oleh drs. setyanta nugraha, mm - dewan perwakilan rakyat · 1. dikuasakan kepada menteri keuangan,...
Post on 29-Mar-2019
218 Views
Preview:
TRANSCRIPT
11/26/2013 Biro Analisa APBN 1
Oleh Drs. Setyanta Nugraha, MM
Disampaikan dalam rangka Kunjungan Ilmiah Himpunan Mahasiswa Administrasi Negara FISIP Universitas Jayabaya Jakarta 28 Oktober 2013
UUD 1945 Pasal 23: • Anggaran pendapatan dan belanja ditetapkan tiap-tiap tahun dengan undang-
undang. Apablia DPR tidak menyetujui anggaran yang diusulkan pemerintah, maka pemerintah menjalankan anggaran tahun yang lalu
Perubahan ketiga UUD 1945 Pasal 23: • Anggaran pendapatan dan belanja negara sebagai wujud dari pengelolaan
keuangan negara ditetapkan setiap tahun dengan undang-undang dan dilaksanakan secara terbuka dan bertanggungjawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
• Rancangan undang-undang anggaran pendapatan dan belanja negara diajukan oleh Presiden untuk dibahas bersama Dewan Perwakilan Rakyat dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Daerah.
• Apabila Dewan Perwakilan Rakyat tidak menyetujui Rancangan anggaran pendapatan dan belanja negara yang diusulkan oleh Presiden, Pemerintah menjalankan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara tahun yang lalu.
KONSTITUSI
11/26/2013 Biro Analisa APBN 2
UUD 1945 Pasal 20:
• Tiap-tiap Undang-undang menghendaki persetujuan DPR
• Jika sesuatu rancangan undang-undang tidak mendapat persetujuan DPR, maka rancangan
undang-undang tadi tidak boleh dimajukan lagi dalam persidangan DPR pada masa itu
Perubahan Pertama UUD 1945 Pasal 20 : DPR memegang kekuasaan membentuk undang-undang
Paket UU ini mengubah paradigma pengelolaan keuangan Negara baik di tingkat
Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah. Paradigma baru pengelolaan
keuangan Negara dalam rangka meningkatkan transparansi dan akuntabilitas
menuju tertib administrasi dan tertib penyelenggaraan Negara yang bersih dan
bebas KKN
REFORMASI KEUANGAN NEGARA
11/26/2013 Biro Analisa APBN 4
Sejalan dengan amanat reformasi, Reformasi di bidang keuangan Negara ditandai dengan
lahirnya 3 (tiga) paket Undang-Undang (UU), untuk menggantikan ICW perundangan
peninggalan pemerintah Hindia Belanda, yaitu:
1. UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara,
2. UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, dan
3. UU No. 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara.
1. dikuasakan kepada Menteri Keuangan, selaku pengelola
fiscal dan wakil pemerintah dalam kepemilikan kekayaan
Negara yang dipisahkan;
2. dikuasakan kepada Menteri/Pimpinan Lembaga selaku
Pengguna Anggaran/Pengguna barang kementerian
Negara/lembaga yang dipimpinnya;
3. diserahkan kepada Gubernur/Bupati/Walikota selaku
Kepala Pemerintahan Daerah untuk mengelola keuangan
daerah dan mewakili pemerintahan daerah dalam
kepemilikan kekayaan daerah yang dipisahkan;
PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA
11/26/2013 Biro Analisa APBN 5
Pasal 6 UU No. 17 Tahun 2003 ayat (1) menyatakan “Presiden selaku Kepala Pemerintahan
memegang kekuasaan pengelolaan keuangan Negara sebagai bagian dari kekuasaan
pemerintahan”,
Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-
undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggungjawab
dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.
APBN mempunyai fungsi otorisasi, perencanaan, pengawasan, alokasi,
distribusi, dan stabilisasi.
Semua penerimaan yang menjadi hak dan pengeluaran yang menjadi
kewajiban dalam tahun anggaran yang bersangkutan harus dimasukkan dalam
APBN
KEUANGAN NEGARA
11/26/2013 Biro Analisa APBN 6
Keuangan Negara adalah semua hak dan kewajiban negara yang
dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa
uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara
berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut
Dalam upaya meluruskan kembali tujuan dan fungsi anggaran telah dilakukan
pengaturan secara jelas peran DPR/DPRD dan pemerintah dalam proses
penyusunan dan penetapan anggaran dalam UU 17/2003 sebagai penjabaran
aturan pokok yang telah ditetapkan dalam Undang-undang Dasar 1945.
Belanja negara/daerah dirinci sampai dengan unit organisasi, fungsi, program,
kegiatan, dan jenis belanja. Setiap pergeseran anggaran antarunit organisasi,
antarkegiatan, dan antarjenis belanja harus mendapatkan persetujuan DPR/DPRD
ANGGARAN
11/26/2013 Biro Analisa APBN 7
Anggaran adalah alat akuntabilitas, manajemen, dan
kebijakan ekonomi. Sebagai instrumen kebijakan ekonomi,
anggaran berfungsi untuk mewujudkan pertumbuhan dan
stabilitas perekonomian serta pemerataan pendapatan
dalam rangka mencapai tujuan bernegara.
SEKRETARIAT JENDERAL
TENAGA AHLI & ASISTEN ANGGOTA
FUNGSI
11/26/2013 Biro Analisa APBN 8
HASIL
KELEMBAGAAN DAN UNSUR PENDUKUNG
PIMPINAN DPR
BADAN MUSYAWARAH PANITIA KHUSUS
BADAN KEHORMATAN
BADAN KERJA SAMA ANTAR PARLEMEN
BADAN URUSAN RUMAH TANGGA
BADAN ANGGARAN
BADAN LEGISLASI
KOMISI I - XI
BADAN AKUNTABILITAS KEUANGAN NEGARA
11/26/2013 Biro Analisa APBN 9
KELEMBAGAAN DPR
11/26/2013 Biro Analisa APBN 10
148 106 94 57 46 38 28 26 17
JUMLAH DAN KOMPOSISI FRAKSI
KEANGGOTAAN DPR PERIODE 2009-2014
1. Mengadakan pembicaraan pendahuluan penyusunan RAPBN yang termasuk dalam
ruang lingkup tugasnya bersama-sama dengan Pemerintah
2. Mengadakan pembahasan dan mengajukan usul penyempurnaan RAPBN yang
termasuk dalam ruang lingkup tugasnya bersama dengan Pemerintah
3. Membahas dan menetapkan alokasi anggaran untuk fungsi, program, dan kegiatan
kementerian/lembaga yang menjadi mitra kerja komisi;
4. Mengadakan pembahasan laporan keuangan negara dan pelaksanaan APBN
termasuk hasil pemeriksaan BPK yang berkaitan dengan ruang lingkup tugasnya
5. Menyampaikan hasil pembicaraan pendahuluan pada poin 1 sampai 4 kepada Badan
Anggaran untuk sinkronisasi;
6. Menyempurnakan hasil sinkronisasi Badan Anggaran berdasarkan penyampaian
usul komisi di Komisinya; dan
7. Menyerahkan kembali kepada Badan Anggaran hasil pembahasan komisi untuk
bahan akhir penetapan APBN.
TUGAS KOMISI
DALAM FUNGSI ANGGARAN
11/26/2013 Biro Analisa APBN 11
1. Membahas bersama Pemerintah untuk menentukan pokok-pokok kebijakan fiskal umum dan prioritas anggaran untuk dijadikan acuan bagi setiap K/L dalam menyusun usulan anggaran
2. Menetapkan pendapatan negara bersama Pemerintah dengan mengacu pada usulan komisi terkait
3. Membahas RAPBN bersama Pemerintah (Menkeu,Men PPN/Bapenas, Gub BI) dengan mengacu pada keputusan rapat kerja komisi dan Pemerintah mengenai alokasi anggaran untuk fungsi, program, dan kegiatan K/L
4. Melakukan sinkronisasi hasil pembahasan di komisi mengenai RKAKL
5. Membahas laporan realisasi dan prognosis yang berkaitan dengan APBN; dan
6. Membahas RUU tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBN.
TUGAS BADAN ANGGARAN
11/26/2013 Biro Analisa APBN 12
1. Melakukan penelaahan terhadap temuan hasil pemeriksaan BPK yang disampaikan kepada DPR
2. Menyampaikan hasil penelaahan poin 1 kepada Komisi
3. Menindaklanjuti hasil pemeriksaan komisi terhadap temuan hasil pemeriksaan BPK atas permintaan Komisi
4. Memberikan masukan kepada BPK dalam hal rencana kerja pemeriksaan tahunan, hambatan pemeriksaan, serta penyajian dan kualitas laporan
TUGAS BAKN
11/26/2013 Biro Analisa APBN 13
DPR
Kabinet/ Presiden
Kement.PPN/ BAPPENAS
Kement.erian KEUANGAN
Kementerian/ Lembaga
RPJM Nas
Januari - April September - Desember
1
Mei - Agustus
Penyusunan Rancangan Awal
RKP
Rancangan
Akhir RKP
SEB Prioritas
Program dan Indikasi Pagu
Kebijakan
Umum dan Prioritas
Anggaran
Pembahasan
RKA-KL
Pembahasan
RAPBN
Penelaahan Konsistensi
dengan RKP
Penelaahan
Konsistensi dengan Prioritas
Anggaran
Kebijakan
Pemerintah
RENSTRA KL
A
Rancangan Renja KL
SE Pagu Sementara
RKA-KL
Lampiran RAPBN (Himpunan RKA-
KL)
Nota Keuangan
RAPBN dan
Lampiran
UU
APBN
Keppres
tentang
RKP
Keppres tentang
Rincian APBN
Rancangan Keppres ttg
Rincian APBN
Pembahasan Pokok-pokok
Kebijakan Fiskal & RKP
Konsep Dokumen
Pelaksanaan Anggaran
Dokumen Pelaksanaan
Anggaran
Pengesahan
B D E Daerah C
(1)
(2) (6)
(7)
(9)
(10)
(11)
(12)
(13)
(16)
(17) (18)
(19)
(20)
(21)
(22)
(23)
(1a)
(3)
(14)
(15)
(18a) (12a) (6a) (5a)
PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN NASIONAL
11/26/2013 Biro Analisa APBN 14
NO. KEGIATAN J
A
N
F
E
B
M
A
R
A
P
R
M
E
I
J
U
N
J
U
L
A
G
T
S
E
P
O
K
T
N
O
P
D
E
S
1 Pembahasan RKP dan Pembicaraan
Pendahuluan RAPBN
2 Pembahasan Laboran SM I & Prognosis SM
II Pelaksanaan APBN
3 RUU tentang Perubahan APBN
(pembahasan selama 1 bulan sejak
RUU tersebut diajukan oleh Pemerintah)
4 RUU tentang APBN
5 RUU tentang Pertanggungjawaban atas
Pelaksanaan APBN
* Berlakunya UU APBN 1 JANUARI
JADUAL PEMBAHASAN RAPBN
11/26/2013 Biro Analisa APBN 15
20 Mei –pertengahan Juli Agustus – akhir Oktober
Juli - Agustus Pembahasan paling lama
1 bulan dalam masa sidang
setelah Rancangan
RUU Perubahan APBN
disampaikan oleh Pemerintah
Disampaikan setelah 6 bulan
Pelaksanaan APBN berakhir
dan dibahas paling lama
3 bulan sejak disampaikan
RKP DAN PEMBICARAAN PENDAHULUAN
RUU APBN
1 JANUARI-31 DESEMBER
LAPORAN REALISASI SM I
DAN PROGNOSIS SM II
RUU PERUBAHAN
APBN
RUU PERTANGGUNGJA
WABAN PELAKSANAAN
APBN
PELAKSANAAN APBN
SIKLUS PEMBAHASAN RAPBN
11/26/2013 Biro Analisa APBN 16
RAPAT PARIPURNA
20 MEI
Penyampaian
Kerangka Ekonomi
Makro dan Pokok
Pokok Kebijakan
Fiskal
Rapat Paripurna
Fraksi menyampaikan
Pandangannya atas
Materi KEM & PPKF
Rapat Paripurna
Pemerintah
Menyempaikan
Tanggapan
Rapat Kerja
Komisi I-XI membahas RKAKL
Dengan pasangan kerjanya
Hasil pembahasan RKAKL Komisi disampaikan
secara tertulis kepada Badan Anggaran
Rapat Kerja Badan Anggaran dengan Pemerintah penyelesaian
Akhir PP berdasarkan Hasil pembahasan Komisi
Rapat Kerja Badan Anggaran dg
Menkeu, Menteri PPN/Kepala
Bappenas, Gub. Bank Indonesia
Penyampaian RKP & Kerangka
Ekonomi Makro & Pokok-pokok
Kebijakan Fiskla dalam RAPBN
Rapat Panja:
Panja Asumsi Dasar, Kebijakan
Pendapatan, Defisit dan
Pembiayaan
Panja RKP dan Prioritas Anggaran
Panja Kebijakan Belanja
Pemerintah Pusat
Panja Kebijakan Transfer ke
Daerah
Rapat Paripurna Badan Anggaran
Menyampaikam hasil Rapat Banggar dalam
Rapat Paripurna
ALUR PEMBICARAAN PENDAHULUAN
11/26/2013 Biro Analisa APBN 17
18
Pengajuan RUU
APBN oleh
Pemerintah
Kepada DPR
Rapat Paripurna:
Pemandangan
Umum Fraksi-fraksi
Atas RUU
APBN
Rapat Paripurna:
Jawaban Pemerintah
atas Pemandangan
Umum Fraksi-fraksi
Atas RUU APBN
Rapat Kerja
Badan Anggaran
dg Menteri Keuangan
Meneg. PPN/
Kep. Bappenas dan
Gubernur Bank Indonesia
• Rapat Kerja Komisi I s.d. XI dgn Mitra Kerjanya membahas alokasi
anggaran untuk program, Proyek dan Kegiatan Kementerian Negara/
Lembaga dan menyampaikan ke Badan Anggaran scr tertulis.
• Menyempurnakan hasil sikronisasi dari Badan Anggaran secara tertulis
•Menyampaikan hasil penyempurnaan sinkronisasi ke Badan Anggaran utk
bahan akhir penetapan APBN
Rapat Internal Panitia Anggaran untuk
Membahas Hasil pebahasan rapat kerja
Komisi I s.d. XI dengan Mitra Kerjanya
dalam rangka Pembahasan RKA K/L
Rapat Kerja
Badan Anggaran
dg Menteri Keuangan
Meneg. PPN/
Kep. Bappenas dan
Gubernur Bank Indonesia 1. Pengantar Ketua Badan Anggaran
2. Laporan panitia kerja 3. Pembacaan naskah
RUU APBN 4. Pendapat mini
sbg sikap akhir fraksi 5. Pendapat Pemerintah
6. Penandatanganan naskah RUU APBN
7. Pengambilan keputusan untuk dilanjutkan pada Pembicaraan Tingkat II
Rapat Paripurna 1. Penyampaian laporan yang berisi proses, pendapat mini sebagai sikap akhir fraksi, dan hasil Pembicaraan Tingkat I. 2. Pernyataan persetujuan /atau penolakan dari tiap-tiap fraksi & anggota secara lisan yg diminta oleh pimpinan rapat paripurna;, 3. Pendapat akhir Presiden yang disampaikan oleh Menteri yang mewakilinya.
ALUR PEMBAHASAN RAPBN
11/26/2013 Biro Analisa APBN
19
RAPAT PARIPURNA
Pemerintah
menyampaikan
pokok-pokok RUU
Pertanggung
Jawaban berupa
Laporan keuangan
Yang telah diperiksa BPK
Rapat Paripurna:
Pemandangan
Umum Fraksi-fraksi
Rapat Paripurna:
Jawaban Pemerintah
atas Pemandangan
Umum Fraksi-fraksi
Rapat Kerja Badan Anggaran dengan Menteri Keuangan membahas
RUU Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBN dengan
Mempertimbangkan PU Fraksi, Tanggapan Pemerintah, saran dan Pendapat Bamus, keputusan Raker
Komisi, dan laporan keuangan Pemerintah Pusat
Sebelum penetapan RUU Pertanggungjawaban
Pelaksanaan APBN, BAKN Dapat menyampaikan
Telaahannya terhadap LKPP Yang telah diaudit oleh
BPK
Rapat Kerja
Badan Anggaran
dg Menteri Keuangan 1. Pengantar Ketua Badan Anggaran
2. Laporan panitia kerja 3. Pembacaan naskah
RUU Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBN
4. Pendapat mini sbg sikap akhir fraksi 5. Pendapat Pemerintah
6. Penandatanganan naskah RUU Pertanggungjawaban
Pelaksanaan APBN 7. Pengambilan keputusan untuk dilanjutkan pada Pembicaraan Tingkat II
Rapat Paripurna 1. Penyampaian laporan yang berisi proses, pendapat mini sebagai sikap akhir fraksi, dan hasil Pembicaraan Tingkat I. 2. Pernyataan persetujuan /atau penolakan dari tiap-tiap fraksi & anggota secara lisan yg diminta oleh pimpinan rapat paripurna;, 3. Pendapat akhir Presiden yang disampaikan oleh Menteri yang mewakilinya.
Rapat Paripurna
BPK menyampaikan
laporan keuangan Pemerintah
Pusat
ALUR PEMBAHASAN PERTANGGUNGJAWABAN APBN
11/26/2013 Biro Analisa APBN
11/26/2013 Biro Analisa APBN 20
Sejak APBN tahun 2000, APBN menggunakan format
I-account untuk menggantikan format sebelumnya,
yaitu T-account. Pada format T-account,
pencantuman untuk penerimaan berada di sebelah
kiri dan belanja di sebelah kanan serta menggunakan
prinsip berimbang dan dinamis. Sedangkan pada
format I-account, pencantuman pendapatan dan
belanja berada pada satu kolom, sehingga dapat
terlihat besaran surplus/ defisit yang didapat dari
besaran pendapatan negara dikurangi besaran
belanja negara.
Lebih jauh lagi, jika terdapat defisit maka besaran
pembiayaan untuk menutupinya pun dapat dilihat
dalam format I-account.
STRUKTUR DAN FORMAT APBN
top related