bab i pendahuluan...bab i pendahuluan dinas tata ruang dan cipta karya kota bandung rencana...
TRANSCRIPT
DINAS TATA RUANG DAN CIPTA KARYA KOTA BANDUNG
RENCANA STRATEGIS 2014-2018
1
1.1 Latar Belakang
Otonomi Daerah sebagai manifestasi Undang-undang (UU) Nomor 32
Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, masih memberikan berbagai bentuk
keleluasaan dalam pengimplementasiannya di daerah. Keleluasaan ini, bukan
semata-mata disebabkan oleh keragaman persepsi, tapi juga disebabkan oleh
faktor lain, seperti: heterogenitas kondisi sosial dan budaya, beragamnya potensi
dan karakteristik masing-masing daerah. Akibatnya, diperlukan suatu rancang
bangun sistem yang adaptif dan handal dalam memenuhi dan menanggulangi
permasalahan yang kompleks dan dinamis. Fenomena ini merupakan sebuah
keharusan dalam rangka merespon dan menghadapi berbagai tuntutan dinamika
yang berkembang dari masyarakat untuk melakukan perubahan sistem
penyelenggaraan berbangsa dan bernegara.
Meskipun UU Nomor 32 Tahun 2004 tersebut telah dijabarkan ke dalam
Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan
Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan
Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, bukan diartikan sebagai suatu pembatasan
kewenangan yang bersifat absolut dan kaku. Namun lebih dapat
diimplementasikan sebagai bentuk inter-koneksi antar tingkatan pemerintahan dan
lintas sektoral dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan yang
mengarah pada perwujudan kepemerintahan yang baik (good governance). Upaya
mewujudkan kondisi ini, diperlukan komitmen seluruh komponen masyarakat dan
pemerintah.
Untuk membangun komitmen dan keinginan dimaksud sesuai tugas, peran
dan fungsi yang harus dilakukan, pemerintah Kota Bandung telah menetapkan
kebijakan yang berkaitan dengan kepentingan publik untuk periode tahun 2005-
2025 sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah (Perda) Nomor 08 Tahun 2008
tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Kota Bandung. RPJP
tersebut dijabarkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Kota
Bandung Tahun 2013 – 2018 yang ditetapkan melalui Peraturan Daerah Kota
PENDAHULUAN BAB I
DINAS TATA RUANG DAN CIPTA KARYA KOTA BANDUNG
RENCANA STRATEGIS 2014-2018
2
Bandung No. 3 Tahun 2014. Dalam RPJM Kota Bandung ditetapkan Visi Daerah,
yaitu Terwujudnya Kota Bandung yang Unggul, Nyaman dan Sejahtera.
Kebijakan pemerintah kota dalam periode tahun 2013-2018 tersebut ditetapkan
dan dilaksanakan dalam kerangka pelaksanaan otonomi daerah guna
mengantisipasi berbagai isu-isu yang diperkirakan terjadi baik yang berupa
tantangan, kendala maupun peluang sesuai dengan potensi, kewenangan serta
kemampuan yang dimiliki.
Pelaksanaan otonomi daerah saat ini telah memberi peluang pada
pemerintah kota untuk melaksanakan berbagai kewenangan yang lebih luas dalam
rangka mengurus rumah tangga daerah. Pada saat yang sama, masyarakatpun
diberikan peluang yang lebih besar untuk mengembangkan aspirasi dan
prakarsanya dalam rangka pembangunan daerah. Peranan masing-masing pihak
ini pada akhirnya harus menjelma menjadi suatu kekuatan besar untuk mengelola
daerah, khususnya dalam mengantisipasi dan mengatasi isu-isu strategis yang
berkaitan dengan perkembangan daerah baik yang bersifat internal maupun
eksternal.
Konsekuensi logis dari kondisi tersebut, maka pemerintah kota harus
mampu meningkatkan kualitas kinerja khususnya dalam memberikan pelayanan
publik baik dalam kerangka perwujudan kesejahteraan masyarakat maupun
strategi untuk menghadapi era persaingan global. Kinerja pelayanan yang baik
pada akhirnya akan menjadi faktor pendorong terhadap pertumbuhan dan
perkembangan kota yang sesuai dengan rencana kota.
Guna mewujudkan kinerja pelayanan yang baik tersebut, Pemerintah Kota
Bandung membentuk Dinas Tata Ruang dan Cipta Karya sebagaimana diatur
dalam Perda Kota Bandung Nomor 13 Tahun 2004 tentang Pembentukan dan
Susunan Organisasi Dinas Daerah Kota Bandung. Dinas Tata Ruang dan Cipta
Karya sebagai suatu bagian dari sistem organisasi Pemerintahan Kota Bandung
memiliki tugas dan fungsi yang tidak terlepas dari kewenangan-kewenangan yang
menjadi tanggung jawab daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan,
pembangunan dan pelayanan publik.
DINAS TATA RUANG DAN CIPTA KARYA KOTA BANDUNG
RENCANA STRATEGIS 2014-2018
3
Sebagai bagian dari sistem organisasi Pemerintahan Kota Bandung, Dinas
Tata Ruang dan Cipta Karya dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya tidak
terlepas dari koridor pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP)
dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bandung.
Oleh sebab itu, disusun Rencana Strategis (Renstra) Dinas Tata Ruang dan Cipta
Karya sebagai penjabaran dari pelaksanaan RPJP dan RPJMD serta sekaligus
merupakan pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi tugas pokok, fungsi
dan ruang lingkup tugas/wewenang Dinas Tata Ruang dan Cipta Karya,
sebagaimana diamanatkan dalam Perda No. 8 Tahun 2007, tentang urusan
Pemerintahan Daerah Kota Bandung.
1.2 Landasan Hukum
1. Landasan Idiil : Pancasila
2. Landasan Konstitusional : Undang-undang Dasar 1945
3. Landasan Operasional:
a. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-
Pokok Agraria;
b. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1992 tentang Perumahan dan
Permukiman;
c. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan
Hidup;
d. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara
yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
e. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung;
f. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
g. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan;
h. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan
dan Pertanggung Jawab Keuangan Negara;
i. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan
antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
j. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
k. Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
DINAS TATA RUANG DAN CIPTA KARYA KOTA BANDUNG
RENCANA STRATEGIS 2014-2018
4
l. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Lingkungan
Hidup;
m. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan
Permukiman;
n. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2011 tentang Rumah Susun;
o. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1987 tentang Perubahan Batas
Wilayah Kotamadya Bandung Daerah Tingkat II Bandung dengan
Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung;
p. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1988 tentang Rumah Susun;
q. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1994 tentang Penghunian Rumah
Susun oleh Bukan Pemilik;
r. Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2002 tentang Hutan Kota;
s. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2004 tentang Penatagunaan Tanah;
t. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang Bangunan Gedung;
u. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang
Milik Negara/Daerah;
v. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan
Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah
Kabupaten/Kota;
w. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Hak dan
Kewajiban Serta Bentuk dan Tata Cara Peran Serta Masyarakat Dalam
Penataan Ruang;
x. Permendagi No.9 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyerahan Prasarana,
Sarana dan Utilitas Perumahan dan Pemukiman;
y. Peraturan Daerah Kotamadya Bandung Nomor 10 Tahun 1989 tentang
Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;
z. Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Pemadam Kebakaran;
aa. Peraturan Daerah Nomor 27 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kebersihan
di Kota Bandung;
bb. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 06 Tahun 2002 tentang
Penyelenggaraan Pengairan di Kota Bandung;
DINAS TATA RUANG DAN CIPTA KARYA KOTA BANDUNG
RENCANA STRATEGIS 2014-2018
5
cc. Peraturan Daerah Nomor 03 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan
Ketertiban, Kebersihan, dan Keindahan sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan daerah Nomor 11 Tahun 2005;
dd. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 08 Tahun 2007 tentang Urusan
Pemerintahan Daerah Kota Bandung;
ee. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 13 Tahun 2007 tentang
Pembentukan dan Susunan Organisasi Dinas Daerah Kota Bandung;
ff. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 07 Tahun 2008 tentang Tahapan,
Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana
Pembangunan serta Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah;
gg. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 09 Tahun 2009 tentang
Penyediaan, Penyerahan, Pengelolaan Prasarana, Sarana dan Utilitas
Perumahan dan Pemukiman;
hh. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 05 Tahun 2010 tentang Bangunan
Gedung;
ii. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Penyelenggaraan, Retribusi Izin Mendirikan Bangunan dan Retribusi
Penggantian Biaya Cetak;
jj. Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang
Wilayah (RTRW) Kota Bandung tahun 2011-2031;
1.3 Maksud dan Tujuan
1.3.1 Maksud
Maksud penyusunan Renstra Dinas Tata Ruang dan Cipta Karya Kota
Bandung pada periode Tahun 2013-2018 adalah mewujudkan komitmen dan
konsistensi perencanaan serta pelaksanaan kegiatan yang dioperasionalisasikan
secara konsekuen berdasarkan pada prioritas yang telah ditetapkan sesuai dengan
kebutuhan serta kemampuan daerah yang didukung sistem pengawasan dan
pengendalian efektif
1.3.2 Tujuan
Tujuan penyusunan Renstra Dinas Tata Ruang dan Cipta Karya adalah
untuk memberikan arah bagi seluruh dimensi kegiatan Dinas Tata Ruang dan
DINAS TATA RUANG DAN CIPTA KARYA KOTA BANDUNG
RENCANA STRATEGIS 2014-2018
6
Cipta Karya pada periode tahun 2013-2018 serta sebagai pedoman taktis strategis
dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan publik di
Bidang Perencanaan dan Tata Ruang Kota; Bidang Tata Bangunan dan Arsitektur
Kota; Bidang Perumahan; Bidang Pengendalian Tata Ruang dan Bangunan;
Bidang Survey dan Investigasi; dan Bidang Dokumentasi dan Pelaporan.
1.4 Sistematika Penulisan
Sistematika Penulisan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Tata Ruang dan
Cipta Karya adalah sebagai berikut :
BAB I PENDAHULUAN
Bab ini menguraikan tentang latar belakang, landasan hukum penyusunan,
maksud dan tujuan, serta sistematika penulisan Rencana Strategis.
BAB II GAMBARAN PELAYANAN SKPD
Bab ini menguraikan tentang peran (tugas, fungsi dan struktur organisasi), sumber
daya yang dimiliki, capaian–capaian kinerja pelayanan dalam pelaksanaan
Renstra periode sebelumnya, capaian program prioritas dalam pelaksanaan
RPJMD periode sebelumnya, serta tantangan dan peluang pengembangan
pelayanan Dinas Tata Ruang dan Cipta Karya Kota Bandung.
BAB III ISU- ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI
Bab ini menguraikan tentang identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan
fungsi pelayanan SKPD, telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan
Wakil Kepala Daerah terpilih, telaahan Renstra Kementerian PU, telaahan RTRW
dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis, serta penentuan isu-isu strategis Dinas
Tata Ruang dan Cipta Karya Kota Bandung.
BAB IV VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN, STATEGI DAN KEBIJAKAN
Bab ini menguraikan tentang Visi dan Misi SKPD, Tujuan dan Sasaran jangka
menengah SKPD, Strategi dan Kebijakan SKPD
DINAS TATA RUANG DAN CIPTA KARYA KOTA BANDUNG
RENCANA STRATEGIS 2014-2018
7
BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR
KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF
Bab ini menguraikan tentang rencana program dan kegiatan, indikator kinerja,
kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif sesuai dengan perumusan rencana
program, kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif.
BAB VI INDIKATOR KINERJA SKPD YANG MENGACU PADA
TUJUAN DAN SASARAN RPJMD
Bab ini menguraikan tentang indikator kinerja Dinas Tata Ruang dan Cipta Karya
Kota Bandung yang secara langsung menunjukan kinerja yang akan dicapai Dinas
dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian
tujuan dan sasaran RPJMD.
DINAS TATA RUANG DAN CIPTA KARYA KOTA BANDUNG
RENCANA STRATEGIS 2014-2018
8
2.1 Tugas Fungsi dan Struktur Organisasi SKPD
2.1.1. Tugas Pokok dan Fungsi
Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2007 tentang
Pembentukan dan Susunan Organisasi Dinas Daerah Kota Bandung , Dinas Tata
Ruang dan Cipta Karya Kota Bandung mempunyai tugas pokok melaksanakan
sebagian urusan Pemerintahan Daerah di bidang pekerjaan umum, penataan ruang
dan perumahan berdasarkan asas otonomi dan pembantuan.
Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud di atas, Dinas
Tata Ruang dan Cipta Karya mempunyai fungsi :
1. Merumuskan kebijakan teknis tata ruang dan pemukiman;
2. Penyelenggaraan sebagian urusan pemerintahan dan pelayanan umum di
bidang pekerjaan umum, penataan ruang dan perumahan;
3. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang tata ruang dan pemukiman
meliputi survey dan investigasi, perencanaan dan tata ruang, dokumen dan
pelaporan, tata bangunan dan arsitektur kota, perumahan serta pengendalian
tata ruang dan bangunan;
4. Pelaksanaan pelayanan teknis administrastif Dinas;
5. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan
fungsinya.
2.1.2. Susunan dan Struktur Organisasi
Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2007 tentang
Pembentukan dan Susunan Organisasi Dinas Daerah Kota Bandung, Dinas Tata
Ruang dan Cipta Karya Kota Bandung, terdiri dari :
o Kepala Dinas
o Sekretariat, membawahkan:
1) Sub Bagian Umum dan Perlengkapan
2) Sub Bagian Kepegawaian
3) Sub Bagian Keuangan dan Program
GAMBARAN PELAYANAN SKPD BAB II
DINAS TATA RUANG DAN CIPTA KARYA KOTA BANDUNG
RENCANA STRATEGIS 2014-2018
9
o Bidang Survey dan Investigasi, membawahkan:
1) Seksi Pengukuran dan Pemetaan
2) Seksi Data dan Analisa
o Bidang Perencanaan dan Tata Ruang, membawahkan:
1) Seksi Rencana Detail Tata Ruang Kota
2) Seksi Rencana Teknis Prasarana Kota
3) Seksi Rencana Peremajaan dan Pengembangan Kota
o Bidang Dokumen dan Pelaporan, membawahkan:
1) Seksi Pelayanan Informasi dan Rencana Kota
2) Seksi Dokumentasi
o Bidang Tata Bangunan dan Arsitektur Kota, membawahkan :
1) Seksi Penataan Bangunan
2) Seksi Teknik Bangunan Gedung
3) Seksi Teknik Arsitektur Kota.
o Bidang Perumahan, membawahkan:
1) Seksi Pengembangan Perumahan
2) Seksi Teknik Penyehatan Lingkungan
3) Seksi Fasilitas Sosial dan Fasilitas Umum.
o Bidang Pengendalian Tata Ruang dan Bangunan, membawahkan:
1) Seksi Pengawasan Tata Ruang dan Bangunan
2) Seksi Penanganan Pengaduan dan Sengketa
3) Seksi Pengusutan dan Penertiban.
o Unit Pelaksana Teknis Dinas;
o Kelompok Jabatan Fungsional.
DINAS TATA RUANG DAN CIPTA KARYA KOTA BANDUNG
RENCANA STRATEGIS 2014-2018
10
Bagan Struktur Organisasi Dinas Tata Ruang dan Cipta Karya Kota
Bandung sebagaimana tercantum bagan 2.1.
Gambar 2.1
STRUKTUR ORGANISASI DINAS TATA RUANG DAN CIPTA KARYA
KOTA BANDUNG
KEPALA DINAS
Sekretaris
Subbag Umum &
Perlengkapan Subbag
Kepegawaian
Subbag Keuangan &
Program
Kel. Jabatan
Fungsional
Bid. Survey
&
Investigasi
Sie.
Pengukuran
& Pemetaan
Sie. Data &
Analisa
Bid.
Perencanaan
& Tata Ruang
Sie. Rencana
Detail Tata
Ruang Kota
Sie.
Rencana
Teknis
Prasarana
Kota
Sie. Rencana
Peremajaan &
Pengembangan
Kota
Bid. Dokumen
& Pelaporan
Sie. Pelayanan
Informasi &
Rencana Kota
Sie.
Dokumentasi
Bid. Tata
Bangunan
&
Arsitektur
Kota
Sie.
Penataan
Bangunan
Sie. Teknik
Bangunan
Gedung
Sie.
Teknik
Arsitektur
Kota
Bid.
Perumahan
Sie.
Pengembangan
Perumahan
Sie. Teknik
Penyehatan
Lingkungan
Sie. Fasos
Fasum
Bid. Pengendalian
Tata Ruang &
Bangunan
Sie.
Pengawasan
Tata Ruang &
Bangunan
Sie. Penanganan
Pengaduan &
Sengketa
Sie.
Pengusutan
&
Penertiban
DINAS TATA RUANG DAN CIPTA KARYA KOTA BANDUNG
RENCANA STRATEGIS 2014-2018
11
2.2. Sumber Daya SKPD
2.2.1. Kepegawaian
Dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya Dinas Tata Ruang dan
Cipta Karya Kota Bandung didukung oleh sumber daya manusia sebanyak 304
(Tiga Ratus Empat ) orang, terdiri dari :
a. Pejabat Struktural : 29 orang
b. Fungsional Perencana : 2 orang
c. Fungsional Umum : 273 orang
Komposisi pegawai pada Dinas Tata Ruang dan Cipta Karya Kota
Bandung per bulan Januari 2016 adalah sebagai berikut :
1. Berdasarkan Tingkat Pendidikan
NO TINGKAT PENDIDIKAN JUMLAH
1. S 3 3 orang
1. S 2 32 orang
2. S 1 125 orang
3. D 4 1 orang
4. D 3 23 orang
5. D 2 1 orang
6. D 1 4 orang
7. S M A 57 orang
8. S T M 43 orang
9. S M E A 6 orang
10. S M T Pertanian 1 orang
11. S M P 6 orang
12. S D 2 orang
Sumber. Kepegawaian Distarcip 2016
2. Jenis Kepegawaian
NO JENIS KEPEGAWAIAN JUMLAH
1. Pegawai Negeri Sipil (PNS) 296 orang
2. Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) 8 orang
DINAS TATA RUANG DAN CIPTA KARYA KOTA BANDUNG
RENCANA STRATEGIS 2014-2018
12
3. Jenis Kelamin
NO JENIS KELAMIN JUMLAH
1. Laki-laki 236 orang
2. Perempuan 68 orang
4. Golongan Usia
NO GOLONGAN USIA JUMLAH
1. Usia 18 s/d 25 tahun 3 orang
2. Usia 26 s/d 30 tahun 9 orang
3. Usia 31 s/d 35 tahun 42 orang
4. Usia 36 s/d 40 tahun 54 orang
5. Usia 41 s/d 45 tahun 66 orang
6. Usia 46 s/d 50 tahun 65 orang
7. Usia 51 s/d 58 tahun 65 orang
5. Pangkat/golongan ruang
NO PANGKAT/GOLONGAN JUMLAH
1. Golongan IV / c 1 orang
2. Golongan IV / b 3 orang
2. Golongan IV / a 14 orang
3. Golongan III / d 27 orang
4. Golongan III / c 32 orang
5. Golongan III / b 79 orang
6. Golongan III / a 40 orang
7. Golongan II / d 14 orang
8. Golongan II / c 40 orang
9. Golongan II / b 32 orang
10. Golongan II / a 15 orang
11. Golongan I / d 0 orang
12. Golongan I / c 3 orang
13. Golongan I / b 1 orang
14. Golongan I / a 0 orang
DINAS TATA RUANG DAN CIPTA KARYA KOTA BANDUNG
RENCANA STRATEGIS 2014-2018
13
6. Diklat Perjenjangan
NO DIKLAT PERJENJANGAN JUMLAH
1. Diklat Pim Tk. II 0 orang
2. Diklat Pim Tk. III 11 orang
3. Diklat Pim Tk. IV 26 orang
7. Masa kerja pegawai
NO MASA KERJA JUMLAH
1. 0 s/d 5 tahun 23 orang
2. 6 s/d 10 tahun 46 orang
3. 11 s/d 15 tahun 77 orang
4. 16 s/d 20 tahun 68 orang
5. 21 s/d 25 tahun 60 orang
6. 26 s/d 30 tahun 26 orang
7. 35 s/d 35 tahun 4 orang
Sumber. Kepegawaian Distarcip 2016
2.2.2. Aset / Modal SKPD
Aset yang dimiliki oleh Dinas Tata Ruang Dan Cipta Karya Kota Bandung
terbagi menjadi 6 jenis, antara lain adalah :
1. Tanah
2. Peralatan dan Mesin
3. Gedung dan Bangunan
4. Jalan, Irigasi dan Jaringan
5. Aset Tetap Lainnya
DINAS TATA RUANG DAN CIPTA KARYA KOTA BANDUNG
RENCANA STRATEGIS 2014-2018
14
Tabel 2.1
DAFTAR INVENTARIS BARANG
NO.
JENIS / NAMA BARANG
JUMLAH
BARANG
KETERANGAN
1 2 3 4
1 Alat-alat Besar
- Pompa Lain-lain
2
2
2
Alat-alat Angkutan
- Jeep
- Station Wagon
- Mini Bus (Penumpang 14 orang ke
bawah)
- Pick Up
- Sepeda Motor
- Gerobak Dorong
- Gerobak Lori
107
1
1
18
1
7
69
6
5
3 Alat Bengkel dan Alat Ukur
- Mesin Bor
- Mesin Las Listrik
- Mesin Gerindra Tangan
- Bateray Charger
- Mesin Gergaji
- Mesin Ketam
- Automatic Distrotion Meter
- Global Positioning System
- Noise & Distortion Meter
- Scanner
- Air Conditioning Unit
- Tool Set
- Meteran x-27 dari Platina Tridium
46
2
1
1
3
1
1
2
6
2
6
14
1
1
DINAS TATA RUANG DAN CIPTA KARYA KOTA BANDUNG
RENCANA STRATEGIS 2014-2018
15
NO.
JENIS / NAMA BARANG
JUMLAH
BARANG
KETERANGAN
- Alat ukur lainnya (lain-lain)
5
4 Alat Pertanian
- Rak-rak Penyimpanan
- Lemari Penyimpanan
5
2
3
5 Alat Kantor Dan Rumah Tangga
- Mesin Ketik Manual Portable (11-
13)
- Mesin Ketik Manual Standar (14-
16)
- Mesin Ketik Elektronik
- Mesin Ketik Braile
- Mesin Ketik Lain-lain
- Mesin Hitung Elektronik
- Mesin Calculator
- Mesin Hitung / Jumlah Lain-lain
- Mesin foto copy dengan kertas folio
- Lemari Besi
- Rak Besi / Metal
- Rak Kayu
- Filling besi / Metal
- Lemari Sorok
- Lemari Kaca
- Lemari Kayu
- Papan Visuil
- Alat Penghancur Kertas
- Papan Pengumuman
- White Board
- Copy Board/Elektrik White Board
- Peta
3.605
11
1
2
1
10
12
2
1
1
114
72
20
217
5
19
56
50
20
14
36
2
1
DINAS TATA RUANG DAN CIPTA KARYA KOTA BANDUNG
RENCANA STRATEGIS 2014-2018
16
NO.
JENIS / NAMA BARANG
JUMLAH
BARANG
KETERANGAN
- Mesin Absensi
- Alat Pemotong Kertas
- Overhead Projektor
- Display
- Alat Kantor Lainnya (Lainlain)
- Lemari Kayu
- Rak Kayu
- Meja Kayu/Rotan
- Tempat Tidur Besi/Metal
(Lengkap)
- Meja Rapat
- Meja Tulis
- Meja Makan
- Kursi Rapat
- Kursi Tamu
- Kursi Tangan
- Kursi Putar
- Kursi Biasa
- Bangku Sekolah
- Bangku Tunggu
- Kursi Lipat
- Bangku Injak
- Meja Komputer
- Meja Biro
- Sofa
- Lemari Pakaian
- Mebelair lainnya
- Alat Pengukur Waktu lain-lain
- Mesin Potong Rumput
- Lemari Es
- AC Sentral
3
1
12
1
9
8
3
6
1
3
90
1
318
29
6
234
14
1
2
366
1
34
3
6
6
6
33
6
5
5
DINAS TATA RUANG DAN CIPTA KARYA KOTA BANDUNG
RENCANA STRATEGIS 2014-2018
17
NO.
JENIS / NAMA BARANG
JUMLAH
BARANG
KETERANGAN
- AC Unit
- AC Split
- Kipas Angin
- Kitchen Set
- Televisi
- Loudspeaker
- Soundsystem
- Wireless
- Mic Conference
- Camera Vedeo
- Tiang Bendera
- Dispenser
- Mimbar/Podium
- Handy Cam
- Alat Rumah Tangga Lainnya
- Alat Pemadam Portable
- Alat Pembantu Pemadam
Kebakaran
- Mainframe
- Local Area Network (LAN)
- PC Unit
- Laptop
- Note Book
- Personal Komputer Lain-lain
- Ploter
- Hard Disk
- Keyboard
- Printer
- Plotter
- Monitor
- Printer
24
1
1
1
12
3
2
9
8
5
2
26
1
15
19
64
137
1
8
51
28
78
54
1
19
36
139
1
25
33
DINAS TATA RUANG DAN CIPTA KARYA KOTA BANDUNG
RENCANA STRATEGIS 2014-2018
18
NO.
JENIS / NAMA BARANG
JUMLAH
BARANG
KETERANGAN
- Scanner
- Plotter
- External
- Peralatan Personal Komputer Lain-
lain
- Server
- Hub
- Modem
- Peralatan Jaringan Lain-lain
- Meja Kerja Ketua/Wakil Ketua
DPRD
- Meja Kerja Pegawai Non Struktural
- Meja Kerja Pejabat Lain-lain
- Meja Tamu Ruangan Biasa
- Meja Rapat Pejabat Lain-lain
- Kursi Kerja Ketua/Wakil Ketua
DPRD
- Kursi Kerja Pejabat Eselon III
- Kursi Kerja Pegawai Non Struktural
- Kursi Kerja Pejabat Lain-lain
- Kursi Rapat Pejabat Lain-lain
- Kursi Hadap Depan Meja Kerja
Pejabat Lain-lain
- Kursi Tamu di ruangan Pejabat
Eselon III
- Lemari Buku untuk Pejabat Eselon
II
- Lemari Buku untuk Perpustakaan
- Lemari Arsip untuk Arsip Dinamis
6
1
12
99
2
1
2
21
3
85
290
5
112
5
10
98
3
1
146
2
2
1
14
DINAS TATA RUANG DAN CIPTA KARYA KOTA BANDUNG
RENCANA STRATEGIS 2014-2018
19
NO.
JENIS / NAMA BARANG
JUMLAH
BARANG
KETERANGAN
6 Alat Studio dan Alat Komunikasi
- Camera + Attachment
- Proyektor + Attachment
- Compact Disk Player
- Unintemuptible Power Supply
(UPS)
- Peralatan Studio Visual Lain-lain
- Camera Electronic
- Digital
- Slide Projector
- Jalon
- Rambu/Bak Ukur
- Telephone (PABX)
- Handy Talky
- Facsimili
- Handphone
- Handphone
- Unit Transceiver HF Portable
168
1
23
1
23
1
67
4
1
1
1
1
18
3
14
2
7
7.
Alat-alat Kedokteran
- Infra Red
- Tablet Machine
- Video Camera dan Recorder
8
6
1
1
DINAS TATA RUANG DAN CIPTA KARYA KOTA BANDUNG
RENCANA STRATEGIS 2014-2018
20
NO.
JENIS / NAMA BARANG
JUMLAH
BARANG
KETERANGAN
8
Alat Laboratorium
- Stabilizier
- TV Monitor
- Adaptor
- Exhaust Fan
- Alat Pemadam Kebakaran
- Personal Komputer
- Alat Ukur
- Kelompok Penyimpanan/Laci 8
- Layar
- Baterai
- General Set (Lab Scale)
- Theodolite
- Water Pass
171
2
5
1
2
51
76
22
2
2
2
3
1
2
Sumber : Distarcip 2016
2.3. Kinerja Pelayanan SKPD
Realisasi anggaran Dinas Tata Ruang dan Cipta Karya pada tahun 2009-
2013 berdasarkan komposisi APBD Kota Bandung dapat dilihat pada tabel
berikut. Tabel ini menampilkan pengelolaan pendanaan pelayanan Dinas melalui
pelaksanaan Renstra Dinas periode perencanaan sebelumnya untuk bahan
mengidentifikasi potensi dan permasalahan khusus pada aspek pendanaan
pelayanan Dinas. Tabel ini juga menunjukkan kapasitas pendanaan pelayanan
Dinas dalam 5 (lima) tahun terakhir, sebagai bahan pertimbangan dalam
perumusan isu strategis dan program strategis Dinas pada Renstra Dinas ini.
DINAS TATA RUANG DAN CIPTA KARYA KOTA BANDUNG
RENCANA STRATEGIS 2014-201821
Tabel 2.2 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Tata Ruang dan Cipta Karya Kota Bandung Tahun 2009-2013
Uraian Anggaran pada Tahun ke- Realisasi Anggaran pada Tahun ke- Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke- (%)
Rata-rata Pertumbuha
n (%)
1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 Angga-ran
Rea li-
sasi
BELANJA 168.558.393.922,-
222.720.616.874,20,-
187.497.984.522,-
368.546.429.738,48,- 358.135.409.363,03,-
83.026.373.504,-
100.576.845.081,-
167.962.991.295,-
239.041.111.379,-
304.519.185.472,-
49 45 90 65 85 28 39
Belanja Operasi
24.896.042.212,- 28.029.462.399,20,- 34.372.923.335,- 34.939.475.924,80,- 43.839.529.812,03,- 21.906.163.116,
-
23.020.810.130,- 29.137.568.068,- 31.590.655.282,- 35.570.746.421,- 88 82 85 90 81 16 13
Belanja pegawai
14.662.806.591,- 15.179.224.724,20,- 18.041.756.605,- 18.866.348.299,80,- 20.338.613.769,03,- 14.194.449.870,
-
14.562.042.871,- 15.964.376.684,- 18.027.835.857,- 19.043.386.285,- 97 96 88 96 94 9 8
Belanja Barang
10.233.235.621,- 12.850.237.675,- 16.331.166.730,- 16.073.127.625,- 23.500.916.043,- 7.711.713.246,- 8.458.767.259,- 13.173.191.384,- 13.562.819.425,- 16.527.360.136,- 75 66 81 84 70 24 23
Belanja Modal
143.662.351.710,
-
194.691.154.475,- 153.125.061.187,
-
333.606.953.813,68,- 314.295.879.551,- 61.120.210.388,
-
77.556.034.951,- 138.825.423.227,
-
207.450.456.097,
-
268.948.439.051,
-
43 40 91 62 86 32 46
Belanja Peralatan dan Mesin
1.925.127.500,- 2.020.000.000,- 455.625.000,- 2.787.941.120,- 776.450.000,- 1.477.142.300,- 1.621.399.600,- 442.550.500,- 2.688.838.520,- 675.307.050,- 77 80 97 96 87 92 92
Belanja Bangunan dan Gedung
136.134.271.410,
-
185.442.716.475,- 150.329.041.187,
-
328.468.093.283,68,- 312.070.525.000,- 55.068.522.588,
-
73.485.166.114,- 137.530.427.417,
-
203.398.518.917,
-
267.409.641.911,
-
40 40 91 62 86 33 50
Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan
5.599.952.800,- 7.172.438.000,- 2.334.395.000,- 2.347.919.410,- 1.389.604.551,- 4.571.615.650,- 2.444.491.737,- 847.974.360,- 1.363.098.660,- 814.386.090,- 82 34 36 58 59 -20 -23
Belanja Aset Tetap Lainnya
3.000.000,- 56.000.000,- 6.000.000,- 3.000.000,- 59.300.000,- 2.929.850,- 4.977.500,- 4.470.950,- 0 49.104.000,- 98 9 75 0 83 876 -13
DINAS TATA RUANG DAN CIPTA KARYA KOTA BANDUNG
RENCANA STRATEGIS 2014-2018
22
Kepala Dinas Tata Ruang dan Cipta Karya Kota Bandung telah
menetapkan Pedoman Mutu Nomor: PM/Distarcip-01 tanggal 1 Oktober 2013,
menunjukkan bahwa pimpinan tertinggi Dinas memiliki komitmen dalam
mengembangakan dan menerapkan Sistem Manajemen Mutu (SMM) secara
berkesinambungan. SMM ini mengacu persyaratan standar ISO 9001:2008, SMM
ISO 9001:2008 di Dinas Tata Ruang dan Cipta Karya diaplikasikan pada kegiatan
penerbitan Keterangan Rencana Kota (KRK) yang mencakup Bidang Survey dan
Investigasi, Bidang Perencanaan dan Tata Ruang sebagai proses utama dan
Sekretariat sebagai proses pendukung. Data KRK yang masuk dan terbit untuk
tahun 2011-2015 dapat dilihat pada tabel 2.3. Sedangkan untuk tahun-tahun
sebelumnya belum dilakukan pelayanan KRK karena untuk kebutuhan perizinan
pembangunan di Kota Bandung masih diterbitkan Izin Peruntukan Penggunaan
Tanah (IPPT). Pada tahun 2015 Permohonan KRK yang masuk sebanyak 5.061,
sedangkan KRK yang dapat diselesaikan atau terbit sebanyak 5.069, hal ini
menunjukkan bahwa ada permohonan tahun sebelumnya (2014) yang baru dapat
diterbitkan pada tahun 2015.
Tabel 2.3.
Jumlah KRK yang Diterbitkan oleh Dinas Tata Ruang dan Cipta Karya
Tahun 2011-2015
Tahun Permohonan KRK yang Masuk KRK yang Terbit
2011 6.554 6.180
2012 5.805 5.557
2013 5.743 5.473
2014 5.805 5.557
2015 5.061 5.069
Sumber : Distarcip 2016
Tidak seluruh permohonan KRK yang masuk dapat diterbitkan menjadi
KRK, hal ini dikarenakan terdapatnya berkas KRK yang tidak lengkap
persyaratannya atau pun tidak jelas lokasi persil yang dimaksudkan dalam
permohonan KRK, sehingga tidak dapat diproses lebih lanjut.
2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan SKPD
Di bawah ini disampaikan hasil telaahan terhadap RTRW, dan hasil
analisis terhadap KLHS yang berimplikasi sebagai tantangan dan peluang bagi
DINAS TATA RUANG DAN CIPTA KARYA KOTA BANDUNG
RENCANA STRATEGIS 2014-2018
23
pengembangan pelayanan Dinas pada lima tahun mendatang. Rencana Tata Ruang
Wilayah (RTRW) Kota Bandung telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kota
Bandung Nomor 18 tahun 2011. Berikut adalah telaahan terhadap rencana
struktur ruang yang tercantum dalam RTRW dengan Struktur Ruang eksisting di
Kota Bandung saat ini.
Tabel 2.4
Hasil Telaahan Struktur Ruang Wilayah Kota Bandung
No Rencana
Struktur
Ruang
Struktur
Ruang Saat
ini
Indikasi Program
Pemanfaataan
Ruang pada
Periode
Perencanaan
Berkenaan
Pengaruh Rencana
Struktur Ruang terhadap
Kebutuhan Pelayanan
SKPD
Arahan Lokasi
Pengembangan
Pelayanan SKPD
1 PPK Alun-
alun, PPK
Gedebage
PPK Alun-
alun
Penyusunan
Rencana Tata
Bangunan dan
Lingkungan
(RTBL) atau
Panduan Rancang
Kota
Saat ini kegiatan
pembangunan ekonomi dan
sosial masih terkonsentrasi
di wilayah Bandung Barat
dengan pusat kegiatan di
PPK Alun-alun. PPK
Gedebage yang diharapkan
menjadi pusat kota kedua
belum berkembang.
PPK Gedebage
2 SPK
Setrasari,
SPK Sadang
Serang, SPK
Kopo
Kencana,
SPK Maleer,
SPK
Arcamanik,
SPK
Ujungberung
, SPK
Kordon,
SPK
Derwati
SPK Maleer,
SPK
Arcamanik,
SPK
Ujungberung,
SPK Kordon,
SPK Derwati
Pengembangan
kegiatan komersial
perdagangan dan
hiburan skala SWK
pada setiap SPK
dan skala
kecamatan pada
setiap PL
Belum seluruh SPK dapat
berkembang menjadi sub
pusat kegiatan di setiap
SWK dan yang sudah
berkembang pun belum
optimal melayani. Beberapa
SPK seperti Setrasari,
Sadang Serang dan Kopo
Kencana belum dapat
berfungsi sebagai pusat
kegiatan karena
perkembangan kegiatan
lebih terkonsentrasi di jalan-
jalan utama seperti di Jl. Ir.
H. Juanda, Jl. Dr.
Djunjunan, Jl. Kopo.
Seluruh SPK di
Kota Bandung
3 Terminal
Tipe A di
PPK
Gedebage,
Optimalisasi
Terminal
Tipe B,
Terminal
Tipe C di
sekitar SPK
Terminal tipe
B di Cicaheum
dan
Leuwipanjang
Pembangunan
terminal Tipe A,
Pembangunan
terminal Tipe C di
sekitar SPK
Pembangunan terminal Tipe
A di Gedebage masih dalam
tahap dokumen Pra FS.
Salah satu permasalahannya
adalah pada pembebasan
lahan.
Terminal Tipe A di
PPK Gedebage,
Pembangunan
terminal Tipe C di
sekitar SPK.
DINAS TATA RUANG DAN CIPTA KARYA KOTA BANDUNG
RENCANA STRATEGIS 2014-2018
24
4 Pemantapan
fungsi
bandara
Husein
Sastranegara
Bandara
Husein
Sastranegara
Penetapan kawasan
aman bagi jalur
penerbangan
dengan pembatasan
ketinggian
bangunan di sekitar
bandara
Saat ini sudah diterapkan
Kawasan Keselamatan
Operasional Penerbangan
(KKOP) di Kota Bandung,
serta terdapat hasil studi
pengaturan ketinggian
bangunan di kawasan
bandara.
Penentuan
intensitas dan
ketinggian
bangunan di
kawasan sekitar
bandara
5 Pengaturan
sebaran
lokasi dan
pembanguna
n menara
telekomunik
asi bersama
Pengaturan sebaran
dan pembangunan
menara
telekomunikasi
Saat ini pembangunan
menara telekomunikasi telah
diarahkan untuk
pembangunan menara
bersama
Berdasarkan Laporan Status Lingkungan Hidup Daerah (SLHD) Kota
Bandung Tahun 2012 diketahui permasalahan lingkungan yang menjadi isu
lingkungan hidup utama adalah sebagai berikut :
a. Air
Semakin berkurangnya jumlah air di permukaan yang dapat digunakan
dibandingkan dengan semakin meningkatnya kebutuhan masyarakat terhadap
air tawar bersih terutama sektor industri dan domestik memaksa dilakukannya
pencairan terhadap sumber air tawar bersih yang lain, yaitu dengan
melakukan pengeboran sumur untuk mengambil air tanah. Pengambilan air
tanah ini di satu sisi menguntungkan manusia karena masalah kebuthan air
tawar bersih dapat teratasi di lain pihak seiring dengan bertambahnya jumlah
populasi manusia dan bertambahnya industri-industri yang membutuhkan air
sebagai bahan baku produksi membuat pengambilan air tanah semakin kerap
terjadi dengan jumlah pengambilan air yang semakin banyak. Hal ini
membuat cadangan air tanah yang ada semakin menipis.
Kualitas air permukaan tidak hanya dipengaruhi oleh kondisi alami sungai
tapi sangat dipengaruhi oleh kegiatan antropogenik (aktivitas manusia) dan
bertambahnya jumlah penduduk yang terus berkembang serta fungsi sungai
yang beraneka ragam, mulai dari sumber air baku, tempat pembuangan
aktifitas domestik maupun industri, tempat rekreasi, dan lain-lain.
Berdasarkan hasil pemantauan kualitas air sungai di Kota Bandung tahun
2011, sekitar 48 sungai yang ada di Kota Bandung hampir seluruhnya telah
DINAS TATA RUANG DAN CIPTA KARYA KOTA BANDUNG
RENCANA STRATEGIS 2014-2018
25
tercemar limbah baik limbah cair maupun padat. Komposisi sumber
pencemarannya 70% limbah rumah tangga dan 30% limbah industri seperti
tekstil, hotel, restoran, dan rumah sakit.
b. Udara
Kemudian semakin banyaknya wilayah di Kota Bandung yang udaranya
mengalami pencemaran dan beberapa parameter konsentrasinya telah
melampaui Baku Mutu (BM). Saat ini sumber pencemar udara terbesar
adalah kendaraan bermotor dan sektor industri.
Dampak negatif akibat menurunnya kualitas udara adalah menurunnya fungsi
paru, peningkatan penyakit pernafasan, dampak karsinogen, dan beberapa
penyakit lainnya. Selain itu, pencemaran udara dapat menimbulkan bau,
kerusakan materi, gangguan penglihatan, dan dapat menimbulkan hujan asam
yang merusak lingkungan.
Ketersediaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) menjadi salah satu solusi untuk
menjadikan kualitas udara yang lebih bersih dan sehat.
c. Lahan
Salah satu masalah utama adalah guna lahan yang tidak sesuai dengan
fungsinya. Pengamatan langsung di lapangan bahwa banyak daerah resapan
yang telah beralih fungsi menjadi pemukiman serta bentuk penutupan lain
yang dapat mengurangi meresapnya air hujan ke dalam tanah.
Tingginya lahan terbangun, meningkatnya proporsi lahan taman yang
diperkeras, serta adanya pelanggaran Koefisien Dasar Bangunan (KDB) dan
pendirian bangunan di sempadan sungai berdampak terhadap semakin
sempitnya daerah resapan. Salah satu dampak yang sangat dirasakan dari
perubahan peruntukan penggunaan lahan adalah banjir.
Rusaknya fungsi resapan di Kota Bandung dan daerah sekitarnya, khususnya
di wilayah Kawasan Bandung Utara dapat terlihat dari indikasi tingginya
selisih debit maksimum dengan debit minimum sungai-sungai yang melintas
di Kota Bandung. Berdasarkan data dari Bina Marga Kota Bandung, terlihat
bahwa sebagian besar debit maksimum sungai yang melintas di Kota
Bandung lebih dari 20 m3 , sementara debit minimumnya kurang dari 1 m3 .
Sungai Cikapundung yang merupakan sungai utama di Kota Bandung, debit
maksimumnya sekitar 250 m3 sementara debit minimumnya hanya sekitar 12
DINAS TATA RUANG DAN CIPTA KARYA KOTA BANDUNG
RENCANA STRATEGIS 2014-2018
26
m3, dan bahkan Sungai Cibeunying, debit maksimumnya sekitar 64 m3
sementara debit minimumnya hanya 0,60 m3 .
Inventarisasi isu lingkungan berdasarkan RTRW dan SLHD Kota Bandung
serta pendapat pakar atau ahli dapat disimpulkan bahwa isu lingkungan
strategis Kota Bandung adalah sebagai berikut :
a. Kecukupan Air (kekeringan, menurunnya kualitas air, tidak memadainya
sumber air baku).
b. Pencemaran Udara (menurunnya kualitas udara, menimbulkan bau,
kerusakan materi, gangguan penglihatan).
c. Alih Fungsi Lahan (tingginya lahan terbangun, rusaknya fungsi resapan,
banjir).
d. Masalah Pedagang Kaki Lima (penertiban, relokasi, urbanisasi).
DINAS TATA RUANG DAN CIPTA KARYA KOTA BANDUNG
RENCANA STRATEGIS 2014-201827
Tabel 2.5 Identifikasi Isu Lingkungan Strategis yang terjadi di masing-masing SWK
Sumber : Hasil Analisis Dokumen KLHS RDTR Kota Bandung, 2013
Arcamanik Bojonegara Cibeunying Gedebage Karees Kordon Tegalega Ujungberung
Kecukupan Air √ √ √ √ √ √ √ √
(kekeringan, menurunnya kualitas air, tidak
memadainya sumber air baku)
Pencemaran Udara √ √ √
(menurunnya kualitas udara, menimbulkan bau,
kerusakan materi, gangguan penglihatan)
Alih Fungsi Lahan √ √ √ √ √ √ √ √
(tingginya lahan terbangun, rusaknya fungsi
resapan, banjir)
Masalah Pedagang Kaki Lima √ √ √ √ √
(penertiban, relokasi, urbanisasi)
4
SWK (Berdasarkan Materi Teknis)
No Isu Pembangunan Berkelanjutan
1
2
3
DINAS TATA RUANG DAN CIPTA KARYA KOTA BANDUNG
RENCANA STRATEGIS 2014-2018
28
Berdasarkan telaahan di atas, beberapa macam pelayanan dan arahan
lokasi pengembangan pelayanan yang dibutuhkan oleh Dinas Tata Ruang dan
Cipta Karya adalah sebagai berikut :
1. Penetapan Rancangan RDTRK Kota Bandung menjadi Peraturan Daerah
untuk mengarahkan pengembangan kepada pusat-pusat kegiatan dan
mengendalikan perkembangan kepada pusat-pusat kegiatan kota yang saat ini
sudah sangat padat dan mengalami penurunan kualitas lingkungan dan nilai
kawasan.
2. Penyusunan dokumen rencana rinci berupa RTBL atau RTRK untuk wilayah
yang diarahkan sebagai pusat-pusat kegiatan antara lain PPK Gedebage, SPK
Sadang Serang, SPK Setra Sari, SPK Maleer, SPK Kopo Kencana, SPK
Ujungberung, SPK Arcamanik, dan SPK Kordon, selain itu kawasan strategis
dan kawasan yang memerlukan usaha revitalisasi atau urban renewal.
3. Pengendalian pemanfaatan ruang kota untuk wilayah yang telah melebihi daya
dukungnya seperti Kawasan Bandung Utara, kesesuaian intensitas dan
peruntukan, melalui kegiatan pengawasan dan pengendalian pemanfaatan
ruang dengan mengacu kepada Rencana Tata Ruang Wilayah.
4. Perlunya dilakukan pemberian informasi dan sosialisasi tentang Rencana Tata
Ruang yang lebih intensif kepada masyarakat secara luas melalui kegiatan
sosialisasi maupun berbagai media.
5. Perlu ditingkatkannya pemenuhan kebutuhan rumah tinggal berupa hunian
vertical yang nyaman dan layak huni, serta perbaikan dan peningkatan kualitas
rumah tidak layak huni.
6. Perlu ditingkatkannya pelayanan terhadap penyediaan air bersih dan sanitasi
dasar bagi masyarakat.
7. Meningkatkan kualitas penataan bangunan, keandalan, kenyamanan, estetika,
dan keselamatan bangunan dan bangun-bangunan melalui penyediaan
pedoman teknis bangunan, pemberian SLF bangunan gedung, pemberian
SLBP, pembentukan TABG, tersedianya data bangunan gedung, dan
pemberian bantuan teknis mengenai tata bangunan.
8. Perlu dilaksanakannya kegiatan yang mampu mendukung program Bandung
Juara sesuai tugas, pokok, dan fungsi Dinas Tata Ruang dan Cipta Karya.
DINAS TATA RUANG DAN CIPTA KARYA KOTA BANDUNG
RENCANA STRATEGIS 2014-2018
29
3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan
Dinas Tata Ruang dan Cipta Karya
Permasalahan yang dihadapi Dinas Tata Ruang dan Cipta Karya dalam
melaksanakan Tugas dan Fungsi Pelayanan dapat dilihat dari beberapa aspek yang
secara umum terbagi ke dalam Urusan Penataan Ruang, Urusan Pekerjaan Umum,
dan Urusan Perumahan. Permasalahan yang dihadapi berdasarkan Tugas dan
Fungsi Pelayanan Dinas Tata Ruang dan Cipta Karya adalah :
1. Perencanaan Tata Ruang
- Berlakunya Undang-undang No. 26 Tahun 2007 mengakibatkan perlu
adanya penyesuaian terhadap peraturan-peraturan di bawahnya yang
bersifat operasional. Beberapa ketentuan dalam UU No. 26 tahun 2007
tentang Penataan Ruang adalah adanya perubahan jangka waktu
perencanaan tata ruang (RTRW, RDTRK) dari 10 tahun menjadi 20 tahun;
substansi yang dimuat (ketentuan 30% proporsi RTH dan penyusunan
peraturan zonasi), penerapan sanksi, serta ketentuan bahwa landasan
hukum RDTRK adalah perda; karena itu perlu
penyusunan/penyempurnaan kembali RDTRK dan penyusunan peraturan
zonasi.
- Dinamika perkembangan sosial dan ekonomi masyarakat sangat dinamis,
dan berpengaruh terhadap pemanfaatan ruang, sehingga penggunaan lahan
eksisting selalu berubah dan tidak jarang berpengaruh terhadap
terkoreksinya arahan teknis garis rencana kota.
- Masih kurangnya pemahaman dan partisipasi masyarakat dalam penataan
ruang merupakan salah satu permasalahan dan tantangan bagi Dinas Tata
Ruang dan Cipta Karya.
ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN
TUGAS DAN FUNGSI
BAB III
DINAS TATA RUANG DAN CIPTA KARYA KOTA BANDUNG
RENCANA STRATEGIS 2014-2018
30
2. Pemanfaatan Ruang
- Upaya mengarahkan pemanfaatan ruang sesuai dengan rencana
menghadapi kendala karena adanya kepentingan masyarakat yang
terkadang berbeda dengan kaidah perencanaan.
- Belum terwujud/tersedianya infrastuktur yang mendukung kegiatan, atau
infrastruktur yang ada kurang memadai.
- Adanya pembangunan tidak sesuai ijin yang dikeluarkan, seperti
pembangunan pada sempadan sungai, sempadan jalur kereta api bahkan
pada jalur/rel yang tidak lagi digunakan, serta pada brandgang. Ada juga
bangunan yang memiliki izin namun pembangunannya tidak sesuai izin
yang dimiliki.
3. Pengendalian Pemanfaatan Ruang
- Partisipasi masyarakat dalam pengendalian pemanfaatan ruang belum
maksimal, kendala yang dihadapi antara lain belum diketahuinya rencana
yang ada dan kurangnya kepedulian masyarakat.
4. Penataan Bangunan
- Dalam perkembangannya kavling-kavling perumahan ada yang dipecah
dan ada yang digabung, hal ini mengakibatkan tidak teraturnya nomor-
nomor bangunan sehingga dapat mengakibatkan kesulitan dalam orientasi
lokasi, untuk itu perlu dilakukan penertiban penomoran bangunan.
- Kegiatan Pembangunan Stadion Gedebage belum terlaksana sesuai target
waktu dan realisasi pekerjaan yang telah ditetapkan karena terkendala oleh
beberapa permasalahan seperti kendala cuaca, dukungan dari masyarakat,
perlunya adanya perubahan kontrak dan desain bangunan, dan sebagainya.
5. Pengembangan Perumahan
- Secara umum permasalahan perumahan adalah : adanya backlog
perumahan, menurunnya kualitas lingkungan perumahan,
kekurangmampuan penyediaan rumah sehat dan layak huni, serta
kepadatan bangunan yang tinggi. Selain itu mahalnya harga tanah di Kota
Bandung ikut mempengaruhi kemampuan masyakat untuk memiliki rumah
yang layak.
- Pengembangan perumahan tidak selalu dikembangkan dalam luasan yang
DINAS TATA RUANG DAN CIPTA KARYA KOTA BANDUNG
RENCANA STRATEGIS 2014-2018
31
besar dalam satu waktu, karenanya seringkali pengembangan perumahan
ini tidak terintegrasi dalam ruang sehingga seringkali ada kendala dalam
pengembangan sarana dan prasarananya.
- Konstruksi bangunan rusunawa didanai dari APBN baik melalui
Departemen Pekerjaan Umum maupun Kementrian Perumahan Rakyat.
Walaupun dana konstruksi telah tersedia dari APBN, namun dana untuk
pembebasan lahan yang cukup besar harus dibiayai dari APBD. Selain itu
proses pembebasan lahan yang cukup sulit termasuk adanya penolakan
warga/masyarakat menyebabkan rencana pembangunan rusunawa sulit
terwujud.
- Bangunan rusunawa yang dibangun dana APBN tidak langsung dapat
diserahterimakan dan dikelola karena ada kendala aturan yang belum jelas.
Untuk program pengembangan hunian vertikal melalui pembangunan
rusunawa perlu dipikirkan agar biaya konstruksi dapat disediakan dari
APBD Kota.
- Pembangunan hunian vertikal dan peremajaan kawasan kumuh untuk
pemukiman padat dan kumuh memiliki tingkat kesulitan yang tinggi,
terutama dalam ketersediaan anggaran pembebasan lahan, pelaksanaan
pembebasan lahan serta penyiapan/pengkondisian masyarakat.
- Secara umum penanganan prasarana dan sarana lingkungan masih terbatas
dibandingkan permasalahan yang dihadapi. Pembangunan prasarana
seperti septic tank komunal juga masih sangat terbatas, permasalahan yang
dihadapi selain keterbatasan anggaran adalah sulitnya mencari lahan untuk
instalasi yang akan dibangun.
3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Walikota dan Wakil Walikota
Bandung
Bagian ini mengemukakan apa saja tugas dan fungsi Dinas Tata Ruang
dan Cipta Karya yang terkait dengan visi, misi, serta program kepala daerah dan
wakil kepala daerah terpilih. Selanjutnya berdasarkan identifikasi permasalahan
pelayanan Dinas Tata Ruang dan Cipta Karya, dipaparkan apa saja faktor-faktor
penghambat dan pendorong pelayanan Dinas Tata Ruang dan Cipta Karya yang
DINAS TATA RUANG DAN CIPTA KARYA KOTA BANDUNG
RENCANA STRATEGIS 2014-2018
32
dapat mempengaruhi pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala
daerah tersebut. Faktor-faktor inilah yang kemudian menjadi salah satu bahan
perumusan isu strategis pelayanan Dinas Tata Ruang dan Cipta Karya.
Dengan mempertimbangkan arah pembangunan jangka panjang daerah, kondisi,
permasalahan dan tantangan pembangunan yang dihadapi serta isu-isu strategis
maka Visi Kota Bandung Tahun 2014-2018, yaitu :
“TERWUJUDNYA KOTA BANDUNG
YANG UNGGUL, NYAMAN, DAN SEJAHTERA”
Penjabaran Visi di atas adalah sebagai berikut:
Bandung : adalah meliputi wilayah dan seluruh isinya. Artinya Kota
Bandung dan semua warganya yang berada dalam suatu kawasan
dengan batas-batas tertentu yang berkembang sejak tahun 1811
hingga sekarang.
Unggul : adalah menjadi yang terbaik dan terdepan serta contoh bagi
daerah lain dalam upaya terobosan perubahan bagi kenyaman dan
kesejahteraan warga Kota Bandung.
Nyaman : adalah terciptanya suatu kondisi dimana kualitas lingkungan
terpelihara dengan baik, serta dapat memberikan kesegaran dan
kesejukan bagi penghuninya. Kota yang nyaman adalah suatu
kondisi dimana berbagai kebutuhan dasar manusia seperti tanah,
air, dan udara terpenuhi dengan baik sehingga nyaman untuk
ditinggali serta ruang-ruang kota dan infrastruktur pendukungnya
responsif terhadap berbagai aktifitas dan perilaku penghuninya.
Sejahtera : yaitu mengarahkan semua pembangunan kota pada pemenuhan
kebutuhan lahir dan batin warganya, agar manusia dapat
memfungsikan diri sebagai hamba di muka bumi. Kesejahteraan
yang ingin dilahirkan di Kota Bandung merupakan kesejahteraan
yang berbasis pada ketahanan keluarga dan Iingkungan sebagai
dasar pengokohan sosial. Masyarakat sejahtera tidak hanya dalam
konteks lahiriah dan materi saja, melainkan juga sejahtera jiwa
DINAS TATA RUANG DAN CIPTA KARYA KOTA BANDUNG
RENCANA STRATEGIS 2014-2018
33
dan batiniah. Kesejahteraan dalam artinya yang sejati adalah
keseimbangan hidup yang merupakan buah dari kemampuan
seseorang untuk memenuhi tuntutan dasar seluruh dimensi
dirinya, meliputi ruhani, akal, dan jasad. Kesatuan elemen ini
diharapkan mampu saling berinteraksi dalam melahirkan masa
depan yang cerah, adil dan makmur. Keterpaduan antara sejahtera
lahiriah dan batiniah adalah manifestasi dari sejahtera yang
paripurna. Kesejahteraan yang seperti inilah yang akan
membentuk kepecayaan diri yang tinggi pada masyarakat Kota
Bandung untuk mencapai kualitas kehidupan yang semakin baik,
hingga menjadi teladan bagi kota lainnya.
Visi Kota Bandung Tahun 2014-2018 yaitu : Terwujudnya Kota Bandung
Yang Unggul, Nyaman dan Sejahtera merupakan Visi yang selaras dengan Visi
Kota Bandung yang bermartabat tahun 2025. Kritria capaian Visi Daerah tahun
2005-2025 sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Daerah Nomor 08 Tahun
2008 tentang RPJPD Kota Bandung Tahun 2005-2025 secara jelas direfleksikan
pada Visi Kota Bandung Yang Unggul, Nyaman dan Sejahtera.
Kriteria Kota Bandung Yang Bermartabat pada Tahun 2025 yang dicirikan
dengan masyarakatnya bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa, kota yang
termakmur di Indonesia, kota yang paling menonjol sisi keadilan-nya, kota
terbersih di tingkat nasional, kota percontohan atas ketertiban semua aspek
kehidupan perkotaan di Indonesia, kota percontohan atas ketaatan serta kota
yang teraman, mengandung makna secara tekstual dan hakiki melalui
Terwujudnya Kota Bandung Yang Unggul, Nyaman dan Sejahtera.
Misi disusun dalam rangka mengimplementasikan Iangkah-langkah yang
akan dilakukan dalam mewujudkan visi yang telah dipaparkan di atas. Rumusan
misi merupakan penggambaran visi yang ingin dicapai dan menguraikan upaya-
upaya apa yang harus dilakukan. Rumusan misi disusun untuk memberikan
kerangka bagi tujuan dan sasaran serta arah kebijakan yang ingin dicapai dan
menentukan jalan yang akan ditempuh untuk mencapai visi.
DINAS TATA RUANG DAN CIPTA KARYA KOTA BANDUNG
RENCANA STRATEGIS 2014-2018
34
Rumusan misi disusun dengan memperhatikan faktor-faktor lingkungan
strategis, baik eksternal dan internal yang mempengaruhi serta kekuatan,
kelemahan, peluang dan tantangan yang ada dalam pembangunan daerah. Misi
disusun untuk memperjelas jalan atau langkah yang akan dilakukan dalam rangka
mencapai perwujudan visi.
Dengan gambaran misi yang demikian, tim menelaah misi kepala daerah dan
makna serta implikasinya bagi perencanaan pembangunan, lalu
menerjemahkannya ke dalam pernyataan misi sesuai kriteria pernyataan misi
sebagaimana telah dijelaskan di atas.
Keterkaitan Visi dan Misi Kepala Daerah
Visi Misi
TERWUJUDNYA KOTA
BANDUNG
YANG UNGGUL, NYAMAN,
DAN SEJAHTERA
Mewujudkan Bandung nyaman
melalui perencanaan tataruang,
pembangunan infrastruktur serta
pengendalian pemanfaatan ruang
yang berkualitas dan
berwawasan lingkungan.
Menghadirkan tata kelola
pemerintahan yang efektif, bersih
dan melayani.
Membangun masyarakat yang
mandiri, berkualitas dan berdaya
saing.
Membangun perekonomian yang
kokoh, maju, dan berkeadilan.
Dalam mencapai visi tersebut juga dijunjung motto juang ‘Bandung
Juara’. Sedangkan Misi Kota Bandung Tahun 2014-2018 tersebut terdiri atas:
1. Mewujudkan Bandung nyaman melalui perencanaan tataruang, pembangunan
infrastruktur serta pengendalian pemanfaatan ruang yang berkualitas dan
berwawasan lingkungan.
2. Menghadirkan tata kelola pemerintahan yang efektif, bersih, dan melayani.
DINAS TATA RUANG DAN CIPTA KARYA KOTA BANDUNG
RENCANA STRATEGIS 2014-2018
35
3. Membangun masyarakat yang mandiri, berkualitas, dan berdaya saing.
4. Membangun perekonomian yang kokoh, maju, dan berkeadilan.
Beberapa misi yang tertuang dalam RPJMD Kota Bandung 2014-2018
dapat dijadikan dasar bagi Dinas Tata Ruang dan Cipta Karya Kota Bandung
dalam menyusun Rencana Strategis. Adapun misi yang terkait dengan tugas
pokok dan fungsi Distarcip adalah Misi ke-1 Kota Bandung yang terdapat dalam
RPJMD 2014-2018, yaitu Misi Mewujudkan Bandung nyaman melalui
perencanaan tata ruang, pembangunan infrastruktur serta pengendalian
pemanfaatan ruang yang berkualitas dan berwawasan lingkungan. Salah satu
tujuan dalam misi tersebut yang dapat dijadikan dasar penyusunan rencana
strategis bagi Dinas Tata Ruang dan Cipta Karya adalah tujuan ke-1, dan ke-2 dari
misi tersebut, yaitu: :
Tujuan-1 :
Mewujudkan penataan ruang kota yang terpadu dan berkelanjutan.
Sasaran :
1. Terwujudnya perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian tata ruang yang
konsisten;
Strategi :
- Meningkatkan kinerja penataan ruang
- Pengembangan instrumen pengendalian pemanfaatan ruang yang efektif
2. Meningkatnya ketersediaan dan kualitas perumahan ;
Strategi :
- Penataan Kawasan Kumuh perkotaan melalui penyediaan hunian dan
ruang publik yang layak dan terjangkau bagi seluruh lapisan masyarakat
- Revitalisasi Kota
- Terbangunnya Sarana dan Prasarana perkotaan bagi warga kota yang
berkebutuhan khusus
- Pembuatan Kota Modern Percontohan di Gedebage dengan Tema
Teknologi.
DINAS TATA RUANG DAN CIPTA KARYA KOTA BANDUNG
RENCANA STRATEGIS 2014-2018
36
Tujuan-2 :
Mengarahkan dn fasilitasi perwujudan prasarana dan sarana lingkungan
permukiman yang terinegrasi
Sasaran :
1. Meningkatnya ketersediaan dan kualitas perumahan
2. Terwujudnya insfrastruktur sanitasi dan air bersih yang berkualitaa dan merata
Selain misi yang telah ditetapkan di atas, Dinas Tata Ruang dan Cipta
Karya juga harus melaksanakan program dan kegiatan yang dapat meningkatkan
kinerja Pemerintah Kota Bandung secara keseluruhan. Hal ini sejalan dengan misi
yang ditetapkan dalam Misi ke-2 RPJMD 2014-2018, yaitu Menghadirkan tata
kelola pemerintahan yang efektif, bersih, dan melayani dengan tujuan untuk
membangun akses kemudahan bagi informasi publik mengenai berbagai kebijakan
Pemerintah kota
Sasaran :
1. Terwujudnya peningkatan kualitas pelayanan publik
Strategi :
- Menciptakan sistem tata kelola pemerintahan yang mampu meningkatkan
kinerja keuangan daerah, pengelolaan aset daerah, dan pelaksanaan
pembangunan yang didukung oleh aparatur profesional yang berkarakter
melayani dalam upaya memberikan pelayanan prima.
2. Meningkatnya kapasitas dan Akuntabilitas Kinerja Birokrasi
Strategi :
- Menciptakan sistem tata kelola pemerintahan yang mampu meningkatkan
Kapasitas dan akuntabilitas kinerja aparat dalam yang didukung oleh
aparatur profesional yang berkarakter melayani dalam upaya memberikan
pelayanan prima.
3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi
A. Tujuan
Sebagai penjabaran atas visi Kementerian PU, maka tujuan yang akan
dicapai oleh Kementerian PU dalam periode lima tahun ke depan adalah:
1. Meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan infrastruktur PU dan
permukiman, dan pengendalian pemanfaatan ruang bagi terwujudnya
DINAS TATA RUANG DAN CIPTA KARYA KOTA BANDUNG
RENCANA STRATEGIS 2014-2018
37
pembangunan yang berkelanjutan (termasuk adaptasi dan mitigasi terhadap
perubahan iklim).
2. Meningkatkan keandalan sistem (jaringan) infrastruktur pekerjaan umum dan
permukiman untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional, ketahanan
pangan dan daya saing.
3. Meningkatkan kualitas lingkungan permukiman dan cakupan pelayanan
(dasar) infrastruktur pekerjaan umum dan permukiman untuk meningkatkan
kesejahteraan masyarakat.
4. Meningkatkan pembangunan kawasan strategis, wilayah tertinggal dan
perbatasan, dan penanganan kawasan rawan bencana untuk mengurangi
kesenjangan antar wilayah.
5. Optimalisasi peran (koordinasi, sistem informasi, data, SDM, kelembagaan
dan administrasi) dan akuntabilitas kinerja aparatur untuk meningkatkan
efektivitas dan efisiensi pelayanan publik infrastruktur pekerjaan umum dan
permukiman.
B. Sasaran Strategis
Sasaran strategis Kementerian PU dalam periode 2010-2014 secara
keseluruhan akan meliputi sasaran-sasaran sebagai berikut:
1. Meningkatnya keterlibatan masyarakat dalam setiap penyusunan Rencana Tata
Ruang (RTR) serta penerbitan Peraturan Presiden tentang RTR
Pulau/Kepulauan dan peraturan pendukungnya berupa Norma, Standar,
Prosedur, dan Kriteria NSPK bidang penataan ruang sesuai amanat RTRWN.
2. Meningkatnya ketersediaan air baku yang memadai (kuantitas, kualitas, dan
kontinuitas) guna pemenuhan berbagai kebutuhan baik untuk pemenuhan
kebutuhan air baku untuk air minum guna mendukung target MDGs 2015,
maupun kebutuhan pertanian dalam rangka mempertahankan swasembada
pangan serta kebutuhan sektor-sektor untuk meningkatkan produktivitas sektor
produksi melalui pembangun/peningkatan/rehabilitasi serta operasi dan
pemeliharaan bendungan, waduk/embung/bangunan penampung air lainnya
serta prasarana penyediaan air baku, jaringan irigasi dan jaringan rawa.
DINAS TATA RUANG DAN CIPTA KARYA KOTA BANDUNG
RENCANA STRATEGIS 2014-2018
38
3. Meningkatnya kualitas pengendalian banjir secara terpadu dari hulu ke hilir
dalam satu wilayah dan perlindungan kawasan di sepanjang garis pantai dari
bahaya abrasi.
4. Meningkatnya efisiensi sistem jaringan jalan di dalam sistem transportasi yang
mendukung perekonomian nasional dan sosial masyarakat serta pengembangan
wilayah melalui preservasi dan peningkatan kapasitas jalan lintas wilayah serta
pembangunan Jalan Tol Trans Jawa.
5. Meningkatnya taraf hidup masyarakat dan kualitas lingkungan permukiman
melalui pengembangan sistem jaringan penyediaan air minum untuk
mendukung peningkatan tingkat pelayanan penduduk perkotaan dan penduduk
perdesaan, serta meningkatnya pelayanan sanitasi sistem terpusat dan sistem
berbasis masyarakat bagi penduduk perkotaan, meningkatnya sistem
pengelolaan drainase untuk mendukung pengurangan luas genangan di
perkotaan serta meningkatnya sistem pengelolaan persampahan untuk
mendukung peningkatan tingkat pelayanan penduduk, dan meningkatnya
kualitas Tempat Pembuangan Akhir (TPA) sampah, serta penerapan 3R
(Reduce, Reuse, Recycle) di perkotaan.
6. Meningkatnya kemampuan pemerintah daerah dan stakeholders jasa
konstruksi serta masyarakat untuk mendukung tercapainya penguasaan pangsa
pasar domestik oleh pelaku konstruksi nasional serta pengurangan jumlah dan
dampak ekonomi, sosial dan lingkungan akibat kegagalan konstruksi/bangunan
melalui peningkatan sistem pembinaan teknis dan usaha jasa konstruksi.
C. Tantangan dan Isu Strategis
Ketersediaan infrastruktur yang berkualitas merupakan salah satu faktor
penentu daya tarik suatu kawasan/wilayah, di samping faktor kualitas lingkungan
hidup, image, dan masyarakat (budaya). Sementara itu, kinerja infrastruktur
merupakan faktor kunci dalam menentukan daya saing global, selain kinerja
ekonomi makro, efisiensi pemerintah, dan efisiensi usaha. Dalam hal daya saing
global tersebut, maka laporan dari World Economic Forum 2008 - 2009 hanya
menempatkan Indonesia pada peringkat ke-96 dari 134 negara yang diteliti,
dimana ketersediaan infrastruktur yang tidak memadai (16,4%) merupakan
penyumbang kedua sebagai faktor problematik dalam melakukan usaha setelah
birokrasi pemerintah yang tidak efisen (19,3%). Dengan demikian, tantangan
DINAS TATA RUANG DAN CIPTA KARYA KOTA BANDUNG
RENCANA STRATEGIS 2014-2018
39
pembangunan infrastruktur ke depan adalah bagaimana untuk terus meningkatkan
ketersediaan infrastruktur yang berkualitas dan kinerjanya semakin dapat
diandalkan agar daya tarik dan daya saing Indonesia dalam konteks global dapat
membaik.
a. Tantangan pembangunan ke-Cipta Karya-an urusan perumahan
- Memenuhi backlog perumahan sebesar 6 juta unit sebagai akibat dari
terjadinya penambahan kebutuhan rumah akibat penambahan keluarga
baru, rata-rata sekitar 820.000 unit rumah setiap tahunnya.
- Makin meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap aspek kesehatan
akan menuntut pelayanan sanitasi sesuai dengan kriteria kesehatan dan
standar teknis.
- Memperluas akses pelayanan sanitasi dan peningkatan kualitas fasilitas
sanitasi masyarakat yang akan berpengaruh terhadap kualitas kehidupan
dan daya saing sebuah kota dan sebagai bagian dari jasa layanan publik
dan kesehatan.
- Mendorong dan meningkatkan keterlibatan dunia usaha (swasta) dalam
pendanaan pembangunan prasarana air minum.
- Mengembangkan kemampuan masyarakat dalam penyediaan air minum
baik dalam pengolahan maupun pembiayaan penyediaan air minum.
- Meningkatkan keandalan bangunan baik terhadap gempa maupun
kebakaran melalui pemenuhan persyaratan teknis dan persyaratan
administrasi/perizinan.
- Meningkatkan kesadaran masyarakat agar dalam membangun bangunan
gedung memperhatikan daya dukung lingkungan sehingga dapat
meminimalkan terjadinya banjir, longsor, kekumuhan, dan rawan
kriminalitas.
- Mendorong penerapan konsep gedung ramah lingkungan (green building)
untuk mengendalikan penggunaan energi sekaligus mengurangi emisi gas
dan efek rumah kaca dalam kerangka mitigasi dan adaptasi terhadap isu
pemanasan global.
- Meningkatkan pengendalian pemanfaatan ruang khususnya pemanfaatan
ruang bagi permukiman.
DINAS TATA RUANG DAN CIPTA KARYA KOTA BANDUNG
RENCANA STRATEGIS 2014-2018
40
- Mengupayakan pengarusutamaan jender dalam proses pelaksanaan
kegiatan sub-bidang infrastruktur permukiman, baik dari segi akses,
kontrol, partisipasi, maupun manfaatnya.
b. Isu strategis ke-Cipta Karya-an
- Proporsi penduduk perkotaan yang bertambah
a) Arus urbanisasi perkotaan mengalami peningkatan yang amat tajam
b) Saat ini penduduk perkotaan mencapai 50% dari total penduduk
nasional.
c) Diperkirakan pada tahun 2025 nanti 68,3 persen penduduk Indonesia
akan mendiami kawasan perkotaan
- Angka kemiskinan perkotaan yang masih tinggi
a) Angka kemiskinan penduduk perkotaan mengalami kenaikan relatif
tinggi akibat krisis finansial lokal dan global.
b) Saat ini sekitar 18% atau 21,25 juta jiwa penduduk Indonesia tinggal di
kawasan kumuh yang terletak di kawasan perkotaan dengan luas
mencapai sekitar 54.000 Hektar.
- Kota sebagai engine of growth
a) Kota-kota besar dan menengah yang berjumlah 37 kota, atau 9% dari
total jumlah daerah otonom, mempunyai sumbangan 40% dari total
Produk Domestik Bruto (PDB) nasional.
b) Sementara kota-kota besar saja, yang hanya berjumlah 14 kota, atau
hanya 3,4% dari total jumlah daerah otonom, mampu menyumbang
30% dari total PDB nasional.
- Desentralisasi
a) Persebaran kota di Indonesia saat ini lebih banyak terpusat di Pulau
Jawa.
b) Di satu sisi, desentralisasi berhasil membawa pemerintah daerah dalam
nuansa kompetisi yang kondusif untuk mendorong pembangunan
perkotaan di masing-masing daerah.
c) Di sisi lain, pembangunan yang ekspansif dan tidak terencana justru
akan membahayakan daya dukung kota, terutama di kota-kota besar
dan metropolitan.
- Kerusakan lingkungan hidup
DINAS TATA RUANG DAN CIPTA KARYA KOTA BANDUNG
RENCANA STRATEGIS 2014-2018
41
Meningkat dan tidak terkendalinya penggunaan ruang dan sumber daya a)
alam di permukaan, di bawah dan di atas tanah kawasan perkotaan.
- Daya saing kota dan demokratisasi
a) Di era globalisasi saat ini, kota-kota di Indonesia tidak hanya harus
bersaing dengan kota-kota di dalam negeri semata.
b) Bentuk persaingan pun bergeser dari comparative advantages menuju
ke era competitive advantages.
- Perubahan Iklim dan bencana alam
a) Meningkatnya temperatur rata-rata bumi dan meningkatnya permukaan
air laut menimbulkan bahaya banjir.
b) Posisi Indonesia yang berada di kawasan ring of fire memerlukan
perencanaan permukiman yang terarah dan berkelanjutan.
- Modal sosial
a) Penduduk dan kekayaan bangsa merupakan potensi modal sosial.
b) Jika aspek modal sosial tidak diperhitungkan, maka investasi yang
dilakukan tidak mendorong peningkatan kesejahteraan
Tantangan pembangunan 1. Bidang Penataan Ruang
- Melengkapi peraturan perundang-undangan dan Norma, Standar, Prosedur,
dan Kriteria (NSPK) di bidang penataan ruang untuk mendukung
implementasi penataan ruang di lapangan.
- Meningkatkan pemanfaatan ruang secara optimal dalam mitigasi dan
penanggulangan bencana, peningkatan daya dukung wilayah, dan
pengembangan kawasan.
- Meningkatkan kualitas pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan
ruang terutama melalui dukungan sistem informasi dan monitoring
penataan ruang di daerah untuk mengurangi terjadinya konflik
pemanfaatan ruang antarsektor, antarwilayah, dan antarpelaku.
- Meningkatkan kepastian hukum dan koordinasi dalam pengendalian
pemanfaatan ruang.
- Meningkatkan keterlibatan seluruh lapisan masyarakat (termasuk
perempuan) dalam penyelenggaraan penataan ruang.
DINAS TATA RUANG DAN CIPTA KARYA KOTA BANDUNG
RENCANA STRATEGIS 2014-2018
42
2. Isu Strategis Bidang Penataan Ruang
- Perlu segera menyelesaikan peraturan operasionalisasi Undang-Undang
Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, yaitu Peraturan
Pemerintah, Peraturan Presiden, dan Peraturan Menteri.
- Pentingnya menyelesaikan Perda RTRW provinsi/kabupaten/kota sesuai
amanat Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang.
- Meningkatkan kemampuan aparat perencana maupun pelaksana
pengendali dan pengawas pemanfaatan ruang, baik di tingkat pusat
maupun di daerah, untuk menjamin pelaksanaan RTR yang semakin
berkualitas serta dalam rangka pengendalian dan pengawasan pemanfaatan
ruang yang efektif.
- Menyelenggarakan upaya-upaya sosialisasi yang lebih memadai guna
meningkatkan dukungan masyarakat terhadap kegiatan penataan ruang,
baik dalam perencanaan, pemanfaatan maupun pengendalian dan
pengawasan pemanfaatan ruang.
Arah Kebijakan :
1. Pembangunan infrastruktur sesuai dengan arahan Rencana Tata Ruang
Wilayah dan pembangunan berkelanjutan di kawasan strategis, tertinggal,
perbatasan, daerah terisolir untuk mengurangi kesenjangan wilayah, daerah
rawan bencana, serta meningkatkan kualitas lingkungan perumahan dan
permukiman dan cakupan pelayanan dasar bidang pekerjaan umum dan
permukiman untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat yang berkeadilan dan
inklusif.
2. Pembangunan infrastruktur sesuai dengan arahan Rencana Tata Ruang
Wilayah dan pembangunan berkelanjutan melalui peningkatan keandalan
sistem di kawasan pusat produksi dan ketahanan pangan guna mendukung
daya saing dan mendorong industri konstruksi untuk mewujudkan
pembangunan ekonomi yang berkualitas.
DINAS TATA RUANG DAN CIPTA KARYA KOTA BANDUNG
RENCANA STRATEGIS 2014-2018
43
3. Pembinaan penyelenggaraan infrastruktur melalui optimasi peran pelayanan
publik bidang pekerjaan umum dan permukiman untuk mendukung otonomi
daerah dan penerapan prinsip-prinsip perbaikan tata kelola pemerintahan, serta
mendukung reformasi birokrasi dan mewujudkan good governance.
3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan
Hidup Strategis
Pada bagian ini dibahas faktor-faktor penghambat dan pendorong dari
pelayanan Dinas Tata Ruang dan Cipta Karya yang mempengaruhi permasalahan
pelayanan Dinas Tata Ruang dan Cipta Karya ditinjau dari implikasi Rencana
Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS).
Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Bandung telah ditetapkan
dalam Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 18 tahun 2011. Pada Perda
tersebut tercantum program-program Pemerintah Kota Bandung berdasarkan
aspek spasial atau keruangan yang terdapat dalam Indikasi Program. Berikut ini
adalah faktor-faktor pendorong dan penghambat pelayanan SKPD yang
mempengaruhi pelayanan SKPD ditinjau dari implikasi RTRW.
Tabel 3.1
Faktor Penghambat dan Pendorong dari Pelayanan Dinas Tata Ruang dan
Cipta Karya Ditinjau dari Indikasi program RTRW Kota Bandung
NO. PROGRAM
UTAMA
INDIKASI
PROGRAM RTRW
FAKTOR
PENGHAMBAT
FAKTOR
PENDORONG
A
1.
PERWUJUDAN STRUKTUR RUANG
Perwujudan Pusat Pelayanan Kegiatan Kota
a. Optimalisasi fungsi
dan pelayanan PPK
di Wilayah Bandung
Barat (Alun-alun)
dan Wilayah
Bandung Timur
(Gedebage)
Penyusunan Rencana
Tata Bangunan dan
Lingkungan (RTBL)
atau Panduan
Rancang Kota
Belum ditetapkannya
RDTRK sebagai acuan
dalam penyusunan
rencana rinci.
Terdapatnya acuan
Pemen PU No...tentang
Penyusunan RTBL yang
sampai saat ini masih
dapat dipergunakan
sebagai pedoman.
Peremajaan kota dan
revitalisasi fungsi
kegiatan
Belum ditetapkannya
RDTRK sebagai acuan
dalam penyusunan
rencana rinci.
Sesuai dengan tupoksi,
Distarcip memberikan
informasi/arahan
rencana kota dalam
pembangunan kawasan
Pengembangan
kegiatan ekonomi
dan sosial berskala
nasional, regional,
maupun kota.
Belum memadainya
infrastruktur pendukung
kawasan baik di PPK
Alun-alun maupun
Gedebage
Tersedianya dokumen
b.
Pemantapan fungsi
dan peran SWK
Penyusunan Rencana
Detail Tata Ruang
Belum diperolehnya
kesepakatan materi
Adanya bantuan teknis
dari Kementerian PU
DINAS TATA RUANG DAN CIPTA KARYA KOTA BANDUNG
RENCANA STRATEGIS 2014-2018
44
NO. PROGRAM
UTAMA
INDIKASI
PROGRAM RTRW
FAKTOR
PENGHAMBAT
FAKTOR
PENDORONG
Kota (RDTRK) RDTRK dengan DPRD
dan masih harus
ditempuhnya proses
rekomendasi Gubernur
sebagai syarat
ditetapkannya Perda
RDTRK
dalam penyusunan
materi teknis serta
Raperda RDTRK dan
Peraturan Zonasi
Penyusunan peta
zonasi
Belum diperolehnya
kesepakatan materi
RDTRK dengan DPRD
dan masih harus
ditempuhnya proses
rekomendasi Gubernur
sebagai syarat
ditetapkannya Perda
RDTRK
Adanya bantuan teknis
dari Kementerian PU
dalam penyusunan
materi teknis serta
Raperda RDTRK dan
Peraturan Zonasi
Penyusunan Rencana
Rinci Tata Ruang
KSK
Belum ditetapkannya
RDTRK sebagai acuan
dalam penyusunan
rencana rinci.
Sesuai dengan tupoksi,
Distarcip memberikan
informasi/arahan
rencana kota
c.
Pengembangan SPK
dan PL secara
merata
Pengembangan
kegiatan komersial
perdagangan dan
hiburan skala SWK
pada setiap SPK dan
skala kecamatan
pada setiap PL
Belum adanya
Peraturan Zonasi
sebagai panduan yang
lebih jelas dan rinci
Sesuai dengan tupoksi,
Distarcip memberikan
informasi/arahan
rencana kota
Pengembangan
perkantoran jasa
skala SWK dan
perdagangan pada
setiap SPK
Belum adanya
Peraturan Zonasi
sebagai guideline yang
lebih jelas dan rinci
Sesuai dengan tupoksi,
Distarcip memberikan
informasi/arahan
rencana kota
Pengembangan
fasilitas sosial dan
fasilitas umum skala
SWK pada setiap
SPK dan skala
kecamatan dan
kelurahan pada setiap
PL
Belum adanya
Peraturan Zonasi dan
Peraturan Walikota
yang memuat standar
pembangunan fasos
fasum yang sesuai
karakteristik Kota
Bandung
Bantuan teknis kepada
SKPD lain yang akan
mengembangkan fasos
dan fasum
Penyusunan RTBL
atau Panduan
Rancang Kota untuk
setiap SPK
Belum ditetapkannya
RDTRK sebagai acuan
dalam penyusunan
rencana rinci.
Sesuai dengan tupoksi,
Distarcip memberikan
informasi/arahan
rencana kota dalam
pembangunan kawasan
2 Perwujudan Jaringan Prasarana Kota
a Perwujudan sistem
jaringan prasarana
transportasi
Pembangunan Jalan
Tol
Masalah pembebasan
lahan yang belum tuntas
Distarcip melaksanakan
tugas dalam pematokan
dan pengukuran rencana
jalan tol, serta
rincikan/perhitungan
bangunan yang terkena
rencana
Pembangunan terminal
Tipe A
Masalah pembebasan
lahan yang belum tuntas
Telah dilakukannya Pra
Feasibility Studi
pembangunan Terminal
Type A di Gedebage
yang difasilitasi oleh
DINAS TATA RUANG DAN CIPTA KARYA KOTA BANDUNG
RENCANA STRATEGIS 2014-2018
45
NO. PROGRAM
UTAMA
INDIKASI
PROGRAM RTRW
FAKTOR
PENGHAMBAT
FAKTOR
PENDORONG
Bappenas.
Pembangunan terminal
Tipe C di sekitar SPK
Masalah ketersediaan
lahan miliki Pemkot
untuk lokasi
pembangunan terminal
Distarcip melaksanakan
tugas dalam hal
penetapan lokasi,
pematokan dan
pengukuran rencana,
serta rincikan/
perhitungan bangunan
yang terkena rencana
Penetapan kawasan
aman bagi jalur
penerbangan dengan
pembatasan ketinggian
bangunan di sekitar
bandara
Belum adanya ketentuan
mengenai sky line di
Kota Bandung.
- Telah
diberlakukannya
Kawasan
Keselamatan
Operasional
Penerbangan
(KKOP).
- Telah dilakukannya
studi mengenai
pengaturan ketinggian
bangunan di kawasan
sekitar Bandara oleh
Distarcip pada tahun
2013.
b Perwujudan sistem
jaringan
telekomunikasi
Pengaturan sebaran
dan pembangunan
menara telekomunikasi
Belum ada Juknis
pengaturan menara
telekomunikasi bersama
seiring banyaknya
provider yang
mengajukan izin tower
Telah ditetapkannya
Peraturan Daerah Kota
Bandung mengenai
Menara Telekomunikasi
di Kota Bandung
c Perwujudan sistem
jaringan sumber
daya air
Penyusunan Rencana Sistem Jaringan Sumber Daya Air
Penyediaan sumur-
sumur resapan di tiap
kaveling bangunan
yang mempunyai
kedalaman muka air
tanah tidak kurang
dari 1,5 m
Tidak ada pengawasan
terhadap penyediaan
sumur-sumur resapan
di tiap kavling
bangunan, terutama
bangunan baru
Merupakan bagian dari
persyaratan izin
mendirikan bangunan
Pengendalian debit
air limpasan pada
musim hujan dan
penggunaan air tanah
Tidak adanya
pengawasan terhadap
penggunaan air tanah,
terutama pada
bangunan-bangunan
baru
Penyusunan Rencana Sistem Drainase
Penataan dan
pengembangan
sistem drainase
terpadu dengan
brandgang
Tidak ada pengawasan
terhadap sistem
drainase terpadu
dengan brandgang
- Merupakan bagian dari
persyaratan izin
mendirikan bangunan
- Telah dilakukannya
studi mengenai
jaringan brandgang
Kota Bandung oleh
Distarcip pada tahun
2013.
Penyusunan Rencana Jalur Evakuasi Bencana
Penyusunan Rencana
jalur evakuasi rawan
bencana longsor
Belum dapat diakses
secara teknologi,
pelayanan pengukuran,
Distarcip sesuai tupoksi
melakukan pengukuran
dan pemetaan jalur
DINAS TATA RUANG DAN CIPTA KARYA KOTA BANDUNG
RENCANA STRATEGIS 2014-2018
46
NO. PROGRAM
UTAMA
INDIKASI
PROGRAM RTRW
FAKTOR
PENGHAMBAT
FAKTOR
PENDORONG
serta terbatasnya SDM. evakuasi
Penyusunan Rencana
jalur evakuasi rawan
bencana banjir
Belum dapat diakses
secara teknologi,
pelayanan pengukuran,
serta terbatasnya SDM.
Distarcip sesuai tupoksi
melakukan pengukuran
dan pemetaan jalur
evakuasi
B PERWUJUDAN POLA RUANG
1. Perwujudan Kawasan Lindung
a. Perwujudan kawasan
yang memberikan
perlindungan
terhadap kawasan
bawahannya
Mempertahankan,
memelihara dan
meningkatkan kualitas
RTH terhadap
kawasan bawahannya
Belum ada pengawasan
dan pengendalian yang
intensif terhadap
kawasan lindung yang
memberikan kawasan
perlindungan di
bawahannya
Telah disusun Master
Plan Kota Hijau Kota
Bandung yang
merupakan bantuan dari
Dirjen Penataan Ruang
Kementerian PU.
b.
Perwujudan kawasan
perlindungan
setempat
Intensifikasi dan
ekstensifikasi RTH di
sepanjang sempadan
sungai dan sekitar
danau buatan dan mata
air
Belum ada pengawasan
dan pengendalian yang
intensif terhadap RTH di
sepanjang sempadan
sungai dan sekitar danau
buatan dan mata air
Telah disusun Master
Plan Kota Hijau Kota
Bandung yang
merupakan bantuan dari
Dirjen Penataan Ruang
Kementerian PU.
c. Perwujudan kawasan
RTH
Rencana kolam retensi
di PPK Gedebage
Lahan untuk kolam
retensi belum
seluruhnya dibebaskan
Telah disusun Master
Plan PPK Gedebage
oleh Distarcip pada
tahun 2013.
d. Perwujudan kawasan
pelestarian alam dan
cagarbudaya
Intensifikasi dan
ekstensifikasi kawasan
cagar budaya
Pendataan yang belum
lengkap terhadap
kondisi kawasan cagar
budaya, dan belum
adanya mekanisme yang
implementatif untuk
intensifikasi dan
ekstensifikasi kawasan
cagar budaya
Sudah ada Perda tentang
pengendalian
pemanfaatan ruang di
Kawasan Bandung Utara
yang antara lain memuat
tentang perlindungan
terhadap kawasan
pelestarian alam dan
cagar budaya.
Mempertahankan
fungsi dan menata
kawasan cagar budaya
Belum ada pengelolaan
dan pengawasan yang
intensif untuk kawasan
cagar budaya
Sudah ada Perda tentang
pengendalian
pemanfaatan ruang di
Kawasan Bandung Utara
yang antara lain memuat
tentang perlindungan
terhadap kawasan
pelestarian alam dan
cagar budaya.
Mengembalikan fungsi
kawasan cagar budaya
yang telah beralih
fungsi secara bertahap
Kawasan cagar Budaya
di Kota Bandung sudah
banyak yang beralih
fungsi
Sudah ada Perda tentang
pengendalian
pemanfaatan ruang di
Kawasan Bandung Utara
yang antara lain memuat
tentang perlindungan
terhadap kawasan
pelestarian alam dan
cagar budaya.
e. Perwujudan kawasan
rawan bencana
Penanganan rawan
bencana kebakaran :
a. Pengembangan
proteksi keb akaran
pada bangunan
b. Peningkatan
cakupan pelayanan
Belum ada pengawasan
dan pengendalian yang
intensif
Sudah ada muatan untuk
penanganan kawasan
rawan bencana dalam
Rencana Tata Ruang dan
Perda Bangunan
DINAS TATA RUANG DAN CIPTA KARYA KOTA BANDUNG
RENCANA STRATEGIS 2014-2018
47
NO. PROGRAM
UTAMA
INDIKASI
PROGRAM RTRW
FAKTOR
PENGHAMBAT
FAKTOR
PENDORONG
penanggulangan
bencana kebakaran
Penanganan rawan
bencana gerakan tanah
dan longsor:
a. Relokasi bangunan
di daerah rawan
bencana longsor
b. Pengendalian
pembangunan di
wilayah rawan
gerakan tanah
Belum ada pengawasan
dan pengendalian yang
intensif
Sudah ada muatan untuk
penanganan kawasan
rawan bencana dalam
Rencana Detail Tata
Ruang dan Perda
Bangunan
Penanganan rawan
bencana genangan
banjir :
a. Pengendalian
terhadap alih
fungsi lahan
b. Peningkatan
peresapan air
melalui rekayasa
teknis (biopori
dan sumur
resapan)
Belum ada pengawasan
dan pengendalian yang
intensif
Sudah ada muatan untuk
penanganan kawasan
rawan bencana dalam
Rencana Detail Tata
Ruang dan Perda
Bangunan
Penanganan rawan
bencana gempa:
Pengendalian
pembangunan pada
kawasan rawan gempa
bumi sesuai dengan
tingkat kerentanan
bencana
Belum ada pengawasan
dan pengendalian yang
intensif
Belum disosialisasikan
rekayasa teknis untuk
pembangunan pada
kawasan-kawasan rawan
bencana
Sudah ada muatan untuk
penanganan kawasan
rawan bencana dalam
Rencana Detail Tata
Ruang dan Perda
Bangunan
Penanganan rawan
bencana letusan
gunung berapi:
Pengendalian
pembangunan pada
kawasan rawan gempa
bumi sesuai dengan
tingkat kerentanan
bencana
Belum ada pengawasan
dan pengendalian yang
intensif
Belum disosialisasikan
rekayasa teknis untuk
pembangunan pada
kawasan-kawasan rawan
bencana
Sudah ada muatan untuk
penanganan kawasan
rawan bencana dalam
Rencana Detail Tata
Ruang dan Perda
Bangunan
2 Perwujudan Kawasan Budidaya
a. Perwujudan
kawasan
perumahan
Pengembangan secara
vertikal
diperkenankan pada
kawasan perumahan
kepadatan sedang
sampai tinggi
- Masih kurangnya
insentif untuk
mendorong
pembangunan
perumahan vertikal.
- Pengembangan
pembangunan vertikal
belum diikuti dengan
konsekuensi
penyediaan sarana dan
prasarana perkotaan
yang memadai.
Sudah ada peraturan
tentang perumahan
vertikal dalam bentuk
Perda Bangunan dan
Perda PSU.
Pengendalian
pengembangan secara
vertikal pada persil
dan kawasan yang
Belum ada pengawasan
dan pengendalian yang
intensif
Sudah ada peraturan
tentang KDB, KLB
dalam peraturan tata
ruang
DINAS TATA RUANG DAN CIPTA KARYA KOTA BANDUNG
RENCANA STRATEGIS 2014-2018
48
NO. PROGRAM
UTAMA
INDIKASI
PROGRAM RTRW
FAKTOR
PENGHAMBAT
FAKTOR
PENDORONG
melebihi kepadatan
bangunan maksimum,
KDB maksimum dan
KLB maksimum,
kapasitas prasarana
terbatas atau tingkat
pelayanan jalan
rendah
Mempertahankan
perumahan terencana
yang menjadi ciri
khas kota dalam
kerangka
perlindungan cagar
budaya
Belum ada pengawasan
dan pengendalian yang
intensif
Sudah ada Perda tentang
pelestarian kawasan dan
bangunan dan cagar
budaya
Peremajaan kawasan
pada lingkungan yang
menurun kualitas
fisiknya
Belum ada tindak lanjut
yang implementatif
untuk konsep-konsep
peremajaan kawasan.
Sudah ada kebijakan
peremajaan kawasan
dalam RTRW Kota
Bandung
Pembatasan
pembangunan pada
kawasan perumahan
kepadatan rendah di
KBU
Belum ada pengawasan
dan pengendalian yang
intensif
Sudah ada Peraturan
Gubernur untuk
Kawasan Bandung Utara
dan juga sudah ada
peraturan KDB dan KLB
dalam RTRW Kota
Bandung untuk Kawasan
Bandung Utara
B Perwujudan kawasan
perdagangan dan
jasa
Rencana kawasan jasa
pengembangan
kegiatan jasa
profesional, jasa
perdagangan, jasa
pariwisata, dan jasa
keuangan ke wilayah
Bandung Timur;
Belum ada peningkatan
akses ke Bandung
Timur; dan belum
banyak upaya untuk
peningkatan citra
kawasan
Sudah ada beberapa
rencana di Pusat Primer
Gedebage, seperti SUS
Gedebage dan Tol dalam
kota
Pengembangan
kegiatan jasa
profesional, jasa
perdagangan, jasa
pariwisata, dan jasa
keuangan di SPK
wilayah Bandung
Timur, SPK Sadang
Serang, dan sisi jalan
arteri primer dan arteri
sekunder sesuai
dengan
peruntukannya; dan
Belum ada peningkatan
akses ke Bandung
Timur; dan belum
banyak upaya untuk
peningkatan citra
kawasan
Sudah ada beberapa
rencana di Pusat Primer
Gedebage, seperti SUS
Gedebege dan Tol dalam
kota
Pembatasan
konsentrasi
perkantoran di wilayah
Bandung Barat.
Belum ada peningkatan
akses ke Bandung
Timur; dan belum
banyak upaya untuk
peningkatan citra
kawasan
Sudah ada beberapa
rencana di Pusat Primer
Gedebage dg tema
Teknopolis, seperti SUS
Gedebege, perkantoran
pemerintahan, terminal
terpadu, industri IT dan
mixed use beserta Tol
dalam kota
C Perwujudan kawasan
perkantoran
pengembangan kawasan perkantoran pemerintahan
Mempertahankan Pendataan perkantoran Sudah ada pendataan
DINAS TATA RUANG DAN CIPTA KARYA KOTA BANDUNG
RENCANA STRATEGIS 2014-2018
49
NO. PROGRAM
UTAMA
INDIKASI
PROGRAM RTRW
FAKTOR
PENGHAMBAT
FAKTOR
PENDORONG
perkantoran
pemerintah berskala
nasional, provinsi dan
kota
pemerintah belum
lengkap
perkantoran pemerintah
pengembangan kawasan perkantoran pemerintahan
pengembangan dan
memprioritaskan
kegiatan jasa
profesional, jasa
perdagangan, jasa
pariwisata, dan jasa
keuangan ke wilayah
Bandung Timur
Belum ada peningkatan
akses ke Bandung
Timur; dan belum
banyak upaya untuk
peningkatan citra
kawasan
Sudah ada beberapa
rencana di Pusat Primer
Gedebage dg tema
Teknopolis, seperti SUS
Gedebege, perkantoran
pemerintahan, terminal
terpadu, industri IT dan
mixed use beserta Tol
dalam kota
pengembangan
kegiatan jasa
profesional, jasa
perdagangan, jasa
pariwisata, dan jasa
keuangan di SPK
wilayah Bandung
Timur, SPK Sadang
Serang, dan sisi jalan
arteri primer dan arteri
sekunder sesuai
dengan peruntukannya
Belum ada peningkatan
akses ke Bandung
Timur; dan belum
banyak upaya untuk
peningkatan citra
kawasan
Sudah ada beberapa
rencana di Pusat Primer
Gedebage dg tema
Teknopolis, seperti SUS
Gedebege, perkantoran
pemerintahan, terminal
terpadu, industri IT dan
mixed use beserta Tol
dalam kota
pembatasan
konsentrasi
perkantoran di wilayah
Bandung Barat,
khususnya kawasan
inti pusat kota
Belum ada peningkatan
akses ke Bandung
Timur; dan belum
banyak upaya untuk
peningkatan citra
kawasan
Sudah ada beberapa
rencana di Pusat Primer
Gedebage dg tema
Teknopolis, seperti SUS
Gedebege, perkantoran
pemerintahan, terminal
terpadu, industri IT dan
mixed use beserta Tol
dalam kota
D Perwujudan kawasan
industri dan
pergudangan
pengembangan industri ringan dan pergudangan
Mempertahankan
industri kecil yang ada
di lingkungan
perumahan
Belum adanya Peraturan
Zonasi sebagai guideline
yang lebih jelas dan rinci
terhadap industri kecil di
perumahan
Sudah ada upaya
penataan industri-
industri kecil di
perumahan terutama
industri kreatif
Mengembangkan
industri kecil dan
menengah
Belum adanya Peraturan
Zonasi sebagai guideline
yang lebih jelas dan rinci
terhadap industri kecil di
perumahan
Sudah ada upaya
penataan industri-
industri kecil di
perumahan terutama
industri kreatif
Kawasan pergudangan
diarahkan ke
pinggiran kota yang
ditunjang oleh akses
yang memadai akan
dikembangkan ke
lokasi yang memiliki
akses jalan arteri
primer dan/atau akses
peti kemas Gedebage.
Belum adanya Peraturan
Zonasi sebagai guideline
yang lebih jelas dan rinci
terhadap kawasan
pergudangan
Sudah ada rencana akses
ke Pusat Primer
Gedebage
Pengembangan industri rumah tangga
Penetapan lokasi dan Belum adanya Peraturan Sudah ada upaya
DINAS TATA RUANG DAN CIPTA KARYA KOTA BANDUNG
RENCANA STRATEGIS 2014-2018
50
NO. PROGRAM
UTAMA
INDIKASI
PROGRAM RTRW
FAKTOR
PENGHAMBAT
FAKTOR
PENDORONG
pengembangan
industri rumah tangga
Zonasi sebagai guideline
yang lebih jelas dan rinci
terhadap industri rumah
tangga
penataan industri-
industri rumah tangga
terutama industri kreatif
Pengembangan
fasilitas kota yang
menunjang kegiatan
industri rumah tangga
Belum adanya Peraturan
Zonasi sebagai guideline
yang lebih jelas dan rinci
terhadap industri rumah
tangga
Sudah ada upaya
penataan industri-
industri rumah tangga
terutama industri kreatif
Revitalisasi bangunan
tua/bersejarah menjadi
bagian dari industri
rumah tangga
Belum adanya insentif
untuk pemanfaatan
bangunan tua/bersejarah
Belum ada
program/kegiatan yang
mengintegrasikan
potensi bangunan
tua/bersejarah dengan
potensi industri rumah
tangga dalam tata ruang
Banyaknya potensi
bangunan tua/bersejarah
di Kota Bandung
E Perwujudan kawasan
wisata buatan
Memmpertahankan
kawasan dan bangunan
bersejarah
Belum seluruh bangunan
cagar budaya di Kota
Bandung teridentifikasi
sebagai bangunan cagar
budaya
Sudah ada Perda tentang
pelestarian kawasan dan
bangunan dan cagar
budaya
Pengembangan objek
wisata dan sarana
konferensi di Wilayah
Bandung Timur,
mempertahankan
obyek wisata
pendidikan dan
budaya, serta
pengendalian kegiatan
hiburan di lokasi
sekitar kegiatan
peribadatan,
pendidikan, dan
perumahan.
- Masih terbatasnya
prasarana dan sarana
pendukung kegiatan
pariwisata di Wilayah
Bandung Timur.
- Belum adanya
kemasan paket wisata
yang terintegrasi antar
bergam kegiatan
wisata di Kota
Bandung.
- Masih belum
intensifnya
pengawasan kegiatan
hiburan di sekitar
lokasi peribadatan,
pendidikan,d an
perumahan.
Sudah ada Perda tentang
Rencana Induk
Pembangunan Pariwisata
Daerah (RIPPDA) Kota
Bandung, yang mengatur
tentang kawasan-
kawasanan strategis
pariwisata dan rencana
pengembangannya di
Kota Bandung.
F Perwujudan kawasan
ruang terbuka non
hijau
Intensifikasi RTNH,
ekstensifikasi RTNH,
dan mempertahankan
fungsi dan menata
RTNH.
Permasalahan
kepemilikan lahan dalam
melakukan
ekstensifikasi RTNH.
Terdapatnya pedoman
berupa Permen PU
dalam pengembangan
RTNH.
G Perwujudan
kaswasan ruang
terbuka non hijau
Pembatasan ruang
publik yang
diperbolehkan untuk
kegiatan sektor
informal
Masih belum intensifnya
kegiatan pengendalian
dan penertiban kegiatan
sektor informal di ruang
publik.
Sudah adanya Perda
tentang Penertiban
Pedagang Kaki Lima
Kewajiban dan insentif
bagi sektor formal
dalam penyediaan
ruang paling kurang
10% untuk kegiatan
sektor informal.
Belum adanya
sosialisasi kepada para
pengusaha terhadap
penyediaan ruang bagi
sektor informal
Sudah adanya Perda
tentang Penertiban
Pedagang Kaki Lima
DINAS TATA RUANG DAN CIPTA KARYA KOTA BANDUNG
RENCANA STRATEGIS 2014-2018
51
NO. PROGRAM
UTAMA
INDIKASI
PROGRAM RTRW
FAKTOR
PENGHAMBAT
FAKTOR
PENDORONG
H Perwujudan kawasan
ruang evakuasi
bencana
Pengembangan ruang
evakuasi bencana
banjir, longsor,
bencana kebakaran,
dan jalur evakuasi
gempa bumi
Keterbatasan lahan
untuk pengembangan
ruang-ruang evakuasi
bencana
Sudah ada muatan untuk
penanganan kawasan
rawan bencana dalam
Rencana Detail Tata
Ruang dan Perda
Bangunan
Pengembangan taman-
taman lingkungan
(taman RT atau taman
RW), lapangan
olahraga, atau ruang
terbuka publik lainnya
menjadi titik atau
pos evakuasi skala
lingkungan di kawasan
perumahan.
Sulitnya pembebasan
lahan untuk
pembangunan taman
skala lingkungan
Adanya alokasi lahan
untuk taman yang akan
diserahkan kepada
Pemerintah Kota pada
perumahan yang
dibangun oleh
pengembang
I Perwujudan kawasan
peruntukan lainnya
Perwujudan kawasan
pertahanan
pendidikan, kesehatan
dan peribadatan.
Belum ditetapkannya
Perda RDTRK dan
Peraturan Zonasi sebagai
acuan yang bersifat rinci
dan operasional dalam
pengembangan
kawasan-kawasan
peruntukan lainnya.
Adanya Permen PU
tentang Pedoman
Kriteria Teknis Kawasan
Budidaya, yang antara
lain berisi standar-
standar pembangunan
kawasan.
Beberapa Alternatif Rekomendasi yang pengembangan Kota Bandung
berdasarkan dokumen KLHS RDTR Kota Bandung adalah :
a. SWK Bojonagara
Rencana pengembangan kawasan perumahan
1. Rencana pengembangan kebutuhan perumahan baru di SWK Bojonagara,
sebaiknya dikembangkan dengan konsep Cluster dengan mewajibkan
keberlanjutan dan keseimbangan lingkungan.
2. Rencana pengembangan kebutuhan perumahan baru di SWK Bojonagara,
seharusnya dipindahkan ke lokasi di daerah Bandung Timur agar terjadi
pemerataan pertumbuhan ekonomi dan peluang usaha.
Rencana Pengembangan kawasan industri besar
1. Rencana Pengembangan fasilitas kota yang menunjang kegiatan industry
besar, seharusnya pengembangan fasilitas kota yang menunjang kegiatan
industry besar di satu kawasan tertentu yang berdekatan dengan
pergudangan dan jalan bebas hambatan atau dekat dengan depo container
dengan moda transportasi kereta api.
DINAS TATA RUANG DAN CIPTA KARYA KOTA BANDUNG
RENCANA STRATEGIS 2014-2018
52
2. Rencana Pengembangan fasilitas kota yang menunjang kegiatan industry
besar, sebaiknya memanfaatkan fasilitas kota yang sudah ada dan hanya
ditingkatkan kapasitas dan manajmen pengelolaannya.
b. SWK Cibeunying
Rencana Pengembangan Kawasan Perumahan
1. Agar tercapai pembangunan berkelanjutan atau SUSTAINABLE
DEVELOPMENT di SWK CIBEUNYING seharusnya pengembangan
perumahan baru dilakukan secara vertical dengan memperhatikan batas
ketinggian bangunan.
2. Rencana pengembangan kebutuhan perumahan baru di SWK
CIBEUNYING, sebaiknya dikembangkan dengan konsep Cluster dengan
mewajibkan keberlanjutan dan keseimbangan lingkungan.
3. Rencana pengembangan perumahan di Kawasan Bandung Utara di SWK
Cibeunying seharusnya dilakukan pada KDB rendah.
c. SWK Tegallega
Rencana Sistem Drainase Kota :
1. Agar tercapai pembangunan berkelanjutan atau SUSTAINABLE
DEVELOPMENT, sebaiknya Rencana Memanfaatkan saluran alam
(sungai sebagai saluran induk) harus disertai dengan peraturan yang jelas
mengenai pemanfaatan sungai yang berwawasan lingkungan dan
berkelanjutan.
2. Pemerintah Kota Bandung mewajibkan setiap limbah sebelum dibuang
ke sungai sebaiknya melalui proses pengolahan terlebih dahulu, sehingga
limbah yang masuk ke sungai sudah memenuhi batas ambang yang
diizinkan.
d. SWK Karees
Rencana Kawasan Jasa di SWK Karees
1. Agar tercapai pembangunan berkelanjutan atau SUSTAINABLE
DEVELOPMENT di daerah Rencana mengarahkan perkembangan ke
arah pusat-pusatbaru/ lahan kosong, diwajibkan untuk memperhatikan
keselamatan lingkungan dan keberlanjutan lingkungan hidup.
DINAS TATA RUANG DAN CIPTA KARYA KOTA BANDUNG
RENCANA STRATEGIS 2014-2018
53
2. Rencana mengarahkan perkembangan ke arah pusat-pusat baru/lahan
kosong disertai dengan peraturan yang mewajibkan para pengguna jasa
untuk penyediaan lahan kosong agar dapat digunakan sebagai taman
pribadi.
Rencana Pengembangan Ruang Sektor Informal
Agar tercapai pembangunan berkelanjutan atau SUSTAINABLE
DEVELOPMENT sebaiknya Pemerintah Kota Bandung tidak memberikan
izin untuk pemanfaatan ruang public untuk kepentingan PKL.
e. SWK Arcamanik
Rencana Pengembangan Kawasan Sport / fasilitas olah raga berskala regional,
perdagangan dan permukiman.
Agar tercapai pembangunan berkelanjutan atau SUSTAINABLE
DEVELOPMENT, sebaiknya Rencana mengembangkan kawasan sport yang
mendukung fungsi SUS yang berada di pusat primer Gedebage dalam
pelayanan secara regional.
Rencana Pengembangan Ruang Sektor Informal
Agar tercapai pembangunan berkelanjutan atau SUSTAINABLE
DEVELOPMENT sebaiknya Pemerintah Kota Bandung tidak memberikan
izin untuk pemanfaatan ruang public untuk kepentingan PKL.
f. SWK Ujungberung
Rencana Pengembangan Fasilitas Budaya Daerah dan Permukiman
Agar tercapai pembangunan berkelanjutan atau SUSTAINABLE
DEVELOPMENT, sebaiknya Rencana mengembangkan kawasan budaya
berskala regional yang mengakomodir budaya Sunda, Nasional maupun
Internasional dengan dibangun fasilitas yang beradaptasi dengan lingkungan
alam.
Rencana Pengembangan Ruang Sektor Informal
Agar tercapai pembangunan berkelanjutan atau SUSTAINABLE
DEVELOPMENT sebaiknya Pemerintah Kota Bandung tidak memberikan
izin untuk pemanfaatan ruang public untuk kepentingan PKL.
g. SWK Kordon
Rencana Pengembangan Budaya Musik dan Jasa
DINAS TATA RUANG DAN CIPTA KARYA KOTA BANDUNG
RENCANA STRATEGIS 2014-2018
54
Agar tercapai pembangunan berkelanjutan atau SUSTAINABLE
DEVELOPMENT sebaiknya Pemerintah Kota Bandung tidak memberikan
izin untuk pemanfaatan ruang public untuk kepentingan PKL.
3.5 Penentuan Isu-isu Strategis
Untuk menentukan isu-isu strategis dalam Penyusunan Renstra Dinas Tata
Ruang dan Cipta Karya tahun 2013-2018 digunakan metoda sebagai berikut :
1. Review terhadap permasalahan dan isu yang terdapat dalam Renstra Dinas
Tata Ruang dan Cipta Karya 2009-2013 sebelumnya.
2. Penjaringan aspirasi masyarakat melalui forum Musyawarah Perencanaan
Pembangunan (Musrenbang).
3. Isu-isu dan wacana yang berkembang di masyarakat baik yang diketahui
melalui media massa maupun aktivitas pelayanan sehari-hari kepada
masyarakat.
Berdasarkan metoda tersebut, diperoleh isu strategis Dinas Tata Ruang dan
Cipta Karya untuk setiap urusan sebagai berikut:
a. Urusan Penataan Ruang
1. Perlu segera ditetapkannya Raperda RDTR dan Peraturan Zonasi sesuai
amanat UU Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, sebagai
instrumen pengendalian pemanfaatan ruang.
2. Optimalisasi fungsi Sub Pusat Pelayanan Kota yang ada (Pusat Sekunder).
3. Intensifikasi pada pusat inti kota lama (peremajaan) dan Pengembangan
PPK Gedebage.
4. Optimalisasi peran dan fungsi baru Kota Bandung sebagai Kota Kreatif.
5. Masih kurangnya pemahaman dan partisipasi masyarakat dalam proses
perencanaan, pemanfaatan, dan pengendalian tata ruang.
6. Belum optimalnya pengawasan dan pengendalian pemanfaatan ruang di
Kota Bandung, terutama yang berkaitan dengan pengendalian Kawasan
Bandung Utara, dan pengendalian intensitas bangunan dan peruntukan.
7. Perlunya perencanaan, penataan, dan usaha revitalisasi kawasan kota lama.
b. Urusan Pekerjaan Umum
DINAS TATA RUANG DAN CIPTA KARYA KOTA BANDUNG
RENCANA STRATEGIS 2014-2018
55
1. Penyediaan prasarana dan sarana yang memadai yang terintegrasi dengan
penataan ruang kota
2. Pola dan hirarki jaringan jalan berkaitan dengan struktur penataan ruang
3. Adanya pembangunan yang tidak sesuai izin maupun pada lokasi yang
tidak diperbolehkan seperti pada sempadan sungai, brandgang, sempadan
jalur kereta api, bahkan pada jalur/rel yang tidak lagi digunakan.
c. Urusan Perumahan
1. Rendahnya tingkat pemenuhan kebutuhan perumahan yang layak huni
bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR).
2. Terbatasnya akses Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) terhadap
sumber daya perumahan.
3. Belum mantapnya sistem pembiayaan dan pasar perumahan.
4. Penurunan kualitas lingkungan perumahan dan permukiman.
5. Belum terintegrasinya pengembangan kawasan perumahan dan
permukiman dengan pembangunan prasarana, sarana, dan utilitas
perumahan dan permukiman.
6. Integrasi program dan kegiatan untuk urusan perumahan dengan program
Kampung Juara.
7. Secara khusus isu strategis penanganan permasalahan permukiman secara
nasional, yaitu : Millennium Development Goals (MDG’s), Gerakan
Nasional Pengembangan Sejuta Rumah (GNPSR), dan Gerakan Nasional
Peningkatan Kualitas Permukiman (GNPKP).
DINAS TATA RUANG DAN CIPTA KARYA KOTA BANDUNG
RENCANA STRATEGIS 2014-2018
56
4.1 Visi dan Misi
1. Visi
Sejalan dengan visi Kota Bandung Tahun 2014-2018, yaitu : Terwujudnya
Kota Bandung yang Unggul, Nyaman dan Sejahtera serta sesuai dengan tugas
pokok, fungsi dan kewenangan sebagai dinas daerah, maka Visi Dinas Tata Ruang
dan Cipta Karya Kota Bandung 2014-2018 adalah Mendorong Perwujudan
Penataan Ruang, Bangunan dan Permukiman yang Berkualitas dan
Berkelanjutan.
Visi ini mengandung makna bahwa: pertama, ruang kota harus dapat
berkontribusi terhadap terwujudnya kondisi lingkungan yang unggul, nyaman,
tertib, berkelanjutan, responsif terhadap berbagai aktifitas dan perilaku
penghuninya, kedua, bangunan (bangunan gedung dan bangun-bangunan) harus
dapat ditata dan dikendalikan sesuai dengan rencana tata ruang kota sejalan
dengan peningkatan kegiatan pertumbuhan dan perkembangan kota, dan ketiga,
perumahan dan permukiman harus berkualitas, berkontribusi terhadap
peningkatan sarana hunian yang layak sehingga dapat memberikan kenyamanan
dan kesejahteraan bagi masyarakat warga kota Bandung.
2. Misi
Untuk mewujudkan visi Kota Bandung maka ditetapkan beberapa misi
yang kemudian diturunkan dalam beberapa tujuan dan sasaran tujuan. Beberapa
misi yang tertuang dalam RPJM Kota Bandung 2013-2018 dapat dijadikan dasar
bagi Dinas Tata Ruang dan Cipta Karya Kota Bandung dalam menyusun Rencana
Strategis. Seperti yang telah diuraikan pada bab pendahuluan, bahwa misi yang
terkait dengan tugas pokok dan fungsi Distarcip adalah Misi ke-1 Kota Bandung
yang terdapat dalam RPJM 2013-2018, yaitu misi Mewujudkan Bandung nyaman
melalui perencanaan tataruang, pembangunan infrastruktur serta pengendalian
VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN,
STRATEGI DAN KEBIJAKAN
BAB IV
DINAS TATA RUANG DAN CIPTA KARYA KOTA BANDUNG
RENCANA STRATEGIS 2014-2018
57
pemanfaatan ruang yang berkualitas dan berwawasan lingkungan. Selain itu Misi
ke-2 Kota Bandung yaitu Menghadirkan tata kelola pemerintahan yang efektif,
bersih, dan melayani.
Mengacu pada misi kota Bandung di atas maka Dinas Tata Ruang dan Cipta
Karya merumuskan misi sebagai berikut:
Misi :
1. Misi Mengarahkan perkembangan kota yang produktif, serasi, selaras dan
seimbang, serta berkelanjutan
2. Misi Meningkatkan ketersediaan dan kualitas prasarana dan sarana
lingkungan permukiman, terutama bagi masyarakat berpenghasilan
rendah.
3. Misi Meningkatkan kualitas tata bangunan serta keandalan bangunan
gedung dan bangun-bangunan.
4. Misi Meningkatkan kinerja pelayanan kepada masyarakat
4.2 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Tata Ruang dan Cipta Karya
Kota Bandung dalam usaha mencapai visi, melaksanakan misi, memecahkan
permasalahan dan menangani isu strategis yang dihadapi kota Bandung dijelaskan
berdasarkan Misi Dinas adalah sebagai berikut:
1. Misi Mengarahkan perkembangan kota yang produktif, serasi, selaras dan
seimbang, serta berkelanjutan
Misi ini bertujuan untuk Mengarahkan dan fasilitasi perwujudan pola, struktur
ruang dan infrastruktur kota yang terintegrasi.
Sedangkan sasarannya adalah :
Terwujudnya perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian tata ruang yang
konsisten
2. Misi Meningkatkan ketersediaan dan kualitas prasarana dan sarana
lingkungan permukiman, terutama bagi masyarakat berpenghasilan rendah.
Misi ini bertujuan untuk
1. Mengarahkan dan fasilitasi perwujudan prasarana dan sarana lingkungan
permukiman yang terintegrasi.
DINAS TATA RUANG DAN CIPTA KARYA KOTA BANDUNG
RENCANA STRATEGIS 2014-2018
58
Sedangkan sasarannya adalah :
Terwujudnya infrastruktur sanitasi dan air bersih yang berkualitas dan
merata.
2. Tujuan lainnya adalah Memfasilitasi penyediaan rumah layak huni.
Sedangkan sasarannya adalah:
Meningkatnya ketersediaan dan kualitas perumahan
3. Misi Meningkatkan kualitas tata bangunan serta keandalan bangunan gedung
dan bangun-bangunan.
Misi ini bertujuan untuk Mengarahkan perwujudan tertib bangunan gedung dan
bangun-bangunan.
Sedangkan sasarannya adalah :
- Tertibnya pembangunan bangunan gedung dan bangun-bangunan
4. Misi Meningkatkan kinerja pelayanan kepada masyarakat
Misi ini bertujuan untuk Meningkatkan ketepatan dan kualitas pelayanan
masyarakat.
Sedangkan sasarannya adalah:
- Terwujudnya Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik
- Meningkatnya Kapasitas dan Akuntabilitas Kinerja Birokrasi
Adapun Tujuan dan Sasaran jangka menengah pelayanan Dinas Tata Ruang
dan Cipta Karya Kota Bandung selanjutnya ditampilkan pada tabel di bawah
ini :
DINAS TATA RUANG DAN CIPTA KARYA KOTA BANDUNG
RENCANA STRATEGIS 2014-201859
TABEL 4. 1
TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH PELAYANAN SKPD
NO TUJUAN SASARAN INDIKATOR SASARAN
TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN KE
1 2 3 4 5
2014 2015 2016 2017 2018
Misi 1: Meningkatnya Kualitas Tata Bangunan serta Keandalan Bangunan Gedung dan Bangun-bangunan.
1
Meningkatnya kualitas tata bangunan serta keandalan bangunan gedung dan bangun- bangunan
Terwujudnya perencanaan,
pemanfaatan dan pengendalian tata ruang
yang konsisten
- Prosentase pembangunan bangunan yang memiliki iMB
40 41 42 43 44
- Meningkatnya presentase penertiban pelanggaran pemanfaatan ruang
60 63 67 71 75
Misi 2 : Meningkatkan ketersediaan dan kualitas prasarana dan sarana lingkungan permukiman, terutama bagi masyarakat berpenghasilan rendah
1
Mengarahkan dan fasilitasi perwujudan prasarana dan sarana lingkungan permukiman yang terintegrasi
Meningkatnya ketersediaan dan kualitas perumahan
- Prosentase berkuranagnya luas kawasan permukiman kumuh
8,5 8,37 8,24 8,11 7,98
- Prosentase daya tamnpung rumah susun bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR)
52,38 (11 susun)
66,67 (14 susun)
76,19 (16 susun)
90,48 (19 susun)
100 (21 susun)
DINAS TATA RUANG DAN CIPTA KARYA KOTA BANDUNG
RENCANA STRATEGIS 2014-201860
- Prosentase rumah layak huni
20 40 60 80 100
2
Terwujudnya insfrastruktur sanitasi dan air bersih yang berkualitas dan merata
- Prosentase kawasan pemukiman yang mempunyai sanitasi dan air bersih
5,46 6,34 6,13 6,02 5
Misi 3 : Meningkatnya kinerja pelayanan kepada masyarakat
Meningkatkan ketepatan dan kualitas pelayanan masyarakat
Terwujudnya Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik
1. Rata-rata Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)
- 65 68 70 75
Meningkatnya Kapasitas dan Akuntabilitas Kinerja Birokrasi
1. Nilai Evaluasi AKIP - 65,01 70 72 75
2. Prosentase Temuan Pengelolaan Anggaran BPK/ Inspektorat yang ditindaklanjuti
100 100 100 100 100
Sumber : Distarcip 2015
DINAS TATA RUANG DAN CIPTA KARYA KOTA BANDUNG
RENCANA STRATEGIS 2014-2018
61
4.3 Strategi dan Kebijakan SKPD
Perumusan Strategi pada Renstra Dinas Tata Ruang dan Cipta Karya tahun
2014-2018 dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut:
1. Menyusun alternatif pilihan langkah yang dinilai realistis dapat mencapai
tujuan dan sasaran yang ditetapkan.
2. Menentukan faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan dan
ketidakberhasilan dalam mencapai tujuan dan sasaran yang ditetapkan
untuk setiap langkah yang akan dipilih.
3. Melakukan evaluasi untuk menentukan pilihan langkah yang paling tepat
antara lain dengan menggunakan metode SWOT (kekuatan/strengths,
kelemahan/weaknesses, peluang/opportunities, dan tantangan/threats),
dengan menentukan alternative strategi pencapaian dari setiap sasaran ke
dalam tabel sebagai berikut:
SWOT :
Tersedianya dokumen perencanaan ruang kota
PELUANG: TANTANGAN:
FAKTOR
EKSTERNAL
- sudah ada Perda RTRW tahun
2011
- RDTRK belum mendapat
rekomendasi dari Propinsi
- tersedianya Pedoman dalam
bentuk PerMen, SNI, SPM
- Terdapat beberapa perbedaan
antara materi teknis RTRW &
RDTRK
FAKTOR
INTERNAL
- tersedia diklat-diklat teknis
penataan ruang dari
Lembaga/Kementerian
- Dokumen perencanaan rinci spt
RTBL, RTRK belum dilegalkan
dalam bentuk Peraturan Walikota
KEKUATAN: ALTERNATIF STRATEGI: ALTERNATIF STRATEGI:
- Materi Teknis RDTRK sudah
tersusun
- Memanfaatkan dokumen
peraturan perundangan dan
pedoman teknis untuk
menyempurnakan dokumen
perencanaan/kajian yang
tersedia
- Mendorong ditetapkannya
RDTRK menjadi Perda dengan
melakukan koordinasi secara
intensif dengan Bagian Hukum
dan HAM dan Pemprov Jabar
- Tersedia Peta Dasar Kota Bdg
- Tersedia Foto Udara Kota Bdg
2009
- Telah tersusun beberapa dokumen
RTBL
- Mendorong ditetapkannya RTRK
dan RTBL menjadi Peraturan
Walikota dengan melakukan
koordinasi secara intensif dengan
Bagian Hukum dan HAM
- Tersedianya dokumen-dokumen
Feasibility Study/ Kajian sebagai
dasar perencanaan tata ruang
DINAS TATA RUANG DAN CIPTA KARYA KOTA BANDUNG
RENCANA STRATEGIS 2014-2018
62
KELEMAHAN: ALTERNATIF STRATEGI: ALTERNATIF STRATEGI:
- Masih terdapat ketidaksesuaian
antara Peta Garis Rencana Kota
dengan kondisi eksisting &
dokumen perencanaan lainnya
- Melakukan kegiatan updating
data dan peta perencanaan tata
ruang sesuai pedoman teknis
penataan
- Membangun sistem informasi
perencanaan sesuai aturan yang
berlaku ruang
- Mendorong SDM untuk
mengikuti pelatihan/diklat
teknis.
- Menyusun dokumen RTBL
sesuai aturan yang berlaku
- Mendorong ditetapkannya
RDTRK menjadi Perda dengan
dilengkapi proses updating data
dan peta perencanaan
- Mendorong percepatan RDTRK
menjadi Perda sebagai acuan
dalam penyusunan RTBL dan
RTRK.
- Belum lengkapnya Peta Tematik
- Peta Garis Rencana Kota / Basis
data tata ruang belum semuanya
tersedia dalam bentuk data digital
sehingga sulit untuk diakses
melalui internet(belum adanya
sistem informasi perencanaan tata
ruang)
- Belum semua kawasan yang
memiliki nilai strategis memiliki
dokumen RTBL
- Masih terbatasnya SDM sesuai
keahlian
SWOT:
Terkoordinasinya perencanaan infrastruktur dalam perencanaan ruang
PELUANG: TANTANGAN:
FAKTOR
- Sudah ada Perda tentang
Penyediaan, Penyerahan
dan Pengelolaan PSU
- Banyaknya pengembang yang
melakukan pembangunan
secara bertahap sehingga
infrastruktur yang dibangun
tidak terintegrasi
EKSTERNAL
FAKTOR
INTERNAL
KEKUATAN: ALTERNATIF STRATEGI: ALTERNATIF STRATEGI:
- Sudah tersusun materi teknis RDTR
- Tersedia Peta Dasar&Peta Garis Rencana
Kota Bandung
- Tersedia foto udara Kota Bandung th. 2009
- Telah tersusun beberapa dokumen RTBL
Adany SOP KRK dan Legalisasi site plan
- Memanfaatkan dokumen
peraturan perundangan
dan pedoman teknis untuk
menyempurnakan peta
dasar/peta garis dan
dokumen perencanaan
yang tersedia
- Mendorong ditetapkannya
RDTRK menjadi Perda
dengan melakukan koordinasi
secara intensif dengan Bagian
Hukum dan HAM dan
Pemprov Jabar
DINAS TATA RUANG DAN CIPTA KARYA KOTA BANDUNG
RENCANA STRATEGIS 2014-2018
63
KELEMAHAN: ALTERNATIF STRATEGI: ALTERNATIF STRATEGI:
- Masih terdapat ketidaksesuaian antara Peta
Garis Rencana Kota dengan kondisi
eksisting & dokumen perencanaan lainnya
- Melakukan kegiatan
updating data dan peta
perencanaan tata ruang
sesuai pedoman teknis
penataan ruang
- Membangun sistem basis
data infrastruktur sesuai
pedoman teknis penataan
ruang
- Menetapkan SOP KRK dan
Site plan ke dalam bentuk
Peraturan Walikota
- Peta Garis Rencana Kota yang dibuat dalam
tahun yang berbeda belum disatukan dalam
1 peta dan belum tersedia dalam bentuk
digital
- Belum seluruh rencana site plan terupdate
dalam peta garis rencana kota
- Memetakan secara verkala
site plan yang telah dilegalkan
ke dalam peta garis rencana
kota
SASARAN : Terwujudnya Perencanaan, Pemanfaatan dan PengendalianTata Ruang kota
yang Konsisten
INDIKATOR : Meningkatnya tingkat kesesuaian pemanfaatan ruang dengan rencana tata
ruang
FAKTOR
EKSTERNAL PELUANG:
TANTANGAN :
- Banyak pelanggaran yang
dilakukan masy terhadap
peruntukan lahan
- Tersedianya RTRW
- Asosiasi profesi
melakukan pelatihan
keahlian Meningkatnya
pelaku investasi dalam
pembangunan kota
Bandung
- Meningkatnya peran serta
akademisi, asosiasi profesi
& masyarakat dalam
penataan& pemanfaatan
ruang
- Banyak pelanggaran yang
dilakukan masyarakat
terhadap intensitas bangunan
- RDTRK Belum diperdakan
- Kurangnya koordinasi antar
stakeholder
- Kurangnya pemahaman
masyarakat terhadap rencana
tata ruang
- Terjadi pengembangan tata
ruang kota yang dinamis
FAKTOR
INTERNAL
KEKUATAN: ALTERNATIF STRATEGI: ALTERNATIF STRATEGI:
- Informasi rencana kota disampaikan
kepada masyarakat
- Sudah tersusun materi teknis RDTR
- Telah dilakukan pelayanan Keterangan
Rencana Kota sebagai dasar pemberian
IMB
- Meningkatkan pelayanan
informasi rencana kota
sesuai RTRW dan
pedoman teknis lainnya
- Meningkatkan kerjasama
dengan asosiasi profesi
dalam pelatihan dan
sosialisasi rencana kota
- Mendorong ditetapkannya
RDTRK menjadi Perda dengan
melakukan koordinasi secara
intensif dengan Bagian Hukum
dan HAM dan Pemprov Jabar
- Melakukan sosialisasi peraturan
rencana tata ruang kepada
masyarakat
- Meningkatkan kegiatan
pengawasan pemanfaatan ruang
- Meningkatkan koordinasi antar
stake holder dalam kegiatan
pemanfaatan ruang
DINAS TATA RUANG DAN CIPTA KARYA KOTA BANDUNG
RENCANA STRATEGIS 2014-2018
64
KELEMAHAN: ALTERNATIF STRATEGI: ALTERNATIF STRATEGI:
- Kurangnya kuantitas dan kualitas SDM
dalam monitoring pemanfaatan ruang
- Kurangnya keahlian SDM
- Kerjasama dengan asosiasi
profesi dalam pelatihan dan
sertifikasi keahlian
- Meningkatkan koordinasi antar
stake holder dalam pengawasan
pemanfaatan ruang
- Mengupayakan peningkatan
kuantitas dan kualitas SDM
Penataan Ruang
- Mengupayakan peningkatan
kuantitas dan kualitas SDM
dalam Pengawasan
Pemanfaatan Ruang
SWOT
SASARAN : Terwujudnya perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian Tata Ruang
yang konsisten
INDIKATOR SASARAN : meningkatnya tingkat kesesuaian pemanfaatan ruang dengan
rencana tata ruang.
PELUANG: TANTANGAN:
FAKTOR EKSTERNAL
- Masyarakat dapat ikut serta
melakukan pengawasan tata
ruang dan bangunan
denganmemberikan laporan
kepada SOPD teknis yang
salah satu tupoksinya di
bidangpengendalian tata
ruang dan bangunan;
- Masih ada masyarakat
yang belum tahu/mengerti
tentang tata ruang dan
bangunan;
- Terdapat pembangunan
yang tidak memiliki SIMB;
- Terdapat pembangunan
yang tidak sesuai dengan
SIMB
FAKTOR
- Adanya dukungan politis
dari pihak legislatif;
INTERNAL - Adanya dukungan dari
Walikota Bandung atas
pengendalian tata ruang dan
bangunan;
KEKUATAN: ALTERNATIF STRATEGI: ALTERNATIF STRATEGI:
- Tersedianya Perda No.18 Tahun 2011;
- Tersedianya Perda No.5 Thn 2010 tentang
Bangunan Gedung;
- Tersedianya Perda No.12 Thn 2011 tentang
Penyelenggaraan, Retribusi Izin Mendirikan
Bangunan dan Retribusi Penggantian Biaya
Cetak Peta
- Sudah ada PPNS khusus Tata Ruang
- Mengoptimalkan PPNS
khusus tata ruang;
- Melakukan sosialisasi
kepada masyarakat
tentangpengendalian tata
ruang dan bangunan;
- Mengusulkan anggaran
kepada pihak legislatif untuk
mendukung kegiatan
- Melakukan sosialisasi kepada
masyarakat tentang
pengendalian tata ruang
khususnya pengawasan
pemanfaatan ruang;
- Melakukan tindakan
administratif sesuai
peraturan yang berlaku
terhadap pelanggaran
DINAS TATA RUANG DAN CIPTA KARYA KOTA BANDUNG
RENCANA STRATEGIS 2014-2018
65
- Mudahnya akses pengaduan atas pelanggaran
tata ruang dan bangunan melalui media online;
pengawasan tata ruang dan
bangunan;
pemanfaatan tata ruang;
- Memberikan penjelasan/
tindakan persuasif kepada
warga
KELEMAHAN: ALTERNATIF STRATEGI: ALTERNATIF STRATEGI:
- Belum ada peraturan walikota mengenai tata
cara pengawasan tata ruang & bangunan di
Kota Bandung;
- Menambah jumlah PPNS
khusus tata ruang;
- Melakukan sosialisasi
kepada usur kewilayahan
- Jumlah PPNS khusus Tata Ruang masih
sedikit;
- Mengusulkan Keputusan
Walikota tentang
pendelegasian wewenang
mengenai kejelasan
kewenangan Dinas Tata
Ruang dan Cipta
Karyadalam hal Pengawasan
Tata Ruang dan Bangunan
- Pemerintah Kota Bandung
tentang mekanisme
pengendalian tata ruang
khususnya pengawasan
pemanfaatan ruang;
- Belum ada kejelasan kewenangan tentang
pengawasan tata ruang dan bangunan;
- Meningkatkan kualitas
personil yang ada melalui
pendidikan dan pelatihan
(PPNS)
- Menyusun naskah
Peraturan Walikota tentang
mekanisme Pengawasan
Tata Ruang dan Bangunan
di Kota Bandung;
- Kurangnya koordinasi antara SOPD yang terkait
dalam hal pengendalian tata ruang dan
bangunan;
- Mengusulkan dukungan
sarana dan prasarana untuk
pengawasan tata ruang dan
bangunan;
- Memberikan tindakan
administratif secara tegas
sesuaiperaturan yang
berlaku sesuai dengan
kewenangan Distarcip Kota
Bandung;
- Terbatasnya kualitas dan kuantitas sumberdaya
manusia pengawasan tata ruang dan bangunan;
- Terbatasnya sarana dan prasarana dalam
melaksanakan pengawasan tata ruang dan
bangunan.
- Belum jelasnya kewenangan dalam
pelaksanaan pengawasan tata ruang dan
bangunan.
DINAS TATA RUANG DAN CIPTA KARYA KOTA BANDUNG
RENCANA STRATEGIS 2014-2018
66
SWOT
SASARAN: Terwujudnya perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian tata ruang yang
konsisten
INDIKATOR SASARAN : meningkatnya tingkat kesesuaian pemanfaatan ruang dengan
rencana tata ruang.
Terlaksananya Penertiban Bangunan yang Melanggar; Terselenggaranya Pendataan, Penyegelan
dan Rekomendasi Pembongkaran Bangunan yang Melanggar
PELUANG: TANTANGAN:
FAKTOR EKSTERNAL
- Masyarakat dapat ikut
serta melakukan pe-
- Masih ada masyarakat yang
belum tahu/mengerti ten-
ngawasan tata ruang
dan bangunan dengan
tang tata ruang dan
bangunan;
memberikan laporan
kepada SOPD teknis
- Terdapat pembangunan yang
tidak memiliki SIMB;
yang salah satu
tupoksinya di bidang
- Terdapat pembangunan yang
tidak sesuai dengan SIMB;
pengendalian tata
ruang dan bangunan;
FAKTOR
- Adanya dukungan
politis dari pihak
legislatif;
INTERNAL
- Adanya dukungan dari
Walikota Bandung
atas pengendalian tata
ruang dan bangunan;
KEKUATAN:
ALTERNATIF
STRATEGI: ALTERNATIF STRATEGI:
- Tersedianya Perda No.18 Tahun 2011;
- Tersedianya Perda No.5 Thn 2010 tentang Bangu
nan Gedung;
- Tersedianya Perda No.12 Thn 2011 tentang
Penye lenggaraan, Retribusi Izin Mendirikan
Bangunan dan Retribusi Penggantian Biaya
Cetak Peta
- Sudah ada PPNS khusus Tata Ruang
- Mudahnya akses pengaduan atas pelanggaran
tata ruang dan bangunan melalui media online;
- Mengoptimalkan
PPNS khusus tata
ruang;
- Melakukan sosialisasi
kepada masyarakat
tentang pengendalian
tata ruang dan
bangunan;
- Mengusulkan
anggaran kepada
pihak legislative untuk
mendukung kegiatan
penertiban tata ruang
dan bangunan;
- Melakukan sosialisasi
kepada masyarakat tentang
pengendalian tata ruang
khususnya penertiban
banguan yang melanggar
- Melakukan tindakan
administratif sesuai
peraturan yang berlaku
terhadap pelanggaran
pemanfaatan tata ruang
- Memberikan
penjelasan/tindakan
persuasif kepada warga
KELEMAHAN: ALTERNATIF ALTERNATIF STRATEGI:
DINAS TATA RUANG DAN CIPTA KARYA KOTA BANDUNG
RENCANA STRATEGIS 2014-2018
67
STRATEGI:
- Belum ada peraturan walikota mengenai tata
cara penertiban pelanggaran bangunan di Kota
Bandung;
- Jumlah PPNS khusus Tata Ruang masih
sedikit;
- Belum ada kejelasan kewenangan tentang
penertiban bangunan yang melanggar;
- Menambah jumlah
PPNS khusus tata
ruang;
- Mengusulkan
Keputusan Walikota
tentang pendelegasian
wewenang mengenai
kejelasan kewenangan
Dinas Tata Ruang dan
Cipta Karya dalam hal
Penertiban bangunan
yang melanggar;
- Meningkatkan kualitas
personil yang ada
melalui pendidikan
dan pelatihan (PPNS)
- Melakukan sosialisasi
kepada unsur kewilayahan
Pemerintah Kota Bandung
tentang mekanisme
pengendalian tata ruang
khususnya penertiban
terhadap pelanggaran
bangunan;
- Menyusun naskah
Peraturan Walikota tentang
mekanisme Penertiban
terhadap pelanggaran
bangunan di Kota
Bandung;
- Kurangnya koordinasi antara SOPD yang
terkait dalam hal pengendalian tata ruang dan
bangu nan;
- Terbatasnya kualitas dan kuantitas sumber daya
manusia pada pelaksanaan penertiban
pelanggaran bangunan;
- Terbatasnya sarana dan prasarana dalam
melaksanakan penertiban pelanggaran
bangunan;
- belum jelasnya kewenangan dalam
pelaksanaanpenertiban pelanggaran bangunan
- Mengusulkan
dukungan sarana dan
prasarana
untuk pelaksanaan
penertiban
pelanggaran
bangunan;
- Memberikan tindakan
administratif secara tegas
sesuai peraturan yang
berlaku sesuai dengan
kewenangan Distarcip
Kota Bandung;
DINAS TATA RUANG DAN CIPTA KARYA KOTA BANDUNG
RENCANA STRATEGIS 2014-2018
68
SWOT
SASARAN:Terwujudnya perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian tata ruang yang konsisten
INDIKATOR SASARAN : Penertiban pelanggaran pemanfaatan ruang /Terlaksananya Tindak Lanjut
Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa Tata Ruang dan Bangunan
PELUANG: TANTANGAN:
FAKTOR EKSTERNAL - Adanya budaya taat dan patuh dari
masyara kat terhadap ketentuan di
dalam penyeleng garaan kegiatan
pembangunan bangunan yang sesuai
dengan RTRW Kota Bandung
- Adanya dukungan politis dari pihak
legislative
- Masih adanya penerbitan
KRK dan siteplanyang
tidak sesuai dengan
ketentuan khususnya
berkaitan dengan
persyaratan permohonan
KRK;
FAKTOR INTERNAL
- Masih adanya
pelanggaran/tidak sesuai
penerbitan KRK dan
siteplan yang sesuai
dengan RTRW yang dapat
menimbulkan /berpotensi
gugatan di pengadilan
KEKUATAN : ALTERNATIF STRATEGI:
ALTERNATIF
STRATEGI:
- Keputusan Walikota No. 475 tahun 2008
tentang rincian tugas pokok dan fungsi
satuan Organisasi pada Dinas Daerah Kota
Bandung, dimana pada intinya dalam hal
penanganan pengaduan dan sengketa di
dalam maupun di luar pengadilan dilakukan
oleh Seksi Penanganan dan Pengaduan
Sengketa;
- Mengusulkan anggaran dalam
penanganan perkara baik di dalam
maupun di luar pengadilan
- Diperlukannya evaluasi
dan validasi terhadap
dokumen persyaratan dari
pemohon KRK;
- Diperlukannya evaluasi
dan validasi terhadap
kesesuai an perencanaan
terhadap kegiatan
pembangunan bangunan
dengan RTRW
KELEMAHAN: ALTERNATIF STRATEGI:
ALTERNATIF
STRATEGI:
- Tidak adanya alokasi anggaran untuk
penyelesaian sengketa baik secara litigasi
maupun nonlitigasi
- Mengusulkan dukungan sarana dan
prasarana untuk pelaksanaan
penertiban pelanggaran bangunan;
- Melakukan koordinasi dengan pihak
pihak terkait guna mendukung
proses penyelesaian penanganan
pengaduan dan sengketa;
- Meningkatkan kualitas
koordinasi pengelolaan
dan pengadaan dokumen
dalam mendukung
pengadaan data otentik
sebagai bukti dalam proses
gugatan di pengadilan
- Mengusulkan peningkatan
pengadaan sarana dan
prasarana guna
mendukung proses
penanganan perkara baik
di dalam maupun di luar
pengadilan.
DINAS TATA RUANG DAN CIPTA KARYA KOTA BANDUNG
RENCANA STRATEGIS 2014-2018
69
S W O T
SASARAN: TERTIB PEMBANGUNAN BANGUNAN GEDUNG DAN BANGUN-BANGUNAN
PELUANG: TANTANGAN:
FAKTOR EKSTERNAL
- Kumpulan NSPM tentang Bangunan
- Raperwal bangunan gedung
(masih di bagian hukum)
FAKTOR INTERNAL
- Diklat dari Kementrian PU dan
diklat lainnya
- Anggaran masih belum
memadai
KEKUATAN: ALTERNATIF STRATEGI: ALTERNATIF STRATEGI:
- Perda Bangunan Gedung
- SOP KRK
- SOP IMB
- Kumpulan Peraturan Perundangan, Standar Teknis
dan Kajian Teknis
- Sistem Informasi Bangunan Gedung (data, server,
beserta program)
- Adanya sumber daya yang telah mempunyai
Sertifikat Jasa dan Konstruksi
- Dengan perda bangunan, maka
bangunan dapat tertata dengan baik
sesuai persyaratan tata bangunan
dan keandalan
- Dengan adanya SOP KRK dan IMB
maka proses akan terukur
- Sebagai dasar dalam pembuatan
peraturan dalam skala wilayah misal
pembuatan perwal green building di
kota Bandung
- Dengan adanya data bangunan dapat
diketahui informasi terkait
bangunan tersebut, misal aspek legal
IMB, SLF, dan informasi/data
teknis lainnya
- Membantu SKPD lain dalam
perencanaan dan pembangunan
bangunan gedung
- Perlu sosialisasi terus
menerus
- Perlu pemahaman SOP di
lingkungan internal.
- Tersedianya anggaran untuk
menyusun kajian teknis
- Setelah selesai pendataan
harus dilakukan
pemutakhiran dan
berkoordinasi dengan SKPD
yang mengeluarkan ijin
- Pengetahuan ditingkatkan
dengan mengikuti bintek
KELEMAHAN: ALTERNATIF STRATEGI: ALTERNATIF STRATEGI:
- SDM kurang secara kualitas
- SDM kurang secara kuantitas
- Koordinasi antar SKPD
- Data bangunan semua SWK belum semua
terdata
- Data dan gambar bangunan pemerintah belum
semua terdata
- Belum terbentuk TABG dan SLBP
- Belum sepenuhnya melaksanakan SLF
- Belum tertatanya penomoran bangunan
- Belum tertatanya PKL
- Belum terlaksananya program green building
- Belum tersosialisasinya Perda Bangunan
Gedung secara menyeluruh
- Dilakukan diklat keahlian
- Dilakukan koordinasi yang lebih
baik
- Dilakukan pendataan bangunan
gedung untuk SWK yang belum
didata
- Dilakukan pendataan dan
penggambaran bangunan
pemerintah yang belum didata
- Dibentuk TABG
- Dilaksanakan SLBP
- Dilakukan penomoran bangunan
- Dilakukan penataan PKL khusus
untuk 10 titik
- Dibuat kajian teknis green building
- Melakukan sosialisasi Perda
Bangunan Gedung
- Raperwal bangunan gedung
segera disahkan agar TABG,
SLBP, SLF terbentuk dan
berfungsi (upaya percepatan
di bagian hukum)
- Usulan pendanaan untuk
berbagai kegiatan ( untuk
membantu sarana dan
prasarana pendukung
kegiatan)
- Usulan bantuan tenaga ahli
- Usulan pembuatan pedoman
green building di kota
Bandung
- Usulan pendataan untuk
SWK yang belum didata
- Usulan pendataan dan
penggambaran bangunan
pemerintah kota
- Usulan penataan PKL
- Usulan sosialisasi Perda
Bangunan
DINAS TATA RUANG DAN CIPTA KARYA KOTA BANDUNG
RENCANA STRATEGIS 2014-2018
70
Dari beberapa alternatif strategi yang dipilih selanjutnya diuraikan ke dalam tabel
berikut ini:
Tabel 4.2
Penentuan Strategi
NO SASARAN INDIKATOR KINERJA
SASARAN
STRATEGI
(1) (2) (3) (4)
1 Terwujudnya
perencanaan,
pemanfaatan dan
pengendalian tata ruang
yang konsisten
Tersedianya dokumen RDTRK - Mendorong ditetapkannya RDTRK
menjadi Perda dengan melakukan
koordinasi secara intensif dengan
Bagian Hukum dan HAM dan Pemprov
Jabar
Terselenggaranya forum konsultasi
public dalam rangka penyusunan
dokumen RTBL berupa FGD
- Menyusun dokumen RTBL sesuai
aturan yang berlaku
- Melakukan FGD dengan masyarakat &
stakeholder lainnya
Legalisasi RTBL - Mendorong ditetapkannya RTRK dan
RTBL menjadi Peraturan Walikota
dengan melakukan koordinasi secara
intensif dengan Bagian Hukum dan
HAM
Tersedianya Garis Rencana Kota - Memanfaatkan dokumen peraturan
perundangan dan pedoman teknis untuk
menyempurnakan peta dasar/peta garis
dan dokumen perencanaan yang tersedia
- Melakukan kegiatan updating data dan
peta perencanaan tata ruang sesuai
pedoman teknis penataan ruang
- Memetakan secara berkala site plan
yang telah dilegalkan ke dalam peta
garis rencana kota
Tersosialisasikannya Peraturan
tentang Penataan Ruang/ rencana
kota kepada masyarakat
- Meningkatkan pelayanan informasi
rencana kota sesuai RTRW dan
pedoman teknis lainnya
- Meningkatkan kerjasama dengan
asosiasi profesi dalam pelatihan,
sosialisasi rencana kota dan sertifikasi
keahlian
- Melakukan sosialisasi peraturan rencana
tata ruang kepada masyarakat
Meningkatnya tingkat kesesuaian
pemanfaatan ruang dengan
rencana tata ruang
- Monitoring/pengawasan pemanfaatan
ruang
- Meningkatkan koordinasi antar stake
holder dalam pengawasan pemanfaatan
ruang
DINAS TATA RUANG DAN CIPTA KARYA KOTA BANDUNG
RENCANA STRATEGIS 2014-2018
71
- Meningkatkan kegiatan pengawasan
pemanfaatan ruang
- Mengupayakan peningkatan kuantitas
dan kualitas SDM dalam Pengawasan
Pemanfaatan Ruang
- Mengoptimalkan PPNS khusus tata
ruang;
Meningkatnya presentase
penertiban pelanggaran
pemanfaatan ruang
- Melakukan sosialisasi kepada
masyarakat tentang pengendalian tata
ruang khususnya pengawasan
pemanfaatan ruang;
- Melakukan tindakan administratif sesuai
peraturan yang berlaku terhadap
pelanggaran pemanfaatan tata ruang;
- Memberikan penjelasan/tindakan
persuasif kpd warga
Meningkatnya keterbangunan PPK
Gedebage
- Menyusun Kajian , FS dan DED
mengenai rencana tata ruang di PPK
Gedebage
- Mengarahkan percepatan pembangunan
di PPK Gedebage
2 Terwujudnya
infrastruktur sanitasi dan
air bersih yang
berkualitas dan merata
Tingkat cakupan pelayanan air
minum bagi masyarakat
- Melakukan pendataan sumber-sumber
air baku, merencanakan pengamanan air
baku dan pendistribusian air bersih
kepada warga masyarakat terutama yang
tidak mampu, menyerahkan pengelolaan
kepada masyarakat setempat.
- Fasilitasi pengadaan air bersih bagi MBR
Meningkatnya presentase pelayanan
air limbah dengan system komunal /
individu.
- Melakukan pendataan kawasan yang
belum terfasilitasi pembuangan air
limbah domestiknya, merencanakan dan
membangun
- Melakukan pendataan kawasan yang
belum terfasilitasi, merencanakan dan
membangun bersama masyarakat,
menyerahkan pengelolaan kepada
masyarakat setempat ersama
masyarakat, menyerahkan pengelolaan
kepada masyarakat setempat.
- Fasilitasi pengadaan sanitasi dasar bagi
MBR (air kotor)
Terbangunnya infrastruktur kota - Melakukan pendataan kawasan yang
belum terfasilitasi, merencanakan dan
membangun bersama masyarakat,
menyerahkan pengelolaan kepada
masyarakat setempat
Terbangunnya / tersedianya
infrastruktur perumahan pada lokasi
terkait program kota
- Melakukan pendataan kawasan yang
belum terfasilitasi, merencanakan dan
membangun bersama masyarakat,
menyerahkan pengelolaan kepada
masyarakat setempat
DINAS TATA RUANG DAN CIPTA KARYA KOTA BANDUNG
RENCANA STRATEGIS 2014-2018
72
3 Meningkatnya
ketersediaan dan kualitas
perumahan
Menurunnya luas kawasan
permukiman kumuh
- Melakukan pendataan kawasan yang
belum terfasilitasi, merencanakan dan
membangun bersama masyarakat,
menyerahkan pengelolaan kepada
masyarakat setemp
- Fasilitasi perbaikan/pengadaan jalan
lingkungan bagi MBR
- Fasilitasi perbaikan/pengadaan drainase
lingkungan perumahan bagi MBR
- Fasilitasi pengadaan sanitasi dasar bagi
MBR, persampahan.
- Terselenggaranya kegiatan lomba
lingkungan bersih
- Meningkatnya jumlah rumah
susun yang terbangun
- Melakukan koordinasi dalam pengadaan
lahan dengan DPKAD, melaksanakan
pematangan lahan s/d siap konstruksi
- Penyiapan lahan untuk pembangunan
Rusunawa
- Melakukan perencanaan, pembangunan,
pemeliharaan PSU Rusunawa
- Penyediaan PSU Rusunawa dan
Pemeliharaan Rusunawa
- Terfasilitasi perbaikan rumah
tidak layak huni
dan
- Bantuan Teknis perencanaan
perbaikan rumah tidak layak huni
-Melakukan pendataan, perencanaan
pengadaan bahan material, penyerahan
kepada masyarakat untuk perbaikan
rumah tidak layak huni
4 Tertibnya pembangunan
bangunan gedung dan
bangun-bangunan
- Terfasilitasi rekomendasi dokumen
teknis untuk IMB
- Dengan perda bangunan, maka
bangunan dapat tertata dengan baik
sesuai persyaratan tata bangunan dan
keandalan
- Dengan adanya SOP KRK dan IMB
maka proses akan terukur
- Tersedianya pedoman teknis
bangunan
- Mendorong penetapan Perwal pedoman
teknis bangunan
- Terfasilitasinya pemberian SLF
bangunan gedung, perencanaan
bangunan melalui SLBP &
tersedianya TIM TABG
- Raperwal bangunan gedung segera
disahkan agar TABG, SLBP, SLF
terbentuk dan berfungsi (upaya
percepatan di bagian hukum)
- Tersedianya data bangunan di Kota
Bandung & pendaftaran bangunan
sedang dan tinggi di Kota Bandung
- Dengan adanya data bangunan dapat
diketahui informasi terkait bangunan
tersebut, misal aspek legal IMB, SLF,
dan informasi/data teknis lainnya
- Setelah selesai pendataan harus
dilakukan pemutakhiran dan
berkoordinasi dengan SKPD yang
mengeluarkan ijin
- Tersedianya rancangan bangunan
pemerintah dan bantuan teknis
- Membantu SKPD lain dalam
perencanaan dan pembangunan
bangunan gedung
DINAS TATA RUANG DAN CIPTA KARYA KOTA BANDUNG
RENCANA STRATEGIS 2014-2018
73
Terselenggaranya pendataan,
penyegelan dan rekomendasi
pembongkaran bangunan yang
melanggar dan Terlaksananya tindak
lanjut pengaduan dan penyelesaian
sengketa tata ruang dan bangunan
- Mengusulkan Keputusan Walikota
tentang pendelegasian wewenang
mengenai kejelasan kewenangan Dinas
Tata Ruang dan Cipta Karya dalam hal
Penertiban bangunan yang melanggar;
- Melakukan sosialisasi kepada unsur
kewilayahan Pemerintah Kota Bandung
tentang mekanisme pengendalian tata
ruang khususnya penertiban terhadap
pelanggaran bangunan;
- Menyusun naskah Peraturan Walikota
tentang mekanisme Penertiban terhadap
pelanggaran bangunan di Kota
Bandung;
- Memberikan tindakan administratif
secara tegas sesuai peraturan yang
berlaku sesuai dengan kewenangan
Distarcip Kota Bandung;
Meningkatnya prosentase gedung
pemerintah kota Bandung yang
dilengkapi fasilitas untuk kaum difabel
- Merencanakan aksesibilitas bagi kaum
difabel pada bangunan pemerintahan
- Menyediakan fasilitas dan aksesibilitas
bagi kaum difabel pada bangunan
pemerintah
5 Terwujudnya
Peningkatan Kualitas
Pelayanan Publik
Terlaksananya peningkatan pelayanan
KRK
- Diperlukannya evaluasi dan validasi
terhadap dokumen persyaratan dari
pemohon KRK;
- Diperlukannya evaluasi dan validasi
terhadap kesesuai an perencanaan
terhadap kegiatan pembangunan
bangunan dengan RTRW Kota Bandung
- Dengan adanya SOP KRK dan
Rekomendasi Teknis IMB maka proses
akan terukur
Terlaksananya pembangunan Ruang
Display dan Informasi
Mendorong dibangunnya ruang display dan
informasi mengenai rencana tata ruang
Tersedianya Sarana Prasarana
Pendukung Pelaksanaan Tugas
Aparatur
- Mengusulkan dukungan sarana dan
prasarana untuk pelaksanaan pelayanan
kepada masyarakat;
Terlaksananya peningkatan kualitas
SDM
Melalui Diklat Teknis
- Pengetahuan di tingkatkan dengan
mengikuti diklat maupun bimbingan
teknis
- Meningkatkan kualitas personil yang ada
melalui pendidikan dan pelatihan (PPNS)
6 Meningkatnya Kapasitas
dan Akuntabilitas Kinerja
Birokrasi
- Meningkatnya nilai hasil evaluasi
AKIP
- Prosentase Temuan Pengelolaan
Anggaran BPK/ Inspektorat yang
ditindaklanjuti
- Prosentase tertib administrasi/asset
daerah
- Meningkatkan kapasitas dan
akuntabilitas kinerja aparat pada
DISTARCIP
- Melaksanakan tertib administrasi
- Menindaklanjuti hasil evaluasi/temuan
untuk peningkatan kinerja
DINAS TATA RUANG DAN CIPTA KARYA KOTA BANDUNG
RENCANA STRATEGIS 2014-2018
74
Strategi prioritas yang ditetapkan oleh Dinas Tata Ruang dan Cipta Karya
untuk tahun 2014-2018 adalah sebagai berikut :
1. Melaksanakan upaya-upaya perwujudan rencana tata ruang Kota yang Aman,
Nyaman, Produktif, dan Berkelanjutan.
2. Mendorong proses legalisasi terhadap dokumen-dokumen perencanaan tata
ruang sebagai pedoman dalam pelaksanaan pemanfaaatan dan pengendalian
ruang dan bangunan.
3. Mengupayakan pemanfaatan ruang yang sesuai dengan rencana struktur dan
pola ruang yang telah ditetapkan dalam peraturan perundangan.
4. Melakukan sosialisasi kepada masyarakat mengenai dokumen dan peraturan
yang berkaitan dengan tata ruang, bangunan, dan perumahan.
5. Meningkatkan kompetensi Sumber Daya Manusia di Bidang Tata Ruang, Tata
Bangunan, Perumahan maupun pelayanan kepada masyarakat.
6. Melaksanakan fasilitasi kebutuhan perumahan bagi masyarakat kurang
mampu.
7. Mengupayakan penyediaan prasarana, sarana, dan utilitas untuk menciptakan
lingkungan perumahan yang sehat.
8. Meningkatkan kapasitas dan akuntabilitas kinerja aparat pada DISTARCIP
Strategi yang telah ditetapkan tersebut kemudian diuraikan lebih lanjut ke
dalam kebijakan-kebijakan yang lebih rinci sebagai acuan pelaksanaan kegiatan-
kegiatan di Dinas Tata Ruang dan Cipta Karya. Adapun kebijakan-kebijakan yang
telah ditetapkan untuk tahun 2014-2018 adalah :
1. Melaksanakan penyusunan dokumen Rencana Detail Tata Ruang Kawasan
dan Zoning Regulation beserta proses legalisasinya sesuai amanat Undang-
undang Nomor 26 Tahun 2007 sebagai instrumen dalam pemanfaatan dan
pengendalian ruang kota.
2. Melakukan penyusunan dokumen-dokumen rencana rinci seperti RTBL dan
RTRK beserta dokumen perencanaan lainnya yang diperlukan, pada kawasan-
kawasan yang strategis.
3. Melaksanakan kegiatan survey dan pemetaan untuk menyediakan data yang
diperlukan pada proses perencanaan dan pemanfaan ruang kota.
4. Menyediakan media untuk meningkatkan peran serta masyarakat dalam
perencanaan dan pengendalian tata ruang.
DINAS TATA RUANG DAN CIPTA KARYA KOTA BANDUNG
RENCANA STRATEGIS 2014-2018
75
5. Melaksanakan pelatihan/ diklat teknis mengenai perencanaan dan pengawasan
Tata Ruang, Tata Bangunan & Permukiman bagi aparat Dinas Tata Ruang dan
Cipta Karya.
6. Melakukan penyusunan Norma, Standar, Pedoman, dan Manual dalam
pemanfaatan dan pengendalian tata ruang, seperti petunjuk teknis di bidang
bangunan gedung, perumahan, fasos-fasum, dan pedoman lainnya yang
diperlukan.
7. Melakukan kegiatan pengawasan tata ruang dan bangunan secara intensif dan
penertiban terhadap bangunan yang melanggar ketentuan yang berlaku.
8. Melaksanakan percepatan pembangunan Kawasan Gedebage sebagai Pusat
Primer kedua Kota Bandung dengan tema Bandung Teknopolis.
9. Melaksanakan pembangunan sarana dan prasarana rumah sederhana sehat
seperti penyediaan jalan lingkungan, air bersih, dan sanitasi dasar, termasuk di
lingkungan Rusunawa.
10. Menyediakan data base fasos fasum di Kota Bandung untuk kebutuhan
perencanaan pengembangan perumahan maupun verifikasi dalam penyerahan
fasos fasum.
11. Meningkatkan profesionalisme, kapasitas dan akuntabilitas kinerja aparat
pada Dinas Tata Ruang dan Cipta Karya Kota Bandung.
12. Dalam upaya meminimalisir dampak pemanfaatan ruang dilakukan
kolaborasi dan sinergitas dengan berbagai pihak diantaranya:
a) Penyediaan:
- penyediaan ruang untuk PKL
- penyediaan fasilitas parkir
- penyediaan ruang publik
Pada lahan privat (mall, apartemen, hotel, kantor dll)
b) urusan perumahan bisa dilakukan kolaborasi dalam perbaikan rumah tidak
layak huni penyediaan/perbaikan sarana prasarana lingkungan
perumahan dan rumah susun dengan pihak Pemerintah Provinsi dan
pihak swasta
c) kolaborasi dari pemilik bangunan gedung dalam membangun green
building
DINAS TATA RUANG DAN CIPTA KARYA KOTA BANDUNG
RENCANA STRATEGIS 2014-2018
76
Pada bagian ini dikemukakan rencana program dan kegiatan, indikator
kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif sebagaimana dipaparkan
melalui Tabel 5.1 berikut ini.
RENCANA PROGRAM DAN
KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA,
KELOMPOK SASARAN, DAN
PENDANAAN INDIKATIF
BAB V
DINAS TATA RUANG DAN CIPTA KARYA KOTA BANDUNG
RENCANA STRATEGIS 2014-2018
77
Selain untuk mendukung Visi dan Misi Walikota Bandung terpilih, Dinas
Tata Ruang dan Cipta Karya mendukung program Walikota Bandung terpilih
dalam bentuk Roadmap to Bandung Juara dengan terlibat dalam 12 Kelompok
Kerja (Pokja) dari 23 Pokja yang dibentuk. Program/kegiatan Dinas Tata Ruang
dan Cipta Karya yang mendukung Pokja dalam Roadmap Menuju Bandung Juara
dapat dilihat pada tabel berikut :
DINAS TATA RUANG DAN CIPTA KARYA KOTA BANDUNG
RENCANA STRATEGIS 2014-2018
78
Tabel 5.2
PROGRAM/KEGIATAN SKPD UNTUK MEREALISASIKAN JANJI
KAMPANYE DAN
SUBSTANSI BANDUNG JUARA
SKPD : DINAS TATA RUANG DAN CIPTA KARYA
NO
JANJI KAMPANYE
DAN
SUBSTANSI BANDUNG
JUARA
TARGET
KOTA
NAMA
PROGRAM/KEGIATA
N YANG
MENDUKUNG
PENCAPAIAN
TARGET
KEBUTUHAN
ANGGARAN (RP)
KET
1 2 3 4 5 6
POKJA KEMACETAN
BANDUNG
1. Konsep Live-Work-
Play di satu lokasi
13. Monorel/Aeromonorel/
H-bahn/ Guided bus
3 tahun
3 tahun
Program :
Perencanaan Tata Ruang
Kegiatan :
Penyusunan Kebijakan
tentang Penyusunan Tata
Ruang
Program : Peningkatan
kualitas dan penertiban
bangunan serta bangun-
bangunan
Kegiatan : Pengawasan
Bangunan
Program : Peningkatan
kualitas dan penertiban
bangunan serta bangun-
bangunan
Kegiatan : Penertiban
Bangunan
Program : Peningkatan
kualitas dan penertiban
bangunan serta bangun-
bangunan
Kegiatan : Rincikan
bangunan yang terkena
proyek
Rp 2.000.000.000,-
Rp 675.000.000,-
Rp 225.000.000,-
Rp 1.000.000.000,-
DINAS TATA RUANG DAN CIPTA KARYA KOTA BANDUNG
RENCANA STRATEGIS 2014-2018
79
13. Cable Car di Bandung
Utara.
20. Fly Over/UnderPass
21. Gedung Parkir dengan
teknologi lift
3 tahun
3 tahun
2 tahun
Program : Peningkatan
kualitas dan penertiban
bangunan serta bangun-
bangunan
Kegiatan : Rincikan
bangunan yang terkena
proyek
Program : Peningkatan
kualitas dan penertiban
bangunan serta bangun-
bangunan
Kegiatan : Penertiban
Bangunan
Program : Peningkatan
kualitas dan penertiban
bangunan serta bangun-
bangunan
Kegiatan : Penyusunan
DED
Rp 1.000.000.000,-
Rp 1.000.000.000,-
Rp 1.000.000.000,-
2 POKJA PKL
8. Penampungan sementara
(aset)
3.Tim Gab (militer/polisi)
2 tahun
3 tahun
3 tahun
Program : Pembinan
Pedagang Kaki Lima dan
Asongan
Kegiatan : Penataan
tempat berusaha bagi
Pedagang Kaki Lima
Program :
Peningkatan kualitas dan
penertiban bangunan serta
bangun-bangunan
Kegiatan :
Pengawasan Bangunan
Program :
Peningkatan kualitas dan
penertiban bangunan serta
bangun-bangunan
Kegiatan :
Penertiban Bangunan
Rp 3.500.000.000,-
Rp 225.000.000,-
Rp 75.000.000,-
DINAS TATA RUANG DAN CIPTA KARYA KOTA BANDUNG
RENCANA STRATEGIS 2014-2018
80
3 POKJA SAMPAH
5. TPS Bawah Tanah
6. Sejuta Biopori dan
Sumur Resapan
1 tahun
3 tahun
Program : Lingkungan
Sehat Perumahan
Kegitatan : Penyediaan
Sarana Air Bersih dan
Sanitasi Dasar Terutama
bagi Masyarakat Miskin
Program : Lingkungan
Sehat Perumahan
Kegiatan : Penyediaan
Sarana Air Bersih dan
Sanitasi Dasar bagi
Masyarakat Miskin
Rp 1.800.000.000,-
Rp 550.000.000,-
2.000
Biopori/tahun
50 sumur
resapan/tahun
Penyusunan
DED dan
Bangunan
Pengolah 3R.
4 POKJA BANDUNG
HIJAU
1. Rumah Sehat
2. Septictank comunal
3. Green Building
Guidelines
20. Perpustakaan/Toilet
Taman
3 tahun
3 tahun
1 tahun
1 tahun
Program : Terlaksananya
Kegiatan Penyuluhan
Kualitas Lingkungan
Perumahan Sehat
Kegiatan : Penyuluhan dan
Pengawasan Kualitas
Lingkungan Sehat
Program : Lingkungan
Sehat Perumahan
Kegiatan : Penyediaan
Sarana Air Bersih dan
Sanitasi Dasar terutama
bagi Masyarakat Miskin
Program : Pengendalian
Pemanfaatan Ruang
Kegiatan : Penyusunan
Pedoman Teknis dan
Rancangan Perwal Green
Building
Program : Peningkatan
kualitas dan penertiban
bangunan serta bangun-
bangunan
Kegiatan : Penyusunan
DED Prototipe Toilet
Umum di taman, sekolah
dan perpustakaan
Rp 2.100.000.000,-
Rp 6.000.000.000,-
Rp 250.000.000,-
Rp 250.000.000,-
5 kecamatan
/tahun
10 lokasi/
tahun
5 POKJA BANJIR
Master Plan Drainase
3 tahun
Program : Pemanfaatan
Ruang
Kegiatan : Pendataan
drainase pemukiman di
Kota Bandung
Rp 1.500.000.000,-
2 SWK/
tahun
DINAS TATA RUANG DAN CIPTA KARYA KOTA BANDUNG
RENCANA STRATEGIS 2014-2018
81
6 POKJA KOTA KREATIF
BANDUNG
14. Pasar Tematik
1 tahun
Program : Peningkatan
kualitas dan penertiban
bangunan serta bangun-
bangunan
Kegiatan : Penyusunan
DED Pasar Tematik
Rp . 1.250.000.000,-
7 POKJA BANDUNG
BERBUDAYA
1. Bandung Art Center di
Ujungberung
2. Lapangan Konser di
Gedebage
3 tahun
1 tahun
1 tahun
Program: Peningkatan
kualitas dan penertiban
bangunan serta bangun-
bangunan
Kegiatan : Pembangunan
Pusat Seni Budaya
Program: Peningkatan
kualitas dan penertiban
bangunan serta bangun-
bangunan
Kegiatan : Rincikan
Bangunan yang terkena
proyek pembangunan
lapangan konser di
Gedebage
Program: Peningkatan
kualitas dan penertiban
bangunan serta bangun-
bangunan
Kegiatan : Penyusunan
DED lapangan konser di
Gedebage
Rp 50.000.000.000,-
Rp 100.000.000,-
Rp 200.000.000,-
8 POKJA KOLABORASI
BANDUNG
15. Sebulan sekali reklame
Bandung Juara
3 tahun
Program : Pemanfaatan
Ruang
Kegiatan : Sosialisasi
kebijakan, norma, standar,
prosedur dan manual
pemanfaatan ruang
Rp 600.000.000,-
DINAS TATA RUANG DAN CIPTA KARYA KOTA BANDUNG
RENCANA STRATEGIS 2014-2018
82
9 POKJA KAMPUNG
JUARA
16. Perkerasan Paving Blok
11. Satu Kampung Satu
Produk
14. Septic tank komunal
16. Perkerasan/ Paving
Blok
3 tahun
3 tahun
3 tahun
3 tahun
Program : Pengembangan
Perumahan
Kegiatan : Pemeliharaan
Sarana dan Prasarana
Rumah Sederhana Sehat
Peningkatan kualitas dan
penertiban bangunan serta
bangun-bangunan
Kegiatan : Pembangunan
Gapura Kujang
Program : Lingkungan
Sehat Perumahan
Kegiatan : Penyediaan
Sarana Air Bersih dan
Sanitasi Dasar terutama
bagi Masyarakat Miskin
Program : Pengembangan
Perumahan
Kegiatan : Fasilitasi
Pembangunan Prasarana
dan Sarana Permukiman
Berdasarkan Aspirasi
Masyarakat
Rp 15.000.000.000,-
Rp 3.150.000.000,-
Rp 18.000.000.000,-
Rp 1.500.000.000,-
50 lokasi
/tahun
5 gapura/
tahun
Air Bersih
Drainase
lingkungan
Jalan
lingkungan
DINAS TATA RUANG DAN CIPTA KARYA KOTA BANDUNG
RENCANA STRATEGIS 2014-2018
83
10 POKJA REVITALISASI
BANDUNG
1. Bedah Rumah Warga
Miskin
2. Konsep Kota Tua –
Kota Baru
5. Revitalisasi Pusat Kota
Bandung
.
10. Gerbang Bandung
3 tahun
1 tahun
3 tahun
3 tahun
1 tahun
3 tahun
3 tahun
2 tahun
Program : Pengembangan
Perumahan
Kegiatan : Pemeliharaan
Sarana dan Prasarana
Rumah Sederhana Sehat
Program : Pemanfaatan
Tata Ruang
Kegiatan : Monitoring,
Evaluasi dan Pelaporan
Program : Peningkatan
Kualitas dan Penertiban
Bangunan Serta
Pembangunan Bangunan
Kegiatan : Pengawasan
Bangunan
Program : Peningkatan
Kualitas dan Penertiban
Bangunan Serta
Pembangunan Bangunan
Kegiatan : Penertiban
Bangunan
Program : Perencanaan
Tata Ruang Serta
Kegiatan : Penyusunan
RTBL
Program : Peningkatan
Kualitas dan Penertiban
Bangunan Serta
Pembangunan Bangunan
Kegiatan : Pengawasan
Bangunan
Kegiatan : Penertiban
Bangunan
Kegiatan : Sayembara dan
Pembangunan Fisik
(gerbang bandung)
Rp 4.775.000.000,-
Rp 300.000.000,-
Rp 475.000.000,-
Rp 250.000.000,-
Rp 500.000.000,-
Rp 650.000.000,-
Rp 275.000.000,-
Rp 200.000.000,-
Rp 2.000.000.000,-
Sayembara
Pembanguna
n fisik
11 POKJA REFORMASI
PENDIDIKAN
7. Rusun untuk Guru
Honorer
2 tahun
Program : Pengembangan
Perumahan
Kegiatan : Pembangunan
Sarana dan Prasarana
Rumah Sederhana Sehat
Rp 8.475.000000,-
Th. 2014: 3
Rusun
Th 2015 : 1
Rusun
DINAS TATA RUANG DAN CIPTA KARYA KOTA BANDUNG
RENCANA STRATEGIS 2014-2018
84
12 POKJA KESEHATAN
BANDUNG
6. Proyek Rumah Sakit
Standar Internasional
3 tahun
3 tahun
Program : Peningkatan
Kualitas dan Penertiban
Bangunan Serta
Pembangunan Bangunan
Kegiatan : Pengawasan
Bangunan
Program : Peningkatan
Kualitas dan Penertiban
Bangunan Serta
Pembangunan Bangunan
Kegiatan : Penertiban
Bangunan
Rp 225.000.000,-
Rp 75.000.000,-
Program lain yang mendukung Program Bandung Juara adalah perbaikan
10.000 rumah tidak layak huni dan penyediaan sarana air bersih yaitu :
3. Perbaikan rumah kumuh sebanyak 10.000 rumah/5 tahun yang dibiayai dari :
- APBN (BSPS)
- Bantuan Provinsi
- Corporate Social Responsibility (CSR) sebanyak 1.920 rumah dan
- APBD sebanyak 2000 unit berupa bantuan material kepada masyarakat
4. Penyediaan air bersih untuk 1.561 RW di Kota Bandung dengan anggaran Rp
50.000.000 juta per RW dengan total kebutuhan anggaran 73,05 M untuk 5
tahun.
DINAS TATA RUANG DAN CIPTA KARYA KOTA BANDUNG
RENCANA STRATEGIS 2014-2018
85
Pada Bab ini dikemukakan indikator kinerja SKPD yang secara langsung
menunjukkan kinerja yang akan dicapai SKPD dalam lima tahun mendatang
sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.
Indikator Kinerja Dinas Tata Ruang dan Cipta Karya Kota Bandung terkait
dengan Misi 1 RPJMD Kota Bandung 2014-2018, yaitu : Mewujudkan Bandung
nyaman melalui perencanaan tataruang, pembangunan infrastruktur serta
pengendalian pemanfaatan ruang yang berkualitas dan berwawasan
lingkungan.
Adapun tujuan pada Misi 1 tersebut adalah:
1. Mewujudkan penataan ruang kota yang terpadu dan berkelanjutan;
Sasarannya adalah: Terwujudnya Perencanaan, pemanfaatan dan
pengendalian tata ruang kota yang konsisten.
2. Menyediakan infrastruktur, permukiman dan sanitasi perkotaan yang
nyaman, umur pakai panjang dan merata secara efektif dengan konsep Maju,
Hijau dan Manusiawi; Sasarannya adalah: Terwujudnya Permukiman Layak
Huni.
3. Mewujudkan Pengelolaan Lingkungan Hidup berkelanjutan dan
Penanggulangan bencana yang handal; Sasarannya adalah: Meningkatnya
Pengelolaan Lingkungan Hidup yang berkualitas
Lebih lengkapnya dapat ditampilkan dalam tabel berikut ini:
INDIKATOR KINERJA SKPD YANG
MENGACU PADA TUJUAN DAN
SASARAN RPJMD
BAB VI
DINAS TATA RUANG DAN CIPTA KARYA KOTA BANDUNG
RENCANA STRATEGIS 2014-201886
Tabel 6.1 Indikator Kinerja Dinas Tata Ruang dan Cipta Karya Kota Bandung Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD Kota Bandung 2013-2018.
NO TUJUAN SASARAN INDIKATOR SASARAN
TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN KE
1 2 3 4 5
2014 2015 2016 2017 2018
Misi 1: Meningkatnya Kualitas Tata Bangunan serta Keandalan Bangunan Gedung dan Bangun-bangunan.
Meningkatnya kualitas tata bangunan serta keandalan bangunan gedung dan bangun- bangunan
Terwujudnya perencanaan,
pemanfaatan dan pengendalian tata ruang
yang konsisten
- Prosentase pembangunan bangunan yang memiliki iMB
40 41 42 43 44
- Meningkatnya presentase penertiban pelanggaran pemanfaatan ruang
60 63 67 71 75
Misi 2 : Meningkatkan ketersediaan dan kualitas prasarana dan sarana lingkungan permukiman, terutama bagi masyarakat berpenghasilan rendah
1
Mengarahkan dan fasilitasi perwujudan prasarana dan sarana lingkungan permukiman yang terintegrasi
Meningkatnya ketersediaan dan kualitas perumahan
- Prosentase berkuranagnya luas kawasan permukiman kumuh
8,5 8,37 8,24 8,11 7,98
- Prosentase daya tamnpung rumah susun bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR)
52,38 (11 susun)
66,67 (14 susun)
76,19 (16 susun)
90,48 (19 susun)
100 (21 susun)
DINAS TATA RUANG DAN CIPTA KARYA KOTA BANDUNG
RENCANA STRATEGIS 2014-201887
- Prosentase rumah layak huni
20 40 60 80 100
2
Terwujudnya insfrastruktur sanitasi dan air bersih yang berkualitas dan merata
- Prosentase kawasan pemukiman yang mempunyai sanitasi dan air bersih
5,46 6,34 6,13 6,02 5
Misi 3 : Meningkatnya kinerja pelayanan kepada masyarakat
Meningkatkan ketepatan dan kualitas pelayanan masyarakat
Terwujudnya Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik
1. Rata-rata Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)
- 65 68 70 75
Meningkatnya Kapasitas dan Akuntabilitas Kinerja Birokrasi
1. Nilai Evaluasi AKIP - 65,01 70 72 75
2. Prosentase
Penuruanan Temuan BPK/ Inspektorat i
100 100 100 100 100
Sumber : Distarcip 2016
DINAS TATA RUANG DAN CIPTA KARYA KOTA BANDUNG
RENCANA STRATEGIS 2014-2018 85