan kewajiban pemeliharaan
sebagaimana mestinya, maka Pejabat Penandatangan Kontrak berhak
untuk tidak membayar retensi atau mencairkan Jaminan Pemeliharaan
untuk membiayai perbaikan/pemeliharaan, serta Penyedia dikenakan
sanksi Daftar Hitam.
g. Dalam hal terdapat nilai sisa penggunaan uang retensi atau uang
pencairan Jaminan Pemeliharaan untuk membiayai
Pembiayaan/Pemeliharaan maka Pejabat Penandatangan Kontrak wajib
menyetorkan kepada Kas Negara.
h. Apabila dalam pemeriksaan hasil pekerjaan telah sesuai dengan
ketentuan yang tercantum dalam Kontrak maka Pejabat Penandatangan
Kontrak dan Penyedia menandatangani Berita Acara Serah Terima akhir.
i. PA/KPA mengalokasikan anggaran untuk keperluan operasional PPK
selama masa pemeliharaan oleh Penyedia.
j. Jaminan Pemeliharaan dikembalikan 14 (empat belas) hari kerja setelah
masa pemeliharaan selesai.
Apabila penyedia tidak melaksanakan kewajiban pemeliharaan sebagaimana
mestinya, maka PPK berhak menggunakan uang retensi untuk membiayai
perbaikan/pemeliharaan atau mencairkan Jaminan Pemeliharaan.
a. Penyedia dapat mengajukan secara tertulis PHO setelah pekerjaan selesai
100 %
b. Panitia memeriksa dan menilai hasil pekerjaan, kekurangan dan cacat
harus diperbaiki
c. Belum selesai berlaku denda
d. Jika sdh 100 % pembayaran 95 %, 5 % ditahan sampai FHO atau dapat
ditukar dgn jaminan pemeliharaan
80
Perhitungan Kuantitas Pekerjaan Jalan dan Jembatan
Gambar 9. Masa Pemeliharaan
1. Pekerjaan setelah selesai 100% sesuai dengan yang tertuang dalam
kontrak, penyedia mengajukan permintaan secara tertulis kepada
pengguna untuk penyerahan pekerjaan. Atas permintaan penyerahan
pekerjaan tsb pengguna:
a. Melakukan penilaian terhadap hasil pekerjaan yang telah
diselesaikan.
b. Pemeriksaan dilakukan baik secara sebagian atau seluruh pekerjaan.
c. Penyedia ditugaskan untuk memperbaiki, melengkapi kekurangan
pekerjaan sebagaimana yang disyaratkan dalam kontrak, bila ternyata
tidak sesuai.
2. Penguna barang/jasa menerima penyerahan pekerjaan setelah seluruh
hasil pekerjaan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan kontrak.
3. Penyedia barang/jasa wajib melakukan pemeliharaan atas hasil pekerjaan
dengan masa pemeliharaan yang ditetapkan dalam kontrak, sehingga
kondisinya tetap seperti pada waktu penyerahan pertama pekerjaan
(PHO=Provisional Hand Over).
4. Penyedia barang/jasa dapat memperoleh uang retensi dengan
menyerahkan jaminan pemeliharaan:
a. Retensi pemeliharaan selama masa pemeliharaan sebesar 5% dari
nilai kontrak.
81
Perhitungan Kuantitas Pekerjaan Jalan dan Jembatan
b. Pembayaran dapat dilakukan 100% dari nilai kontrak, tetapi penyedia
barang/jasa harus menyerahkan jaminan Bank sebesar 5% dari nilai
kontrak.
c. Jaminan Bank tsb yang diterbitkan oleh Bank Umum atau perusahaan
asuransi yang mempunyai program asuransi kerugian (surety bond)
dan direasuransikan sesuai dengan ketentuan menteri keuangan.
5. Masa pemeliharaan: Pekerjaan semi permanen selama 3 (tiga) bulan, dan
Masa pemeliharaan dapat melampaui tahun anggaran.
6. Setelah masa pemeliharaan berakhir dan kondisinya tetap seperti pada
waktu PHO, pengguna menerima penyerahan kedua pekerjaan tsb (FHO =
Final Hand Over) dan jaminan pemeliharaan dikembalikan kepada
penyedia barang/jasa.
D. Rangkuman
Kontrak adalah perjanjian atau persetujuan tertulis yang merupakan tindakan
para pihak, dimana masing-masing pihak didalamnya dituntut untuk
melakukan prestasi.
Unsur Perjanjian/Kontrak:
Adanya para pihak.
Adanya persetujuan antara para pihak tersebut.
Adanya tujuan yang akan dicapai.
Adanya prestasi yang akan dilaksanakan.
Adanya bentuk tertentu (bentuk kontrak).
Adanya syarat-syarat tertentu.
Pelaksanaan kontrak konstruksi meliputi tahapan sebagai berikut:
Penyerahan Lapangan;
Rapat Persiapan Pelaksanaan Kontrak ( PCM );
Prog. Mutu (RMK) dan Rencana Penerapan SMK3;
SPMK;
Mobilisasi;
Pemeriksaan Bersama (MC 0%);
Pembayaran Uang Muka;
Pembayaran Prestasi Pekerjaan;
Perubahan Kegiatan Pekerjaan;
82
Perhitungan Kuantitas Pekerjaan Jalan dan Jembatan
Denda & Ganti Rugi;
Keadaan Kahar (Force Majeur);
Pemberlakuan Kontrak Kritis (SCM);
Penghentian dan Pemutusan Kontrak;
Laporan Hasil Pekerjaan;
Perpanjangan Waktu Pelaksanaan;
Kerjasama Antara Penyedia B/J dengdn Subkontraktor;
Serahterima Pekerjaan;
KompensasI.
Setelah pekerjaan selesai 100% (seratus perseratus), penyedia mengajukan
permintaan secara tertulis kepada PPK untuk penyerahan hasil pekerjaan.
Dalam rangka penilaian hasil pekerjaan, PPK dapat menugaskan Panitia
Penerima Hasil Pekerjaan. Apabila memerlukan keahlian teknis khusus dapat
dibantu oleh tim/tenaga ahli untuk membantu pelaksanaan tugas Panitia
Penerima Hasil Pekerjaan.
Panitia Penerima Hasil Pekerjaan melakukan penilaian terhadap hasil
pekerjaan yang telah diselesaikan oleh penyedia. Apabila terdapat
kekurangankekurangan dan/atau cacat hasil pekerjaan, penyedia wajib
memperbaiki/menyelesaikannya, atas perintah PPK. PPK menerima
penyerahan pertama pekerjaan setelah seluruh hasil pekerjaan dilaksanakan
sesuai dengan ketentuan Kontrak sejak tanggal berita acara penyerahan
pekerjaan dan telah diterima oleh Panitia Penerima Hasil Pekerjaan.
E. Latihan Soal
1. Bagaimana mekanisme PCM (Rapat Persiapan Pelaksanaan Kontrak),
dan apa tujuan serta hal apa saja yang dibahas didalamnya?
2. Apa saja ketentuan umum dari SPMK (Surat Perintah Mulai Kerja)?
3. Bagaimana cara melakukan penyelesaian perselisihan antara
pengguna barang/jasa dan penyedia barang/jasa?
4. Bagaimana pelaksanaan serah terima hasil pekerjaan?
84
Perhitungan Kuantitas Pekerjaan Jalan dan Jembatan
A. Evaluasi Kegiatan Belajar
Dalam evaluasi kegiatan belajar, perlu dilakukan evaluasi kegiatan kediklatan,
yaitu evaluasi hasil pembelajaran modul ini dan isi materi pokok tersebut
kepada para peserta, pengajar maupun pengamat materi atau Narasumber,
berupa soal/kuisioner tertulis:
1. Untuk evaluasi bagi peserta, maka pengajar/widyaiswara melakukan
evaluasi berupa orientasi proses belajar dan tanya jawab maupun diskusi
perorangan/kelompok dan/atau membuat pertanyaan ujian yang terkait
dengan isi dari materi modul tersebut.
2. Untuk evaluasi untuk pengajar/widyaiswara dilakukan oleh para peserta
dengan melakukan penilaian yang terkait penyajian, penyampaian materi,
kerapihan pakaian, kedisiplinan, penguasaan materi, metoda pengajaran,
ketepatan waktu dan penjelasan dalam menjawab pertanyaan, dan lain-
lain.
3. Demikian juga untuk evaluasi penyelenggaraan Pelatihan, yaitu peserta
dan pengajar/widyaiswara akan mengevaluasi Panitia/ Penyelenggara
Pelatihan terkait dengan penyiapan perlengkapan pelatihan, sarana dan
prasarana untuk belajar, fasilitas penginapan, makanan dll.
4. Evaluasi materi dan bahan tayang yang disampaikan pengajar kepada
peserta, dilakukan oleh peserta, pengajar/widyaiswara maupun
pengamat materi/Narasumber untuk pengkayaan materi.
B. Umpan Balik dan Tindak Lanjut
Dari evaluasi proses kegiatan pelatihan dari peserta, pengajar/ widyaiswara
maupun penyelenggara melalui system monitoring, yang harus dilakukan
evaluasi secara keseluruhan dan disampaikan kepada pihak-pihak yang terkait
untuk perbaikan dan peningkatan pada proses yang akan datang.
B.1. Evaluasi dan umpan balik untuk peserta :
a. Jumlah peserta dan persyaratan peserta perlu dievaluasi terhadap
persyaratan dalam kurikulum yang direncanakan, dan perlu diseleksi
lebih baik dimasa akan datang;
b. Hasil internalisasi peserta setelah pelatihan di Unit Organisasinya
(UNOR) untuk mengetahui keberhasilan dari proses pelatihan dan
peningkatan proses pelatihan selanjutnya.
85
Perhitungan Kuantitas Pekerjaan Jalan dan Jembatan
B.2. Evaluasi dan umpan balik untuk pengajar
Hasil evaluasi/penilaian pengajar oleh peserta perlu segera disampaikan
kepada pengajar bersangkutan agar diketahui hasil penilaiannya dan untuk
perbaikan dalam pembelajaran berikutnya.
B.3. Evaluasi dan Umpan Balik untuk Penyelenggara
Evaluasi Penyelenggara yang dilakukan oleh Peserta dan Pengajar, perlu
segera ditindaklanjuti untuk perbaikan yang akan datang.
C. Kunci Jawaban
Dalam menjawab soal-soal latihan, peserta dapat mendalami narasi dan isi
dari modul serta pengalaman peserta di lapangan, maupun literature yang
terkait.
Berikut adalah kunci jawaban untuk soal-soal yang ada dalam setiap akhir bab
modul ini.
BAB 2 PENYIAPAN PEKERJAAN KONSTRUKSI
Soal 1 : Manajemen konstruksi adalah proses penerapan fungsi-fungsi manajemen (perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan) secara sistimtis pada suatu proyek konstruksi dengan mengunakan sumber daya yang ada secara efektif dan efisien agar tercapai tujuan proyek konstruksi secara optimal
Soal 2 : Cost program adalah biaya yang diperlukan untuk program penanganan jalan.
Soal 3 : Engineering estimate (EE) adalah perkiraan biaya yang disusun oleh engineer atau konsultan perencana pada waktu melakukan desain pekerjaan konstruksi jalan.
Soal 4 : Pada saat penyiapan pengadaan pekerjaan konsrtuksi, Owner estimate (OE) atau harga perkiraan sendiri (HPS) disusun berdasarkan target program, EE, dan pagu anggaran.
Soal 5 Komponen bahan, peralatan, dan upah tenaga kerja.
BAB 3 PENYIAPAN KONTRAK KONSTRUKSI
Soal 1 : Kontrak adalah perjanjian tertulis antara PPK dengan Penyedia Barang/Jasa atau Pelaksana Swakelola.
Soal 2 : Hukum Kontrak adalah norma atau kaidah atau aturan hukum
yang mengatur hubungan hukum antar para pihak
86
Perhitungan Kuantitas Pekerjaan Jalan dan Jembatan
berdasarkan kata sepakat untuk menimbulkan akibat hukum
dalam melaksanakan suatu obyek perjanjian atau prestasi.
Soal 3 : Dokumen kontrak adalah dokumen yang mengatur hubungan
hukum antara Pejabat Pembuat Komitmen (Pengguna Jasa)
dengan Penyedia barang/jasa untuk melaksanakan suatu
pekerjaan. Dalam hal ini yang dilakukan adalah kontrak
konstruksi.
Soal 4 : Dalam KUH Perdata, pasal 1320 disebutkan bahwa untuk
sahnya suatu perjanjian diperlukan empat syarat, yaitu:
a) Adanya sepakat mereka yang mengikatkan dirinya;
b) Adanya kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
c) Adanya hal tertentu (terang & jelas); dan
d) Adanya suatu sebab yang halal.
Soal 5 : Kontrak sekurang-kurangnya memuat ketentuan:
1) Adanya para pihak yang menandatangani kontrak
(nama,jabatan dan alamat);
2) Adanya pokok pekerjaan yang diperjanjikan (uraian
mengenai jenis dan jumlah barang/jasa yang
diperjanjikan);
3) Adanya hak dan kewajiban para pihak yang terikat di dalam
perjanjian;
4) Nilai atau harga kontrak pekerjaan serta syarat-syarat
pembayaran.
5) Adanya persyaratan dan spesifikasi teknis yang jelas dan
terperinci;
6) Penjelasan mengenai lokasi dari pekerjaan yang akan
dilaksanakan;
7) Jangka waktu penyelesaian/penyerahan pekerjaan dengan
disertai jadwal waktu penyelesaian/penyerahan yang pasti
(time schedule).
8) Syarat-syarat umum dan syarat-syarat khusus kontrak;
9) Spesifikasi umum dan spesifikasi khusus pekerjan;
10) Jaminan – jaminan:
11) Ketentuan khusus mengenai:
a) Ketentuan mengenai pemutusan kontrak secara
sepihak;
87
Perhitungan Kuantitas Pekerjaan Jalan dan Jembatan
b) Ketentuan mengenai keadaan memaksa;
c) Ketentuan mengenai kewajiban para pihak bila terjadi
kegagalan dalam pelaksanaan pekerjaan;
d) Ketentuan mengenai perlindungan tenaga kerja
(keselamatan kerja bidang konstruksi/K-3, ASTEK dsb)’
e) Ketentuan mengenai bentuk dan tanggung jawab atas
gangguan lingkungan;
f) Ketentuan mengenai kontrak kritis;
g) (g) Ketentuan mengenai penyelesaian
perselisihan.
Soal 6 : Kontrak ditandatangani oleh para pihak setelah diterbitkannya surat keputusan penetapan penyedia barang/jasa (SPPBJ) dan penyedia telah menyerahkan jaminan pelaksanaan kepada pengguna barang/jasa yang nilainya dan penerbit jaminan sesuai ketentuan yang ditetapkan. Kontrak untuk pekerjaan pengadaan barang/jasa yang bernilai diatas Rp100.000.000.000,- (100 milyar rupiah) ditanda tangani oleh pengguna barang/jasa setelah memperoleh pendapat ahli hukum kontrak yang profesional.
BAB 4 PASCA PENANDATANGANAN KONTRAK
Soal 1 : PCM diselenggarakan selambat-lambatnya 7 hari setelah SPMK, diikuti oleh direksi pekerjaan, direksi teknis, unsur perencanaan dan penyedia jasa. Rapat ini bertujuan untuk menghasilkan kesepakatan-kesepakatan beberapa materi yang dapat menimbulkan masalah dalam pelaksanaan pekerjaan. Hasil rapat persiapan pelaksanaan kontrak dituangkan dalam berita acara. PCM antara lain membahas:
a. Pasal-pasal dalam dokumen kontrak, perihal: 1) Pekerjaan tambah kurang; 2) Penyelesaian perselisihan; 3) Pemeliharaan pekerjaan; 4) Kompensasi; 5) Denda; 6) Pemutusan kontrak; 7) Dan lain-lain yang dinilai perlu.
b. Tata cara penyelenggaraan pekerjaan, perihal: 1) Organisasi kerja; 2) Tata cara pengaturan pekerjaan (PCM,SCM,FC);
88
Perhitungan Kuantitas Pekerjaan Jalan dan Jembatan
3) Jadwal pelaksanaan pekerjaan; • Menyiapkan rencana pelaksanaan pekerjaan • Mengenali kegiatan utama • Mengatur dan melaporkan perkembangan • Menyediakan tenaga, peralatan dan bahan untuk
memonitor • Memperkirakan tenaga kerja, peralatan dan bahan,
serta pengawasan/pengendalian keuangan, sesuai waktu yang ditetapkan (Kurva “S”)
4) Suatu jadwal kerja penting untuk hal – hal sebagai berikut: • Memberikan rencana pelaksanaan dan urutan
pelaksanaan pekerjaan dalam jangka waktu yang ditetapkan;
• Identifikasi kegiatan – kegiatan utama; • Sebagai alat komunikasi mengenai rencana
pekerjaan; • Mengukur dan melaporkan kemajuan; • Sebagai alat untuk pemantauan dan; • Sebagai dasar untuk memberikan kebutuhan
pekerjaan, alat dan bahan, serta pengendalian keuangan.
5) Keuntungan pemutakhiran jadwal terhadap kontraktor,yaitu : • merupakan rencana tindakan tertulis • dasar periode waktu untuk penyelesaian • dasar penentuan periode kontrak yang efektif • dasar untuk efisiensi • dasar pengendalian pekerjaan • dasar pengendalian biaya
6) Jadwal pengadaan bahan, mobilisasi peralatan dan personil;
7) Penyusunan rencana pemeriksaan lapangan dan pembuatan shop drawing;
8) Sosialisasi kepada masyarakat dan pemerintah daerah setempat mengenai rencana kerja;
9) Penyusunan program mutu; 10) Buku Harian, Laporan dan lain-lain yang dinilai perlu.
c. Prog. Mutu (RMK) dan Rencana Penerapan SMK3
d. Mobilisasi
e. Pemeriksaan Bersama (MC 0%)
f. Pembayaran Uang Muka
g. Pembayaran Prestasi Pekerjaan
89
Perhitungan Kuantitas Pekerjaan Jalan dan Jembatan
h. Perubahan Kegiatan Pekerjaan
Soal 2 : Sebelum SPMK terbit, dilaksanakan pemeriksaan bersama
(direksi teknis dan/atau konsultan pengawas serta penyedia
jasa) untuk inventarisasi barang milik PPK. Selanjutnya dibuat
berita acara penyerahan lapangan.
SPMK sendiri diterbitkan paling lambat 14 hari kerja setelah
kontrak ditandatangani. Apabila penyedia jasa tidak segera
mulai kerja setelah SPMK maka Pejabat Pembuat Komitmen
menerbitkan surat peringatan. Dan apabila penyedia jasa tidak
dapat mulai pekerjaan karena kesalahan Pejabat Pembuat
Komitmen maka penyedia jasa berhak mendapatkan
kompensasi dari Pejabat Pembuat Komitmen.
Soal 3 : Penyelesaian perselisihan atau sengketa antara para pihak
dalam Kontrak dapat dilakukan melalui musyawarah, arbitrase,
mediasi, konsiliasi atau pengadilan sesuai dengan ketentuan
peraturan perundangundangan. Penyelesaian perselisihan atau
sengketa yang dipilih ditetapkan dalam SSKK.
Soal 4 : Serah terima hasil pekerjaaan dilaksanakan setelah pekerjaan
selesai 100% (seratus persen) sesuai ketentuan yang termuat
dalam Kontrak, Penyedia mengajukan permintaan secara
tertulis kepada Pejabat Penandatangan Kontrak untuk serah
terima barang/jasa. Pejabat Penandatangan Kontrak
melakukan pemeriksaan terhadap barang/jasa yang
diserahkan. Pejabat Penandatangan Kontrak dan Penyedia
menandatangani Berita Acara Serah Terima.
Setelah penandatanganan Berita Acara Serah Terima, Pejabat
Penandatangan Kontrak menyerahkan barang/hasil pekerjaan
kepada PA/KPA.
PA/KPA meminta PjPHP/PPHP untuk melakukan pemeriksaan
administratif terhadap barang/hasil pekerjaan yang
diserahterimakan.
DAFTAR PUSTAKA
Republik Indonesia. 2018. Perpres No. 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan
Barang dan Jasa Pemerintah. Kementerian Hukum dan Hak Asasi
Manusia. Jakarta.
Republik Indonesia. 2015. Permen PUPR No. 31/PRT/M/2015 tentang
Perubahan Ke-3 Permen PU No. 07/PRT/M/2011 tentang Standar dan
Pedoman Pengadaan Pekerjaan Konstruksi dan Jasa Konsultansi.
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Jakarta.
GLOSARIUM
Hukum Kontrak : Norma atau kaidah atau aturan hukum yang mengatur hubungan hukum antar para pihak berdasarkan kata sepakat untuk menimbulkan akibat hukum dalam melaksanakan suatu obyek perjanjian atau prestasi
Manajemen konstruksi
: Cara mengelola dan mengorganisir berbagai aset, sumber daya manusia, waktu serta kualitas pekerjaan proyek, sehingga proyek menghasilkan kualitas yang maksimal dalam waktu yang sudah direncanakan
top related