bab i pendahuluanppid.disperakim.jatengprov.go.id/foto/1505344554306-lkj-ip dinas cipta... · lkjip...
TRANSCRIPT
LKjIP Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016
1
BAB I PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang
Berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintah Daerah sebagai pengganti Undang-Undang Nomor 32 Tahun
2004 tentang Pemerintah Daerah dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun
2004 tentang perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah, memberikan
kewenangan kepada daerah provinsi/ kabupaten/ kota untuk mengurus
dan memajukan daerahnya sendiri. Hal ini diarahkan untuk mempercepat
terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan,
dan pemberdayaan peran serta masyarakat.
Sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang
Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025, dalam rangka
melaksanakan reformasi birokrasi menempatkan akuntabilitas kinerja
sebagai salah satu area perubahan dan menempatkan instansi pemerintah
yang akuntabel menjadi salah satu sasaran utama reformasi birokrasi.
Salah satu bentuk konkrit dalam mewujudkan akuntabilitas instansi
pemerintah adalah dengan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah (SAKIP).
SAKIP didefinisikan sebagai rangkaian sistematik dari berbagai
aktivitas, alat, dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan
pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhitisaran, dan
pelaporan kinerja pada instansi pemerintah. Penyelenggaran SAKIP meliputi
rencana strategis, perjanjian kinerja, pengukuran kinerja, pengelolaan data
kinerja, dan pelaporan kinerja, serta reviu dan evaluasi kinerja yang
dilaksanakan setiap akhir tahun anggaran.
Akuntabilitas kementerian/ lembaga/ pemerintah daerah dituangkan
dalam bentuk laporan kinerja tahunan atau lebih dikenal Laporan Kinerja
Instansi Pemerintah (LKjIP). Laporan kinerja merupakan bentuk akuntabilitas
dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi
LKjIP Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016
2
pemerintah atas penggunaan anggaran. Hal terpenting yang diperlukan dalam
penyusunan laporan kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta
pengungkapan (disclosure) secara memadai hasil analisis terhadap
pengukuran kinerja.
Berdasar Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Peraturan Menteri
Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor
53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan
Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
maka semua instansi pemerintah wajib menyusun PK, RKT dan LKjIP
setiap tahunnya.
Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKj IP) Dinas Cipta
Karya dan Tata Ruang Tahun 2016 disusun guna memberikan gambaran
tentang pencapaian kinerja dinas dalam melaksanakan tugas pokok dan
fungsi, sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Gubernur Jawa Tengah
Nomor 73 Tahun 2008 tentang Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Dinas
Cipta Karya dan Tata Ruang Provinsi Jawa Tengah dalam kurun waktu 1 (satu)
Tahun Anggaran dalam hal ini Tahun Anggaran 2015. Selain itu juga dalam
penyusunnya juga harus memperhatikan pengukuran Indikator Kinerja Utama
(IKU) dinas.
Adapun IKU dinas yang diukur dalam LKj IP Dincipkataru Provinsi Jawa
Tengah Tahun 2016 mengacu pada ketentuan Permen PAN Nomor
Per/20/M.Pan/11/2008 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja Dan
Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Gubernur
Jawa Tengah Nomor 82 Tahun 2014 tentang Indikator Kinerja Utama (IKU)
Sekretariat Daerah dan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Provinsi
Jateng Tahun 2013-2018. Selain itu juga, substansi IKU Dincipkataru Provinsi
Jawa Tengah yang di ukur dan dianalisa kinerjanya mengacu pada Indikator
Sasaran yang termuat dalam Rencana Strategis (Renstra) Dincipkataru
Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013 - 2018 yang telah disempurnakan serta
dengan memperhatikan Visi Misi Gubernur Jawa Tengah periode
LKjIP Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016
3
Tahun 2013–2018 dan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5
Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
Provinsi Jawa TengahTahun 2013-2018. Secara keseluruhan LKjIP
Tahun 2016 Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Provinsi Jawa Tengah berisi
ikhtisar pencapaian sasaran strategis dinas sebagaimana yang ditetapkan
dalam dokumen perjanjian kinerja dan dokumen perencanaan selama
Tahun 2016.
1.2 Landasan Hukum
Penyusunan Laporan- Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Cipta
Karya dan Tata Ruang Tahun 2016 dilandasi dengan dasar hukum sebagai
berikut :
a. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
b. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik
(Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
c. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang perimbangan
Keuangan Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 126);
d. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
e. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis
Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 1842);
f. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2014 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa
Tengah Tahun 2013-2018 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah
LKjIP Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016
4
Tahun 2014 Nomor 5 Noreg Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah:
(1/2014). Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah
Nomor 65);
g. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 82 Tahun 2014 tentang
Indikator Kinerja Utama (IKU) Sekretariat Daerah dan Satuan Kerja
Perangkat Daerah (SKPD) Provinsi Jateng Tahun 2013-2018.
h. Keputusan Kepala Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Provinsi Jawa
Tengah Nomor : 33/ V/ 2014 tentang Penetapan Rencana Strategis
(Renstra) Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Provinsi Jawa Tengah
Tahun 2013 – 2018.
1.3 Maksud dan Tujuan
Adapun maksud dari penyusunan Laporan Kinerja Instansi
Pemerintah (LKj IP) Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Tahun 2015
adalah:
a. Untuk mengetahui, menganalisa dan mengevaluasi pencapaian
kinerja sasaran strategis Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang
sebagaimana yang telah ditetapkan dalam IKU dan Renstra Dinas
Cipta Karya dan Tata Ruang pada Tahun 2014 dengan target di
Tahun 2016;
b. Mengetahui akuntabilitas kinerja dan akuntabilitas keuangan Dinas
Cipta Karya dan Tata Ruang Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016;
c. Sebagai acuan untuk perencanaan kinerja dan kegiatan di tahun
mendatang.
Sedangkan tujuan dari penyusunan Laporan Kinerja Instansi
Pemerintah (LKj IP) Tahun 2016 Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang
adalah:
a. Memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat
atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai oleh Dinas Cipta
Karya dan Tata Ruang pada Tahun 2016;
LKjIP Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016
5
b. Menilai efisiensi penggunaan sumber daya dalam menghasilkan
output selama Tahun 2016;
c. Menilai efektivitas pencapaian hasil (outcome) terhadap rencana
selama Tahun 2016;
d. Menilai apakah pencapaian output dan outcome sesuai dengan waktu
yang ditetapkan selama Tahun 2016;
e. Mengetahui kekuatan dan kelemahan serta kendala dalam
pencapaian kinerja pada Tahun 2016;
f. Memberikan umpan balik yang berkesinambungan dalam rangka
penyempurnaan berbagai kebijakan yang diperlukan dan peningkatan
kinerja internal dinas di tahun mendatang.
1.4 Gambaran Umum Organisasi
Berdasarkan Perda Daerah Nomor 6 Tahun 2008 Tentang
Organisasi dan Tata kerja SKPD Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang
Provinsi Jawa Tengah dan Peraturan Gubernur Nomor 73 Tahun 2008
Tentang penjabaran Tupoksi SKPD Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang
Provinsi Jawa Tengah dan Peraturan Gubernur Nomor 74 Tahun 2011
tentang Perubahan atas peraturan Gubernur Jawa Tengah
Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inti Pelaksana
Teknis pada Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Provinsi Jawa Tengah,
tugas Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Provinsi Jawa Tengah adalah
melaksanakan urusan pemerintahan daerah bidang permukiman,
perumahan, penataan ruang dan pertanahan berdasarkan asas otonomi
daerah dan Tugas Pembantuan.
Sedangkan Fungsi Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Provinsi Jawa
Tengah adalah sebagai berikut :
a. Perumusan kebijakan teknis bidang permukiman, perumahan;
penataan ruang dan pertanahan;
b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum bidang
permukiman, perumahan; penataan ruang dan pertanahan;
LKjIP Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016
6
c. Pembinaan dan fasilitasi bidang permukiman, perumahan; penataan
ruang dan pertanahan lingkup provinsi dan kabupaten/kota;
d. Pelaksanaan tugas di bidang tata bangunan dan lingkungan;
perumahan prasarana dan sarana permukiman; penataan ruang dan
pertanahan;
e. Pemantauan; evaluasi dan pelaporan bidang permukiman,
perumahan; penataan ruang dan pertanahan;
f. Pelaksanaan kesekretariatan dinas;
g. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan
tugas dan fungsi.
1.5 Susunan Kepegawaian Dan Sarana Prasarana
1.5.1 Susunan Kepegawaian Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang
Provinsi Jawa Tengah
Susunan Kepegawaian berdasarkan Struktur Organisasi Dinas
Cipta Karya dan Tata Ruang Provinsi Jawa Tengah, berdasarkan
Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja
Dinas Daerah Provinsi Jawa Tengah dan Peraturan Gubernur Jawa
Tengah Nomor 74 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Tata Kerja
Unit Pelaksana Teknis Pada Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Provinsi
Jawa Tengah, adalah sebagai berikut (Gambar 1.1) :
1) Kepala Dinas.
2) Sekretaris, membawahkan :
Sub Bagian Program;
Sub Bagian Keuangan;
Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
3) Bidang Penataan Ruang dan Lahan, membawahkan :
Seksi Perencanaan Tata Ruang;
Seksi Pengawasan dan Pengendalian Ruang;
Seksi Pembinaan dan Pengendalian Lahan.
LKjIP Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016
7
4) Bidang Perumahan membawahkan :
Seksi Pembinaan dan Pengendalian Pembangunan Perumahan;
Seksi Peningkatan Kualitas Lingkungan Permukiman;
Seksi Pengembangan Perumahan Swadaya.
5) Bidang Prasarana dan Sarana Permukiman, membawahkan :
Seksi Pengembangan Prasarana dan Sarana Air Minum;
Seksi Pengembangan Prasarana dan Sarana PLP;
Seksi Pengawasan Pemanfaatan Prasarana dan Sarana
Permukiman
6) Bidang Tata Bangunan dan Lingkungan, membawahkan :
Seksi Pembinaan dan Pengendalian Bangunan dan Lingkungan;
Seksi Pengawasan Pemanfaatan Bangunan dan Lingkungan;
7) Unit Pelaksana Teknis Dinas, Balai Pengujian dan Informasi
Konstruksi terdiri dari (Gambar 1.2) :
Kepala Balai, membawahkan :
Sub Bagian Tata Usaha
Seksi Pelayanan Uji
Seksi Pelayananan Informasi
8) Unit Pelaksana Teknis Dinas, Balai Pemberdayaan dan Pengawasan
Jasa Konstruksi, terdiri dari (Gambar 1.3) :
Kepala Balai, membawahkan :
Sub Bagian Tata Usaha
Seksi Pemberdayaan Jasa Konstruksi,
Seksi Pengawasan Jasa Konstruksi.
9) Kelompok Jabatan Fungsional.
Dilihat Dari Jumlah pegawai di Lingkungan Dinas Cipta Karya dan
Tata Ruang Provinsi Jawa Tengah status bulan Desember 2016 adalah
sebanyak 190 (Seratus Sembilan Puluh) orang PNS dengan rincian
sebagai berikut :
LKjIP Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016
8
Menurut Jabatan terdiri dari :
a. Pejabat Struktural sebanyak 27 Orang
b. Pejabat Fungsional Tertentu (JFT) sebanyak 3 orang
c. Calon Pejabat Fungsional Tertentu (JFT) sebanyak 3 orang
d. Pejabat Fungsional Umum sebanyak 175 orang
Menurut Pangkat/Golongan Ruang terdiri dari :
Pembina Utama Muda (IV/d) : 1 orang
Pembina Tk.I (IV/b) : 7 orang
Pembina (IV/a) : 14 orang
Penata Tk.I (III/d) : 26 orang
Penata (III/c) : 38 orang
Penata Muda Tk. I (III/b) : 62 orang
Penata Muda (III/a) : 7 orang
Pengatur Tk.I (II/d) : 2 orang
Pengatur (II/c) : 18 orang
Pengatur Muda Tk.I (II/b) : 7 orang
Pengatur Muda (II/a) : 3 orang
Juru Tk.I (I/d) : - orang
Juru (I/c) : 4 orang
Juru Muda Tk. I (I/b) : 1 orang
Juru Muda (I/a) : - orang
Menurut Pendidikan terdiri dari :
a. Sarjana Strata 2 : 39 orang
b. Sarjana Strata 1 : 69 orang
c. Diploma III/IV : 15 orang
d. SMU/sederajat : 53 orang
e. SMP : 9 orang
f. SD : 5 orang
*data per Akhir Desember 2016
LKjIP Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016
9
GAMBAR 1.1
Struktur Organisasi
Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang
Provinsi Jawa Tengah
Sumber : Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 74 Tahun 2011 tentang Perubahan
atas Peraturan Gubernur Nomor 47 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata
Kerja Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang
Provinsi Jawa Tengah
BIDANG TATA BANGUNAN DAN
LINGKUNGAN
Ir. ARIEF DJATMIKO, MA. NIP. 19660801 199603 1 004
SEKSI PENGAWASAN PEMANFAATAN BANGUNAN DAN LINGKUNGAN
SRI WIHARNANTO, ST. MT. NIP. 19670207 199003 1 005
SEKSI PEMBINAAN DAN PENGENDALIAN BANG. GEDUNG DAN LINGKUNGAN
INDRARTO WIDYATMOKO, ST. MT. NIP. 19691024 199603 1 004
BIDANG PERUMAHAN
Ir. RONTO DUMADI
NIP. 19601205 199402 1 001
SEKSI PENINGKATAN KUALITAS
LINGKUNGAN PERUMAHAN SUPRAPTA, SH. MT.
NIP. 19660611 198809 1 001
SEKSI PENGEMBANGAN PERUMAHAN
SWADAYA
Ir. MUSTOFA KAMAL, MT.
NIP. 19601103 199203 1 006
SEKSI
PEMBINAAN DAN PENGENDALIAN PEMBANGUNAN PERUMAHAN
Ir. HARTATI NIP. 19581111 198708 2 001
BIDANG PENATAAN RUANG DAN LAHAN
Ir. PRIHASTOTO, MT
NIP. 19621025 199003 1 005
SEKSI PEMBINAAN DAN
PENGENDALIAN LAHAN Ir. DIAH PURBANDARI M.U. MT
NIP. 19640516 199603 2 003
SEKSI PENGAWASAN DAN
PENGENDALIAN RUANG SUSILOWATI RETNANINGSIH, ST
NIP. 19620430 199401 2 001
SEKSI PERENCANAAN TATA RUANG
Ir. SUTRISNO
NIP. 19620317 199311 1 001
BIDANG PRASARANA DAN SARANA
PERMUKIMAN
Ir. TEKAD WINARIYANTO, MT NIP. 19610201 198812 1 001
SEKSI PENGAWASAN PEMANFAATAN
PRASARANA DAN SARANA PERKIM SUSANTI PUJI LESTARI, ST
NIP. 19640205 199703 2 001
SEKSI PENGEMBANGAN PRASARANA
DAN SARANA PLP HOTMA ULITUA YULIANTI, ST NIP. 19710718 199803 2 002
SEKSI PENGEMBANGAN PRASARANA
DAN SARANA AIR MINUM Ir. R. AGUS PRIAMBODO UTOMO, MT
NIP. 19630406 199102 1 001
KELOMPOK
JABATAN FUNGSIONAL
1. Ir. SUDIYARTO, M.Eng.
2. BANDOT AGUSTAMAN,
ST. MT.
3. SUTOYO, SST.
UPTD
SUB BAG PROGRAM
Ir. ARIEF FRIYOGA, CES NIP. 19630615 199203 1 009
SUB BAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN
SUKISWATI, SH, MM. NIP. 19590709 198003 2 004
SUB BAG KEUANGAN
SRI WINDAYANI, SH, MM. NIP. 19660708 198810 2 001
KEPALA DINAS Ir. MALADIYANTO, MT
NIP. 19580520 198603 1 011
SEKRETARIAT Ir. SIGIT KRIDA HARIONO, M.Si.
NIP. 19620223 198901 1 002
9
LKjIP Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016
10
Gambar 1.2
Struktur Organisasi Balai Pengujian Dan Informasi Konstruksi (BPIK)
Sumber : Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 74 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor
47 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Cipta Karya dan Tata
Ruang Provinsi Jawa Tengah
Gambar 1.3
Struktur Organisasi Balai Pemberdayaan Dan Pengawasan Jasa Konstruksi (BPPJK)
Sumber : Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 74 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor
47 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Cipta Karya dan Tata
Ruang Provinsi Jawa Tengah
SEKSI PELAYANAN INFORMASI
Ir. MOCHAMMAD SALIM NIP. 19610212 199003 1 009
KEPALA BALAI
Ir. ANIEK CHANIFAH, MM
NIP. 19601105 198703 2 003
SUBBAG TATA USAHA
APIDIANA PRASETYAJI, ST
NIP. 19751106 200604 1 002
SEKSI PELAYANAN UJI
Ir. YUSMINAR, MT
NIP. 19621207 199803 2 001
KEPALA BALAI
------------------------------
SUBBAG TATA USAHA
HERMAWAN BUDI L, S.Sos. NIP. 19661012 198811 1 001
SEKSI PEMBERDAYAAN JASA
KONSTRUKSI
Ir. L. AGUS TINARYO NIP. 19610810 199002 1 009
SEKSI PENGAWASAN JASA
KONSTRUKSI
SUGITO, ST. MT. NIP. 19620709 199103 1 006
LKjIP Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016
11
1.5.2 Sarana dan Prasarana Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang
Provinsi Jawa Tengah
Sarana dan Prasarana yang dimiliki Dinas Cipta Karya dan Tata
Ruang Provinsi Jateng sebagai sarana pendukung dalam pelaksanaan
tugas adalah berikut :
1 (satu) unit Gedung Kantor Induk Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang
Provinsi Jawa Tengah;
2 (dua) unit Gedung Balai Pengujian dan Informasi Konstruksi (BPIK);
1 (satu) unit Balai Pemberdayaan dan Pengawasan Jasa Konstruksi
(BPPJK);
92 (sembilan puluh dua) unit personal computer;
7 (tujuh) unit portable computer;
Koneksi internet;
67 (enam puluh tujuh) unit mesin cetak;
6 (enam) unit mesin telepon/fax;
Sistem pendingin (AC) pada setiap ruangan;
20 (dua puluh) unit roll pack;
Sistem pengamanan kantor dengan kamera CCTV;
18 (delapan belas) Kendaraan Operasional Roda 4 (empat);
12 (dua belas) Kendaraan Operasional Roda 2 (dua);
1 (satu) buah pemecah beton;
2079 (dua ribu tujuh puluh sembilan) buah buku perpustakaan;
5 (lima) buah GPS;
5 (lima) buah Tabung Kebakaran;
5 (lima) buah Projector.
LKjIP Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016
12
1.6 Permasalahan Utama (Strategic Issued) yang Dihadapi Dinas
Cipta Karya dan Tata Ruang Provinsi Jawa Tengah
Adapun permasalahan utama Dincipkataru yang harus segera
ditangani diantaranya sebagai berikut :
Masih rendahnya kesadaran masyarakat dalam memanfaatkan
fasilitas sanitasi yang sudah terbangun;
Belum optimalnya pelayanan sanitasi yang layak bagi masyarakat;
Pertumbuhan cakupan pelayanan air minum yang layak belum dapat
mengimbangi pesatnya pertumbuhan kebutuhan air minum karena
adanya pertumbuhan penduduk dan pertumbuhan ekonomi. Hal ini
dikarenakan masih adanya kebocoran pada jaringan pipa air minum
dan tingginya Iddle Capacity yang belum termanfaatkan;
Masih perlunya peningkatan dan penguatan kelembagaan PDAM
sebagai badan usaha yang menangani pendistribusian dan
pemenuhan air minum bagi masyarakat;
Adanya duplikasi tupoksi antar instansi yang menangani pelayanan
pengujian dan informasi dan belum adanya kebijakan yang
mengutamakan Laboratorium bersertifikasi seperti yang ada pada
Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Provinsi Jawa Tengah sebagai
rujukan tempat pengujian;
Belum optimalnya pengelolaan dan pengawasan bangunan
sebagaimana pedoman teknis yang berlaku;
Rendahnya animo masyarakat dalam mengikuti kegiatan pembinaan
jasa konstruksi
Masih perlu peningkatan sumber daya manusia yang bersertifikat
kompetensi dalam kegiatan jasa konstruksi;
Masih rendahnya kegiatan konstruksi yang melalui pengujian mutu
bahan;
Masih tingginya Backlog perumahan di Jawa Tengah;
LKjIP Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016
13
Terbatasnya akses Rumah Tangga Miskin untuk menempati Rumah
Layak Huni;
Banyaknya kawasan strategis di Jawa Tengah yang belum memiliki
aturan tata ruang, dan produk RTRWP belum efektif sebagai alat
operasional pengendalian pemanfaatan ruang;
Belum optimalnya upaya pemanfaatan dan pengendalian terhadap
pemanfaatan ruang dalam rangka mewujudkan Provinsi Jawa Tengah
yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan;
Banyaknya Kabupaten/ Kota yang belum memiliki Rencana Detail Tata
Ruang;
LKjIP Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016
14
BAB II PERENCANAAN KINERJA
2.1 Rencana Strategis (Renstra) Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang
Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013-2018
Rencana strategis adalah merupakan suatu proses yang berorientasi
pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu satu sampai dengan lima
tahun dengan memperhitungkan potensi, peluang, tantangan dan hambatan
yang timbul. Rencana Strategis Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Tahun
2013-2018 merupakan bagian integral dari kebijakan dan program pemerintah
Jawa Tengah dan merupakan landasan dan pedoman bagi seluruh aparat
dalam pelaksanaan tugas penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan
selama kurun waktu 5 (lima) Tahun yaitu sejak Tahun 2013 sampai dengan
Tahun 2018.
Untuk mewujudkan Renstra tentu perlu ditunjang dengan Visi dan
Misi yang rasional. Untuk itu dapat diperhatikan Visi dan Misi Dinas Cipta
Karya dan Tata Ruang yaitu :
a. Visi
Visi merupakan pernyataan cita-cita atau impian sebuah kondisi yang
ingin dicapai di masa depan yang dapat diwujudkan dalam kurun waktu 5 tahun
yaitu pada akhir tahun 2013-2018. Kondisi yang dicita-citakan atau diimpikan
tersebut adalah kondisi yang di akhir periode dapat diukur capaiannya melalui
berbagai usaha pembangunan.
Visi Gubernur dan Wakil Gubernur untuk pembangunan daerah jangka
menengah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013-2018 yaitu:
MENUJU JAWA TENGAH SEJAHTERA DAN BERDIKARI
“Mboten Korupsi Mboten Ngapusi”
LKjIP Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016
15
Mengacu kepada Visi Kepala Daerah Provinsi Jawa Tengah dan isu
strategis berdasarkan tugas fungsi Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Provinsi
Jawa Tengah, maka SKPD Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang memiliki Visi
sebagai berikut :
”Mewujudkan Permukiman Yang Layak Melalui Pembangunan
Keciptakaryaan Dalam Tata Ruang yang Berkelanjutan”
Makna dari mewujudkan permukiman yang layak melalui pembangunan
keciptakaryaan dalam tata ruang yang berkelanjutan yaitu:
1. Permukiman yang layak, yaitu terciptanya lingkungan permukiman
yang memenuhi persyaratan kebutuhan dasar bagi masyarakat secara
merata di seluruh wilayah di Jawa Tengah, serta meningkatkan kualitas
permukiman yang layak.
2. Pembangunan Keciptakaryaan merupakan pembangunan prasarana
pendukung perumahan melalui perluasan akses dan penyediaan
prasarana dan sarana serta pemenuhan standar pelayanan minimal.
Prasarana pendukung perumahan tersebut meliputi:
Pelayanan air minum yang memenuhi syarat kualitas, kuantitas dan
kontinuitas bagi masyarakat;
Pelayanan prasarana dan sarana sanitasi yang terpadu dan sesuai
dengan standar teknis, sehingga tidak menimbulkan pengaruh yang
merugikan terhadap kualitas lingkungan;
Pelayanan prasarana dan sarana persampahan, meliputi semua
kegiatan yang berkaitan dengan pengendalian timbulan sampah,
pengumpulan, transfer dan transportasi, pengolahan dan proses
akhir sampah dengan mempertimbangkan faktor kesehatan
lingkungan, ekonomi, teknologi, konservasi, estetika dan faktor
lingkungan lainnya;
Pelayanan prasarana dan sarana dasar lingkungan permukiman.
LKjIP Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016
16
3. Tata Ruang yang Berkelanjutan, yaitu kondisi tata ruang yang sesuai
dengan daya dukung dan daya tampung ruang wilayah Provinsi Jawa
Tengah guna mewujudkan pembangunan berkelanjutan.
b. Misi
Misi merupakan pernyataan tentang hal-hal yang harus dikerjakan untuk
mewujudkan visi. Misi akan memberikan arah sekaligus batasan dalam proses
pencapaian tujuan. Misi Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Provinsi Jawa
Tengah Tahun 2013-2018 yaitu:
1. Meningkatkan kinerja kelembagaan Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang
Provinsi Jawa Tengah;
2. Mewujudkan permukiman yang layak untuk memenuhi kebutuhan
dasar masyarakat;
3. Mewujudkan perumahan berkualitas untuk memenuhi kebutuhan dasar
masyarakat; dan
4. Mewujudkan pemanfaatan ruang yang berkelanjutan.
c. Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan
Tujuan dan sasaran merupakan tahap perumusan sasaran strategis
yang menunjukkan tingkat prioritas tertinggi dalam perencanaan
pembangunan jangka menengah. Hasil dari tujuan dan sasaran ini akan
menjadi dasar penyusunan kinerja SKPD selama lima tahun. Tujuan yaitu
pernyataan yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi,
memecahkan permasalahan dan menangani isu strategis daerah yang
dihadapi.
Sasaran yaitu hasil yang diharapkan dari suatu tujuan dan
diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai dan rasional untuk
dapat dilaksanakan dalam jangka waktu lima tahun ke depan. Strategi dan
Kebijakan merupakan rumusan yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan
dan sasaran pada setiap misi.
LKjIP Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016
17
Keterkaitan antara misi, tujuan, sasaran, indikator sasaran, strategi dan
kebijakan Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Provinsi Jawa Tengah lebih
jelasnya dapat dilihat pada Tabel II.1 berikut:
Tabel II.1
Keterkaitan Misi, Tujuan, Sasaran, Kebijakan dan Strategi Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Provinsi Jawa Tengah
NO MISI TUJUAN SASARAN STRATEGI KEBIJAKAN
1 Meningkatkan
Kinerja
Kelembagaan
Dinas Cipta
Karya Dan
Tata Ruang
Provinsi Jawa
Tengah
1. Penyelenggaraan
Pemerintah
daerah yang
kompeten,
profesional,
berdedikasi tinggi
dan berorientasi
pada pelayanan
prima;
2. Menciptakan
sistem birokrasi
yang transparan
dan akuntabel
1. Penyelenggaraan
pemerintahan
yang bebas
korupsi;
2. Tercapainya
laporan
keuangan daerah
dengan opini
wajar tanpa
pengecualian
1. Meningkatkan
sistem tata kerja
birokrasi yang
transparan dan
meningkatkan
kapasitas dan
integritas SDM
aparatur;
2. Keterbukaan
sistem pola karir
manajemen
kepegawaian
Kebijakan 1:
Menerapkan sistem tata
kerja birokrasi berbasis
teknologi informasi
Kebijakan 2:
Pengembangan sumber
daya aparatur yang
terintegritas, netral,
kompeten, kapabel,
berkinerja, sejahtera
dan sistem pembinaan
karir yang terbuka
2 Mewujudkan
Permukiman
Yang Layak
Untuk
Memenuhi
Kebutuhan
Dasar
Masyarakat
Tujuan 1:
Meningkatkan
kualitas bangunan
Sasaran 1:
Meningkatnya
kualitas bangunan
gedung dan non
gedung
Strategi 1:
Peningkatan kualitas
bangunan didukung
jasa konstruksi,
informasi dan
teknologi yang handal
Kebijakan 1:
Meningkatkan kualitas
pelaku jasa konstruksi,
pelayanan pengujian
dan informasi
Kebijakan 2:
Meningkatkan kualitas
prasarana dan sarana
perkotaan dan
perdesaan
Tujuan 2:
Meningkatkan
kualitas lingkungan
permukiman
Sasaran 2:
Meningkatnya
pemenuhan
kebutuhan air minum
dan sanitasi
Strategi 2:
Peningkatan cakupan
pelayanan air bersih
dan sanitasi di
perkotaan dan
perdesaan
Meningkatkan kualitas
dan kapasitas prasarana
sarana serta sistem
penyediaan air bersih
dan sanitasi berbasis
masyarakat dan institusi
(SPAM Regional)
3 Mewujudkan
Perumahan
Berkualitas
Untuk
Memenuhi
Kebutuhan
Dasar
Masyarakat
Meningkatkan
pemenuhan
kebutuhan
perumahan layak
huni
Meningkatnya
pemenuhan
perumahan layak
huni
Peningkatan kualitas
rumah tidak layak huni
dan lingkungan
permukiman
Meningkatkan kualitas
rumah tidak layak huni
dan lingkungan
permukiman kumuh
khususnya pada
kelompok masyarakat
berpenghasilan rendah
LKjIP Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016
18
NO MISI TUJUAN SASARAN STRATEGI KEBIJAKAN
4 Mewujudkan
Pemanfaatan
Ruang Yang
Berkelanjutan
Meningkatkan daya
dukung infrastruktur
dengan menerapkan
konsep ramah
lingkungan sesuai
rencana tata ruang
Terwujudnya
pembangunan
berwawasan
lingkungan
Strategi 1:
Peningkatan penataan
ruang
Strategi 2:
Peningkatan
perencanaan,
pemanfaatan dan
pengendalian
pemanfaatan ruang
Meningkatkan
pemahaman dan
kesadaran para pihak
terhadap arti pentingnya
fungsi dan manfaat
penataan ruang sebagai
langkah awal sebelum
penerapan sanksi atas
penegakan perda
Sumber: Renstra Dincipkataru Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013-2018
2.2 Perjanjian Kinerja (PK)
Perjanjian Kinerja (PK) yang semula Penetapan Kinerja (PK) dalam
penyusunnya mengacu kepada Peraturan Menteri Negara
Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53
Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja
Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Perjanjian
kinerja pada dasarnya adalah lembar/ dokumen yang berisikan penugasan
dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang
lebih rendah untuk melaksanakan program/ kegiatan yang disertai dengan
indikator kinerja. Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen
penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah
atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang
serta sumber daya yang tersedia. Kinerja yang disepakati tidak dibatasi
pada kinerja yang dihasilkan atas kegiatan tahun bersangkutan, tetapi
termasuk kinerja (outcome) yang seharusnya terwujud akibat kegiatan
tahun-tahun sebelumnya. Dengan demikian target kinerja yang
diperjanjikan juga mencakup outcome yang dihasilkan dari kegiatan tahun-
tahun sebelumnya, sehingga terwujud kesinambungan kinerja setiap
tahunnya.
LKjIP Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016
19
Adapun tujuan disusunnya Perjanjian Kinerja diantaranya sebagai
berikut :
1. Sebagai wujud nyata komitmen antara penerima dan pemberi amanah
untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi, dan kinerja
Aparatur;
2. Menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur;
3. Sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan
dan sasaran organisasi dan sebagai dasar pemberian penghargaan
dan sanksi;
4. Sebagai dasar bagi pemberi amanah untuk melakukan monitoring,
evaluasi dan supervisi atas perkembangan/ kemajuan kinerja
penerima amanah;
5. Sebagai dasar dalam penetapan sasaran kinerja pegawai;
Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif,
transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, Kepala Dinas Cipta
Karya dan Tata Ruang Provinsi Jawa Tengah pada Tahun 2016 telah
melakukan Perjanjian Kinerja dengan Gubernur Jawa Tengah guna
mewujudkan target kinerja sebagaimana pada tabel II.2 di bawah ini. Guna
mewujudkan kinerja yang telah diperjanjikan, maka Dinas Cipta Karya dan
Tata Ruang Provinsi Jawa Tengah pada Tahun 2016 telah melaksanakan
14 (Empat Belas) program 47 (Empat Puluh Tujuh) kegiatan yang didukung
oleh APBD Provinsi sebesar Rp. 49.677.887.000,- dan APBN sebesar
Rp. 5.408.465.000,- berupa dana dekonsentrasi dari Kementerian
Pekerjaan Umum untuk Program Penyelenggaraan Penataan Ruang.
Secara singkat gambaran mengenai keterkaitan antara sasaran
strategis, Indikator, Target Kinerja, Program dan Anggaran yang telah
disepakati antara Kepala Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Provinsi Jawa
Tengah dengan Gubernur pada Tahun 2016, secara lengkap tercantum
pada Tabel II.2 di bawah ini.
LKjIP Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016
20
Tabel II.2 Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2016
NO SASARAN
STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET
(1) (2) (3) (4)
1 Meningkatnya kualitas
bangunan gedung dan
non gedung
Jumlah Prasarana dan Sarana Pendukung
Kegiatan Perekonomian, Kawasan
Perbatasan Kabupaten/ Kota dan Kawasan
Strategis yang tertangani
1 Kawasan
Meningkatnya Pengelolaan Jasa Konstruksi
1. Jumlah Uji dan Penyebaran Informasi
Jasa Konstruksi :
Sertifikasi Hasil Uji
Informasi Konstruksi
2. Jumlah Pelaku Jasa Kontruksi
500 SHU
3
940 orang
2 Meningkatnya
pemenuhan
kebutuhan air minum
dan sanitasi
Cakupan Pelayanan Air Minum dan Sanitasi :
1. Cakupan Air Minum Perkotaan
2. Cakupan Air Minum Perdesaan
3. Cakupan Sanitasi
1. 76,50 %
2. 67,00 %
3. 76,97 %
3 Meningkatnya
pemenuhan
perumahan layak huni
1. Rasio rumah layak huni
2. Prosentase kawasan permukiman kumuh
yang tertangani
1. 76,75 %
2. 16,92%
4 Terwujudnya
pembangunan
berwawasan
lingkungan
1. Persentase Kawasan Strategis Provinsi
(KSP) yang memiliki Rencana Tata Ruang
2. Persentase Kabupaten/ Kota yang
memiliki Rencana Detail Tata Ruang
(RDTR)
3. Persentase kesesuaian pemanfaatan
ruang dengan Rencana Tata Ruang
1. 9,90 %
2. 60 %
3. 66%
PROGRAM ANGGARAN KETERANGAN (1) (2) (3)
1. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Perkotaan dan Perdesaan
Rp. 3.600.000.000 APBD
2. Program Pembangunan Dan Pengelolaan Bangunan Gedung Serta Pengembangan Jasa Kontruksi
Rp. 6.810.000.000 APBD
3. Program Peningkatan Kinerja Pengelolaan Air Minum Dan Sanitasi
Rp. 19.010.290.000 APBD
4. Program Pengembangan Perumahan (Program Pembangunan Perumahan)
Rp. 4.050.000.000 APBD
5. Program Pemberdayaan Komunitas Perumahan
Rp. 7.060.000.000 APBD
6. Program Perencanaan Tata Ruang Rp. 2.025.000.000
LKjIP Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016
21
PROGRAM ANGGARAN KETERANGAN (1) (2) (3)
7. Program Pemanfaatan Dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang
Rp. 1.425.000.000 Sumber Anggaran dari APBD 45,47%
dan Dana Dekonsentrasi
54,53%
8. Program Penyelenggaraan Penataan Ruang Rp. 2.865.421.000 9. Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang Rp. 1.271.522.000
10. Program Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah
Rp. 300.000.000 APBD
11. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Rp. 3.227.843.000 APBD
12. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Rp. 1.916.910.000 APBD
13. Program Peningkatan Disiplin Aparatur Rp. 102.544.000 APBD 14. Program Peningkatan Kapasitas Sumber
Daya Aparatur Rp. 150.300.000 APBD
Sumber: Penetapan Kinerja (PK) Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Provinsi Jawa Tengah, 2016
LKjIP Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016
22
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA TAHUN 2016
3.1 Capaian Kinerja Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Provinsi
Jawa Tengah
Sebagai tindak lanjut pelaksanaan PP 8 Tahun 2006 tentang
Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan
Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja
Instansi Pemerintah, serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur
Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk
Teknis Perjanjian Kinerja, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Tata
cara Review Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, setiap instansi
pemerintah wajib menyusun Laporan Kinerja yang melaporkan progres
kinerja atas mandat dan sumber daya yang digunakannya.
Dalam rangka melakukan evaluasi keberhasilan atas pencapaian
tujuan dan sasaran organisasi sebagaimana yang telah ditetapkan pada
perencanaan jangka menengah, maka digunakan skala pengukuran
sebagai berikut :
Tabel III.1
Skala Pengukuran Kinerja Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
No Skala Capaian Kinerja Kategori
1 Lebih dari 100% Sangat Baik
2 75 – 100% Baik
3 55 – 74 % Cukup
4 Kurang dari 55 % Kurang
Sumber: Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia
Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Provinsi Jawa Tengah pada
Tahun 2016 telah melaksanakan seluruh program dan kegiatan yang
menjadi tanggung jawabnya. Sesuai dengan Perjanjian Kinerja Kepala
Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Provinsi Jawa Tengah, Rencana
Strategis Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Provinsi Jawa Tengah, dan
LKjIP Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016
23
Indukator Kinerja Utama (IKU) Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Provinsi
Jawa Tengah terdapat 4 sasaran strategis yang harus diwujudkan pada
Tahun 2016, sebagaimana tertuang dalam Tabel III.2 :
Tabel III.2
Indikator Kinerja Utama (IKU)
Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Provinsi Jawa Tengah
TUJUAN DAN SASARAN
STRATEGIS INDIKATOR KINERJA
PENJELASAN (Alasan Pemilihan Indikator, Formulasi Pengukuran,
Tipe Penghitungan dan Sumber Data)
(1) (2) (3)
1. Meningkatkan kualitas lingkungan permukiman
Meningkatnya pemenuhan kebutuhan air minum dan sanitasi
Cakupan Pelayanan Air Minum & Sanitasi : a). Cakupan Air Minum
Perkotaan b). Cakupan Air Minum
Perdesaan c). Cakupan Sanitasi
Alasan Pemilihan Indikator : Indikator ini dipilih untuk meng-evaluasi seberapa besar pelaksanaan pembangunan pada pemenuhan cakupan layanan air minum dan sanitasi di Prov.Jawa Tengah.
Formulasi Pengukuran : Jml Penduduk Perkotaan yg terlayani AM x 100% Jml Penduduk Perkotaan
Jml Penduduk Perdesaan yg terlayani AM x 100% Jml Penduduk Perdesaan
Jml Penduduk yg Terlayanin Sanitasi x 100% Jml Penduduk
Tipe Penghitungan : Kumulatif
Sumber Data : Dinas Cipkataru Provinsi Jawa Tengah.
2. Meningkatkan kualitas bangunan
Meningkatnya kualitas lingkungan permukiman
Jumlah kawasan kumuh tertangani, prasa rana dan sarana pen dukung kegiatan pere konomian, kawasan per batasan Kabupaten/ Kota dan Kawasan Strategis
Alasan Pemilihan Indikator : Indikator ini dipilih untuk mengevaluasi seberapa besar jumlah pelaksanaan pembangunan prasarana dan sarana pendukung kumuh pada : 1. Kawasan dengan fungsi Pusat Kegiatan Nasional
(PKN) dan Pusat Kegiatan Wilayah (PKW) 2. Kawasan wisata dan revitalisasi kawasan
tradisional/ cagar budaya 3. Kawasan Agropolitan dan Minapolitan 4. Kawasan perbatasan dan Kawasan Strategis yang
tertangani.
Formulasi Pengukuran : Jumlah penanganan kawasan dengan fungsi PKN dan PKW, Kawasan wisata dan revitalisasi kawasan tradisional/cagar budaya, Kawasan Agropolitan dan Minapolitan, Kawasan perbatasan dan Kawasan Strategis pada tahun berjalan
Tipe Penghitungan : Non Kumulatif.
Sumber Data : Dinas Cipkataru Provinsi Jawa Tengah.
LKjIP Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016
24
TUJUAN DAN SASARAN
STRATEGIS INDIKATOR KINERJA
PENJELASAN (Alasan Pemilihan Indikator, Formulasi Pengukuran,
Tipe Penghitungan dan Sumber Data)
(1) (2) (3)
Meningkatnya Pengelola an Jasa Konstruksi : a) Jumlah uji dan
penyebaran informasi jasa konstruksi (Sertifkat Hasil Uji; Informasi Konstruksi).
b) Jumlah pelaku Jasa Konstruksi
Alasan Pemilihan Indikator : Indikator ini dipilih untuk meng evaluasi seberapa besar
pelaksana an pengelolaan jasa konstruksi dengan mengukur jumlah : 1. Uji konstruksi dan Penyebaran informasi jasa
konstruksi. 2. Pelaku Jasa Konstruksi.
Formulasi Pengukuran : Jumlah Sertifikat Hasil Uji (SHU) dan Jumlah
penyebaran informasi jasa konstruksi (sebagai peserta pameran konstruksi).
Jumlah pelaku jasa konstruksi (tenaga konstruksi bersertifikat, peserta forum jasa konstruksi daerah).
Tipe Penghitungan : Non Kumulatif.
Sumber Data : Dinas Cipkataru Provinsi Jawa Tengah.
3. Meningkatkan pemenuhan kebutuhan perumahan layak huni
Meningkatnya pemenuhan perumahan layak huni
1). Jumlah prasarana dan sarana dasar perumahan yang tertangani
Indikator : Indikator ini dipilih untuk meng evaluasi seberapa besar pelaksanaan pembangunan prasarana dan sarana dasar perumahan di Provinsi Jawa Tengah.
Formulasi Pengukuran : Jumlah kawasan perumahan yang terbangun prasarana dan sarana dasarnya
Tipe Penghitungan : Non Kumulatif
Sumber Data :
Dinas Cipkataru Provinsi Jawa Tengah
2). Rasio rumah layak huni
Alasan Pemilihan Indikator : Indikator ini dipilih untuk mengevaluasi seberapa besar rasio rumah layak huni di Provinsi Jawa Tengah.
Formulasi Pengukuran :
Jml Rumah Layak Huni x 100%
Jml total rumah
Tipe Penghitungan : Kumulatif.
Sumber Data : Dinas Cipkataru Provinsi Jawa Tengah.
3). Prosentase Kawasan Terpilih Pusat Pengembangan Desa (KTP2D) yang tertangani.
Alasan Pemilihan Indikator : Indikator ini dipilih untuk meng evaluasi seberapa banyak desa KTP2D yang telah dikembangkan di Provinsi Jawa Tengah.
Formulasi Pengukuran : Jml desa KTP2D yg telah dikembangkan x 100%
Jml desa KTP2D
Tipe Penghitungan : Kumulatif
Sumber Data : Hasil monitoring dan evaluasi Dinas Cipkataru Provinsi Jawa Tengah.
4). Prosentase kawasan per mukiman kumuh yang tertangani
Alasan Pemilihan Indikator : Indikator ini dipilih untuk mengevaluasi seberapa banyak kawasan permukiman kumuh yang tertangani di Prov.Jawa Tengah.
LKjIP Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016
25
TUJUAN DAN SASARAN
STRATEGIS INDIKATOR KINERJA
PENJELASAN (Alasan Pemilihan Indikator, Formulasi Pengukuran,
Tipe Penghitungan dan Sumber Data)
(1) (2) (3)
Formulasi Pengukuran :
Jml Permukiman kumuh yg tertangani x 100%
Jml permukiman kumuh
Tipe Penghitungan : Kumulatif.
Sumber Data : Dinas Cipkataru Provinsi Jawa Tengah.
4. Meningkatkan daya dukung infrastruktur dengan menerap kan konsep ramah lingkungan sesuai rencana tata ruang
Terwujudnya pembangunan berwawasan lingkungan.
1). Prosentase Kawasan Strategis Provinsi (KSP) yang memiliki Rencana Tata Ruang
Alasan Pemilihan Indikator : Indikator ini dipilih untuk meng- evaluasi seberapa
banyak kawasan Strategis Provinsi (KSP) yang memiliki Rencana Tata Ruang.
Formulasi Pengukuran :
Jml KSP yg memiliki RTR x 100%
Jml KSP
Tipe Penghitungan : Kumulatif
Sumber Data : Dinas Cipkataru Provinsi Jawa Tengah.
2). Prosentase Kabupaten/ Kota yang memiliki Rencana Detil Tata Ruang (RDTR)
Alasan Pemilihan Indikator : Indikator ini dipilih untuk meng evaluasi seberapa banyak Kabupaten/ Kota di Jawa Tengah yang memiliki RDTR.
Formulasi Pengukuran :
Jml Kab/Kota yg memiliki RDTR x 100%
Jml Kab/Kota
Tipe Penghitungan : Kumulatif.
Sumber Data : Dinas Cipkataru Provinsi Jawa Tengah.
3). Prosentase kesesuaian pemanfaatan ruang dengan Rencana Tata Ruang
Alasan Pemilihan Indikator : Indikator ini dipilih untuk mengevaluasi kesesuaian
antara RTR dengan pemanfaatanya
Formulasi Pengukuran : Jml pemanfaatan Ruang yg sesuai x 100%
Jml pemanfaatn ruang
Tipe Penghitungan : Kumulatif.
Sumber Data : Dinas Cipkataru Provinsi Jawa Tengah.
Sumber : Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 82 Tahun 2014
Adapun untuk hasil pengukuran kinerja pada masing-masing
sasaran strategis berdasarkan pada target perubahan dalam Perjanjian
Kinerja sebagaimana di sajikan pada uraian di bawah ini:
LKjIP Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016
26
A. Sasaran Strategis 1 : Meningkatnya Kualitas Bangunan Gedung dan Non Gedung
Pada sasaran strategis 1 yakni Meningkatnya Kualitas Bangunan Gedung dan Non Gedung hasil pengukuran kinerja
sasarannya adalah sebagaimana disajikan dalam Tabel III.3 di bawah ini.
Tabel III.3
Capaian Kinerja Tahun 2013-2016 untuk Sasaran Strategis 1 (Meningkatnya Kualitas Bangunan Gedung dan Non Gedung)
Indikator Kinerja
Tahun 2013 Tahun 2014 Tahun 2015 Tahun 2016 Target Akhir
Renstra Th. 2018
% Capaian Kumulatif Thdp
Target Akhir Renstra
Realisasi %
Capaian Realisasi
% Capaian
Realisasi %
Capaian Target Realisasi
% Capaian
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ={ (4+6+8)/11
x100%}
1. Jumlah Prasarana dan Sarana Pendukung Kegiatan Perekonomian, Kawasan Perbatasan Kabupaten/ Kota dan Kawasan Strategis yang tertangani
18 Kawasan
100% 23 Kawasan
100% 2 Kawasan 100 % 1 Kawasan
1 Kawasan
100% 79 kawasan
32,91 %
Meningkatnya Pengelolaan Jasa Konstruksi
a. Jumlah Uji &Penyebaran Informasi Jakon 1. Sertifikasi Hasil Uji
(SHU)
573
163,71%
899
224,75%
1.426
316,89 %
500
1.671
334%
2000
199,80 %
2. Informasi Konstruksi
3 100% 2 66,67% 4 133,33 % 3 3 100% 17 52,94 %
b. Jumlah Pelaku Jasa Kontruksi
585 100% 630 100% 1230 100 % 940 1.020 108,51 % 3950 72,91 %
Rata-Rata % Capaian 115,93 % 122,86% 162,56% 160,68% 81,41% Sumber: Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Provinsi Jawa Tengah, 2017
26
LKjIP Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016
27
Terdapat 2 (dua) capaian indikator kinerja Sasaran Strategis 1
(Meningkatnya Kualitas Bangunan Gedung dan Non Gedung), yang
telah melebihi target dan 2 (dua) indikator capaiannya sesuai target yang
telah ditetapkan pada Tahun 2016. Kedua indikator yang capaiannya
melebihi target penjelasannya adalah sebagai berikut :
Sertifikasi Hasil Uji dengan presentase capaian pada Tahun 2016
sebesar 334% atau terealisasi sebanyak 1.671 SHU yang melebihi dari
target 500 SHU dan meningkat dari 1.426 SHU pada tahun 2015. Hal
ini karena keberhasilan dari promosi, bintek dan sosialisasi yang
dilakukan untuk menarik minat masyarakat jasa konstruksi dalam
memanfaatkan layanan uji konstruksi;
Jumlah Pelaku Jasa Kontruksi dengan presentase capaian pada Tahun
2016 sebesar 108,51% atau terealisasi sebanyak 1020 orang pelaku
jasa konstruksi yang melebihi dari target 940 orang pelaku jasa
konstruksi akan tetapi lebih rendah dari realisasi di Tahun 2015
sebesar 1230 orang pelaku jasa konstruksi. Pada indikator kinerja ini
terdapat percepatan pencapaian target sebagai upaya percepatan
pada sertifikasi tukang untuk mendukung Program Pusat yaitu Gerakan
Nasional Pelatihan Konstruksi (GNPK) yang dilaksanakan hingga
tahun 2018.
Kedua indikator yang capaiannya sesuai target penjelasannya
adalah sebagai berikut :
Informasi konstruksi dengan presentase capaian pada Tahun 2016
sebesar 100% atau terealisasi sebanyak 3 kali pameran sesuai dengan
target dan menurun dari 4 kali pameran di Tahun 2015;
Jumlah Prasarana Dan Sarana Pendukung Kegiatan Kawasan
Permukiman Yang Tertangani dengan presentase capaian sebesar
100 % atau terealisasi sebanyak 1 kawasan dan menurun dari 2
kawasan di Tahun 2015.
Secara rata-rata capaian indikator kinerja pada Sasaran Strategis 1
pada Tahun 2016 dibandingkan dengan Tahun 2014 dan Tahun 2013
LKjIP Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016
28
mengalami peningkatan, akan tetapi mengalami penurunan dibanding
Tahun 2015. Pada Tahun 2016 rata-rata capaian kinerja sebesar 160,68%
atau dengan kategori capaian Sangat Baik, Tahun 2015 rata-rata capaian
kinerja sebesar 162,56% atau dengan kategori capaian Sangat Baik,
Tahun 2014 rata-rata capaian kinerja sebesar 122,86% atau dengan
kategori capaian Sangat Baik sedangkan Tahun 2013 rata-rata capaian
kinerja sebesar 115,93% atau dengan kategori capaian Sangat Baik.
Sumber: Penyusun, 2017
Gambar 3.1 Capain Kinerja Masing-Masing Indikator Pada Sasaran Strategis 1 Tahun 2013-2016
Untuk capaian kinerja secara kumulatif dari Tahun 2014 sampai
dengan Tahun 2016 apabila dibandingkan dengan target akhir Renstra
Dincipkataru (Tahun 2018), terdapat satu indikator yang sudah melebihi
target yakni Sertifikasi Hasil Uji sebesar 199,80 %%. Hal ini dikarenakan
adanya upaya percepatan pada sertifikasi tukang untuk mendukung
LKjIP Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016
29
Program Pusat yaitu Gerakan Nasional Pelatihan Konstruksi (GNPK) yang
dilaksanakan hingga tahun 2018.
Sedangkan tiga indikator lainnya capaian kinerja secara kumulatif
adalah sebagai berikut :
Jumlah Prasarana dan Sarana Pendukung Kegiatan Perekonomian,
Kawasan Perbatasan Kabupaten/ Kota dan Kawasan Strategis yang
tertangani capaian kinerja secara kumulatif dari Tahun 2014 sampai
dengan Tahun 2016 sebesar 32,91 %. Diperkirakan sampai dengan
akhir Renstra kemungkinan besar target indikator kinerja ini tidak dapat
tercapai. Hal ini dikarenakan dalam pengukuran kinerja indikator ini
dipengaruhi oleh pelaksanaan kegiatan yang terkait dengan hibah.
Dimana dengan mulai diberlakukannya Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2014 dan terbitnya Surat Edaran Plh. Sekretaris Daerah Nomor
180/008654 tanggal 24 Juni 2015 dimana pemberian Hibah tidak
direalisasikan bagi badan, lembaga dan organisasi kemasyarakatan
yang tidak berbadan hukum.
Informasi Konstruksi capaian kinerja secara kumulatif dari
Tahun 2014 sampai dengan Tahun 2016 sebesar 52,94%.
Diperkirakan sampai dengan akhir Renstra target dapat tercapai
karena realisasi setiap tahunnya sesuai dengan target dan untuk .
Jumlah Pelaku Jasa Kontruksi capaian kinerja secara kumulatif dari
Tahun 2014 sampai dengan Tahun 2016 sebesar 72,91%.
Diperkirakan sampai dengan akhir Renstra target dapat tercapai
karena realisasi setiap tahunnya sesuai dengan target.
Dalam realisasi pada Sasaran Strategis 1 (Meningkatnya Kualitas
Bangunan Gedung dan Non Gedung) terdapat beberapa hambatan dan
kendala diantaranya adalah sebagai berikut :
1). Terkait dengan indikator Jumlah Prasarana dan Sarana Pendukung
Kegiatan Perekonomian, Kawasan Perbatasan Kabupaten/ Kota dan
Kawasan Strategis yang tertangani, dimana salah satu kegiatannya
berupa pembangunan Kawasan Tugu Batas terdapat hambatan :
LKjIP Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016
30
a). Kawasan tugu batas yang akan dibangun terdapat tanaman
pohon mangga milik warga setempat, sehingga memerlukan
pendekatan dan sosialisasi untuk penebangan pohon tersebut
demi meminimalisasi konflik dengan warga;
b). Kawasan tugu batas yang akan dibangun dilewati oleh jaringan
kabel telepon milik PT. Telkom sehingga memerlukan koordinasi
dengan pihak terkait untuk memindahkannya.
2). Kuantitas Sumber Daya Manusia yang relatif kurang mencukupi;
3). Sering terjadinya tidak sinkronnya jadwal pelatihan tukang antara
pihak provinsi sebagai penyedia jasa/ materi pelatihan dengan
kabupaten/ kota sebagai penerima atau pihak yang dilatih;
4). Peralatan uji dan sarana informasi laboratorium yang masih belum
memenuhi tuntutan perkembangan teknologi;
5). Adanya institusi lain yang mempunyai fungsi yang sama menangani
pelayanan pengujian dan informasi;
6). Belum adanya kebijakan yang mensyaratkan laboratorium
bersertifikasi seperti yang dimiliki oleh Dinas Cipta Karya dan Tata
Ruang Provinsi Jawa Tengah sebagai rujukan tempat pengujian;
7). Kurangnya tenaga pustakawan dan adanya sistem pelabelan yang
sering berubah.
Dalam rangka meningkatkan capaian kinerja, upaya yang telah
dilakukan adalah sebagai berikut :
1). Pendekatan dan sosialisasi baik kepada masyarakat maupun PT.
Telkom terkait dengan adanya pelaksanaan kegiatan pembangunan
kawasan Tugu Batas;
2). Menigkatkan pemberdayaan jasa konstruksi melalui peningkatan
kualitas SDM, pelaksanaan bintek ketrampilan tukang dan mandor
jasa kontruksi;
LKjIP Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016
31
3). Meningkatkan koordinasi dengan kabupaten/ kota ataupun pihak
terkait dalam penetapan jadwal pelatihan sehingga tidak meleset
ataupun terjadi kemunduran jadwal pelatihan;
4). Penggantian peralatan uji laboratorium yang manual dengan
digitalisasi agar kedepan hasil lebih cepat dan akurat;
5). Mempertahankan kualitas sumber daya yang dimiliki;
6). Pemeliharaan peralatan dan kalibrasi;
7). Penambahan alat-alat laboratorium elektrik/ digital;
8). Promosi kemampuan layanan uji BPIK dan pentingnya Laboratorium
yang kompeten/ terakreditasi dalam pengendalian mutu pekerjaan
konstruksi ke institusi-institusi;
9). Peningkatan Sosialisasi eksistensi perpustakaan di bidang kontruksi
Ke Cipta Karya-an sehingga jumlah pengunjung dapat meningkat;
Oleh karena itu, ke depan dalam rangka meningkatkan capaian
kinerja tahun mendatang maka akan ditempuh strategi sebagai berikut :
Meningkatkan percepatan pembangunan infrastruktur permukiman;
Meningkatkan fasilitasi stimulan pembangunan sarana prasarana, agar
daerah dapat mengembangkan keberlanjutannya.
Pengunaan sumber daya keuangan untuk pencapaian sasaran 1
(Meningkatnya Kualitas Bangunan Gedung dan Non Gedung), adalah
sebesar Rp. 6.064.366.316,- atau 95,75% dari total pagu sebesar
Rp. 6.333.648.000,-. Hal ini berarti terdapat efisiensi penggunaan sumber
daya sebesar 4,25% dari pagu yang ditentukan.
Keberhasilan pencapaian sasaran 1 (Meningkatnya Kualitas
Bangunan Gedung dan Non Gedung), sesungguhnya tidak terlepas dari
dilaksanakan Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Perkotaan
Dan Pedesaan, serta Program Pembangunan Dan Pengelolaan Bangunan
Gedung Serta Pengembangan Jasa Kontruksi dengan kegiatan-kegiatan
diantaranya sebagai berikut :
LKjIP Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016
32
1. Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Perkotaan Dan
Pedesaan :
a). Kegiatan Revitalisasi Kawasan Perkotaan Kumuh Fungsi PKN dan
PKW;
b). Kegiatan Pembangunan Prasarana dan Sarana pada Kawasan
Agropolitan dan Minapolitan;
c). Kegiatan Penataan Kawasan Perbatasan dan Kawasan Strategis;
2. Program Pembangunan Dan Pengelolaan Bangunan Gedung
Serta Pengembangan Jasa Kontruksi :
a). Peningkatan Kinerja dan Monitoring dan Evaluasi Bidang Cipta
Karya dan Tata Ruang;
b). Pemberdayaan dan Pengawasan Jasa Konstruksi;
c). Peningkatan Pelayanan Laboratorium, Sertifikasi dan Advis Teknik;
d). Peningkatan Pelayanan Informasi Konstruksi;
e). Pengawasan Teknis Pengelola dan Penyelenggaraan Gedung
Milik Daerah;
f). Identifikasi Bangunan dan Kawasan Bersejarah.
Sumber: Survei Lapangan, 2016
Gambar 3.2 Kawasan Tugu Batas Yang Merupakan Hasil Pelaksanaan Kegiatan Penataan Kawasan Perbatasan dan Kawasan Strategis
LKjIP Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016
33
B. Sasaran Strategis 2: Meningkatnya Pemenuhan Kebutuhan Air Minum Dan Sanitasi
Hasil pengukuran kinerja pada Sasaran Strategis 2 (Meningkatnya pemenuhan kebutuhan air minum dan sanitasi)
adalah sebagai berikut :
Tabel III.4
Capaian Kinerja Tahun 2013-2016 untuk Sasaran Strategis 2 (Meningkatnya Pemenuhan Kebutuhan Air Minum dan Sanitasi)
Indikator kinerja
Tahun 2013 Tahun 2014 Tahun 2015 Tahun 2016 Target Akhir Renstra Th. 2018
% Capaian Kumulatif ThdpTarget Akhir
Renstra Realisasi
% Capaian
Realisasi %
Capaian Realisasi
% Capaian
Target Realisasi %
Capaian
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Cakupan Pelayanan Air Minum dan Sanitasi
1. Air Minum Perkotaan (%) 63,99 % 63,99% 72,48 % 108,18% 75,76% 101,01% 76,50% 80,45% 105,16% 78,00 % 103,14%
2. Air Minum Perdesaan (%) 49,13 % 49,13% 65,57 % 129,84% 68,00% 128,79% 67,00% 72,80% 108,66% 59,00 % 123,39%
3. Sanitasi (%) 64,50 % 64,50% 76,94 % 111,51% 77,00% 106,94% 76,97% 77 % 100,04% 76,00 % 101,32%
Rata-Rata % Capaian 59,21% 116,51% 112,25% 104,62% 109,28 %
Sumber: Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Provinsi Jawa Tengah, 2016
Secara keseluruhan capaian indikator kinerja pada Sasaran Strategis 2 (Meningkatkan Pemenuhan Kebutuhan
Air Minum dan Sanitasi) dapat tercapai bahkan melebihi target yang telah ditetapkan pada tahun 2016. Akan tetapi bila
dibandingkan dengan capaian pada Tahun 2015, capaian masing-masing indikator kinerja tersebut mengalami penurunan.
Penjelasannya adalah sebagai berikut yakni :
Cakupan Pelayanan Air minum Perkotaan presentase capaian pada Tahun 2016 sebesar 105,16% dengan realisasi
sebesar 80,45% yang melebihi target 76,50% dan meningkat dari 75,76% pada Tahun 2015.
33
LKjIP Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016
34
Cakupan Pelayanan Air Minum Perdesaan presentase capaian pada
Tahun 2016 sebesar 108,66%, dengan realisasi sebesar 72,80%
melebihi target 67,00% dan meningkat dari 68,00%pada Tahun 2015.
Cakupan Pelayanan Sanitasi presentase capaian pada Tahun 2016
sebesar 100,04% dengan realisasi sebesar 77,00% melebihi target
76,97% dan sama dengan realisasi Tahun 2015 yakni sebesar 77 %.
Secara rata-rata capaian indikator kinerja pada Sasaran Strategis 2
pada Tahun 2016 apabila dibandingkan dengan Tahun 2015 dan 2014
mengalami penurunan, sedangkan apa bila dibandingkan Tahun 2013
mengalami peningkatan. Tahun 2016 rata-rata capaian kinerja sebesar
104,62% atau dengan kategori capaian Sangat Baik, Tahun 2015 rata-
rata capaian kinerja sebesar 112,25 % atau dengan kategori capaian
Sangat Baik, Tahun 2014 rata-rata capaian kinerja sebesar 116,51 % atau
dengan kategori capaian Sangat Baik, sedangkan Tahun 2013 rata-rata
capaian kinerja sebesar 59,21% atau dengan kategori capaian Cukup.
Perbandingan rata-rata capaian pada sasaran stratgis 2 dapat dilihat pada
grafik di bawah ini.
Sumber: Penyusun, 2017
Gambar 3.3 Capaian Kinerja Masing-Masing Indikator Pada Sasaran Strategis 2 Tahun 2013-2016
LKjIP Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016
35
Untuk capaian kinerja secara kumulatif dari Tahun 2014 sampai
dengan Tahun 2016 apabila dibandingkan dengan target akhir Renstra
Dincipkataru, semua indikator kinerja telah melebihi target yakni Cakupan
Pelayanan Air Minum Perkotaan sebesar 103,14%, Cakupan Pelayanan
Air Minum Perdesaan sebesar 123,39% dan Cakupan pelayanan sanitasi
sebesar 101,32%.
Dibanding capaian nasional capaian kinerja bidang pemenuhan
kebutuhan layanan air minum di Provinsi Jawa Tengah pada dasarnya
masih di bawah capaian MDGs Indonesia. Sedangkan untuk cakupan
pelayanan sanitasi, capaian Provinsi Jawa Tengah pada Tahun 2015
sudah melebihi capaian MDGs Indonesia pada Tahun 2014. Untuk lebih
jelasnya dapat dilihat pada Tabel III.6 berikut ini :
Tabel III.5 Perbandingan Capaian Kinerja Pemenuhan Kebutuhan Layanan Air Minum, Santasi di
Provinsi Jawa Tengah dengan Nasional No Indikator Kinerja Jawa Tengah (Th 2016) Nasional *)
1. Persentase cakupan layanan air minum - 71,05%
a. Persentase cakupan layanan air minum perkotaan 80,45% 83,2%
b. Persentase cakupan layanan air minum perdesaan 72,80% 58,83%
2. Persentase cakupan layanan sanitasi
(Proporsi rumah tangga dengan akses berkelanjutan
terhadap fasilitas sanitasi dasar layak, perkotaan dan
Perdesaan Indikator dalam MDGs)
77,00% 63,94%
a. Perkotaan -
b. Perdesaan -
Keterangan : *) Capaian Kinerja Nasional Tahun 2015 (Data 2016 Belum di Publish) Sumber : Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Provinsi Jawa Tengah, Tahun 2016 dan Direktorat Pengembangan
Sistem Penyediaan Air Minum Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat, Tahun 2016
Walaupun ada beberapa indikator yang capaiannya sudah melebihi
target, akan tetapi masih terdapat beberapa hambatan dan kendala,
mengingat target yang ditetapkan dalam RPJMN bahwa sampai dengan
Tahun 2019 Cakupan pelayanan Air minum dan sanitasi adalah sebesar
100%. Hambatan tersebut diantaranya adalah sebagai berikut:
1. Pertumbuhan cakupan pelayanan air minum yang layak belum dapat
mengimbangi pesatnya pertumbuhan kebutuhan air minum karena
adanya pertumbuhan penduduk dan pertumbuhan ekonomi. Hal ini
LKjIP Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016
36
dikarenakan masih adanya kebocoran pada jaringan pipa air minum
dan tingginya Iddle Capacity yang belum termanfaatkan;
2. Terbatasnya sumber air baku dalam pengembangan Sistem
Penyediaan Air Minum;
3. Perlunya penguatan kelembagaan PDAM sebagai badan usaha yang
menangani pendistribusian dan pemenuhan air minum bagi
masyarakat;
4. Belum optimalnya pelayanan sanitasi yang layak bagi masyarakat;
5. Masih rendahnya kesadaran masyarakat dalam memanfaatkan fasilitas
sanitasi yang sudah terbangun;
6. Adanya kendala ketepatan dan kelengkapan pengumpulan data
capaian air minum dan sanitasi dari Kab/Kota.
Dalam rangka meningkatkan capaian kinerja, upaya yang telah
dilakukan adalah sebagai berikut :
1. Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) secara Regional
yang dapat melayani penduduk dalam cakupan yang lebih luas;
2. Peningkatan dan penguatan kelembagaan PDAM di kabupaten/ kota
sebagai badan usaha yang menangani pendistribusian dan
pemenuhan air minum bagi masyarakat;
3. Memberikan pendampingan, pembinaan kepada kabupaten/kota guna
peningkatan pembangunan;
4. Mensosialisasikan kepada masyarakat pentingnya mewujudkan
Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) dan memanfaatkan fasilitas
sanitasi yang telah di bangun;
5. Peningkatan koordinasi dengan pelaksanaan workshop dan sosialisasi
kepada kabupaten/ kota untuk dapat mengumpulkan data capaian air
minum dan sanitasi.
Oleh karena itu ke depannya dalam rangka untuk lebih
meningkatkan capaian kinerja tahun mendatang, maka akan ditempuh
strategi sebagai berikut :
LKjIP Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016
37
Mengoptimalkan pembangunan SPAM Regional dan pemanfaatannya
oleh masyarakat;
Minimalisasi penggunaan air tanah sebagai air baku (diversifikasi
sumber air baku);
Penggunaan teknologi pengolahan sampah yang tepat guna dan ramah
lingkungan serta menerapkan prinsip 3R (Reduce, Reuse, Recycle).
Pengunaan sumber daya keuangan untuk pencapaian Sasaran
Strategis 2 (Meningkatnya Pemenuhan Kebutuhan Air Minum dan
Sanitasi), adalah sebesar Rp. 14.096.298.660,- atau 97,92% dari total
pagu sebesar Rp. 14.396.283.000,-. Hal ini berarti terdapat efisiensi
penggunaan sumber daya sebesar 2,08% dari pagu yang ditentukan.
Keberhasilan pencapaian Sasaran 2 (Meningkatnya Pemenuhan
Kebutuhan Air Minum dan Sanitasi) sesungguhnya tidak terlepas dari
dilaksanakan Program Peningkatan Kinerja Pengelolaan Air Minum Dan
Sanitasi dengan kegiatan sebagai berikut :
1. Peningkatan Penyediaan Prasarana dan Sarana Sanitasi;
2. Pendampingan Pelaksanaan Program Pusat PAMSIMAS;
3. Peningkatan Penyediaan Prasarana dan Sarana Air Bersih;
4. Evaluasi Pemanfaatan Prasarana dan Sarana Permukiman;
5. Pendampingan Pelaksanaan Program USRI.
Sumber: Survei Lapangan, 2016
Gambar 3.4 Proses Penanaman Pipa Air Minum pada Kegiatan Peningkatan Penyediaan Prasarana dan Sarana
Air Bersih
LKjIP Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016
38
C. Sasaran Strategis 3 : Meningkatnya Pemenuhan Kebutuhan Perumahan Layak Huni
Hasil pengukuran kinerja pada Sasaran Strategis 3 yakni Meningkatnya Pemenuhan Kebutuhan Perumahan Layak
Huni adalah sebagai berikut :
Tabel III.6 Capaian Kinerja Tahun 2013-2016 untuk Sasaran Strategis 3 (Meningkatnya Pemenuhan Kebutuhan Perumahan Layak Huni)
Indikator Kinerja Tahun 2013 Tahun 2014 Tahun 2015 Tahun 2016 Target Akhir
Renstra Th. 2018
% Capaian Kumulatif Terhadap Target Akhir
Renstra Realisasi
% Capaian
Realisasi %
Capaian Realisasi
% Capaian
Target Realisasi %
Capaian
1 2 3 4 5 7 8 9 10 11 12 13 ={ (4+7+9)/12 x100%}
1. Jumlah Prasarana dan Sarana Dasar Perumahan Yang Tertangani
13 Lokasi 100 % 13 Lokasi 100% 3 Lokasi 100% 0 0 0 37 Lokasi 43,24%
2. Rasio Rumah Layak Huni 76,67% 76,67% 78,67% 102,53% 78,67% 102,51% 76,75% 79,63% 103,75% 76,77% 103,73%
3. Prosentase Kawasan Permukiman Kumuh yang Tertangani
7,80% 7,80% 12,83% 100 % 14,03% 94,29% 16,92% 15,57% 92,02% 21,02% 74,34%
4. Prosentase KTP2D Yang Tertangani 9,58% 9,58% 10,96% 100% 12,33% 97,86% 0,00% 0,00% 0,00% 17,53% 70,34% Rata-Rata % Capaian 48,51% 100,63% 98,66% 97,89% 70,70 %
Sumber : Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Provinsi Jawa Tengah, 2016
Capaian indikator kinerja pada Sasaran Strategis 3 (Meningkatnya Pemenuhan Kebutuhan Perumahan Layak
Huni) satu indikator kinerja belum mencapai target yang telah ditetapkan pada Tahun 2016 dan satu indikator kinerja yang
capaiannya melebihi target adalah Rasio Rumah Layak Huni dengan capaian pada Tahun 2016 sebesar 103,75%.
Sedangkan 2 (dua) indikator kinerja lainnya tidak dilaksanakan dikarenakan terkendala dalam pelaksanaan Hibah oleh UU
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan sesuai dengan hasil evaluasi RPJMD Provinsi Jawa Tengah
Tahun 2013-2018. Capaian masing-masing indikator kinerja tersebut adalah sebagai berikut:
38
LKjIP Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016
39
Rasio Rumah Layak Huni presentase capaiannya pada Tahun 2016
sebesar 79,63% melebihi target sebesar 76,75% dan meningkat dari
78,67% di Tahun 2015 ;
Presentase Kawasan Permukiman Kumuh yang Tertangani
capaiannya pada Tahun 2016 sebesar 92,02% dengan realisasi
sebesar 15,57% yang belum mencapai target 16,92%, akan tetapi naik
dari tahun sebelumnya 14,03%. Realisasi indikator kinerja tidak sesuai
target dikarenakan kegiatan fisik penangan kawasan kumuh yang
bersumber APBD Provinsi tidak dapat dilaksanakan, karena terkendala
oleh UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
Secara rata-rata capaian indikator kinerja pada Sasaran Strategis 3
pada Tahun 2016 apabila dibandingkan dengan Tahun 2014 dan 2015
mengalami penurunan, sedangkan apa bila dibandingkan Tahun 2013
mengalami peningkatan. Tahun 2016 rata-rata capaian kinerja sebesar
97,89% atau dengan kategori capaian Baik, Tahun 2015 rata-rata capaian
kinerja sebesar 98,66 % atau dengan kategori capaian Baik, Tahun 2014
rata-rata capaian kinerja sebesar 100,63% dengan kategori capaian
Sangat Baik, sedangkan Tahun 2013 rata-rata capaian kinerja sebesar
48,51% atau dengan kategori capaian Kurang. Perbandingan rata-rata
capaian pada sasaran strategis 3 dapat dilihat pada grafik di bawah ini.
Sumber: Penyusun, 2016
Gambar 3.5 Capain Kinerja Indikator Pada Sasaran Strategis 3 Tahun 2013-2016
LKjIP Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016
40
Untuk capaian kinerja secara kumulatif dari Tahun 2014 sampai
dengan Tahun 2016 apabila dibandingkan dengan target akhir Renstra
Dincipkataru (Tahun 2018), terdapat satu indikator yang sudah melebihi
target yakni Rasio Rumah Layak Huni sebesar 103,73%. Sedangkan
indikator kinerja Prosentase kawasan permukiman kumuh yang tertangani
capaian seara kumulatif dibanding target akhir renstra sebesar 74,34%.
Diperkirakan sampai dengan akhir Renstra kemungkinan besar target
indikator kinerja Prosentase kawasan permukiman kumuh yang tertangani
tersebut tidak dapat tercapai. Hal ini dikarenakan dalam pengukuran
kinerja indikator ini dipengaruhi oleh pelaksanaan kegiatan yang terkait
dengan hibah. Dimana dengan mulai diberlakukannya Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2014 dan terbitnya Surat Edaran Plh. Sekretaris Daerah
Nomor 180/008654 tanggal 24 Juni 2015 dimana pemberian Hibah tidak
direalisasikan bagi badan, lembaga dan organisasi kemasyarakatan yang
tidak berbadan hukum.
Dalam realisasi pada Sasaran Strategis 3 (Meningkatnya
Pemenuhan Kebutuhan Perumahan Layak Huni) terdapat beberapa
hambatan dan kendala diantaranya sebagai berikut :
1). Jumlah Backlog Perumahan di Jawa Tengah cukup tinggi yakni
sebesar 1.256.551 unit rumah (Backlog Keberpenghunian 503.703
unit dan Backlog Kepemilikan 752.848 unit);
2). Diberlakukannya Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintah Daerah maka Kegiatan yang ada dalam Kelompok
Rekening Hibah pada Dinas Cipkataru tidak dapat dilaksanakan
dikarenakan Penerima Bantuan Hibah harus Berbadan Hukum dan
hal tersebut kurang seseuai dengan filosofi bantuan bagi masyarakat
miskin/membebani;
3). Masih relatif banyaknya jumlah rumah masyarakat miskin dengan
kondisi atap, lantai, dan dinding yang tidak memenuhi syarat sebagai
rumah tinggal yang layak;
LKjIP Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016
41
4). Tidak adanya kemampuan masyarakat miskin untuk memperbaiki
rumah tinggalnya yang tidak layak huni.
Dalam rangka meningkatkan capaian kinerja, upaya yang telah
dilakukan adalah sebagai berikut :
1). Penanganan RTLH dilaksanakan dengan metode belanja Bantuan
Sosial (Bansos);
2). Perlu adanya Program dan Rencana Aksi kegiatan, tetapi tidak bisa
dilaksankan karena kendala Skema Pola Penganggaran. Untuk
Bantuan Sosial hanya bisa dilaksanakan untuk kegiatan bantuan
material RTLH dan kegiatan yang lain dilaksanakan dalam bentuk
Studi Identifikasi;
3). Perlu adanya kebijakan penanganan bagi RTLH dalam rangka
mendukung Program pengurangan kemiskinan;
4). Meningkatkan kerjasama dan koordinasi dengan pemerintah
kabupaten/kota dalam rangka mewujudkan kesadaran masyarakat
untuk memperbaiki lingkungan permukiman.
Pengunaan sumber daya keuangan untuk pencapaian Sasaran
Strategis 3 (Meningkatnya Pemenuhan Kebutuhan Perumahan Layak
Huni), adalah sebesar Rp. 7.352.128.850,- atau 78,68% dari total pagu
sebesar Rp. 9.344.683.000,-. Hal ini berarti terdapat efissiensi
penggunaan sumber daya sebesar 21,32% dari pagu yang dianggarkan.
Keberhasilan pencapaian Sasaran Strategis 3 (Meningkatnya
Pemenuhan Kebutuhan Perumahan Layak Huni), sesungguhnya tidak
terlepas dari dilaksanakan Pembangunan Perumahan dan Program
Pemberdayaan Komunitas Perumahan dengan kegiatan sebagai berikut:
a) Program Pembangunan Perumahan
Pembangunan Stimulan Prasarana dan Sarana Rumah Sederhana
Sehat;
Pembangunan Stimulan Perumahan Swadaya Bagi RTM;
Stimulan Pembangunan dan Perbaikan Rumah Pasca Bencana;
LKjIP Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016
42
b) Program Pemberdayaan Komunitas Perumahan
Penataan Lingkungan Permukiman Perbatasan Kabupaten/ Kota;
Prasarana dan Sarana di Kawasan Perdesaan;
Pembinaan & Pengendalian Pembangunan Perumahan di Daerah.
Selain program di atas, keberhasilan pencapaian Sasaran Strategis
3 (Meningkatnya Pemenuhan Kebutuhan Perumahan Layak Huni) juga
tidak terlepas dari pelaksanaan program pusat (Dekonsentrasi dari
Kementrian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat yakni Program
Pengembangan Perumahan dengan Kegiatan Penyusunan Perencanaan
Penyediaan Perumahan.
Sumber: Survei Lapangan, 2016
Gambar 3.6 Hasil Pembinaan Lomba Hari Habitat dari Pelaksanaan Kegiatan Pembinaan dan
Pengendalian Pembangunan Perumahan di Daerah
LKjIP Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016
43
D. Sasaran Strategis 4 : Terwujudnya Pembangunan Berwawasan Lingkungan
Hasil pengukuran kinerja pada Sasaran Strategis 4 (Terwujudnya Pembangunan Berwawasan Lingkungan), adalah
sebagai berikut :
Tabel III.7 Capaian Kinerja Tahun 2013-2016 untuk Sasaran Strategis 4 (Terwujudnya Pembangunan Berwawasan Lingkungan)
Indikator kinerja Tahun 2013 Tahun 2014 Tahun 2015 Tahun 2016
Target Akhir Renstra Th. 2018
% Capaian Kumulatif Terhadap Target
Akhir Renstra Realisasi
% Capaian
Realisasi %
Capaian Realisasi
% Capaian
Target Realisasi %
Capaian
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1. Persentase Kawasan Strategis Provinsi (KSP) Yang Memiliki Rencana Tata Ruang
0 % 0 % 6,54% 198,18 % 13,64% 206,67% 9,90% 14,90% 150,51% 16,50% 90,30%
2. Persentase Kabupaten/ Kota Yang Memiliki Rencana Detail Tata Ruang (RDTR)
0 % 0 % 20,00%
100, 00% 40% 100, 00% 60% 62% 103,33% 100% 62%
3. Persentase Kesesuaian Pemanfaatan Ruang Dengan Rencana Tata Ruang
62% 62% 63,00% 100, 00% 64,11% 100,17% 66% 66,40% 100,61% 70,00% 94,86%
Rata-rata % Capaian 20,67 % 132,73% 135,61% 118,15% 82,39%
Sumber: Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Provinsi Jawa Tengah, 2017
Realisasi seluruh indikator kinerja pada Sasaran Strategis 4 (Terwujudnya Pembangunan Berwawasan
Lingkungan) dapat melebihi target, sehingga capaiannya melebihi dari target yang telah ditetapkan pada Tahun 2016.
Adapun capaian masing-masing indikator kinerja tersebut adalah sebagai berikut:
a. Persentase Kawasan Strategis Provinsi (KSP) yang memiliki rencana tata ruang capaiannya pada Tahun 2016
sebesar 150,51 % dengan realisasi 14,90% melebihi dari target 9,90% dan meningkat dari 13,64% di Tahun 2015.
b. Persentase kabupaten/kota yang memiliki Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) capaiannya pada Tahun 2016 sebesar
103,33% dengan realisasi 62% melebihi dari target 60% dan meningkat dari 40% di Tahun 2015.
43
LKjIP Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016
44
c. Persentase kesesuaian pemanfaatan ruang dengan Rencana Tata
Ruang capaiannya pada Tahun 2016 sebesar 100,61% dengan
realisasi 66,40% melebihi dari target 66% dan meningkat dari tahun
sebelumnya yang hanya sebesar 64,11 % di Tahun 2015.
Secara rata-rata capaian indikator kinerja pada Sasaran Strategis 4
pada Tahun 2016 apabila dibandingkan dengan Tahun 2014 dan Tahun
2015 mengalami penurunan, akan tetapi bila dibandingkan dengan Tahun
2013 mengalami peningkatan. Tahun 2016 rata-rata capaian kinerja
sebesar 118,15% atau dengan kategori capaian Sangat Baik, Tahun 2015
rata-rata capaian kinerja sebesar 135,61% atau dengan kategori capaian
Sangat Baik, Tahun 2014 rata-rata capaian kinerja sebesar 132,73%
dengan kategori capaian Sangat Baik. Sedangkan Tahun 2013 rata-rata
capaian kinerja sebesar 21% atau dengan kategori capaian Kurang, hal
ini dikarenakan dua indikator yang belum ada capaiannya merupakan
indikator baru yang pelaksanaannya dimulai Tahun 2014. Perbandingan
rata-rata capaian pada sasaran strategis 4 dapat dilihat pada grafik di
bawah ini.
Gambar 3.7 Capaian Kinerja Indikator Pada Sasaran Strategis 4 Tahun 2013-2016
Sumber: Penyusun, 2017
LKjIP Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016
45
Untuk capaian kinerja secara kumulatif dari Tahun 2014 sampai
dengan Tahun 2016 apabila dibandingkan dengan target akhir Renstra
Dincipkataru (Tahun 2018), adalah sebagai berikut Persentase Kawasan
Strategis Provinsi (KSP) Yang Memiliki Rencana Tata Ruang sebesar
90,30%, Persentase Kabupaten/ Kota Yang Memiliki Rencana Detail Tata
Ruang (RDTR) sebesar 62% dan Persentase Kesesuaian Pemanfaatan
Ruang Dengan Rencana Tata Ruang sebesar 94,86%.
Dalam pencapaian Sasaran Strategis 4 (Terwujudnya
Pembangunan Berwawasan Lingkungan), terdapat beberapa hambatan
dan kendala sebagai berikut:
1). Belum tersedianya peraturan/pedoman yang berlaku tentang Pedoman
Penyusunan RTR Kawasan Strategis Provinsi;
2). Belum semua Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah melaksanakan
Review Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dikarenakan menunggu
hasil Evaluasi dan Revisi RTRW Provinsi Jawa Tengah;
3). Adanya ketidak sesuaian antara dokumen RDTR dengan Dokumen
RTRW terutama pada kawasan pertanian;
4). Adanya dinamika kebijakan infrastruktur nasional terkait dengan
program Reaktivasi Rel KA, Trase Rencana Jalan Tol, Trase Jaringan
Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi (SUTET) dan sebagainya,
sehingga harus menunggu keputusan dari Pemerintah Pusat;
5). Masih banyaknya RDTR kabupaten/ kota yang belum memperoleh
Rekomendasi Badan Informasi Geospasial (BIG);
6). Keterbatasan kapasitas dan kuantitas SDM Kabupaten/Kota dalam
penyusunan RTR sehingga masih terdapat ketidaksesuaian substansi
dengan Peraturan Menteri mengenai Pedoman Penyusunan;
7). Adanya ketidaksesuaian Materi Teknis RDTR terhadap Permen PU
Nomor 20 Tahun 2011 tentang Pedoman Penyusunan RDTR;
8). Kurangnya respon dari Kabupaten/ Kota terhadap pengawasan teknis
yang dilakukan Provinsi;
LKjIP Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016
46
9). Berkurangnya personil PPNS karena adanya mutasi pegawai di
Kabupaten/ Kota sehingga SKP tidak berlaku lagi.
Dalam rangka meningkatkan capaian kinerja, upaya yang telah
dilakukan adalah sebagai berikut :
1). Pedoman RTR KSP dapat segera disahkan sehingga ada arahan yang
jelas dala penyusunan RTR KSP;
2). Mengadakan pertemuan dengan Kabupaten/Kota mengenai kendala
penyusunan maupun proses legislasi RDTR dan dituangkan kedalam
Berita Acara;
3). Pembinaan dan peningkatan kapasitas SDM dan fasilitasi kepada
BKPRD Provinsi maupun Pemerintah Kabupaten/Kota dalam
penyusunan substansi penataan ruang;
4). Menggunakan sistem informasi untuk pelaksanaan pengawasan teknis
penyelenggaraan penataan ruang ke Kabupaten/ Kota;
5). Pelaksanaan pulbaket oleh PPNS di Kabupaten/ Kota.
Pengunaan sumber daya keuangan untuk pencapaian Sasaran
Strategis 4 (Terwujudnya Pembangunan Berwawasan Lingkungan)
yang bersumber dari APBD adalah sebesar Rp. 2.972.902.568,- atau
98,89% dari total pagu sebesar Rp. 3.006.153.000,-. Hal ini berarti
terdapat efissiensi penggunaan sumber daya sebesar 1,11% dari pagu
yang ditentukan. Sedangkan pengunaan sumber daya keuangan yang
bersumber dari APBN realisasinya sebesar Rp. 2.447.846,- atau 67,70%
dari total pagu sebesar Rp. 3.615.903.000,-.
Keberhasilan pencapaian Sasaran Strategis 4 (Terwujudnya
Pembangunan Berwawasan Lingkungan), sesungguhnya tidak terlepas
dari dilaksanakan Program Perencanaan Tata Ruang, Program
Pemanfaatan Dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang serta Program
Penataan, Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan Dan Pemanfaatan Tanah
dengan kegiatan sebagai berikut :
LKjIP Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016
47
a) Program Perencanaan Tata Ruang
Pembinaan dan Penyusunan/ Review RTR Kabupaten/ Kota;
Penyusunan RTR Kawasan Strategis Jawa Tengah;
Penyusunan Sistem Informasi Penataan Ruang.
b) Program Pemanfaatan Dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang
Pengawasan Penyelenggaraan Penataan Ruang;
Pembinaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang;
c) Program Penataan, Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan Dan
Pemanfaatan Tanah
Pemantauan Perubahan Penggunaan dan Pemanfaatan Lahan
Selain program di atas, keberhasilan pencapaian Sasaran Strategis
4 (Terwujudnya Pembangunan Berwawasan Lingkungan) juga tidak
terlepas dari pelaksanaan program dan kegiatan dari pusat (Dekonsentrasi
dari Kementrian Agraria dan Penataan Ruang) yakni sebagai berikut :
a) Program Penyelenggaraan Penataan Ruang dengan kegiatan :
Pemanfaatan Ruang;
Pembinaan Perencanaan Tata Ruang dan Pemanfaatan Ruang
Daerah
b) Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang dengan kegiatan :
Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Penguasaan Tanah Wilayah I
dan II.
Akan tetapi berdasarkan DIPA Nomor SP DIPA-056.08.3.419458/2016
Nomenklatur Kegiatannya berubah menjadi :
a). Kegiatan Penertiban Pemanfaatan Ruang;
b). Kegiatan Pengendalian Pemanfaatan Ruang;
LKjIP Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016
48
Sumber: Penyusun, 2016
Gambar 3.8
Pelaksanaan Lokakarya Rencana Tata Ruang (RTR) Kawasan Strategis Provinsi (KSP)
3.2 Realisasi Anggaran
Dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi
Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Provinsi Jawa Tengah, pada Tahun
Anggaran 2016, di dukung dengan Anggaran sebesar
Rp. 42.161.658.000,-. Angaran tersebut bersumber dari APBD sebesar
Rp. 37.253.159.000,- dan APBN sebesar Rp. 4.908.499.000. Secara
ringkas komposisi penggunaan anggaran untuk APBD sebagai berikut :
Tabel III.8 Anggaran APBD Perubahan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016
NO JENIS BELANJA ANGGARAN 1. BELANJA TIDAK LANGSUNG 27.786.219.000,-
Belanja Pegawai 27.786.219.000,- 2. BELANJA LANGSUNG 37.253.159.000,-
Belanja Pegawai 1.292.750.000,- Belanja Barang dan Jasa 33.776.034.000,-
Belanja Modal 2.184.375.000,-
Sumber: DPPA SKPD Dincipkataru TA. 2016
Penggunaan anggaran tersebut diluar Belanja Administrasi Umum,
apabila diperinci adalah sebagai berikut :
Tabel III.9 Realisasi Anggaran APBD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016
No Sasaran Strategis Program Anggaran (Rp) Realisasi (Rp) % Realisasi % Efisiensi
1 Meningkatnya kualitas bangunan gedung dan non gedung
Peningkatan Sarana Dan Prasarana Perkotaan Dan Pedesaan
1.603.242.000 1.586.507.000 98,96 1,04
Pembangunan Dan Pengelolaan Bangunan Gedung Serta Pengembangan Jasa Kontruksi
4.730.406.000 4.477.859.306 94,66 5,34
LKjIP Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016
49
No Sasaran Strategis Program Anggaran (Rp) Realisasi (Rp) % Realisasi % Efisiensi
2 Meningkatnya pemenuhan kebutuhan air minum dan sanitasi
Peningkatan Kinerja Pengelolaan Air Minum Dan Sanitasi
14.396.283.000 14.096.28.660 97,92 2,08
3 Meningkatnya Pemenuhan Perumahan Layak Huni
Pembangunan Perumahan 2.941.753.000 2.657.299.500 90,33 9,67
Pemberdayaan Komunitas Perumahan
5.110.334.0000 4.694.829.350 91,87 8,13
4 Terwujudnya pembangunan berwawasan lingkungan
Perencanaan Tata Ruang 1.636.907.000 1.624.164.910 99,22 0,78
Pemanfaatan & Pengendalian Pemanfaatan Ruang
1.100.432.000 1.085.791.658 98,67 1,33
Penataan, Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan Dan Pemanfaatan Tanah
268.814.000 262.946.000 97,82 2,18
JUMLAH SASARAN STRATEGIS 1 S/D 4 31.788.171.000 30.111.959.394 94,73 13,54
Sumber: Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Provinsi Jawa Tengah, 2016
Sedangkan secara keseluruhan penggunaan anggaran baik yang
berasal dari APBD maupun APBN TA 2016 untuk mendukung pencapaian
sasaran strategis adalah sebagai berikut :
Tabel III.10 Realisasi Anggaran Untuk Pencapaian Sasaran Strategis Dinas Tahun 2016
No Sasaran Strategis Anggaran (Rp) Realisasi (Rp) % Realisasi % Efisiensi
1 Meningkatnya kualitas bangunan gedung dan non gedung 6.333.648.000 6.064.366.316 95,75 2,08
2 Meningkatnya pemenuhan kebutuhan air minum dan sanitasi 14.396.283.000 14.096.298.660 97,92 2,08
3 Meningkatnya Pemenuhan Perumahan Layak Huni 9.344.683.000 8.477.850.706 90,72 9,28
4 Terwujudnya pembangunan berwawasan lingkungan 3.006.153.000 2.972.902.568 98,89 1,11
Sumber: Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Provinsi Jawa Tengah, 2016
Dilihat dari sisi penyerapan anggaran APBD Tahun 2016, apabila
dibandingkan Tahun 2015 maka terjadi peningkatan sebesar 8,42%.
Secara keseluruhan penyerapan anggaran Dinas Cipta Karya dan Tata
Ruang Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016 sebesar 95,24% atau terdapat
efisiensi anggaran sebesar 4,76%. Sedangkan penyerapan anggaran
pada Tahun 2015 sebesar 86,82%. (Hasil perhitungan penyerapan
anggaran Tahun 2016 di dasarkan pada pagu di DPPA Tahun Anggaran
2016 Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Provinsi Jawa Tengah).
Secara lengkap rincian penyerapan anggaran Dinas Cipta Karya
dan Tata Ruang Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016 dapat dilihat pada
Lampiran 1.
LKjIP Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016
50
BAB IV
PENUTUP
4.1 Tinjauan Umum Capaian Kinerja Dinas Cipta Karya dan Tata
Ruang Provinsi Jawa Tengah
Tugas pokok Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Provinsi Jawa
Tengah diantaranya melaksanakan urusan pemerintahan daerah bidang
permukiman, perumahan, penataan ruang, dan pertanahan berdasar asas
otonomi daerah dan tugas pembantuan yang mempunyai fungsi
perumusan kebijakan teknis, pelayanan umum, pembinaan dan fasilitasi
serta pelaksanaan tugas di bidang tata bangunan dan lingkungan,
perumahan, prasarana dan sarana permukiman, penataan ruang serta
pertanahan. Diperlukan pengelolaan SDM, sumber dana dan sarana
secara efektif dan seefisien mungkin agar pelaksanaan tugas dan fungsi
tersebut berjalan secara optimal maka.
Dengan memperhatikan uraian dan beberapa data tersebut di atas,
maka dapat dikatakan bahwa Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Provinsi
Jawa Tengah dalam melaksanakan tugas pokoknya dapat dikatakan
berhasil, karena semua target sasaran yang telah ditetapkan dicapai
dengan kategori Baik dan Sangat Baik. Hal tersebut didukung dengan
data sebagai berikut :
a. Hasil Pengukuran Pencapaian Sasaran (PPS) Tahun 2016 dicapai
sebesar 120,18% atau dengan kategori Sangat Baik, dengan rincian:
Sasaran Strategis -1 (160,68%), Sasaran Strategis -2 (104,62%),
Sasaran Strategis -3 (97,29%), dan Sasaran Strategis -4 (118,15%);
b. Realisasi Pendapatan sebanyak Rp. 489.721.000,- atau 130,59%
melebihi dari target yang ditetapkan pada APBD Tahun 2016 sebesar
Rp. 375.000.000,-
LKjIP Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016
51
4.2 Strategi Untuk Peningkatan Kinerja di Masa Datang
Strategi yang diperlukan guna meningkatkan kinerja Dinas Cipta
Karya dan Tata Ruang Provinsi Jawa Tengah di masa mendatang antara
lain sebagai berikut :
a. Menigkatkan pemberdayaan jasa konstruksi melalui peningkatan
kualitas SDM, pelaksanaan bintek ketrampilan pelaku jasa kontruksi;
b. Penggantian peralatan uji laboratorium yang manual dengan
digitalisasi agar kedepan hasil lebih cepat dan akurat;
c. Penambahan alat-alat laboratorium elektrik/ digital;
d. Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) secara Regional
yang dapat melayani penduduk dalam cakupan yang lebih luas;
e. Peningkatan dan penguatan kelembagaan PDAM di kabupaten/ kota
sebagai badan usaha yang menangani pendistribusian dan
pemenuhan air minum bagi masyarakat;
f. Memberikan pendampingan, pembinaan kepada kabupaten/kota guna
peningkatan pembangunan;
g. Mensosialisasikan kepada masyarakat pentingnya mewujudkan
Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) dan memanfaatkan fasilitas
sanitasi yang telah di bangun;
h. Peningkatan koordinasi dengan pelaksanaan workshop dan sosialisasi
kepada kabupaten/ kota untuk dapat mengumpulkan data capaian air
minum dan sanitasi.
i. Penanganan RTLH dilaksanakan dengan metode belanja Bantuan
Sosial (Bansos);
j. Perlu adanya Program dan Rencana Aksi kegiatan dengan Skema
Pola Penganggaran yang lebih jelas;
k. Perlu adanya kebijakan penanganan bagi RTLH dalam rangka
mendukung program pengurangan kemiskinan;
LKjIP Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016
52
l. Meningkatkan kerjasama dan koordinasi dengan pemerintah
kabupaten/kota dalam rangka mewujudkan kesadaran masyarakat
untuk memperbaiki lingkungan permukiman
m. Pedoman RTR KSP dapat segera disahkan sehingga ada arahan yang
jelas dala penyusunan RTR KSP;
n. Mengadakan pertemuan dengan Kabupaten/Kota mengenai kendala
penyusunan maupun proses legislasi RDTR dan dituangkan kedalam
Berita Acara;
o. Pembinaan dan peningkatan kapasitas SDM dan fasilitasi kepada
BKPRD Provinsi maupun Pemerintah Kabupaten/Kota dalam
penyusunan substansi penataan ruang;
p. Menggunakan sistem informasi untuk pelaksanaan pengawasan teknis
penyelenggaraan penataan ruang ke Kabupaten/ Kota;
q. Pelaksanaan pulbaket oleh PPNS di Kabupaten/ Kota.
Demikian laporan akuntabilitas kinerja Instansi pemerintah
Tahun 2016 untuk Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Provinsi Jawa
Tengah, semoga dapat menjadi bahan pertimbangan/ evaluasi untuk
kegiatan/ kinerja yang akan datang.
Sekian dan terima kasih
Semarang, Desember 2016
Kepala Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Provinsi Jawa Tengah
Ir. MALADIYANTO, MT Pembina Utama Madya
NIP. 19580520 198603 1 011
LKjIP Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016
53
Lampiran 1
ANGGARAN DAN REALISASI BELANJA TAHUN 2016
No Jenis belanja Program Kegiatan Jumlah
Anggaran Realisasi Selisih %
Efisiensi (%)
APBD PROVINSI A. BELANJA
OPERASIONAL (BOP)
I. URUSAN PU (PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA DAN SARANA PERKOTAAN DAN PERDESAAN)
1.603.242.000 1.586.507.000 16.735.000 98,96 1,04
1 Kegiatan Revitalisasi Kawasan Perkotaan Kumuh Fungsi PKN dan PKW
7.500.000 7.500.000 - 100,00 -
2 Kegiatan Pembangunan Prasarana dan Sarana pada Kawasan Agropolitan dan Minapolitan
11.995.000 11.995.000 - 100,00 -
3 Kegiatan Penataan Kawasan Perbatasan dan Kawaan Strategis
1.583.747.000 1.567.012.000 16.735.000 98,94 1,06
II. URUSAN PU (PROGRAM PENINGKATAN KINERJA PENGELOLAAN AIR MINUM DAN SANITASI)
14.396.283.000 14.096.298.660 299.984.340 97,92 2,08
6 Kegiatan Peningkatan Penyediaan Prasarana dan Sarana Sanitasi
1.173.244.000 1.065.716.750 107.527.250 90,84 9,16
7 Kegiatan Pendampingan pelaksanaan program pusat PAMSIMAS
250.000.000 230.254.390 19.745.610 92,10 7,90
8 Kegiatan Peningkatan Penyediaan Prasarana dan Sarana Air Bersih
12.476.560.000 12.306.747.600 169.812.400 98,64 1,36
9 Kegiatan Evaluasi Pemanfaatan
168.080.000 167.409.500 670.500 99,60 0,40
57
LKjIP Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016
54
No Jenis belanja Program Kegiatan Jumlah
Anggaran Realisasi Selisih %
Efisiensi (%)
Prasarana dan sarana pemukiman
10 Kegiatan Pendampingan pelaksanaan program USRI
328.399.000 326.170.420 2.228.580 99,32 0,68
III. URUSAN PU (PROGRAM PEMBANGUNAN DAN PENGELOLAAN BANGUNAN GEDUNG SERTA PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI)
4.730.406.000 4.477.859.316 252.546.684 94,66 5,34
11
Kegiatan Peningkatan Kinerja dan Monev bidang Cipta Karya dan Tata Ruang
375.268.000 320.475.285 54.792.715 85,40 14,60
12
Kegiatan Pemberdayaan dan Pengawasan Jasa konstruksi
1.249.090.000 1.249.090.000 - 100,00 -
13
Kegiatan Peningkatan Pelayanan Laboratorium Sertifikasi dan Advis Teknis
1.457.000.000 1.410.318.575 46.681.425 96,80 3,20
14 Kegiatan Peningkatan Pelayanan Informasi Konstruksi
550.000.000 457.925.041 92.074.959 83,26 16,74
15
Kegiatan Pengawasan teknis pengelola dan penyelenggaraan gedung negara
965.040.000 907.617.415 57.422.585 94,05 5,95
16
Kegiatan Identifikasi Bangunan dan Kawasan Bersejarah
134.008.000 132.433.000 1.575.000 98,82 1,18
54
LKjIP Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016
55
No Jenis belanja Program Kegiatan Jumlah
Anggaran Realisasi Selisih %
Efisiensi (%)
IV. URUSAN PERUMAHAN (PROGRAM PEMBANGUNAN PERUMAHAN)
2.941.753.000 2.657.299.500 284.453.500 90,33 9,67 17 Kegiatan Pembangunan
stimulan Prasarana dan Sarana Rumah Sederhana Sehat
513.370.000 496.290.000 17.080.000 96,67 3,33
18 Kegiatan Pembangunan Stimulan Perumahan Swadaya Bagi RTM
2.378.333.000 2.143.979.500 234.353.500 90,15 9,85
19 Kegiatan Stimulan Pembangunan dan Perbaikan Rumah Pasca Bencana
50.050.000 17.030.000 33.020.000 34,03 65,97
V. URUSAN PERUMAHAN (PROGRAM PEMBERDAYAAN KOMUNITAS)
5.110.334.000 4.694.829.350 415.504.650 91,87 8,13
20 Kegiatan Penataan Lingkungan Permukiman Perbatasan Kab./Kota
9.671.000 9.670.900 100 99,999 0,001
21 Kegiatan Prasarana dan Sarana di Kawasan Perdesaan
861.715.000 857.542.800 4.172.200 99,52 0,48
22 Kegiatan Pembinaan dan Pengendalian Pembangunan Perumahan di Daerah
4.238.948.000 3.827.615.650 411.332.350 90,30 9,70
VI. URUSAN PENATAAN RUANG (PROGRAM PERENCANAAN TATA RUANG)
1.636.907.000 1.624.164.910 12.742.090 99,22 0,78
23 Kegiatan Pembinaaan dan penyusunan /review RTR Kab./Kota
179.880.000 169.997.500 6.882.500 94,51 5,49
24 Kegiatan Penyusunan RTR Kawasan Strategis Jawa Tengah
762.494.000 759.996.000 2.498.000 99,67 0,33
55
LKjIP Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016
56
No Jenis belanja Program Kegiatan Jumlah
Anggaran Realisasi Selisih %
Efisiensi (%)
25 Kegiatan Penyusunan Sistem Informasi Penataan Ruang
694.533.000 694.171.410 361.590 99,95 0,05
VII. URUSAN PENATAAN RUANG (PROGRAM PEMANFAATAN DAN PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG)
1.085.791.658 14.640.342 98,67 1,33
26 Kegiatan Pengawasan Penyelenggaraan Pemanfaatan Ruang
457.094.000 449.108.658 7.985.342 98,25 1,75
27 Kegiatan Pembinaan dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang 643.338.000 636.683.000 6.655.000 98,97 1,03
VIII. PROGRAM PENATAAN PENGUASAAN PEMILIKAN PENGGUNAAN DAN PEMANFAATAN TANAH
268.814.000 262.946.000 5.868.000 97,82 2,18
28 Kegiatan Pemantauan Perubahan Pengunaan dan Pemanfaatan Lahan 268.814.000 262.946.000 5.868.000 97,82 2,18
JUMLAH A DAN RATA-RATA % A 31.788.171.000 2.972.902.568 33.250.432 98,89 1,11
B BELANJA ADMINISTRASI UMUM (BAU)
I.
PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN
3.469.297.000 3.060.910.149 408.386.851 88,23 11,77 1 Kegiatan Penyediaan
Jasa Surat Menyurat 15.000.000 15.000.000 - 100,00 0,00
2 Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi. Sumber Daya Air dan Listrik
864.744.000 571.261.964 293.482.036 66,06 33,94
56
LKjIP Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016
57
No Jenis belanja Program Kegiatan Jumlah
Anggaran Realisasi Selisih %
Efisiensi (%)
3 Kegiatan Jaminan Barang Milik Daerah
110.500.000 109.642.000 858.000 99,22 0,78
4 Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor/ Rumah Dinas
375.000.000 373.875.400 1.124.600 99,70 0,30
5 Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor
125.000.000 124.997.000 3.000 99,998 0,002
6 Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
170.000.000 163.676.000 6.324.000 96,28 3,72
7 Kegiatan Penyediaan komponen instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
55.000.000 54.988.800 11.200 99,98 0,02
8 Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
40.000.000 40.000.000 - 100,00 0,00
9 Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
25.000.000 24.994.000 6.000 99,98 0,02
10 Kegiatan Penyediaan Makanana dan Minuman
100.000.000 99.915.000 85.000 99,92 0,09
11 Kegiatan Rapat-rapat Koordinasi dan konsultasi didalam dan diluar daerah
700.000.000 624.707.985 75.292.015 89,24 10,76
12 Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Perkantoran
889.053.000 857.852.000 31.201.000 96,49 3,51
57
LKjIP Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016
58
No Jenis belanja Program Kegiatan Jumlah
Anggaran Realisasi Selisih %
Efisiensi (%)
II. PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR
1.782.401.000 1.718.158.325 64.242.675 96,40 3,60
13 Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
983.401.000 983.241.000 160.000 99,98 0,02
14 Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas/ Operaional
466.000.000 407.223.325 58.776.675 87,39 12,61
15 Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor
45.000.000 45.000.000 - 100,00 0,00
16 Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlatan Kantor dan Rumah Tangga
45.000.000 44.952.000 48.000 99,89 0,11
17 Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana Kantor
243.000.000 237.742.000 5.258.000 97,84 2,16
III. PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR
101.870.000 101.870.000 - 100,00 -
19 Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas beserta perlengkapanya
101.870.000 101.870.000 - 100,00 0,00
IV. PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR
111.420.000 111.420.000 - 100,00 -
20 Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Formal
18.000.000 18.000.000 - 100,00 0,00
21 Kegiatan Sosialisasi Peraturan Perundang undangan
28.000.000 28.000.000 - 100,00 0,00
22 Kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi
65.420.000 65.420.000 - 100,00 0,00
58
LKjIP Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016
59
No Jenis belanja Program Kegiatan Jumlah
Anggaran Realisasi Selisih %
Efisiensi (%)
Peraturan Perundang undangan
JUMLAH B DAN RATA-RATA % B 5.464.988.000 4.992.358.474 472.629.526 91,35 8,65
JUMLAH (A+B) DAN RATA-RATA % (A+B) 37.253.159.000 35.478.054.868 1.775.104.132 95,24 4,76 APBN (DEKONSENTRASI)
A. I PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN 1.292.596.000 1.125.721.856 166.874.144 87,09 0,13
1. Kegiatan Penyusunan Perencanaan Penyediaan Perumahan
1.292.596.000 1.125.721.856 166.874.144 87,09 0,13
II. PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG
2.344.381.000 1.476.022.278 868.358.722 62,96% 0,37
1. Kegiatan Pemanfaatan Ruang 735.000.000
2. Kegiatan Pembinaan Perencanaan Tata Ruang dan Pemanfaatan Ruang Daerah
1.609.381.000
III. PROGRAM PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG 1.271.522.000 971.824.265 299.697.735 76,43% 0,24
Kegiatan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Penguasaan Tanah Wilayah I dan II
1.271.522.00
Terdapat perubahan nomenklatur Kegiatan sebagai berikut : a. Kegiatan Penertiban Pemanfaatan Ruang 516.373.000
b. Kegeiatan Pengendalian Pemanfaatan Ruang 755.149.000
59
LKjIP Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016
60
LAMPIRAN