pemerintah provinsi jawa tengah -...
Post on 05-Apr-2019
215 Views
Preview:
TRANSCRIPT
PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
DINAS SOSIAL
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
(LKj IP) 2016
Jl. Pahlawan No. 12 Telp. 8311729,8311843, Fax. 8450704 SEMARANG 50241 Website : http://dinsos.jatengprov.go.id Email : dinsosjateng@gmail.com
DAFTAR ISI
KATA PENGANTAR
DAFTAR ISI
DAFTAR TABEL
BAB I PENDAHULUAN
A. GAMBARAN UMUM
B. FUNGSI STRATEGIS DINAS SOSIAL
C. PERMASALAHAN UTAMA YANG DIHADAPI OLEH DINAS SOSIAL
PROVINSI JAWA TENGAH
BAB II PERJANJIAN KINERJA
A. PERENCANAAN STRATEGIS
B. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016
BAB III AKUNTANBILITAS KINERJA TAHUN 2016
A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI
B. REALISASI ANGGARAN
BAB IV PENUTUP
A. TINJAUAN UMUM CAPAIAN KINERJA DINAS SOSIAL
B. PERMASALAHAN/KENDALA
C. STRATEGI UNTUK PENINGKATAN KINERJA DI MASA DATANG
DAFTAR TABEL
Tabel 1.1 : SDM Menurut Jabatan/Eselon/JFU
Tabel 1.2 : SDM Menurut Golongan
Tabel 1.3 : SDM Menurut Tingkat Pendidikan
Tabel 1.4 : SDM Menurut Jenis Kelamin
Tabel 1.5 : Sarana dan Prasarana
Tabel 1.6 : Daftar Nama Balai
Tabel 2.1 : Sasaran Jangka Menengah Dinas Sosial Tahun 2013-2018
Tabel 2.2 : Tujuan/Sasaran Indikator dan Target Kinerja Dinas Sosial Tahun 2016
Tabel 3.1 : Skala Pengukuran Kinerja Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
Tabel 3.2 : Capaian Kinerja Sasaran
Tabel 3.3 : Realisasi Anggaran
Kata Pengantar
Dengan mengucapkan puji syukur ke hadirat Tuhan YME atas rahmat dan
karunia-Nya, kami dapat menyelesaikan penyusuan Laporan Kinerja Instansi
Pemerintah (LKj IP) Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah sebagai wujud
pertanggungjawaban pejabat publik tentang kinerja Lembaga Pemerintah selama satu
tahun anggaran.
LKj IP merupakan bentuk komitmen nyata Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah
dalam mengimplementasikan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
(SAKIP) sebagaimana diamanatkan dalam PP Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan
Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah yang diatur kemudian dalam Peraturan
Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah dan secara teknis diatur dalam Peraturan Menteri Pemberdayaan
Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk
Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review Atas Laporan
Kinerja Instansi Pemerintah .
Tujuan penyusunan LKj IP adalah untuk menggambarkan penerapan Rencana
Strategis (Renstra) dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Organisasi Perangkat
Daerah, serta keberhasilan capaian sasaran saat ini untuk percepatan dalam
meningkatkan kulitas capaian kinerja yang diharapkan pada tahun yang akan datang.
Melalui penyusunan LKj IP juga dapat memberikan gambaran penerapan prinsip-
prinsip good governance, yaitu dalam rangka terwujudnya transparansi dan
akuntabilitas di lingkungan pemerintah .
Semarang, 28 Januari 2017
KEPALA DINAS SOSIAL PROVINSI JAWA TENGAH
Drs. NUR HADI AMIYANTO, M.Ed Pembina Utama Muda
NIP. 19590522 198603 1 009
BAB I
PENDAHULUAN
A. GAMBARAN UMUM
Sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah
Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi
Jawa Tengah, Pergub Jawa Tengah No 64 Tahun 2008 Tentang penjabaran
Tupoksi, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah dan Peraturan
Gubernur Nomor 53 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur
Jawa Tengah Nomor 111 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit
Pelaksana Teknis Pada Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah, Tugas Pokok Dinas
Sosial Provinsi Jawa Tengah adalah melaksanakan urusan pemerintahan daerah
bidang sosial berdasarkan asas otonomi daerah dan tugas pembantuan yang
bersifat lintas kabupaten/kota.
Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud, Dinas Sosial
Provinsi Jawa Tengah mempunyai fungsi:
a. Perumusan Kebijakan Teknis Bidang Sosial;
b. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan dan Pelayanan Umum Bidang Sosial;
c. Pembinaan dan Fasilitasi Bidang Sosial lingkup Provinsi dan Kabupaten/Kota;
d. Pelaksanaan Tugas dibidang Pemberdayaan Sosial, Rehabilitasi Sosial,
Perlindungan dan Jaminan Sosial serta Pengembangan Kesejahteraan Sosial;
e. Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Sosial;
f. Pelaksanaan Kesekretariatan Dinas;
g. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan tugas dan
fungsinya.
Adapun Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah dalam melaksanakan tugas
pokok dan fungsinya didukung oleh Sumber Daya Manusia dengan perkembangan
komposisi sebagai berikut :
Tabel 1.1 SDM Menurut Jabatan/Eselon/JFU
No Unit Kerja Eselon
II Eselon
III Eselon
IV JFU Total
1 2 3 4 6 7 8 1 Dinas Sosial Prov. Jateng 1 5 15 142 163
2 Unit Pelaksana Teknis (UPT) Dinas Sosial Prov. Jateng
- 21 74 627 722
Total 885
Tabel 1.2
SDM Menurut Golongan
No Unit Kerja Pangkat/Golongan
Total IV III II I
1 2 3 4 6 7 8
1 Dinas Sosial Prov. Jateng 14 119 30 - 163
2 Unit Pelaksana Teknis (UPT) Dinas Sosial Prov. Jateng
49 473 163 37 722
Total 885
Tabel 1.3
SDM Menurut Tingkat Pendidikan
No Unit Kerja Pendidikan
Total SD SLTP
SLTA/ SMK
SM (D.III)
S.1 (D.IV)
S.2
1 2 3 4 5 6 7 8
1 Dinas Sosial Prov. Jateng
5 7 52 10 67 22 163
2 Unit Pelaksana Teknis (UPT) Dinas Sosial Prov. Jateng
24 40 337 40 225 56 722
Total 885
Tabel 1.4
SDM Menurut jenis kelamin
No Unit Kerja Laki-laki Perempuan Total
1 1 2 5 6
1 Dinas Sosial Prov. Jateng 96 67 163
2 Unit Pelaksana Teknis (UPT) Dinas Sosial Prov. Jateng
364 358 722
Total 885
Sedangkan untuk mendukung tupoksi tersebut Dinas Sosial Provinsi Jawa
Tengah memiliki sarana dan prasarana terdiri dari :
Tabel 1.5 Sarana dan Prasarana
No Nama Barang/Jenis Barang Merk/Type Jumlah
1 2 3 4
1 TANAH - 95 Bidang
2 PERALATAN MESIN -
Alat-alat Besar 59 Unit
Alat-alat Angkutan 356 Unit
Alat-alat Bengkel & Alat Ukur 508 Unit
Alat-alat Pertanian/Peternakan 12 Unit
Alat-alat Kantor & Rumah Tangga 27.112 Unit
Alat-alat Studio dan Komunikasi 271 Unit
Alat-alat Kedokteran 234 Unit
Alat-alat Laboratorium 43 Unit
3 GEDUNG DAN BANGUNAN -
Bangunan Gedung 758 Unit
Monumen 5 Unit
4 JALAN, IRIGASI DAN JARINGAN -
Jalan Jembatan 3 Unit
Bangunan Air/Irigasi 26 Unit
Instalasi 2 Unit
Jaringan 5 Unit
5 ASET TETAP LAINNYA -
Buku Perpustakaan 8.334 Buku
Barang Bercorak Kesenian / Kebudayaan
455 Buah
Jumlah 38.278
Selain itu dalam untuk mendukung kinerja terdapat Unit Pelaksana Teknis
yang melaksanakan pelayanan kesejahteraan sosial secara langsung kepada
masyarakat penerima manfaat/ PMKS, terdiri dari:
Tabel 1.6
Daftar Nama Balai
NO BALAI (UPT) UNIT SASARAN
1 2 3 4
1 Balai Rehabilitasi Sosial PGOT “MARDI UTOMO” Semarang
Pengemis Gelandangan, Orang Terlantar (PGOT)
2 Balai Rehabilitasi Sosial Eks PENYALAHGUNA NAPZA “MANDIRI” Semarang
Eks Penyalahguna NAPZA
Unit Pelayanan Sosial Lanjut Usia PUCANG GADING Semarang
Lanjut Usia Terlantar
3 Balai Persinggahan Sosial “MARGO WIDODO” Semarang
PMKS
4 Balai Rehabilitasi Sosial Anak “WIRA ADHI KARYA” Ungaran
Anak Putus Sekolah
Unit Pelayanan Sosial Lanjut Usia “WENING WERDOYO” Ungaran
Lanjut Usia Terlantar
5 Balai Rehabilitasi Sosial Eks PSIKOTIK “NGUDI RAHAYU” Kendal
Eks Psikotik
Unit Rehabilitasi Sosial Eks Psikotik & Kronis “BINA SEJAHTERA” Kendal
Eks Psikotik & Eks Penderita Penyakit Kronis
6 Balai Pelayanan Sosial Lanjut Usia CEPIRING Kendal
Lanjut Usia Terlantar
Unit Pelayanan Sosial Asuhan Anak “PAMARDI SIWI” Kendal
Anak Terlantar
7 Balai Pelayanan Sosial Asuhan Anak “KASIH MESRA” Demak
Anak Terlantar
Unit Pelayanan Sosial Asuhan Anak “PAMARDI PUTRA” Demak
Anak Terlantar
8 Balai Pelayanan Sosial Asuhan Anak “HARAPAN BANGSA” Rembang
Anak Terlantar
Unit Pelayanan Sosial Lanjut Usia “MARGO MUKTI” Rembang
Lanjut Usia Terlantar
9 Balai Rehabilitasi Sosial Eks Psikotik “PANGRUKTI MULYO” Rembang
Eks Psikotik
Unit Rehabilitasi Sosial Eks Psikotik “PAMARDI KARYA” Blora
Eks Psikotik
10 Balai Rehabilitasi Sosial Disabilitas Netra “PENDOWO” Kudus
Disabilitas Netra
Unit Rehabilitasi Sosial PGOT “MURIA JAYA” Kudus
PGOT
Unit Rehabilitasi Sosial Eks Psikotik “SONO RUMEKSO” Grobogan
Eks Psikotik
11 Balai Pelayanan Sosial Asuhan Anak “SUNU NGESTITOMO” Jepara
Anak Terlantar
Unit Rehabilitasi Sosial Eks Psikotik “WALUYOTOMO” Jepara
Eks Psikotik
12 Balai Rehabilitasi Sosial “WANITA UTAMA” Surakarta
WTS
Unit Rehabilitasi Sosial Disabilitas Netra "BHAKTI CANDRASA" Surakarta
Disabilitas Netra
13 Balai Rehabilitasi Sosial Anak “TARUNA YODHA” Sukoharjo
Anak Putus Sekolah
Unit Rehabilitasi Sosial Eks Psikotik “ESTITOMO” Wonogiri
Eks Psikotik
14 Balai Pelayanan Sosial Asuhan Anak “PAMARDI UTOMO” Boyolali
Anak Terlantar
Unit Rehabilitasi Sosial PGOT “HESTINING BUDI” Klaten
PGOT
15 Balai Rehabilitasi Sosial Anak “DHARMA PUTERA” Purworejo
Anak Putus Sekolah
Unit Pelayanan Sosial Lanjut Usia “WILOSO WREDHO” Purworejo
Lanjut Usia Terlantar
Unit Rehabilitasi Sosial Disabilitas Rungu Wicara “WIRA KARYA TAMA” Purworejo
Disabilitas Rungu Wicara
16 Balai Pelayanan Sosial Asuhan Anak “WILOSO MUDA MUDI” Purworejo
Anak Terlantar
Unit Rehabilitasi Sosial PGOT “MARDIGUNO” Kebumen
PGOT
17 Balai Pelayanan Sosial Lanjut Usia “DEWANATA” Cilacap
Lanjut Usia Terlantar
Unit Rehabilitasi Sosial Eks Psikotik “MARTANI” Cilacap
Eks Psikotik
18 Balai Pelayanan Sosial Asuhan Anak “BUDHI SAKTI” Banyumas
Anak Terlantar
Unit Rehabilitasi Sosial PGOT “PAMARDI RAHARJO” Banjarnegara
PGOT
19 Balai Rehabilitasi Sosial Disabilitas Grahita Dan Ganda “RAHARJO” Sragen
Disabilitas Grahita & Ganda
20 Balai Rehabilitasi Sosial Anak Jalanan “KARTINI” Tawangmangu
Anak Jalanan
Unit Pelayanan Sosial Asuhan Anak “PAMARDI SIWI” Sragen
Anak Terlantar
21 Balai Pelayanan Sosial Asuhan Anak “SUKO MULYO” Tegal
Anak Terlantar
Unit Pelayanan Sosial Lanjut Usia KLAMPOK Brebes
Lanjut Usia Terlantar
22 balai rehabilitasi sosial pgot dan eks psikotik “SAMEKTO KARTI” Pemalang
PGOT Dan Eks Psikotik
23 Balai Pelayanan Sosial Lanjut Usia “BISMA UPAKARA” Pemalang
Lanjut Usia Terlantar
Unit Pelayanan Sosial Asuhan Anak “KARYA MANDIRI” Pemalang
Anak Terlantar ( 50 PM )
24 Balai Rehabilitasi Sosial Disabilitas Netra “DISTRARASTRA” Pemalang
Disabilitas Netra
Unit Rehabilitasi Sosial Anak “PUTERA HARAPAN” Slawi
Anak Putus Sekolah
25 Balai Pelayanan Sosial Asuhan Anak “WORO WILOSO” Salatiga
Anak Terlantar
Unit Pelayanan Sosial Anak Balita “WILOSO TOMO” Salatiga
Anak Balita Terlantar
Unit Pelayanan Sosial Asuhan Anak “TAMAN HARAPAN” Salatiga
Anak Terlantar
26 Balai Rehabilitasi Sosial Disabilitas Netra “PENGANTHI” Temanggung
Disabilitas Netra
Unit Pelayanan Sosial Asuhan Anak “MARDI YUWONO” Wonosobo
Anak Terlantar
27 Balai Pelayanan Sosial Asuhan Anak “KUMUDA PUTERA PUTERI” Magelang
Anak Terlantar
Sesuai dengan Peraturan Gubernur No. 53 Tahun 2013.
Adapun Struktur Organisasi Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah dan
UPT Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah yang dibentuk berdasarkan
Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2008 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Jawa Tengah sebagai
berikut:
a. Kepala Dinas
b. Sekretaris yang dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah
dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas, membawahkan:
• Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
• Sub Bagian Keuangan;
• Sub Bagian Program.
Masing-masing Sub Bagian dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian
yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.
c. Bidang Pemberdayaan Sosial yang dipimpin oleh seorang Kepala Bidang
Pemberdayaan Sosial, membawahkan:
• Seksi Pemberdayaan Sosial Keluarga Miskin dan Komunitas Adat;
• Seksi Pemberdayaan Sosial Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial;
• Seksi Keperintisan dan Pelestarian Nilai-Nilai Kepahlawanan.
Masing-masing seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di
bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.
d. Bidang Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial yang dipimpin oleh seorang
Kepala Bidang Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial, membawah-kan:
• Seksi Pelayanan Sosial dan Rehabilitasi Sosial Anak dan Lansia;
• Seksi Pelayanan Sosial dan Rehabilitasi Sosial Penyandang Cacat;
• Seksi Pelayanan Sosial dan Rehabilitasi Sosial Tuna Sosial dan
Korban Narkoba.
Masing-masing seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di
bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.
e. Bidang Bantuan dan Jaminan Sosial yang dipimpin oleh seorang Kepala
Bidang Bantuan dan Jaminan Sosial, membawahkan:
• Seksi Penanggulangan Bencana Alam dan Sosial;
• Seksi Bantuan Sosial Korban Tindak Kekerasan dan Pekerja Migran;
• Seksi Pengumpulan Uang dan Barang, Undian, dan Jaminan Sosial.
Masing-masing seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di
bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.
f. Bidang Pengembangan Kesejahteraan Sosial yang dipimpin oleh seorang
Kepala Bidang Pengembangan Kesejahteraan Sosial, membawahkan:
• Seksi Kapasitas Kelembagaan Kesejahteraan Sosial;
• Seksi Pengembangan Pelayanan Kesejahteraan Sosial;
• Seksi Pengkajian dan Pengembangan Kesejahteraan Sosial.
Masing-masing seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di
bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.
g. UPTD;
Masing-masing UPTD dipimpin oleh seorang Kepala UPTD yang berada
di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. Terdapat 27
UPTD yaitu Balai Rehabilitasi Sosial, Balai Pelayanan Sosial dan Balai
Persinggahan Sosial yang tersebar di Kabupaten/Kota se Jawa Tengah.
h. Kelompok Jabatan Fungsional.
Masing-masing Kelompok Jabatan Fungsional dipimpin oleh seorang
Tenaga Fungsional Senior sebagai Ketua Kelompok dan bertanggung
jawab kepada Kepala Dinas.
Struktur organisasi Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah dapat dilihat pada
gambar bagan sebagai berikut:
B. FUNGSI STRATEGIS DINAS SOSIAL
Berdasarkan pada tugas pokok dan fungsi Dinas Sosial Provinsi Jawa
Tengah, maka Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah secara umum memiliki fungsi
strategis yaitu : “Mewujudkan Kemandirian Kesejahteraan Sosial PMKS Melalui
Pemberdayaan PSKS Yang Profesional” dengan melaksanakan Pengembangan
Kesejahteraan Sosial, Pemberdayaan Sosial, Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial
dan Bantuan dan Jaminan Sosial melalui lima misi yaitu Meningkatkan kualitas,
kuantitas, dan jangkauan pelayanan rehabilitasi sosial Penyandang Masalah
Kesejahteraan Sosial (PMKS), Meningkatkan kualitas pemberdayaan sosial
keluarga dan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS), Meningkatkan
kualitas, kuantitas, dan jangkauan pelaksanaan perlindungan dan jaminan sosial,
Mengembangkan dan memperkuat sistem penyelenggaraan kesejahteraan sosial,
Meningkatkan kualitas dan kuantitas sumber daya untuk mendukung
penyelenggaraan kesejahteraan sosial.
Secara singkat mandat yang dipertanggungjawabkan Dinas Sosial Provinsi
Jawa Tengah, yaitu :
1. Meningkatkan kesejahteraan sosial Anak dan Lanjut Usia Terlantar.
2. Meningkatkan kesejahteraan dan fungsi sosial bagi Penyandang Disabilitas
(penyandang cacat).
3. Meningkatkan kesejahteraan dan fungsi sosial Penyandang Masalah
Kesejahteraan Sosial Tuna Sosial dan eks Korban Narkoba.
4. Meningkatkan peran aktif PSKS dalam penanganan PMKS di lingkungannya.
5. Meningkatkan kesejahteraan dan fungsi sosial Keluarga Miskin dan Komunitas
Adat Terpencil (KAT).
6. Meningkatkan jiwa keperintisan, kesetiakawanan sosial, dan pelestarian nilai-
nilai kepahlawanan.
7. Mengembalikan fungsi sosial serta meningkatkan kesejahteraan sosial Korban
Bencana Alam dan Korban Bencana Sosial.
8. Mengembalikan fungsi sosial serta meningkatkan kesejahteraan sosial Korban
Tindak Kekerasan dan Pekerja Migran Bermasalah.
9. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pengumpulan uang dan barang,
undian dan jaminan sosial.
10. Meningkatkan kualitas sistem penyelenggaraan kesejahteraan sosial.
11. Meningkatkan kerja sama dengan berbagai stakeholder dalam mendukung
penyelenggaraan kesejahteraan sosial.
12. Meningkatkan kesadaran dan tanggungjawab sosial masyarakat dalam
penyelenggaraan kesejahteraan sosial di lingkungannya.
13. Meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana prasarana yang mendukung
penyelenggaraan kesejahteraan sosial.
14. Meningkatkan kualitas dan kuantitas sumber daya manusia (SDM) untuk
mendukung penyelenggaraan kesejahteraan sosial.
15. Meningkatkan kualitas integrasi program dan penganggaran antar unit kerja
yang bermuara pada pencapaian target Renstra Dinas Sosial.
C. PERMASALAHAN UTAMA YANG DIHADAPI OLEH DINAS SOSIAL PROVINSI
JAWA TENGAH
Permasalahan utama dalam penyelenggaraan kesejahteraan di Jawa
Tengah yang diidentifikasikan berpotensi menghambat pencapaian target kinerja
antara lain:
1. Kompleksitas permasalahan PMKS sebagai dampak kemajuan dan
pembangunan.
2. Tingginya mobilitas PMKS jalanan antar wilayah baik antar Kabupaten/Kota
di Jawa Tengah maupun lintas Provinsi yang berdampak pada kesulitan
pendataan PMKS Jalanan.
3. Belum optimalnya kualitas Sumber Daya Manusia aparatur penyelenggara
kesejahteraan sosial, Sarana Prasarana serta Program dan Kegiatan yang
mendukung semakin berkualitasnya pelayanan kesejahteraan.
4. Anggaran pembangunan kesejahteraan sosial belum dapat mendukung
penyenggaraan usaha kesejahteraan sosial yang berkualitas bagi
Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS).
5. Penguatan kapasitas Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS)
belum simultan dengan penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan
Sosial (PMKS).
6. Koordinasi dan kemitraan strategis antara Pemerintah Provinsi dengan
Pemerintah Kabupaten/Kota untuk mendorong percepatan penanganan
Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) khususnya melalui
alokasi APBD Kabupaten/Kota maupun Stakeholders belum berjalan optimal
dan belum adanya data yang mendukung penanganan PMKS melalui
Coorporate Social Responbility (CSR) bidang kesejahteraan sosial oleh Dunia
Usaha.
BAB II
PERJANJIAN KINERJA
A. Perencanaan Strategis
Rencana Strategis (Renstra) Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah Tahun
2013 – 2018, adalah sebuah dokumen perencanaan lima tahunan yang akan
dijadikan acuan bagi perencanaan tahunan selama kurun waktu Tahun 2013 –
2018.
Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah sebagai SKPD yang mempunyai tugas
pokok melaksanakan urusan pemerintah daerah bidang sosial berdasarkan azas
Otonomi Daerah dan Tugas Pembantuan yang mendukung pencapaian tujuan dan
sasaran pembangunan Provinsi Jawa Tengah. Oleh karena itu Renstra Dinas
Sosial Provinsi Jawa Tengah menjadi satu kesatuan dalam RPJMD Provinsi Jawa
Tengah Tahun 2013-2018
1. Visi dan Misi
Visi Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah “MEWUJUDKAN
KEMANDIRIAN KESEJAHTERAAN SOSIAL PMKS MELALUI
PEMBERDAYAAN PSKS YANG PROFESIONAL”. Visi tersebut mengandung
maksud bahwa dalam 5 (lima) tahun kedepan penyelenggaraan pembangunan
kesejahteraan sosial diarahkan untuk mewujudkan kemandirian PMKS melalui
peningkatan kualitas dan jangkauan layanan, termasuk melalui pemberdayaan
dan penguatan PSKS dengan berpedoman kepada 4 (empat) pilar pelayanan
kesejahteraan sosial yakni Jaminan Sosial, Rehabilitasi Sosial, Pemberdayaan
Sosial dan Perlindungan Sosial.
Visi tersebut selanjutnya dijabarkan kedalam 5 (lima) Misi yakni:
a. Meningkatkan kualitas, kuantitas, dan jangkauan pelayanan rehabilitasi
sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS);
b. Meningkatkan kualitas pemberdayaan sosial keluarga dan Potensi Sumber
Kesejahteraan Sosial (PSKS);
c. Meningkatkan kualitas, kuantitas, dan jangkauan pelaksanaan
perlindungan dan jaminan sosial;
d. Mengembangkan dan memperkuat sistem penyelenggaraan kesejahteraan
sosial;
e. Meningkatkan kualitas dan kuantitas sumber daya untuk mendukung
penyelenggaraan kesejahteraan sosial
2. Tujuan
Pembentukan Visi dan misi Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah tersebut
dimaksudkan agar tercapai tujuan Pembangunan Kesejahteraan Sosial di Jawa
Tengah yakni sebagai berikut:
1. MISI 1 :
Meningkatkan kualitas, kuantitas, dan jangkauan pelayanan rehabilitasi
sosial PMKS;
TUJUAN: a. Meningkatkan kesejahteraan sosial Anak dan Lanjut Usia Terlantar.
b. Meningkatkan kesejahteraan dan fungsi sosial bagi Penyandang
Disabilitas (penyandang cacat).
c. Meningkatkan kesejahteraan dan fungsi sosial Penyandang Masalah
Kesejahteraan Sosial Tuna Sosial dan eks Korban Narkoba.
2. MISI 2 :
Meningkatkan kualitas pemberdayaan sosial keluarga miskin dan keluarga
serta Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS);
TUJUAN: a. Meningkatkan peran aktif PSKS dalam penanganan PMKS di
lingkungannya.
b. Meningkatkan kesejahteraan dan fungsi sosial Keluarga Miskin dan
Komunitas Adat Terpencil (KAT).
c. Meningkatkan jiwa keperintisan, kesetiakawanan sosial, dan pelestarian
nilai-nilai kepahlawanan.
3. MISI 3 :
Meningkatkan kualitas, kuantitas, dan jangkauan pelaksanaan
perlindungan dan jaminan sosial;
TUJUAN : a. Mengembalikan fungsi sosial serta meningkatkan kesejahteraan sosial
Korban Bencana Alam dan Korban Bencana Sosial.
b. Mengembalikan fungsi sosial serta meningkatkan kesejahteraan sosial
Korban Tindak Kekerasan dan Pekerja Migran Bermasalah.
c. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pengumpulan uang dan
barang, undian dan jaminan sosial.
4. MISI 4 :
Mengembangkan dan memperkuat sistem penyelenggaraan kesejahteraan
sosial;
TUJUAN :
a. Meningkatkan kualitas sistem penyelenggaraan kesejahteraan sosial.
b. Meningkatkan kerja sama dengan berbagai stakeholder dalam
mendukung penyelenggaraan kesejahteraan sosial.
c. Meningkatkan kesadaran dan tanggungjawab sosial masyarakat dalam
penyelenggaraan kesejahteraan sosial di lingkungannya.
5. MISI 5 :
Meningkatkan kualitas dan kuantitas sumber daya untuk mendukung
penyelenggaraan kesejahteraan sosial.
TUJUAN : a. Meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana prasarana yang mendukung
penyelenggaraan kesejahteraan sosial.
b. Meningkatkan kualitas dan kuantitas sumber daya manusia (SDM) untuk
mendukung penyelenggaraan kesejahteraan sosial.
c. Meningkatkan kualitas integrasi program antar unit kerja eselon III yang
bermuara pada pencapaian target Renstra Dinas Sosial.
3. Sasaran
Sasaran target kinerja Dinas Sosial 5 (lima) tahun kedepan diarahkan
pada penanganan 26 jenis PMKS sebanyak 173.355 jiwa atau 3 % dari total
populasi PMKS di Jawa Tengah, penguatan kapasitas 12 jenis PSKS sebanyak
12.200 PSKS, serta peningkatan sarana dan prasarana di 27 Balai Rehabilitasi
Sosial, sebagaimana tabel berikut:
Tabel 2.1 SASARAN JANGKA MENENGAH DINAS SOSIAL
TAHUN 2013 – 2018
No Sasaran Indikator Sasaran
Target Kinerja Target Akhir
2014 2015 2016 2017 2018
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1. Penanganan PMKS
Jumlah PMKS yang mendapat kan penanganan
33.712 34.807 35.352 35.147 34.337 173.355
2. Pemberdayaan PSKS
Jumlah PSKS yang memperoleh penguatan Kapasitas dalam penanganan PMKS dan UKS
2.298 2.368 2.468 2.508 2.558 12.200
3. Peningkatan Kualitas Layanan Balai Rehabilitasi Sosial
Jumlah Balai Rehabilitasi Sosial milik Provinsi yang mendapat kan peningkatan sarana dan prasarana
10 12 12 12 12 58
B. Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2016
Perjanjian Kinerja adalah dokumen yang berisikan penugasan dari Gubernur
Jawa Tengah kepada Kepala Dinas Sosial untuk melaksanakan program/kegiatan
yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian kinerja, terwujud komitmen
penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas
kinerja yang terukur berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya
yang tersedia. Kinerja yang disepakati tidak dibatasi pada capaian output tetapi
termasuk kinerja outcome kesinambungan kinerja setiap tahunnya.
Tujuan disusunnya Perjanjian Kinerja adalah :
1. Sebagai wujud nyata komitmen antara penerima dan pemberi amanah untuk
meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi, dan kinerja Aparatur.
2. Menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur.
3. Sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran
organisasi dan sebagai dasar pemberian penghargaan dan sanksi.
4. Sebagai dasar bagi pemberi amanah untuk melakukan monitoring, evaluasi dan
supervisi atas perkembangan/ kemajuan kinerja penerima amanah.
5. Sebagai dasar dalam penetapan sasaran kinerja pegawai.
Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan
dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, Kepala Dinas Sosial pada Tahun 2016
telah melakukan Perjanjian Kinerja dengan Gubernur Jawa Tengah untuk
mewujudkan target kinerja sesuai lampiran perjanjian ini yang telah melaksanakan
13 program 614 kegiatan yang didukung oleh APBD Prov Rp. 217.664.054.000,- (dua
ratus tujuh belas miliar enam ratus enam puluh empat juta lima puluh empat ribu
rupiah)
Secara singkat gambaran mengenai keterkaitan antara Tujuan/sasaran,
Indikator dan Target Kinerja yang telah disepakati antara Kepala Dinas Sosial Provinsi
Jawa Tengah dengan Gubernur Tahun 2016, secara lengkap tercantum pada tabel
dibawah ini.
Tabel 2.2 TUJUAN/SASARAN INDIKATOR DAN TARGET KINERJA
DINAS SOSIAL TAHUN 2016
SASARAN STRATEGIS
INDIKATOR KINERJA TARGET
1 2 3
Meningkatkan Kesejahteraan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)
Menurunnya
Penyandang Masalah
Kesejahteraan Sosial
(PMKS)
Persentase
Penanganan PMKS
35.352 orang PMKS
(0,64 %)
Meningkatkan Peran serta Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) dalam Penanganan PMKS
Meningkatnya Potensi
PSKS
Persentase Penguatan
Kapasitas PSKS
2.468 Orang PSKS
(5,23 %)
Meningkatkan Kualitas dan Kuantitas Sarana Prasarana Balai Rehabilitasi Sosial
Meningkatnya kualitas
layanan rehabilitasi
sosial
Jumlah Balai
Rehabilitasi Sosial milik
Pemerintah Provinsi
Jawa Tengah yang
Mendapatkan
Peningkatan Sarana
dan Prasarana
12 Paket/unit
(23,08 %)
BAB III
AKUNTANBILITAS KINERJA TAHUN 2016
A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI
Sebagai tindak lanjut pelaksanaan PP 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan
Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Presiden Nomor 29
tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, serta
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Laporan Kinerja
Instansi Pemerintah dan tata cara Review Atas Laporan Kinerja Instansi
Pemerintah, setiap instansi pemerintah wajib menyusun Laporan Kinerja yang
melaporkan progres kinerja atas mandat dan sumber daya yang digunakannya .
Dalam rangka melakukan evaluasi keberhasilan atas pencapaian tujuan dan
sasaran organisasi sebagaimana yang telah ditetapkan pada perencanaan jangka
menengah, maka digunakan skala pengukuran sebagai berikut :
Tabel 3.1
Skala Pengukuran Kinerja
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
NO SKALA CAPAIAN KINERJA KATEGORI
1 Lebih dari 100% Sangat Baik
2 75 – 100% Baik
3 55 – 74 % Cukup
4 Kurang dari 55 % Kurang
Pada tahun 2016 , Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah telah melaksanakan
seluruh program dan kegiatan yang menjadi tanggung jawab sesuai dengan
Perjanjian Kinerja Kepala Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016 dan
Rencana Strategis Dinas Sosial, meliputi 3 sasaran strategis, yaitu : (1)
Penanganan PMKS, (2) Penguatan Kapasitas Potensi Sumber Kesejahteraan
Sosial ( PSKS ) dan (3) Peningkatan Sarana dan Prasarana Balai Rehabilitasi
Sosial.
Untuk mengukur capaian kinerja pada sasaran, dimaksud maka dilakukan
pengukuran kinerja sebagai berikut :
Tabel 3.2 Capaian Kinerja Sasaran
No Indikator Kerja Sat
uan
Real Th.
2015
Tahun 2016
Target
Akhir
Renstra
Th 2018
%
Capaian
Thd.
Target
Akhir
Renstra
Target Real
%
Capai
an
1. Persentase
Penanganan PMKS
% (34.807)
0,6319%
(35.352)
0,6418%
(35.352)
0,6418%
100 %
0,62%
103,22%
2. Persentase
penguatan kapasitas
Potensi Sumber
Kesejahteraan Sosial
(PSKS)
% (2.528)
5,35%
(2.468)
5,23%
(2.468)
5,23%
100 %
5,42%
96,49%
3 Jumlah Balai
Rehabilitasi Sosial
milik Pemerintah
Provinsi Jawa
Tengah yang
Mendapatkan
Peningkatan
Sarana dan
Prasarana
Unit 12
(23,08%)
12
(23,08%)
12
(23,08%)
100 %
58
100%
34
58,62%
Persentase Capaian Sasaran Strategis 100 % 86,11
Secara umum capaian kinerja sebagian besar indikator tercapai sebesar
100 % atau kategori Baik. Untuk indikator persentase penanganan PMKS tercapai
100%, yakni sejumlah 35.352 orang dari jumlah target 35.352 orang. Sementara
itu untuk capaian indikator Persentase penguatan kapasitas Potensi Sumber
Kesejahteraan Sosial (PSKS) tercapai 100%, yakni sejumlah 2.468 orang dari
jumlah target 2.468 orang, dan indikator Jumlah Balai Rehabilitasi Sosial milik
Pemerintah Provinsi Jawa Tengah yang Mendapatkan Peningkatan Sarana dan
Prasarana tercapai 100,00%, yakni sejumlah 12 unit dari jumlah target 12 unit.
Apabila dibandingkan dengan Tahun 2015, capaian kinerja pada
Tahun 2016, mengalami penurunan, dimana untuk tahun 2015 tercapai
106,75% sedangkan tahun 2016 rata-rata tercapai 100%. Untuk indikator
persentase penanganan PMKS pada tahun 2015 tercapai 100% sama seperti
tahun 2016 dengan capaian 100%. Sementara itu untuk capaian indikator
Persentase penguatan kapasitas Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) pada
tahun 2015 tercapai 106,75% sedangkan tahun 2016 tercapai 100%, dan indikator
Jumlah Balai Rehabilitasi Sosial milik Pemerintah Provinsi Jawa Tengah yang
Mendapatkan Peningkatan Sarana dan Prasarana pada tahun 2015 tercapai
100% sedangkan tahun 2016 tercapai 100,00%.
Capaian kinerja Tahun 2016 apabila dibandingkan dengan target
jangka menengah/target akhir Renstra yang telah ditetapkan dalam
perencanaan strategis Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah telah tercapai
86,11%. Untuk indikator persentase penanganan PMKS tercapai 103,22%.
Sementara itu untuk capaian indikator Persentase penguatan kapasitas Potensi
Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) tercapai 96,49%, dan indikator Jumlah Balai
Rehabilitasi Sosial milik Pemerintah Provinsi Jawa Tengah yang Mendapatkan
Peningkatan Sarana dan Prasarana tercapai 58,62%.
Anggaran pendukung pencapain sasaran strategis telah dialokasikan sebesar Rp
93.881.250.000 terealisasi sebesar Rp. 91.386.593.357 (97,34 %) dengan demikian
terdapat efisiensi penggunaan sumber daya sebesar 2,66 % dari pagu anggaran yang
ditetapkan
Program pendukung sasaran strategis antara lain :
1. Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan
Penyandang Masalah Sosial (PMKS) lainnya
2. Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial
3. Program Pembinaan Eks Penyandang Penyakit Sosial (eks Narapidana, PSK,
Narkoba, dan Penyakit Sosial Lainnya)
4. Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial
5. Program Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana
6. Program Pendidikan Non Formal dan Informal
7. Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan dan Anak
8. Program Peningkatan Peran Serta Anak dan Kesetaraan Gender Dalam
Pembangunan.
Hambatan dan kendala yang dihadapi dalam pencapaian sasaran strategis,
antara lain :
1. Data kemiskinan yang masuk dalam Basis Data Terpadu (BDT) yang nantinya
dijadikan acuhan sebagai pelaksanaan pembangunan kesejahteraan sosial masih
belum akurat.
2. Masih tingginya PMKS jalanan membutuhkan dukungan maksimal dari Pemerintah
Kabupaten/Kota dan Provinsi dalam sinergi dan kemitraan penanganannya.
3. Peran PSKS dalam penanganan PMKS di wilayah masih perlu dorongan dan
dukungan terutama dukungan penguatan kapasitas dan mobilitas dari APBD
Kabupaten/Kota.
4. Penanganan PMKS di tingkat HULU (keluarga dan Masyarakat) belum simultan
dengan penanganan langsung (direct services) pada PMKS, diperlukan haronisasi
dan strategi pola penanganan yang komprehensip, simultan dan berkelanjutan.
5. Daya tampung Balai Sosial milik Pemrintah Provinsi Jawa Tengah yang terbatas
belum ditindaklanjuti oleh pendirian Shelter penampungan/ persinggahan oleh
Kabupaten/Kota.
6. Pembangunan kesejahteraan sosial belum menjadi prioritas pembangunan di
Kabupaten/kota yang berdampak pada keberlanjutan program dan kegiatan yang
dilaksanakan tidak optimal.
Alternatif Solusi untuk mengatasi hambatan dan kendala.
1) Perlu adanya verifikasi dan validasi data di lapangan terkait dengan data
kemiskinan.
2) Berdasarkan UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Urusan
Sosial merupakan urusan wajib pemerintah yang berkaitan dengan pelayanan
dasar dan harus menjadi prioritas dalam penyelenggaraan pemerintahan
sehingga alokasi anggaran harus berpihak pada upaya peningkatan
kesejahteraan PMKS yang lebih jelas dan terfokus.
3) Optimalisasi peran Lembaga Kesejahteraan Sosial dan kerjasama yang efektif
melalui Program Corporate Social Responbility (CSR) dan Tanggung Jawab
Sosial Lingkungan Perusahan (TJSLP) dalam penanganan PMKS.
4) Meningkatkan kerjasama dan koordinasi penyusunan dan pelaksanaan
Program Pembangunan Kesejahteraan Sosial Lintas Wilayah, Lintas Instansi
dan Lintas Sektoral.
B. Realisasi Anggaran.
Dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas
Sosial Provinsi Jawa Tengah pada tahun anggaran 2016, didukung dengan
Anggaran sebesar Rp. 217.664.054.000,- (dua ratus tujuh belas miliar enam ratus
enam puluh empat juta lima puluh empat ribu rupiah). Anggaran tersebut
bersumber dari 100 % APBD Provinsi Jawa Tengah dengan komposisi
penggunaan sebagai berikut :
1. Belanja Tidak Langsung Rp. 123.782.804.000,-
2. Belanja Pegawai Rp. 16.243.959.000,-
3. Belanja Barang dan Jasa Rp. 73.330.691.000,-
4. Belanja Modal sebesar Rp. 4.306.600.000,-
Penggunaan anggaran tersebut apabila diperinci dalam mendukung
pencapaian sasaran adalah sebagai berikut :
Tabel 3.3 Realisasi Anggaran
No Program Anggaran Realisasi %
Realisasi
1 2 3 4 5
1 Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Sosial (PMKS) lainnya
Rp. 6.875.797.000,- Rp.6.818.712.000,-
3.823.500.000,-
99,16 %
2 Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial
Rp. 10.680.370.000,- Rp.6.623.277.000,-
3.823.500.000,-
62,01 %
3 Program Pembinaan Eks Penyandang Penyakit Sosial (eks Narapidana, PSK,
Rp. 2.182.854.000,- Rp.2.127.763.000,-
3.823.500.000,-
97,47 %
Narkoba, dan Penyakit Sosial Lainnya)
4 Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial
Rp. 6.555.581.000,- Rp.6.169.109.000,-
3.823.500.000,-
94,10 %
5 Program Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana
Rp. 1.500.000.000,- Rp.1.394.662.000,-
3.823.500.000,-
92,97 %
6 Program Pendidikan Non Formal dan Informal
Rp. 2.641.885.000,- Rp.2.640.198.000,-
3.823.500.000,-
99,93 %
7 Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan dan Anak
Rp. 1.104.635.000,- Rp.392.708.000,-
3.823.500.000,-
35,55 %
8 Program Peningkatan Peran Serta Anak dan Kesetaraan Gender Dalam Pembangunan
Rp. 259.999.000,- Rp.258.274.000,-
3.823.500.000,-
99,33 %
JUMLAH TOTAL Rp. 31.801.121.000,- Rp.26.424.703.000,- 85,07 %
Dilihat dari sisi penyerapan anggaran Tahun 2016 terjadi efisensi sebesar Rp
5.376.418.000,- atau 14,93 %.
BAB IV
PENUTUP
A. TINJAUAN UMUM CAPAIAN KINERJA DINAS SOSIAL
Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah sebagai SKPD teknis yang
mempunyai tugas pokok menyusun kebijakan, mengkoordinasikan dan
melaksanakan urusan pemerintah di bidang sosial mempunyai fungsi untuk
memberikan pelayanan di bidang sosial pada masyarakat. Agar pelaksanaan
tugas dan fungsi tersebut berjalan secara optimal maka diperlukan pengelolaan
SDM, sumber dana dan sarana secara efektif dan efisien mungkin .
Dengan memperhatikan uraian dan beberapa data tersebut di atas, Dinas
Sosial dalam melaksanakan tugasnya dapat dikatakan bahwa semua target
sasaran yang telah ditetapkan dicapai dengan ketegori Baik. Hal tersebut
didukung dengan data sebagai berikut : Hasil Pengukuran Pencapaian Sasaran
(PPS) dicapai (99,97 %), dengan rincian per sasaran sebagai berikut:
1) Indikator persentase penanganan PMKS tercapai 99,92%;
2) Indikator Persentase penguatan kapasitas Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial
(PSKS) tercapai 100%;
3) Indikator Jumlah Balai Rehabilitasi Sosial milik Pemerintah Provinsi Jawa
Tengah yang Mendapatkan Peningkatan Sarana dan Prasarana tercapai
100%.
B. PERMASALAHAN/KENDALA
Permasalahan dan kendala yang dihadapi dalam pencapaian target kinerja Dinas
Sosial Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016, antara lain :
1. Data kemiskinan yang masuk dalam Basis Data Terpadu (BDT) yang nantinya
dijadikan acuhan sebagai pelaksanaan pembangunan kesejahteraan sosial masih
belum akurat.
2. Masih tingginya PMKS jalanan membutuhkan dukungan maksimal dari Pemerintah
Kabupaten/Kota dan Provinsi dalam sinergi dan kemitraan penanganannya.
3. Peran PSKS dalam penanganan PMKS di wilayah masih perlu dorongan dan
dukungan terutama dukungan penguatan kapasitas dan mobilitas dari APBD
Kabupaten/Kota.
4. Penanganan PMKS di tingkat HULU (keluarga dan Masyarakat) belum simultan
dengan penanganan langsung (direct services) pada PMKS, diperlukan haronisasi
dan strategi pola penanganan yang komprehensip, simultan dan berkelanjutan.
5. Daya tampung Balai Sosial milik Pemrintah Provinsi Jawa Tengah yang terbatas
belum ditindaklanjuti oleh pendirian Shelter penampungan/ persinggahan oleh
Kabupaten/Kota.
6. Pembangunan kesejahteraan sosial belum menjadi prioritas pembangunan di
Kabupaten/kota yang berdampak pada keberlanjutan program dan kegiatan yang
dilaksanakan tidak optimal.
C. STRATEGI UNTUK PENINGKATAN KINERJA DI MASA DATANG
Strategi yang diperlukan guna meningkatkan kinerja Dinas Sosial di
masa mendatang antara lain :
1. Pendampingan dan perlindungan Sosial, yang meliputi perlindungan sosial
terhadap PMKS lanjut usia, anak korban tindak kekerasan
2. Pendampingan dan rehabilitasi sosial, yang meliputi pendampingan dan
rehabilitasi terhadap PMKS Penyandang Disabilitas, PGOT dan kelompok
rentan
3. Penguatan kapasitas dan moyivasi PSKS dalam penanganan PMKS, meliputi
serangkaian upaya sistematis untuk menggerakan segenap potensi yang ada
di masyarakat untuk terlibat aktif dalam penanganan PMKS
4. Pemberdayaan Sosial dan Membangun Jejaring Kemitraan, meliputi
serangkaian upaya memberdayakan PMKS potensial sehingga mampu
menemukenali potensi yang dimiliki termasuk inisiasi membangun jejaring
kemitraan stategis dengan berbagai stakeholders yang memiliki komitmen
dalam penanganan PMKS.
5. Perlindungan dan Jaminan Sosial, meliputi serangkaian upaya untuk
memastikan bahwa kelompok masyarakat (PMKS) sangat rentan/tidak
potensial memperoleh perlindungan dan jaminan sosial bagi keberlanjutan
kehidupannya.
6. Peningkatan Profesionalisme dan kinerja pelaksana Kesejahteraan Sosial,
meliputi serangkaian upaya meningkatkan kualitas dan kuantitas Sumber
Daya Aparatur penyelenggara pelayanan kesejahteraan sosial
7. Peningkatan kesadaran dan tanggungjawab sosial dalam penyelenggaraan
kesejahteraan sosial, meliputi berbagai upaya inovatif dan sistematis untuk
memberikan berbagai alternatif pelayanan kesejahteraan sosial.
8. Peningkatan kualitas sarana dan prasarana penyelenggaraan kesejahteraan
sosial, meliputi peningkatan kualitas saranan dan prasarana pelayanan
kesejahteraan sosial termasuk peningkatan layanan pada Balai Rehabilitasi
Sosial
9. Peningkatan kualitas perencanaan penyelenggaraan kesejahteraan sosial,
meliputi berbagai rumusan kebijakan pelayanan kesejahteraan sosial yang
berpihak pada meningkatnya kualitas hidup PMKS dan kapasitas PSKS
Demikian laporan akuntabilitas kinerja Instansi pemerintah Tahun 2016
dari SKPD Dinas Sosial semoga dapat menjadi bahan pertimbangan/evaluasi
untuk kegiatan/ kinerja yang akan datang.
top related