progress report
Post on 05-Aug-2015
36 Views
Preview:
TRANSCRIPT
A LATAR BELAKANG MASALAH
Indonesia merupakan Negara hukum yang berarti negara yang berdasarkan hukum tidak
berdasarkan kekuasaan dan pemerintahanya berdasarkan sistem konstitusi ( hukum dasar )
bukan absolitme (kekuasaan yang tidak terbatas ) Perwujudan negara hukum negara Indonesia
adalah Pancasila dan UUD 1945 Dalam rangka menegakkan keadilan serta menyelesaikan
masalah di masyarakat yang menyangkut tentang Tata Usaha Negara maka didirikanlah
Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Peradilan Tata Usaha Negara adalah saah satu pelaku
kekuasaan kehakiman untuk rakyat yang mencari keadilan terhadap sengketa Tata Usaha Negara
PTUN diciptakan untuk menyelesaikan sengketa antara pemerintah badan-badan usaha dan
warga Negara Dengan demikian PTUN ditujukan untuk melindungi hak-hak warga Negara yang
dilanggar akibat tindakan-tindakan yang dilakukan pemerintah
Dalam kasus yang akan dibahas Pengadilan Tata Usaha Negara yang berkedudukan di
Semarang menyelenggarakan peradilan tentang pemberhentian dengan tidak hormat seorang
Pegawai Negeri Sipil yang bekerja sebagai Guru di SD Negeri 3 Klinting Kecamatan Somagede
Kabupaten Banyumas oleh Bupati Banyumas berdasarkan Surat Keputusan Bupati Banyumas
1
B PERMASALAHAN
Duduk permasalahan yang dihadapi oleh seorang mantan Pegawai Negeri Sipil yang
bekerja sabagai Guru di SD Negeri 3 Kliting Kecamatan Somagede Kabupaten
Banyumas yang menggugat Bupati Banyumas serta jalannya persidangan
Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang
2
CPEMBAHASAN MASALAH
a) TENTANG DUDUKNYA PERKARA
Perkara antara Muhammad TaufiqSPd (penggugat) sebagai mantan guru PNS di SDN
03 Klinting Kecamatan Somagede Kabupaten Banyumas dengan Bupati Banyumas dengan surat
gugatan tertanggal 7 Mei 2007 telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadian Tata Usaha
Negara Semarang pada tanggal 8 Mei 2007
Adapun duduk persoalannya yaitu penggugat adalah seorang PNS yang diberhentikan
dengan tidak hormat berdasarkan Surat Keputusan Bupati Banyumas Nomor 8880442007
tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil AnSdr
Muhammad TaufiqSPd(penggugat) Surat Keputusan Bupati Banyumas tentang Pemberhentian
Tidak Dengan Hormat atas nama penggugat tersebut diterima oleh penggugat pada 29 Maret
2007 di kantor Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kabupaten Banyumas di Purwokerto
sehingga masih dalam tenggang waktu 90 hari sebagaimana dimaksud pasal 55 Undang-Undang
nomor 5 Tahun 1986 Penggugat merasa keberatan dengan Surat Keputusan Bupati Banyumas
tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat atas nama penggugat tersebut sehingga Penggugat
mengajukan gugatan kepada Tergugat kepada Pengadilan Tata Usaha Negara di Semarang
tentang pembatalan Surat Keputusan Bupati Banyumas Nomor 8880442007 tanggal 24 Maret
2007
Sebagai alasan pertama gugatan Penggugat tersebut adalah didasarkan pada Pasal 53
Ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 9 tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara
yakni Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan Perundang-undangan
yang berlaku adalah Penggugat sebelum Surat Keputusan Bupati Banyumas tentang
Pemberhentian Tidak Dengan Hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil atas nama Penggugat
3
dikeluarkan Penggugat tidak pernah dipanggil oleh Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten
Banyumas atau pejabat ain yang berwenang untuk membela diri sehingga dapat dinilai bahwa
Surat Keputusan tersebut bertentangan dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang
bersifat proseduralformal
Disamping bertentangan dengan Pasal 53 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 9
Tahun 2004 Keputusan Bupati Banyumas tersebut bertentangan dengan Pasal 23 ayat (4) huruf a
Undang-Undang nomor 43 tahun 1999 yang mana isinya Pegawai Negeri Sipil yang
diberhentikan dengan Tidak Hormat adalah yang dijatuhi hukuman pidana 4 tahun atau lebih
sehingga keputusan Tergugat tersebut bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang
berlaku oleh karena itu maka keputusan Tergugat dapat dinyatakan batal atau tidak sah
Surat Keputusan Bupati Banyumas tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat sebagai
Pegawai Negeri Sipil atas nama Penggugat ternyata daam kosideran keputusannya hanya
mempertimbangkan besarnya ancaman hukuman penjara Pasal 294 ayat (1) KUHP yang
dikenakan terhadap diri Penggugat menurut Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 909
KPid2006 tanggal 28 Juni 2006 sebagaimana tersebut diatas dengan tanpa memperhatikan jasa
dan pengabdian Penggugat kepada Pemerintah Republik Indonesia
Penggugat juga keberatan terhadap Surat Keputusan Bupati Banyumas tentang
Pemberhentian Tidak Dengan Hormat atas nama Penggugat karena dalam penerbitannya tidak
mempertimbangkan prestasi kerja penggugat mengingat Penggugat telah mengabdi sebagai
Pegawai Negeri Sipil sejak tahun 1991 dan telah dapat menunjukkan prestasi kerja yang baik
sehingga penggugat telah dinaikkan pangkatnya dari Penata Muda (GolIIIa) menjadi Penata
Muda Tingkat I (GolIIIb) dengan kenaikan pangkat pilihan
Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas penggugat mohon kepada Majelis Hakim
Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang yang memeriksa perkara ini untuk mengadili dan
menjatuhkan putusan sebagai berikut
1 Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya
4
2 Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Bupati Banyumas Nomor
8880442007 tanggal 27 Maret 2007 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat
sebagai Pegawai Negeri Sipil An Sdr MUHAMMAD TAUFIQSPd
3 Memerintahkan kepada Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Bupati Banyumas
Nomor 8880442007 tanggal 27 Maret 2007 tentang Pemberhentian Tidak Dengan
Hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil An Sdr MUHAMMAD TAUFIQSPd
4 Memerintahkan kepada Tergugat untuk menerbitkan Surat Keputusan Bupati yang baru
untuk mengangkat kembali MUHAMMAD TAUFIQSPd sebagai Pegawai Negeri Sipil
di Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas
5 Menghuku Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini
6 Atau jika Pengadilan Tata Usaha Negara di Semarang berpendapat lain berkenan
memberikan Putusan yang adil menurut hokum
Dengan gugatan yang diajukan oleh penggugat tersebut pihak tergugat telah mengajukan
jawabannya dalam persidangan pada tanggal 27 Juni 2007 yang isinya sebagai berikut
DALAM EKSEPSI
EKSEPSI LAIN-LAIN
Bahwa gugatan Penggugat sangat tidak jelas kabur dan tidak lengkap yang sangat
membingungkan Tergugat karena pada posita gugat angka 04 didalilkan bahwa sebagai alasan
pertama gugatan Penggugat tersebut adalah alasan yang ditentukan dalam Pasal 53 ayat (2) huruf
a Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 5 tahun
1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yakni Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat
itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku Menurut Penggugat
Keputusan Tergugat tentang Pemberhentian Dengan Tidak Hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil
atas nama Penggugat dikeluarkan oleh Tergugat tidak pernah dipanggil oleh Bada Kepegawaian
Daerah Kabupaten Banyumas atau pejabat lain yan diberi kesempatan untuk membea diri yang
menurut Penggugat dinilai bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang
bersifat proceduralformal yang mana yang dilanggar oleh Tergugat Dengan demikian Surat
5
Gugatan Pengugat tersebut dapat dikatakan tidak memenuhi syarat substansial suatu gugatan
sebagaimana ditentukan dalam pasal 56 ayat (1) huruf c Undang-Undang nomor 5 tahun 1986
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang nomor 9 tahun 2004 sehingga berdasarkan
ketentuan pasal 62 ayat (1) Undang-Undang tersebut diatas gugatan Penggugat harus dinyatakan
tidak dapat diterima
Bahwa berdasarkan uraian diatas maka Tergugat mohon dengan hormat kepada Majelis
Hakim berkenan untuk
a Menerima Eksepsi Tergugat
b Memutuskan dan menyatakan hukumnya bahwa surat gugatan Penggugat tidak jelas
sangat kabur tidak lengkap danatau tidak cermat sehingga gugatan yang demikian itu
tidak sempurna dan tidak memenuhi syarat substansial suatu gugatan dan dinyatakan
tidak diterima
c Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini
DALAM POKOK PERKARA
1 Bahwa Tergugat mohon agar uraian dalam Eksepsi sepanjang diperlukan dianggap
termuat kembali pada pokok perkara
2 Bahwa Tergugat menolak seluruh dalil Penggugat kecuali yang diakui secara tegas
3 Bahwa benar Tergugat mengeluarkan Surat Keputusa Nomor 8880442007 tentang
Pemberhentian Dengan Tidak Hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil atas nama Sdr
MUHAMMAD TAUFIQSPd dan disampaikan serta diterima oleh Penggugat pada
tanggal 29 Maret 2007 di Kantor Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Banyumas
sebgaimana didalilkan oleh Penggugat pada posita gugat angka 01 dan 02
4 Bahwa terhadap keberatan Penggugat terhadap Surat Keputusan Tergugat tersbut diatas
sebagaimana didalilkan oleh Penggugat pada posita gugat angka 03 adalah hak penggugat
6
untuk mengajukan gugatan kepada Tergugat melalui Pengadilan Tata Usaha Negara di
Semarang
5 Bahwa tergugat menolak denga tegas dalil Penggugat pada posita gugat angka 04 karena
tergugat dalam mengeluarkan keputusan tersbut sudah sesuai dengan peraturan
perundang-undangan yang berlaku yaitu pasal 23 ayat (4) huruf a Undang-Undang
Nomor 8 tahun 1974 tentang pokok-pokok kepegawaian dan pasal 8 huruf b Peraturan
Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil yang
menyebutkan antara lain bahwa
Pegawai Negeri Sipil dapat diberhentikan dengan tidak hormat sebagai Pegawai Negeri
Sipil karena dihukum penjara berdasarkan Keputusan Pengadilan yang sudah mempunyai
kekuatan hukum yang tetap karena dengan sengaja melakukan suatu tindak pidana
penjara setinggi-tingginya 4 (empat) tahun atau diancam dengan pidana yang lebih berat
Bahwa penggugat berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan
hukum tetap telah terbukti melakukan perbuatantindak pidana pasal 294 ayat (1) KUHP
tentang Pencabulan Anak yang berdasarkan ketentuan tersebut ancaman hukumannya
adalah 7 (tujuh) tahun sehingga berdasarkan pasal 23 ayat (4) tahun 1999 tentang
Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok
Kepegawaian dan Pasal 8 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 tentang
Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan dapat diberhentikan dengan
tidak hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil meskipun putusan pengadilan menjatuhakan
hukuman pidana penjara kepada Penggugat selama 2 (dua) tahun Dengan demikian
karena Penggugat telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana yang ancaman
hukumannya amp (tujuh) tahun maka mengacu pada ketentuan pasal 23 ayat (4 ) huruf a
Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian dan Pasal 8
huruf b Peraturan Pemerintah 32 Tahun 1979 kepada Penggugat pada prinsipnya dapat
diajtuhi hukuman disiplin berupa pemberhentian dengan tidak hormat Untuk sampai
keputusan tersebut telah mempertimbangkan factor-faktor yang mendorong dan
memberatkan Penggugat melakukan tindak pidana kejahatan itu Faktor-faktor yang
mendorong Penggugat melakukan tidak pidana Pasal 294 ayat (1) KUHP tentang
7
pencabulan anak adalah bahwa Penggugat mempunyai hasrat biologisseksual yang
sangat besar dan sulit untuk dikendalikan sehingga terbukti Penggugat sampai
melakukan tindakan pencabulan terhadap anak didiknya sendiri yang masih dibawah
umur di lingkungan sekolah Sedangkan unsur-unsur yang memberatkan dalam keputusan
pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap adalah perbuatan Penggugat
tersebut dilakukan terhadap anak didiknya sendiri sehingga merendahkan martabat guru
yang mengakibatkan fatal
Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka Tergugat setelah mendapatkan
saran pertimbangan dari Badan Pertimbangan Penjatuhan Hukuman Disiplin Pegawai
Negeri Sipil sampai pada keputusan untuk memberhentikan dengan tidak hormat
Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil Karena dikhawatirkan apabila tidak
diberhentikan dengan tidak hormat akan mengulangi perbuatan yang sama lagi yang bisa
mengakibatkan korban pencabuan terhadap anak bertambah Dalam mengambil
keputusan tersebut Tergugat tidak sewenang-wenang karena telah terlebih dahulu
disidangkan dan dibahas oleh Badan Pertimabangan Penjatuhan Hukuman Disiplin
Pegawai Negeri Sipil dan Penggugat telah terbukti melakukan tindak pidana pencabulan
anak yang teah memiliki kekuatan hukum yang tetap Oleh karena itu dalil Penggugat
pada angka 04 harus ditolak
6 Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 23 ayat (4) huruf a UU NO43 tahun 1999 tentang
pokok-pokok kepegawaian yang secara jelas menyebutkan bahwa
ldquo Pegawai Negeri Sipil dapat diberhentikan dengan tidak hormat karena dihukum
penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang
tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan yang ancaman hukumannya 4 (empat)
tahun atau lebihrdquo
Seperti diketahui bahwa Penggugat terbukti bersalah melakukan tindak pidana
pencabulan anak yang ancaman hukumannya adaah 7 (tujuh) tahun sehingga meskipun
hanya dijatuhi hukuman penjara 2 (dua) tahun tetapi tindak pidana yang dilakukan
ancaman hukumannya adalah 7 (tujuh) tahun sehingga perbuatan pelanggaran Penggugat
8
teah memenuhi unsur ketentuan pasal 23 ayat 4 huruf a UU no43 tahun 1999 jo UU no8
tahun 1974 seperti yang tersebut diatas
7 Meskipun Penggugat telah mengabdi kepada Negara sebagai Pegawai Negeri Sipil tetapi
dengan perbuatan yang telah dilakukan tersebut merusak citra Pegawai Negeri Sipil
Pemerintah dan Negara sekaligus merusak kehormatan anak didiknya sendiri yang
mestinya harus dilindungi sehingga mengakibatkan penderitaan lahir dan batin bagi anak
didiknya yang bernama SUSI SUSANTI yang masih dibawah umur Keputusan Tergugat
untuk memberhentikan Penggugat dengan tidak hormat sebagai Pegawai negeri Sipil
telah dilakukan berdasar peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan telah didasari
oleh pertimbangan yang obyektif dan adil sehingga dalil Penggugat yang menyatakan
keberatan atas pemberhentian Pnggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil dengan tidak
hormat harus ditolak
8 Mengenai dalil Penggugat yang menyatakan bahwa Penggugat tidak pernah dipanggil
dan dan diberikan kesempatan untuk membela diri serta memberikan keterangan adalah
tidak benar karena sebenarnya Penggugat telah diberikan kesempatan untuk membela
diri dan memberikan keterangan dalam sidang pengadilan dari mulai di tingkat
Pengadilan Negeri Pengadilan Tinggi sampai ke Mahkamah Agung
Berdasarkan segala apa yang telah terurai diatas Tergugat mohon dengan hormat agar
Pengadilan Tata Usaha Negara di Semarang berkenan memutuskan
1 Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidak-tidaknya menyatakan
tidak dapat diterima
2 Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara
9
Menjawab atas pernyataan yang diberikan oleh tergugat penggugat telah mengajukan
Replik pada persidangan tanggal 2 Juli 2007 yang pada pokoknya tetap pada dilil-dalil
gugatannya
Menimbang atas Replik yang diberikan Pihak Penggugat tersebut tergugat telah
mengajukan Duplik tertanggal 5 Juli 2008 yang pada pokoknya tetap pada dalil-dalil
Jawabannya
Untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat
berupa foto copy surat-surat yang telah dimateraikan dengan cukup dan telah diberi tanda tangan
dan telah dicocokkan pula dengan aslinya surat-surat bukti sebagai berikut
Foto copy Surat Keputusan Bupati Banyumas Nomor 8880442007 tanggal 24 Maret
2007 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil An
Sdr MUHAMMAD TAUFIQ SPd
Foto copy Kitab Undang-Undang Nomor 43 Thaun 1999 tentang Perubahan atas
Undang-Undang Nomor 8 Thaun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian
Foto copy dari Salinan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 909 KPID2006 tanggal 28
Juni 2006 atas nama terdakwa Muhammad Taufiq Bin Kartomihardjo
Foto copy Petikan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor
8132121811991 tanggal 27 Nopember 1991 tentang Pengangkatan Penggugat sebagai
Calon Pegawai Negeri Sipil di SD dalam Wilayah Kabupaten Dati II Banyumas
Foto copy Petikan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor
8211137901993 tanggal 31 Agustus 1993 tentang Pengangkatan Penggugat sebagai
Pegawai Negeri Sipil dengan tugas pekerjaan sebagai Guru SD Klinting III Kecamatan
Somagede Kabupaten Banyumas
10
Foto copy Petikan Keputusan Bupati Banyumas Nomor 82333342005 tanggal 10
Maret 2003 tentang Kenaikan Pangkat dari Penata Muda (Gol IIIa) menjadi Penata
Muda tkI (Gol IIIb) atas nama MUHAMMAD TAUFIQSPd
Foto copy Jenis Prestasi yang diperoleh MUHAMMAD TAUFIQ selama mengajar di
SDN 3 Klinting
Foto copy Daftar Rata-Rata NEM Rata-Rata Mata Pelajaran Tingkat Kecamatan
Somagede tanggal 17 Juni 2000 yang dibuat dan ditandatangani oleh Pengawas TKSD
Kecamatan Somagede Kabupaten Banyumas
Foto copy Piagam Penghargaan Nomor 3741032219DS2000 tanggal 20 Juni 2000
atas nama MUHAMMAD TAUFIQ SPd yang diberi oleh Kepala Kanin Depdiknas
Kecamatan Somagede kepada Penggugat
Foto copy Data perolehan rata-rata nilai UAS Tahun 2001-2002 Cabang Dinas
Pendidikan Kecamatan Somagede yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepaa Cabang
Dinas Pendidikan Somagede
Foto copy Surat Keterangan Nomor 8000302005 tangga 17 Juni 2005 dari Kepala SD
Negeri 3 Klinting Kecamatan Somagede Kabupaten Banyumas
Foto copy Daftar Kolektip Nilai Ebtanas Murni SD Negeri Klinting III Kecamatan
Somagede Kabupaten Banyumas tanggal 17 Juni 2000 dari Ketua Panitia Ebtanas
RayonSub Rayon
Foto copy Daftar Kolektip Nilai UAS Murni Tahun 2002 SD Negeri 3 Klinting
Kecamatan Somagede Kabupaten Banyumas tanggal 20 Juni 2002 dari Kepala Sekolah
SDN 3 Klinting Kecamatan Somagede Kabupaten Banyumas
Foto copy Daftar Kolektip Nilai UAS Murni SD Negeri 3 Klinting Kecamatan
Somagede Kabupaten Banyumas tanggal 20 Juni 2002 dari Kepala Sekolah Dasar Negeri
3 Klinting Kecamatan Somagede Kabupaten Banyumas
Foto copy Surat Keterangan Nomor 8000292005 tanggal 17 Juni 2005 dari Kepala
Sekolah Dasar Negeri 3 Klinting tentang sikap dan perilaku Penggugat di Sekolah Dasar
Negeri 3 Klinting Kecamatan Somagede Kabupaten Banyumas
11
Foto copy Surat Pernyataan tanggal 10 April 2006 dari Pimpinan Pondok Pesantren
Borgol Thoyibah Raden Paku Jogyakarta tentang kelakuan dari Penggugat
Foto copy Berita Acara Pemeriksaan tersangka tanggal 16 Mei 2005 dan Berita Acara
Pemeriksaan lanjutan tersangka tertanggal 26 Mei 2005 dari Penyidik Pembantu Polres
Banyumas
Foto copy Laporan tertanggal 23 Mei 2005 dari Muhammad Taufiq (penggugat) kepada
Kepolisian Resort Banyumas
Foto copy Surat tertanggal 31 Mei 2005 dari Muhammad Taufiq (penggugat) yang
ditujukan kepada Ketua LKBH PGRI Jawa Tengah di Semarang
Foto copy Laporan Polisi NoPol LPK175V2005SPK tanggal 9 Mei 2005 dari Tri
Wuryaningsih Msi Pekerjaan Dosen tentang Tindak pidana pemerkosaan yang
Foto copy Surat Perintah Penahanan NoPol SPHan132V2005Reskrim atas nama
tersangka Muhammad Taufiq Bin Kartomihardjo yang dikeluarkan ditetapkan tanggal
27 Juni 2005 oleh Kepala Kepolisian Resort Banyumas dalam hal ini Kepala Satuan
Reskrim
Untuk menguatakan dalil-dalil jawabannya Tergugat dipersidangan telah mengajukan
alat-alat bukti berupa fotocopy yang telah dimateraikan dengan cukup dan telah dicocokan sesuai
dengan aslinya alat bukti tersebut adalah sebagai berikut
Foto copy Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan
Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun
2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan
Tata Usaha Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 77
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 3344) pasal 56
ayat (1) huruf c Pasal 62 ayat (1)
Foto coy Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 294 ayat (1)
Foto copy Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 1999 tentang
Perubahan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian
12
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169 Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 3890) Pasal 23 ayat (4) huruf a
Foto copy Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 tentang Pemberhentian Pegawai
Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 47 Tambahan
Lemabaran Negara Republik Indonesia 3149) Pasal 8 haruf b
Foto copt Keputusan Bupati Banyumas Nomor 8880442007 tangga 24 Maret 2007
tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil atas nama
Saudara Muhammad Taufiq SPd
Foto copy Keputusan Mahkamah Agung Nomor 909 KPID2006
Pihak Penggugat dan pihak Tergugat di persidangan tidak mengajukan saksi
Pada akhir persidangan pihak Penggugat dan pihak Tergugat telah mengajukan
kesimpulan masing-masing tertanggal 12 Juli 2007 serta para pihak menyatakan tidak akan
mengajukan bukti-bukti lagi selanjutnya para pihak mohon Putusan
Segala hal yang tercantum daam Berita Acara persidangan ini dianggap telah termuat
dalam Putusan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam Putusan ini
b) TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM
DALAM EKSEPSI
Menimbang bahwa Tergugat dalam Jawabannya tertanggal 27 Juni 2007 telah
mengajukan eksepsi yang pada pokoknya mendalilkan bahwa gugatan Penggugat tidak jelas
sangat kabur dan tidak lengkap karena alasan gugatan Penggugat adalah alasan yang ditentukan
dalam Pasal 53 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yakni Keputusan
Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang
13
berlaku Tetapi Penggugat tidak menyebutkan Peraturan Perundang-undangan mana yang
dilanggar oleh Tergugat dalam menerbitkan Surat Keputusan Pemberhentian tidak dengan
hormat atas nama Penggugat
Menimbang bahwa menurut Penggugat ia tidak pernah dipanggil oleh Badan Pengawa
Daerah Kabupaten Banyumas atau Pejabat lain yang diberi kesempatan untuk membela diri hal
ini dinilai Penggugat bertentangan denga Peraturan Perundang-undangan yang bersifat
procedural formal tetapi Penggugat tidak menjelaskan Peraturan Perundang-undangan mana
yang dilanggar oleh Tergugat Dengan demikian gugatan Penggugat tersebut dapat dikatakan
tidak memenuhi syarat substansial suatu gugatan sebagaimana ditentukan dalam pasal 56 ayat (1)
huruf c Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 62 ayat (1)
Undang-Undang tersebut diatas gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima
Menimbangbahwat terhadap eksepsi Tergugata tersebut Majelis Hakim
mempertimbangkan sebagai berikut
Menimbang ahwa Pasal 56 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana telah
diubah dengan undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 menyebutkan ayat (1) gugatan
harus memuat
a Nama kewarganegaraan tempat tinggal dan pekerjaan
b Nama jabatan dan tempat kedudukan Tergugat
c Dasar gugatan dan hal yang diminta untuk diputuskan oleh Pengadilan
Menimbang bahwa Majelis Hakim telah mempelajari gugatan Penggugat Majelia Hakim
berpendapat gugatan Penggugat telah memenuhi syarat formal sebagaimana disebutkan
Pasal 56 ayat (1) huruf a dan b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2004
Menimbang bahwa mengenai ketentuan Pasal 56 ayat (1) huruf c Majelis Hakim
berpendapat bahwa dasar gugatan Penggugat dan petitum gugatan Penggugat telah cukup
jelas sebagaimana diuraikan dalam gugatan Penggugat dalam duduk perkara diatas
14
Pada pokoknya sengketa antara Penggugata dan Tergugat mengenai masalah
kepegawaian yang mengacu kepada Undang-Undang Pokok-Pokok Kepegawaian yaitu
Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor
8 tahun 1974
Menimbang bahwa mengenai ketentuan Pasal 62 merupakan kewenangan Ketua
Pengadilan daam Dismissal Proses sedangkan perkara a quo telah lolos dismissal dengan
demikian telah menjadi kewenangan Majelis Hakim yang ditunujuk oleh Ketua
Pengadilan untuk memeriksa memutus dan menyelesaika sengketa Tata Usaha Negara
ini
Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas Majelis Hakim berpendapat
Eksepsi Tergugat yang mengatakan gugatan Penggugat tidak jelas sangat kabur dan tidak
lengkap tidak beralasan hukum oleh karena itu haruslah ditolak
DALAM POKOK PERKARA
Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adaah sebagaimana diuraikan
dalam duduk sengketa diatas
Menimbang bahwa apa yang telah dipertimbangkan dalam eksepsi diats juga merupakan
pertimbangan dan satu kesatuan dalam pokok perkara ini
Menimbang bahwa objek sengketa dalam perkara ini adalah
Surat Keputusan Bupati Banyumas Nomor 8880442007 tanggal 24 Maret 2007
tentang Pemberhentian Tidak dengan Hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil an
Sdr MUHAMMAD TAUFIQ SPd
15
Menimbang bahwa menurut Penggugat surat keputusan objek sengketa tersebut
diterbitkan bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dengan alasan
sebelum Surat Keputusan Bupati Banyumas tersebut dikeluarkan Penggugat tidak pernah
dipanggil oleh Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Banyumas dan atau Pejabat lain yang
berwenang unutk diberi kesempatan unutk membela diri
Bahwa hukuma pidana penjara yang dijatuhkan kepada Penggugat adalah dua tahun
penjara sedangkan yang dimaksud dalam Pasal 23 ayat (4) huruf a Undang-Undang
Nomor 43 Tahun 1999 adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberhentikan dengan tidak
hormat adalah yang dijatuhi hukuman pidana 4 tahun atau lebih
Bahwa Tergugat dalam menerbitkan surat keputusan objek sengketa tidak
mempertimbangkan prestasi kerja Penggugat
Menimbangbahwa dalil gugatan Penggugat tersebut telah dibantah oleh Tergugat kecuali
yang diakui secara tegas kebenarannya oleh Tergugat bahwa benar Tergugat telah menerbitkan
Surat Keputusan Nomor 8880442007 tanggal 24 Maret 2007 tentang Pemberhentian Tidak
Dengan Hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil an SdrMUHAMMAD TAUFIQ SPd
Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah
mengajukan alat bukti berupa foto copy surat
Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya Tergugat telah
mengajukan alat bukti berupa foto copy surat
Menimbang bahwa Pihak Penggugat dan Tergugat tidak mengajuka saksi dalam perakar
ini
Menimbang bahwa Majelis Hakim memeriksa memutus dan menyelesaikan sengketa
Tata Usaha Negara ini berdasarkan kepada ketentuan Pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 Tahun
1986 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 yang
16
menyebutkan Hakim menentukan apa yang harus dibuktikan dan untuk sahnya pembuktian
diperlukan sekurang-kurangnya dua alat bukti berdasarkan keyakinan Hakim
Menimbang bahwa latar belakang dikeluarkannya Surat Keputusan objek sengketa
adalah sebagai berikut
Bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 909 KPid2006 tanggal 28
Juni 2006 Sdr Muhammad Taufiq SPd Guru SD Negeri 03 Klinting Kecamatan
Somagede teah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tendak pidana
Perbuatan cabul dengan anak yang belum dewasa yang dipercayakan kepadanya untuk
dididik sebagaimana dimaksud Pasal 294 ayat (1) KUHP dan menjatuhkan pidana kepada
Sdr Muhammad Taufiq SPd dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahu
Bahwa tindak pidana sebagaimana dimaksud Pasal 294 ayat (1) KUHP adalah tindak
pidana dengan ancaman Pidana Penjara paling lama tujuh tahun sehingga berdasarkan
Pasal 23 ayat (4) huruf a Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Pokok-Pokok
Kepegawaian dan Pasal 8 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1974 tentang
Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan dapat diberhentikan tidak
dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil
Menimbang bahwa persoalan humum dalam sengketa Tata Usaha Negara ini adalah
Apakah surat keputusan objek sengketa a quo diterbitkan telah sesuai dengan ketentuan
Perundang-undangan yang berlaku atau apakah bertentangan dengan Peraturan Perundang-
undangan yang berlaku
Menimbang bahwa sebelum diterbitkan surat keputusan objek sengketa a quo oleh
Tergugat Penggugat telah diperiksa di persidangan Pengadilan Negeri Banyumas Pengadilan
Tinggi Semarang Mahkamah Agung RI sehubungan dengan tindak pidana yang didakwakan
kepada Penggugat selama masa menjalani persidangan tersebut Penggugat telah diberhentikan
sementara berdasarkan Keputusan Bupati Banyumas Nomor 8875432005 tanggal 16 Juni
2005 tentang Pemberhentian Sementara Pegawai Negeri Sipil an Sdr Muhammad Taufiq SPd
17
Menimbang bahwa terhadap tindak pidana yang didakwakan kepada Penggugat telah
diputus oleh Mahkamah Agung RI dengan Putusan Nomor 909 KPID2006 tanggal 28 Juni
2006
Menimbang bahwa berdasarkan Keputusan Mahkamah Agung tersebut Permasalahan
Penggugat Sdr Muhammad Taufiq SPd ditindaklanjuti dengan surat Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Banyumastanggal 21 Desember 2006 Nomor 86272082006 Perihal tindak lanjut
hasil permasalahan Pegawai Negeri Sipil Guru SD ata nama Sdr Muhammad Taufiq SPd NIP
131 969 434 kemudian diadakan sidang Tim Penjatuhan Hukuman Disipin Pegawai Negeri Sipil
Kabupaten Banyumas tanggal 7 Februari 2007
Menimbang bahwa berdasarkan uraian hukum diatas kemudian Tergugat menerbitkan
surat keputusan objek sengketa a quo berdasarkan ketentuan pasal 23 ayat (4) huruf a Undang-
Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974
tentang Pokok-Pokok Kepegawaian berbunyi sebagai berikut
Pasal 23 ayat (4)
Pegawai Negeri Sipil dapat diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau
tidak dengan hormat karena
a Dihukum penjara berdasarkan Putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan
hukum yang tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan yang ancaman
hukumannya 4 (empat) tahun atau lebih
Penjelasan Pasal 23 ayat (4) menyebutkan
Diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau diberhentikan tidak dengan
hormat tergantung kepada berat ringannya pelanggaran yang dilakukan Pegawai Negeri Sipil
yang bersangkutan dan memperhatikan jasa dan pengabdiannya
18
Menimbang bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 909KPID2006
tanggal 28 Juni 2006 menyatakan terdakwa Muhammad Taufiq SPd bin Karto Mihardjo telah
terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ldquoPerbuatan cabul dengan
anak yang belum dewasa yang dipercayakan kepadanya untuk dididik Menjatuhkan pidana
kepada tedakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun Perbuatan tersebut adalah
sebagaimana diuraikan Pasal 294 (1) KUHP
Menimbang bahwa Pasal 294 (1) KUHP ancamannya adalah pidana penjara paling lama
tujuh tahun
Menimbang bahwa bila substansi Pasal 23 ayat 4 Undang-Undang Nomor 43 Tahun
1999 dihubungkan dengan substansi Pasal 294 (1) KUHP Majelis Hakim berpendapat
berdasarkan ketentuan penjatuhan hukuman Disiplin Pegawai Negeri Sipil maka Sdr
Muhammad Taufiq SPd (Penggugat perkara a quo) memenuhi unsur mendapat sanksi
administrasi sebagaimana diatur pasal 23 ayat (4) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999
tersebut
Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim mencermati prosedur formil dan materiil
Penjatuhan Hukuman Disiplin Sdr Muhammad Taufiq SPd sampai terbitnya surat keputusan
objek sengketa a quo sebagaimana telah diuraikan dalam pertimbangan hukum Majelis Hakim
berpendapat Tergugat telah memenuhi prosedur administrasi yang harus dilalui sesuai ketentuan
Peraturan Perundang-undangan yang berlaku
Menimbang bahwa karena Penjatuhan Hukuman Disiplin terhadap Penggugat
berdasarkan kepada Putusan Pidana yang telah berkekuatan hukum tetap maka sesuai konstruksi
Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 8 Tahun
1974 tidak perlu dilakukan proses administrasi pemanggilan tehadap Pegawai Negeri Sipil yang
akan dijatuhi hukuman disiplin untuk membela diri
Menimbang bahwa terhadap dalil Penggugat yang menyatakan Tergugat daam
menerbitkan surat keputusan objek sengketa tidak mempertimbangkan prestasi kerja Penggugat
19
menurut hemat Majelis Hakim sesuai dengan dalil Tergugat yang menyatakan bahwa perbuatan
Penggugat tersebut dilakukan terhadap anak didiknya sendiri sehingga merendahkan martabat
guru merupakan hal yang memberatkan sehingga Penggugat dijatuhi hukuman disiplin
Pemberhentian dengan tidak hormat hal tersebut merupakan pertimbangan yang tidak
bertentangan dengan substansi penjelasan Pasal 23 ayat (4) Undang-Undang Nomor 8 Tahun
1999 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok
Kepegawaian
Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas Pengadilan berpendapat
bahwa Surat Keputusan Bupati Banyumas No 8880442007 tanggal 24 Maret 2007 tentang
Pemberhentian tidak dengan hormat Sdr Muhammad Taufiq SPd (objek sengketa a quo)
penerbitannya tidak bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku yaitu
Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang nomor 8 Tahun
1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian dengan demikian dalil gugatan Penggugat tidak
terbukti kebenarannya olah karena itu gugatan Penggugat haruslah ditolak
Menimbang bahwa karena gugatan Penggugat ditolak sesuai dengan ketentuan Pasal 110
jo Pasal 112 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2004 Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara yang
jumlahnya akan disebutkan dalam amar Putusan ini
Menimbang bahwa bukti-bukti yang relevan telah dipertimbangkan dan bukti yang tidak
relevan dikesampingkan namun tetap satu kesatuan dalam berkas perkara ini
Mengingat ketentuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata
Usaha Negara sebagaiman telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan
Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang perubahahan atas Undang-Undang Nomor 8
Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian dan Peraturan Perundang-undangan lain yang
berkaitan dengan Perkara ini
------------------------------MENGADILI---------------------------------
20
DALAM EKSEPSI
Menolak Eksepsi Tergugat
DALAM POKOK PERKARA
1 Menolak gugatan Penggugat
2 Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah
Rp 119000- (seratus Sembilan belas ribu rupiah)
Demikian diputus dalam rapat Permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Jumat tanggal
20 Juli 2007 oleh Ketua Majelis dan Hakim Anggota Putusan tersebut diucapkan dalam sidang
yang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 31 Juli 2007 oleh Ketua Majelis dan Hakim
Anggota dengan dibantu oleh Panitera Pengganti dihadiri oleh Penggugat dan Kuasa Hukum
Tergugat
D KESIMPULAN
Perkara antara Muhammad Taufiq sebagai mantan Guru di SD Negeri 3 Klinting
Kecamatan Somagede Kabupaten Banyumas menyangkut Surat Keputusan Bupati Banyumas
Nomor 8880442007 tanggal 24 Maret 2007 tentang Pemberhentian Dengan Tidak Hormat
sebagai Pegawai Negeri Sipil atas nama Muhammad Taufiq SPd Dengan diterbitkannya Surat
Keputusan tersebut Sdr Muhammad Taufiq SPd merasa keberatan karena Surat Keputusan
21
tersebut dikeluarkan tanpa ada pemanggilan terlebih dahulu kepada Penggugat sebelumnya untuk
membela diri dan Surat Keputusan tersebut dikeluarkan tanpa mempertimbangkan prestasi kerja
Penggugat Dan juga Penggugat merasa keberatan karena Surat Keputusan tersebut bertentangan
dengan pasal 23 ayat (4) huruf a Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 Oleh karena itu Sdr
Muhammad Taufiq SPd menuntut Bupati Banyumas dan memasukkan gugatannya ke
Peradilan Tata Usaha Negara di Semarang
Dalam menanggapi gugatan dari Sdr Muhammad Taufiq SPd tersebut Bupati
Banyumas memberikan jawaban bahwa keputusan Bupati Banyumas dalam mengeluarkan Surat
Keputusan yang berisi Pemberhentian Dengan Tidak Hormat sebagai Pegawai Negeri Sdr
Muhammad Taufiq SPd bukan tanpa alasan Keputusan tersebut diambil karena Sdr
Muhammad Taufiq SPd telah melakukan tindak pidana Pencabulan terhadap anak didiknya
sendiri di lingkungan sekolah dan Penggugat diancam hukuman selama 7 (tujuh) tahun penjara
dan Penggugat dijatuhi hukuman pidana penjara selama 2 tahun Hal tersebut jelas melanggar
Pasal 23 ayat (4) huruf a Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 dan Pasa 8 huruf b Peraturan
Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil yang
menyatakan bahwa ldquoPegawai Negeri Sipil dapat diberhentikan dengan tidak hormat sebagai
Pegawai Negeri Sipil karena dihukum penjara berdasarkan berdasarkan Keputusa Pengadilan
yang sudah mempunyai kekuatan hukum yang tetap karena dengan sengaja melakukan suatu
tindak pidana penjara setinggi-tingginya 4 (empat) tahun atau diancam dengan pidana yang
lebih beratrdquo Selain itu tindakan yang dilakukan Penggugat telah merusak martabat sebagai
seorang Guru sehingga Bupati Banyumas setelah berdiskusi dengan pejabat terkait mengeluarkan
Surat Keputusan tersebut
Setelah melalui berbagai pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara di
Semarang menolak gugatan dari Sdr Muhammad Taufiq SPd dan Penggugat harus membayar
semua biaya perkara Dengan kata lain Muhammad Taufiq SPd telah kalah dalam persidangan
tersebut dan segala tuntutan Muhammad Taufiq SPd ditolak
22
DAFTAR PUSTAKA
httpidwikipediaorg
23
PutusanPenetapan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang
httprozywebidcategoryinformasi
24
B PERMASALAHAN
Duduk permasalahan yang dihadapi oleh seorang mantan Pegawai Negeri Sipil yang
bekerja sabagai Guru di SD Negeri 3 Kliting Kecamatan Somagede Kabupaten
Banyumas yang menggugat Bupati Banyumas serta jalannya persidangan
Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang
2
CPEMBAHASAN MASALAH
a) TENTANG DUDUKNYA PERKARA
Perkara antara Muhammad TaufiqSPd (penggugat) sebagai mantan guru PNS di SDN
03 Klinting Kecamatan Somagede Kabupaten Banyumas dengan Bupati Banyumas dengan surat
gugatan tertanggal 7 Mei 2007 telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadian Tata Usaha
Negara Semarang pada tanggal 8 Mei 2007
Adapun duduk persoalannya yaitu penggugat adalah seorang PNS yang diberhentikan
dengan tidak hormat berdasarkan Surat Keputusan Bupati Banyumas Nomor 8880442007
tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil AnSdr
Muhammad TaufiqSPd(penggugat) Surat Keputusan Bupati Banyumas tentang Pemberhentian
Tidak Dengan Hormat atas nama penggugat tersebut diterima oleh penggugat pada 29 Maret
2007 di kantor Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kabupaten Banyumas di Purwokerto
sehingga masih dalam tenggang waktu 90 hari sebagaimana dimaksud pasal 55 Undang-Undang
nomor 5 Tahun 1986 Penggugat merasa keberatan dengan Surat Keputusan Bupati Banyumas
tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat atas nama penggugat tersebut sehingga Penggugat
mengajukan gugatan kepada Tergugat kepada Pengadilan Tata Usaha Negara di Semarang
tentang pembatalan Surat Keputusan Bupati Banyumas Nomor 8880442007 tanggal 24 Maret
2007
Sebagai alasan pertama gugatan Penggugat tersebut adalah didasarkan pada Pasal 53
Ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 9 tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara
yakni Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan Perundang-undangan
yang berlaku adalah Penggugat sebelum Surat Keputusan Bupati Banyumas tentang
Pemberhentian Tidak Dengan Hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil atas nama Penggugat
3
dikeluarkan Penggugat tidak pernah dipanggil oleh Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten
Banyumas atau pejabat ain yang berwenang untuk membela diri sehingga dapat dinilai bahwa
Surat Keputusan tersebut bertentangan dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang
bersifat proseduralformal
Disamping bertentangan dengan Pasal 53 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 9
Tahun 2004 Keputusan Bupati Banyumas tersebut bertentangan dengan Pasal 23 ayat (4) huruf a
Undang-Undang nomor 43 tahun 1999 yang mana isinya Pegawai Negeri Sipil yang
diberhentikan dengan Tidak Hormat adalah yang dijatuhi hukuman pidana 4 tahun atau lebih
sehingga keputusan Tergugat tersebut bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang
berlaku oleh karena itu maka keputusan Tergugat dapat dinyatakan batal atau tidak sah
Surat Keputusan Bupati Banyumas tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat sebagai
Pegawai Negeri Sipil atas nama Penggugat ternyata daam kosideran keputusannya hanya
mempertimbangkan besarnya ancaman hukuman penjara Pasal 294 ayat (1) KUHP yang
dikenakan terhadap diri Penggugat menurut Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 909
KPid2006 tanggal 28 Juni 2006 sebagaimana tersebut diatas dengan tanpa memperhatikan jasa
dan pengabdian Penggugat kepada Pemerintah Republik Indonesia
Penggugat juga keberatan terhadap Surat Keputusan Bupati Banyumas tentang
Pemberhentian Tidak Dengan Hormat atas nama Penggugat karena dalam penerbitannya tidak
mempertimbangkan prestasi kerja penggugat mengingat Penggugat telah mengabdi sebagai
Pegawai Negeri Sipil sejak tahun 1991 dan telah dapat menunjukkan prestasi kerja yang baik
sehingga penggugat telah dinaikkan pangkatnya dari Penata Muda (GolIIIa) menjadi Penata
Muda Tingkat I (GolIIIb) dengan kenaikan pangkat pilihan
Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas penggugat mohon kepada Majelis Hakim
Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang yang memeriksa perkara ini untuk mengadili dan
menjatuhkan putusan sebagai berikut
1 Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya
4
2 Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Bupati Banyumas Nomor
8880442007 tanggal 27 Maret 2007 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat
sebagai Pegawai Negeri Sipil An Sdr MUHAMMAD TAUFIQSPd
3 Memerintahkan kepada Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Bupati Banyumas
Nomor 8880442007 tanggal 27 Maret 2007 tentang Pemberhentian Tidak Dengan
Hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil An Sdr MUHAMMAD TAUFIQSPd
4 Memerintahkan kepada Tergugat untuk menerbitkan Surat Keputusan Bupati yang baru
untuk mengangkat kembali MUHAMMAD TAUFIQSPd sebagai Pegawai Negeri Sipil
di Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas
5 Menghuku Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini
6 Atau jika Pengadilan Tata Usaha Negara di Semarang berpendapat lain berkenan
memberikan Putusan yang adil menurut hokum
Dengan gugatan yang diajukan oleh penggugat tersebut pihak tergugat telah mengajukan
jawabannya dalam persidangan pada tanggal 27 Juni 2007 yang isinya sebagai berikut
DALAM EKSEPSI
EKSEPSI LAIN-LAIN
Bahwa gugatan Penggugat sangat tidak jelas kabur dan tidak lengkap yang sangat
membingungkan Tergugat karena pada posita gugat angka 04 didalilkan bahwa sebagai alasan
pertama gugatan Penggugat tersebut adalah alasan yang ditentukan dalam Pasal 53 ayat (2) huruf
a Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 5 tahun
1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yakni Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat
itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku Menurut Penggugat
Keputusan Tergugat tentang Pemberhentian Dengan Tidak Hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil
atas nama Penggugat dikeluarkan oleh Tergugat tidak pernah dipanggil oleh Bada Kepegawaian
Daerah Kabupaten Banyumas atau pejabat lain yan diberi kesempatan untuk membea diri yang
menurut Penggugat dinilai bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang
bersifat proceduralformal yang mana yang dilanggar oleh Tergugat Dengan demikian Surat
5
Gugatan Pengugat tersebut dapat dikatakan tidak memenuhi syarat substansial suatu gugatan
sebagaimana ditentukan dalam pasal 56 ayat (1) huruf c Undang-Undang nomor 5 tahun 1986
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang nomor 9 tahun 2004 sehingga berdasarkan
ketentuan pasal 62 ayat (1) Undang-Undang tersebut diatas gugatan Penggugat harus dinyatakan
tidak dapat diterima
Bahwa berdasarkan uraian diatas maka Tergugat mohon dengan hormat kepada Majelis
Hakim berkenan untuk
a Menerima Eksepsi Tergugat
b Memutuskan dan menyatakan hukumnya bahwa surat gugatan Penggugat tidak jelas
sangat kabur tidak lengkap danatau tidak cermat sehingga gugatan yang demikian itu
tidak sempurna dan tidak memenuhi syarat substansial suatu gugatan dan dinyatakan
tidak diterima
c Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini
DALAM POKOK PERKARA
1 Bahwa Tergugat mohon agar uraian dalam Eksepsi sepanjang diperlukan dianggap
termuat kembali pada pokok perkara
2 Bahwa Tergugat menolak seluruh dalil Penggugat kecuali yang diakui secara tegas
3 Bahwa benar Tergugat mengeluarkan Surat Keputusa Nomor 8880442007 tentang
Pemberhentian Dengan Tidak Hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil atas nama Sdr
MUHAMMAD TAUFIQSPd dan disampaikan serta diterima oleh Penggugat pada
tanggal 29 Maret 2007 di Kantor Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Banyumas
sebgaimana didalilkan oleh Penggugat pada posita gugat angka 01 dan 02
4 Bahwa terhadap keberatan Penggugat terhadap Surat Keputusan Tergugat tersbut diatas
sebagaimana didalilkan oleh Penggugat pada posita gugat angka 03 adalah hak penggugat
6
untuk mengajukan gugatan kepada Tergugat melalui Pengadilan Tata Usaha Negara di
Semarang
5 Bahwa tergugat menolak denga tegas dalil Penggugat pada posita gugat angka 04 karena
tergugat dalam mengeluarkan keputusan tersbut sudah sesuai dengan peraturan
perundang-undangan yang berlaku yaitu pasal 23 ayat (4) huruf a Undang-Undang
Nomor 8 tahun 1974 tentang pokok-pokok kepegawaian dan pasal 8 huruf b Peraturan
Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil yang
menyebutkan antara lain bahwa
Pegawai Negeri Sipil dapat diberhentikan dengan tidak hormat sebagai Pegawai Negeri
Sipil karena dihukum penjara berdasarkan Keputusan Pengadilan yang sudah mempunyai
kekuatan hukum yang tetap karena dengan sengaja melakukan suatu tindak pidana
penjara setinggi-tingginya 4 (empat) tahun atau diancam dengan pidana yang lebih berat
Bahwa penggugat berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan
hukum tetap telah terbukti melakukan perbuatantindak pidana pasal 294 ayat (1) KUHP
tentang Pencabulan Anak yang berdasarkan ketentuan tersebut ancaman hukumannya
adalah 7 (tujuh) tahun sehingga berdasarkan pasal 23 ayat (4) tahun 1999 tentang
Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok
Kepegawaian dan Pasal 8 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 tentang
Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan dapat diberhentikan dengan
tidak hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil meskipun putusan pengadilan menjatuhakan
hukuman pidana penjara kepada Penggugat selama 2 (dua) tahun Dengan demikian
karena Penggugat telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana yang ancaman
hukumannya amp (tujuh) tahun maka mengacu pada ketentuan pasal 23 ayat (4 ) huruf a
Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian dan Pasal 8
huruf b Peraturan Pemerintah 32 Tahun 1979 kepada Penggugat pada prinsipnya dapat
diajtuhi hukuman disiplin berupa pemberhentian dengan tidak hormat Untuk sampai
keputusan tersebut telah mempertimbangkan factor-faktor yang mendorong dan
memberatkan Penggugat melakukan tindak pidana kejahatan itu Faktor-faktor yang
mendorong Penggugat melakukan tidak pidana Pasal 294 ayat (1) KUHP tentang
7
pencabulan anak adalah bahwa Penggugat mempunyai hasrat biologisseksual yang
sangat besar dan sulit untuk dikendalikan sehingga terbukti Penggugat sampai
melakukan tindakan pencabulan terhadap anak didiknya sendiri yang masih dibawah
umur di lingkungan sekolah Sedangkan unsur-unsur yang memberatkan dalam keputusan
pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap adalah perbuatan Penggugat
tersebut dilakukan terhadap anak didiknya sendiri sehingga merendahkan martabat guru
yang mengakibatkan fatal
Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka Tergugat setelah mendapatkan
saran pertimbangan dari Badan Pertimbangan Penjatuhan Hukuman Disiplin Pegawai
Negeri Sipil sampai pada keputusan untuk memberhentikan dengan tidak hormat
Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil Karena dikhawatirkan apabila tidak
diberhentikan dengan tidak hormat akan mengulangi perbuatan yang sama lagi yang bisa
mengakibatkan korban pencabuan terhadap anak bertambah Dalam mengambil
keputusan tersebut Tergugat tidak sewenang-wenang karena telah terlebih dahulu
disidangkan dan dibahas oleh Badan Pertimabangan Penjatuhan Hukuman Disiplin
Pegawai Negeri Sipil dan Penggugat telah terbukti melakukan tindak pidana pencabulan
anak yang teah memiliki kekuatan hukum yang tetap Oleh karena itu dalil Penggugat
pada angka 04 harus ditolak
6 Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 23 ayat (4) huruf a UU NO43 tahun 1999 tentang
pokok-pokok kepegawaian yang secara jelas menyebutkan bahwa
ldquo Pegawai Negeri Sipil dapat diberhentikan dengan tidak hormat karena dihukum
penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang
tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan yang ancaman hukumannya 4 (empat)
tahun atau lebihrdquo
Seperti diketahui bahwa Penggugat terbukti bersalah melakukan tindak pidana
pencabulan anak yang ancaman hukumannya adaah 7 (tujuh) tahun sehingga meskipun
hanya dijatuhi hukuman penjara 2 (dua) tahun tetapi tindak pidana yang dilakukan
ancaman hukumannya adalah 7 (tujuh) tahun sehingga perbuatan pelanggaran Penggugat
8
teah memenuhi unsur ketentuan pasal 23 ayat 4 huruf a UU no43 tahun 1999 jo UU no8
tahun 1974 seperti yang tersebut diatas
7 Meskipun Penggugat telah mengabdi kepada Negara sebagai Pegawai Negeri Sipil tetapi
dengan perbuatan yang telah dilakukan tersebut merusak citra Pegawai Negeri Sipil
Pemerintah dan Negara sekaligus merusak kehormatan anak didiknya sendiri yang
mestinya harus dilindungi sehingga mengakibatkan penderitaan lahir dan batin bagi anak
didiknya yang bernama SUSI SUSANTI yang masih dibawah umur Keputusan Tergugat
untuk memberhentikan Penggugat dengan tidak hormat sebagai Pegawai negeri Sipil
telah dilakukan berdasar peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan telah didasari
oleh pertimbangan yang obyektif dan adil sehingga dalil Penggugat yang menyatakan
keberatan atas pemberhentian Pnggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil dengan tidak
hormat harus ditolak
8 Mengenai dalil Penggugat yang menyatakan bahwa Penggugat tidak pernah dipanggil
dan dan diberikan kesempatan untuk membela diri serta memberikan keterangan adalah
tidak benar karena sebenarnya Penggugat telah diberikan kesempatan untuk membela
diri dan memberikan keterangan dalam sidang pengadilan dari mulai di tingkat
Pengadilan Negeri Pengadilan Tinggi sampai ke Mahkamah Agung
Berdasarkan segala apa yang telah terurai diatas Tergugat mohon dengan hormat agar
Pengadilan Tata Usaha Negara di Semarang berkenan memutuskan
1 Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidak-tidaknya menyatakan
tidak dapat diterima
2 Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara
9
Menjawab atas pernyataan yang diberikan oleh tergugat penggugat telah mengajukan
Replik pada persidangan tanggal 2 Juli 2007 yang pada pokoknya tetap pada dilil-dalil
gugatannya
Menimbang atas Replik yang diberikan Pihak Penggugat tersebut tergugat telah
mengajukan Duplik tertanggal 5 Juli 2008 yang pada pokoknya tetap pada dalil-dalil
Jawabannya
Untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat
berupa foto copy surat-surat yang telah dimateraikan dengan cukup dan telah diberi tanda tangan
dan telah dicocokkan pula dengan aslinya surat-surat bukti sebagai berikut
Foto copy Surat Keputusan Bupati Banyumas Nomor 8880442007 tanggal 24 Maret
2007 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil An
Sdr MUHAMMAD TAUFIQ SPd
Foto copy Kitab Undang-Undang Nomor 43 Thaun 1999 tentang Perubahan atas
Undang-Undang Nomor 8 Thaun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian
Foto copy dari Salinan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 909 KPID2006 tanggal 28
Juni 2006 atas nama terdakwa Muhammad Taufiq Bin Kartomihardjo
Foto copy Petikan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor
8132121811991 tanggal 27 Nopember 1991 tentang Pengangkatan Penggugat sebagai
Calon Pegawai Negeri Sipil di SD dalam Wilayah Kabupaten Dati II Banyumas
Foto copy Petikan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor
8211137901993 tanggal 31 Agustus 1993 tentang Pengangkatan Penggugat sebagai
Pegawai Negeri Sipil dengan tugas pekerjaan sebagai Guru SD Klinting III Kecamatan
Somagede Kabupaten Banyumas
10
Foto copy Petikan Keputusan Bupati Banyumas Nomor 82333342005 tanggal 10
Maret 2003 tentang Kenaikan Pangkat dari Penata Muda (Gol IIIa) menjadi Penata
Muda tkI (Gol IIIb) atas nama MUHAMMAD TAUFIQSPd
Foto copy Jenis Prestasi yang diperoleh MUHAMMAD TAUFIQ selama mengajar di
SDN 3 Klinting
Foto copy Daftar Rata-Rata NEM Rata-Rata Mata Pelajaran Tingkat Kecamatan
Somagede tanggal 17 Juni 2000 yang dibuat dan ditandatangani oleh Pengawas TKSD
Kecamatan Somagede Kabupaten Banyumas
Foto copy Piagam Penghargaan Nomor 3741032219DS2000 tanggal 20 Juni 2000
atas nama MUHAMMAD TAUFIQ SPd yang diberi oleh Kepala Kanin Depdiknas
Kecamatan Somagede kepada Penggugat
Foto copy Data perolehan rata-rata nilai UAS Tahun 2001-2002 Cabang Dinas
Pendidikan Kecamatan Somagede yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepaa Cabang
Dinas Pendidikan Somagede
Foto copy Surat Keterangan Nomor 8000302005 tangga 17 Juni 2005 dari Kepala SD
Negeri 3 Klinting Kecamatan Somagede Kabupaten Banyumas
Foto copy Daftar Kolektip Nilai Ebtanas Murni SD Negeri Klinting III Kecamatan
Somagede Kabupaten Banyumas tanggal 17 Juni 2000 dari Ketua Panitia Ebtanas
RayonSub Rayon
Foto copy Daftar Kolektip Nilai UAS Murni Tahun 2002 SD Negeri 3 Klinting
Kecamatan Somagede Kabupaten Banyumas tanggal 20 Juni 2002 dari Kepala Sekolah
SDN 3 Klinting Kecamatan Somagede Kabupaten Banyumas
Foto copy Daftar Kolektip Nilai UAS Murni SD Negeri 3 Klinting Kecamatan
Somagede Kabupaten Banyumas tanggal 20 Juni 2002 dari Kepala Sekolah Dasar Negeri
3 Klinting Kecamatan Somagede Kabupaten Banyumas
Foto copy Surat Keterangan Nomor 8000292005 tanggal 17 Juni 2005 dari Kepala
Sekolah Dasar Negeri 3 Klinting tentang sikap dan perilaku Penggugat di Sekolah Dasar
Negeri 3 Klinting Kecamatan Somagede Kabupaten Banyumas
11
Foto copy Surat Pernyataan tanggal 10 April 2006 dari Pimpinan Pondok Pesantren
Borgol Thoyibah Raden Paku Jogyakarta tentang kelakuan dari Penggugat
Foto copy Berita Acara Pemeriksaan tersangka tanggal 16 Mei 2005 dan Berita Acara
Pemeriksaan lanjutan tersangka tertanggal 26 Mei 2005 dari Penyidik Pembantu Polres
Banyumas
Foto copy Laporan tertanggal 23 Mei 2005 dari Muhammad Taufiq (penggugat) kepada
Kepolisian Resort Banyumas
Foto copy Surat tertanggal 31 Mei 2005 dari Muhammad Taufiq (penggugat) yang
ditujukan kepada Ketua LKBH PGRI Jawa Tengah di Semarang
Foto copy Laporan Polisi NoPol LPK175V2005SPK tanggal 9 Mei 2005 dari Tri
Wuryaningsih Msi Pekerjaan Dosen tentang Tindak pidana pemerkosaan yang
Foto copy Surat Perintah Penahanan NoPol SPHan132V2005Reskrim atas nama
tersangka Muhammad Taufiq Bin Kartomihardjo yang dikeluarkan ditetapkan tanggal
27 Juni 2005 oleh Kepala Kepolisian Resort Banyumas dalam hal ini Kepala Satuan
Reskrim
Untuk menguatakan dalil-dalil jawabannya Tergugat dipersidangan telah mengajukan
alat-alat bukti berupa fotocopy yang telah dimateraikan dengan cukup dan telah dicocokan sesuai
dengan aslinya alat bukti tersebut adalah sebagai berikut
Foto copy Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan
Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun
2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan
Tata Usaha Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 77
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 3344) pasal 56
ayat (1) huruf c Pasal 62 ayat (1)
Foto coy Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 294 ayat (1)
Foto copy Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 1999 tentang
Perubahan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian
12
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169 Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 3890) Pasal 23 ayat (4) huruf a
Foto copy Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 tentang Pemberhentian Pegawai
Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 47 Tambahan
Lemabaran Negara Republik Indonesia 3149) Pasal 8 haruf b
Foto copt Keputusan Bupati Banyumas Nomor 8880442007 tangga 24 Maret 2007
tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil atas nama
Saudara Muhammad Taufiq SPd
Foto copy Keputusan Mahkamah Agung Nomor 909 KPID2006
Pihak Penggugat dan pihak Tergugat di persidangan tidak mengajukan saksi
Pada akhir persidangan pihak Penggugat dan pihak Tergugat telah mengajukan
kesimpulan masing-masing tertanggal 12 Juli 2007 serta para pihak menyatakan tidak akan
mengajukan bukti-bukti lagi selanjutnya para pihak mohon Putusan
Segala hal yang tercantum daam Berita Acara persidangan ini dianggap telah termuat
dalam Putusan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam Putusan ini
b) TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM
DALAM EKSEPSI
Menimbang bahwa Tergugat dalam Jawabannya tertanggal 27 Juni 2007 telah
mengajukan eksepsi yang pada pokoknya mendalilkan bahwa gugatan Penggugat tidak jelas
sangat kabur dan tidak lengkap karena alasan gugatan Penggugat adalah alasan yang ditentukan
dalam Pasal 53 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yakni Keputusan
Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang
13
berlaku Tetapi Penggugat tidak menyebutkan Peraturan Perundang-undangan mana yang
dilanggar oleh Tergugat dalam menerbitkan Surat Keputusan Pemberhentian tidak dengan
hormat atas nama Penggugat
Menimbang bahwa menurut Penggugat ia tidak pernah dipanggil oleh Badan Pengawa
Daerah Kabupaten Banyumas atau Pejabat lain yang diberi kesempatan untuk membela diri hal
ini dinilai Penggugat bertentangan denga Peraturan Perundang-undangan yang bersifat
procedural formal tetapi Penggugat tidak menjelaskan Peraturan Perundang-undangan mana
yang dilanggar oleh Tergugat Dengan demikian gugatan Penggugat tersebut dapat dikatakan
tidak memenuhi syarat substansial suatu gugatan sebagaimana ditentukan dalam pasal 56 ayat (1)
huruf c Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 62 ayat (1)
Undang-Undang tersebut diatas gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima
Menimbangbahwat terhadap eksepsi Tergugata tersebut Majelis Hakim
mempertimbangkan sebagai berikut
Menimbang ahwa Pasal 56 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana telah
diubah dengan undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 menyebutkan ayat (1) gugatan
harus memuat
a Nama kewarganegaraan tempat tinggal dan pekerjaan
b Nama jabatan dan tempat kedudukan Tergugat
c Dasar gugatan dan hal yang diminta untuk diputuskan oleh Pengadilan
Menimbang bahwa Majelis Hakim telah mempelajari gugatan Penggugat Majelia Hakim
berpendapat gugatan Penggugat telah memenuhi syarat formal sebagaimana disebutkan
Pasal 56 ayat (1) huruf a dan b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2004
Menimbang bahwa mengenai ketentuan Pasal 56 ayat (1) huruf c Majelis Hakim
berpendapat bahwa dasar gugatan Penggugat dan petitum gugatan Penggugat telah cukup
jelas sebagaimana diuraikan dalam gugatan Penggugat dalam duduk perkara diatas
14
Pada pokoknya sengketa antara Penggugata dan Tergugat mengenai masalah
kepegawaian yang mengacu kepada Undang-Undang Pokok-Pokok Kepegawaian yaitu
Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor
8 tahun 1974
Menimbang bahwa mengenai ketentuan Pasal 62 merupakan kewenangan Ketua
Pengadilan daam Dismissal Proses sedangkan perkara a quo telah lolos dismissal dengan
demikian telah menjadi kewenangan Majelis Hakim yang ditunujuk oleh Ketua
Pengadilan untuk memeriksa memutus dan menyelesaika sengketa Tata Usaha Negara
ini
Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas Majelis Hakim berpendapat
Eksepsi Tergugat yang mengatakan gugatan Penggugat tidak jelas sangat kabur dan tidak
lengkap tidak beralasan hukum oleh karena itu haruslah ditolak
DALAM POKOK PERKARA
Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adaah sebagaimana diuraikan
dalam duduk sengketa diatas
Menimbang bahwa apa yang telah dipertimbangkan dalam eksepsi diats juga merupakan
pertimbangan dan satu kesatuan dalam pokok perkara ini
Menimbang bahwa objek sengketa dalam perkara ini adalah
Surat Keputusan Bupati Banyumas Nomor 8880442007 tanggal 24 Maret 2007
tentang Pemberhentian Tidak dengan Hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil an
Sdr MUHAMMAD TAUFIQ SPd
15
Menimbang bahwa menurut Penggugat surat keputusan objek sengketa tersebut
diterbitkan bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dengan alasan
sebelum Surat Keputusan Bupati Banyumas tersebut dikeluarkan Penggugat tidak pernah
dipanggil oleh Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Banyumas dan atau Pejabat lain yang
berwenang unutk diberi kesempatan unutk membela diri
Bahwa hukuma pidana penjara yang dijatuhkan kepada Penggugat adalah dua tahun
penjara sedangkan yang dimaksud dalam Pasal 23 ayat (4) huruf a Undang-Undang
Nomor 43 Tahun 1999 adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberhentikan dengan tidak
hormat adalah yang dijatuhi hukuman pidana 4 tahun atau lebih
Bahwa Tergugat dalam menerbitkan surat keputusan objek sengketa tidak
mempertimbangkan prestasi kerja Penggugat
Menimbangbahwa dalil gugatan Penggugat tersebut telah dibantah oleh Tergugat kecuali
yang diakui secara tegas kebenarannya oleh Tergugat bahwa benar Tergugat telah menerbitkan
Surat Keputusan Nomor 8880442007 tanggal 24 Maret 2007 tentang Pemberhentian Tidak
Dengan Hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil an SdrMUHAMMAD TAUFIQ SPd
Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah
mengajukan alat bukti berupa foto copy surat
Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya Tergugat telah
mengajukan alat bukti berupa foto copy surat
Menimbang bahwa Pihak Penggugat dan Tergugat tidak mengajuka saksi dalam perakar
ini
Menimbang bahwa Majelis Hakim memeriksa memutus dan menyelesaikan sengketa
Tata Usaha Negara ini berdasarkan kepada ketentuan Pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 Tahun
1986 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 yang
16
menyebutkan Hakim menentukan apa yang harus dibuktikan dan untuk sahnya pembuktian
diperlukan sekurang-kurangnya dua alat bukti berdasarkan keyakinan Hakim
Menimbang bahwa latar belakang dikeluarkannya Surat Keputusan objek sengketa
adalah sebagai berikut
Bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 909 KPid2006 tanggal 28
Juni 2006 Sdr Muhammad Taufiq SPd Guru SD Negeri 03 Klinting Kecamatan
Somagede teah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tendak pidana
Perbuatan cabul dengan anak yang belum dewasa yang dipercayakan kepadanya untuk
dididik sebagaimana dimaksud Pasal 294 ayat (1) KUHP dan menjatuhkan pidana kepada
Sdr Muhammad Taufiq SPd dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahu
Bahwa tindak pidana sebagaimana dimaksud Pasal 294 ayat (1) KUHP adalah tindak
pidana dengan ancaman Pidana Penjara paling lama tujuh tahun sehingga berdasarkan
Pasal 23 ayat (4) huruf a Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Pokok-Pokok
Kepegawaian dan Pasal 8 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1974 tentang
Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan dapat diberhentikan tidak
dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil
Menimbang bahwa persoalan humum dalam sengketa Tata Usaha Negara ini adalah
Apakah surat keputusan objek sengketa a quo diterbitkan telah sesuai dengan ketentuan
Perundang-undangan yang berlaku atau apakah bertentangan dengan Peraturan Perundang-
undangan yang berlaku
Menimbang bahwa sebelum diterbitkan surat keputusan objek sengketa a quo oleh
Tergugat Penggugat telah diperiksa di persidangan Pengadilan Negeri Banyumas Pengadilan
Tinggi Semarang Mahkamah Agung RI sehubungan dengan tindak pidana yang didakwakan
kepada Penggugat selama masa menjalani persidangan tersebut Penggugat telah diberhentikan
sementara berdasarkan Keputusan Bupati Banyumas Nomor 8875432005 tanggal 16 Juni
2005 tentang Pemberhentian Sementara Pegawai Negeri Sipil an Sdr Muhammad Taufiq SPd
17
Menimbang bahwa terhadap tindak pidana yang didakwakan kepada Penggugat telah
diputus oleh Mahkamah Agung RI dengan Putusan Nomor 909 KPID2006 tanggal 28 Juni
2006
Menimbang bahwa berdasarkan Keputusan Mahkamah Agung tersebut Permasalahan
Penggugat Sdr Muhammad Taufiq SPd ditindaklanjuti dengan surat Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Banyumastanggal 21 Desember 2006 Nomor 86272082006 Perihal tindak lanjut
hasil permasalahan Pegawai Negeri Sipil Guru SD ata nama Sdr Muhammad Taufiq SPd NIP
131 969 434 kemudian diadakan sidang Tim Penjatuhan Hukuman Disipin Pegawai Negeri Sipil
Kabupaten Banyumas tanggal 7 Februari 2007
Menimbang bahwa berdasarkan uraian hukum diatas kemudian Tergugat menerbitkan
surat keputusan objek sengketa a quo berdasarkan ketentuan pasal 23 ayat (4) huruf a Undang-
Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974
tentang Pokok-Pokok Kepegawaian berbunyi sebagai berikut
Pasal 23 ayat (4)
Pegawai Negeri Sipil dapat diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau
tidak dengan hormat karena
a Dihukum penjara berdasarkan Putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan
hukum yang tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan yang ancaman
hukumannya 4 (empat) tahun atau lebih
Penjelasan Pasal 23 ayat (4) menyebutkan
Diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau diberhentikan tidak dengan
hormat tergantung kepada berat ringannya pelanggaran yang dilakukan Pegawai Negeri Sipil
yang bersangkutan dan memperhatikan jasa dan pengabdiannya
18
Menimbang bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 909KPID2006
tanggal 28 Juni 2006 menyatakan terdakwa Muhammad Taufiq SPd bin Karto Mihardjo telah
terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ldquoPerbuatan cabul dengan
anak yang belum dewasa yang dipercayakan kepadanya untuk dididik Menjatuhkan pidana
kepada tedakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun Perbuatan tersebut adalah
sebagaimana diuraikan Pasal 294 (1) KUHP
Menimbang bahwa Pasal 294 (1) KUHP ancamannya adalah pidana penjara paling lama
tujuh tahun
Menimbang bahwa bila substansi Pasal 23 ayat 4 Undang-Undang Nomor 43 Tahun
1999 dihubungkan dengan substansi Pasal 294 (1) KUHP Majelis Hakim berpendapat
berdasarkan ketentuan penjatuhan hukuman Disiplin Pegawai Negeri Sipil maka Sdr
Muhammad Taufiq SPd (Penggugat perkara a quo) memenuhi unsur mendapat sanksi
administrasi sebagaimana diatur pasal 23 ayat (4) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999
tersebut
Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim mencermati prosedur formil dan materiil
Penjatuhan Hukuman Disiplin Sdr Muhammad Taufiq SPd sampai terbitnya surat keputusan
objek sengketa a quo sebagaimana telah diuraikan dalam pertimbangan hukum Majelis Hakim
berpendapat Tergugat telah memenuhi prosedur administrasi yang harus dilalui sesuai ketentuan
Peraturan Perundang-undangan yang berlaku
Menimbang bahwa karena Penjatuhan Hukuman Disiplin terhadap Penggugat
berdasarkan kepada Putusan Pidana yang telah berkekuatan hukum tetap maka sesuai konstruksi
Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 8 Tahun
1974 tidak perlu dilakukan proses administrasi pemanggilan tehadap Pegawai Negeri Sipil yang
akan dijatuhi hukuman disiplin untuk membela diri
Menimbang bahwa terhadap dalil Penggugat yang menyatakan Tergugat daam
menerbitkan surat keputusan objek sengketa tidak mempertimbangkan prestasi kerja Penggugat
19
menurut hemat Majelis Hakim sesuai dengan dalil Tergugat yang menyatakan bahwa perbuatan
Penggugat tersebut dilakukan terhadap anak didiknya sendiri sehingga merendahkan martabat
guru merupakan hal yang memberatkan sehingga Penggugat dijatuhi hukuman disiplin
Pemberhentian dengan tidak hormat hal tersebut merupakan pertimbangan yang tidak
bertentangan dengan substansi penjelasan Pasal 23 ayat (4) Undang-Undang Nomor 8 Tahun
1999 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok
Kepegawaian
Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas Pengadilan berpendapat
bahwa Surat Keputusan Bupati Banyumas No 8880442007 tanggal 24 Maret 2007 tentang
Pemberhentian tidak dengan hormat Sdr Muhammad Taufiq SPd (objek sengketa a quo)
penerbitannya tidak bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku yaitu
Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang nomor 8 Tahun
1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian dengan demikian dalil gugatan Penggugat tidak
terbukti kebenarannya olah karena itu gugatan Penggugat haruslah ditolak
Menimbang bahwa karena gugatan Penggugat ditolak sesuai dengan ketentuan Pasal 110
jo Pasal 112 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2004 Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara yang
jumlahnya akan disebutkan dalam amar Putusan ini
Menimbang bahwa bukti-bukti yang relevan telah dipertimbangkan dan bukti yang tidak
relevan dikesampingkan namun tetap satu kesatuan dalam berkas perkara ini
Mengingat ketentuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata
Usaha Negara sebagaiman telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan
Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang perubahahan atas Undang-Undang Nomor 8
Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian dan Peraturan Perundang-undangan lain yang
berkaitan dengan Perkara ini
------------------------------MENGADILI---------------------------------
20
DALAM EKSEPSI
Menolak Eksepsi Tergugat
DALAM POKOK PERKARA
1 Menolak gugatan Penggugat
2 Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah
Rp 119000- (seratus Sembilan belas ribu rupiah)
Demikian diputus dalam rapat Permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Jumat tanggal
20 Juli 2007 oleh Ketua Majelis dan Hakim Anggota Putusan tersebut diucapkan dalam sidang
yang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 31 Juli 2007 oleh Ketua Majelis dan Hakim
Anggota dengan dibantu oleh Panitera Pengganti dihadiri oleh Penggugat dan Kuasa Hukum
Tergugat
D KESIMPULAN
Perkara antara Muhammad Taufiq sebagai mantan Guru di SD Negeri 3 Klinting
Kecamatan Somagede Kabupaten Banyumas menyangkut Surat Keputusan Bupati Banyumas
Nomor 8880442007 tanggal 24 Maret 2007 tentang Pemberhentian Dengan Tidak Hormat
sebagai Pegawai Negeri Sipil atas nama Muhammad Taufiq SPd Dengan diterbitkannya Surat
Keputusan tersebut Sdr Muhammad Taufiq SPd merasa keberatan karena Surat Keputusan
21
tersebut dikeluarkan tanpa ada pemanggilan terlebih dahulu kepada Penggugat sebelumnya untuk
membela diri dan Surat Keputusan tersebut dikeluarkan tanpa mempertimbangkan prestasi kerja
Penggugat Dan juga Penggugat merasa keberatan karena Surat Keputusan tersebut bertentangan
dengan pasal 23 ayat (4) huruf a Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 Oleh karena itu Sdr
Muhammad Taufiq SPd menuntut Bupati Banyumas dan memasukkan gugatannya ke
Peradilan Tata Usaha Negara di Semarang
Dalam menanggapi gugatan dari Sdr Muhammad Taufiq SPd tersebut Bupati
Banyumas memberikan jawaban bahwa keputusan Bupati Banyumas dalam mengeluarkan Surat
Keputusan yang berisi Pemberhentian Dengan Tidak Hormat sebagai Pegawai Negeri Sdr
Muhammad Taufiq SPd bukan tanpa alasan Keputusan tersebut diambil karena Sdr
Muhammad Taufiq SPd telah melakukan tindak pidana Pencabulan terhadap anak didiknya
sendiri di lingkungan sekolah dan Penggugat diancam hukuman selama 7 (tujuh) tahun penjara
dan Penggugat dijatuhi hukuman pidana penjara selama 2 tahun Hal tersebut jelas melanggar
Pasal 23 ayat (4) huruf a Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 dan Pasa 8 huruf b Peraturan
Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil yang
menyatakan bahwa ldquoPegawai Negeri Sipil dapat diberhentikan dengan tidak hormat sebagai
Pegawai Negeri Sipil karena dihukum penjara berdasarkan berdasarkan Keputusa Pengadilan
yang sudah mempunyai kekuatan hukum yang tetap karena dengan sengaja melakukan suatu
tindak pidana penjara setinggi-tingginya 4 (empat) tahun atau diancam dengan pidana yang
lebih beratrdquo Selain itu tindakan yang dilakukan Penggugat telah merusak martabat sebagai
seorang Guru sehingga Bupati Banyumas setelah berdiskusi dengan pejabat terkait mengeluarkan
Surat Keputusan tersebut
Setelah melalui berbagai pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara di
Semarang menolak gugatan dari Sdr Muhammad Taufiq SPd dan Penggugat harus membayar
semua biaya perkara Dengan kata lain Muhammad Taufiq SPd telah kalah dalam persidangan
tersebut dan segala tuntutan Muhammad Taufiq SPd ditolak
22
DAFTAR PUSTAKA
httpidwikipediaorg
23
PutusanPenetapan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang
httprozywebidcategoryinformasi
24
CPEMBAHASAN MASALAH
a) TENTANG DUDUKNYA PERKARA
Perkara antara Muhammad TaufiqSPd (penggugat) sebagai mantan guru PNS di SDN
03 Klinting Kecamatan Somagede Kabupaten Banyumas dengan Bupati Banyumas dengan surat
gugatan tertanggal 7 Mei 2007 telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadian Tata Usaha
Negara Semarang pada tanggal 8 Mei 2007
Adapun duduk persoalannya yaitu penggugat adalah seorang PNS yang diberhentikan
dengan tidak hormat berdasarkan Surat Keputusan Bupati Banyumas Nomor 8880442007
tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil AnSdr
Muhammad TaufiqSPd(penggugat) Surat Keputusan Bupati Banyumas tentang Pemberhentian
Tidak Dengan Hormat atas nama penggugat tersebut diterima oleh penggugat pada 29 Maret
2007 di kantor Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kabupaten Banyumas di Purwokerto
sehingga masih dalam tenggang waktu 90 hari sebagaimana dimaksud pasal 55 Undang-Undang
nomor 5 Tahun 1986 Penggugat merasa keberatan dengan Surat Keputusan Bupati Banyumas
tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat atas nama penggugat tersebut sehingga Penggugat
mengajukan gugatan kepada Tergugat kepada Pengadilan Tata Usaha Negara di Semarang
tentang pembatalan Surat Keputusan Bupati Banyumas Nomor 8880442007 tanggal 24 Maret
2007
Sebagai alasan pertama gugatan Penggugat tersebut adalah didasarkan pada Pasal 53
Ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 9 tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara
yakni Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan Perundang-undangan
yang berlaku adalah Penggugat sebelum Surat Keputusan Bupati Banyumas tentang
Pemberhentian Tidak Dengan Hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil atas nama Penggugat
3
dikeluarkan Penggugat tidak pernah dipanggil oleh Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten
Banyumas atau pejabat ain yang berwenang untuk membela diri sehingga dapat dinilai bahwa
Surat Keputusan tersebut bertentangan dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang
bersifat proseduralformal
Disamping bertentangan dengan Pasal 53 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 9
Tahun 2004 Keputusan Bupati Banyumas tersebut bertentangan dengan Pasal 23 ayat (4) huruf a
Undang-Undang nomor 43 tahun 1999 yang mana isinya Pegawai Negeri Sipil yang
diberhentikan dengan Tidak Hormat adalah yang dijatuhi hukuman pidana 4 tahun atau lebih
sehingga keputusan Tergugat tersebut bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang
berlaku oleh karena itu maka keputusan Tergugat dapat dinyatakan batal atau tidak sah
Surat Keputusan Bupati Banyumas tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat sebagai
Pegawai Negeri Sipil atas nama Penggugat ternyata daam kosideran keputusannya hanya
mempertimbangkan besarnya ancaman hukuman penjara Pasal 294 ayat (1) KUHP yang
dikenakan terhadap diri Penggugat menurut Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 909
KPid2006 tanggal 28 Juni 2006 sebagaimana tersebut diatas dengan tanpa memperhatikan jasa
dan pengabdian Penggugat kepada Pemerintah Republik Indonesia
Penggugat juga keberatan terhadap Surat Keputusan Bupati Banyumas tentang
Pemberhentian Tidak Dengan Hormat atas nama Penggugat karena dalam penerbitannya tidak
mempertimbangkan prestasi kerja penggugat mengingat Penggugat telah mengabdi sebagai
Pegawai Negeri Sipil sejak tahun 1991 dan telah dapat menunjukkan prestasi kerja yang baik
sehingga penggugat telah dinaikkan pangkatnya dari Penata Muda (GolIIIa) menjadi Penata
Muda Tingkat I (GolIIIb) dengan kenaikan pangkat pilihan
Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas penggugat mohon kepada Majelis Hakim
Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang yang memeriksa perkara ini untuk mengadili dan
menjatuhkan putusan sebagai berikut
1 Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya
4
2 Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Bupati Banyumas Nomor
8880442007 tanggal 27 Maret 2007 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat
sebagai Pegawai Negeri Sipil An Sdr MUHAMMAD TAUFIQSPd
3 Memerintahkan kepada Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Bupati Banyumas
Nomor 8880442007 tanggal 27 Maret 2007 tentang Pemberhentian Tidak Dengan
Hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil An Sdr MUHAMMAD TAUFIQSPd
4 Memerintahkan kepada Tergugat untuk menerbitkan Surat Keputusan Bupati yang baru
untuk mengangkat kembali MUHAMMAD TAUFIQSPd sebagai Pegawai Negeri Sipil
di Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas
5 Menghuku Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini
6 Atau jika Pengadilan Tata Usaha Negara di Semarang berpendapat lain berkenan
memberikan Putusan yang adil menurut hokum
Dengan gugatan yang diajukan oleh penggugat tersebut pihak tergugat telah mengajukan
jawabannya dalam persidangan pada tanggal 27 Juni 2007 yang isinya sebagai berikut
DALAM EKSEPSI
EKSEPSI LAIN-LAIN
Bahwa gugatan Penggugat sangat tidak jelas kabur dan tidak lengkap yang sangat
membingungkan Tergugat karena pada posita gugat angka 04 didalilkan bahwa sebagai alasan
pertama gugatan Penggugat tersebut adalah alasan yang ditentukan dalam Pasal 53 ayat (2) huruf
a Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 5 tahun
1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yakni Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat
itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku Menurut Penggugat
Keputusan Tergugat tentang Pemberhentian Dengan Tidak Hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil
atas nama Penggugat dikeluarkan oleh Tergugat tidak pernah dipanggil oleh Bada Kepegawaian
Daerah Kabupaten Banyumas atau pejabat lain yan diberi kesempatan untuk membea diri yang
menurut Penggugat dinilai bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang
bersifat proceduralformal yang mana yang dilanggar oleh Tergugat Dengan demikian Surat
5
Gugatan Pengugat tersebut dapat dikatakan tidak memenuhi syarat substansial suatu gugatan
sebagaimana ditentukan dalam pasal 56 ayat (1) huruf c Undang-Undang nomor 5 tahun 1986
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang nomor 9 tahun 2004 sehingga berdasarkan
ketentuan pasal 62 ayat (1) Undang-Undang tersebut diatas gugatan Penggugat harus dinyatakan
tidak dapat diterima
Bahwa berdasarkan uraian diatas maka Tergugat mohon dengan hormat kepada Majelis
Hakim berkenan untuk
a Menerima Eksepsi Tergugat
b Memutuskan dan menyatakan hukumnya bahwa surat gugatan Penggugat tidak jelas
sangat kabur tidak lengkap danatau tidak cermat sehingga gugatan yang demikian itu
tidak sempurna dan tidak memenuhi syarat substansial suatu gugatan dan dinyatakan
tidak diterima
c Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini
DALAM POKOK PERKARA
1 Bahwa Tergugat mohon agar uraian dalam Eksepsi sepanjang diperlukan dianggap
termuat kembali pada pokok perkara
2 Bahwa Tergugat menolak seluruh dalil Penggugat kecuali yang diakui secara tegas
3 Bahwa benar Tergugat mengeluarkan Surat Keputusa Nomor 8880442007 tentang
Pemberhentian Dengan Tidak Hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil atas nama Sdr
MUHAMMAD TAUFIQSPd dan disampaikan serta diterima oleh Penggugat pada
tanggal 29 Maret 2007 di Kantor Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Banyumas
sebgaimana didalilkan oleh Penggugat pada posita gugat angka 01 dan 02
4 Bahwa terhadap keberatan Penggugat terhadap Surat Keputusan Tergugat tersbut diatas
sebagaimana didalilkan oleh Penggugat pada posita gugat angka 03 adalah hak penggugat
6
untuk mengajukan gugatan kepada Tergugat melalui Pengadilan Tata Usaha Negara di
Semarang
5 Bahwa tergugat menolak denga tegas dalil Penggugat pada posita gugat angka 04 karena
tergugat dalam mengeluarkan keputusan tersbut sudah sesuai dengan peraturan
perundang-undangan yang berlaku yaitu pasal 23 ayat (4) huruf a Undang-Undang
Nomor 8 tahun 1974 tentang pokok-pokok kepegawaian dan pasal 8 huruf b Peraturan
Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil yang
menyebutkan antara lain bahwa
Pegawai Negeri Sipil dapat diberhentikan dengan tidak hormat sebagai Pegawai Negeri
Sipil karena dihukum penjara berdasarkan Keputusan Pengadilan yang sudah mempunyai
kekuatan hukum yang tetap karena dengan sengaja melakukan suatu tindak pidana
penjara setinggi-tingginya 4 (empat) tahun atau diancam dengan pidana yang lebih berat
Bahwa penggugat berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan
hukum tetap telah terbukti melakukan perbuatantindak pidana pasal 294 ayat (1) KUHP
tentang Pencabulan Anak yang berdasarkan ketentuan tersebut ancaman hukumannya
adalah 7 (tujuh) tahun sehingga berdasarkan pasal 23 ayat (4) tahun 1999 tentang
Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok
Kepegawaian dan Pasal 8 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 tentang
Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan dapat diberhentikan dengan
tidak hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil meskipun putusan pengadilan menjatuhakan
hukuman pidana penjara kepada Penggugat selama 2 (dua) tahun Dengan demikian
karena Penggugat telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana yang ancaman
hukumannya amp (tujuh) tahun maka mengacu pada ketentuan pasal 23 ayat (4 ) huruf a
Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian dan Pasal 8
huruf b Peraturan Pemerintah 32 Tahun 1979 kepada Penggugat pada prinsipnya dapat
diajtuhi hukuman disiplin berupa pemberhentian dengan tidak hormat Untuk sampai
keputusan tersebut telah mempertimbangkan factor-faktor yang mendorong dan
memberatkan Penggugat melakukan tindak pidana kejahatan itu Faktor-faktor yang
mendorong Penggugat melakukan tidak pidana Pasal 294 ayat (1) KUHP tentang
7
pencabulan anak adalah bahwa Penggugat mempunyai hasrat biologisseksual yang
sangat besar dan sulit untuk dikendalikan sehingga terbukti Penggugat sampai
melakukan tindakan pencabulan terhadap anak didiknya sendiri yang masih dibawah
umur di lingkungan sekolah Sedangkan unsur-unsur yang memberatkan dalam keputusan
pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap adalah perbuatan Penggugat
tersebut dilakukan terhadap anak didiknya sendiri sehingga merendahkan martabat guru
yang mengakibatkan fatal
Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka Tergugat setelah mendapatkan
saran pertimbangan dari Badan Pertimbangan Penjatuhan Hukuman Disiplin Pegawai
Negeri Sipil sampai pada keputusan untuk memberhentikan dengan tidak hormat
Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil Karena dikhawatirkan apabila tidak
diberhentikan dengan tidak hormat akan mengulangi perbuatan yang sama lagi yang bisa
mengakibatkan korban pencabuan terhadap anak bertambah Dalam mengambil
keputusan tersebut Tergugat tidak sewenang-wenang karena telah terlebih dahulu
disidangkan dan dibahas oleh Badan Pertimabangan Penjatuhan Hukuman Disiplin
Pegawai Negeri Sipil dan Penggugat telah terbukti melakukan tindak pidana pencabulan
anak yang teah memiliki kekuatan hukum yang tetap Oleh karena itu dalil Penggugat
pada angka 04 harus ditolak
6 Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 23 ayat (4) huruf a UU NO43 tahun 1999 tentang
pokok-pokok kepegawaian yang secara jelas menyebutkan bahwa
ldquo Pegawai Negeri Sipil dapat diberhentikan dengan tidak hormat karena dihukum
penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang
tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan yang ancaman hukumannya 4 (empat)
tahun atau lebihrdquo
Seperti diketahui bahwa Penggugat terbukti bersalah melakukan tindak pidana
pencabulan anak yang ancaman hukumannya adaah 7 (tujuh) tahun sehingga meskipun
hanya dijatuhi hukuman penjara 2 (dua) tahun tetapi tindak pidana yang dilakukan
ancaman hukumannya adalah 7 (tujuh) tahun sehingga perbuatan pelanggaran Penggugat
8
teah memenuhi unsur ketentuan pasal 23 ayat 4 huruf a UU no43 tahun 1999 jo UU no8
tahun 1974 seperti yang tersebut diatas
7 Meskipun Penggugat telah mengabdi kepada Negara sebagai Pegawai Negeri Sipil tetapi
dengan perbuatan yang telah dilakukan tersebut merusak citra Pegawai Negeri Sipil
Pemerintah dan Negara sekaligus merusak kehormatan anak didiknya sendiri yang
mestinya harus dilindungi sehingga mengakibatkan penderitaan lahir dan batin bagi anak
didiknya yang bernama SUSI SUSANTI yang masih dibawah umur Keputusan Tergugat
untuk memberhentikan Penggugat dengan tidak hormat sebagai Pegawai negeri Sipil
telah dilakukan berdasar peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan telah didasari
oleh pertimbangan yang obyektif dan adil sehingga dalil Penggugat yang menyatakan
keberatan atas pemberhentian Pnggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil dengan tidak
hormat harus ditolak
8 Mengenai dalil Penggugat yang menyatakan bahwa Penggugat tidak pernah dipanggil
dan dan diberikan kesempatan untuk membela diri serta memberikan keterangan adalah
tidak benar karena sebenarnya Penggugat telah diberikan kesempatan untuk membela
diri dan memberikan keterangan dalam sidang pengadilan dari mulai di tingkat
Pengadilan Negeri Pengadilan Tinggi sampai ke Mahkamah Agung
Berdasarkan segala apa yang telah terurai diatas Tergugat mohon dengan hormat agar
Pengadilan Tata Usaha Negara di Semarang berkenan memutuskan
1 Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidak-tidaknya menyatakan
tidak dapat diterima
2 Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara
9
Menjawab atas pernyataan yang diberikan oleh tergugat penggugat telah mengajukan
Replik pada persidangan tanggal 2 Juli 2007 yang pada pokoknya tetap pada dilil-dalil
gugatannya
Menimbang atas Replik yang diberikan Pihak Penggugat tersebut tergugat telah
mengajukan Duplik tertanggal 5 Juli 2008 yang pada pokoknya tetap pada dalil-dalil
Jawabannya
Untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat
berupa foto copy surat-surat yang telah dimateraikan dengan cukup dan telah diberi tanda tangan
dan telah dicocokkan pula dengan aslinya surat-surat bukti sebagai berikut
Foto copy Surat Keputusan Bupati Banyumas Nomor 8880442007 tanggal 24 Maret
2007 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil An
Sdr MUHAMMAD TAUFIQ SPd
Foto copy Kitab Undang-Undang Nomor 43 Thaun 1999 tentang Perubahan atas
Undang-Undang Nomor 8 Thaun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian
Foto copy dari Salinan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 909 KPID2006 tanggal 28
Juni 2006 atas nama terdakwa Muhammad Taufiq Bin Kartomihardjo
Foto copy Petikan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor
8132121811991 tanggal 27 Nopember 1991 tentang Pengangkatan Penggugat sebagai
Calon Pegawai Negeri Sipil di SD dalam Wilayah Kabupaten Dati II Banyumas
Foto copy Petikan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor
8211137901993 tanggal 31 Agustus 1993 tentang Pengangkatan Penggugat sebagai
Pegawai Negeri Sipil dengan tugas pekerjaan sebagai Guru SD Klinting III Kecamatan
Somagede Kabupaten Banyumas
10
Foto copy Petikan Keputusan Bupati Banyumas Nomor 82333342005 tanggal 10
Maret 2003 tentang Kenaikan Pangkat dari Penata Muda (Gol IIIa) menjadi Penata
Muda tkI (Gol IIIb) atas nama MUHAMMAD TAUFIQSPd
Foto copy Jenis Prestasi yang diperoleh MUHAMMAD TAUFIQ selama mengajar di
SDN 3 Klinting
Foto copy Daftar Rata-Rata NEM Rata-Rata Mata Pelajaran Tingkat Kecamatan
Somagede tanggal 17 Juni 2000 yang dibuat dan ditandatangani oleh Pengawas TKSD
Kecamatan Somagede Kabupaten Banyumas
Foto copy Piagam Penghargaan Nomor 3741032219DS2000 tanggal 20 Juni 2000
atas nama MUHAMMAD TAUFIQ SPd yang diberi oleh Kepala Kanin Depdiknas
Kecamatan Somagede kepada Penggugat
Foto copy Data perolehan rata-rata nilai UAS Tahun 2001-2002 Cabang Dinas
Pendidikan Kecamatan Somagede yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepaa Cabang
Dinas Pendidikan Somagede
Foto copy Surat Keterangan Nomor 8000302005 tangga 17 Juni 2005 dari Kepala SD
Negeri 3 Klinting Kecamatan Somagede Kabupaten Banyumas
Foto copy Daftar Kolektip Nilai Ebtanas Murni SD Negeri Klinting III Kecamatan
Somagede Kabupaten Banyumas tanggal 17 Juni 2000 dari Ketua Panitia Ebtanas
RayonSub Rayon
Foto copy Daftar Kolektip Nilai UAS Murni Tahun 2002 SD Negeri 3 Klinting
Kecamatan Somagede Kabupaten Banyumas tanggal 20 Juni 2002 dari Kepala Sekolah
SDN 3 Klinting Kecamatan Somagede Kabupaten Banyumas
Foto copy Daftar Kolektip Nilai UAS Murni SD Negeri 3 Klinting Kecamatan
Somagede Kabupaten Banyumas tanggal 20 Juni 2002 dari Kepala Sekolah Dasar Negeri
3 Klinting Kecamatan Somagede Kabupaten Banyumas
Foto copy Surat Keterangan Nomor 8000292005 tanggal 17 Juni 2005 dari Kepala
Sekolah Dasar Negeri 3 Klinting tentang sikap dan perilaku Penggugat di Sekolah Dasar
Negeri 3 Klinting Kecamatan Somagede Kabupaten Banyumas
11
Foto copy Surat Pernyataan tanggal 10 April 2006 dari Pimpinan Pondok Pesantren
Borgol Thoyibah Raden Paku Jogyakarta tentang kelakuan dari Penggugat
Foto copy Berita Acara Pemeriksaan tersangka tanggal 16 Mei 2005 dan Berita Acara
Pemeriksaan lanjutan tersangka tertanggal 26 Mei 2005 dari Penyidik Pembantu Polres
Banyumas
Foto copy Laporan tertanggal 23 Mei 2005 dari Muhammad Taufiq (penggugat) kepada
Kepolisian Resort Banyumas
Foto copy Surat tertanggal 31 Mei 2005 dari Muhammad Taufiq (penggugat) yang
ditujukan kepada Ketua LKBH PGRI Jawa Tengah di Semarang
Foto copy Laporan Polisi NoPol LPK175V2005SPK tanggal 9 Mei 2005 dari Tri
Wuryaningsih Msi Pekerjaan Dosen tentang Tindak pidana pemerkosaan yang
Foto copy Surat Perintah Penahanan NoPol SPHan132V2005Reskrim atas nama
tersangka Muhammad Taufiq Bin Kartomihardjo yang dikeluarkan ditetapkan tanggal
27 Juni 2005 oleh Kepala Kepolisian Resort Banyumas dalam hal ini Kepala Satuan
Reskrim
Untuk menguatakan dalil-dalil jawabannya Tergugat dipersidangan telah mengajukan
alat-alat bukti berupa fotocopy yang telah dimateraikan dengan cukup dan telah dicocokan sesuai
dengan aslinya alat bukti tersebut adalah sebagai berikut
Foto copy Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan
Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun
2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan
Tata Usaha Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 77
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 3344) pasal 56
ayat (1) huruf c Pasal 62 ayat (1)
Foto coy Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 294 ayat (1)
Foto copy Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 1999 tentang
Perubahan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian
12
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169 Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 3890) Pasal 23 ayat (4) huruf a
Foto copy Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 tentang Pemberhentian Pegawai
Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 47 Tambahan
Lemabaran Negara Republik Indonesia 3149) Pasal 8 haruf b
Foto copt Keputusan Bupati Banyumas Nomor 8880442007 tangga 24 Maret 2007
tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil atas nama
Saudara Muhammad Taufiq SPd
Foto copy Keputusan Mahkamah Agung Nomor 909 KPID2006
Pihak Penggugat dan pihak Tergugat di persidangan tidak mengajukan saksi
Pada akhir persidangan pihak Penggugat dan pihak Tergugat telah mengajukan
kesimpulan masing-masing tertanggal 12 Juli 2007 serta para pihak menyatakan tidak akan
mengajukan bukti-bukti lagi selanjutnya para pihak mohon Putusan
Segala hal yang tercantum daam Berita Acara persidangan ini dianggap telah termuat
dalam Putusan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam Putusan ini
b) TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM
DALAM EKSEPSI
Menimbang bahwa Tergugat dalam Jawabannya tertanggal 27 Juni 2007 telah
mengajukan eksepsi yang pada pokoknya mendalilkan bahwa gugatan Penggugat tidak jelas
sangat kabur dan tidak lengkap karena alasan gugatan Penggugat adalah alasan yang ditentukan
dalam Pasal 53 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yakni Keputusan
Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang
13
berlaku Tetapi Penggugat tidak menyebutkan Peraturan Perundang-undangan mana yang
dilanggar oleh Tergugat dalam menerbitkan Surat Keputusan Pemberhentian tidak dengan
hormat atas nama Penggugat
Menimbang bahwa menurut Penggugat ia tidak pernah dipanggil oleh Badan Pengawa
Daerah Kabupaten Banyumas atau Pejabat lain yang diberi kesempatan untuk membela diri hal
ini dinilai Penggugat bertentangan denga Peraturan Perundang-undangan yang bersifat
procedural formal tetapi Penggugat tidak menjelaskan Peraturan Perundang-undangan mana
yang dilanggar oleh Tergugat Dengan demikian gugatan Penggugat tersebut dapat dikatakan
tidak memenuhi syarat substansial suatu gugatan sebagaimana ditentukan dalam pasal 56 ayat (1)
huruf c Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 62 ayat (1)
Undang-Undang tersebut diatas gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima
Menimbangbahwat terhadap eksepsi Tergugata tersebut Majelis Hakim
mempertimbangkan sebagai berikut
Menimbang ahwa Pasal 56 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana telah
diubah dengan undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 menyebutkan ayat (1) gugatan
harus memuat
a Nama kewarganegaraan tempat tinggal dan pekerjaan
b Nama jabatan dan tempat kedudukan Tergugat
c Dasar gugatan dan hal yang diminta untuk diputuskan oleh Pengadilan
Menimbang bahwa Majelis Hakim telah mempelajari gugatan Penggugat Majelia Hakim
berpendapat gugatan Penggugat telah memenuhi syarat formal sebagaimana disebutkan
Pasal 56 ayat (1) huruf a dan b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2004
Menimbang bahwa mengenai ketentuan Pasal 56 ayat (1) huruf c Majelis Hakim
berpendapat bahwa dasar gugatan Penggugat dan petitum gugatan Penggugat telah cukup
jelas sebagaimana diuraikan dalam gugatan Penggugat dalam duduk perkara diatas
14
Pada pokoknya sengketa antara Penggugata dan Tergugat mengenai masalah
kepegawaian yang mengacu kepada Undang-Undang Pokok-Pokok Kepegawaian yaitu
Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor
8 tahun 1974
Menimbang bahwa mengenai ketentuan Pasal 62 merupakan kewenangan Ketua
Pengadilan daam Dismissal Proses sedangkan perkara a quo telah lolos dismissal dengan
demikian telah menjadi kewenangan Majelis Hakim yang ditunujuk oleh Ketua
Pengadilan untuk memeriksa memutus dan menyelesaika sengketa Tata Usaha Negara
ini
Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas Majelis Hakim berpendapat
Eksepsi Tergugat yang mengatakan gugatan Penggugat tidak jelas sangat kabur dan tidak
lengkap tidak beralasan hukum oleh karena itu haruslah ditolak
DALAM POKOK PERKARA
Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adaah sebagaimana diuraikan
dalam duduk sengketa diatas
Menimbang bahwa apa yang telah dipertimbangkan dalam eksepsi diats juga merupakan
pertimbangan dan satu kesatuan dalam pokok perkara ini
Menimbang bahwa objek sengketa dalam perkara ini adalah
Surat Keputusan Bupati Banyumas Nomor 8880442007 tanggal 24 Maret 2007
tentang Pemberhentian Tidak dengan Hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil an
Sdr MUHAMMAD TAUFIQ SPd
15
Menimbang bahwa menurut Penggugat surat keputusan objek sengketa tersebut
diterbitkan bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dengan alasan
sebelum Surat Keputusan Bupati Banyumas tersebut dikeluarkan Penggugat tidak pernah
dipanggil oleh Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Banyumas dan atau Pejabat lain yang
berwenang unutk diberi kesempatan unutk membela diri
Bahwa hukuma pidana penjara yang dijatuhkan kepada Penggugat adalah dua tahun
penjara sedangkan yang dimaksud dalam Pasal 23 ayat (4) huruf a Undang-Undang
Nomor 43 Tahun 1999 adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberhentikan dengan tidak
hormat adalah yang dijatuhi hukuman pidana 4 tahun atau lebih
Bahwa Tergugat dalam menerbitkan surat keputusan objek sengketa tidak
mempertimbangkan prestasi kerja Penggugat
Menimbangbahwa dalil gugatan Penggugat tersebut telah dibantah oleh Tergugat kecuali
yang diakui secara tegas kebenarannya oleh Tergugat bahwa benar Tergugat telah menerbitkan
Surat Keputusan Nomor 8880442007 tanggal 24 Maret 2007 tentang Pemberhentian Tidak
Dengan Hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil an SdrMUHAMMAD TAUFIQ SPd
Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah
mengajukan alat bukti berupa foto copy surat
Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya Tergugat telah
mengajukan alat bukti berupa foto copy surat
Menimbang bahwa Pihak Penggugat dan Tergugat tidak mengajuka saksi dalam perakar
ini
Menimbang bahwa Majelis Hakim memeriksa memutus dan menyelesaikan sengketa
Tata Usaha Negara ini berdasarkan kepada ketentuan Pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 Tahun
1986 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 yang
16
menyebutkan Hakim menentukan apa yang harus dibuktikan dan untuk sahnya pembuktian
diperlukan sekurang-kurangnya dua alat bukti berdasarkan keyakinan Hakim
Menimbang bahwa latar belakang dikeluarkannya Surat Keputusan objek sengketa
adalah sebagai berikut
Bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 909 KPid2006 tanggal 28
Juni 2006 Sdr Muhammad Taufiq SPd Guru SD Negeri 03 Klinting Kecamatan
Somagede teah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tendak pidana
Perbuatan cabul dengan anak yang belum dewasa yang dipercayakan kepadanya untuk
dididik sebagaimana dimaksud Pasal 294 ayat (1) KUHP dan menjatuhkan pidana kepada
Sdr Muhammad Taufiq SPd dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahu
Bahwa tindak pidana sebagaimana dimaksud Pasal 294 ayat (1) KUHP adalah tindak
pidana dengan ancaman Pidana Penjara paling lama tujuh tahun sehingga berdasarkan
Pasal 23 ayat (4) huruf a Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Pokok-Pokok
Kepegawaian dan Pasal 8 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1974 tentang
Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan dapat diberhentikan tidak
dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil
Menimbang bahwa persoalan humum dalam sengketa Tata Usaha Negara ini adalah
Apakah surat keputusan objek sengketa a quo diterbitkan telah sesuai dengan ketentuan
Perundang-undangan yang berlaku atau apakah bertentangan dengan Peraturan Perundang-
undangan yang berlaku
Menimbang bahwa sebelum diterbitkan surat keputusan objek sengketa a quo oleh
Tergugat Penggugat telah diperiksa di persidangan Pengadilan Negeri Banyumas Pengadilan
Tinggi Semarang Mahkamah Agung RI sehubungan dengan tindak pidana yang didakwakan
kepada Penggugat selama masa menjalani persidangan tersebut Penggugat telah diberhentikan
sementara berdasarkan Keputusan Bupati Banyumas Nomor 8875432005 tanggal 16 Juni
2005 tentang Pemberhentian Sementara Pegawai Negeri Sipil an Sdr Muhammad Taufiq SPd
17
Menimbang bahwa terhadap tindak pidana yang didakwakan kepada Penggugat telah
diputus oleh Mahkamah Agung RI dengan Putusan Nomor 909 KPID2006 tanggal 28 Juni
2006
Menimbang bahwa berdasarkan Keputusan Mahkamah Agung tersebut Permasalahan
Penggugat Sdr Muhammad Taufiq SPd ditindaklanjuti dengan surat Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Banyumastanggal 21 Desember 2006 Nomor 86272082006 Perihal tindak lanjut
hasil permasalahan Pegawai Negeri Sipil Guru SD ata nama Sdr Muhammad Taufiq SPd NIP
131 969 434 kemudian diadakan sidang Tim Penjatuhan Hukuman Disipin Pegawai Negeri Sipil
Kabupaten Banyumas tanggal 7 Februari 2007
Menimbang bahwa berdasarkan uraian hukum diatas kemudian Tergugat menerbitkan
surat keputusan objek sengketa a quo berdasarkan ketentuan pasal 23 ayat (4) huruf a Undang-
Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974
tentang Pokok-Pokok Kepegawaian berbunyi sebagai berikut
Pasal 23 ayat (4)
Pegawai Negeri Sipil dapat diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau
tidak dengan hormat karena
a Dihukum penjara berdasarkan Putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan
hukum yang tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan yang ancaman
hukumannya 4 (empat) tahun atau lebih
Penjelasan Pasal 23 ayat (4) menyebutkan
Diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau diberhentikan tidak dengan
hormat tergantung kepada berat ringannya pelanggaran yang dilakukan Pegawai Negeri Sipil
yang bersangkutan dan memperhatikan jasa dan pengabdiannya
18
Menimbang bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 909KPID2006
tanggal 28 Juni 2006 menyatakan terdakwa Muhammad Taufiq SPd bin Karto Mihardjo telah
terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ldquoPerbuatan cabul dengan
anak yang belum dewasa yang dipercayakan kepadanya untuk dididik Menjatuhkan pidana
kepada tedakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun Perbuatan tersebut adalah
sebagaimana diuraikan Pasal 294 (1) KUHP
Menimbang bahwa Pasal 294 (1) KUHP ancamannya adalah pidana penjara paling lama
tujuh tahun
Menimbang bahwa bila substansi Pasal 23 ayat 4 Undang-Undang Nomor 43 Tahun
1999 dihubungkan dengan substansi Pasal 294 (1) KUHP Majelis Hakim berpendapat
berdasarkan ketentuan penjatuhan hukuman Disiplin Pegawai Negeri Sipil maka Sdr
Muhammad Taufiq SPd (Penggugat perkara a quo) memenuhi unsur mendapat sanksi
administrasi sebagaimana diatur pasal 23 ayat (4) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999
tersebut
Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim mencermati prosedur formil dan materiil
Penjatuhan Hukuman Disiplin Sdr Muhammad Taufiq SPd sampai terbitnya surat keputusan
objek sengketa a quo sebagaimana telah diuraikan dalam pertimbangan hukum Majelis Hakim
berpendapat Tergugat telah memenuhi prosedur administrasi yang harus dilalui sesuai ketentuan
Peraturan Perundang-undangan yang berlaku
Menimbang bahwa karena Penjatuhan Hukuman Disiplin terhadap Penggugat
berdasarkan kepada Putusan Pidana yang telah berkekuatan hukum tetap maka sesuai konstruksi
Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 8 Tahun
1974 tidak perlu dilakukan proses administrasi pemanggilan tehadap Pegawai Negeri Sipil yang
akan dijatuhi hukuman disiplin untuk membela diri
Menimbang bahwa terhadap dalil Penggugat yang menyatakan Tergugat daam
menerbitkan surat keputusan objek sengketa tidak mempertimbangkan prestasi kerja Penggugat
19
menurut hemat Majelis Hakim sesuai dengan dalil Tergugat yang menyatakan bahwa perbuatan
Penggugat tersebut dilakukan terhadap anak didiknya sendiri sehingga merendahkan martabat
guru merupakan hal yang memberatkan sehingga Penggugat dijatuhi hukuman disiplin
Pemberhentian dengan tidak hormat hal tersebut merupakan pertimbangan yang tidak
bertentangan dengan substansi penjelasan Pasal 23 ayat (4) Undang-Undang Nomor 8 Tahun
1999 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok
Kepegawaian
Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas Pengadilan berpendapat
bahwa Surat Keputusan Bupati Banyumas No 8880442007 tanggal 24 Maret 2007 tentang
Pemberhentian tidak dengan hormat Sdr Muhammad Taufiq SPd (objek sengketa a quo)
penerbitannya tidak bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku yaitu
Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang nomor 8 Tahun
1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian dengan demikian dalil gugatan Penggugat tidak
terbukti kebenarannya olah karena itu gugatan Penggugat haruslah ditolak
Menimbang bahwa karena gugatan Penggugat ditolak sesuai dengan ketentuan Pasal 110
jo Pasal 112 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2004 Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara yang
jumlahnya akan disebutkan dalam amar Putusan ini
Menimbang bahwa bukti-bukti yang relevan telah dipertimbangkan dan bukti yang tidak
relevan dikesampingkan namun tetap satu kesatuan dalam berkas perkara ini
Mengingat ketentuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata
Usaha Negara sebagaiman telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan
Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang perubahahan atas Undang-Undang Nomor 8
Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian dan Peraturan Perundang-undangan lain yang
berkaitan dengan Perkara ini
------------------------------MENGADILI---------------------------------
20
DALAM EKSEPSI
Menolak Eksepsi Tergugat
DALAM POKOK PERKARA
1 Menolak gugatan Penggugat
2 Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah
Rp 119000- (seratus Sembilan belas ribu rupiah)
Demikian diputus dalam rapat Permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Jumat tanggal
20 Juli 2007 oleh Ketua Majelis dan Hakim Anggota Putusan tersebut diucapkan dalam sidang
yang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 31 Juli 2007 oleh Ketua Majelis dan Hakim
Anggota dengan dibantu oleh Panitera Pengganti dihadiri oleh Penggugat dan Kuasa Hukum
Tergugat
D KESIMPULAN
Perkara antara Muhammad Taufiq sebagai mantan Guru di SD Negeri 3 Klinting
Kecamatan Somagede Kabupaten Banyumas menyangkut Surat Keputusan Bupati Banyumas
Nomor 8880442007 tanggal 24 Maret 2007 tentang Pemberhentian Dengan Tidak Hormat
sebagai Pegawai Negeri Sipil atas nama Muhammad Taufiq SPd Dengan diterbitkannya Surat
Keputusan tersebut Sdr Muhammad Taufiq SPd merasa keberatan karena Surat Keputusan
21
tersebut dikeluarkan tanpa ada pemanggilan terlebih dahulu kepada Penggugat sebelumnya untuk
membela diri dan Surat Keputusan tersebut dikeluarkan tanpa mempertimbangkan prestasi kerja
Penggugat Dan juga Penggugat merasa keberatan karena Surat Keputusan tersebut bertentangan
dengan pasal 23 ayat (4) huruf a Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 Oleh karena itu Sdr
Muhammad Taufiq SPd menuntut Bupati Banyumas dan memasukkan gugatannya ke
Peradilan Tata Usaha Negara di Semarang
Dalam menanggapi gugatan dari Sdr Muhammad Taufiq SPd tersebut Bupati
Banyumas memberikan jawaban bahwa keputusan Bupati Banyumas dalam mengeluarkan Surat
Keputusan yang berisi Pemberhentian Dengan Tidak Hormat sebagai Pegawai Negeri Sdr
Muhammad Taufiq SPd bukan tanpa alasan Keputusan tersebut diambil karena Sdr
Muhammad Taufiq SPd telah melakukan tindak pidana Pencabulan terhadap anak didiknya
sendiri di lingkungan sekolah dan Penggugat diancam hukuman selama 7 (tujuh) tahun penjara
dan Penggugat dijatuhi hukuman pidana penjara selama 2 tahun Hal tersebut jelas melanggar
Pasal 23 ayat (4) huruf a Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 dan Pasa 8 huruf b Peraturan
Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil yang
menyatakan bahwa ldquoPegawai Negeri Sipil dapat diberhentikan dengan tidak hormat sebagai
Pegawai Negeri Sipil karena dihukum penjara berdasarkan berdasarkan Keputusa Pengadilan
yang sudah mempunyai kekuatan hukum yang tetap karena dengan sengaja melakukan suatu
tindak pidana penjara setinggi-tingginya 4 (empat) tahun atau diancam dengan pidana yang
lebih beratrdquo Selain itu tindakan yang dilakukan Penggugat telah merusak martabat sebagai
seorang Guru sehingga Bupati Banyumas setelah berdiskusi dengan pejabat terkait mengeluarkan
Surat Keputusan tersebut
Setelah melalui berbagai pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara di
Semarang menolak gugatan dari Sdr Muhammad Taufiq SPd dan Penggugat harus membayar
semua biaya perkara Dengan kata lain Muhammad Taufiq SPd telah kalah dalam persidangan
tersebut dan segala tuntutan Muhammad Taufiq SPd ditolak
22
DAFTAR PUSTAKA
httpidwikipediaorg
23
PutusanPenetapan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang
httprozywebidcategoryinformasi
24
dikeluarkan Penggugat tidak pernah dipanggil oleh Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten
Banyumas atau pejabat ain yang berwenang untuk membela diri sehingga dapat dinilai bahwa
Surat Keputusan tersebut bertentangan dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang
bersifat proseduralformal
Disamping bertentangan dengan Pasal 53 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 9
Tahun 2004 Keputusan Bupati Banyumas tersebut bertentangan dengan Pasal 23 ayat (4) huruf a
Undang-Undang nomor 43 tahun 1999 yang mana isinya Pegawai Negeri Sipil yang
diberhentikan dengan Tidak Hormat adalah yang dijatuhi hukuman pidana 4 tahun atau lebih
sehingga keputusan Tergugat tersebut bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang
berlaku oleh karena itu maka keputusan Tergugat dapat dinyatakan batal atau tidak sah
Surat Keputusan Bupati Banyumas tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat sebagai
Pegawai Negeri Sipil atas nama Penggugat ternyata daam kosideran keputusannya hanya
mempertimbangkan besarnya ancaman hukuman penjara Pasal 294 ayat (1) KUHP yang
dikenakan terhadap diri Penggugat menurut Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 909
KPid2006 tanggal 28 Juni 2006 sebagaimana tersebut diatas dengan tanpa memperhatikan jasa
dan pengabdian Penggugat kepada Pemerintah Republik Indonesia
Penggugat juga keberatan terhadap Surat Keputusan Bupati Banyumas tentang
Pemberhentian Tidak Dengan Hormat atas nama Penggugat karena dalam penerbitannya tidak
mempertimbangkan prestasi kerja penggugat mengingat Penggugat telah mengabdi sebagai
Pegawai Negeri Sipil sejak tahun 1991 dan telah dapat menunjukkan prestasi kerja yang baik
sehingga penggugat telah dinaikkan pangkatnya dari Penata Muda (GolIIIa) menjadi Penata
Muda Tingkat I (GolIIIb) dengan kenaikan pangkat pilihan
Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas penggugat mohon kepada Majelis Hakim
Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang yang memeriksa perkara ini untuk mengadili dan
menjatuhkan putusan sebagai berikut
1 Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya
4
2 Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Bupati Banyumas Nomor
8880442007 tanggal 27 Maret 2007 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat
sebagai Pegawai Negeri Sipil An Sdr MUHAMMAD TAUFIQSPd
3 Memerintahkan kepada Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Bupati Banyumas
Nomor 8880442007 tanggal 27 Maret 2007 tentang Pemberhentian Tidak Dengan
Hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil An Sdr MUHAMMAD TAUFIQSPd
4 Memerintahkan kepada Tergugat untuk menerbitkan Surat Keputusan Bupati yang baru
untuk mengangkat kembali MUHAMMAD TAUFIQSPd sebagai Pegawai Negeri Sipil
di Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas
5 Menghuku Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini
6 Atau jika Pengadilan Tata Usaha Negara di Semarang berpendapat lain berkenan
memberikan Putusan yang adil menurut hokum
Dengan gugatan yang diajukan oleh penggugat tersebut pihak tergugat telah mengajukan
jawabannya dalam persidangan pada tanggal 27 Juni 2007 yang isinya sebagai berikut
DALAM EKSEPSI
EKSEPSI LAIN-LAIN
Bahwa gugatan Penggugat sangat tidak jelas kabur dan tidak lengkap yang sangat
membingungkan Tergugat karena pada posita gugat angka 04 didalilkan bahwa sebagai alasan
pertama gugatan Penggugat tersebut adalah alasan yang ditentukan dalam Pasal 53 ayat (2) huruf
a Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 5 tahun
1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yakni Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat
itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku Menurut Penggugat
Keputusan Tergugat tentang Pemberhentian Dengan Tidak Hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil
atas nama Penggugat dikeluarkan oleh Tergugat tidak pernah dipanggil oleh Bada Kepegawaian
Daerah Kabupaten Banyumas atau pejabat lain yan diberi kesempatan untuk membea diri yang
menurut Penggugat dinilai bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang
bersifat proceduralformal yang mana yang dilanggar oleh Tergugat Dengan demikian Surat
5
Gugatan Pengugat tersebut dapat dikatakan tidak memenuhi syarat substansial suatu gugatan
sebagaimana ditentukan dalam pasal 56 ayat (1) huruf c Undang-Undang nomor 5 tahun 1986
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang nomor 9 tahun 2004 sehingga berdasarkan
ketentuan pasal 62 ayat (1) Undang-Undang tersebut diatas gugatan Penggugat harus dinyatakan
tidak dapat diterima
Bahwa berdasarkan uraian diatas maka Tergugat mohon dengan hormat kepada Majelis
Hakim berkenan untuk
a Menerima Eksepsi Tergugat
b Memutuskan dan menyatakan hukumnya bahwa surat gugatan Penggugat tidak jelas
sangat kabur tidak lengkap danatau tidak cermat sehingga gugatan yang demikian itu
tidak sempurna dan tidak memenuhi syarat substansial suatu gugatan dan dinyatakan
tidak diterima
c Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini
DALAM POKOK PERKARA
1 Bahwa Tergugat mohon agar uraian dalam Eksepsi sepanjang diperlukan dianggap
termuat kembali pada pokok perkara
2 Bahwa Tergugat menolak seluruh dalil Penggugat kecuali yang diakui secara tegas
3 Bahwa benar Tergugat mengeluarkan Surat Keputusa Nomor 8880442007 tentang
Pemberhentian Dengan Tidak Hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil atas nama Sdr
MUHAMMAD TAUFIQSPd dan disampaikan serta diterima oleh Penggugat pada
tanggal 29 Maret 2007 di Kantor Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Banyumas
sebgaimana didalilkan oleh Penggugat pada posita gugat angka 01 dan 02
4 Bahwa terhadap keberatan Penggugat terhadap Surat Keputusan Tergugat tersbut diatas
sebagaimana didalilkan oleh Penggugat pada posita gugat angka 03 adalah hak penggugat
6
untuk mengajukan gugatan kepada Tergugat melalui Pengadilan Tata Usaha Negara di
Semarang
5 Bahwa tergugat menolak denga tegas dalil Penggugat pada posita gugat angka 04 karena
tergugat dalam mengeluarkan keputusan tersbut sudah sesuai dengan peraturan
perundang-undangan yang berlaku yaitu pasal 23 ayat (4) huruf a Undang-Undang
Nomor 8 tahun 1974 tentang pokok-pokok kepegawaian dan pasal 8 huruf b Peraturan
Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil yang
menyebutkan antara lain bahwa
Pegawai Negeri Sipil dapat diberhentikan dengan tidak hormat sebagai Pegawai Negeri
Sipil karena dihukum penjara berdasarkan Keputusan Pengadilan yang sudah mempunyai
kekuatan hukum yang tetap karena dengan sengaja melakukan suatu tindak pidana
penjara setinggi-tingginya 4 (empat) tahun atau diancam dengan pidana yang lebih berat
Bahwa penggugat berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan
hukum tetap telah terbukti melakukan perbuatantindak pidana pasal 294 ayat (1) KUHP
tentang Pencabulan Anak yang berdasarkan ketentuan tersebut ancaman hukumannya
adalah 7 (tujuh) tahun sehingga berdasarkan pasal 23 ayat (4) tahun 1999 tentang
Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok
Kepegawaian dan Pasal 8 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 tentang
Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan dapat diberhentikan dengan
tidak hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil meskipun putusan pengadilan menjatuhakan
hukuman pidana penjara kepada Penggugat selama 2 (dua) tahun Dengan demikian
karena Penggugat telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana yang ancaman
hukumannya amp (tujuh) tahun maka mengacu pada ketentuan pasal 23 ayat (4 ) huruf a
Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian dan Pasal 8
huruf b Peraturan Pemerintah 32 Tahun 1979 kepada Penggugat pada prinsipnya dapat
diajtuhi hukuman disiplin berupa pemberhentian dengan tidak hormat Untuk sampai
keputusan tersebut telah mempertimbangkan factor-faktor yang mendorong dan
memberatkan Penggugat melakukan tindak pidana kejahatan itu Faktor-faktor yang
mendorong Penggugat melakukan tidak pidana Pasal 294 ayat (1) KUHP tentang
7
pencabulan anak adalah bahwa Penggugat mempunyai hasrat biologisseksual yang
sangat besar dan sulit untuk dikendalikan sehingga terbukti Penggugat sampai
melakukan tindakan pencabulan terhadap anak didiknya sendiri yang masih dibawah
umur di lingkungan sekolah Sedangkan unsur-unsur yang memberatkan dalam keputusan
pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap adalah perbuatan Penggugat
tersebut dilakukan terhadap anak didiknya sendiri sehingga merendahkan martabat guru
yang mengakibatkan fatal
Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka Tergugat setelah mendapatkan
saran pertimbangan dari Badan Pertimbangan Penjatuhan Hukuman Disiplin Pegawai
Negeri Sipil sampai pada keputusan untuk memberhentikan dengan tidak hormat
Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil Karena dikhawatirkan apabila tidak
diberhentikan dengan tidak hormat akan mengulangi perbuatan yang sama lagi yang bisa
mengakibatkan korban pencabuan terhadap anak bertambah Dalam mengambil
keputusan tersebut Tergugat tidak sewenang-wenang karena telah terlebih dahulu
disidangkan dan dibahas oleh Badan Pertimabangan Penjatuhan Hukuman Disiplin
Pegawai Negeri Sipil dan Penggugat telah terbukti melakukan tindak pidana pencabulan
anak yang teah memiliki kekuatan hukum yang tetap Oleh karena itu dalil Penggugat
pada angka 04 harus ditolak
6 Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 23 ayat (4) huruf a UU NO43 tahun 1999 tentang
pokok-pokok kepegawaian yang secara jelas menyebutkan bahwa
ldquo Pegawai Negeri Sipil dapat diberhentikan dengan tidak hormat karena dihukum
penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang
tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan yang ancaman hukumannya 4 (empat)
tahun atau lebihrdquo
Seperti diketahui bahwa Penggugat terbukti bersalah melakukan tindak pidana
pencabulan anak yang ancaman hukumannya adaah 7 (tujuh) tahun sehingga meskipun
hanya dijatuhi hukuman penjara 2 (dua) tahun tetapi tindak pidana yang dilakukan
ancaman hukumannya adalah 7 (tujuh) tahun sehingga perbuatan pelanggaran Penggugat
8
teah memenuhi unsur ketentuan pasal 23 ayat 4 huruf a UU no43 tahun 1999 jo UU no8
tahun 1974 seperti yang tersebut diatas
7 Meskipun Penggugat telah mengabdi kepada Negara sebagai Pegawai Negeri Sipil tetapi
dengan perbuatan yang telah dilakukan tersebut merusak citra Pegawai Negeri Sipil
Pemerintah dan Negara sekaligus merusak kehormatan anak didiknya sendiri yang
mestinya harus dilindungi sehingga mengakibatkan penderitaan lahir dan batin bagi anak
didiknya yang bernama SUSI SUSANTI yang masih dibawah umur Keputusan Tergugat
untuk memberhentikan Penggugat dengan tidak hormat sebagai Pegawai negeri Sipil
telah dilakukan berdasar peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan telah didasari
oleh pertimbangan yang obyektif dan adil sehingga dalil Penggugat yang menyatakan
keberatan atas pemberhentian Pnggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil dengan tidak
hormat harus ditolak
8 Mengenai dalil Penggugat yang menyatakan bahwa Penggugat tidak pernah dipanggil
dan dan diberikan kesempatan untuk membela diri serta memberikan keterangan adalah
tidak benar karena sebenarnya Penggugat telah diberikan kesempatan untuk membela
diri dan memberikan keterangan dalam sidang pengadilan dari mulai di tingkat
Pengadilan Negeri Pengadilan Tinggi sampai ke Mahkamah Agung
Berdasarkan segala apa yang telah terurai diatas Tergugat mohon dengan hormat agar
Pengadilan Tata Usaha Negara di Semarang berkenan memutuskan
1 Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidak-tidaknya menyatakan
tidak dapat diterima
2 Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara
9
Menjawab atas pernyataan yang diberikan oleh tergugat penggugat telah mengajukan
Replik pada persidangan tanggal 2 Juli 2007 yang pada pokoknya tetap pada dilil-dalil
gugatannya
Menimbang atas Replik yang diberikan Pihak Penggugat tersebut tergugat telah
mengajukan Duplik tertanggal 5 Juli 2008 yang pada pokoknya tetap pada dalil-dalil
Jawabannya
Untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat
berupa foto copy surat-surat yang telah dimateraikan dengan cukup dan telah diberi tanda tangan
dan telah dicocokkan pula dengan aslinya surat-surat bukti sebagai berikut
Foto copy Surat Keputusan Bupati Banyumas Nomor 8880442007 tanggal 24 Maret
2007 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil An
Sdr MUHAMMAD TAUFIQ SPd
Foto copy Kitab Undang-Undang Nomor 43 Thaun 1999 tentang Perubahan atas
Undang-Undang Nomor 8 Thaun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian
Foto copy dari Salinan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 909 KPID2006 tanggal 28
Juni 2006 atas nama terdakwa Muhammad Taufiq Bin Kartomihardjo
Foto copy Petikan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor
8132121811991 tanggal 27 Nopember 1991 tentang Pengangkatan Penggugat sebagai
Calon Pegawai Negeri Sipil di SD dalam Wilayah Kabupaten Dati II Banyumas
Foto copy Petikan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor
8211137901993 tanggal 31 Agustus 1993 tentang Pengangkatan Penggugat sebagai
Pegawai Negeri Sipil dengan tugas pekerjaan sebagai Guru SD Klinting III Kecamatan
Somagede Kabupaten Banyumas
10
Foto copy Petikan Keputusan Bupati Banyumas Nomor 82333342005 tanggal 10
Maret 2003 tentang Kenaikan Pangkat dari Penata Muda (Gol IIIa) menjadi Penata
Muda tkI (Gol IIIb) atas nama MUHAMMAD TAUFIQSPd
Foto copy Jenis Prestasi yang diperoleh MUHAMMAD TAUFIQ selama mengajar di
SDN 3 Klinting
Foto copy Daftar Rata-Rata NEM Rata-Rata Mata Pelajaran Tingkat Kecamatan
Somagede tanggal 17 Juni 2000 yang dibuat dan ditandatangani oleh Pengawas TKSD
Kecamatan Somagede Kabupaten Banyumas
Foto copy Piagam Penghargaan Nomor 3741032219DS2000 tanggal 20 Juni 2000
atas nama MUHAMMAD TAUFIQ SPd yang diberi oleh Kepala Kanin Depdiknas
Kecamatan Somagede kepada Penggugat
Foto copy Data perolehan rata-rata nilai UAS Tahun 2001-2002 Cabang Dinas
Pendidikan Kecamatan Somagede yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepaa Cabang
Dinas Pendidikan Somagede
Foto copy Surat Keterangan Nomor 8000302005 tangga 17 Juni 2005 dari Kepala SD
Negeri 3 Klinting Kecamatan Somagede Kabupaten Banyumas
Foto copy Daftar Kolektip Nilai Ebtanas Murni SD Negeri Klinting III Kecamatan
Somagede Kabupaten Banyumas tanggal 17 Juni 2000 dari Ketua Panitia Ebtanas
RayonSub Rayon
Foto copy Daftar Kolektip Nilai UAS Murni Tahun 2002 SD Negeri 3 Klinting
Kecamatan Somagede Kabupaten Banyumas tanggal 20 Juni 2002 dari Kepala Sekolah
SDN 3 Klinting Kecamatan Somagede Kabupaten Banyumas
Foto copy Daftar Kolektip Nilai UAS Murni SD Negeri 3 Klinting Kecamatan
Somagede Kabupaten Banyumas tanggal 20 Juni 2002 dari Kepala Sekolah Dasar Negeri
3 Klinting Kecamatan Somagede Kabupaten Banyumas
Foto copy Surat Keterangan Nomor 8000292005 tanggal 17 Juni 2005 dari Kepala
Sekolah Dasar Negeri 3 Klinting tentang sikap dan perilaku Penggugat di Sekolah Dasar
Negeri 3 Klinting Kecamatan Somagede Kabupaten Banyumas
11
Foto copy Surat Pernyataan tanggal 10 April 2006 dari Pimpinan Pondok Pesantren
Borgol Thoyibah Raden Paku Jogyakarta tentang kelakuan dari Penggugat
Foto copy Berita Acara Pemeriksaan tersangka tanggal 16 Mei 2005 dan Berita Acara
Pemeriksaan lanjutan tersangka tertanggal 26 Mei 2005 dari Penyidik Pembantu Polres
Banyumas
Foto copy Laporan tertanggal 23 Mei 2005 dari Muhammad Taufiq (penggugat) kepada
Kepolisian Resort Banyumas
Foto copy Surat tertanggal 31 Mei 2005 dari Muhammad Taufiq (penggugat) yang
ditujukan kepada Ketua LKBH PGRI Jawa Tengah di Semarang
Foto copy Laporan Polisi NoPol LPK175V2005SPK tanggal 9 Mei 2005 dari Tri
Wuryaningsih Msi Pekerjaan Dosen tentang Tindak pidana pemerkosaan yang
Foto copy Surat Perintah Penahanan NoPol SPHan132V2005Reskrim atas nama
tersangka Muhammad Taufiq Bin Kartomihardjo yang dikeluarkan ditetapkan tanggal
27 Juni 2005 oleh Kepala Kepolisian Resort Banyumas dalam hal ini Kepala Satuan
Reskrim
Untuk menguatakan dalil-dalil jawabannya Tergugat dipersidangan telah mengajukan
alat-alat bukti berupa fotocopy yang telah dimateraikan dengan cukup dan telah dicocokan sesuai
dengan aslinya alat bukti tersebut adalah sebagai berikut
Foto copy Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan
Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun
2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan
Tata Usaha Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 77
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 3344) pasal 56
ayat (1) huruf c Pasal 62 ayat (1)
Foto coy Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 294 ayat (1)
Foto copy Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 1999 tentang
Perubahan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian
12
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169 Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 3890) Pasal 23 ayat (4) huruf a
Foto copy Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 tentang Pemberhentian Pegawai
Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 47 Tambahan
Lemabaran Negara Republik Indonesia 3149) Pasal 8 haruf b
Foto copt Keputusan Bupati Banyumas Nomor 8880442007 tangga 24 Maret 2007
tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil atas nama
Saudara Muhammad Taufiq SPd
Foto copy Keputusan Mahkamah Agung Nomor 909 KPID2006
Pihak Penggugat dan pihak Tergugat di persidangan tidak mengajukan saksi
Pada akhir persidangan pihak Penggugat dan pihak Tergugat telah mengajukan
kesimpulan masing-masing tertanggal 12 Juli 2007 serta para pihak menyatakan tidak akan
mengajukan bukti-bukti lagi selanjutnya para pihak mohon Putusan
Segala hal yang tercantum daam Berita Acara persidangan ini dianggap telah termuat
dalam Putusan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam Putusan ini
b) TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM
DALAM EKSEPSI
Menimbang bahwa Tergugat dalam Jawabannya tertanggal 27 Juni 2007 telah
mengajukan eksepsi yang pada pokoknya mendalilkan bahwa gugatan Penggugat tidak jelas
sangat kabur dan tidak lengkap karena alasan gugatan Penggugat adalah alasan yang ditentukan
dalam Pasal 53 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yakni Keputusan
Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang
13
berlaku Tetapi Penggugat tidak menyebutkan Peraturan Perundang-undangan mana yang
dilanggar oleh Tergugat dalam menerbitkan Surat Keputusan Pemberhentian tidak dengan
hormat atas nama Penggugat
Menimbang bahwa menurut Penggugat ia tidak pernah dipanggil oleh Badan Pengawa
Daerah Kabupaten Banyumas atau Pejabat lain yang diberi kesempatan untuk membela diri hal
ini dinilai Penggugat bertentangan denga Peraturan Perundang-undangan yang bersifat
procedural formal tetapi Penggugat tidak menjelaskan Peraturan Perundang-undangan mana
yang dilanggar oleh Tergugat Dengan demikian gugatan Penggugat tersebut dapat dikatakan
tidak memenuhi syarat substansial suatu gugatan sebagaimana ditentukan dalam pasal 56 ayat (1)
huruf c Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 62 ayat (1)
Undang-Undang tersebut diatas gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima
Menimbangbahwat terhadap eksepsi Tergugata tersebut Majelis Hakim
mempertimbangkan sebagai berikut
Menimbang ahwa Pasal 56 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana telah
diubah dengan undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 menyebutkan ayat (1) gugatan
harus memuat
a Nama kewarganegaraan tempat tinggal dan pekerjaan
b Nama jabatan dan tempat kedudukan Tergugat
c Dasar gugatan dan hal yang diminta untuk diputuskan oleh Pengadilan
Menimbang bahwa Majelis Hakim telah mempelajari gugatan Penggugat Majelia Hakim
berpendapat gugatan Penggugat telah memenuhi syarat formal sebagaimana disebutkan
Pasal 56 ayat (1) huruf a dan b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2004
Menimbang bahwa mengenai ketentuan Pasal 56 ayat (1) huruf c Majelis Hakim
berpendapat bahwa dasar gugatan Penggugat dan petitum gugatan Penggugat telah cukup
jelas sebagaimana diuraikan dalam gugatan Penggugat dalam duduk perkara diatas
14
Pada pokoknya sengketa antara Penggugata dan Tergugat mengenai masalah
kepegawaian yang mengacu kepada Undang-Undang Pokok-Pokok Kepegawaian yaitu
Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor
8 tahun 1974
Menimbang bahwa mengenai ketentuan Pasal 62 merupakan kewenangan Ketua
Pengadilan daam Dismissal Proses sedangkan perkara a quo telah lolos dismissal dengan
demikian telah menjadi kewenangan Majelis Hakim yang ditunujuk oleh Ketua
Pengadilan untuk memeriksa memutus dan menyelesaika sengketa Tata Usaha Negara
ini
Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas Majelis Hakim berpendapat
Eksepsi Tergugat yang mengatakan gugatan Penggugat tidak jelas sangat kabur dan tidak
lengkap tidak beralasan hukum oleh karena itu haruslah ditolak
DALAM POKOK PERKARA
Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adaah sebagaimana diuraikan
dalam duduk sengketa diatas
Menimbang bahwa apa yang telah dipertimbangkan dalam eksepsi diats juga merupakan
pertimbangan dan satu kesatuan dalam pokok perkara ini
Menimbang bahwa objek sengketa dalam perkara ini adalah
Surat Keputusan Bupati Banyumas Nomor 8880442007 tanggal 24 Maret 2007
tentang Pemberhentian Tidak dengan Hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil an
Sdr MUHAMMAD TAUFIQ SPd
15
Menimbang bahwa menurut Penggugat surat keputusan objek sengketa tersebut
diterbitkan bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dengan alasan
sebelum Surat Keputusan Bupati Banyumas tersebut dikeluarkan Penggugat tidak pernah
dipanggil oleh Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Banyumas dan atau Pejabat lain yang
berwenang unutk diberi kesempatan unutk membela diri
Bahwa hukuma pidana penjara yang dijatuhkan kepada Penggugat adalah dua tahun
penjara sedangkan yang dimaksud dalam Pasal 23 ayat (4) huruf a Undang-Undang
Nomor 43 Tahun 1999 adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberhentikan dengan tidak
hormat adalah yang dijatuhi hukuman pidana 4 tahun atau lebih
Bahwa Tergugat dalam menerbitkan surat keputusan objek sengketa tidak
mempertimbangkan prestasi kerja Penggugat
Menimbangbahwa dalil gugatan Penggugat tersebut telah dibantah oleh Tergugat kecuali
yang diakui secara tegas kebenarannya oleh Tergugat bahwa benar Tergugat telah menerbitkan
Surat Keputusan Nomor 8880442007 tanggal 24 Maret 2007 tentang Pemberhentian Tidak
Dengan Hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil an SdrMUHAMMAD TAUFIQ SPd
Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah
mengajukan alat bukti berupa foto copy surat
Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya Tergugat telah
mengajukan alat bukti berupa foto copy surat
Menimbang bahwa Pihak Penggugat dan Tergugat tidak mengajuka saksi dalam perakar
ini
Menimbang bahwa Majelis Hakim memeriksa memutus dan menyelesaikan sengketa
Tata Usaha Negara ini berdasarkan kepada ketentuan Pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 Tahun
1986 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 yang
16
menyebutkan Hakim menentukan apa yang harus dibuktikan dan untuk sahnya pembuktian
diperlukan sekurang-kurangnya dua alat bukti berdasarkan keyakinan Hakim
Menimbang bahwa latar belakang dikeluarkannya Surat Keputusan objek sengketa
adalah sebagai berikut
Bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 909 KPid2006 tanggal 28
Juni 2006 Sdr Muhammad Taufiq SPd Guru SD Negeri 03 Klinting Kecamatan
Somagede teah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tendak pidana
Perbuatan cabul dengan anak yang belum dewasa yang dipercayakan kepadanya untuk
dididik sebagaimana dimaksud Pasal 294 ayat (1) KUHP dan menjatuhkan pidana kepada
Sdr Muhammad Taufiq SPd dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahu
Bahwa tindak pidana sebagaimana dimaksud Pasal 294 ayat (1) KUHP adalah tindak
pidana dengan ancaman Pidana Penjara paling lama tujuh tahun sehingga berdasarkan
Pasal 23 ayat (4) huruf a Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Pokok-Pokok
Kepegawaian dan Pasal 8 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1974 tentang
Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan dapat diberhentikan tidak
dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil
Menimbang bahwa persoalan humum dalam sengketa Tata Usaha Negara ini adalah
Apakah surat keputusan objek sengketa a quo diterbitkan telah sesuai dengan ketentuan
Perundang-undangan yang berlaku atau apakah bertentangan dengan Peraturan Perundang-
undangan yang berlaku
Menimbang bahwa sebelum diterbitkan surat keputusan objek sengketa a quo oleh
Tergugat Penggugat telah diperiksa di persidangan Pengadilan Negeri Banyumas Pengadilan
Tinggi Semarang Mahkamah Agung RI sehubungan dengan tindak pidana yang didakwakan
kepada Penggugat selama masa menjalani persidangan tersebut Penggugat telah diberhentikan
sementara berdasarkan Keputusan Bupati Banyumas Nomor 8875432005 tanggal 16 Juni
2005 tentang Pemberhentian Sementara Pegawai Negeri Sipil an Sdr Muhammad Taufiq SPd
17
Menimbang bahwa terhadap tindak pidana yang didakwakan kepada Penggugat telah
diputus oleh Mahkamah Agung RI dengan Putusan Nomor 909 KPID2006 tanggal 28 Juni
2006
Menimbang bahwa berdasarkan Keputusan Mahkamah Agung tersebut Permasalahan
Penggugat Sdr Muhammad Taufiq SPd ditindaklanjuti dengan surat Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Banyumastanggal 21 Desember 2006 Nomor 86272082006 Perihal tindak lanjut
hasil permasalahan Pegawai Negeri Sipil Guru SD ata nama Sdr Muhammad Taufiq SPd NIP
131 969 434 kemudian diadakan sidang Tim Penjatuhan Hukuman Disipin Pegawai Negeri Sipil
Kabupaten Banyumas tanggal 7 Februari 2007
Menimbang bahwa berdasarkan uraian hukum diatas kemudian Tergugat menerbitkan
surat keputusan objek sengketa a quo berdasarkan ketentuan pasal 23 ayat (4) huruf a Undang-
Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974
tentang Pokok-Pokok Kepegawaian berbunyi sebagai berikut
Pasal 23 ayat (4)
Pegawai Negeri Sipil dapat diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau
tidak dengan hormat karena
a Dihukum penjara berdasarkan Putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan
hukum yang tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan yang ancaman
hukumannya 4 (empat) tahun atau lebih
Penjelasan Pasal 23 ayat (4) menyebutkan
Diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau diberhentikan tidak dengan
hormat tergantung kepada berat ringannya pelanggaran yang dilakukan Pegawai Negeri Sipil
yang bersangkutan dan memperhatikan jasa dan pengabdiannya
18
Menimbang bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 909KPID2006
tanggal 28 Juni 2006 menyatakan terdakwa Muhammad Taufiq SPd bin Karto Mihardjo telah
terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ldquoPerbuatan cabul dengan
anak yang belum dewasa yang dipercayakan kepadanya untuk dididik Menjatuhkan pidana
kepada tedakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun Perbuatan tersebut adalah
sebagaimana diuraikan Pasal 294 (1) KUHP
Menimbang bahwa Pasal 294 (1) KUHP ancamannya adalah pidana penjara paling lama
tujuh tahun
Menimbang bahwa bila substansi Pasal 23 ayat 4 Undang-Undang Nomor 43 Tahun
1999 dihubungkan dengan substansi Pasal 294 (1) KUHP Majelis Hakim berpendapat
berdasarkan ketentuan penjatuhan hukuman Disiplin Pegawai Negeri Sipil maka Sdr
Muhammad Taufiq SPd (Penggugat perkara a quo) memenuhi unsur mendapat sanksi
administrasi sebagaimana diatur pasal 23 ayat (4) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999
tersebut
Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim mencermati prosedur formil dan materiil
Penjatuhan Hukuman Disiplin Sdr Muhammad Taufiq SPd sampai terbitnya surat keputusan
objek sengketa a quo sebagaimana telah diuraikan dalam pertimbangan hukum Majelis Hakim
berpendapat Tergugat telah memenuhi prosedur administrasi yang harus dilalui sesuai ketentuan
Peraturan Perundang-undangan yang berlaku
Menimbang bahwa karena Penjatuhan Hukuman Disiplin terhadap Penggugat
berdasarkan kepada Putusan Pidana yang telah berkekuatan hukum tetap maka sesuai konstruksi
Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 8 Tahun
1974 tidak perlu dilakukan proses administrasi pemanggilan tehadap Pegawai Negeri Sipil yang
akan dijatuhi hukuman disiplin untuk membela diri
Menimbang bahwa terhadap dalil Penggugat yang menyatakan Tergugat daam
menerbitkan surat keputusan objek sengketa tidak mempertimbangkan prestasi kerja Penggugat
19
menurut hemat Majelis Hakim sesuai dengan dalil Tergugat yang menyatakan bahwa perbuatan
Penggugat tersebut dilakukan terhadap anak didiknya sendiri sehingga merendahkan martabat
guru merupakan hal yang memberatkan sehingga Penggugat dijatuhi hukuman disiplin
Pemberhentian dengan tidak hormat hal tersebut merupakan pertimbangan yang tidak
bertentangan dengan substansi penjelasan Pasal 23 ayat (4) Undang-Undang Nomor 8 Tahun
1999 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok
Kepegawaian
Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas Pengadilan berpendapat
bahwa Surat Keputusan Bupati Banyumas No 8880442007 tanggal 24 Maret 2007 tentang
Pemberhentian tidak dengan hormat Sdr Muhammad Taufiq SPd (objek sengketa a quo)
penerbitannya tidak bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku yaitu
Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang nomor 8 Tahun
1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian dengan demikian dalil gugatan Penggugat tidak
terbukti kebenarannya olah karena itu gugatan Penggugat haruslah ditolak
Menimbang bahwa karena gugatan Penggugat ditolak sesuai dengan ketentuan Pasal 110
jo Pasal 112 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2004 Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara yang
jumlahnya akan disebutkan dalam amar Putusan ini
Menimbang bahwa bukti-bukti yang relevan telah dipertimbangkan dan bukti yang tidak
relevan dikesampingkan namun tetap satu kesatuan dalam berkas perkara ini
Mengingat ketentuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata
Usaha Negara sebagaiman telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan
Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang perubahahan atas Undang-Undang Nomor 8
Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian dan Peraturan Perundang-undangan lain yang
berkaitan dengan Perkara ini
------------------------------MENGADILI---------------------------------
20
DALAM EKSEPSI
Menolak Eksepsi Tergugat
DALAM POKOK PERKARA
1 Menolak gugatan Penggugat
2 Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah
Rp 119000- (seratus Sembilan belas ribu rupiah)
Demikian diputus dalam rapat Permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Jumat tanggal
20 Juli 2007 oleh Ketua Majelis dan Hakim Anggota Putusan tersebut diucapkan dalam sidang
yang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 31 Juli 2007 oleh Ketua Majelis dan Hakim
Anggota dengan dibantu oleh Panitera Pengganti dihadiri oleh Penggugat dan Kuasa Hukum
Tergugat
D KESIMPULAN
Perkara antara Muhammad Taufiq sebagai mantan Guru di SD Negeri 3 Klinting
Kecamatan Somagede Kabupaten Banyumas menyangkut Surat Keputusan Bupati Banyumas
Nomor 8880442007 tanggal 24 Maret 2007 tentang Pemberhentian Dengan Tidak Hormat
sebagai Pegawai Negeri Sipil atas nama Muhammad Taufiq SPd Dengan diterbitkannya Surat
Keputusan tersebut Sdr Muhammad Taufiq SPd merasa keberatan karena Surat Keputusan
21
tersebut dikeluarkan tanpa ada pemanggilan terlebih dahulu kepada Penggugat sebelumnya untuk
membela diri dan Surat Keputusan tersebut dikeluarkan tanpa mempertimbangkan prestasi kerja
Penggugat Dan juga Penggugat merasa keberatan karena Surat Keputusan tersebut bertentangan
dengan pasal 23 ayat (4) huruf a Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 Oleh karena itu Sdr
Muhammad Taufiq SPd menuntut Bupati Banyumas dan memasukkan gugatannya ke
Peradilan Tata Usaha Negara di Semarang
Dalam menanggapi gugatan dari Sdr Muhammad Taufiq SPd tersebut Bupati
Banyumas memberikan jawaban bahwa keputusan Bupati Banyumas dalam mengeluarkan Surat
Keputusan yang berisi Pemberhentian Dengan Tidak Hormat sebagai Pegawai Negeri Sdr
Muhammad Taufiq SPd bukan tanpa alasan Keputusan tersebut diambil karena Sdr
Muhammad Taufiq SPd telah melakukan tindak pidana Pencabulan terhadap anak didiknya
sendiri di lingkungan sekolah dan Penggugat diancam hukuman selama 7 (tujuh) tahun penjara
dan Penggugat dijatuhi hukuman pidana penjara selama 2 tahun Hal tersebut jelas melanggar
Pasal 23 ayat (4) huruf a Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 dan Pasa 8 huruf b Peraturan
Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil yang
menyatakan bahwa ldquoPegawai Negeri Sipil dapat diberhentikan dengan tidak hormat sebagai
Pegawai Negeri Sipil karena dihukum penjara berdasarkan berdasarkan Keputusa Pengadilan
yang sudah mempunyai kekuatan hukum yang tetap karena dengan sengaja melakukan suatu
tindak pidana penjara setinggi-tingginya 4 (empat) tahun atau diancam dengan pidana yang
lebih beratrdquo Selain itu tindakan yang dilakukan Penggugat telah merusak martabat sebagai
seorang Guru sehingga Bupati Banyumas setelah berdiskusi dengan pejabat terkait mengeluarkan
Surat Keputusan tersebut
Setelah melalui berbagai pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara di
Semarang menolak gugatan dari Sdr Muhammad Taufiq SPd dan Penggugat harus membayar
semua biaya perkara Dengan kata lain Muhammad Taufiq SPd telah kalah dalam persidangan
tersebut dan segala tuntutan Muhammad Taufiq SPd ditolak
22
DAFTAR PUSTAKA
httpidwikipediaorg
23
PutusanPenetapan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang
httprozywebidcategoryinformasi
24
2 Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Bupati Banyumas Nomor
8880442007 tanggal 27 Maret 2007 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat
sebagai Pegawai Negeri Sipil An Sdr MUHAMMAD TAUFIQSPd
3 Memerintahkan kepada Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Bupati Banyumas
Nomor 8880442007 tanggal 27 Maret 2007 tentang Pemberhentian Tidak Dengan
Hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil An Sdr MUHAMMAD TAUFIQSPd
4 Memerintahkan kepada Tergugat untuk menerbitkan Surat Keputusan Bupati yang baru
untuk mengangkat kembali MUHAMMAD TAUFIQSPd sebagai Pegawai Negeri Sipil
di Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas
5 Menghuku Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini
6 Atau jika Pengadilan Tata Usaha Negara di Semarang berpendapat lain berkenan
memberikan Putusan yang adil menurut hokum
Dengan gugatan yang diajukan oleh penggugat tersebut pihak tergugat telah mengajukan
jawabannya dalam persidangan pada tanggal 27 Juni 2007 yang isinya sebagai berikut
DALAM EKSEPSI
EKSEPSI LAIN-LAIN
Bahwa gugatan Penggugat sangat tidak jelas kabur dan tidak lengkap yang sangat
membingungkan Tergugat karena pada posita gugat angka 04 didalilkan bahwa sebagai alasan
pertama gugatan Penggugat tersebut adalah alasan yang ditentukan dalam Pasal 53 ayat (2) huruf
a Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 5 tahun
1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yakni Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat
itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku Menurut Penggugat
Keputusan Tergugat tentang Pemberhentian Dengan Tidak Hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil
atas nama Penggugat dikeluarkan oleh Tergugat tidak pernah dipanggil oleh Bada Kepegawaian
Daerah Kabupaten Banyumas atau pejabat lain yan diberi kesempatan untuk membea diri yang
menurut Penggugat dinilai bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang
bersifat proceduralformal yang mana yang dilanggar oleh Tergugat Dengan demikian Surat
5
Gugatan Pengugat tersebut dapat dikatakan tidak memenuhi syarat substansial suatu gugatan
sebagaimana ditentukan dalam pasal 56 ayat (1) huruf c Undang-Undang nomor 5 tahun 1986
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang nomor 9 tahun 2004 sehingga berdasarkan
ketentuan pasal 62 ayat (1) Undang-Undang tersebut diatas gugatan Penggugat harus dinyatakan
tidak dapat diterima
Bahwa berdasarkan uraian diatas maka Tergugat mohon dengan hormat kepada Majelis
Hakim berkenan untuk
a Menerima Eksepsi Tergugat
b Memutuskan dan menyatakan hukumnya bahwa surat gugatan Penggugat tidak jelas
sangat kabur tidak lengkap danatau tidak cermat sehingga gugatan yang demikian itu
tidak sempurna dan tidak memenuhi syarat substansial suatu gugatan dan dinyatakan
tidak diterima
c Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini
DALAM POKOK PERKARA
1 Bahwa Tergugat mohon agar uraian dalam Eksepsi sepanjang diperlukan dianggap
termuat kembali pada pokok perkara
2 Bahwa Tergugat menolak seluruh dalil Penggugat kecuali yang diakui secara tegas
3 Bahwa benar Tergugat mengeluarkan Surat Keputusa Nomor 8880442007 tentang
Pemberhentian Dengan Tidak Hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil atas nama Sdr
MUHAMMAD TAUFIQSPd dan disampaikan serta diterima oleh Penggugat pada
tanggal 29 Maret 2007 di Kantor Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Banyumas
sebgaimana didalilkan oleh Penggugat pada posita gugat angka 01 dan 02
4 Bahwa terhadap keberatan Penggugat terhadap Surat Keputusan Tergugat tersbut diatas
sebagaimana didalilkan oleh Penggugat pada posita gugat angka 03 adalah hak penggugat
6
untuk mengajukan gugatan kepada Tergugat melalui Pengadilan Tata Usaha Negara di
Semarang
5 Bahwa tergugat menolak denga tegas dalil Penggugat pada posita gugat angka 04 karena
tergugat dalam mengeluarkan keputusan tersbut sudah sesuai dengan peraturan
perundang-undangan yang berlaku yaitu pasal 23 ayat (4) huruf a Undang-Undang
Nomor 8 tahun 1974 tentang pokok-pokok kepegawaian dan pasal 8 huruf b Peraturan
Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil yang
menyebutkan antara lain bahwa
Pegawai Negeri Sipil dapat diberhentikan dengan tidak hormat sebagai Pegawai Negeri
Sipil karena dihukum penjara berdasarkan Keputusan Pengadilan yang sudah mempunyai
kekuatan hukum yang tetap karena dengan sengaja melakukan suatu tindak pidana
penjara setinggi-tingginya 4 (empat) tahun atau diancam dengan pidana yang lebih berat
Bahwa penggugat berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan
hukum tetap telah terbukti melakukan perbuatantindak pidana pasal 294 ayat (1) KUHP
tentang Pencabulan Anak yang berdasarkan ketentuan tersebut ancaman hukumannya
adalah 7 (tujuh) tahun sehingga berdasarkan pasal 23 ayat (4) tahun 1999 tentang
Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok
Kepegawaian dan Pasal 8 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 tentang
Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan dapat diberhentikan dengan
tidak hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil meskipun putusan pengadilan menjatuhakan
hukuman pidana penjara kepada Penggugat selama 2 (dua) tahun Dengan demikian
karena Penggugat telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana yang ancaman
hukumannya amp (tujuh) tahun maka mengacu pada ketentuan pasal 23 ayat (4 ) huruf a
Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian dan Pasal 8
huruf b Peraturan Pemerintah 32 Tahun 1979 kepada Penggugat pada prinsipnya dapat
diajtuhi hukuman disiplin berupa pemberhentian dengan tidak hormat Untuk sampai
keputusan tersebut telah mempertimbangkan factor-faktor yang mendorong dan
memberatkan Penggugat melakukan tindak pidana kejahatan itu Faktor-faktor yang
mendorong Penggugat melakukan tidak pidana Pasal 294 ayat (1) KUHP tentang
7
pencabulan anak adalah bahwa Penggugat mempunyai hasrat biologisseksual yang
sangat besar dan sulit untuk dikendalikan sehingga terbukti Penggugat sampai
melakukan tindakan pencabulan terhadap anak didiknya sendiri yang masih dibawah
umur di lingkungan sekolah Sedangkan unsur-unsur yang memberatkan dalam keputusan
pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap adalah perbuatan Penggugat
tersebut dilakukan terhadap anak didiknya sendiri sehingga merendahkan martabat guru
yang mengakibatkan fatal
Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka Tergugat setelah mendapatkan
saran pertimbangan dari Badan Pertimbangan Penjatuhan Hukuman Disiplin Pegawai
Negeri Sipil sampai pada keputusan untuk memberhentikan dengan tidak hormat
Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil Karena dikhawatirkan apabila tidak
diberhentikan dengan tidak hormat akan mengulangi perbuatan yang sama lagi yang bisa
mengakibatkan korban pencabuan terhadap anak bertambah Dalam mengambil
keputusan tersebut Tergugat tidak sewenang-wenang karena telah terlebih dahulu
disidangkan dan dibahas oleh Badan Pertimabangan Penjatuhan Hukuman Disiplin
Pegawai Negeri Sipil dan Penggugat telah terbukti melakukan tindak pidana pencabulan
anak yang teah memiliki kekuatan hukum yang tetap Oleh karena itu dalil Penggugat
pada angka 04 harus ditolak
6 Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 23 ayat (4) huruf a UU NO43 tahun 1999 tentang
pokok-pokok kepegawaian yang secara jelas menyebutkan bahwa
ldquo Pegawai Negeri Sipil dapat diberhentikan dengan tidak hormat karena dihukum
penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang
tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan yang ancaman hukumannya 4 (empat)
tahun atau lebihrdquo
Seperti diketahui bahwa Penggugat terbukti bersalah melakukan tindak pidana
pencabulan anak yang ancaman hukumannya adaah 7 (tujuh) tahun sehingga meskipun
hanya dijatuhi hukuman penjara 2 (dua) tahun tetapi tindak pidana yang dilakukan
ancaman hukumannya adalah 7 (tujuh) tahun sehingga perbuatan pelanggaran Penggugat
8
teah memenuhi unsur ketentuan pasal 23 ayat 4 huruf a UU no43 tahun 1999 jo UU no8
tahun 1974 seperti yang tersebut diatas
7 Meskipun Penggugat telah mengabdi kepada Negara sebagai Pegawai Negeri Sipil tetapi
dengan perbuatan yang telah dilakukan tersebut merusak citra Pegawai Negeri Sipil
Pemerintah dan Negara sekaligus merusak kehormatan anak didiknya sendiri yang
mestinya harus dilindungi sehingga mengakibatkan penderitaan lahir dan batin bagi anak
didiknya yang bernama SUSI SUSANTI yang masih dibawah umur Keputusan Tergugat
untuk memberhentikan Penggugat dengan tidak hormat sebagai Pegawai negeri Sipil
telah dilakukan berdasar peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan telah didasari
oleh pertimbangan yang obyektif dan adil sehingga dalil Penggugat yang menyatakan
keberatan atas pemberhentian Pnggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil dengan tidak
hormat harus ditolak
8 Mengenai dalil Penggugat yang menyatakan bahwa Penggugat tidak pernah dipanggil
dan dan diberikan kesempatan untuk membela diri serta memberikan keterangan adalah
tidak benar karena sebenarnya Penggugat telah diberikan kesempatan untuk membela
diri dan memberikan keterangan dalam sidang pengadilan dari mulai di tingkat
Pengadilan Negeri Pengadilan Tinggi sampai ke Mahkamah Agung
Berdasarkan segala apa yang telah terurai diatas Tergugat mohon dengan hormat agar
Pengadilan Tata Usaha Negara di Semarang berkenan memutuskan
1 Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidak-tidaknya menyatakan
tidak dapat diterima
2 Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara
9
Menjawab atas pernyataan yang diberikan oleh tergugat penggugat telah mengajukan
Replik pada persidangan tanggal 2 Juli 2007 yang pada pokoknya tetap pada dilil-dalil
gugatannya
Menimbang atas Replik yang diberikan Pihak Penggugat tersebut tergugat telah
mengajukan Duplik tertanggal 5 Juli 2008 yang pada pokoknya tetap pada dalil-dalil
Jawabannya
Untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat
berupa foto copy surat-surat yang telah dimateraikan dengan cukup dan telah diberi tanda tangan
dan telah dicocokkan pula dengan aslinya surat-surat bukti sebagai berikut
Foto copy Surat Keputusan Bupati Banyumas Nomor 8880442007 tanggal 24 Maret
2007 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil An
Sdr MUHAMMAD TAUFIQ SPd
Foto copy Kitab Undang-Undang Nomor 43 Thaun 1999 tentang Perubahan atas
Undang-Undang Nomor 8 Thaun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian
Foto copy dari Salinan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 909 KPID2006 tanggal 28
Juni 2006 atas nama terdakwa Muhammad Taufiq Bin Kartomihardjo
Foto copy Petikan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor
8132121811991 tanggal 27 Nopember 1991 tentang Pengangkatan Penggugat sebagai
Calon Pegawai Negeri Sipil di SD dalam Wilayah Kabupaten Dati II Banyumas
Foto copy Petikan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor
8211137901993 tanggal 31 Agustus 1993 tentang Pengangkatan Penggugat sebagai
Pegawai Negeri Sipil dengan tugas pekerjaan sebagai Guru SD Klinting III Kecamatan
Somagede Kabupaten Banyumas
10
Foto copy Petikan Keputusan Bupati Banyumas Nomor 82333342005 tanggal 10
Maret 2003 tentang Kenaikan Pangkat dari Penata Muda (Gol IIIa) menjadi Penata
Muda tkI (Gol IIIb) atas nama MUHAMMAD TAUFIQSPd
Foto copy Jenis Prestasi yang diperoleh MUHAMMAD TAUFIQ selama mengajar di
SDN 3 Klinting
Foto copy Daftar Rata-Rata NEM Rata-Rata Mata Pelajaran Tingkat Kecamatan
Somagede tanggal 17 Juni 2000 yang dibuat dan ditandatangani oleh Pengawas TKSD
Kecamatan Somagede Kabupaten Banyumas
Foto copy Piagam Penghargaan Nomor 3741032219DS2000 tanggal 20 Juni 2000
atas nama MUHAMMAD TAUFIQ SPd yang diberi oleh Kepala Kanin Depdiknas
Kecamatan Somagede kepada Penggugat
Foto copy Data perolehan rata-rata nilai UAS Tahun 2001-2002 Cabang Dinas
Pendidikan Kecamatan Somagede yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepaa Cabang
Dinas Pendidikan Somagede
Foto copy Surat Keterangan Nomor 8000302005 tangga 17 Juni 2005 dari Kepala SD
Negeri 3 Klinting Kecamatan Somagede Kabupaten Banyumas
Foto copy Daftar Kolektip Nilai Ebtanas Murni SD Negeri Klinting III Kecamatan
Somagede Kabupaten Banyumas tanggal 17 Juni 2000 dari Ketua Panitia Ebtanas
RayonSub Rayon
Foto copy Daftar Kolektip Nilai UAS Murni Tahun 2002 SD Negeri 3 Klinting
Kecamatan Somagede Kabupaten Banyumas tanggal 20 Juni 2002 dari Kepala Sekolah
SDN 3 Klinting Kecamatan Somagede Kabupaten Banyumas
Foto copy Daftar Kolektip Nilai UAS Murni SD Negeri 3 Klinting Kecamatan
Somagede Kabupaten Banyumas tanggal 20 Juni 2002 dari Kepala Sekolah Dasar Negeri
3 Klinting Kecamatan Somagede Kabupaten Banyumas
Foto copy Surat Keterangan Nomor 8000292005 tanggal 17 Juni 2005 dari Kepala
Sekolah Dasar Negeri 3 Klinting tentang sikap dan perilaku Penggugat di Sekolah Dasar
Negeri 3 Klinting Kecamatan Somagede Kabupaten Banyumas
11
Foto copy Surat Pernyataan tanggal 10 April 2006 dari Pimpinan Pondok Pesantren
Borgol Thoyibah Raden Paku Jogyakarta tentang kelakuan dari Penggugat
Foto copy Berita Acara Pemeriksaan tersangka tanggal 16 Mei 2005 dan Berita Acara
Pemeriksaan lanjutan tersangka tertanggal 26 Mei 2005 dari Penyidik Pembantu Polres
Banyumas
Foto copy Laporan tertanggal 23 Mei 2005 dari Muhammad Taufiq (penggugat) kepada
Kepolisian Resort Banyumas
Foto copy Surat tertanggal 31 Mei 2005 dari Muhammad Taufiq (penggugat) yang
ditujukan kepada Ketua LKBH PGRI Jawa Tengah di Semarang
Foto copy Laporan Polisi NoPol LPK175V2005SPK tanggal 9 Mei 2005 dari Tri
Wuryaningsih Msi Pekerjaan Dosen tentang Tindak pidana pemerkosaan yang
Foto copy Surat Perintah Penahanan NoPol SPHan132V2005Reskrim atas nama
tersangka Muhammad Taufiq Bin Kartomihardjo yang dikeluarkan ditetapkan tanggal
27 Juni 2005 oleh Kepala Kepolisian Resort Banyumas dalam hal ini Kepala Satuan
Reskrim
Untuk menguatakan dalil-dalil jawabannya Tergugat dipersidangan telah mengajukan
alat-alat bukti berupa fotocopy yang telah dimateraikan dengan cukup dan telah dicocokan sesuai
dengan aslinya alat bukti tersebut adalah sebagai berikut
Foto copy Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan
Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun
2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan
Tata Usaha Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 77
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 3344) pasal 56
ayat (1) huruf c Pasal 62 ayat (1)
Foto coy Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 294 ayat (1)
Foto copy Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 1999 tentang
Perubahan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian
12
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169 Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 3890) Pasal 23 ayat (4) huruf a
Foto copy Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 tentang Pemberhentian Pegawai
Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 47 Tambahan
Lemabaran Negara Republik Indonesia 3149) Pasal 8 haruf b
Foto copt Keputusan Bupati Banyumas Nomor 8880442007 tangga 24 Maret 2007
tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil atas nama
Saudara Muhammad Taufiq SPd
Foto copy Keputusan Mahkamah Agung Nomor 909 KPID2006
Pihak Penggugat dan pihak Tergugat di persidangan tidak mengajukan saksi
Pada akhir persidangan pihak Penggugat dan pihak Tergugat telah mengajukan
kesimpulan masing-masing tertanggal 12 Juli 2007 serta para pihak menyatakan tidak akan
mengajukan bukti-bukti lagi selanjutnya para pihak mohon Putusan
Segala hal yang tercantum daam Berita Acara persidangan ini dianggap telah termuat
dalam Putusan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam Putusan ini
b) TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM
DALAM EKSEPSI
Menimbang bahwa Tergugat dalam Jawabannya tertanggal 27 Juni 2007 telah
mengajukan eksepsi yang pada pokoknya mendalilkan bahwa gugatan Penggugat tidak jelas
sangat kabur dan tidak lengkap karena alasan gugatan Penggugat adalah alasan yang ditentukan
dalam Pasal 53 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yakni Keputusan
Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang
13
berlaku Tetapi Penggugat tidak menyebutkan Peraturan Perundang-undangan mana yang
dilanggar oleh Tergugat dalam menerbitkan Surat Keputusan Pemberhentian tidak dengan
hormat atas nama Penggugat
Menimbang bahwa menurut Penggugat ia tidak pernah dipanggil oleh Badan Pengawa
Daerah Kabupaten Banyumas atau Pejabat lain yang diberi kesempatan untuk membela diri hal
ini dinilai Penggugat bertentangan denga Peraturan Perundang-undangan yang bersifat
procedural formal tetapi Penggugat tidak menjelaskan Peraturan Perundang-undangan mana
yang dilanggar oleh Tergugat Dengan demikian gugatan Penggugat tersebut dapat dikatakan
tidak memenuhi syarat substansial suatu gugatan sebagaimana ditentukan dalam pasal 56 ayat (1)
huruf c Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 62 ayat (1)
Undang-Undang tersebut diatas gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima
Menimbangbahwat terhadap eksepsi Tergugata tersebut Majelis Hakim
mempertimbangkan sebagai berikut
Menimbang ahwa Pasal 56 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana telah
diubah dengan undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 menyebutkan ayat (1) gugatan
harus memuat
a Nama kewarganegaraan tempat tinggal dan pekerjaan
b Nama jabatan dan tempat kedudukan Tergugat
c Dasar gugatan dan hal yang diminta untuk diputuskan oleh Pengadilan
Menimbang bahwa Majelis Hakim telah mempelajari gugatan Penggugat Majelia Hakim
berpendapat gugatan Penggugat telah memenuhi syarat formal sebagaimana disebutkan
Pasal 56 ayat (1) huruf a dan b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2004
Menimbang bahwa mengenai ketentuan Pasal 56 ayat (1) huruf c Majelis Hakim
berpendapat bahwa dasar gugatan Penggugat dan petitum gugatan Penggugat telah cukup
jelas sebagaimana diuraikan dalam gugatan Penggugat dalam duduk perkara diatas
14
Pada pokoknya sengketa antara Penggugata dan Tergugat mengenai masalah
kepegawaian yang mengacu kepada Undang-Undang Pokok-Pokok Kepegawaian yaitu
Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor
8 tahun 1974
Menimbang bahwa mengenai ketentuan Pasal 62 merupakan kewenangan Ketua
Pengadilan daam Dismissal Proses sedangkan perkara a quo telah lolos dismissal dengan
demikian telah menjadi kewenangan Majelis Hakim yang ditunujuk oleh Ketua
Pengadilan untuk memeriksa memutus dan menyelesaika sengketa Tata Usaha Negara
ini
Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas Majelis Hakim berpendapat
Eksepsi Tergugat yang mengatakan gugatan Penggugat tidak jelas sangat kabur dan tidak
lengkap tidak beralasan hukum oleh karena itu haruslah ditolak
DALAM POKOK PERKARA
Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adaah sebagaimana diuraikan
dalam duduk sengketa diatas
Menimbang bahwa apa yang telah dipertimbangkan dalam eksepsi diats juga merupakan
pertimbangan dan satu kesatuan dalam pokok perkara ini
Menimbang bahwa objek sengketa dalam perkara ini adalah
Surat Keputusan Bupati Banyumas Nomor 8880442007 tanggal 24 Maret 2007
tentang Pemberhentian Tidak dengan Hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil an
Sdr MUHAMMAD TAUFIQ SPd
15
Menimbang bahwa menurut Penggugat surat keputusan objek sengketa tersebut
diterbitkan bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dengan alasan
sebelum Surat Keputusan Bupati Banyumas tersebut dikeluarkan Penggugat tidak pernah
dipanggil oleh Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Banyumas dan atau Pejabat lain yang
berwenang unutk diberi kesempatan unutk membela diri
Bahwa hukuma pidana penjara yang dijatuhkan kepada Penggugat adalah dua tahun
penjara sedangkan yang dimaksud dalam Pasal 23 ayat (4) huruf a Undang-Undang
Nomor 43 Tahun 1999 adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberhentikan dengan tidak
hormat adalah yang dijatuhi hukuman pidana 4 tahun atau lebih
Bahwa Tergugat dalam menerbitkan surat keputusan objek sengketa tidak
mempertimbangkan prestasi kerja Penggugat
Menimbangbahwa dalil gugatan Penggugat tersebut telah dibantah oleh Tergugat kecuali
yang diakui secara tegas kebenarannya oleh Tergugat bahwa benar Tergugat telah menerbitkan
Surat Keputusan Nomor 8880442007 tanggal 24 Maret 2007 tentang Pemberhentian Tidak
Dengan Hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil an SdrMUHAMMAD TAUFIQ SPd
Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah
mengajukan alat bukti berupa foto copy surat
Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya Tergugat telah
mengajukan alat bukti berupa foto copy surat
Menimbang bahwa Pihak Penggugat dan Tergugat tidak mengajuka saksi dalam perakar
ini
Menimbang bahwa Majelis Hakim memeriksa memutus dan menyelesaikan sengketa
Tata Usaha Negara ini berdasarkan kepada ketentuan Pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 Tahun
1986 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 yang
16
menyebutkan Hakim menentukan apa yang harus dibuktikan dan untuk sahnya pembuktian
diperlukan sekurang-kurangnya dua alat bukti berdasarkan keyakinan Hakim
Menimbang bahwa latar belakang dikeluarkannya Surat Keputusan objek sengketa
adalah sebagai berikut
Bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 909 KPid2006 tanggal 28
Juni 2006 Sdr Muhammad Taufiq SPd Guru SD Negeri 03 Klinting Kecamatan
Somagede teah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tendak pidana
Perbuatan cabul dengan anak yang belum dewasa yang dipercayakan kepadanya untuk
dididik sebagaimana dimaksud Pasal 294 ayat (1) KUHP dan menjatuhkan pidana kepada
Sdr Muhammad Taufiq SPd dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahu
Bahwa tindak pidana sebagaimana dimaksud Pasal 294 ayat (1) KUHP adalah tindak
pidana dengan ancaman Pidana Penjara paling lama tujuh tahun sehingga berdasarkan
Pasal 23 ayat (4) huruf a Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Pokok-Pokok
Kepegawaian dan Pasal 8 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1974 tentang
Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan dapat diberhentikan tidak
dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil
Menimbang bahwa persoalan humum dalam sengketa Tata Usaha Negara ini adalah
Apakah surat keputusan objek sengketa a quo diterbitkan telah sesuai dengan ketentuan
Perundang-undangan yang berlaku atau apakah bertentangan dengan Peraturan Perundang-
undangan yang berlaku
Menimbang bahwa sebelum diterbitkan surat keputusan objek sengketa a quo oleh
Tergugat Penggugat telah diperiksa di persidangan Pengadilan Negeri Banyumas Pengadilan
Tinggi Semarang Mahkamah Agung RI sehubungan dengan tindak pidana yang didakwakan
kepada Penggugat selama masa menjalani persidangan tersebut Penggugat telah diberhentikan
sementara berdasarkan Keputusan Bupati Banyumas Nomor 8875432005 tanggal 16 Juni
2005 tentang Pemberhentian Sementara Pegawai Negeri Sipil an Sdr Muhammad Taufiq SPd
17
Menimbang bahwa terhadap tindak pidana yang didakwakan kepada Penggugat telah
diputus oleh Mahkamah Agung RI dengan Putusan Nomor 909 KPID2006 tanggal 28 Juni
2006
Menimbang bahwa berdasarkan Keputusan Mahkamah Agung tersebut Permasalahan
Penggugat Sdr Muhammad Taufiq SPd ditindaklanjuti dengan surat Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Banyumastanggal 21 Desember 2006 Nomor 86272082006 Perihal tindak lanjut
hasil permasalahan Pegawai Negeri Sipil Guru SD ata nama Sdr Muhammad Taufiq SPd NIP
131 969 434 kemudian diadakan sidang Tim Penjatuhan Hukuman Disipin Pegawai Negeri Sipil
Kabupaten Banyumas tanggal 7 Februari 2007
Menimbang bahwa berdasarkan uraian hukum diatas kemudian Tergugat menerbitkan
surat keputusan objek sengketa a quo berdasarkan ketentuan pasal 23 ayat (4) huruf a Undang-
Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974
tentang Pokok-Pokok Kepegawaian berbunyi sebagai berikut
Pasal 23 ayat (4)
Pegawai Negeri Sipil dapat diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau
tidak dengan hormat karena
a Dihukum penjara berdasarkan Putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan
hukum yang tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan yang ancaman
hukumannya 4 (empat) tahun atau lebih
Penjelasan Pasal 23 ayat (4) menyebutkan
Diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau diberhentikan tidak dengan
hormat tergantung kepada berat ringannya pelanggaran yang dilakukan Pegawai Negeri Sipil
yang bersangkutan dan memperhatikan jasa dan pengabdiannya
18
Menimbang bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 909KPID2006
tanggal 28 Juni 2006 menyatakan terdakwa Muhammad Taufiq SPd bin Karto Mihardjo telah
terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ldquoPerbuatan cabul dengan
anak yang belum dewasa yang dipercayakan kepadanya untuk dididik Menjatuhkan pidana
kepada tedakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun Perbuatan tersebut adalah
sebagaimana diuraikan Pasal 294 (1) KUHP
Menimbang bahwa Pasal 294 (1) KUHP ancamannya adalah pidana penjara paling lama
tujuh tahun
Menimbang bahwa bila substansi Pasal 23 ayat 4 Undang-Undang Nomor 43 Tahun
1999 dihubungkan dengan substansi Pasal 294 (1) KUHP Majelis Hakim berpendapat
berdasarkan ketentuan penjatuhan hukuman Disiplin Pegawai Negeri Sipil maka Sdr
Muhammad Taufiq SPd (Penggugat perkara a quo) memenuhi unsur mendapat sanksi
administrasi sebagaimana diatur pasal 23 ayat (4) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999
tersebut
Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim mencermati prosedur formil dan materiil
Penjatuhan Hukuman Disiplin Sdr Muhammad Taufiq SPd sampai terbitnya surat keputusan
objek sengketa a quo sebagaimana telah diuraikan dalam pertimbangan hukum Majelis Hakim
berpendapat Tergugat telah memenuhi prosedur administrasi yang harus dilalui sesuai ketentuan
Peraturan Perundang-undangan yang berlaku
Menimbang bahwa karena Penjatuhan Hukuman Disiplin terhadap Penggugat
berdasarkan kepada Putusan Pidana yang telah berkekuatan hukum tetap maka sesuai konstruksi
Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 8 Tahun
1974 tidak perlu dilakukan proses administrasi pemanggilan tehadap Pegawai Negeri Sipil yang
akan dijatuhi hukuman disiplin untuk membela diri
Menimbang bahwa terhadap dalil Penggugat yang menyatakan Tergugat daam
menerbitkan surat keputusan objek sengketa tidak mempertimbangkan prestasi kerja Penggugat
19
menurut hemat Majelis Hakim sesuai dengan dalil Tergugat yang menyatakan bahwa perbuatan
Penggugat tersebut dilakukan terhadap anak didiknya sendiri sehingga merendahkan martabat
guru merupakan hal yang memberatkan sehingga Penggugat dijatuhi hukuman disiplin
Pemberhentian dengan tidak hormat hal tersebut merupakan pertimbangan yang tidak
bertentangan dengan substansi penjelasan Pasal 23 ayat (4) Undang-Undang Nomor 8 Tahun
1999 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok
Kepegawaian
Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas Pengadilan berpendapat
bahwa Surat Keputusan Bupati Banyumas No 8880442007 tanggal 24 Maret 2007 tentang
Pemberhentian tidak dengan hormat Sdr Muhammad Taufiq SPd (objek sengketa a quo)
penerbitannya tidak bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku yaitu
Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang nomor 8 Tahun
1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian dengan demikian dalil gugatan Penggugat tidak
terbukti kebenarannya olah karena itu gugatan Penggugat haruslah ditolak
Menimbang bahwa karena gugatan Penggugat ditolak sesuai dengan ketentuan Pasal 110
jo Pasal 112 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2004 Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara yang
jumlahnya akan disebutkan dalam amar Putusan ini
Menimbang bahwa bukti-bukti yang relevan telah dipertimbangkan dan bukti yang tidak
relevan dikesampingkan namun tetap satu kesatuan dalam berkas perkara ini
Mengingat ketentuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata
Usaha Negara sebagaiman telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan
Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang perubahahan atas Undang-Undang Nomor 8
Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian dan Peraturan Perundang-undangan lain yang
berkaitan dengan Perkara ini
------------------------------MENGADILI---------------------------------
20
DALAM EKSEPSI
Menolak Eksepsi Tergugat
DALAM POKOK PERKARA
1 Menolak gugatan Penggugat
2 Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah
Rp 119000- (seratus Sembilan belas ribu rupiah)
Demikian diputus dalam rapat Permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Jumat tanggal
20 Juli 2007 oleh Ketua Majelis dan Hakim Anggota Putusan tersebut diucapkan dalam sidang
yang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 31 Juli 2007 oleh Ketua Majelis dan Hakim
Anggota dengan dibantu oleh Panitera Pengganti dihadiri oleh Penggugat dan Kuasa Hukum
Tergugat
D KESIMPULAN
Perkara antara Muhammad Taufiq sebagai mantan Guru di SD Negeri 3 Klinting
Kecamatan Somagede Kabupaten Banyumas menyangkut Surat Keputusan Bupati Banyumas
Nomor 8880442007 tanggal 24 Maret 2007 tentang Pemberhentian Dengan Tidak Hormat
sebagai Pegawai Negeri Sipil atas nama Muhammad Taufiq SPd Dengan diterbitkannya Surat
Keputusan tersebut Sdr Muhammad Taufiq SPd merasa keberatan karena Surat Keputusan
21
tersebut dikeluarkan tanpa ada pemanggilan terlebih dahulu kepada Penggugat sebelumnya untuk
membela diri dan Surat Keputusan tersebut dikeluarkan tanpa mempertimbangkan prestasi kerja
Penggugat Dan juga Penggugat merasa keberatan karena Surat Keputusan tersebut bertentangan
dengan pasal 23 ayat (4) huruf a Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 Oleh karena itu Sdr
Muhammad Taufiq SPd menuntut Bupati Banyumas dan memasukkan gugatannya ke
Peradilan Tata Usaha Negara di Semarang
Dalam menanggapi gugatan dari Sdr Muhammad Taufiq SPd tersebut Bupati
Banyumas memberikan jawaban bahwa keputusan Bupati Banyumas dalam mengeluarkan Surat
Keputusan yang berisi Pemberhentian Dengan Tidak Hormat sebagai Pegawai Negeri Sdr
Muhammad Taufiq SPd bukan tanpa alasan Keputusan tersebut diambil karena Sdr
Muhammad Taufiq SPd telah melakukan tindak pidana Pencabulan terhadap anak didiknya
sendiri di lingkungan sekolah dan Penggugat diancam hukuman selama 7 (tujuh) tahun penjara
dan Penggugat dijatuhi hukuman pidana penjara selama 2 tahun Hal tersebut jelas melanggar
Pasal 23 ayat (4) huruf a Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 dan Pasa 8 huruf b Peraturan
Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil yang
menyatakan bahwa ldquoPegawai Negeri Sipil dapat diberhentikan dengan tidak hormat sebagai
Pegawai Negeri Sipil karena dihukum penjara berdasarkan berdasarkan Keputusa Pengadilan
yang sudah mempunyai kekuatan hukum yang tetap karena dengan sengaja melakukan suatu
tindak pidana penjara setinggi-tingginya 4 (empat) tahun atau diancam dengan pidana yang
lebih beratrdquo Selain itu tindakan yang dilakukan Penggugat telah merusak martabat sebagai
seorang Guru sehingga Bupati Banyumas setelah berdiskusi dengan pejabat terkait mengeluarkan
Surat Keputusan tersebut
Setelah melalui berbagai pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara di
Semarang menolak gugatan dari Sdr Muhammad Taufiq SPd dan Penggugat harus membayar
semua biaya perkara Dengan kata lain Muhammad Taufiq SPd telah kalah dalam persidangan
tersebut dan segala tuntutan Muhammad Taufiq SPd ditolak
22
DAFTAR PUSTAKA
httpidwikipediaorg
23
PutusanPenetapan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang
httprozywebidcategoryinformasi
24
Gugatan Pengugat tersebut dapat dikatakan tidak memenuhi syarat substansial suatu gugatan
sebagaimana ditentukan dalam pasal 56 ayat (1) huruf c Undang-Undang nomor 5 tahun 1986
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang nomor 9 tahun 2004 sehingga berdasarkan
ketentuan pasal 62 ayat (1) Undang-Undang tersebut diatas gugatan Penggugat harus dinyatakan
tidak dapat diterima
Bahwa berdasarkan uraian diatas maka Tergugat mohon dengan hormat kepada Majelis
Hakim berkenan untuk
a Menerima Eksepsi Tergugat
b Memutuskan dan menyatakan hukumnya bahwa surat gugatan Penggugat tidak jelas
sangat kabur tidak lengkap danatau tidak cermat sehingga gugatan yang demikian itu
tidak sempurna dan tidak memenuhi syarat substansial suatu gugatan dan dinyatakan
tidak diterima
c Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini
DALAM POKOK PERKARA
1 Bahwa Tergugat mohon agar uraian dalam Eksepsi sepanjang diperlukan dianggap
termuat kembali pada pokok perkara
2 Bahwa Tergugat menolak seluruh dalil Penggugat kecuali yang diakui secara tegas
3 Bahwa benar Tergugat mengeluarkan Surat Keputusa Nomor 8880442007 tentang
Pemberhentian Dengan Tidak Hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil atas nama Sdr
MUHAMMAD TAUFIQSPd dan disampaikan serta diterima oleh Penggugat pada
tanggal 29 Maret 2007 di Kantor Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Banyumas
sebgaimana didalilkan oleh Penggugat pada posita gugat angka 01 dan 02
4 Bahwa terhadap keberatan Penggugat terhadap Surat Keputusan Tergugat tersbut diatas
sebagaimana didalilkan oleh Penggugat pada posita gugat angka 03 adalah hak penggugat
6
untuk mengajukan gugatan kepada Tergugat melalui Pengadilan Tata Usaha Negara di
Semarang
5 Bahwa tergugat menolak denga tegas dalil Penggugat pada posita gugat angka 04 karena
tergugat dalam mengeluarkan keputusan tersbut sudah sesuai dengan peraturan
perundang-undangan yang berlaku yaitu pasal 23 ayat (4) huruf a Undang-Undang
Nomor 8 tahun 1974 tentang pokok-pokok kepegawaian dan pasal 8 huruf b Peraturan
Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil yang
menyebutkan antara lain bahwa
Pegawai Negeri Sipil dapat diberhentikan dengan tidak hormat sebagai Pegawai Negeri
Sipil karena dihukum penjara berdasarkan Keputusan Pengadilan yang sudah mempunyai
kekuatan hukum yang tetap karena dengan sengaja melakukan suatu tindak pidana
penjara setinggi-tingginya 4 (empat) tahun atau diancam dengan pidana yang lebih berat
Bahwa penggugat berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan
hukum tetap telah terbukti melakukan perbuatantindak pidana pasal 294 ayat (1) KUHP
tentang Pencabulan Anak yang berdasarkan ketentuan tersebut ancaman hukumannya
adalah 7 (tujuh) tahun sehingga berdasarkan pasal 23 ayat (4) tahun 1999 tentang
Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok
Kepegawaian dan Pasal 8 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 tentang
Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan dapat diberhentikan dengan
tidak hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil meskipun putusan pengadilan menjatuhakan
hukuman pidana penjara kepada Penggugat selama 2 (dua) tahun Dengan demikian
karena Penggugat telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana yang ancaman
hukumannya amp (tujuh) tahun maka mengacu pada ketentuan pasal 23 ayat (4 ) huruf a
Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian dan Pasal 8
huruf b Peraturan Pemerintah 32 Tahun 1979 kepada Penggugat pada prinsipnya dapat
diajtuhi hukuman disiplin berupa pemberhentian dengan tidak hormat Untuk sampai
keputusan tersebut telah mempertimbangkan factor-faktor yang mendorong dan
memberatkan Penggugat melakukan tindak pidana kejahatan itu Faktor-faktor yang
mendorong Penggugat melakukan tidak pidana Pasal 294 ayat (1) KUHP tentang
7
pencabulan anak adalah bahwa Penggugat mempunyai hasrat biologisseksual yang
sangat besar dan sulit untuk dikendalikan sehingga terbukti Penggugat sampai
melakukan tindakan pencabulan terhadap anak didiknya sendiri yang masih dibawah
umur di lingkungan sekolah Sedangkan unsur-unsur yang memberatkan dalam keputusan
pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap adalah perbuatan Penggugat
tersebut dilakukan terhadap anak didiknya sendiri sehingga merendahkan martabat guru
yang mengakibatkan fatal
Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka Tergugat setelah mendapatkan
saran pertimbangan dari Badan Pertimbangan Penjatuhan Hukuman Disiplin Pegawai
Negeri Sipil sampai pada keputusan untuk memberhentikan dengan tidak hormat
Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil Karena dikhawatirkan apabila tidak
diberhentikan dengan tidak hormat akan mengulangi perbuatan yang sama lagi yang bisa
mengakibatkan korban pencabuan terhadap anak bertambah Dalam mengambil
keputusan tersebut Tergugat tidak sewenang-wenang karena telah terlebih dahulu
disidangkan dan dibahas oleh Badan Pertimabangan Penjatuhan Hukuman Disiplin
Pegawai Negeri Sipil dan Penggugat telah terbukti melakukan tindak pidana pencabulan
anak yang teah memiliki kekuatan hukum yang tetap Oleh karena itu dalil Penggugat
pada angka 04 harus ditolak
6 Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 23 ayat (4) huruf a UU NO43 tahun 1999 tentang
pokok-pokok kepegawaian yang secara jelas menyebutkan bahwa
ldquo Pegawai Negeri Sipil dapat diberhentikan dengan tidak hormat karena dihukum
penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang
tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan yang ancaman hukumannya 4 (empat)
tahun atau lebihrdquo
Seperti diketahui bahwa Penggugat terbukti bersalah melakukan tindak pidana
pencabulan anak yang ancaman hukumannya adaah 7 (tujuh) tahun sehingga meskipun
hanya dijatuhi hukuman penjara 2 (dua) tahun tetapi tindak pidana yang dilakukan
ancaman hukumannya adalah 7 (tujuh) tahun sehingga perbuatan pelanggaran Penggugat
8
teah memenuhi unsur ketentuan pasal 23 ayat 4 huruf a UU no43 tahun 1999 jo UU no8
tahun 1974 seperti yang tersebut diatas
7 Meskipun Penggugat telah mengabdi kepada Negara sebagai Pegawai Negeri Sipil tetapi
dengan perbuatan yang telah dilakukan tersebut merusak citra Pegawai Negeri Sipil
Pemerintah dan Negara sekaligus merusak kehormatan anak didiknya sendiri yang
mestinya harus dilindungi sehingga mengakibatkan penderitaan lahir dan batin bagi anak
didiknya yang bernama SUSI SUSANTI yang masih dibawah umur Keputusan Tergugat
untuk memberhentikan Penggugat dengan tidak hormat sebagai Pegawai negeri Sipil
telah dilakukan berdasar peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan telah didasari
oleh pertimbangan yang obyektif dan adil sehingga dalil Penggugat yang menyatakan
keberatan atas pemberhentian Pnggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil dengan tidak
hormat harus ditolak
8 Mengenai dalil Penggugat yang menyatakan bahwa Penggugat tidak pernah dipanggil
dan dan diberikan kesempatan untuk membela diri serta memberikan keterangan adalah
tidak benar karena sebenarnya Penggugat telah diberikan kesempatan untuk membela
diri dan memberikan keterangan dalam sidang pengadilan dari mulai di tingkat
Pengadilan Negeri Pengadilan Tinggi sampai ke Mahkamah Agung
Berdasarkan segala apa yang telah terurai diatas Tergugat mohon dengan hormat agar
Pengadilan Tata Usaha Negara di Semarang berkenan memutuskan
1 Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidak-tidaknya menyatakan
tidak dapat diterima
2 Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara
9
Menjawab atas pernyataan yang diberikan oleh tergugat penggugat telah mengajukan
Replik pada persidangan tanggal 2 Juli 2007 yang pada pokoknya tetap pada dilil-dalil
gugatannya
Menimbang atas Replik yang diberikan Pihak Penggugat tersebut tergugat telah
mengajukan Duplik tertanggal 5 Juli 2008 yang pada pokoknya tetap pada dalil-dalil
Jawabannya
Untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat
berupa foto copy surat-surat yang telah dimateraikan dengan cukup dan telah diberi tanda tangan
dan telah dicocokkan pula dengan aslinya surat-surat bukti sebagai berikut
Foto copy Surat Keputusan Bupati Banyumas Nomor 8880442007 tanggal 24 Maret
2007 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil An
Sdr MUHAMMAD TAUFIQ SPd
Foto copy Kitab Undang-Undang Nomor 43 Thaun 1999 tentang Perubahan atas
Undang-Undang Nomor 8 Thaun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian
Foto copy dari Salinan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 909 KPID2006 tanggal 28
Juni 2006 atas nama terdakwa Muhammad Taufiq Bin Kartomihardjo
Foto copy Petikan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor
8132121811991 tanggal 27 Nopember 1991 tentang Pengangkatan Penggugat sebagai
Calon Pegawai Negeri Sipil di SD dalam Wilayah Kabupaten Dati II Banyumas
Foto copy Petikan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor
8211137901993 tanggal 31 Agustus 1993 tentang Pengangkatan Penggugat sebagai
Pegawai Negeri Sipil dengan tugas pekerjaan sebagai Guru SD Klinting III Kecamatan
Somagede Kabupaten Banyumas
10
Foto copy Petikan Keputusan Bupati Banyumas Nomor 82333342005 tanggal 10
Maret 2003 tentang Kenaikan Pangkat dari Penata Muda (Gol IIIa) menjadi Penata
Muda tkI (Gol IIIb) atas nama MUHAMMAD TAUFIQSPd
Foto copy Jenis Prestasi yang diperoleh MUHAMMAD TAUFIQ selama mengajar di
SDN 3 Klinting
Foto copy Daftar Rata-Rata NEM Rata-Rata Mata Pelajaran Tingkat Kecamatan
Somagede tanggal 17 Juni 2000 yang dibuat dan ditandatangani oleh Pengawas TKSD
Kecamatan Somagede Kabupaten Banyumas
Foto copy Piagam Penghargaan Nomor 3741032219DS2000 tanggal 20 Juni 2000
atas nama MUHAMMAD TAUFIQ SPd yang diberi oleh Kepala Kanin Depdiknas
Kecamatan Somagede kepada Penggugat
Foto copy Data perolehan rata-rata nilai UAS Tahun 2001-2002 Cabang Dinas
Pendidikan Kecamatan Somagede yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepaa Cabang
Dinas Pendidikan Somagede
Foto copy Surat Keterangan Nomor 8000302005 tangga 17 Juni 2005 dari Kepala SD
Negeri 3 Klinting Kecamatan Somagede Kabupaten Banyumas
Foto copy Daftar Kolektip Nilai Ebtanas Murni SD Negeri Klinting III Kecamatan
Somagede Kabupaten Banyumas tanggal 17 Juni 2000 dari Ketua Panitia Ebtanas
RayonSub Rayon
Foto copy Daftar Kolektip Nilai UAS Murni Tahun 2002 SD Negeri 3 Klinting
Kecamatan Somagede Kabupaten Banyumas tanggal 20 Juni 2002 dari Kepala Sekolah
SDN 3 Klinting Kecamatan Somagede Kabupaten Banyumas
Foto copy Daftar Kolektip Nilai UAS Murni SD Negeri 3 Klinting Kecamatan
Somagede Kabupaten Banyumas tanggal 20 Juni 2002 dari Kepala Sekolah Dasar Negeri
3 Klinting Kecamatan Somagede Kabupaten Banyumas
Foto copy Surat Keterangan Nomor 8000292005 tanggal 17 Juni 2005 dari Kepala
Sekolah Dasar Negeri 3 Klinting tentang sikap dan perilaku Penggugat di Sekolah Dasar
Negeri 3 Klinting Kecamatan Somagede Kabupaten Banyumas
11
Foto copy Surat Pernyataan tanggal 10 April 2006 dari Pimpinan Pondok Pesantren
Borgol Thoyibah Raden Paku Jogyakarta tentang kelakuan dari Penggugat
Foto copy Berita Acara Pemeriksaan tersangka tanggal 16 Mei 2005 dan Berita Acara
Pemeriksaan lanjutan tersangka tertanggal 26 Mei 2005 dari Penyidik Pembantu Polres
Banyumas
Foto copy Laporan tertanggal 23 Mei 2005 dari Muhammad Taufiq (penggugat) kepada
Kepolisian Resort Banyumas
Foto copy Surat tertanggal 31 Mei 2005 dari Muhammad Taufiq (penggugat) yang
ditujukan kepada Ketua LKBH PGRI Jawa Tengah di Semarang
Foto copy Laporan Polisi NoPol LPK175V2005SPK tanggal 9 Mei 2005 dari Tri
Wuryaningsih Msi Pekerjaan Dosen tentang Tindak pidana pemerkosaan yang
Foto copy Surat Perintah Penahanan NoPol SPHan132V2005Reskrim atas nama
tersangka Muhammad Taufiq Bin Kartomihardjo yang dikeluarkan ditetapkan tanggal
27 Juni 2005 oleh Kepala Kepolisian Resort Banyumas dalam hal ini Kepala Satuan
Reskrim
Untuk menguatakan dalil-dalil jawabannya Tergugat dipersidangan telah mengajukan
alat-alat bukti berupa fotocopy yang telah dimateraikan dengan cukup dan telah dicocokan sesuai
dengan aslinya alat bukti tersebut adalah sebagai berikut
Foto copy Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan
Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun
2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan
Tata Usaha Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 77
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 3344) pasal 56
ayat (1) huruf c Pasal 62 ayat (1)
Foto coy Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 294 ayat (1)
Foto copy Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 1999 tentang
Perubahan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian
12
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169 Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 3890) Pasal 23 ayat (4) huruf a
Foto copy Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 tentang Pemberhentian Pegawai
Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 47 Tambahan
Lemabaran Negara Republik Indonesia 3149) Pasal 8 haruf b
Foto copt Keputusan Bupati Banyumas Nomor 8880442007 tangga 24 Maret 2007
tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil atas nama
Saudara Muhammad Taufiq SPd
Foto copy Keputusan Mahkamah Agung Nomor 909 KPID2006
Pihak Penggugat dan pihak Tergugat di persidangan tidak mengajukan saksi
Pada akhir persidangan pihak Penggugat dan pihak Tergugat telah mengajukan
kesimpulan masing-masing tertanggal 12 Juli 2007 serta para pihak menyatakan tidak akan
mengajukan bukti-bukti lagi selanjutnya para pihak mohon Putusan
Segala hal yang tercantum daam Berita Acara persidangan ini dianggap telah termuat
dalam Putusan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam Putusan ini
b) TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM
DALAM EKSEPSI
Menimbang bahwa Tergugat dalam Jawabannya tertanggal 27 Juni 2007 telah
mengajukan eksepsi yang pada pokoknya mendalilkan bahwa gugatan Penggugat tidak jelas
sangat kabur dan tidak lengkap karena alasan gugatan Penggugat adalah alasan yang ditentukan
dalam Pasal 53 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yakni Keputusan
Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang
13
berlaku Tetapi Penggugat tidak menyebutkan Peraturan Perundang-undangan mana yang
dilanggar oleh Tergugat dalam menerbitkan Surat Keputusan Pemberhentian tidak dengan
hormat atas nama Penggugat
Menimbang bahwa menurut Penggugat ia tidak pernah dipanggil oleh Badan Pengawa
Daerah Kabupaten Banyumas atau Pejabat lain yang diberi kesempatan untuk membela diri hal
ini dinilai Penggugat bertentangan denga Peraturan Perundang-undangan yang bersifat
procedural formal tetapi Penggugat tidak menjelaskan Peraturan Perundang-undangan mana
yang dilanggar oleh Tergugat Dengan demikian gugatan Penggugat tersebut dapat dikatakan
tidak memenuhi syarat substansial suatu gugatan sebagaimana ditentukan dalam pasal 56 ayat (1)
huruf c Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 62 ayat (1)
Undang-Undang tersebut diatas gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima
Menimbangbahwat terhadap eksepsi Tergugata tersebut Majelis Hakim
mempertimbangkan sebagai berikut
Menimbang ahwa Pasal 56 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana telah
diubah dengan undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 menyebutkan ayat (1) gugatan
harus memuat
a Nama kewarganegaraan tempat tinggal dan pekerjaan
b Nama jabatan dan tempat kedudukan Tergugat
c Dasar gugatan dan hal yang diminta untuk diputuskan oleh Pengadilan
Menimbang bahwa Majelis Hakim telah mempelajari gugatan Penggugat Majelia Hakim
berpendapat gugatan Penggugat telah memenuhi syarat formal sebagaimana disebutkan
Pasal 56 ayat (1) huruf a dan b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2004
Menimbang bahwa mengenai ketentuan Pasal 56 ayat (1) huruf c Majelis Hakim
berpendapat bahwa dasar gugatan Penggugat dan petitum gugatan Penggugat telah cukup
jelas sebagaimana diuraikan dalam gugatan Penggugat dalam duduk perkara diatas
14
Pada pokoknya sengketa antara Penggugata dan Tergugat mengenai masalah
kepegawaian yang mengacu kepada Undang-Undang Pokok-Pokok Kepegawaian yaitu
Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor
8 tahun 1974
Menimbang bahwa mengenai ketentuan Pasal 62 merupakan kewenangan Ketua
Pengadilan daam Dismissal Proses sedangkan perkara a quo telah lolos dismissal dengan
demikian telah menjadi kewenangan Majelis Hakim yang ditunujuk oleh Ketua
Pengadilan untuk memeriksa memutus dan menyelesaika sengketa Tata Usaha Negara
ini
Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas Majelis Hakim berpendapat
Eksepsi Tergugat yang mengatakan gugatan Penggugat tidak jelas sangat kabur dan tidak
lengkap tidak beralasan hukum oleh karena itu haruslah ditolak
DALAM POKOK PERKARA
Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adaah sebagaimana diuraikan
dalam duduk sengketa diatas
Menimbang bahwa apa yang telah dipertimbangkan dalam eksepsi diats juga merupakan
pertimbangan dan satu kesatuan dalam pokok perkara ini
Menimbang bahwa objek sengketa dalam perkara ini adalah
Surat Keputusan Bupati Banyumas Nomor 8880442007 tanggal 24 Maret 2007
tentang Pemberhentian Tidak dengan Hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil an
Sdr MUHAMMAD TAUFIQ SPd
15
Menimbang bahwa menurut Penggugat surat keputusan objek sengketa tersebut
diterbitkan bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dengan alasan
sebelum Surat Keputusan Bupati Banyumas tersebut dikeluarkan Penggugat tidak pernah
dipanggil oleh Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Banyumas dan atau Pejabat lain yang
berwenang unutk diberi kesempatan unutk membela diri
Bahwa hukuma pidana penjara yang dijatuhkan kepada Penggugat adalah dua tahun
penjara sedangkan yang dimaksud dalam Pasal 23 ayat (4) huruf a Undang-Undang
Nomor 43 Tahun 1999 adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberhentikan dengan tidak
hormat adalah yang dijatuhi hukuman pidana 4 tahun atau lebih
Bahwa Tergugat dalam menerbitkan surat keputusan objek sengketa tidak
mempertimbangkan prestasi kerja Penggugat
Menimbangbahwa dalil gugatan Penggugat tersebut telah dibantah oleh Tergugat kecuali
yang diakui secara tegas kebenarannya oleh Tergugat bahwa benar Tergugat telah menerbitkan
Surat Keputusan Nomor 8880442007 tanggal 24 Maret 2007 tentang Pemberhentian Tidak
Dengan Hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil an SdrMUHAMMAD TAUFIQ SPd
Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah
mengajukan alat bukti berupa foto copy surat
Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya Tergugat telah
mengajukan alat bukti berupa foto copy surat
Menimbang bahwa Pihak Penggugat dan Tergugat tidak mengajuka saksi dalam perakar
ini
Menimbang bahwa Majelis Hakim memeriksa memutus dan menyelesaikan sengketa
Tata Usaha Negara ini berdasarkan kepada ketentuan Pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 Tahun
1986 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 yang
16
menyebutkan Hakim menentukan apa yang harus dibuktikan dan untuk sahnya pembuktian
diperlukan sekurang-kurangnya dua alat bukti berdasarkan keyakinan Hakim
Menimbang bahwa latar belakang dikeluarkannya Surat Keputusan objek sengketa
adalah sebagai berikut
Bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 909 KPid2006 tanggal 28
Juni 2006 Sdr Muhammad Taufiq SPd Guru SD Negeri 03 Klinting Kecamatan
Somagede teah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tendak pidana
Perbuatan cabul dengan anak yang belum dewasa yang dipercayakan kepadanya untuk
dididik sebagaimana dimaksud Pasal 294 ayat (1) KUHP dan menjatuhkan pidana kepada
Sdr Muhammad Taufiq SPd dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahu
Bahwa tindak pidana sebagaimana dimaksud Pasal 294 ayat (1) KUHP adalah tindak
pidana dengan ancaman Pidana Penjara paling lama tujuh tahun sehingga berdasarkan
Pasal 23 ayat (4) huruf a Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Pokok-Pokok
Kepegawaian dan Pasal 8 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1974 tentang
Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan dapat diberhentikan tidak
dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil
Menimbang bahwa persoalan humum dalam sengketa Tata Usaha Negara ini adalah
Apakah surat keputusan objek sengketa a quo diterbitkan telah sesuai dengan ketentuan
Perundang-undangan yang berlaku atau apakah bertentangan dengan Peraturan Perundang-
undangan yang berlaku
Menimbang bahwa sebelum diterbitkan surat keputusan objek sengketa a quo oleh
Tergugat Penggugat telah diperiksa di persidangan Pengadilan Negeri Banyumas Pengadilan
Tinggi Semarang Mahkamah Agung RI sehubungan dengan tindak pidana yang didakwakan
kepada Penggugat selama masa menjalani persidangan tersebut Penggugat telah diberhentikan
sementara berdasarkan Keputusan Bupati Banyumas Nomor 8875432005 tanggal 16 Juni
2005 tentang Pemberhentian Sementara Pegawai Negeri Sipil an Sdr Muhammad Taufiq SPd
17
Menimbang bahwa terhadap tindak pidana yang didakwakan kepada Penggugat telah
diputus oleh Mahkamah Agung RI dengan Putusan Nomor 909 KPID2006 tanggal 28 Juni
2006
Menimbang bahwa berdasarkan Keputusan Mahkamah Agung tersebut Permasalahan
Penggugat Sdr Muhammad Taufiq SPd ditindaklanjuti dengan surat Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Banyumastanggal 21 Desember 2006 Nomor 86272082006 Perihal tindak lanjut
hasil permasalahan Pegawai Negeri Sipil Guru SD ata nama Sdr Muhammad Taufiq SPd NIP
131 969 434 kemudian diadakan sidang Tim Penjatuhan Hukuman Disipin Pegawai Negeri Sipil
Kabupaten Banyumas tanggal 7 Februari 2007
Menimbang bahwa berdasarkan uraian hukum diatas kemudian Tergugat menerbitkan
surat keputusan objek sengketa a quo berdasarkan ketentuan pasal 23 ayat (4) huruf a Undang-
Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974
tentang Pokok-Pokok Kepegawaian berbunyi sebagai berikut
Pasal 23 ayat (4)
Pegawai Negeri Sipil dapat diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau
tidak dengan hormat karena
a Dihukum penjara berdasarkan Putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan
hukum yang tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan yang ancaman
hukumannya 4 (empat) tahun atau lebih
Penjelasan Pasal 23 ayat (4) menyebutkan
Diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau diberhentikan tidak dengan
hormat tergantung kepada berat ringannya pelanggaran yang dilakukan Pegawai Negeri Sipil
yang bersangkutan dan memperhatikan jasa dan pengabdiannya
18
Menimbang bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 909KPID2006
tanggal 28 Juni 2006 menyatakan terdakwa Muhammad Taufiq SPd bin Karto Mihardjo telah
terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ldquoPerbuatan cabul dengan
anak yang belum dewasa yang dipercayakan kepadanya untuk dididik Menjatuhkan pidana
kepada tedakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun Perbuatan tersebut adalah
sebagaimana diuraikan Pasal 294 (1) KUHP
Menimbang bahwa Pasal 294 (1) KUHP ancamannya adalah pidana penjara paling lama
tujuh tahun
Menimbang bahwa bila substansi Pasal 23 ayat 4 Undang-Undang Nomor 43 Tahun
1999 dihubungkan dengan substansi Pasal 294 (1) KUHP Majelis Hakim berpendapat
berdasarkan ketentuan penjatuhan hukuman Disiplin Pegawai Negeri Sipil maka Sdr
Muhammad Taufiq SPd (Penggugat perkara a quo) memenuhi unsur mendapat sanksi
administrasi sebagaimana diatur pasal 23 ayat (4) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999
tersebut
Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim mencermati prosedur formil dan materiil
Penjatuhan Hukuman Disiplin Sdr Muhammad Taufiq SPd sampai terbitnya surat keputusan
objek sengketa a quo sebagaimana telah diuraikan dalam pertimbangan hukum Majelis Hakim
berpendapat Tergugat telah memenuhi prosedur administrasi yang harus dilalui sesuai ketentuan
Peraturan Perundang-undangan yang berlaku
Menimbang bahwa karena Penjatuhan Hukuman Disiplin terhadap Penggugat
berdasarkan kepada Putusan Pidana yang telah berkekuatan hukum tetap maka sesuai konstruksi
Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 8 Tahun
1974 tidak perlu dilakukan proses administrasi pemanggilan tehadap Pegawai Negeri Sipil yang
akan dijatuhi hukuman disiplin untuk membela diri
Menimbang bahwa terhadap dalil Penggugat yang menyatakan Tergugat daam
menerbitkan surat keputusan objek sengketa tidak mempertimbangkan prestasi kerja Penggugat
19
menurut hemat Majelis Hakim sesuai dengan dalil Tergugat yang menyatakan bahwa perbuatan
Penggugat tersebut dilakukan terhadap anak didiknya sendiri sehingga merendahkan martabat
guru merupakan hal yang memberatkan sehingga Penggugat dijatuhi hukuman disiplin
Pemberhentian dengan tidak hormat hal tersebut merupakan pertimbangan yang tidak
bertentangan dengan substansi penjelasan Pasal 23 ayat (4) Undang-Undang Nomor 8 Tahun
1999 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok
Kepegawaian
Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas Pengadilan berpendapat
bahwa Surat Keputusan Bupati Banyumas No 8880442007 tanggal 24 Maret 2007 tentang
Pemberhentian tidak dengan hormat Sdr Muhammad Taufiq SPd (objek sengketa a quo)
penerbitannya tidak bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku yaitu
Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang nomor 8 Tahun
1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian dengan demikian dalil gugatan Penggugat tidak
terbukti kebenarannya olah karena itu gugatan Penggugat haruslah ditolak
Menimbang bahwa karena gugatan Penggugat ditolak sesuai dengan ketentuan Pasal 110
jo Pasal 112 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2004 Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara yang
jumlahnya akan disebutkan dalam amar Putusan ini
Menimbang bahwa bukti-bukti yang relevan telah dipertimbangkan dan bukti yang tidak
relevan dikesampingkan namun tetap satu kesatuan dalam berkas perkara ini
Mengingat ketentuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata
Usaha Negara sebagaiman telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan
Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang perubahahan atas Undang-Undang Nomor 8
Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian dan Peraturan Perundang-undangan lain yang
berkaitan dengan Perkara ini
------------------------------MENGADILI---------------------------------
20
DALAM EKSEPSI
Menolak Eksepsi Tergugat
DALAM POKOK PERKARA
1 Menolak gugatan Penggugat
2 Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah
Rp 119000- (seratus Sembilan belas ribu rupiah)
Demikian diputus dalam rapat Permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Jumat tanggal
20 Juli 2007 oleh Ketua Majelis dan Hakim Anggota Putusan tersebut diucapkan dalam sidang
yang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 31 Juli 2007 oleh Ketua Majelis dan Hakim
Anggota dengan dibantu oleh Panitera Pengganti dihadiri oleh Penggugat dan Kuasa Hukum
Tergugat
D KESIMPULAN
Perkara antara Muhammad Taufiq sebagai mantan Guru di SD Negeri 3 Klinting
Kecamatan Somagede Kabupaten Banyumas menyangkut Surat Keputusan Bupati Banyumas
Nomor 8880442007 tanggal 24 Maret 2007 tentang Pemberhentian Dengan Tidak Hormat
sebagai Pegawai Negeri Sipil atas nama Muhammad Taufiq SPd Dengan diterbitkannya Surat
Keputusan tersebut Sdr Muhammad Taufiq SPd merasa keberatan karena Surat Keputusan
21
tersebut dikeluarkan tanpa ada pemanggilan terlebih dahulu kepada Penggugat sebelumnya untuk
membela diri dan Surat Keputusan tersebut dikeluarkan tanpa mempertimbangkan prestasi kerja
Penggugat Dan juga Penggugat merasa keberatan karena Surat Keputusan tersebut bertentangan
dengan pasal 23 ayat (4) huruf a Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 Oleh karena itu Sdr
Muhammad Taufiq SPd menuntut Bupati Banyumas dan memasukkan gugatannya ke
Peradilan Tata Usaha Negara di Semarang
Dalam menanggapi gugatan dari Sdr Muhammad Taufiq SPd tersebut Bupati
Banyumas memberikan jawaban bahwa keputusan Bupati Banyumas dalam mengeluarkan Surat
Keputusan yang berisi Pemberhentian Dengan Tidak Hormat sebagai Pegawai Negeri Sdr
Muhammad Taufiq SPd bukan tanpa alasan Keputusan tersebut diambil karena Sdr
Muhammad Taufiq SPd telah melakukan tindak pidana Pencabulan terhadap anak didiknya
sendiri di lingkungan sekolah dan Penggugat diancam hukuman selama 7 (tujuh) tahun penjara
dan Penggugat dijatuhi hukuman pidana penjara selama 2 tahun Hal tersebut jelas melanggar
Pasal 23 ayat (4) huruf a Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 dan Pasa 8 huruf b Peraturan
Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil yang
menyatakan bahwa ldquoPegawai Negeri Sipil dapat diberhentikan dengan tidak hormat sebagai
Pegawai Negeri Sipil karena dihukum penjara berdasarkan berdasarkan Keputusa Pengadilan
yang sudah mempunyai kekuatan hukum yang tetap karena dengan sengaja melakukan suatu
tindak pidana penjara setinggi-tingginya 4 (empat) tahun atau diancam dengan pidana yang
lebih beratrdquo Selain itu tindakan yang dilakukan Penggugat telah merusak martabat sebagai
seorang Guru sehingga Bupati Banyumas setelah berdiskusi dengan pejabat terkait mengeluarkan
Surat Keputusan tersebut
Setelah melalui berbagai pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara di
Semarang menolak gugatan dari Sdr Muhammad Taufiq SPd dan Penggugat harus membayar
semua biaya perkara Dengan kata lain Muhammad Taufiq SPd telah kalah dalam persidangan
tersebut dan segala tuntutan Muhammad Taufiq SPd ditolak
22
DAFTAR PUSTAKA
httpidwikipediaorg
23
PutusanPenetapan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang
httprozywebidcategoryinformasi
24
untuk mengajukan gugatan kepada Tergugat melalui Pengadilan Tata Usaha Negara di
Semarang
5 Bahwa tergugat menolak denga tegas dalil Penggugat pada posita gugat angka 04 karena
tergugat dalam mengeluarkan keputusan tersbut sudah sesuai dengan peraturan
perundang-undangan yang berlaku yaitu pasal 23 ayat (4) huruf a Undang-Undang
Nomor 8 tahun 1974 tentang pokok-pokok kepegawaian dan pasal 8 huruf b Peraturan
Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil yang
menyebutkan antara lain bahwa
Pegawai Negeri Sipil dapat diberhentikan dengan tidak hormat sebagai Pegawai Negeri
Sipil karena dihukum penjara berdasarkan Keputusan Pengadilan yang sudah mempunyai
kekuatan hukum yang tetap karena dengan sengaja melakukan suatu tindak pidana
penjara setinggi-tingginya 4 (empat) tahun atau diancam dengan pidana yang lebih berat
Bahwa penggugat berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan
hukum tetap telah terbukti melakukan perbuatantindak pidana pasal 294 ayat (1) KUHP
tentang Pencabulan Anak yang berdasarkan ketentuan tersebut ancaman hukumannya
adalah 7 (tujuh) tahun sehingga berdasarkan pasal 23 ayat (4) tahun 1999 tentang
Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok
Kepegawaian dan Pasal 8 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 tentang
Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan dapat diberhentikan dengan
tidak hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil meskipun putusan pengadilan menjatuhakan
hukuman pidana penjara kepada Penggugat selama 2 (dua) tahun Dengan demikian
karena Penggugat telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana yang ancaman
hukumannya amp (tujuh) tahun maka mengacu pada ketentuan pasal 23 ayat (4 ) huruf a
Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian dan Pasal 8
huruf b Peraturan Pemerintah 32 Tahun 1979 kepada Penggugat pada prinsipnya dapat
diajtuhi hukuman disiplin berupa pemberhentian dengan tidak hormat Untuk sampai
keputusan tersebut telah mempertimbangkan factor-faktor yang mendorong dan
memberatkan Penggugat melakukan tindak pidana kejahatan itu Faktor-faktor yang
mendorong Penggugat melakukan tidak pidana Pasal 294 ayat (1) KUHP tentang
7
pencabulan anak adalah bahwa Penggugat mempunyai hasrat biologisseksual yang
sangat besar dan sulit untuk dikendalikan sehingga terbukti Penggugat sampai
melakukan tindakan pencabulan terhadap anak didiknya sendiri yang masih dibawah
umur di lingkungan sekolah Sedangkan unsur-unsur yang memberatkan dalam keputusan
pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap adalah perbuatan Penggugat
tersebut dilakukan terhadap anak didiknya sendiri sehingga merendahkan martabat guru
yang mengakibatkan fatal
Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka Tergugat setelah mendapatkan
saran pertimbangan dari Badan Pertimbangan Penjatuhan Hukuman Disiplin Pegawai
Negeri Sipil sampai pada keputusan untuk memberhentikan dengan tidak hormat
Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil Karena dikhawatirkan apabila tidak
diberhentikan dengan tidak hormat akan mengulangi perbuatan yang sama lagi yang bisa
mengakibatkan korban pencabuan terhadap anak bertambah Dalam mengambil
keputusan tersebut Tergugat tidak sewenang-wenang karena telah terlebih dahulu
disidangkan dan dibahas oleh Badan Pertimabangan Penjatuhan Hukuman Disiplin
Pegawai Negeri Sipil dan Penggugat telah terbukti melakukan tindak pidana pencabulan
anak yang teah memiliki kekuatan hukum yang tetap Oleh karena itu dalil Penggugat
pada angka 04 harus ditolak
6 Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 23 ayat (4) huruf a UU NO43 tahun 1999 tentang
pokok-pokok kepegawaian yang secara jelas menyebutkan bahwa
ldquo Pegawai Negeri Sipil dapat diberhentikan dengan tidak hormat karena dihukum
penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang
tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan yang ancaman hukumannya 4 (empat)
tahun atau lebihrdquo
Seperti diketahui bahwa Penggugat terbukti bersalah melakukan tindak pidana
pencabulan anak yang ancaman hukumannya adaah 7 (tujuh) tahun sehingga meskipun
hanya dijatuhi hukuman penjara 2 (dua) tahun tetapi tindak pidana yang dilakukan
ancaman hukumannya adalah 7 (tujuh) tahun sehingga perbuatan pelanggaran Penggugat
8
teah memenuhi unsur ketentuan pasal 23 ayat 4 huruf a UU no43 tahun 1999 jo UU no8
tahun 1974 seperti yang tersebut diatas
7 Meskipun Penggugat telah mengabdi kepada Negara sebagai Pegawai Negeri Sipil tetapi
dengan perbuatan yang telah dilakukan tersebut merusak citra Pegawai Negeri Sipil
Pemerintah dan Negara sekaligus merusak kehormatan anak didiknya sendiri yang
mestinya harus dilindungi sehingga mengakibatkan penderitaan lahir dan batin bagi anak
didiknya yang bernama SUSI SUSANTI yang masih dibawah umur Keputusan Tergugat
untuk memberhentikan Penggugat dengan tidak hormat sebagai Pegawai negeri Sipil
telah dilakukan berdasar peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan telah didasari
oleh pertimbangan yang obyektif dan adil sehingga dalil Penggugat yang menyatakan
keberatan atas pemberhentian Pnggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil dengan tidak
hormat harus ditolak
8 Mengenai dalil Penggugat yang menyatakan bahwa Penggugat tidak pernah dipanggil
dan dan diberikan kesempatan untuk membela diri serta memberikan keterangan adalah
tidak benar karena sebenarnya Penggugat telah diberikan kesempatan untuk membela
diri dan memberikan keterangan dalam sidang pengadilan dari mulai di tingkat
Pengadilan Negeri Pengadilan Tinggi sampai ke Mahkamah Agung
Berdasarkan segala apa yang telah terurai diatas Tergugat mohon dengan hormat agar
Pengadilan Tata Usaha Negara di Semarang berkenan memutuskan
1 Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidak-tidaknya menyatakan
tidak dapat diterima
2 Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara
9
Menjawab atas pernyataan yang diberikan oleh tergugat penggugat telah mengajukan
Replik pada persidangan tanggal 2 Juli 2007 yang pada pokoknya tetap pada dilil-dalil
gugatannya
Menimbang atas Replik yang diberikan Pihak Penggugat tersebut tergugat telah
mengajukan Duplik tertanggal 5 Juli 2008 yang pada pokoknya tetap pada dalil-dalil
Jawabannya
Untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat
berupa foto copy surat-surat yang telah dimateraikan dengan cukup dan telah diberi tanda tangan
dan telah dicocokkan pula dengan aslinya surat-surat bukti sebagai berikut
Foto copy Surat Keputusan Bupati Banyumas Nomor 8880442007 tanggal 24 Maret
2007 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil An
Sdr MUHAMMAD TAUFIQ SPd
Foto copy Kitab Undang-Undang Nomor 43 Thaun 1999 tentang Perubahan atas
Undang-Undang Nomor 8 Thaun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian
Foto copy dari Salinan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 909 KPID2006 tanggal 28
Juni 2006 atas nama terdakwa Muhammad Taufiq Bin Kartomihardjo
Foto copy Petikan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor
8132121811991 tanggal 27 Nopember 1991 tentang Pengangkatan Penggugat sebagai
Calon Pegawai Negeri Sipil di SD dalam Wilayah Kabupaten Dati II Banyumas
Foto copy Petikan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor
8211137901993 tanggal 31 Agustus 1993 tentang Pengangkatan Penggugat sebagai
Pegawai Negeri Sipil dengan tugas pekerjaan sebagai Guru SD Klinting III Kecamatan
Somagede Kabupaten Banyumas
10
Foto copy Petikan Keputusan Bupati Banyumas Nomor 82333342005 tanggal 10
Maret 2003 tentang Kenaikan Pangkat dari Penata Muda (Gol IIIa) menjadi Penata
Muda tkI (Gol IIIb) atas nama MUHAMMAD TAUFIQSPd
Foto copy Jenis Prestasi yang diperoleh MUHAMMAD TAUFIQ selama mengajar di
SDN 3 Klinting
Foto copy Daftar Rata-Rata NEM Rata-Rata Mata Pelajaran Tingkat Kecamatan
Somagede tanggal 17 Juni 2000 yang dibuat dan ditandatangani oleh Pengawas TKSD
Kecamatan Somagede Kabupaten Banyumas
Foto copy Piagam Penghargaan Nomor 3741032219DS2000 tanggal 20 Juni 2000
atas nama MUHAMMAD TAUFIQ SPd yang diberi oleh Kepala Kanin Depdiknas
Kecamatan Somagede kepada Penggugat
Foto copy Data perolehan rata-rata nilai UAS Tahun 2001-2002 Cabang Dinas
Pendidikan Kecamatan Somagede yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepaa Cabang
Dinas Pendidikan Somagede
Foto copy Surat Keterangan Nomor 8000302005 tangga 17 Juni 2005 dari Kepala SD
Negeri 3 Klinting Kecamatan Somagede Kabupaten Banyumas
Foto copy Daftar Kolektip Nilai Ebtanas Murni SD Negeri Klinting III Kecamatan
Somagede Kabupaten Banyumas tanggal 17 Juni 2000 dari Ketua Panitia Ebtanas
RayonSub Rayon
Foto copy Daftar Kolektip Nilai UAS Murni Tahun 2002 SD Negeri 3 Klinting
Kecamatan Somagede Kabupaten Banyumas tanggal 20 Juni 2002 dari Kepala Sekolah
SDN 3 Klinting Kecamatan Somagede Kabupaten Banyumas
Foto copy Daftar Kolektip Nilai UAS Murni SD Negeri 3 Klinting Kecamatan
Somagede Kabupaten Banyumas tanggal 20 Juni 2002 dari Kepala Sekolah Dasar Negeri
3 Klinting Kecamatan Somagede Kabupaten Banyumas
Foto copy Surat Keterangan Nomor 8000292005 tanggal 17 Juni 2005 dari Kepala
Sekolah Dasar Negeri 3 Klinting tentang sikap dan perilaku Penggugat di Sekolah Dasar
Negeri 3 Klinting Kecamatan Somagede Kabupaten Banyumas
11
Foto copy Surat Pernyataan tanggal 10 April 2006 dari Pimpinan Pondok Pesantren
Borgol Thoyibah Raden Paku Jogyakarta tentang kelakuan dari Penggugat
Foto copy Berita Acara Pemeriksaan tersangka tanggal 16 Mei 2005 dan Berita Acara
Pemeriksaan lanjutan tersangka tertanggal 26 Mei 2005 dari Penyidik Pembantu Polres
Banyumas
Foto copy Laporan tertanggal 23 Mei 2005 dari Muhammad Taufiq (penggugat) kepada
Kepolisian Resort Banyumas
Foto copy Surat tertanggal 31 Mei 2005 dari Muhammad Taufiq (penggugat) yang
ditujukan kepada Ketua LKBH PGRI Jawa Tengah di Semarang
Foto copy Laporan Polisi NoPol LPK175V2005SPK tanggal 9 Mei 2005 dari Tri
Wuryaningsih Msi Pekerjaan Dosen tentang Tindak pidana pemerkosaan yang
Foto copy Surat Perintah Penahanan NoPol SPHan132V2005Reskrim atas nama
tersangka Muhammad Taufiq Bin Kartomihardjo yang dikeluarkan ditetapkan tanggal
27 Juni 2005 oleh Kepala Kepolisian Resort Banyumas dalam hal ini Kepala Satuan
Reskrim
Untuk menguatakan dalil-dalil jawabannya Tergugat dipersidangan telah mengajukan
alat-alat bukti berupa fotocopy yang telah dimateraikan dengan cukup dan telah dicocokan sesuai
dengan aslinya alat bukti tersebut adalah sebagai berikut
Foto copy Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan
Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun
2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan
Tata Usaha Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 77
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 3344) pasal 56
ayat (1) huruf c Pasal 62 ayat (1)
Foto coy Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 294 ayat (1)
Foto copy Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 1999 tentang
Perubahan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian
12
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169 Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 3890) Pasal 23 ayat (4) huruf a
Foto copy Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 tentang Pemberhentian Pegawai
Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 47 Tambahan
Lemabaran Negara Republik Indonesia 3149) Pasal 8 haruf b
Foto copt Keputusan Bupati Banyumas Nomor 8880442007 tangga 24 Maret 2007
tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil atas nama
Saudara Muhammad Taufiq SPd
Foto copy Keputusan Mahkamah Agung Nomor 909 KPID2006
Pihak Penggugat dan pihak Tergugat di persidangan tidak mengajukan saksi
Pada akhir persidangan pihak Penggugat dan pihak Tergugat telah mengajukan
kesimpulan masing-masing tertanggal 12 Juli 2007 serta para pihak menyatakan tidak akan
mengajukan bukti-bukti lagi selanjutnya para pihak mohon Putusan
Segala hal yang tercantum daam Berita Acara persidangan ini dianggap telah termuat
dalam Putusan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam Putusan ini
b) TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM
DALAM EKSEPSI
Menimbang bahwa Tergugat dalam Jawabannya tertanggal 27 Juni 2007 telah
mengajukan eksepsi yang pada pokoknya mendalilkan bahwa gugatan Penggugat tidak jelas
sangat kabur dan tidak lengkap karena alasan gugatan Penggugat adalah alasan yang ditentukan
dalam Pasal 53 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yakni Keputusan
Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang
13
berlaku Tetapi Penggugat tidak menyebutkan Peraturan Perundang-undangan mana yang
dilanggar oleh Tergugat dalam menerbitkan Surat Keputusan Pemberhentian tidak dengan
hormat atas nama Penggugat
Menimbang bahwa menurut Penggugat ia tidak pernah dipanggil oleh Badan Pengawa
Daerah Kabupaten Banyumas atau Pejabat lain yang diberi kesempatan untuk membela diri hal
ini dinilai Penggugat bertentangan denga Peraturan Perundang-undangan yang bersifat
procedural formal tetapi Penggugat tidak menjelaskan Peraturan Perundang-undangan mana
yang dilanggar oleh Tergugat Dengan demikian gugatan Penggugat tersebut dapat dikatakan
tidak memenuhi syarat substansial suatu gugatan sebagaimana ditentukan dalam pasal 56 ayat (1)
huruf c Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 62 ayat (1)
Undang-Undang tersebut diatas gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima
Menimbangbahwat terhadap eksepsi Tergugata tersebut Majelis Hakim
mempertimbangkan sebagai berikut
Menimbang ahwa Pasal 56 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana telah
diubah dengan undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 menyebutkan ayat (1) gugatan
harus memuat
a Nama kewarganegaraan tempat tinggal dan pekerjaan
b Nama jabatan dan tempat kedudukan Tergugat
c Dasar gugatan dan hal yang diminta untuk diputuskan oleh Pengadilan
Menimbang bahwa Majelis Hakim telah mempelajari gugatan Penggugat Majelia Hakim
berpendapat gugatan Penggugat telah memenuhi syarat formal sebagaimana disebutkan
Pasal 56 ayat (1) huruf a dan b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2004
Menimbang bahwa mengenai ketentuan Pasal 56 ayat (1) huruf c Majelis Hakim
berpendapat bahwa dasar gugatan Penggugat dan petitum gugatan Penggugat telah cukup
jelas sebagaimana diuraikan dalam gugatan Penggugat dalam duduk perkara diatas
14
Pada pokoknya sengketa antara Penggugata dan Tergugat mengenai masalah
kepegawaian yang mengacu kepada Undang-Undang Pokok-Pokok Kepegawaian yaitu
Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor
8 tahun 1974
Menimbang bahwa mengenai ketentuan Pasal 62 merupakan kewenangan Ketua
Pengadilan daam Dismissal Proses sedangkan perkara a quo telah lolos dismissal dengan
demikian telah menjadi kewenangan Majelis Hakim yang ditunujuk oleh Ketua
Pengadilan untuk memeriksa memutus dan menyelesaika sengketa Tata Usaha Negara
ini
Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas Majelis Hakim berpendapat
Eksepsi Tergugat yang mengatakan gugatan Penggugat tidak jelas sangat kabur dan tidak
lengkap tidak beralasan hukum oleh karena itu haruslah ditolak
DALAM POKOK PERKARA
Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adaah sebagaimana diuraikan
dalam duduk sengketa diatas
Menimbang bahwa apa yang telah dipertimbangkan dalam eksepsi diats juga merupakan
pertimbangan dan satu kesatuan dalam pokok perkara ini
Menimbang bahwa objek sengketa dalam perkara ini adalah
Surat Keputusan Bupati Banyumas Nomor 8880442007 tanggal 24 Maret 2007
tentang Pemberhentian Tidak dengan Hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil an
Sdr MUHAMMAD TAUFIQ SPd
15
Menimbang bahwa menurut Penggugat surat keputusan objek sengketa tersebut
diterbitkan bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dengan alasan
sebelum Surat Keputusan Bupati Banyumas tersebut dikeluarkan Penggugat tidak pernah
dipanggil oleh Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Banyumas dan atau Pejabat lain yang
berwenang unutk diberi kesempatan unutk membela diri
Bahwa hukuma pidana penjara yang dijatuhkan kepada Penggugat adalah dua tahun
penjara sedangkan yang dimaksud dalam Pasal 23 ayat (4) huruf a Undang-Undang
Nomor 43 Tahun 1999 adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberhentikan dengan tidak
hormat adalah yang dijatuhi hukuman pidana 4 tahun atau lebih
Bahwa Tergugat dalam menerbitkan surat keputusan objek sengketa tidak
mempertimbangkan prestasi kerja Penggugat
Menimbangbahwa dalil gugatan Penggugat tersebut telah dibantah oleh Tergugat kecuali
yang diakui secara tegas kebenarannya oleh Tergugat bahwa benar Tergugat telah menerbitkan
Surat Keputusan Nomor 8880442007 tanggal 24 Maret 2007 tentang Pemberhentian Tidak
Dengan Hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil an SdrMUHAMMAD TAUFIQ SPd
Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah
mengajukan alat bukti berupa foto copy surat
Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya Tergugat telah
mengajukan alat bukti berupa foto copy surat
Menimbang bahwa Pihak Penggugat dan Tergugat tidak mengajuka saksi dalam perakar
ini
Menimbang bahwa Majelis Hakim memeriksa memutus dan menyelesaikan sengketa
Tata Usaha Negara ini berdasarkan kepada ketentuan Pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 Tahun
1986 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 yang
16
menyebutkan Hakim menentukan apa yang harus dibuktikan dan untuk sahnya pembuktian
diperlukan sekurang-kurangnya dua alat bukti berdasarkan keyakinan Hakim
Menimbang bahwa latar belakang dikeluarkannya Surat Keputusan objek sengketa
adalah sebagai berikut
Bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 909 KPid2006 tanggal 28
Juni 2006 Sdr Muhammad Taufiq SPd Guru SD Negeri 03 Klinting Kecamatan
Somagede teah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tendak pidana
Perbuatan cabul dengan anak yang belum dewasa yang dipercayakan kepadanya untuk
dididik sebagaimana dimaksud Pasal 294 ayat (1) KUHP dan menjatuhkan pidana kepada
Sdr Muhammad Taufiq SPd dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahu
Bahwa tindak pidana sebagaimana dimaksud Pasal 294 ayat (1) KUHP adalah tindak
pidana dengan ancaman Pidana Penjara paling lama tujuh tahun sehingga berdasarkan
Pasal 23 ayat (4) huruf a Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Pokok-Pokok
Kepegawaian dan Pasal 8 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1974 tentang
Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan dapat diberhentikan tidak
dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil
Menimbang bahwa persoalan humum dalam sengketa Tata Usaha Negara ini adalah
Apakah surat keputusan objek sengketa a quo diterbitkan telah sesuai dengan ketentuan
Perundang-undangan yang berlaku atau apakah bertentangan dengan Peraturan Perundang-
undangan yang berlaku
Menimbang bahwa sebelum diterbitkan surat keputusan objek sengketa a quo oleh
Tergugat Penggugat telah diperiksa di persidangan Pengadilan Negeri Banyumas Pengadilan
Tinggi Semarang Mahkamah Agung RI sehubungan dengan tindak pidana yang didakwakan
kepada Penggugat selama masa menjalani persidangan tersebut Penggugat telah diberhentikan
sementara berdasarkan Keputusan Bupati Banyumas Nomor 8875432005 tanggal 16 Juni
2005 tentang Pemberhentian Sementara Pegawai Negeri Sipil an Sdr Muhammad Taufiq SPd
17
Menimbang bahwa terhadap tindak pidana yang didakwakan kepada Penggugat telah
diputus oleh Mahkamah Agung RI dengan Putusan Nomor 909 KPID2006 tanggal 28 Juni
2006
Menimbang bahwa berdasarkan Keputusan Mahkamah Agung tersebut Permasalahan
Penggugat Sdr Muhammad Taufiq SPd ditindaklanjuti dengan surat Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Banyumastanggal 21 Desember 2006 Nomor 86272082006 Perihal tindak lanjut
hasil permasalahan Pegawai Negeri Sipil Guru SD ata nama Sdr Muhammad Taufiq SPd NIP
131 969 434 kemudian diadakan sidang Tim Penjatuhan Hukuman Disipin Pegawai Negeri Sipil
Kabupaten Banyumas tanggal 7 Februari 2007
Menimbang bahwa berdasarkan uraian hukum diatas kemudian Tergugat menerbitkan
surat keputusan objek sengketa a quo berdasarkan ketentuan pasal 23 ayat (4) huruf a Undang-
Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974
tentang Pokok-Pokok Kepegawaian berbunyi sebagai berikut
Pasal 23 ayat (4)
Pegawai Negeri Sipil dapat diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau
tidak dengan hormat karena
a Dihukum penjara berdasarkan Putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan
hukum yang tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan yang ancaman
hukumannya 4 (empat) tahun atau lebih
Penjelasan Pasal 23 ayat (4) menyebutkan
Diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau diberhentikan tidak dengan
hormat tergantung kepada berat ringannya pelanggaran yang dilakukan Pegawai Negeri Sipil
yang bersangkutan dan memperhatikan jasa dan pengabdiannya
18
Menimbang bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 909KPID2006
tanggal 28 Juni 2006 menyatakan terdakwa Muhammad Taufiq SPd bin Karto Mihardjo telah
terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ldquoPerbuatan cabul dengan
anak yang belum dewasa yang dipercayakan kepadanya untuk dididik Menjatuhkan pidana
kepada tedakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun Perbuatan tersebut adalah
sebagaimana diuraikan Pasal 294 (1) KUHP
Menimbang bahwa Pasal 294 (1) KUHP ancamannya adalah pidana penjara paling lama
tujuh tahun
Menimbang bahwa bila substansi Pasal 23 ayat 4 Undang-Undang Nomor 43 Tahun
1999 dihubungkan dengan substansi Pasal 294 (1) KUHP Majelis Hakim berpendapat
berdasarkan ketentuan penjatuhan hukuman Disiplin Pegawai Negeri Sipil maka Sdr
Muhammad Taufiq SPd (Penggugat perkara a quo) memenuhi unsur mendapat sanksi
administrasi sebagaimana diatur pasal 23 ayat (4) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999
tersebut
Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim mencermati prosedur formil dan materiil
Penjatuhan Hukuman Disiplin Sdr Muhammad Taufiq SPd sampai terbitnya surat keputusan
objek sengketa a quo sebagaimana telah diuraikan dalam pertimbangan hukum Majelis Hakim
berpendapat Tergugat telah memenuhi prosedur administrasi yang harus dilalui sesuai ketentuan
Peraturan Perundang-undangan yang berlaku
Menimbang bahwa karena Penjatuhan Hukuman Disiplin terhadap Penggugat
berdasarkan kepada Putusan Pidana yang telah berkekuatan hukum tetap maka sesuai konstruksi
Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 8 Tahun
1974 tidak perlu dilakukan proses administrasi pemanggilan tehadap Pegawai Negeri Sipil yang
akan dijatuhi hukuman disiplin untuk membela diri
Menimbang bahwa terhadap dalil Penggugat yang menyatakan Tergugat daam
menerbitkan surat keputusan objek sengketa tidak mempertimbangkan prestasi kerja Penggugat
19
menurut hemat Majelis Hakim sesuai dengan dalil Tergugat yang menyatakan bahwa perbuatan
Penggugat tersebut dilakukan terhadap anak didiknya sendiri sehingga merendahkan martabat
guru merupakan hal yang memberatkan sehingga Penggugat dijatuhi hukuman disiplin
Pemberhentian dengan tidak hormat hal tersebut merupakan pertimbangan yang tidak
bertentangan dengan substansi penjelasan Pasal 23 ayat (4) Undang-Undang Nomor 8 Tahun
1999 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok
Kepegawaian
Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas Pengadilan berpendapat
bahwa Surat Keputusan Bupati Banyumas No 8880442007 tanggal 24 Maret 2007 tentang
Pemberhentian tidak dengan hormat Sdr Muhammad Taufiq SPd (objek sengketa a quo)
penerbitannya tidak bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku yaitu
Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang nomor 8 Tahun
1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian dengan demikian dalil gugatan Penggugat tidak
terbukti kebenarannya olah karena itu gugatan Penggugat haruslah ditolak
Menimbang bahwa karena gugatan Penggugat ditolak sesuai dengan ketentuan Pasal 110
jo Pasal 112 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2004 Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara yang
jumlahnya akan disebutkan dalam amar Putusan ini
Menimbang bahwa bukti-bukti yang relevan telah dipertimbangkan dan bukti yang tidak
relevan dikesampingkan namun tetap satu kesatuan dalam berkas perkara ini
Mengingat ketentuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata
Usaha Negara sebagaiman telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan
Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang perubahahan atas Undang-Undang Nomor 8
Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian dan Peraturan Perundang-undangan lain yang
berkaitan dengan Perkara ini
------------------------------MENGADILI---------------------------------
20
DALAM EKSEPSI
Menolak Eksepsi Tergugat
DALAM POKOK PERKARA
1 Menolak gugatan Penggugat
2 Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah
Rp 119000- (seratus Sembilan belas ribu rupiah)
Demikian diputus dalam rapat Permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Jumat tanggal
20 Juli 2007 oleh Ketua Majelis dan Hakim Anggota Putusan tersebut diucapkan dalam sidang
yang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 31 Juli 2007 oleh Ketua Majelis dan Hakim
Anggota dengan dibantu oleh Panitera Pengganti dihadiri oleh Penggugat dan Kuasa Hukum
Tergugat
D KESIMPULAN
Perkara antara Muhammad Taufiq sebagai mantan Guru di SD Negeri 3 Klinting
Kecamatan Somagede Kabupaten Banyumas menyangkut Surat Keputusan Bupati Banyumas
Nomor 8880442007 tanggal 24 Maret 2007 tentang Pemberhentian Dengan Tidak Hormat
sebagai Pegawai Negeri Sipil atas nama Muhammad Taufiq SPd Dengan diterbitkannya Surat
Keputusan tersebut Sdr Muhammad Taufiq SPd merasa keberatan karena Surat Keputusan
21
tersebut dikeluarkan tanpa ada pemanggilan terlebih dahulu kepada Penggugat sebelumnya untuk
membela diri dan Surat Keputusan tersebut dikeluarkan tanpa mempertimbangkan prestasi kerja
Penggugat Dan juga Penggugat merasa keberatan karena Surat Keputusan tersebut bertentangan
dengan pasal 23 ayat (4) huruf a Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 Oleh karena itu Sdr
Muhammad Taufiq SPd menuntut Bupati Banyumas dan memasukkan gugatannya ke
Peradilan Tata Usaha Negara di Semarang
Dalam menanggapi gugatan dari Sdr Muhammad Taufiq SPd tersebut Bupati
Banyumas memberikan jawaban bahwa keputusan Bupati Banyumas dalam mengeluarkan Surat
Keputusan yang berisi Pemberhentian Dengan Tidak Hormat sebagai Pegawai Negeri Sdr
Muhammad Taufiq SPd bukan tanpa alasan Keputusan tersebut diambil karena Sdr
Muhammad Taufiq SPd telah melakukan tindak pidana Pencabulan terhadap anak didiknya
sendiri di lingkungan sekolah dan Penggugat diancam hukuman selama 7 (tujuh) tahun penjara
dan Penggugat dijatuhi hukuman pidana penjara selama 2 tahun Hal tersebut jelas melanggar
Pasal 23 ayat (4) huruf a Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 dan Pasa 8 huruf b Peraturan
Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil yang
menyatakan bahwa ldquoPegawai Negeri Sipil dapat diberhentikan dengan tidak hormat sebagai
Pegawai Negeri Sipil karena dihukum penjara berdasarkan berdasarkan Keputusa Pengadilan
yang sudah mempunyai kekuatan hukum yang tetap karena dengan sengaja melakukan suatu
tindak pidana penjara setinggi-tingginya 4 (empat) tahun atau diancam dengan pidana yang
lebih beratrdquo Selain itu tindakan yang dilakukan Penggugat telah merusak martabat sebagai
seorang Guru sehingga Bupati Banyumas setelah berdiskusi dengan pejabat terkait mengeluarkan
Surat Keputusan tersebut
Setelah melalui berbagai pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara di
Semarang menolak gugatan dari Sdr Muhammad Taufiq SPd dan Penggugat harus membayar
semua biaya perkara Dengan kata lain Muhammad Taufiq SPd telah kalah dalam persidangan
tersebut dan segala tuntutan Muhammad Taufiq SPd ditolak
22
DAFTAR PUSTAKA
httpidwikipediaorg
23
PutusanPenetapan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang
httprozywebidcategoryinformasi
24
pencabulan anak adalah bahwa Penggugat mempunyai hasrat biologisseksual yang
sangat besar dan sulit untuk dikendalikan sehingga terbukti Penggugat sampai
melakukan tindakan pencabulan terhadap anak didiknya sendiri yang masih dibawah
umur di lingkungan sekolah Sedangkan unsur-unsur yang memberatkan dalam keputusan
pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap adalah perbuatan Penggugat
tersebut dilakukan terhadap anak didiknya sendiri sehingga merendahkan martabat guru
yang mengakibatkan fatal
Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka Tergugat setelah mendapatkan
saran pertimbangan dari Badan Pertimbangan Penjatuhan Hukuman Disiplin Pegawai
Negeri Sipil sampai pada keputusan untuk memberhentikan dengan tidak hormat
Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil Karena dikhawatirkan apabila tidak
diberhentikan dengan tidak hormat akan mengulangi perbuatan yang sama lagi yang bisa
mengakibatkan korban pencabuan terhadap anak bertambah Dalam mengambil
keputusan tersebut Tergugat tidak sewenang-wenang karena telah terlebih dahulu
disidangkan dan dibahas oleh Badan Pertimabangan Penjatuhan Hukuman Disiplin
Pegawai Negeri Sipil dan Penggugat telah terbukti melakukan tindak pidana pencabulan
anak yang teah memiliki kekuatan hukum yang tetap Oleh karena itu dalil Penggugat
pada angka 04 harus ditolak
6 Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 23 ayat (4) huruf a UU NO43 tahun 1999 tentang
pokok-pokok kepegawaian yang secara jelas menyebutkan bahwa
ldquo Pegawai Negeri Sipil dapat diberhentikan dengan tidak hormat karena dihukum
penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang
tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan yang ancaman hukumannya 4 (empat)
tahun atau lebihrdquo
Seperti diketahui bahwa Penggugat terbukti bersalah melakukan tindak pidana
pencabulan anak yang ancaman hukumannya adaah 7 (tujuh) tahun sehingga meskipun
hanya dijatuhi hukuman penjara 2 (dua) tahun tetapi tindak pidana yang dilakukan
ancaman hukumannya adalah 7 (tujuh) tahun sehingga perbuatan pelanggaran Penggugat
8
teah memenuhi unsur ketentuan pasal 23 ayat 4 huruf a UU no43 tahun 1999 jo UU no8
tahun 1974 seperti yang tersebut diatas
7 Meskipun Penggugat telah mengabdi kepada Negara sebagai Pegawai Negeri Sipil tetapi
dengan perbuatan yang telah dilakukan tersebut merusak citra Pegawai Negeri Sipil
Pemerintah dan Negara sekaligus merusak kehormatan anak didiknya sendiri yang
mestinya harus dilindungi sehingga mengakibatkan penderitaan lahir dan batin bagi anak
didiknya yang bernama SUSI SUSANTI yang masih dibawah umur Keputusan Tergugat
untuk memberhentikan Penggugat dengan tidak hormat sebagai Pegawai negeri Sipil
telah dilakukan berdasar peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan telah didasari
oleh pertimbangan yang obyektif dan adil sehingga dalil Penggugat yang menyatakan
keberatan atas pemberhentian Pnggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil dengan tidak
hormat harus ditolak
8 Mengenai dalil Penggugat yang menyatakan bahwa Penggugat tidak pernah dipanggil
dan dan diberikan kesempatan untuk membela diri serta memberikan keterangan adalah
tidak benar karena sebenarnya Penggugat telah diberikan kesempatan untuk membela
diri dan memberikan keterangan dalam sidang pengadilan dari mulai di tingkat
Pengadilan Negeri Pengadilan Tinggi sampai ke Mahkamah Agung
Berdasarkan segala apa yang telah terurai diatas Tergugat mohon dengan hormat agar
Pengadilan Tata Usaha Negara di Semarang berkenan memutuskan
1 Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidak-tidaknya menyatakan
tidak dapat diterima
2 Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara
9
Menjawab atas pernyataan yang diberikan oleh tergugat penggugat telah mengajukan
Replik pada persidangan tanggal 2 Juli 2007 yang pada pokoknya tetap pada dilil-dalil
gugatannya
Menimbang atas Replik yang diberikan Pihak Penggugat tersebut tergugat telah
mengajukan Duplik tertanggal 5 Juli 2008 yang pada pokoknya tetap pada dalil-dalil
Jawabannya
Untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat
berupa foto copy surat-surat yang telah dimateraikan dengan cukup dan telah diberi tanda tangan
dan telah dicocokkan pula dengan aslinya surat-surat bukti sebagai berikut
Foto copy Surat Keputusan Bupati Banyumas Nomor 8880442007 tanggal 24 Maret
2007 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil An
Sdr MUHAMMAD TAUFIQ SPd
Foto copy Kitab Undang-Undang Nomor 43 Thaun 1999 tentang Perubahan atas
Undang-Undang Nomor 8 Thaun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian
Foto copy dari Salinan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 909 KPID2006 tanggal 28
Juni 2006 atas nama terdakwa Muhammad Taufiq Bin Kartomihardjo
Foto copy Petikan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor
8132121811991 tanggal 27 Nopember 1991 tentang Pengangkatan Penggugat sebagai
Calon Pegawai Negeri Sipil di SD dalam Wilayah Kabupaten Dati II Banyumas
Foto copy Petikan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor
8211137901993 tanggal 31 Agustus 1993 tentang Pengangkatan Penggugat sebagai
Pegawai Negeri Sipil dengan tugas pekerjaan sebagai Guru SD Klinting III Kecamatan
Somagede Kabupaten Banyumas
10
Foto copy Petikan Keputusan Bupati Banyumas Nomor 82333342005 tanggal 10
Maret 2003 tentang Kenaikan Pangkat dari Penata Muda (Gol IIIa) menjadi Penata
Muda tkI (Gol IIIb) atas nama MUHAMMAD TAUFIQSPd
Foto copy Jenis Prestasi yang diperoleh MUHAMMAD TAUFIQ selama mengajar di
SDN 3 Klinting
Foto copy Daftar Rata-Rata NEM Rata-Rata Mata Pelajaran Tingkat Kecamatan
Somagede tanggal 17 Juni 2000 yang dibuat dan ditandatangani oleh Pengawas TKSD
Kecamatan Somagede Kabupaten Banyumas
Foto copy Piagam Penghargaan Nomor 3741032219DS2000 tanggal 20 Juni 2000
atas nama MUHAMMAD TAUFIQ SPd yang diberi oleh Kepala Kanin Depdiknas
Kecamatan Somagede kepada Penggugat
Foto copy Data perolehan rata-rata nilai UAS Tahun 2001-2002 Cabang Dinas
Pendidikan Kecamatan Somagede yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepaa Cabang
Dinas Pendidikan Somagede
Foto copy Surat Keterangan Nomor 8000302005 tangga 17 Juni 2005 dari Kepala SD
Negeri 3 Klinting Kecamatan Somagede Kabupaten Banyumas
Foto copy Daftar Kolektip Nilai Ebtanas Murni SD Negeri Klinting III Kecamatan
Somagede Kabupaten Banyumas tanggal 17 Juni 2000 dari Ketua Panitia Ebtanas
RayonSub Rayon
Foto copy Daftar Kolektip Nilai UAS Murni Tahun 2002 SD Negeri 3 Klinting
Kecamatan Somagede Kabupaten Banyumas tanggal 20 Juni 2002 dari Kepala Sekolah
SDN 3 Klinting Kecamatan Somagede Kabupaten Banyumas
Foto copy Daftar Kolektip Nilai UAS Murni SD Negeri 3 Klinting Kecamatan
Somagede Kabupaten Banyumas tanggal 20 Juni 2002 dari Kepala Sekolah Dasar Negeri
3 Klinting Kecamatan Somagede Kabupaten Banyumas
Foto copy Surat Keterangan Nomor 8000292005 tanggal 17 Juni 2005 dari Kepala
Sekolah Dasar Negeri 3 Klinting tentang sikap dan perilaku Penggugat di Sekolah Dasar
Negeri 3 Klinting Kecamatan Somagede Kabupaten Banyumas
11
Foto copy Surat Pernyataan tanggal 10 April 2006 dari Pimpinan Pondok Pesantren
Borgol Thoyibah Raden Paku Jogyakarta tentang kelakuan dari Penggugat
Foto copy Berita Acara Pemeriksaan tersangka tanggal 16 Mei 2005 dan Berita Acara
Pemeriksaan lanjutan tersangka tertanggal 26 Mei 2005 dari Penyidik Pembantu Polres
Banyumas
Foto copy Laporan tertanggal 23 Mei 2005 dari Muhammad Taufiq (penggugat) kepada
Kepolisian Resort Banyumas
Foto copy Surat tertanggal 31 Mei 2005 dari Muhammad Taufiq (penggugat) yang
ditujukan kepada Ketua LKBH PGRI Jawa Tengah di Semarang
Foto copy Laporan Polisi NoPol LPK175V2005SPK tanggal 9 Mei 2005 dari Tri
Wuryaningsih Msi Pekerjaan Dosen tentang Tindak pidana pemerkosaan yang
Foto copy Surat Perintah Penahanan NoPol SPHan132V2005Reskrim atas nama
tersangka Muhammad Taufiq Bin Kartomihardjo yang dikeluarkan ditetapkan tanggal
27 Juni 2005 oleh Kepala Kepolisian Resort Banyumas dalam hal ini Kepala Satuan
Reskrim
Untuk menguatakan dalil-dalil jawabannya Tergugat dipersidangan telah mengajukan
alat-alat bukti berupa fotocopy yang telah dimateraikan dengan cukup dan telah dicocokan sesuai
dengan aslinya alat bukti tersebut adalah sebagai berikut
Foto copy Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan
Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun
2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan
Tata Usaha Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 77
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 3344) pasal 56
ayat (1) huruf c Pasal 62 ayat (1)
Foto coy Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 294 ayat (1)
Foto copy Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 1999 tentang
Perubahan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian
12
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169 Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 3890) Pasal 23 ayat (4) huruf a
Foto copy Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 tentang Pemberhentian Pegawai
Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 47 Tambahan
Lemabaran Negara Republik Indonesia 3149) Pasal 8 haruf b
Foto copt Keputusan Bupati Banyumas Nomor 8880442007 tangga 24 Maret 2007
tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil atas nama
Saudara Muhammad Taufiq SPd
Foto copy Keputusan Mahkamah Agung Nomor 909 KPID2006
Pihak Penggugat dan pihak Tergugat di persidangan tidak mengajukan saksi
Pada akhir persidangan pihak Penggugat dan pihak Tergugat telah mengajukan
kesimpulan masing-masing tertanggal 12 Juli 2007 serta para pihak menyatakan tidak akan
mengajukan bukti-bukti lagi selanjutnya para pihak mohon Putusan
Segala hal yang tercantum daam Berita Acara persidangan ini dianggap telah termuat
dalam Putusan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam Putusan ini
b) TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM
DALAM EKSEPSI
Menimbang bahwa Tergugat dalam Jawabannya tertanggal 27 Juni 2007 telah
mengajukan eksepsi yang pada pokoknya mendalilkan bahwa gugatan Penggugat tidak jelas
sangat kabur dan tidak lengkap karena alasan gugatan Penggugat adalah alasan yang ditentukan
dalam Pasal 53 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yakni Keputusan
Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang
13
berlaku Tetapi Penggugat tidak menyebutkan Peraturan Perundang-undangan mana yang
dilanggar oleh Tergugat dalam menerbitkan Surat Keputusan Pemberhentian tidak dengan
hormat atas nama Penggugat
Menimbang bahwa menurut Penggugat ia tidak pernah dipanggil oleh Badan Pengawa
Daerah Kabupaten Banyumas atau Pejabat lain yang diberi kesempatan untuk membela diri hal
ini dinilai Penggugat bertentangan denga Peraturan Perundang-undangan yang bersifat
procedural formal tetapi Penggugat tidak menjelaskan Peraturan Perundang-undangan mana
yang dilanggar oleh Tergugat Dengan demikian gugatan Penggugat tersebut dapat dikatakan
tidak memenuhi syarat substansial suatu gugatan sebagaimana ditentukan dalam pasal 56 ayat (1)
huruf c Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 62 ayat (1)
Undang-Undang tersebut diatas gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima
Menimbangbahwat terhadap eksepsi Tergugata tersebut Majelis Hakim
mempertimbangkan sebagai berikut
Menimbang ahwa Pasal 56 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana telah
diubah dengan undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 menyebutkan ayat (1) gugatan
harus memuat
a Nama kewarganegaraan tempat tinggal dan pekerjaan
b Nama jabatan dan tempat kedudukan Tergugat
c Dasar gugatan dan hal yang diminta untuk diputuskan oleh Pengadilan
Menimbang bahwa Majelis Hakim telah mempelajari gugatan Penggugat Majelia Hakim
berpendapat gugatan Penggugat telah memenuhi syarat formal sebagaimana disebutkan
Pasal 56 ayat (1) huruf a dan b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2004
Menimbang bahwa mengenai ketentuan Pasal 56 ayat (1) huruf c Majelis Hakim
berpendapat bahwa dasar gugatan Penggugat dan petitum gugatan Penggugat telah cukup
jelas sebagaimana diuraikan dalam gugatan Penggugat dalam duduk perkara diatas
14
Pada pokoknya sengketa antara Penggugata dan Tergugat mengenai masalah
kepegawaian yang mengacu kepada Undang-Undang Pokok-Pokok Kepegawaian yaitu
Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor
8 tahun 1974
Menimbang bahwa mengenai ketentuan Pasal 62 merupakan kewenangan Ketua
Pengadilan daam Dismissal Proses sedangkan perkara a quo telah lolos dismissal dengan
demikian telah menjadi kewenangan Majelis Hakim yang ditunujuk oleh Ketua
Pengadilan untuk memeriksa memutus dan menyelesaika sengketa Tata Usaha Negara
ini
Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas Majelis Hakim berpendapat
Eksepsi Tergugat yang mengatakan gugatan Penggugat tidak jelas sangat kabur dan tidak
lengkap tidak beralasan hukum oleh karena itu haruslah ditolak
DALAM POKOK PERKARA
Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adaah sebagaimana diuraikan
dalam duduk sengketa diatas
Menimbang bahwa apa yang telah dipertimbangkan dalam eksepsi diats juga merupakan
pertimbangan dan satu kesatuan dalam pokok perkara ini
Menimbang bahwa objek sengketa dalam perkara ini adalah
Surat Keputusan Bupati Banyumas Nomor 8880442007 tanggal 24 Maret 2007
tentang Pemberhentian Tidak dengan Hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil an
Sdr MUHAMMAD TAUFIQ SPd
15
Menimbang bahwa menurut Penggugat surat keputusan objek sengketa tersebut
diterbitkan bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dengan alasan
sebelum Surat Keputusan Bupati Banyumas tersebut dikeluarkan Penggugat tidak pernah
dipanggil oleh Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Banyumas dan atau Pejabat lain yang
berwenang unutk diberi kesempatan unutk membela diri
Bahwa hukuma pidana penjara yang dijatuhkan kepada Penggugat adalah dua tahun
penjara sedangkan yang dimaksud dalam Pasal 23 ayat (4) huruf a Undang-Undang
Nomor 43 Tahun 1999 adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberhentikan dengan tidak
hormat adalah yang dijatuhi hukuman pidana 4 tahun atau lebih
Bahwa Tergugat dalam menerbitkan surat keputusan objek sengketa tidak
mempertimbangkan prestasi kerja Penggugat
Menimbangbahwa dalil gugatan Penggugat tersebut telah dibantah oleh Tergugat kecuali
yang diakui secara tegas kebenarannya oleh Tergugat bahwa benar Tergugat telah menerbitkan
Surat Keputusan Nomor 8880442007 tanggal 24 Maret 2007 tentang Pemberhentian Tidak
Dengan Hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil an SdrMUHAMMAD TAUFIQ SPd
Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah
mengajukan alat bukti berupa foto copy surat
Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya Tergugat telah
mengajukan alat bukti berupa foto copy surat
Menimbang bahwa Pihak Penggugat dan Tergugat tidak mengajuka saksi dalam perakar
ini
Menimbang bahwa Majelis Hakim memeriksa memutus dan menyelesaikan sengketa
Tata Usaha Negara ini berdasarkan kepada ketentuan Pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 Tahun
1986 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 yang
16
menyebutkan Hakim menentukan apa yang harus dibuktikan dan untuk sahnya pembuktian
diperlukan sekurang-kurangnya dua alat bukti berdasarkan keyakinan Hakim
Menimbang bahwa latar belakang dikeluarkannya Surat Keputusan objek sengketa
adalah sebagai berikut
Bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 909 KPid2006 tanggal 28
Juni 2006 Sdr Muhammad Taufiq SPd Guru SD Negeri 03 Klinting Kecamatan
Somagede teah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tendak pidana
Perbuatan cabul dengan anak yang belum dewasa yang dipercayakan kepadanya untuk
dididik sebagaimana dimaksud Pasal 294 ayat (1) KUHP dan menjatuhkan pidana kepada
Sdr Muhammad Taufiq SPd dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahu
Bahwa tindak pidana sebagaimana dimaksud Pasal 294 ayat (1) KUHP adalah tindak
pidana dengan ancaman Pidana Penjara paling lama tujuh tahun sehingga berdasarkan
Pasal 23 ayat (4) huruf a Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Pokok-Pokok
Kepegawaian dan Pasal 8 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1974 tentang
Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan dapat diberhentikan tidak
dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil
Menimbang bahwa persoalan humum dalam sengketa Tata Usaha Negara ini adalah
Apakah surat keputusan objek sengketa a quo diterbitkan telah sesuai dengan ketentuan
Perundang-undangan yang berlaku atau apakah bertentangan dengan Peraturan Perundang-
undangan yang berlaku
Menimbang bahwa sebelum diterbitkan surat keputusan objek sengketa a quo oleh
Tergugat Penggugat telah diperiksa di persidangan Pengadilan Negeri Banyumas Pengadilan
Tinggi Semarang Mahkamah Agung RI sehubungan dengan tindak pidana yang didakwakan
kepada Penggugat selama masa menjalani persidangan tersebut Penggugat telah diberhentikan
sementara berdasarkan Keputusan Bupati Banyumas Nomor 8875432005 tanggal 16 Juni
2005 tentang Pemberhentian Sementara Pegawai Negeri Sipil an Sdr Muhammad Taufiq SPd
17
Menimbang bahwa terhadap tindak pidana yang didakwakan kepada Penggugat telah
diputus oleh Mahkamah Agung RI dengan Putusan Nomor 909 KPID2006 tanggal 28 Juni
2006
Menimbang bahwa berdasarkan Keputusan Mahkamah Agung tersebut Permasalahan
Penggugat Sdr Muhammad Taufiq SPd ditindaklanjuti dengan surat Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Banyumastanggal 21 Desember 2006 Nomor 86272082006 Perihal tindak lanjut
hasil permasalahan Pegawai Negeri Sipil Guru SD ata nama Sdr Muhammad Taufiq SPd NIP
131 969 434 kemudian diadakan sidang Tim Penjatuhan Hukuman Disipin Pegawai Negeri Sipil
Kabupaten Banyumas tanggal 7 Februari 2007
Menimbang bahwa berdasarkan uraian hukum diatas kemudian Tergugat menerbitkan
surat keputusan objek sengketa a quo berdasarkan ketentuan pasal 23 ayat (4) huruf a Undang-
Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974
tentang Pokok-Pokok Kepegawaian berbunyi sebagai berikut
Pasal 23 ayat (4)
Pegawai Negeri Sipil dapat diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau
tidak dengan hormat karena
a Dihukum penjara berdasarkan Putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan
hukum yang tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan yang ancaman
hukumannya 4 (empat) tahun atau lebih
Penjelasan Pasal 23 ayat (4) menyebutkan
Diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau diberhentikan tidak dengan
hormat tergantung kepada berat ringannya pelanggaran yang dilakukan Pegawai Negeri Sipil
yang bersangkutan dan memperhatikan jasa dan pengabdiannya
18
Menimbang bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 909KPID2006
tanggal 28 Juni 2006 menyatakan terdakwa Muhammad Taufiq SPd bin Karto Mihardjo telah
terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ldquoPerbuatan cabul dengan
anak yang belum dewasa yang dipercayakan kepadanya untuk dididik Menjatuhkan pidana
kepada tedakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun Perbuatan tersebut adalah
sebagaimana diuraikan Pasal 294 (1) KUHP
Menimbang bahwa Pasal 294 (1) KUHP ancamannya adalah pidana penjara paling lama
tujuh tahun
Menimbang bahwa bila substansi Pasal 23 ayat 4 Undang-Undang Nomor 43 Tahun
1999 dihubungkan dengan substansi Pasal 294 (1) KUHP Majelis Hakim berpendapat
berdasarkan ketentuan penjatuhan hukuman Disiplin Pegawai Negeri Sipil maka Sdr
Muhammad Taufiq SPd (Penggugat perkara a quo) memenuhi unsur mendapat sanksi
administrasi sebagaimana diatur pasal 23 ayat (4) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999
tersebut
Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim mencermati prosedur formil dan materiil
Penjatuhan Hukuman Disiplin Sdr Muhammad Taufiq SPd sampai terbitnya surat keputusan
objek sengketa a quo sebagaimana telah diuraikan dalam pertimbangan hukum Majelis Hakim
berpendapat Tergugat telah memenuhi prosedur administrasi yang harus dilalui sesuai ketentuan
Peraturan Perundang-undangan yang berlaku
Menimbang bahwa karena Penjatuhan Hukuman Disiplin terhadap Penggugat
berdasarkan kepada Putusan Pidana yang telah berkekuatan hukum tetap maka sesuai konstruksi
Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 8 Tahun
1974 tidak perlu dilakukan proses administrasi pemanggilan tehadap Pegawai Negeri Sipil yang
akan dijatuhi hukuman disiplin untuk membela diri
Menimbang bahwa terhadap dalil Penggugat yang menyatakan Tergugat daam
menerbitkan surat keputusan objek sengketa tidak mempertimbangkan prestasi kerja Penggugat
19
menurut hemat Majelis Hakim sesuai dengan dalil Tergugat yang menyatakan bahwa perbuatan
Penggugat tersebut dilakukan terhadap anak didiknya sendiri sehingga merendahkan martabat
guru merupakan hal yang memberatkan sehingga Penggugat dijatuhi hukuman disiplin
Pemberhentian dengan tidak hormat hal tersebut merupakan pertimbangan yang tidak
bertentangan dengan substansi penjelasan Pasal 23 ayat (4) Undang-Undang Nomor 8 Tahun
1999 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok
Kepegawaian
Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas Pengadilan berpendapat
bahwa Surat Keputusan Bupati Banyumas No 8880442007 tanggal 24 Maret 2007 tentang
Pemberhentian tidak dengan hormat Sdr Muhammad Taufiq SPd (objek sengketa a quo)
penerbitannya tidak bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku yaitu
Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang nomor 8 Tahun
1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian dengan demikian dalil gugatan Penggugat tidak
terbukti kebenarannya olah karena itu gugatan Penggugat haruslah ditolak
Menimbang bahwa karena gugatan Penggugat ditolak sesuai dengan ketentuan Pasal 110
jo Pasal 112 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2004 Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara yang
jumlahnya akan disebutkan dalam amar Putusan ini
Menimbang bahwa bukti-bukti yang relevan telah dipertimbangkan dan bukti yang tidak
relevan dikesampingkan namun tetap satu kesatuan dalam berkas perkara ini
Mengingat ketentuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata
Usaha Negara sebagaiman telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan
Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang perubahahan atas Undang-Undang Nomor 8
Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian dan Peraturan Perundang-undangan lain yang
berkaitan dengan Perkara ini
------------------------------MENGADILI---------------------------------
20
DALAM EKSEPSI
Menolak Eksepsi Tergugat
DALAM POKOK PERKARA
1 Menolak gugatan Penggugat
2 Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah
Rp 119000- (seratus Sembilan belas ribu rupiah)
Demikian diputus dalam rapat Permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Jumat tanggal
20 Juli 2007 oleh Ketua Majelis dan Hakim Anggota Putusan tersebut diucapkan dalam sidang
yang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 31 Juli 2007 oleh Ketua Majelis dan Hakim
Anggota dengan dibantu oleh Panitera Pengganti dihadiri oleh Penggugat dan Kuasa Hukum
Tergugat
D KESIMPULAN
Perkara antara Muhammad Taufiq sebagai mantan Guru di SD Negeri 3 Klinting
Kecamatan Somagede Kabupaten Banyumas menyangkut Surat Keputusan Bupati Banyumas
Nomor 8880442007 tanggal 24 Maret 2007 tentang Pemberhentian Dengan Tidak Hormat
sebagai Pegawai Negeri Sipil atas nama Muhammad Taufiq SPd Dengan diterbitkannya Surat
Keputusan tersebut Sdr Muhammad Taufiq SPd merasa keberatan karena Surat Keputusan
21
tersebut dikeluarkan tanpa ada pemanggilan terlebih dahulu kepada Penggugat sebelumnya untuk
membela diri dan Surat Keputusan tersebut dikeluarkan tanpa mempertimbangkan prestasi kerja
Penggugat Dan juga Penggugat merasa keberatan karena Surat Keputusan tersebut bertentangan
dengan pasal 23 ayat (4) huruf a Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 Oleh karena itu Sdr
Muhammad Taufiq SPd menuntut Bupati Banyumas dan memasukkan gugatannya ke
Peradilan Tata Usaha Negara di Semarang
Dalam menanggapi gugatan dari Sdr Muhammad Taufiq SPd tersebut Bupati
Banyumas memberikan jawaban bahwa keputusan Bupati Banyumas dalam mengeluarkan Surat
Keputusan yang berisi Pemberhentian Dengan Tidak Hormat sebagai Pegawai Negeri Sdr
Muhammad Taufiq SPd bukan tanpa alasan Keputusan tersebut diambil karena Sdr
Muhammad Taufiq SPd telah melakukan tindak pidana Pencabulan terhadap anak didiknya
sendiri di lingkungan sekolah dan Penggugat diancam hukuman selama 7 (tujuh) tahun penjara
dan Penggugat dijatuhi hukuman pidana penjara selama 2 tahun Hal tersebut jelas melanggar
Pasal 23 ayat (4) huruf a Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 dan Pasa 8 huruf b Peraturan
Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil yang
menyatakan bahwa ldquoPegawai Negeri Sipil dapat diberhentikan dengan tidak hormat sebagai
Pegawai Negeri Sipil karena dihukum penjara berdasarkan berdasarkan Keputusa Pengadilan
yang sudah mempunyai kekuatan hukum yang tetap karena dengan sengaja melakukan suatu
tindak pidana penjara setinggi-tingginya 4 (empat) tahun atau diancam dengan pidana yang
lebih beratrdquo Selain itu tindakan yang dilakukan Penggugat telah merusak martabat sebagai
seorang Guru sehingga Bupati Banyumas setelah berdiskusi dengan pejabat terkait mengeluarkan
Surat Keputusan tersebut
Setelah melalui berbagai pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara di
Semarang menolak gugatan dari Sdr Muhammad Taufiq SPd dan Penggugat harus membayar
semua biaya perkara Dengan kata lain Muhammad Taufiq SPd telah kalah dalam persidangan
tersebut dan segala tuntutan Muhammad Taufiq SPd ditolak
22
DAFTAR PUSTAKA
httpidwikipediaorg
23
PutusanPenetapan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang
httprozywebidcategoryinformasi
24
teah memenuhi unsur ketentuan pasal 23 ayat 4 huruf a UU no43 tahun 1999 jo UU no8
tahun 1974 seperti yang tersebut diatas
7 Meskipun Penggugat telah mengabdi kepada Negara sebagai Pegawai Negeri Sipil tetapi
dengan perbuatan yang telah dilakukan tersebut merusak citra Pegawai Negeri Sipil
Pemerintah dan Negara sekaligus merusak kehormatan anak didiknya sendiri yang
mestinya harus dilindungi sehingga mengakibatkan penderitaan lahir dan batin bagi anak
didiknya yang bernama SUSI SUSANTI yang masih dibawah umur Keputusan Tergugat
untuk memberhentikan Penggugat dengan tidak hormat sebagai Pegawai negeri Sipil
telah dilakukan berdasar peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan telah didasari
oleh pertimbangan yang obyektif dan adil sehingga dalil Penggugat yang menyatakan
keberatan atas pemberhentian Pnggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil dengan tidak
hormat harus ditolak
8 Mengenai dalil Penggugat yang menyatakan bahwa Penggugat tidak pernah dipanggil
dan dan diberikan kesempatan untuk membela diri serta memberikan keterangan adalah
tidak benar karena sebenarnya Penggugat telah diberikan kesempatan untuk membela
diri dan memberikan keterangan dalam sidang pengadilan dari mulai di tingkat
Pengadilan Negeri Pengadilan Tinggi sampai ke Mahkamah Agung
Berdasarkan segala apa yang telah terurai diatas Tergugat mohon dengan hormat agar
Pengadilan Tata Usaha Negara di Semarang berkenan memutuskan
1 Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidak-tidaknya menyatakan
tidak dapat diterima
2 Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara
9
Menjawab atas pernyataan yang diberikan oleh tergugat penggugat telah mengajukan
Replik pada persidangan tanggal 2 Juli 2007 yang pada pokoknya tetap pada dilil-dalil
gugatannya
Menimbang atas Replik yang diberikan Pihak Penggugat tersebut tergugat telah
mengajukan Duplik tertanggal 5 Juli 2008 yang pada pokoknya tetap pada dalil-dalil
Jawabannya
Untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat
berupa foto copy surat-surat yang telah dimateraikan dengan cukup dan telah diberi tanda tangan
dan telah dicocokkan pula dengan aslinya surat-surat bukti sebagai berikut
Foto copy Surat Keputusan Bupati Banyumas Nomor 8880442007 tanggal 24 Maret
2007 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil An
Sdr MUHAMMAD TAUFIQ SPd
Foto copy Kitab Undang-Undang Nomor 43 Thaun 1999 tentang Perubahan atas
Undang-Undang Nomor 8 Thaun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian
Foto copy dari Salinan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 909 KPID2006 tanggal 28
Juni 2006 atas nama terdakwa Muhammad Taufiq Bin Kartomihardjo
Foto copy Petikan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor
8132121811991 tanggal 27 Nopember 1991 tentang Pengangkatan Penggugat sebagai
Calon Pegawai Negeri Sipil di SD dalam Wilayah Kabupaten Dati II Banyumas
Foto copy Petikan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor
8211137901993 tanggal 31 Agustus 1993 tentang Pengangkatan Penggugat sebagai
Pegawai Negeri Sipil dengan tugas pekerjaan sebagai Guru SD Klinting III Kecamatan
Somagede Kabupaten Banyumas
10
Foto copy Petikan Keputusan Bupati Banyumas Nomor 82333342005 tanggal 10
Maret 2003 tentang Kenaikan Pangkat dari Penata Muda (Gol IIIa) menjadi Penata
Muda tkI (Gol IIIb) atas nama MUHAMMAD TAUFIQSPd
Foto copy Jenis Prestasi yang diperoleh MUHAMMAD TAUFIQ selama mengajar di
SDN 3 Klinting
Foto copy Daftar Rata-Rata NEM Rata-Rata Mata Pelajaran Tingkat Kecamatan
Somagede tanggal 17 Juni 2000 yang dibuat dan ditandatangani oleh Pengawas TKSD
Kecamatan Somagede Kabupaten Banyumas
Foto copy Piagam Penghargaan Nomor 3741032219DS2000 tanggal 20 Juni 2000
atas nama MUHAMMAD TAUFIQ SPd yang diberi oleh Kepala Kanin Depdiknas
Kecamatan Somagede kepada Penggugat
Foto copy Data perolehan rata-rata nilai UAS Tahun 2001-2002 Cabang Dinas
Pendidikan Kecamatan Somagede yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepaa Cabang
Dinas Pendidikan Somagede
Foto copy Surat Keterangan Nomor 8000302005 tangga 17 Juni 2005 dari Kepala SD
Negeri 3 Klinting Kecamatan Somagede Kabupaten Banyumas
Foto copy Daftar Kolektip Nilai Ebtanas Murni SD Negeri Klinting III Kecamatan
Somagede Kabupaten Banyumas tanggal 17 Juni 2000 dari Ketua Panitia Ebtanas
RayonSub Rayon
Foto copy Daftar Kolektip Nilai UAS Murni Tahun 2002 SD Negeri 3 Klinting
Kecamatan Somagede Kabupaten Banyumas tanggal 20 Juni 2002 dari Kepala Sekolah
SDN 3 Klinting Kecamatan Somagede Kabupaten Banyumas
Foto copy Daftar Kolektip Nilai UAS Murni SD Negeri 3 Klinting Kecamatan
Somagede Kabupaten Banyumas tanggal 20 Juni 2002 dari Kepala Sekolah Dasar Negeri
3 Klinting Kecamatan Somagede Kabupaten Banyumas
Foto copy Surat Keterangan Nomor 8000292005 tanggal 17 Juni 2005 dari Kepala
Sekolah Dasar Negeri 3 Klinting tentang sikap dan perilaku Penggugat di Sekolah Dasar
Negeri 3 Klinting Kecamatan Somagede Kabupaten Banyumas
11
Foto copy Surat Pernyataan tanggal 10 April 2006 dari Pimpinan Pondok Pesantren
Borgol Thoyibah Raden Paku Jogyakarta tentang kelakuan dari Penggugat
Foto copy Berita Acara Pemeriksaan tersangka tanggal 16 Mei 2005 dan Berita Acara
Pemeriksaan lanjutan tersangka tertanggal 26 Mei 2005 dari Penyidik Pembantu Polres
Banyumas
Foto copy Laporan tertanggal 23 Mei 2005 dari Muhammad Taufiq (penggugat) kepada
Kepolisian Resort Banyumas
Foto copy Surat tertanggal 31 Mei 2005 dari Muhammad Taufiq (penggugat) yang
ditujukan kepada Ketua LKBH PGRI Jawa Tengah di Semarang
Foto copy Laporan Polisi NoPol LPK175V2005SPK tanggal 9 Mei 2005 dari Tri
Wuryaningsih Msi Pekerjaan Dosen tentang Tindak pidana pemerkosaan yang
Foto copy Surat Perintah Penahanan NoPol SPHan132V2005Reskrim atas nama
tersangka Muhammad Taufiq Bin Kartomihardjo yang dikeluarkan ditetapkan tanggal
27 Juni 2005 oleh Kepala Kepolisian Resort Banyumas dalam hal ini Kepala Satuan
Reskrim
Untuk menguatakan dalil-dalil jawabannya Tergugat dipersidangan telah mengajukan
alat-alat bukti berupa fotocopy yang telah dimateraikan dengan cukup dan telah dicocokan sesuai
dengan aslinya alat bukti tersebut adalah sebagai berikut
Foto copy Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan
Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun
2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan
Tata Usaha Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 77
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 3344) pasal 56
ayat (1) huruf c Pasal 62 ayat (1)
Foto coy Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 294 ayat (1)
Foto copy Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 1999 tentang
Perubahan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian
12
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169 Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 3890) Pasal 23 ayat (4) huruf a
Foto copy Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 tentang Pemberhentian Pegawai
Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 47 Tambahan
Lemabaran Negara Republik Indonesia 3149) Pasal 8 haruf b
Foto copt Keputusan Bupati Banyumas Nomor 8880442007 tangga 24 Maret 2007
tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil atas nama
Saudara Muhammad Taufiq SPd
Foto copy Keputusan Mahkamah Agung Nomor 909 KPID2006
Pihak Penggugat dan pihak Tergugat di persidangan tidak mengajukan saksi
Pada akhir persidangan pihak Penggugat dan pihak Tergugat telah mengajukan
kesimpulan masing-masing tertanggal 12 Juli 2007 serta para pihak menyatakan tidak akan
mengajukan bukti-bukti lagi selanjutnya para pihak mohon Putusan
Segala hal yang tercantum daam Berita Acara persidangan ini dianggap telah termuat
dalam Putusan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam Putusan ini
b) TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM
DALAM EKSEPSI
Menimbang bahwa Tergugat dalam Jawabannya tertanggal 27 Juni 2007 telah
mengajukan eksepsi yang pada pokoknya mendalilkan bahwa gugatan Penggugat tidak jelas
sangat kabur dan tidak lengkap karena alasan gugatan Penggugat adalah alasan yang ditentukan
dalam Pasal 53 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yakni Keputusan
Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang
13
berlaku Tetapi Penggugat tidak menyebutkan Peraturan Perundang-undangan mana yang
dilanggar oleh Tergugat dalam menerbitkan Surat Keputusan Pemberhentian tidak dengan
hormat atas nama Penggugat
Menimbang bahwa menurut Penggugat ia tidak pernah dipanggil oleh Badan Pengawa
Daerah Kabupaten Banyumas atau Pejabat lain yang diberi kesempatan untuk membela diri hal
ini dinilai Penggugat bertentangan denga Peraturan Perundang-undangan yang bersifat
procedural formal tetapi Penggugat tidak menjelaskan Peraturan Perundang-undangan mana
yang dilanggar oleh Tergugat Dengan demikian gugatan Penggugat tersebut dapat dikatakan
tidak memenuhi syarat substansial suatu gugatan sebagaimana ditentukan dalam pasal 56 ayat (1)
huruf c Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 62 ayat (1)
Undang-Undang tersebut diatas gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima
Menimbangbahwat terhadap eksepsi Tergugata tersebut Majelis Hakim
mempertimbangkan sebagai berikut
Menimbang ahwa Pasal 56 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana telah
diubah dengan undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 menyebutkan ayat (1) gugatan
harus memuat
a Nama kewarganegaraan tempat tinggal dan pekerjaan
b Nama jabatan dan tempat kedudukan Tergugat
c Dasar gugatan dan hal yang diminta untuk diputuskan oleh Pengadilan
Menimbang bahwa Majelis Hakim telah mempelajari gugatan Penggugat Majelia Hakim
berpendapat gugatan Penggugat telah memenuhi syarat formal sebagaimana disebutkan
Pasal 56 ayat (1) huruf a dan b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2004
Menimbang bahwa mengenai ketentuan Pasal 56 ayat (1) huruf c Majelis Hakim
berpendapat bahwa dasar gugatan Penggugat dan petitum gugatan Penggugat telah cukup
jelas sebagaimana diuraikan dalam gugatan Penggugat dalam duduk perkara diatas
14
Pada pokoknya sengketa antara Penggugata dan Tergugat mengenai masalah
kepegawaian yang mengacu kepada Undang-Undang Pokok-Pokok Kepegawaian yaitu
Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor
8 tahun 1974
Menimbang bahwa mengenai ketentuan Pasal 62 merupakan kewenangan Ketua
Pengadilan daam Dismissal Proses sedangkan perkara a quo telah lolos dismissal dengan
demikian telah menjadi kewenangan Majelis Hakim yang ditunujuk oleh Ketua
Pengadilan untuk memeriksa memutus dan menyelesaika sengketa Tata Usaha Negara
ini
Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas Majelis Hakim berpendapat
Eksepsi Tergugat yang mengatakan gugatan Penggugat tidak jelas sangat kabur dan tidak
lengkap tidak beralasan hukum oleh karena itu haruslah ditolak
DALAM POKOK PERKARA
Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adaah sebagaimana diuraikan
dalam duduk sengketa diatas
Menimbang bahwa apa yang telah dipertimbangkan dalam eksepsi diats juga merupakan
pertimbangan dan satu kesatuan dalam pokok perkara ini
Menimbang bahwa objek sengketa dalam perkara ini adalah
Surat Keputusan Bupati Banyumas Nomor 8880442007 tanggal 24 Maret 2007
tentang Pemberhentian Tidak dengan Hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil an
Sdr MUHAMMAD TAUFIQ SPd
15
Menimbang bahwa menurut Penggugat surat keputusan objek sengketa tersebut
diterbitkan bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dengan alasan
sebelum Surat Keputusan Bupati Banyumas tersebut dikeluarkan Penggugat tidak pernah
dipanggil oleh Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Banyumas dan atau Pejabat lain yang
berwenang unutk diberi kesempatan unutk membela diri
Bahwa hukuma pidana penjara yang dijatuhkan kepada Penggugat adalah dua tahun
penjara sedangkan yang dimaksud dalam Pasal 23 ayat (4) huruf a Undang-Undang
Nomor 43 Tahun 1999 adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberhentikan dengan tidak
hormat adalah yang dijatuhi hukuman pidana 4 tahun atau lebih
Bahwa Tergugat dalam menerbitkan surat keputusan objek sengketa tidak
mempertimbangkan prestasi kerja Penggugat
Menimbangbahwa dalil gugatan Penggugat tersebut telah dibantah oleh Tergugat kecuali
yang diakui secara tegas kebenarannya oleh Tergugat bahwa benar Tergugat telah menerbitkan
Surat Keputusan Nomor 8880442007 tanggal 24 Maret 2007 tentang Pemberhentian Tidak
Dengan Hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil an SdrMUHAMMAD TAUFIQ SPd
Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah
mengajukan alat bukti berupa foto copy surat
Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya Tergugat telah
mengajukan alat bukti berupa foto copy surat
Menimbang bahwa Pihak Penggugat dan Tergugat tidak mengajuka saksi dalam perakar
ini
Menimbang bahwa Majelis Hakim memeriksa memutus dan menyelesaikan sengketa
Tata Usaha Negara ini berdasarkan kepada ketentuan Pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 Tahun
1986 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 yang
16
menyebutkan Hakim menentukan apa yang harus dibuktikan dan untuk sahnya pembuktian
diperlukan sekurang-kurangnya dua alat bukti berdasarkan keyakinan Hakim
Menimbang bahwa latar belakang dikeluarkannya Surat Keputusan objek sengketa
adalah sebagai berikut
Bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 909 KPid2006 tanggal 28
Juni 2006 Sdr Muhammad Taufiq SPd Guru SD Negeri 03 Klinting Kecamatan
Somagede teah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tendak pidana
Perbuatan cabul dengan anak yang belum dewasa yang dipercayakan kepadanya untuk
dididik sebagaimana dimaksud Pasal 294 ayat (1) KUHP dan menjatuhkan pidana kepada
Sdr Muhammad Taufiq SPd dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahu
Bahwa tindak pidana sebagaimana dimaksud Pasal 294 ayat (1) KUHP adalah tindak
pidana dengan ancaman Pidana Penjara paling lama tujuh tahun sehingga berdasarkan
Pasal 23 ayat (4) huruf a Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Pokok-Pokok
Kepegawaian dan Pasal 8 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1974 tentang
Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan dapat diberhentikan tidak
dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil
Menimbang bahwa persoalan humum dalam sengketa Tata Usaha Negara ini adalah
Apakah surat keputusan objek sengketa a quo diterbitkan telah sesuai dengan ketentuan
Perundang-undangan yang berlaku atau apakah bertentangan dengan Peraturan Perundang-
undangan yang berlaku
Menimbang bahwa sebelum diterbitkan surat keputusan objek sengketa a quo oleh
Tergugat Penggugat telah diperiksa di persidangan Pengadilan Negeri Banyumas Pengadilan
Tinggi Semarang Mahkamah Agung RI sehubungan dengan tindak pidana yang didakwakan
kepada Penggugat selama masa menjalani persidangan tersebut Penggugat telah diberhentikan
sementara berdasarkan Keputusan Bupati Banyumas Nomor 8875432005 tanggal 16 Juni
2005 tentang Pemberhentian Sementara Pegawai Negeri Sipil an Sdr Muhammad Taufiq SPd
17
Menimbang bahwa terhadap tindak pidana yang didakwakan kepada Penggugat telah
diputus oleh Mahkamah Agung RI dengan Putusan Nomor 909 KPID2006 tanggal 28 Juni
2006
Menimbang bahwa berdasarkan Keputusan Mahkamah Agung tersebut Permasalahan
Penggugat Sdr Muhammad Taufiq SPd ditindaklanjuti dengan surat Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Banyumastanggal 21 Desember 2006 Nomor 86272082006 Perihal tindak lanjut
hasil permasalahan Pegawai Negeri Sipil Guru SD ata nama Sdr Muhammad Taufiq SPd NIP
131 969 434 kemudian diadakan sidang Tim Penjatuhan Hukuman Disipin Pegawai Negeri Sipil
Kabupaten Banyumas tanggal 7 Februari 2007
Menimbang bahwa berdasarkan uraian hukum diatas kemudian Tergugat menerbitkan
surat keputusan objek sengketa a quo berdasarkan ketentuan pasal 23 ayat (4) huruf a Undang-
Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974
tentang Pokok-Pokok Kepegawaian berbunyi sebagai berikut
Pasal 23 ayat (4)
Pegawai Negeri Sipil dapat diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau
tidak dengan hormat karena
a Dihukum penjara berdasarkan Putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan
hukum yang tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan yang ancaman
hukumannya 4 (empat) tahun atau lebih
Penjelasan Pasal 23 ayat (4) menyebutkan
Diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau diberhentikan tidak dengan
hormat tergantung kepada berat ringannya pelanggaran yang dilakukan Pegawai Negeri Sipil
yang bersangkutan dan memperhatikan jasa dan pengabdiannya
18
Menimbang bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 909KPID2006
tanggal 28 Juni 2006 menyatakan terdakwa Muhammad Taufiq SPd bin Karto Mihardjo telah
terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ldquoPerbuatan cabul dengan
anak yang belum dewasa yang dipercayakan kepadanya untuk dididik Menjatuhkan pidana
kepada tedakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun Perbuatan tersebut adalah
sebagaimana diuraikan Pasal 294 (1) KUHP
Menimbang bahwa Pasal 294 (1) KUHP ancamannya adalah pidana penjara paling lama
tujuh tahun
Menimbang bahwa bila substansi Pasal 23 ayat 4 Undang-Undang Nomor 43 Tahun
1999 dihubungkan dengan substansi Pasal 294 (1) KUHP Majelis Hakim berpendapat
berdasarkan ketentuan penjatuhan hukuman Disiplin Pegawai Negeri Sipil maka Sdr
Muhammad Taufiq SPd (Penggugat perkara a quo) memenuhi unsur mendapat sanksi
administrasi sebagaimana diatur pasal 23 ayat (4) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999
tersebut
Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim mencermati prosedur formil dan materiil
Penjatuhan Hukuman Disiplin Sdr Muhammad Taufiq SPd sampai terbitnya surat keputusan
objek sengketa a quo sebagaimana telah diuraikan dalam pertimbangan hukum Majelis Hakim
berpendapat Tergugat telah memenuhi prosedur administrasi yang harus dilalui sesuai ketentuan
Peraturan Perundang-undangan yang berlaku
Menimbang bahwa karena Penjatuhan Hukuman Disiplin terhadap Penggugat
berdasarkan kepada Putusan Pidana yang telah berkekuatan hukum tetap maka sesuai konstruksi
Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 8 Tahun
1974 tidak perlu dilakukan proses administrasi pemanggilan tehadap Pegawai Negeri Sipil yang
akan dijatuhi hukuman disiplin untuk membela diri
Menimbang bahwa terhadap dalil Penggugat yang menyatakan Tergugat daam
menerbitkan surat keputusan objek sengketa tidak mempertimbangkan prestasi kerja Penggugat
19
menurut hemat Majelis Hakim sesuai dengan dalil Tergugat yang menyatakan bahwa perbuatan
Penggugat tersebut dilakukan terhadap anak didiknya sendiri sehingga merendahkan martabat
guru merupakan hal yang memberatkan sehingga Penggugat dijatuhi hukuman disiplin
Pemberhentian dengan tidak hormat hal tersebut merupakan pertimbangan yang tidak
bertentangan dengan substansi penjelasan Pasal 23 ayat (4) Undang-Undang Nomor 8 Tahun
1999 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok
Kepegawaian
Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas Pengadilan berpendapat
bahwa Surat Keputusan Bupati Banyumas No 8880442007 tanggal 24 Maret 2007 tentang
Pemberhentian tidak dengan hormat Sdr Muhammad Taufiq SPd (objek sengketa a quo)
penerbitannya tidak bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku yaitu
Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang nomor 8 Tahun
1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian dengan demikian dalil gugatan Penggugat tidak
terbukti kebenarannya olah karena itu gugatan Penggugat haruslah ditolak
Menimbang bahwa karena gugatan Penggugat ditolak sesuai dengan ketentuan Pasal 110
jo Pasal 112 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2004 Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara yang
jumlahnya akan disebutkan dalam amar Putusan ini
Menimbang bahwa bukti-bukti yang relevan telah dipertimbangkan dan bukti yang tidak
relevan dikesampingkan namun tetap satu kesatuan dalam berkas perkara ini
Mengingat ketentuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata
Usaha Negara sebagaiman telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan
Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang perubahahan atas Undang-Undang Nomor 8
Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian dan Peraturan Perundang-undangan lain yang
berkaitan dengan Perkara ini
------------------------------MENGADILI---------------------------------
20
DALAM EKSEPSI
Menolak Eksepsi Tergugat
DALAM POKOK PERKARA
1 Menolak gugatan Penggugat
2 Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah
Rp 119000- (seratus Sembilan belas ribu rupiah)
Demikian diputus dalam rapat Permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Jumat tanggal
20 Juli 2007 oleh Ketua Majelis dan Hakim Anggota Putusan tersebut diucapkan dalam sidang
yang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 31 Juli 2007 oleh Ketua Majelis dan Hakim
Anggota dengan dibantu oleh Panitera Pengganti dihadiri oleh Penggugat dan Kuasa Hukum
Tergugat
D KESIMPULAN
Perkara antara Muhammad Taufiq sebagai mantan Guru di SD Negeri 3 Klinting
Kecamatan Somagede Kabupaten Banyumas menyangkut Surat Keputusan Bupati Banyumas
Nomor 8880442007 tanggal 24 Maret 2007 tentang Pemberhentian Dengan Tidak Hormat
sebagai Pegawai Negeri Sipil atas nama Muhammad Taufiq SPd Dengan diterbitkannya Surat
Keputusan tersebut Sdr Muhammad Taufiq SPd merasa keberatan karena Surat Keputusan
21
tersebut dikeluarkan tanpa ada pemanggilan terlebih dahulu kepada Penggugat sebelumnya untuk
membela diri dan Surat Keputusan tersebut dikeluarkan tanpa mempertimbangkan prestasi kerja
Penggugat Dan juga Penggugat merasa keberatan karena Surat Keputusan tersebut bertentangan
dengan pasal 23 ayat (4) huruf a Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 Oleh karena itu Sdr
Muhammad Taufiq SPd menuntut Bupati Banyumas dan memasukkan gugatannya ke
Peradilan Tata Usaha Negara di Semarang
Dalam menanggapi gugatan dari Sdr Muhammad Taufiq SPd tersebut Bupati
Banyumas memberikan jawaban bahwa keputusan Bupati Banyumas dalam mengeluarkan Surat
Keputusan yang berisi Pemberhentian Dengan Tidak Hormat sebagai Pegawai Negeri Sdr
Muhammad Taufiq SPd bukan tanpa alasan Keputusan tersebut diambil karena Sdr
Muhammad Taufiq SPd telah melakukan tindak pidana Pencabulan terhadap anak didiknya
sendiri di lingkungan sekolah dan Penggugat diancam hukuman selama 7 (tujuh) tahun penjara
dan Penggugat dijatuhi hukuman pidana penjara selama 2 tahun Hal tersebut jelas melanggar
Pasal 23 ayat (4) huruf a Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 dan Pasa 8 huruf b Peraturan
Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil yang
menyatakan bahwa ldquoPegawai Negeri Sipil dapat diberhentikan dengan tidak hormat sebagai
Pegawai Negeri Sipil karena dihukum penjara berdasarkan berdasarkan Keputusa Pengadilan
yang sudah mempunyai kekuatan hukum yang tetap karena dengan sengaja melakukan suatu
tindak pidana penjara setinggi-tingginya 4 (empat) tahun atau diancam dengan pidana yang
lebih beratrdquo Selain itu tindakan yang dilakukan Penggugat telah merusak martabat sebagai
seorang Guru sehingga Bupati Banyumas setelah berdiskusi dengan pejabat terkait mengeluarkan
Surat Keputusan tersebut
Setelah melalui berbagai pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara di
Semarang menolak gugatan dari Sdr Muhammad Taufiq SPd dan Penggugat harus membayar
semua biaya perkara Dengan kata lain Muhammad Taufiq SPd telah kalah dalam persidangan
tersebut dan segala tuntutan Muhammad Taufiq SPd ditolak
22
DAFTAR PUSTAKA
httpidwikipediaorg
23
PutusanPenetapan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang
httprozywebidcategoryinformasi
24
Menjawab atas pernyataan yang diberikan oleh tergugat penggugat telah mengajukan
Replik pada persidangan tanggal 2 Juli 2007 yang pada pokoknya tetap pada dilil-dalil
gugatannya
Menimbang atas Replik yang diberikan Pihak Penggugat tersebut tergugat telah
mengajukan Duplik tertanggal 5 Juli 2008 yang pada pokoknya tetap pada dalil-dalil
Jawabannya
Untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat
berupa foto copy surat-surat yang telah dimateraikan dengan cukup dan telah diberi tanda tangan
dan telah dicocokkan pula dengan aslinya surat-surat bukti sebagai berikut
Foto copy Surat Keputusan Bupati Banyumas Nomor 8880442007 tanggal 24 Maret
2007 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil An
Sdr MUHAMMAD TAUFIQ SPd
Foto copy Kitab Undang-Undang Nomor 43 Thaun 1999 tentang Perubahan atas
Undang-Undang Nomor 8 Thaun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian
Foto copy dari Salinan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 909 KPID2006 tanggal 28
Juni 2006 atas nama terdakwa Muhammad Taufiq Bin Kartomihardjo
Foto copy Petikan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor
8132121811991 tanggal 27 Nopember 1991 tentang Pengangkatan Penggugat sebagai
Calon Pegawai Negeri Sipil di SD dalam Wilayah Kabupaten Dati II Banyumas
Foto copy Petikan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor
8211137901993 tanggal 31 Agustus 1993 tentang Pengangkatan Penggugat sebagai
Pegawai Negeri Sipil dengan tugas pekerjaan sebagai Guru SD Klinting III Kecamatan
Somagede Kabupaten Banyumas
10
Foto copy Petikan Keputusan Bupati Banyumas Nomor 82333342005 tanggal 10
Maret 2003 tentang Kenaikan Pangkat dari Penata Muda (Gol IIIa) menjadi Penata
Muda tkI (Gol IIIb) atas nama MUHAMMAD TAUFIQSPd
Foto copy Jenis Prestasi yang diperoleh MUHAMMAD TAUFIQ selama mengajar di
SDN 3 Klinting
Foto copy Daftar Rata-Rata NEM Rata-Rata Mata Pelajaran Tingkat Kecamatan
Somagede tanggal 17 Juni 2000 yang dibuat dan ditandatangani oleh Pengawas TKSD
Kecamatan Somagede Kabupaten Banyumas
Foto copy Piagam Penghargaan Nomor 3741032219DS2000 tanggal 20 Juni 2000
atas nama MUHAMMAD TAUFIQ SPd yang diberi oleh Kepala Kanin Depdiknas
Kecamatan Somagede kepada Penggugat
Foto copy Data perolehan rata-rata nilai UAS Tahun 2001-2002 Cabang Dinas
Pendidikan Kecamatan Somagede yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepaa Cabang
Dinas Pendidikan Somagede
Foto copy Surat Keterangan Nomor 8000302005 tangga 17 Juni 2005 dari Kepala SD
Negeri 3 Klinting Kecamatan Somagede Kabupaten Banyumas
Foto copy Daftar Kolektip Nilai Ebtanas Murni SD Negeri Klinting III Kecamatan
Somagede Kabupaten Banyumas tanggal 17 Juni 2000 dari Ketua Panitia Ebtanas
RayonSub Rayon
Foto copy Daftar Kolektip Nilai UAS Murni Tahun 2002 SD Negeri 3 Klinting
Kecamatan Somagede Kabupaten Banyumas tanggal 20 Juni 2002 dari Kepala Sekolah
SDN 3 Klinting Kecamatan Somagede Kabupaten Banyumas
Foto copy Daftar Kolektip Nilai UAS Murni SD Negeri 3 Klinting Kecamatan
Somagede Kabupaten Banyumas tanggal 20 Juni 2002 dari Kepala Sekolah Dasar Negeri
3 Klinting Kecamatan Somagede Kabupaten Banyumas
Foto copy Surat Keterangan Nomor 8000292005 tanggal 17 Juni 2005 dari Kepala
Sekolah Dasar Negeri 3 Klinting tentang sikap dan perilaku Penggugat di Sekolah Dasar
Negeri 3 Klinting Kecamatan Somagede Kabupaten Banyumas
11
Foto copy Surat Pernyataan tanggal 10 April 2006 dari Pimpinan Pondok Pesantren
Borgol Thoyibah Raden Paku Jogyakarta tentang kelakuan dari Penggugat
Foto copy Berita Acara Pemeriksaan tersangka tanggal 16 Mei 2005 dan Berita Acara
Pemeriksaan lanjutan tersangka tertanggal 26 Mei 2005 dari Penyidik Pembantu Polres
Banyumas
Foto copy Laporan tertanggal 23 Mei 2005 dari Muhammad Taufiq (penggugat) kepada
Kepolisian Resort Banyumas
Foto copy Surat tertanggal 31 Mei 2005 dari Muhammad Taufiq (penggugat) yang
ditujukan kepada Ketua LKBH PGRI Jawa Tengah di Semarang
Foto copy Laporan Polisi NoPol LPK175V2005SPK tanggal 9 Mei 2005 dari Tri
Wuryaningsih Msi Pekerjaan Dosen tentang Tindak pidana pemerkosaan yang
Foto copy Surat Perintah Penahanan NoPol SPHan132V2005Reskrim atas nama
tersangka Muhammad Taufiq Bin Kartomihardjo yang dikeluarkan ditetapkan tanggal
27 Juni 2005 oleh Kepala Kepolisian Resort Banyumas dalam hal ini Kepala Satuan
Reskrim
Untuk menguatakan dalil-dalil jawabannya Tergugat dipersidangan telah mengajukan
alat-alat bukti berupa fotocopy yang telah dimateraikan dengan cukup dan telah dicocokan sesuai
dengan aslinya alat bukti tersebut adalah sebagai berikut
Foto copy Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan
Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun
2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan
Tata Usaha Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 77
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 3344) pasal 56
ayat (1) huruf c Pasal 62 ayat (1)
Foto coy Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 294 ayat (1)
Foto copy Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 1999 tentang
Perubahan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian
12
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169 Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 3890) Pasal 23 ayat (4) huruf a
Foto copy Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 tentang Pemberhentian Pegawai
Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 47 Tambahan
Lemabaran Negara Republik Indonesia 3149) Pasal 8 haruf b
Foto copt Keputusan Bupati Banyumas Nomor 8880442007 tangga 24 Maret 2007
tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil atas nama
Saudara Muhammad Taufiq SPd
Foto copy Keputusan Mahkamah Agung Nomor 909 KPID2006
Pihak Penggugat dan pihak Tergugat di persidangan tidak mengajukan saksi
Pada akhir persidangan pihak Penggugat dan pihak Tergugat telah mengajukan
kesimpulan masing-masing tertanggal 12 Juli 2007 serta para pihak menyatakan tidak akan
mengajukan bukti-bukti lagi selanjutnya para pihak mohon Putusan
Segala hal yang tercantum daam Berita Acara persidangan ini dianggap telah termuat
dalam Putusan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam Putusan ini
b) TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM
DALAM EKSEPSI
Menimbang bahwa Tergugat dalam Jawabannya tertanggal 27 Juni 2007 telah
mengajukan eksepsi yang pada pokoknya mendalilkan bahwa gugatan Penggugat tidak jelas
sangat kabur dan tidak lengkap karena alasan gugatan Penggugat adalah alasan yang ditentukan
dalam Pasal 53 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yakni Keputusan
Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang
13
berlaku Tetapi Penggugat tidak menyebutkan Peraturan Perundang-undangan mana yang
dilanggar oleh Tergugat dalam menerbitkan Surat Keputusan Pemberhentian tidak dengan
hormat atas nama Penggugat
Menimbang bahwa menurut Penggugat ia tidak pernah dipanggil oleh Badan Pengawa
Daerah Kabupaten Banyumas atau Pejabat lain yang diberi kesempatan untuk membela diri hal
ini dinilai Penggugat bertentangan denga Peraturan Perundang-undangan yang bersifat
procedural formal tetapi Penggugat tidak menjelaskan Peraturan Perundang-undangan mana
yang dilanggar oleh Tergugat Dengan demikian gugatan Penggugat tersebut dapat dikatakan
tidak memenuhi syarat substansial suatu gugatan sebagaimana ditentukan dalam pasal 56 ayat (1)
huruf c Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 62 ayat (1)
Undang-Undang tersebut diatas gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima
Menimbangbahwat terhadap eksepsi Tergugata tersebut Majelis Hakim
mempertimbangkan sebagai berikut
Menimbang ahwa Pasal 56 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana telah
diubah dengan undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 menyebutkan ayat (1) gugatan
harus memuat
a Nama kewarganegaraan tempat tinggal dan pekerjaan
b Nama jabatan dan tempat kedudukan Tergugat
c Dasar gugatan dan hal yang diminta untuk diputuskan oleh Pengadilan
Menimbang bahwa Majelis Hakim telah mempelajari gugatan Penggugat Majelia Hakim
berpendapat gugatan Penggugat telah memenuhi syarat formal sebagaimana disebutkan
Pasal 56 ayat (1) huruf a dan b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2004
Menimbang bahwa mengenai ketentuan Pasal 56 ayat (1) huruf c Majelis Hakim
berpendapat bahwa dasar gugatan Penggugat dan petitum gugatan Penggugat telah cukup
jelas sebagaimana diuraikan dalam gugatan Penggugat dalam duduk perkara diatas
14
Pada pokoknya sengketa antara Penggugata dan Tergugat mengenai masalah
kepegawaian yang mengacu kepada Undang-Undang Pokok-Pokok Kepegawaian yaitu
Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor
8 tahun 1974
Menimbang bahwa mengenai ketentuan Pasal 62 merupakan kewenangan Ketua
Pengadilan daam Dismissal Proses sedangkan perkara a quo telah lolos dismissal dengan
demikian telah menjadi kewenangan Majelis Hakim yang ditunujuk oleh Ketua
Pengadilan untuk memeriksa memutus dan menyelesaika sengketa Tata Usaha Negara
ini
Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas Majelis Hakim berpendapat
Eksepsi Tergugat yang mengatakan gugatan Penggugat tidak jelas sangat kabur dan tidak
lengkap tidak beralasan hukum oleh karena itu haruslah ditolak
DALAM POKOK PERKARA
Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adaah sebagaimana diuraikan
dalam duduk sengketa diatas
Menimbang bahwa apa yang telah dipertimbangkan dalam eksepsi diats juga merupakan
pertimbangan dan satu kesatuan dalam pokok perkara ini
Menimbang bahwa objek sengketa dalam perkara ini adalah
Surat Keputusan Bupati Banyumas Nomor 8880442007 tanggal 24 Maret 2007
tentang Pemberhentian Tidak dengan Hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil an
Sdr MUHAMMAD TAUFIQ SPd
15
Menimbang bahwa menurut Penggugat surat keputusan objek sengketa tersebut
diterbitkan bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dengan alasan
sebelum Surat Keputusan Bupati Banyumas tersebut dikeluarkan Penggugat tidak pernah
dipanggil oleh Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Banyumas dan atau Pejabat lain yang
berwenang unutk diberi kesempatan unutk membela diri
Bahwa hukuma pidana penjara yang dijatuhkan kepada Penggugat adalah dua tahun
penjara sedangkan yang dimaksud dalam Pasal 23 ayat (4) huruf a Undang-Undang
Nomor 43 Tahun 1999 adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberhentikan dengan tidak
hormat adalah yang dijatuhi hukuman pidana 4 tahun atau lebih
Bahwa Tergugat dalam menerbitkan surat keputusan objek sengketa tidak
mempertimbangkan prestasi kerja Penggugat
Menimbangbahwa dalil gugatan Penggugat tersebut telah dibantah oleh Tergugat kecuali
yang diakui secara tegas kebenarannya oleh Tergugat bahwa benar Tergugat telah menerbitkan
Surat Keputusan Nomor 8880442007 tanggal 24 Maret 2007 tentang Pemberhentian Tidak
Dengan Hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil an SdrMUHAMMAD TAUFIQ SPd
Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah
mengajukan alat bukti berupa foto copy surat
Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya Tergugat telah
mengajukan alat bukti berupa foto copy surat
Menimbang bahwa Pihak Penggugat dan Tergugat tidak mengajuka saksi dalam perakar
ini
Menimbang bahwa Majelis Hakim memeriksa memutus dan menyelesaikan sengketa
Tata Usaha Negara ini berdasarkan kepada ketentuan Pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 Tahun
1986 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 yang
16
menyebutkan Hakim menentukan apa yang harus dibuktikan dan untuk sahnya pembuktian
diperlukan sekurang-kurangnya dua alat bukti berdasarkan keyakinan Hakim
Menimbang bahwa latar belakang dikeluarkannya Surat Keputusan objek sengketa
adalah sebagai berikut
Bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 909 KPid2006 tanggal 28
Juni 2006 Sdr Muhammad Taufiq SPd Guru SD Negeri 03 Klinting Kecamatan
Somagede teah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tendak pidana
Perbuatan cabul dengan anak yang belum dewasa yang dipercayakan kepadanya untuk
dididik sebagaimana dimaksud Pasal 294 ayat (1) KUHP dan menjatuhkan pidana kepada
Sdr Muhammad Taufiq SPd dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahu
Bahwa tindak pidana sebagaimana dimaksud Pasal 294 ayat (1) KUHP adalah tindak
pidana dengan ancaman Pidana Penjara paling lama tujuh tahun sehingga berdasarkan
Pasal 23 ayat (4) huruf a Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Pokok-Pokok
Kepegawaian dan Pasal 8 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1974 tentang
Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan dapat diberhentikan tidak
dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil
Menimbang bahwa persoalan humum dalam sengketa Tata Usaha Negara ini adalah
Apakah surat keputusan objek sengketa a quo diterbitkan telah sesuai dengan ketentuan
Perundang-undangan yang berlaku atau apakah bertentangan dengan Peraturan Perundang-
undangan yang berlaku
Menimbang bahwa sebelum diterbitkan surat keputusan objek sengketa a quo oleh
Tergugat Penggugat telah diperiksa di persidangan Pengadilan Negeri Banyumas Pengadilan
Tinggi Semarang Mahkamah Agung RI sehubungan dengan tindak pidana yang didakwakan
kepada Penggugat selama masa menjalani persidangan tersebut Penggugat telah diberhentikan
sementara berdasarkan Keputusan Bupati Banyumas Nomor 8875432005 tanggal 16 Juni
2005 tentang Pemberhentian Sementara Pegawai Negeri Sipil an Sdr Muhammad Taufiq SPd
17
Menimbang bahwa terhadap tindak pidana yang didakwakan kepada Penggugat telah
diputus oleh Mahkamah Agung RI dengan Putusan Nomor 909 KPID2006 tanggal 28 Juni
2006
Menimbang bahwa berdasarkan Keputusan Mahkamah Agung tersebut Permasalahan
Penggugat Sdr Muhammad Taufiq SPd ditindaklanjuti dengan surat Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Banyumastanggal 21 Desember 2006 Nomor 86272082006 Perihal tindak lanjut
hasil permasalahan Pegawai Negeri Sipil Guru SD ata nama Sdr Muhammad Taufiq SPd NIP
131 969 434 kemudian diadakan sidang Tim Penjatuhan Hukuman Disipin Pegawai Negeri Sipil
Kabupaten Banyumas tanggal 7 Februari 2007
Menimbang bahwa berdasarkan uraian hukum diatas kemudian Tergugat menerbitkan
surat keputusan objek sengketa a quo berdasarkan ketentuan pasal 23 ayat (4) huruf a Undang-
Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974
tentang Pokok-Pokok Kepegawaian berbunyi sebagai berikut
Pasal 23 ayat (4)
Pegawai Negeri Sipil dapat diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau
tidak dengan hormat karena
a Dihukum penjara berdasarkan Putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan
hukum yang tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan yang ancaman
hukumannya 4 (empat) tahun atau lebih
Penjelasan Pasal 23 ayat (4) menyebutkan
Diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau diberhentikan tidak dengan
hormat tergantung kepada berat ringannya pelanggaran yang dilakukan Pegawai Negeri Sipil
yang bersangkutan dan memperhatikan jasa dan pengabdiannya
18
Menimbang bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 909KPID2006
tanggal 28 Juni 2006 menyatakan terdakwa Muhammad Taufiq SPd bin Karto Mihardjo telah
terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ldquoPerbuatan cabul dengan
anak yang belum dewasa yang dipercayakan kepadanya untuk dididik Menjatuhkan pidana
kepada tedakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun Perbuatan tersebut adalah
sebagaimana diuraikan Pasal 294 (1) KUHP
Menimbang bahwa Pasal 294 (1) KUHP ancamannya adalah pidana penjara paling lama
tujuh tahun
Menimbang bahwa bila substansi Pasal 23 ayat 4 Undang-Undang Nomor 43 Tahun
1999 dihubungkan dengan substansi Pasal 294 (1) KUHP Majelis Hakim berpendapat
berdasarkan ketentuan penjatuhan hukuman Disiplin Pegawai Negeri Sipil maka Sdr
Muhammad Taufiq SPd (Penggugat perkara a quo) memenuhi unsur mendapat sanksi
administrasi sebagaimana diatur pasal 23 ayat (4) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999
tersebut
Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim mencermati prosedur formil dan materiil
Penjatuhan Hukuman Disiplin Sdr Muhammad Taufiq SPd sampai terbitnya surat keputusan
objek sengketa a quo sebagaimana telah diuraikan dalam pertimbangan hukum Majelis Hakim
berpendapat Tergugat telah memenuhi prosedur administrasi yang harus dilalui sesuai ketentuan
Peraturan Perundang-undangan yang berlaku
Menimbang bahwa karena Penjatuhan Hukuman Disiplin terhadap Penggugat
berdasarkan kepada Putusan Pidana yang telah berkekuatan hukum tetap maka sesuai konstruksi
Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 8 Tahun
1974 tidak perlu dilakukan proses administrasi pemanggilan tehadap Pegawai Negeri Sipil yang
akan dijatuhi hukuman disiplin untuk membela diri
Menimbang bahwa terhadap dalil Penggugat yang menyatakan Tergugat daam
menerbitkan surat keputusan objek sengketa tidak mempertimbangkan prestasi kerja Penggugat
19
menurut hemat Majelis Hakim sesuai dengan dalil Tergugat yang menyatakan bahwa perbuatan
Penggugat tersebut dilakukan terhadap anak didiknya sendiri sehingga merendahkan martabat
guru merupakan hal yang memberatkan sehingga Penggugat dijatuhi hukuman disiplin
Pemberhentian dengan tidak hormat hal tersebut merupakan pertimbangan yang tidak
bertentangan dengan substansi penjelasan Pasal 23 ayat (4) Undang-Undang Nomor 8 Tahun
1999 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok
Kepegawaian
Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas Pengadilan berpendapat
bahwa Surat Keputusan Bupati Banyumas No 8880442007 tanggal 24 Maret 2007 tentang
Pemberhentian tidak dengan hormat Sdr Muhammad Taufiq SPd (objek sengketa a quo)
penerbitannya tidak bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku yaitu
Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang nomor 8 Tahun
1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian dengan demikian dalil gugatan Penggugat tidak
terbukti kebenarannya olah karena itu gugatan Penggugat haruslah ditolak
Menimbang bahwa karena gugatan Penggugat ditolak sesuai dengan ketentuan Pasal 110
jo Pasal 112 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2004 Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara yang
jumlahnya akan disebutkan dalam amar Putusan ini
Menimbang bahwa bukti-bukti yang relevan telah dipertimbangkan dan bukti yang tidak
relevan dikesampingkan namun tetap satu kesatuan dalam berkas perkara ini
Mengingat ketentuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata
Usaha Negara sebagaiman telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan
Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang perubahahan atas Undang-Undang Nomor 8
Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian dan Peraturan Perundang-undangan lain yang
berkaitan dengan Perkara ini
------------------------------MENGADILI---------------------------------
20
DALAM EKSEPSI
Menolak Eksepsi Tergugat
DALAM POKOK PERKARA
1 Menolak gugatan Penggugat
2 Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah
Rp 119000- (seratus Sembilan belas ribu rupiah)
Demikian diputus dalam rapat Permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Jumat tanggal
20 Juli 2007 oleh Ketua Majelis dan Hakim Anggota Putusan tersebut diucapkan dalam sidang
yang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 31 Juli 2007 oleh Ketua Majelis dan Hakim
Anggota dengan dibantu oleh Panitera Pengganti dihadiri oleh Penggugat dan Kuasa Hukum
Tergugat
D KESIMPULAN
Perkara antara Muhammad Taufiq sebagai mantan Guru di SD Negeri 3 Klinting
Kecamatan Somagede Kabupaten Banyumas menyangkut Surat Keputusan Bupati Banyumas
Nomor 8880442007 tanggal 24 Maret 2007 tentang Pemberhentian Dengan Tidak Hormat
sebagai Pegawai Negeri Sipil atas nama Muhammad Taufiq SPd Dengan diterbitkannya Surat
Keputusan tersebut Sdr Muhammad Taufiq SPd merasa keberatan karena Surat Keputusan
21
tersebut dikeluarkan tanpa ada pemanggilan terlebih dahulu kepada Penggugat sebelumnya untuk
membela diri dan Surat Keputusan tersebut dikeluarkan tanpa mempertimbangkan prestasi kerja
Penggugat Dan juga Penggugat merasa keberatan karena Surat Keputusan tersebut bertentangan
dengan pasal 23 ayat (4) huruf a Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 Oleh karena itu Sdr
Muhammad Taufiq SPd menuntut Bupati Banyumas dan memasukkan gugatannya ke
Peradilan Tata Usaha Negara di Semarang
Dalam menanggapi gugatan dari Sdr Muhammad Taufiq SPd tersebut Bupati
Banyumas memberikan jawaban bahwa keputusan Bupati Banyumas dalam mengeluarkan Surat
Keputusan yang berisi Pemberhentian Dengan Tidak Hormat sebagai Pegawai Negeri Sdr
Muhammad Taufiq SPd bukan tanpa alasan Keputusan tersebut diambil karena Sdr
Muhammad Taufiq SPd telah melakukan tindak pidana Pencabulan terhadap anak didiknya
sendiri di lingkungan sekolah dan Penggugat diancam hukuman selama 7 (tujuh) tahun penjara
dan Penggugat dijatuhi hukuman pidana penjara selama 2 tahun Hal tersebut jelas melanggar
Pasal 23 ayat (4) huruf a Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 dan Pasa 8 huruf b Peraturan
Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil yang
menyatakan bahwa ldquoPegawai Negeri Sipil dapat diberhentikan dengan tidak hormat sebagai
Pegawai Negeri Sipil karena dihukum penjara berdasarkan berdasarkan Keputusa Pengadilan
yang sudah mempunyai kekuatan hukum yang tetap karena dengan sengaja melakukan suatu
tindak pidana penjara setinggi-tingginya 4 (empat) tahun atau diancam dengan pidana yang
lebih beratrdquo Selain itu tindakan yang dilakukan Penggugat telah merusak martabat sebagai
seorang Guru sehingga Bupati Banyumas setelah berdiskusi dengan pejabat terkait mengeluarkan
Surat Keputusan tersebut
Setelah melalui berbagai pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara di
Semarang menolak gugatan dari Sdr Muhammad Taufiq SPd dan Penggugat harus membayar
semua biaya perkara Dengan kata lain Muhammad Taufiq SPd telah kalah dalam persidangan
tersebut dan segala tuntutan Muhammad Taufiq SPd ditolak
22
DAFTAR PUSTAKA
httpidwikipediaorg
23
PutusanPenetapan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang
httprozywebidcategoryinformasi
24
Foto copy Petikan Keputusan Bupati Banyumas Nomor 82333342005 tanggal 10
Maret 2003 tentang Kenaikan Pangkat dari Penata Muda (Gol IIIa) menjadi Penata
Muda tkI (Gol IIIb) atas nama MUHAMMAD TAUFIQSPd
Foto copy Jenis Prestasi yang diperoleh MUHAMMAD TAUFIQ selama mengajar di
SDN 3 Klinting
Foto copy Daftar Rata-Rata NEM Rata-Rata Mata Pelajaran Tingkat Kecamatan
Somagede tanggal 17 Juni 2000 yang dibuat dan ditandatangani oleh Pengawas TKSD
Kecamatan Somagede Kabupaten Banyumas
Foto copy Piagam Penghargaan Nomor 3741032219DS2000 tanggal 20 Juni 2000
atas nama MUHAMMAD TAUFIQ SPd yang diberi oleh Kepala Kanin Depdiknas
Kecamatan Somagede kepada Penggugat
Foto copy Data perolehan rata-rata nilai UAS Tahun 2001-2002 Cabang Dinas
Pendidikan Kecamatan Somagede yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepaa Cabang
Dinas Pendidikan Somagede
Foto copy Surat Keterangan Nomor 8000302005 tangga 17 Juni 2005 dari Kepala SD
Negeri 3 Klinting Kecamatan Somagede Kabupaten Banyumas
Foto copy Daftar Kolektip Nilai Ebtanas Murni SD Negeri Klinting III Kecamatan
Somagede Kabupaten Banyumas tanggal 17 Juni 2000 dari Ketua Panitia Ebtanas
RayonSub Rayon
Foto copy Daftar Kolektip Nilai UAS Murni Tahun 2002 SD Negeri 3 Klinting
Kecamatan Somagede Kabupaten Banyumas tanggal 20 Juni 2002 dari Kepala Sekolah
SDN 3 Klinting Kecamatan Somagede Kabupaten Banyumas
Foto copy Daftar Kolektip Nilai UAS Murni SD Negeri 3 Klinting Kecamatan
Somagede Kabupaten Banyumas tanggal 20 Juni 2002 dari Kepala Sekolah Dasar Negeri
3 Klinting Kecamatan Somagede Kabupaten Banyumas
Foto copy Surat Keterangan Nomor 8000292005 tanggal 17 Juni 2005 dari Kepala
Sekolah Dasar Negeri 3 Klinting tentang sikap dan perilaku Penggugat di Sekolah Dasar
Negeri 3 Klinting Kecamatan Somagede Kabupaten Banyumas
11
Foto copy Surat Pernyataan tanggal 10 April 2006 dari Pimpinan Pondok Pesantren
Borgol Thoyibah Raden Paku Jogyakarta tentang kelakuan dari Penggugat
Foto copy Berita Acara Pemeriksaan tersangka tanggal 16 Mei 2005 dan Berita Acara
Pemeriksaan lanjutan tersangka tertanggal 26 Mei 2005 dari Penyidik Pembantu Polres
Banyumas
Foto copy Laporan tertanggal 23 Mei 2005 dari Muhammad Taufiq (penggugat) kepada
Kepolisian Resort Banyumas
Foto copy Surat tertanggal 31 Mei 2005 dari Muhammad Taufiq (penggugat) yang
ditujukan kepada Ketua LKBH PGRI Jawa Tengah di Semarang
Foto copy Laporan Polisi NoPol LPK175V2005SPK tanggal 9 Mei 2005 dari Tri
Wuryaningsih Msi Pekerjaan Dosen tentang Tindak pidana pemerkosaan yang
Foto copy Surat Perintah Penahanan NoPol SPHan132V2005Reskrim atas nama
tersangka Muhammad Taufiq Bin Kartomihardjo yang dikeluarkan ditetapkan tanggal
27 Juni 2005 oleh Kepala Kepolisian Resort Banyumas dalam hal ini Kepala Satuan
Reskrim
Untuk menguatakan dalil-dalil jawabannya Tergugat dipersidangan telah mengajukan
alat-alat bukti berupa fotocopy yang telah dimateraikan dengan cukup dan telah dicocokan sesuai
dengan aslinya alat bukti tersebut adalah sebagai berikut
Foto copy Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan
Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun
2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan
Tata Usaha Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 77
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 3344) pasal 56
ayat (1) huruf c Pasal 62 ayat (1)
Foto coy Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 294 ayat (1)
Foto copy Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 1999 tentang
Perubahan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian
12
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169 Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 3890) Pasal 23 ayat (4) huruf a
Foto copy Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 tentang Pemberhentian Pegawai
Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 47 Tambahan
Lemabaran Negara Republik Indonesia 3149) Pasal 8 haruf b
Foto copt Keputusan Bupati Banyumas Nomor 8880442007 tangga 24 Maret 2007
tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil atas nama
Saudara Muhammad Taufiq SPd
Foto copy Keputusan Mahkamah Agung Nomor 909 KPID2006
Pihak Penggugat dan pihak Tergugat di persidangan tidak mengajukan saksi
Pada akhir persidangan pihak Penggugat dan pihak Tergugat telah mengajukan
kesimpulan masing-masing tertanggal 12 Juli 2007 serta para pihak menyatakan tidak akan
mengajukan bukti-bukti lagi selanjutnya para pihak mohon Putusan
Segala hal yang tercantum daam Berita Acara persidangan ini dianggap telah termuat
dalam Putusan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam Putusan ini
b) TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM
DALAM EKSEPSI
Menimbang bahwa Tergugat dalam Jawabannya tertanggal 27 Juni 2007 telah
mengajukan eksepsi yang pada pokoknya mendalilkan bahwa gugatan Penggugat tidak jelas
sangat kabur dan tidak lengkap karena alasan gugatan Penggugat adalah alasan yang ditentukan
dalam Pasal 53 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yakni Keputusan
Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang
13
berlaku Tetapi Penggugat tidak menyebutkan Peraturan Perundang-undangan mana yang
dilanggar oleh Tergugat dalam menerbitkan Surat Keputusan Pemberhentian tidak dengan
hormat atas nama Penggugat
Menimbang bahwa menurut Penggugat ia tidak pernah dipanggil oleh Badan Pengawa
Daerah Kabupaten Banyumas atau Pejabat lain yang diberi kesempatan untuk membela diri hal
ini dinilai Penggugat bertentangan denga Peraturan Perundang-undangan yang bersifat
procedural formal tetapi Penggugat tidak menjelaskan Peraturan Perundang-undangan mana
yang dilanggar oleh Tergugat Dengan demikian gugatan Penggugat tersebut dapat dikatakan
tidak memenuhi syarat substansial suatu gugatan sebagaimana ditentukan dalam pasal 56 ayat (1)
huruf c Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 62 ayat (1)
Undang-Undang tersebut diatas gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima
Menimbangbahwat terhadap eksepsi Tergugata tersebut Majelis Hakim
mempertimbangkan sebagai berikut
Menimbang ahwa Pasal 56 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana telah
diubah dengan undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 menyebutkan ayat (1) gugatan
harus memuat
a Nama kewarganegaraan tempat tinggal dan pekerjaan
b Nama jabatan dan tempat kedudukan Tergugat
c Dasar gugatan dan hal yang diminta untuk diputuskan oleh Pengadilan
Menimbang bahwa Majelis Hakim telah mempelajari gugatan Penggugat Majelia Hakim
berpendapat gugatan Penggugat telah memenuhi syarat formal sebagaimana disebutkan
Pasal 56 ayat (1) huruf a dan b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2004
Menimbang bahwa mengenai ketentuan Pasal 56 ayat (1) huruf c Majelis Hakim
berpendapat bahwa dasar gugatan Penggugat dan petitum gugatan Penggugat telah cukup
jelas sebagaimana diuraikan dalam gugatan Penggugat dalam duduk perkara diatas
14
Pada pokoknya sengketa antara Penggugata dan Tergugat mengenai masalah
kepegawaian yang mengacu kepada Undang-Undang Pokok-Pokok Kepegawaian yaitu
Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor
8 tahun 1974
Menimbang bahwa mengenai ketentuan Pasal 62 merupakan kewenangan Ketua
Pengadilan daam Dismissal Proses sedangkan perkara a quo telah lolos dismissal dengan
demikian telah menjadi kewenangan Majelis Hakim yang ditunujuk oleh Ketua
Pengadilan untuk memeriksa memutus dan menyelesaika sengketa Tata Usaha Negara
ini
Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas Majelis Hakim berpendapat
Eksepsi Tergugat yang mengatakan gugatan Penggugat tidak jelas sangat kabur dan tidak
lengkap tidak beralasan hukum oleh karena itu haruslah ditolak
DALAM POKOK PERKARA
Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adaah sebagaimana diuraikan
dalam duduk sengketa diatas
Menimbang bahwa apa yang telah dipertimbangkan dalam eksepsi diats juga merupakan
pertimbangan dan satu kesatuan dalam pokok perkara ini
Menimbang bahwa objek sengketa dalam perkara ini adalah
Surat Keputusan Bupati Banyumas Nomor 8880442007 tanggal 24 Maret 2007
tentang Pemberhentian Tidak dengan Hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil an
Sdr MUHAMMAD TAUFIQ SPd
15
Menimbang bahwa menurut Penggugat surat keputusan objek sengketa tersebut
diterbitkan bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dengan alasan
sebelum Surat Keputusan Bupati Banyumas tersebut dikeluarkan Penggugat tidak pernah
dipanggil oleh Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Banyumas dan atau Pejabat lain yang
berwenang unutk diberi kesempatan unutk membela diri
Bahwa hukuma pidana penjara yang dijatuhkan kepada Penggugat adalah dua tahun
penjara sedangkan yang dimaksud dalam Pasal 23 ayat (4) huruf a Undang-Undang
Nomor 43 Tahun 1999 adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberhentikan dengan tidak
hormat adalah yang dijatuhi hukuman pidana 4 tahun atau lebih
Bahwa Tergugat dalam menerbitkan surat keputusan objek sengketa tidak
mempertimbangkan prestasi kerja Penggugat
Menimbangbahwa dalil gugatan Penggugat tersebut telah dibantah oleh Tergugat kecuali
yang diakui secara tegas kebenarannya oleh Tergugat bahwa benar Tergugat telah menerbitkan
Surat Keputusan Nomor 8880442007 tanggal 24 Maret 2007 tentang Pemberhentian Tidak
Dengan Hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil an SdrMUHAMMAD TAUFIQ SPd
Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah
mengajukan alat bukti berupa foto copy surat
Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya Tergugat telah
mengajukan alat bukti berupa foto copy surat
Menimbang bahwa Pihak Penggugat dan Tergugat tidak mengajuka saksi dalam perakar
ini
Menimbang bahwa Majelis Hakim memeriksa memutus dan menyelesaikan sengketa
Tata Usaha Negara ini berdasarkan kepada ketentuan Pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 Tahun
1986 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 yang
16
menyebutkan Hakim menentukan apa yang harus dibuktikan dan untuk sahnya pembuktian
diperlukan sekurang-kurangnya dua alat bukti berdasarkan keyakinan Hakim
Menimbang bahwa latar belakang dikeluarkannya Surat Keputusan objek sengketa
adalah sebagai berikut
Bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 909 KPid2006 tanggal 28
Juni 2006 Sdr Muhammad Taufiq SPd Guru SD Negeri 03 Klinting Kecamatan
Somagede teah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tendak pidana
Perbuatan cabul dengan anak yang belum dewasa yang dipercayakan kepadanya untuk
dididik sebagaimana dimaksud Pasal 294 ayat (1) KUHP dan menjatuhkan pidana kepada
Sdr Muhammad Taufiq SPd dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahu
Bahwa tindak pidana sebagaimana dimaksud Pasal 294 ayat (1) KUHP adalah tindak
pidana dengan ancaman Pidana Penjara paling lama tujuh tahun sehingga berdasarkan
Pasal 23 ayat (4) huruf a Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Pokok-Pokok
Kepegawaian dan Pasal 8 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1974 tentang
Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan dapat diberhentikan tidak
dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil
Menimbang bahwa persoalan humum dalam sengketa Tata Usaha Negara ini adalah
Apakah surat keputusan objek sengketa a quo diterbitkan telah sesuai dengan ketentuan
Perundang-undangan yang berlaku atau apakah bertentangan dengan Peraturan Perundang-
undangan yang berlaku
Menimbang bahwa sebelum diterbitkan surat keputusan objek sengketa a quo oleh
Tergugat Penggugat telah diperiksa di persidangan Pengadilan Negeri Banyumas Pengadilan
Tinggi Semarang Mahkamah Agung RI sehubungan dengan tindak pidana yang didakwakan
kepada Penggugat selama masa menjalani persidangan tersebut Penggugat telah diberhentikan
sementara berdasarkan Keputusan Bupati Banyumas Nomor 8875432005 tanggal 16 Juni
2005 tentang Pemberhentian Sementara Pegawai Negeri Sipil an Sdr Muhammad Taufiq SPd
17
Menimbang bahwa terhadap tindak pidana yang didakwakan kepada Penggugat telah
diputus oleh Mahkamah Agung RI dengan Putusan Nomor 909 KPID2006 tanggal 28 Juni
2006
Menimbang bahwa berdasarkan Keputusan Mahkamah Agung tersebut Permasalahan
Penggugat Sdr Muhammad Taufiq SPd ditindaklanjuti dengan surat Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Banyumastanggal 21 Desember 2006 Nomor 86272082006 Perihal tindak lanjut
hasil permasalahan Pegawai Negeri Sipil Guru SD ata nama Sdr Muhammad Taufiq SPd NIP
131 969 434 kemudian diadakan sidang Tim Penjatuhan Hukuman Disipin Pegawai Negeri Sipil
Kabupaten Banyumas tanggal 7 Februari 2007
Menimbang bahwa berdasarkan uraian hukum diatas kemudian Tergugat menerbitkan
surat keputusan objek sengketa a quo berdasarkan ketentuan pasal 23 ayat (4) huruf a Undang-
Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974
tentang Pokok-Pokok Kepegawaian berbunyi sebagai berikut
Pasal 23 ayat (4)
Pegawai Negeri Sipil dapat diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau
tidak dengan hormat karena
a Dihukum penjara berdasarkan Putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan
hukum yang tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan yang ancaman
hukumannya 4 (empat) tahun atau lebih
Penjelasan Pasal 23 ayat (4) menyebutkan
Diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau diberhentikan tidak dengan
hormat tergantung kepada berat ringannya pelanggaran yang dilakukan Pegawai Negeri Sipil
yang bersangkutan dan memperhatikan jasa dan pengabdiannya
18
Menimbang bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 909KPID2006
tanggal 28 Juni 2006 menyatakan terdakwa Muhammad Taufiq SPd bin Karto Mihardjo telah
terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ldquoPerbuatan cabul dengan
anak yang belum dewasa yang dipercayakan kepadanya untuk dididik Menjatuhkan pidana
kepada tedakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun Perbuatan tersebut adalah
sebagaimana diuraikan Pasal 294 (1) KUHP
Menimbang bahwa Pasal 294 (1) KUHP ancamannya adalah pidana penjara paling lama
tujuh tahun
Menimbang bahwa bila substansi Pasal 23 ayat 4 Undang-Undang Nomor 43 Tahun
1999 dihubungkan dengan substansi Pasal 294 (1) KUHP Majelis Hakim berpendapat
berdasarkan ketentuan penjatuhan hukuman Disiplin Pegawai Negeri Sipil maka Sdr
Muhammad Taufiq SPd (Penggugat perkara a quo) memenuhi unsur mendapat sanksi
administrasi sebagaimana diatur pasal 23 ayat (4) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999
tersebut
Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim mencermati prosedur formil dan materiil
Penjatuhan Hukuman Disiplin Sdr Muhammad Taufiq SPd sampai terbitnya surat keputusan
objek sengketa a quo sebagaimana telah diuraikan dalam pertimbangan hukum Majelis Hakim
berpendapat Tergugat telah memenuhi prosedur administrasi yang harus dilalui sesuai ketentuan
Peraturan Perundang-undangan yang berlaku
Menimbang bahwa karena Penjatuhan Hukuman Disiplin terhadap Penggugat
berdasarkan kepada Putusan Pidana yang telah berkekuatan hukum tetap maka sesuai konstruksi
Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 8 Tahun
1974 tidak perlu dilakukan proses administrasi pemanggilan tehadap Pegawai Negeri Sipil yang
akan dijatuhi hukuman disiplin untuk membela diri
Menimbang bahwa terhadap dalil Penggugat yang menyatakan Tergugat daam
menerbitkan surat keputusan objek sengketa tidak mempertimbangkan prestasi kerja Penggugat
19
menurut hemat Majelis Hakim sesuai dengan dalil Tergugat yang menyatakan bahwa perbuatan
Penggugat tersebut dilakukan terhadap anak didiknya sendiri sehingga merendahkan martabat
guru merupakan hal yang memberatkan sehingga Penggugat dijatuhi hukuman disiplin
Pemberhentian dengan tidak hormat hal tersebut merupakan pertimbangan yang tidak
bertentangan dengan substansi penjelasan Pasal 23 ayat (4) Undang-Undang Nomor 8 Tahun
1999 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok
Kepegawaian
Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas Pengadilan berpendapat
bahwa Surat Keputusan Bupati Banyumas No 8880442007 tanggal 24 Maret 2007 tentang
Pemberhentian tidak dengan hormat Sdr Muhammad Taufiq SPd (objek sengketa a quo)
penerbitannya tidak bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku yaitu
Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang nomor 8 Tahun
1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian dengan demikian dalil gugatan Penggugat tidak
terbukti kebenarannya olah karena itu gugatan Penggugat haruslah ditolak
Menimbang bahwa karena gugatan Penggugat ditolak sesuai dengan ketentuan Pasal 110
jo Pasal 112 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2004 Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara yang
jumlahnya akan disebutkan dalam amar Putusan ini
Menimbang bahwa bukti-bukti yang relevan telah dipertimbangkan dan bukti yang tidak
relevan dikesampingkan namun tetap satu kesatuan dalam berkas perkara ini
Mengingat ketentuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata
Usaha Negara sebagaiman telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan
Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang perubahahan atas Undang-Undang Nomor 8
Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian dan Peraturan Perundang-undangan lain yang
berkaitan dengan Perkara ini
------------------------------MENGADILI---------------------------------
20
DALAM EKSEPSI
Menolak Eksepsi Tergugat
DALAM POKOK PERKARA
1 Menolak gugatan Penggugat
2 Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah
Rp 119000- (seratus Sembilan belas ribu rupiah)
Demikian diputus dalam rapat Permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Jumat tanggal
20 Juli 2007 oleh Ketua Majelis dan Hakim Anggota Putusan tersebut diucapkan dalam sidang
yang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 31 Juli 2007 oleh Ketua Majelis dan Hakim
Anggota dengan dibantu oleh Panitera Pengganti dihadiri oleh Penggugat dan Kuasa Hukum
Tergugat
D KESIMPULAN
Perkara antara Muhammad Taufiq sebagai mantan Guru di SD Negeri 3 Klinting
Kecamatan Somagede Kabupaten Banyumas menyangkut Surat Keputusan Bupati Banyumas
Nomor 8880442007 tanggal 24 Maret 2007 tentang Pemberhentian Dengan Tidak Hormat
sebagai Pegawai Negeri Sipil atas nama Muhammad Taufiq SPd Dengan diterbitkannya Surat
Keputusan tersebut Sdr Muhammad Taufiq SPd merasa keberatan karena Surat Keputusan
21
tersebut dikeluarkan tanpa ada pemanggilan terlebih dahulu kepada Penggugat sebelumnya untuk
membela diri dan Surat Keputusan tersebut dikeluarkan tanpa mempertimbangkan prestasi kerja
Penggugat Dan juga Penggugat merasa keberatan karena Surat Keputusan tersebut bertentangan
dengan pasal 23 ayat (4) huruf a Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 Oleh karena itu Sdr
Muhammad Taufiq SPd menuntut Bupati Banyumas dan memasukkan gugatannya ke
Peradilan Tata Usaha Negara di Semarang
Dalam menanggapi gugatan dari Sdr Muhammad Taufiq SPd tersebut Bupati
Banyumas memberikan jawaban bahwa keputusan Bupati Banyumas dalam mengeluarkan Surat
Keputusan yang berisi Pemberhentian Dengan Tidak Hormat sebagai Pegawai Negeri Sdr
Muhammad Taufiq SPd bukan tanpa alasan Keputusan tersebut diambil karena Sdr
Muhammad Taufiq SPd telah melakukan tindak pidana Pencabulan terhadap anak didiknya
sendiri di lingkungan sekolah dan Penggugat diancam hukuman selama 7 (tujuh) tahun penjara
dan Penggugat dijatuhi hukuman pidana penjara selama 2 tahun Hal tersebut jelas melanggar
Pasal 23 ayat (4) huruf a Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 dan Pasa 8 huruf b Peraturan
Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil yang
menyatakan bahwa ldquoPegawai Negeri Sipil dapat diberhentikan dengan tidak hormat sebagai
Pegawai Negeri Sipil karena dihukum penjara berdasarkan berdasarkan Keputusa Pengadilan
yang sudah mempunyai kekuatan hukum yang tetap karena dengan sengaja melakukan suatu
tindak pidana penjara setinggi-tingginya 4 (empat) tahun atau diancam dengan pidana yang
lebih beratrdquo Selain itu tindakan yang dilakukan Penggugat telah merusak martabat sebagai
seorang Guru sehingga Bupati Banyumas setelah berdiskusi dengan pejabat terkait mengeluarkan
Surat Keputusan tersebut
Setelah melalui berbagai pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara di
Semarang menolak gugatan dari Sdr Muhammad Taufiq SPd dan Penggugat harus membayar
semua biaya perkara Dengan kata lain Muhammad Taufiq SPd telah kalah dalam persidangan
tersebut dan segala tuntutan Muhammad Taufiq SPd ditolak
22
DAFTAR PUSTAKA
httpidwikipediaorg
23
PutusanPenetapan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang
httprozywebidcategoryinformasi
24
Foto copy Surat Pernyataan tanggal 10 April 2006 dari Pimpinan Pondok Pesantren
Borgol Thoyibah Raden Paku Jogyakarta tentang kelakuan dari Penggugat
Foto copy Berita Acara Pemeriksaan tersangka tanggal 16 Mei 2005 dan Berita Acara
Pemeriksaan lanjutan tersangka tertanggal 26 Mei 2005 dari Penyidik Pembantu Polres
Banyumas
Foto copy Laporan tertanggal 23 Mei 2005 dari Muhammad Taufiq (penggugat) kepada
Kepolisian Resort Banyumas
Foto copy Surat tertanggal 31 Mei 2005 dari Muhammad Taufiq (penggugat) yang
ditujukan kepada Ketua LKBH PGRI Jawa Tengah di Semarang
Foto copy Laporan Polisi NoPol LPK175V2005SPK tanggal 9 Mei 2005 dari Tri
Wuryaningsih Msi Pekerjaan Dosen tentang Tindak pidana pemerkosaan yang
Foto copy Surat Perintah Penahanan NoPol SPHan132V2005Reskrim atas nama
tersangka Muhammad Taufiq Bin Kartomihardjo yang dikeluarkan ditetapkan tanggal
27 Juni 2005 oleh Kepala Kepolisian Resort Banyumas dalam hal ini Kepala Satuan
Reskrim
Untuk menguatakan dalil-dalil jawabannya Tergugat dipersidangan telah mengajukan
alat-alat bukti berupa fotocopy yang telah dimateraikan dengan cukup dan telah dicocokan sesuai
dengan aslinya alat bukti tersebut adalah sebagai berikut
Foto copy Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan
Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun
2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan
Tata Usaha Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 77
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 3344) pasal 56
ayat (1) huruf c Pasal 62 ayat (1)
Foto coy Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 294 ayat (1)
Foto copy Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 1999 tentang
Perubahan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian
12
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169 Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 3890) Pasal 23 ayat (4) huruf a
Foto copy Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 tentang Pemberhentian Pegawai
Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 47 Tambahan
Lemabaran Negara Republik Indonesia 3149) Pasal 8 haruf b
Foto copt Keputusan Bupati Banyumas Nomor 8880442007 tangga 24 Maret 2007
tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil atas nama
Saudara Muhammad Taufiq SPd
Foto copy Keputusan Mahkamah Agung Nomor 909 KPID2006
Pihak Penggugat dan pihak Tergugat di persidangan tidak mengajukan saksi
Pada akhir persidangan pihak Penggugat dan pihak Tergugat telah mengajukan
kesimpulan masing-masing tertanggal 12 Juli 2007 serta para pihak menyatakan tidak akan
mengajukan bukti-bukti lagi selanjutnya para pihak mohon Putusan
Segala hal yang tercantum daam Berita Acara persidangan ini dianggap telah termuat
dalam Putusan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam Putusan ini
b) TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM
DALAM EKSEPSI
Menimbang bahwa Tergugat dalam Jawabannya tertanggal 27 Juni 2007 telah
mengajukan eksepsi yang pada pokoknya mendalilkan bahwa gugatan Penggugat tidak jelas
sangat kabur dan tidak lengkap karena alasan gugatan Penggugat adalah alasan yang ditentukan
dalam Pasal 53 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yakni Keputusan
Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang
13
berlaku Tetapi Penggugat tidak menyebutkan Peraturan Perundang-undangan mana yang
dilanggar oleh Tergugat dalam menerbitkan Surat Keputusan Pemberhentian tidak dengan
hormat atas nama Penggugat
Menimbang bahwa menurut Penggugat ia tidak pernah dipanggil oleh Badan Pengawa
Daerah Kabupaten Banyumas atau Pejabat lain yang diberi kesempatan untuk membela diri hal
ini dinilai Penggugat bertentangan denga Peraturan Perundang-undangan yang bersifat
procedural formal tetapi Penggugat tidak menjelaskan Peraturan Perundang-undangan mana
yang dilanggar oleh Tergugat Dengan demikian gugatan Penggugat tersebut dapat dikatakan
tidak memenuhi syarat substansial suatu gugatan sebagaimana ditentukan dalam pasal 56 ayat (1)
huruf c Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 62 ayat (1)
Undang-Undang tersebut diatas gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima
Menimbangbahwat terhadap eksepsi Tergugata tersebut Majelis Hakim
mempertimbangkan sebagai berikut
Menimbang ahwa Pasal 56 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana telah
diubah dengan undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 menyebutkan ayat (1) gugatan
harus memuat
a Nama kewarganegaraan tempat tinggal dan pekerjaan
b Nama jabatan dan tempat kedudukan Tergugat
c Dasar gugatan dan hal yang diminta untuk diputuskan oleh Pengadilan
Menimbang bahwa Majelis Hakim telah mempelajari gugatan Penggugat Majelia Hakim
berpendapat gugatan Penggugat telah memenuhi syarat formal sebagaimana disebutkan
Pasal 56 ayat (1) huruf a dan b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2004
Menimbang bahwa mengenai ketentuan Pasal 56 ayat (1) huruf c Majelis Hakim
berpendapat bahwa dasar gugatan Penggugat dan petitum gugatan Penggugat telah cukup
jelas sebagaimana diuraikan dalam gugatan Penggugat dalam duduk perkara diatas
14
Pada pokoknya sengketa antara Penggugata dan Tergugat mengenai masalah
kepegawaian yang mengacu kepada Undang-Undang Pokok-Pokok Kepegawaian yaitu
Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor
8 tahun 1974
Menimbang bahwa mengenai ketentuan Pasal 62 merupakan kewenangan Ketua
Pengadilan daam Dismissal Proses sedangkan perkara a quo telah lolos dismissal dengan
demikian telah menjadi kewenangan Majelis Hakim yang ditunujuk oleh Ketua
Pengadilan untuk memeriksa memutus dan menyelesaika sengketa Tata Usaha Negara
ini
Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas Majelis Hakim berpendapat
Eksepsi Tergugat yang mengatakan gugatan Penggugat tidak jelas sangat kabur dan tidak
lengkap tidak beralasan hukum oleh karena itu haruslah ditolak
DALAM POKOK PERKARA
Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adaah sebagaimana diuraikan
dalam duduk sengketa diatas
Menimbang bahwa apa yang telah dipertimbangkan dalam eksepsi diats juga merupakan
pertimbangan dan satu kesatuan dalam pokok perkara ini
Menimbang bahwa objek sengketa dalam perkara ini adalah
Surat Keputusan Bupati Banyumas Nomor 8880442007 tanggal 24 Maret 2007
tentang Pemberhentian Tidak dengan Hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil an
Sdr MUHAMMAD TAUFIQ SPd
15
Menimbang bahwa menurut Penggugat surat keputusan objek sengketa tersebut
diterbitkan bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dengan alasan
sebelum Surat Keputusan Bupati Banyumas tersebut dikeluarkan Penggugat tidak pernah
dipanggil oleh Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Banyumas dan atau Pejabat lain yang
berwenang unutk diberi kesempatan unutk membela diri
Bahwa hukuma pidana penjara yang dijatuhkan kepada Penggugat adalah dua tahun
penjara sedangkan yang dimaksud dalam Pasal 23 ayat (4) huruf a Undang-Undang
Nomor 43 Tahun 1999 adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberhentikan dengan tidak
hormat adalah yang dijatuhi hukuman pidana 4 tahun atau lebih
Bahwa Tergugat dalam menerbitkan surat keputusan objek sengketa tidak
mempertimbangkan prestasi kerja Penggugat
Menimbangbahwa dalil gugatan Penggugat tersebut telah dibantah oleh Tergugat kecuali
yang diakui secara tegas kebenarannya oleh Tergugat bahwa benar Tergugat telah menerbitkan
Surat Keputusan Nomor 8880442007 tanggal 24 Maret 2007 tentang Pemberhentian Tidak
Dengan Hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil an SdrMUHAMMAD TAUFIQ SPd
Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah
mengajukan alat bukti berupa foto copy surat
Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya Tergugat telah
mengajukan alat bukti berupa foto copy surat
Menimbang bahwa Pihak Penggugat dan Tergugat tidak mengajuka saksi dalam perakar
ini
Menimbang bahwa Majelis Hakim memeriksa memutus dan menyelesaikan sengketa
Tata Usaha Negara ini berdasarkan kepada ketentuan Pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 Tahun
1986 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 yang
16
menyebutkan Hakim menentukan apa yang harus dibuktikan dan untuk sahnya pembuktian
diperlukan sekurang-kurangnya dua alat bukti berdasarkan keyakinan Hakim
Menimbang bahwa latar belakang dikeluarkannya Surat Keputusan objek sengketa
adalah sebagai berikut
Bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 909 KPid2006 tanggal 28
Juni 2006 Sdr Muhammad Taufiq SPd Guru SD Negeri 03 Klinting Kecamatan
Somagede teah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tendak pidana
Perbuatan cabul dengan anak yang belum dewasa yang dipercayakan kepadanya untuk
dididik sebagaimana dimaksud Pasal 294 ayat (1) KUHP dan menjatuhkan pidana kepada
Sdr Muhammad Taufiq SPd dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahu
Bahwa tindak pidana sebagaimana dimaksud Pasal 294 ayat (1) KUHP adalah tindak
pidana dengan ancaman Pidana Penjara paling lama tujuh tahun sehingga berdasarkan
Pasal 23 ayat (4) huruf a Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Pokok-Pokok
Kepegawaian dan Pasal 8 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1974 tentang
Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan dapat diberhentikan tidak
dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil
Menimbang bahwa persoalan humum dalam sengketa Tata Usaha Negara ini adalah
Apakah surat keputusan objek sengketa a quo diterbitkan telah sesuai dengan ketentuan
Perundang-undangan yang berlaku atau apakah bertentangan dengan Peraturan Perundang-
undangan yang berlaku
Menimbang bahwa sebelum diterbitkan surat keputusan objek sengketa a quo oleh
Tergugat Penggugat telah diperiksa di persidangan Pengadilan Negeri Banyumas Pengadilan
Tinggi Semarang Mahkamah Agung RI sehubungan dengan tindak pidana yang didakwakan
kepada Penggugat selama masa menjalani persidangan tersebut Penggugat telah diberhentikan
sementara berdasarkan Keputusan Bupati Banyumas Nomor 8875432005 tanggal 16 Juni
2005 tentang Pemberhentian Sementara Pegawai Negeri Sipil an Sdr Muhammad Taufiq SPd
17
Menimbang bahwa terhadap tindak pidana yang didakwakan kepada Penggugat telah
diputus oleh Mahkamah Agung RI dengan Putusan Nomor 909 KPID2006 tanggal 28 Juni
2006
Menimbang bahwa berdasarkan Keputusan Mahkamah Agung tersebut Permasalahan
Penggugat Sdr Muhammad Taufiq SPd ditindaklanjuti dengan surat Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Banyumastanggal 21 Desember 2006 Nomor 86272082006 Perihal tindak lanjut
hasil permasalahan Pegawai Negeri Sipil Guru SD ata nama Sdr Muhammad Taufiq SPd NIP
131 969 434 kemudian diadakan sidang Tim Penjatuhan Hukuman Disipin Pegawai Negeri Sipil
Kabupaten Banyumas tanggal 7 Februari 2007
Menimbang bahwa berdasarkan uraian hukum diatas kemudian Tergugat menerbitkan
surat keputusan objek sengketa a quo berdasarkan ketentuan pasal 23 ayat (4) huruf a Undang-
Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974
tentang Pokok-Pokok Kepegawaian berbunyi sebagai berikut
Pasal 23 ayat (4)
Pegawai Negeri Sipil dapat diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau
tidak dengan hormat karena
a Dihukum penjara berdasarkan Putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan
hukum yang tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan yang ancaman
hukumannya 4 (empat) tahun atau lebih
Penjelasan Pasal 23 ayat (4) menyebutkan
Diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau diberhentikan tidak dengan
hormat tergantung kepada berat ringannya pelanggaran yang dilakukan Pegawai Negeri Sipil
yang bersangkutan dan memperhatikan jasa dan pengabdiannya
18
Menimbang bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 909KPID2006
tanggal 28 Juni 2006 menyatakan terdakwa Muhammad Taufiq SPd bin Karto Mihardjo telah
terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ldquoPerbuatan cabul dengan
anak yang belum dewasa yang dipercayakan kepadanya untuk dididik Menjatuhkan pidana
kepada tedakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun Perbuatan tersebut adalah
sebagaimana diuraikan Pasal 294 (1) KUHP
Menimbang bahwa Pasal 294 (1) KUHP ancamannya adalah pidana penjara paling lama
tujuh tahun
Menimbang bahwa bila substansi Pasal 23 ayat 4 Undang-Undang Nomor 43 Tahun
1999 dihubungkan dengan substansi Pasal 294 (1) KUHP Majelis Hakim berpendapat
berdasarkan ketentuan penjatuhan hukuman Disiplin Pegawai Negeri Sipil maka Sdr
Muhammad Taufiq SPd (Penggugat perkara a quo) memenuhi unsur mendapat sanksi
administrasi sebagaimana diatur pasal 23 ayat (4) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999
tersebut
Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim mencermati prosedur formil dan materiil
Penjatuhan Hukuman Disiplin Sdr Muhammad Taufiq SPd sampai terbitnya surat keputusan
objek sengketa a quo sebagaimana telah diuraikan dalam pertimbangan hukum Majelis Hakim
berpendapat Tergugat telah memenuhi prosedur administrasi yang harus dilalui sesuai ketentuan
Peraturan Perundang-undangan yang berlaku
Menimbang bahwa karena Penjatuhan Hukuman Disiplin terhadap Penggugat
berdasarkan kepada Putusan Pidana yang telah berkekuatan hukum tetap maka sesuai konstruksi
Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 8 Tahun
1974 tidak perlu dilakukan proses administrasi pemanggilan tehadap Pegawai Negeri Sipil yang
akan dijatuhi hukuman disiplin untuk membela diri
Menimbang bahwa terhadap dalil Penggugat yang menyatakan Tergugat daam
menerbitkan surat keputusan objek sengketa tidak mempertimbangkan prestasi kerja Penggugat
19
menurut hemat Majelis Hakim sesuai dengan dalil Tergugat yang menyatakan bahwa perbuatan
Penggugat tersebut dilakukan terhadap anak didiknya sendiri sehingga merendahkan martabat
guru merupakan hal yang memberatkan sehingga Penggugat dijatuhi hukuman disiplin
Pemberhentian dengan tidak hormat hal tersebut merupakan pertimbangan yang tidak
bertentangan dengan substansi penjelasan Pasal 23 ayat (4) Undang-Undang Nomor 8 Tahun
1999 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok
Kepegawaian
Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas Pengadilan berpendapat
bahwa Surat Keputusan Bupati Banyumas No 8880442007 tanggal 24 Maret 2007 tentang
Pemberhentian tidak dengan hormat Sdr Muhammad Taufiq SPd (objek sengketa a quo)
penerbitannya tidak bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku yaitu
Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang nomor 8 Tahun
1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian dengan demikian dalil gugatan Penggugat tidak
terbukti kebenarannya olah karena itu gugatan Penggugat haruslah ditolak
Menimbang bahwa karena gugatan Penggugat ditolak sesuai dengan ketentuan Pasal 110
jo Pasal 112 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2004 Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara yang
jumlahnya akan disebutkan dalam amar Putusan ini
Menimbang bahwa bukti-bukti yang relevan telah dipertimbangkan dan bukti yang tidak
relevan dikesampingkan namun tetap satu kesatuan dalam berkas perkara ini
Mengingat ketentuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata
Usaha Negara sebagaiman telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan
Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang perubahahan atas Undang-Undang Nomor 8
Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian dan Peraturan Perundang-undangan lain yang
berkaitan dengan Perkara ini
------------------------------MENGADILI---------------------------------
20
DALAM EKSEPSI
Menolak Eksepsi Tergugat
DALAM POKOK PERKARA
1 Menolak gugatan Penggugat
2 Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah
Rp 119000- (seratus Sembilan belas ribu rupiah)
Demikian diputus dalam rapat Permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Jumat tanggal
20 Juli 2007 oleh Ketua Majelis dan Hakim Anggota Putusan tersebut diucapkan dalam sidang
yang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 31 Juli 2007 oleh Ketua Majelis dan Hakim
Anggota dengan dibantu oleh Panitera Pengganti dihadiri oleh Penggugat dan Kuasa Hukum
Tergugat
D KESIMPULAN
Perkara antara Muhammad Taufiq sebagai mantan Guru di SD Negeri 3 Klinting
Kecamatan Somagede Kabupaten Banyumas menyangkut Surat Keputusan Bupati Banyumas
Nomor 8880442007 tanggal 24 Maret 2007 tentang Pemberhentian Dengan Tidak Hormat
sebagai Pegawai Negeri Sipil atas nama Muhammad Taufiq SPd Dengan diterbitkannya Surat
Keputusan tersebut Sdr Muhammad Taufiq SPd merasa keberatan karena Surat Keputusan
21
tersebut dikeluarkan tanpa ada pemanggilan terlebih dahulu kepada Penggugat sebelumnya untuk
membela diri dan Surat Keputusan tersebut dikeluarkan tanpa mempertimbangkan prestasi kerja
Penggugat Dan juga Penggugat merasa keberatan karena Surat Keputusan tersebut bertentangan
dengan pasal 23 ayat (4) huruf a Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 Oleh karena itu Sdr
Muhammad Taufiq SPd menuntut Bupati Banyumas dan memasukkan gugatannya ke
Peradilan Tata Usaha Negara di Semarang
Dalam menanggapi gugatan dari Sdr Muhammad Taufiq SPd tersebut Bupati
Banyumas memberikan jawaban bahwa keputusan Bupati Banyumas dalam mengeluarkan Surat
Keputusan yang berisi Pemberhentian Dengan Tidak Hormat sebagai Pegawai Negeri Sdr
Muhammad Taufiq SPd bukan tanpa alasan Keputusan tersebut diambil karena Sdr
Muhammad Taufiq SPd telah melakukan tindak pidana Pencabulan terhadap anak didiknya
sendiri di lingkungan sekolah dan Penggugat diancam hukuman selama 7 (tujuh) tahun penjara
dan Penggugat dijatuhi hukuman pidana penjara selama 2 tahun Hal tersebut jelas melanggar
Pasal 23 ayat (4) huruf a Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 dan Pasa 8 huruf b Peraturan
Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil yang
menyatakan bahwa ldquoPegawai Negeri Sipil dapat diberhentikan dengan tidak hormat sebagai
Pegawai Negeri Sipil karena dihukum penjara berdasarkan berdasarkan Keputusa Pengadilan
yang sudah mempunyai kekuatan hukum yang tetap karena dengan sengaja melakukan suatu
tindak pidana penjara setinggi-tingginya 4 (empat) tahun atau diancam dengan pidana yang
lebih beratrdquo Selain itu tindakan yang dilakukan Penggugat telah merusak martabat sebagai
seorang Guru sehingga Bupati Banyumas setelah berdiskusi dengan pejabat terkait mengeluarkan
Surat Keputusan tersebut
Setelah melalui berbagai pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara di
Semarang menolak gugatan dari Sdr Muhammad Taufiq SPd dan Penggugat harus membayar
semua biaya perkara Dengan kata lain Muhammad Taufiq SPd telah kalah dalam persidangan
tersebut dan segala tuntutan Muhammad Taufiq SPd ditolak
22
DAFTAR PUSTAKA
httpidwikipediaorg
23
PutusanPenetapan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang
httprozywebidcategoryinformasi
24
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169 Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 3890) Pasal 23 ayat (4) huruf a
Foto copy Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 tentang Pemberhentian Pegawai
Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 47 Tambahan
Lemabaran Negara Republik Indonesia 3149) Pasal 8 haruf b
Foto copt Keputusan Bupati Banyumas Nomor 8880442007 tangga 24 Maret 2007
tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil atas nama
Saudara Muhammad Taufiq SPd
Foto copy Keputusan Mahkamah Agung Nomor 909 KPID2006
Pihak Penggugat dan pihak Tergugat di persidangan tidak mengajukan saksi
Pada akhir persidangan pihak Penggugat dan pihak Tergugat telah mengajukan
kesimpulan masing-masing tertanggal 12 Juli 2007 serta para pihak menyatakan tidak akan
mengajukan bukti-bukti lagi selanjutnya para pihak mohon Putusan
Segala hal yang tercantum daam Berita Acara persidangan ini dianggap telah termuat
dalam Putusan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam Putusan ini
b) TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM
DALAM EKSEPSI
Menimbang bahwa Tergugat dalam Jawabannya tertanggal 27 Juni 2007 telah
mengajukan eksepsi yang pada pokoknya mendalilkan bahwa gugatan Penggugat tidak jelas
sangat kabur dan tidak lengkap karena alasan gugatan Penggugat adalah alasan yang ditentukan
dalam Pasal 53 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yakni Keputusan
Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang
13
berlaku Tetapi Penggugat tidak menyebutkan Peraturan Perundang-undangan mana yang
dilanggar oleh Tergugat dalam menerbitkan Surat Keputusan Pemberhentian tidak dengan
hormat atas nama Penggugat
Menimbang bahwa menurut Penggugat ia tidak pernah dipanggil oleh Badan Pengawa
Daerah Kabupaten Banyumas atau Pejabat lain yang diberi kesempatan untuk membela diri hal
ini dinilai Penggugat bertentangan denga Peraturan Perundang-undangan yang bersifat
procedural formal tetapi Penggugat tidak menjelaskan Peraturan Perundang-undangan mana
yang dilanggar oleh Tergugat Dengan demikian gugatan Penggugat tersebut dapat dikatakan
tidak memenuhi syarat substansial suatu gugatan sebagaimana ditentukan dalam pasal 56 ayat (1)
huruf c Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 62 ayat (1)
Undang-Undang tersebut diatas gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima
Menimbangbahwat terhadap eksepsi Tergugata tersebut Majelis Hakim
mempertimbangkan sebagai berikut
Menimbang ahwa Pasal 56 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana telah
diubah dengan undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 menyebutkan ayat (1) gugatan
harus memuat
a Nama kewarganegaraan tempat tinggal dan pekerjaan
b Nama jabatan dan tempat kedudukan Tergugat
c Dasar gugatan dan hal yang diminta untuk diputuskan oleh Pengadilan
Menimbang bahwa Majelis Hakim telah mempelajari gugatan Penggugat Majelia Hakim
berpendapat gugatan Penggugat telah memenuhi syarat formal sebagaimana disebutkan
Pasal 56 ayat (1) huruf a dan b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2004
Menimbang bahwa mengenai ketentuan Pasal 56 ayat (1) huruf c Majelis Hakim
berpendapat bahwa dasar gugatan Penggugat dan petitum gugatan Penggugat telah cukup
jelas sebagaimana diuraikan dalam gugatan Penggugat dalam duduk perkara diatas
14
Pada pokoknya sengketa antara Penggugata dan Tergugat mengenai masalah
kepegawaian yang mengacu kepada Undang-Undang Pokok-Pokok Kepegawaian yaitu
Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor
8 tahun 1974
Menimbang bahwa mengenai ketentuan Pasal 62 merupakan kewenangan Ketua
Pengadilan daam Dismissal Proses sedangkan perkara a quo telah lolos dismissal dengan
demikian telah menjadi kewenangan Majelis Hakim yang ditunujuk oleh Ketua
Pengadilan untuk memeriksa memutus dan menyelesaika sengketa Tata Usaha Negara
ini
Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas Majelis Hakim berpendapat
Eksepsi Tergugat yang mengatakan gugatan Penggugat tidak jelas sangat kabur dan tidak
lengkap tidak beralasan hukum oleh karena itu haruslah ditolak
DALAM POKOK PERKARA
Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adaah sebagaimana diuraikan
dalam duduk sengketa diatas
Menimbang bahwa apa yang telah dipertimbangkan dalam eksepsi diats juga merupakan
pertimbangan dan satu kesatuan dalam pokok perkara ini
Menimbang bahwa objek sengketa dalam perkara ini adalah
Surat Keputusan Bupati Banyumas Nomor 8880442007 tanggal 24 Maret 2007
tentang Pemberhentian Tidak dengan Hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil an
Sdr MUHAMMAD TAUFIQ SPd
15
Menimbang bahwa menurut Penggugat surat keputusan objek sengketa tersebut
diterbitkan bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dengan alasan
sebelum Surat Keputusan Bupati Banyumas tersebut dikeluarkan Penggugat tidak pernah
dipanggil oleh Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Banyumas dan atau Pejabat lain yang
berwenang unutk diberi kesempatan unutk membela diri
Bahwa hukuma pidana penjara yang dijatuhkan kepada Penggugat adalah dua tahun
penjara sedangkan yang dimaksud dalam Pasal 23 ayat (4) huruf a Undang-Undang
Nomor 43 Tahun 1999 adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberhentikan dengan tidak
hormat adalah yang dijatuhi hukuman pidana 4 tahun atau lebih
Bahwa Tergugat dalam menerbitkan surat keputusan objek sengketa tidak
mempertimbangkan prestasi kerja Penggugat
Menimbangbahwa dalil gugatan Penggugat tersebut telah dibantah oleh Tergugat kecuali
yang diakui secara tegas kebenarannya oleh Tergugat bahwa benar Tergugat telah menerbitkan
Surat Keputusan Nomor 8880442007 tanggal 24 Maret 2007 tentang Pemberhentian Tidak
Dengan Hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil an SdrMUHAMMAD TAUFIQ SPd
Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah
mengajukan alat bukti berupa foto copy surat
Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya Tergugat telah
mengajukan alat bukti berupa foto copy surat
Menimbang bahwa Pihak Penggugat dan Tergugat tidak mengajuka saksi dalam perakar
ini
Menimbang bahwa Majelis Hakim memeriksa memutus dan menyelesaikan sengketa
Tata Usaha Negara ini berdasarkan kepada ketentuan Pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 Tahun
1986 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 yang
16
menyebutkan Hakim menentukan apa yang harus dibuktikan dan untuk sahnya pembuktian
diperlukan sekurang-kurangnya dua alat bukti berdasarkan keyakinan Hakim
Menimbang bahwa latar belakang dikeluarkannya Surat Keputusan objek sengketa
adalah sebagai berikut
Bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 909 KPid2006 tanggal 28
Juni 2006 Sdr Muhammad Taufiq SPd Guru SD Negeri 03 Klinting Kecamatan
Somagede teah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tendak pidana
Perbuatan cabul dengan anak yang belum dewasa yang dipercayakan kepadanya untuk
dididik sebagaimana dimaksud Pasal 294 ayat (1) KUHP dan menjatuhkan pidana kepada
Sdr Muhammad Taufiq SPd dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahu
Bahwa tindak pidana sebagaimana dimaksud Pasal 294 ayat (1) KUHP adalah tindak
pidana dengan ancaman Pidana Penjara paling lama tujuh tahun sehingga berdasarkan
Pasal 23 ayat (4) huruf a Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Pokok-Pokok
Kepegawaian dan Pasal 8 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1974 tentang
Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan dapat diberhentikan tidak
dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil
Menimbang bahwa persoalan humum dalam sengketa Tata Usaha Negara ini adalah
Apakah surat keputusan objek sengketa a quo diterbitkan telah sesuai dengan ketentuan
Perundang-undangan yang berlaku atau apakah bertentangan dengan Peraturan Perundang-
undangan yang berlaku
Menimbang bahwa sebelum diterbitkan surat keputusan objek sengketa a quo oleh
Tergugat Penggugat telah diperiksa di persidangan Pengadilan Negeri Banyumas Pengadilan
Tinggi Semarang Mahkamah Agung RI sehubungan dengan tindak pidana yang didakwakan
kepada Penggugat selama masa menjalani persidangan tersebut Penggugat telah diberhentikan
sementara berdasarkan Keputusan Bupati Banyumas Nomor 8875432005 tanggal 16 Juni
2005 tentang Pemberhentian Sementara Pegawai Negeri Sipil an Sdr Muhammad Taufiq SPd
17
Menimbang bahwa terhadap tindak pidana yang didakwakan kepada Penggugat telah
diputus oleh Mahkamah Agung RI dengan Putusan Nomor 909 KPID2006 tanggal 28 Juni
2006
Menimbang bahwa berdasarkan Keputusan Mahkamah Agung tersebut Permasalahan
Penggugat Sdr Muhammad Taufiq SPd ditindaklanjuti dengan surat Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Banyumastanggal 21 Desember 2006 Nomor 86272082006 Perihal tindak lanjut
hasil permasalahan Pegawai Negeri Sipil Guru SD ata nama Sdr Muhammad Taufiq SPd NIP
131 969 434 kemudian diadakan sidang Tim Penjatuhan Hukuman Disipin Pegawai Negeri Sipil
Kabupaten Banyumas tanggal 7 Februari 2007
Menimbang bahwa berdasarkan uraian hukum diatas kemudian Tergugat menerbitkan
surat keputusan objek sengketa a quo berdasarkan ketentuan pasal 23 ayat (4) huruf a Undang-
Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974
tentang Pokok-Pokok Kepegawaian berbunyi sebagai berikut
Pasal 23 ayat (4)
Pegawai Negeri Sipil dapat diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau
tidak dengan hormat karena
a Dihukum penjara berdasarkan Putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan
hukum yang tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan yang ancaman
hukumannya 4 (empat) tahun atau lebih
Penjelasan Pasal 23 ayat (4) menyebutkan
Diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau diberhentikan tidak dengan
hormat tergantung kepada berat ringannya pelanggaran yang dilakukan Pegawai Negeri Sipil
yang bersangkutan dan memperhatikan jasa dan pengabdiannya
18
Menimbang bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 909KPID2006
tanggal 28 Juni 2006 menyatakan terdakwa Muhammad Taufiq SPd bin Karto Mihardjo telah
terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ldquoPerbuatan cabul dengan
anak yang belum dewasa yang dipercayakan kepadanya untuk dididik Menjatuhkan pidana
kepada tedakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun Perbuatan tersebut adalah
sebagaimana diuraikan Pasal 294 (1) KUHP
Menimbang bahwa Pasal 294 (1) KUHP ancamannya adalah pidana penjara paling lama
tujuh tahun
Menimbang bahwa bila substansi Pasal 23 ayat 4 Undang-Undang Nomor 43 Tahun
1999 dihubungkan dengan substansi Pasal 294 (1) KUHP Majelis Hakim berpendapat
berdasarkan ketentuan penjatuhan hukuman Disiplin Pegawai Negeri Sipil maka Sdr
Muhammad Taufiq SPd (Penggugat perkara a quo) memenuhi unsur mendapat sanksi
administrasi sebagaimana diatur pasal 23 ayat (4) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999
tersebut
Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim mencermati prosedur formil dan materiil
Penjatuhan Hukuman Disiplin Sdr Muhammad Taufiq SPd sampai terbitnya surat keputusan
objek sengketa a quo sebagaimana telah diuraikan dalam pertimbangan hukum Majelis Hakim
berpendapat Tergugat telah memenuhi prosedur administrasi yang harus dilalui sesuai ketentuan
Peraturan Perundang-undangan yang berlaku
Menimbang bahwa karena Penjatuhan Hukuman Disiplin terhadap Penggugat
berdasarkan kepada Putusan Pidana yang telah berkekuatan hukum tetap maka sesuai konstruksi
Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 8 Tahun
1974 tidak perlu dilakukan proses administrasi pemanggilan tehadap Pegawai Negeri Sipil yang
akan dijatuhi hukuman disiplin untuk membela diri
Menimbang bahwa terhadap dalil Penggugat yang menyatakan Tergugat daam
menerbitkan surat keputusan objek sengketa tidak mempertimbangkan prestasi kerja Penggugat
19
menurut hemat Majelis Hakim sesuai dengan dalil Tergugat yang menyatakan bahwa perbuatan
Penggugat tersebut dilakukan terhadap anak didiknya sendiri sehingga merendahkan martabat
guru merupakan hal yang memberatkan sehingga Penggugat dijatuhi hukuman disiplin
Pemberhentian dengan tidak hormat hal tersebut merupakan pertimbangan yang tidak
bertentangan dengan substansi penjelasan Pasal 23 ayat (4) Undang-Undang Nomor 8 Tahun
1999 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok
Kepegawaian
Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas Pengadilan berpendapat
bahwa Surat Keputusan Bupati Banyumas No 8880442007 tanggal 24 Maret 2007 tentang
Pemberhentian tidak dengan hormat Sdr Muhammad Taufiq SPd (objek sengketa a quo)
penerbitannya tidak bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku yaitu
Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang nomor 8 Tahun
1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian dengan demikian dalil gugatan Penggugat tidak
terbukti kebenarannya olah karena itu gugatan Penggugat haruslah ditolak
Menimbang bahwa karena gugatan Penggugat ditolak sesuai dengan ketentuan Pasal 110
jo Pasal 112 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2004 Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara yang
jumlahnya akan disebutkan dalam amar Putusan ini
Menimbang bahwa bukti-bukti yang relevan telah dipertimbangkan dan bukti yang tidak
relevan dikesampingkan namun tetap satu kesatuan dalam berkas perkara ini
Mengingat ketentuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata
Usaha Negara sebagaiman telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan
Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang perubahahan atas Undang-Undang Nomor 8
Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian dan Peraturan Perundang-undangan lain yang
berkaitan dengan Perkara ini
------------------------------MENGADILI---------------------------------
20
DALAM EKSEPSI
Menolak Eksepsi Tergugat
DALAM POKOK PERKARA
1 Menolak gugatan Penggugat
2 Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah
Rp 119000- (seratus Sembilan belas ribu rupiah)
Demikian diputus dalam rapat Permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Jumat tanggal
20 Juli 2007 oleh Ketua Majelis dan Hakim Anggota Putusan tersebut diucapkan dalam sidang
yang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 31 Juli 2007 oleh Ketua Majelis dan Hakim
Anggota dengan dibantu oleh Panitera Pengganti dihadiri oleh Penggugat dan Kuasa Hukum
Tergugat
D KESIMPULAN
Perkara antara Muhammad Taufiq sebagai mantan Guru di SD Negeri 3 Klinting
Kecamatan Somagede Kabupaten Banyumas menyangkut Surat Keputusan Bupati Banyumas
Nomor 8880442007 tanggal 24 Maret 2007 tentang Pemberhentian Dengan Tidak Hormat
sebagai Pegawai Negeri Sipil atas nama Muhammad Taufiq SPd Dengan diterbitkannya Surat
Keputusan tersebut Sdr Muhammad Taufiq SPd merasa keberatan karena Surat Keputusan
21
tersebut dikeluarkan tanpa ada pemanggilan terlebih dahulu kepada Penggugat sebelumnya untuk
membela diri dan Surat Keputusan tersebut dikeluarkan tanpa mempertimbangkan prestasi kerja
Penggugat Dan juga Penggugat merasa keberatan karena Surat Keputusan tersebut bertentangan
dengan pasal 23 ayat (4) huruf a Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 Oleh karena itu Sdr
Muhammad Taufiq SPd menuntut Bupati Banyumas dan memasukkan gugatannya ke
Peradilan Tata Usaha Negara di Semarang
Dalam menanggapi gugatan dari Sdr Muhammad Taufiq SPd tersebut Bupati
Banyumas memberikan jawaban bahwa keputusan Bupati Banyumas dalam mengeluarkan Surat
Keputusan yang berisi Pemberhentian Dengan Tidak Hormat sebagai Pegawai Negeri Sdr
Muhammad Taufiq SPd bukan tanpa alasan Keputusan tersebut diambil karena Sdr
Muhammad Taufiq SPd telah melakukan tindak pidana Pencabulan terhadap anak didiknya
sendiri di lingkungan sekolah dan Penggugat diancam hukuman selama 7 (tujuh) tahun penjara
dan Penggugat dijatuhi hukuman pidana penjara selama 2 tahun Hal tersebut jelas melanggar
Pasal 23 ayat (4) huruf a Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 dan Pasa 8 huruf b Peraturan
Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil yang
menyatakan bahwa ldquoPegawai Negeri Sipil dapat diberhentikan dengan tidak hormat sebagai
Pegawai Negeri Sipil karena dihukum penjara berdasarkan berdasarkan Keputusa Pengadilan
yang sudah mempunyai kekuatan hukum yang tetap karena dengan sengaja melakukan suatu
tindak pidana penjara setinggi-tingginya 4 (empat) tahun atau diancam dengan pidana yang
lebih beratrdquo Selain itu tindakan yang dilakukan Penggugat telah merusak martabat sebagai
seorang Guru sehingga Bupati Banyumas setelah berdiskusi dengan pejabat terkait mengeluarkan
Surat Keputusan tersebut
Setelah melalui berbagai pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara di
Semarang menolak gugatan dari Sdr Muhammad Taufiq SPd dan Penggugat harus membayar
semua biaya perkara Dengan kata lain Muhammad Taufiq SPd telah kalah dalam persidangan
tersebut dan segala tuntutan Muhammad Taufiq SPd ditolak
22
DAFTAR PUSTAKA
httpidwikipediaorg
23
PutusanPenetapan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang
httprozywebidcategoryinformasi
24
berlaku Tetapi Penggugat tidak menyebutkan Peraturan Perundang-undangan mana yang
dilanggar oleh Tergugat dalam menerbitkan Surat Keputusan Pemberhentian tidak dengan
hormat atas nama Penggugat
Menimbang bahwa menurut Penggugat ia tidak pernah dipanggil oleh Badan Pengawa
Daerah Kabupaten Banyumas atau Pejabat lain yang diberi kesempatan untuk membela diri hal
ini dinilai Penggugat bertentangan denga Peraturan Perundang-undangan yang bersifat
procedural formal tetapi Penggugat tidak menjelaskan Peraturan Perundang-undangan mana
yang dilanggar oleh Tergugat Dengan demikian gugatan Penggugat tersebut dapat dikatakan
tidak memenuhi syarat substansial suatu gugatan sebagaimana ditentukan dalam pasal 56 ayat (1)
huruf c Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 62 ayat (1)
Undang-Undang tersebut diatas gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima
Menimbangbahwat terhadap eksepsi Tergugata tersebut Majelis Hakim
mempertimbangkan sebagai berikut
Menimbang ahwa Pasal 56 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana telah
diubah dengan undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 menyebutkan ayat (1) gugatan
harus memuat
a Nama kewarganegaraan tempat tinggal dan pekerjaan
b Nama jabatan dan tempat kedudukan Tergugat
c Dasar gugatan dan hal yang diminta untuk diputuskan oleh Pengadilan
Menimbang bahwa Majelis Hakim telah mempelajari gugatan Penggugat Majelia Hakim
berpendapat gugatan Penggugat telah memenuhi syarat formal sebagaimana disebutkan
Pasal 56 ayat (1) huruf a dan b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2004
Menimbang bahwa mengenai ketentuan Pasal 56 ayat (1) huruf c Majelis Hakim
berpendapat bahwa dasar gugatan Penggugat dan petitum gugatan Penggugat telah cukup
jelas sebagaimana diuraikan dalam gugatan Penggugat dalam duduk perkara diatas
14
Pada pokoknya sengketa antara Penggugata dan Tergugat mengenai masalah
kepegawaian yang mengacu kepada Undang-Undang Pokok-Pokok Kepegawaian yaitu
Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor
8 tahun 1974
Menimbang bahwa mengenai ketentuan Pasal 62 merupakan kewenangan Ketua
Pengadilan daam Dismissal Proses sedangkan perkara a quo telah lolos dismissal dengan
demikian telah menjadi kewenangan Majelis Hakim yang ditunujuk oleh Ketua
Pengadilan untuk memeriksa memutus dan menyelesaika sengketa Tata Usaha Negara
ini
Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas Majelis Hakim berpendapat
Eksepsi Tergugat yang mengatakan gugatan Penggugat tidak jelas sangat kabur dan tidak
lengkap tidak beralasan hukum oleh karena itu haruslah ditolak
DALAM POKOK PERKARA
Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adaah sebagaimana diuraikan
dalam duduk sengketa diatas
Menimbang bahwa apa yang telah dipertimbangkan dalam eksepsi diats juga merupakan
pertimbangan dan satu kesatuan dalam pokok perkara ini
Menimbang bahwa objek sengketa dalam perkara ini adalah
Surat Keputusan Bupati Banyumas Nomor 8880442007 tanggal 24 Maret 2007
tentang Pemberhentian Tidak dengan Hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil an
Sdr MUHAMMAD TAUFIQ SPd
15
Menimbang bahwa menurut Penggugat surat keputusan objek sengketa tersebut
diterbitkan bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dengan alasan
sebelum Surat Keputusan Bupati Banyumas tersebut dikeluarkan Penggugat tidak pernah
dipanggil oleh Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Banyumas dan atau Pejabat lain yang
berwenang unutk diberi kesempatan unutk membela diri
Bahwa hukuma pidana penjara yang dijatuhkan kepada Penggugat adalah dua tahun
penjara sedangkan yang dimaksud dalam Pasal 23 ayat (4) huruf a Undang-Undang
Nomor 43 Tahun 1999 adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberhentikan dengan tidak
hormat adalah yang dijatuhi hukuman pidana 4 tahun atau lebih
Bahwa Tergugat dalam menerbitkan surat keputusan objek sengketa tidak
mempertimbangkan prestasi kerja Penggugat
Menimbangbahwa dalil gugatan Penggugat tersebut telah dibantah oleh Tergugat kecuali
yang diakui secara tegas kebenarannya oleh Tergugat bahwa benar Tergugat telah menerbitkan
Surat Keputusan Nomor 8880442007 tanggal 24 Maret 2007 tentang Pemberhentian Tidak
Dengan Hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil an SdrMUHAMMAD TAUFIQ SPd
Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah
mengajukan alat bukti berupa foto copy surat
Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya Tergugat telah
mengajukan alat bukti berupa foto copy surat
Menimbang bahwa Pihak Penggugat dan Tergugat tidak mengajuka saksi dalam perakar
ini
Menimbang bahwa Majelis Hakim memeriksa memutus dan menyelesaikan sengketa
Tata Usaha Negara ini berdasarkan kepada ketentuan Pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 Tahun
1986 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 yang
16
menyebutkan Hakim menentukan apa yang harus dibuktikan dan untuk sahnya pembuktian
diperlukan sekurang-kurangnya dua alat bukti berdasarkan keyakinan Hakim
Menimbang bahwa latar belakang dikeluarkannya Surat Keputusan objek sengketa
adalah sebagai berikut
Bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 909 KPid2006 tanggal 28
Juni 2006 Sdr Muhammad Taufiq SPd Guru SD Negeri 03 Klinting Kecamatan
Somagede teah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tendak pidana
Perbuatan cabul dengan anak yang belum dewasa yang dipercayakan kepadanya untuk
dididik sebagaimana dimaksud Pasal 294 ayat (1) KUHP dan menjatuhkan pidana kepada
Sdr Muhammad Taufiq SPd dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahu
Bahwa tindak pidana sebagaimana dimaksud Pasal 294 ayat (1) KUHP adalah tindak
pidana dengan ancaman Pidana Penjara paling lama tujuh tahun sehingga berdasarkan
Pasal 23 ayat (4) huruf a Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Pokok-Pokok
Kepegawaian dan Pasal 8 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1974 tentang
Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan dapat diberhentikan tidak
dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil
Menimbang bahwa persoalan humum dalam sengketa Tata Usaha Negara ini adalah
Apakah surat keputusan objek sengketa a quo diterbitkan telah sesuai dengan ketentuan
Perundang-undangan yang berlaku atau apakah bertentangan dengan Peraturan Perundang-
undangan yang berlaku
Menimbang bahwa sebelum diterbitkan surat keputusan objek sengketa a quo oleh
Tergugat Penggugat telah diperiksa di persidangan Pengadilan Negeri Banyumas Pengadilan
Tinggi Semarang Mahkamah Agung RI sehubungan dengan tindak pidana yang didakwakan
kepada Penggugat selama masa menjalani persidangan tersebut Penggugat telah diberhentikan
sementara berdasarkan Keputusan Bupati Banyumas Nomor 8875432005 tanggal 16 Juni
2005 tentang Pemberhentian Sementara Pegawai Negeri Sipil an Sdr Muhammad Taufiq SPd
17
Menimbang bahwa terhadap tindak pidana yang didakwakan kepada Penggugat telah
diputus oleh Mahkamah Agung RI dengan Putusan Nomor 909 KPID2006 tanggal 28 Juni
2006
Menimbang bahwa berdasarkan Keputusan Mahkamah Agung tersebut Permasalahan
Penggugat Sdr Muhammad Taufiq SPd ditindaklanjuti dengan surat Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Banyumastanggal 21 Desember 2006 Nomor 86272082006 Perihal tindak lanjut
hasil permasalahan Pegawai Negeri Sipil Guru SD ata nama Sdr Muhammad Taufiq SPd NIP
131 969 434 kemudian diadakan sidang Tim Penjatuhan Hukuman Disipin Pegawai Negeri Sipil
Kabupaten Banyumas tanggal 7 Februari 2007
Menimbang bahwa berdasarkan uraian hukum diatas kemudian Tergugat menerbitkan
surat keputusan objek sengketa a quo berdasarkan ketentuan pasal 23 ayat (4) huruf a Undang-
Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974
tentang Pokok-Pokok Kepegawaian berbunyi sebagai berikut
Pasal 23 ayat (4)
Pegawai Negeri Sipil dapat diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau
tidak dengan hormat karena
a Dihukum penjara berdasarkan Putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan
hukum yang tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan yang ancaman
hukumannya 4 (empat) tahun atau lebih
Penjelasan Pasal 23 ayat (4) menyebutkan
Diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau diberhentikan tidak dengan
hormat tergantung kepada berat ringannya pelanggaran yang dilakukan Pegawai Negeri Sipil
yang bersangkutan dan memperhatikan jasa dan pengabdiannya
18
Menimbang bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 909KPID2006
tanggal 28 Juni 2006 menyatakan terdakwa Muhammad Taufiq SPd bin Karto Mihardjo telah
terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ldquoPerbuatan cabul dengan
anak yang belum dewasa yang dipercayakan kepadanya untuk dididik Menjatuhkan pidana
kepada tedakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun Perbuatan tersebut adalah
sebagaimana diuraikan Pasal 294 (1) KUHP
Menimbang bahwa Pasal 294 (1) KUHP ancamannya adalah pidana penjara paling lama
tujuh tahun
Menimbang bahwa bila substansi Pasal 23 ayat 4 Undang-Undang Nomor 43 Tahun
1999 dihubungkan dengan substansi Pasal 294 (1) KUHP Majelis Hakim berpendapat
berdasarkan ketentuan penjatuhan hukuman Disiplin Pegawai Negeri Sipil maka Sdr
Muhammad Taufiq SPd (Penggugat perkara a quo) memenuhi unsur mendapat sanksi
administrasi sebagaimana diatur pasal 23 ayat (4) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999
tersebut
Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim mencermati prosedur formil dan materiil
Penjatuhan Hukuman Disiplin Sdr Muhammad Taufiq SPd sampai terbitnya surat keputusan
objek sengketa a quo sebagaimana telah diuraikan dalam pertimbangan hukum Majelis Hakim
berpendapat Tergugat telah memenuhi prosedur administrasi yang harus dilalui sesuai ketentuan
Peraturan Perundang-undangan yang berlaku
Menimbang bahwa karena Penjatuhan Hukuman Disiplin terhadap Penggugat
berdasarkan kepada Putusan Pidana yang telah berkekuatan hukum tetap maka sesuai konstruksi
Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 8 Tahun
1974 tidak perlu dilakukan proses administrasi pemanggilan tehadap Pegawai Negeri Sipil yang
akan dijatuhi hukuman disiplin untuk membela diri
Menimbang bahwa terhadap dalil Penggugat yang menyatakan Tergugat daam
menerbitkan surat keputusan objek sengketa tidak mempertimbangkan prestasi kerja Penggugat
19
menurut hemat Majelis Hakim sesuai dengan dalil Tergugat yang menyatakan bahwa perbuatan
Penggugat tersebut dilakukan terhadap anak didiknya sendiri sehingga merendahkan martabat
guru merupakan hal yang memberatkan sehingga Penggugat dijatuhi hukuman disiplin
Pemberhentian dengan tidak hormat hal tersebut merupakan pertimbangan yang tidak
bertentangan dengan substansi penjelasan Pasal 23 ayat (4) Undang-Undang Nomor 8 Tahun
1999 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok
Kepegawaian
Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas Pengadilan berpendapat
bahwa Surat Keputusan Bupati Banyumas No 8880442007 tanggal 24 Maret 2007 tentang
Pemberhentian tidak dengan hormat Sdr Muhammad Taufiq SPd (objek sengketa a quo)
penerbitannya tidak bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku yaitu
Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang nomor 8 Tahun
1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian dengan demikian dalil gugatan Penggugat tidak
terbukti kebenarannya olah karena itu gugatan Penggugat haruslah ditolak
Menimbang bahwa karena gugatan Penggugat ditolak sesuai dengan ketentuan Pasal 110
jo Pasal 112 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2004 Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara yang
jumlahnya akan disebutkan dalam amar Putusan ini
Menimbang bahwa bukti-bukti yang relevan telah dipertimbangkan dan bukti yang tidak
relevan dikesampingkan namun tetap satu kesatuan dalam berkas perkara ini
Mengingat ketentuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata
Usaha Negara sebagaiman telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan
Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang perubahahan atas Undang-Undang Nomor 8
Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian dan Peraturan Perundang-undangan lain yang
berkaitan dengan Perkara ini
------------------------------MENGADILI---------------------------------
20
DALAM EKSEPSI
Menolak Eksepsi Tergugat
DALAM POKOK PERKARA
1 Menolak gugatan Penggugat
2 Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah
Rp 119000- (seratus Sembilan belas ribu rupiah)
Demikian diputus dalam rapat Permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Jumat tanggal
20 Juli 2007 oleh Ketua Majelis dan Hakim Anggota Putusan tersebut diucapkan dalam sidang
yang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 31 Juli 2007 oleh Ketua Majelis dan Hakim
Anggota dengan dibantu oleh Panitera Pengganti dihadiri oleh Penggugat dan Kuasa Hukum
Tergugat
D KESIMPULAN
Perkara antara Muhammad Taufiq sebagai mantan Guru di SD Negeri 3 Klinting
Kecamatan Somagede Kabupaten Banyumas menyangkut Surat Keputusan Bupati Banyumas
Nomor 8880442007 tanggal 24 Maret 2007 tentang Pemberhentian Dengan Tidak Hormat
sebagai Pegawai Negeri Sipil atas nama Muhammad Taufiq SPd Dengan diterbitkannya Surat
Keputusan tersebut Sdr Muhammad Taufiq SPd merasa keberatan karena Surat Keputusan
21
tersebut dikeluarkan tanpa ada pemanggilan terlebih dahulu kepada Penggugat sebelumnya untuk
membela diri dan Surat Keputusan tersebut dikeluarkan tanpa mempertimbangkan prestasi kerja
Penggugat Dan juga Penggugat merasa keberatan karena Surat Keputusan tersebut bertentangan
dengan pasal 23 ayat (4) huruf a Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 Oleh karena itu Sdr
Muhammad Taufiq SPd menuntut Bupati Banyumas dan memasukkan gugatannya ke
Peradilan Tata Usaha Negara di Semarang
Dalam menanggapi gugatan dari Sdr Muhammad Taufiq SPd tersebut Bupati
Banyumas memberikan jawaban bahwa keputusan Bupati Banyumas dalam mengeluarkan Surat
Keputusan yang berisi Pemberhentian Dengan Tidak Hormat sebagai Pegawai Negeri Sdr
Muhammad Taufiq SPd bukan tanpa alasan Keputusan tersebut diambil karena Sdr
Muhammad Taufiq SPd telah melakukan tindak pidana Pencabulan terhadap anak didiknya
sendiri di lingkungan sekolah dan Penggugat diancam hukuman selama 7 (tujuh) tahun penjara
dan Penggugat dijatuhi hukuman pidana penjara selama 2 tahun Hal tersebut jelas melanggar
Pasal 23 ayat (4) huruf a Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 dan Pasa 8 huruf b Peraturan
Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil yang
menyatakan bahwa ldquoPegawai Negeri Sipil dapat diberhentikan dengan tidak hormat sebagai
Pegawai Negeri Sipil karena dihukum penjara berdasarkan berdasarkan Keputusa Pengadilan
yang sudah mempunyai kekuatan hukum yang tetap karena dengan sengaja melakukan suatu
tindak pidana penjara setinggi-tingginya 4 (empat) tahun atau diancam dengan pidana yang
lebih beratrdquo Selain itu tindakan yang dilakukan Penggugat telah merusak martabat sebagai
seorang Guru sehingga Bupati Banyumas setelah berdiskusi dengan pejabat terkait mengeluarkan
Surat Keputusan tersebut
Setelah melalui berbagai pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara di
Semarang menolak gugatan dari Sdr Muhammad Taufiq SPd dan Penggugat harus membayar
semua biaya perkara Dengan kata lain Muhammad Taufiq SPd telah kalah dalam persidangan
tersebut dan segala tuntutan Muhammad Taufiq SPd ditolak
22
DAFTAR PUSTAKA
httpidwikipediaorg
23
PutusanPenetapan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang
httprozywebidcategoryinformasi
24
Pada pokoknya sengketa antara Penggugata dan Tergugat mengenai masalah
kepegawaian yang mengacu kepada Undang-Undang Pokok-Pokok Kepegawaian yaitu
Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor
8 tahun 1974
Menimbang bahwa mengenai ketentuan Pasal 62 merupakan kewenangan Ketua
Pengadilan daam Dismissal Proses sedangkan perkara a quo telah lolos dismissal dengan
demikian telah menjadi kewenangan Majelis Hakim yang ditunujuk oleh Ketua
Pengadilan untuk memeriksa memutus dan menyelesaika sengketa Tata Usaha Negara
ini
Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas Majelis Hakim berpendapat
Eksepsi Tergugat yang mengatakan gugatan Penggugat tidak jelas sangat kabur dan tidak
lengkap tidak beralasan hukum oleh karena itu haruslah ditolak
DALAM POKOK PERKARA
Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adaah sebagaimana diuraikan
dalam duduk sengketa diatas
Menimbang bahwa apa yang telah dipertimbangkan dalam eksepsi diats juga merupakan
pertimbangan dan satu kesatuan dalam pokok perkara ini
Menimbang bahwa objek sengketa dalam perkara ini adalah
Surat Keputusan Bupati Banyumas Nomor 8880442007 tanggal 24 Maret 2007
tentang Pemberhentian Tidak dengan Hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil an
Sdr MUHAMMAD TAUFIQ SPd
15
Menimbang bahwa menurut Penggugat surat keputusan objek sengketa tersebut
diterbitkan bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dengan alasan
sebelum Surat Keputusan Bupati Banyumas tersebut dikeluarkan Penggugat tidak pernah
dipanggil oleh Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Banyumas dan atau Pejabat lain yang
berwenang unutk diberi kesempatan unutk membela diri
Bahwa hukuma pidana penjara yang dijatuhkan kepada Penggugat adalah dua tahun
penjara sedangkan yang dimaksud dalam Pasal 23 ayat (4) huruf a Undang-Undang
Nomor 43 Tahun 1999 adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberhentikan dengan tidak
hormat adalah yang dijatuhi hukuman pidana 4 tahun atau lebih
Bahwa Tergugat dalam menerbitkan surat keputusan objek sengketa tidak
mempertimbangkan prestasi kerja Penggugat
Menimbangbahwa dalil gugatan Penggugat tersebut telah dibantah oleh Tergugat kecuali
yang diakui secara tegas kebenarannya oleh Tergugat bahwa benar Tergugat telah menerbitkan
Surat Keputusan Nomor 8880442007 tanggal 24 Maret 2007 tentang Pemberhentian Tidak
Dengan Hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil an SdrMUHAMMAD TAUFIQ SPd
Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah
mengajukan alat bukti berupa foto copy surat
Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya Tergugat telah
mengajukan alat bukti berupa foto copy surat
Menimbang bahwa Pihak Penggugat dan Tergugat tidak mengajuka saksi dalam perakar
ini
Menimbang bahwa Majelis Hakim memeriksa memutus dan menyelesaikan sengketa
Tata Usaha Negara ini berdasarkan kepada ketentuan Pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 Tahun
1986 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 yang
16
menyebutkan Hakim menentukan apa yang harus dibuktikan dan untuk sahnya pembuktian
diperlukan sekurang-kurangnya dua alat bukti berdasarkan keyakinan Hakim
Menimbang bahwa latar belakang dikeluarkannya Surat Keputusan objek sengketa
adalah sebagai berikut
Bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 909 KPid2006 tanggal 28
Juni 2006 Sdr Muhammad Taufiq SPd Guru SD Negeri 03 Klinting Kecamatan
Somagede teah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tendak pidana
Perbuatan cabul dengan anak yang belum dewasa yang dipercayakan kepadanya untuk
dididik sebagaimana dimaksud Pasal 294 ayat (1) KUHP dan menjatuhkan pidana kepada
Sdr Muhammad Taufiq SPd dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahu
Bahwa tindak pidana sebagaimana dimaksud Pasal 294 ayat (1) KUHP adalah tindak
pidana dengan ancaman Pidana Penjara paling lama tujuh tahun sehingga berdasarkan
Pasal 23 ayat (4) huruf a Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Pokok-Pokok
Kepegawaian dan Pasal 8 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1974 tentang
Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan dapat diberhentikan tidak
dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil
Menimbang bahwa persoalan humum dalam sengketa Tata Usaha Negara ini adalah
Apakah surat keputusan objek sengketa a quo diterbitkan telah sesuai dengan ketentuan
Perundang-undangan yang berlaku atau apakah bertentangan dengan Peraturan Perundang-
undangan yang berlaku
Menimbang bahwa sebelum diterbitkan surat keputusan objek sengketa a quo oleh
Tergugat Penggugat telah diperiksa di persidangan Pengadilan Negeri Banyumas Pengadilan
Tinggi Semarang Mahkamah Agung RI sehubungan dengan tindak pidana yang didakwakan
kepada Penggugat selama masa menjalani persidangan tersebut Penggugat telah diberhentikan
sementara berdasarkan Keputusan Bupati Banyumas Nomor 8875432005 tanggal 16 Juni
2005 tentang Pemberhentian Sementara Pegawai Negeri Sipil an Sdr Muhammad Taufiq SPd
17
Menimbang bahwa terhadap tindak pidana yang didakwakan kepada Penggugat telah
diputus oleh Mahkamah Agung RI dengan Putusan Nomor 909 KPID2006 tanggal 28 Juni
2006
Menimbang bahwa berdasarkan Keputusan Mahkamah Agung tersebut Permasalahan
Penggugat Sdr Muhammad Taufiq SPd ditindaklanjuti dengan surat Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Banyumastanggal 21 Desember 2006 Nomor 86272082006 Perihal tindak lanjut
hasil permasalahan Pegawai Negeri Sipil Guru SD ata nama Sdr Muhammad Taufiq SPd NIP
131 969 434 kemudian diadakan sidang Tim Penjatuhan Hukuman Disipin Pegawai Negeri Sipil
Kabupaten Banyumas tanggal 7 Februari 2007
Menimbang bahwa berdasarkan uraian hukum diatas kemudian Tergugat menerbitkan
surat keputusan objek sengketa a quo berdasarkan ketentuan pasal 23 ayat (4) huruf a Undang-
Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974
tentang Pokok-Pokok Kepegawaian berbunyi sebagai berikut
Pasal 23 ayat (4)
Pegawai Negeri Sipil dapat diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau
tidak dengan hormat karena
a Dihukum penjara berdasarkan Putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan
hukum yang tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan yang ancaman
hukumannya 4 (empat) tahun atau lebih
Penjelasan Pasal 23 ayat (4) menyebutkan
Diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau diberhentikan tidak dengan
hormat tergantung kepada berat ringannya pelanggaran yang dilakukan Pegawai Negeri Sipil
yang bersangkutan dan memperhatikan jasa dan pengabdiannya
18
Menimbang bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 909KPID2006
tanggal 28 Juni 2006 menyatakan terdakwa Muhammad Taufiq SPd bin Karto Mihardjo telah
terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ldquoPerbuatan cabul dengan
anak yang belum dewasa yang dipercayakan kepadanya untuk dididik Menjatuhkan pidana
kepada tedakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun Perbuatan tersebut adalah
sebagaimana diuraikan Pasal 294 (1) KUHP
Menimbang bahwa Pasal 294 (1) KUHP ancamannya adalah pidana penjara paling lama
tujuh tahun
Menimbang bahwa bila substansi Pasal 23 ayat 4 Undang-Undang Nomor 43 Tahun
1999 dihubungkan dengan substansi Pasal 294 (1) KUHP Majelis Hakim berpendapat
berdasarkan ketentuan penjatuhan hukuman Disiplin Pegawai Negeri Sipil maka Sdr
Muhammad Taufiq SPd (Penggugat perkara a quo) memenuhi unsur mendapat sanksi
administrasi sebagaimana diatur pasal 23 ayat (4) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999
tersebut
Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim mencermati prosedur formil dan materiil
Penjatuhan Hukuman Disiplin Sdr Muhammad Taufiq SPd sampai terbitnya surat keputusan
objek sengketa a quo sebagaimana telah diuraikan dalam pertimbangan hukum Majelis Hakim
berpendapat Tergugat telah memenuhi prosedur administrasi yang harus dilalui sesuai ketentuan
Peraturan Perundang-undangan yang berlaku
Menimbang bahwa karena Penjatuhan Hukuman Disiplin terhadap Penggugat
berdasarkan kepada Putusan Pidana yang telah berkekuatan hukum tetap maka sesuai konstruksi
Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 8 Tahun
1974 tidak perlu dilakukan proses administrasi pemanggilan tehadap Pegawai Negeri Sipil yang
akan dijatuhi hukuman disiplin untuk membela diri
Menimbang bahwa terhadap dalil Penggugat yang menyatakan Tergugat daam
menerbitkan surat keputusan objek sengketa tidak mempertimbangkan prestasi kerja Penggugat
19
menurut hemat Majelis Hakim sesuai dengan dalil Tergugat yang menyatakan bahwa perbuatan
Penggugat tersebut dilakukan terhadap anak didiknya sendiri sehingga merendahkan martabat
guru merupakan hal yang memberatkan sehingga Penggugat dijatuhi hukuman disiplin
Pemberhentian dengan tidak hormat hal tersebut merupakan pertimbangan yang tidak
bertentangan dengan substansi penjelasan Pasal 23 ayat (4) Undang-Undang Nomor 8 Tahun
1999 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok
Kepegawaian
Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas Pengadilan berpendapat
bahwa Surat Keputusan Bupati Banyumas No 8880442007 tanggal 24 Maret 2007 tentang
Pemberhentian tidak dengan hormat Sdr Muhammad Taufiq SPd (objek sengketa a quo)
penerbitannya tidak bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku yaitu
Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang nomor 8 Tahun
1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian dengan demikian dalil gugatan Penggugat tidak
terbukti kebenarannya olah karena itu gugatan Penggugat haruslah ditolak
Menimbang bahwa karena gugatan Penggugat ditolak sesuai dengan ketentuan Pasal 110
jo Pasal 112 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2004 Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara yang
jumlahnya akan disebutkan dalam amar Putusan ini
Menimbang bahwa bukti-bukti yang relevan telah dipertimbangkan dan bukti yang tidak
relevan dikesampingkan namun tetap satu kesatuan dalam berkas perkara ini
Mengingat ketentuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata
Usaha Negara sebagaiman telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan
Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang perubahahan atas Undang-Undang Nomor 8
Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian dan Peraturan Perundang-undangan lain yang
berkaitan dengan Perkara ini
------------------------------MENGADILI---------------------------------
20
DALAM EKSEPSI
Menolak Eksepsi Tergugat
DALAM POKOK PERKARA
1 Menolak gugatan Penggugat
2 Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah
Rp 119000- (seratus Sembilan belas ribu rupiah)
Demikian diputus dalam rapat Permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Jumat tanggal
20 Juli 2007 oleh Ketua Majelis dan Hakim Anggota Putusan tersebut diucapkan dalam sidang
yang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 31 Juli 2007 oleh Ketua Majelis dan Hakim
Anggota dengan dibantu oleh Panitera Pengganti dihadiri oleh Penggugat dan Kuasa Hukum
Tergugat
D KESIMPULAN
Perkara antara Muhammad Taufiq sebagai mantan Guru di SD Negeri 3 Klinting
Kecamatan Somagede Kabupaten Banyumas menyangkut Surat Keputusan Bupati Banyumas
Nomor 8880442007 tanggal 24 Maret 2007 tentang Pemberhentian Dengan Tidak Hormat
sebagai Pegawai Negeri Sipil atas nama Muhammad Taufiq SPd Dengan diterbitkannya Surat
Keputusan tersebut Sdr Muhammad Taufiq SPd merasa keberatan karena Surat Keputusan
21
tersebut dikeluarkan tanpa ada pemanggilan terlebih dahulu kepada Penggugat sebelumnya untuk
membela diri dan Surat Keputusan tersebut dikeluarkan tanpa mempertimbangkan prestasi kerja
Penggugat Dan juga Penggugat merasa keberatan karena Surat Keputusan tersebut bertentangan
dengan pasal 23 ayat (4) huruf a Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 Oleh karena itu Sdr
Muhammad Taufiq SPd menuntut Bupati Banyumas dan memasukkan gugatannya ke
Peradilan Tata Usaha Negara di Semarang
Dalam menanggapi gugatan dari Sdr Muhammad Taufiq SPd tersebut Bupati
Banyumas memberikan jawaban bahwa keputusan Bupati Banyumas dalam mengeluarkan Surat
Keputusan yang berisi Pemberhentian Dengan Tidak Hormat sebagai Pegawai Negeri Sdr
Muhammad Taufiq SPd bukan tanpa alasan Keputusan tersebut diambil karena Sdr
Muhammad Taufiq SPd telah melakukan tindak pidana Pencabulan terhadap anak didiknya
sendiri di lingkungan sekolah dan Penggugat diancam hukuman selama 7 (tujuh) tahun penjara
dan Penggugat dijatuhi hukuman pidana penjara selama 2 tahun Hal tersebut jelas melanggar
Pasal 23 ayat (4) huruf a Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 dan Pasa 8 huruf b Peraturan
Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil yang
menyatakan bahwa ldquoPegawai Negeri Sipil dapat diberhentikan dengan tidak hormat sebagai
Pegawai Negeri Sipil karena dihukum penjara berdasarkan berdasarkan Keputusa Pengadilan
yang sudah mempunyai kekuatan hukum yang tetap karena dengan sengaja melakukan suatu
tindak pidana penjara setinggi-tingginya 4 (empat) tahun atau diancam dengan pidana yang
lebih beratrdquo Selain itu tindakan yang dilakukan Penggugat telah merusak martabat sebagai
seorang Guru sehingga Bupati Banyumas setelah berdiskusi dengan pejabat terkait mengeluarkan
Surat Keputusan tersebut
Setelah melalui berbagai pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara di
Semarang menolak gugatan dari Sdr Muhammad Taufiq SPd dan Penggugat harus membayar
semua biaya perkara Dengan kata lain Muhammad Taufiq SPd telah kalah dalam persidangan
tersebut dan segala tuntutan Muhammad Taufiq SPd ditolak
22
DAFTAR PUSTAKA
httpidwikipediaorg
23
PutusanPenetapan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang
httprozywebidcategoryinformasi
24
Menimbang bahwa menurut Penggugat surat keputusan objek sengketa tersebut
diterbitkan bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dengan alasan
sebelum Surat Keputusan Bupati Banyumas tersebut dikeluarkan Penggugat tidak pernah
dipanggil oleh Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Banyumas dan atau Pejabat lain yang
berwenang unutk diberi kesempatan unutk membela diri
Bahwa hukuma pidana penjara yang dijatuhkan kepada Penggugat adalah dua tahun
penjara sedangkan yang dimaksud dalam Pasal 23 ayat (4) huruf a Undang-Undang
Nomor 43 Tahun 1999 adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberhentikan dengan tidak
hormat adalah yang dijatuhi hukuman pidana 4 tahun atau lebih
Bahwa Tergugat dalam menerbitkan surat keputusan objek sengketa tidak
mempertimbangkan prestasi kerja Penggugat
Menimbangbahwa dalil gugatan Penggugat tersebut telah dibantah oleh Tergugat kecuali
yang diakui secara tegas kebenarannya oleh Tergugat bahwa benar Tergugat telah menerbitkan
Surat Keputusan Nomor 8880442007 tanggal 24 Maret 2007 tentang Pemberhentian Tidak
Dengan Hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil an SdrMUHAMMAD TAUFIQ SPd
Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah
mengajukan alat bukti berupa foto copy surat
Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya Tergugat telah
mengajukan alat bukti berupa foto copy surat
Menimbang bahwa Pihak Penggugat dan Tergugat tidak mengajuka saksi dalam perakar
ini
Menimbang bahwa Majelis Hakim memeriksa memutus dan menyelesaikan sengketa
Tata Usaha Negara ini berdasarkan kepada ketentuan Pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 Tahun
1986 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 yang
16
menyebutkan Hakim menentukan apa yang harus dibuktikan dan untuk sahnya pembuktian
diperlukan sekurang-kurangnya dua alat bukti berdasarkan keyakinan Hakim
Menimbang bahwa latar belakang dikeluarkannya Surat Keputusan objek sengketa
adalah sebagai berikut
Bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 909 KPid2006 tanggal 28
Juni 2006 Sdr Muhammad Taufiq SPd Guru SD Negeri 03 Klinting Kecamatan
Somagede teah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tendak pidana
Perbuatan cabul dengan anak yang belum dewasa yang dipercayakan kepadanya untuk
dididik sebagaimana dimaksud Pasal 294 ayat (1) KUHP dan menjatuhkan pidana kepada
Sdr Muhammad Taufiq SPd dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahu
Bahwa tindak pidana sebagaimana dimaksud Pasal 294 ayat (1) KUHP adalah tindak
pidana dengan ancaman Pidana Penjara paling lama tujuh tahun sehingga berdasarkan
Pasal 23 ayat (4) huruf a Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Pokok-Pokok
Kepegawaian dan Pasal 8 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1974 tentang
Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan dapat diberhentikan tidak
dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil
Menimbang bahwa persoalan humum dalam sengketa Tata Usaha Negara ini adalah
Apakah surat keputusan objek sengketa a quo diterbitkan telah sesuai dengan ketentuan
Perundang-undangan yang berlaku atau apakah bertentangan dengan Peraturan Perundang-
undangan yang berlaku
Menimbang bahwa sebelum diterbitkan surat keputusan objek sengketa a quo oleh
Tergugat Penggugat telah diperiksa di persidangan Pengadilan Negeri Banyumas Pengadilan
Tinggi Semarang Mahkamah Agung RI sehubungan dengan tindak pidana yang didakwakan
kepada Penggugat selama masa menjalani persidangan tersebut Penggugat telah diberhentikan
sementara berdasarkan Keputusan Bupati Banyumas Nomor 8875432005 tanggal 16 Juni
2005 tentang Pemberhentian Sementara Pegawai Negeri Sipil an Sdr Muhammad Taufiq SPd
17
Menimbang bahwa terhadap tindak pidana yang didakwakan kepada Penggugat telah
diputus oleh Mahkamah Agung RI dengan Putusan Nomor 909 KPID2006 tanggal 28 Juni
2006
Menimbang bahwa berdasarkan Keputusan Mahkamah Agung tersebut Permasalahan
Penggugat Sdr Muhammad Taufiq SPd ditindaklanjuti dengan surat Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Banyumastanggal 21 Desember 2006 Nomor 86272082006 Perihal tindak lanjut
hasil permasalahan Pegawai Negeri Sipil Guru SD ata nama Sdr Muhammad Taufiq SPd NIP
131 969 434 kemudian diadakan sidang Tim Penjatuhan Hukuman Disipin Pegawai Negeri Sipil
Kabupaten Banyumas tanggal 7 Februari 2007
Menimbang bahwa berdasarkan uraian hukum diatas kemudian Tergugat menerbitkan
surat keputusan objek sengketa a quo berdasarkan ketentuan pasal 23 ayat (4) huruf a Undang-
Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974
tentang Pokok-Pokok Kepegawaian berbunyi sebagai berikut
Pasal 23 ayat (4)
Pegawai Negeri Sipil dapat diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau
tidak dengan hormat karena
a Dihukum penjara berdasarkan Putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan
hukum yang tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan yang ancaman
hukumannya 4 (empat) tahun atau lebih
Penjelasan Pasal 23 ayat (4) menyebutkan
Diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau diberhentikan tidak dengan
hormat tergantung kepada berat ringannya pelanggaran yang dilakukan Pegawai Negeri Sipil
yang bersangkutan dan memperhatikan jasa dan pengabdiannya
18
Menimbang bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 909KPID2006
tanggal 28 Juni 2006 menyatakan terdakwa Muhammad Taufiq SPd bin Karto Mihardjo telah
terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ldquoPerbuatan cabul dengan
anak yang belum dewasa yang dipercayakan kepadanya untuk dididik Menjatuhkan pidana
kepada tedakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun Perbuatan tersebut adalah
sebagaimana diuraikan Pasal 294 (1) KUHP
Menimbang bahwa Pasal 294 (1) KUHP ancamannya adalah pidana penjara paling lama
tujuh tahun
Menimbang bahwa bila substansi Pasal 23 ayat 4 Undang-Undang Nomor 43 Tahun
1999 dihubungkan dengan substansi Pasal 294 (1) KUHP Majelis Hakim berpendapat
berdasarkan ketentuan penjatuhan hukuman Disiplin Pegawai Negeri Sipil maka Sdr
Muhammad Taufiq SPd (Penggugat perkara a quo) memenuhi unsur mendapat sanksi
administrasi sebagaimana diatur pasal 23 ayat (4) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999
tersebut
Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim mencermati prosedur formil dan materiil
Penjatuhan Hukuman Disiplin Sdr Muhammad Taufiq SPd sampai terbitnya surat keputusan
objek sengketa a quo sebagaimana telah diuraikan dalam pertimbangan hukum Majelis Hakim
berpendapat Tergugat telah memenuhi prosedur administrasi yang harus dilalui sesuai ketentuan
Peraturan Perundang-undangan yang berlaku
Menimbang bahwa karena Penjatuhan Hukuman Disiplin terhadap Penggugat
berdasarkan kepada Putusan Pidana yang telah berkekuatan hukum tetap maka sesuai konstruksi
Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 8 Tahun
1974 tidak perlu dilakukan proses administrasi pemanggilan tehadap Pegawai Negeri Sipil yang
akan dijatuhi hukuman disiplin untuk membela diri
Menimbang bahwa terhadap dalil Penggugat yang menyatakan Tergugat daam
menerbitkan surat keputusan objek sengketa tidak mempertimbangkan prestasi kerja Penggugat
19
menurut hemat Majelis Hakim sesuai dengan dalil Tergugat yang menyatakan bahwa perbuatan
Penggugat tersebut dilakukan terhadap anak didiknya sendiri sehingga merendahkan martabat
guru merupakan hal yang memberatkan sehingga Penggugat dijatuhi hukuman disiplin
Pemberhentian dengan tidak hormat hal tersebut merupakan pertimbangan yang tidak
bertentangan dengan substansi penjelasan Pasal 23 ayat (4) Undang-Undang Nomor 8 Tahun
1999 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok
Kepegawaian
Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas Pengadilan berpendapat
bahwa Surat Keputusan Bupati Banyumas No 8880442007 tanggal 24 Maret 2007 tentang
Pemberhentian tidak dengan hormat Sdr Muhammad Taufiq SPd (objek sengketa a quo)
penerbitannya tidak bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku yaitu
Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang nomor 8 Tahun
1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian dengan demikian dalil gugatan Penggugat tidak
terbukti kebenarannya olah karena itu gugatan Penggugat haruslah ditolak
Menimbang bahwa karena gugatan Penggugat ditolak sesuai dengan ketentuan Pasal 110
jo Pasal 112 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2004 Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara yang
jumlahnya akan disebutkan dalam amar Putusan ini
Menimbang bahwa bukti-bukti yang relevan telah dipertimbangkan dan bukti yang tidak
relevan dikesampingkan namun tetap satu kesatuan dalam berkas perkara ini
Mengingat ketentuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata
Usaha Negara sebagaiman telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan
Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang perubahahan atas Undang-Undang Nomor 8
Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian dan Peraturan Perundang-undangan lain yang
berkaitan dengan Perkara ini
------------------------------MENGADILI---------------------------------
20
DALAM EKSEPSI
Menolak Eksepsi Tergugat
DALAM POKOK PERKARA
1 Menolak gugatan Penggugat
2 Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah
Rp 119000- (seratus Sembilan belas ribu rupiah)
Demikian diputus dalam rapat Permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Jumat tanggal
20 Juli 2007 oleh Ketua Majelis dan Hakim Anggota Putusan tersebut diucapkan dalam sidang
yang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 31 Juli 2007 oleh Ketua Majelis dan Hakim
Anggota dengan dibantu oleh Panitera Pengganti dihadiri oleh Penggugat dan Kuasa Hukum
Tergugat
D KESIMPULAN
Perkara antara Muhammad Taufiq sebagai mantan Guru di SD Negeri 3 Klinting
Kecamatan Somagede Kabupaten Banyumas menyangkut Surat Keputusan Bupati Banyumas
Nomor 8880442007 tanggal 24 Maret 2007 tentang Pemberhentian Dengan Tidak Hormat
sebagai Pegawai Negeri Sipil atas nama Muhammad Taufiq SPd Dengan diterbitkannya Surat
Keputusan tersebut Sdr Muhammad Taufiq SPd merasa keberatan karena Surat Keputusan
21
tersebut dikeluarkan tanpa ada pemanggilan terlebih dahulu kepada Penggugat sebelumnya untuk
membela diri dan Surat Keputusan tersebut dikeluarkan tanpa mempertimbangkan prestasi kerja
Penggugat Dan juga Penggugat merasa keberatan karena Surat Keputusan tersebut bertentangan
dengan pasal 23 ayat (4) huruf a Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 Oleh karena itu Sdr
Muhammad Taufiq SPd menuntut Bupati Banyumas dan memasukkan gugatannya ke
Peradilan Tata Usaha Negara di Semarang
Dalam menanggapi gugatan dari Sdr Muhammad Taufiq SPd tersebut Bupati
Banyumas memberikan jawaban bahwa keputusan Bupati Banyumas dalam mengeluarkan Surat
Keputusan yang berisi Pemberhentian Dengan Tidak Hormat sebagai Pegawai Negeri Sdr
Muhammad Taufiq SPd bukan tanpa alasan Keputusan tersebut diambil karena Sdr
Muhammad Taufiq SPd telah melakukan tindak pidana Pencabulan terhadap anak didiknya
sendiri di lingkungan sekolah dan Penggugat diancam hukuman selama 7 (tujuh) tahun penjara
dan Penggugat dijatuhi hukuman pidana penjara selama 2 tahun Hal tersebut jelas melanggar
Pasal 23 ayat (4) huruf a Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 dan Pasa 8 huruf b Peraturan
Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil yang
menyatakan bahwa ldquoPegawai Negeri Sipil dapat diberhentikan dengan tidak hormat sebagai
Pegawai Negeri Sipil karena dihukum penjara berdasarkan berdasarkan Keputusa Pengadilan
yang sudah mempunyai kekuatan hukum yang tetap karena dengan sengaja melakukan suatu
tindak pidana penjara setinggi-tingginya 4 (empat) tahun atau diancam dengan pidana yang
lebih beratrdquo Selain itu tindakan yang dilakukan Penggugat telah merusak martabat sebagai
seorang Guru sehingga Bupati Banyumas setelah berdiskusi dengan pejabat terkait mengeluarkan
Surat Keputusan tersebut
Setelah melalui berbagai pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara di
Semarang menolak gugatan dari Sdr Muhammad Taufiq SPd dan Penggugat harus membayar
semua biaya perkara Dengan kata lain Muhammad Taufiq SPd telah kalah dalam persidangan
tersebut dan segala tuntutan Muhammad Taufiq SPd ditolak
22
DAFTAR PUSTAKA
httpidwikipediaorg
23
PutusanPenetapan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang
httprozywebidcategoryinformasi
24
menyebutkan Hakim menentukan apa yang harus dibuktikan dan untuk sahnya pembuktian
diperlukan sekurang-kurangnya dua alat bukti berdasarkan keyakinan Hakim
Menimbang bahwa latar belakang dikeluarkannya Surat Keputusan objek sengketa
adalah sebagai berikut
Bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 909 KPid2006 tanggal 28
Juni 2006 Sdr Muhammad Taufiq SPd Guru SD Negeri 03 Klinting Kecamatan
Somagede teah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tendak pidana
Perbuatan cabul dengan anak yang belum dewasa yang dipercayakan kepadanya untuk
dididik sebagaimana dimaksud Pasal 294 ayat (1) KUHP dan menjatuhkan pidana kepada
Sdr Muhammad Taufiq SPd dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahu
Bahwa tindak pidana sebagaimana dimaksud Pasal 294 ayat (1) KUHP adalah tindak
pidana dengan ancaman Pidana Penjara paling lama tujuh tahun sehingga berdasarkan
Pasal 23 ayat (4) huruf a Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Pokok-Pokok
Kepegawaian dan Pasal 8 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1974 tentang
Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan dapat diberhentikan tidak
dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil
Menimbang bahwa persoalan humum dalam sengketa Tata Usaha Negara ini adalah
Apakah surat keputusan objek sengketa a quo diterbitkan telah sesuai dengan ketentuan
Perundang-undangan yang berlaku atau apakah bertentangan dengan Peraturan Perundang-
undangan yang berlaku
Menimbang bahwa sebelum diterbitkan surat keputusan objek sengketa a quo oleh
Tergugat Penggugat telah diperiksa di persidangan Pengadilan Negeri Banyumas Pengadilan
Tinggi Semarang Mahkamah Agung RI sehubungan dengan tindak pidana yang didakwakan
kepada Penggugat selama masa menjalani persidangan tersebut Penggugat telah diberhentikan
sementara berdasarkan Keputusan Bupati Banyumas Nomor 8875432005 tanggal 16 Juni
2005 tentang Pemberhentian Sementara Pegawai Negeri Sipil an Sdr Muhammad Taufiq SPd
17
Menimbang bahwa terhadap tindak pidana yang didakwakan kepada Penggugat telah
diputus oleh Mahkamah Agung RI dengan Putusan Nomor 909 KPID2006 tanggal 28 Juni
2006
Menimbang bahwa berdasarkan Keputusan Mahkamah Agung tersebut Permasalahan
Penggugat Sdr Muhammad Taufiq SPd ditindaklanjuti dengan surat Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Banyumastanggal 21 Desember 2006 Nomor 86272082006 Perihal tindak lanjut
hasil permasalahan Pegawai Negeri Sipil Guru SD ata nama Sdr Muhammad Taufiq SPd NIP
131 969 434 kemudian diadakan sidang Tim Penjatuhan Hukuman Disipin Pegawai Negeri Sipil
Kabupaten Banyumas tanggal 7 Februari 2007
Menimbang bahwa berdasarkan uraian hukum diatas kemudian Tergugat menerbitkan
surat keputusan objek sengketa a quo berdasarkan ketentuan pasal 23 ayat (4) huruf a Undang-
Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974
tentang Pokok-Pokok Kepegawaian berbunyi sebagai berikut
Pasal 23 ayat (4)
Pegawai Negeri Sipil dapat diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau
tidak dengan hormat karena
a Dihukum penjara berdasarkan Putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan
hukum yang tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan yang ancaman
hukumannya 4 (empat) tahun atau lebih
Penjelasan Pasal 23 ayat (4) menyebutkan
Diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau diberhentikan tidak dengan
hormat tergantung kepada berat ringannya pelanggaran yang dilakukan Pegawai Negeri Sipil
yang bersangkutan dan memperhatikan jasa dan pengabdiannya
18
Menimbang bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 909KPID2006
tanggal 28 Juni 2006 menyatakan terdakwa Muhammad Taufiq SPd bin Karto Mihardjo telah
terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ldquoPerbuatan cabul dengan
anak yang belum dewasa yang dipercayakan kepadanya untuk dididik Menjatuhkan pidana
kepada tedakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun Perbuatan tersebut adalah
sebagaimana diuraikan Pasal 294 (1) KUHP
Menimbang bahwa Pasal 294 (1) KUHP ancamannya adalah pidana penjara paling lama
tujuh tahun
Menimbang bahwa bila substansi Pasal 23 ayat 4 Undang-Undang Nomor 43 Tahun
1999 dihubungkan dengan substansi Pasal 294 (1) KUHP Majelis Hakim berpendapat
berdasarkan ketentuan penjatuhan hukuman Disiplin Pegawai Negeri Sipil maka Sdr
Muhammad Taufiq SPd (Penggugat perkara a quo) memenuhi unsur mendapat sanksi
administrasi sebagaimana diatur pasal 23 ayat (4) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999
tersebut
Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim mencermati prosedur formil dan materiil
Penjatuhan Hukuman Disiplin Sdr Muhammad Taufiq SPd sampai terbitnya surat keputusan
objek sengketa a quo sebagaimana telah diuraikan dalam pertimbangan hukum Majelis Hakim
berpendapat Tergugat telah memenuhi prosedur administrasi yang harus dilalui sesuai ketentuan
Peraturan Perundang-undangan yang berlaku
Menimbang bahwa karena Penjatuhan Hukuman Disiplin terhadap Penggugat
berdasarkan kepada Putusan Pidana yang telah berkekuatan hukum tetap maka sesuai konstruksi
Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 8 Tahun
1974 tidak perlu dilakukan proses administrasi pemanggilan tehadap Pegawai Negeri Sipil yang
akan dijatuhi hukuman disiplin untuk membela diri
Menimbang bahwa terhadap dalil Penggugat yang menyatakan Tergugat daam
menerbitkan surat keputusan objek sengketa tidak mempertimbangkan prestasi kerja Penggugat
19
menurut hemat Majelis Hakim sesuai dengan dalil Tergugat yang menyatakan bahwa perbuatan
Penggugat tersebut dilakukan terhadap anak didiknya sendiri sehingga merendahkan martabat
guru merupakan hal yang memberatkan sehingga Penggugat dijatuhi hukuman disiplin
Pemberhentian dengan tidak hormat hal tersebut merupakan pertimbangan yang tidak
bertentangan dengan substansi penjelasan Pasal 23 ayat (4) Undang-Undang Nomor 8 Tahun
1999 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok
Kepegawaian
Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas Pengadilan berpendapat
bahwa Surat Keputusan Bupati Banyumas No 8880442007 tanggal 24 Maret 2007 tentang
Pemberhentian tidak dengan hormat Sdr Muhammad Taufiq SPd (objek sengketa a quo)
penerbitannya tidak bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku yaitu
Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang nomor 8 Tahun
1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian dengan demikian dalil gugatan Penggugat tidak
terbukti kebenarannya olah karena itu gugatan Penggugat haruslah ditolak
Menimbang bahwa karena gugatan Penggugat ditolak sesuai dengan ketentuan Pasal 110
jo Pasal 112 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2004 Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara yang
jumlahnya akan disebutkan dalam amar Putusan ini
Menimbang bahwa bukti-bukti yang relevan telah dipertimbangkan dan bukti yang tidak
relevan dikesampingkan namun tetap satu kesatuan dalam berkas perkara ini
Mengingat ketentuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata
Usaha Negara sebagaiman telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan
Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang perubahahan atas Undang-Undang Nomor 8
Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian dan Peraturan Perundang-undangan lain yang
berkaitan dengan Perkara ini
------------------------------MENGADILI---------------------------------
20
DALAM EKSEPSI
Menolak Eksepsi Tergugat
DALAM POKOK PERKARA
1 Menolak gugatan Penggugat
2 Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah
Rp 119000- (seratus Sembilan belas ribu rupiah)
Demikian diputus dalam rapat Permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Jumat tanggal
20 Juli 2007 oleh Ketua Majelis dan Hakim Anggota Putusan tersebut diucapkan dalam sidang
yang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 31 Juli 2007 oleh Ketua Majelis dan Hakim
Anggota dengan dibantu oleh Panitera Pengganti dihadiri oleh Penggugat dan Kuasa Hukum
Tergugat
D KESIMPULAN
Perkara antara Muhammad Taufiq sebagai mantan Guru di SD Negeri 3 Klinting
Kecamatan Somagede Kabupaten Banyumas menyangkut Surat Keputusan Bupati Banyumas
Nomor 8880442007 tanggal 24 Maret 2007 tentang Pemberhentian Dengan Tidak Hormat
sebagai Pegawai Negeri Sipil atas nama Muhammad Taufiq SPd Dengan diterbitkannya Surat
Keputusan tersebut Sdr Muhammad Taufiq SPd merasa keberatan karena Surat Keputusan
21
tersebut dikeluarkan tanpa ada pemanggilan terlebih dahulu kepada Penggugat sebelumnya untuk
membela diri dan Surat Keputusan tersebut dikeluarkan tanpa mempertimbangkan prestasi kerja
Penggugat Dan juga Penggugat merasa keberatan karena Surat Keputusan tersebut bertentangan
dengan pasal 23 ayat (4) huruf a Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 Oleh karena itu Sdr
Muhammad Taufiq SPd menuntut Bupati Banyumas dan memasukkan gugatannya ke
Peradilan Tata Usaha Negara di Semarang
Dalam menanggapi gugatan dari Sdr Muhammad Taufiq SPd tersebut Bupati
Banyumas memberikan jawaban bahwa keputusan Bupati Banyumas dalam mengeluarkan Surat
Keputusan yang berisi Pemberhentian Dengan Tidak Hormat sebagai Pegawai Negeri Sdr
Muhammad Taufiq SPd bukan tanpa alasan Keputusan tersebut diambil karena Sdr
Muhammad Taufiq SPd telah melakukan tindak pidana Pencabulan terhadap anak didiknya
sendiri di lingkungan sekolah dan Penggugat diancam hukuman selama 7 (tujuh) tahun penjara
dan Penggugat dijatuhi hukuman pidana penjara selama 2 tahun Hal tersebut jelas melanggar
Pasal 23 ayat (4) huruf a Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 dan Pasa 8 huruf b Peraturan
Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil yang
menyatakan bahwa ldquoPegawai Negeri Sipil dapat diberhentikan dengan tidak hormat sebagai
Pegawai Negeri Sipil karena dihukum penjara berdasarkan berdasarkan Keputusa Pengadilan
yang sudah mempunyai kekuatan hukum yang tetap karena dengan sengaja melakukan suatu
tindak pidana penjara setinggi-tingginya 4 (empat) tahun atau diancam dengan pidana yang
lebih beratrdquo Selain itu tindakan yang dilakukan Penggugat telah merusak martabat sebagai
seorang Guru sehingga Bupati Banyumas setelah berdiskusi dengan pejabat terkait mengeluarkan
Surat Keputusan tersebut
Setelah melalui berbagai pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara di
Semarang menolak gugatan dari Sdr Muhammad Taufiq SPd dan Penggugat harus membayar
semua biaya perkara Dengan kata lain Muhammad Taufiq SPd telah kalah dalam persidangan
tersebut dan segala tuntutan Muhammad Taufiq SPd ditolak
22
DAFTAR PUSTAKA
httpidwikipediaorg
23
PutusanPenetapan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang
httprozywebidcategoryinformasi
24
Menimbang bahwa terhadap tindak pidana yang didakwakan kepada Penggugat telah
diputus oleh Mahkamah Agung RI dengan Putusan Nomor 909 KPID2006 tanggal 28 Juni
2006
Menimbang bahwa berdasarkan Keputusan Mahkamah Agung tersebut Permasalahan
Penggugat Sdr Muhammad Taufiq SPd ditindaklanjuti dengan surat Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Banyumastanggal 21 Desember 2006 Nomor 86272082006 Perihal tindak lanjut
hasil permasalahan Pegawai Negeri Sipil Guru SD ata nama Sdr Muhammad Taufiq SPd NIP
131 969 434 kemudian diadakan sidang Tim Penjatuhan Hukuman Disipin Pegawai Negeri Sipil
Kabupaten Banyumas tanggal 7 Februari 2007
Menimbang bahwa berdasarkan uraian hukum diatas kemudian Tergugat menerbitkan
surat keputusan objek sengketa a quo berdasarkan ketentuan pasal 23 ayat (4) huruf a Undang-
Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974
tentang Pokok-Pokok Kepegawaian berbunyi sebagai berikut
Pasal 23 ayat (4)
Pegawai Negeri Sipil dapat diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau
tidak dengan hormat karena
a Dihukum penjara berdasarkan Putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan
hukum yang tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan yang ancaman
hukumannya 4 (empat) tahun atau lebih
Penjelasan Pasal 23 ayat (4) menyebutkan
Diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau diberhentikan tidak dengan
hormat tergantung kepada berat ringannya pelanggaran yang dilakukan Pegawai Negeri Sipil
yang bersangkutan dan memperhatikan jasa dan pengabdiannya
18
Menimbang bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 909KPID2006
tanggal 28 Juni 2006 menyatakan terdakwa Muhammad Taufiq SPd bin Karto Mihardjo telah
terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ldquoPerbuatan cabul dengan
anak yang belum dewasa yang dipercayakan kepadanya untuk dididik Menjatuhkan pidana
kepada tedakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun Perbuatan tersebut adalah
sebagaimana diuraikan Pasal 294 (1) KUHP
Menimbang bahwa Pasal 294 (1) KUHP ancamannya adalah pidana penjara paling lama
tujuh tahun
Menimbang bahwa bila substansi Pasal 23 ayat 4 Undang-Undang Nomor 43 Tahun
1999 dihubungkan dengan substansi Pasal 294 (1) KUHP Majelis Hakim berpendapat
berdasarkan ketentuan penjatuhan hukuman Disiplin Pegawai Negeri Sipil maka Sdr
Muhammad Taufiq SPd (Penggugat perkara a quo) memenuhi unsur mendapat sanksi
administrasi sebagaimana diatur pasal 23 ayat (4) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999
tersebut
Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim mencermati prosedur formil dan materiil
Penjatuhan Hukuman Disiplin Sdr Muhammad Taufiq SPd sampai terbitnya surat keputusan
objek sengketa a quo sebagaimana telah diuraikan dalam pertimbangan hukum Majelis Hakim
berpendapat Tergugat telah memenuhi prosedur administrasi yang harus dilalui sesuai ketentuan
Peraturan Perundang-undangan yang berlaku
Menimbang bahwa karena Penjatuhan Hukuman Disiplin terhadap Penggugat
berdasarkan kepada Putusan Pidana yang telah berkekuatan hukum tetap maka sesuai konstruksi
Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 8 Tahun
1974 tidak perlu dilakukan proses administrasi pemanggilan tehadap Pegawai Negeri Sipil yang
akan dijatuhi hukuman disiplin untuk membela diri
Menimbang bahwa terhadap dalil Penggugat yang menyatakan Tergugat daam
menerbitkan surat keputusan objek sengketa tidak mempertimbangkan prestasi kerja Penggugat
19
menurut hemat Majelis Hakim sesuai dengan dalil Tergugat yang menyatakan bahwa perbuatan
Penggugat tersebut dilakukan terhadap anak didiknya sendiri sehingga merendahkan martabat
guru merupakan hal yang memberatkan sehingga Penggugat dijatuhi hukuman disiplin
Pemberhentian dengan tidak hormat hal tersebut merupakan pertimbangan yang tidak
bertentangan dengan substansi penjelasan Pasal 23 ayat (4) Undang-Undang Nomor 8 Tahun
1999 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok
Kepegawaian
Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas Pengadilan berpendapat
bahwa Surat Keputusan Bupati Banyumas No 8880442007 tanggal 24 Maret 2007 tentang
Pemberhentian tidak dengan hormat Sdr Muhammad Taufiq SPd (objek sengketa a quo)
penerbitannya tidak bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku yaitu
Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang nomor 8 Tahun
1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian dengan demikian dalil gugatan Penggugat tidak
terbukti kebenarannya olah karena itu gugatan Penggugat haruslah ditolak
Menimbang bahwa karena gugatan Penggugat ditolak sesuai dengan ketentuan Pasal 110
jo Pasal 112 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2004 Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara yang
jumlahnya akan disebutkan dalam amar Putusan ini
Menimbang bahwa bukti-bukti yang relevan telah dipertimbangkan dan bukti yang tidak
relevan dikesampingkan namun tetap satu kesatuan dalam berkas perkara ini
Mengingat ketentuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata
Usaha Negara sebagaiman telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan
Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang perubahahan atas Undang-Undang Nomor 8
Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian dan Peraturan Perundang-undangan lain yang
berkaitan dengan Perkara ini
------------------------------MENGADILI---------------------------------
20
DALAM EKSEPSI
Menolak Eksepsi Tergugat
DALAM POKOK PERKARA
1 Menolak gugatan Penggugat
2 Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah
Rp 119000- (seratus Sembilan belas ribu rupiah)
Demikian diputus dalam rapat Permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Jumat tanggal
20 Juli 2007 oleh Ketua Majelis dan Hakim Anggota Putusan tersebut diucapkan dalam sidang
yang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 31 Juli 2007 oleh Ketua Majelis dan Hakim
Anggota dengan dibantu oleh Panitera Pengganti dihadiri oleh Penggugat dan Kuasa Hukum
Tergugat
D KESIMPULAN
Perkara antara Muhammad Taufiq sebagai mantan Guru di SD Negeri 3 Klinting
Kecamatan Somagede Kabupaten Banyumas menyangkut Surat Keputusan Bupati Banyumas
Nomor 8880442007 tanggal 24 Maret 2007 tentang Pemberhentian Dengan Tidak Hormat
sebagai Pegawai Negeri Sipil atas nama Muhammad Taufiq SPd Dengan diterbitkannya Surat
Keputusan tersebut Sdr Muhammad Taufiq SPd merasa keberatan karena Surat Keputusan
21
tersebut dikeluarkan tanpa ada pemanggilan terlebih dahulu kepada Penggugat sebelumnya untuk
membela diri dan Surat Keputusan tersebut dikeluarkan tanpa mempertimbangkan prestasi kerja
Penggugat Dan juga Penggugat merasa keberatan karena Surat Keputusan tersebut bertentangan
dengan pasal 23 ayat (4) huruf a Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 Oleh karena itu Sdr
Muhammad Taufiq SPd menuntut Bupati Banyumas dan memasukkan gugatannya ke
Peradilan Tata Usaha Negara di Semarang
Dalam menanggapi gugatan dari Sdr Muhammad Taufiq SPd tersebut Bupati
Banyumas memberikan jawaban bahwa keputusan Bupati Banyumas dalam mengeluarkan Surat
Keputusan yang berisi Pemberhentian Dengan Tidak Hormat sebagai Pegawai Negeri Sdr
Muhammad Taufiq SPd bukan tanpa alasan Keputusan tersebut diambil karena Sdr
Muhammad Taufiq SPd telah melakukan tindak pidana Pencabulan terhadap anak didiknya
sendiri di lingkungan sekolah dan Penggugat diancam hukuman selama 7 (tujuh) tahun penjara
dan Penggugat dijatuhi hukuman pidana penjara selama 2 tahun Hal tersebut jelas melanggar
Pasal 23 ayat (4) huruf a Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 dan Pasa 8 huruf b Peraturan
Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil yang
menyatakan bahwa ldquoPegawai Negeri Sipil dapat diberhentikan dengan tidak hormat sebagai
Pegawai Negeri Sipil karena dihukum penjara berdasarkan berdasarkan Keputusa Pengadilan
yang sudah mempunyai kekuatan hukum yang tetap karena dengan sengaja melakukan suatu
tindak pidana penjara setinggi-tingginya 4 (empat) tahun atau diancam dengan pidana yang
lebih beratrdquo Selain itu tindakan yang dilakukan Penggugat telah merusak martabat sebagai
seorang Guru sehingga Bupati Banyumas setelah berdiskusi dengan pejabat terkait mengeluarkan
Surat Keputusan tersebut
Setelah melalui berbagai pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara di
Semarang menolak gugatan dari Sdr Muhammad Taufiq SPd dan Penggugat harus membayar
semua biaya perkara Dengan kata lain Muhammad Taufiq SPd telah kalah dalam persidangan
tersebut dan segala tuntutan Muhammad Taufiq SPd ditolak
22
DAFTAR PUSTAKA
httpidwikipediaorg
23
PutusanPenetapan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang
httprozywebidcategoryinformasi
24
Menimbang bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 909KPID2006
tanggal 28 Juni 2006 menyatakan terdakwa Muhammad Taufiq SPd bin Karto Mihardjo telah
terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ldquoPerbuatan cabul dengan
anak yang belum dewasa yang dipercayakan kepadanya untuk dididik Menjatuhkan pidana
kepada tedakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun Perbuatan tersebut adalah
sebagaimana diuraikan Pasal 294 (1) KUHP
Menimbang bahwa Pasal 294 (1) KUHP ancamannya adalah pidana penjara paling lama
tujuh tahun
Menimbang bahwa bila substansi Pasal 23 ayat 4 Undang-Undang Nomor 43 Tahun
1999 dihubungkan dengan substansi Pasal 294 (1) KUHP Majelis Hakim berpendapat
berdasarkan ketentuan penjatuhan hukuman Disiplin Pegawai Negeri Sipil maka Sdr
Muhammad Taufiq SPd (Penggugat perkara a quo) memenuhi unsur mendapat sanksi
administrasi sebagaimana diatur pasal 23 ayat (4) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999
tersebut
Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim mencermati prosedur formil dan materiil
Penjatuhan Hukuman Disiplin Sdr Muhammad Taufiq SPd sampai terbitnya surat keputusan
objek sengketa a quo sebagaimana telah diuraikan dalam pertimbangan hukum Majelis Hakim
berpendapat Tergugat telah memenuhi prosedur administrasi yang harus dilalui sesuai ketentuan
Peraturan Perundang-undangan yang berlaku
Menimbang bahwa karena Penjatuhan Hukuman Disiplin terhadap Penggugat
berdasarkan kepada Putusan Pidana yang telah berkekuatan hukum tetap maka sesuai konstruksi
Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 8 Tahun
1974 tidak perlu dilakukan proses administrasi pemanggilan tehadap Pegawai Negeri Sipil yang
akan dijatuhi hukuman disiplin untuk membela diri
Menimbang bahwa terhadap dalil Penggugat yang menyatakan Tergugat daam
menerbitkan surat keputusan objek sengketa tidak mempertimbangkan prestasi kerja Penggugat
19
menurut hemat Majelis Hakim sesuai dengan dalil Tergugat yang menyatakan bahwa perbuatan
Penggugat tersebut dilakukan terhadap anak didiknya sendiri sehingga merendahkan martabat
guru merupakan hal yang memberatkan sehingga Penggugat dijatuhi hukuman disiplin
Pemberhentian dengan tidak hormat hal tersebut merupakan pertimbangan yang tidak
bertentangan dengan substansi penjelasan Pasal 23 ayat (4) Undang-Undang Nomor 8 Tahun
1999 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok
Kepegawaian
Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas Pengadilan berpendapat
bahwa Surat Keputusan Bupati Banyumas No 8880442007 tanggal 24 Maret 2007 tentang
Pemberhentian tidak dengan hormat Sdr Muhammad Taufiq SPd (objek sengketa a quo)
penerbitannya tidak bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku yaitu
Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang nomor 8 Tahun
1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian dengan demikian dalil gugatan Penggugat tidak
terbukti kebenarannya olah karena itu gugatan Penggugat haruslah ditolak
Menimbang bahwa karena gugatan Penggugat ditolak sesuai dengan ketentuan Pasal 110
jo Pasal 112 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2004 Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara yang
jumlahnya akan disebutkan dalam amar Putusan ini
Menimbang bahwa bukti-bukti yang relevan telah dipertimbangkan dan bukti yang tidak
relevan dikesampingkan namun tetap satu kesatuan dalam berkas perkara ini
Mengingat ketentuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata
Usaha Negara sebagaiman telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan
Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang perubahahan atas Undang-Undang Nomor 8
Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian dan Peraturan Perundang-undangan lain yang
berkaitan dengan Perkara ini
------------------------------MENGADILI---------------------------------
20
DALAM EKSEPSI
Menolak Eksepsi Tergugat
DALAM POKOK PERKARA
1 Menolak gugatan Penggugat
2 Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah
Rp 119000- (seratus Sembilan belas ribu rupiah)
Demikian diputus dalam rapat Permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Jumat tanggal
20 Juli 2007 oleh Ketua Majelis dan Hakim Anggota Putusan tersebut diucapkan dalam sidang
yang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 31 Juli 2007 oleh Ketua Majelis dan Hakim
Anggota dengan dibantu oleh Panitera Pengganti dihadiri oleh Penggugat dan Kuasa Hukum
Tergugat
D KESIMPULAN
Perkara antara Muhammad Taufiq sebagai mantan Guru di SD Negeri 3 Klinting
Kecamatan Somagede Kabupaten Banyumas menyangkut Surat Keputusan Bupati Banyumas
Nomor 8880442007 tanggal 24 Maret 2007 tentang Pemberhentian Dengan Tidak Hormat
sebagai Pegawai Negeri Sipil atas nama Muhammad Taufiq SPd Dengan diterbitkannya Surat
Keputusan tersebut Sdr Muhammad Taufiq SPd merasa keberatan karena Surat Keputusan
21
tersebut dikeluarkan tanpa ada pemanggilan terlebih dahulu kepada Penggugat sebelumnya untuk
membela diri dan Surat Keputusan tersebut dikeluarkan tanpa mempertimbangkan prestasi kerja
Penggugat Dan juga Penggugat merasa keberatan karena Surat Keputusan tersebut bertentangan
dengan pasal 23 ayat (4) huruf a Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 Oleh karena itu Sdr
Muhammad Taufiq SPd menuntut Bupati Banyumas dan memasukkan gugatannya ke
Peradilan Tata Usaha Negara di Semarang
Dalam menanggapi gugatan dari Sdr Muhammad Taufiq SPd tersebut Bupati
Banyumas memberikan jawaban bahwa keputusan Bupati Banyumas dalam mengeluarkan Surat
Keputusan yang berisi Pemberhentian Dengan Tidak Hormat sebagai Pegawai Negeri Sdr
Muhammad Taufiq SPd bukan tanpa alasan Keputusan tersebut diambil karena Sdr
Muhammad Taufiq SPd telah melakukan tindak pidana Pencabulan terhadap anak didiknya
sendiri di lingkungan sekolah dan Penggugat diancam hukuman selama 7 (tujuh) tahun penjara
dan Penggugat dijatuhi hukuman pidana penjara selama 2 tahun Hal tersebut jelas melanggar
Pasal 23 ayat (4) huruf a Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 dan Pasa 8 huruf b Peraturan
Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil yang
menyatakan bahwa ldquoPegawai Negeri Sipil dapat diberhentikan dengan tidak hormat sebagai
Pegawai Negeri Sipil karena dihukum penjara berdasarkan berdasarkan Keputusa Pengadilan
yang sudah mempunyai kekuatan hukum yang tetap karena dengan sengaja melakukan suatu
tindak pidana penjara setinggi-tingginya 4 (empat) tahun atau diancam dengan pidana yang
lebih beratrdquo Selain itu tindakan yang dilakukan Penggugat telah merusak martabat sebagai
seorang Guru sehingga Bupati Banyumas setelah berdiskusi dengan pejabat terkait mengeluarkan
Surat Keputusan tersebut
Setelah melalui berbagai pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara di
Semarang menolak gugatan dari Sdr Muhammad Taufiq SPd dan Penggugat harus membayar
semua biaya perkara Dengan kata lain Muhammad Taufiq SPd telah kalah dalam persidangan
tersebut dan segala tuntutan Muhammad Taufiq SPd ditolak
22
DAFTAR PUSTAKA
httpidwikipediaorg
23
PutusanPenetapan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang
httprozywebidcategoryinformasi
24
menurut hemat Majelis Hakim sesuai dengan dalil Tergugat yang menyatakan bahwa perbuatan
Penggugat tersebut dilakukan terhadap anak didiknya sendiri sehingga merendahkan martabat
guru merupakan hal yang memberatkan sehingga Penggugat dijatuhi hukuman disiplin
Pemberhentian dengan tidak hormat hal tersebut merupakan pertimbangan yang tidak
bertentangan dengan substansi penjelasan Pasal 23 ayat (4) Undang-Undang Nomor 8 Tahun
1999 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok
Kepegawaian
Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas Pengadilan berpendapat
bahwa Surat Keputusan Bupati Banyumas No 8880442007 tanggal 24 Maret 2007 tentang
Pemberhentian tidak dengan hormat Sdr Muhammad Taufiq SPd (objek sengketa a quo)
penerbitannya tidak bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku yaitu
Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang nomor 8 Tahun
1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian dengan demikian dalil gugatan Penggugat tidak
terbukti kebenarannya olah karena itu gugatan Penggugat haruslah ditolak
Menimbang bahwa karena gugatan Penggugat ditolak sesuai dengan ketentuan Pasal 110
jo Pasal 112 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2004 Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara yang
jumlahnya akan disebutkan dalam amar Putusan ini
Menimbang bahwa bukti-bukti yang relevan telah dipertimbangkan dan bukti yang tidak
relevan dikesampingkan namun tetap satu kesatuan dalam berkas perkara ini
Mengingat ketentuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata
Usaha Negara sebagaiman telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan
Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang perubahahan atas Undang-Undang Nomor 8
Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian dan Peraturan Perundang-undangan lain yang
berkaitan dengan Perkara ini
------------------------------MENGADILI---------------------------------
20
DALAM EKSEPSI
Menolak Eksepsi Tergugat
DALAM POKOK PERKARA
1 Menolak gugatan Penggugat
2 Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah
Rp 119000- (seratus Sembilan belas ribu rupiah)
Demikian diputus dalam rapat Permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Jumat tanggal
20 Juli 2007 oleh Ketua Majelis dan Hakim Anggota Putusan tersebut diucapkan dalam sidang
yang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 31 Juli 2007 oleh Ketua Majelis dan Hakim
Anggota dengan dibantu oleh Panitera Pengganti dihadiri oleh Penggugat dan Kuasa Hukum
Tergugat
D KESIMPULAN
Perkara antara Muhammad Taufiq sebagai mantan Guru di SD Negeri 3 Klinting
Kecamatan Somagede Kabupaten Banyumas menyangkut Surat Keputusan Bupati Banyumas
Nomor 8880442007 tanggal 24 Maret 2007 tentang Pemberhentian Dengan Tidak Hormat
sebagai Pegawai Negeri Sipil atas nama Muhammad Taufiq SPd Dengan diterbitkannya Surat
Keputusan tersebut Sdr Muhammad Taufiq SPd merasa keberatan karena Surat Keputusan
21
tersebut dikeluarkan tanpa ada pemanggilan terlebih dahulu kepada Penggugat sebelumnya untuk
membela diri dan Surat Keputusan tersebut dikeluarkan tanpa mempertimbangkan prestasi kerja
Penggugat Dan juga Penggugat merasa keberatan karena Surat Keputusan tersebut bertentangan
dengan pasal 23 ayat (4) huruf a Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 Oleh karena itu Sdr
Muhammad Taufiq SPd menuntut Bupati Banyumas dan memasukkan gugatannya ke
Peradilan Tata Usaha Negara di Semarang
Dalam menanggapi gugatan dari Sdr Muhammad Taufiq SPd tersebut Bupati
Banyumas memberikan jawaban bahwa keputusan Bupati Banyumas dalam mengeluarkan Surat
Keputusan yang berisi Pemberhentian Dengan Tidak Hormat sebagai Pegawai Negeri Sdr
Muhammad Taufiq SPd bukan tanpa alasan Keputusan tersebut diambil karena Sdr
Muhammad Taufiq SPd telah melakukan tindak pidana Pencabulan terhadap anak didiknya
sendiri di lingkungan sekolah dan Penggugat diancam hukuman selama 7 (tujuh) tahun penjara
dan Penggugat dijatuhi hukuman pidana penjara selama 2 tahun Hal tersebut jelas melanggar
Pasal 23 ayat (4) huruf a Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 dan Pasa 8 huruf b Peraturan
Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil yang
menyatakan bahwa ldquoPegawai Negeri Sipil dapat diberhentikan dengan tidak hormat sebagai
Pegawai Negeri Sipil karena dihukum penjara berdasarkan berdasarkan Keputusa Pengadilan
yang sudah mempunyai kekuatan hukum yang tetap karena dengan sengaja melakukan suatu
tindak pidana penjara setinggi-tingginya 4 (empat) tahun atau diancam dengan pidana yang
lebih beratrdquo Selain itu tindakan yang dilakukan Penggugat telah merusak martabat sebagai
seorang Guru sehingga Bupati Banyumas setelah berdiskusi dengan pejabat terkait mengeluarkan
Surat Keputusan tersebut
Setelah melalui berbagai pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara di
Semarang menolak gugatan dari Sdr Muhammad Taufiq SPd dan Penggugat harus membayar
semua biaya perkara Dengan kata lain Muhammad Taufiq SPd telah kalah dalam persidangan
tersebut dan segala tuntutan Muhammad Taufiq SPd ditolak
22
DAFTAR PUSTAKA
httpidwikipediaorg
23
PutusanPenetapan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang
httprozywebidcategoryinformasi
24
DALAM EKSEPSI
Menolak Eksepsi Tergugat
DALAM POKOK PERKARA
1 Menolak gugatan Penggugat
2 Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah
Rp 119000- (seratus Sembilan belas ribu rupiah)
Demikian diputus dalam rapat Permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Jumat tanggal
20 Juli 2007 oleh Ketua Majelis dan Hakim Anggota Putusan tersebut diucapkan dalam sidang
yang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 31 Juli 2007 oleh Ketua Majelis dan Hakim
Anggota dengan dibantu oleh Panitera Pengganti dihadiri oleh Penggugat dan Kuasa Hukum
Tergugat
D KESIMPULAN
Perkara antara Muhammad Taufiq sebagai mantan Guru di SD Negeri 3 Klinting
Kecamatan Somagede Kabupaten Banyumas menyangkut Surat Keputusan Bupati Banyumas
Nomor 8880442007 tanggal 24 Maret 2007 tentang Pemberhentian Dengan Tidak Hormat
sebagai Pegawai Negeri Sipil atas nama Muhammad Taufiq SPd Dengan diterbitkannya Surat
Keputusan tersebut Sdr Muhammad Taufiq SPd merasa keberatan karena Surat Keputusan
21
tersebut dikeluarkan tanpa ada pemanggilan terlebih dahulu kepada Penggugat sebelumnya untuk
membela diri dan Surat Keputusan tersebut dikeluarkan tanpa mempertimbangkan prestasi kerja
Penggugat Dan juga Penggugat merasa keberatan karena Surat Keputusan tersebut bertentangan
dengan pasal 23 ayat (4) huruf a Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 Oleh karena itu Sdr
Muhammad Taufiq SPd menuntut Bupati Banyumas dan memasukkan gugatannya ke
Peradilan Tata Usaha Negara di Semarang
Dalam menanggapi gugatan dari Sdr Muhammad Taufiq SPd tersebut Bupati
Banyumas memberikan jawaban bahwa keputusan Bupati Banyumas dalam mengeluarkan Surat
Keputusan yang berisi Pemberhentian Dengan Tidak Hormat sebagai Pegawai Negeri Sdr
Muhammad Taufiq SPd bukan tanpa alasan Keputusan tersebut diambil karena Sdr
Muhammad Taufiq SPd telah melakukan tindak pidana Pencabulan terhadap anak didiknya
sendiri di lingkungan sekolah dan Penggugat diancam hukuman selama 7 (tujuh) tahun penjara
dan Penggugat dijatuhi hukuman pidana penjara selama 2 tahun Hal tersebut jelas melanggar
Pasal 23 ayat (4) huruf a Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 dan Pasa 8 huruf b Peraturan
Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil yang
menyatakan bahwa ldquoPegawai Negeri Sipil dapat diberhentikan dengan tidak hormat sebagai
Pegawai Negeri Sipil karena dihukum penjara berdasarkan berdasarkan Keputusa Pengadilan
yang sudah mempunyai kekuatan hukum yang tetap karena dengan sengaja melakukan suatu
tindak pidana penjara setinggi-tingginya 4 (empat) tahun atau diancam dengan pidana yang
lebih beratrdquo Selain itu tindakan yang dilakukan Penggugat telah merusak martabat sebagai
seorang Guru sehingga Bupati Banyumas setelah berdiskusi dengan pejabat terkait mengeluarkan
Surat Keputusan tersebut
Setelah melalui berbagai pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara di
Semarang menolak gugatan dari Sdr Muhammad Taufiq SPd dan Penggugat harus membayar
semua biaya perkara Dengan kata lain Muhammad Taufiq SPd telah kalah dalam persidangan
tersebut dan segala tuntutan Muhammad Taufiq SPd ditolak
22
DAFTAR PUSTAKA
httpidwikipediaorg
23
PutusanPenetapan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang
httprozywebidcategoryinformasi
24
tersebut dikeluarkan tanpa ada pemanggilan terlebih dahulu kepada Penggugat sebelumnya untuk
membela diri dan Surat Keputusan tersebut dikeluarkan tanpa mempertimbangkan prestasi kerja
Penggugat Dan juga Penggugat merasa keberatan karena Surat Keputusan tersebut bertentangan
dengan pasal 23 ayat (4) huruf a Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 Oleh karena itu Sdr
Muhammad Taufiq SPd menuntut Bupati Banyumas dan memasukkan gugatannya ke
Peradilan Tata Usaha Negara di Semarang
Dalam menanggapi gugatan dari Sdr Muhammad Taufiq SPd tersebut Bupati
Banyumas memberikan jawaban bahwa keputusan Bupati Banyumas dalam mengeluarkan Surat
Keputusan yang berisi Pemberhentian Dengan Tidak Hormat sebagai Pegawai Negeri Sdr
Muhammad Taufiq SPd bukan tanpa alasan Keputusan tersebut diambil karena Sdr
Muhammad Taufiq SPd telah melakukan tindak pidana Pencabulan terhadap anak didiknya
sendiri di lingkungan sekolah dan Penggugat diancam hukuman selama 7 (tujuh) tahun penjara
dan Penggugat dijatuhi hukuman pidana penjara selama 2 tahun Hal tersebut jelas melanggar
Pasal 23 ayat (4) huruf a Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 dan Pasa 8 huruf b Peraturan
Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil yang
menyatakan bahwa ldquoPegawai Negeri Sipil dapat diberhentikan dengan tidak hormat sebagai
Pegawai Negeri Sipil karena dihukum penjara berdasarkan berdasarkan Keputusa Pengadilan
yang sudah mempunyai kekuatan hukum yang tetap karena dengan sengaja melakukan suatu
tindak pidana penjara setinggi-tingginya 4 (empat) tahun atau diancam dengan pidana yang
lebih beratrdquo Selain itu tindakan yang dilakukan Penggugat telah merusak martabat sebagai
seorang Guru sehingga Bupati Banyumas setelah berdiskusi dengan pejabat terkait mengeluarkan
Surat Keputusan tersebut
Setelah melalui berbagai pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara di
Semarang menolak gugatan dari Sdr Muhammad Taufiq SPd dan Penggugat harus membayar
semua biaya perkara Dengan kata lain Muhammad Taufiq SPd telah kalah dalam persidangan
tersebut dan segala tuntutan Muhammad Taufiq SPd ditolak
22
DAFTAR PUSTAKA
httpidwikipediaorg
23
PutusanPenetapan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang
httprozywebidcategoryinformasi
24
DAFTAR PUSTAKA
httpidwikipediaorg
23
PutusanPenetapan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang
httprozywebidcategoryinformasi
24
PutusanPenetapan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang
httprozywebidcategoryinformasi
24
top related