coverrepository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/5839/1/itba... · title: microsoft word -...
Post on 12-Jul-2020
2 Views
Preview:
TRANSCRIPT
PARTISIPASI MASYARAKAT TERHADAP BADAN KESWADAYAAN MASYARAKAT (BKM) DALAM PROGRAM NASIONAL PEMBERDAYAAN MASYARAKAT (PNPM) MANDIRI
DI KELURAHAN KALISUREN-BOGOR
SKRIPSI Diajukan Kepada Fakultas Ilmu Dakwah dan Ilmu Komunikasi untuk
Memenuhi Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana Komunikasi Islam (S.Kom.I.)
Oleh: Itba’ Muhammad Mahyana
NIM: 103054128832
Dibawah Bimbingan:
Siti Napsiyah Ariefuzzaman, MSW NIP: 150317880
KONSENTRASI KESEJAHTERAAN SOSIAL PROGRAM STUDI PENGEMBANGAN MASYARAKAT ISLAM
FAKULTAS ILMU DAKWAH DAN ILMU KOMUNIKASI UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYARIF HIDAYATULLAH JAKARTA
2010
PARTISIPASI MASYARAKAT TERHADAP BADAN KESWADAYAAN MAYARAKAT (BKM) DALAM PROGRAM NASIONAL PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT (PNPM) MANDIRI DI KELURAHAN KALISUREN - BOGOR
BAB I PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah…………………………………………….
B. Pembatasan dan Perumusan Masalah……………………………...
C. Tujuan Penelitian ........................……………………………………..
D. Manfaat Penelitian ..................................................................................
E. Metodologi Penelitian ...……………………………………………..
F. Sistematika Penulisan………………………………………………..
BAB II LANDASAN TEORI
A. Pengertian Partisipasi…………………………………………….
B. Pengertian Masyarakat....................................................................
C. Tingkatan Partisipasi Masyarakat .................................................
D. Bentuk Partisipasi Masyarakat .......................................................
E. Mendorong dan Menggerakkan Partisipasi ....................................
F. Pengertian Pemberdayaan..............................................................
G. Proses Pemberdayaan Masyarakat................................................
H. Strategi dan Tahapan Pemberdayaan ...........................................
BAB III GAMBARAN UMUM PROGARAM NASIONAL
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT (PNPM) MANDIRI DAN
BADAN KESWADAYAAN MASYARAKAT (BKM) KELURAHAN
KALISUREN
1. Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri
A. Program PNPM Mandiri .................................................................
B. Ruang Lingkup ................................................................................
C. Tridaya PNPM Mandiri ..................................................................
2. Profil BKM ........................................……………………....................
A. Sejarah BKM ..........................................................................................
B. Maksud dan Tujuan BKM ...................................................................... C. Kelembagaan dan Keanggotaan BKM Kalisuren ....................................
D. Program Kerja BKM .............................................................................
E. Unit Pengelola Keuangan (UPK) dan KSM .......................................... F. Keuangan dan Pembukuan BKM ...........................................................
3. Deskripsi Kelurahan Kalisuren ...........................................................
BAB IV ANALISIS PARTISIPASI MASYARAKAT TERHADAP BADAN
KESWADAYAAN MASYARAKAT (BKM) DALAM PROGRAM
NASIONAL PEMBERDAYAAN MASYARAKAT (PNPM)
MANDIRI DI KELURAHAN KALISUREN
BAB V PENUTUP
A. Kesimpulan………………………………………………………………...
B. Saran………………………………………………...…………………..…
DAFTAR PUSTAKA……………………………………………………………….. LAMPIRAN
1
BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang
Sebagai mahluk sosial manusia senantiasa diharapkan saling
berhubungan baik terhadap sesamanya, memiliki rasa kebersamaan, hidup
tolong menolong, saling bekerjasama, serta tidak melakukan tindakan yang
dapat merugikan orang lain.
Dalam dinamika kehidupan, persoalan kemiskinan yang cukup kompleks
membutuhkan intervensi semua pihak secara bersama dan terkoordinasi. Namun
dalam penanganannya selama ini cenderung parsial dan tidak berkelanjutan. Peran
dunia usaha dan masyarakat pada umumnya juga belum optimal. Kerelawanan
sosial dalam kehidupan masyarakat yang selama ini menjadi sumber penting
pemberdayaan dan pemecahan akar permasalahan kemiskinan juga mulai luntur.
Untuk itu diperlukan perubahan yang bersifat sistemik dan menyeluruh dalam
upaya penanggulangan kemiskinan, atinya dalam melaksanakan program harus
seimbang antara pemerintah dengan masyarakat agar terlaksana dengan baik.
Begitupun dalam melaksanakan tugas kehidupan dan pembangunan
bangsanya, manusia dituntut untuk dapat berperan dalam kegiatan pembangunan.
Pernyataan ini mengisyaratkan untuk mencapai keberhasilan pembangunan,
peran masyarakat merupakan unsur yang tak dapat dipisahkan dalam proses
pembangunan itu sendiri.1
1 Abu Huraerah, Pengorganisasian dan Pengembangan Masyarakat Model dan Strategi Pembangunan Berbasis Kerakyatan (Bandung: Humaniora, 2008), hal. 95
2
Pemerintah memberikan prioritas yang tinggi dan menyediakan anggaran
yang cukup besar untuk rakyat miskin agar dapat memiliki kesempatan
menempuh pendidikan, meningkatkan kesehatan dan memperbaiki kualitas
lingkungan hidup. Upaya ini dijabarkan dalam bentuk program khusus, berupa
perluasan dan integrasi dalam program penanggulangan kemiskinan berbasis
partisipasi di daerah pedesaan dan perkotaan.
Untuk meningkatkan efektivitas penanggulangan kemiskinan dan
penciptaan lapangan kerja, maka Pemerintah meluncurkan Program Nasional
Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri mulai tahun 2007. Melalui PNPM
Mandiri dirumuskan kembali mekanisme upaya penanggulangan kemiskinan
yang melibatkan unsur masyarakat, mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan,
hingga pemantauan dan evaluasi. Melalui proses pembangunan partisipatif,
kesadaran kritis dan kemandirian masyarakat, terutama masyarakat miskin,
dapat dikembangkan sehingga mereka bukan sebagai obyek melainkan sebagai
subyek upaya penanggulangan kemiskinan.
Sebagai langkah konkret paradigma pembangunan tersebut, maka
pemerintah mencanangkan sebuah Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat
PNPM Mandiri. Berjalannya PNPM Mandiri mengharuskan peran masyarakat
yang diutamakan. Program pemerintah tidak hanya mengandalkan dana yang
begitu besar jumlahnya tanpa ada dukungan dari masyarakat.
Program mandiri diluncurkan oleh Presiden RI Susilo Bambang
Yudhoyono tanggal 30 April 2007 di Kota Palu Sulawesi Tengah, sesungguhnya
merupakan salah satu upaya pemerintah untuk mempercepat penanggulangan
3
kemiskinan dan perluasan kesempatan kerja melalui konsolidasi program-
program pemberdayaan masyarakat yang ada di berbagai lembaga.2 Hal ini
mengingat beragamnya tatacara dalam pelaksanaan program PNPM Mandiri
yang ada di berbagai sektor.
Adanya penyelenggaraan PNPM Mandiri berdasarkan Peraturan Presiden
Nomor 54 Tahun 2005 tentang Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan.
Juga Keputusan Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat selaku
Ketua Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Nomor : 23/KEP/MENKO
/KESRA/ VII/2007 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2009
tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2007
tentang Pedoman Pelaksanaan Kegiatan dan Anggaran di Lingkungan
Departemen Dalam Negeri.3
Dalam ketentuan perubahan atas Keputusan Menteri Koordinator Bidang
Kesejahteraan Rakyat selaku Ketua Tim Koordinasi Penanggulangan
Kemiskinan Nomor: 28/KEP/MENKO/KESRA/XI/2006 Pasal I ayat 1 berbunyi
“Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) menjadi Program
Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri (PNPM-Mandiri)”. Artinya PNPM
sudah ada sejak tahun 2006 dan perubahan namanya di ubah pada tahun 2007.
Pelaksanaan PNPM Mandiri tahun 2007 dimulai dengan Program
Pengembangan Kecamatan (PPK) sebagai dasar pengembangan pemberdayaan
2 Tim Pengendali PNPM Mandiri Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kementrian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat, Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat(PNPM) Mandiri (Jakarta: Direktorat Jendral Cipta Karya, 2008), hal. 4
3 Web site, http://www.pnpm-mandiri.org diakses pada 28 Juli 2010
4
masyarakat di pedesaan beserta program pendukungnya seperti PNPM Generasi;
Program Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan (P2KP) sebagai dasar bagi
pengembangan pemberdayaan masyarakat di perkotaan; serta Percepatan
Pembangunan Daerah Tertinggal dan Khusus.
(P2DTK) untuk pengembangan daerah tertinggal, pasca bencana, dan
konflik. Mulai tahun 2008 PNPM Mandiri diperluas dengan melibatkan Program
Pengembangan Infrastruktur Sosial Ekonomi Wilayah (PISEW) untuk
mengintegrasikan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi dengan daerah sekitarnya.
PNPM Mandiri diperkuat dengan berbagai program pemberdayaan masyarakat
yang dilaksanakan oleh berbagai departemen/sektor dan pemerintah daerah.
Pelaksanaan PNPM Mandiri 2008 diprioritaskan pada desa-desa tertinggal.
Program PNPM Mandiri secara umum bertujuan meningkatkan
kesejahteraan dan kesempatan kerja masyarakat secara mandiri. Sedangkan
tujuan khususnya diantaranya meningkatkan peran seluruh masyarakatnya,
termasuk masyarakat miskin, kelompok perempuan, komunitas adat terpencil
dan kelompok masyarakat lainnya yang rentan dan sering terpinggirkan ke
dalam proses pengambilan keputusan dan pengelolaan pembangunan.
Meningkatkan kapasitas kelembagaan masyarakat yang mengakar,
representatif, serta akuntabel. Meningkatkan kapasitas pemerintah dalam
memberikan pelayanan kepada masyarakat terutama masyarakat miskin melalui
kebijakan, program dan penganggaran yang berpihak pada masyarakat miskin.
Meningkatkan sinergi masyarakat dengan beberapa elemen baik kalangan
pemerintah maupun non pemerintah serta mengoptimalkan pemberdayaan dan
5
kemandirian masyarakat, sesuai kapasitas daerah dan kelompok setempat dalam
menanggulangi kemiskinan di wilayahnya. Meningkatkan modal sosial
masyarakat yang berkembang sesuai dengan potensi sosial dan budaya serta
untuk melestarikan kearifan lokal dan pemanfaatan teknologi tepat guna,
informasi dan komunikasi dalam pemberdayaan masyarakat.4 Tujuan diatas
merupakan untuk kepentingan bersama demi mewujudkan kesejahteraan
masyarakat dalam mewujudkan pembangunan.
Penyelenggara program PNPM Mandiri dilakukan secara berjenjang
dari tingkat nasional sampai tingkat kelurahan/desa. Ketua pelaksana di tingkat
pusat adalah Deputi Bidang Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan bersama
Kementrian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat. Wakil ketua Deputi
Bidang Kemiskinan, Ketenagakerjaan dan UKM, Kementrian Negara PPN/
Bappenas.5 Sementara di tingkat provinsi melalui Bappeda Provinsi, di tingkat
Kota/Kabupaten melalui Bapedda Kota/Kabupaten. Hingga di tingkat kelurahan
dibawah rekomendasi camat dan sebagai pelaksananya di tingkat kelurahan
adalah Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM) Lembaga Keswadayaan
Masyarakat (LKM). Disamping itu pada kelurahan yang menjalani program
PNPM Mandiri juga sudah terbentuk Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM)
adalah nama untuk kelompok warga masyarakat pemanfaat dana Bantuan
Langsung Tunai (BLT) PNPM Mandiri.
KSM ini diorganisasikan oleh tim relawan dan dibantu oleh tim
4 Tim Pengendali PNPM Mandiri Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kementrian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat ......., hal. 11
5 Web site, http://www.pnpm-mandiri.org diakses pada 28 Juli 2010
6
fasilitator yang terdiri dari masyarakat kelurahan yang memiliki ikatan
kebersamaan (commond bond) dan berjuang untuk mencapai tujuan bersama.
KSM ini bukan hanya sekedar pemanfaat pasif melainkan sekaligus pelaksana
kegiatan terkait dengan penanggulangan kemiskinan yang diusulkan untuk
didanai oleh BKM melalui berbagai dana yang mampu digalang.
Pengembangan masyarakat harus selalu berupaya untuk memaksimalkan
partisipasi, dengan tujuan memberdayakan rakyat untuk berperan dalam
pembangunan mereka sendiri secara lebih berarti.6
Peran masyarakat merupakan bagian penting dari pemberdayaan dan
penumbuhan kesadaran, semakin banyak masyarakat yang menjadi peserta aktif
dan semakin lengkap peranannya, maka semakin ideal kepemilikan dan proses
masyarakat dalam proses-proses inklusif yang akan diwujudkan.
Pentingnya peran masyarakat dalam pelaksanan PNPM Mandiri benar-
benar dari masyarakat atau hanya sebatas menyelesaikan program proyek
pemerintah saja. Peranan masyarakat merupakan suatu alat guna memperoleh
informasi mengenai kondisi, kebutuhan dan sikap masyarakat yang tanpa
kehadirannya program pembangunan serta proyek akan gagal. Masyarakat akan
lebih mempercayai proyek atau program pembangunan jika merasa dilibatkan
dalam proses persiapan dan perencanaannya. Dalam pelaksanaan program
terdapat prinsip transparansi dan partisipatif, artinya semua proses kegiatan
dari perencanaan, pelaksanaan dan pelestarian harus dilaksanakan secara
terbuka dan dengan melibatkan peran masyarakat. Indikator pelibatan
7
masyarakat adalah peningkatan pengetahuan masyarakat tentang hal-hal seperti
keuangan dan manajemen program, keinginan masyarakat untuk terlibat dalam
pembuat keputusan, serta peningkatan kemampuan dari masyarakat yang
berpartisipasi dalam mengubah keputusan menjadi aksi.
Dari latar belakang pemikiran tersebut, maka penelitian akan dibatasi
pada masalah “Peran masyarakat terhadap Badan Keswadayaan Masyarakat
(BKM) dalam Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) mandiri
di kelurahan Kalisuren”.
B. Rumusan Masalah
1) Apa saja partisipasi masyarakat terhadap Badan Keswadayaan Masyarakat
(BKM) dalam pelaksanaan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat
(PNPM) Mandiri di kelurahan Kalisuren?
2) Bagaimana proses partisipasi masyarakat terhadap Badan
Keswadayaan Masyarakat (BKM) dalam pelaksanaan Program
Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri di kelurahan
Kalisuren?
C. Tujuan Penelitian
1) Untuk mengetahui apa saja partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan
program nasional pemberdayaan masyarakat di kelurahan Kalisuren.
2) Untuk mengetahui proses partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan
program nasional pemberdayaan masyarakat di kelurahan Kalisuren.
6 Jim Ife dan Frank Tesoreiro, Alternatif Pengembangan Masyarakat di Era Globalisasi
8
D. Manfaat Penelitian
1) Manfaat akademik : Diharapkan dapat memberi sumbangsih pemikiran
kepada pemerintah dalam memahami proses peran masyarakat terhadap
Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri serta
dapat mengembangkan proses komunikasi timbal balik antara program
pemerintah dengan masyarakat secara langsung.
2) Manfaat praktis: Hasil penelitian yang dilakukan dapat dijadikan evaluasi
terhadap Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri.
E. Metodologi Penelitian
1. Pendekatan dan Jenis Penelitian
Pendekatan yang dipakai dalam penelitian ini adalah kualitatif.
Pertimbangan dalam penelitian kualitatif bahwa pertama, pendekatan kualitatif
lebih menekankan pada usaha menjawab pertanyaan penelitian sebagaimana
tertulis dalam rumusan masalah dengan cara berfikir formal dan argumentatif.
Kedua, pendekatan kualitatif berupaya menceritakan proses-proses
pemberdayaan secara utuh oleh PNPM Mandiri tanpa adanya subyektifitas dari
penulis sehingga dapat diharapkan hasil yang didapatkan merupakan realita yang
sesungguhnya memang benar-benar terjadi di masyarakat kelurahan Kalisuren.
Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif, artinya dalam penelitian
kualitatif dibutuhkan diskripsi data dengan kata-kata atau gambar bukan
mengacuhkan data. Kedua, mengenai relevansi penelitian deskriptif dengan
obyek penelitian, yakni tingkat peran masyarakat terhadap PNPM Mandiri di
Community Development (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), hal. 296
9
Kelurahan Kalisuren. Dengan jenis penelitian ini diharapkan dapat
menggambarkan secara sistematis data yang akurat tentang peran masyarakat
dan faktor upaya meningkatkan program PNPM Mandiri.
2. Jenis dan Sumber Data
Dalam penelitian ini agar berjalan dengan lancar dan sesuai dengan yang
diharapkan, maka peneliti berusaha memanfaatkan informan untuk membantu
secara cepat dan tepat dalam menggali informasi yang berkenaan dengan judul
penelitian. Informan diharapkan tahu betul mengenai kondisi dan situasi
lapangan penelitian karena benar dan tidaknya penelitian ini banyak ditentukan
informasi yang diperoleh dari mereka.
A. Jenis Data
Dalam menetapkan sebuah informasi yang diperlukan dalam menjawab
bentuk pertanyaan atau masalah yang dirumuskan, maka penulis menjelaskan
jenis datanya. Ditinjau dari intensitasnya, data dibedakan menjadi dua macam:
1) Data Primer
Yaitu data yang diperoleh dari sumber pertama melalui prosedur dan
teknik pengambilan data yang berupa interview, observasi, merupakan
penggunaan instrumen yang harus dirancang sesuai dengan tujuannya.
Berdasarkan sumber data yang termasuk pada data primer yaitu person dengan
melakukan wawancara, observasi melalui informan kunci dan informan
pendukungnya. Paper juga berkaitan dengan data primer seperti pada anggaran
dasar BKM Kalisuren, pembukuan ekonomi bergulir.
10
2) Data Sekunder
Yaitu bentuk informasi yang telah dikumpulkan pihak lain. Jadi,
dalam hal ini peneliti tidak memperoleh data dari sumbernya. Adapun tiga
jenis data yang termasuk data sekunder dalam penelitian ini dapat diperoleh
dari arsip data, data resmi dari pemerintah dan bahan lain yang
dipublikasikan7. Kalau dikaji dari sumber datanya place merupakan hasil yang
sudah dikerjakan oleh BKM yang bersifat diam atau bergerak seperti bidang
sosial adanya pelatihan pembuatan tempe, perbaikan infrastruktur dengan
perbaikan jalan dan paper mengenai data arsip yang berkaitan dengan PNPM
Mandiri serta BKM baik dalam hal dokumentasi foto, surat penting dan hasil
pelaporan BKM.
B. Sumber Data
Yang dimaksud dengan sumber data dalam penelitian adalah
subjek dari mana data dapat diperoleh. Untuk mempermudah dalam
mengidentifikasi sumber data penulis mengklasifikasikannya menjadi 3 p dari
bahasa Inggris yaitu:
a. Person, yaitu sumber data yang bisa memberikan data berupa jawaban
lisan melalui wawancara atau jawaban tertulis. Seperti dalam obyek
penelitian (orang yang menjadi narasumber) seperti Lurah Kalisuren, Sekretaris
Lurah, Koordinator BKM, Bendahara BKM dan tim pendukungnya, ketua RW,
ketua RT, dan masyarakat.
7 James A Black dan Dean J Champion, Metode dan Masalah Penelitian Sosial (Bandung: Refika Aditama, 1999), hal.351
11
b. Place, adalah sumber data yang menyajikan tampilan berupa keadaan
diam atau bergerak. Penelitian ini bertempat di kelurahan Kalisuren Kecamatan
Tajur Halang Kabupaten Bogor. Yang termasuk sumber data tempat dalam hal
ini yaitu: tempat pelaksanaan program seperti pavingisasi, pembangunan sanitasi
pembuangan air, tempat pembangunan balai RW, kantor BKM, tempat
mengadakan pelatihannya.
c. Paper, adalah sumber data yang menyajikan tanda-tanda berupa huruf,
angka, gambar, atau simbol-simbol lain.8 Hal ini meliputi arsip-arsip penting
mengenai identitas PNPM Mandiri misalnya berupa sarana dan prasarana yang
sudah dilaksanakan programnya, data-data dokumentasi PNPM 2008, hasil
pelaporan BKM.
3. Teknik Pengumpulan Data
Untuk mencapai hasil yang semaksimal mungkin dalam penelitian ini,
peneliti berusaha menyajikan teknik pengumpulan data yang sekiranya dapat
mengantarkan data yang benar-benar valid dan mendukung demi tercapainya
hasil yang maksimal. Dalam hal ini peneliti memakai teknik pengumpulan data
sebagai berikut:
1. Observasi
Dalam melakukan observasi akan ada 3 hal yang menjadi fokus
pengamatan yang masing-masing bentuk mengacu pada salah satu dari tempat,
8 Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian suatu pendekatan praktek (Jakarta: PT. Renika Cipta, 2006), hal. 129
12
aktivitas dan pelaku.9 Dalam melakukan observasi partisipasi penulis ikut
terlibat dalam kegiatan BKM Kalisuren yang sedang diteliti selama bulan Juli-
Agustus, antara lain pelatihan pembuatan tempe dan memperhatikan
pembangunan jalanan desa Kalisuren yang telah dipaving. Semua bentuk
tersebut merupakan dasar dari upaya untuk mengamati sebuah arena sosial,
tetapi ketika penulis sudah dapat beradaptasi dengan penduduk setempat maka
bisa saja tiga aspek tersebut ditambah dengan perasaan, waktu dan lainnya
sebagai usaha untuk lebih mengkhususkan pengamatan yang akan dilakukan.
2. Wawancara
Wawancara yang dipakai adalah wawancara semi terstruktur yang
dipakai adalah pertanyaan terbuka kepada koordinator BKM Kalisuren dan
pejabat Kelurahan Kalisuren mengenai mekanisme dan struktural kelembagaan
BKM. Kemudian tokoh RW dan warga setempat untuk memahami teknis
penyelenggaraan serta ragam kegiataannya. Dalam penggunaan teknik
wawancara sebagai teknik pengumpul data, data yang diperoleh peneliti
dilakukan dengan cara tanya jawab secara lisan dan bertatap muka langsung
oleh peneliti dengan beberapa orang interviewer (yang diwawancarai).
F. Teknik Analisa Data
Data yang sudah terkumpul kemudian diolah, yakni di analisis, diinterpretasikan,
dan disimpulkan. Dalam menganalisa data ini penulis menggunakan analisis diskriptif.
Dimana analisis dilakukan sampai pada taraf deskriptif yaitu menganalisis dan
menyajikan fakta secara sistemastis sehingga dapat lebih mudah untuk dipahami dan
9 Bambang Rudito dan Melia Famiola, Sosial Mapping Metode Pemetaan Sosial Teknik
13
disimpulkan. Kesimpulan yang diberikan selalu jelas faktualnya sehingga semuanya
dapat dikembalikan langsung pada data yang diperoleh.
Untuk menganalisis data penelitian di dalam penelitian ini, peneliti memilih
menggunakan model analisis yang sebagaimana dikutip dari Miles dan Huberman,
model analisis interaktif ini meliputi 3 (tiga) tahap, yaitu: reduksi data (data reduction);
penyajian data (data display); menarik, kesimpulan/verifikasi (conclusion or
verification).10
Sedangkan metode yang penulis gunakan dalam analisa ini adalah metode
deduktif, maksudnya bahwa kita berangkat dari kasus-kasus yang bersifat umum
berdasarkan pengalaman yang nyata yang meliputi ucapan, perilaku subjek penelitian
dan situasi lapangan peneliti, kemudian dirumuskan menjadi model, konsep, dan teori
yang bersifat umum.
G. Sistematika Pembahasan
Untuk memudahkan dalam pembahasan ini berikut akan dijelaskan
sistematika pembahasan yang terdiri dari:
BAB I : Pendahuluan berisi Latar Belakang Masalah, Pembatasan dan
Perumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Metodologi
Penelitian, Sistematika Penulisan dan Sistematika Pembahasan menjelaskan
gambaran dari masing-masing bab yang terdiri dari sub bab kajian supaya dapat
mengetahui isi bab sebelum melangkah ke bab berikutnya lebih mendalam.
BAB II : Pengertian Partisipasi Masyarakat, Tingkatan Partisipasi
Masyarakat, Bentuk Partisipasi Masyarakat, Mendorong dan Menggerakkan
Memahami Suatu Masyarakat atau Komuniti (Bandung: Rekayasa Sains, 2008), hal. 127
14
Peran Masyarakat, Motif Peran Masyarakat, Pengertian Pemberdayaan, Strategi
dan Tahapan Pemberdayaan Masyarakat.
BAB III : Dalam bab ini membahas Gambaran Umum Program Nasional
Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri, Ruang Lingkup, Tridaya PNPM
Mandiri BKM serta (Badan Keswadayaan Masyarakat) meliputi Sejarah BKM
Kelurahan Kalisuren, Visi Misi, Kelembagaan dan Keanggotaan, Program Kerja,
Unit Pengelolaan Keuangan (UPK) dan Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM),
Keuangan dan Pembukuan, Deskripsi Kelurahan Kalisuren.
BAB IV : Membahas mengenai apa saja partisipasi Masyarakat dan
prosesnya Terhadap Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM) dalam Program
Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Di Kelurahan Kalisuren.
BAB V : Penutup terdiri dari Kesimpulan yang menjawab dari rumusan
masalah secara singkat dan saran berisi tentang masukan-masukan agar kedepan
pihak-pihak yang terkait melakukan evaluasi dan monitoring dalam
melaksanakan program pemerintah agar dapat dijadikan sebagai bahan panduan
bagi yang membutuhkan yang bersifat konstruktif.
10 Basrowi dan Suwandi, Memahami Penelitian Kualitatif (Jakarta: Rineka Cipta, 2008), hal.209
BAB II
LANDASAN TEORI
A. Pengertian Partisipasi
Partisipasi sebagai suatu konsep dalam pengembangan masyarakat,
digunakan secara umum dan luas. Didalam kamus besar bahasa Indonesia Peran
adalah beberapa tingkah yang dimiliki oleh seseorang yang berkedudukan di
masyarakat dan harus di laksanakan.1 Sedangkan dalam kamus sosiologi peran ialah
setiap proses identifikasi atau menjadi peserta suatu proses komunikasi atau
kegiatan bersama dalam suatu situasi sosial tertentu.2 Definisi lain menyebutkan
peran adalah kerjasama antara rakyat dengan pemerintah dalam merencanakan,
melaksanakan, dan mengembangkan hasil pembangunan.3
Suatu definisi partisipatif baik deskriptif maupun normatif terutama harus
menekankan bahwa segala perkembangan masyarakat dan juga pembangunan
merupakan proses yang hanya bisa berhasil jika dijalankan bukan saja bagi tetapi
juga bersama dengan dan oleh rakyat sendiri, terlebih orang miskin.4
Masyarakat harus ikut secara aktif dalam menentukan dan menjalankan
upaya dan program bantuan dari pemerintah, dan dengan demikian dapat
menentukan keadaan hidup mereka sendiri mulai dari saat pengambilan keputusan,
1 Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia (Jakarta: Balai Pustaka,
1998), hal. 667 2 Soejono Soekanto, Kamus Sosiologi (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1993), hal. 355 3 Loekman Soetrisno, Menuju Masyarakat Partisipatif (Yogyakarta: Kanisius, 1995), hal. 207
pelaksanaan, pengawasannya hingga perawatan suatu program.
Kesimpulannya, definisi peran merupakan sebuah konsep sentral, dan
prinsip dasar dari pengembangan masyarakat.
B. Pengertian Masyarakat
Masyarakat secara sosiologis dapat dikatakan sebagai kumpulan atau
kelompok individu-individu yang memiliki beberapa persamaan atau kepentinagan
dan tujuan, sementara hasil dari intelektual yang dilakukan oleh individu-individu
sebagai anggotanya. Masyarakat dalam konteks kemanusiaan dibentuk dan
membentuk dengan sendirinya dengan tujuan untuk saling menguatkan, saling
menolong, dan saling menyempurnakan.
C. Tingkatan Partisipasi Masyarakat
Karena konsep partisipasi dalam perkembangannya memiliki makna yang
luas dan memiliki arti yang berbeda-beda, sehingga untuk memudahkan dalam
memaknainya dapat digunakan tingkatan peran. Menurut Asia Development Bank
(ADB) tingkatan partisipasi dari yang terendah sampai tertinggi sebagaimana
disebutkan bahwa berbagi informasi bersama (sosialisasi) maksudnya pemerintah
hanya menyebarluaskan informasi tentang program yang akan direncanakan atau
sekedar memberikan informasi mengenai keputusan yang dibuat dan mengajak
warga untuk melaksanakan keputusan tersebut.
Konsultasi/ mendapatkan umpan balik, pemerintah meminta saran dan
4 Johannes Muller, Perkembangan Masyarakat Lintas-Ilmu (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama,
2006), hal.256
kritik dari masyarakat sebelum suatu keputusan ditetapkan. Adanya timbal balik
dari masyarakat harus diutarakan kepada pemerintah. Karena tingkat kekurangan
suatu program akan tahu pada siapa yang menjalankan dalam hal ini masyarakat
harus ada respon yang positif dari semua kalangan agar pemberdayaan yang
dilakukan berhasil.
Kolaborasi/pembuatan keputusan bersama, masyarakat bukan sebagai
penggagas kolaborasi, tetapi masyarakat dilibatkan untuk merancang dan
mengambil keputusan bersama, sehingga peran masyarakat secara signifikan dapat
mempengaruhi hasil/keputusan.5
Kalau dalam membuat keputusan masyarakat tidak dilibatkan, maka akan
terjadi kerancuan yang berdampak negatif rasa kepedulian dan kepemilikan tidak
ada. Pemberdayaan/kendali, masyarakat memiliki kekuasaan dalam mengawasi
secara langsung keputusan yang telah diambil dan menolak pelaksanaan keputusan
yang bertentangan dengan tujuan yang telah ditetapkan dengan menggunakan
prosedur dan indikator kinerja yang mereka tetapkan bersama. Masyarakat tidak
hanya dijadikan sebagai obyek tetapi juga subyek yang menjalankan program yang
direncanakan bersama.
D. Bentuk Partisipasi Masyarakat
Secara sederhana partisipasi bisa diartikan sebagai keikutsertaan seseorang,
kelompok, atau masyarakat dalam program pembangunan. Pernyataan ini
5 Abu Huraerah, Pengorganisasian dan Pengembangan Masyarakat Model dan Strategi
Pembangunan Berbasis Kerakyatan (Bandung:Humaniora, 2008), hal. 101
mengandung arti seseorang, kelompok atau masyarakat senantiasa dapat
memberikan kontribusi/sumbangan yang sekiranya mampu untuk menunjang
keberhasilan program pembangunan dengan berbagai bentuk atau jenis partisipasi.
Bentuk partisipasi yang dimaksud ialah macamnya sumbangan yang
diberikan seseorang, kelompok atau masyarakat yang berperan diantaranya bentuk-
bentuk partisipasi: partisipasi buah pikiran, yang diberikan partisipan dalam
pertemuan atau rapat. Kehadiran seseorang dalam pertemuan akan mempengaruhi
bagi masyarakat yang lain agar dapat ikut serta dalam memberikan sumbangsih
pemikiran. Partisipasi tenaga, yang diberikan partisipan dalam berbagai kegiatan
untuk perbaikan atau pembangunan desa pertolongan bagi orang lain. Partisipasi
harta benda, yang diberikan orang dalam berbagai kegiatan untuk perbaikan atau
pembangunan desa, pertolongan bagi orang lain dengan memberikan makanan atau
minuman seadanya tanpa ada timbal balik (jasa).6
Partisipasi ketrampilan dan kemahiran, yang diberikan orang untuk
mendorong aneka ragam bentuk usaha dan industri. Masyarakat yang memiliki
keahlian agar dapat mendongkrak kaum muda dalam berwirausaha untuk
menciptakan lapanngan kerja. partisipasi sosial, yang diberikan orang sebagai tanda
keguyuban, misalnya turut serta arisan, koperasi, melayat (dalam peristiwa
kematian), kondangan (dalam peristiwa pernikahan) dan sebagainya.
Ada juga partisipasi dalam bentuk memperhatikan atau menyerap dan
6 Ibid, hal. 103
memberikan tanggapan terhadap informasi baik dengan maksud menerima,
mentaati, memenuhi, melaksanakan, mengiayakan dalam arti menerima maupun
menolak pendapat dengan syarat. Meskipun hanya dengan bentuk mengiakan itu
merupakan bentuk partisipasi yang harus hargai.
E. Mendorong dan Menggerakkan Partisipasi
Kondisi-kondisi yang mendorong dan menggerakkan partisipasi adalah
sebagai berikut; orang akan berpartisipasi apabila mereka merasa bahwa isu atau
aktivitas tersebut penting. Cara seperti ini dapat efektif jika masyarakat sendiri
telah mampu menentukan isu atau aksi, dan telah menominasi kepentingannya
bukan berdasarkan pada kepentingan orang luar yang memberi tahu mereka apa
yang harus dilakukan. Kunci keberhasilan tertumpu pada pengorganisasian
masyarakat adalah bagaimana pemilihan isu untuk diurus dalam pengembangan
masyarakat. Hal semacam ini menekankan pentingnya bagi seorang pekerja
masyarakat untuk membuat definisi akan kebutuhan dan prioritas yang muncul dari
pikiran masyarakat itu sendiri, bukan memaksakannya kepada masyarakat.
Orang harus merasa bahwa aksi mereka akan membuat perubahan.
Masyarakat mungkin telah menentukan pekerjaan sebagai prioritas utama, tetapi
jika orang tidak percaya bahwa aksi masyarakat akan membuat perubahan terhadap
prospek peluang kerja lokal, maka akan kecil inisiatif untuk berpartisipasi. Perlu
dibuktikan bahwa masyarakat dapat memperoleh sesuatu yang akan membuat
perbedaan, dan hal tersebut akan menghasilkan perubahan berarti. Masyarakat
harus merasa bahwa aksi yang dikerjakan akan membuat perbedaan pada tingkat
individu. Masyarakat harus percaya bahwa suatu isu penting dan aksinya dapat
menghasilkan sesuatu.
Berbagai bentuk partisipasi harus diakui dan dihargai. partisipasi masyarakat
sering dipandang sebagai keterlibatan dalam kepengurusan, pertemuan resmi dan
prosedur-prosedur lainnya. Proses semacam itu bisa saja penting, banyak macam
peran masyarakat lain yang sama berharganya. Dalam kisaran luas dari kegiatan-
kegiatan pengembangan masyarakat. Ada banyak partisipasi seorang anggota
masyarakat dapat dan sebenarnya harus berperan. Hal semacam ini perlu dikenali
dan dihargai supaya berbagai variasi aktifitas dipandang sebagai bentuk penting
dari peran dan dihargai. partisipasi masyarakat haruslah sesuatu buat semua orang
dan variasi ketrampilan, bakat dan minat orang juga harus diperhitungkan.
Orang harus bisa berpartisipasi, dan didukung dalam berpartisipasinya. Hal
ini berarti bahwa faktor-faktor seperti tranportasi, keamanan, waktu dan lokasi
kegiatan serta lingkungan tempat kegiatan dilaksanakan sangatlah penting dan perlu
diperhitungkan dalam perencanaan proses-proses yang berbasis masyarakat.
Kegagalan melakukan hal tersebut akan berakibat beberapa bagian dari masyarakat
(biasanya perempuan dan etnis atau ras minoritas) tidak dapat berperan, meskipun
mereka sangat menginginkannya.
Struktur dan proses tidak boleh mengucilkan.7 Dalam setiap pertemuan
dengan masyarakat dan pengambilan keputusan sering bersifat mengucilkan bagi
7 Jim Ife dan Frank Tesoreiro, Alternatif Pengembangan Masyarakat.,hal.312
banyak orang, khususnya bagi mereka yang tidak bisa berpikir cepat, tidak ingin
menginterupsi, kurang percaya diri atau tidak memiliki kemahiran dalam berbicara.
Prinsip yang paling penting kaitannya dengan isu struktur dan proses adalah
masyarakat itu sendiri yang harus mengontrol struktur dan proses, dan harus
menentukan bentuk mana yang akan diadopsi.
Gaya yang berbeda akan cocok untuk masyarakat yang berbeda, dan tiada
satupun cara benar yang berlaku bagi semua. Gaya yang dipaksakan dari luar akan
hampir pasti tidak berhasil, dan meskipun bermanfaat dan boleh-boleh saja bagi
seorang pekerja masyarakat untuk membuat orang peduli akan kemungkinan cara
alternatif dalam melakukan sesuatu, keputusan harus dilakukan oleh masyarakat itu
sendiri. Perbaikan kondisi hidup masyarakat dan upaya memenuhi kebutuhan
masyarakat dapat menggerakkan partisipasi.
Agar perbaikan kondisi dan peningkatan taraf hidup masyarakat dapat
menggerakkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan, usaha itu wajib
disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat yang nyata menjadi stimulus terhadap
masyarakat, serta berfungsi mendorong timbulnya jawaban (respons) yang
dikehendaki. Kemudian untuk menjadi motivasi terhadap masyarakat yang
berfungsi membangkitkan tingkah laku (behavior) yang dikehendaki secara
berlanjut.8
Pada gilirannya, partisipasi masyarakat sebagai masukan pembangunan dapat
8 Taliziduhu Ndraha, Pembangunan Masyarakat Mempersiapkan Masyaraka Tinggal Landas
(Yogyakarta: Rineka Cipta, 1990), hal 104
meningkatkan usaha perbaikan kondisi dan taraf hidup masyarakat yang
bersangkutan, antara peran masyarakat dengan kemampuan masyarakat untuk
berkembang secara mandiri terdapat kaitan yang erat sekali. Kesediaan masyarakat
untuk berperan merupakan tanda adanya kemampuan awal masyarakat itu untuk
berkembang secara mandiri. Menurut beberapa sumber, peran masyarakat dalam
pembangunan dapat turut menumbuhkan kemampuan masyarakat. Peran
masyarakat dan kemampuan masyarakat itu berkembang secara mandiri ibarat dua
sisi mata uang, tidak dapat dipisahkan tetapi dapat dan perlu dibedakan. Masyarakat
yang mempunyai kemampuan berkembang secara mandiri bisa membangun dengan
atau tanpa berperan vertikal dengan pihak lain.
Kemampuan yang dimaksud dapat ditumbuhkan, secara garis besar
menyatakan bahwa peran (vertical) masyarakat dalam perencanan dan pelaksanaan
pembangunan desa dapat membangkitkan rasa percaya pada kemampuan sendiri
(self reliance) masyarakat. Rasa ini mendorong tumbuhnya prakarsa dan kegiatan
bersama, dan dengan demikian maka peran horisontal sebagai salah satu kualitas
masyarakat yang mandiri akan tergerak.
Rasa tanggungjawab sebagai salah satu kualitas masyarakat yang
berkemampuan berkembang secara mandiri tumbuh tatkala yang bersangkutan
secara sadar dan bebas memilih dan menyetujui suatu hal, menyerap suatu nilai,
atau menerima suatu tugas, berkesempatan untuk belajar dari hal-hal yang kecil
untuk kemudian ditingkatkan menjadi hal yang lebih besar, mempunyai
kemampuan sendiri (self confidence), menentukan memutuskan sendiri segala yang
dikehendakinya. Kemampuan masyarakat untuk berkembang secara mandiri
berkorelasi positif dengan kemampuannya untuk berperan dan juga dengan
kemampuannya meningkatkan taraf hidup masyarakat.
F. Pengertian Pemberdayaan Masyarakat
Kesejahteraan sosial dalam undang-undang dasar no. 6 tahun 1974 tentang
ketentuan pokok kesejahteraan sosial, pasal 2 ayat 1 adalah sebagai berikut: 9
kesejahteraan sosial adalah suatu tata kehidupan dan penghidupan sosial materiil
maupun spiritual yang diliputi oleh rasa keselamatan, kesusilaan dan ketentraman
lahir dan batin, yang memungkinkan setiap warga negara untuk mengadakan usaha
pemenuhan kebutuhan jasmaniah, rohaniah dan sosial yang sebaik-baiknya bagi diri,
keluarga serta masyarakat dan menjunjung tinggi hak-hak asasi serta kewajiban
manusia sesuai dengan pancasila.
Adapun pengertian kesejahteraan sosial pada dasarnya diciptakan atas
kompromi tiga elemen yaitu, 1. Sejauh mana masalah sosial diatur. 2. Sejauh mana
kebutuhan dapat dipenuhi 3. Sejauh mana kesempatan untuk meningkatkan taraf
hidup dapat dipenuhi.10 Sedangkan pemberdayaan berasal dari kata ”daya” yang
mendapat awalan ber- menjadi kata ”berdaya” artinya memiliki atau mempunyai
daya. Daya artinya kekuatan, berdaya berarti memiliki kekuatan. Kata ”berdaya”
apabila diberi awalan pe- dengan mendapat sisipan –m- dan akhiran –an menjadi
9 Muhidin, Syarif, “Pengantar Kesejahteraan Sosial,( Bandung :STKS, 1997) h.5
10 James Midgley, “Pembangunan Sosial:Perspektif Pembangunan Dalam Kesejahteraan Sosial” (Jakarta:Diperta Islam Depag, 2005) h.21
”pemberdayaan” artinya membuat sesuatu menjadi berdaya atau mempunyai daya
atau mempunyai kekuatan. kata pemberdayaan dalam bahasa indonesia merupakan
terjemahan dari ”empowerment” yang berasal dari kata ”power”.
Pemberdayaan sebagai terjemahan dari ”empowerment” menurut Merriem
Webster (dalam Roesmidi dan Riza, 2006:2) mengandung dua pengertian:11 1. To
give ability or enable to, yang diterjemahkan sebagai memberi kecakapan atau
kemampuan atau memungkinkan untuk. 2. To give power or authority to, yang berarti
memberi kekuasaan. Dari pengertian diatas maka kata pemberdayaan dapat diartikan
sebagai upaya untuk memberikan kemampuan atau kekuatan serta memberikan
kekuasaan kepada masyarakat atau individu agar menjadi lebih berdaya.
Adapun pengertian pemberdayaan menurut beberapa ahli dibawah ini
mengemukakan definisi pemberdayaan sebagai berikut:12 1. Pemberdayaan bertujuan
untuk meningkatkan kekuasaan orang-orang yang lemah atau tidak beruntung (ife,
1995) 2. Pemberdayaan adalah sebuah proses dimana seseorang menjadi cukup kuat
untuk berpartisipasi dalam berbagai pengontrolan diatas, dan mempengaruhi terhadap
kejadian-kejadian serta lembaga-lembaga yang mempengaruhi kehidupannya,
pemberdayaan menekankan bahwa orang memperoleh keterampilan, pengetahuan,
dan kekuasaan yang cukup untuk mempengaruhi kehidupannya dan kehidupan orang
11 Drs.H.Roesmidi M.M dan Dra.Riza Lisyanti, “Pemberdayaan Masyarakat” (Bandung:
Algaprint, 2006) h.2
12 Edi Suhartom, Ph.D, “Membangunan Masyarakat, Memberdayakan Rakyat” (Bandung: Rafika Aditama, 2005) h.58-59
lain yang menjadi perhatiannya (parsons, et.al, 1994) 3. Pemberdayaan menunjuk
pada pengalokasian kembali kekuasaan melalui pengubahan struktur sosial (smit dan
levin 1987) 4. Pemberdayaan adalah suatu cara dengan mana rakyat, organisasi, dan
komunitas diarahkan agar mampu menguasai atau berkuasa atas kehidupannya
(Rappaport, 1984). Dari definisi diatas menurut Edi, pemberdayaan dapat dilihat
sebagain proses dan tujuan. Pemberdayaan menurutnya merupakan serangkaian
kegiatan untuk memperkuat kekuasaan atau keberdayaan kelompok lemah dalam
masyarakat, termasuk individu-individu yang mengalami masalah kemiskinan.
Sebagai tujuan, maka pemberdayaan menunjuk pada keadaan atau hasil yang
ingin dicapai oleh sebuah perubahan sosial.13 Sedangkan menurut Roesmidi dan Riza,
pemberdayaan diartikan sebagai mendorong klien untuk menentukan sendiri apa yang
harus ia lakukan dalam kaitan dengan upaya mengatasi permasalahan yang ia hadapi,
mempunyai kesadaran dan kekuasaan penuh dalam menentukan hari depannya.14
Dalam kajian pemberdayaan, pemberdayaan komunitas seringkali menggunakan
istilah pemberdayaan masyarakat. Pemberdayaan masyarakat sendiri dapat diartikan
sebagai upaya untuk meningkatkan harkat dan martabat lapisan masyarakat yang
dalam kondisi tidak mampu untuk melepaskan diri dari perangkap kemiskinan dan
keterbelakangan.15
13 Ibid, h.59-60
14 Drs.H.Roesmidi M.M dan Dra.Riza Lisyanti, opcit, h.4
15 Gunawan Sumodiningrat, “Pemberdayaan Masyarakat dan Jaring Pengaman Sosial” (Jakarta: PT.Gramedia Pustaka Utama, 1999) h.133
Jadi pemberdayaan masyarakat adalah upaya sistematis untuk memberikan
kekuatan terhadap kelompok lemah dalam masyarakat melalui proses penyadaran
agar mampu mengatasi permasalahan yang mereka hadapi sendiri, sehingga
mempunyai kesadaran dan kekuasaan penuh dalam membentukhari depannya. Dalam
hal ini pemberdayaan adalah memempukan dan memandirikan masyarakat. Dalam
kerangka demikian maka pendekatan pemberdayaan masyarakat harus dilakukan
melalui tiga jurusan: pertama, menciptakan iklim yang memungkinkan potensi
masyarakat berkembang. Kedua, penguatan potensi dan daya yang dimiliki oleh
masyarakat. Ketiga, pemberdayaan yang juga berarti melindungi.16 Selain ketiga
pendekatan tersebut, Edi menambahkan dua pendekatan lagi yaitu melalui
penyokongan adalah memberikan bimbingan dan dukungan agar masyarakat mampu
menjalankan peranan dan tugas-tugas kehidupannya, dan pemeliharaan yaitu
memelihara kondisi yang kondusif agar tetap terjadi keseimbangan distribusi
kekuasaan antara berbagai kelompok dalam masyarakat.17
G. Proses Pemberdayaan Masyarakat.
Pemberdayaan masyarakat sebagai suatu pendekatan kesejahteraan sosial
adalah meningkatkan taraf hidup ke tingkat yang lebih baik sangat sulit dalam
implementasinya, proses yang panjang harus dilewati setahap demi setahap. Hogan
(2000 : 20) menggambarkan proses pemberdayaan yang berkesinambungan sebagai
16 Ibid, h.133-134
17 Edi Suharto, Ph.D, opcit, h.67-68
suatu siklus yang terdiri dari lima tahap utama yaitu:
a) Menghadirkan kembali pengalaman yang memberdayakan dan tidak
memberdayakan (recall depowering / empowering experiences).
b) Mendiskusikan alasan mengapa terjadi pemberdayaan dan pentidakberdayaan
(discuss reason for depowerment / empowerment).
c) Mengidentifikasi suatu masalah atau proyek (identify one problem or project).
d) Mengidentifikasi basis daya yang bermakna (identify useful power bases).
e) Mengembangkan rencana-rencana aksi dan mengimplementasikannya
(develope and implement action plans).
H. Strategi dan tahapan pemberdayaan.
Dalam konteks pekerjaan sosial, pemberdayaan menurut Edi Suharto dapat
dilakukan melalui tiga pengaturan pemberdayaan (empowerment setting) yaitu:
a) Aras mikro, pemberdayaan terhadap klien secara individu melalui bimbingan,
konseling, stress management, krisis intervention tujuan utamanya adalah
membimbing atau melatih klien dalam menjalankan tugas-tugas
kehidupannya. Model ini sering disebut sebagai pendekatan yang berpusat
pada tugas (task centered approach).
b) Aras mezzo, pemberdayaan dilakukan terhadap sekelompok klien,
pemberdayaan dilakukan dengan menggunakan kelompok sebagai media
intervensi, pendidikan dan pelatihan. Dinamika kelompok biasanya digunakan
sebagai strategi dalam meningkatkan kesadaran, pengetahuan, ketrampilan dan
sikap-sikap klien agar memiliki kemampuan memecahkan masalah yang
dihadapinya.
c) Aras makro, pendekatan ini disebut juga sebagai strategi sistem besar (large
system strategy) karena sasaran perubahan diarahkan pada sistem lingkungan
yang lebih luas. Perumusan kebijakan, perencanaan sosial, kampanye, aksi
sosial, lobbying, pengorganisasian masyarakat, manajemen konflik, adalah
beberapa strategi dalam pendekatan ini. Strategi sistem besar memandang
klien sebagai orang yang miliki kompetensi untuk memahami situasi mereka
sendiri, dan untuk memilih/menentukan strategi yang tepat untuk bertindak.
Tahapan intervensi dalam proses pemberdayaan masyarakat dalam ilmu
kesejahteraan sosial dikenal dua bentuk intervensi. menurut Rothman, Tropman dan
Erlich intervensi tersebut yaitu: a. Intervensi mikro, merupakan intervensi yang
digunakan dalam lingkup kecil dan memusatkan pada dua metode yaitu bimbingan
sosial perseorangan (social case work) dan bimbingan sosial kelompok (social group
working) b. Intervensi makro, mencakup berbagai metode professional yang
digunakan untuk merubah sistem sasaran yang lebih besar dari individu, kelompok,
komunitas di tingkat lokal, regional, maupun nasional secara utuh. praktek makro
berhubungan dengan aspek pelayanan masyarakat yang pada dasarnya bukan hal
yang bersifat klinis, tetapi lebih memfokuskan pada pendekatan sosial yang lebih luas
dalam rangka meningkatkan kehidupan yang lebih baik di masyarakat.18
Intervensi makro mencakup pengembangan masyarakat lokal (locality
18 Edi Suharto, Ph.D, opcit, h.122
development), perencanaan sosial (social planning), kebijakan sosial (social policy)
dan administrasi dan manajemen (administration and management) menurut the
gulbenkian foundation (1970: 3-34) intervensi makro dapat diidentifikasikan pada
tiga tingkatan yang menggambarkan cakupan komunitas yang berbeda dimana
intervensi makro dapat diterapkan melalui
a) Grass root ataupun neighbourhood work (agen perubahan melakukan
intervensi terhadap individu, keluarga dan kelompok masyarakat yang berada
di daerah tersebut misalnya kelurahan atau RT.
b) Local agency dan interlocal agency work (agen perubahan melakukan
intervensi terhadap organisasi di tingkat lo kal, provinsi, atau di tingkat yang
lebih luas bersama jajaran pemerintahan yang terkait, serta organisasi non
pemerintah yang berminat terhadap hal tersebut.
c) Regional dan national community planning work (misalnya saja agen
perubahan melakukan intervensi pada isu yang terkait dengan pembangunan
ekonomi ataupun isu mengenai perencanaan lingkungan dengan cakupan lebih
luas dari bahasan tingkat lokal.
BAB III
GAMBARAN UMUM
A. Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri
1. PNPM Mandiri
PNPM Mandiri adalah program nasional dalam wujud kerangka kebijakan
sebagai dasar dan acuan pelaksanaan program-program penanggulangan kemiskinan
berbasis pemberdayaan masyarakat. PNPM Mandiri dilaksanakan melalui
harmonisasi dan pengembangan sistem serta mekanisme dan prosedur program,
penyediaan pendampingan, dan pendanaan stimulan untuk mendorong prakarsa
dan inovasi masyarakat dalam upaya penanggulangan kemiskinan yang
berkelanjutan.1
Pemberdayaan masyarakat adalah upaya untuk menciptakan/meningkatkan
kapasitas masyarakat, baik secara individu maupun berkelompok, dalam
memecahkan berbagai persoalan terkait upaya peningkatan kualitas hidup,
kemandirian, dan kesejahteraannya. Pemberdayaan masyarakat juga memerlukan
keterlibatan dari perangkat pemerintah daerah serta berbagai pihak untuk memberi
kesempatan dan menjamin keberlanjutan berbagai hasil yang dicapai.
Program penanggulangan kemiskinan yang berbasis pemberdayaan
masyarakat dapat dikategorikan sebagai berikut; PNPM inti terdiri dari program/
1 Tim Pengendali PNPM Mandiri Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kementrian
Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat, Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM)
kegiatan pemberdayaan masyarakat berbasis kewilayahan, yang mencakup PPK,
P2KP, PISEW, P2DTK. PNPM penguatan terdiri dari program-program
pemberdayaan masyarakat berbasis sektoral, kewilayahan, serta khusus untuk
mendukung penanggulangan kemiskinan yang pelaksanaanya terkait pencapaian
target tertentu. Pelaksanaan program-program ini ditingkat komunitas mengacu
pada kerangka kebijakan PNPM Mandiri.
Beberapa rangkaian proses pemberdayaan masyarakat dilakukan melalui
komponen program sebagai berikut komponen pengembangan masyarakat
mencakup serangkaian kegiatan untuk membangun kesadaran kritis dan
kemandirian masyarakat yang terdiri dari pemetaan potensi, masalah dan kebutuhan
masyarakat, perencanaan partisipatif, pengorganisasian, pemanfaatan sumberdaya.
Untuk mendukung rangkaian kegiatan tersebut, disediakan dana pendukung
kegiatan pembelajaran masyarakat, pengembangan relawan, dan operasional
pendampingan masyarakat; dan fasilitator, pengembangan kapasitas, mediasi dan
advokasi. Peran fasilitator terutama pada saat awal pemberdayaan, sedangkan
relawan masyarakat adalah sebagai motor penggerak masyarakat di wilayahnya.
Komponen Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) adalah dana stimulan
keswadayaan yang diberikan kepada kelompok masyarakat untuk membiayai
sebagian kegiatan yang direncanakan oleh masyarakat dalam rangka meningkatkan
kesejahteraan, terutama masyarakat miskin.
Komponen peningkatan kapasitas pemerintahan dan pelaku lokal adalah
serangkaian kegiatan untuk meningkatkan kapasitas pemerintah daerah dan pelaku
lokal/kelompok peduli lainnya agar mampu menciptakan kondisi yang kondusif dan
sinergi positif bagi masyarakat terutama kelompok miskin dalam memenuhi
kebutuhan hidupnya secara layak. Kegiatan terkait dalam komponen ini antara
lain seminar, pelatihan, lokakarya, kunjungan lapangan yang dilakukan selektif.
Komponen bantuan pengelolaan dan pengembangan program meliputi
kegiatan-kegiatan untuk mendukung pemerintah dan berbagai kelompok peduli
lainnya dalam pengelolaan kegiatan seperti penyediaan konsultan manajemen.2
Dalam proses perkembangan ini pemerintah berkesempatan menyalurkan
dana anggaran pembangunannya juga bagi perbaikan kampung dengan cara
memperbaiki prasarana. Faktor pengembangan lingkungan hidup harus menjadi
salah satu pertimbangan dalam menyusun bangunan rumah.3 Apalagi masyarakat
yang kurang mampu harus lebih didekati karena program yang direncanakan
pemerintah membangun rumah bagi yang kurang mampu berdasarkan kriteria
yang sudah disepakati oleh pemerintah.
2. Ruang Lingkup
Ruang lingkup kegiatan PNPM Mandiri pada dasarnya terbuka bagi semua
kegiatan penanggulangan kemiskinan yang diusulkan dan disepakati masyarakat,
bahkan pada proses pemilihan anggota LKM atau BKM yang dilaksanakan melalui
proses pemilihan yang transparan dan adil, dengan partisipasi signifikan dari
2 Tim Pengendali PNPM Mandiri Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kementrian
Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat, Program Nasional Pemberdayaan Masyaraka (PNPM Mandiri (Jakarta: Direktorat Jendral Cipta Karya, 2008), hal. 17
3 Emil Salim, Pembangunan Berwawasan Lingkungan (Jakarta: LP3ES, 1986), hal. 89
anggota masyarakat.4 Hal ini meliputi penyediaan dan perbaikan prasarana/sarana
lingkungan permukiman, sosial, dan ekonomi secara padat karya. Penyediaan
sumber daya keuangan melalui dana bergulir dan kredit mikro untuk
mengembangkan kegiatan ekonomi masyarakat miskin. Perhatian yang lebih besar
perlu diberikan bagi kaum perempuan dalam memanfaatkan dana bergulir ini.
Kegiatan terkait peningkatan kualitas sumberdaya manusia, terutama yang bertujuan
mempercepat pencapaian target MDGs. Peningkatan kapasitas masyarakat dan
pemerintahan lokal melalui penyadaran kritis, pelatihan ketrampilan usaha,
manajemen organisasi dan keuangan, serta penerapan tata pemerintahan yang baik.
Kiat utama dan terpenting masyarakat merasa kita (seorang adalah bagaimana
membuat pengorganisir) datang kepada masyarakat dalam cara yang benar-benar
wajar dan alamiah, bukan sesuatu yang sudah direkayasa sebelumnya dalam cara-
cara yang sangat kaku, atau bahkan terkesan mengada-ada.5 Ini merupakan awal
bagi tim fasilitator bagaimana dapat bersatu dengan masyarakat. Karena kegiatan
yang dijalankan adalah program pemerintah cenderung bersifat resmi dalam
melaksanakan tindakan, terlalu serius. karena ingin tampak mengesankan, tidak
dapat disepelekan. Bahkan sekedar ingin dianggap lebih atau berbeda dengan
masyarakat umumnya.
Peran masyarakat mengenai informasi yang terbatas dapat mengakibatkan
4 Departemen Pekerjaan Umum, Pedoman Pelaksanaan PNPM Mandiri Perkotaan 2008 Bersama
Membangun Kemandirian dalam Pengembangan Lingkungan Permukiman yang Berkelanjutan (Jakarta: Dierktorat Jendral Cipta Karya, 2008), hal 47
5 Jo Hann Tan dan Roem Topatimasang, Mengorganisir Rakyat Refleksi Pengalaman Pengorganisasian di Asia Tenggara (Jogjakarta:Insist Press, 2003), hal. 23
dampak yang kurang baik. Masyarakat yang kurang informasi apabila mengajukan
proposal ada informasi yang tidak tahu maka terjadi pengajuan ulang sehingga
kekurangannya akan tahu. Para pembuat kebijakan peran membuat masing-masing
bertanggung jawab terhadap tindakan yang salah. Apabila terjadi yang tidak
transparan maka harus ada pertemuan yang sekiranya dapat memberikan solusi
bagi masyarakat dan BKM.
3. Tridaya PNPM Mandiri
Persoalan kemiskinan yang ada di masyarakat sesungguhnya berakar dari
masalah internal kaum miskin itu sendiri. Carut-marutnya aspek struktural yang
ada di tengah-tengah masyarakat semakin menenggelamkan mereka ke kubang
kemiskinan. Dengan demikian, diperlukan intervensi dari pemerintah guna
mengentaskan masalah kemiskinan di masyarakat.
Inti kegiatan PNPM Mandiri di masyarakat kelurahan/desa adalah proses
mengembangkan kemandirian dan keberlanjutan. Upaya-upaya penanggulangan
kemiskinan dari, oleh dan untuk masyarakat, melalui proses pembelajaran dan
pelembagaan nilai-nilai universal kemasyarakatan, dan prinsip pembangunan
berkelanjutan (sustainable development).6
PNPM merupakan salah satu strategi yang kini sedang dijalankan pemerintah
terkait pemberantasan kemiskinan. Yang menjadi ciri khas dari PNPM ini,
bagaimana persoalan kemiskinan yang berada di tingkat struktural masyarakat
6 Ibid, hal. 19
diselesaikan secara kolektif oleh masyarakat itu sendiri. Artinya, setiap orang baik
yang miskin maupun tidak, harus mempunyai tanggung jawab bersama
menanggulangi masalah kemiskinan.
Adapun pembelajaran BKM mandiri yang sebelumnya di cetuskan
P2KP untuk channeling program tridaya melalui BKM-BKM P2KP tahap 1 yang
dengan bantuan teknis dari P2KP melalui kegiatan extention P2KP 1 yang berhasil
mencapai tingkat mandiri akan didorong dan diberi peluang untuk diikutsertakan
dalam channeling program aspek tridaya, antara lain: program link ke lembaga
keuangan formal untuk kegiatan kredit mikro, melalui kerjasama dengan BRI dan
lembaga keuangan lainnya, serta program pro-poor governance kinerjanya hingga
mencapai tingkat mandiri. Forum BKM merupakan salah satu institusi strategis
untuk sarana pengembangan kapasitas dan jaringan (networking) BKM, sehingga
perlu ditingkatkan peran dan kapasitasnya dengan diberi bantuan teknis selama
pelaksanaan extention P2KP-1 sesuai kebutuhannya.
Mendorong BKM-BKM mandiri dan forum BKM secara bersama-sama
dengan pemerintah kota/kabupaten serta kelompok peduli setempat untuk mampu
membangun dan memperkuat komite penanggulangan kemiskinan di wilayahnya
serta mampu merumuskan dokumen strategi penanggulangan kemiskinan di kota/
kabupaten setempat, sehingga dapat mengakses peluang sebagai lokasi pelaksanaan
Program Penanggulangan Kemiskinan Terpadu (PAKET) P2KP.7
7 Tim Persiapan Extention P2KP-1, Pedoman Khusus Extention P2KP-1 Masyarakat mandiri
Bersama Membangun Kemandirian (Jakarta: PMU Proyek, 2005) hal III-8
Tidak hanya itu, siklus PNPM Mandiri juga menjadi media yang output-nya
merupakan konsep tridaya (sosial, ekonomi dan sarana-prasarana masyarakat) dari
program itu. Dengan tridaya PNPM pemerintah berharap dapat membangun akses-
akses kemasyarakatan yang dapat dijangkau oleh siapapun. Misalnya, bidang sosial;
mengadakan pertemuan tiap bulan pelaksananya konsultan manajemen pusat
(KMP) dan konsultan manajemen wilayah (KMW), tim fasilitator hasilnya
meningkatkan kesadaran dan fungsi kontrol sosial pada program penanggulangan
kemiskinan. Mengadakan pelatihan dan lokakarya yang melaksanakan tim
fasilitator, pelatihan yang dilaksanakan oleh masyarakat adalah Variatif itupun
hasil dari pertemuan dengan fasilitator dan BKM, sehingga pelatihan dapat
memberikan kontribusi sharing pendapat antara masyarakat dengan pelaku.
Ekonomi; adanya dana pinjaman bergulir berkelanjutan, artinya masyarakat
meminjam dana untuk usaha yang dilakukannya dengan pengembalian yang ringan
tiap minggu. Pelaksananya BKM, supaya nantinya terbentuk keuangan yang solid.
Kalau ada pelanggaran mengenai pembayaran, maka dikenakan denda sesuai yang
ditentukan oleh BKM sebelumnya.
Dalam bidang Prasarana/sarana lingkungan pemukiman; sebelum
melaksanakan pembangunan ada beberapa hal yang harus dikerjakan terlebih dahulu
yaitu mengadakan pertemuan antara masyarakat, BKM dan fasilitator. Pertemuan
tersebut untuk menentukan wilayah RT mana yang benar-benar membutuhkan
prasarana/sarana lingkungan. Usulan yang disampaikan dari masyarakat ditampung
semua sehingga muncul perdebatan karena ingin wilayahnya dibangun infrastruktur.
Setelah semua terkumpul maka fasilitator, BKM dan masyarakat, mendata,
menentukan skala prioritas dan membentuk panitia. Hal ini ditempuh untuk
melibatkan peran masyarakat agar pembangunan sarana dan prasarana lingkungan
yang difungsikan untuk memperbaiki buruknya lingkungan di suatu wilayah dapat
terwujud. Program yang sudah dilaksanakan ini merupakan salah satu upaya
penanggulangan kemiskinan.
B. Profil BKM Kalisuren
1. Sejarah8
Latar belakang pembentukkkan BKM adalah bersumber pada penetapan
kebijakan P2KP oleh pemerintah tahun 2000. Proyek in imenempatkan masyarakat
sebagai pelaku utama proyek, mulai dari tahap perencanan, pelaksanaan sampai
pengawasan dengan intensitas keterlibatan sampai pada tingkat pengambilan
keputusan. Cara yang ditempuh yaitu menyediakan bantuan keuangan serta bantuan
teknis yang membangun rasa saling mempercayai antar berbagai pihak yang
terkait. Berdirinya BKM pada hari sabtu 13 september 2003 bertempat di Balai
Kelurahan Kalisuren, Kecamatan Tajur Halang Kota Bogor, dilaksanakan rembug
warga Kelurahan Kalisuren Kecamatan Tajur Halang Kota Bogor dalam rangka
membentuk Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM) Kelurahan Kalisuren. Warga
dalam rembug tersebut, selain telah memutuskan untuk membentuk BKM juga
memilih pengurus/anggota BKM masa bakti 3 tahun mulai 2003-2006, 2007-2009
8 Data sekunder dari BPS Kab.Bogor, Kecamatan Tajur Halang dalam Angka 2008, hal. 108
dan seterusnya sejak pelaksanaan rembug tersebut serta telah menyepakati
Anggaran Dasar BKM.
Menyadari sepenuhnya bahwa untuk melaksanakan program
penanggulangan kemiskinan yang lestari dan berkesinambungan diperlukan sebuah
badan keswadayaan yang secara terus menerus mampu menjadi wadah membangun
kebersamaan. Yang membentuk adalah fasilitator kelurahan (faskel) Bp.Sukma dari
Bogor. Keberadaan BKM serta seluruh asetnya yang dimulai melalui proses rembug
warga dengan melibatkan komponen masyarakat di Kelurahan Kalisuren ini adalah
merupakan milik masyarakat secara keseluruhan. BKM telah di notariskan di Bogor
pada 12 Desember 2007 sesuai nomor: 113/P-NR/2007 oleh Nurmudayani SH pada
masa periode lurah Bapak Dadang. Untuk pertama kali para penghadap notaris yang
merupakan pengurus/anggota BKM sebagaimana nama pengurus yang tercantum di
Anggaran Dasar BKM. Semata-mata diberi mandat oleh masyarakat untuk
melakukan administrasi berpautan dengan pencatatan kenotariatan yang diperlukan
untuk melakukan fungsi-fungsi BKM sebagaimana telah digariskan dalam isi
Anggaran Dasar BKM Kelurahan Kalisuren.
Sebelumnya telah sering diadakan sosialisasi oleh fasilisator kelurahan
Kalisuren ke berbagai Rukun Warga (RW) dan Rukun Tetangga (RT) beserta
mekanisme terapannya. Juga selalu memberikan pengarahan dan wawasannya agar
pelaksanaan program pemerintah di wilayah Kecamatan Tajurhalang dapat sukses
dan efektif.
Mengenai nama BKM di kelurahan Kalisuren, pengurus sepakat memakai
nama BKM Kalisuren, didalam anggota BKM terdiri dari rembug masyarakat
adalah rembug, pertemuan atau musyawarah yang diikuti oleh para utusan
masyarakat yang dipilih secara demokratis oleh masyarakat sendiri. BKM adalah
lembaga otonom dan independen yang dibentuk oleh utusan masyarakat di
kelurahan Kalisuren dengan tujuan utama untuk melakukan pemberdayaan
masyarakat, mengatasi berbagai permasalahan di masyarakat khususnya masalah
kemiskinan, serta menumbuhkan kembali ikatan dan solidaritas sosial antar
masyarakat agar saling bekerja sama demi kebaikan bersama.
KSM adalah suatu kelompok masyarakat yang beranggotakan sekurang-
kurangnya tiga orang yang dibentuk berdasarkan kesukarelaan dan memiliki
ikatan sosial, memiliki tujuan ekonomi yang sama, tujuan sosial yang sama, tujuan
pembelajaran yang sama dan domisili yang sama. UPK adalah salah satu gugus
tugas dalam BKM yang berfungsi untuk mengelola keuangan dan melaksanakan
sistem pembukuan termasuk didalamnya membuat perencanaan keuangan serta
secara periodik melaporkan berbagai hal yang berkaitan dengan pertangungjawaban
keuangan kepada BKM9.
2. Maksud dan Tujuan BKM Kalisuren
Sebagai lembaga yang dipimpin secara kolektif-kolegial dari suatu organisasi
masyarakat warga yang berbentuk BKM berfungsi utama sebagai dewan
pengambilan keputusan, yang dilakukan melalui proses pengambilan keputusan
secara partisipastif, demokratis dan transparan. Sebagai sumber energi dan inspirasi
9 Anggaran Dasar BKM kelurahan Kalisuren tahun 2007
untuk membangun prakarsa dan kemandirian warga, yang secara damai berupaya
memenuhi kebutuhan atu kepentingan warga bersama, memecahkan persoalan
bersama dan atau menyatakan kepedulian bersama utamanya dikaitkan dengan
kemiskinan dengan tetap menghargai hak pihak lain. Untuk berbuat yang sama
dan tetap mempertahankan kemerdekaannya (otonomi) terhadap berbagai
dominasi pengaruh dari manapun dan siapapun. Sebagai organisasi masyarakat
warga, BKM diharapkan benar-benar mampu memperjuangkan aspirasi dan
kebutuhan masyarakat miskin, agar mereka benar-benar terlibat aktif dan intensif
dalam proses pengambilan keputusan penting yang berkaitan dengan orang miskin.
Sebagai organisasi masyarakat warga, BKM merupakan wadah perjuangan
dan wadah aspirasi warga masyarakat kelurahan, khususnya dalam kaitan dengan
penanggulangan kemiskinan.
Tujuan dari BKM ialah dalam jangka panjang, merupakan wadah untuk
membangun modal sosial (social capital) dengan menumbuhkan kembali nilai-nilai
kemanusiaan, ikatan-ikatan sosial dan menggalang solidaritas sosial sesama warga
agar saling bekerjasama demi kebaikan, kepentingan dan kebutuhan bersama, serta
pada gilirannya akan memperkuat keswadayaan masyarakat warga. Dalam jangka
menengah BKM ini merumuskan, menetapkan dan melaksanakan perencanaan
jangka menengah.
Program Penanggulangan Kemiskinan (PJM-Pronangkis), yang berlaku
selama tiga tahun sejak tanggal ditetapkan dengan mel;ibatkan seluruh komponen
masyarakat dan organisasi yang ada di kelurahan.10
Dalam jangka pendek, lembaga BKM ini membuat perencanaan operasional
dan pelaksanaan tahunan tentang kegiatan pemberdayaan masyarakat atau
penanggulangan kemiskinan yang bersumber dari PJM-Pronangkis yang telah
ditetapkan.
3. Kelembagaan dan Keanggotaan BKM Kalisuren
BKM mempunyai alat kelembagaan sebagai berikut: rembug masyarakat,
anggota badan keswadayaan, UPK dan KSM. BKM ini dikelola secara kolektif
kolegial (Presidium) Dengan menunjuk dan/atau memilih dalam rapat anggota
BKM ,salah seorang koordinator. Semua anggota memiliki hak dan kewajiban
yang sama dengan masa pengabdian selama 3 tahun terhitung sejak pelaksanaan
rembug warga pembentukan BKM dan dapat di angkat kembali pada satu kali
periode berikutnya. Untuk seterusnya, anggota Badan Keswadayaan Masyarakat
dapat di pilih untuk masa pengabdian selama tiga tahun dan sesudahnya dapaat
dipilih kembali sebanyak-banyaknya dua kali terhitung sejak tanggal rembug
warga pembentukan BKM, dengan mempertimbangkan regenerasi anggota BKM
secara bertahap dan berkesinambungan .
Untuk melaksanakan tugas dan kewajiban BKM dapat dibentuk satuan unit
gugus tugas yang terdiri dari UPK, BKM membentuk UPK yang berkedudukan
sebagai gugus tugas BKM, bertanggungjawab kepada BKM yang dipilih dan
10 Ibid
ditetapkan dalam rapat anggota BKM secara demokratis yang di agendakan untuk
maksud itu maka UPK, BKM dapat membentuk UP sesuai dengan kebutuhan.
Keanggotaan BKM dipilih dari utusan masyarakat yang hadir dalam rembug
warga di tingkat kelurahan. Seseorang dapat menjadi anggota BKM bila memenuhi
syarat antara lain bertaqwa, jujur, amanah, adil, bertanggungjawab, peduli terhadap
masyarakat, tidak cacat moral/hukum, dan bukan pengurus partai politik. Utusan
masyarakat yang terpilih hendaknya mampu mengakomodir keterwakilan
perempuan, dan keterwakilan masyarakat miskin. Utusan masyarakat yang hadir
dalam Rembug Warga tidak diperkenankan melakukan kampanye lisan, tertulis atau
dengan cara apapun.
Keanggotaan atau kepengurusan BKM berakhir karena: meninggal dunia,
pindah tempat/alamat keluar dari kelurahan Kalisuren, diberhentikan dari
jabatannya oleh masyarakat dalam Forum Rembug Warga, mengundurkan diri dari
keanggotaan atau kepengurusan Badan Keswadayaan Masyarakat Kalisuren.
4. Program Kerja
Bersama masyarakat secara partisipasif merumuskan Perencanaan Jangka
Menengah (3 tahun) program penanggulangan kemiskinan (PJM-Pronangkis) di
kelurahan Kalisuren. Anggota BKM ini membuat rencana program tahunan yang
didasarkan pada PJM-Pronankis yang telah ditetapkan. Mampu bertindak sebagai
forum pengambilan keputusan yang berkaitan dengan penanggulangan kemiskinan.
Menumbuhkan berbagai kegiatan pemberdayaan masyarakat miskin agar
mampu meningkatkan kesejahteraannya. Mengawasi proses pemanfaatan dana
BLM yang sehari-harinya dikelola oleh UPK. Memberikan keputusan akhir dari
seleksi berbagai usulan yang dilakukan oleh UPK dan UP lainnya yang berawal dari
usulan KSM atau dari kelompok masyarakat lainnya.
Membangun transparansi melalui berbagai media diantaranya papan
pengumuman, sirkulasi laporan kegiatan keuangan bulanan, laporan triwulanan,
melakukan rapat secara terbuka dan melakukan audit keuangan BKM oleh auditor
independen. Merumuskan, menyusun dan menetapkan aturan main (termasuk
sanksi) dalam upaya pengembangan dan pemanfaatan sumber daya masyarakat.
Bergerak pada hal-hal yang bersifat pengambilan kebijakan (strategis) dan tidak
boleh melaksanakan kegiatan yang bersifat operasional.
5. Unit Pengelola Keuangan (UPK) dan KSM
UPK adalah salah satu gugus tugas kelembagaan BKM yang dibentuk untuk
penyaluran dan pencairan dana serta mengelola dana bergulir yang telah ditetapkan
BKM. UPK tidak diperkenankan mengambil keputusan strategis, melainkan hanya
menjalankan keputusan yang telah ditetapkan BKM. UPK diangkat dan
diberhentikan oleh badan masyarakat (BKM). UPK yang bertugas untuk mengelola
keuangan dan antara lain mencatat penyaluran dan penyairan dana serta mengelola
dana bergulir.11
UPK dipimpin oleh seorang Manager dan di bantu kasir serta juru tagih.
UPK merupakan tenaga profesional yang berhak mendapat gaji sesuai dengan
11 Ibid
kemampuan BKM, yang besarnya berdasarkan kesepakatan anggota BKM.
Semua kegiatan yang dilakukan UPK di pertanggung jawabkan kepada BKM.
KSM merupakan suatu kelompok masyarakat yang beranggotakan sekurang-
kurangnya tiga orang yang dibentuk berdasarkan kesukarelaan dan memiliki ikatan
sosial, memiliki tujuan ekonomi yang sama, tujuan sosial yang sama, tujuan
pembelajaran yang sama dan domisili yang sama. KSM dibentuk dengan syarat –
syarat; Seluruh anggotanya berasal dari kelurahan Kalisuren, sedikitnya 2/3 (dua
per tiga) dari jumlah anggotanya berasal dari keluarga miskin. Memenuhi
persyaratan administrasi yang diatur dalam ART maupun ketetapan BKM lainnya.
Tujuan pembentukan KSM adalah: mendorong warga masyarakat untuk
dapat lebih dinamis dalam mengembangkan kegiatan dan nilai-nilai kemanusiaan
dan kemasyarakatan. Memudahkan tumbuhya ikatan-ikatan dan solidaritas sosial
serta semangat kebersamaan antara masyarakat. Mendorong proses pemberdayaan
masyarakat berjalan secara efektif dan efesien.
Mendukung terjadinya proses saling asah, saling asuh diantara anggota
masyarakat. Menjadi wadah konsolidasi kekuatan bersama antara masyarakat dari
kelompok lemah dengan kelompok lainnya. Mengembangkan dan melembagakan
tanggung renteng, membangun jaminan karakter antara anggota, menggerakkan
keswadayaan modal, meningkatkan dan menertibkan angsuran pinjaman dan
menguatkan serta mengembangkan usaha anggota. Membangun sarana prasarana
dasar yang benar-benar dibutuhkan masyarakat utamanya masyarakat miskin.
6. Keuangan dan Pembukuan BKM
Sumber Keuangan (modal) BKM ini diperoleh dari sumber pendanaan yang
berasal dari dana BLM dari P2KP, PNPM Mandiri, PAKET yang digunakan untuk
KSM usaha ekonomi produktif (modal bergulir), pembangunan sarana prasarana
dasar dan pengembangan sosial. Jasa yang dikutip dari dana bergulir yang dikelola
oleh KSM serta Dana dari bantuan pihak lain yang sah dan tidak mengikat.
Penggunaan dana BKM merupakan jasa pinjaman yang digulirkan pada
KSM untuk usaha produktif sebesar 1,5% tetap perbulan. Penggunaan jasa pinjaman
dibagi dengan ketentuan sebagai berikut: penambahan modal BKM sebesar 50%
dari jasa pinjaman, pembangunan dan pemeliharaan sarana dan prasarana dasar
lingkungan sebesar 6,67% dari jasa pinjaman, biaya operasional pengurus BKM
sebesar 33,33% dari jasa pinjaman, kegiatan sosial masyarakat Kelurahan Kalisuren
sebesar 10% dari jasa pinjaman.
Laporan Keuangan BKM tahun buku BKM adalah tahun almanak, dimulai
tanggal 1 Januari dan berakhir tanggal 31 Desember. BKM dibantu oleh
kesekretariatan dan UPK diwajibkan untuk membuat pembukuan yang rapih dan
tertib mengenai kegiatan BKM yang dilaporkan setiap triwulan, tengah tahunan dan
tahunan yang disesuaikan dengan variable penilaian kinerja BKM. Dalam
pengelolaan keuangan BKM menggunakan prinsip tranparansi dan akuntabilitas.
Laporan keuangan BKM sebagaimana dimaksud ayat (3) pasal ini diumumkan di
papan pengumuman yang mudah dibaca dan diketatahui oleh warga masyarakat.
Laporan keungan tahunan BKM harus di audit oleh audit independen dan hasil
audit di sampaikan secara dalam rembug warga. Struktur BKM periode 2007-2009
koordinator oleh Muhlisin, bendahara oleh Hj. Safiudin, anggota UPK oleh Lilik.
C. Deskripsi Wilayah Penelitian
1. Letak dan Kondisi Geografis Kelurahan Kalisuren
Kelurahan Kalisuren merupakan salah satu kelurahan yang berada di
Wilayah Kota Bogor. Kelurahan Kalisuren terletak di Tajur Halang, tepatnya di
bagian tengah sisi utara dan terbagi atas 16 RW dan 55 RT. Kelurahan Kalisuren
mempunyai batas-batas administratif sebagai berikut:12
Sebelah Utara : Desa Citayam
Sebelah Selatan : Desa Tonjong
Sebelah Barat : Desa Jampang
Sebelah Timur : Desa Sasak panjang
Kelurahan Kalisuren memiliki luas daerah 507.560 Ha serta tinggi
wilayahnya yakni 124 meter diatas permukaan laut. Dilihat dari letak Geografisnya,
kelurahan Kalisuren terbilang cukup dekat dengan pusat-pusat pemerintahan.
Untuk lebih jelasnya jarak kelurahan Kalisuren ke pusat pemerintahan adalah
sebagai berikut:
Jarak dari Pusat Pemerintahan Kecamatan : 1,5 km
Jarak dari Kota Administrasi : 20 km
Jarak dari Kabupaten Dati II : 13 km
Jarak dari Ibukota: 35 km
12 Data primer hasil wawancara dengan Bpk Hudri, Sekretaris Kelurahan Kalisuren, 29 juli
2010.
A. Kondisi Demografis Kelurahan Kalisuren
1) Jumlah Penduduk
Berdasarkan data monografi. Jumlah penduduk kelurahan Kalisuren adalah
7026 jiwa, yang terdiri dari 3488 laki-laki dan 3538 perempuan yang terbagi dalam
2220 KK.13
Jumlah penduduk kelurahan Kalisuren secara rinci terlihat pada tabel ini :
Tabel I.1 Tabel Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin
Sumber : Data monografi Kelurahan Kalisuren Tahun 2009
2) Jumlah Penduduk Menurut Agama
Sedangkan mengenai jumlah penduduk menurut agama, melalui tabel ini :
Tabel I.2 Tabel Jumlah Penduduk Menurut Agama
Sumber : Data monografi Kelurahan Kalisuren Tahun 2009
13 Data monografi Kelurahan Kalisuren
Jenis Frekuensi Laki-laki 3488
Perempuan 3538
Jumlah 7026
Agama Frekuensi
Islam 6766
Protestan 193
Katholik 28
Hindu 23
Budha 16
Jumlah 7026
B. Sarana dan Prasarana
1) Sarana dan Prasarana Agama
Sarana peribadatan yang ada di kelurahan Kalisuren adalah sebagai berikut :
Tabel I.3 Tabel Sarana Peribadatan di Kelurahan Kalisuren
Sumber : Data monografi Kelurahan Kalisuren Tahun 2009
2) Sarana dan Prasarana Kesehatan
Tabel I.4 Tabel Sarana dan Prasarana Kesehatan di Kelurahan Kalisuren
Sumber : Data monografi Kelurahan Kalisuren Tahun 2009
3) Sarana Pendidikan
Tabel I.5 Tabel Sarana
Pendidikan di Kelurahan Kalisuren
Sumber : Data monografi Kelurahan Kalisuren Tahun 2009
o Tempat Frekuensi Masjid 3
Musholla 26 Gereja - Pura -
Vihara - Jumlah 29
Jenis Frekuensi
Puskesmas 1
Puskesmas Pembantu -
Jumlah 1
No Sekolah Frekuensi 1 SD/MI 5 2 SLTP/MTs 2 3 SMU/MAN -
Jumlah 7
4) Kondisi Ekonomi Sosial Budaya
a. Keluarga Sejahtera
Tabel I.6 Keluarga Sejahtera Kelurahan Kalisuren
Sumber : Data monografi Kelurahan Kalisuren Tahun 2009
b. Masalah Sosial
Tabel I.7 Masalah Sosial Kelurahan Kalisuren
Sumber : Data monografi Kelurahan Kalisuren Tahun 2009 c. Anggaran Belanja
Tabel I.8
Anggaran Belanja Kelurahan Nominal (Rp)
Rencana Anggaran 58.000.000,00
Jenis Keluarga Sejahtera Frekuensi KK Pra Sejahtera 79
Sejahtera I 380 Sejahtera II 91 Sejahtera III 1681
Sejahtera III+ 52 Jumlah KK 2220
Masalah Sosial Frekuensi Anak Terlantar 4 Mantan Napi 18
Wanita Tuna Susila 2 Korban Narkotika 2
Anak Nakal 8 Korban Bencana Alam 300
Wanita Rawan Sosial Ekonomi 48 Keluarga Fakir Miskin 317 Lanjut Usia Terlantar 8
Anak Jalanan 10 Keluarga berumah tak layak huni 16
Lainnya (tidak ada masalah sosial) 6293 Jumlah 7026
Realisasi Anggararan3 58.000.000,00
d. Sumber Penerimaan
Tabel I.9 Sumber Penerimaan
Struktur Organisasi Pemerintahan Kelurahan14
14 Ruang Kantor Sekretaris Kelurahan
Sumber Penerimaan/tahun Nominal (Rp)
Swadaya 1.000.000,00
Bantuan4 60.000.000,00
Kepala Kelurahan
Dadang H.Komad
Sekretaris Kelurahan
Hudri.S,pd
BKM
Muhlisin (koord)
BPD
Drs.Nurhalim (ketua)
Kepala-kepala
Urusan
Keterangan :
Garis Instruksi
Garis Koordinasi
Kepala Urusan ada 6 orang menangani 6 bidang
BAB IV
ANALISIS MASALAH
A. Partisipasi Masyarakat Terhadap Badan Keswadayaan Masyarakat
(BKM) dalam Pelaksanaan PNPM Mandiri di Kelurahan Kalisuren
Partisipasi masyarakat Kelurahan Kalisuren dalam PNPM Mandiri dapat
dikategorikan aktif. Hal ini terlihat pada beberapa keberhasilan BKM Kalisuren.
Disamping itu juga BKM Kalisuren merupakan BKM yang pertama kali
merealisasikan pencairan bantuan dana kredit ke KSM di kecamatan Tajur Halang,
sehingga proses pencairannya harus dihadiri langsung oleh pihak penanggung
jawab dari Pemerintah Daerah Kota Bogor dalam hal ini kepala BAPPEDA.
Keberhasilan tersebut tidak akan pernah diraih oleh BKM Kalisuren apabila
kerja keras pengurus tidak didukung oleh adanya peran dari masyarakat, Peran
yang dimaksud adalah berupa peranan aktif masyarakat dalam mewujudkan atau
membentuk kelembagaan BKM sebagai syarat utama penetapan lokasi menjadi
Kelurahan target penerima bantuan PNPM Mandiri peran masyarakat cukup baik
dibandingkan dengan kelurahan lain di kecamatan Tajur Halang yang banyak tutup
BKM nya, meskipun tidak semua datang tetapi ada keikutsertaan dari beberapa
orang yang hadir untuk mewakili dari masyarakat yang tidak datang.1
Dari 36 KK di RT 01 RW 03 yang hadir dalam pertemuan sebanyak 16
1 Hasil Wawancara dengan Bapak Djalil, 9 Juni 2009
orang termasuk koordinator BKM Kalisuren. Peran masyarakat khususnya
masyarakat kelurahan Kalisuren yang tergolong pada keluarga kurang mampu
sangat antusias merespon program BKM, terutama dalam mengajukan usulan
kredit sebagai KSM. Peran masyarakat tersebut bukan sesuatu yang dianggap sudah
wajar adanya, sebab seseorang untuk mengajukan suatu usulan kredit (dalam PNPM
Mandiri) diisyaratkan untuk terlebih dahulu membentuk KSM serta membuat dan
mengisi Formulir Usulan Kredit yang menuntut satu kecermatan dan keakuratan,
utamanya menyangkut rincian kebutuhan, modal swadaya awal, perkiraan
pemasaran, dan lain sebagainya.
Mengingat tingkat pengetahuan dari warga masyarakat yang tergolong
kurang mampu relatif masih rendah, maka keharusan membuat usulan berupa
proposal membuat masyarakat harus berupaya lebih keras lagi seperti misalnya
berkonsultasi dengan pengurus BKM ataupun Fasilitator Kelurahan (FASKEL).
Meskipun menurut beberapa kalangan masyarakat, adanya keharusan menyusun
proposal bantuan kredit adalah sesuatu yang biasa, namun bagi masyarakat
kalangan bawah yang tergolong miskin hal itu menjadi luar biasa dan sangat
memberatkan. Masyarakat membuat usulan usahanya berupa proposal tetapi
masyarakat harus mengisi form-form dari BKM kemudian yang diajukan oleh
KSM calon penerima bantuan masih belum baku dan sering berubah-ubah.2
Dari keadaan yang demikian itu maka banyak KSM yang ‘frustasi’ dan tidak
2 Hasil Wawancara dengan Bapak lr. Sundari Koordinator BKM, 15 Mei 2009
mau lagi memperbaiki proposalnya, sehingga pada akhirnya mereka tidak jadi
mengajukan usulan bantuan kredit dari PNPM Mandiri. Kadar peran masyarakat
dalam pelaksanaan program PNPM Mandiri bisa dibilang cukup tinggi, walaupun
hanya pada tahapan untuk mengikuti pelaksanaan program saja sedang pada
tahapan perencanaan dan pengamanan terhadap keberlangsungan program masih
belum nampak. Hal ini terlihat dari antusiasme masyarakat untuk mengikuti
program PNPM Mandiri di Kelurahan Kalisuren, walaupun kemampuan BKM
untuk memenuhi keinginan para KSM relatif terbatas.
Ini terlihat dalam proposal yang sudah masuk di BKM, namun sampai
penelitian dilaksanakan juga masih ada yang belum direalisasikan. Dengan
demikian dapat dikatakan bahwa walaupun terdapat hambatan yang dirasakan oleh
masyarakat, namun toh pada akhirnya mereka bersedia berpartisipasi untuk
mengikuti program yang disediakan. Dengan demikian masyarakat akan aktif
berperan dalam suatu program pembangunan, apabila mereka dapat merasakan
sendiri dan terbukti bisa menguntungkan dirinya. Secara garis besar peran
masyarakat terhadap Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM) dalam PNPM
Mandiri di kelurahan Kalisuren antara lain adalah dengan membentuk Kelompok
Swadaya Masyarakat (KSM) yang terdiri dari keluarga miskin guna bersama
mengikatkan diri untuk menerima, mengelola dan bertanggungjawab terhadap
bantuan yang telah diterimanya. Kelompok Swadaya Masyarakat ini juga berupaya
memaksimalkan bantuan kredit modal kerja bergulir untuk kegiatan usaha ekonomi
produktif guna memperbaiki kondisi ekonominya. Kelompok Swadaya Masyarakat
Kalisuren (KSM) secara aktif mengikuti pelatihan-pelatihan ketrampilan untuk
menunjang tiap-tiap individu dengan mengikuti pelatihan pembuatan tempe,
pelatihan tata rias, dalam rangka penciptaan lapangan baru atau menyempurnakan
usaha lama, dan masyarakat juga turut andil dalam perbaikan infrastruktur jalan di
Kelurahan Kalisuren dan pembangunan sarana sanitasi.
B. Proses Partisipasi Masyarakat Terhadap Badan Keswadayaan
Masyarakat (BKM) dalam Program Nasional Pemberdayaan
Masyarakat (PNPM) mandiri di Kelurahan Kalisuren
Mengingat pentingnya peran kelompok masyarakat, utamanya yang menjadi
kelompok sasaran (target group), dalam mencapai tujuan program pembangunan,
maka sangat diperlukan upaya konkret dari masyarakat serta penyelenggara
pembangunan untuk memaksimalkan PNPM Mandiri. Dan Kelompok Swadaya
Masyarakat (KSM) Kelurahan Kalisuren telah melakukan beberapa proses serta
upaya yang konkret seperti berikut.
a) Menggalakkan Pertemuan dan Diskusi PNPM Mandiri
Upaya menggugah peran aktif masyarakat dalam pelaksanaan PNPM
Mandiri di Kelurahan Kalisuren melalui pertemuan dan diskusi, diawali pada
tahapan mempersiapkan pembentukan BKM. Karena eksistensi BKM merupakan
syarat utama dan pertama diluncurkannya proyek PNPM Mandiri di suatu
Kelurahan atau Desa. Oleh karena itu pihak-pihak terkait yang terdiri dari pihak
Pemerintah Daerah yang dalam hal ini BAPPEDA menugaskan aparatnya yang
bertindak sebagai Penanggung Jawab Operasional Kegiatan (PJOK), bersama pihak
Konsultan Managemen Wilayah (KMW) menugaskan Fasilitator Kelurahan
(FASKEL) untuk mengadakan sosialisasi kepada warga masyarakat kelurahan.
Teknis pertemuan PNPM Mandiri dilaksanakan disetiap Rukun Tetangga dengan
melibatkan seluruh komponen masyarakat di satuan wilayah tersebut. Pihak
kelurahan mengundang semua RW dan RT masing-masing, RT membawa 8 orang
diantaranya, tokoh masyarakat dan tokoh agama hadir dalam sosialisasi yang
dikomando langsung oleh Lurah Kalisuren. Bahkan yang menghadiri acara itu ada
fasilitator dan aparat dari kecamatan. Dalam kurun waktu sekitar 2 bulan,
masyarakat Kelurahan Kalisuren berhasil membentuk kepengurusan BKM, dalam
suatu musyawarah warga Kelurahan Kalisuren dengan acara tunggal rapat
pembentukan dan pemilihan pengurus BKM pada tanggal 12 Desember 2003,
dalam sosialisasi dihadiri 200 orang.3
Tabel I. 10
Ada 49% yang hadir dalam pertemuan tersebut. Setelah lurah memaparkan
mengenai program nasional juga dijelaskan oleh fasilitator kelurahan. Sosialisasi
PNPM mandiri tidak hanya langsung kepada masyarakat tetapi juga melalui media
telekomunikasi dan media surat kabar. Apalagi ketika awal kali muncul PNPM
3 Hasil Wawancara dengan Hj.Ulfa (Bendahara BKM), 29 Juli 2010
Lingkup Yang Diundang Yang Hadir
RW 6 200 RT 45
Masyarakat 8 org x 45 360
411 200
mandiri hampir semua stasiun televisi menyiarkan dan memperkenalkan apa itu
PNPM mandiri.
Acara sosialisasi bertujuan untuk memperkenalkan seluk beluk program
PNPM Mandiri yang pada intinya berbeda dengan program Jaring Pengaman Sosial
yang telah ada sebelumnya. Dari dua sampai tiga kali sosialisasi di masing-masing
RT, akhirnya terbentuklah KSM di setiap RW. Yang terbentuk 74 KSM tersebut
merupakan salah satu komponen pembentuk BKM disamping aparat RT/RW dan
tokoh masyarakat dalam suatu Kelurahan. Pertemuan yang telah dilakukan oleh tim
persiapan PNPM Mandiri di Kelurahan Kalisuren ini sangat efektif menggalang
peran masyarakat setempat, hal ini ditunjukkan oleh keberhasilan BKM Kelurahan
Kalisuren terbentuk tidak terlalu memakan banyak waktu, yakni hanya sekitar dua
bulan saja.4
Selanjutnya untuk tahap pemantapan PNPM Mandiri, BKM Kelurahan
Kalisuren tetap melaksanakan pertemuan diskusi. Salah satunya adalah pengurus
BKM mendatangi acara pertemuan warga di masing-masing RT dan meminta
waktu untuk memberikan informasi ke-PNPM Mandiri-an serta perkembangan
pelaksanaan PNPM Mandiri khususnya yang telah dinikmati oleh masing-masing
warga RT setempat. Dalam acara pertemuan berupa penyampaian informasi
tersebut terjadi dialog atau tanya jawab yang sangat responsif antara pengurus
BKM dengan warga masyarakat RT yang dikunjungi. Dari acara itulah banyak
4 Hasil Wawancara dengan Muhlisin selaku Koordinator BKM Kalisuren, 29 Juli 2010
diperoleh saran dan masukan dari warga dan aparatur RT/RW untuk ikut
mensukseskan dan bahkan mengupayakan mengamankan aset BKM yang berupa
dana bergulir untuk seluruh komponen masyarakat Kelurahan Kalisuren.
Upaya diskusi tentang PNPM Mandiri juga dilaksanakan oleh pengurus
BKM dengan memberikan informasi, harapan, serta aturan main PNPM Mandiri
kepada seluruh anggota KSM yang menerima bantuan dana kredit yang disajikan
pada setiap pencairan dan penanda tangan kontrak kredit ekonomi produktif.
Pertemuan tersebut dilaksanakan di kantor BKM agar setiap anggota KSM yang
menerima bantuan kredit, dapat melihat sendiri bagaimana agenda program BKM
Kalisuren, jumlah KSM dan jumlah warga yang sudah menikmati bantuan PNPM
Mandiri, jumlah dana yang sudah dicairkan kepada seluruh KSM, termasuk jumlah
dana hibah yang telah disalurkan BKM kepada anggota masyarakat yang
membutuhkan, baik berupa bantuan pembangunan sarana dan prasarana dasar
lingkungan maupun bantuan sosial kepada masyarakat tidak mampu.
b) Identifikasi Masalah
Perencanaan pada hakikatnya adalah suatu bentuk rancangan pemecahan
masalah. Oleh sebab itu langkah awal dalam perencanaan adalah mengidentifikasi
masalah-masalah. Hasil pengajuan masalah dari masyarakat yang disampaikan
kemudian diidentifikasi masalahnya sampai ke akarnya. Proses yang begitu tegang
karena dari masing-masing masyarakat ingin di lingkungannya segera dibangun
infrastruktur. Masalah yang ditentukan masyarakat secara tidak langsung ada yang
dari pihak BKM dan fasilitator untuk mengarahkan agar prasarana/sarana
pembangunan dapat terwujud.
Proses identifikasi masalah yang dilaksanakan masyarakat di kelurahan
Kalisuren muncul banyak masalah tetapi yang diambil hanya tiga masalah yang
harus dilaksanakan. Banyak sekali yang diinginkan masyarakat pembangunan
pembuangan air, pavingisasi jalan, penerangan jalan, pembangunan balai RW,
pembangunan bantaran sungai, pembangunan pos kamling, pembangunan gapura
RT, dan lain sebagainya. Dari macam-macam yang diinginkan masyarakat maka
akan ditentukan pada skala prioritas yaitu teknik penilaian mana yang benar-benar
dibutuhkan masyarakat.
c) Menentukan Skala Prioritas
Penentuan skala prioritas memang ditentukan oleh masyarakat Kalisuren,
BKM hanya sebagai media perantara dalam penyelenggaraaan program. Setelah
masalah yang disampaikan ditulis dan dijelaskan oleh fasilitator agar masyarakat
mengetahui kondisi dari masing-masing RT nya. Adanya skala prioritas untuk
menentukan mana yang benar-benar dibutuhkan untuk kepentingan bersama.
Langkah yang mengarah pada skala prioritas ini, dapat dikatakan sebagai
suatu persiapan untuk keputusan penting dalam penetapan prioritas. Sekali prioritas
ditetapkan, langkah berikutnya dapat dikatakan merupakan gerakan progresif
menuju pelaksanaan. Dalam penentuan prioritas, aspek penilaian dan kebijaksanaan
banyak diperlukan bersama-sama dengan kecakapan unik untuk mensintesis
berbagai rincian yang relevan. Hal ini merupakan bagian dari proses perencanaan
yang biasanya dikatakan paling naluriah. Namun, penetapan prioritas mungkin
dapat jauh lebih bermanfaat dibandingkan dengan langkah-langkah lain bila
dibuat eksplisit dan menjadi tindakan yang ditentukan secara jelas. Diantara
masalah yang muncul dalam skala prioritas ialah pembangunan pembangunan
balai RW II, pembangunan sanitasi pembuangan air sepanjang 50meter dan jalan
paving di RT 1. Ketiga hal ini yang dilakukan pada PNPM Mandiri 2008
d) Pembentukan Panitia
Dalam pembentukan panitia tidak mudah dibuat karena masing-masing
memiliki pandangan sendiri-sendiri. Misalnya dalam RT 1 dalam menentukan
panitia ternyata yang jadi ketua adalah ketua RT sendiri. Masyarakat menganggap
yang mungkin bisa melaksanakan amanahnya adalah ketua RT. Masyarakat tidak
ada yang mau dengan jabatan sebagai ketua pelaksana karena sumber daya yang
dimiliki juga minim. Kalau hanya sekedar masyarakat sebagai pelaksana mampu
untuk mengemban tetapi mengenai pelaporan masyarakat tidak ada yang tahu
kalau bukan orang akademis. Begitu rumitnya pelaporan yang diinginkan dari
pusat membuat masyarakat bingung dengan apa yang sebenarnya diinginkan dari
penyelenggara program. Hal ini merupakan ketentuan sebelumnya, dimana
proposal tidak hanya permohonan kredit saja tetapi ketua RT dapat mengusulkan
infrasruktur atau lingkungnnya yang harus diperbaiki dan pembuatan proposal
lingkungan di rembug dengan masyarakat sampai menemukan titik temu apa yang
diusulkan dan proposal tersebut melalui skala prioritas penting dari BKM
Kalisuren,5 Setelah terbentuk panitia, maka selanjutnya merencanakan pembuatan
proposal sesuai dengan program yang akan direalisasikan.
e) Implementasi Program
Pelaksanaan kegiatan PNPM Mandiri yang dilakukan masyarakat secara
swakelola berdasarkan prinsip otonomi dan difasilitasi oleh perangkat pemerintahan
yang dibantu oleh fasilitator dan konsultan. Tahap pelaksanaan kegiatan dilakukan
setelah proses perencanaan selesai dan telah ada keputusan tentang pengalokasian
dana kegiatan. Pelaksanaa kegiatan meliputi pemilihan dan penetapan tim
pengelola kegiatan, pencairan dana, pengerahan tenaga kerja, pengadaan barang/
jasa, serta pelaksanaan kegiatan yang diusulkan. Personil tim pengelola kegiatan
yang dipilih dan ditetapkan oleh masyarakat, bertanggungjawab dalam realisasi
fisik, keuangan, serta administrasi kegiatan yang dilakukan sesuai rencana.
Pada pelaksanaan kegiatan secara swakelola apabila dibutuhkan barang/jasa
berupa bahan alat dan tenaga ahli yang tidak dapat disediakan atau tidak dapat
dilakukan sendiri oleh masyarakat, maka dinas teknis terkait dapat membantu
masyarakat untuk menyediakan kebutuhan tersebut.
f) Pelaporan
Pelaporan PNPM Mandiri dilaksanakan secara berkala dan berjenjang
melalui jalur struktural (perangkat pemerintah) dan jalur fungsional (konsultan dan
fasilitator) guna menjamin aliran informasi secara cepat, tepat dan akurat kepada
5 Hasil Wawancara dengan Bpk Hadi RT 01, 29 Juli 2010
setiap pemangku kepentingan. Yang dimaksud berkala adalah setiap periode waktu
tertentu, sedangkan berjenjang adalah dari satuan unit kerja tingkat masyarakat
sampai tingkat tim pengendali PNPM Mandiri. Sistem dan mekanisme pelaporan
diatur lebih lanjut dalam petunjuk teknis operasional masing-masing program.
g) Meningkatkan Jalur Komunikasi dan Informasi
Para pengurus BKM Kalisuren menyadari bahwa peran warga masyarakat
kelompok sasaran terhadap semua program pembangunan, akan sangat tergantung
kepada kelancaran komunikasi informasi antara penyelenggara dengan penerima
manfaat. Oleh karena itu BKM Kalisuren dalam rangka meningkatkan peran
masyarakatnya telah melakukan upaya membuka jalur komunikasi kepada
masyarakat. Salah satu jalur tersebut yaitu berupa menyebarkan masing-masing
satu eksemplar untuk setiap hasil atau laporan penyelenggaraan program kepada
setiap Ketua RT untuk diteruskan kepada aparat dibawahnya yaitu masyarakat. Jalur
komunikasi lainnya yakni tersedianya papan pengumuman yang diletakkan di Balai
Kelurahan dan memasang 6 buah papan informasi yang khusus berisi informasi ke-
PNPM Mandiri-an dan diletakkan di tempat-tempat yang mudah dilihat oleh seluruh
warga dari ke enam RW di lingkungan Kelurahan Kalisuren.14
Saluran komunikasi lain yang telah disediakan oleh BKM Kalisuren adalah
berupa kotak saran yang diletakkan di samping papan pengumuman balai Kelurahan
Kalisuren. Namun menurut informasi dari Ketua BKM Kalisuren, Kotak Saran yang
telah lama disediakan untuk dimanfaatkan oleh warga masyarakat ternyata sampai
penelitian ini dilakukan masih belum pernah digunakan oleh warga masyarakat
sebagaimana yang diharapkan.
Dengan demikian keefektifan dari jalur/saluran komunikasi berupa kotak
saran ini belum terlihat memberikan sumbangan pemikiran demi kemajuan dan
penyempurnaan kinerja pengurus BKM. Lain halnya dengan jalur komunikasi
berupa papan informasi, dimana dengan dimuatnya nama-nama KSM beserta nama
para anggota yang menunggak angsuran kredit yang telah diterimanya, ternyata
dapat secara efektif menggugah yang bersangkutan untuk melunasi tunggakannya.
Hal ini dapat dipahami, karena dengan termuatnya nama-nama mereka dalam daftar
penunggak, mereka merasa malu diketahui oleh warga lainnya.
h) Mengoptimalkan Kinerja Pengurus
Optimalisasi kinerja dari para pengurus BKM sangat dituntut apabila
menginginkan adanya peningkatan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan
program PNPM Mandiri. Upaya mengoptimalkan fungsi dan peran para pengurus
di BKM Kalisuren telah dilakukan dengan beberapa cara. KSM yang ingin
membayar kreditnya langsung datang ke kantor BKM Kalisuren hari senin
sampai rabu pada jam kerja pukul 08.00-13.00 wib. Penentuan kelayakan KSM
tidaknya ditentukan oleh pengurus BKM dan ketua RT di wilayahnya.
Karena yang lebih tahu tentang kondisi KSM adalah ketua RT.
i) Struktur Kepengurusan
Selain dari upaya yang telah dikemukakan sebelumnya, BKM Kalisuren
untuk meningkatkan peran serta masyarakat dalam pembangunan khususnya
penanggulangan kemiskinan juga mengadakan reformasi struktur
kepengurusannya. Kalau di BKM Sejahtera sistemnya itu melingkar maksudnya
semua pengurus saling berhubungan dan harus tahu kelebihan dan kekurangan
BKM6.
Tapi yang ada di BKM Kalisuren pengurusnya masih tetap periode sebelumnya
karena dinilai mampu mengemban amanah masyarakat. Hanya saja ada
penambahan anggota BKM mengenai administrasinya saatini. Pengurus BKM
Kalisuren terutama koordinator harus mampu bagaimana mengatur anggotanya
agar dapat menjadi lebih baik. Manajemen organisasi juga harus dipakai karena
penting bagi tugas dan fungsi anggota. Sedangkan temuan peneliti bahwa dalam
hal pembuatan usulan proposal yang membuat bukan masyarakat melainkan
pihak BKM Kalisuren. Hal ini harus ada teguran dari kelurahan agar
masyarakat benar-benar mampu dalam mensukseskan program PNPM Mandiri.
C. Kondisi Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) Setelah Mengikuti
Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri di
Kelurahan Kalisuren.
Dalam pembangunan terdapat fungsi-fungsi pembangunan, dimana fungsi
tersebut mempunyai tugas yang harus dilaksanakan yaitu peningkatan pertumbuhan
6 Hasil Wawancara dengan Muhlisin selaku Koordinator BKMKalisuren, 29
Juli 2010
ekonomi, perawatan masyarakat dan pengembangan manusia. Karena itu PNPM
Mandiri harus mampu mewujudkan agenda pembangunan nasional sekaligus
menjawab keinginan masyarakat.
BAB V
PENUTUP
A. KESIMPULAN
1. Partisipasi mayarakat terhadap BKM dalam pelaksanaa PNPM Mandiri di
kelurahan kalisuren diwujudkan dalam pembentukan KSM, serta pembuatan
proposal guna mengajukan usulan kredit untuk modal usaha walaupun ada sebagian
masyarakat yang kesulitan dalam pembuatan dan perbaikan proposalnya, peran
masyarakat juga diwujudkan dalam pelaksanaan program antara lain dengan
mengikuti pelatihan pembuatan tempe serta mengajukan usulan program perbaikan
infrastruktur jalan, serta sanitasi pembuangan air.
2. Proses partisipasi masyarakat terhadap BKM dalam pelaksanaan PNPM mandiri
di kelurahan kalisuren adalah dengan menggalakkan pertemuan dan diskusi tentang
PNPM mandiri, mengidentifikasi masalah, menentukan skala prioritas, membentuk
kepanitiaan, mengimplementasikan program, pelaporan, meningkatkan jalur
komunikasi dan informasi, pengoptimalan kinerja pengurus, strukturisasi,
3. Kondisi masyarakat cukup terbantu dengan adanya PNPM mandiri karena bisa
mengusulkan peminjaman modal untuk usaha dan dapat manfaat dari mengikuti
pelatihan-pelatihan misalnya pelatihan pembuatan tempe. Masyarakat juga
menikmati fasilitas dari pembangunan jalan dan sanitasi.
B. Saran
Untuk PNPM Mandiri serta pelaksanaan program ditngkat kelurahan termasuk BKM
Kalisuren agar lebih responsif terhadap upaya pemberdayaan masyarakat dan tahu betul apa yang
menjadi kebutuhan masyarakat, kaitannya denagn implementasi teknis program pemberdayaan
yang mencakup penyampaian program, teknis pengajuan proposal pinjaman, dan jalur birokrasinya
agar dipermudah untuk meminimalisir terjadinya kebingungan pada masyarakat, karena hal-hal
seperti ini yang mempengaruhi seberapa besar tingkat partisifasi masyarakat dan berhasil atau
tidaknya program pemberdayaan.
DAFTAR PUSTAKA
Black, James A. dan Champion. Dean J, Metode dan Masalah Penelitian Sosial, Bandung: Refika Aditama, 1999.
BPS Kota Bogor. Kecamatan Tajur Halang dalam Angka 2009. Bogor,
2009.
Daniel, Moehar., Darmawati, dan Nieldalina, PRA Participatory Rural Appraisal Pendekatan Efektif Mendukung Penerapan Penyuluhan Partisipatif dalam Upaya Percepatan Pembangunan Pertanian, Jakarta: Bumi Aksara, 2006.
Departemen Agama RI, Al Qur’an dan Terjemahnya, Semarang: CV Toha
Putra, 1989.
Departemen Pekerjaan Umum, Pedoman Pelaksanaan PNPM Mandiri Perkotaan 2008 Bersama Membangun Kemandirian dalam Pengembangan Lingkungan Permukiman yang Berkelanjutan, Jakarta: Direktorat Jendral Cipta Karya, 2008.
Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Jakarta:
Balai Pustaka, 2005.
Hoselitz, Bert F (Ed), Panduan Dasar ilmu-Ilmu Sosial Pemerkaya Pendekatan Antar Disiplin dan Bacaan Awal Sebelum Memilih Spesialisasi, Jakarta: Rajawali Press, 1988.
Huraerah, Abu, Pengorganisasian dan Pengembangan Masyarakat Model dan
Strategi Pembangunan Berbasis Kerakyatan, Bandung: Humaniora, 2008.
Ife, Jim dan Frank Tesoreiro, Alternatif Pengembangan Masyarakat di Era
Globalisasi Community Development, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008.
Muller, Johannes, Perkembangan Masyarakat Lintas-Ilmu, Jakarta: Gramedia
Pustaka Utama, 2006.
Mulyono, Dede, Metodologi Penelitian Ilmiah, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2002.
Prayitno, Hadi dan M Umar Burhan. Pembangunan Ekonomi Pedesaan,
Yogyakarta: BPFE, 1987.
Rudito, Bambang. dan Melia Famiola, Social Mapping Metode Pemetaan Sosial Teknik Memahami Suatu Masyarakat atau Komuniti, Bandung: Rekayasa Sains, 2008.
Salim, Emil, Pembangunan Berwawasan Lingkungan, Jakarta: LP3ES, 1986.
Soekanto, Soejono, Kamus Sosiologi, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1993. Soetrisno, Loekman. Menuju Masyarakat Partisipatif, Yogyakarta: Kanisius,
1995.
Tan, Jo Hann dan Roem Topatimasang, Mengorganisir rakyat refleksi Pengalaman Pengorganisasian di Asia Tenggara, Jogjakarta: Insist Press, 2003.
Tim Pengendali PNPM Mandiri Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan
Kementrian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat, Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri, Jakarta: Direktorat Jendral Cipta Karya, 2008.
Zubaedi, Wacana Pembangunan Alternatif Ragam Perspektif Pengembangan
dan Pemberdayaan Masyarakat, Jogjakarta: Ar -Ruz Media, 2007.
http://www.pnpm-mandiri.org . 02 April 2009
top related