new bab i pendahuluan a. dasar hukum 2013.pdf · 2015. 7. 30. · struktur organisasi kecamatan...
Post on 25-Oct-2020
10 Views
Preview:
TRANSCRIPT
1
BAB I
PENDAHULUAN
A. Dasar Hukum
Kebijakan otonomi daerah dalam Undang - Undang Nomor 32
Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, secara eksplisit memberikan
otonomi yang luas kepada pemerintah daerah untuk mengurus dan
mengelola berbagai kepentingan dan kesejahteraan masyarakat daerah.
Pemerintah Daerah harus mengoptimalkan pembangunan daerah yang
berorientasi kepada kepentingan masyarakat. Melalui Undang-Undang
Nomor 32 Tahun 2004, pemerintah daerah dan masyarakat di daerah lebih
diberdayakan sekaligus diberi tanggung jawab yang lebih besar untuk
mempercepat laju pembangunan daerah.
Sejalan dengan hal tersebut, maka implementasi kebijakan otonomi
daerah telah mendorong terjadinya perubahan, baik secara struktural,
fungsional maupun kultural dalam tatanan penyelenggaraan pemerintahan
daerah. Salah satu perubahan yang sangat esensial yaitu menyangkut
kedudukan, tugas pokok dan fungsi kecamatan yang sebelumnya merupakan
perangkat wilayah dalam kerangka asas dekonsentrasi, berubah statusnya
menjadi perangkat daerah dalam kerangka asas desentralisasi. Sebagai
perangkat daerah, Camat dalam menjalankan tugasnya mendapat
pelimpahan kewenangan dari dan bertanggung jawab kepada bupati/wali
kota.
Pengaturan penyelenggaraan kecamatan baik dari sisi pembentukan,
kedudukan, tugas dan fungsinya secara legalistik diatur dengan Peraturan
Pemerintah. Sebagai perangkat daerah, Camat mendapatkan pelimpahan
kewenangan yang bermakna urusan pelayanan masyarakat. Selain itu
kecamatan juga akan mengemban penyelenggaraan tugas-tugas umum
pemerintahan.
Camat dalam menjalankan tugasnya dibantu oleh perangkat
kecamatan dan bertanggung jawab kepada Bupati/Wali Kota melalui
Sekretaris Daerah Kabupaten/Kota. Pertanggungjawaban Camat kepada
Bupati melalui Sekretaris Daerah adalah pertanggungjawaban administratif.
Pengertian melalui bukan berarti Camat merupakan bawahan langsung
2
Sekretaris Daerah, karena secara struktural Camat berada langsung di
bawah Bupati.
Camat juga berperan sebagai kepala wilayah (wilayah kerja, namun
tidak memiliki daerah dalam arti daerah kewenangan), karena melaksanakan
tugas umum pemerintahan di wilayah kecamatan, khususnya tugas-tugas
atributif dalam bidang koordinasi pemerintahan terhadap seluruh instansi
pemerintah di wilayah kecamatan, penyelenggaraan ketenteraman dan
ketertiban, penegakan peraturan perundang - undangan, pembinaan
penyelenggaraan pemerintahan desa, serta pelaksanaan tugas
pemerintahan lainnya yang belum dilaksanakan oleh pemerintahan desa
atau instansi pemerintah lainnya di wilayah kecamatan. Oleh karena itu,
kedudukan Camat berbeda dengan kepala instansi pemerintahan lainnya di
kecamatan, karena penyelenggaraan tugas instansi pemerintahan lainnya di
kecamatan harus berada dalam koordinasi Camat.
Camat sebagai perangkat daerah juga mempunyai kekhususan
dibandingkan dengan perangkat daerah lainnya dalam pelaksanaan tugas
pokok dan fungsinya untuk mendukung pelaksanaan asas desentralisasi.
Kekhususan tersebut yaitu adanya suatu kewajiban mengintegrasikan nilai-
nilai sosio kultural, menciptakan stabilitas dalam dinamika politik, ekonomi
dan budaya, mengupayakan terwujudnya ketenteraman dan ketertiban
wilayah sebagai perwujudan kesejahteraan rakyat serta masyarakat dalam
kerangka membangun integritas kesatuan wilayah. Dalam hal ini, fungsi
utama Camat selain mernberikan pelayanan kepada masyarakat, juga
melakukan tugas-tugas pembinaan wilayah.
Secara filosofis, kecamatan yang dipimpin oleh Camat perlu diperkuat
dari aspek sarana prasarana, sistem administrasi, keuangan dan
kewenangan bidang pemerintahan dalam upaya penyelenggaraan
pemerintahan di kecamatan sebagai ciri pemerintahan kewilayahan yang
memegang posisi strategis dalam hubungan dengan pelaksanaan kegiatan
pemerintahan kabupaten/kota yang dipimpin oleh bupati/wali kota.
Sehubungan dengan itu, Camat melaksanakan kewenangan pemerintahan
dari 2 (dua) sumber yakni: pertama, bidang kewenangan dalam lingkup tugas
umum pemerintahan; dan kedua, kewenangan bidang pemerintahan yang
dilimpahkan oleh bupati dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah.
Dengan demikian, peran Camat dalam penyelenggaraan
pemerintahan lebih sebagai pemberi makna pemerintahan di wilayah
3
kecamatan, Atas dasar pertimbangan demikian, maka Camat secara filosofis
pemerintahan dipandang masih relevan untuk menggunakan tanda jabatan
khusus sebagai perpanjangan tangan dari bupati di wilayah kerjanya.
Dasar Hukum Penyusunan Laporan Tahunan SKPD :
1. Undang-undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-
Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun
1951;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah
sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun
2008;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan
dan Kinerja Instansi Pemerintah Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Pemerintah, Laporan
Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada Dewan
Perwakilan Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah kepada Masyarakat;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi
Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
8. Peraturan Bupati Kulon Progo Npmor 41 Tahun 2012 tentang Penjabaran
Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran
2012;
9. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi
dan Tata Kerja Kecamatan;
10. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 102 Tahun 2008 tentang Uraian
Tugas pada Unsur Organisasi Terendah Kecamatan:
B. Gambaran Umum
1. Tugas, Fungsi, dan Stuktur Organisasi SKPD
1.1. Tugas dan Fungsi Kecamatan Pengasih
Berdasarkan Peraturan Pemerintah nomor 19 tahun 2008 tentang
Kecamatan, kedudukan Kecamatan adalah sebagai perangkat daerah
4
kabupaten/kota sebagai pelaksana teknis kewilayahan yang mempunyai
wilayah kerja tertentu yang dipimpin oleh Camat dan bertanggung jawab
kepada bupati/walikota melalui sekretaris daerah. Camat menyelenggarakan
tugas umum pemerintahan meliputi :
1. Mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
2. Mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban
umum;
3. Mengkoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan perundang-
undangan;
4. Mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan
umum;
5. Mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan Pemerintahan di tingkat
Kecamatan;
6. Pembinaan dan Pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Desa
dan/atau Kelurahan;
7. Pelaksanaan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup
tugasnya dan/atau yang belum dapat dilaksanakan Pemerintahan Desa
atau Kalurahan.
Selain menyelenggarakan tugas umum pemerintahan, Camat
melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati
untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah yang diatur oleh Bupati,
yang meliputi aspek:
1. Perizinan;
2. Rekomendasi;
3. Koordinasi;
4. Pembinaan;
5. Pengawasan;
6. Fasilitasi;
7. Penetapan;
8. Penyelenggaraan; dan
9. Kewenangan lain yang dilimpahkan.
Di samping itu, Camat juga melaksanakan kewenangan lainnya atas
dasar kedudukannya sebagai pemimpin dan koordinator penyelenggaraan
pemerintahan di wilayah kerja kecamatan yang meliputi:
1. Camat melakukan koordinasi dengan kecamatan disekitarnya.
2. Camat mengoordinasikan unit kerja di wilayah kerja kecamatan dalam
rangka penyelenggaraan kegiatan pemerintahan untuk meningkatkan
kinerja kecamatan.
5
3. Camat melakukan koordinasi dengan satuan kerja perangkat daerah di
lingkungan pemerintah kabupaten/kota dalam rangka penyelenggaraan
kegiatan pemerintahan di kecamatan.
Sesuai dengan Peraturan Bupati nomor 40 tahun 2008 tentang
pelimpahan sebagian wewenang Bupati kepada Camat, pelaksanaan
kewenangan Camat mencakup penyelenggaraan urusan pemerintahan pada
lingkup kecamatan sesuai ketentuan/peraturan perundang-undangan.
Pelimpahan sebagian wewenang Bupati kepada Camat untuk menangani
sebagian urusan otonomi daerah meliputi Urusan Wajib dan Urusan Pilihan.
Urusan Wajib adalah Urusan Pemerintahan yang wajib diselenggarakan
berkaitan dengan pelayanan dasar meliputi bidang :
1. Pendidikan;
2. Kesehatan;
3. Lingkungan Hidup;
4. Pekerjaan Umum;
5. Penataan Ruang;
6. Perencanaan Pembangunan;
7. Pemuda dan Olahraga;
8. Penanaman Modal;
9. Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah;
10. Kependudukan dan Catatan Sipil;
11. Ketenagakerjaan;
12. Ketahanan Pangan;
13. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
14. Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera;
15. Perhubungan;
16. Komunikasi dan Informatika;
17. Pertanahan;
18. Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri;
19. Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah,
Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian;
20. Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
21. Sosial;
22. Kebudayaan;
23. Statistik;
24. Kearsipan; dan
25. Perpustakaan.
6
Adapun urusan Pilihan adalah Urusan Pemerintahan yang secara
nyata ada dan berpotensi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat
sesuai dengan karakteristik wilayah Kecamatan.
Urusan Pilihan meliputi:
1. Kelautan dan Perikanan;
2. Pertanian;
3. Kehutanan;
4, Energi dan Sumber Daya Mineral;
5. Pariwisata;
6. Industri;
7. Perdagangan; dan
8. Ketransmigrasian.
Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 6
Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan,
dalam rangka pelaksanaan tugas dan kewenangan kecamatan, Camat
dibantu oleh Perangkat Kecamatan yang terdiri dari Sekretariat, Seksi-seksi
dan kelompok-kelompok jabatan fungsional tertentu yang berada dibawah
dan bertanggung jawab kepada Camat. Sekretariat dipimpin oleh seorang
Sekretaris, Seksi-seksi terdiri dari Seksi Pemerintahan, Seksi Ketentraman
dan Ketertiban Umum, Seksi Perekonomian dan Pembangunan, Seksi
Pendidikan Kebudayaan Pemuda dan Olah Raga serta Seksi Kesejahteraan
Sosial. Kelompok Jabatan Fungsional Tertentu dikoordinir oleh seorang
Tenaga Fungsional Tertentu senior.
Tugas-tugas dari masing-masing Perangkat Kecamatan lebih rinci
diatur diatur dengan Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 102 Tahun 2008
tentang uraian tugas pada unsur organisasi terendah Kecamatan. Uraian
tugas masing-masing seksi adalah sebagai berikut :
1. Sekretariat
Sekretariat Kecamatan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan
progam kerja, urusan rumah tangga, ketatausahaan, penyajian data,
kepustakaan, dokumentasi dan informasi, administrasi kepegawaian,
koordinasi administrasi keuangan serta laporan.
2. Seksi Pemerintahan
Seksi Pemerintahan mempunyai tugas menyelenggarakan, memfasilitasi,
dan melaksanakan pembinaan pemerintahan umum, pemerintahan desa,
7
administrasi kependudukan, pertanahan dan melaksanakan kegiatan di
bidang pemerintahan lainnya.
3. Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum
Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum mempunyai tugas
menyelenggaraakan, memfasilitasi dan melaksanakan pembinaan
keamanan dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat.
4. Seksi Perekonomian dan Pembangunan
Seksi Perekonomian dan Pembangunan mempunyai tugas
menyelenggarakan, memfasilitasi dan melaksanakan pembinaan,
pembangunan, sarana dan prasarana fisik pertanian dan kelautan,
perekonomian dan lingkungan hidup.
5. Seksi Pendidikan Kebudayaan Pemuda dan Olah Raga
Seksi Pendidikan Kebudayaan Pemuda dan Olah Raga mempunyai
tugas menyelenggarakan, memfasilitasi, dan melaksanakan pembinaan
pendidikan, kebudayaan, kepariwisataan, generasi muda dan olah raga.
6. Seksi Kesejahteraan Sosial
Seksi Kesejahteraan Sosial mempunyai tugas menyelenggarakan
memfasilitasi, dan melaksanakan pembinaan bidang kesehatan, keluarga
berencana, ketenagakerjaan, sosial, dan pemberdayaan perempuan
serta fasilitasi kegiatan keagamaan.
1.2. Struktur Organisasi Kecamatan Pengasih
Struktur Organisasi Kecamatan Pengasih Kabupaten Kulon Progo
(berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 6 Tahun
2008) adalah sebagai berikut :
8
1.3. Sumber Daya SKPD
1.3.1. Susunan Kepegawaian dan Perlengkapan
Secara umum kondisi kepegawaian dan perlengkapan Kecamatan
Pengasih dapat dijelaskan sebagai berikut :
1. Formasi Pegawai
Formasi pegawai belum mencukupi oleh karena adanya pegawai yang
memasuki masa pensiun dan adanya pegawai yang ditugaskan
khusus menangani program SIAK On Line. Formasi kepegawaian
sejumlah 39 orang, sementara buzettingnya hanya 32 orang sehingga
masih kekurangan pegawai sejumlah 7 orang. Usulan penambahan
pegawai sudah dilakukan namun belum ada realisasi. Formasi dan
Buzetting Kecamatan Pengasih terlihat pada tabel berikut ini :
Kelompok Jabatan Fungsional
Sekretaris Kecamatan
Sekretaris Kecamatan
Desa
Seksi
Kesejahteraan Sosial
Seksi
Ketentraman dan Ketertiban Umum
Seksi
Perekonomian dan
Pembangunan
Seksi
Pemerintahan
Seksi
Dikbudpora
UPTD Kelurahan
Camat
Kepala Sub Bag Umum Kepala Sub Bag
Keuangan
9
Tabel 1
Keadaan Formasi dan Buzetting Kecamatan Pengasih
No Unit Formasi Buzetting Ket
1 Camat 1 1
2 Sekretariat 1 1
a. Sub Bagian Umum 5 4 - 1
b. Sub Bagian Keuangan 4 3 - 1
3 Seksi Pemerintahan 5 3 - 2
4 Seksi Perekonomian dan Pembangunan 4 2 - 2
5 Seksi Kesejahteraan Sosial 4 3 - 1
6 Seksi Dikbud Pemuda dan Olah Raga 3 2 - 1
7 Seksi Ketentraman dan Ketertiban 5 4 - 1
8 Sekretaris Desa 7 5 - 2
Jumlah 39 28 11
Sumber : Data Kecamatan Pengasih 2013
2. Tingkat Pendidikan Aparat
Tingkat pendidikan aparat kebanyakan adalah SLTA. Berikut ini data
selengkapnya sebagai berikut :
Tabel 2
Tingkat Pendidikan Aparatur
No. Tingkat Pendidikan Banyaknya ( orang )
1. SLTP 2
2. SLTA 17
3. D2 -
4. D3 -
5. D4 -
6. S1 7
7. S2 2
Jumlah 28
Sumber: Data Kecamatan Pengasih 2013
Dari jumlah pegawai tersebut diatas tidak ada yang mempunyai ijasah keahlian
komputer. Keahlian bidang komputer ini berpengaruh pada cara kerja dan
kultur kerja. Demikian juga dengan latar belakang pendidikan masing-masing
pejabat struktural yang beragam tidak sesuai dengan jabatan yang diduduki
saat ini. Pengalaman dan masa kerja yang cukup tinggi merupakan modal
dasar yang sangat kondusif dalam peningkatan kinerja.
10
3. Penyebaran Pangkat dan Golongan PNS :
Penyebaran pangkat dan golongan pegawai kebanyakan didominasi oleh
pangkat dan golongan Penata Muda Tingkat I, III/b sebanyak 7 orang.
Dari 7 orang tersebut, 6 diantaranya sudah tidak dapat naik pangkat lagi
karena terkena aturan bahwa PNS dengan pendidikan SLTA pangkat paling
tertinggi adalah III/b. Dari 28 orang pegawai, 3 orang golongan IV, 14 orang
golongan III,13 orang golongan II. Sehingga dapat dikatakan bahwa PNS di
Kecamatan Pengasih cukup berpengalaman karena sudah memiliki masa kerja
yang cukup lama. Berikut ini data selengkapnya adalah sebagai berikut :
Tabel 3
Penyebaran Pangkat dan Golongan PNS Kecamatan Pengasih
No
Pangkat
Golongan Ruang
Banyaknya
( orang )
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
Pembina ; IV/a
Penata Tingkat I ; III/d
Penata ; III/c
Penata Muda Tingkat I ; III/b
Penata Muda ; III/a
Pengatur Tingkat I ; II/d
Pengatur ; II/c
Pengatur Muda Tingkat I ; II/b
Pengatur Muda ; II/a
3
2
3
7
2
2
2
5
2
Jumlah 28
Sumber : Data Kecamatan Pengasih 2013
4. Penyebaran Jabatan Struktural dan Pendidikan
Dari segi pendidikan yang disandang pejabat struktural yang ada di
Kecamatan Pengasih dapat dilihat bahwa semua pejabat struktural berlatar
belakang pendidikan sarjana sesuai dengan analisis jabatan yang telah dibuat
oleh Bupati. Bahkan dua orang telah menyelesaikan pendidikan pascasarjana
(program studi ilmu pemerintahan). Adapun data selengkapnya adalah sebagai
berikut :
11
Tabel 4
Penyebaran Jabatan Struktural dan Pendidikan Kecamatan Pengasih
No Jabatan Tingkat Pendidikan
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Camat
Sekretaris Kecamatan
Ka Sub Bag Umum
Ka Sub Bag Keuangan
Kepala Seksi Pemerintahan
Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban
Kepala Seksi Ekonomi dan Pembangunan
Kepala Seksi Pendidikan dan Kebudayaan
Kepala Seksi Kesejahteraan Sosial
Sarjana (S2)
Sarjana (S1)
Sarjana (S1)
Sarjana (S1)
Sarjana (S1)
Sarjana (S1)
Sarjana (S1)
Sarjana (S2)
Sarjana (S1)
Sumber : Data Kecamatan Pengasih 2013
Tabel 5
Jumlah Pegawai Kecamatan Pengasih
No Jabatan Jumlah (orang)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Camat
Sekretaris Kecamatan
Ka Sub Bag Umum
Staf Sub Bag Umum
Ka Sub Bag Keuangan
Staf Sub Bag Keuangan
Kepala Seksi Pemerintahan
Staf Seksi Pemerintahan
Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban
Staf Seksi Ketentraman dan Ketertiban
Kepala Seksi Perekonomian dan Pembangunan
Staf Seksi Perekonomian dan Pembangunan
Kepala Seksi Pendidikan dan Kebudayaan
Staf Seksi Pendidikan dan Kebudayaan
Kepala Seksi Kesejahteraan Sosial
Staf Seksi Kesejahteraan Sosial
Sekretaris Desa
1
1
1
3
1
2
1
2
1
3
1
1
1
1
1
2
5
Jumlah 28
Sumber : Data Kecamatan Pengasih 2013
12
5. Pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) di Kantor Kecamatan
Pengasih
Pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) adalah proses peningkatan
kuantitas dan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM). Peningkatan kualitas
Sumber Daya Manusia (SDM) dapat dilakukan melalui pendidikan dan
pelatihan.
Program ini terlaksana bergantung dari program-program yang ada di tingkat
Kabupaten, dan juga dibatasi dengan kuota. Sehingga hal ini akan
berpengaruh terhadap kesempatan aparatur Kecamatan Pengasih untuk
memperoleh pendidikan dan latihan dalam rangka peningkatan kualitas
Sumber Daya Manusia (SDM). Bahkan beberapa program pendidikan
pascasarjana dilaksanakan atas dasar swadana dengan ijin belajar sebagai
bagian dari jalan keluar terhadap keterbatasan kedinasan ini. Pemerintah
mendukung upaya-upaya swadana pegawai terhadap peningkatan
kualitasnya. Adapun diklat/bimtek/kursus yang telah diikuti aparatur
Kecamatan Pengasih sebagai berikut :
Tabel 6
Aparat Kecamatan yang mendapatkan Diklat/Bimtek/Kursus
No Jenis Yang Pernah
Mengikuti
Keadaan Yang Seharusnya
1 DIKLATPIM III 2 2
2 DIKLATPIM IV 3 7
3 ADUM 2 2
4 JDI 1 2
5 Perpustakaan - 1
6 Komputer 10 15
7 Bendaharawan 1 4
Kearsipan - 6
Sumber : Data Kecamatan Pengasih 2013
13
6. Sarana dan Prasarana
Kantor Kecamatan Pengasih berdiri di atas tanah Sultan Ground dengan luas
tanah 12.194 m2, dan luas bangunan 1.255 m2. Pada dasarnya segi luas
tanah dan bangunan sudah mencukupi, bangunan dan ruang perkantoran
dan pelayanan umum sudah mencukupi. Namun untuk ruang rapat dan
ruang khusus sidang dispensasi nikah belum tersedia, ruang untuk petugas-
petugas pembantuan seperti PLKB, MTP, petugas Statistik dan PU belum
memadai. Ruang parkir pegawai belum memadai dan garasi kendaraan
dinas Camat belum tersedia. Demikian juga sarana dan prasarana
penunjang pelaksanaan pekerjaan dalam rangka pelayanan masyarakat
seperti interior yang standar untuk pelayanan satu pintu, perlengkapan
meubeler di ruang tunggu, pengaman (trails) jendela dan boven ruang,
komputer serta kelengkapan lain belum tersedia dengan baik. Data
selengkapnya adalah sebagai berikut :
Tabel 7
Data Sarana dan Prasarana Kantor Kecamatan Pengasih
No. Jenis Barang Jumlah Barang
Harga Barang (Rp)
Keadaan Barang ( B, KB, RB )
1 Gedung Kantor 1 155.500.800 B
2 Gedung Joglo 1 190.395.920 B
3 Gedung Serbaguna 1 166.608.000 B
4 Gedung Rumah Dinas Camat 1 80.823.600 RB
5 Gedung Kantor UPK 1 96.725.200 KB
6 Ruang Rapat - - Belum ada
7 Ruang Instansi Nivo - - Belum ada
8 Mushola - - Belum ada
9 Tempat Parkir 1 - Kurang luas
10 Kendaraan Dinas Roda Empat 1 175.210.100 B
11 Kendaraan Dinas Roda Dua 3 33.470.000 B
12 Mesin Ketik 5 2.580.000 2 B, 3 KB
13 Rak Besi 2 1.500.000 1 B, 1 KB
14 Rak Kayu 7 8.100.000 6 B, 1 KB
15 Filing Besi 6 10.500.000 6 B
16 Filing Kayu 2 2.800.000 B
17 Kardek 1 200.000 B
14
18 Almari Sorok 1 2.000.000 B
19 Almari Kaca 3 2.550.000 1 KB, 2 RB
20 Papan Tulis 1 1.500.000 B
21 White Board 4 1.700.000 2 B, 2 KB
22 Peta Kecamatan 1 50.000 B
23 Almari Kayu 15 11.850.000 11 B, 4 KB
24 Kursi Besi 5 200.000 5 KB
25 Kursi Kayu 30 2.810.000 24 B, 6 KB
26 Meja Rapat Besar 13 8.125.000 B
27 Meja Rapat Kecil 7 3.500.000 B
28 Meja Rapat Panjang 8 1.600.000 B
29 Meja Kecil 3 300.000 B
30 Meja Kursi Tamu 1 1.750.000 KB
31 Kursi Tangan 27 5.088.000 20 B, 7 KB
32 Kursi Putar 4 2.000.000 2 B, 2 KB
33 Kursi Lipat 55 6.280.000 55 B
34 Meja Komputer 3 2.250.000 2 B, 1 KB
35 Meja Setengah Biro 35 30.000.000 29 B, 6 KB
36 Kursi Tunggu 10 2.850.000 B
37 Jam Dinding 1 100.000 B
38 Potong Rumput 1 1.300.000 B
39 Kipas Angin 3 780.000 KB
40 Radio 1 200.000 B
41 Televisi 2 2.400.000 1 KB, 1 RB
42 Sound System 1 6.700.000 B
43 Wariles 2 11.946.000 KB
44 Genset 2 20.000.000 B
45 Kamera 1 2.000.000 RB
46 Lambang Garuda 1 200.000 B
47 Gambar Presiden dan Wapres 1 1.000 B
48 Mimbar 1 200.000 B
49 Podium 1 100.000 B
50 Tombak 1 150.000 RB
51 Payung 1 150.000 B
15
52 Logo Kulon Progo 1 150.000 B
53 PC Unit 9 36.172.065 5 B, 3 KB, 1 RB
54 Laptop 2 9.675.000 B
55 Printer 4 4.893.475 3 B, 1 KB
56 Proyektor 1 5.600.000 B
57 Tripot/Kain Layar 1 1.000.000 B
58 Telephone 1 1.000.000 B
59 Lembar Daerah Prop. DIY 2 4.000 B
60 Lembaran Daerah 3 6.000 B
61 Proyek Penyuluhan Umat 2 4.000 B
62 Klasifikasi Desimal Universal 1 2.000 B
63 JDI Hukum 3 6.000 B
64 Kep. Bupati KP 1 2.000 B
65 Kemendagri No. 2376 6 12.000 B
66 UU HAM 1 2.000 B
67 Sidang Umum MPR 1 2.000 B
68 Himp. Pert. Per-UU-an 5 10.000 B
69 Kondifikasi Pert. Per-UU-an 1 2.000 B
70 Petunjuk Praktis ttg Peraturan
Perundang-undangan 1 2.000 B
71 SJDI 4 8.000 B
72 SJDI 2 4.000 B
73 Himp. Pert 1 2.000 B
74 Pert. Pem RI 1 2.000 B
75 Manual Adm. Barang 1 3.000 B
76 JDI Hukum 3 6.000 B
77 Kep. Bupati KP No. 232/2011 1 2.000 B
78 UU Perhitungan Suara 1 2.000 B
79 SJDI 4 8.000 B
80 SJDI 1 2.000 B
81 JDI Hukum 2 3.000 B
82 Kep. Bupati KP No.647/2000 1 2.000 B
83 UU Pemilu 1 2.000 B
84 SJDI 2 4.000 B
16
85 JDI Hukum 1 2.000 B
86 Kep. Bupati KP No.271/2000 1 2.000 B
87 UU Pemungutan Suara 1 2.000 B
88 SJDI 3 6.000 B
89 JDI Hukum 1 2.000 B
90 Kep. Bupati KP No.205/2000 1 2.000 B
91 Pemilu Pres dan Wapres 1 2.000 B
92 SJDI 2 4.000 B
93 JDI Hukum 1 2.000 B
94 Kep. Bupati KP No. 83/2000 1 2.000 B
95 SJDI 4 8.000 B
96 JDI Hukum 1 2.000 B
97 Kep. Bupati KP No. 61/2002 1 2.000 B
98 SJDI 3 6.000 B
99 JDI Hukum 1 2.000 B
100 JDI Hukum 1 2.000 B
101 Kep. Bupati KP No. 848/2002 1 2.000 B
102 JDI Hukum 2 4.000 B
103 Kep. Bupati KP No. 539/2001 1 2.000 B
104 Pedoman Pengelolaan JDI 1 2.000 B
105 Kep. Bupati KP No. 355/2001 1 2.000 B
106 JDI Hukum 1 2.000 B
107 Kep. Bupati Kp ttg Kesehatan 1 2.000 B
108 Kep. Bupati KP No. 61/2002 1 2.000 B
109 Kep. Bupati KP No. 848/2002 1 2.000 B
110 Kep. Bupati KP No. 539/2001 1 2.000 B
111 Kep. Bupati KP No. 355/2001 1 2.000 B
112 Kep. Bupati KP ttg Kesehatan 1 2.000 B
113 Perda Kab. KP Th. 2007 1 2.000 B
114 Kep. Bupati KP No. 281 1 2.000 B
115 Buku Pembinaan dan Pengawasan Exs Napi No. 730.351
1 2.000 B
116 Buku Pembinaan dan Pengawasan Exs Napi No. 730.351/374
1 2.000 B
117 Standarisasi Harga Barang&Jasa 1 2.000 B
17
118 Standarisasi Harga 1 2.000 B
Jumlah
Sumber : Data Kecamatan Pengasih 2013
C. Program Kerja
Rencana Program Kerja dan Kegiatan yang akan dilaksanakan oleh SKPD
Tahun 2013 :
1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
a. Penyediaan Jasa Surat Menyurat
b. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
c. Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perijinan Kendaraan
Dinas/Operasional
d. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
e. Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja
f. Penyediaan Alat Tulis Kantor
g. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
h. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
i. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
j. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan
k. Penyediaan Makanan dan Minuman
l. Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah
m. Penyediaan Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah
n. Penyediaan Jasa Tenaga Pegawai Tidak Tetap
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
a. Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas
b. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
c. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
d. Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebelair
e. Peningkatan Sarana dan Prasarana Kerja
3. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja
dan Keuangan
a. Penyelenggaraan SIMDA
b. Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
4. Program Penyusunan Dokumen Perencanaan SKPD
a. Penyusunan Rencana Kerja SKPD
b. Penyusunan RKA/DPA
5. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
a. Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis PNS
18
6. Program Pengawasan dan Pengendalian Program
a. Monitoring, Evaluasi, Pengendalian, dan Pelaksanaan Program dan
Kegiatan
7. Program Peningkatan Pelayanan Kecamatan
a. Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa/Kelurahan
b. Pembinaan Pelayanan Umum Kecamatan
c. Pembinaan Ketentraman dan Ketertiban Lingkungan
d. Penyusunan Database Kecamatan
e. Penyusunan Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan
f. Pembinaan Lembaga Keuangan Mikro dan Ekonomi Produktif
g. Pembinaan Kesadaran Masyarakat tentang Wawasan Kebangsaan
h. Pembinaan Budaya Daerah, Pemuda dan Olah Raga
i. Pembinaan Dukungan Peningkatan Kualitas Pendidikan
j. Pembinaan Sosial dan Kemasyarakatan
D. Sasaran
Sasaran indikator yang akan dicapai dari pelaksanaan kerja/urusan Tahun 2013
Sasaran Program Kegiatan
Uraian Indikator Satuan Rencana
Tingkat
Capaian
(Target)
Uraian Indikator Satuan Rencana
Tingkat
Capaian
(Target )
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1. Program Pelayanan
Administrasi
Perkantoran
1. Jasa surat
menyurat
Bulan 12 1. Program
Pelayanan
Administrasi
Perkantoran
1. Penyediaan
Jasa Surat
Menyurat
Masukan
SDM
Dana
Orang
Rp.
2
600.000
Keluaran
Terpenuhinya
kebutuhan jasa surat
menyurat
Bulan
12
Hasil
Tersedianya jasa surat
menyurat
%
100
2.Jasa
komunikasi,
sumber daya
air dan listrik
Bulan 12 2. Penyediaan
jasa komunikasi,
sumber daya air
dan listrik
Masukan
SDM
Dana
Orang
Rp.
2
18.000.000
Keluaran
Terbayarnya biaya
telepon, air serta
belanja
listrik/faksimili/internet
Bulan
12
Hasil
Terciptanya
kelancaran
%
100
19
pelaksanaan tugas
3.Jasa
pemeliharaan
dan perizinan
kendaraan
Dinas/Operasio
nal
Kali 1 3. Penyediaan
jasa
pemeliharaan dan
perijinan
kendaraan dinas
operasional
Masukan
SDM
Dana
Orang
Rp.
2
1.245.000
Keluaran
Terbayarnya perizinan
kendaraan dinas roda
4 sebanyak 1 unit dan
roda 2 sebanyak 3 unit
Bulan
12
Hasil
Perpanjangan STNK
kendaraan
dinas/operasional
%
100
4.Jasa
Administrasi
Keuangan
Bulan 12 4. Penyediaan
jasa administrasi
keuangan
Masukan
SDM
Dana
Orang
Rp.
8
12.900.000
Keluaran
Terbayarnya honor
pengelola keuangan
dan barang sebanyak
8 orang
Bulan
12
Hasil
Tertib administrasi
%
100
5.Jasa
Perbaikan
Peralatan Kerja
Bulan 12 5. Penyediaan
jasa perbaikan
peralatan kerja
Masukan
SDM
Dana
Orang
Rp.
4
3.190.000
Keluaran
Tersedianya jasa
perbaikan peralatan
kerja
Bulan
12
Hasil
Terciptanya
kelancaran
pelaksanaan tugas
%
100
6.ATK Bulan 12 6. Penyediaan
alat tulis kantor
Masukan
SDM
Dana
Orang
Rp.
4
7.000.000
Keluaran
Tersedianya kebutuhann
ATK
Bulan
12
Hasil
Terciptanya
kelancaran
pelaksanaan tugas
%
100
7.Barang
cetakan dan
Bulan 12 7. Penyediaan
barang cetakan
dan
Masukan
20
penggandaan penggandaan SDM
Dana
Orang
Rp.
3
6.906.000
Keluaran
Tersedianya barang
cetakan dan
penggandaan keperluan
kantor
Bulan
12
Hasil
Terciptanya
kelancaran tugas
%
100
8.Komponen
Instalasi listrik /
penerangan
bangunan
kantor
Bulan 12 8. Penyediaan
komponen
instalasi listrik/
penerangan
bangunan kantor
Masukan
SDM
Dana
Orang
Rp.
3
612.250
Keluaran
Tersedianya
kebutuhan komponen
instalasi
listrik/peneragan
bangunan kantor
Bulan
12
Hasil
Peningkatan
kelancaran
pelaksanaan tugas
%
100
9.Peralatan dan
perlengkapan
kantor
Bulan 12 9. Penyediaan
peralatan dan
perlengkapan
kantor
Masukan
SDM
Dana
Orang
Rp.
2
943.500
Keluaran
Tersedianya
kebutuhan peralatan
dan perlengkapan
kantor
Bulan
12
Hasil
Terciptanya
kelancaran
pelaksanaan tugas
%
100
10.Bahan bacaan
dan Peraturan
Perundang-
undangan
Bulan 12 10.Penyediaan
bahan bacaan dan
peraturan
perundang-
undangan
Masukan
SDM
Dana
Orang
Rp.
3
840.000
Keluaran
Tersedianya surat
kabar/majalah bacaan
referensi lainnya dan
peraturan perundang-
undangan
Bulan
12
Hasil
Peningkatan SDM
%
100
21
11. Makanan
dan minuman
Bulan 12 11. Penyediaan
makanan dan
minuman
Masukan
SDM
Dana
Orang
Rp.
3
10.540.000
Keluaran
Tersedianya makanan
dan minuman untuk
rapat koordinasi dan
jamuan tamu
Bulan
12
Hasil
Terciptanya
kelancaran
pelaksanaan tugas
%
100
12.Rapat-rapat
Koordinasi dan
konsultasi ke
luar daerah
Bulan 12 12. Rapat-rapat
koordinasi dan
konsultasi ke luar
daerah
Masukan
SDM
Dana
Orang
Perjal
anan
Rp.
5
2.040.000
Keluaran
Tersedianya anggaran
rapat koordinasi dan
konsultasi ke luar
daerah
Bulan
12
Hasil
Terciptanya
kelancaran
pelaksanaan tugas
%
100
13. Koordinasi
dan konsultasi
dalam daerah
Bulan 12 13. Penyediaan
koordinasi dan
konsultasi dalam
daerah
Masukan
SDM
Dana
Orang
Perjal
anan
Rp.
16
2.900.000
Keluaran
Tersedianya anggaran
koordinasi dan
konsultasi ke dalam
daerah
Bulan
12
Hasil
Terciptanya
kelancaran
pelaksanaan tugas
%
100
14.Jasa tenaga
PTT
Bulan 12 14.Penyediaan
jasa tenaga
pegawai tidak
tetap
Masukan
SDM
Dana
Orang
Rp.
2
7.800.000
Keluaran
Terbayarnya honor bagi
2 orang PTT
Bulan
13
Hasil
Peningkatan
22
kesejahteraan % 100
2. Peningkatan sarana
dan prasarana
Aparatur
1. Kendaraan
Dinas/Operasio
nal
Unit 1 2. Program
peningkata
n sarana
dan
prasarana
aparatur
1. Pengadaan
kendaraan
dinas/operasional
Masukan
Mobil
Dana
Unit
Rp.
1
181.075.100
Keluaran
Tersedianya
kendaraan
dinas/operasional roda
4
Bulan
12
Hasil
Terciptanya
kenyamanan kerja
aparatur
%
100
2.
Perlengkapan
Gedung Kantor
Unit 1 2. Pengadaan
Perlengkapan
Gedung Kantor
Masukan
Filling Cabinet
Dana
Unit
Rp.
1
1.000.000
Keluaran
Tersedianya
perlengkapan kantor
berupa filling kabinet
unit
1
Hasil
Kelancaran
pelaksanaan tugas
kantor
%
100
3.Pengadaan
Peralatan
Gedung Kantor
Unit 4 3.Pengadaan
Peralatan
Gedung Kantor
Masukan
PC
Notebook
Printer
Dana
Unit
Unit
Unit
Rp.
2
1
1
16.000.000
Keluaran
Tersedianya peralatan
kantor berupa 2 unit
PC, 1 unit printer dan
1 unit laptop
Bulan
12
Hasil
Terciptanya
kelancaran
pelaksanaan tugas
%
100
4. Pengadaan
Mebelair
unit 1 4. Pengadaan
Mebeleur
Masukan
Meja Kerja
Dana
unit
Rp.
1
2.000.000
Keluaran
Tersedianya mebeleur
kantor berupa 1 unit
meja biro
unit
1
23
Hasil
Kelancaran
pelaksanaan tugas
%
100
5. Pemeliharaan
Rutin/Berkala
Rumah Dinas
Bulan 12 5. Pemeliharaan
Rutin/Berkala
Rumah Dinas
Masukan
SDM
Dana
orang
Rp.
2
1.000.000
Keluaran
Terpeliharanya rumah
dinas
unit
1
Hasil
Terciptanya
kenyamanan
lingkungan rumah
dinas
%
100
6. Pemeliharaan
Rutin/Berkala
Gedung Kantor
Bulan 12 6. Pemeliharaan
rutin/berkala
Gedung Kantor
Masukan
SDM
Dana
Orang
Rp
2
1.000.000
Keluaran
Terpeliharanya
Gedung kantor
Bulan
12
Hasil
Terciptanya
kenyamanan
lingkungan kerja
%
100
7. Pemeliharaan
rutin/berkala
kendaraan
dinas/operasio
nal
Bulan 12 7. Pemeliharaan
rutin/berkala
kendaraan
dinas/operasional
Masukan
Mobil
Motor
Dana
Unit
Unit
Rp
1
3
29.112.550
Keluaran
Tersedianya biaya
operasional
pemeliharaan
kendaraan dinas roda
4 sebanyak 1 unit dan
roda 2 sebanyak 3 unit
meliputi service/ganti
oli, BBM dan
penggangtian suku
cadang
dinas/operasional
Bulan
12
Hasil
Terciptanya
kelancaran
pelaksanaan tugas
%
100
3. Peningkatan
Pengembangan sistem
pelaporan capaian
kinerja dan keuangan
1. Penyusunan
laporan
capaian kinerja
dan ikhtisar
realisasi kinerja
SKPD
Bulan
12
Program
peningkat-
an
pengemban
gan sistem
pelaporan
capaian
1. Penyusunan
laporan capaian
kinerja dan
ikhtisar realisasi
kinerja SKPD
Masukan
SDM
Dana
Orang
Rp.
26
1.500.000
24
kinerja dan
keuangan
Keluaran
Tersusunnya laporan
capaian kinerja dan
ikhtisar realisasi
kinerja SKPD
Bulan
12
Hasil
Laporan capaian
kinerja kegiatan dan
acuan kegiatan tahun
berikutnya
%
100
4.Penyusunan
Dokumen
Perencanaan SKPD
1. Penyusunan
rencana kerja
SKPD
Bendel
3
1. Program
penyusunan
dokumen
perencana--
an SKPD
1. Penyusunan
rencana kerja
SKPD
Masukan
SDM
Dana
Orang
Rp.
28
1.040.000
Keluaran
Tersusunnya dokumen
rencana kerja SKPD
Bende
l
3
Hasil
Rencana Kerja
Tahunan
%
100
5.Pengawasan dan
Pengendalian Program
1. Monitoring,
evaluasi,
pengendalian
dan
pelaksanaan
program dan
kegiatan
Bulan 12 1. Program
pengawasan
dan
pengendalian
program
1. Monitoring,
evaluasi,
pengendalian dan
pelaksanaan
program dan
kegiatan
Masukan
SDM
Dana
Orang
Rp.
6
1.500.000
Keluaran
Tersusunnya laporan
triwulan, laporan
tahunan monitoring
evaluasi kinerja dan
keuangan serta
penerapan SPIP
Bulan 12
Hasil
Terwujudnya sistem
pengendalian intern
pemerintah kecamatan
%
100
6. Peningkatan
Pelayanan Kecamatan
1.Penyusunan
Database
Kecamatan
Kegiata
n
5 Program
Peningkatan
Pelayanan
Kecamatan
Penyusunan
database
kecamatan
Masukan
SDM
Dana
Orang
Rp.
90
9.000.000
Keluaran
Tersusunnya buku
profil desa, profil
kecamatan, monografi
kecamatan dan
statistik daerah,
terlaksananya diklat
dan sistem informasi
desa terpadu
Kegiat
an
5
Hasil
Meningkatnya kualitas
data/informasi statistik
daerah dan
terwujudnya peltihan
%
100
25
sistem informasi desa
2.Pembinaan
Sosial dan
Kemasyarakata
n
Kegiata
n
6 Pembinaan
Sosial dan
Kemasyarakatan
Masukan
SDM
Dana
Orang
Rp.
1.450
24.040.650
Keluaran
Terselenggaranya
pengajian PNS, safari
jum’at dan safari
tarawih di kecamatan,
terkoordinasinya
penanggulangan
kemiskinan, terbinanya
PMKS, PSKS dan
permasalahan sosial
lainnya,
terselenggaranya
penyuluhan
pengarustamaan
gender dan KDRT,
pembinaan gizi
keluarga, terwujudnya
pembinaan perilaku
hidup bersih dan sehat
(PHBS), fasilitasi dan
monitoring kecamatan
sehat
kegiat
an
6
Hasil
Meningkatnya
kesejahteraan
masyarakat
%
100
3. Pembinaan
dukungan
peningkatan
kualitas
pendidikan
Kegiatan 4 Pembinaan
dukungan
peningkatan
kualitas
pendidikan
Masukan
SDM
Dana
Orang
Rp.
28
7.500.250
Keluaran
Terlaksananya
monitoring dan
pembinaan PKBM,
terlaksananya
monitoring
penyelenggaraan
PAUD, termonitornya
dan terdampinginya
kegiatan PMTAS,
terselenggaranya lomba
UKS tingkat kecamatan
Kegiat
an
4
Hasil
Meningkatnya kualitas
pendidikan
%
100
4. Pembinaan
Ketentraman
dan ketertiban
lingkungan
Kegiata
n
5 Pembinaan
ketentraman dan
ketertiban
Masukan
SDM
Dana
Orang
Rp.
133
13.000.000
Keluaran
Terwujudnya patroli
terpadu, terwujudnya
diklat dan penerapan
aspek-aspek
Kegiat
an
5
26
kebencanaan dan
mitigasi, terwujudnya
penyuluhan dan
pencegahan
peredaran/penggunaan
miras, terwujudnya
posko kewaspadaan
bencana alam,
terinventarisasinya
permasalahan wilayah
perbatasan
Hasil
Terciptanya rasa
keamanan dan
ketertiban masyarakat
%
100
5. Pembinaan
Pelayanan
Umum
Kecamatan
Kegiata
n
3 Pembinaan
pelayanan umum
kecamatan
Masukan
SDM
Dana
Orang
Rp.
100
15.500.000
Keluaran
Tersosialisasinya
standar operasional
prosedur
pelayanan,terkoordinasi
nya pelayanan perijinan
terpadu,
terselenggaranya JDI
hukum
Kegiat
an
3
Hasil
Terwujudnya
sosialisasi SOP,
perijinan terpadu dan
JDI di Kecamatan
%
100
6. Pembinaan
Penyelenggara
an
Pemerintahan
Desa/Keluraha
n
Kegiata
n
9 Pembinaan
Penyelenggaraan
pemerintahan
desa
Masukan
SDM
Dana
Orang
Rp.
120
13.459.100
Keluaran
Terbinanya standar
adm desa, produk
hukum 6 perdes wajib
dan penyelenggaraan
pemerintahan desa,
termonitor dan
terevaluasinya
penggunaan DAD,
tersosialisasikannya
pelaksanaan pilkades
dan pengisian
perangkat desa,
terpantaunya
pemilihan BPD dan
terlaksananya diklat
tugas pokok dan
fungsi BPD
Kegiat
an
9
Hasil
Meningkatnya kualitas
penyelenggaraan
pemerintahan
desa/kelurahan
%
100
27
7. Pembinaan
budaya daerah,
pemuda dan
olah raga
Kegiata
n
3 Pembinaan
budaya daerah,
pemuda dan olah
raga
Masukan
SDM
Dana
Orang
Rp.
66
7.500.000
Keluaran
Terbinanya kegiatan
kesenian, kebudayaan
dan pariwisata,
pemuda dan olah raga
kegiat
an
3
Hasil
Terbinanya kegiatan
kesenian, kebudayaan
dan pariwisata,
pemuda dan olah
raga, terwujudnya
partisipasi Nyadran
Agung
%
100
8. Pembinaan
kesadaran
masyarakat
tentang
wawasan
kebangsaan
Kegiata
n
2 Pembinaan
kesadaran
masyarakat
tentang wawasan
kebangsaan
Masukan
SDM
Dana
Orang
Rp
106
7.000.000
Keluaran
Terselenggaranya
pembinaan wawasan
kebangsaan
masyarakat,
terselenggaranya
peringatan HUT RI
dan hari jadi
Kegiat
an
2
Hasil
Terciptanya kesadaran
masyarakat
%
100
9. Pembinaan
lembaga
keuangan
mikro dan
ekonomi
produktif
Kegiata
n
2 Pembinaan
lembaga
keuangan mikro
dan ekonomi
produktif
Masukan
SDM
Dana
Orang
Rp
57
3.500.000
Keluaran
Terbinanya LKM
Binangun,
terpromosikannya
kelompok usaha mikro
kecil dan menengah
dalam Manunggal Fair
Kegiat
an
2
Hasil
Tercapainya
pembinaan lembaga
keuangan mikro dan
ekonomi produktif
%
100
10. Penyusunan
perencanaan
dan
pengendalian
pembangunan
Kegiata
n
5
Penyusunan
perencanaan dan
pengendalian
pembangunan
Masukan
SDM
Dana
Orang
Rp
137
21.000.000
Keluaran
Tersusunnya hasil
Kegiat
28
musrenbang
kecamatan, termonitor
dan terevaluasi
pelaksanaan renc
pembangunan,
terevaluasinya
pembangunan desa
(lomba desa) tingkat
kecamatan,
terselenggaranya
bulan bhakti gotong
royong masyarakat
kecamatan,
terwujudnya
pembinaan lingkungan
hidup, terbinanya
lembaga
kemasyarakatan desa
(LKD) dan lembaga
Posdaya
an 5
Hasil
Tersusunnya bahan
perencanaan
pembangunan tahap
berikutnya dan
pembinaan Posdaya di
7 desa
%
100
29
BAB II
PELAKSANAAN KEGIATAN
A. Urusan Desentralisasi
1. Realisasi Fisik dan Keuangan, SDM
a. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
1) Penyediaan Jasa Surat Menyurat
Masukan (inputs) : Alokasi dana Rp. 600.000,- realisasi Rp. 600.000,-
SDM : 2 orang
Keluaran (outputs) : Terpenuhinya kebutuhan jasa surat menyurat
Hasil (outcomes) : Tersedianya jasa surat menyurat
Manfaat (benefits) : Terlaksananya jasa surat menyurat
Dampak (impacts) : Terpenuhinya jasa surat menyurat
Proses perencanaan : Usulan SKPD
Kondisi sarana dan
prasarana
: Cukup
2) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
Masukan (inputs) : Alokasi Dana Rp. 18.000.000,- realisasi Rp.16.108.646,-
SDM : 2 orang
Keluaran (outputs) : Terbayarnya biaya telepon, air serta belanja
listrik/faksimili/internet
Hasil (outcomes) : Terciptanya kelancaran pelaksanaan tugas
Manfaat (benefits) : Terbayarnya sarana dan prasarana komunikasi,sumber
daya air dan listrik
Dampak (impacts) : Terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana
komunikasi sumber daya air dan listrik
Proses perencanaan : Usulan SKPD
Kondisi sarana dan
prasarana
: Cukup
3) Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/ Operasional
Masukan (inputs) : Alokasi dana Rp.1.245.000,- realisasi Rp.806.000,-
SDM : 2 orang
Keluaran (outputs) : Tersedianya biaya jasa pemeliharaan dan perizinan
kendaraan dinas roda 4 sebanyak 1 unit dan roda 2
sebanyak 3 unit
Hasil (outcomes) : Perpanjangan STNK kendaraan dinas/operasional
Manfaat (benefits) : Terbayarnya perpanjangan STNK kendaraan
dinas/operasional
Dampak (impacts) : Terpenuhinya perpanjangan STNK kendaraan
dinas/operasional
Proses perencanaan : Usulan SKPD
Kondisi sarana dan
prasarana
: Cukup
4) Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
Masukan (inputs) : Alokasi Dana Rp.12.900.000,- realisasi Rp.12.900.000,-
SDM : 8 orang
Keluaran (outputs) : Tersedianya jasa administrasi keuangan
Hasil (outcomes) : Tertib administrasi
Manfaat (benefits) : Tersedianya data keuangan dan barang
Dampak (impacts) : Terpenuhinya kebutuhan data keuangan dan barang
30
Proses perencanaan : Usulan SKPD
Kondisi sarana dan
prasarana
: Kurang mencukupi
5) Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja
Masukan (inputs) : Alokasi Dana Rp. 3.190.000,- realisasi Rp.3.190.000,-
SDM : 4 orang
Keluaran (outputs) : Terlaksananya perbaikan peralatan kerja berupa mesin
ketik 3 unit dan komputer 4 unit
Hasil (outcomes) : Terciptanya kelancaran pelaksanaan tugas
Manfaat (benefits) : Terciptanya kelancaran tugas
Dampak (impacts) : Hasil maksimal dalam pelaksanaan tugas
Proses perencanaan : Usulan SKPD
Kondisi sarana dan
prasarana
: Kurang mencukupi
6) Penyediaan Alat Tulis Kantor
Masukan (inputs) : Alokasi Dana Rp. 7.000.000,- realisasi Rp.7.000.000,-
SDM : 1 orang
Keluaran (outputs) : Tersedianya kebutuhan ATK
Hasil (outcomes) : Terciptanya kelancaran pelaksanaan tugas
Manfaat (benefits) : Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi
perkantoran
Dampak (impacts) : Pelaksanaan tugas optimal
Proses perencanaan : Usulan SKPD
Kondisi sarana dan
prasarana
: Kurang mencukupi
7) Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
Masukan (inputs) : Alokasi Dana Rp. 6.906.000,- realisasi Rp.6.906.000,-
SDM : 1 orang
Keluaran (outputs) : Terpenuhinya barang cetakan dan penggandaan
keperluan kantor
Hasil (outcomes) : Terpenuhinya kelengkapan administrasi kantor
Manfaat (benefits) : Terlaksananya tugas dengan lancar
Dampak (impacts) : Teroptimalisasi dalam pelaksanaan tugas
Proses perencanaan : Usulan SKPD
Kondisi sarana dan
prasarana
: Kurang mencukupi
8) Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor
Masukan (inputs) : Alokasi Dana Rp. 612.250,- realisasi Rp. 612.250,-
SDM : 5 orang
Keluaran (outputs) : Tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan
bangunan kantor
Hasil (outcomes) : Peningkatan kelancaran pelaksanaan tugas
Manfaat (benefits) : Terpenuhinya kebutuhan penerangan di lingkungan
kerja
Dampak (impacts) : Terciptanya suasana nyaman di lingkungan kantor
Proses perencanaan : Usulan SKPD
Kondisi sarana dan prasarana : Kurang mencukupi
9) Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
Masukan (inputs) : Alokasi Dana Rp. 943.500,- realisasi Rp.943.500,-
SDM : 2 orang
Keluaran (outputs) : Terciptanya peralatan dan perlengkapan kantor selama
12 bulan
Hasil (outcomes) : Terciptanya kelancaran pelaksanaan tugas
31
Manfaat (benefits) : Terpenuhinya kebutuhan peralatan
Dampak (impacts) : Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi
perkantoran
Proses perencanaan : Usulan SKPD
Kondisi sarana dan
prasarana
: Kurang mencukupi
10) Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan
Masukan (inputs) : Alokasi Dana Rp. 840.000,- realisasi Rp. 840.000,-
SDM : 1 orang
Keluaran (outputs) : Tersedianya biaya langganan 1 jenis surat kabar
Hasil (outcomes) : Peningkatan SDM
Manfaat (benefits) : Terpenuhinya kebutuhan bahan bacaan
Dampak (impacts) : Tercukupinya kebutuhan bahan bacaan
Proses perencanaan : Usulan SKPD
Kondisi sarana dan
prasarana
: Cukup
11) Penyediaan Makanan dan Minuman
Masukan (inputs) : Alokasi Dana Rp.10.540.000,-
realisasi Rp. 10.540.000,- SDM : 3 orang
Keluaran (outputs) : Tersedianya makanan dan minuman untuk rapat
Hasil (outcomes) : Terciptanya kelancaran pelaksanaan tugas
Manfaat (benefits) : Terpenuhinya kebutuhan makanan dan minuman
Dampak (impacts) : Tercukupinya kebutuhan makanan dan minuman
Proses perencanaan : Usulan SKPD
Kondisi sarana dan
prasarana
: Cukup
12) Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah
Masukan (inputs) : Alokasi Dana Rp. 2.040.000,-realisasi Rp.2.040.000,-
SDM : 18 orang
Keluaran (outputs) : Terlaksananya koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
Hasil (outcomes) : Terciptanya kelancaran pelaksanaan tugas
Manfaat (benefits) : Melaksanakan koordinasi dan konsultasi pada instansi
terkait
Dampak (impacts) : Kelancaran dalam tugas
Proses perencanaan : Usulan SKPD
Kondisi sarana dan
prasarana
: Kurang mencukupi
13) Penyediaan Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah
Masukan (inputs) : Alokasi Dana Rp. 2.900.000,- realisasi Rp.2.900.000,-
SDM : 102 orang
Keluaran (outputs) : Terlaksananya koordinasi dan konsultasi dalam daerah
Hasil (outcomes) : Terciptanya kelancaran pelaksanaan tugas
Manfaat (benefits) : Melaksanakan koordinasi dan konsultasi di desa/wilayah
Dampak (impacts) : Kelancaran dalam tugas
Proses perencanaan : Usulan SKPD
Kondisi sarana dan
prasarana
: Kurang mencukupi
14) Penyediaan Jasa Tenaga Pegawai Tidak Tetap
Masukan (inputs) : Alokasi Dana Rp. 7.800.000,- realisasi Rp.7.800.000,-
SDM : 3 orang
Keluaran (outputs) : Terbayarnya jasa PTT
Hasil (outcomes) : Peningkatan kesejahteraan
Manfaat (benefits) : Peningkatan kesejahteraan
32
Dampak (impacts) : Meningkatnya kesejahteraan PTT
Proses perencanaan : Usulan SKPD
Kondisi sarana dan
prasarana
: Cukup
b. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
1) Pengadaan Peralatan Gedung Kantor
Masukan (inputs) : Alokasi Dana Rp. 16.000.000,-
realisasi Rp.15.835.000,- SDM : 7 orang
Keluaran (outputs) : Tersedianya 2 unit komputer PC, 1 unit Notebook dan 1
unit printer
Hasil (outcomes) : Kelancaran pelaksanaan
Manfaat (benefits) : Peningkatan kelancaran tugas
Dampak (impacts) : Meningkatnya sarana tugas
Proses perencanaan : Usulan SKPD
Kondisi sarana dan
prasarana
: Kurang mencukupi
2) Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
Masukan (inputs) : Alokasi Dana Rp. 1.000.000,- realisasi Rp.1.000.000,-
SDM : 2 orang
Keluaran (outputs) : Terpeliharanya gedung kantor
Hasil (outcomes) : Terciptanya kenyamanan lingkungan kerja
Manfaat (benefits) : Kelancaran pelaksanaan tugas
Dampak (impacts) : Kelancaran tugas
Proses perencanaan : Usulan SKPD
Kondisi sarana dan
prasarana
: Kurang mencukupi
3) Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
Masukan (inputs) : Alokasi Dana Rp. 29.112.550 realisasi Rp.29.095.050,-
Mobil :1 unit ; kendaraan roda 2 : 3 unit
Keluaran (outputs) : Terpeliharanya kendaraan
Hasil (outcomes) : Kelancaran pelaksanaan tugas
Manfaat (benefits) : Kelancaran tugas
Dampak (impacts) : Kelancaran pelaksanaan tugas
Proses perencanaan : Usulan SKPD
Kondisi sarana dan
prasarana
: Kurang mencukupi
4) Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas
Masukan (inputs) : Alokasi dana Rp 1.000.000,- realisasi Rp 1.000.000,-
SDM : 2 orang
Keluaran (outputs) :
Terpeliharanya rumah dinas
Hasil (outcomes) : Terciptanya kenyamanan lingkungan rumah dinas
Manfaat (benefits) : Kenyamanan kerja
Dampak (impacts) : Kenyamanan kerja
Proses perencanaan : Usulan SKPD
Kondisi sarana dan
prasarana
: Kurang mencukupi
5) Pengadaan mebeleur
Masukan (inputs) : Alokasi dana Rp 2.000.000,- realisasi Rp 2.000.000,-
Meja kerja : 1 unit
33
Keluaran (outputs) : Tersedianya mebeleur kantor
Hasil (outcomes) : Kelancaran pelaksanaan kerja
Manfaat (benefit) : Kelancaran kerja
Proses perencanaan : Usulan SKPD
Kondisi sarana dan
prasarana
: Kurang mencukupi
6) Pengadaan perlengkapan gedung kantor
Masukan (inputs) : Sumber dana Rp 1.000.000,- realisasi Rp 1.000.000,-
Filling cabinet : 1 unit
Keluaran (outputs) : Tersedianya perlrngkapan kantor
Hasil (outcomes) : Kelancaran pelaksanaan kerja
Manfaat (benefit) : Kelancaran kerja
Proses perencanaan : Usulan SKPD
Kondisi sarana dan
prasarana
: Kurang mencukupi
7) Pengadaan kendaraan dinas/operasional
Masukan (inputs) : Dana Rp 181.075.100,- realisasi Rp 175.210.100,-
Mobil : 1 unit
Keluaran (outputs) : Tersedianya mobil dinas/operasional
Hasil (outcomes) : Kelancaran pelaksanaan tugas
Manfaat (benefit) : Kelancaran tugas
Proses perencanaan : Usulan SKPD
Kondisi sarana dan
prasarana
: Kurang mencukupi
c. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan
Keuangan
1) Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
Masukan (inputs) : Alokasi Dana Rp. 1.500.000,- realisasi Rp.1.500.000,-
SDM : 26 orang
Keluaran (outputs) : Tersusunnya LAKIP
Hasil (outcomes) : Laporan capaian kinerja kegiatan dan acuan kegiatan
tahunan berikutnya
Manfaat (benefits) : Kelancaran pelaksanaan tugas
Dampak (impacts) : Kelancaran tugas
Proses perencanaan : Usulan SKPD
Kondisi sarana dan
prasarana
: Kurang mencukupi
d. Program Penyusunan Dokumen Perencanaan SKPD
1) Penyusunan Rencana Kerja SKPD
Masukan (inputs) : Alokasi Dana Rp. 1.040.000,- realisasi Rp.1.040.000,-
SDM : 28 orang
Keluaran (outputs) : Tersusunnya Rencana Kerja SKPD Kecamatan
Hasil (outcomes) : Buku Rencana Kerja Tahunan Kecamatan
Manfaat (benefits) : Sebagai pedoman pelaksanaan kerja Kecamatan
Dampak (impacts) : Pertanggungjawaban kinerja Kecamatan
Proses perencanaan : Usulan SKPD
Kondisi sarana dan
prasarana
: Kurang mencukupi
e. Program Pengawasan dan Pengendalian Program
1) Monitoring, evaluasi, pengendalian, dan pelaksanaan program dan kegiatan
Masukan (inputs) : Alokasi Dana Rp. 1.500.000,- realisasi Rp.1.500.000,-
34
SDM : 6 orang
Keluaran (outputs) : Tersusunnya laporan evaluasi pengendalian intern
Hasil (outcomes) : Terwujudnya sistem pengendalian intern pemerintah
kecamatan
Manfaat (benefits) : Peningkatan kualitas program dan kegiatan
Dampak (impacts) : Terealisasinya Laporan kinerja kegiatan di Kecamatan
Proses perencanaan : Usulan SKPD
Kondisi sarana dan
prasarana
: Kurang mencukupi
f. Program Peningkatan Pelayanan Kecamatan
1) Penyusunan Database Kecamatan
Masukan (inputs) : Alokasi Dana Rp. 9.000.000,- realisasi Rp.9.000.000,-
SDM : 90 orang
Keluaran (outputs) : Tersusunnya Profil Desa, Profil Kecamatan, monografi
kecamatan, statistik daerah, diklat sistem informasi desa
terpadu
Hasil (outcomes) : Tersedianya data dan informasi Kecamatan yang akurat
Manfaat (benefits) : Sebagai data base Kecamatan
Dampak (impacts) : Data Profil Desa dan Kecamatan dan tersedianya data
dan informasi desa
Proses perencanaan : Usulan SKPD
Kondisi sarana dan
prasarana
: Kurang mencukupi
2) Pembinaan sosial kemasyarakatan
Masukan (inputs) : Alokasi Dana Rp. 24.040.650,- realisasi Rp.23.800.650,-
SDM : 1.450 orang
Keluaran (outputs) : Terselenggaranya pengajian, safari jum’at dan taraweh,
penanggulangan kemiskinan, PMKS, PSKS,
penyuluhan, PHBS, kecamatan sehat
Hasil (outcomes) : Meningkatnya kesejahteraan masyarakat
Manfaat (benefits) : Kesejahteraan masyarakat
Dampak (impacts) : Kesejahteraan masyarakat meningkat
Proses perencanaan : Usulan SKPD
Kondisi sarana dan
prasarana
: Kurang mencukupi
3) Pembinaan dukungan peningkatan kualitas pendidikan
Masukan (inputs) : Alokasi Dana Rp. 7.500.250,- realisasi Rp. 7.500.250,-
SDM : 28 orang
Keluaran (outputs) : Monitoring PKBM, PAUD, PMTAS, lomba UKS
Kecamatan
Hasil (outcomes) : Meningkatnya kualitas pendidikan
Manfaat (benefits) : Peningkatan kualitas pendidikan
Dampak (impacts) : Kualitas pendidikan meningkat
Proses perencanaan : Usulan SKPD
Kondisi sarana dan
prasarana
: Kurang mencukupi
4) Pembinaan ketentraman dan ketertiban
Masukan (inputs) : Alokasi Dana Rp. 13.000.000,- realisasi Rp.13.000.000,-
SDM : 133 orang
Keluaran (outputs) : Terwujudnya patroli terpadu, penyuluhan-penyuluhan
Hasil (outcomes) : Terciptanya keamanan dan ketertiban masyarakat
Manfaat (benefits) : Masyarakat aman dan tertib
35
Dampak (impacts) : Keamanan dan ketertiban
Proses perencanaan : Usulan SKPD
Kondisi sarana dan
prasarana
: Kurang mencukupi
5) Pembinaan pelayanan umum kecamatan
Masukan (inputs) : Alokasi Dana Rp. 15.500.000,- realisasi Rp.15.500.000,-
SDM : 100 orang
Keluaran (outputs) : Tersosialisasinya SOP pelayanan, perijinan terpadu, JDI
Hukum
Hasil (outcomes) : Terwujudnya sosialisasi
Manfaat (benefits) : Pemahaman SOP
Dampak (impacts) : Peningkatan pelayanan
Proses perencanaan : Usulan SKPD
Kondisi sarana dan
prasarana
: Kurang mencukupi
7) Pembinaan Lembaga Keuangan Mikro dan Ekonomi Produktif
Masukan (inputs) : Alokasi Dana Rp. 3.500.000,- realisasi Rp.3.100.000,-
SDM : 57 orang
Keluaran (outputs) : Terbangunnya LKM Binangun, promoso UMKM
Hasil (outcomes) : Pembinaan LKM dan UMKM
Manfaat (benefits) : Peningkatan kemampuan
Dampak (impacts) : Peningkatan kesejahteraan masyarakat
Proses perencanaan : Usulan SKPD
Kondisi sarana dan
prasarana
: Kurang mencukupi
14) Peningkatan Kesadaran Masyarakat Tentang Wawasan Kebangsaan
Masukan (inputs) : Alokasi Dana Rp. 7.000.000,- realisasi Rp.7.000.000,-
SDM : 106 orang
Keluaran (outputs) : Meningkatnya wawasan kebangsaan
Hasil (outcomes) : Tercapainya kesadaran masyarakat
Manfaat (benefits) : Peningkatan wawasan masyarakat kebangsaan
Dampak (impacts) : Terciptanya kesadaran masyarakat tentang wawasan
kebangsaan
Proses perencanaan : Usulan SKPD
Kondisi sarana dan
prasarana
: Kurang mencukupi
18) Pembinaan budaya daerah, pemuda dan olah raga
Masukan (inputs) : Alokasi Dana Rp. 7.500.000,- realisasi Rp.7.500.000,-
SDM : 66 orang
Keluaran (outputs) : Terbinanya kegiatan kesenian, kebudayaan dan
pariwisata dan olah raga, nyadran agung
Hasil (outcomes) : Terbinannya kegiatan seni budaya, pariwisata dan olah
raga dan partisipasi Nyadran Agung
Manfaat (benefits) : Peningkatan kualitas dan partisipasi
Dampak (impacts) : peningkatan prestasi dan partisipasi
Proses perencanaan : Usulan SKPD
Kondisi sarana dan
prasarana
: Kurang mencukupi
19) Penyusunan perencanaan dan pengendalian pembangunan
Masukan (inputs) : Alokasi Dana Rp. 21.000.000,- realisasi Rp.21.000.000,-
SDM : 137 orang
Keluaran (outputs) : Tersusunnya hasil musrenbang kecamatan, lomba desa,
bulan bakti gotong royong, pembinaan LKD dan
36
POSDAYA
Hasil (outcomes) : Tersusunnya bahan perencanaan pembangunan tahap
berikutnya, pembinaan POSDAYA di 7 desa
Manfaat (benefits) : Tertib administrasi
Dampak (impacts) : Terciptanya peningkatan kegiatan
Proses perencanaan : Usulan SKPD
Kondisi sarana dan
prasarana
: Kurang mencukupi
2. Realisasi Program
Pengukuran kinerja di Kecamatan Pengasih dilakukan dengan
menggunakan indikator kinerja kegiatan. Pengukuran ini dilakukan dengan
memanfaatkan data kinerja. Dalam mengevaluasi hasil kinerja, maka
Kecamatan Pengasih menggunakan metode menghitung, mengukur nilai
capaian kinerja realisasi pelaksanaan kegiatan/program/kebijakan dan sasaran
yang telah ditentukan sebelumnya. Pengukuran kinerja ini diawali dengan
pengukuran kinerja kegiatan dengan memuat indikator kinerja input, output, dan
outcome. Hal ini dilakukan mengingat hasilnya sulit untuk diukur dengan benefit
dan impact. Sasaran, kebijakan, program dan kegiatan yang diukur khusus
adalah yang didanai Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD). Dalam
mengevaluasi kinerja ini diupayakan untuk menilai aspek keuangan, hasil
kegiatan dan harapan dari pelaksanaan kegiatan tersebut, sehingga hasilnya
diharapkan mendekati kebenaran. Adapun capaian kinerja dan realisasi
program Kecamatan Pengasih pada Tahun 2013 sebagai berikut:
Pagu anggaran sebesar Rp. 432.244.400,- (termasuk perubahan) dengan
6 program dan 34 kegiatan. Dari jumlah dana tersebut terealisasi sebesar
Rp. 419.626.546,- dengan capaian kinerja fisik sebesar 100% dan capaian
kinerja keuangan sebesar 97,08 %.
3. Realisasi Urusan
a. Capaian sasaran urusan yang ditargetkan Tahun 2013 pada RPJMD Tahun
2011-2016
No Sasaran Indikator Kinerja Satuan
Capaian Kinerja
2012
(%)
2013
Target
(%)
Realisasi
(%)
A Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat Tersedianya jasa surat
menyurat
12 bulan 100 100 100
2. Penyediaan Jasa Komunikasi,
Sumber Daya Air dan Listrik
Terciptanya kelancaran
pelaksanaan tugas
12 bulan 64,36 100 89,49
3. Penyediaan Jasa Pemeliharaan
dan Perijinan Kendaraan
Perpanjangan STNK
kendaraan dinas/operasional
1 kali 84,48 100 64,74
37
Dinas/Operasional
4. Penyediaan Jasa Administrasi
Keuangan
Tertib Administrasi 12 bulan 100
100 100
5. Penyediaan Jasa Perbaikan
Peralatan Kerja
Terciptanya kelancaran
pelaksanaan tugas
12 bulan 100 100 100
6. Penyediaan Alat Tulis Kantor Terciptanya kelancaran
pelaksanaan tugas
12 bulan 100 100 100
7. Penyediaan Barang Cetakan dan
Penggandaan
Terciptanya kelancaran tugas 12 bulan 100 100 100
8. Penyediaan Komponen Instalasi
Listrik/Penerangan Bangunan
Kantor
Peningkatan kelancaran
pelaksanaan tugas
12 bulan 100 100 100
9. Penyediaan Peralatan dan
Perlengkapan Kantor
Terciptanya kelancaran
pelaksanaan tugas kantor
12 bulan 100 100 100
10. Penyediaan Bahan Bacaan dan
Paraturan Perundang-undangan
Peningkatan SDM 12 bulan 100 100 100
11. Penyediaan Makanan dan
Minuman
Terciptanya kelancaran
pelaksanaan tugas
12 bulan 100 100 100
12. Penyediaan Koordinasi dan
Konsultasi Keluar Daerah
Terciptanya kelancaran
pelaksanaan tugas
12 bulan 100 100 100
13. Penyediaan Koordinasi dan
Konsultasi Dalam Daerah
Terciptanya kelancaran
pelaksanaan tugas
12 bulan 100 100 100
14. Penyediaan Jasa Tenaga
Pegawai Tidak Tetap
Peningkatan Kesejahteraan 13 bulan 100 100 100
B Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur
1. Pemeliharaan Rutin/Berkala
Gedung kantor
Terciptanya kenyamanan
lingkungan kerja
12 bulan 100 100 100
2. Pemeliharaan Rutin/Berkala
Kendaraan Dinas/Operasional
Terciptanya kelancaran
pelaksanaan tugas
12 bulan 99,98 100 99,94
3. Pengadaan Peralatan Gedung
Kantor
Terpenuhinya kebutuhan
kantor berupa 2 unit Komputer
PC, 1 unit notebook, dan 1 unit
Printer
Unit
Orang/
bulan
98,45 100 98,97
4. Pemeliharaan rutin/berkala rumah
dinas
Terciptanya kenyamanan
lingkungan rumah dinas
12 bulan 100 100 100
5. Pengadaan mebeleur Tersedianya mebeleur kantor 1 set - 100 100
6. Pengadaan perlengkapan gedung
kantor
Tersedianya perlengkapan
kantor
12 bulan 100 100 100
7. Pengadaan kendaraan
dinas/operasional
Tersedianya mobil
dinas/operasional
1 unit - 100 96,76
C Program Peningkatan
Pengembangan Sistem Pelaporan
capaian Kinerja dan Keuangan
1. Penyusunan Laporan Capaian
Kinerja dan Ikhtisar Realisasi
Kinerja SKPD
Laporan capaian kinerja
kegiatan dan acuan kegiatan
tahunan berikutnya
4 bendel 100
100 100
D Program Penyusunan Rencana Kerja
SKPD
1. Penyusunan Rencana Kerja SKPD Tersusunnya Renja SKPD 3 bendel 100 100 100
E Program Pengawasan dan
Pengendalian Program
1. Monitoring, Evaluasi,
Pengendalian dan Pelaksanaan
Program dan Kegiatan
Terwujudnya SPIP Kecamatan 6 orang 100 100 100
F Program Peningkatan Pelayanan
Kecamatan
1. Penyusunan Database Kecamatan Tersedianya data base
kecamatan yang akurat
8 buku 100 100 100
2. Pembinaan sosial
kemasyarakatan
Meningkatnya kesejahteraan
masyarakat
1.450
orang
100 99
3. Pembinaan dukungan peningkatan
kualitas pendidikan
Meningkatnya kualitas
pendidikan
28 orang 100 100
4. Pembinaan ketentraman dan
ketertiban
Terciptanya keamanan dan
ketertiban masyarakat
133
orang
100 100
5. Pembinaan pelayanan umum Terwujudnya sosialisasi 100 100 100
38
kecamatan orang
6. Pembinaan LKM dan Ekon. Prod. Pembinaan LKM dan UMKM 57 orang 100 100 88,57
7. Peningkatan kesadaran
masyarakat tentang wawasan
kebangsaan
Tercapainya kesadaran
masyarakat
106
orang
100 100
8. Pembinaan budaya daerah,
pemuda dan olah raga
Terbinanya kegiatan seni
budaya, pariwisata, dan olah
raga, nyadran agung
66 orang 100 100 100
9. Penyusunan perencanaan dan
pengendalian pembangunan
Tersusunnya bahan
perencanaan pembangunan
tahap berikutnya, pembinaan
POSDAYA
137
orang
100 100 100
b. Prestasi Penyelenggaraan Urusan
Prestasi yang diperoleh pada Tahun 2012
No Urusan Prestasi Tingkat
1 Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga
- HATINYA PKK
- HATINYA PKK
- HATINYA PKK
Peringkat I
Peringkat I
6 besar
Kabupaten
Propinsi
Nasional
2 Pemuda dan Olah Raga
A. Bola Voley Kapolres Cup
B. PORKAB
- Atletik
- Bola Basket
- Bola Voley
- Bulu Tangkis
- Catur
- Gulat
- Karate
- Kempo
- Pencak Silat
- Sepak Takraw
- Sepak Bola
- Taekwondo
- Tenis Meja
Juara I
Emas, Perak
Perak
Emas, Perunggu
Emas, Perak
Emas, Perak, Perunggu
Emas, Perak, Perunggu
Emas, Perak, Perunggu
Emas, Perak, Perunggu
Perak, Perunggu
Emas, Perak, Perunggu
Perunggu
Perak
Emas, Perak, Perunggu
Kabupaten
Kabupaten
Kabupaten
Kabupaten
Kabupaten
Kabupaten
Kabupaten
Kabupaten
Kabupaten
Kabupaten
Kabupaten
Kabupaten
Kabupaten
Kabupaten
Kabupaten
c. Permasalahan dan solusi
Berdasarkan Visi, Misi, cara pencapaian tujuan, sasaran dan realisasi
pelaksanaan dan pencapaian kinerja terhadap program maupun kegiatan
yang dilaksanakan pada tahun 2013, dapat dikemukakan beberapa
permasalahan dalam pelaksanaan program dan kegiatan Kecamatan
Pengasih sebagai berikut:
39
1) Keterbatasan data dan informasi yang diperlukan bagi perencanaan
pembangunan
2) Belum optimalnya kemampuan sumber daya manusia dalam perencanaan
pembangunan
3) Belum optimalnya koordinasi dalam perencanaan pembangunan yang
menyebabkan rendahnya keterpaduan dalam fungsi perencanaan,
monitoring, dan evaluasi pembangunan
4) Belum dipahaminya secara utuh tentang outcome yang ingin dicapai dari
setiap kegiatan, sehingga masih adanya kesulitan merealisasikan sasaran
program menjadi outcome kegiatan yang menunjang efektivitas
program/kegiatan
5) Perlu peningkatan komitmen dan pemahaman untuk mempedomani
indikasi kegiatan dalam Renstra, RKPD maupun dalam RPJMD dalam
merencanakan kegiatan
6) Kurangnya kendaraan dinas/operasional roda dua yang saat ini baru
berjumlah 3 (tiga) unit, padahal untuk mendukung mobilitas ke
lapangan/desa diperlukan minimal 6 (enam) unit kendaraan
dinas/operasional roda dua
7) Masih kurangnya pegawai di Sub Bagian, Seksi, dan belum sesuai dengan
formasi pegawai yang sudah ditetapkan
8) Kurangnya komputer dan perlengkapannya sehingga menghambat
pelayanan terhadap masyarakat
9) Kurangnya almari penyimpan arsip sehingga penataan arsip tidak sesuai
dengan tata kelola kearsipan
10) Terbatasnya anggaran sehingga ada beberapa kegiatan yang belum
terdanai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Daeran (APBD) padahal
kegiatan tersebut harus tetap dilaksanakan
Berbagai permasalahan dan hambatan yang timbul sudah dapat
diatasi yaitu dengan solusi memanfaatkan potensi dan kemampuan yang
ada, namun demikian untuk lebih memaksimalkan pelaksanaan tugas dan
fungsi pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat perlu
dilakukan :
1) Pembenahan dan penambahan sarana dan prasarana kerja yang berupa
gedung, ruang kerja, kendaraan roda dua, komputer dan
perlengkapannya
2) Penambahan pegawai yang mempunyai pengetahuan dan kemampuan
dibidang tugasnya
3) Peningkatan koordinasi, pengawasan, evaluasi dan pelaporan dalam
pelaksanaan tugas
40
4) Penambahan anggaran untuk kegiatan-kegiatan yang belum terdanai
B. Tugas Umum Pemerintahan
1. Koordinasi dengan Instansi Vertikal di Kecamatan
Koordinasi dengan instansi vertikal di Kecamatan melalui mekanisme Rapat
Muspika dan Rapat Koordinasi per bulan, serta pertemuan informal lainnya
seperti : Pengajian Rutin per bulan, Safari Jum’at, Bedah Rumah.
Melalui pelaksanaan koordinasi dengan instansi vertikal di Kecamatan, maka
kondisi Kecamatan Pengasih tetap kondusif, aman dan terkendali.
2. Pencegahan dan Penanggulangan Bencana Alam
Berdasarkan kondisi geografis di Kecamatan Pengasih maka selama tahun
2013 terjadi bencana sebagai berikut :
No Jenis Jumlah Kejadian
1 Tanah Longsor 4 kali
2 Banjir 3 kali
3 Kebakaran 1 kali
4 Rumah Tertimpa Pohon 1 kali
.
41
BAB III
PENUTUP
Penyusunan Laporan Tahunan Kecamatan Pengasih Tahun 2013 ini
merupakan wujud dari rasa tanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan-kegiatan
pemerintahan dan pembangunan untuk disampaikan kepada Bupati.
Berdasarkan Visi, Misi, cara pencapaian tujuan, sasaran dan realisasi pelaksanaan
dan pencapaian kinerja terhadap program maupun kegiatan yang dilaksanakan
pada tahun 2013, dapat dikemukakan beberapa permasalahan dalam pelaksanaan
program dan kegiatan Kecamatan Pengasih sebagai berikut :
1. Keterbatasan data dan informasi yang diperlukan bagi perencanaan
pembangunan
2. Belum optimalnya kemampuan sumber daya manusia dalam perencanaan
pembangunan
3. Belum optimalnya koordinasi dalam perencanaan pembangunan yang
menyebabkan rendahnya keterpaduan dalam fungsi perencanaan, monitoring,
dan evaluasi pembangunan
4. Belum dipahaminya secara utuh tentang outcome yang ingin dicapai dari setiap
kegiatan, sehingga masih adanya kesulitan merealisasikan sasaran program
menjadi outcome kegiatan yang menunjang efektivitas program/kegiatan
5. Perlu peningkatan komitmen dan pemahaman untuk mempedomani indikasi
kegiatan dalam Renstra, RKPD maupun dalam RPJMD dalam merencanakan
kegiatan
6. Kurangnya kendaraan dinas/operasional roda dua yang saat ini baru berjumlah 3
(tiga) unit, padahal untuk mendukung mobilitas ke lapangan/desa diperlukan
minimal 6 (enam) unit kendaraan dinas/operasional roda dua
7. Masih kurangnya pegawai di Sub Bagian, Seksi dan belum sesuai dengan
formasi pegawai yang sudah ditetapkan
8. Kurangnya komputer dan perlengkapannya sehingga menghambat pelayanan
terhadap masyarakat
9. Kurangnya almari penyimpan arsip sehingga penataan arsip tidak sesuai dengan
tata kelola kearsipan
42
10. Terbatasnya anggaran sehingga ada beberapa kegiatan yang belum terdanai
oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Daeran (APBD) padahal kegiatan
tersebut harus tetap dilaksanakan
Berbagai permasalahan dan hambatan yang timbul sudah dapat diatasi yaitu
dengan solusi memanfaatkan potensi dan kemampuan yang ada, namun demikian
untuk lebih memaksimalkan pelaksanaan tugas dan fungsi pemerintahan,
pembangunan dan pelayanan masyarakat perlu dilakukan :
1. Pembenahan dan penambahan sarana dan prasarana kerja yang berupa
gedung, ruang kerja, kendaraan roda dua, komputer dan perlengkapannya
2. Penambahan pegawai yang mempunyai pengetahuan dan kemampuan dibidang
tugasnya
3. Peningkatan koordinasi, pengawasan, evaluasi dan pelaporan dalam
pelaksanaan tugas
4. Penambahan anggaran untuk kegiatan-kegiatan yang belum terdanai
Demikian Laporan Tahunan Kecamatan Pengasih Tahun 2013 dibuat
dengan maksud untuk memberikan gambaran secara jelas kegiatan yang sudah
dilakukan sehingga menjadi bahan evaluasi untuk peningkatan kinerja aparat
pemerintah Kecamatan Pengasih di tahun mendatang.
Pengasih, 10 Januari 2013
CAMAT PENGASIH
SANTOSO, SIP, M. Si. Pembina, IV/a
NIP. 19661116 199403 1 002
43
Alamat : Jl. Purbowinoto No. 6, Pengasih, Kulon Progo Kode Pos 55652 e-mail:pengasih@kulonprogokab.go.id;website :www.pengasih.kulonprogokab.go.id
top related