pengantar ilmu hukum

PENGANTAR PENGANTAR HUKUM INDONESIAHUKUM INDONESIA

MUHAMMAD SUBHAN, SH.

Defenisi HukumDefenisi HukumL.J. Van Apeldorn berpendapat bahwa hukum banyak

seginya dan demikian luas sehingga tidak mungkin orang dapat membuat defenisi secara memuaskan.

C.S.T. Kansil menyebutkan beberapa unsur-unsur dari hukum yaitu :

1. Peraturan mengenai tingkah laku manusia dalam pergaulan masyarakat.

2. Peraturan itu diadakan oleh badan resmi yang berkewajiban

3. Peraturan itu bersifat memaksa 4. Sanksi terhadap pelanggaran peraturan tersebut

adalah tegas

Fungsi HukumFungsi HukumHukum memiliki fungsi yaitu :Mempertegas dan sekaligus juga melengkapi

dalam memberikan perlindungan terhadap kepentingan manusia.

Sarana Pengendalian Sosial yaitu :1.Sebagai sarana dalam melakukan sosial

engineering 2.Fungsi Integratif yaitu mengurangi konflik-

konflik dan melancarkan proses interaksi pergaulan sosial

Tugas HukumTugas Hukum

Tugas Hukum adalah untuk memberi atau menjamin kepastian hukum (Rechtssicherheit) sebenarnya juga tersimpan tugas lain didalamnya yaitu kemanfaatan (Zweckmassigkeit) dan Keadilan (Gerechtikeit)

Kepastian hukum diartikan sebagai setiap orang akan dapat memperoleh apa yang diharapkan dalam keadaan tertentu

Tujuan HukumTujuan Hukum

Teori Etis Tujuan hukum adalah semata-mata untuk

mencapai keadilan, isi hukum semata-mata harus ditentukan oleh kesadaran etika kita mengenai apa yang adil dan apa yang tidak adil (Aristoteles).

1.Keadilan Distributif2.Keadilan Komutatif

Teori UtilitisTujuan Hukum adalah menjamin tercapainya

kebahagiaan sebesar-besarnya untuk jumlah orang yang sebanyak-banyaknya.

Teori Campuran1. Isi hukum harus ditentukan menurut dua azas

yaitu keadilan dan kefaedahan (J.H.P. Bellefroid)

2. Tujuan hukum adalah mengatur pergaulan hidup secara damai dan adil (Aprldoorn)

3. Tujuan hukum adalah menjaga kepentingan tiap-tiap manusia supaya kepentingannya tidak terganggu (Van Kan)

Pengertian Sumber HukumPengertian Sumber Hukum

Sumber Hukum diartikan sebagai tempat kita menemukan atau menggali hukum.

Sumber Hukum MaterilSumber Hukum Materil

Sumber Hukum Materil merupakan tempat diambilnya bahan atau materi hukum.

Faktor yang mempengaruhi dan menentukan isi hukum yaitu faktor kemasyarakatan dan idiil.

Sumber hukum materil dapat dilihat empat sudut pandang yaitu dari arti sejarah, Arti Sosiologis, Arti ekonomis dan Arti Folosofis.

Sumber Hukum dalam Arti SejarahSumber Hukum dalam Arti Sejarah

Hukum dalam arti sejarah dibagi menjadi 2 bagian :Sebagai sumber pengenal atau sumber informasi, yaitu segala sesuatu yang dapat memberi informasi tentang hukum dari suatu bangsa atau negara.Sebagai sumber bahan, yaitu berupa sumber bagi pembentuk undang-undang dalam mengambil bahan.

Sumber Hukum dalam Arti SosiologisSumber Hukum dalam Arti Sosiologis

Adalah sumber hukum yang dihubungkan dengan masyarakat.

Sehingga sumber hukum ini di cari dalam kehidupan masyarakat yang berupa faktor menentukan isi hukum.

Yang termasuk di sini adalah faktor yang terdapat dalam kebiasaan-kebiasaan, agama, moral, kependudukan dll.

Dengan demikian sumber hukumnya adalah peristiwa yang terjadi dalam masyarakat.

Sumber Hukum dalam Arti EkonomisSumber Hukum dalam Arti Ekonomis

Adalah sumber yang dihubungkan dengan kebutuhan-kebutuhan ekonomi yang menjadi tuntunan setiap anggota masyarakat.

Dengan kata lain, yang menjadi sumber hukum adalah apa yang tampak dalam lapangan kehidupan ekonomis.

Kebutuhan-kebutuhan ekonomi dalam masyarakat itulah yang menimbulkan hukum.

Sumber Hukum dalam Arti FilosofisSumber Hukum dalam Arti Filosofis

Teori Teokrasi : Bahwa isi hukum berasal dari Tuhan.

Teori Hukum Kodrat : isi hukum itu bersumber dari rasio dan akal manusia, hukum kodrat semata-mata bersumber pada pertimbangan akal dalam menyatakan yang pada hakekatnya jujur, patut dan tidak patut.

Teori Historis : Isi hukum bersumber pada kesadaran hukum dari suatu bangsa. Isi hukum adalah pandangan-pandangan yang hidup dalam masyarakat.

Sumber Hukum FormalSumber Hukum Formal

Dilihat hanya dari segi cara terjadinya dan bentuknya hukum positif, tanpa mepersoalkan asal-usul isi peraturan hukum itu sendiri.

Sumber hukum formal disebut juga sumber berlakunya hukum (Causa Efficiens) karena sumber hukum formal inilah yang menyebabkan hukum berlaku.

Bentuk-Bentuk Sumber Bentuk-Bentuk Sumber Hukum FormalHukum Formal

E. Utrech dan C.S.T. Kamsil membagi sumber hukum formal menjadi :1.Undang-Undang2.Kebiasaan3.Keputusan Hakim (Yurisprudensi)4.Traktat (Treaty)5.Doktrim (Pandangan Para Ahli)

Undang-UndangUndang-Undang

Undang-Undang dalam arti formal adalah setiap keputusan atau ketetapan dari pemerintah.

Undang-undang dalam arti materil adalah peraturan tertulis yang dibentuk oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang dan mengikat secara umum. Jadi yang menjadi tolak ukur adalah isinya.

Setelah undang-undang diundangkan dalam Lembaran Negara, maka undang-undang sah berlaku dan mempunyai kekuatan mengikat umum.

Tidak tahu undang-undang bukanlah merupakan alasan pemaaf.

Saat Berlakunya undang-undang dapat tidak sama dengan tanggal pengundangnya.

Asas-Asas Peraturan Peundang-undanganAsas-Asas Peraturan Peundang-undangan

Peraturan Perundang-undangan tidak berlaku surut.

Nullum dilictum nulla poena sine praevia legi poenali (tiada suatu perbuatan dapat dipidana kecuali telah diundangkan)

Sistem perundang-undangan mengenal adanya tingkatan.

Lex Superior derogat legi inferior (Peraturan yang lebih tinggi tingkatannya mengesampingkan yang lebih rendah).

Undang-undang bersifat khusus mengesampingkan undang-undang yang bersifat umum.

Lex Spesialis derogat legi generale Peraturan perundang-undangan yang baru

mengesampingkan peraturan yang lamaUndang-undang dapat diuji oleh Mahkamah

Konstitusi

KebiasaanKebiasaan

Kebiasaan dalam masyarakat menjadi hukum kebiasaan apabila memenuhi syarat-syarat :1.Syarat Materil : adanya perilaku yang terus menerus dilakukan dalam hal yang sama atau menurut garis tingkah laku yang tetap.2.Syarat Psikologis : kebiasaan menimbulkan kesadaran atau keyakinan umum.3.Adanya akibat hukum : artinya ada sanksi jika kebiasaan tersebut dilanggar.

Tractaat / TreatyTractaat / Treaty

Traktat memuat ketentuan hukum yang mengikat secara umum dalam arti mengikat warganegara dari negara yang mengadakan perjanjian tersebut.

Traktat mengikat setelah negara yang bersangkutan meratifikasinya.

YurisprudensiYurisprudensi

Yurisprudensi atau biasa disebut Putusan HakimYurisprudensi dalam ilmu hukum mengandung 3

pengertian yaitu : 1. Putusan Hakim2. Kumpulan Putusan-Putusan Hakim yang disusun

secara sistematis dan diberi anotasi (catatan)3. Ajaran hukum yang diciptakan oleh peradilan dan

dipertahankan dengan putusan hakim

Putusan hakim yang dianggap baik, tepat dan adil, tidak hanya penting untuk kasus yang bersangkutan tetapi sering juga digunakan hakim lain sebagai dasar atau sebagai sumber hukum dalam memutus perkara yang sejenis.

Alasan mengapa hakim mengikuti putusan yang sejenisn :

1. Alasan Psikologis2. Alasan Praktis 3. Alasan Bersesuaian Pendapat

DoktrimDoktrim

Doktrim biasa disebut juga sebagai ajaran hukum yang berasal dari sarjana-sarjana hukum yang terkenal.

Doktrim sebagai ilmu pengetahuan mempunyai sifat objektif dan berwibawa sebab banyak diikuti oleh para pendukungnya.

Doktrim sebagai tempat hakim dalam menggali untuk mendapatkan bahan guna mendukung putusannya.

Alasan lain sehingga doktrim dapat digunakan sebagai sumber hukum formal yaitu : Adanya larangan bagi hakim menolak untuk memeriksa dan memutuskan suatu perkara yang diajukan dengan dalil bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas.Tidak ada larangan bagi hakim untuk menggunakan doktrim atau ajaran-ajaran hukum dalam pertimbangan-pertimbangan hakim dalam memutus perkara.

PerjanjianPerjanjian

Perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikat dirinya terhadap satu orang lain atau lebih (Pasal 1313 KUH Perdata)

Perjanjian adalah Hubungan hukum antara dua pihak atau lebih berdasarkan kata sepakat untuk menimbulkan suatu akibat hukum.

Perjanjian sah apabila syarat-syarat sah perjanjian seperti yang disebut dalam pasal 1320 KUH Perdata.

Syarat sahnya perjanjian :1.Adanya Kata Sepakat2.Kecakapan untuk membuat perjanjian3.Objek tertentu4.Kausa yang diperbolehkan

SUBJEK HUKUMSUBJEK HUKUM

Subjek Hukum adalah segala sesuatu yang dapat menjadi pendukung (dapat memiliki) hak dan kewajiban.

Subjek Hukum yang dikenal dalam Ilmu Hukum adalah :

1.Manusia (natururlijk persoon)2.Badan Hukum (rechts persoon)

MANUSIA SEBAGAI SUBJEK HUKUMMANUSIA SEBAGAI SUBJEK HUKUM

Manusia menurut hukum adalah setiap orang yang mempunyai kedudukan yang sama selaku pendukung hak dan kewajiban.

Pasal 2 KUH Perdata mengecualikan kepada anak bayi yang masih dalam kandungan ibunya dianggap telah lahir dan menjadi subjek hukum apabila kepentinganya menghendaki, apabila bayi tersebut lahir dalam keadaan meninggal dunia menurut hukum dianggap tidak pernah ada.

Manusia yang dianggap belum CAKAP Manusia yang dianggap belum CAKAP untuk melakukan perbuatan Hukum untuk melakukan perbuatan Hukum

(Personae miserabile)(Personae miserabile)

1. Anak yang masih di bawah umur atau belum dewasa (belum berusia 21 tahun) dan belum pernah menikah.

2. Orang dewasa yang berada dibawah pengampuan (curatele).

Ketentuan Usia dalam Undang-Undang Ketentuan Usia dalam Undang-Undang untuk melakukan suatu perbuatan untuk melakukan suatu perbuatan hukumhukumPasal 330 KUH Perdata : Perbuatan hukum di bidang

harta benda usia 21 tahun atau sudah menikah.Pasal 7 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 : Usia 19 tahun

bagi pria dan usia 16 tahun bagi wanita dapat melangsungkan perkawinan, usia dibawah 21 tahun harus mendapat izin dari ortu.

Pasal 45 KUH Pidana : Usia 16 tahun tidak dapat dipidana.

Pasal 28 UU No. 3 Tahun 1999 : Usia 17 Tahun atau sudah pernah menikah memiliki hak untuk memilih pada Pemilu.

Pasal 33 Kepres No. 52 Tahun 1977 : Usia 17 Tahun atau sudah menikah wajib memiliki KTP.

Orang dibawah pengampuan Orang dibawah pengampuan disebabkan :disebabkan :Sakit Ingatan : Gila, Orang dungu atau penyakit

suka mencuri.Pemabuk dan boros (ketidakcakapan khusus

dalam peralihan hak di bidang harta kekayaan).Istri yang tunduk pada Pasal 110 KUH Perdata,

Ketentuan ini dianulir oleh Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No. 3 Tahun 1963. Bahwa setiap istri sudah dianggap cakap melakukan perbuatan hukum.

BADAN HUKUM SEBAGAI BADAN HUKUM SEBAGAI SUBJEK HUKUMSUBJEK HUKUM

Empat teori yang menjadi syarat sehingga badan hukum dikelompokkan/digolongkan sebagai subjek hukum :1.Teori Fictie, yaitu Badan Hukum dianggap sama dengan manusia (orang) sebagai subjek hukum, dan hukum juga memberi hak dan kewajiban.2.Teori Kekayaan Bertujuan, yaitu harta kekayaan dari suatu badan hukum mempunyai tujuan tertentu, dan harus terpisah dari harta kekayaan para pengurus atau anggotanya.

3. Teori Pemilikan Bersama, yaitu semua harta kekayaan badan hukum menjadi milik bersama para pengurus atau anggotanya.

4. Teori organ, yaitu Badan Hukum harus mempunyai organisasi atau alat untuk mengelola dan melaksanakan kegiatan untuk memcapai tujuan, yaitu para pengurus dan aset (Modal yang dimiliki.

Pembagian Badan HukumPembagian Badan Hukum

1. Badan hukum privat, seperti perseroan terbatas (PT), Firma, Yayasan, Badan Koperasi dan lain-lain.

2. Badan Hukum Publik, Seperti Negara, Pemerintah Daerah, Desa, Organisasi Internasional (semisal PBB).

DomisiliDomisiliDomisili adalah tempat dimana seseorang

dianggap selalu hadir dalam melakukan hak-haknya dan memenuhi kewajiban- kewajibannya, meskipun dalam kenyataanya ia tidak berada di tempat tersebut.

Domisili mempunyai arti penting untuk menentukan dimana seseorang : harus menikah, harus dipanggil oleh pengadilan, harus mengajukan gugatan dan lain-lain.

Setiap orang dinggap memiliki domisili pokok, bagi mereka yang tidak memiliki maka domisilinya dianggap berada di tempat dimana sebenarnya tinggal. (Pasal 17 KUH Perdata)

Domisili di bedakan menjadi dua yaitu domisili sesungguhnya dan domisili yang dipilih.

Domisili Sesungguhnya Domisili Sesungguhnya

1. Domisili sukarela atau bebas, yang tidak tergantung dan tidak ditentukan oleh hubungan dengan orang lain.

2. Domisili Wajib atau terikat, domisili yang ditentukan oleh hubungan seseorang dengan orang lain.

Domisili Yang DipilihDomisili Yang Dipilih

1. Domisili yang dipilih karena Undang-Undang. Misalnya pengajuan gugatan kepada pengadilan harus mengikuti tempat tergugat berdomisili.

2. Domisili yang dipilih secara bebas. Biasanya terjadi apabila dalam suatu perjanjian yang dibuat secara tertulis, para pihak bersepakat memilih kantor Notaris sebagai domisili mereka.

OBJEK HUKUMOBJEK HUKUM

Objek Hukum adalah segala sesuatu yang bermanfaat bagi subjek hukum dan dapat menjadi objek dalam suatu hubungan hukum.

Menurut terminologi (Istilah) Ilmu Hukum, Objek hukum disebut pula “Benda atau barang’ sedangkan “benda atau barang” adalah segala sesuatu yang dapat dimiliki dan bernilai ekonomis.

Benda atau Barang dibedakan Benda atau Barang dibedakan menjadi 2 yaitu :menjadi 2 yaitu :1. Benda yang berwujud dan Tak Berwujud Benda yang berwujud, yaitu segala sesuatu

yang dapat dicapai atau dilihat dan diraba oleh panca indera. Contohnya Rumah, Meja, Lemri, Tanah dll.

Benda tidak berwujud, yaitu segala sesuatu yang tidak dapat dilihat oleh Panca Indera. Contohnya Hak Cipta, Hak Atas Merek Hak Atas Tanah dll,

2. Benda Bergerak dan tidak bergerak. Benda Bergerak, dibagi menjadi 3 :­ Sifarnya dadapat bergerak sendiri, seperti hewan.­ Dapat dipindahkan, seperti meja, kursi dll.­ Benda bergerak karena penetapan atau ketentuan

undang-undang, misalnya Hak Pakai, Hak Bunga yang djanjikan

Benda Tidak Bergerak, benda tidak dapat bergerk karena :

­ Sifatnya yang tidak bergerak seperti Tanah dll.­ Tujuannya, yaitu setip benda yang dihubungkan dengan

benda yang karena sifatnya tidak bergerak, seperti kamar mandi, wastafel dl.

­ Penetapan Undang-Undang seperti kapal yang beratnya 20 m3

Peristiwa HukumPeristiwa HukumPeristiwa Hukum adalah peristiwa alamiah atau

kongkrit dan selanjutnya dihubungkan dengan peraturan hukum.

Peristiwa hukum mempunyai akibat hukum, atau peristiwa tersebut mengakibatkan timbul atau lenyapnya hak dan kewajiban.

Bisa dianggap suatu peristiwa hukum jika telah ada suatu peraturan yang memberi kualifikasi sebagai peristiwa hukum

Hak dan kewajiban menjadi nyata jika peraturan hukum bergerak.

Peristiwa Hukum Karena Peristiwa Hukum Karena Perbuatan ManusiaPerbuatan Manusia

Peristiwa Hukum karena perbuatan manusia dibagi dua yaitu :

1. Peristiwa hukum karena perbuatan manusia yang merupakan perbuatan hukum

2. Peristiwa hukum karena perbuatan manusia yang bukan merupakan perbuatan hukum

Perbuatan hukum adalah perbuatan yang oleh hukum dikaitkan dengan timbul atau lenyapnya hak dan kewajiban atau disebut juga sebagai perbuatan yang mempunyai akibat hukum.

Peristiwa Hukum Yang BukanPeristiwa Hukum Yang BukanPerbuatan HukumPerbuatan Hukum

Peristiwa Hukum yang bukan Perbuatan Manusia. Keterikatan seorang yang tanpa disadari, tetapi karena adanya ketentuan undang-undang yang harus dipatuhi.

Perbuatan jenis ini dibedakan menjadi dua yaitu :

1.Perbuatan Sah2.Perbuatan yang melawan hukum

Peristiwa Hukum Yang BukanPeristiwa Hukum Yang BukanKarena Perbuatan ManusiaKarena Perbuatan Manusia

Peristiwa Hukum yang bukan karena perbuatan manusia yaitu suatu peristiwa yang terjadi diluar keinginan atau kehendak manusia misalnya Kelahiran, Kematian, umur atau kadaluarsa/ Lampau waktu.

IKHTISAR PERISTIWA HUKUMIKHTISAR PERISTIWA HUKUM