bab i pendahuluan a. latar belakang - …dinaspu.banyuwangikab.go.id/cmspu/img/upload/sakip/...1...

1 LAKIP DINAS PU BINA MARGA, CIPTA KARYA DAN TATA RUANG KABUPATEN BANYUWANGI 2014

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Sebagaimana tertuang dalam Undang-undang Republik

Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaran Negara yang

bersih dab Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme bahwa Azas Umum

Pemerintahan Negara yang Baik adalah azas yang menjunjung tinggi

norma kesusilaan, kepatutan, dan norma hukum, untuk mewujudkan

Penyelenggara Negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan

nepotisme. Lebih rinci azas-azas Umum Penyelenggaraan Negara meliputi

:

1. Azas Kepastian Hukum ;

2. Azas Tertib Penyelenggaran Pemerintahan ;

3. Azas Kepentingan Umum ;

4. Azas Keterbukaan ;

5. Azas Proporsionalitas;

6. Azas Profesionalitas;

7. Azas Akuntabilitas.

7 azas dimaksud mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan

yang baik “good governance”. Azas Akuntabilitas adalah azas yang

menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan

Penyelenggara Negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada

masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi Negara

sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Azas

Akuntabilitas merupakan azas yang sangat menetukan keberhasilan

dalam penyelenggaraan pemerintahan oleh azas ini akan mencakup ke 6

azas yang lainnya Hal ini menunjukkan bahwa setiap kegiatan yang

diselenggarakan oleh penyelenggara diikuti dengan pertanggungjawaban

yang layak, wajar dan sesuai dengan ketentuan perundangan.

Seiring dengan Visi dan Misi Kabupaten Banyuwangi yaitu

”Terwujudnya Masyarakat Banyuwangi yang Mandiri, Sejahtera dan


Berakhlak Mulia melalui Peningkatan Perekonomian dan Kualitas Sumber

Daya Manusia” Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Cipta Karya dan Tata

Ruang memiliki peran yang cukup strategis dalam mewujudkan 2 Program

Unggulan yaitu pendidikan dan kesehatan, 3 program unggulan yaitu

pertanian, pariwisata dan UMKM. Peran strategis dimaksud adalah

pengembangan infrastruktur dan tata ruang yang baik, penyediaan akses

transportasi dan informasi yang memadai dan peningkatan investasi oleh

karena ketersediaan infrastrukstur yang mantap.

Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Cipta Karya dan Tata

Ruang Kabupaten Banyuwangi adalah unsur pelaksana di bidang

pembinaan atas jalan dan jembatan, pembinaan atas tata ruang,

permukiman, bangunan dan fungsi tata lahan di wilayah Kabupaten

Banyuwangi. Didalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi selalu

berkomitmen mewujudkan tata pemerintahaan yang baik dan bersih

sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999.

Pembinaan atas jalan dan jembatan diselenggarakan dalam

rangka mendukung atau menyediakan akses pendidikan, kesehatan,

pertanian dan pariwisata serta pengembangan perekonomian sehingga

menjadi lancar dan mudah dengan melaksanakan pembangunan dan

pemeliharaan pada ruas jalan kabupaten serta mendukung Pembangunan

dan pemeliharaan ruas jalan propinsi dan nasional. Demikian halnya

dengan pembinaan atas tata ruang, permukiman, bangunan dan fungsi

tata lahan diselenggarakan untuk meningkatkan keteraturan dan

kenyamanan kawasan permukiman atas pemanfaatan lahan sesuai

dengan proyeksi tingkat

Penyediaan infrastruktur yang mantap di seluruh wialayah

Kabupaten Banyuwangi akan mengurangi disparitas wilayah seiring

dengan peningkatan arus moda di perdesaan menuju perkotaan.

Penyediaan infrastruktur jalan diselenggarakan dengan memanfaatkan

seluruh sumber daya yang dimiliki secara optimal, pengetahuan antisipatif

atas kejadian yang dapat diproyeksikan, melaksanakan aktifitas secara

efesien – efektif, mampu memjaga sikap responsif dan akuntabel sehingga


terwujud hasil yang terukur dan tingkat kepercayaan masyarakat semakin

baik kepada pemerintah.

B. DASAR HUKUM

a. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 tentang

Penyelenggaran Negara yang bersih dab Bebas Korupsi, Kolusi dan

Nepotisme ;

b. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja

Instansi Pemerintah ;

c. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan

Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah ;

d. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2011 tentang Organisasi

Perangkat Daerah Kabupaten Banyuwangi ;

e. Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 45 Tahun 2011 tentang Rincian

Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga,

Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Banyuwangi.

C. GAMBARAN UMUM DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA

CIPTA KARYA DAN TATA RUANG KABUPATEN BANYUWANGI

Sebagaimana tertuang dalam Peraturan Daerah Kabupaten

Banyuwangi Nomor 6 tahun 2011 tentang Organisasi Perangkat Daerah

Kabupaten Banyuwangi Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Cipta Karya

dan Tata Ruang Kabupaten Banyuwangi, mempunyai tugas pokok

melaksanakan Urusan Pemerintah daerah di bidang Pekerjaan Umum

Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang

Selanjutnya untuk melaksanakan tugas pokok dimaksud Dinas

Pekerjaan Umum Bina Marga Cipta Karya dan Tata Ruang

menyelenggarakan fungsi : Perumusan kebijakan teknis di bidang

Pekerjaan Umum Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang,

penyelenggaraan urusan pemerintah dan pelayanan umum di bidang

kesehatan, Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang Pekerjaan

Umum Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang, pembinaan dan

pelaksaaan tugas di bidang Pekerjaan Umum Bina Marga, Cipta Karya


dan Tata Ruang, melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Bupati

sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Selanjutnya Struktur Organisasi Dinas Pekerjaan Umum Bina

Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Banyuwangi adalah

sebagai berikut: Dinas PU Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang

Kabupaten Banyuwangi dipimpin oleh Kepala Dinas yang dibantu oleh 1

(satu) Sekretaris dan 3 (tiga) Kepala Bidang, yang terdiri atas :

1. Bidang Bina Marga;

2. Bidang Permukiman;

3. Bidang Tata Bangunan dan Tata Ruang;

Adapun Struktur organisasi dari asing-masing bidang dapat

dilihat sebagai berikut:

1. Sekretariat :

1) Sub Bagian Penyusunan Program;

2) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;

3) Sub Bagian Keuangan dan Perlengkapan.

2. Bidang Bina Marga :

1) Seksi Pembangunan Jalan dan Jembatan;

2) Seksi Pemeliharaan Jalan dan Jembatan;

3) Seksi Laboratorium dan Leger Jalan.

3. Bidang Permukiman :

1) Seksi Air Bersih;

2) Seksi Penyehatan Lingkungan.

4. Bidang Tata Bangunan dan Tata Ruang :

1) Seksi Tata Ruang;

2) Seksi Tata Bangunan.

Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang

Kabupaten Banyuwangi juga mempunyai Unit Pelaksana Teknis Daerah

(UPTD) yang membawahi 4 wilayah dan satu UPTD khusus menangani

Rusunawa, adapun wilayah-wilayah UPTD tersebut antara lain : UPTD

Wilayah I (Banyuwangi), UPTD Wilayah Il (Rogojampi), UPTD Wilayah llI


(Genteng), UPTD Wilayah IV (Bangorejo), UPTD Wilayah V (Rusunawa)

Banyuwangi.

D. MAKSUD DAN TUJUAN

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instasnsi Pemerintah Dinas

Pekerjaan Umum Bina Marga Cipta Karya dan Tata Ruang disusn

dengan maksud memberikan gambaran hasil pelaksaan pembangunan

di bidang Bina Marga Cipta Karya dan Tata Ruang kepada stake holder

dalam melakukan penilaian atas hasil pelaksanaan kinerja yang

dilakukan.

Adapun tujuan dari penyuusnan laporan Akuntabilitas Kinerja

Instasnsi Pemerintah Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Cipta Karya

dan Tata Ruang adalah dalam rangka mewujudkan akuntabilitas atas

pelaksanaan kegiatan yang telah dilaksanakan dan mendapatkan umpan

balik ”feed back” dalam penyelenggaraan pemerintahan di masa akan

datang serta sebagai media evaluasi sehingga di masa akan datang

terwujud penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan bersih sesuai

dengan ketentuan perundangan.

E. SISTEMATIKA PENULISAN

Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instasnsi Pemerintah

Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Cipta Karya dan Tata Ruang

Kabupaten Banyuwangi mengikuti sistematika penulisan sebagai berikut

:

BAB I. PENDAHULUAN

Bab ini berisi tentang latar belakang penyusunan, landasan

hukum perlunya penyusunan, Gambaran Umum Dinas

Pekerjaan Umum Bina Marga Cipta Karya dan Tata Ruang,

Maksud dan tujuan penulisan dan Sistematika penulisan


BAB II. PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA

BAB IV. PENUTUP


BAB II

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

A. RENCANA STRATEGIS

Dalam bab ini dijabarkan Rencana Strategis dan Rencana Kinerja


Kabupaten Banyuwangi sesuai dengan tugas dan fungsinya. Rencana

Strategis memuat Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Kebijaksanaan dan Program


Kabupaten Banyuwangi yang telah diperbaharui.

1. VISI

Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga, Cipta Karya dan Tata

Ruang Kabupaten Banyuwangi yang mempunyai tugas pokok

melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang Pekerjaan

Umum Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang, mempunyai visi :

“TERWUJUDNYA PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR

KEBINAMARGAAN DAN KECIPTAKARYAAN YANG ANDAL DAN

BERKELANJUTAN UNTUK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT”

Infrastruktur Kebinamargaan dan Keciptakaryaan yang andal

dan berkelanjutan adalah infrastruktur yang mantap baik secara

kualitas maupun kuantitas dan dapat memenuhi kebutuhan dan aspirasi

masyarakat saat ini, tanpa mengurangi potensi pemenuhan kebutuhan

dan aspirasi masyarakat di masa mendatang menuju tercapainya

kesejahteraan masyarakat.

2. MISI

Dalam rangka mewujudkan Visi “Terwujudnya Pembangunan

Infrastruktur Kebinamargaan dan Keciptakaryaan yang Andal dan

Berkelanjutan untuk Kesejahteraan Masyarakat”, maka Dinas

Pekerjaan Umum Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten

Banyuwangi mempunyai misi yang dapat dijabarkan menjadi :


a. Meningkatkan infrastruktur kebinamargaan yang berkualitas,

terpadu dan berkelanjutan

b. Meningkatkan sarana dan prasarana keciptakaryaan untuk

menunjang pelayanan kepada masyarakat

3. TUJUAN

Tujuan merupakan penjabaran dari pernyataan misi untuk

memfokuskan arah semua program dan kegiatan dalam

melaksanakan misi. Tujuan dicanangkan untuk jangka waktu 5 (lima)

tahun. Adapun tujuan yang telah ditetapkan oleh Dinas Pekerjaan

Umum Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten

Banyuwangi dijabarkan antara lain :

1. Meningkatnya kualitas jalan

2. Meningkatnya kualitas sarana penunjang jalan

3. Meningkatnya kualitas jembatan

4. Meningkatnya ketersediaan air bersih kepada masyarakat

perdesaan

5. Meningkatnya sarana dan prasarana pelayanan publik

6. Meningkatnya tertib bangunan yang ber IMB

4. SASARAN

Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan, yaitu sesuatu yang

akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu tertentu. Karakteristik

dari sasaran paling tidak terdiri atas: SMART ( Specific, Measurable,

Acceptable, Result, Timeliness) sehingga dapat diukur secara nyata

dalam jangka waktu tertentu baik tahunan, semesteran, triwulanan atau

bulanan.


Matriks hubungan antara visi, misi, tujuan dan sasaran Dinas


Banyuwangi seperti berikut :

Visi Misi Tujuan Sasaran

Terwujudnya

Pembangunan

Infrastruktur

Kebinamargaan Dan

Keciptakaryaan Yang

Andal Dan

Berkelanjutan Untuk

Kesejahteraan

Masyarakat

Meningkatkan

infrastruktur

kebinamargaan yang

berkualitas, terpadu

dan berkelanjutan

Meningkatnya kualitas

jalan

Meningkatnya kondisi

jalan dalam keadaan

baik


sarana penunjang

jalan

Meningkatnya sarana

penunjang jalan dalam

keadaan baik


jembatan

Meningkatnya kondisi

jembatan dalam

keadaan baik

Meningkatkan sarana

dan prasarana

keciptakaryaan untuk

menunjang pelayanan

kepada masyarakat

Meningkatnya

ketersediaan air bersih

kepada masyarakat

perdesaan

Meningkatnya jumlah

masyarakat perdesaan

yang memanfaatkan

air bersih sesuai target

MDGs

Meningkatnya sarana

dan prasarana

pelayanan publik


dan kuantitas

bangunan pelayanan

publik

Meningkatnya tertib

bangunan yang ber

IMB

Meningkatnya tertib

bangunan yang ber

IMB

5. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Untuk mencapai tujuan dan sasaran diperlukan strategi.

Strategi adalah langkah – langkah berisikan program – program indikatif

untuk mewujudkan visi dan misi. Dari analisis lingkungan strategis yang

telah dilakukan maka dapat disusun strategi dan kebijakan Dinas


Banyuwangi sebagai berikut :

Sasaran Strategi Kebijakan

Meningkatnya kondisi jalan

dalam keadaan baik

Mempertahankan kemantapan

jalan melalui peningkatan

pembangunan dan

pemeliharaan jalan secara rutin

dan berkala serta bantuan

material aspal dan alat berat

(three wheels loader)

Melaksanakan pembangunan

dan pemeliharaan jalan secara

rutin dan berkala dengan

hotmixisasi sesuai skala

prioritas khususnya jalan poros

yang menghubungkan antar

kecamatan


Meningkatnya sarana

penunjang jalan dalam

keadaan baik

Meningkatkan pembangunan

penahan badan jalan untuk

menunjang jalan dalam

keadaan baik terutama pada

ruas jalan yang mengalami

penyempitan dan rawan longsor


penahan badan dengan prioritas

jalan poros kabupaten yang

mengalami penyempitan dan

rawan longsor

Meningkatnya kondisi jembatan

dalam keadaan baik


dan pemeliharaan jembatan

secara rutin dan berkala untuk

membuka aksesibilitas daerah

yang terisolir


dan pemeliharaan jembatan

pada daerah yang sudah ada

embrio jembatan (jembatan

gantung, jembatan bambu)

Meningkatnya jumlah

masyarakat perdesaan yang

memanfaatkan air bersih

sesuai target MDGs


sarana dan prasarana air bersih

perdesaan untuk mencukupi

target MDGs (Millenium

Development Goals)


sarana dan prasarana air bersih

perdesaan untuk mencukupi

kebutuhan masyarakat pada

daerah rawan air bersih (daerah

kering, pegunungan dan daerah

dengan struktur tanah labil)

Meningkatnya kualitas dan

kuantitas bangunan pelayanan

publik


dan pemeliharaan

bangunan/gedung pelayanan

publik (fasilitas pendidikan,

kesehatan, sarana prasarana

penunjang pariwisata, sarana

prasarana penunjang olahraga,

sarana prasarana penunjang

perhubungan)


dan pemeliharaan

bangunan/gedung pelayanan

publik dengan prioritas

kebutuhan masyarakat yang

sangat mendesak

Meningkatnya tertib bangunan

yang ber IMB

Optimalisasi penyebarluasan

informasi dan pengendalian tata

bangunan

Meningkatkan koordinasi para

pemangku kepentingan dan

lintas sektor

6. PROGRAM DAN KEGIATAN

Program pada dasarnya merupakan upaya untuk

mengimplementasi strategi organisasi. Sedangkan kegiatan

merupakan aktivitas operasional pelaksanaan tugas pokok dan fungsi

organisasi pemerintah. Kinerja akan dapat diukur dengan dimulai dari

kegiatan yang dilaksanakan, sejauh mana kegiatan itu sejalan dengan

program, tujuan dan sasaran.

Adapun Program dan Kegiatan Dinas Pekerjaan Umum Bina

Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Banyuwangi

Kabupaten Banyuwangi adalah sebagai berikut:


No Program Kegiatan

1 Program Pelayanan Administrasi

Perkantoran

Penyediaan jasa Surat menyurat

Penyediaan Komunikasi, sumber daya air dan

listrik

Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan

kantor

Penyediaan jasa perkantoran

Penyediaan alat tulis kantor

Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

Penyediaan komponen instalasi listrik /

penerangan bangunan kantor

Penyediaan peralatan rumah tangga

Penyediaan bahan logistik kantor

Penyediaan makanan dan minuman

Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar

daerah

2 Program Peningkatan Sarana dan

Prasarana Aparatur

Pembangunan gedung kantor

Pengadaan perlengkapan gedung kantor

Pengadaan mebeleur

Rehabilitasi/Pemeliharaan rutin/berkala alat berat

Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan

dinas/operasional

Pengadaan sarana dan prasarana pelayanan

publik

Pemeliharaan rutin/berkala jaringan intranet

Pemeliharaan rutin/berkala Peralatan dan

Perlengkapan Kantor

Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor

3 Program Peningkatan Disiplin Aparatur Pengadaan pakaian kerja lapangan

4 Program Peningkatan Pengembangan

Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan

Keuangan

Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar

realisasi kinerja SKPD

5 Program Pembangunan Jalan dan

Jembatan

Perencanaan pembangunan jalan

Pembangunan jalan

Pembangunan jembatan

Monitoring, evaluasi dan pelaporan

Pembangunan penahan badan jalan


6 Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan

dan Jembatan

Rehabilitasi/pemeliharaan jalan

Rehabilitasi/pemeliharaan jembatan

Pembangunan bandar udara sisi darat

Rehabilitasi/pemeliharaan jembatan

7 Program Pembangunan

Turap/Talud/Bronjong

Pembangunan plengsengan


8 Program Pembangunan Saluran

Drainase/Gorong-gorong

Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong-

gorong

Pembangunan bak penampung ke saluran

drainase

9 Program Rehabilitasi/Pemeliharaan

Saluran Drainase/Gorong-gorong

Rehabilitasi/pemeliharaan saluran

drainase/gorong-gorong-gorong

10 Program Pembangunan Sistem

Informasi/Database Jalan dan Jembatan

Penyusunan sistem informasi/database jalan

11 Program Peningkatan Sarana dan

Prasarana Kebinamargaan

Pengadaan alat-alat berat

12 Program Pembangunan Infrastruktur

Perdesaan

Pembangunan jalan dan jembatan perdesaan

Pembangunan sarana dan prasarana air bersih

perdesaan

Pembangunan pasar perdesaan

Rehabilitasi/pemeliharaan pasar perdesaan


13 Program Lingkungan Sehat Perumahan Penyediaan sarana air bersih dan sanitasi dasar

terutama bagi masyarakat miskin


14 Program Pengembangan Perumahan Pembangunan sarana dan prasarana rumah

sederhana sehat

15 Program Pengendalian Pemanfaatan

Ruang


16 Program Pengelolaan Ruang Terbuka

Hijau (RTH)

Penataan RTH

Pembangunan ruang terbuka hijau (RTH)

17 Program Pembangunan Fasilitas Publik Pembangunan fasilitas publik

18 Program Rehabilitasi / Pemeliharaan

Fasilitas Publik

Rehabilitasi/pemeliharaan fasilitas publik

19 Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar

Sembilan

Rehabilitasi sedang/berat ruang serba guna/aula

20 Program Pendidikan Menengah Rehabilitasi sedang/berat bangunan sekolah

Rehabilitasi sedang/berat ruang serba guna/aula

21 Program Pembangunan Wilayah Strategis

dan Cepat Tumbuh

Pembangunan/peningkatan infrastruktur

22 Program Pengadaan, Peningkatan Sarana

dan Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit

Jiwa/Rumah Sakit Paru-Paru/Rumah Sakit

Mata

Pembangunan rumah sakit

Pembangunan ruang poliklinik rumah sakit

Penambahan ruang rawat inap rumah sakit (VVIP,

VIP, Kelas I, II dan III)

B. RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT) TAHUN 2014

Rencana Kinerja Tahunan Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga,

Cipta Karya dan Tata Ruang tahun 2014 merupakan komitmen Dinas

Pekerjaan Umum Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang yang

diupayakan pencapaiannya dalam kurun waktu 1 (satu) tahun yaitu pada


tahun 2014. Rincian lengkap Rencana Kinerja Dinas Pekerjaan Umum

Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang Tahun 2014 tertuang dalam

lampiran Dokumen LAKIP ini.

C. PENETAPAN KINERJA / PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2014

Penetapan Kinerja merupakan tekad dan janji rencana kinerja

tahunan yang akan dicapai antara pimpinan instansi pemerintah/unit kerja

yang menerima amanah/tanggungjawab/kinerja dengan pihak yang

memberikan amanah/tanggungjawab/kinerja. Dengan demikian,

penetapan kinerja ini merupakan suatu janji kinerja yang akan diwujudkan

oleh seorang pejabat penerima amanah kepada atasan langsungnya.

Penetapan kinerja menggambarkan rencana capaian kinerja yang akan

diwujudkan oleh suatu instansi pemerintah/unit kerja dalam suatu tahun

tertentu dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelolanya.

Penetapan Kinerja Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga, Cipta Karya dan

Tata Ruang Kab. Banyuwangi tahun 2014 dapat dilihat pada lampiran

dokumen LAKIP ini


BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. PENGUKURAN KINERJA.

Sebagaimana tertuang dalam Keputusan Kepala Lembaga

Administrasi Negara Nomor: 239/IX/6/8/2003 tentang Perbaikan Pedoman

Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah,

pengukuran kinerja yang digunakan sebagai dasar untuk menilai

keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran

dan tujuan yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi

Instansi Pemerintah.

Pengukuran tingkat capaian kinerja Dinas Pekerjaan Umum Bina

Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang tahun 2014 dilakukan dengan cara

membandingkan antara target pencapaian indikator sasaran yang telah

ditetapkan dalam Penetapan Kinerja Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga,

Cipta Karya dan Tata Ruang tahun 2014 dengan realisasinya. Tingkat

Capian Kinerja Dinas Kesehatan tahun 2014 berdasarkan hasil

pengukurannya dapat dilihat dalam tabel sbb:

SASARAN INDIKATOR SATUAN TARGET REALISASI %

STRATEGIS KINERJA

(1) (2) (3) (4) (5) (6)

1. Meningkatnya

kondisi jalan

dalam keadaan

baik

Persentase panjang jalan dapat dilalui dengan kecepatan > 20 KM

% 65 65 100%

2. Meningkatnya

sarana

penunjang jalan

dalam keadaan

baik

Persentase jalan yang

memiliki sarana

penunjang jalan yang

berfungsi baik

% 5 6 120%

3. Meningkatnya

kondisi

jembatan

dalam keadaan

baik

Jumlah jembatan yang

berfungsi baik

Unit

57 55 96,49%


4. Meningkatnya

jumlah

masyarakat

perdesaan

yang

memanfaatkan

air bersih

sesuai target

MDGs

Persentase rumah

tangga perdesaan yang

memanfaatkan air bersih

sesuai target MDGs

% 88 84,83 96,40%

5. Meningkatnya

kualitas dan

kuantitas

bangunan

pelayanan

publik

Jumlah bangunan pelayanan publik berfungsi baik

Unit 114 176 154,39%

6. Meningkatnya

tertib bangunan

yang ber IMB

Peningkatan jumlah bangunan ber IMB

Unit 1000 1268 126,8%

B. ANALISA CAPAIAN KINERJA

Sasaran Strategis 1 : Meningkatnya kondisi jalan dalam keadaan baik

Pencapaian target kinerja atas sasaran ini adalah sebagai berikut :

Indikator Satuan Target Realisasi %

Kinerja

Persentase panjang jalan dapat dilalui dengan kecepatan > 20 KM

% 65 65 100%

Sasaran Starategis 2 : Meningkatnya sarana penunjang jalan dalam keadaan

baik



Kinerja

Persentase jalan yang memiliki sarana penunjang jalan yang berfungsi baik

% 5 6 120%


Sasaran Strategis 3 : Meningkatnya kondisi jembatan dalam keadaan baik



Kinerja

Jumlah jembatan yang berfungsi baik

Unit 57 55 96,49%

Analisis atas capaian indikator kinerja sasaran ini adalah sebagai berikut :

Tahun 2014 telah dibangun dan dipelihara jembatan sejumlah 7 unit.

Sehingga jembatan yang berfungsi baik pada akhir tahun 2014 sejumlah 55

unit atau 96,49% dari target jembatan yang berfungsi baik sejumlah 57 unit.

Capaian kinerja untuk IKU 3 pada tahun 2014 adalah 96,49 %

Sasaran Strategis 4 : Meningkatnya jumlah masyarakat perdesaan yang

memanfaatkan air bersih sesuai target MDGs



Kinerja Persentase rumah tangga perdesaan yang memanfaatkan air bersih sesuai target MDGs

% 88% 84,83% 96,40%


Hingga akhir tahun 2014 sejumlah 43.036 SR (Saluran Rumah) atau 84,83%

telah dapat memanfaatkan air bersih melalui program pembangunan

infrastruktur perdesaan.

Pada tahun 2014 jumlah rumah tangga perdesaan yang memanfaatkan air

bersih sesuai target MDGs adalah 88% atau 44.708 SR dari target MDGs

pada akhir tahun 2015 sejumlah 50.734 SR



Sasaran Strategis 5 : Meningkatnya kualitas dan kuantitas bangunan

pelayanan publik



Kinerja

Jumlah bangunan pelayanan publik berfungsi baik

% 114 176 154,39%

Sasaran Strategis 6 : Meningkatnya tertib bangunan yang ber IMB



Kinerja

Peningkatan jumlah bangunan ber IMB

Unit 1000 1268 126,8%


Hingga akhir tahun 2014 terjadi peningkatan jumlah bangunan ber IMB

sejumlah 1268 unit

Pada tahun 2014 target peningkatan jumlah bangunan ber IMB sejumlah

1000 unit


Kendala pada IKU 6 ini adalah kesadaran dari masyarakat untuk mengurus

IMB masih rendah dan sulit diprediksi.

C. AKUNTABILITAS KEUANGAN

1. Pagu Anggaran tahun 2014 sebesar Rp. 362.709.914.599,00 (Tiga Ratus

Enam Puluh Dua Milyar Tujuh Ratus Sebilan Juta Sembilan Ratus Empat

Belas Ribu Lima Ratus Sembilan Puluh Sembilan Rupiah), dengan rincian :

o Belanja Pegawai : Rp 5.239.743.530,00

o Belanja barang/jasa : Rp 13.508.574.600,00

o Belanja Modal : Rp 349.961.596.469,00


2. Realisasi per 31 Desember 2014 sebesar Rp. 327.721.143.459,76 (Tiga

Ratus Dua Puluh Tujuh Milyar Tujuh Ratus Dua Puluh Satu Juta Seratus

Empat Puluh Tiga Ribu Empat Ratus Lima Puluh Sembilan koma Tujuh Enam

Rupiah), dengan rincian :

o Belanja Pegawai : Rp 4.613.023.956,03 (88,04%)

o Belanja barang/jasa : Rp 12.280.952.530,00 (90,91%)

o Belanja Modal : Rp 310.827.166.973,73 (76,70%)


TABEL REALISASI ANGGARAN PER PROGRAM

TAHUN ANGGARAN 2014

No PROGRAM ANGGARAN REALISASI %

1 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

18.495.814.840,00 16.745.818.385,00 90,53

2 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

2.606.972.100,00 2.296.512.880,00 88,09

3 Program Peningkatan Disiplin Aparatur 35.000.000,00 34.994.700,00 99,98

4 Program Peningkatan Pengembangan

Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

90.000.000,00 65.068.300,00 72,30

5 Program Pembangunan Jalan dan Jembatan

86.727.720.000,00 82.621.560.100,00 95,27

6 Program Pembangunan Saluran Drainase / Gorong-gorong

21.893.000.000,00 18.930.872.550,00 86,47

7 Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan

dan Jembatan

83.779.127.500,00 74.456.622.056,00 88,87

8 Program Pembangunan Sistem Informasi/Data Base Jalan dan Jembatan

635.000.000,00 545.140.000,00 85,85

9 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebinamargaan

2.251.570.000,00 2.153.501.700,00 95,64

10 Program Pengembangan Wilayah

Strategis dan Cepat Tumbuh

575.000.000,00 547.897.000,00 95,29

11 Program Pengembangan Infrastruktur Perdesaan

61.250.697.920,00 58.445.623.480,00 95,42

12 Program Rehabilkitasi/Pemeliharaan Saluran Drainase/Gorong-gorong

285.000.000,00 280.166.200,00 98,30

13 Program Pembangunan Fasilitas Publik 18.673.203.409,00 15.429.018.724,50 82,63

14 Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Fasilitas Publik

1.275.000.000,00 1.257.881.000,00 98,66

15 Program Pengembangan Perumahan 5.752.000.000,00 5.617.899.500,00 97,67

16 Program Lingkungan Sehat Perumahan 460.000.000,00 383.735.700,00 83,42

17 Program Perencanaan Tata Ruang 50.000.000,00 10.999.900,00 22,00

18 Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang

100.000.000,00 44.999.300,00 45,00

19 Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan

40.000.000.000,00 33.253.052.300,00 83,13

20 Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas

200.000.000,00 172.000.000,00 86,00

21 Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)

1.600.000.000,00 609.581.500,00 38,10

22 Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun

325.000.000,00 298.869.000,00 91,96

23 Program Pendidikan Menengah 300.000.000,00 289.048.000,00 96,35

24 Program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit Paru-Paru/Rumah Sakit Mata

9.500.017.300,00 8.564.620.253,00 90,15

TOTAL 357.860.123.069,00

323.950.203.028,50

90,52


TABEL REALISASI ANGGARAN PER 31 DESEMBER 2014

No Program Anggaran

Realisasi

Anggaran %

1 Pendapatan Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang

333.839.951,96 926.050.737,45 277,39

- Pendapatan Retribusi Daerah

- Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah

90.000.000,00

243.839.951,96

94.740.375,00

831.310.362,45

105,27

340,92

2

Realisasi Belanja Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang

362.709.914.599,00 327.721.143.459,76 90,35

- Belanja Operasi - Belanja Modal

18.748.318.130,00 343.961.596.469,00

16.893.976.486,03 310.827.166.973,73

90,11 90,35


BAB IV

PENUTUP

Laporan Akuntabilitas Kinerja Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga,

Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Banyuwangi ini merupakan evaluasi

kinerja kegiatan, program dan kebijaksanaan yang telah dicapai pada tahun

2014. Dengan Laporan Akuntabilitas Kinerja ini diharapkan dapat

memberikan gambaran tentang apa yang telah dicapai serta bagaimana hasil

pencapaiannya.

Selanjutnya dengan Laporan Akuntabilitas Kinerja ini disusun

sebagaimana Instruksi Presiden Nomor 7 tahun 1999 tentang Akuntabilitas

Administrasi Negara Nomor: 239/IX/6/8/2003 tentang Perbaikan Pedoman

Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang

kemudian diikuti dengan PP 8 Tahun 2006 (Pelaporan Keuangan dan Kinerja

Instansi Pemerintah) dan Permenpan Nomor 29/2010 tentang Pedoman

Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

(AKIP).

Adapun kegiatan dan program pembangunan infrastruktur

kebianamargaan dan keciptakaryaan yang telah dilaksanakan mencakup

kewenangan yang dimiliki Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga, Cipta Karya

dan Tata Ruang Kabupaten Banyuwangi menampung tugas-tugas

desentralisasi sekaligus tugas-tugas dekonsentrasi Kementrian Pekerjaan

Umum Republik Indonesia.

Semoga Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ini dapat

menjadi acuan bagi penyelenggaraan program di Dinas Pekerjaan Umum Bina

Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Banyuwangi serta unit

pelaksana teknis di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga, Cipta

Karya dan Tata Ruang Kabupaten Banyuwangi guna pelaksanaan kegiatan

pada tahun-tahun yang akan datang.


Secara keseluruhan hasil capaian kinerja 59 kegiatan Pembangunan

infrastruktur kebianamargaan dan keciptakaryaan Kabupaten Banyuwangi

tahun anggaran 2014 telah terlaksana dengan baik. Namun demikian dalam

pelaksanaannya tidak terlepas adanya hambatan atau kendala yang dihadapi

antara lain:

1. Pelaksanaan kegiatan dilaksanakan dengan waktu yang kurang memadai

yang disebabkan oleh terlambatnya pelaksanaan pelelangan/tender

mengakibatkan kinerja dari pihak penyedia jasa tidak dapat optimal

sehingga mempengaruhi hasil pekerjaan/kegiatan dan kualitas output

kegiatan kurang baik.

2. Adanya ketentuan dari Pemerintah terkait dengan persyaratan yang harus

dilengkapi oleh penyedia jasa seperti Sertifikat Badan Usaha Jasa

Konstruksi (SBUJK), sehingga proses pelaksanaan kegiatan tidak sesuai

dengan jadwal yang telah direncanakan sebelumnya.

3. Ketersediaan bahan/material di pasaran kurang memadai terutama untuk

bahan/material khusus yang harus diimpor dulu sehingga memakan waktu

pelaksanaan yang sudah terjadwal

4. Kurangnya koordinasi lebih lanjut dengan pemangku kebijakan pada

wilayah/lokasi kegiatan yang menyebabkan hambatan pelaksanaan

pekerjaan.

Karena itu diperlukan langkah-langkah yang harus diambil sebagai

upaya pemecahan masalah antara lain:

1. Pelaksanaan lelang/tender seharusnya dilaksanakan lebih awal agar masa

pelaksanaan kegiatan dapat dilewati sesuai dengan kebutuhan waktu;

2. Memberikan solusi yang fleksibel terutama bagi penyedia jasa yang

SBUJK nya sedang dalam keadaan proses pembaruan;

3. Merencanakan dengan cermat pemilihan bahan/material yang berkualitas

dan diutamakan bahan/material yang banyak terdapat pada pasar lokal

(produk dalam negeri);

4. Menjalin koordinasi yang baik dengan pemangku kebijakan pada

wilayah/lokasi satu kegiatan agar semuanya berjalan lancar.


KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA, CIPTA KARYA DAN TATA RUANG

KABUPATEN BANYUWANGI

Ir. H. MUJIONO, M.Si Pembina Tk. l 19660915 199602 1 002

Kami menyadari dalam penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja

Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga, Cipta Karya

dan Tata Ruang Kabupaten Banyuwangi tahun 2014 ini masih banyak

kekurangan. Untuk itu saran, masukan dan kritik yang konstruktif dari semua

pihak sangat diharapkan dan berguna untuk penyempurnaan dan peningkatan

kinerja dimasa yang akan datang.


LAMPIRAN - LAMPIRAN

bab i pendahuluan a. latar belakang - …dinaspu.banyuwangikab.go.id/cmspu/img/upload/sakip/...1...

Documents