rencana tata ruang wilayah kaltim 2012
Post on 14-Feb-2015
179 Views
Preview:
DESCRIPTION
TRANSCRIPT
Disampaikan Pada :
FGD KOMITE I DPD RI
Samarinda, 18 September 2012
Provinsi Kalimantan Timur ini merupakan
salah satu dari empat provinsi di Kalimantan. Kalimantan Timur merupakan provinsi terluas kedua
di Indonesia, dengan luas wilayah ± 229.854,52 km2 dengan luas wilayah daratan ± 198.441,17 km2 dan luas pengelolaan laut sejauh 0 - 4 mill dari
garis pantai ± 31.413,35 km2.
Atau sekitar satu setengah kali Pulau Jawa dan Madura atau 11% dari total luas
wilayah Indonesia.
Propinsi Kaltim berbatasan langsung dengan negara tetangga, yaitu Negara
Bagian Sabah dan Serawak, Malaysia Timur).
Wilayah Adminstrasi terdiri dari 10 Kabupaten dan 4 Kota, Yaitu Kab. Nunukan, Malinau, TanaTidung,
Bulungan, Berau, Kutai Timur, Kutai Barat, Kutai Kertanegara, Paser, Penajam Paser Utara,
Kota Balikpapan, Samarinda, Bontang, dan Tarakan
Implementasi RPJMN 2010-2014
Implementasi RPJMD 2009-2013
Pengembangan Wilayah Pengembangan Perkotaan
Aglomerasi Jaringan Antar Kota
Optimalisasi potensi wilayah darat dan laut Sinergi Pusat-Daerah Keterkaitan
dan
Keserasian
Antarwilayah
DASAR PERTIMBANGANKESERASIAN DAN KETERKAITAN
PENDEKATAN SEKTORAL
PENDEKATAN SPASIAL
PENDEKATAN SDM
TRIPLE STRATEGY
Kedudukan RTRW Provinsi Dalam Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional
RPJP Provinsi
RPJM Provinsi
RTRW Provinsi
Kelembagaaan dalam Penataan Ruang Kaltim
PRESIDEN
GUBERNUR
BUPATI/ WALIKOTA
BKPRN
BKPRD PROVINSI
BKPRD KABUPATEN/
KOTA
POKJA
(2 Pokja)
Keppres 4/2009
Fungsional
TIM TEKNIS
POKJA
(2 Pokja)
Kep. Gubernur
Kep. Bupati/Walikota
POKJA
(3 Pokja)
Fungsional
Sekretaris(Sekretariat)
Sekretaris (Sekretariat)
BKPRD Provinsi
SEKRETARIAT
Penanggung Jawab
Gubernur & Wakil Gubernur
Ketua Sekretaris Daerah
Sekretaris Ka. Bapeda Provinsi
POKJA PERENCANAAN TATA
RUANG
POKJA PENGENDALIAN
PEMANFAATAN RUANG
DASAR HUKUM :Permendagri
No.50/2009 tentang Pedoman Koordinasi
Penataan Ruang Daerah
A. PERENCANAAN TATA RUANG
1. Mengoordinasikan dan merumuskan penyusunan RTRWP2. Memaduserasikan RPJP dan RPJM dengan RTRWP serta
mempertimbangkan pembangunan berkelanjutan melalui KLHS;3. Mengintegrasikan, memaduserasikan, dan mengharmonisasikan
RTRWP dengan RTRWN, RTR pulau/kepulauan, RTRW KSN, RTRWprovinsi yang berbatasan, dan RTRW kabupaten/kota dalamprovinsi yang bersangkutan;
4. Memberikan rekomendasi kepada Gubernur dalam proses penetapan perda RTR kabupaten/kota;
5. dan lain-lain (total 14 item sesuai Permendagri No. 50/2009)
B. PEMANFAATAN RUANG
1. Mengkoordinasikan penyelesaiaan permasalahan dalam pemanfaatan ruangbaik di provinsi maupun di kabupaten/kota, dan memberikan pengarahan sertasaran pemecahannya;
2. Memberikan rekomendasi guna memecahkan permasalahan pemanfaatanruang provinsi dan permasalahan pemanfaatan ruang yang tidak dapatdiselesaikan kabupaten/kota;
3. Memberikan informasi dan akses kepada pengguna ruang terkait rencana tataruang provinsi;
4. Menjaga akuntabilitas publik sebagai bentuk layanan pada jajaran pemerintah,swasta, dan masyarakat;
5. dan lain-lain (total 6 item sesuai Permendagri No. 50/2009)
C. PENGENDALIAN RUANG
1. Mengkoordinasikan penetapan arahan peraturan zonasi sistemprovinsi;
2. Memberikan rekomendasi perizinan pemanfaatan ruangprovinsi dan kabupaten/kota;
3. Melakukan fasilitasi dalam pelaksanaan penetapan insentif dandisinsentif dalam pelaksaan pemanfaatan ruang provinsidan/atau lintas provinsi serta lintas kabupaten/kota;
4. Melakukan fasilitasi pelaksanaan pemantauan, evaluasi, danpelaporan penyelenggaraan penataan ruang;
5. Mengoptimalkan peran masyarakat dalam pengendalianpemanfaatan ruang; dan
6. Melakukan evaluasi atas kinerja pelaksanaan penataan ruangkabupaten/kota.
RENCANA TATA RUANG WILAYAH PROVINSI (RTRWP) KALIMANTAN TIMUR DISUSUN PADA TAHUN 1991 BERLAKU SAMPAI DENGAN 2006 (15 Tahun sesuai dengan UU No 24 tahun1992 tentang Penataan Ruang)
DITETAPKAN MENJADI PERATURAN DAERAH NO. 12 TAHUN 1993
DISAHKAN OLEH DEPARTEMEN DALAM NEGERI DENGAN SURAT NOMOR 63 TAHUN 1995
DIUNDANGKAN MELALUI LEMBARAN DAERAH SERI D NOMOR 07 TANGGAL 1 SEPTEMBER 1995
Berdasarkan UU No. 47 Tahun 1999 dan No 7
Tahun 2002, Provinsi Kalimantan Timur yang
sebelumnya terdiri dari 7 Kabupaten/Kota
dimekarkan menjadi 13 Kabupaten/Kota dan
saat ini bertambah lagi 1 Kabupaten Tana
Tidung hingga menjadi 14 Kabupaten/Kota
Undang Undang No 22 tahun 1999 Tentang
Pemerintahan Daerah menyatakan bahwa
Kabupaten/Kota berhak menyusun dan
menetapkan Perda RTRW tanpa ada proses
konsultasi dengan Provinsi
PROSES PANJANG REVISI RTRWP KALIMANTAN TIMUR
Dilakukan revisi dengan membuat kajian akademis RTRWP bekerjasama
dengan Institut Teknologi Bandung (ITB)
Pada 12 Januari 2006 diperoleh kesepakatan antara Gubernur
dengan Bupati/Walikota tentang Pola Pemanfaatan Ruang Tahun
2005 – 2020, dan harus dikonsultasikan ke Departemen
Kehutanan untuk perubahan status dan fungsi kawasan hutan.
Konsultasi dengan Depdagri
(27 Feb 2006 , 27-29 Des 2006,
27 Nov 2007)
Konsultasi dengan Menko
Perekonomian dan PU (BKPRN)
(8 Agust 2006, 11 Okt 2006, 27 -29 Des 2006)
Konsultasi dengan Dephut
(27-29 Des 2006, 20 Feb 2008,
10 April 2008)
Pembahasan dengan Provinsi
Berbatasan
(5 Agustus dan 8 september 2008, serta
Desember 2010)
Sesuai dengan Permendagri Nomor 147 Tahun 2004 tentang Pedoman
Koordinasi Penataan Ruang Daerah dan Permendagri Nomor 28 Tahun
2008 tentang Tata Cara Evaluasi Raperda Tentang RTR Daerah
Melalui Surat Gubernur Kaltim No. 050/9875/Bapp
Tanggal 7 Oktober 2008 Perihal Persetujuan
Substansi telah menyerahkan data dan dokumen
kepada Direktorat Jenderal Penataan Ruang,
Dep. PU sebagai bahan kajian untuk mendapatkan
persetujuan substansi dari departemen terkait dalam
BKTRN.
Setelah melakukan proses kelengkapan data dan Dokumen
di BKPRN melalui Direktorat Jenderal Penataan Ruang, Dep.
PU; dilakukan pengkajian Perubahan Kawasan Hutan Dalam
Usulan Revisi RTRWP Prov.Kaltim dengan dibentuknya Tim
Terpadu (SK Menteri Kehutanan Nomor : SK 274/ MENHUT-
VII/2009 tanggal 12 Mei 2009)
Publikasi (Konsultasi Publik) RTRW Kaltim dilaksanakan pada 21 Februari 2011 di Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Kaltim yang dihadiri oleh jajaran pemerintah, akademisi, pengusaha, dan
tokoh masyarakat untuk memperoleh saran dan masukan terhadap rancangan RTRW Provinsi Kaltim 2012-2032
PROSES PEMBAHASAN DALAM RANGKA MEMPEROLEH PERSETUJUAN SUBSTANSI DI KEMENTERIAN KEHUTANAN
1. PROSES PENGUSULAN OLEH DAERAH
2. EKSPOSE DI BKPRN/DEP. PU
3. EKSPOSE DI DEPHUT
4.PENGURUSAN KELENGKAPAN DATA DAN DOKUMEN USULAN
5. PEMBENTUKAN TIM TEKNIS
6. PROSES KAJIAN TIM TEKNIS
7. PEMBENTUKAN TIM TERPADU
8. PROSES PENELITIAN TIM TERPADU
9.EKSPOSE HASIL PENELITIAN TIM TERPADU
10.PROSES PERBAIKAN HASIL MASUKAN DARI EKSPOSE
11. UJI PUBLIK
12.PROSES PERSETUJUAN HASIL TIMDU OLEH DPR (Kawasan DPCLS)
13.PERSETUJUAN SUBSTANSI OLEH MENHUT
Tahapan Persetujuan Substansi
Dari Menteri Kehutanan(Berdasarkan Permenhut No. 36 tahun 2010)
Pemprov Kaltim telah mendapatkan persetujuan substansi dari Menteri Pekerjaan Umum dengan nomor surat HK.01.03-Mn/493 tanggal 26 Agustus 2011,sehingga tinggal menunggu Proses Persetujuan Substansi dari Kementerian Kehutanan
PROSES REVISI RTRWPembahasan Substansi Teknis
dan Draft RTRWP Kalimantan
Timur pada lingkup BKPRD
Provinsi telah dilakukan pada
tanggal 2 Desember 2010,
sedangkan dengan Kab/Kota
dilakukan pada 22 Februari 2011;
Pembahasan Substansi Teknisdan Raperda RTRWP Kaltimdg BKPRN di Ditjen Penataan Ruang Kementerian Pekerjaan Umum pada tanggal 21 Maret 2011
PerubahanKawasan Hutan
Ranperda RTRW
Menteri Kehutanan
DPR RIMenteri
Kehutanan
Persetujuan Substansi
Kehutanan
Hasil Penelitian Terpadu
Gubernur
Tim Terpadu
BKPRN
Persetujuan Substansi
BKPRN
Perda RTRWP
PERSETUJUAN DPRD
Evaluasi Kemendagri
Jika Ada Perubahan DPCLS
Jika Tidak Ada
Perubahan DPCLS
Sudah Mendapatkan
Proses
Jika Tidak Ada
Jika Ada
1
2
Kode Penggunaan Dasar Hukum
KETERANGAN KODE PENGGUNAAN DASAR HUKUM
1
2
1. UU Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang2. PP Nomor 26 Tahun 2008 tentang RTRWN3. PP Nomor 10 Tahun 2000 tentang Tingkat Ketelitian Peta Untuk Penataan Ruang
Wilayah4. Permendagri Nomor 28 Tahun 2008 tentang Tata Cara Evaluasi Raperda Tentang
RTR Daerah5. Permen PU Nomor 11/PRT/M/2009 tentang Pedoman Persetujuan Substansi
Dalam Penetapan Raperda tentang RTRW Provinsi dan RTRW Kabupaten/KotaBeserta Rencana Rincinya
6. Permen PU Nomor 15/PRT/M/2009 tentang Pedoman Penyusunan RTRW Provinsi7. Permendagri Nomor 47 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Perda Tentang
RTRW Provinsi dan Kabupaten/Kota
1. UU Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan2. PP Nomor 10 Tahun 2010 tentang Tata Cara Perubahan Peruntukkan dan Fungsi
Kawasan Hutan3. PP Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang4. Permenhut Nomor 28/Menhut-II/2009 tentang Tata Cara Pelaksanaan Konsultasi
Dalam Rangka Pemberian Persub Kehutanan atas Raperda Tentang RTR Daerah5. Permenhut Nomor 36 Tahun 2010 tentang Tim Terpadu dalam Rangka Penelitian
Perubahan Peruntukkan dan Fungsi Kawasan Hutan
Hingga saat ini, dari 14 Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang telah melakukan penetapan Raperda RTRW di Provinsi Kalimantan Timur :
-13 Kab/Kota yang telah mendapatkan Rekomendasi Gubernur
- 9 Kab/Kota yang telah mendapatkan Persetujuan Substansi
- 3 Kota yang hingga sekarang telah masuk dalam proses Evaluasi
No Kab/Kota Penyusn. Dok.
RekomGub
Pbhsn.BKPRN
PersubMenteri
PU
Pbhsn.DPRD
Evaluasi(Biro
Hukum)
PnetapanPerda
1 Samarinda PROSES - - - -
2 Balikpapan PROSES - -
3 Bontang PROSES -
4 Tarakan PROSES -
5 Nunukan PROSES - -
6 Bulungan PROSES - -
7 Tana Tidung PROSES -
8 Malinau PROSES - -
9 Berau PROSES - - -
10 Kukar PROSES - -
11 Kutim PROSES - - - - - -
12 Kubar PROSES - -
13 Paser PROSES - - -
14 PPU PROSES
PERMASALAHAN UTAMA PROSES PENATAAN RUANG DAERAH
Adanya Kebutuhan Pengembangan Kawasan Danpembangunan Aksesibilitas Masyarakat diharapkanMenteri Bidang Perekonomian Selaku Ketua BKPRN,dapat mendorong Anggota BKPRN khususnyaKementerian Kehutanan dapat segera MenetapkanPerubahan Kawasan Hutan RTRWP KALIMANTANTIMUR. Sehingga untuk proses pembahasan di DPR-RIdapat segera dilaksanakan dan selanjutnya akanmendapatkan persetujuan substansi dari MenteriKehutanan, mengingat proses RTRWP Kalimantan Timursudah cukup lama sejak tahun 2004 sampai dengan saatini, karena pembahasan permasalahan perubahankawasan di Kehutanan
MALAYSIA
KALIMANTAN TENGAH
KALIMANTANSELATAN
HARAPAN PEMERINTAH DAERAH
Kami sangat mengharapkan
agar pembahasan RTRWP
Kalimantan Timur di DPR RI
dapat segera diagendakan.
22
top related