p u t u s a n nomor : 78 / pdt / 2015 / pt-mdn … uang mana wajib dibayar secara tunai dan seketika...
Post on 07-Mar-2019
221 Views
Preview:
TRANSCRIPT
P U T U S A N
NOMOR : 78 / PDT / 2015 / PT-MDN
“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”
PENGADILAN TINGGI MEDAN, yang memeriksa dan mengadili perkara
perdata dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti
tersebut dibawah ini dalam perkara antara : -------------------------------------------------
1. TIMBANG INDRA SIAGIAN, jenis kelamin : Laki-Laki, umur : 42 Tahun,
Agama : Kristen, Pekerjaan : Karyawan swasta, bertempat tinggal
di Perum Bakti Indah Blok B No.1 Kelurahan Tangkerang
Barat, Kecamatan Marpoyan Damai, Kota Pekan Baru, Dalam hal
ini bertindak untuk diri sendiri dan mewakili adiknya yang
masih dibawah umur, yakni RICARD JOHAN IMMANUEL
SIAGIAN, Jenis kelamin,Laki-laki, Umur 14 Tahun Agama Kristen,
Pekerjaan Pelajar, Alamat Jl. T. Bongkar VI No. 25, Kel. Tegal Sari
Mandala II, Kec. Medan Denai,Kota Medan;--------------------------------
2. RUTH IMELDA SIAGIAN, jenis kelamin : Perempuan, umur : 39 Tahun,
Agama : Kristen, Pekerjaan :Dokter beralamat di Jalan Gereja
No.42, Kelurahan Siantar Selatan, Kota Pematang Siantar;------------
Keduanya dalam hal ini memberikan kuasa kepada JOHANSEN
SIMANIHURUK, SH., MH, HILMAR ROBINSON SILALAHI, SH, JENNI
SIBORO, SH, GUNTUR PERANGIN-ANGIN, SH, dan JEKSON HUTASOIT,
SH, Advokat-Konsultan Hukum pada Kantor Advokat “Jo.Simanihuruk &
Rekan”, berkantor di Jl. Letda Sujono No. 18, Medan - 20223, Telp / Fax.
(061) 7342480, E-mail : jo_simanihuruk @yahoo.com dalam hal ini
bertindak berdasarkan kekuatan Surat Kuasa, tanggal 01 Nopember 2013;---
Selanjutnya disebut sebagai Para Pembanding semula disebut sebagai Para
Penggugat;---------------------------------------------------------------------------------------
Lawan:
1. T. NURHAIDA S., Umur 71 Tahun, Pekerjaan Wiraswasta, beralamat di Jl.
Bromo No. 10, Kel.Tegal Sari, Kec. Medan Area, Kota Medan,
disebut sebagai Terbanding-I semula disebut sebagai Tergugat – I;
2. KHAIRANI, Perempuan, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, beralamat di Jl.
Tangguk Bongkar IX No. 2, Kel.Tegal Sari Mandala II, Kec. Medan
Denai,…
2
Denai, Kota Medan, disebut sebagai Terbanding-II semula disebut
sebagai Tergugat – II;-------------------------------------------------------------
3. BADRUN ALI, Laki-laki, Pekerjaan Wiraswasta, beralamat Jl. Tangguk
Bongkar IX Nomor 2-C, Kelurahan Tegal Sari Mandala II,
Kecamatan Medan Denai, Kota Medan, disebut sebagai
Terbanding-III semula disebut sebagai Tergugat – III;-------------------
DAN
1. RIDWAN KELIAT, Laki-laki, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Jl. Tangguk
Bongkar IX No. 2-B, Kelurahan Tegal Sari Mandala II, Kecamatan
Medan Denai, Kota Medan, disebut sebagai Turut Terbanding-I
semula disebut sebagi Turut Tergugat – I;-----------------------------------
2. SUJONO, Laki-laki, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Jl. Tangguk Bongkar IX
No. 2-A, Kelurahan Tegal Sari Mandala II, Kecamatan Medan
Denai, Kota Medan, disebut sebagai Turut Terbanding-II semula
disebut sebagai Turut Tergugat – II;-------------------------------------------
3. SYAMSUL BAHRI, Laki-laki, Pekerjaan Wiraswasta, beralamat, di
Jl.Tanjung Balai, Dusun III, Kel. Paya Geli, Kec. Sunggal, Kab.
Deli Serdang, disebut sebagai Turut Terbanding-III semula disebut
sebagai Turut Tergugat – III;-----------------------------------------------------
4. MAULIDDIN SHATI, SH, Notaris/PPAT Kota Medan, beralamat di Jl. Tengku
Amir Hamzah No. 48-C Medan, disebut sebagai Turut Terbanding-IV
semula disebut sebagai Turut Tergugat – IV;--------------------------------
PENGADILAN TINGGI tersebut ; --------------------------------------------------------
Telah membaca :------------------------------------------------------------------------------
1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Medan tanggal 06 Maret 2015 No.
78/PDT/2015/PT-MDN tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa
dan mengadili perkara tersebut ditingkat banding ;------------------------------------
2. Berkas perkara Pengadilan Negeri Medan Nomor : 651/Pdt.G/2013/PN.Mdn
tanggal 12 Agustus 2014, dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara
tersebut ;-------------------------------------------------------------------------------------------
TENTANG DUDUK PERKARA ;
Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 18
November 2013 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan
Negeri Medan pada tanggal 19 November 2013 dalam Register Nomor
651/Pdt.G/ 2013/ PN.Mdn , telah mengajukan gugatan sebagai berikut:--------------
1. Bahwa…
3
1. Bahwa Para Penggugat adalah Ahliwaris dari Alm. Drs. PANTAS SIAGIAN
yang telah meninggal dunia pada tanggal 28 April 2013 di Jl. Tangguk
Bongkar VI No. 25 Lingk. 06 Kel. Tegal Sari Mandala II Kec. Medan Denai,
Kota Medan tempat tinggalnya terakhir dan Alm. TIARMA PANJAITAN yang
lebih dahulu meninggal dunia pada tanggal 08 Nopember 2011 dan semasa
perkawinannya mempunyai keturunan/anak sebanyak 3 (tiga) orang
sebagai Ahliwaris yakni Para Penggugat tersebut diatas, -satu dan lain
sebagaimana diuraikan dalam “SURAT KETERANGAN AHLIWARIS”
tanggal 15 Mei 2013, yang diketahui Lurah Tegal Sari Mandala II dibawah
Reg. Nomor: 400/17/KASOS/2013, tanggal 15 Mei 2013 dan Camat Medan
Denai dibawah Reg. Nomor: 400/081/KASOS/2013 tanggal 31 Mei 2013;----
2. Bahwa semasa hidup Alm. Drs. PANTAS SIAGIAN mempunyai sebidang
tanah seluas + 601 M2, yang diatasnya berdiri 5 (lima) pintu rumah semi
permanen yang terletak di Propinsi Sumatera Utara, Kota Medan,
Kecamatan Medan, Denai, Kel. Tegal Sari Mandala II, setempat dikenal
dengan Jl. Tangguk Bongkar IX, -tanah/rumah mana diperolehnya secara
ganti-rugi dari Turut Tergugat-III, berdasarkan Akta “PELEPASAN HAK
ATAS TANAH DENGAN GANTI RUGI”, yang dilegalisir oleh Turut Tergugat-
IV dibawah Nomor: 811/ LEGALISASI/IX/2011 tertanggal 13 September
2011, dengan batas-batas dan ukuran sebagai berikut:----------------------------
Utara dengan Jalan Tangguk Bongkar IX, ukuran ……….... ± 17 M
Selatan dengan tanah Abdul Kadir, ukuran ………………..… ± 17 M
Timur dengan tanah Amat Kasdi/S. Umar, ukuran ……….....± 37,5 M
Barat dengan Gang Iman, ukuran … …………………………± 36,5 M
3. Bahwa sejak orangtua Para Penggugat (Alm. PANTAS SIAGIAN) membeli
tanah/rumah tersebut, sepengetahuan Para Penggugat tanah/rumah
tersebut telah dikuasai oleh Alm. PANTAS SIAGIAN;-------------------------------
4. Bahwa oleh karena Alm. Drs. PANTAS SIAGIAN sudah meninggal dunia,
maka secara hukum tanah/rumah peninggalan Alm. Drs. PANTAS SIAGIAN
tersebut jatuh kepada ahliwarisnya, yakni Para Penggugat;----------------------
5. Bahwa setelah Alm. PANTAS SIAGIAN meninggal dunia, maka Para
Penggugat selaku Ahliwaris hendak menguasai objek perkara, akan tetapi
Para Penggugat telah mendapati 4 (empat) pintu rumah yang berada diatas
tanah tersebut telah dikuasai oleh pihak lain, sebagai berikut :-------------------
1 (satu)…
4
1(satu) pintu rumah, ukuran + 4 x 15 M dikuasai oleh Tergugat-I
dengan cara menyewakannya kepada Turut Tergugat-I (selanjutnya
disebut objek perkara “a”);---------------------------------------------------------
1(satu) pintu rumah (panggung), ukuran + 7 x 15 M dikuasai oleh
Tergugat-II dengan cara menempati (selanjutnya disebut objek
perkara “b”);----------------------------------------------------------------------------
1(satu) pintu rumah ukuran + 4 x 15 M dikuasai oleh Tergugat-III
dengan cara menyewakannya kepada Turut Tergugat-II (selanjutnya
disebut objek perkara “c”);---------------------------------------------------------
1(satu) pintu rumah ukuran + 6 x 15 M dikuasai oleh Tergugat-III
dengan cara menempati (selanjutnya disebut objek perkara “d”);-------
Sedangkan 1 (satu) pintu lagi dikuasai oleh Para Penggugat;-----------
6. Bahwa Tergugat-I telah menguasai objek perkara “a” tersebut dengan cara
melakukan pengrusakan pagar batu yang mengelilingi tanah tersebut
kemudian Tergugat-I langsung menguasainya dan selanjutnya
menyewakannya kepada orang lain (ic. Turut Tergugat-I), padahal
sebelumnya Tergugat-I tidak pernah tinggal menetap dirumah tersebut;-------
7. Bahwa Para Penggugat sudah berulangkali mengingatkan Tergugat-I,
Tergugat II dan Tergugat III bahwa masing-masing objek perkara yang
dikuasai mereka adalah milik Para Penggugat dan telah berulang kali pula
meminta supaya mereka mengosongkan secara sukarela objek perkara
tersebut, akan tetapi hingga Gugatan aquo didaftarkan, Tergugat-I,
Tergugat-II dan Tergugat-III tidak memperdulikannya dan masih tetap
menguasai masing-masing objek perkara;---------------------------------------------
8. Bahwa melihat tindak-tanduk Tergugat I yang menguasai dengan cara
menyewakan objek perkara “a” kepada Turut Tergugat-I, dan perbuatan
Tergugat-II yang menguasai dengan cara menempati objek perkara “b”
serta perbuatan Tergugat-III yang menguasai dengan cara menyewakan
objek perkara “c” kepada Turut Tergugat-II kemudian menguasai dengan
cara menempati objek perkara “d”, tanpa izin dari Para Penggugat adalah
Perbuatan Melawan Hukum;---------------------------------------------------------------
9. Bahwa oleh karena perbuatan Tergugat I dan Tergugat II dan Tergugat III
sudah dinyatakan sebagai perbuatan melawan hukum, maka patut dan
beralasan jika Majelis Hakim menyatakan segala tindakan dalam bentuk
sewa-menyewa yang dilakukan oleh Tergugat-I kepada Turut Tergugat-I
dan Tergugat-III kepada Turut Tergugat-II terhadap masing-masing objek
perkara adalah tidak mempunyai kekuatan hukum;---------------------------------
10. bahwa…
5
10. Bahwa oleh karena perbuatan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III
sudah dinyatakan sebagai perbuatan melawan hukum, maka patut dan
beralasan pula jika Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara
aquo memerintahkan supaya Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III untuk
menyerahkan masing-masing objek perkara kepada Para Penggugat dalam
keadaan baik, tanpa syarat apapun dan jika perlu dengan bantuan Alat-alat
kekuasaan Negara;---------------------------------------------------------------------------
11. Bahwa perbuatan Tergugat I yang menguasai dengan cara menyewakan
objek perkara “a” kepada Turut Tergugat-I dan perbuatan Tergugat II yang
menguasai dengan cara menempati objek perkara “b” dan perbuatan
Tergugat III yang menguasai dengan cara menyewakan objek perkara “c”
kepada Turut Tergugat-II dan menguasai dengan cara menempati objek
perkara “d” telah mengalami kerugian Materil bagi Para Penggugat, yakni
hilangnya kesempatan Para Penggugat untuk menikmati hasil dari masing-
masing objek perkara tersebut, terhitung sejak tahun 2011 hingga gugatan
aquo didaftarkan, dengan rincian sebagai berikut :-----------------------------------
Jika objek perkara “a” yang dikuasai Tergugat-I
disewakan, maka uang sewa per-bulannya adalah
sebesar Rp. 500.000,- X 24 bulan = Rp. 12.000.000,-
Jika objek Perkara “b” yang dikuasai Tergugat-II
disewakan, maka uang sewa per-bulannya adalah
sebesar Rp. 500.000,- X 24 bulan = Rp. 12.000.000,-
Jika objek Perkara “c” dan “d” yang dikuasai
Tergugat-III disewakan, maka uang sewa per-
bulannya adalah sebesar Rp. 500.000,- X 2 X 24 bulan = Rp.
24.000.000,-
jumlah uang mana wajib dibayar secara tunai dan seketika oleh masing-
masing Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III kepada Para
Penggugat;---------------------------------------------------------------------------------
12. Bahwa selain itu Para Penggugat juga telah mengalami kerugian Immateril,
dimana Penggugat merasa malu dan tertekan karena selama ini Para
Penggugat dianggap tidak mampu mempertahankan hak-haknya, kerugian
mana sebenarnya tidak dapat dinilai dengan materi, akan tetapi untuk
mempermudah perhitungannya, maka ditaksir sebesar Rp. 300.000.000,-
(tiga ratus juta rupiah), dengan rincian Tergugat-I, Tergugat-II dan Tergugat-
III masing-masing membayar sebesar Rp 100.000.000,- (seratus juta
rupiah) kepada Para Penggugat dengan seketika dan sekaligus lunas;--------
13. Bahwa…
6
13. Bahwa kebutuhan Para Penggugat atas perkara ini adalah sangat
mendesak, maka patut pula Tergugat-I, Tergugat-II dan Tergugat-III juga
dihukum untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp.1.500.000,-
(satu juta lima ratus ribu rupiah), dengan rincian Tergugat-I, Tergugat-II dan
Tergugat-III masing-masing membayar sebesar Rp.500.000,-(limaratus ribu
rupiah) untuk tiap hari keterlambatan, terhitung sejak Putusan perkara ini
sudah berkekuatan hukum tetap (incracht van gewijsde);--------------------------
14. Bahwa guna menghindari gugatan aquo issolir (hampa) adanya, maka
Penggugat mohon agar kiranya Ketua Pengadilan Negeri Medan cq. Majelis
Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara aquo meletakkan Sita
Jaminan (conservatoir beslag) atas harta tidak bergerak maupun harta
bergerak milik Para Tergugat;--------------------------------------------------------------
15. Bahwa oleh karena Gugatan ini didasarkan pada bukti yang sah dan jelas,
maka guna menghindari kerugian yang semakin besar bagi para
Penggugat, mohon kiranya Pengadilan Negeri Medan cq. Majelis Hakim
yang memeriksa dan mengadili perkara ini menyatakan agar Putusan atas
perkara ini dapat dijalankan lebih dahulu walaupun ada upaya hukum
perlawanan, banding maupun Kasasi (Uitvoerbaar Bij Vooraad);----------------
Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, maka dengan demikian
cukup alasan bagi Para Penggugat untuk mengajukan Gugatan ini ke
Pengadilan dan mohon agar Ketua Pengadilan Negeri Medan berkenan untuk
menentukan hari persidangan dan memanggil pihak-pihak yang berperkara guna
memeriksa dan mengadili serta memutus perkara ini dengan amarnya, sebagai
berikut :-------------------------------------------------------------------------------------------------
1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;-----------------------------
2. Menyatakan Para Penggugat adalah ahliwaris yang sah dari Alm. Drs.
PANTAS SIAGIAN sesuai dengan “SURAT KETERANGAN AHLIWARIS”
tanggal 15 Mei 2013, yang diketahui Lurah Tegalsari Mandala II di bawah
Reg. Nomor: 400/17/KASOS/2013 tanggal 15 Mei 2013 dan Camat
Medan Denai dibawah Reg. Nomor: 400/081/KASOS/2013 tanggal 31 Mei
2013;-------------------------------------------------------------------------------------------
3. Menyatakan Akta “PELEPASAN HAK ATAS TANAH DENGAN GANTI
RUGI”, Nomor: 811/LEGALISASI/IX/2011 tertanggal 13 September 2011
yang dilegalisasi Turut Tergugat-IV adalah sah dan berkekuatan hukum;---
4. Menyatakan oleh karena Alm. Drs. PANTAS SIAGIAN sudah meninggal
dunia, maka secara hukum objek perkara adalah merupakan harta
peninggalan…
7
peninggalan Alm. Drs. PANTAS SIAGIAN yang jatuh kepada ahliwarisnya,
yakni Para Penggugat;---------------------------------------------------------------------
5. Menyatakan Para Penggugat adalah pemilik sah dari sebidang tanah
seluas + 601 M2, yang terletak di Propinsi Sumatera Utara, Kota Medan,
Kecamatan Medan Denai, Kel. Tegal Sari Mandala II, sempat dikenal Jl.
Tangguk Bongkar IX, sesuai dengan Akta “PELEPASAN HAK ATAS
TANAH DENGAN GANTI RUGI”, Nomor: 811/LEGALISASI/IX/2011
tertanggal 13 September 2011, dengan batas-batas dan ukuran sebagai
berikut:-----------------------------------------------------------------------------------------
Utara dengan Jalan Tangguk Bongkar IX, ukuran ………….±17 M
Selatan dengan tanah Abdul Kadir, ukuran …………………± 17 M
Timur dengan tanah Amat Kasdi/S. Umar, ukuran …………± 37,5 M
Barat dengan Gang Iman, ukuran …………………………..± 36,5 M
6. Menyatakan perbuatan Tergugat-I, Tergugat II dan Tergugat III yang
menguasai tanah milik Para Penggugat adalah Perbuatan Melawan
Hukum;-----------------------------------------------------------------------------------------
7. Memerintahkan Tergugat-I untuk menyerahkan objek perkara “a”,
Tergugat- II menyerahkan objek perkara “b” dan Tergugat-III menyerahkan
objek perkara “c” dan “d” kepada Para Penggugat dalam keadaaan baik,
tanpa syarat apapun dan jika perlu dengan bantuan Alat-Alat Kekuasan
Negara;----------------------------------------------------------------------------------------
8. Menghukum Tergugat-I, Tergugat-II dan Tergugat-III untuk mengganti-
kerugian secara tunai dan seketika kepada Para Penggugat, masing-
masing dengan rincian :-------------------------------------------------------------------
Tergugat-I sebesar Rp. 500.000,- X 24 bulan = Rp. 12.000.000,---
Tergugat-II sebesar Rp. 500.000,- X 24 bulan = Rp. 12.000.000,---
Tergugat-III sebesar Rp. 500.000,- X 2 X 24 bulan = Rp.
24.000.000,-------------------------------------------------------------------------
9. Menghukum Tergugat-I, Tergugat II dan Tergugat III, untuk membayar
uang paksa (dwangsom) sebesar Rp.1.500.000,-(satu juta rupiah), dengan
rincian Tergugat-I, Tergugat-II dan Tergugat-III masing-masing sebesar
Rp.500. 000,- (lima ratus ribu rupiah) untuk tiap hari lalai melaksanakan
putusan dalam perkara ini;----------------------------------------------------------------
10. Menyatakan lagi perbuatan Tergugat-I yang menyewakan objek perkara
“a” kepada Turut Tergugat-I dan perbuatan Tergugat-III yang menyewakan
objek perkara “c” kepada Turut Tergugat-II adalah perbuatan melawan
hukum,…
8
hukum, yang mengakibatkan masing-masing sewa-menyewa tersebut
tidak mempunyai kekuatan hukum;-----------------------------------------------------
11. Menghukum Turut Tergugat-I, Turut Tergugat-II, Turut Tergugat-III dan
Turut Tergugat-IV untuk taat dan patuh terhadap putusan perkara ini;-------
12. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) yang
diletakkan dalam perkara ini; ------------------------------------------------------------
13. Menghukum Tergugat-I, Tergugat-II dan Tergugat III secara tanggung
renteng untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini; ------
14. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan dengan serta merta (uitvoorbaar
bij vooraad) walaupun ada perlawanan, banding maupun kasasi; ------------
Atau : Jika Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-
adilnya (ex aequo et bono). -----------------------------------------------------------------------
Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut ,Tergugat-I t
memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:------------------------------------
DALAM EKSEPSI
A. Tentang Kualitas Diri Penggugat Kabur (Disqualificatoir Exceptie)
1. Bahwa Tergugat I dengan ini menyatakan menolak dengan tegas,
seluruh dalil-dalil dan alasan-alasan gugatan Para Penggugat, kecuali
terhadap hal-hal yang Tergugat I akui dengan tegas di dalam Eksepsi
dan Jawaban pada persidangan ini;-------------------------------------------------
2. Bahwa di dalam fundamentum petendi gugatannya pada halaman 2 poin
1, Para Penggugat menyebutkan dirinya sebagai Ahli waris dari Alm.
Drs. PANTAS SIAGIAN yang telah meninggal dunia pada tanggal 28
April 2013 di Jl. Tangguk Bongkar VI No. 25 Lingk. 06 Kel. Tegal Sari
Mandala II, Kec. Medan Denai, Kota Medan dan Alm. TIARMA
PANJAITAN yang lebih dahulu meninggal dunia pada tanggal 08
Nopember 2011, sebagaimana diuraikan dalam “SURAT KETERANGAN
AHLIWARIS” tanggal 15 Mei 2013, yang diketahui Lurah Tegal Sari
Mandala II di bawah Reg. Nomor: 400/17/KASOS/2013, tanggal 15 Mei
2013 dan Camat Medai Denai di bawah Reg. Nomor:
400/081/KASOS/2013 tanggal 31 Mei 2013;--------------------------------------
3. Bahwa jika Para Penggugat di dalam perkara a quo bertindak sebagai
Ahli Waris dari Alm. Drs. PANTAS SIAGIAN dan Alm. TIARMA
PANJAITAN, maka Penggugat haruslah memenuhi persyaratan dan
memiliki kualifikasi hukum untuk bertindak atas nama ahli waris;------------
4. Bahwa…
9
4. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 833 KUHPerdata disebutkan
secara limitatif bahwa “Penetapan Ahli Waris yang beragama selain
Islam dibuat oleh Pengadilan Negeri”, sedangkan Penetapan Ahli Waris
untuk yang beragama Islam dibuat oleh Pengadilan Agama atas
permohonan Para Ahli Waris, sebagaimana diatur secara limitative
dalam Pasal 49 huruf b Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 Tentang
Perubahan Atas UU No. 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama jo. UU
No. 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang
No. 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama;------------------------------------
5. Bahwa akan tetapi di dalam perkara a quo, Para Penggugat yang
mengaku seolah-olah sebagai ahli waris dari Alm. Drs. PANTAS
SIAGIAN dan Alm. TIARMA PANJAITAN tidak berdasarkan pada
Penetapan Ahli Waris yang dibuat oleh Pengadilan Negeri, akan tetapi
hanya berdasarkan pada “SURAT KETERANGAN AHLI WARIS” tanggal
15 Mei 2013, yang diketahui Lurah Tegal Sari Mandala II di bawah Reg.
Nomor: 400/17/KASOS/2013, tanggal 15 Mei 2013 dan Camat Medai
Denai di bawah Reg. Nomor: 400/081/KASOS/2013 tanggal 31 Mei
2013, artinya “Para Penggugat telah melanggar Ketentuan Pasal 833
KUHPerdata”;------------------------------------------------------------------------------
6. Bahwa dengan demikian “SURAT KETERANGAN AHLI WARIS” tanggal
15 Mei 2013, yang diketahui Lurah Tegal Sari Mandala II di bawah Reg.
Nomor : 400/17/KASOS/2013, tanggal 15 Mei 2013 dan Camat Medai
Denai di bawah Reg. Nomor: 400/081/KASOS/2013 tanggal 31 Mei
2013, yang dibuat oleh Para Penggugat seolah-olah sebagai Ahli Waris
dari Alm. Drs. PANTAS SIAGIAN dan Alm. TIARMA PANJAITAN adalah
“tidak sah dan cacat hukum” karena tidak dibuat oleh Pengadilan Negeri
(vide: Pasal 833 KUHPerdata);--------------------------------------------------------
7. Bahwa oleh karena Para Penggugat mengajukan gugatan a quo
bertindak sebagai ahli waris “tanpa Penetapan Ahli Waris dari
Pengadilan Negeri” dan “Para Penggugat telah melanggar Ketentuan
Pasal 833 KUHPerdata”, maka berdasarkan Ketentuan Hukum Acara
Perdata Para Penggugat tidak mempunyai kewenangan (tidak
berkualitas) mengajukan gugatan a quo untuk bertindak sebagai pihak
dalam perkara (process party persona stand in judicio);-----------------------
8. Bahwa selain itu, di dalam gugatannya, Para Penggugat menyatakan
“semasa perkawinannya Alm. Drs. PANTAS SIAGIAN dan Alm. TIARMA
PANJAITAN…
10
PANJAITAN mempunyai keturunan/anak sebanyak 3 (tiga) orang
sebagai ahli waris yakni Para Penggugat tersebut di atas”, yaitu 1).
TIMBANG INDRA SIAGIAN, laki-laki, umur 42 tahun, agama Kristen,
beralamat di Perum Bakti Indah Blok B No. 1, Kel. Tangkerang Barat,
Kec. Marpoyan Damai, Kota Pekan Baru, 2). RUTH IMELDA SIAGIAN,
perempuan, umur 39 tahun, agama Kristen, beralamat di Jl. Gereja No.
42, Kel. Siantar Selatan, Kota Pem. Siantar, 3). RICARD JOHAN
IMMANUEL SIAGIAN, laki-laki, umur 14 tahun, agama Kristen,
beralamat di Jl. T. Bongkar VI No. 25 Lingk. 06 Kel. Tegal Sari Mandala
II, Kec. Medan Denai, Kota Medan;--------------------------------------------------
9. Bahwa di dalam gugatan a quo terlihat secara jelas pada halaman
pertama, Penggugat TIMBANG INDRA SIAGIAAN bertindak untuk diri
sendiri dan mewakili adiknya yang masih di bawah umur, yakni RICARD
JOHAN IMMANUEL SIAGIAN, laki-laki, umur 14 tahun, agama Kristen,
beralamat di Jl. T. Bongkar VI No. 25 Lingk. 06 Kel. Tegal Sari Mandala
II, Kec. Medan Denai, Kota Medan;--------------------------------------------------
10. Bahwa menurut Ketentuan Hukum Perdata Indonesia, Penggugat
RICHARD JOHAN IMMANUEL SIAGIAN tidak cakap berbuat hukum
(onbekwaan) karena belum cukup umur (belum dewasa) dan apabila
Penggugat TIMBANG INDRA SIAGIAAN mewakili adiknya sebagai ahli
waris dan para pihak di dalam perkara perdata (Penggugat) harus ada
Penetapan Wali yang dibuat oleh Pengadilan Negeri atas permohonan
dari TIMBANG INDRA SIAGIAAN;---------------------------------------------------
11. Bahwa oleh karena Penggugat TIMBANG INDRA SIAGIAAN mewakili
RICHARD JOHAN IMMANUEL SIAGIAN yang belum cukup umur
(belum dewasa) tanpa Penetapan Pengadilan Negeri, maka berdasarkan
ketentuan Hukum Perdata Indonesia “perwakilan tersebut adalah tidak
sah dan cacat hukum”, dengan demikian Penggugat TIMBANG INDRA
SIAGIAAN tidak berwenang dan tidak berkualitas mewakili RICHARD
JOHAN IMMANUEL SIAGIAN sebagai Penggugat dalam perkara a quo;
12. Bahwa selain itu, Para Penggugat yang mengaku seolah-olah sebagai
anak dan ahli waris dari Alm. Drs. PANTAS SIAGIAN dan Alm. TIARMA
PANJAITAN tidak memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam
Pasal 27 Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi
Kependudukan, dengan demikian Para Penggugat tidak berkualitas
bertindak sebagai ahli waris dan tidak berkualitas bertindak sebagai Para
Penggugat…
11
Penggugat dalam perkara a quo, apalagi mengaku-ngaku seolah-olah
sebagai pemilik objek perkara, yaitu sebidang tanah seluas + 601 M2
yang terletak di Jalan Tangguk Bongkar IX, Lingkungan 09, Kelurahan
Tegal Sari Mandala II, Kecamatan Medan Denai, Kota Medan; ------------
13. Bahwa berdasarkan ketentuan Hukum Acara Perdata yang berlaku di
Indonesia telah jelas diatur bahwa suatu gugatan hanya dapat diajukan
oleh pihak yang memiliki hubungan hukum dan bukan oleh orang lain
yang sama sekali tidak memiliki keterkaitan hukum atas objek
gugatannya;--------------------------------------------------------------------------------
14. Bahwa sebagai perbandingan, Yurisprudensi tetap MARI menganut
pendapat yang sama sesuai dengan Putusan Reg. No. 294.K/Sip/1971,
tanggal 7 Juli 1971, dan pada pokok amar pertimbangan hukumnya
berbunyi sebagai berikut : “Suatu gugatan haruslah diajukan oleh orang
yang mempunyai hubungan hukum dan bukan oleh orang lain, sehingga
gugatan yang secara salah diajukan haruslah dinyatakan tidak dapat
diterima”.------------------------------------------------------------------------------------
15. Bahwa berdasarkan uraian-uraian dan fakta-fakta hukum di atas, telah
jelas kiranya bahwa di dalam mengajukan gugatan a quo Para
Penggugat tidak mempunyai kewenangan (tidak berkualitas)
mengatasnamakan dirinya sebagai Ahli Waris tanpa Penetapan Ahli
Waris yang dibuat oleh Pengadilan Negeri dan tidak berhak untuk
bertindak sebagai pihak dalam perkara (process party persona stand in
judicio), oleh karena itu dengan kerendahan hati dimohonkan kepada
Yth. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo untuk
menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke
Verklaard).----------------------------------------------------------------------------------
B. Tentang Kumulasi Objektif Gugatan
16. Bahwa dalam perkara a quo, Para Penggugat jelas-jelas telah
melanggar ketentuan hukum acara, yaitu telah menggabungkan
beberapa gugatan dalam satu surat gugatan (kumulasi objektif), hal ini
jelas mengakibatkan gugatan tersebut dinyatakan tidak dapat diterima;---
17. Bahwa kumulasi objektif gugatan Para Penggugat tersebut, terlihat jelas
di dalam posita dan petitum gugatannya, yaitu :----------------------------------
17.1. Para…
12
17.1. Para Penggugat menuntut agar dinyatakan sebagai Ahliwaris yang
sah dari Alm. Drs. PANTAS SIAGIAN (vide: Petitum Gugatan Para
Penggugat pada halaman 5 poin 2);------------------------------------------
17.2. Para Penggugat menuntut tentang harta peninggalan (warisan) dari
Alm. Drs. PANTAS SIAGIAN (vide: Petitum Gugatan Para
Penggugat pada halaman 5 poin 4);------------------------------------------
17.3. Para Penggugat menuntut tentang penguasaan (bezit) 4 (empat)
pintu rumah; ------------------------------------------------------------------------
17.4. Para Penggugat menuntut tentang hak kepemilikan (eigendom) dari
sebidang tanah seluas + 601 M2 yang terletak di Propinsi Sumatera
Utara, Kota Medan, Kecamatan Medan Denai, Kel. Tegal Sari
Mandala II, setempat dikenal dengan Jl. Tangguk Bongkar IX; -------
18. Bahwa gugatan Para Penggugat tersebut, jelas-jelas telah melanggar
Ketentuan Hukum Acara, karena telah menggabungkan beberapa
gugatan/tuntutan di dalam surat gugatannya, karena tuntutan lainnya
tersebut, yaitu Penetapan Waris dan Pembagian Waris diajukan
berdasarkan Permohonan Para Penggugat kepada Pengadilan Negeri
(vide: Pasal 833 KUHPerdata jo. Pasal 49 huruf b Undang-Undang No. 3
Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas UU No. 7 Tahun 1989 Tentang
Peradilan Agama jo. UU No. 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua
Atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama);-----
19. Bahwa kemudian Para Penggugat juga telah menggabungkan tuntutan
untuk pengusaan suatu benda (bezit), yaitu 4 (empat) pintu rumah
bersama-sama dengan tuntutan tentang hak kepemilikan (eigendom)
atas sebidang tanah seluas + 601 M2 dalam gugatan Para Penggugat
tertanggal 18 Nopember 2013, hal ini jelas membuktikan bahwa gugatan
Para Penggugat tersebut mengandung kumulasi objektif suatu gugatan,
dengan demikian harus dinyatakan tidak dapat diterima (vide: Pasal 103
Rv); ------------------------------------------------------------------------------------------
20. Bahwa berdasarkan Doktrin Hukum dari Prof. Dr. Sudikno Mertokusumo,
SH., dalam bukunya yang berjudul “HUKUM ACARA PERDATA
INDONESIA”, Edisi Keempat, Cetakan Pertama, Liberty, 1993, Hal. 56,
menyatakan secara tegas : “Ada tiga hal kumulasi obyektif tidak
dibolehkan : --------------------------------------------------------------------------------
1. Kalau…
13
1. Kalau untuk suatu tuntutan (gugatan) tertentu diperlukan suatu acara khusus
sedangkan tuntutan yang lain harus diperiksa menurut acara biasa, maka
kedua tuntutan itu tidak boleh digabung dalam satu gugatan; ----------------------
2. Hakim tidak berwenang (secara relative) untuk memeriksa salah satu tuntutan
yang diajukan bersama-sama dalam satu gugatan dengan tuntutan lain, maka
kedua tuntutan itu tidak boleh diajukan bersama-sama dalam satu gugatan.---
3. Tuntutan tentang penguasaan suatu benda (bezit) tidak boleh diajukan
bersama-sama dengan tuntutan tentang hak atas suatu benda (eigendom)
dalam suatu gugatan (Pasal 103 Rv). -----------------------------------------------------
21. Bahwa berdasarkan dalil dan fakta hukum tersebut di atas, jelas-jelas
Para Penggugat telah mengajukan kumulasi gugatan obyektif yang tidak
dibolehkan, maka cukup beralasan hukum bagi Majelis Hakim yang
memeriksa dan mengadili perkara a quo untuk menyatakan Gugatan
Penggugat tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard).--------------
C. Tentang Gugatan Para Penggugat Kabur (Exceptio Obscuur Libel)
22. Bahwa gugatan Para Penggugat dalam perkara a quo tidak terang dan
tidak jelas formulasi gugatannya karena 1). tidak jelasnya dasar hukum
dalil gugatan, 2). tidak jelasnya alas hak objek sengketa, 3). petitum
gugatan tidak jelas, dan 3). tidak terdapat kesesuaian antara posita dan
petitum gugatan, hal mana jelas telah mengakibatkan gugatan
penggugat menjadi kabur dan tidak jelas, oleh karena itu sudah
selayaknya Gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (Niet
Ontvankelijke Verklaard);---------------------------------------------------------------
23. Bahwa berikut ini Tergugat I akan menguraikan dan membuktikan bahwa
benar gugatan Penggugat tertanggal 19 Nopember 2013 yang terdaftar
dengan Reg. No. 651/Pdt.G/2013/PN.Mdn kabur dan tidak jelas
(Obscuur Libel), sebagai berikut di bawah ini :------------------------------------
B.1. Tidak Jelasnya Dasar Hukum Dalil Gugatan Penggugat
24. Bahwa setelah dicermati dan diteliti secara seksama, telah terbukti
bahwa gugatan Para Penggugat baik dalam posita maupun petitum
gugatannya yang terdiri dari 6 halaman tersebut, tidak menjelaskan
dasar hukum (rechts grond) yang mendasari gugatannya dan ketentuan
hukum formil atau pasal dari undang-undang apakah yang telah
dilanggar oleh Tergugat I, artinya gugatan Para Penggugat tersebut
tidak memenuhi syarat formil suatu gugatan; ------------------------------------
25. Bahwa…
14
25. Bahwa suatu gugatan yang tidak memenuhi syarat formil yaitu tidak
menjelaskan dasar hukum (rechts grond) yang mendasari gugatannya,
atau ketentuan pasal dari undang-undang apakah yang dilanggar, maka
berdasarkan Ketentuan Hukum Acara Perdata gugatan tersebut
dianggap tidak jelas dan tidak tertentu (een duidelijke en bepaalde
conclusie), dengan demikian gugatan tersebut harus dinyatakan tidak
dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard); ----------------------------------
26. Bahwa selain itu, apabila suatu gugatan tidak memenuhi syarat formil,
hal tersebut akan mempersulit para hakim yang memeriksa dan
memutus perkara tersebut, bahkan suatu putusan yang tidak memuat
dasar hukum akan mengakibatkan Putusan tersebut menjadi cacat
hukum karena telah bertentangan dengan ketentuan hukum yang
berlaku, hal tersebut diatur secara limitative dalam Ketentuan Pasal 50
ayat (1) Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan
Kehakiman, yang menyatakan:------------------------------------------------------
“Putusan Pengadilan selain harus memuat alasan dan dasar
putusan juga memuat pasal tertentu dari peraturan perundang-
undangan yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang
dijadikan dasar untuk mengadili”. ---------------------------------------------------
27. Bahwa ketentuan tersebut juga diatur secara tegas dalam ketentuan
Pasal 195 R.Bg/184 HIR ayat (2), yang menyatakan : “ Di dalam
putusan, yang berdasarkan pada peraturan Undang-undang maka
peraturan itu harus disebutkan”; ----------------------------------------------------
28. Bahwa jelas-jelas gugatan Para Penggugat tanggal 18 Nopember 2013
yang terdaftar dengan Reg.No. 651/Pdt.G/2013/PN.Mdn tertanggal 19
Nopember 2013 tidak menjelaskan dasar hukum (rechts grond) yang
mendasari gugatannya dan ketentuan hukum formil atau pasal dari
undang-undang, oleh karena itu cukup beralasan hukum bagi Majelis
Hakim Yang Terhormat yang memeriksa dan mengadili perkara a quo
untuk “Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet
Ontvankelijke Verklaard)”; ------------------------------------------------------------
B.2. Tidak Disebutnya Letak Dan Batas-Batas Objek Perkara
29. Bahwa di dalam gugatan Penggugat tertanggal 18 Nopember 2013,
dapat disimpulkan bahwa yang dipermasalahkan dan yang dijadikan
sebagai “objek perkara” oleh Para Penggugat adalah “4 (empat) pintu
rumah…
15
rumah yang berada di atas tanah seluas 601 M2 yang telah dikuasai
oleh pihak lain”(vide: Gugatan Penggugat pada halaman 3 point 5); -----
30. Bahwa akan tetapi, baik dalam posita maupun petitum gugatan
Penggugat, tidak ada menyebutkan dan menjelaskan mengenai letak
dan batas-batas objek perkara tersebut; ------------------------------------------
31. Bahwa berdasarkan ketentuan Hukum Acara Perdata yang berlaku di
negara Republik Indonesia, suatu Gugatan yang tidak menyebut letak
dan batas-batas objek perkara dinyatakan obscuur libel, dan gugatan
harus dinyatakan tidak dapat diterima; --------------------------------------------
32. Bahwa uraian tersebut di atas, sesuai dengan Putusan MARI No. 1559
K/Pdt/1983 tanggal 23 Oktober 1984 dan Putusan MARI No. 1149
K/Sip/1975 tanggal 17 April 1979, yang menyatakan “Surat Gugatan
yang tidak menyebut dengan jelas letak dan batas-batas tanah
sengketa, berakibat gugatan tidak dapat diterima” ; ---------------------------
33. Bahwa berdasarkan uraian dan fakta-fakta hukum di atas, terbukti
secara jelas dan nyata bahwa gugatan Para Penggugat tidak memenuhi
syarat formil yaitu tidak menyebutkan luas dan batas-batas objek
perkara, dengan demikian gugatan Penggugat tersebut harus
dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard). ------------
B.3. Tidak Disebutnya Alas Hak Objek Sengketa
34. Bahwa jelas-jelas gugatan Para Penggugat kabur (obscuur), karena
tidak ada menyebutkan dan menjelaskan baik dalam posita maupun
petitum gugatannya alas hak objek tanah sengketa yang diakui oleh
Para Penggugat seolah-olah tanah warisan dari Alm. PANTAS
SIAGIAN;-----------------------------------------------------------------------------------
35. Bahwa berdasarkan ketentuan Hukum Acara Perdata yang berlaku di
negara Republik Indonesia, suatu Gugatan yang tidak menyebut alas
hak dan dari siapakah objek sengketa diperoleh dinyatakan obscuur
libel, dan gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima;--------------------
36. Bahwa apabila diteliti secara cermat dan seksama gugatan Para
Penggugat baik dalam posita gugatannya maupun petitum gugatannya,
Para Penggugat tidak ada menyebutkan alas hak dari objek tanah
sengketa atas sebidang tanah seluas + 601 M2 601 M2 yang terletak di
Jalan Tangguk Bongkar IX, Lingkungan 09, Kelurahan Tegal Sari
Mandala II,…
16
Mandala II, Kecamatan Medan Denai, Kota Medan, dan milik siapakah
serta atas nama siapakah awalnya objek tanah sengketa tersebut; -------
37. Bahwa Para Penggugat di dalam posita gugatannya pada poin 2 hanya
menjelaskan :-----------------------------------------------------------------------------
“…Bahwa semasa hidup Alm. Drs. PANTAS SIAGIAN
mempunyai sebidang tanah seluas + 601 M2, yang di atasnya berdiri 5
(lima) pintu rumah semi permanen yang terletak di Propinsi Sumatera
Utara, Kota Medan, Kecamatan Medan Denai, Kel. Tegal Sari Mandala
II, setempat dikenal dengan Jl. Tangguk Bongkar IX, tanah/rumah mana
diperolehnya secara ganti-rugi dari Turut Tergugat-III, berdasarkan Akta
“PELEPASAN HAK ATAS TANAH DENGAN GANTI RUGI”, yang
dilegalisir oleh Turut Tergugat-IV dibawah Nomor: 811/LEGALI SASI/IX/
2011 tertanggal 13 September 2011, dengan batas-batas dan ukuran
sebagai berikut:--------------------------------------------------------------------------
Utara dengan Jalan Tangguk Bongkar IX, ukuran…… + 17 M
Selatan dengan tanah Abdul Kadir, ukuran ………… + 17 M
Timur dengan tanah Amat Kasdi/S.Umar, ukuran …… + 37,5 M
Barat dengan Gang Iman, ukuran ……………………… + 36,5 M
38. Bahwa berdasarkan bukti dan fakta-fakta hukum yang sebenarnya, alas
hak dari objek tanah sengketa yang terletak di Propinsi Sumatera Utara,
Kota Medan, Kecamatan Medan Denai, Kelurahan Tegal Sari Mandala
II, setempat dikenal dengan Jl. Tangguk Bongkar IX tersebut adalah
“SURAT KETERANGAN TANAH No. 347i4/A/IV/18, An. RADJALI ALI,
yang diterbitkan oleh Bupati Kepala Daerah Kabupaten Deli Serdang,
tanggal 11 Februari 1974”;------------------------------------------------------------
39. Bahwa objek tanah sengketa beserta alas hak objek tanah tersebut,
yaitu “SURAT KETERANGAN TANAH No. 347i4/A/IV/18, An. RADJALI
ALI, yang diterbitkan oleh Bupati Kepala Daerah Kabupaten Deli
Serdang, tanggal 11 Februari 1974”, “sejak tanggal 15 April 2004
berada di bawah penguasaan Tergugat I sebagai jaminan hutang”,
sebagaimana sesuai dengan Surat Perjanjian tanggal 15 April 2004,
yang telah diserahkan Ahli Waris Radjali Ali, yaitu Alm. Aswani (ic. Istri
Alm. Radjali Ali) yang diketahui dan disetujui oleh anak-anaknya (ahli
waris lain);---------------------------------------------------------------------------------
40. Bahwa akan tetapi, tanpa dasar hukum dan alas hak yang jelas, tiba-
tiba saja Para Penggugat mengaku-ngaku seolah-olah objek tanah
sengketa…
17
sengketa tersebut adalah warisan dari orang tuanya (ic. Drs. PANTAS
SIAGIAAN), berdasarkan Akta “PELEPASAN HAK ATAS TANAH
DENGAN GANTI RUGI”, yang dilegalisir oleh Turut Tergugat-IV
dibawah Nomor: 811/ LEGALISASI/IX/2011 tertanggal 13 September
2011, akan tetapi tidak menyebutkan alas haknya sehingga terbit Akta
“PELEPASAN HAK ATAS TANAH DENGAN GANTI RUGI”, yang
dilegalisir oleh Turut Tergugat-IV dibawah Nomor: 811/LEGALISASI/I
X/2011 tertanggal 13 September 2011;--------------------------------------------
41. Bahwa selanjutnya, pada halaman 2 poin 2 di dalam posita gugatan
Penggugat, Penggugat menyebutkan : “…Bahwa semasa hidup Alm.
Drs. PANTAS SIAGIAN mempunyai sebidang tanah seluas + 601 M2,
yang di atasnya berdiri 5 (lima) pintu rumah semi permanen yang
terletak di Propinsi Sumatera Utara, Kota Medan, Kecamatan Medan
Denai, Kel. Tegal Sari Mandala II, setempat dikenal dengan Jl. Tangguk
Bongkar IX, -tanah/rumah mana diperolehnya secara ganti-rugi dari
Turut Tergugat-III…”;-------------------------------------------------------------------
42. Bahwa Turut Tergugat III, yaitu SYAMSUL BAHRI adalah salah
seorang dari Ahli Waris Alm. RADJALI ALI dan Almh. ASWANI, artinya
masih ada ahli waris yang lain, jadi bagaimana mungkin dapat
dilakukan proses jual beli antara Alm. Drs. PANTAS SIAGIAN dengan
SYAMSUL BAHRI tanpa mengikut sertakan ahli waris yang lain, dan
atas dasar apakah jual beli atau ganti rugi tanggal 13 September 2011
tersebut ?, sementara alas hak atas objek tanah sengketa tersebut
berada pada Tergugat I sejak tanggal 15 April 2004 yang telah
diserahkan oleh Alm. Aswani dan Ahli Warisnya termasuk juga
SYAMSUL BAHRI (ic. Turut Tergugat III);----------------------------------------
43. Bahwa berdasarkan bukti dan fakta tersebut di atas, terbukti secara
jelas dan nyata bahwa gugatan Para Penggugat tidak jelas dan kabur
(obscuur libel), dengan demikian gugatan Para Penggugat tersebut
harus dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard);----
44. Bahwa selain itu, di dalam posita maupun petitum gugatannya, Para
Penggugat tidak ada menyebutkan dan menguraikan dari siapakah
diperoleh objek sengketa dan tidak menyebutkan siapakah yang
membuat atau melegalisasi “AKTA PELEPASAN HAK ATAS TANAH
DENGAN GANTI RUGI Nomor : 811/LEGALISASI/IX/2011, tertanggal
13 September 2011” tersebut;--------------------------------------------------------
45. Bahwa…
18
45. Bahwa di dalam posita gugatannya pada halaman 2 poin 2, Para
Penggugat hanya menyebutkan : “…Bahwa semasa hidup Alm. Drs.
PANTAS SIAGIAN mempunyai sebidang tanah seluas + 601 M2, yang
di atasnya berdiri 5 (lima) pintu rumah semi permanen yang terletak di
Propinsi Sumatera Utara, Kota Medan, Kecamatan Medan Denai, Kel.
Tegal Sari Mandala II, setempat dikenal dengan Jl. Tangguk Bongkar
IX, -tanah/ rumah mana diperolehnya secara ganti-rugi dari Turut
Tergugat-III“, tidak menyebutkan siapakah nama dari Turut Tergugat-III
tersebut?..., dengan demikian terbukti secara jelas dan nyata gugatan
Para Penggugat tidak jelas dan kabur (obscuur libel);-------------------------
46. Bahwa selanjutnya, di dalam posita gugatannya pada halaman 2 poin 2
dan petitum gugatannya pada poin 3, Para Penggugat hanya
menyebutkan “Akta PELEPASAN HAK ATAS TANAH DENGAN GANTI
RUGI, yang dilegalisir oleh Turut Tergugat-IV dibawah Nomor: 811/
LEGALISASI/IX/2011 tertanggal 13 September 2011”, tidak
menyebutkan siapakah nama dari Turut Tergugat-IV dan tidak
menyebutkan siapakah nama Notaris/PPAT yang
membuat/melegasisasi Akta tersebut?..., dengan demikian terbukti
secara jelas dan nyata gugatan Para Penggugat tidak jelas dan kabur
(obscuur libel);----------------------------------------------------------------------------
47. Bahwa berdasarkan uraian dan fakta-fakta hukum di atas, terbukti
secara jelas dan nyata bahwa gugatan Para Penggugat tidak memenuhi
syarat formil yaitu tidak menyebutkan alas hak objek sengekta, tidak
menyebutkan dari siapakah objek sengketa diperoleh dan tidak
menyebutkan siapakah yang membuat atau melegalisasi “AKTA
PELEPASAN HAK ATAS TANAH DENGAN GANTI RUGI Nomor:
811/LEGALISASI/IX/2011, tertanggal 13 September 2011, dengan
demikian gugatan Para Penggugat tersebut harus dinyatakan tidak
dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard).-----------------------------------
B.3. Tidak Terdapat Kesesuaian Antara Posita Dan Petitum Gugatan
48. Bahwa gugatan Penggugat tertanggal 18 Nopember 2013 tidak jelas
(obscuur) dan tidak terdapatnya kesesuaian antara posita dengan
petitum gugatan Penggugat, hal ini mengakibatkan gugatan menjadi
kabur (obscuur libel) dan harus dinyatakan tidak dapat diterima (Niet
Ontvankelijke Verklaard);--------------------------------------------------------------
49. Bahwa…
19
49. Bahwa di dalam petitum gugatan Penggugat pada halaman 5 poin 2,
Penggugat menyebutkan “Menyatakan Para Penggugat adalah
ahliwaris yang sah dari Alm. Drs. PANTAS SIAGIAAN sesuai dengan
“SURAT KETERANGAN AHLI WARIS“ tanggal 15 Mei 2013, yang
diketahui Lurah Tegal Sari Mandala II di bawah Reg. Nomor:
400/17/KASOS/2013 tanggal 15 Mei 2013 dan Camat Medan Denai
dibawah Reg. Nomor: 400/081/KASOS/2013, tanggal 31 Mei 2013”,
akan tetapi di dalam posita gugatannya Penggugat tidak ada
menjelaskan dan memohon agar Para Penggugat dinyatakan sebagai
A-hliwaris yang sah dari Alm. Drs. PANTAS SIAGIAN;------------------------
50. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, terbukti secara jelas dan
nyata tidak terdapatnya kesesuaian antara posita gugatan Penggugat
dengan petitum gugatan Penggugat pada halaman 5 point 2, hal ini
mengakibatkan gugatan menjadi kabur (obscuur libel) dan harus
dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard);------------
51. Bahwa di dalam gugatan a quo, Para Penggugat telah mengajukan
Gugatan Perbuatan Melawan Hukum kepada T. NURHAIDA S sebagai
Tergugat I, KHAIRANI sebagai Tergugat II, BADRUN ALI sebagai
Tergugat III, RIDWAN KELIAT sebagai Turut Tergugat I, SUJONO
sebagai Turut Tergugat II, SYAMSUL BAHRI sebagai Turut Tergugat III
dan MAULIDDIN SHATI, SH., Notaris/PPAT Kota Medan sebagai Turut
Tergugat IV, kemudian dalam petitum gugatannya Penggugat
mengatakan “Menghukum Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, Turut
Tergugat III dan Turut Tergugat IV untuk taat dan patuh terhadap
putusan perkara ini”, akan tetapi di dalam posita dan petitum
gugatannya Para Penggugat tidak menjelaskan dan menyebutkan
perbuatan melawan hukum apakah yang telah dilakukan oleh Turut
Tergugat III dan Turut Tergugat IV, hal ini membuktikan bahwa gugatan
Para Penggugat kabur, oleh karenanya harus dinyatakan tidak dapat
diterima;------------------------------------------------------------------------------------
52. Bahwa selanjutnya, terbukti secara jelas dan nyata bahwa gugatan
Para Penggugat kabur (obscuur libel), dimana di dalam posita
gugatannya, Para Penggugat tidak ada menguraikan tentang “Para
Penggugat adalah pemilik sah dari sebidang tanah seluas + 601 M2”,
akan tetapi di dalam petitumnya Para Penggugat memohon agar
dinyatakan sebagai “pemilik sah dari sebidang tanah seluas + 601 M2”,
sebagaimana terlihat jelas pada halaman 5 poin 6 petitum gugatannya,
dengan…
20
dengan demikian gugatan yang demikian harus dinyatakan tidak dapat
diterima;------------------------------------------------------------------------------------
53. Bahwa jelas-jelas gugatan Para Penggugat sangat kabur (obscuur) dan
tidak terdapat kesesuaian antara posita dan petitum gugatan, hal ini
terlihat jelas pada posita gugatan Para Penggugat pada halaman 4 poin
14 dengan petitum gugatannya pada halaman 6 poin 12 tentang sita
jaminan;------------------------------------------------------------------------------------
54. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, maka secara jelas dan nyata
bahwa gugatan Para Penggugat tidak memenuhi syarat formil yaitu
petitum gugatannya tidak menyebutkan secara tegas apa yang dituntut
(obscuur), dengan demikian gugatan Penggugat tersebut harus
dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard).------------
55. Bahwa berdasarkan uraian-uraian yuridis di atas, terbukti bahwa
gugatan Para Penggugat kabur (obscuur libel), untuk itu dimohonkan
kepada Yth. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini
agar menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (Niet
Ontvankelijk Verklaard) (bandingkan dengan Putusan MARI No. 492.K/
Sip/1970 tertanggal 16 Desember 1970).-----------------------------------------
DALAM POKOK PERKARA :
Apabila Majelis Hakim berpendapat lain atas Eksepsi yang diajukan Tergugat I di
atas, maka Tergugat I mengajukan jawaban dalam pokok perkara sebagai
berikut :-------------------------------------------------------------------------------------------------
1. Bahwa Tergugat I menolak dan membantah dengan tegas seluruh dalil-dalil
gugatan Para Penggugat, kecuali terhadap hal – hal yang dengan tegas
Tergugat I akui di persidangan ini;--------------------------------------------------------
2. Bahwa segala sesuatu yang telah diuraikan dalam eksepsi di atas, secara
mutatis mutandis, Tergugat I mohon agar dapat dimasukkan sebagai bahan
pertimbangan dalam pokok perkara ini, dan dengan demikian tidak perlu
diulangi lagi;-------------------------------------------------------------------------------------
3. Bahwa Tergugat I menolak dan membantah dengan tegas dalil gugatan
Para Penggugat pada halaman 2 poin 1, yang menyebutkan Para
Penggugat sebagai Ahli waris dari Alm. Drs. PANTAS SIAGIAN yang telah
meninggal dunia pada tanggal 28 April 2013 di Jl. Tangguk Bongkar VI No.
25 Lingk. 06 Kel. Tegal Sari Mandala II, Kec. Medan Denai, Kota Medan
dan Alm. TIARMA PANJAITAN yang lebih dahulu meninggal dunia pada
tanggal…
21
tanggal 08 Nopember 2011, sebagaimana diuraikan dalam “SURAT
KETERANGAN AHLIWARIS” tanggal 15 Mei 2013, yang diketahui Lurah
Tegal Sari Mandala II di bawah Reg. Nomor: 400/17/KASOS/2013, tanggal
15 Mei 2013 dan Camat Medai Denai di bawah Reg. Nomor:
400/081/KASOS/2013 tanggal 31 Mei 2013;-------------------------------------------
4. Bahwa dalil gugatan Para Penggugat tersebut tidak berdasarkan hukum dan
telah bertentangan dengan Ketentuan Pasal 833 KUHPerdata, yang
menyatakan secara limitatif bahwa : “Penetapan Ahli Waris yang beragama
selain Islam dibuat oleh Pengadilan Negeri”, sedangkan Penetapan Ahli
Waris untuk yang beragama Islam dibuat oleh Pengadilan Agama atas
permohonan Para Ahli Waris, sebagaimana diatur secara limitative dalam
Pasal 49 huruf b Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan
Atas UU No. 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama jo. UU No. 50 Tahun
2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1989
Tentang Peradilan Agama.------------------------------------------------------------------
5. Bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 833 KUHPerdata tersebut, maka
sangat beralasan hukum bagi Majelis Hakim yang Terhormat untuk
menyatakan “Menolak petitum poin 2 gugatan Penggugat”, dan menyatakan
“Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya”;-----------------------------
6. Bahwa seandainya benar (quod non), Para Penggugat ingin dinyatakan
sebagai Ahli Waris yang sah dari Alm. Drs. PANTAS SIAGIAN, maka Para
Penggugat harus mengajukan permohonan penetapan waris ke Pengadilan
Negeri, bukan mengajukan gugatan perdata kepada Tergugat I (vide: Pasal
833 KUHPerdata);-----------------------------------------------------------------------------
7. Bahwa dengan demikian “SURAT KETERANGAN AHLI WARIS” tanggal 15
Mei 2013, yang diketahui Lurah Tegal Sari Mandala II di bawah Reg.
Nomor: 400/17/KASOS/2013, tanggal 15 Mei 2013 dan Camat Medai Denai
di bawah Reg. Nomor: 400/081/KASOS/2013 tanggal 31 Mei 2013, yang
dibuat oleh Para Penggugat seolah-olah sebagai Ahli Waris dari Alm. Drs.
PANTAS SIAGIAN dan Alm. TIARMA PANJAITAN adalah “tidak sah dan
cacat hukum” karena tidak dibuat oleh Pengadilan Negeri (vide: Pasal 833
KUHPerdata);-----------------------------------------------------------------------------------
8. Bahwa selain itu, Tergugat I menolak kapasitas (kedudukan) TIMBANG
INDRA SIAGIAN yang bertindak untuk diri sendiri dan mewakili adiknya
yang masih di bawah umur, yakni RICARD JOHAN IMMANUEL SIAGIAN,
laki-laki, umur 14 tahun, agama Kristen, beralamat di Jl. T. Bongkar VI No.
25 Lingk…
22
25 Lingk. 06 Kel. Tegal Sari Mandala II, Kec. Medan Denai, Kota Medan,
tanpa adanya “Penetapan Wali dari Pengadilan Negeri”, karena
berdasarkan Ketentuan Hukum Perdata Indonesia, Penggugat RICHARD
JOHAN IMMANUEL SIAGIAN tidak cakap berbuat hukum (onbekwaan) dan
untuk mewakili kepentingannya melakukan perbuatan hukum atau bertindak
sebagai para pihak dalam suatu perkara harus diwakili oleh walinya
berdasarkan “Penetapan Wali yang dibuat oleh Pengadilan Negeri”;-----------
9. Bahwa oleh karena Penggugat TIMBANG INDRA SIAGIAAN mewakili
RICHARD JOHAN IMMANUEL SIAGIAN yang belum cukup umur (belum
dewasa) tanpa Penetapan Pengadilan Negeri, maka berdasarkan ketentuan
Hukum Perdata Indonesia “perwakilan tersebut adalah tidak sah dan cacat
hukum”, dengan demikian Penggugat TIMBANG INDRA SIAGIAAN tidak
berwenang dan tidak berkualitas mewakili RICHARD JOHAN IMMANUEL
SIAGIAN sebagai Penggugat dalam perkara a quo;--------------------------------
10. Bahwa selain itu, Para Penggugat yang mengaku seolah-olah sebagai anak
dan ahli waris dari Alm. Drs. PANTAS SIAGIAN dan Alm. TIARMA
PANJAITAN tidak memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam Pasal
27 Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi
Kependudukan, dengan demikian cukup beralasan hukum bagi Majelis
Hakim Yang Terhormat untuk menyatakan “Menolak gugatan Para
Penggugat untuk seluruhnya”;-------------------------------------------------------------
11. Bahwa Tergugat I menolak dan membantah dalil gugatan Para Penggugat
pada halaman 2 poin 2, yang menyebutkan :------------------------------------------
“…Bahwa semasa hidup Alm. Drs. PANTAS SIAGIAN mempunyai
sebidang tanah seluas + 601 M2, yang di atasnya berdiri 5 (lima) pintu
rumah semi permanen yang terletak di Propinsi Sumatera Utara, Kota
Medan, Kecamatan Medan Denai, Kel. Tegal Sari Mandala II, setempat
dikenal dengan Jl. Tangguk Bongkar IX, -tanah/rumah mana diperolehnya
secara ganti-rugi dari Turut Tergugat-III, berdasarkan Akta “PELEPASAN
HAK ATAS TANAH DENGAN GANTI RUGI”, yang dilegalisir oleh Turut
Tergugat-IV dibawah Nomor: 811/LEGALISASI/IX/2011 tertanggal 13
September 2011, dengan batas-batas dan ukuran sebagai berikut:-------------
Utara dengan Jalan Tangguk Bongkar IX, ukuran…………. + 17 M
Selatan dengan tanah Abdul Kadir, ukuran ………………… + 17 M
Timur dengan tanah Amat Kasdi/S.Umar, ukuran …………. + 37,5 M
Barat dengan Gang Iman, ukuran …………………………… + 36,5 M
12. Bahwa…
23
12. Bahwa tidak benar semasa hidupnya Alm. Drs. PANTAS SIAGIAN
mempunyai sebidang tanah seluas + 601 M2 sebagaimana dalil gugatan
Para Penggugat pada halaman 2 poin 2 tersebut, karena sebidang tanah
seluas + 601 M2 yang di atasnya berdiri 5 (lima) pintu rumah semi
permanen adalah tercatat atas nama Alm. RADJALI ALI, sesuai dengan
SURAT KETERANGAN TANAH No. 347i4/A/IV/18, An. RADJALI ALI, yang
diterbitkan oleh Bupati Kepala Daerah Kabupaten Deli Serdang, tanggal 11
Februari 1974”;---------------------------------------------------------------------------------
13. Bahwa seandainya benar (quod non), semasa hidup Alm. Drs. PANTAS
SIAGIAN mempunyai sebidang tanah seluas + 601 M2 yang diperolehnya
secara ganti rugi dari Turut Tergugat IV, berdasarkan “AKTA PELEPASAN
HAK ATAS TANAH DENGAN GANTI RUGI”, yang dilegalisir oleh
MAULIDDIN SHATIH, SH., Notaris/PPAT di Medan (ic.Turut Tergugat-IV)
dibawah Nomor: 811/LEGALISASI/IX/2011 tertanggal 13 September 2011”,
sudah jelas proses ganti rugi atau jual beli tersebut “tidak benar dan cacat
hukum” begitu juga halnya dengan “AKTA PELEPASAN HAK ATAS TANAH
DENGAN GANTI RUGI”, tertanggal 13 September 2011” “cacat hukum”,
karena ganti rugi/jual beli tersebut tidak dilakukan oleh seluruh Ahli Waris
dari Alm. RADJALI ALI dan Almh. ASWANI, dan selain itu jual beli/ganti rugi
tersebut dilakukan tanpa ada dan tidak diperlihatkan “SURAT ASLI DARI
ALAS HAK TANAH” tersebut;--------------------------------------------------------------
14. Bahwa objek tanah sengketa beserta alas hak objek tanah tersebut, yaitu
“SURAT KETERANGAN TANAH No. 347i4/A/IV/18, An. RADJALI ALI, yang
diterbitkan oleh Bupati Kepala Daerah Kabupaten Deli Serdang, tanggal 11
Februari 1974”, “sejak tanggal 15 April 2004 berada di bawah penguasaan
Tergugat I sebagai jaminan hutang” yang diserahkan oleh Almh. ASWANI
(istri Alm. RADJALI ALI) dan diketahui/disetujui oleh seluruh Ahli Waris,
sebagaimana sesuai dengan Surat Perjanjian tanggal 15 April 2004,
Kwitansi Tanda Terima Uang tanggal 20 Juni 2004, Kwitansi Tanda Terima
Uang tanggal 14 Agustus 2004 dan kemudian tanah/rumah aquo sudah
menjadi milik Tergugat-I ;--------------------------------------------------------------------
15. Bahwa dengan demikian jual beli/ganti rugi yang telah dilakukan antara
Turut Tergugat III sendiri (ic. SYAMSUL BAHRI) dengan Alm. Drs. PANTAS
SIAGIAN adalah cacat hukum, demikian juga halnya dengan “AKTA
PELEPASAN HAK ATAS TANAH DENGAN GANTI RUGI”, yang dilegalisir
oleh MAULIDDIN SHATIH, SH., Notaris/PPAT di Medan (ic.Turut Tergugat-
IV) dibawah Nomor: 811/LEGALISASI/IX/2011 tertanggal 13 September
2011”,…
24
2011”, adalah cacat hukum karena ganti rugi atau jual beli tersebut dibuat
tanpa ada alas hak dari objek tanah tersebut;-----------------------------------------
16. Bahwa dengan demikian terbukti secara jelas dan nyata bahwa Alm. Drs.
PANTAS SIAGIAN bukanlah pemilik yang sah dari sebidang tanah seluas +
601 M2, yang di atasnya berdiri 5 (lima) pintu rumah semi permanen yang
terletak di Propinsi Sumatera Utara, Kota Medan, Kecamatan Medan Denai,
Kel. Tegal Sari Mandala II, setempat dikenal dengan Jl. Tangguk Bongkar
IX, karena ganti rugi/jual beli tersebut tidak benar dan -tanah/rumah mana
diperolehnya secara ganti-rugi dari Turut Tergugat-III dan AKTA
PELEPASAN HAK ATAS TANAH DENGAN GANTI RUGI”, tertanggal 13
September 2011” telah dibuat secara cacat hukum;---------------------------------
17. Bahwa oleh karena, sebidang tanah seluas + 601 M2, yang di atasnya
berdiri 5 (lima) pintu rumah semi permanen bukanlah milik dari Alm. Drs.
PANTAS SIAGIAN, maka sangat tidak berdasarkan hukum apabila Para
Penggugat menuntut dan menyatakan sebagai pemilik yang sah dari
sebidang tanah seluas + 601 M2, dengan demikian petitum poin 5 gugatan
Para Penggugat harus ditolak;-------------------------------------------------------------
18. Bahwa berdasarkan dalil dan fakta hukum di atas, maka cukup beralasan
hukum bagi Majelis Hakim Yang Terhormat untuk menyatakan tidak sah dan
tidak berkekuatan hukum “AKTA PELEPASAN HAK ATAS TANAH
DENGAN GANTI RUGI”, yang dilegalisir oleh MAULIDDIN SHATIH, SH.,
Notaris/PPAT di Medan (ic.Turut Tergugat-IV) dibawah Nomor:
811/LEGALISASI/IX/2011 tertanggal 13 September 2011, dan menolak
petitum poin 3 gugatan Para Penggugat;-----------------------------------------------
19. Bahwa tidak benar dalil gugatan Para Penggugat pada halaman 3 poin 3
dan 4, yang menyatakan tanah/rumah tersebut telah dikuasai oleh Alm.
PANTAS SIAGIAN, dan merupakan peninggalan Alm. Drs. PANTAS
SIAGIAN, dalil tersebut tidak benar dan mengada-ngada karena tanah dan
Surat Tanah tersebut telah berada di bawah penguasaan Tergugat I
sebagai jaminan hutang yang telah diserahkan oleh Ahli Waris Alm.
RADJALI ALI dan Almh. ASWANI, dengan demikian tanah/rumah tersebut
bukan milik atau peninggalan Alm. Drs. PANTAS SIAGIAN, dengan
demikian tidaklah berdasarkan hukum apabila tanah/rumah yang bukan
merupakan milik Drs. PANTAS SIAGIAN menjadi milik Para Penggugat;------
20. Bahwa Tergugat I menolak dan membantah dalil gugatan Para Penggugat
pada halaman 3 poin 5, karena dalil tersebut tidak berdasarkan hukum dan
mengada-…
25
mengada-ngada, bagaimana mungkin Para Penggugat hendak menguasai
objek perkara yang bukan merupakan milik orang tua Para Penggugat, dan
mengaku-ngaku seolah sebagai pemilik objek tanah perkara berdasarkan
AKTA PELEPASAN HAK ATAS TANAH DENGAN GANTI RUGI”, tertanggal
13 September 2011, yang cacat hukum;------------------------------------------------
21. Bahwa tidak benar dalil gugatan Para Penggugat pada halaman 3 poin 6,
yang mengatakan “Tergugat I telah melakukan pengrusakan pagar batu
yang mengelilingi tanah tersebut”, akan tetapi yang benar adalah
penguasaan Tergugat-I atas tanah/rumah aquo adalah berdasarkan hukum
atau penyerahan secara sah ;--------------------------------------------------------------
22. Bahwa tidaklah logis terhadap Tergugat I yang sudah berusia lanjut dapat
melakukan perbuatan pengrusakan, dengan demikian dalil gugatan Para
Penggugat tersebut tidak benar dan terlalu mengada-ngada, oleh karena itu
dalil pada halaman 3 poin 6 tersebut harus diabaikan dan ditolak;---------------
23. Bahwa tidak benar dan tidak berdasarkan hukum dalil gugatan Para
Penggugat pada halaman 7 poin 7, karena hingga sampai saat ini Tergugat
I tidak pernah mendapat peringatan dan bagaimana mungkin Para
Penggugat yang sama sekali bukan sebagai pemilik atas objek tanah
sengketa mengingatkan Tergugat I, dan seharusnya Tergugat I yang pantas
dan wajar memberi peringatan kepada Para Penggugat karena telah
melakukan jual beli objek tanah a quo tanpa alas hak, sementara alas hak
dari objek tanah tersebut berada di tangan Tergugat I jauh sebelum jual beli
antara orang tua Para Penggugat lakukan dengan Turut Tergugat III;----------
24. Bahwa sekaitan transaksi ganti rugi yang diperbuat (didalihkan) antara Turut
Tergugat III (ic. SYAMSUL BAHRI) dengan orang tua para Penggugat (Alm.
Drs. PANTAS SIAGIAN) atas tanah/rumah aquo, Tergugat-I telah
melaporkan peristiwanya secara pidana kepada pihak Kepolisian RI untuk
dilakukan penyelidikan/penyidikannya, karena ternyata ganti rugi incasu
didasarkan kepada keterangan-keterangan yang tidak benar yakni bermula
dengan membuat laporan hilang/tercecer kepada pihak Kepolisian RI atas
asli SURAT KETERANGAN TANAH No. 347i4/A/IV/18, An. RADJALI ALI,
yang diterbitkan oleh Bupati Kepala Daerah Kabupaten Deli Serdang,
tanggal 11 Februari 1974 padahal diketahui bahwa asli surat tanah ada
pada Tergugat-I ;------------------------------------------------------------------------------
25. Bahwa hingga meninggalnya orang tua Para Penggugat Alm. Drs. PANTAS
SIAGIAN, tidak pernah menempati atau menguasai tanah dan rumah yang
menjadi…
26
menjadi objek sengketa a quo, karena Alm. Drs. PANTAS SIAGIAN
mengetahui secara pasti alas hak objek tanah sengketa berada di tangan
Tergugat I, dan hingga sampai saat ini belum ada penyerahan (levering) jual
beli/ganti rugi yang dilakukan Alm. Drs. PANTAS SIAGIAN dengan
SYAMSUL BAHRI (ic. Turut Tergugat III) atas objek bidang tanah seluas +
601 M2, dan Alm. Drs. PANTAS SIAGIAN tidak akan mungkin berani
menempati dan menguasai objek tanah sengketa tersebut karena Drs.
PANTAS SIAGIAN mengetahui jual beli yang mereka (ic. Alm. Drs. PANTAS
SIAGIAN dengan SYAMSUL BAHRI) lakukan tidak benar dan cacat hukum,
dengan demikian dalil gugatan Para Penggugat pada halaman 3 poin 7
tidak benar dan harus diabaikan;----------------------------------------------------------
26. Bahwa lagi pula ganti rugi yang dilakukan Alm. Drs. PANTAS SIAGIAN
dengan SYAMSUL BAHRI (ic. Turut Tergugat III) atas objek bidang tanah
seluas + 601 M2 incasu dari aspek hukum perdata dan hukum adat adalah
tidak sah, karena tidak dilakukan secara riel dan kontan, riel dalam artian
karena ganti rugi tersebut tidak dilakukan dihadapan Pejabat berwenang
(Pemerintah diwilayah administrasi letak tanah), kontan dalam artian karena
ganti rugi tersebut tidak diikuti dengan penyerahan fisik objek ganti rugi
(tanah dan rumah) ;---------------------------------------------------------------------------
Jurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 952 K/Sip/1974 tanggal 27
Mei 1975 memberikan kaedah hukum : “Jual beli adalah sah apabila telah
memenuhi syarat-syarat dalam KUH.Perdata atau hukum adat ic. Jual beli
dilakukan menurut hukum adat, secara rieel dan kontan dan diketahui oleh
Kepala Kampung” (Ex. Mahkamah Agung RI, Rangkuman Jurisprudensi
Mahkamah Agung RI, Cetakan Kedua, 1993, halaman 117 - 118) ;-------------
Bahwa oleh karena ganti rugi antara Turut Tergugat III dengan
Penggugat incasu ternyata tidak dilakukan secara riel dan kontan, maka
harus dinyatakan tidak sah ;----------------------------------------------------------------
27. Bahwa dengan melihat kepada keadaan-keadaan yang menyertai proses
ganti rugi incasu, maka cukup menunjukkan bahwa ganti rugi antara Turut
Tergugat III dengan orang tua para Penggugat adalah dilakukan secara
TIDAK WAJAR atau DIDAHULUI HAL-HAL YANG TIDAK WAJAR dan
IKTIKAD TIDAK BAIK (Niet Kwarder Trou), terhadap transaksi yang
demikian (incasu AKTA PELEPASAN HAK ATAS TANAH DENGAN GANTI
RUGI”, yang dilegalisir oleh MAULIDDIN SHATIH, SH., Notaris/PPAT di
Medan (ic.Turut Tergugat-IV) dibawah Nomor: 811/LEGALISASI/IX/2011
tertanggal…
27
tertanggal 13 September 2011) adalah tidak sah sehingga surat ganti rugi
tersebut harus dikesampingkan dan tidak perlu dipertimbangkan karena
tidak mempunyai nilai pembuktian hukum atau tidak mempunyai kekuatan
berlaku ;------------------------------------------------------------------------------------------
Jurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 663 K/Sip/1971 tanggal 6
Agustus 1973 yang menyebutkan : “JUAL BELI HARUS DINYATKAN
BATAL KARENA DIDAHULUI DAN DISERTAI HAL-HAL YANG TIDAK
WAJAR ATAU ITIKAD ITIKAD YANG TIDAK JUJUR” (Ex. Mahkamah
Agung RI, Rangkuman Jurisprudensi Mahkamah Agung RI, Cetakan Kedua,
1993, halaman 119) ;-------------------------------------------------------------------------
Tentang Dalil Para Penggugat Yang Mengatakan Tergugat I Telah Melakukan
Perbuatan Melawan Hukum.----------------------------------------------------------------------
28. Bahwa Tergugat I dengan ini membantah dan menyangkal dengan tegas
seluruh dalil-dalil gugatan Para Penggugat yang menyebutkan bahwa
Tergugat I telah melakukan perbuatan melawan hukum sehingga
menimbulkan kerugian baik materil maupun immateril bagi Para Penggugat,
karena Tergugat III telah menguasai, merusak dan menyewakan objek
perkara “a” kepada Turut Tergugat I;-----------------------------------------------------
29. Bahwa justru Para Penggugat dan Turut Tergugat III (ic. SYAMSUL BAHRI)
yang telah melakukan perbuatan melawan hukum karena telah melakukan
jual beli terhadap tanah dan bangunan tanpa alas hak, dan Turut Tergugat
III mendasarkan transaksi ganti rugi ic. dengan terlebih dahulu membuat
laporan tidak benar ke Polresta Medan, yaitu melaporkan bahwa Alas hak
atas objek tanah sengketa seluas + 601 M2, yaitu “SURAT KETERANGAN
TANAH No. 347i4/A/IV/18, An. RADJALI ALI, yang diterbitkan oleh Bupati
Kepala Daerah Kabupaten Deli Serdang, tanggal 11 Februari 1974”, telah
hilang dan tercecer, padahal Para Penggugat dan Turut Tergugat III telah
mengetahui sejak tanggal 15 April 2004 objek tanah sengketa seluas 601
M2 dan alas haknya, yaitu SURAT KETERANGAN TANAH No.
347i4/A/IV/18, An. RADJALI ALI, yang diterbitkan oleh Bupati Kepala
Daerah Kabupaten Deli Serdang, tanggal 11 Februari 1974“ berada
dibawah penguasaan Tergugat I sebagai jaminan hutang Almh. ASWANI
(semasa hidup) (ic. Istri Alm. RADJALI ALI) yang diserahkan oleh Almh.
ASWANI (istri Alm. RADJALI ALI) dan diketahui/disetujui oleh seluruh Ahli
Waris Alm. RADJALI ALI, sebagaimana sesuai dengan Surat Perjanjian
tanggal 15 April 2004, Kwitansi Tanda Terima Uang tanggal 20 Juni 2004,
Kwitansi…
28
Kwitansi Tanda Terima Uang tanggal 14 Agustus 2004, dan kemudian
tanah/rumah aquo sudah menjadi milik Tergugat-I ;---------------------------------
30. Bahwa di dalam Surat Perjanjian tertanggal 15 April 2004, Kwitansi Tanda
Terima Uang tanggal 20 Juni 2004, Kwitansi Tanda Terima Uang tanggal 14
Agustus 2004, Alm. ASWANI (ic. Istri Alm. RADJALI ALI) yang merupakan
ibu kandung dari Tergugat II (ic. KHAIRIAH), Tergugat III (ic. BADRUN ALI)
dan TURUT TERGUGAT III (ic. SYAMSUL BAHRI) dan diketahui serta
disetujui oleh seluruh Ahli Waris telah berhutang kepada Tergugat I sebesar
Rp. 200.650.000,- ( Dua ratus juta enam ratus lima puluh ribu rupiah ), dan
secara jelas ada diterangkan dalam Surat Perjanjian tersebut tentang
ketentuan jangka waktu dari pengembalian uang/pinjaman tersebut yaitu
selambat-lambatnya pada tanggal 15 Oktober 2004, dan sebagai Jaminan
atas pengembalian pinjam-meminjam uang ataupun jaminan dari uang
titipan yang telah diterima oleh Almh. ASWANI (ic. Isteri Alm. RADJALI ALI)
yang merupakan orang tua dari Turut Tergugat III (ic. SYAMSUL BAHRI),
Tergugat II (IC. KHAIRIAH), dan Tergugat III (ic. BADRUN ALI) telah
menyerahkan Asli Surat Keterangan Tanah No : 347i4/A/IV/18 tertanggal 11
Februari 1974 An. RADJALI ALI kepada Tergugat I (T. NURHAIDA S alias
ANA BR NAGA), dan apabila tidak dapat membayar pada tanggal 15
Oktober 2004, maka “Sebidang tanah garapan seluas + 601 M² yang
terletak di Jalan Tangguk Bongkar IX No. 2 Lingkungan 09, Kelurahan Tegal
Sari Mandala II, Kota Medan, berikut dengan segala sesuatu yang berdiri di
atas tanah tersebut, terutama atas 5 ( lima ) pintu bangunan rumah yang
berdiri di atas tanah tersebut baik itu bangunan semi permanen maupun
bangunan rumah permanen”, sebagaimana tersebut dalam Asli Surat
Keterangan Tanah No : 347i4/A/IV/18 tertanggal 11 Februari 1974 yang
merupakan alas hak dari objek bidang tanah seluas + 601 M² berikut
dengan bangunan rumah yang berdiri di atas tanah tersebut menjadi milik
Tergugat I (ic. T. NURHAIDAH S) ;-------------------------------------------------------
31. Bahwa oleh karena perjanjian pinjam meminjam uang ataupun perjanjian
hutang yang terjadi antara Alm. ASWANI beserta seluruh Ahli Waris alm.
RADJALI ALI dengan Tergugat I adalah didasarkan pada kesepakatan
( persetujuan kehendak ) antara kedua belah, sebagaimana yang tertera
dalam Surat Perjanjian tanggal 15 April 2004, Kwitansi Tanda Terima Uang
tanggal 20 Juni 2004 dan Kwitansi Tanda Terima Uang tanggal 14 Agustus
2004 adalah telah memenuhi ketentuan Pasal 1320 KUH Perdata, maka
Surat Perjanjian tanggal 15 April 2004, Kwitansi Tanda Terima Uang 20 Juni
2004…
29
2004 dan Kwitansi Tanda Terima Uang tanggal 14 Agustus 2004 adalah sah
dan berkekuatan hukum ;-------------------------------------------------------------------
32. Bahwa akan tetapi, ternyata Tergugat II, Tergugat III dan Turut Tergugat III
serta Ahli Waris yang lain dari Almh. ASWANI dan Alm. RADJALI ALI selaku
pihak yang berhutang ataupun pihak yang menerima uang titipan dari
Tergugat I sama sekali tidak mempunyai itikad baik dalam menyerahkan
objek tanah dan bangunan rumah yang merupakan jaminan atas hutangnya
dimaksud kepada Tergugat-I dalam keadaan kosong, baik dan aman; --------
33. Bahwa Tergugat I telah berulang kali memperingatkan Tergugat II, Tergugat
III dan Turut Tergugat III serta Ahli Waris yang lain dari Almh. ASWANI dan
Alm. RADJALI ALI agar segera menyelesaikan kewajibannya dengan
menyerahkan objek tanah dan bangunan rumah yang terletak di Jalan
Tangguk Bongkar IX No.2, Lingkungan 09, Kelurahan Tegal Sari Mandala II,
Kota Medan, berikut dengan segala sesuatu yang berdiri di atas tanah
tersebut kepada Tergugat I, dalam keadaan kosong, baik dan aman tanpa
ada suatu beban apapun lagi ;-------------------------------------------------------------
34. Bahwa sekitar awal tahun 2006, Tergugat I juga ada mendatangi Tergugat
II, Tergugat III dan Turut Tergugat III serta Ahli Waris yang lain dari Almh.
ASWANI dan Alm. RADJALI ALI di tempat kediaman mereka di Jalan
Tangguk Bongkar IX No. 2 Lingkungan 09, Kelurahan Tegal Sari Mandala
II, Kota Medan, dengan maksud agar Tergugat II, Tergugat III dan Turut
Tergugat III serta Ahli Waris yang lain dari Almh. ASWANI dan Alm.
RADJALI ALI segera menyelesaikan kewajibannya dengan mengosongkan
objek tanah seluas + 601 M2 beserta dengan bangunan rumah yang berdiri
di atas tanah tersebut dan selanjutnya menyerahkan kepada Tergugat I
dalam keadaan kosong, baik dan aman serta tanpa adanya gangguan dari
pihak manapun, hal mana sesuai dengan isi dari surat perjanjian tertanggal
15 April 2004, Jo. Kwitansi Tanda Terima Uang tanggal 20 Juni 2004, Jo.
Kwitansi Tanda Terima Uang tanggal 14 Agustus 2004 ;--------------------------
35. Bahwa akan tetapi, tanpa dasar hukum dan alas hak yang asli dari objek
tanah sengketa tersebut, Turut Tergugat III (ic. SYAMSUL BAHRI) telah
melakukan jual Beli kepada Alm. Drs. PANTAS SIAGIAN (ic. Orang tua
Para Penggugat) dan dibuat dalam suatu AKTA PELEPASAN HAK ATAS
TANAH DENGAN GANTI RUGI, yang dibuat/dilegalisasi oleh MAULIDDIN
SHATIH, SH., Notaris di Medan dengan Nomor : 811/LEGALISASI/IX/2011,
tertanggal 13 September 2013, sebagaimana telah diakui oleh Para
Penggugat…
30
Penggugat dalam gugatannya pada halaman 2 poin 2, hal ini jelas terbukti
bahwa Perbuatan tersebut adalah perbuatan melawan hukum dan AKTA
PELEPASAN HAK ATAS TANAH DENGAN GANTI RUGI, yang
dibuat/dilegalisasi oleh MAULIDDIN SHATIH, SH., Notaris di Medan dengan
Nomor : 811/LEGALI SASI/IX/2011, tertanggal 13 September 2013 adalah
cacat hukum, oleh karena itu maka sangat beralasan hukum bagi Majelis
Hakim untuk menyatakan AKTA PELEPASAN HAK ATAS TANAH DENGAN
GANTI RUGI, yang dibuat/dilegalisasi oleh MAULIDDIN SHATIH, SH.,
Notaris di Medan dengan Nomor : 811/LEGALISASI/IX/2011, tertanggal 13
September 2013 tidak sah dan tidak berkekuatan hukum;-------------------------
36. Bahwa jual beli atau ganti rugi dan AKTA PELEPASAN HAK ATAS TANAH
DENGAN GANTI RUGI, yang dibuat/dilegalisasi oleh MAULIDDIN SHATIH,
SH., Notaris di Medan dengan Nomor : 811/LEGALISASI/IX/2011,
tertanggal 13 September 2013 mengandung cacat juridis dan bertentangan
dengan undang-undang, yaitu Pasal 1457 KUHPerdata jo. Pasal 1459
KUHPerdata jo. Pasal 1471 KUH Perdata jo. Pasal 38 ayat (1) huruf b
Peraturan Menteri Negara Agraria Kepala Badan Pertanahan Nasional No.
4 Tahun 1999 tentang Ketentuan Pelaksana Peraturan Pemerintah No. 37
Tahun 1998 Tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah;-------
37. Bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, jelas-jelas bahwa Para
Penggugat yang telah melakukan perbuatan melawan hukum, karena telah
menggunakan AKTA PELEPASAN HAK ATAS TANAH DENGAN GANTI
RUGI, yang dibuat/dilegalisasi oleh MAULIDDIN SHATIH, SH., Notaris di
Medan dengan Nomor : 811/LEGALISASI/IX/2011, tertanggal 13
September 2013 yang cacat hukum, dan secara bertentangan hukum telah
mengaku-ngaku sebagai pemilik atas “Sebidang tanah garapan seluas +
601 M² yang terletak di Jalan Tangguk Bongkar IX No. 2 Lingkungan 09,
Kelurahan Tegal Sari Mandala II, Kota Medan, berikut dengan segala
sesuatu yang berdiri di atas tanah tersebut, terutama atas 5 ( lima ) pintu
bangunan rumah yang berdiri di atas tanah tersebut baik itu bangunan semi
permanen maupun bangunan rumah permanen;-------------------------------------
38. Bahwa oleh karena itu, maka cukup beralasan hukum bagi Majelis Hakim
untuk mengabaikan dan menolak posita Para Penggugat pada poin 7, 8, 9
dan 10, serta menolak petitum poin 6, 7, 8 dan 10 gugatan Para Penggugat,
karena Para Penggugat bukanlah pemilik yang sah atas sebidang tanah
seluas + 601 M² yang terletak di Jalan Tangguk Bongkar IX No. 2
Lingkungan 09, Kelurahan Tegal Sari Mandala II, Kota Medan, berikut
dengan…
31
dengan segala sesuatu yang berdiri di atas tanah tersebut, terutama atas 5
( lima ) pintu bangunan rumah yang berdiri di atas tanah tersebut baik itu
bangunan semi permanen maupun bangunan rumah permanen;----------------
39. Bahwa berdasarkan uraian-uraian dan fakta-fakta yuridis tersebut di atas,
terbukti secara sah dan meyakinkan bahwa yang telah melakukan
perbuatan melawan hukum adalah Para Penggugat, Tergugat II, Tergugat
III, Turut Tergugat III dan Turut Tergugat IV, karena telah melakukan jual
beli terhadap objek bidang tanah dan bangunan seluas + 601 M2 tanpa ada
Surat Asli dari alas hak tanah tersebut, yaitu Asli SURAT KETERANGAN
TANAH No. 347i4/A/IV/18, An. RADJALI ALI, yang diterbitkan oleh Bupati
Kepala Daerah Kabupaten Deli Serdang, tanggal 11 Februari 1974 An.
RADJALI yang dinyatakannya hilang dan tercecer, serta telah membuat
pengumuman dengan pernyataan yang tidak benar di Surat Kabar;------------
Tentang Dalil Para Penggugat Yang Menuntut Ganti Kerugian Materil Dan
Immateril------------------------------------------------------------------------------------------------
40. Bahwa Tergugat I menolak dan membantah dengan tegas dalil posita Para
Penggugat pada halaman 4 poin 11 dan poin 12, serta menolak petitum
Para Penggugat poin 8, yang mendalilkan membebankan ganti rugi karena
objek Perkara “a” yang dikuasai Tergugat-I disewakan selama 24 bulan
sebesar Rp. 12.000.000,-;-------------------------------------------------------------------
41. Bahwa tanah/rumah aquo adalah merupakan milik Tergugat I yang berasal
dari penyerahan Ahli Waris alm. RADJALI ALI dan Almh. ASWANI,
sehingga sesungguhnya secara hukum Tergugat I dapat bertindak secara
leluasa terhadap tanah/rumah aquo, justru sebaliknya para Penggugat tidak
mempunyai hak atas tanah/rumah aquo, bahkan lebih dari itu para
Penggugat tidak mempunyai kwalitas hak (legitima persona in judicio) untuk
mempersoalkan Tergugat I apakah Tergugat I telah menyewakannya
ataukah tidak ; ---------------------------------------------------------------------------------
42. Bahwa dengan demikian tidak ada dasar hukumnya bagi para Penggugat
untuk mempersoalkan incasu, yang tentunya menjadi tidak ada kerugian
materil maupun immaterial yang dialami oleh Para Penggugat. Oleh karena
itu, dengan tidak adanya kerugian materil dan immaterial yang dialami Para
Penggugat, maka tidak ada perbuatan melawan hukum, dan sudah
sepatutnya pula tuntutan atau petitum mengenai ganti kerugian pada poin 8
dinyatakan ditolak karena tidak ada perbuatan melawan hukum (vide: Pasal
1365…
32
1365 KUH Perdata), dan terbukti Para Penggugatlah yang telah melakukan
perbuatan melawan hukum. ---------------------------------------------------------------
Tentang Uang Paksa (Dwangsom)
- Bahwa Tergugat I menolak dalil posita Para Penggugat pada halaman 4
poin 13 yang meminta “agar Tergugat I dihukum untuk membayar uang
paksa (dwangsom) sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu
rupiah) dengan rincian Tergugat I membayar sebesar Rp. 500.000,- (lima
ratus ribu rupiah) untuk tiap hari keterlambatan, terhitung sejak putusan
perkara ini sudah berkekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde)”;----------
- Bahwa apabila diperhatikan keseluruhan eksepsi dan jawaban di atas, serta
apabila dikaitkan dengan keseluruhan posita gugatan Para Penggugat
dalam pekara a quo, maka jelas gugatan Para Penggugat agar Tergugat I
membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima
ratus ribu rupiah) dengan rincian Tergugat I membayar sebesar Rp.
500.000,- (lima ratus ribu rupiah) untuk tiap hari keterlambatan, menjadi
tidak relevan sama sekali untuk diajukan serta telah bertentangan dengan
hukum acara perdata yang berlaku, oleh karenanya petitum gugatan Para
Penggugat pada poin 9 harus ditolak;---------------------------------------------------
Tentang Sita Jaminan (Conservatoir Beslag)-------------------------------------------------
43. Bahwa Tergugat I menolak dan membantah dengan tegas dalil posita Para
Penggugat pada halaman 4 poin 14 dan menolak petitum Penggugat pada
point 12, karena dalil tersebut tidak benar dan tidak berdasarkan hukum,
oleh karenanya sangat beralasan hukum apabila Majelis Hakim yang
terhormat menolak petitum Para Penggugat pada point 12 tersebut;-----------
44. Bahwa apabila diteliti secara cermat gugatan Para Penggugat yang terdiri
dari 6 (enam) halaman tersebut, terlihat secara jelas dan nyata bahwa yang
dipermasalahkan dan yang dijadikan objek perkara oleh Para Penggugat
adalah 4 (empat) pintu rumah yang berada di atas tanah seluas + 601 M2
yang alas haknya adalah SURAT KETERANGAN TANAH No.
347i4/A/IV/18, An. RADJALI ALI, yang diterbitkan oleh Bupati Kepala
Daerah Kabupaten Deli Serdang, tanggal 11 Februari 1974 An. RADJALI,
yang sejak tanggal 15 April 2004 berada pada Tergugat I sebagai jaminan
hutang ahli waris Alm. Radjali Ali dan Almh. Aswani, dan kemudian sudah
menjadi milik Tergugat I ;-------------------------------------------------------------------
45. Bahwa…
33
45. Bahwa akan tetapi, Para Penggugat telah mengajukan gugatan dan
memohon agar meletakkan sita jaminan (conservatoir beslag) atas harta
tidak bergerak maupun harta bergerak milik Para Tergugat, hal ini
membuktikan gugatan Para Penggugat tidak jelas, kabur dan tidak
berdasarkan hukum, karena gugatan para Penggugat irrelevant serta Para
Penggugat tidak menyebutkan harta manakah dari milik Para Tergugat
yang akan diletakkan sebagai sita jaminan, oleh karena itu gugatan Para
Penggugat harus dinyatakan tidak diterima dan harus dinyatakan gugatan
Para Penggugat ditolak untuk seluruhnya;---------------------------------------------
46. Bahwa selain itu, Para Penggugat telah menggabungkan sita jaminan atas
barang bergerak dan tidak bergerak, hal ini jelas suatu kekeliruan yang
nyata dan harus ditolak;---------------------------------------------------------------------
47. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 260 R.Bg/226 HIR, yang dapat
mengajukan sita Revindicatoir adalah “setiap pemilik “barang bergerak”
yang barangnya dikuasai oleh orang lain”, berikut ini akan Tergugat kutip
bunyi Pasal 260 R.Bg/226 HIR ayat (1), yaitu :---------------------------------------
“Orang yang mempunyai sesuatu barang yang bergerak dapat minta
dengan surat atau dengan lisan kepada Ketua Pengadilan Negeri, yang
berkuasa ditempat tinggal atau kediaman orang yang memegang barang
itu, supaya barang itu disita”.---------------------------------------------------------------
48. Bahwa berdasarkan uraian di atas, terbukti secara jelas dan nyata bahwa
Para Penggugat telah salah dan keliru dalam mengajukan gugatan baik
dalam posita maupun petitum gugatannya, dengan demikian sangat
beralasan hukum bagi Majelis Hakim yang terhormat untuk menolak petitum
Penggugat pada point 12, dan “Menolak gugatan Penggugat untuk
seluruhnya”;------------------------------------------------------------------------------------
49. Bahwa selain itu, apabila diteliti dalil posita Penggugat pada halaman 4 poin
14 dan petitum Penggugat pada point 12, terbukti secara jelas dan nyata
bahwa Para Penggugat tidak jelas dan tidak menyebutkan dimanakah objek
yang akan diletakkan sita jaminan tersebut, dan siapakah yang akan
menjaga barang yang akan disita tersebut, dengan demikian sangat
berdasarkan hukum apabila Majelis Hakim yang terhormat mengabaikan
dalil posita Penggugat pada halaman 4 poin 14 dan menolak petitum
Penggugat pada point 12;------------------------------------------------------------------
50. Bahwa berdasarkan uraian dan fakta hukum di atas serta mengacu pada
ketentuan Pasal 260 R.Bg/226 HIR, maka Tergugat I mohon kepada Majelis
Hakim…
34
Hakim yang terhormat untuk menolak petitum Penggugat pada point 12,
dan selanjutnya menyatakan “Menolak Gugatan Penggugat untuk
seluruhnya”;------------------------------------------------------------------------------------
Mengenai Dalil Para Penggugat Yang Menuntut Agar Putusan Dalam Perkara Aquo
Dapat Dijalankan Terlebih Dahulu Walaupun Ada Verzet, Banding ataupun Kasasi
(Uit Voerbaar Bij Vorraad)----------------------------------------------------------------------------
51. Bahwa Tergugat I menolak dan membantah dalil gugatan Para Penggugat
pada halaman 4-5 poin 15 dan menolak petitum poin 14 surat gugatan
Penggugat, yang menuntut agar putusan ini dapat dijalankan dengan serta
merta (Uit Voerbaar Bij Vorraad);---------------------------------------------------------
52. Bahwa keberatan dan penolakan Tergugat I terhadap dalil gugatan Para
Penggugat adalah berdasarkan alasan-alasan sebagai berikut :-----------------
a. Adanya Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 1975, tanggal
1 Desember 1975 jo. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun
1978, tanggal 1 April 1978 yang secara jelas menginstruksikan kepada
Ketua/Hakim Pengadilan Negeri seluruh Indonesia agar tidak
menjatuhkan Putusan Serta Merta walaupun syarat-syarat dalam Pasal
180 ayat (1) HIR atau Pasal 191 ayat (1) Rbg telah dipenuhi;---------------
b. Selanjutnya mengenai permohonan akan suatu putusan serta merta (Uit
Voerbaar Bij Vooraad) dalam Surat Edaran Mahkamah Agung No. 3
Tahun 2000, tanggal 21 Juli 2000 telah disyaratkan beberapa unsur
untuk dikabulkannya permohonan Putusan Serta Merta, yaitu :------------
Gugatan didasarkan pada bukti surat otentik atau surat tulisan
tangan yang tidak dibantah kebenarannya tentang isi dan
tandatangannya, yang menurut undang-undang tidak mempunyai
kekuatan bukti;----------------------------------------------------------------------
Gugatan tentang hutang piutang yang jumlahnya sudah pasti dan
tidak dibantah;----------------------------------------------------------------------
Gugatan tentang sewa menyewa tanah, rumah, gudang dan lain-
lain, dimana hubungan sewa menyewa sudah habis/lampau, atau
penyewa terbukti melalaikan kewajibannya sebagai penyewa yang
beritikad baik;-----------------------------------------------------------------------
Pokok-pokok gugatan mengenai tuntutan pembagian harta
perkawinan (gono-gini) setelah putusan mengenai gugatan cerai
mempunyai kekuatan hukum yang tetap;------------------------------------
- Dikabulkannya…
35
Dikabulkannya gugatan provisional dengan pertimbangan hukum
yang tegas dan jelas serta memenuhi Pasal 332 RV;--------------------
Gugatan berdasarkan putusan yang telah memperoleh kekuatan
hukum yang tetap (in kracht van gewijsde) dan mempunyai
hubungan dengan pokok perkara gugatan yang diajukan;--------------
Pokok sengketa mengenai bezitrecht;----------------------------------------
53. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka sangat berdasarkan
hukum apabila Majelis Hakim yang terhormat mengabaikan dan menolak
petitum gugatan Penggugat pada point 14, dan oleh karena Para Pengugat
adalah pihak yang dikalahkan maka sangat berdasarkan hukum apabila Para
Penggugat dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;----
54. Berdasarkan alasan-alasan diatas, Tergugat I mohon kehadapan Yang
terhormat Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan yang memeriksa dan
mengadili perkara ini, sudilah kiranya untuk memberikan putusan hukum
dalam perkara ini dengan amar sebagai-berikut :--------------------------------------
MENGADILI :
Dalam Eksepsi :
- Menerima eksepsi Tergugat I tersebut ;----------------------------------------------
- Menyatakan gugatan para Penggugat tidak dapat diterima ;-------------------
Dalam Pokok Perkara :
- Menolak gugatan para Penggugat untuk seluruhnya ;---------------------------
- Membebankan segala biaya yang timbul dalam perkara ini kepada para
Penggugat ;-----------------------------------------------------------------------------------
Terggugat II (KHAIRANI), Tergugat III (BADRUN ALI) dan Turut Tergugat III
(SYAMSUL BAHRI), melalui Kuasa Hukumnya, mengajukan Eksepsi dan
Jawaban Pokok Perkara dalam perkara ini sebagai berikut :-----------------------------
DALAM KONVENSI
1. DALAM EKSEPSI :
a. Objek Sengketa Yang Digugat Adalah Sama Dengan Perkara Yang
Sedang Diperiksa Oleh Pengadilan (Exeptio Litis Pendentis).
- Bahwa bila mencermati dengan seksama gugatan Penggugat, objek
sengketa dalam gugatan Penggugat adalah mengenai “sebidang
tanah/rumah seluas ± 601 M² terletak di Jl. Tangguk Bongkar IX No.
02, Kelurahan Tegal Sari Mandala II, Kec. Medan Denai, Kota Medan”
- Bahwa…
36
- Bahwa ternyata objek sengketa tersebut adalah sama dengan objek
gugatan yang diajukan oleh T. NURHAIDA. S (incasu Tergugat – I)
dalam Perkara Perdata Reg. Nomor : 281/Pdt.G/2012/PN-Mdn tanggal
14 Nopember 2012 Jo Nomor : 362/PDT/2013/PT-MDN tanggal 27
Januari 2014, yang saat ini perkaranya sedang diajukan untuk
pemeriksaan kasasi ;------------------------------------------------------------------
- Bahwa oleh karena objek sengketa yang digugat Penggugat sama
dengan objek dalam Perkara No. 281/Pdt.G/2012/PN-Mdn Jo No.
362/PDT/2013/PT-MDN tersebut, hal ini berarti gugatan yang diajukan
Penggugat masih tergantung (aanhangig) atau sedang berjalan
pemeriksaanya di Pengadilan (under judicial consideration) ;--------------
- Bahwa berdasarkan alasan eksepsi tersebut diatas, maka gugatan
Penggugat telah bertentangan atau melanggar ketertiban &
kepentingan beracara (Process Doelmatigheid & Process Orde),
sehingga gugatan Penggugat yang demikian sepatutnya dinyatakan
Tidak Dapat Diterima (Niet Onvantkelijke Verklaring) ;-----------------------
b. Penggugat Bukan Sebagai Pemilik Atas Objek Barang Yang Digugat
(Exceptio dominii).------------------------------------------------------------------------
- Bahwa Penggugat mendalilkan, semasa hidupnya Alm. Drs. PANTAS
SIAGIAN mempunyai sebidang tanah seluas ± 601 M² terletak di Jl.
Tangguk Bongkar IX Kel. Tegal Sari Mandala II, Kec. Medan Denai,
Kota Medan, yang diperoleh berdasarkan Pelepasan Hak Atas Tanah
Dengan Ganti Rugi tertanggal 13 September 2011 ;--------------------------
- Bahwa sesungguhnya jual beli atas bidang tanah tersebut diatas
disepakati dengan harga Rp. 610.000.000.- (enam ratus sepuluh juta
rupiah), dan sebesar Rp. 410.000.000.- (empat ratus sepuluh juta
rupiah) sebagai pembayaran tahap – I sudah dibayarkan oleh Alm.
Drs. PANTAS SIAGIAN sesuai dengan Kwitansi tanda penerimaan
uang tertanggal 02 September 2011, sedangkan sisanya sebesar Rp.
200.000.000.- (dua ratus juta rupiah) hingga saat ini belum
dilunasi/dibayar, makanya terhadap objek sengketa tersebut belum
dilakukan penyerahan (levering) kepada Alm. Drs. PANTAS SIAGIAN ;
- Bahwa dengan demikian objek barang yang digugat belum lah
sepenuhnya menjadi milik Alm. Drs. PANTAS SIAGIAN incasu orang
tua Para Penggugat, dan jual beli tersebut telah bertentangan dengan
syarat-syarat jual beli dalam KUHPerdata atau Hukum Adat yakni “jual
beli…
37
beli harus dilakukan secara riel dan kontan” (Vide : Putusan
Mahkamah Agung RI No. 952 K/Sip/1974 tanggal 27 Mei 1975) ;------
- Bahwa berdasarkan alasan eksepsi tersebut diatas, jelaslah Para
Penggugat belum dapat dinyatakan sebagai pemilik atas objek
sengketa tersebut diatas, sehingga gugatan Penggugat yang demikian
sudah sepatutnya dinyatakan Tidak Dapat Diterima (Niet Onvantkelijke
Verklaring);-------------------------------------------------------------------------------
2. DALAM POKOK PERKARA.
- Bahwa segala apa yang Terggugat - II, Tergugat - III dan Turut Tergugat -
III paparkan dalam uraian eksepsi tersebut diatas, sepanjang relevan
mendukung dalil jawaban pokok perkara, mohon kiranya --- mutatis
mutandis --- dimasukkan dan termaktub dalam uraian dibawah ini :-----------
- Bahwa Tergugat – II, Tergugat – III dan Turut Tergugat – III menolak
seluruh dalil gugatan Penggugat, terkecuali hal-hal yang secara tegas
sebagaimana terurai dibawah ini :-------------------------------------------------------
- Bahwa Tergugat – II, Tergugat – III, dan Turut Tergugat – III adalah ahli
waris dari alm. H. RAJALI ALI dan almh. ASWANI, yang semasa hidupnya
orang tua Tergugat – II, Tergugat – III dan Turut Tergugat – III ada
mempunyai sebidang tanah seluas ± 601 M² yang terletak dahulu di
Kampung Tegal Sari, Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli
Serdang sekarang di Jl. Tangguk Bongkar IX Lingkungan 09, Kelurahan
Tegalsari Mandala II, Kecamatan Medan Denai, Kota Medan, sebagaimana
yang diuraikan dalam Surat Keterangan Tanah No. 34714/A/IV/18 tanggal
11 Februari 1974, diterbitkan oleh Bupati Kepala Daerah Kabupaten Deli
Serdang (objek sengketa);-----------------------------------------------------------------
- Bahwa sepeninggalan orang tua Tergugat – II, Tergugat – III dan Turut
Tergugat – III, hingga saat ini yang menempati diatas rumah/tanah objek
sengketa tersebut adalah Tergugat – II dan Tergugat – III;-----------------------
- Bahwa terhadap 1 (satu) pintu rumah ukuran 4 x 15 m (objek perkara “C”),
sebelum Turut Tergugat – III mengadakan persetujuan Jual Beli dengan
alm. PANTAS SIAGIAN, rumah tersebut memang sudah disewakan oleh
Ahli waris alm. RAJALI ALI dan almh. ASWANI kepada orang-orang yang
ingin menyewa rumah tersebut, sehingga adalah tidak benar jika dikatakan
Tergugat – III seorang yang telah menyewakan rumah sebagaimana
disebutkan dalam objek perkara “C” tersebut ;---------------------------------------
- Bahwa benar Turut Tergugat – III selaku anak yang paling tua (anak
pertama) pernah membuat kesepakatan jual beli dengan alm. Drs.
PANTAS…
38
PANTAS SIAGIAN incasu orang tua Para Penggugat atas tanah objek
sengketa tersebut diatas sebagaimana ternyata dalam “Pelepasan Hak
Atas Tanah Dengan Ganti Rugi” yang dibuat dibawah tangan tertanggal 13
September 2011 ;----------------------------------------------------------------------------
- Bahwa dalam persetujuan jual beli tersebut telah disepakati harga jual
belinya sebesar Rp. 610.000.000.- (enam ratus sepuluh juta rupiah), untuk
tahap pertama sudah dibayarkan sebesar Rp. 410.000.000.- (empat ratus
sepuluh juta rupiah) sesuai kwitansi pembayaran tanggal 02 September
2011, sisanya sebesar Rp. 200.000.000.- (dua ratus juta rupiah) hingga
saat ini belum dibayar ;---------------------------------------------------------------------
- Bahwa oleh karena belum adanya pelunasan pembayaran atas
persetujuan jual beli tersebut diatas, makanya terhadap objek sengketa
belum dilakukan penyerahan (levering) kepada alm. Drs. PANTAS
SIAGIAN, secara hukum Penggugat belum lah dapat dikatakan sebagai
pemilik yang sah atas tanah/rumah objek sengketa, sehingga adalah
tidaklah benar dalil Penggugat yang menyebutkan tanah/rumah tersebut
telah dikuasai oleh alm. PANTAS SIAGIAN ;-----------------------------------------
- Bahwa jual beli yang dilakukan atas objek sengketa telah bertentangan
dengan syarat-syarat dalam KUHPerdata atau Hukum Adat, yang mana
dengan tegas dinyatakan : “jual beli adalah sah apabila telah memenuhi
syarat-syarat dalam KUHPerdata atau Hukum Adat yakni secara rieel dan
kontan” ;----------------------------------------------------------------------------------------
- Bahwa dengan demikian jelaslah, Tergugat – II, Tergugat – III dan Turut
Tergugat – III tidak terbukti sama sekali telah melakukan perbuatan
melawan hukum, sehingga secara hukum gugatan Penggugat haruslah
ditolak atau setidak-tidaknya dinyatakan Tidak Dapat Diterima (Niet
Onvankelijke Verklaring) ;------------------------------------------------------------------
- Bahwa selanjutnya tuntutan Penggugat tentang kerugian immaterial
sebesar Rp. 300.000.000.- (tiga ratus juta rupiah) dengan masing-masing
Tergugat membayarnya sebesar Rp. 100.000.000.- (seratus juta rupiah),
tidak jelas asal muasalnya dan dasar hukumnya, sehingga tuntutan
sejumlah uang tersebut harus ditolak seluruhnya, demikian pula tuntutan
tentang uang sewa rumah sangatlah tidak berdasar hukum dan harus
ditolak ;------------------------------------------------------------------------------------------
- Bahwa demikian pula tentang permohonan sita jaminan (Conservatoir
Beslag), putusan serta merta dll, menjadi tidak ada relevansi dan
urgensinya lagi untuk dipertimbangkan, disamping petitum-petitum tersebut
secara…
39
secara nyata telah bertentangan dengan hukum, Jurisprudensi Mahkamah
Agung RI dan hukum acara sebagaimana Surat Edaran Mahkamah Agung
RI No. 3/2000 dan No. 4/2001 tentang putusan serta merta (Uitvoerbaar bij
Voorraad) dan Dwang Som, sehingga tuntutan tersebut juga harus
dikesampingkan/ditolak seluruhnya ;----------------------------------------------------
DALAM REKONVENSI :
- Bahwa Penggugat dalam rekonvensi/Tergugat – II, Tergugat – III dan Turut
Tergugat – III dalam konvensi (disingkat Penggugat dr./Tergugat – II, III &
Turut Tergugat – III dk.) dengan hormat, bersama ini mengajukan gugatan
rekonvensi terhadap Tergugat dalam rekonvensi/Penggugat dalam
konvensi (disingkat Tergugat dr./Penggugat dk.) sebagai berikut :-------------
- Bahwa segala apa yang Penggugat dr./Tergugat – II, III & Turut Tergugat –
III dk. kemukakan dalam jawaban konvensi tersebut diatas, sepanjang
relevan mendukung dalil gugatan rekonvensi ini, mohon kiranya --- mutatis
mutandis --dimasukkan dan dianggap termaktub dalam uraian dibawah ini ;
- Bahwa persetujuan yang dibuat antara Turut Tergugat III dk./Penggugat dr.
dengan orang tua Penggugat dk./Tergugat dr. incasu alm. PANTAS
SIAGIAN secara hukum telah bertentangan dengan syarat yang ditentukan
dalam KUHPerdata maupun Hukum Adat dimana Jual beli adalah sah
apabila dilakukan secara rieel dan kontan ;-------------------------------------------
- Bahwa faktanya dari harga yang telah disepakati yakni sebesar Rp.
610.000.000.- (enam ratus sepuluh juta rupiah) sudah dibayarkan oleh
orang tua Penggugat dk./Tergugat dr. sebesar Rp. 410.000.000.- (empat
ratus sepuluh juta rupiah) sesuai dengan kwitansi tertanggal 02 September
2011, dan terhadap sisanya sebesar Rp. 200.000.000.- (dua ratus juta
rupiah) sama sekali belum dibayar/dilunasi oleh orang tua Penggugat
dk./Tergugat dr. sehingga dengan demikian secara hukum dapat dikatakan
jual beli tersebut belum sempurna ;-----------------------------------------------------
- Bahwa fakta lain yang dapat dikemukakan Penggugat dr./Tergugat II, III &
Turut Tergugat dk. adalah objek sengketa hingga saat ini masih dalam
penguasaan Tergugat II & III dk./Penggugat dr. dan seluruh ahli waris dari
alm. RAJALI ALI dan almh. ASWANI, dan belum ada dilakukan penyerahan
kepada orang tua Penggugat dk./Tergugat dr hingga saat ini ;------------------
- Bahwa berdasarkan fakta-fakta diatas, oleh karena jual beli yang dibuat
antara Turut Tergugat – III dk./Penggugat dr. tidak dilakukan secara rieel
dan kontan menurut ketentuan KUHPerdata dan Hukum adat, maka jual
beli sebagaimana yang tertuang dalam Pelepasan Hak Atas Tanah Dengan
Ganti…
40
Ganti Rugi tertanggal 13 September 2011 haruslah dinyatakan Tidak Sah
dan Tidak Berkekuatan Hukum atau setidak-tidaknya Batal dengan segala
akibat hukumnya ;----------------------------------------------------------------------------
- Bahwa konsekuensi dari apabila nantinya Pelepasan Hak Atas Tanah
Dengan Ganti Rugi tertanggal 13 September 2011 tersebut dibatalkan oleh
Majelis Hakim, maka cukup beralasan untuk menghukum kepada Tergugat
II, III & Turut Tergugat – III dk./Penggugat dr. untuk mengembalikan
pembayaran tahap pertama sebesar Rp. 410.000.000.- (empat ratus
sepuluh juta rupiah) kepada Penggugat dk./Tergugat dr. ;------------------------
Berdasarkan segala uraian dalam konvensi dan rekonvensi tersebut diatas,
maka Penggugat dr./Tergugat dk. dengan hormat memohon kepada Majelis
Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar memberikan putusan
hukum yang amarnya berbunyi sebagai berikut :--------------------------------------------
DALAM KONVENSI :
Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidak-tidaknya
menyatakan gugatan Penggugat dalam konvensi tidak dapat diterima (Niet
Onvantkelijke Verklaard) ;-----------------------------------------------------------------
DALAM REKONVENSI :
1. Menerima dan mengabulkan gugatan rekonvensi Penggugat dr./Tergugat
II, III & Turut Tergugat – III dk. untuk seluruhnya ;----------------------------------
2. Menyatakan Tidak Sah dan Tidak Berkekuatan Hukum atau setidak-
tidaknya Batal dengan segala akibat hukumnya “Surat Pelepasan Hak
Atas Tanah Dengan Ganti Rugi tertanggal 13 September 2011” ;-------------
3. Menghukum Tergugat II, III, & Turut Tergugat – III dk./Penggugat dr. untuk
mengembalikan kepada Tergugat dr./Penggugat dk. uang pembayaran
tahap pertama sebesar Rp. 410.000.000.- (empat ratus sepuluh juta
rupiah); ----------------------------------------------------------------------------------------
DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI :
Menghukum Tergugat dr./Penggugat dk. untuk membayar ongkos yang
timbul dalam perkara ini ;-----------------------------------------------------------------
Dalam peradilan yang baik dan benar, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex
aequo et bono) ;--------------------------------------------------------------------------------------
Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Pengadilan Negeri
Medan telah menjatuhkan putusan tanggal 12 Agustus 2014 Nomor :
651/Pdt.G/2013/PN.Mdn , yang amarnya berbunyi sebagai berikut :-------------------
DALAM KONVENSI
1. DALAM…
41
1. DALAM EKSEPSI : ----------------------------------------------------------------------------
- Mengabulkan Eksepsi dari Tergugat- I , Tergugat -II. ,Tergugat-III dan
Turut Tergugat-III.---------------------------------------------------------------------------
2. DALAM POKOK PERKARA
- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima.----------------------------
DALAM REKONVENSI
- Menyatakan gugatan Penggugat dalam Rekonvensi/Tergugat dalam
Konvensi tidak dapat diterima.-----------------------------------------------------------
DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI
- Menghukum Penggugat dalam Konvensi/Tergugat dalam Rekonvensi
membayar ongkos perkara sejumlah Rp. 3.086.000,- (tiga juta
delapanpuluh enam ribu rupiah)---------------------------------------------------------
Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor:
651/Pdt.G/2013/PN.Mdn tanggal 12 Agustus 2014 tersebut, telah diberitahukan
dengan sah dan patut isi putusan Pengadilan Negeri Medan kepada Tergugat-II
melalui Kuasa Hukumnya, EDI SUPRASETIO,SH., pada tanggal 25 Agustus
2014 No. 651/Pdt.G/2013/PN.Mdn oleh SUSANTO, Jurusita Pengganti pada
Pengadilan Negeri Medan;------------------------------------------------------------------------
Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor:
651/Pdt.G/2013/PN.Mdn tanggal 12 Agustus 2014 tersebut, telah diberitahukan
dengan sah dan patut isi putusan Pengadilan Negeri Medan tersebut kepada
Tergugat-III melalui Kuasa Hukumnya, EDI SUPRASETIO,SH., pada tanggal 25
Agustus 2014 No. 651/Pdt.G/2013/PN. oleh SUSANTO, Jurusita Pengganti pada
Pengadilan Negeri Medan;------------------------------------------------------------------------
Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor:
651/Pdt.G/2013/PN.Mdn tanggal 12 Agustus 2014 tersebut, Turut Tergugat-I
pada tanggal 22 Agustus 2014 No. 651/Pdt.G/2013/PN.Mdn telah diberitahukan
dengan sah dan patut isi putusan Pengadilan Negeri Medan tersebut akan tetapi
Turut Tergugat-I tidak bersedia menerima pemberitahuan isi putusan ini dan tidak
bersedia tanda tangan, yang mana relas ini dibuat dan ditandatangani oleh
SUSANTO, Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Medan;-----------------------
Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor:
651/Pdt.G/2013/PN.Mdn tanggal 12 Agustus 2014 tersebut, Turut Tergugat-II
pada tanggal 14 Oktober 2014 No. 651/Pdt.G/2013/PN.Mdn telah diberitahukan
dengan sah dan patut isi putusan Pengadilan Negeri Medan tersebut akan tetapi
Turut…
42
Turut Tergugat-II tidak bersedia tanda tangan, yang mana relas ini dibuat dan
ditandatangani oleh SUSANTO, Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri
Medan;--------------------------------------------------------------------------------------------------
Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor:
651/Pdt.G/2013/PN.Mdn tanggal 12 Agustus 2014 tersebut, Turut Tergugat-III
melalui Kuasa Hukumnya, EDI SUPRASETIO,SH., pada tanggal 25 Agustus
2014 No. 651/Pdt.G/2013/PN.Mdn telah diberitahukan dengan sah dan patut isi
putusan Pengadilan Negeri Medan tersebut yang mana relas ini dibuat dan
ditandatangani oleh SUSANTO, Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri
Medan;--------------------------------------------------------------------------------------------------
Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor:
651/Pdt.G/2013/PN.Mdn tanggal 12 Agustus 2014 tersebut, Turut Tergugat-IV
pada tanggal 26 Agustus 2014 No. 651/Pdt.G/2013/PN.Mdn telah diberitahukan
dengan sah dan patut isi putusan Pengadilan Negeri Medan tersebut yang mana
relas ini dibuat dan ditandatangani oleh SUSANTO, Jurusita Pengganti pada
Pengadilan Negeri Medan;------------------------------------------------------------------------
Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor:
651/Pdt.G/2013/PN.Mdn tanggal 12 Agustus 2014 tersebut, Para Penggugat
melalui Kuasanya GUNTUR PERANGIN-ANGIN, SH., telah mengajukan
pernyataan permohonan banding sebagaimana dalam Risalah pernyataan
permohonan banding Nomor : 102/2014 , pada tanggal 25 Agustus 2014, yang
dibuat oleh ILHAM PURBA, SH., Wakil Panitera pada Pengadilan Negeri Medan;
Menimbang, bahwa pernyataan permohonan banding tersebut telah
diberitahukan dengan sah dan patut kepada Terbanding-I melalui Kuasa
Hukumnya, SUDARMA, SH., sebagaimana dalam relaas pemberitahuan
Nomor : 651/Pdt.G/2013/PN.Mdn pada tanggal 13 Oktober 2014 yang dibuat oleh
SUSANTO, Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Medan;-----------------------
Menimbang, bahwa demikianpun pernyataan permohonan banding tersebut
telah diberitahukan dengan sah dan patut kepada Terbanding-II melalui Kuasa
Hukumnya, EDI SUPRASETIO,SH., sebagaimana dalam relaas pemberitahuan
Nomor : 651/Pdt.G/2013/PN.Mdn pada tanggal 29 September 2014 yang dibuat
oleh SUSANTO, Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Medan;-----------------
Menimbang, bahwa pernyataan permohonan banding tersebut juga telah
diberitahukan dengan sah dan patut kepada Terbanding-III melalui Kuasa
Hukumnya,…
43
Hukumnya, EDI SUPRASETIO,SH., sebagaimana dalam relaas pemberitahuan
Nomor : 651/Pdt.G/2013/PN.Mdn, pada tanggal 29 September 2014 yang dibuat
oleh SUSANTO, Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Medan;-----------------
Menimbang, bahwa pernyataan permohonan banding tersebut telah juga
diberitahukan dengan sah dan patut kepada Turut Terbanding-I sebagaimana
dalam relaas pemberitahuan Nomor : 651/Pdt.G/2013/PN.Mdn, pada tanggal 14
Oktober 2014 akan tetapi tidak bersedia tanda tangan, yang mana relaas ini
dibuat oleh SUSANTO, Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Medan;-------
Menimbang, bahwa demikianpun pernyataan permohonan banding tersebut
telah diberitahukan dengan sah dan patut kepada Turut Terbanding-II
sebagaimana dalam relaas pemberitahuan Nomor : 651/Pdt.G/2013/PN.Mdn,
pada tanggal 14 Oktober 2014 akan tetapi tidak bersedia tanda tangan, yang
mana relaas ini dibuat oleh SUSANTO, Jurusita Pengganti pada Pengadilan
Negeri Medan;----------------------------------------------------------------------------------------
Menimbang, bahwa demikianpun pernyataan permohonan banding tersebut
telah diberitahukan dengan sah dan patut kepada Turut Terbanding-III
sebagaimana dalam relaas pemberitahuan Nomor : 651/Pdt.G/2013/PN.Mdn,
melalui Kuasa Hukumnya, EDI SUPRASETIO,SH., pada tanggal 29 September
2014 yang mana relaas ini dibuat oleh SUSANTO, Jurusita Pengganti pada
Pengadilan Negeri Medan;------------------------------------------------------------------------
Menimbang, bahwa demikianpun pernyataan permohonan banding tersebut
telah diberitahukan dengan sah dan patut kepada Turut Terbanding-IV
sebagaimana dalam relaas pemberitahuan Nomor : 651/Pdt.G/2013/PN.Mdn,
pada tanggal 01 Oktober 2014 yang mana relaas ini dibuat oleh SUSANTO,
Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Medan;---------------------------------------
Menimbang, bahwa terhadap permohonan banding dari Para Penggugat
melalui Kuasa Hukumnya, JOHANSEN SIMANIHURUK, SH.MH., dkk, telah
menyerahkan memori bandingnya tertanggal 09 September 2014, dan telah
diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan tanggal 09 September 2014
oleh Panitera Pengadilan Negeri Medan, SUGENG WAHYUDI, SH.MM., dan
relaas penyerahan memori banding telah diberitahukan dengan sah dan patut
kepada Terbanding-I melalui Kuasa Hukumnya, SUDARMA, SH., pada tanggal
13 Oktober 2014 Nomor : 651/Pdt.G/2013/PN.Mdn, yang dibuat dan
ditandatangani oleh SUSANTO, Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri
Medan;--------------------------------------------------------------------------------------------------
Menimbang,…
44
Menimbang, bahwa relaas penyerahan memori banding telah juga
diberitahukan dengan sah dan patut kepada Terbanding-II, melalui Kuasa
Hukumnya, EDI SUPRASETIO, SH., pada tanggal 29 September 2014 Nomor :
651/Pdt.G/2013/PN.Mdn, yang dibuat dan ditandatangani oleh SUSANTO,
Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Medan;---------------------------------------
Menimbang, bahwa demikianpun relaas penyerahan memori banding telah
diberitahukan dengan sah dan patut kepada Terbanding-III, melaui Kuasa
Hukumnya, EDI SUPRASETIO, SH., pada tanggal 29 September 2014 Nomor :
651/Pdt.G/2013/PN.Mdn, yang dibuat dan ditandatangani oleh SUSANTO,
Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Medan;---------------------------------------
Menimbang, bahwa demikianpun relaas penyerahan memori banding telah
diberitahukan dengan sah dan patut kepada Turut Terbanding-I Nomor :
651/Pdt.G/2013/PN.Mdn, pada tanggal 14 Oktober 2014, akan tetapi tidak
bersedia tanda tangan, yang dibuat dan ditandatangani oleh SUSANTO, Jurusita
Pengganti pada Pengadilan Negeri Medan;---------------------------------------------------
Menimbang, bahwa demikianpun relaas penyerahan memori banding telah
diberitahukan dengan sah dan patut kepada Turut Terbanding-II Nomor :
651/Pdt.G/2013/PN.Mdn, pada tanggal 14 Oktober 2014, akan tetapi tidak
bersedia tanda tangan, yang dibuat dan ditandatangani oleh SUSANTO, Jurusita
Pengganti pada Pengadilan Negeri Medan;---------------------------------------------------
Menimbang, bahwa relaas penyerahan memori banding telah juga
diberitahukan dengan sah dan patut kepada Turut Terbanding-III Nomor :
651/Pdt.G/2013/PN.Mdn, melalui Kuasa Hukumnya, EDI SUPRASETIO, SH.,
pada tanggal 29 September 2014, yang dibuat dan ditandatangani oleh
SUSANTO, Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Medan;-----------------------
Menimbang, bahwa relaas penyerahan memori banding telah juga
diberitahukan dengan sah dan patut kepada Turut Terbanding-IV Nomor :
651/Pdt.G/2013/PN.Mdn, pada tanggal 01 Oktober 2014, yang dibuat dan
ditandatangani oleh SUSANTO, Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri
Medan;--------------------------------------------------------------------------------------------------
Menimbang, bahwa terhadap Memori banding yang diajukan oleh Para
Penggugat melalui Kuasa Hukumnya, JOHANSEN SIMANIHURUK, SH.MH.,
dkk, Tergugat-I melalui Kuasa Hukumnya SUDARMA, SH.,dk, telah
menyerahkan kontra memori bandingnya tertanggal 20 Oktober 2014, dan telah
diterima…
45
diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan tanggal 20 Oktober 2014 oleh
Wakil Panitera Pengadilan Negeri Medan, ILHAM PURBA SH., dan relaas
penyerahan kontra memori banding telah diberitahukan dengan sah dan patut
kepada Para Penggugat melalui Kuasa Hukumnya, GUNTUR PERANGIN-
ANGIN, SH., pada tanggal 03 Nopember 2014 Nomor : 651/Pdt.G/2013/PN.Mdn,
yang dibuat dan ditandatangani oleh SUSANTO, Jurusita Pengganti pada
Pengadilan Negeri Medan;------------------------------------------------------------------------
Menimbang, bahwa relaas penyerahan kontra memori banding telah juga
diberitahukan dengan sah dan patut kepada Terbanding-II, melalui Kuasa
Hukumnya, EDI SUPRASETIO, SH., pada tanggal 18 Nopember 2014 Nomor :
651/Pdt.G/2013/PN.Mdn, yang dibuat dan ditandatangani oleh SUSANTO,
Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Medan;---------------------------------------
Menimbang, bahwa demikianpun relaas penyerahan kontra memori
banding telah diberitahukan dengan sah dan patut kepada Terbanding-III, melaui
Kuasa Hukumnya, EDI SUPRASETIO, SH., pada tanggal 18 Nopember 2014
Nomor : 651/Pdt.G/2013/PN.Mdn, yang dibuat dan ditandatangani oleh
SUSANTO, Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Medan;-----------------------
Menimbang, bahwa demikianpun relaas penyerahan kontra memori
banding telah diberitahukan dengan sah dan patut kepada Turut Terbanding-I
Nomor : 651/Pdt.G/2013/PN.Mdn, pada tanggal 19 Nopember 2014, akan tetapi
tidak bersedia tanda tangan, yang dibuat dan ditandatangani oleh SUSANTO,
Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Medan;---------------------------------------
Menimbang, bahwa demikianpun relaas penyerahan kontra memori
banding telah diberitahukan dengan sah dan patut kepada Turut Terbanding-II
Nomor : 651/Pdt.G/2013/PN.Mdn, pada tanggal 19 Nopember 2014, akan tetapi
tidak bersedia tanda tangan, yang dibuat dan ditandatangani oleh SUSANTO,
Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Medan;---------------------------------------
Menimbang, bahwa relaas penyerahan kontra memori banding telah juga
diberitahukan dengan sah dan patut kepada Turut Terbanding-III Nomor :
651/Pdt.G/2013/PN.Mdn, melalui Kuasa Hukumnya, EDI SUPRASETIO, SH.,
pada tanggal 18 Nopember 2014, yang dibuat dan ditandatangani oleh
SUSANTO, Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Medan;-----------------------
Menimbang, bahwa relaas penyerahan kontra memori banding telah juga
diberitahukan dengan sah dan patut kepada Turut Terbanding-IV Nomor :
651/Pdt.G/…
46
651/Pdt.G/2013/PN.Mdn, pada tanggal 19 Nopember 2014, yang dibuat dan
ditandatangani oleh SUSANTO, Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri
Medan;--------------------------------------------------------------------------------------------------
Menimbang, bahwa terhadap Memori banding yang diajukan oleh Para
Penggugat melalui Kuasa Hukumnya, JOHANSEN SIMANIHURUK, SH.MH.,
dkk, Tergugat-II, Tergugat-III dan Turut Tergugat-III melalui Kuasa Hukumnya
EDI SUPRASETIO, SH., telah pula menyerahkan kontra memori bandingnya
tertanggal 29 Oktober 2014, dan telah diterima di kepaniteraan Pengadilan
Negeri Medan tanggal 29 Oktober 2014 oleh Panitera Pengadilan Negeri Medan,
SUGENG WAHYUDI SH.MM, dan relaas penyerahan kontra memori banding
telah diberitahukan dengan sah dan patut kepada Para Penggugat melalui Kuasa
Hukumnya, GUNTUR PERANGIN-ANGIN, SH., pada tanggal 03 Nopember
2014 Nomor : 651/Pdt.G/2013/PN.Mdn, yang dibuat dan ditandatangani oleh
SUSANTO, Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Medan;-----------------------
Menimbang, bahwa relaas penyerahan kontra memori banding telah juga
diberitahukan dengan sah dan patut kepada Tergugat-I melalui Kuasa Hukumnya
SUDARMA, SH., pada tanggal 24 Nopember 2014 Nomor : 651/Pdt.G/
2013/PN.Mdn, yang dibuat dan ditandatangani oleh SUSANTO, Jurusita
Pengganti pada Pengadilan Negeri Medan;---------------------------------------------------
Menimbang, bahwa demikianpun relaas penyerahan kontra memori banding
telah diberitahukan dengan sah dan patut kepada Turut Terbanding-I Nomor :
651/Pdt.G/2013/PN.Mdn, pada tanggal 19 Nopember 2014, akan tetapi tidak
bersedia tanda tangan, yang dibuat dan ditandatangani oleh SUSANTO, Jurusita
Pengganti pada Pengadilan Negeri Medan;---------------------------------------------------
Menimbang, bahwa demikianpun relaas penyerahan kontra memori banding
telah diberitahukan dengan sah dan patut kepada Turut Terbanding-II Nomor :
651/Pdt.G/2013/PN.Mdn, pada tanggal 19 Nopember 2014, akan tetapi tidak
bersedia tanda tangan, yang dibuat dan ditandatangani oleh SUSANTO, Jurusita
Pengganti pada Pengadilan Negeri Medan;---------------------------------------------------
Menimbang, bahwa demikianpun relaas penyerahan kontra memori banding
telah juga diberitahukan dengan sah dan patut kepada Turut Terbanding-IV
Nomor : 651/Pdt.G/2013/PN.Mdn, pada tanggal 19 Nopember 2014, yang dibuat
dan ditandatangani oleh SUSANTO, Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri
Medan;--------------------------------------------------------------------------------------------------
Menimbang,…
47
Menimbang, bahwa kepada Para Penggugat melalui Kuasa Hukumnya,
GUNTUR PERANGIN-ANGIN, SH., telah diberitahukan haknya untuk memeriksa
berkas perkara dengan sah dan patut sebagaimana dalam relaas pemberitahuan
Nomor : 651/Pdt.G/2013/PN.Mdn, pada tanggal 04 Nopember 2014, yang dibuat
oleh SUSANTO, Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Medan;-----------------
Menimbang, bahwa demikianpun kepada Tergugat-I melalui Kuasa
Hukumnya SUDARMA, SH., telah diberitahukan haknya untuk memeriksa berkas
perkara dengan sah dan patut sebagaimana dalam relaas pemberitahuan
Nomor : 651/Pdt.G/2013/PN.Mdn, pada tanggal 23 Oktober 2014, yang dibuat
oleh SUSANTO, Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Medan;-----------------
Menimbang, bahwa demikianpun kepada Tergugat-II melalui Kuasa
Hukumnya EDI SUPRASETIO, SH., telah diberitahukan haknya untuk memeriksa
berkas perkara dengan sah dan patut sebagaimana dalam relaas pemberitahuan
Nomor : 651/Pdt.G/2013/PN.Mdn, pada tanggal 30 Oktober 2014, yang dibuat
oleh SUSANTO, Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Medan;-----------------
Menimbang, bahwa demikianpun kepada Tergugat-III melalui Kuasa
Hukumnya EDI SUPRASETIO, SH., telah diberitahukan haknya untuk memeriksa
berkas perkara dengan sah dan patut sebagaimana dalam relaas pemberitahuan
Nomor : 651/Pdt.G/2013/PN.Mdn, pada tanggal 30 Oktober 2014, yang dibuat
oleh SUSANTO, Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Medan;-----------------
Menimbang, bahwa demikianpun relaas penyerahan kontra memori banding
telah diberitahukan dengan sah dan patut kepada Turut Terbanding-I Nomor :
651/Pdt.G/2013/PN.Mdn, pada tanggal 14 Oktober 2014, akan tetapi tidak
bersedia tanda tangan, yang dibuat dan ditandatangani oleh SUSANTO, Jurusita
Pengganti pada Pengadilan Negeri Medan;---------------------------------------------------
Menimbang, bahwa demikianpun relaas penyerahan kontra memori banding
telah diberitahukan dengan sah dan patut kepada Turut Terbanding-II Nomor :
651/Pdt.G/2013/PN.Mdn, pada tanggal 14 Oktober 2014, akan tetapi tidak
bersedia tanda tangan, yang dibuat dan ditandatangani oleh SUSANTO, Jurusita
Pengganti pada Pengadilan Negeri Medan;---------------------------------------------------
Menimbang, bahwa demikianpun relaas penyerahan kontra memori banding
telah diberitahukan dengan sah dan patut kepada Turut Terbanding-III Nomor :
651/Pdt.G/2013/PN.Mdn melalui Kuasa Hukumnya, EDI SUPRASETIO, SH.,
pada tanggal 30 Oktober 2014, yang dibuat dan ditandatangani oleh SUSANTO,
Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Medan;---------------------------------------
Menimbang,…
48
Menimbang, bahwa demikianpun relaas penyerahan kontra memori banding
telah juga diberitahukan dengan sah dan patut kepada Turut Terbanding-IV
Nomor : 651/Pdt.G/2013/PN.Mdn, pada tanggal 09 Oktober 2014, yang dibuat
dan ditandatangani oleh SUSANTO, Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri
Medan;--------------------------------------------------------------------------------------------------
TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA ;
Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Kuasa
Hukum Para Pembanding/Para Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu
dan dengan cara serta syarat lainnya yang ditentukan oleh Undang - Undang,
maka permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ; ------------------
Menimbang, bahwa terhadap memori banding yang diajukan oleh Para
Penggugat memohon untuk menjatuhkan putusan yang pada intinya adalah
sebagai berikut :--------------------------------------------------------------------------------------
1. Menerima Memori Banding Pembanding/Penggugat/Para Tergugat dalam
Rekonpensi untuk seluruhnya;-----------------------------------------------------------
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor : 651/Pdt.G/2013/
PN.Mdn tanggal 12 Agustus 2014;-----------------------------------------------------
MENGADILI SENDIRI :
DALAM KONVENSI :
DALAM EKSEPSI :
Menolak Eksepsi Terbanding-I, Tergugat-I dan Eksepsi Terbanding-II, III TT-
III/Tergugat-II,III & Turut Tergugat-III untuk seluruhnya;-------------------------------
DALAM POKOK PERKARA :
1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;-----------------------------
2. Menyatakan Para Penggugat adalah ahliwaris yang sah dari Alm. Drs.
PANTAS SIAGIAN sesuai dengan “SURAT KETERANGAN AHLIWARIS”
tanggal 15 Mei 2013, yang diketahui Lurah Tegalsari Mandala II di bawah
Reg. Nomor: 400/17/KASOS/2013 tanggal 15 Mei 2013 dan Camat
Medan Denai dibawah Reg. Nomor: 400/081/KASOS/2013 tanggal 31 Mei
2013;-------------------------------------------------------------------------------------------
3. Menyatakan Akta “PELEPASAN HAK ATAS TANAH DENGAN GANTI
RUGI”, Nomor: 811/LEGALISASI/IX/2011 tertanggal 13 September 2011
yang dilegalisasi Turut Tergugat-IV adalah sah dan berkekuatan hukum;---
4. Menyatakan oleh karena Alm. Drs. PANTAS SIAGIAN sudah meninggal
dunia, maka secara hukum objek perkara adalah merupakan harta
peninggalan…
49
peninggalan Alm. Drs. PANTAS SIAGIAN yang jatuh kepada ahliwarisnya,
yakni Para Penggugat;---------------------------------------------------------------------
5. Menyatakan Para Penggugat adalah pemilik sah dari sebidang tanah
seluas + 601 M2, yang terletak di Propinsi Sumatera Utara, Kota Medan,
Kecamatan Medan Denai, Kel. Tegal Sari Mandala II, sempat dikenal Jl.
Tangguk Bongkar IX, sesuai dengan Akta “PELEPASAN HAK ATAS
TANAH DENGAN GANTI RUGI”, Nomor: 811/LEGALISASI/IX/2011
tertanggal 13 September 2011, dengan batas-batas dan ukuran sebagai
berikut:-----------------------------------------------------------------------------------------
Utara dengan Jalan Tangguk Bongkar IX, ukuran ………….±17 M
Selatan dengan tanah Abdul Kadir, ukuran …………………± 17 M
Timur dengan tanah Amat Kasdi/S. Umar, ukuran …………± 37,5 M
Barat dengan Gang Iman, ukuran …………………………..± 36,5 M
6. Menyatakan perbuatan Tergugat-I, Tergugat II dan Tergugat III yang
menguasai tanah milik Para Penggugat adalah Perbuatan Melawan
Hukum;-----------------------------------------------------------------------------------------
7. Memerintahkan Tergugat-I untuk menyerahkan objek perkara “a”,
Tergugat- II menyerahkan objek perkara “b” dan Tergugat-III menyerahkan
objek perkara “c” dan “d” kepada Para Penggugat dalam keadaaan baik,
tanpa syarat apapun dan jika perlu dengan bantuan Alat-Alat Kekuasan
Negara;----------------------------------------------------------------------------------------
8. Menghukum Tergugat-I, Tergugat-II dan Tergugat-III untuk mengganti-
kerugian secara tunai dan seketika kepada Para Penggugat, masing-
masing dengan rincian :-------------------------------------------------------------------
Tergugat-I sebesar Rp. 500.000,- X 24 bulan = Rp. 12.000.000,---
Tergugat-II sebesar Rp. 500.000,- X 24 bulan = Rp. 12.000.000,---
Tergugat-III sebesar Rp. 500.000,- X 2 X 24 bulan = Rp.
24.000.000,-------------------------------------------------------------------------
9. Menghukum Tergugat-I, Tergugat II dan Tergugat III, untuk membayar
uang paksa (dwangsom) sebesar Rp.1.500.000,-(satu juta rupiah), dengan
rincian Tergugat-I, Tergugat-II dan Tergugat-III masing-masing sebesar
Rp.500. 000,- (lima ratus ribu rupiah) untuk tiap hari lalai melaksanakan
putusan dalam perkara ini;----------------------------------------------------------------
10. Menyatakan lagi perbuatan Tergugat-I yang menyewakan objek perkara
“a” kepada Turut Tergugat-I dan perbuatan Tergugat-III yang menyewakan
objek perkara “c” kepada Turut Tergugat-II adalah perbuatan melawan
Hukum,…
50
hukum, yang mengakibatkan masing-masing sewa-menyewa tersebut
tidak mempunyai kekuatan hukum;-----------------------------------------------------
11. Menghukum Turut Tergugat-I, Turut Tergugat-II, Turut Tergugat-III dan
Turut Tergugat-IV untuk taat dan patuh terhadap putusan perkara ini;-------
12. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) yang
diletakkan dalam perkara ini; ------------------------------------------------------------
13. Menghukum Tergugat-I, Tergugat-II dan Tergugat III secara tanggung
renteng untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini; ------
14. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan dengan serta merta (uitvoorbaar
bij vooraad) walaupun ada perlawanan, banding maupun kasasi; ------------
DALAM REKONVENSI
Menolak Gugatan Penggugat dalam Rekonpensi/Terbanding-II,III dan Turut
Tergugat-III dk untuk seluruhnya;------------------------------------------------------------
DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI :
Menghukum Tergugat-I,II,III/Penggugat dalam Rekonvensi/Terbanding-I,II,III
untuk membayar biaya perkara;--------------------------------------------------------------
Menimbang, bahwa terhadap kontra memori banding yang diajukan oleh
Tergugat-I memohon untuk menjatuhkan putusan yang pada intinya adalah
sebagai berikut :--------------------------------------------------------------------------------------
- Menerima Kontra Memori Banding dari Terbanding-I untuk seluruhnya;-----
- Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor : 651/Pdt.G/2013/
PN.Mdn tanggal 12 Agustus 2014, yang dimohonkan banding tersebut;-----
- Menolak Memori banding dari Pembanding untuk seluruhnya;----------------
- Menghukum Pembanding untuk membayar biaya perkara di tingkat
banding ini;------------------------------------------------------------------------------------
Menimbang, bahwa terhadap kontra memori banding yang diajukan oleh
Terbanding-II,Terbanding-III dan Turut Terbanding-III memohon untuk
menjatuhkan putusan yang pada intinya adalah sebagai berikut :----------------------
- Menolak Permohonan banding dari Pembanding/Penggugat incasu;--------
- Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor : 651/Pdt.G/2013/
PN.Mdn tanggal 12 Agustus 2014, yang dimohonkan banding tersebut;-----
- Menghukum Pembanding/Penggugat untuk membayar biaya yang timbul
dalam perkara ini;---------------------------------------------------------------------------
Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca
dan meneliti serta memeriksa secara seksama berkas perkara dan salinan resmi
putusan…
51
putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor : 651/Pdt.G/2013/ PN.Mdn tanggal 12
Agustus 2014, Memori Banding yang diajukan oleh Para Penggugat tanggal 09
September 2014 dan Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Terbanding-II,
Terbanding-III dan Turut Terbanding-III tanggal 29 Oktober 2014, serta surat-
surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini, Majelis Hakim Pengadilan
Tinggi berpendapat bahwa putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut
telah mempertimbangkan dengan tepat dan benar menurut hukum, sehingga
pertimbangan tersebut dapat disetujui dan dijadikan dasar pertimbangan hukum
sendiri oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini
ditingkat banding ;------------------------------------------------------------------------------------
Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut
diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor : 651/Pdt.G/2013/
PN.Mdn tanggal 12 Agustus 2014, dapat dipertahankan dan dikuatkan ;-----------
Menimbang, bahwa karena Para Pembanding/Para Penggugat sebagai
pihak yang kalah, maka harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam
kedua tingkat peradilan ;---------------------------------------------------------------------------
Mengingat pasal-pasal Rbg dan B.W. (KUHPerdata) serta Peraturan
Perundang-undangan yang berlaku dan berhubungan dengan perkara ini;----------
M E N G A D I L I :
- Menerima permohonan banding dari Para Pembanding semula Para
Penggugat;------------------------------------------------------------------------------------
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor : 651/Pdt.G/2013/
PN.Mdn tanggal 12 Agustus 2014, yang dimohonkan banding tersebut ;--
- Menghukum Para Pembanding semula Para Penggugat untuk membayar
biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding
ditetapkan sebesar Rp. 150.000,- (Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah) ;-----
Demikian diputus dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan
Tinggi Medan pada hari Kamis tanggal 28 Mei 2015 oleh BANTU GINTING,
SH., Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Medan, selaku Hakim Ketua Majelis,
JANNES ARITONANG, SH.MH. dan RIDWAN RAMLI, SH.MH., para Hakim
Anggota yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, berdasarkan
Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Medan tanggal 06 Maret 2015
Nomor : 78/PDT/2015/PT-MDN, dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang
terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 04 Juni 2015 oleh Ketua Majelis
tersebut…
52
tersebut dengan dihadiri oleh Hakim - Hakim Anggota, serta IRA INDRIATI, SH.,
Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Medan tanpa dihadiri oleh para pihak
yang berperkara maupun kuasanya ; ----------------------------------------------------------
HAKIM ANGGOTA, KETUA MAJELIS,
t.t.d. t.t.d.
1. JANNES ARITONANG, SH. MH. BANTU GINTING, SH.
t.t.d.
2. RIDWAN RAMLI, SH.MH.
PANITERA PENGGANTI
t.t.d.
IRA INDRIATI, SH.
Perincian biaya banding :
1. Redaksi Putusan………Rp. 5.000,- 2. Materai…………………..Rp 6.000,- 3. Pemberkasan..…………Rp.139.000,-
Jumlah………………….Rp.150.000,- (Seratus Lima puluh ribu rupiah).
top related