analisa_profil_dkk_2005_ok

Profil Kesehatan Kota Semarang Tahun 2005

1

BAB I

PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang

Dalam Sistem Kesehatan Nasional (SKN) Tahun 2004 disebutkan

bahwa untuk menggerakkan pembangunan kesehatan secara berhasil guna

dan berdaya guna diperlukan manajemen kesehatan yang didukung oleh

ketersediaan data dan informasi kesehatan yang relevan, akurat, tepat waktu

dan sesuai dengan kebutuhan program. Informasi kesehatan yang

dibutuhkan yaitu mencakup seluruh data yang terkait dengan kesehatan baik

yang berasal dari sektor kesehatan ataupun dari berbagai sektor

pembangunan lain.

Kebutuhan data dan informasi kesehatan dari tahun ke tahun semakin

meningkat. Masyarakt semakin peduli dan tanggap terhadap berbagai

situasi/masalah kesehatan dan hasil pembangunan kesehatan yang

dilaksanakan oleh Pemerintah dan pihak swasta. Kepedulian ini memberikan

dampak positif bagi pembangunan kesehatan itu sendiri. Untuk itu dibutuhkan

ketersedian data yang akurat, relevan dan tepat waktu yang dapat

mendukung kinerja manajemen kesehatan.

Selama ini sudah terdapat mekanisme dan media yang memadai dan

baku yang dapat dipergunakan untuk pengelolaan data dan informasi di

setiap jenjang administrasi kesehatan, namun masih ditemukan hambatan

dalam penyediaan data / informasi. Data yang selama ini diolah, dianalisis

dan disajikan belum semuanya dimanfaatkan secara tepat guna.

Profil Kesehatan adalah gambaran situasi kesehatan di Kota

Semarang yang mermuat berbagai data tentang situasi dan hasil

pembangunan kesehatan selama kurun waktu satu tahun. Data dan informasi

yang termuat meliputi : data demografi, sumber daya kesehatan, derajat

kesehatan, keadaan lingkungan, perilaku masyarakat, upaya kesehatan dan

manajemen kesehatan yang dituangkan dalam Indikator Indonesia Sehat

(IIS) 2010 dan Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan (SPM-BK).

Pengumpulan dan analisis data pada penyajian Profil Kesehatan Kota

Semarang diarahkan pada kebutuhan untuk evaluasi dan penyusunan

strategi dalam rangka mencapai Kota Semarang Sehat 2010.


2

1.2. T u j u a n

1.2.1. U mum

Tujuan disusunnya Profil Kesehatan Kota Semarang Tahun 2005

adalah tersedianya data / informasi yang relevan, akurat, tepat waktu dan

sesuai kebutuhan dalam rangka meningkatkan kemampuan manajemen

kesehatan secara berhasilguna dan berdayaguna sebagai upaya menuju

Kota Semarang yang Sehat.

1.2.2. Khusus

Secara khusus tujuan penyusunan Profil Kesehatan adalah :

1.2.2.1. Diperolehnya Data / informasi umum dan lingkungan yang meliputi

lingkungan fisik dan biologi, perilaku masyarakat yang berkaitan dengan

kesehatan masyarakat, data kependudukan dan sosial ekonomi;

1.2.2.2. Diperolehnya Data / informasi tentang status kesehatan masyarakat yang

meliputi angka kematian, angka kesakitan dan status gizi masyarakat;

1.2.2.3. Diperolehnya Data / informasi tentang upaya kesehatan, yang meliputi

cakupan kegiatan dan sumber daya kesehatan.

1.2.2.4. Diperolehnya Data / informasi untuk bahan penyusunan perencanaan

kegiatan program kesehatan;

1.2.2.5. Tersedianya alat untuk pemantauan dan evaluasi tahunan program –

program kesehatan;

1.2.2.6. Tersedianya wadah integrasi berbagai data yang telah dikumpulkan oleh

berbagai sistem pencatatan dan pelaporan yang ada di Puskesmas, Rumah

Sakit maupun Unit-Unit Kesehatan lainnya;

1.2.2.7. Tersedianya alat untuk memacu penyempurnaan sistem pencatatan dan

pelaporan kesehatan.

1.3. Sistematika Penulisan

Untuk lebih menggambarkan situasi derajat kesehatan, peningkatan

upaya kesehatan dan sumber daya kesehatan di Kota Semarang pada Tahun

2005, maka diterbitkanlah Buku Profil Kesehatan Kota Semarang yang

disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

BAB II GAMBARAN UMUM KOTA SEMARANG

BAB III PEMBANGUNAN KESEHATAN DAERAH


3

BAB IV PENCAPAIAN PEMBANGUNAN KESEHATAN

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

LAMPIRAN


4

BAB II

GAMBARAN UMUM DAN LINGKUNGAN YANG MEMPENGARUHI KESEHATAN MASYARAKAT

2.1. Keadaan Geografis

2.1.1. Letak

Kota Semarang terletak antara garis 6º50’ - 7º10’ Lintang Selatan dan

garis 109º35’ - 110º50’ Bujur Timur. Dibatasi sebelah Barat dengan

Kabupaten Kendal, sebelah Timur dengan Kabupaten Demak, sebelah

Selatan dengan Kabupaten Semarang, dan sebelah Utara dibatasi oleh Laut

Jawa dengan panjang garis pantai meliputi 13,6 Km. Ketinggian Kota

Semarang terletak antara 0,75 sampai dengan 348,00 di atas garis pantai.

2.1.2. Luas Wilayah Kota Semarang

Dengan luas wilayah sebesar 373,70

km2 , Kota Semarang terbagi dalam 16

kecamatan dan 177 kelurahan. Dari 16

kecamatan yang ada, kecamatan Mijen (57,55

km2) dan Kecamatan Gunungpati (54,11 km2),

dimana sebagian besar wilayahnya berupa

persawahan dan perkebunan. Sedangkan kecamatan dengan luas terkecil

adalah Semarang Selatan (5,93 km2) dan kecamatan Semarang Tengah

(6,14 km2), sebagian besar wilayahnya berupa pusat perekonomian dan

bisnis Kota Semarang, seperti bangunan toko/mall, pasar, perkantoran dan

sebagainya.

2.1.3. Keadaan Iklim

Menurut Badan Meteorologi dan Geofisika Balai Wilayah II Stasiun

Klimatologi Semarang, suhu udara rata-rata di Kota Semarang pada tahun

2005 berkisar antara: 25 – 30 ºC. Kelembaban udara berada diantara 62 –

84%. Letak Kota Semarang hampir berada di tengah bentangan panjang

Kepulauan Indonesia dari arah Barat ke Timur. Akibat posisi letak geografi

tersebut, Kota Semarang termasuk beriklim tropis dengan 2 ( dua )

musim, yaitu musim hujan dan musim kemarau yang silih berganti sepanjang

tahun.


5

2.2. Kependudukan

2.2.1. Pertumbuhan Penduduk, Persebaran dan Kepadatan Penduduk,

Komposisi Penduduk, Kelahiran, Kematian dan Perpindahan

2.2.1.1. Jumlah dan Laju Pertumbuhan Penduduk

Jumlah penduduk Kota Semarang menurut data BPS sampai dengan

akhir Desember tahun 2005 sebesar : 1.419.478 jiwa, terdiri dari 705.627

jiwa penduduk laki-laki dan 713.851 jiwa penduduk perempuan. Dengan

jumlah sebesar itu Kota Semarang termasuk dalam 5 besar

Kabupaten/Kota yang mempunyai jumlah penduduk terbesar di Jawa

Tengah.

Tabel a : Jumlah dan Pertumbuhan Penduduk Tahun 2001 - 2005

Tahun Jumlah Penduduk Tingkat pertumbuhan

Setahun ( % )

2001

2002

2003

2004

2005

1.332.320

1.350.005

1.378.193

1.399.133

1.419.478

1,73

1,33

2,09

1,52

1,45

Sumber data : Kantor BPS Kota Semarang

Perkembangan dan pertumbuhan penduduk selama 5 tahun terakhir

menunjukkan hasil yang bervariasi. Hal ini dapat dilihat pada tabel diatas,

selama kurun waktu tahun 2001 – 2002 mengalami penurunan sebesar 0,4%

dan kembali meningkat pada tahun 2003 sebesar 0,76%. Sedangkan pada

tahun 2004 terjadi penurunan tingkat pertumbuhan penduduk sebesar 0,52%.

Dan pada akhir tahun 2005 kembali mengalami penurunan sebesar 0,07%.

2.2.1.2. Persebaran dan Kepadatan Penduduk

Penyebaran penduduk yang tidak merata perlu mendapat perhatian

karena berkaitan dengan daya dukung lingkungan yang tidak seimbang.

Secara geografis wilayah Kota Semarang terbagi menjadi dua yaitu

daerah dataran rendah ( Kota Bawah ) dan daerah perbukitan (Kota

Atas). Kota Bawah merupakan pusat kegiatan pemerintahan, perdagangan


6

dan industri, sedangkan Kota Atas lebih banyak dimanfaatkan

untuk perkebunan, persawahan, dan hutan.

Sedangkan ciri masyarakat Kota Semarang terbagi dua yaitu

masyarakat dengan karakteristik perkotaan dan masyarakat dengan

karakteristik pedesaan.

Dengan kondisi seperti di atas, maka penyebaran penduduk

di Kota Semarang terkonsentrasi di Kota Bawah, sehingga mengakibatkan

daya dukung lingkungan menjadi rendah karena kepadatan yang tinggi.

Oleh karena itu kebijaksanaan Pemerintah Kota Semarang diarahkan

pada pengembangan daerah Kota Atas, salah satu yang sudah

ditempuh adalah dengan memindahkan Universitas Negeri Semarang

(dulu IKIP Semarang) ke daerah Kecamatan Gunungpati serta

pengembangan permukiman-permukiman baru di daerah tersebut.

Sebagai salah satu kota metropolitan, Semarang boleh dikatakan belum

terlalu padat. Pada tahun 2005 kepadatan penduduknya sebesar

148.584 jiwa per km2. Bila dilihat menurut Kecamatan yang mempunyai

kepadatan penduduk paling kecil adalah Kecamatan Mijen sebesar 760 jiwa

per km2, diikuti dengan Kecamatan Tugu 804 jiwa per km2 dan Kecamatan

Gunungpati 1.148 jiwa per km2. Ketiga Kecamatan tersebut merupakan

daerah pertanian dan perkebunan, sehingga sebagian wilayahnya masih

banyak terdapat areal persawahan dan perkebunan,

Namun sebaliknya untuk Kecamatan-Kecamatan yang terletak di

pusat kota, dimana luas wilayahnya tidak terlalu besar tetapi jumlah

penduduknya sangat banyak, kepadatan penduduknya sangat tinggi.

Yang paling tinggi kepadatan penduduknya adalah Kecamatan Semarang

Selatan 14.460 jiwa/km2, kemudian Kecamatan Semarang Tengah 12.581

jiwa/km2, Kecamatan Candisari 12.316 jiwa/km2 diteruskan dengan

Semarang Utara 10.865 jiwa/km2 dan Kecamatan Gayamsari 10.794

jiwa/km2 .

Bila dikaitkan dengan banyaknya keluarga atau rumah tangga, maka

dapat dilihat bahwa rata-rata setiap keluarga di Kota Semarang memiliki 4

(empat) anggota keluarga, dan kondisi ini terjadi pada hampir seluruh

Kecamatan yang ada .


7

2.2.1.3. Komposisi Penduduk

Untuk dapat menggambarkan tentang keadaan penduduk secara

khusus dapat dilihat dari komposisinya, salah satunya adalah penduduk

menurut jenis kelamin. Dari 1.419.478 penduduk Kota Semarang pada tahun

2005 terdiri dari 705.627 jiwa penduduk laki-laki dan 713.851 jiwa penduduk

perempuan. Indikator dari variabel jenis kelamin adalah rasio jenis kelamin

yang merupakan angka perbandingan antara penduduk laki-laki dan

perempuan.

Rasio jenis kelamin pada tahun 2005 di Kota Semarang adalah 99 yang

berarti jumlah penduduk perempuan lebih besar dibandingkan dengan jumlah

penduduk laki-laki, dimana setiap 100 penduduk perempuan, terdapat pula

99 penduduk laki-laki. Sedangkan Kecamatan yang mempunyai rasio jenis

kelamin diatas 100 ada 7 (tujuh) Kecamatan, yaitu Kecamatan Semarang

Selatan, Kecamatan Banyumanik, Kecamatan Gajahmungkur, Kecamatan

Tembalang, Kecamatan Mijen, Kecamatan Ngaliyan dan Kecamatan Tugu

yang berarti lebih banyak penduduk laki-lakinya.

2.2.1.4. Kelahiran, Kematian dan Perpindahan

Potensi permasalahan jumlah penduduk yang besar dipengaruhi oleh

tingkat pertumbuhan penduduk yang dimiliki. Bila jumlah penduduk yang

besar sedangkan tingkat pertumbuhannya tinggi, maka beban untuk

mencukupi kebutuhan pangan, sandang, perumahan, pendidikan, kesehatan

dan sebagainya menjadi sangat berat.

Tingkat pertumbuhan penduduk dibedakan atas tingkat pertumbuhan

alamiah dan tingkat pertumbuhan karena migrasi. Tingkat pertumbuhan

alamiah secara sederhana dihitung dengan membandingkan jumlah

penduduk yang lahir dan mati. Pada periode waktu tertentu digambarkan

dengan Angka Kelahiran Kasar atau Crude Birth Rate ( CBR ) dan Angka

Kematian Kasar atau Crude Death Rate ( CDR ) yang merupakan

perbandingan antara jumlah kelahiran dan kematian selama 1 tahun dengan

jumlah penduduk pertengahan tahun.

Selama periode 5 tahun terakhir perkembangan kelahiran dan

kematian penduduk di Kota Semarang terlihat cukup berfluktuasi. Hal ini

dilihat bahwa untuk CBR periode 2001-2005 mengalami kenaikan yang

cukup berarti yaitu menjadi 15,23. Sedangkan CDR juga mempunyai pola


8

yang sama berfluktuasi selama periode 2001 – 2002 kemudian mengalami

penurunan pada tahun 2003 dan meningkat kembali pada tahun 2004 dan

tahun 2005 . Data selengkapnya pada tabel berikut :

Tabel b: Perkembangan Kelahiran dan Kematian Penduduk Kota Semarang Periode 2001 – 2005

Tahun Jml Penduduk CBR (/1000 pddk)

CDR (/1000 pddk)

2001

2002

2003

2004

2005

1.320.802

1.350.005

1.378.193

1.399.133

1.419.478

11,94

12,22

12,56

12,64

15,23

5,06

5,29

5,09

5,27

6,41

Sebagai gambaran pada tahun 2005 Angka Kelahiran Kasar ( CBR )

sebesar 15,23 per 1.000 penduduk yang berarti bahwa setiap 1.000

penduduk jumlahnya bertambah karena kelahiran sebanyak 15,23 atau kalau

dibulatkan 15 orang. Sedangkan Angka Kematian Kasar ( CDR )-nya sebesar

6,41 per 1.000 penduduk yang artinya setiap 1.000 penduduk selama

setahun jumlah penduduknya berkurang karena meninggal sebanyak 6

orang.

0,00

2,00

4,00

6,00

8,00

10,00

12,00

14,00

16,00

Nilai

2001 2002 2003 2004 2005

Tahun

Grafik 1. Perkembangan Data CBR dan CDR

Kota Semarang Tahun 2001 - 2005

CBR

CDR


9

2.3. PENDIDIKAN

Pendidikan merupakan salah satu aspek penting dalam kehidupan

masyarakat yang berperan meningkatkan kualitas hidup. Semakin tinggi

pendidikan suatu masyarakat, semakin baik kualitas sumber dayanya.

Sebagai gambaran tingkat pendidikan penduduk Kota Semarang pada

tahun 2005 adalah sebagai berikut :

Tabel c : Jumlah Penduduk Berdasarkan Tingkat Pendidikan

di Kota Semarang Tahun 2005

No Tingkat Pendidikan Laki-laki Perempuan

Jumlah % Jumlah %

1. Tdk / blm pernah

sekolah

33.790 5,91 521.922 43,65

2. Tidak / belum tamat SD 121.482 21,23 151.996 12,71

3. S D/MI 134.450 23,49 168.225 14,07

4. S L T P/MTs 116.520 20,36 145.789 12,19

5. S L T A/MA 122.376 21,38 153.122 12,81

6. Akademi 21.708 3,79 27.165 2,27

7. Universitas 21.942 3,83 27.457 2,29

J u m l a h : 572.268 100,00 1.195.676 100.00

Sumber data : BPS Kota Semarang

Menurut Badan Pusat Statistik Kota Semarang bahwa perkembangan

tingkat pendidikan yang dimiliki penduduk Kota Semarang selama 10

(sepuluh) tahun terakhir mengalami peningkatan yang cukup berarti. Yang

paling menonjol adalah peningkatan penduduk yang berpendidikan SLTA ke

atas ( D I, II, III, dan D IV/ S1/ S2/ S3 ), kenaikan ini terjadi baik untuk

penduduk laki-laki maupun perempuan.

Tabel d Jumlah Sarana Pendidikan di Kota Semarang Tahun 2005

No Jenis Sarana Pendidikan Jumlah %

1. TK / Diniyah 673 39,89

2. SD / MI 727 43,09

3. SLTP / MTs 193 11,44

4. SLTA / SMK / MA 94 5,57

Jumlah 1.687 100



10

2.4. SOSIAL EKONOMI

Prosentase jenis mata pencaharian penduduk Kota Semarang pada

tahun 2005, adalah sebagai berikut :

Tabel e : Jumlah Penduduk Berdasarkan Mata Pencaharian

Kota Semarang Tahun 2005

No Jenis Mata Pencaharian Jumlah ( % )

1. Petani sendiri 30.440 5,23

2. Buruh tani 17.271 2,97

3. Buruh Industri 152.652 2,62

4. Buruh bangunan 81.453 13,99

5. Nelayan 2.468 0,42

6. Pengusaha 15.771 2,71

7. Pedagang 71.672 12,31

8. Angkutan 26.614 4,57

9. PNS/ TNI/ POLRI 93.707 16,10

10. Lain-lain 55.717 9,57

J u m l a h : 581.883 100,00


2.5. SOSIAL BUDAYA

Jumlah pemeluk masing – masing agama adalah sebagai berikut :

Tabel f : Jumlah Penduduk Berdasarkan Keyakinan Agama

di Kota Semarang Tahun 2005

No Agama Jumlah ( orang ) %

1. I s l a m 1.177.593 82,95

2. Khatolik 110.242 7,76

3. Protestan 104.097 7,33

4. Hindu 9.079 0,64

5. Budha 17.894 1,26

6. Lainnya 573 0,04

J u m l a h : 1.419.478 100,00



11

Jumlah Sarana Ibadah yang ada :

Tabel g : Jumlah Sarana PerIbadatan di Kota Semarang

Tahun 2005

No Jenis Sarana Ibadah Jumlah %

1. Masjid 969 32,84

2. Musholla / Langgar 1.694 57,42

3. Gereja 251 8,51

4. Vihara / Kuil/ Pura 36 1,22

Jumlah 2.950 100,00


2.6. SARANA KOMUNIKASI

Tabel h : Prosentase Sarana Komunikasi di Kota Semarang

Tahun 2005

No Jenis Sarana Komunikasi Jumlah %

1. Radio 133.630 37,54

2. Televisi 156.149 43,87

3. Telepon 66.361 18,64

4. RRI 1 0,00

5. Non RRI 26 0,01

5. Stasiun TV 5 0,00

Jumlah 356.172 100


2.7. SARANA DAN PRASARANA KESEHATAN

Tabel i : Jumlah Sarana dan Prasarana Kesehatan di Kota Semarang

Tahun 2004 - 2005

A. SARANA DAN PRASARANA KESEHATAN 2004 2005

1.

Rumah Sakit Umum :

- Type A

- Type B

- Type C

- Type D

0

5

7

2

0

5

8

1


12

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.

28.

29.

30.

31.

32.

Rumah Sakit Khusus :

- RS Jiwa

- RS Bedah Plastik

Rumah Sakit Ibu dan Anak ( RSIA )

Rumah Sakit Bersalin ( RSB )

Rumah Bersalin ( RB )

Balai Pengobatan Umum Swasta

Balai Pengobatan Gigi Swasta

Klinik 24 Jam

Klinik Spesialis

Praktek Berkelompok Dokter Spesial

(PBDS)

Toko Obat

O p t i k

Dokter Umum Praktek Swasta

Dokter Spesialis Swasta

Dokter Gigi Swasta

Bidan Praktek Swasta

Dukun Bayi Terlatih

Tabib ( yang memiliki Wajib Daftar )

Sinshe ( yang memiliki Wajib Daftar )

Akupunktur (yang memiliki Wajib Daftar)

Pijat Urut ( yang memiliki Wajib Daftar )

Terapi Zona (yang memiliki Wajib Daftar)

Rei Ki ( yang memiliki Wajib Daftar )

Puskesmas Non Perawatan

Puskesmas Perawatan

Puskesmas Pembantu

Puskesmas Keliling

Klino Mobil

Kelurahan PKMD

Posyandu yang ada

Posyandu yang aktif

Kader Kesehatan yang ada

1

1

4

4

30

116

11

44

5

12

65

87

695

267

212

398

-

5

18

34

6

30

6

26

11

33

37

2

177

1393

1383

9694

1

1

4

4

23

144

25

46

14

13

67

87

889

303

223

411

-

7

23

39

24

34

6

26

11

33

37

2

177

1423

1417

10324


13

33.

34.

35.

36.

37.

Kader Kesehatan yang aktif

A p o t e k

Pedagang Besar Farmasi

Industri Farmasi

Laboratorium Kesehatan Swasta

8213

236

254

25

30

8785

261

254

25

27

Sumber data : Sie Informasi Kesehatan Dinas Kesehatan Kota Semarang


14

BAB III

PEMBANGUNAN KESEHATAN KOTA

3.1 DASAR

Dasar pembangunan kesehatan adalah nilai kebenaran dan aturan pokok

yang menjadi landasan untuk berfikir dan bertindak dalam penyelenggaraan

pembangunan kesehatan. Dasar-dasar berikut ini merupakan landasan dalam

penyusunan visi, misi dan strategi serta sebagai petunjuk pokok pelaksanaan

pembangunan kesehatan:

3.1.1 Perikemanusiaan

Setiap kegiatan proyek, program kesehatan harus berlandaskan

perikemanusiaan yang dijiwai, digerakkan dan dikendalikan oleh keimanan dan

ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa.

3.1.2 Pemberdayaan dan Kemandirian

Individu, keluarga, masyarakat beserta lingkungannya bukan saja sebagai

obyek namun sekaligus pula subyek kegiatan, proyek, program kesehatan. Segenap

komponen bangsa bertangggung jawab untuk memelihara dan meningkatkan derajat

kesehatan individu, keluarga, masyarakat beserta lingkungannya. Setiap kegiatan,

proyek, program kesehatan harus mampu membangkitkan peran serta individu,

keluarga dan masyarakat sedemikian rupa sehingga setiap individu, keluarga dan

masyarakat dapat menolong dirinya sendiri.

Dengan dasar ini, setiap individu, keluarga dan masyarakat melalui kegiatan,

proyek, program kesehatan difasilitasi agar mampu mengambil keputusan yang tepat

ketika membutuhkan pelayanan kesehatan. Warga masyarakat harus mau bahu

membahu menolong siapa saja yang membutuhkan pertolongan agar dapat

menjangkau fasilitas kesehatan yang sesuai kebutuhan dalam waktu yang sesingkat

mungkin. Di lain pihak, fasilitas pelayanan kesehatan yang ada perlu terus

diberdayakan agar mampu memberikan pertolongan kesehatan yang berkualitas,

terjangkau, sesuai dengan norma sosial budaya setempat serta tepat waktu.

3.1.3 Adil dan Merata

Setiap individu, keluarga dan masyarakat mempunyai kesempatan yang

sama untuk memperoleh pelayanan kesehatan yang dibutuhkan sehingga dapat


15

mencapai derajat kesehatan yang setinggi-tingginya. Kesempatan untuk

memperoleh pelayanan kesehatan yang berkualitas, terjangkau dan tepat waktu,

tidak boleh memandang perbedaan ras, golongan, agama, dan status sosial individu,

keluarga dan masyarakat.

Pembangunan kesehatan yang cenderung urban-based harus terus

diimbangi dengan upaya-upaya kesehatan yang bersifat rujukan, bersifat luar

gedung maupun yang bersifat satelit pelayanan. Dengan demikian pembangunan

kesehatan dapat menjangkau kantong-kantong penduduk beresiko tinggi yang

merupakan penyumbang terbesar kejadian sakit dan kematian. Kelompok-kelompok

penduduk inilah yang sesungguhnya lebih membutuhkan pertolongan karena selain

lebih rentan terhadap penyakit, kemampuan membayar mereka jauh lebih sedikit.

3.1.4 Pengutamaan dan Manfaat

Pemanfaatan ilmu pengetahuan dan tekhnologi kedokteran dan atau

kesehatan dalam kegiatan, proyek, program kesehatan harus mengutamakan

peningkatan kesehatan dan pencegahan penyakit. Kegiatan, proyek dan program

kesehatan diselenggarakan agar memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi

peningkatan deajat kesehatan masyarakat. Kegiatan, proyek dan program kesehatan

diselenggarakan dengan penuh tanggung jawab, sesuai dengan standar profesi dan

peraturan perundang-undangan yang berlaku serta mempertimbangkan dengan

sungguh-sungguh kebutuhan dan kondisi spesifik daerah.

3.2 VISI DAN MISI

3.2.1 VISI

Gambaran masyarakat Kota Semarang masa depan yang ingin dicapai oleh

segenap komponen masyarakat melalui pembangunan kesehatan Kota

Semarang adalah :

“Terwujudnya Masyarakat Kota Metropolitan yang Sehat Didukung

dengan Profesionalisme dan Kinerja yang Tinggi”

3.2.2 MISI

Misi mencerminkan peran, fungsi dan kewenangan seluruh jajaran organisasi

kesehatan di seluruh wilayah Kota Semarang, yang bertanggung jawab secara

teknisterhadap pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan kesehatan Kota

Semarang. Untuk mewujudkan visi tersebut ditetapkan misi yang diemban oleh


16

seluruh jajaran petugas kesehatan di masing-masing jenjang administarsi

pemerintahan, yaitu :

1. Memberi perlindungan kesehatan dan memberi pelayanan kesehatan paripurna

yang terbaik kepada seluruh lapisan masyarakat agar tercapai derajat kesehatan

yang optimal

2. Melibatkan peran serta masyarakat melalui upaya di bidang kesehatan dengan

cara efektif dan efisien

3.2.3 STRATEGI DAN KEBIJAKAN

Untuk mencapai dan mewujudkan Visi Dinas Kesehatan pada tahun 2010,

dan sesuai misi yang telah ditetapkan, maka dalam periode 2005-2010 akan

ditempuh strategi sebagai berikut :

1. Mewujudkan Pembangunan Kota Berwawasan Kesehatan

Dalam rangka mencapai visi Dinkes maka perlu diupayakan proses

pembangunan yang berwawasan kesehatan, artinya semua program

pembangunan Kota harus memberikan kontribusi yang positif terhadap

kesehatan, setidaknya terhadap dua hal yaitu terhadap pembentukan lingkungan

sehat dan terhadap pembentukan perilaku sehat. Untuk mewujudkan hal tersebut

perlu dilakukan upaya sosialisasi berbagai permasalahan pembangunan

kesehatan kepada para pemangku kepentingan (stake holder) dan advokasi

kepada pengambil keputusan sehingga diharapkan terwujud suatu komitmen,

dukungan dan sinergisme pembangunan Kota yang berwawasan kesehatan

2. Meningkatkan Profesionalisme SDM Kesehatan

Dengan profesionalisme maka diharapkan akan terselenggara pelayanan

kesehatan yang bermutu yang didukung oleh penerapan pelbagai kemajuan

iptek. Dengan profesionalisme diharapkan pelaksanaan pembangunan

kesehatan oleh Dinkes akan terselenggara secara demokratis, berkepastian

hukum, transparan, rasional dan dapat dipertanggungjawabkan kepada

masyarakat serta bebas dari KKN.

Kebijakan pada dasarnya merupakan ketentuan-ketentuan yang telah

ditetapkan oleh SKPD untuk dijadikan pedoman, pegangan atau petunjuk dalam

pengembangan ataupun pelaksanaan program/kegiatan guna tercapainya


17

kelancaran dan keterpaduan dalam mencapai tujuan dan sasaran menuju

terciptanya Visi Dinkes, maka kebijakan yang diambil adalah peningkatan derajad

kesehatan masyarakat melalui upaya-upaya di bidang kesehatan :

1. Peningkatan perilaku sehat, pemberdayaan masyarakat dan swasta

Perilaku hidup sehat perlu ditingkatkan melalui berbagai kegiatan penyuluhan

dan pendidikan kesehatan agar menjadi bagian dari norma hidup dan budaya

masyarakat sehingga kesadaran, kemandirian masyarakat untuk hidup sehat

akan timbul dengan sendirinya. Pemberdayaan masyarakat dilakukan untuk

mendorong masyarakat agar mampu secara mandiri menjamin terpenuhinya

kebutuhan kesehatan dan kesinambungan upaya kesehatan. Kemitraan dengan

swasta dikembangkan dengan memberikan kemudahan dalam mengembangkan

upaya pelayanan perorangan tanpa mengabaikan peran swasta dalam upaya

kesehatan masyarakat seperti pencegahan penyakit dan peningkatan derajad

kesehatan.

2. Pengembangan sumber daya kesehatan

Pengembangan sumber daya manusia kesehatan diarahkan untuk

menciptakan tenaga kesehatan yang bermutu, ahli, terampil, berahahlak baik

sehingga dapat menyelenggarakan proses pembangunan secara berhasilguna

dan berdayaguna.

Untuk menjamin terselenggaranya pembangunan kesehatan tidak bisa

dilepaskan peran pembiayaan kesehatan. Untuk itu diperlukan upaya advokasi,

sosialisasi kepada pengambil keputusan diberbagai tingkat administrasi sehingga

diharapkan pembiayaan kesehatan akan tersedia dalam jumlah mencukupi dan

teralokasi secara adil serta dapat dimanfaatkan secara efektif, efisien dan

akuntabel. Disamping bersumber dari pemerintah sumber pembiayaan kesehatan

juga diperoleh melalui sumber masyarakat yaitu adanya Jaminan social Nasioanl

Untuk menjamin ketersediaan obat dan perbekalan kesehatan, dilaksanakan

penyediaan obat dan distribusi serta pengawasan sehingga akan tersedia obat

dan perbekalan kesehatan yang aman, bermutu, terjangkau oleh segenap

lapisan masyarakat. Pemakaian obat yang rasional terutama dengan

menggunakan obat generic terus digalakkan mellui upaya promosi dan

penyuluhan bagi tenaga kesehatan dan masyarakat umum.


18

3. Peningkatan kesehatan lingkungan

Kesehatan lingkungan pemukiman ditingkatkan melalui pengawasan :

kualitas air bersih dan air minum, bangunan rumah, tempat pembuangan sampah

sementara dan akhir, tempat-tempat umum serta penyediaan berbagai sarana

sanitasi lingkungan pemukiman sebagai stimulan. Peningkatan kualitas

lingkungan dilakukan untuk meningkatkan kualitas lingkungan pemukiman,

perumahan dan bangunan yang memenuhi syarat kesehatan sehingga

masyarakat dapat hidup sehat dan produktif serta terhindar dari penyakit yang

ditularkan melalui atau disebabkan oleh lingkungan yang tidak sehat.

4. Peningkatan upaya kesehatan

Upaya kesehatan ditujukan untuk meningkatkan mutu upaya kesehatan yang

berhasil guna dan berdaya guna serta terjangkau oleh masyarakat. Upaya

kesehatan perorangan ditingkatkan dengan menyediakan, memantapkan,

mempertahankan jangkauan pelayanan kesehatan dasar dan rujukan. Upaya

kesehatan masyarakat diusahakan ditingkatkan melalui pencegahan dan

pengurangan morbiditas, mortalitas, kecacatan terutama pada bayi, anak, balita,

ibu hamil, ibu melahirkan, usia lanjut, pencegahan dan pemberantasan penyakit

menular dan wabah, serta perbaikan status gizi masyarakat. Perhatian khusus

diberikan kepada kelompok masyarakat miskin agar derajad kesehatannya tidak

memburuk dan tetap hidup produktif. Peningkatan upaya kesehatan ini dilakukan

dengan menggalang kemitraan dengan potensi masyarakat dan sektor swasta

5. Peningkatan perlindungan masyarakat terhadap penggunaan obat, NAPZA, alat

kesehatan, makanan minuman yang tidak memenuhi syarat kesehatan.

Upaya perlindungan masyarakat terhadap penggunaan obat, NAPZA, alat

kesehatan, makanan minuman yang tidak memenuhi syarat kesehatan

ditingkatkan melalui pengawasan dan pengendalian penggunaan obat pada

berbagai sarana distribusi obat (apotek, toko obat, BP/RB, puskesmas), industri

kecil obat tradisional, toko kosmetik salon kecantikan serta pengawasan

kesehatan terhadap tempat pengelolaan makanan (restoran, usaha jasa boga,

industri rumah tangga makanan-minuman). Kepedulian masyarakat terhadap

resiko penggunaan obat, NAPZA, alkes dan makanan minuman juga tidak kalah

pentingnya untuk ditingkatkan melalui berbagai kegiatan komunikasi, edukasi,

informasi. Ketersediaan obat yang terjangkau perlu dilaksanakan secara terus


19

menerus serta penggunaannya secara rasional perlu lebih digalakkan melalui

berbagai upaya yang nyata sehingga tujuan pengobatan dapat tercapai secara

efektif, aman dan efisien.

6. Pemantapan kerjasama lintas sektor

Untuk mengoptimalkan pembangunan berwawasan kesehatan maka

kerjasama disertai penggalangan kemitraan lintassektor beserta segenap potensi

daerah merupakan hal yang utama. Oleh karena itu sosialisasi masalah-masalah

dan upaya pembangunan kesehatan perlu dilakukan secara intensif dan

berkesinambungan kepada sektor lain.

7. Peningkatan manajemen pembangunan kesehatan

Manajemen pembangunan kesehatan yang terdiri dari perencanaan,

penggerakan, pelaksanaan, pengendalian, penilaian perlu diselenggarakan

secara sistematis untuk menjamin berhasilnya berbagai upaya pembangunan

kesehatan. Manajemen kesehatan tersebut harus didukung oleh sistem informasi

yang berkualitas guna membantu proses pengambilan keputusan yang benar,

cepat, akurat dan efektif.

3.3 PROGRAM PEMBANGUNAN DINAS KESEHATAN KOTA SEMARANG

TAHUN 2005

Program yang telah disusun dan ditetapkan sebagai strategi kebijakan Dinas

Kesehatan Kota Semarang terdiri dari 7 (tujuh) program, antara lain:

1) Pemerataan pelayanan kesehatan

2) Perbaikan Gizi

3) Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit

4) Pengawasan obat dan makanan

5) Pembinaan pengobatan tradisional dan alternatif

6) Peningkatan kualitas tenaga kesehatan

7) Pelayanan kesehatan keluarga


20

3.3.1 SASARAN PROGRAM DAN INDIKATOR

Agar pembangunan kesehatan dapat diselenggarakan dengan berhasil-guna

dan berdaya-guna, maka sasaran beserta indikatornya yang akan dicapai oleh Dinas

Kesehatan sampai pada akhir tahun 2010 adalah :

1) Menurunnya angka kesakitan, kematian dari penyakit menular dan tidak

menular serta mencegah penyebaran penyakit sehingga tidak menjadi

masalah kesehatan

a. kesembuhan penderita TB BTA + (cure rate) : >85%

b. penemuan kasus TB BTA + (case detection rate) : 70%

c. angka kesakitan pnemoni balita : 11,25/10.000 balita

d. cakupan penemuan pnemoni balita : 30%

e. cakupan balita dengan pnemoni yang ditangani : 100%

f. klien yang mendapat penanganan HIV-AIDS : 100%

g. kasus infeksi menular seksual yang diobati : 100%

h. prevalensi HIV-AIDS : <1/10.000

i. penderita DB yang ditangani : 100%

j. incident rate DB :6,6/10.000

k. angka kematian DB : <1%

l. angka bebas jentik : 89%

m. balita dengan diare yang ditangani : 100%

n. angka kematian diare : <1/10.000

o. angka kesakitan diare : 16,24/1000

p. penderita kusta yang selesai berobat (RFT rate) : >90%

q. kelurahan mengalami KLB yang ditangani <24 jam : 95%

r. acute flacid paralysis rate < 15 tahun : 1/100.000

s. jejaring deteksi dini PTM yang mantap : 90%

2) Menurunnya angka kesakitan dan kematian akibat penyakit yang dapat

dicegah dengan imunisasi pada seluruh lapisan masyarakat dengan prioritas

pada bayi, anak usia sekolah dan ibu hamil.

a. kelurahan Universal Child Immunization : 100%

b. imunisasi ibu hamil TT-1 : 99%, TT2 : 95%

c. imunisasi lengkap bayi : 95%

d. BIAS : 95%


21

3) Tersedianya pelayanan kesehatan dasar & rujukan baik pemerintah dan

swasta yang bermutu menuju peningkatan derajad kesehatan masyarakat

yang optimal

a. cakupan rawat jalan di sarana kesehatan : 15%

b. cakupan rawat inap di sarana kesehatan : 1,4%

c. bed ocupancy ratio rumah sakit : 75%

d. cakupan pelayanan puskesmas : 75%

e. cakupan pelayanan kesehatan keluarga miskin : 14,5%

f. pembinaan ke sarana kesehatan :

– BP/RB : 90 buah

– Perawatan kesehatan masyarakat puskesmas : 74%

– Kelompok perawatan kesehatan masyarakat : 70%

– Rumah sakit : 24 buah

– Laboratorium klinik : 40 buah

g. Pelayanan gangguan jiwa di sarana pelayanan kesehatan umum : 12,5%

h. Sarana kesehatan dengan kemampuan pelayanan gawat darurat yang dapat

diakses masyarakat : 85%

i. Pemenuhan darah di RS : 99%

j. Pelayanan kesehatan kerja pada pekerja formal

k. Pelayanan kesehatan kerja pada pekerja informal

l. Jumlah perijinan sarana kesehatan yang selesai diproses :

- Balai pengobatan : 165 buah

- Balai pengobatan gigi : 68 buah

- klinik 24 jam : 24 buah

- laboratorium klinik swasta : 14 buah

- optic : 10 buah

- praktek bersama dokter umum : 6 buah

- praktek bersama dokter spesialis : 6 buah

- klinik spesialis : 16 buah

- rumah bersalin : 28 buah

- toko obat : 125 buah

- toko obat tradisional : 8 buah

- rumah sakit : 19 buah

k. Jumlah perijinan tenaga kesehatan yang selesai diproses :

- dokter umum : 250 buah


22

- dokter gigi : 35 buah

- dokter spesialis : 125 buah

- dokter gigi spesialis : 6 buah

- apoteker : 90 buah

- bidan : 27 buah

- perawat : 565 buah

- asisten apoteker : 440 buah

- pengobat tradisional : 40 buah

4) Meningkatnya pendayagunaan obat dan cara pengobatan tradisional,

kosmetik yang aman dan bermanfaat serta melindungi masyarakat dari efek

negatif pengobatan tradisional dan kosmetika.

a. IKOT yang menerapkan CPOTB : 100%

b. Monitoring pengelolaan dan peredaran obat di IKOT : 15%

c. Monitoring pengelolaan dan peredaran obat di toko kosmetika : 40%

5) Meningkatnya status gizi masyarakat.

a. bayi yang mendapat kapsul vit A 1 kali/th : 95%

b. balita yang mendapat kapsul vit A 2 kali/th : 95%

c. ibu nifas yang mendapat kapsul vit A: 90%

d. ibu hamil mendapat 90 tablet Fe : 90%

e. anemi gizi besi ibu hamil : 20%

f. pemberian makanan pendamping ASI pada bayi BGM dari gakin : 100%

g. prevalensi gizi kurang balita : 10%

h. prevalensi gizi buruk balita : 0,48%

i. kelurahan dengan garam iod baik : 90%

j. ibu hamil KEK : 6%

k. bayi yang mendapat ASI eksklusif : 80%

l. keluarga sadar gizi : 80%

6) Meningkatnya derajad kesehatan ibu, ibu maternal, bayi, balita, apras, remaja

dan usila

a. cakupan K-1 ibu hamil : 95%

b. cakupan K-4 ibu hamil : 90%


23

c. cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki

kompetensi kebidanan : 90%

d. deteksi risiko tinggi oleh tenaga kesehatan : 20%

e. deteksi risiko tinggi oleh masyarakat : 10%

f. ibu hamil risiko tinggi yang dirujuk : 100%

g. cakupan kunjungan neonatus : 90%

h. cakupan kunjungan bayi : 90%

i. cakupan BBLR : 4%

j. cakupan BBLR yang ditangani : 100%

k. jumlah pemeriksaan papsmear : 450 orang ibu

l. ibu hamil dengan komplikasi yang ditangani : 90%

m. neonatal risiko tinggi/komplikasi yang ditangani : 80%

n. cakupan DDTK balita & anak prasekolah : 50%

o. cakupan pemeriksaan kesehatan siswa SD & setingkat oleh tenaga

kesehatan atau tenaga terlatih (guru UKS, dokter kecil) : 100%

p. cakupan pemeriksaan kesehatan siswa TK, SLTP, SLTA oleh tenaga

kesehatan atau tenaga terlatih (guru UKS, dokter kecil) : 80%

q. cakupan pelayanan kesehatan remaja : 80%

r. cakupan peserta KB aktif : 80%

s. cakupan pelayanan kesehatan usila : 70%

t. kelompok usila aktif : 80%

7) Tersedianya obat bermutu, aman dan efektif sesuai kebutuhan masyarakat

dan tercukupinya kebutuhan obat pelayanan kesehatan dasar.

a. ketersediaan obat sesuai kebutuhan : 90%

b. pengadaan obat esensial : 100%

c. pengadaan obat generik : 100%

d. ketersediaan narkotika, psikotropika sesuai kebutuhan pelayanan

kesehatan : 100%

8) Terjaminnya mutu, keamanan dan khasiat obat yang beredar

a. Monitoring dan pengelolaan obat di sarana distribusi obat :

– pengelolaan obat di puskesmas : 100%

– pengelolaan dan peredaran obat di apotek : 60%

– pengelolaan dan peredaran obat di toko obat : 100%


24

– pengelolaan dan peredaran obat di BP/RB : 90%

b. Pengelola sarana distribusi obat yang memberikan pelaporan yang baik

dan teratur.

c. Penerapan pengobatan rasional di puskesmas : 80%

d. Pelanggaran distribusi obat di sarana distribusi obat swasta (apotek,

toko obat, BP/RB) : 2%

e. Penulisan resep obat generik : 90%

9) Meningkatnya fungsi perencanaan dan evaluasi pelayanan kesehatan serta

tersedianya informasi akurat, tepat waktu, lengkap sesuai kebutuhan

sebagai bahan pengambilan keputusan untuk perumusan kebijakan di

bidang kesehatan.

a. Penyusunan rencana kinerja tahunan dan pengukuran kinerja kegiatan :

100%

b. Monitoring evaluasi kegiatan : 12 kali per tahun

c. Pelayanan data dan informasi untuk manajemen dan masyarakat :

100%

d. Data dan informasi kesehatan yang akurat, lengkap, tepat waktu : 100%

10) Meningkatnya kualitas sumber daya manusia untuk mendukung pelayanan

kesehatan yang berkualitas.

a. Pengiriman SDM untuk mengikuti diklat kepempimpinan

- PIM II : 1 orang

- PIM III : 12 orang

- PIM IV : 78 orang

b. Pengiriman SDM untuk mengikuti Pendidikan formal : 555 orang

c. Pengiriman SDM untuk mengikuti Pendidikan non formal : 190 orang

11) Meningkatnya kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana pelayanan

kesehatan dasar

Jumlah rehabilitasi & pemeliharaan fisik sarana prasarana pelayanan

kesehatan : 60 kali


25

12) Terwujudnya kualitas air dan lingkungan perumahan yang lebih sehat

sehingga dapat melindungi masyarakat dari penyakit yang dapat

disebabkan oleh lingkungan

a. cakupan air bersih : 95%

b. kualitas air minum yang memenuhi syarat kesehatan : 85%

c. kualitas air bersih yang memenuhi syarat kesehatan : 70%

d. rumah sehat : 85%

e. penduduk yang memanfaatkan jamban : 90%

f. rumah yang mempunyai SPAL : 80%

g. TPA-TPS yang memenuhi syarat kesehatan : 90%

h. Tempat umum yang memenuhi syarat kesehatan : 75%

i. Tempat pengelolaan pestisida sehat : 100%

13) Tersedianya produk makanan dan minuman yang beredar memenuhi syarat

kesehatan

a. Industri makanan minuman rumah tangga yang memenuhi syarat

kesehatan : 75%

b. Tempat pengelolaan makanan sehat : 75%

14) Meningkatnya upaya penyuluhan P3 Napza oleh petugas kesehatan

Jumlah penyuluhan P3 NAPZA oleh petugas kesehatan : 30 %

15) Pemberdayaan individu dan masyarakat dalam bidang kesehatan yang

ditandai oleh peningkatan perilaku hidup bersih sehat dan peran serta aktif

masyarakat dalam memelihara, meningkatkan, dan melindungi kesehatan

diri dan lingkungannya.

a. rumah tangga sehat (sehat utama & paripurna) : 63%

b. posyandu purnama : 39%

c. posyandu mandiri : 3%

d. sekolah sehat : 82,5%

e. cakupan penduduk yang menjadi peserta jaminan pemeliharaan

kesehatan pra bayar : 19%

.


26

Dengan tercapainya sasaran-sasaran Dinas Kesehatan Kota Semarang tersebut

pada tahun 2010 dan kontribusi para pelaku pembangunan kesehatan lainnya,

diharapkan sasaran dampak pembangunan kesehatan sebagaimana yang

ditetapkan dalam RPJMD Kota Semarang tahun 2005-2010 dapat dicapai, yaitu :

1. Menurunnya angka kematian ibu menjadi sebesar 40/100.000 kelahiran hidup

2. Menurunnya angka kematian bayi menjadi 10/1000 kelahiran hidup

3. Menurunnya status gizi buruk pada anak balita menjadi 0,48%

4. Meningkatnya angka Umur Harapan Hidup menjadi 70 tahun

5. Meningkatnya jangkauan pelayanan kesehatan

6. Meningkatnya peran serta masyarakat dalam PHBS

7. Meningkatnya pengawasan obat dan makanan

8. Meningkatnya ketersediaan obat yang bermutu, aman dan efektif sesuai

kebutuhan masyarakat


27

BAB 4

PENCAPAIAN PEMBANGUNAN KESEHATAN

Gambaran masyarakat Kota Semarang masa depan yang ingin dicapai oleh

segenap komponen masyarakat melalui pembangunan kesehatan Kota Semarang

adalah : Kota Semarang Sehat 2010 yang mandiri dan bertumpu pada potensi

daerah. Terdapat beberapa keterkaitan dari beberapa aspek yang dapat mendukung

meningkatnya kinerja yang dihubungkan dengan pencapaian pembangunan

kesehatan, diantaranya adalah : (1) indikator derajat kesehatan sebagai hasil akhir,

yang terdiri atas indikator mortalitas, morbiditas dan status gizi. (2) indikator hasil

antara, yang terdiri atas indikator keadaan lingkungan, perilaku hidup masyarakat,

akses mutu pelayanan kesehatan serta (3) indikator proses dan masukan yang terdiri

atas indikator pelayanan kesehatan, sumber daya kesehatan, manajemen kesehatan

dan kontribusi sektor terkait.

4. 1 Situasi Derajat Kesehatan

4.1.1. Kematian

Salah satu upaya untuk menilai keberhasilan program pembangunan

kesehatan yang telah dilaksanakan selama ini adalah dengan melihat perkembangan

kematian dari tahun ke tahun. Besarnya tingkat kematian bayi, balita dan ibu

maternal dapat dilihat pada uraian berikut ini:

4.1.1.1 Angka Kematian Bayi (AKB)

Angka kematian bayi menurut hasil Survei Demografi Kesehatan Indonesia

(SDKI) pada tahun 2002 – 2003 sebesar 35 per 1.000 kelahiran hidup. Kejadian

kematian bayi ini dilatarbelakangi berbagai karakteristik diantaranya menurut tempat

tinggal (wilayah pedesaan jumlah kematian bayi lebih tinggi dibanding perkotaan),

tingkat pendidikan ibu (kematian bayi tinggi pada ibu yang tidak tamat SD dan tidak

bersekolah), serta indeks kekayaan (kematian bayi tinggi pada keluarga dengan

sosial ekonomi rendah).

Jumlah kematian bayi di Kota Semarang pada tahun 2005 berdasarkan

laporan puskesmas (SP3) sebesar 97 bayi (untuk kematian perinatal dan neonatal).

Ada banyak faktor yang mempengaruhi tinggi rendahnya kematian bayi diantaranya

tersedianya berbagai fasilitas atau faktor aksesibilitas dan pelayanan kesehatan dari

tenaga medis yang terampil serrta kesediaan masyarakat untuk merubah kehidupan


28

tradisional ke norma kehidupan modern. Menurunnya kematian bayi dalam beberapa

tahun terakhir disebabkan adanya peningkatan dalam kualitas hidup pelayanan

kesehatan pada masyarakat.

4.1.1.2 Angka Kematian Balita

Angka Kematian Balita (1-4 tahun) adalah jumlah kematian anak usia 1-4

tahun per 1.000 anak balita. Child Mortality Rate (CMR) menggambarkan faktor-

faktor lingkungan yang berpengaruh terhadap kesehatan anak balita seperti gizi,

sanitasi, penyakit menular dan kecelakaan. Indikator ini dapat menggambarkan

tingkat kesejahteraan sosial dan tingkat kemiskinan penduduk. Untuk Kota

Semarang pada tahun 2005 dari 113.210 balita yang ada, kematian Balita sebanyak

25 anak. Jumlah ini mengalami penurunan dari tahun sebelumnya yang mencapai 46

anak. Untuk mengatasi hal tersebut, telah dilakukan beberapa upaya diantaranya :

a. Melaksanakan pelatihan Manajemen Terpadu Balita Sakit (MTBS) bagi petugas

puskesmas

b. Pelaksanaan deteksi dini tumbuh kembang balita

4.1.1.3 Kematian Ibu Maternal (AKI)

Jumlah Kematian Ibu berguna untuk menggambarkan status gizi dan

kesehatan ibu, kondisi lingkungan, tingkat pelayanan kesehatan terutama untuk ibu

hamil, ibu waktu melahirkan dan masa nifas. Berdasarkan laporan Puskesmas

113

42

97

18

97

25

0

20

40

60

80

100

120

Jumlah

2003 2004 2005

Tahun

Grafik 2. Perkembangan Angka Kematian Bayi dan

Balita di Kota Semarang Tahun 2003 - 2005

Kematian Bayi

Kematian Balita


29

jumlah kematian ibu maternal di Kota Semarang pada tahun 2005 sebanyak 13

orang dengan jumlah kelahiran hidup sebanyak 27.621.

Kematian tersebut rata-rata terjadi di tempat pelayanan rujukan, yaitu di

Rumah Sakit akibat keterlambatan rujukan dari pelayanan dasar Bidan Praktek

Swasta (BPS). Hal ini dapat disebabkan karena terlambat dalam penentuan

diagnosa maupun dalam pengambilan keputusan klinik sehingga terlambat sampai

ditempat rujukan, pengaruh lain yang menentukan adalah sulitnya keluarga dalam

memutuskan keadaan untuk dirujuk. Disamping itu mulai membaiknya sistem

pencatatan dan pelaporan baik di sarana pelayanan kesehatan khususnya Rumah

Sakit dan Puskesmas turut membantu dalam pendataan kematian ibu maternal.

4.1.2. Penyakit Menular

4.1.2.1. Pemberantasan Penyakit Demam Berdarah Dengue

a. Angka Kesakitan

Grafik 4. Perkembangan Jumlah Kematian Ibu di Kota

Semarang Tahun 2002 -2005

6

14

5

11

0

2

4

6

8

10

12

14

16

2002 2003 2004 2005

Tahun

Jumlah

Kematian Ibu

Grafik 3. Waktu Kejadian Kematian Ibu

Maternal

ibu hamil

8%

ibu bersalin

15%

ibu nifas

77%


30

Demam Berdarah Dengue (DBD) merupakan penyakit menular yang

sering menimbulkan keresahan dan kepanikan masyarakat karena selain

menimbulkan Kejadian Luar Biasa (KLB), tingkat kematiannya cukup tinggi,

terutama apabila pengobatan terhadap penderita, terlambat dilakukan dan

penderita sudah dalam keadaan syok. Penyakit DBD di Kota Semarang

merupakan penyakit endemis sejak tahun 1969, ditemukan 3 penderita

dengan kematian 3 orang sehingga CFR 100%. Setiap tahun terjadi

peningkatan kasus DBD, bahkan pada tahun 2005 terjadi Kejadian Luar

Biasa sebanyak 46 kejadian. Di Kota Semarang terdapat 134 kelurahan

dengan katagori endemis, 36 kelurahan non endemis/sporadis dan 7

kelurahan dengan katagori bebas/potensial.

Berdasarkan data pada tabel 7 dan spm 14, pada tahun 2005

jumlah kasus DBD mencapai sebesar 2.297 kasus sehingga diperoleh angka

kesakitan DBD pada tahun 2005 sebesar 16,3 per 10.000 penduduk.

Berdasarkan grafik diatas, angka kesakitan (incidence rate = IR)

Kota Semarang rata-rata diatas target nasional (IR = 2/10.000 penduduk)

maupun target Kota Semarang sendiri yaitu 7,5/10.000 penduduk. Dilihat dari

0

500

1000

1500

2000

2500

Jumlah

Tahun

Grafik 5. Perkembangan Penyakit Demam Berdarah

di Kota Semarang pada Tahun 2000 - 2005

Kasus 1428 986 607 1128 1621 2297

IR 11.01 7.05 4.56 3.59 11.8 16.3

Kematian 8 10 3 10 7 38

CFR 0.6 1 0.5 0.9 0.43 1.7

2000 2001 2002 2003 2004 2005


31

trendnya terdapat peningkatan kasus dan IR pada tahun 2003, 2004 dan

2005. Wilayah dengan pencapaian IR DBD tertinggi yaitu Kecamatan

Ngaliyan (IR = 25,01 per 10.000 penduduk) dan yang terendah yaitu

Kecamatan Genuk (IR = 8,56 per 10.000 penduduk). Peningkatan kasus DBD

disebabkan oleh beberapa faktor yaitu angka bebas jentik dan partisipasi

masyarakat yang belum optimal dalam upaya pencegahan dan

pemberantasan penyakit DBD.

b. Angka Kematian

Pada tahun 2005, jumlah kematian akibat DBD meningkat menjadi 38

orang dari 7 orang pada tahun 2004, sehingga diperoleh CFR sebesar 1,7%.

Walaupun CFR DBD Kota Semarang masih dibawah target Kota Semarang

dan SPM yaitu 2% namun masih terdapat kecamatan dengan CFR > 2%

yaitu : Semarang Tengah (2,38%), Semarang Selatan (2,95%), Genuk

(9,67%), Ngaliyan (2,42%) dan Tugu (2,7%).

c. Pelayanan Terhadap Penderita

Dari aspek cakupan, seluruh penderita DBD di Kota Semarang yang

berobat ke sarana pelayanan kesehatan sudah mendapatkan pelayanan

(100%) sehingga target yang ditetapkan dalam SPM sudah tercapai.

Walaupun demikian dengan masih adanya penderita yang meninggal

menunjukkan kualitas penanganannya masih perlu ditingkatkan. Untuk itu

mulai tahun 2005 dilakukan terobosan baru dengan melibatkan anak-anak

sekolah dalam pelaksanaan Pemberantasan Sarang Nyamuk (PSN).

Diharapkan anak-anak dapat mengingatkan orang tua /keluarga dalam

pelaksanaan Pemberantasan Sarang Nyamuk (PSN) di rumah.

4.1.2.2. Pemberantasan Penyakit Malaria

a. Keadaan kasus

Berdasarkan laporan Sistem Pencatatan dan Pelaporan Puskesmas

(SP3), jumlah kasus malaria klinis di Kota Semarang mengalami penurunan

yaitu dari 294 kasus pada tahun 2004 menjadi 62 kasus pada tahun 2005.

Kecamatan dengan kasus malaria klinis terbanyak yaitu Banyumanik 15

kasus dan Mijen 14 kasus.


32

Sedangkan untuk kasus malaria positif juga terdapat penurunan

dimana pada tahun 2004 ditemukan 27 kasus menjadi 17 kasus pada tahun

2005 (API = 0,02/1.000 penduduk). Semuanya merupakan kasus import

karena berdasarkan hasil penyelidikan epidemiologi yang dilakukan diketahui

bahwa sebelumnya penderita pernah mengunjungi daerah endemis.

Kecamatan dengan kasus malaria (+) tertinggi pada tahun 2005 adalah

Banyumanik 9 kasus.

b. Pelayanan terhadap Penderita

Bentuk pelayanan yang diberikan terhadap penderita malaria adalah

pemeriksaan darah dan pengobatan. Pemeriksaan darah dilakukan terhadap

penderita klinis sedangkan pengobatan dilakukan terhadap baik penderita

klinis maupun yang positif malaria.

Pemeriksaan darah dilakukan untuk menegakkan diagnosa. Seorang

penderita klinis baru dinyatakan positif malaria apabila sediaan darah yang

diperiksa terdapat plasmodium. Selain dilakukan pemeriksaan darah, semua

penderita klinis memperoleh pengobatan klinis. Sedangkan untuk yang positif

malaria diberikan pengobatan radikal. Dengan demikian semua penderita

malaria yang ditemukan di Kota Semarang diberikan pengobatan (100%)

4.1.2.3. Pemberantasan Penyakit TB Paru

a. Penemuan Penderita Baru (CDR)

Berdasarkan data laporan triwulan (Puskesmas, BP4 dan Rumah

Sakit) penemuan penderita baru BTA (+) dari tahun 2004 ke tahun 2005

mengalami peningkatan yaitu dari 558 menjadi 812 kasus. Hal ini

disebabkan karena mulai tribulan I tahun 2005 BP4 dan beberapa Rumah

Sakit sudah rutin mengirimkan laporan ke Dinas Kesehatan Kota

Semarang.

Angka penemuan penderita baru (CDR) di Kota Semarang tahun

2005 sebesar 55,24% mengalami peningkatan bila dibandingkan tahun

2004. Hal ini disebabkan oleh strategi penemuan penderita yang sudah

dilakukan secara aktif oleh petugas yaitu menemukan penderita BTA positif

dan TB anak diperiksa kontak serumah.


33

b. Angka kesembuhan (Cure Rate)

Angka kesembuhan TB Paru pada tahun 2005 belum bisa diketahui

karena pelaporannya menggunakan system kohort sehingga evaluasinya

dilaksanakan setiap triwulan. Untuk tahun 2004 angka kesembuhan sebesar

78% mengalami peningkatan tahun 2003, tetapi masih tetap dibawah target

yang telah ditentukan yaitu 85%. Terdapat 3 kecamatan dengan angka

kesembuhan ≥ 85% yaitu Kecamatan Genuk (100%), Kec. Gunungpati

(100%) dan Ngaliyan (86,67%)

4.1.2.4. Pemberantasan Penyakit Diare

a. Angka Kesakitan

Penderita diare tahun 2005 menurut golongan umur < 5 tahun

sebanyak 10.501 dan golongan umur > 5 tahun sebanyak 14.976 penderita.

Jumlah sasaran diare dihitung dengan rumus 25% x 15% x jumlah penduduk,

sehingga diperoleh angka sebesar 53.161 penderita. Apabila dibandingkan

dengan jumlah sasaran tersebut dan target Standar Pelayanan Minimal

(75%), cakupan penemuan penderita diare di Kota Semarang belum

memenuhi target (47,92%). Kondisi ini disebabkan banyak hal, diantaranya

kurangnya peran serta masyarakat sebagai kader dalam penemuan kasus

diare terutama pada balita dan kelengkapan data kasus diare di puskesmas.

Pada tahun 2005 IR (Incidence Rate)nya sebesar 18,21 per 1.000

penduduk, hal ini berarti terjadi peningkatan dibandingkan dengan tahun

2004.

b. Angka Kematian

CFR dihitung berdasarkan jumlah penderita yang meninggal akibat

penyakit diare yang berobat di puskesmas. Berdasarkan data dari tahun 2001

– 2005, tidak terdapat laporan mengenai penderita diare yang meninggal. Hal

ini berarti penderita diare yang berobat di puskesmas dapat ditangani dengan

baik sehingga tidak ada yang dinyatakan meninggal.

c. Penanganan Penderita Diare

Dari 10.501 penderita diare Balita yang berobat ke puskesmas,

seluruhnya (100%) telah mendapatkan penanganan yang cepat dan tepat

sehingga tidak sampai menimbulkan terjadinya kematian. Cakupan


34

pelayanan penderita diare dari tahun ke tahun mengalami peningkatan, hal ini

karena didukung dengan pengetahuan dari petugas puskesmas yang

meningkat berkat adanya pelatihan dan evaluasi program yang diadakan oleh

DKK Semarang, namun hasil tersebut belum merupakan cakupan

sebenarnya karena sasaran yang digunakan sebagai pembandingnya

dihitung berdasarkan target DKK.

4.1.2.5. Pemberantasan Penyakit Pneumonia

Salah satu penyebab kematian bayi dan balita menurut Survei Kesehatan

Rumah Tangga (SKRT) adalah penyakit Infeksi Saluran Pernafasan Akut (ISPA)

yaitu sebesar 29,5% dimana dari seluruh kematian karena ISPA, 80-90% adalah

karena Pneumonia. Penderita Pneumonia yang dilaporkan di Kota Semarang pada

tahun 2005 mengalami peningkatan apabila dibandingkan tahun 2004 yaitu dari

1.546 balita menjadi 1.636 balita. Dari segi cakupan pelayanan dan penanganan

terhadap penderita juga terdapat peningkatan dari tahun sebelumnya menjadi

16,80% (tahun 2004 : 11,05%). Adanya peningkatan pengetahuan petugas

puskesmas dalam menangani pasien dan kesadaran penderita untuk berobat ke

puskesmas serta adanya refreshing bagi pemegang program P2 ISPA Puskesmas

menjadi faktor yang mendukung peningkatan cakupan penemuan dan pelayanan

pada penderita Pneumonia. Sedangkan untuk angka kematian akibat pneumonia

dan pneumonia berat dinyatakan tidak ada berdasarkan laporan Puskesmas selama

beberapa tahun terakhir. Data secara lengkap dapat dilihat pada tabel spm 13.

4.1.2.6. Pemberantasan Penyakit Kusta

Berdasarkan data, penderita kusta di Kota Semarang yang dilaporkan dari

16 kecamatan sebanyak pada tahun 2005 mengalami peningkatan dari 12 orang

pada tahun 2004 menjadi 20 orang yaitu terdiri dari penderita Kusta tipe MB = 16

orang dan PB = 4 orang. Prevalensi kusta tahun 2005 sebesar 0,15% per 10.000

penduduk, mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya yang hanya mencapai

0,06 per 10.000 penduduk. Penderita yang ditemukan di Puskesmas masih rendah,

hal ini disebabkan karena banyak penderita yang berobat ke RS Tugu. Dari seluruh

penderita kusta yang ditemukan, 14 orang (62,50%) dinyatakan telah selesai berobat


35

(RFT, Releasing From Treatment ). Namun jumlah ini masih belum memenuhi target

yang ditetapkan dalam SPM yaitu >90%.

4.1.2.7. Pemberantasan Penyakit Infeksi Menular Seksual

A. Infeksi Menular Seksual (IMS)

Berdasarkan laporan dari puskesmas pada tahun 2005 didapatkan

penyakit infeksi menular seksual sebesar 113 kasus. Sedangkan data cakupan

IMS dari Rumah Sakit pada tahun 2005 didapatkan 187 kasus yang terdiri atas :

Candidiasis 61 kasus, Candyloma Acuminata 23 kasus, Gonorrhea 57 kasus,

Herpes Genitalis 26 kasus, Herpes Simplex Virus 14 kasus, Siphilis 4 kasus dan

Trichoma Vaginalis 2 kasus. Data ini belum dapat menggambarkan seluruh

kasus IMS yang ada karena hanya 1 puskesmas yaitu Puskesmas Mangkang

dan 10 RS yang rutin melaporkan data tersebut.

B. HIV/AIDS

Jumlah kasus HIV yang ditemukan tahun 2005 sebagian besar didapat

dari hasil skrining sero survei pada kelompok perilaku resiko tinggi sebanyak 773

orang (Wanita Penjaja Seks (WPS) langsung 520 orang, WPS tidak langsung 97

orang, Napi 129 orang, IDU 20 orang) dan laporan rumah sakit. Dari survei

tersebut ditemukan kasus HIV sebanyak 75 orang : 50 orang dari hasil VCT, 23

orang dari hasil sero survei dan 2 orang dari laporan Rumah Sakit. Jumlah ini

meningkat 55 orang dibandingkan tahun sebelumnya. Sedangkan untuk kasus

AIDS sebanyak 11 kasus (3 orang meninggal), meningkat 4 orang dibandingkan

tahun sebelumnya.

Untuk itu telah dilakukan upaya pencegahan dan pemberantasan

penyakit menular untuk mengurangi resiko penularan dan penurunan kejadian

sakit di masyarakat diantaranya melalui peran Komisi Penanggulangan AIDS

Daerah (KPAD) dan lembaga swadaya masyarakat (LSM) tentang pencegahan

dan pemberantasan HIV/AIDS. Selain itu juga, melalui pendirian klinik VCT di

beberapa Rumah Sakit seperti RSUP Karyadi, RSUD Tugurejo, RSUD Kota

Semarang dan RS Panti Wilasa Citarum.

Dari hasil skrining darah di PMI terhadap virus HIV selama tahun 2005

telah diperiksa darah donor sejumlah 26.439 orang. Dari jumlah tersebut yang

positif HIV/AIDS sebanyak 9 (0,03%). Hasil tersebut menunjukkan bahwa


36

HIV/AIDS tidak hanya menjangkiti kelompok resiko tinggi saja tetapi juga sudah

mengenai masyarakat umum. Namun demikian darah tersebut sudah langsung

dimusnahkan sehingga semua pasien yang akan menerima darah donor bebas

dari virus HIV.

Berikut ini data 10 besar penyakit yang ada di Kota Semarang pada tahun

2005 berdasarkan laporan dari Puskesmas dan Rumah Sakit:

Tabel j : Data 10 Besar Penyakit di RS dan Puskesmas Tahun 2005

No Rumah Sakit Jumlah Puskesmas Jumlah

1. Infeksi saluran nafas bagian atas akut lainnya

43.370 Infeksi akut lain pada saluran nafas

88.041

2. Cedera YDT lainnya, YTT dan daerah badan multiple

23.879 Influensa 16.304

3. Demam yang sebabnya tidak diketahui

23.780 Laringitis dan Trachitis 15.341

4. Peny. Kulit dan jaringan sub kutan lainnya

20.569 Faringitis 14.859

5. Diare dan gastroenteritis oleh penyebab infeksi tertentu

14.873 Gangguan otot lainnya 14.682

6. Penyakit Pulpa dan Peripikal

13.719 Hipertensi Esensial 14.044

7. Konjungtivitis dan gangguan konjungtiva

10.618 Peny. Pulpa dan Jar. Peripikal

12.958

8. Gastritis dan duodenitis

9.656 Diare 12.011

9. Faringitis akut 8.671 Dermatitis Kontak Alergi

9.074

10. Hipertensi esensial 6.952 Peny. Gusi dan Jaringan Periodental

8.496

Sumber data : Laporan SP3 dan SP2RS

4.1.2.8. Surveilans Acute Flaccid Paralysis (SAFP)

Untuk membebaskan Indonesia dari penyakit polio, maka pemerintah telah

melaksanakan program Eradikasi Polio (ERAPO) yang terdiri dari pemberian

imunisasi polio secara rutin, pemberian imunisasi massal pada anak balita melalui

PIN (Pekan Imunisasi Nasional) dan Surveilans AFP. Surveilans AFP pada

hakekatnya adalah pengamatan dan penjaringan semua kelumpuhan yang terjadi

secara mendadak dan sifatnya flaccid (layuh), seperti sifat kelumpuhan pada

poliomyelitis. Prosedur pembuktian penderita AFP terserang virus polio liar atau tidak

adalah sebagai berikut :


37

1. Melakukan pelacakan terhadap anak usia sama atau kurang dari 15 tahun yang

mengalami kelumpuhan layuh mendadak (<14 hari) dan menentukan diagnosa

awal

2. Mengambil spesimen tinja penderita tidak lebih dari 14 hari sejak kelumpuhan,

sebanyak 2 kali selang waktu pengambilan I dan II > 24 jam

3. Mengirim kedua specimen tinja ke laboratorium Bio Farma Bandung dengan

pengemasan khusus/baku

4. Hasil pemeriksaan spesimen tinja akan menjadi bukti virologis adanya virus polio

liar di dalamnya

5. Diagnosa akhir ditentukan pada 60 hari sejak kelumpuhan. Pemeriksaan klinis ini

dilakukan oleh dokter spesialis anak atau syaraf untuk menentukan adanya

kelumpuhan atau tidak

Kasus AFP yang ditemukan di Kota Semarang tahun 2005 sebanyak 9 kasus

(target = 4 kasus), meningkat dari tahun sebelumnya yang hanya 6 kasus, terbanyak

pada golongan umur 5 -14 thn sebanyak 6 kasus, 1-4 thn sebanyak 3 kasus

sehingga untuk tahun 2005 diperoleh AFP rate sebesar 2,25 per 100.000 (target ≥

1/100.000 penduduk). Kasus AFP ditemukan pada 7 kecamatan yaitu :Semarang

Tengah (1 kasus), Semarang Selatan (1 kasus), Semarang Barat (1 kasus),

Tembalang (2 kasus), Banyumanik (2 kasus), Mijen (1 kasus), Ngalian (1 kasus).

AFP

4.1.2.9. Penyakit Menular yang Dapat Dicegah Dengan Imunisasi (PD3I)

Penyakit menular seperti difteri, TBC, Batuk rejan, Polio dan campak

merupakan penyebab terjadinya kesakitan, kecacatan dan kematian pada bayi,dan

anak balita. Berdasarkan data Profil Kesehatan Kota Semarang tahun 2005,

diketahui jumlah kasus penyakit menular yang dapat dicegah dengan imunisasi

tertinggi yaitu Campak 115 kasus, dan Difteri 24 kasus, sedangkan untuk penyakit

lainnya seperti Pertusis, Tetanus, Tetanus Neonatorum dan Polio di Kota Semarang

Tahun 2005 tidak ditemukan adanya kasus kematian.

IV.1.3. PENYAKIT TIDAK MENULAR

Saat ini di negara berkembang telah terjadi pergeseran penyebab kematian

utama yaitu dari penyakit menular ke penyakit tidak menular. Kecenderungan


38

transisi ini dipengaruhi oleh adanya berubahnya gaya hidup, urbanisasi dan

globalisasi. Penyakit yang tergolong dalam penyakit tidak menular (degeneratif) yaitu

: Neoplasma (Kanker), Diabetes Mellitus, Gangguan mental, Penyakit Jantung dan

Pembuluh Darah, dan lain-lain.

Neoplasma (Kanker), kanker adalah tumor ganas yang ditandai dengan

pertumbuhan abnormal sel-sel tubuh. Berdasarkan hasil Survei Kesehatan Rumah

Tangga (SKRT) tahun 2002, kanker merupakan penyebab kematian ketiga setelah

penyakit jantung dan stroke. Pada tahun 2005 di Kota Semarang berdasarkan

laporan program yang berasal dari Rumah Sakit dan Puskesmas, kasus penyakit

kanker yang ditemukan sebanyak 2.020, terdiri dari Kanker Payudara 1.280 kasus,

Kanker Serviks 1.115 kasus, Kanker Hepar 174 kasus, dan Kanker Paru 404 kasus.

Diabetes Mellitus (Kencing Manis), Kencing manis adalah suatu keadaan

dimana terjadi kelebihan kadar gula darah (glukosa) dalam darah. Kencing manis

dapat disebabkan oleh faktor lingkungan seperti kegemukan, makan makanan yang

berlebihan, penyakit infeksi atau juga dapat disebabkan oleh faktor keturunan yang

mengganggu hormon insulin. Data laporan program tahun 2005 untuk kasus

Diabetes Mellitus adalah sebanyak 18.175 kasus.

Gangguan Mental, adalah bentuk gangguan dan kekacauan fungsi mental

(kesehatan mental), disebabkan oleh kegagalan mereaksinya mekanisme-adaptasi

dari fungsi-fungsi kejiwaan/mental terhadap stimuli eksternal dan ketegangan-

ketegangan sehingga muncul gangguan fungsi atau gangguan struktur pada satu

bagian, satu organ atau sistem kejiwaan. Pada tahun 2005 di Kota Semarang

diperoleh data kejadian gangguan mental sebanyak 1.083 kasus terdiri dari 566

kasus gangguan mental di Rumah Sakit dan 517 kasus di Puskesmas.

Penyakit Jantung dan Pembuluh Darah, merupakan penyakit yang

mengganggu sistem pembuluh darah atau lebih tepatnya menyerang jantung dan

urat-urat darah, misalnya : Angina Pektoris, Acute Myocard Infark (AMI), Hipertensi

dan Stroke. Berdasarkan laporan Rumah Sakit pada tahun 2005 di Kota Semarang

kasus Penyakit Jantung dan Pembuluh Darah terdiri dari Angina Pektoris 766 kasus,


39

AMI 486 kasus, Hipertensi 6.543 kasus (Rumah Sakit), 33.958 kasus (Puskesmas),

dan Stroke 2.160 kasus.

4.1.4. Kejadian Luar Biasa

Dilaporkan pada tahun 2005 di Kota Semarang terjadi Kejadian Luar Biasa

(KLB) sebanyak 31 macam kejadian yaitu : Difteri (24 kejadian), Keracunan Ikan (1

kejadian), Keracunan Makanan (4 kejadian), Campak (1 kejadian), Gondong/

Parotitis (1 kejadian). Dari semua kasus KLB yang ada, terjadi kematian akibat KLB

Difteri (1 orang) dan Keracunan ikan (1 orang). 3 Jenis KLB tertinggi jumlah

penderitanya adalah Keracunan makanan (162 penderita) di 4 kecamatan, Difteri (24

penderita) di 13 kecamatan, dan Parotitis/ Gondong (20 penderita) di 1 kecamatan.

Data secara lengkap dapat dilihat pada tabel 20.

Dari 177 kelurahan yang ada di Kota Semarang terdapat 27 kelurahan yang

terkena kejadian luar biasa (KLB). Dari jumlah tersebut seluruhnya (100%) telah

dilakukan kegiatan penanganan/penanggulangan dengan cepat dalam waktu kurang

dari 24 jam (data selengkapnya pada tabel 19).

4.1.5. Keadaan Gizi

4.1.5.1 Status Gizi Bayi dan Balita

Perkembangan keadaan gizi masyarakat dapat dipantau melalui hasil

pencatatan dan pelaporan program perbaikan gizi masyarakat yang tercermin dalam

hasil penimbangan bayi dan balita setiap bulan di posyandu. Pada tahun 2005 di

Grafik 6. Kejadian Luar Biasa di Kota Semarang

Tahun 2005

24

162

203 2

0

20

40

60

80

100

120

140

160

180

Difteri Kerac. Mkanan Parotitis Kerac. Ikan Campak

Jenis KLB

Jumlah


40

Kota Semarang menunjukkan jumlah Bayi Lahir Hidup sebanyak 25.109 bayi dan

jumlah Balita yang ada (S) sebesar 113.210 anak. Untuk kasus bayi dengan Berat

Badan Lahir Rendah (BBLR) pada tahun 2005 yaitu sebanyak 196 bayi, meningkat

dari tahun sebelumnya yaitu 134 bayi. Sedangkan jumlah Balita yang datang dan

ditimbang (D) di posyandu dari seluruh balita yang ada (S) yaitu sejumlah 92.673

(81,86%) dengan rincian jumlah balita yang naik berat badannya sebanyak 73.649

anak (79,47%) dan Bawah Garis Merah (BGM) sebanyak 681 anak (0,73%).

Permasalahan gizi yang masih tetap ada dan jumlah cenderung bertambah adalah

masalah gizi kurang dan gizi buruk. Kurang gizi sangat dipengaruhi oleh

pengetahuan masyarakat yang kurang, kontaminasi makanan dan minuman balita

akibat lingkungan yang tidak sehat dan prioritas hidup lainnya selain makanan

bergizi. Kasus gizi buruk yang ditemukan di Kota Semarang pada tahun 2005

sebesar 17 kasus dan terdapat 2 balita yang meninggal. Dari seluruh kasus gizi

buruk tersebut telah dilakukan intervensi melalui program Jaring Pengaman Sosial

Bidang Kesehatan (JPSBK) khususnya upaya perbaikan gizi masyarakat dalam

bentuk kegiatan pemberian PMT pemulihan selama 180 hari, pemberian bantuan

modal pada kepala keluarga, perawatan serta pengobatan baik di puskesmas

maupun di Rumah Sakit.

Tabel k : Perkembangan Status Gizi Balita Tahun 2003 - 2005

Prevalensi (kasus) No Status Gizi

2003 2004 2005

1. Gizi buruk 0,63 1,23 0,94

2. Gizi kurang 9,75 11,56 11,09

3. Gizi baik 86,65 83,68 85,98

4. Gizi lebih 2,97 3,53 1,99

4.1.5.2. ASI Ekslusif

ASI (Air Susu Ibu) merupakan salah satu makanan yang sempurna dan

terbaik bagi bayi karena mengandung unsur-unsur gizi yang dibutuhkan oleh bayi

untuk pertumbuhan dan perkembangan bayi guna mencapai pertumbuhan dan

perkembangan bayi yang optimal. Oleh sebab itu , pemberian ASI perlu diberikan

secara ekslusif sampai umur 6 (enam) bulan dan dapat dilanjutkan sampai anak

berumur 2 (dua) tahun. Walaupun demikian masih terdapat kendala dalam

pemantauan pemberian ASI Ekslusif karena belum ada sistem yang dapat


41

diandalkan. Selama ini pemantauan tingkat pencapaian ASI Ekslusif dilakukan

melalui laporan puskesmas yang diperoleh dari hasil wawancara pada waktu

kunjungan bayi di Puskesmas.

Berdasarkan hasil laporan puskesmas tahun 2005, pemberian ASI Ekslusif

sudah mencapai 31,45% (7.896 bayi dari 25.109 bayi yang ada). Walaupun begitu

jumlah ini masih belum memenuhi target yang ditetapkan dalam Standar Pelayanan

Minimal (SPM) yaitu 80%. Jumlah pemberian ASI Ekslusif tertinggi berada di

Puskesmas Kedungmundu (60,74%) dan Puskesmas Gayamsari (60,02%).

Sedangkan yang paling rendah pemberian ASI Ekslusif yaitu Puskesmas Candilama

(0,78%) dan terdapat 2 puskesmas yang tidak melaporkan yaitu Puskesmas

Pegandan dan Tambakaji. Untuk itu tingkat pencapaian dalam program ASI Ekslusif

ini harus mendapatkan perhatian khusus dan memerlukan pemikiran dalam mencari

upaya-upaya terobosan serta tindakan nyata yang harus dilakukan oleh provider di

bidang kesehatan dan semua komponen masyarakat dalam rangka penyampaian

informasi maupun sosialisasi guna meningkatkan pengetahuan dan kesadaran

masyarakat.

4.2. PERILAKU MASYARAKAT

4.2.1. Rumah Tangga Berperilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS)

Menurut teori HL Blum salah satu faktor yang mempengaruhi derajat

kesehatan masyarakat adalah faktor perilaku. Dengan mewujudkan perilaku yang

sehat diharapkan dapat menurunkan angka kesakitan suatu penyakit dan angka

kematian ibu dan anak akibat terlambatnya/kurangnya kesadaran dalam

mengunjungi sarana pelayanan kesehatan.

Dalam rangka merubah perilaku masyarakat kepada perilaku yang sehat,

maka telah dilaksanakan kegiatan pembinaan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat.

Dalam kegiatan PHBS terdiri dari beberapa sasaran kegiatan yaitu PHBS tatanan

institusi, tempat-tempat umum dan rumah tangga, dimana tatanan rumah tangga

dianggap merupakan tatanan yang mempunyai daya ungkit paling besar terhadap

perubahan perilaku masyarakat secara umum. Pada tahun 2005 di Kota Semarang

dari 346.687 rumah tangga, baru 97.444 (28,10%) rumah tangga yang diperiksa

dengan hasil yang telah berperilaku hidup bersih dan sehat sebanyak 76,13% terdiri

atas strata utama 61.575 RT (63,19%) strata paripurna 12.607 RT (12,94%).

Kecamatan dengan tatanan rumah tangga ber-PHBS tertinggi adalah Puskesmas


42

Pandanaran (100%), sedangkan yang terendah ada pada Puskesmas Rowosari

(19,35%).

4.2.2. Posyandu Purnama dan Mandiri

Salah satu Upaya Kesehatan Berbasis Masyarakat (UKBM) yang turut

mendukung pelaksanaan program kesehatan di masyarakat adalah pos pelayanan

terpadu (Posyandu) yang dilaksanakan oleh para kader yang berasal dari

masyarakat dengan pembinaan dari tenaga kesehatan di puskesmas. Dalam

perkembangannya ternyata posyandu mendapat tanggapan positif dari masyarakat.

Namun demikian tanggapan positif dari masyarakat belum dibarengi dengan

meningkatnya mutu pelayanan karena masih banyak faktor yang menyebabkan mutu

pelayanan posyandu masih rendah antara lain : Sumber Daya Manusia (SDM) yang

dimiliki masih sangat rendah, banyak kader posyandu yang droup out, sarana dan

prasarana yang belum memadai.

Saat ini Posyandu yang ada di Kota Semarang berjumlah 1.417 buah, terdiri

dari 598 posyandu purnama (42,20%) dan 297 posyandu mandiri (20,96%)

sehingga jumlah total posyandu yang tergolong purnama dan mandiri adalah 895

posyandu (63,16%). Dari tabel spm. 21 dapat dilihat bahwa Kecamatan yang banyak

memilki Posyandu dengan katagori Mandiri yaitu Semarang Utara sebanyak 50

posyandu (16,83%) dan masih terdapat 2 kecamatan yang sama sekali tidak

memiliki posyandu mandiri diantaranya: Kecamatan Gayamsari dan Kecamatan

Pegandan.

4.2.3 Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat (JPKM)

Salah satu kepedulian pemerintah terhadap kesehatan masyarakat dalam

pelayanan kesehatan adalah melalui pelaksanaan program Jaminan Pelayanan

Kesehatan Masyarakat (JPKM). JPKM merupakan upaya pemeliharaan kesehatan

secara paripurna, terstruktur yang dijamin kesinambungan dan mutunya, dimana

pembiayaannya dilaksanakan secara pra-upaya. Penyelenggaraan pelayanan

kesehatan pada JPKM bertujuan untuk memelihara kesehatan para peserta, bukan

hanya sekedar menyembuhkan penyakit tetapi dituntut untuk aktif berusaha

meningkatkan derajat kesehatan dan mencegah peserta agar tidak jatuh sakit.

Berdasarkan laporan puskesmas, jumlah penduduk yang tercakup dalam

dalam berbagai JPK (Jaminan Pemeliharaan Kesehatan) sebesar 292.691 jiwa

(25,49%) dari total jumlah penduduk , dengan perincian :


43

Peserta ASKES : 153.991 jiwa (10,86%)

Peserta BAPEL : 4.124 jiwa (0,29%)

Peserta Dana Sehat : 134.576 jiwa (9,49%)

Apabila dibandingkan dengan target Standar Pelayanan Minimal (SPM) untuk

pelayanan JPKM sebesar 30%, maka cakupan JPKM di Kota Semarang masih

belum memenuhi target. Hal ini disebabkan masih banyak masyarakat yang memilih

alasan kepraktisan dan kemudahan dalam pembiayaan kesehatan yaitu dengan cara

pembayaran secara mandiri dan langsung. Selain itu masih adanya anggapan

pasien yang menggunakan pembiayaan pasca bayar sering mengalami kendala

dalam memperoleh pelayanan kesehatan.

4.2.4. Pelayanan Kesehatan pada Keluarga Miskin

Salah satu faktor yang menentukan bagi keberhasilan pelaksanaan

pembangunan kesehatan adalah kemudahan di dalam akses terhadap pelayanan

kesehatan yang ada. Kemampuan setiap penduduk dalam hal ini berbeda-beda

dimana dalam kondisi krisis moneter seperti saat ini, terdapat sebagian besar

penduduk yang tidak mampu untuk menjangkau pelayanan kesehatan yang ada.

Untuk itu pemerintah memberikan bantuan/subsidi untuk pelayanan kesehatan bagi

keluarga miskin atau gakin. Di Kota Semarang sampai dengan tahun 2005 terdapat

271.246 masyarakat miskin dan yang memiliki kartu sehat baru mencapai 94.230

jiwa (34,74%). Jumlah ini merupakan kuota dari Departemen Kesehatan yang

jumlahnya memang relatif terbatas karena keterbatasan dalam alokasi dana program

sehingga belum menjangkau seluruh masyarakat miskin yang ada. Pemanfaatan

kartu sehat dalam memperoleh pelayanan kesehatan oleh masyarakat miskin cukup

tinggi, ini terbukti dengan cakupan kunjungan yang telah mencapai 154,43%.

4.3. PENYEHATAN LINGKUNGAN

Upaya penyehatan lingkungan dilaksanakan dengan lebih diarahkan pada

peningkatan kualitas lingkungan yaitu melalui kegiatan bersifat promotif, preventif

dan protektif. Adapun pelaksanaannya bersama-sama dengan masyarakat,

diharapkan secara epidemiologi akan mampu memberikan kontribusi yang bermakna

terhadap derajat kesehatan masyarakat.

Namun demikian pada umumnya yang menjadikan permasalahan utama

adalah masih rendahnya jangkauan program. Hal ini lebih banyak diakibatkan oleh


44

keterbatasan sumber daya kesehatan. Sedangkan permasalahan utama yang

dihadapi masyarakat adalah partisipasi masyarakat terhadap upaya penyehatan

lingkungan yang masih sangat rendah. Lingkungan sehat merupakan salah satu pilar

utama dalam pencapaian Indonesia Sehat 2010.

4.3.1 Rumah Sehat

Rumah merupakan salah satu kebutuhan dasar manusia yang berfungsi

sebagai tempat tinggal atau hunian dan sarana pembinaan keluarga. Oleh karena itu

rumah haruslah sehat dan nyaman agar penghuninya dapat berkarya untuk

meningkatkan produktivitas hidup. Kota Semarang pada tahun 2005 jumlah rumah

yang ada sebanyak 294.808 buah, sedangkan kategori rumah yang memenuhi

syarat kesehatan sebanyak 18.071 rumah (79,01%) dari 22.804 rumah yang

dilakukan pemeriksaan.

Secara umum rumah dikatakan sehat apabila memenuhi beberapa kriteria,

diantaranya adalah bebas dari jentik nyamuk. Arti bebas disini terutama pada bebas

jentik nyamuk Aedes aegypti yang merupakan vektor dari penyakit demam berdarah

dengue (DBD). Nyamuk Aedes aegypti ini hidup dan berkembang biak pada tempat-

tempat penampungan air bersih yang tidak langsung behubungan dengan tanah

seperti bak mandi/wc, air tandon, gentong, kaleng, ban bekas, dan lain-lain.

Demam Berdarah Dengue (DBD) merupakan penyakit endemis di wilayah

kota Semarang, untuk itu diperlukan upaya pencegahan dan pemberantasan

penyakit menular untuk menurunkan resiko penularan dan kejadian sakit. Salah satu

upaya tersebut adalah program pemberantasan sarang nyamuk (PSN) melalui

gerakan 3M (menguras, mengubur, dan menutup) pada tempat-tempat yang

potensial sebagai sarang nyamuk baik yang ada di dalam gedung maupun di

lingkungan sekitarnya.

Tahun 2005 di Kota Semarang terdapat 25.775 rumah/gedung. Dari

bangunan tersebut hanya dilakukan pemeriksaan mengenai bebas jentik nyamuk

Aedes sejumlah 25.622 buah. Hal ini disebabkan karena keterbatasan alokasi dana,

waktu, dan tenaga guna menjangkau seluruh bangunan yang ada. Namun demikian

hasil yang didapatkan cukup baik yaitu sebanyak 22.760 buah rumah/bangunan

dinyatakan bebas jentik nyamuk Aedes atau sejumlah 88,83 % dari rumah/bangunan

yang dilakukan pemeriksaan.


45

4.3.2 Tempat-Tempat Umum (TTU) dan Tempat Pengelolaan Makanan (TPM)

Tempat-tempat umum adalah tempat kegiatan bagi umum yang disediakan

oleh badan – badan pemerintah, swasta atau perorangan yang digunakan oleh

masyarakat, mempunyai tempat permanen dan kegiatan tetap serta memiliki fasilitas

sanitasi. Kebersihan dan kesehatan di lingkungan tempat-tempat umum dan tempat

pengelolaan makanan memiliki pengaruh yang besar di masyarakat karena

umumnya sebagian besar masyarakat menggunakan fasilitas umum tersebut untuk

berbagai kepentingan.

Pada tahun 2005, tempat umum dan tempat pengelolaan makanan yang ada

di Kota Semarang (tidak termasuk TPM) sejumlah 3.220 buah dan yang dilakukan

pemeriksaan (Inspeksi Sanitation) sebesar 2.571 buah. Hasil pemeriksaan

menunjukkan bahwa 1.973 (76,74%) tempat umum dan Tempat Pengelolaan

Makanan yang memenuhi syarat kesehatan.

Pengawasan sanitasi tempat umum bertujuan untuk mewujudkan kondisi

tempat umum yang memenuhi syarat kesehatan agar masyarakat/pengunjung

terhindar dari kemungkinan bahaya penularan penyakit serta tidak menyebabkan

gangguan terhadap kesehatan bagi masyarakat sekitarnya disamping itu juga agar

terhindar dari penyakit dan keracunan yang disebabkan oleh makanan. Pengawasan

sanitasi TTU dan TPM meliputi hotel, restoran/rumah makan, pasar dan TTU &TPM

lain. Pengawasan sanitasi TTU dan TPM di kota semarang pada tahun 2005, sbb:

- Jumlah hotel : 84 buah, jumlah diperiksa 79 buah, jumlah sehat 60 buah

(75,94%)

- Jumlah pasar : 21 buah, jumlah diperiksa 19 buah, jumlah sehat 14 buah

(73,68%)

- Jumlah restoran/rumah makan: 329 buah, jumlah diperiksa 290 buah, jumlah

sehat 212 buah (73,10%)

- Jumlah TTU lainnya : 2.782 buah, jumlah diperiksa 2.186 buah, jumlah sehat

1.688 buah (77,22%)

Data selengkapnya dapat dilihat pada tabel 10.

4.3.3. Keluarga dengan Kepemilikan Sarana Sanitasi Dasar

4.3.3.1 Persediaan Air Bersih

Air bersih memiliki peranan penting dalam kehidupan manusia karena

diperlukan untuk memenuhi sebagian besar kebutuhan hidup manusia. Oleh karena

itu air bersih harus selalu tersedia dalam jumlah yang cukup dan memenuhi syarat


46

kesehatan (syarat fisik, kimiawi, dan bakteriologi). Pada tahun 2005 jumlah KK yang

memiliki persediaan air bersih sebanyak 321.790 KK (92,61%) dari 347.473 KK yang

diperiksa, dan hal ini berarti telah sampai pada target yang telah ditetapkan pada

Renstra tahun 2005 yaitu 91%. Secara umum sumber penyediaan air bersih di Kota

Semarang ini berasal dari ledeng (55,81%), sumur gali (31,18%), sumur pompa

tangan (11,18%), sumur artesis (0,41%) dan perpipaan (0,03%), dimana sebagian

besar pengelolaan sumber air bersih dilakukan oleh PDAM (Perusahaan Daerah Air

Minum) Kota Semarang.

4.3.3.2 Jamban

Keberadaan jamban keluarga sangat penting dalam sebuah keluarga.

Pengelolaan sebuah jamban yang memenuhi syarat kesehatan diperlukan sebagai

upaya untuk mencegah terjadinya penularan penyakit. Berdasarkan laporan

Puskesmas, pada tahun 2005 diketahui bahwa 234.598 KK (82,12%) telah

memanfaatkan jamban keluarga dari 286.947 KK yang dilakukan pemeriksaan.

Apabila dibandingkan dengan target Rencana Strategik tahun 2005 yaitu 79,90%,

maka cakupan keluarga yang telah memiliki jamban keluarga sudah memenuhi

target tersebut.

4.3.3.3 Pengelolaan Air Limbah

Dalam upaya mendukung terwujudnya kualitas lingkungan yang sehat

diperlukan pengelolaan air limbah yang sesuai standar dan memenuhi syarat

kesehatan. Saluran Pembuangan Air Limbah (SPAL) adalah suatu bangunan yang

digunakan untuk membuang air buangan kamar mandi, tempat cuci, dapur dan lain-

lain bukan dari jamban atau peturasan. SPAL yang sehat hendaknya memenuhi

persyaratan sebagai berikut :

• Tidak mencemari sumber air bersih (jarak dengan sumber air bersih minimal 10

meter

• Tidak menimbulkan genangan air yang dapat dipergunakan untuk sarang

nyamuk (diberi tutup yang cukup rapat)

• Tidak menimbulkan bau (diberi tutup yang cukup rapat)

• Tidak menimbulkan becek atau pandangan yang tidak menyenangkan (tidak

bocor sampai meluap)

Pengelolaan limbah di rumah tangga yang diperiksa pada tahun 2005

sebanyak 628.925 KK dan yang memenuhi syarat kesehatan sebanyak 462.122 KK


47

(70%). Jumlah ini telah melebihi target yang telah ditentukan dalam renstra 2005

(66,90%).

4.3.3.4 Pembinaan Kesehatan Lingkungan pada Institusi

Lingkungan merupakan salah faktor yang dapat berperan dalam

peningkatan derajat kesehatan. Oleh karena itu upaya pembinaan kesehatan

lingkungan selain dilakukan pada rumah tangga dan tempat-tempat umum, juga

dilaksanakan pada beberapa institusi/sarana seperti:

- sarana kesehatan sejumlah 488 tempat, dan yang telah dilakukan pembinaan

sebanyak 299 tempat atau 61,27%.

- sarana pendidikan sejumlah 1.024 tempat, dan yang telah dilakukan

pembinaan sebanyak 1.024 tempat atau 100%.

- sarana ibadah sejumlah 1.174 tempat, dan yang telah dilakukan pembinaan


- perkantoran sejumlah 128 tempat, dan yang telah dilakukan pembinaan


- Dan sarana lain sejumlah 59 tempat, dan yang telah dibina sebanyak 12

tempat atau 20,34%.

Pembinaan pada sarana pendidikan sudah seluruhnya tercakup dalam program kerja

tahun 2005, sedangkan cakupan terendah ada pada pembinaan perkantoran

32,81%. Apabila dibandingkan dengan target pada renstra tahun 2005 yaitu 80%,

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

Jumlah

air bersih jamban p.air limbah

Grafik 7. Perkembangan Cakupan Keluarga dengan

Kepemilikan Sarana Kesehatan Lingkungan di Kota

Semarang tahun 2004 - 2005

2004

2005


48

maka pembinaan pada institusi masih belum memenuhi target tersebut (pencapaian

72,71%). Belum seluruh institusi yang ada di Kota Semarang tercakup dalam

kegiatan pembinaan oleh karena keterbatasan tenaga dan dana untuk kegiatan

tersebut, tetapi secara bertahap setiap tahun jumlah institusi yang dibina

ditingkatkan.

4.4. UPAYA KESEHATAN

4.4.1. Upaya Kesehatan Dasar

4.4.1.1 Pemanfaatan Sarana Pelayanan Kesehatan Dasar

Untuk mewujudkan pelayanan kesehatan yang optimal bagi masyarakat perlu

didukung oleh adanya sarana kesehatan yang memadai dan memiliki kualitas

pelayanan yang baik. Sarana kesehatan dasar yang ada di Kota Semarang pada

tahun 2005 terdiri dari : 14 Rumah Sakit Umum, 1 Rumah Sakit Jiwa, 4 Rumah Sakit

Bersalin, 4 Rumah Sakit Ibu dan Anak, 37 Puskesmas (11 Puskesmas Perawatan

dan 26 Puskesmas Non Perawatan), 33 Puskesmas Pembantu, 37 Puskesmas

Keliling, 229 Balai Pengobatan/Klinik 24 Jam, 261 Apotek, 67 Toko Obat, 13 praktek

dokter bersama spesialis dan 1.415 praktek dokter perorangan. Data secara

lengkapnya dapat dilihat pada tabel sarana kesehatan.

Dalam upaya meningkatkan mutu pelayanan kesehatan kepada masyarakat,

telah terdapat beberapa sarana pelayanan kesehatan yang telah dilengkapi oleh

fasilitas laboratorium kesehatan dan 4 (empat) spesialis dasar. Kondisi yang ada di

Kota Semarang pada tahun 2005, diketahui bahwa sarana kesehatan yang memiliki

laboratorium kesehatan sebanyak 61 buah (100%) dan yang memberikan pelayanan

4 spesialis dasar sebesar 14 buah (22,95%). Sarana kesehatan tersebut terdiri dari :

14 Rumah Sakit Pemerintah (100%) fasilitas laboratorium kesehatan dan 4 spesialis

dasar; Rumah Sakit Khusus 9 buah (14,75%) yang memiliki laboratorium kesehatan;

dan 37 puskesmas se-Kota Semarang telah seluruhnya dilengkapi oleh fasilitas

laboratorium kesehatan sederhana.

Pemanfaatan sarana pelayanan kesehatan oleh penduduk dapat diperoleh

dari Puskesmas maupun Rumah Sakit. Pada tahun 2005 di Kota Semarang jumlah

penduduk yang memanfaatkan pelayanan kesehatan di Puskesmas baik rawat jalan

maupun rawat inap sebanyak 63.677 per 100.000 penduduk. Sedangkan

pemanfaatan pelayanan kesehatan di Rumah Sakit (rawat jalan dan rawat inap)

yaitu sebanyak 62.992 per 100.000 penduduk.


49

Untuk cakupan pelayanan kesehatan di puskesmas pada tahun 2005 terdiri

atas cakupan kunjungan rawat jalan sebesar 63,34 % dan cakupan kunjungan rawat

inap sebesar 0,26. Sedangkan untuk cakupan rawat jalan di Rumah Sakit yaitu

sebesar 55,85 % dan cakupan rawat inap sebesar 7,16 %. Apabila dibandingkan

dengan target Kota Semarang untuk kunjungan rawat jalan puskesmas sebesar 60%

maka cakupan pelayanan rawat jalan di puskesmas masih belum memenuhi target

tersebut. Begitu pula dengan target cakupan rawat inap sebesar 1% masih belum

tercapai untuk tahun 2005. Hal ini dapat disebabkan oleh karena sebagian penduduk

yang membutuhkan pelayanan kesehatan langsung memilih pada sarana kesehatan

rujukan yaitu Rumah Sakit atau pada sarana kesehatan swasta seperti dokter

praktek swasta, klinik, balai pengobatan. Untuk itu diperlukan upaya peningkatan

kualitas pelayanan di puskesmas yang sesuai standar kepada masyarakat dan dapat

dipertanggungjawabkan melalui kegiatan pelatihan-pelatihan kepada petugas

puskesmas untuk peningkatan kinerja dan pengetahuan petugas puskesmas.

4.4.1.2. Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak

a. Pelayanan Kesehatan Antenatal

Cakupan pelayanan antenatal dapat dipantau melalui pelayanan

kunjungan baru ibu hamil K1 untuk melihat akses dan pelayanan kesehatan ibu

hamil sesuai standar paling sedikit empat kali (K4) dengan distribusi sekali

pada triwulan pertama, sekali pada triwulan kedua dan dua kali pada triwulan

ketiga.

Pelayanan yang diberikan oleh petugas kesehatan pada ibu hamil

yang berkunjung ke tempat pelayanan kesehatan atau antenatal care (ANC)

meliputi penimbangan berat badan, pemeriksaan kehamilannya, pemberian

tablet besi, pemberian imunisasi TT dan konsultasi.

Cakupan kunjungan ibu hamil K4 Kota Semarang pada tahun 2005

adalah 89,32% dengan rentang antara yang terrendah Puskesmas Halmahera

(14,56%) dengan yang tertinggi Puskesmas Karanganyar (91,04%). Bila

dibandingkan dengan target K4 Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005 sebesar

78%, maka pencapaian K4 di Kota Semarang sudah melampaui target

tersebut.

Anemi (kekurangan zat gizi besi) pada ibu hamil merupakan salah

satu penyebab utama terjadinya kematian pada ibu melahirkan dan kematian

bayi karena terjadinya perdarahan pada waktu melahirkan. Untuk itu diperlukan


50

adanya upaya pencegahan dan penanganan terhadap permasalahan tersebut,

salah satunya melalui pemberian tablet besi (Fe)1 dan tablet besi (Fe)3. Pada

tahun 2005 cakupan pemberian tablet (Fe)1 sebanyak 25.030 bumil (90,60%)

dan cakupan untuk tablet (Fe)3 sebanyak 21.908 bumil (79,30%). Hal ini

menunjukkan bahwa penjaringan pertama pada ibu hamil sudah dapat

dilaksanakan, namun untuk penjaringan selanjutnya tidak dapat mencakup

jumlah tersebut, walaupun seluruhnya belum memenuhi target yang telah

ditentukan, yaitu untuk Fe1 90% dan Fe3 80%. Kemungkinan adanya

perbedaan sasaran estimasi dibandingkan sasaran riil berdasar pada

Pemantauan Wilayah Setempat (PWS), menjadi penyebab belum terpenuhinya

sasaran bumil yang mendapat tablet Fe.Oleh karena itu perlu adanya

pemanfaatan PWS dan umpan baliknya serta peningkatan pelaksanaan

sweeping.

Dalam pelayanan ibu hamil (antenatal) baik pada K1 maupun K4 ibu

hamil selain diberikan tablet Fe juga diberikan imunisasi TT sebagai upaya

perlindungan ibu dan bayinya dari kemungkinan terjadinya Tetanus pada waktu

persalinan. Oleh karena itu pemberian TT merupakan keharusan pada setiap

ibu hamil. Pemberian imunisasi TT1 pada ibu hamil di Kota Semarang tahun

2005 sebesar 22.810 bumil (82,60%) dan imunisasi TT2 sebesar 20.895

(72,71%). Bila membandingkan antara cakupan TT2 sebesar 72,71% dengan

K4 sebesar 89,32% terdapat selisih sebesar 16,61%. Seharusnya cakupan TT

sama dengan cakupan K4, adanya selisih antara dua cakupan tersebut perlu

untuk dicari penyebabnya. Ada kemungkinan hal tersebut dikarenakan

kelalaian petugas kesehatan, kesalahan dalam pencatatan dan pelaporan dan

masalah tekhnis lainnya.

b. Pertolongan Persalinan oleh Tenaga Kesehatan

Upaya untuk menurunkan Angka Kematian Bayi dan Ibu Maternal,

salah satunya melalui persalinan yang sehat dan aman, yaitu persalinan yang

ditolong oleh tenaga kesehatan (dokter spesialis kebidanan, dokter umum,

bidan, pembantu bidan, dan perawat bidan) maupun dengan dukun terlatih

yang didampingi oleh tenaga kesehatan. Jumlah persalinan dengan

pertolongan tenaga kesehatan di Kota Semarang pada tahun 2005 sebesar

23.809 (80,77%) dari jumlah perkiraan persalinan yaitu 26.365 kelahiran.

Angka ini sudah dapat memenuhi target yang telah ditentukan sebesar 80,00%.


51

Terdapat 1 (satu) puskesmas dengan cakupan lebih dari 100% yaitu

Puskesmas Tlogosari Kulon (100,67%) dan yang paling rendah cakupannya

adalah Puskesmas Halmahera (28,29%). Cakupan persalinan yang melebihi

perkiraan sasaran mungkin disebabkan oleh karena pasien (ibu hamil) yang

memperoleh pelayanan berasal dari luar wilayah.

c. Pelayanan Kesehatan Neonatal, Bayi dan Balita

1) Kunjungan Neonatus (0 – 28 hari)

Cakupan kunjungan neonatus tingkat Kota Semarang Tahun 2005

sebesar 90,74% dengan rentang antara yang terendah 30,63%

(Puskesmas Rowosari) dengan rentang tertinggi 94,44% (Puskesmas

Sekaran). Bila dibandingkan dengan target SPM Tahun 2005 yaitu 65% dan

target Kota Semarang 85%, maka Kota Semarang telah berhasil mencapai

target tersebut.

Puskesmas yang cakupan kunjungan neonatusnya telah mencapai

target yaitu : Puskesmas Miroto (90,99%), Puskesmas Bandarharjo

(92,96%), Puskesmas Karangdoro (89,13%), Puskesmas Pandanaran

(90,26%), Karangayu (85,26%), Puskesmas Kagok (90,43%), Puskesmas

Tlogosari Wetan (85,58%), Puskesmas Ngesrep (90,91%), Puskesmas

Sekaran (94,44%), dan Puskesmas Mijen (93,28%).

Sedangkan untuk data kunjungan neonatus pada Rumah Sakit di Kota

Semarang Tahun 2005 sebesar 45,33%, tetapi jumlah ini belum bisa

menggambarkan kondisi riil yang ada karena tidak semua Rumah Sakit

yang ada melaporkannya pada Dinas Kesehatan Kota Semarang dan juga

masih terdapat data yang belum lengkap.

2) Kunjungan Bayi (1 - 12 bulan)

Kunjungan bayi adalah kunjungan bayi (1 – 12 bulan) yang

memperoleh pelayanan kesehatan sesuai dengan standar oleh tenaga

kesehatan, paling sedikit 4 kali. Hasil cakupan kunjungan bayi di Kota

Semarang pada tahun 2005 mencapai 85,54%, dimana bila dibandingkan

dengan target SPM tahun 2005 (65%), jumlah ini telah melampaui target

tersebut.

Pada tahun 2005 dtemukan 10 (sepuluh) Puskesmas dengan

cakupan kunjungan bayi sama dengan atau lebih dari 100% yaitu


52

Puskesmas Bulu Lor (112,02%), Puskesmas Manyaran (116,57%),

Puskesmas Pegandan (103,45%), Puskesmas Bangetayu (107,35%),

Puskesmas Tlogosari Wetan (109,04%), Puskesmas Tlogosari Kulon

(100,78%), Puskesmas Ngesrep (100%), Puskesmas Sekaran (103,61%),

Puskesmas Mijen (101,01%) dan Puskesmas Tambakaji (106,55%).

Cakupan yang melebihi jumlah sasaran bayi (≥100%) dapat disebabkan

oleh beberapa faktor yaitu pada saat penentuan jumlah sasaran melalui

kegiatan pemantauan wilayah setempat (PWS) KIA belum mencakup

jumlah seluruh bayi yang ada di wilayah tersebut atau karena penentuan

target sasaran bayi terlalu rendah.

Sedangkan untuk data kunjungan bayi pada Rumah Sakit di Kota

Semarang Tahun 2005 sebesar 82,03%. Hal ini serupa dengan pada

kunjungan neonatus dimana angka ini belum bisa menggambarkan kondisi

riil yang ada karena tidak semua Rumah Sakit yang ada melaporkannya

pada Dinas Kesehatan Kota Semarang.

3) Deteksi Dini Tumbuh Kembang Anak Balita dan Pra Sekolah (1-6

tahun)

Deteksi Dini Tumbuh Kembang (DDTK) anak balita dan pra sekolah

adalah anak umur 1 – 6 tahun yang dideteksi dini tumbuh kembang sesuai

dengan standar oleh tenaga kesehatan, paling sedikit 2 kali. Pelayanan

DDTK anak balita dan prasekolah meliputi kegiatan deteksi dini masalah

kesehatan anak menggunakan Manajemen Terpadu Balita Sakit (MTBS),

monitoring pertumbuhan menggunakan Buku KIA/KMS dan pemantauan

perkembangan (motorik kasar, motorik halus, bahasa dan sosialisasi dan

kemandirian), penanganan penyakit sesuai MTBS, penanganan masalah

pertumbuhan, stimulasi perkembangan anak balita dan prasekolah,

pelayanan rujukan ke tingkat yang lebih mampu.

Hasil cakupan deteksi dini tumbuh kembang anak balita dan pra

sekolah di tingkat Kota Semarang pada tahun 2005 yaitu sebesar 52,32%.

Puskesmas dengan cakupan DDTK tertinggi yaitu Puskesmas Karanganyar

(115,56%) dan Puskesmas Krobokan (107,58%), sedangkan cakupan

DDTK terendah pada Puskesmas Rowosari (14,53%). Apabila

dibandingkan dengan target DDTK Tahun 2005 (50%), maka cakupan

DDTK anak balita dan prasekolah di Kota Semarang sudah mencapai target


53

tersebut, namun belum bisa memenuhi target SPM Propinsi Jawa Tengah

Tahun 2005 yaitu sebesar 65%.

4.4.1.3. Imunisasi

Untuk menurunkan angka kesakitan, kematian dan kecacatan bayi serta

anak balita perlu dilaksanakan program imunisasi untuk penyakit-penyakit yang

dapat dicegah dengan imunisasi seperti penyakit TBC, Difteri, Pertusis, Tetanus,

Hepatitis B, Polio dan campak. Idealnya bayi harus mendapat imunisasi dasar

lengkap terdiri dari BGC 1 kali, DPT 3 kali, Polio 4 kali, HB 3 kali dan campak 1 kali.

Untuk menilai kelengkapan imunisasi dasar bagi bayi, biasanya dilihat dari cakupan

imunisasi campak karena imunisasi campak merupakan imunisasi terakhir yang

diberikan pada bayi. Cakupan bayi yang diimunisasi DPT1 pada tahun 2005 sebesar

93,98% (target : 95%) dan bayi yang telah memperoleh imunisasi campak sebesar

91,19% (target : 85%) dari sasaran sejumlah 25.109 bayi. Penurunan cakupan

imunisasi DPT disebabkan terjadinya keterlambatan penerimaan vaksin dari Dinkes

Propinsi sehingga beberapa bulan terjadi kekosongan vaksin DPT yaitu pada bulan

Februari, Juli, September dan Oktober. Cakupan imunisasi tertinggi terjadi di

Kecamatan Banyumanik (109,45%) dan Kecamatan Tembalang (109,45%).

Evaluasi cakupan imunisasi dasar dapat juga menggunakan nilai angka

drop out (DO) yang dapat dilihat dari selisih cakupan imunisasi DPT1 dikurangi

cakupan campak. Angka Drop Out (DO) imunisasi dasar lengkap di Kota Semarang

tahun 2005 sebesar 2,97%, dimana jumlah ini termasuk baik bila dibandingkan

dengan target DO yaitu <10%. DO imunisasi tertinggi terdapat di Kecamatan

Pedurungan (13,11%) dan terendah di Kecamatan Banyumanik (-8,2%). Masih

tingginya DO imunisasi dapat disebabkan oleh karena adanya perbedaan jumlah

sasaran pada perencanaan dibandingkan dengan sasaran riil yang berbeda

(mencolok), dimana pada saat penentuan jumlah sasaran masih berdasarkan angka

estimasi bukan hasil pendataan.

0

50

100

150

Cakupan

Imunisasi

Grafik 8. Cakupan Imunisasi DPT1 dan Campak Tahun

2003 -2005

DPT1 111,6 116,2 93,98

CAMPAK 106,3 112,5 91,19

2003 2004 2005


54

Selain imunisasi rutin, program imunisasi juga melaksanakan imunisasi

tambahan seperti Bulan Imunisasi Anak Sekolah (BIAS) DT, Campak yang diberikan

pada semua anak usia kelas I Sekolah Dasar sederajat, sedangkan BIAS TT

diberikan pada semua anak usia kelas II dan III Sekolah Dasar sederajat, dan Pekan

Imunisasi Nasional (PIN).

BIAS, hasil pelaksanaan BIAS tahun 2005 di Kota Semarang meliputi

BIAS Campak dan BIAS DT dan TT. BIAS Campak dilaksanakan pada bulan

Agustus dengan hasil sebanyak 24.459 (95,89%) telah memenuhi target minimal

yaitu 85%. BIAS DT dan TT dilaksanakan pada bulan Nopember 2005 dengan hasil :

kelas I 24.968 siswa (97,89%); kelas II 24.809 siswa (98,37%); kelas III 24.132 siswa

(96,87%) dimana seluruhnya juga telah memenuhi target yang ditentukan sebesar

95%.

PIN, Dalam mewujudkan upaya pembasmian (eradikasi) Polio pada tahun

2008, Indonesia dengan dukungan WHO melaksanakan berbagai kegiatan salah

satunya berupa Pekan Imunisasi Polio (PIN). Selain itu hal ini juga dilatarbelakangi

ditemukannya kasus KLB Polio di Indonesia pada tahun 2005 di beberapa daerah.

Untuk mengatasi hal tersebut maka dilaksanakan PIN pada tahun 2005 selama 3

putaran yaitu 30 Agustus 2005, tanggal 27 September 2005 dan 30 Nopember 2005

dengan hasil sebagai berikut :

Tabel l : Hasil Cakupan Program PIN Kota Semarang Thn. 2005

Putaran Sasaran Diimunisasi %

I 122.237 125.068 102,30

II 128.969 130.388 101,10

III 129.638 132.949 102,50

4.4.1.4 Pelayanan Kesehatan Pra Usia Lanjut (Usila) dan Usia Lanjut

Pelayanan kesehatan pra usila dan usila yang dimaksudkan adalah

penduduk usia 45 tahun ke atas yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai


55

standar oleh tenaga kesehatan baik di puskesmas maupun di Posyandu Kelompok

Usia Lanjut. Hasil kegiatan pelayanan kesehatan Pra Usila dan Usila di Kota

Semarang pada tahun 2005 sebesar 19.321 (41,61%) terdiri atas pra usila (45 – 59

thn) sebanyak 9.665 (39,99%) dan Usila (≥ 60 thn) sebanyak 9.656 (43,39%).

Apabila dibandingkan dengan target SPM Tahun 2005 (20%) maka cakupan

pelayanan kesehatan pada Pra Usila dan Usila di Kota Semarang sudah bisa

melampaui target tersebut.

4.4.1.5 Keluarga Berencana

Salah satu program pemerintah dalam upaya mengendalikan jumlah

kelahiran dan mewujudkan keluarga kecil yang sehat dan sejahtera yaitu melalui

konsep pengaturan jarak kelahiran dengan program Keluarga Berencana (KB).

1. Jumlah Pasangan Usia Subur (PUS)

Pada tahun 2005, jumlah PUS yang ada sebanyak 232.386. Yang menjadi

peserta KB sebanyak 216.965 (93,36%). Sedang jumlah peserta KB aktif yang

telah dibina sebesar 183.154 (78,81%)

2. Peserta KB Baru

Dari 33.811 peserta KB Baru (14,55%), secara rinci mix kontrasepsi yang

digunakan adalah sebagai berikut :

- Suntik : 54,71%

- Pil : 14,85%

- Kondom : 5,85%

- IUD : 8,21%

- Implant : 7,02%

- MOP/MOW : 4,68%

3. Peserta KB Aktif

Hasil pembinaan peserta KB Aktif selam tahun 2005 sebesar 183.154 (78,81%)

dengan mix kontrasepsi sebagai berikut :

- Suntik : 61,06%

- Pil : 18,88%

- IUD : 4,91%

- Implant : 3,82%

- Kondom : 7,15%

Grafik Persentase Pemakaian Kontrasepsi

Peserta KB Baru di Kota Semarang Tahun

2005

IUD

9%

Kondom,

6%

Pil

16%

MOP/MOW

5%

Implant

7%

Suntik

57%

Grafik Persentase Pemakaian Kontrasepsi Peserta

KB Aktif di Kota Semarang Tahun 2005

IUD

4%

Kondom,

5%

Pil

19%

MOP/MOW

2%

Implant

7%

Suntik

63%


56

- MOP/MOW : 2,09%

Dari keseluruhan peserta KB baru selama tahun 2005, pemakaian

kontrasepsi suntik merupakan yang tertinggi karena sifatnya yang praktis dan

juga cepat dalam mendapatkan pelayanannya. Apabila dibandingkan dengan

data tahun 2004, kontrasepsi suntik masih menduduki peringkat teratas,

sedangkan kontrasepsi pria merupakan yang paling sedikit digunakan yaitu

kondom dan MOP. Hal ini disebabkan banyak suami menganggap bahwa istri

saja yang mempunyai kewajiban untuk menggunakan kontrasepsi sebagai upaya

pengaturan kelahiran.

0

5000

10000

15000

20000

25000

30000

Cakupan

Semarang Tgh

Semarang U

tara

Semarang Tmr

Semarang Brt

Semarang Sltn

Gayamsari

Candisari

Gajahmungkur

Genuk

Pedurungan

Tembalang

Banyumanik

Gunungpati

Mije

n

Ngalia

n

Tugu

Kecamatan

Grafik 9. Jumlah PUS dan Peserta KB Aktif Kota Semarang

Tahun 2005

Jumlah PUS

KB aktif


57

4.4.1.6 Kesehatan Kerja dan Kesehatan Institusi

a. Pelayanan Kesehatan Pekerja

Pelayanan kesehatan pada pekerja merupakan upaya untuk

pemeliharaan kesehatan yang dapat mendukung peningkatan produktivitas

pekerja, dimana biasanya pelayanan kesehatan dilaksanakan secara

bertahap yaitu berupa pemeriksaan awal bagi calon pekerja, pemeriksaan

berkala dan pemeriksaan pada akhir masa kerja. Hal ini dimaksudkan agar

kesehatan pekerja senantiasa terpelihara mulai awal bekerja hingga nanti

pada akhir masa kerjanya sehingga dapat terhindar dari resiko penyakit

akibat kerja (PAK). Umumnya pembinaan dan pelayanan kesehatan pada

pekerja khususnya pekerja formal dilaksanakan oleh klinik perusahaan atau

bekerja sama dengan sarana pelayanan kesehatan yang ada (Puskesmas,

Rumah Sakit). Sedangkan untuk pekerja sektor informal masih belum banyak

mendapatkan perhatian terutama dalam hal pelayanan kesehatan karena

umumnya mereka bekerja secara mandiri diluar tanggung jawab suatu

perusahaan/instansi. Apabila dibandingkan prosentase jumlah pekerja, maka

sektor informal merupakan bagian terbesar dari angkatan kerja. Selama ini

mereka hanya memperoleh pelayanan kesehatan secara umum, namun

belum dikaitkan dengan pekerjaannya.

Cakupan pelayanan kesehatan pekerja pada industri formal di Kota

Semarang pada tahun 2005 sebanyak 247.968 orang (100%). Jumlah ini

diperoleh dari pekerja sektor informal yang datang untuk mendapatkan

pelayanan kesehatan di puskesmas maupun rumah sakit dengan fasilitas

asuransi berupa ASKES maupun Jamsostek.

Sedangkan untuk pelayanan kesehatan pada pekerja sektor informal

dari 1.153 pekerja yang terdata, baru 373 (32,35%) yang mendapatkan

pelayanan kesehatan. Hal ini disebabkan umumnya pekerja informal tidak

berada dalam tanggung jawab suatu badan/instansi sehingga sulit untuk

dilakukan pengawasan dan pembinaannya.

b. P3 NAPZA

Berdasarkan data laporan puskesmas, kegiatan penyuluhan,

pencegahan dan penanggulangan dan penyalahgunaan NAPZA tahun 2005,

sasarannya tidak hanya pada sekolah dan masyarakat saja melainkan juga

pada masyarakat umum. Cakupan pelayanan NAPZA pada tahun 2005


58

berupa kegiatan penyuluhan NAPZA oleh tenaga kesehatan baru mencapai

511 kegiatan (1,83%) dari 27.891 seluruh kegiatan penyuluhan. Apabila

dibandingkan dengan target Kota Semarang (20%), angka ini masih jauh

berada di bawah target tersebut. Kondisi ini dapat disebabkan karena pada

sebagian besar puskesmas kegiatan penyuluhan NAPZA yang dilaporkan

yang hanya dilaksanakan pada forum resmi dengan sasaran anak

sekolah/remaja saja sedangkan yang sifatnya non formal pada masyarakat

yang berkunjung di puskesmas belum dilaporkan secara lengkap. Masih

terdapat 2 (dua) puskesmas yang belum melaporkan data kegiatan

penyuluhan NAPZA yaitu Puskesmas Rowosari dan Puskesmas Candilama.

c. Pelayanan Kesehatan Anak Usia Sekolah

Pelayanan Kesehatan Anak Sekolah yaitu pemeriksaan kesehatan

siswa yang diperiksa kesehatannya oleh tenaga kesehatan atau tenaga

terlatih (guru UKS/dokter kecil) melalui penjaringan kesehatan, paling sedikit

2 kali. Pemeriksaan kesehatan pada anak sekolah meliputi pemeriksaan

umum seperti : TB, BB, kulit, ketajaman mata, pendengaran, gigi dan mulut).

Hasil cakupan pelayanan kesehatan pada anak sekolah pada tahun 2005 di

Kota Semarang meliputi : Siswa SD/MI sebanyak 22.593 (16,30%) ; Siswa

SLTP dan SLTA sebanyak 11.573 (16,21%). Apabila dibandingkan dengan

target SPM tahun 2005 Propinsi Jawa Tengah (75%), maka cakupan

pelayanan tersebut masih rendah. Hal ini dapat disebabkan karena partisipasi

dari Guru UKS dan kader kesehatan (dokter kecil) masih belum optimal

dalam pelayanan kesehatan di sekolah dan tenaga kesehatan yang ada juga

masih belum berperan secara aktif dalam upaya pembina Usaha Kesehatan

Sekolah oleh karena keterbatasan sumber daya yang ada (tenaga, sarana

dan dana).

Sedangkan pelayanan kesehatan pada remaja yang dimaksud adalah

pemeriksaan kesehatan siswa kelas 1 SLTP dan setingkat, kelas 1

SMU/SMK dan setingkat oelh tenaga kesehatan atau tenaga terlatih (guru

UKS/kader kesehatan sekolah). Cakupan pelayanan kesehatan remaja pada

tahun 2005 yaitu sebesar 57.744 siswa (23,91%), dimana angka ini sudah

mencapai target SPM tahun 2005 sebesar 15%.


59

4.4.2 Upaya Kesehatan Rujukan

Rumah Sakit di Kota Semarang terdiri atas Rumah Sakit Umum dan

Rumah Sakit Khusus. Rumah Sakit Umum terbagi atas Rumah Sakit Umum

Pemerintah sejumlah 3 buah yaitu 1 buah Rumah Sakit milik Pemerintah Kota (RSU

Kota Semarang), 1 buah Rumah Sakit milik Pemerintah Propinsi Jawa Tengah (RSU

Tugu) dan 1 buah Rumah Sakit milik Pemerintah Pusat (RSU dr. Karyadi); Rumah

Sakit Umum TNI/POLRI ada 3 buah, dan Rumah Sakit Umum Swasta sebanyak 8

buah. Sedangkan Rumah Sakit Khusus terdiri dari 1 buah RS Khusus milik

Pemerintah Propinsi dan 9 buah RS Khusus milik swasta.

Bed Occupation Rate (BOR), standar yang ideal untuk suatu Rumah

Sakit adalah antara 60% s.d 80%. Manfaat Angka Penggunaan Tempat Tidur (BOR )

adalah untuk mengetahui tingkat pemanfaatan tempat tidur Rumah Sakit. Prosentase

BOR yang digunakan pada penderita Rawat Inap di Rumah Sakit se- Kota Semarang

pada tahun 2005 sebesar 77,30 dengan jumlah tempat tidur sebanyak 3.434 buah.

Apabila dibandingkan dengan BOR tahun 2004 sebesar 51,40 , maka terdapat

peningkatan penggunaan tempat tidur di RS, dan angka ini sudah dapat mencapai

standar yang ideal untuk Rumah Sakit.

Length Of Stay ( LOS) adalah rata-rata dalam 1 (satu) tempat tidur

dihuni oleh 1 (satu) penderita rawat inap yang dihitung dalam hari dengan standar

ideal antara 6 – 9 hari. Manfaat LOS adalah untuk mengukur efisiensi pelayanan

Rumah Sakit, dan untuk mengukur mutu pelayanan Rumah Sakit. Pencapaian LOS

RS tahun 2005 mengalami peningkatan apabila dibandingkan dengan tahun 2004

(LOS = 5,80) menjadi 7,40. Pencapaian ini menunjukkan penggunaan tempat tidur di

RS sudah mencapai standar yang ditetapkan. RS yang nilai LOS 1-5 hari sebanyak

14 RS, 5 RS memiliki nilai LOS 6 – 9 hari dan 1 RS dengan LOS lebih dari 10 hari.

Turn of Interval (TOI) adalah rata-rata tempat tidur tidak ditempati

dengan standar ideal antara 1 – 3 hari. TOI untuk Kota Semarang pada tahun 2005

sebesar 2,2 dimana angka ini sudah sesuai dengan standar yang ditetapkan. Secara

umum TOI baik Rumah Sakit Umum maupun Rumah Sakit Khusus masih berada

dalam standar yaitu masing-masing 3,4 dan 3,5. Hal ini dapat menggambarkan

bahwa pemakaian tempat tidur di Rumah Sakit sudah optimal.


60

Gross Death Rate (GDR), adalah angka kematian untuk tiap-tiap 1000

penderita keluar maksimum adalah 45. Manfaat GDR (Gross Death Rate) untuk

mengetahui mutu pelayanan / perawatan Rumah Sakit. Angka ini bisa untuk menilai

mutu pelayanan jika angka kematian kurang dari 48 jam rendah. GDR Kota

Semarang pada tahun 2005 sebesar 3,8 meningkat dari tahun 2004 yang mencapai

3,5.

Neath Death Rate (NDR), manfaat NDR adalah untuk mengetahui mutu

pelayanan / perawatan Rumah Sakit. Semakin rendah NDR suatu Rumah Sakit,

berarti bahwa mutu pelayanan / perawatan Rumah Sakit makin baik. NDR yang

masih dapat ditolerir adalah kurang dari 25 per 1000 penderita keluar. Pencapaian

NDR di Kota Semarang pada tahun 2005 sebesar 2,00, meningkat dari tahun 2004

yang hanya 1,90, sehingga secara keseluruhan pelayanan rumah sakit di Kota

Semarang telah baik.

4.4.3 Upaya Kesehatan Khusus

4.4.3.1 Sarana Kesehatan dengan Kemampuan Gawat Darurat

Sarana kesehatan dengan kemampuan gawat darurat yang dapat diakses

oleh masyarakat di Kota Semarang pada tahun 2005 sebanyak 61 sarana kesehatan

(57,38%) yaitu 14 Rumah Sakit Umum (100%), 1 RS Jiwa (100%), 9 RS Khusus

(100%) dan 10 puskesmas (27,03%). Data selengkapnya dapat dilihat pada tabel

spm 11. Apabila dibandingkan dengan target SPM 2005 (40%), maka jumlah ini

sudah mencapai target tersebut.

4.4.3.2 Pelayanan Kesehatan Jiwa

Selain menyelenggarakan pelayanan kesehatan secara umum, sarana

kesehatan yang ada juga memberikan pelayanan terhadap kesehatan jiwa. Target

pelayanan kesehatan jiwa pada tahun 2005 yaitu 3% dari kunjungan kasus di sarana

kesehatan. Pelayanan kesehatan jiwa di puskesmas se-Kota Semarang pada tahun

2005 menunjukkan pencapaian sebesar 0,25%. Sedangkan untuk pelayanan

kesehatan jiwa di Rumah Sakit telah mencapai 2,42%. Pelayanan kesehatan jiwa di

Kota Semarang pada umumnya masih belum memenuhi target yang telah

ditetapkan, hal ini disebabkan beberapa faktor diantaranya yaitu :


61

• Pelayanan kesehatan di sarana kesehatan masih diutamakan pada pelayanan

kesehatan fisik (diagnosis fisik) karena kesehatan jiwa belum dianggap sebagai

program yang penting

• Keterbatasan dokter spesialis kesehatan jiwa di sarana kesehatan umum

• Sistem pencatatan dan pelaporan pelayanan kesehatan jiwa belum berjalan

dengan optimal

• Konseling di sarana kesehatan masih terbatas pada kesehatan fisik

Untuk itu perlu adanya upaya untuk mengatasi permasalahan tersebut

yaitu melalui : peningkatan kemampuan dokter dan tenaga medis dalam pelayanan

kesehatan jiwa dalam bentuk pelatihan dan refreshing, perbaikan sistem pencatatan

dan pelaporan serta monitoring dan evaluasi program kesehatan jiwa serta

diperlukan adanya klinik kesehatan jiwa di sarana kesehatan (Rumah Sakit Umum).

4.4.3.3 Pelayanan Kesehatan Gigi dan Mulut

Kegiatan pelayanan kesehatan gigi dan mulut yang dilaksanakan di

puskesmas pada tahun 2005 yaitu tumpatan gigi tetap sebanyak 4.559 dengan rata-

rata per bulan sebesar 380 tindakan dan pencabutan gigi tetap sebanyak 9.577

dengan rata-rata per bulan sebesar 798, dengan rasio untuk tambal dibandingkan

pencabutan gigi sebesar 0,48. Di dalam pelayanan UKGS di sekolah dasar,

dilaksanakan pemeriksaan kesehatan gigi pada 33.229 siswa (21,96%), terdapat

5.493 siswa perlu perawatan dan yang telah mendapatkan perawatan sebanyak

3.439 siswa (62,61%).

Apabila dibandingkan dengan target tahun 2005 perbandingan tumpatan

dan pencabutan gigi tetap minimal > 1, maka pencapaian pelayanan kesehatan gigi

dan mulut belum mencapai target. Hal ini disebabkan kesehatan gigi dan mulut

masih belum menjadi alasan penting masyarakat untuk menadapatkan pelayanan

kesehatan. Selain itu pencatatan dan pelaporan pelayanan kesehatan gigi dan mulut

masih belum terlaksana dengan baik sehingga sering terjadi keterlambatan dalam

pelaporannya. Untuk itu perlu adanya peningkatan pelayanan kesehatan gigi mulut

khususnya pada upaya kesehatan secara promotif dan preventif, peningkatan

kemampuan tenaga kesehatan serta peningkatan kualitas pencatatan dan pelaporan

yang ada.


62

4.4.3.4 Pelayanan Transfusi Darah

Target kegiatan pelayanan transfusi darah dalam hal pemenuhan

kebutuhan permintaan darah pada tahun 2005 yaitu 90%. Hasil kegiatan pelayanan

transfusi darah di Kota Semarang sebesar 99,49% (64.323 kantong darah) dari

kebutuhan 64.652 kantong darah. Jumlah ini sudah memenuhi target yang telah

ditetapkan, karena ketersediaan darah di Unit Transfusi Darah di Kota Semarang

selalu diusahakan mencukupi kebutuhan yaitu melalui kegiatan rutin donor darah

oelh masyarakat.

4.5. SUMBER DAYA KESEHATAN

4.5.1. Tenaga Kesehatan

Penyelenggaraan upaya kesehatan tidak akan berjalan dengan baik jika tidak

didukung oleh ketersediaan sumber daya manusia yang berkualitas. Sesuai dengan

Visi Dinas Kesehatan Kota Semarang yaitu “Terwujudnya Masyarakat Kota

Metropolitan yang Sehat Didukung dengan Profesionalisme dan Kinerja yang

Tinggi” maka diperlukan peningkatan kuantitas dan kualitas sumber daya manusia

(SDM) dibidang kesehatan, yang diharapkan mampu bekerja secara profesional dan

selalu berusaha untuk mengembangkan kemampuannya dalam rangka mewujudkan

pelayanan kesehatan yang optimal pada masyarakat.

Informasi tenaga kesehatan diperlukan bagi perencanaan dan pengadaan

tenaga serta pengelolaan kepegawaian. Kesulitan memperoleh data ketenagaan

yang mutakhir disebabkan antara lain karena sifat data ketenagaan yang selalu

berubah terus-menerus sehingga sistem pencatatan dan pelaporan belum dapat

ditampilkan secara lengkap, akurat dan sistematis. Sebagai gambaran hasil

pendataan tenaga kesehatan melalui Profil Kesehatan Kota Semarang Tahun 2005

yang berada di puskesmas, Rumah Sakit, dan Dinas Kesehatan Kota Semarang

sebagai berikut:


63

Tabel m : Data Tenaga Kesehatan di Kota Semarang Tahun 2005

Unit Kerja Pemerintah (Pemda) Swasta

DKK Puskesmas RSU/RS RSB IPF Institusi Jumlah Jumlah Jumlah

Khusus Diknakes Unit Pem +

No

Jenis Tenaga Kesehatan

Lainnya /Diktat Swasta

1 Dokter Spesialis 0 0 309 0 0 24 333 544 877

2 Dokter Umum 4 78 72 0 0 71 225 1183 1408

3 Dokter Gigi 5 40 32 0 0 1 78 344 422

4 Perawat 0 119 850 0 0 48 1017 1550 2567

5 Sarjana Keperawatan 0 0 27 0 0 2 29 13 42

6 Bidan 3 154 193 0 0 28 378 509 887

7 Tenaga Farmasi 3 38 70 0 1 12 124 151 275

8 Sarjana Farmasi & Apoteker 4 0 18 0 2 34 58 228 286

9 Tenaga Sanitarian 6 36 17 0 0 0 59 9 68

10 Kesehatan Masy. 28 5 35 0 0 27 95 8 103

11 Tenaga Gizi 5 40 51 0 0 12 108 25 133

12 Tenaga Terapi Fisik 0 0 38 0 0 0 38 23 61

13 Tenaga Keteknisian Medik 0 40 129 0 0 37 206 160 366

14 Lainnya 1 0 5 0 0 8 14 7 21

Jumlah 59 550 1846 0 3 304 2762 4754 7516

Sumber : Sub Bag Kepegawaian dan Seksi Perijinan Tenaga Kesehatan

Perbandingan Tenaga Kesehatan Berdasar Jenisnya Tahun 2005

12%

18%

6%

33%

1%

12%

4% 4% 1% 1% 2%

1% 5% 0%

Dokter Spesialis

Dokter Umum Dokter Gigi Perawat

Sarjana Keperawatan Bidan Tenaga Farmasi Sarjana Farmasi & Apoteker

Tenaga Sanitarian

Kesehatan Masyarakat Tenaga Gizi Tenaga Terapi Fisik

Tenaga Keteknisian Medik

Lainnya


64

Dari Tabel di atas dapat diketahui bahwa jumlah tenaga kesehatan di Kota

Semarang berdasarkan data dari bagian kepegawaian DKK, Sie Perijinan Tenaga

Kesehatan dan Laporan Ketenagaan Rumah Sakit se Kota Semarang sebanyak

7.516 orang.

Rasio tenaga kesehatan Kota Semarang (puskesmas, Rumah Sakit dan Dinas

Kesehatan Kota Semarang) dibandingkan dengan jumlah penduduk kota Semarang

tahun 2005 dapat diperoleh data sebagai berikut:

a. jumlah tenaga medis sebesar 190,95 per 100.000 penduduk

b. jumlah perawat sebesar 184,04 per 100.000 penduduk

c. jumlah bidan sebesar 62,57 per 100.000 penduduk

d. jumlah tenaga farmasi sebesar 39,36 per 100.000 penduduk

e. jumlah tenaga gizi sebesar 9,38 per 100.000 penduduk

f. jumlah tenaga kesehatan masyarakat sebesar 7,26 per 100.000 penduduk

g. jumlah tenaga sanitasi sebesar 4,80 per 100.000 penduduk

h. jumlah tenaga teknisi medis sebesar 30, 52 per 100.000 penduduk

Data secara lengkap dapat dilihat pada tabel 27 – tabel 32.

4.5.2. Anggaran Kesehatan

Alokasi anggaran kesehatan untuk Kota Semarang pada tahun 2005 sebesar

Rp. 23.352.201.350,- atau meningkat 1,03 % dari tahun 2004 yaitu sebesar Rp.

22.666.624.500,-. Alokasi dana ini terbagi atas: sumber APBD Kota Semarang

sebesar Rp.21.866.344.000,- (93,64%); sumber APBD Propinsi Rp. 39.967.350,-

(0,94%); sumber APBN sebesar Rp. 39.967.350,- (0,17%) dan pinjaman/hibah luar

negeri sebesar Rp. 1.225.850.000,- (5,25%).

Namun demikian alokasi anggaran kesehatan tersebut hanya sebesar 2,81% dari

total APBD Kota Semarang sebesar Rp. 778.150.824.000,-. Data secara lengkap

dapat dilihat pada tabel 34.


65

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berbagai upaya yang telah dilaksanakan dalam pembangunan

kesehatan, antara lain upaya peningkatan dan perbaikan terhadap derajat

kesehatan masyarakat, upaya pelayanan kesehatan, sarana kesehatan dan

sumber daya kesehatan. Hasil-hasil kegiatan pembangunan kesehatan di 16

kecamatan di Kota Semarang selama periode 1 (satu) tahun tergambar dalam

Profil Kesehatan Kota Semarang tahun 2005.

Secara umum upaya-upaya yang telah dilakukan dalam

pembangunan kesehatan telah menunjukkan hasil yang cukup baik, namun

masih ada beberapa program kesehatan yang belum mencapai hasil yang

optimal. Keberhasilan maupun kekurangan dalam pencapaian upaya-upaya

pembangunan kesehatan di Kota Semarang selama tahun 2005 adalah

sebagai berikut :

a. Jumlah kematian bayi di Kota Semarang pada tahun 2005 berdasarkan

laporan puskesmas (SP3) sebesar 97 bayi (untuk kematian perinatal dan

neonatal). Sedangkan untuk jumlah kematian Balita pada tahun 2005

sebanyak 25 anak dari 113.210 balita yang ada.

b. Jumlah Kematian Ibu Maternal pada tahun 2005 mengalami peningkatan

dari tahun 2004 yaitu 5 orang menjadi 11 orang (dari 27.621 KH) , tetapi

lebih rendah dari AKI SDKI 2002/2003 sebesar 307/100.000 KH.

c. Angka kesakitan Demam Berdarah Dengue (DBD) pada tahun 2004

mencapai 2.271 kasus meningkat dari tahun sebelumnya yang hanya 1.621

kasus. Jumlah kematian akibat Penyakit DBD sebanyak 38 orang.

Peningkatan kasus DBD disebabkan oleh angka bebas jentik dan peran

serta masyarakat yang masih rendah dalam upaya pencegahan dan

pemberantasan penyakit DBD.

d. Berdasarkan laporan Sistem Pencatatan dan Pelaporan Puskesmas (SP3),

jumlah kasus malaria klinis di Kota Semarang mengalami penurunan yaitu

dari 294 kasus pada tahun 2004 menjadi 62 kasus pada tahun 2005.

e. Berdasarkan data laporan triwulan (Puskesmas, BP4 dan Rumah Sakit)

penemuan penderita baru BTA (+) dari tahun 2004 ke tahun 2005

mengalami peningkatan yaitu dari 558 menjadi 812 kasus


66

f. Penderita diare tahun 2005 menurut golongan umur < 5 tahun sebanyak

10.501 dan golongan umur > 5 tahun sebanyak 14.976 penderita. Apabila

dibandingkan dengan jumlah sasaran 53.161 penderita dan target Standar

Pelayanan Minimal (75%), cakupan penemuan penderita diare di Kota

Semarang belum memenuhi target (47,92%).

g. Penderita Pneumonia yang dilaporkan di Kota Semarang pada tahun 2005

mengalami peningkatan apabila dibandingkan tahun 2004 yaitu dari 1.546

balita menjadi 1.636 balita. Dari segi cakupan pelayanan dan penanganan

terhadap penderita juga terdapat peningkatan dari tahun sebelumnya

menjadi 16,80% (tahun 2004 : 11,05%)

h. Penderita Kusta di Kota Semarang yang dilaporkan dari 16 kecamatan

sebanyak pada tahun 2005 mengalami peningkatan dari 12 orang pada

tahun 2004 menjadi 20 orang yaitu terdiri dari penderita Kusta tipe MB = 16

orang dan PB = 4 orang. Prevalensi kusta tahun 2005 sebesar 0,15% per

10.000 penduduk, mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya yang

hanya mencapai 0,06 per 10.000 penduduk.

i. Berdasarkan laporan dari puskesmas pada tahun 2005 didapatkan penyakit

infeksi menular seksual sebesar 113 kasus. Sedangkan data cakupan IMS

dari Rumah Sakit pada tahun 2005 didapatkan 187 kasus. Sedangkan

jumlah kasus HIV yang ditemukan tahun 2005 sebagian besar didapat dari

hasil skrining sero survei pada kelompok perilaku resiko tinggi sebanyak

773 orang (Wanita Penjaja Seks (WPS) langsung 520 orang, WPS tidak

langsung 97 orang, Napi 129 orang, IDU 20 orang) dan laporan rumah

sakit. Dari survei tersebut ditemukan kasus HIV sebanyak 75 orang : 50

orang dari hasil VCT, 23 orang dari hasil sero survei dan 2 orang dari

laporan Rumah Sakit.

j. Kasus AFP yang ditemukan di Kota Semarang tahun 2005 sebanyak 9

kasus (target = 4 kasus), meningkat dari tahun sebelumnya yang hanya 6

kasus, terbanyak pada golongan umur 5 -14 thn sebanyak 6 kasus, 1-4 thn

sebanyak 3 kasus sehingga untuk tahun 2005 diperoleh AFP rate sebesar

2,25 per 100.000 (target ≥ 1/100.000 penduduk)

k. Jumlah kasus penyakit menular yang dapat dicegah dengan imunisasi

tertinggi yaitu Campak 115 kasus, dan Difteri 24 kasus, sedangkan untuk

penyakit lainnya seperti Pertusis, Tetanus, Tetanus Neonatorum dan Polio

di Kota Semarang Tahun 2005 tidak ditemukan adanya kasus kematian.


67

l. Data kasus penyakit tidak menular tahun 2005 di Kota Semarang : Kasus

penyakit kanker yang ditemukan sebanyak 2.067 kasus ( Kanker Payudara

710 kasus, Kanker Serviks 708 kasus, Kanker Hepar 141 kasus, Kanker

Paru 92 kasus dan kanker lainnya 420 kasus ) ; Diabetes Mellitus sebanyak

18.129 kasus ; kejadian gangguan mental sebanyak 859 kasus ( 342 kasus

gangguan mental di Rumah Sakit dan 517 kasus di Puskesmas ) ; kasus

Penyakit Jantung dan Pembuluh Darah ( Angina Pektoris 882 kasus, AMI

489 kasus, Hipertensi 7.179 kasus (Rumah Sakit), 33.958 kasus

(Puskesmas), dan Stroke 2.160 kasus )

m. Dilaporkan pada tahun 2005 di Kota Semarang terjadi Kejadian Luar Biasa

(KLB) sebanyak 31 macam kejadian yaitu : Difteri (24 kejadian), Keracunan

Ikan (1 kejadian), Keracunan Makanan (4 kejadian), Campak (1 kejadian),

Gondong/ Parotitis (1 kejadian). Dari semua kasus KLB yang ada, terjadi

kematian akibat KLB Difteri (1 orang) dan Keracunan ikan (1 orang)

n. Pada tahun 2005 di Kota Semarang menunjukkan jumlah Bayi Lahir Hidup

sebanyak 25.109 bayi dan jumlah Balita yang ada (S) sebesar 113.210

anak. Untuk kasus bayi dengan Berat Badan Lahir Rendah (BBLR) pada

tahun 2005 yaitu sebanyak 196 bayi, meningkat dari tahun sebelumnya

yaitu 134 bayi. Sedangkan jumlah Balita yang datang dan ditimbang (D) di

posyandu dari seluruh balita yang ada (S) yaitu sejumlah 92.673 (81,86%)

dengan rincian jumlah balita yang naik berat badannya sebanyak 73.649

anak (79,47%) dan Bawah Garis Merah (BGM) sebanyak 681 anak

(0,73%).

o. Berdasarkan hasil laporan puskesmas tahun 2005, pemberian ASI Ekslusif

sudah mencapai 31,45% (7.896 bayi dari 25.109 bayi yang ada). Walaupun

begitu jumlah ini masih belum memenuhi target yang ditetapkan dalam

Standar Pelayanan Minimal (SPM) yaitu 80%.

p. Pada tahun 2005 di Kota Semarang dari 346.687 rumah tangga, baru

97.444 (28,10%) rumah tangga yang diperiksa dengan hasil yang telah

berperilaku hidup bersih dan sehat sebanyak 76,13% terdiri atas strata

utama 61.575 RT (63,19%) strata paripurna 12.607 RT (12,94%).

q. Pada tahun 2005 Posyandu yang ada di Kota Semarang berjumlah 1.417

buah, terdiri dari 598 posyandu purnama (42,20%) dan 297 posyandu

mandiri (20,96%) sehingga jumlah total posyandu yang tergolong purnama

dan mandiri adalah 895 posyandu (63,16%)


68

r. Berdasarkan laporan puskesmas, jumlah penduduk yang tercakup dalam

dalam berbagai JPK (Jaminan Pemeliharaan Kesehatan) sebesar 292.691

jiwa (25,49%) dari total jumlah penduduk , dengan perincian :

• Peserta ASKES : 153.991 jiwa (10,86%)

• Peserta BAPEL : 4.124 jiwa (0,29%)

• Peserta Dana Sehat : 134.576 jiwa (9,49%)

s. Di Kota Semarang sampai dengan tahun 2005 terdapat 271.246

masyarakat miskin dan yang memiliki kartu sehat baru mencapai 94.230

jiwa (34,74%). Jumlah ini merupakan kuota dari Departemen Kesehatan

yang jumlahnya memang relatif terbatas karena keterbatasan dalam alokasi

dana program

t. Kota Semarang pada tahun 2005 jumlah rumah yang ada sebanyak

294.808 buah, sedangkan kategori rumah yang memenuhi syarat

kesehatan sebanyak 18.071 rumah (79,01%) dari 22.804 rumah yang

dilakukan pemeriksaan.

u. Pada tahun 2005, tempat umum yang ada di Kota Semarang (tidak

termasuk TUPM) sejumlah 2.530 buah dan yang dilakukan pemeriksaan

sebesar 2.086 buah. Hasil pemeriksaan menunjukkan bahwa baru 1.589

tempat umum yang memenuhi syarat kesehatan.

v. Keluarga dengan kepemilikan sarana sanitasi dasar yaitu : persediaan air

bersih sebanyak 321.790 KK (92,61%) dari 347.473 KK yang diperiksa ;

jamban keluarga sebanyak 234.598 KK (82,12%) dari 286.947 KK yang

diperiksa; Pengelolaan limbah di rumah tangga yang yang memenuhi syarat

kesehatan sebanyak 462.122 KK (70%) dari 628.925 KK yang diperiksa;

w. Sarana kesehatan dasar yang ada di Kota Semarang pada tahun 2005

terdiri dari : 14 Rumah Sakit Umum, 1 Rumah Sakit Jiwa, 4 Rumah Sakit

Bersalin, 4 Rumah Sakit Ibu dan Anak, 37 Puskesmas (11 Puskesmas

Perawatan dan 26 Puskesmas Non Perawatan), 33 Puskesmas Pembantu,

37 Puskesmas Keliling, 229 Balai Pengobatan/Klinik 24 Jam, 261 Apotek,

67 Toko Obat, 13 praktek dokter bersama spesialis dan 1.415 praktek

dokter perorangan

x. Pada tahun 2005 di Kota Semarang jumlah penduduk yang memanfaatkan

pelayanan kesehatan di Puskesmas baik rawat jalan maupun rawat inap

sebanyak 63.677 per 100.000 penduduk. Sedangkan pemanfaatan

pelayanan kesehatan di Rumah Sakit (rawat jalan dan rawat inap) yaitu


69

sebanyak 62.992 per 100.000 penduduk. Cakupan pelayanan kesehatan di

puskesmas pada tahun 2005 terdiri atas cakupan kunjungan rawat jalan

sebesar 63,34 % dan cakupan kunjungan rawat inap sebesar 0,26.

Sedangkan untuk cakupan rawat jalan di Rumah Sakit yaitu sebesar 55,85

% dan cakupan rawat inap sebesar 7,16 %.

y. Pelayanan kesehatan Ibu dan Anak :

• Cakupan kunjungan ibu hamil K4 Kota Semarang pada tahun 2005

adalah 89,32%

• Cakupan pemberian tablet (Fe)1 sebanyak 25.030 bumil (90,60%)

dan cakupan untuk tablet (Fe)3 sebanyak 21.908 bumil (79,30%)

• Pemberian imunisasi TT1 pada ibu hamil di Kota Semarang tahun

2005 sebesar 22.810 bumil (82,60%) dan imunisasi TT2 sebesar

20.895 (72,71%)

• Jumlah persalinan dengan pertolongan tenaga kesehatan di Kota

Semarang pada tahun 2005 sebesar 23.809 (80,77%) dari jumlah

perkiraan persalinan yaitu 26.365 kelahiran

• Cakupan kunjungan neonatus tingkat Kota Semarang Tahun 2005

sebesar 90,74%

• Hasil cakupan kunjungan bayi di Kota Semarang pada tahun 2005

mencapai 85,54%

• Hasil cakupan deteksi dini tumbuh kembang anak balita dan pra

sekolah di tingkat Kota Semarang pada tahun 2005 yaitu sebesar

52,32%

z. Cakupan bayi yang diimunisasi DPT1 pada tahun 2005 sebesar 93,98%

(target : 95%) dan bayi yang telah memperoleh imunisasi campak sebesar

91,19% (target : 85%) dari sasaran sejumlah 25.109 bayi

å. Hasil kegiatan pelayanan kesehatan Pra Usila dan Usila di Kota Semarang

pada tahun 2005 sebesar 19.321 (41,61%) terdiri atas pra usila (45 – 59

thn) sebanyak 9.665 (39,99%) dan Usila (≥ 60 thn) sebanyak 9.656

(43,39%)

ä. Jumlah Pasangan Usia Subur (PUS) di Kota Semarang pada tahun 2005

sebanyak 232.386 orang, dengan jumlah peserta KB baru 33.831 (14,55%)

dan peserta KB aktif 183.154 orang (78,81%)

ö. Cakupan pelayanan kesehatan pekerja pada industri formal di Kota

Semarang pada tahun 2005 sebanyak 247.968 orang (100%). Sedangkan


70

untuk pelayanan kesehatan pada pekerja sektor informal dari 1.153 pekerja

yang terdata, baru 373 (32,35%) yang mendapatkan pelayanan kesehatan

aa. Cakupan pelayanan NAPZA pada tahun 2005 berupa kegiatan penyuluhan

NAPZA oleh tenaga kesehatan baru mencapai 511 kegiatan (1,83%) dari

27.891 seluruh kegiatan penyuluhan

bb. Hasil cakupan pelayanan kesehatan pada anak sekolah pada tahun 2005 di

Kota Semarang meliputi : Siswa SD/MI sebanyak 22.593 (16,30%) ; Siswa

SLTP dan SLTA sebanyak 11.573 (16,21%)

cc. Pencapaian hasil kinerja Rumah Sakit di Kota Semarang meliputi : BOR

(77,30) ; LOS (7,40) ;TOI (2,2) ; GDR (3,8) ; NDR (2,00).

dd. Pelayanan kesehatan jiwa di puskesmas se-Kota Semarang pada tahun

2005 menunjukkan pencapaian sebesar 0,25%. Sedangkan untuk

pelayanan kesehatan jiwa di Rumah Sakit telah mencapai 2,42%.

ee. Kegiatan pelayanan kesehatan gigi dan mulut yang dilaksanakan di

puskesmas pada tahun 2005 yaitu tumpatan gigi tetap sebanyak 4.559

dengan rata-rata per bulan sebesar 380 tindakan dan pencabutan gigi tetap

sebanyak 9.577 dengan rata-rata per bulan sebesar 798, dengan rasio

untuk tambal dibandingkan pencabutan gigi sebesar 0,48

ff. Hasil kegiatan pelayanan transfusi darah di Kota Semarang sebesar

99,49% (64.323 kantong darah) dari kebutuhan 64.652 kantong darah

gg. Rasio tenaga kesehatan Kota Semarang (puskesmas, Rumah Sakit dan

Dinas Kesehatan Kota Semarang) dibandingkan dengan jumlah penduduk

kota Semarang tahun 2005 dapat diperoleh data sebagai berikut:

• jumlah tenaga medis sebesar 190,95 per 100.000 penduduk

• jumlah perawat sebesar 184,04 per 100.000 penduduk

• jumlah bidan sebesar 62,57 per 100.000 penduduk

• jumlah tenaga farmasi sebesar 39,36 per 100.000 penduduk

• jumlah tenaga gizi sebesar 9,38 per 100.000 penduduk

• jumlah tenaga kesehatan masyarakat sebesar 7,26 per 100.000

penduduk

• jumlah tenaga sanitasi sebesar 4,80 per 100.000 penduduk

• jumlah tenaga teknisi medis sebesar 30, 52 per 100.000 penduduk

hh. Alokasi anggaran kesehatan untuk Kota Semarang pada tahun 2005

sebesar Rp. 23.352.201.350,- atau meningkat 1,03 % dari tahun 2004 yaitu

sebesar Rp. 22.666.624.500,-.


71

5.2. Saran

a. Masih diperlukan perhatian yang lebih besar pada masalah kesehatan dan

penyakit dalam rangka menuju Kota Semarang Sehat 2010 yaitu :

- Kematian bayi, balita dan ibu melahirkan

- Gizi pada balita, ibu hamil, dan anak sekolah

- Penyakit Demam Berdarah, ISPA, Diare, Pneumonia, AFP dan TB Paru

- Perilaku hidup sehat masyarakat

- Kebersihan Lingkungan

b. Untuk mengetahui perkembangan terhadap permasalahan kesehatan yang

ada di Kota Semarang diperlukan upaya lebih lanjut seperti survei atau

penelitian melalui kerja sama dengan lintas sektor seperti kalangan

akademik maupun LSM.

c. Diperlukan adanya standar data atau pelaporan sehingga data atau

informasi yang ada dapat sinkron dan akurat. Untuk data ketenagaan

kesehatan diperlukan adanya sistem database yang lebih baik dan

terkoordinasi dengan baik antar lintas program maupun lintas sektor.

d. Peningkatan kualitas SDM Kesehatan melalui pendidikan dan pelatihan

yang sesuai dengan kebutuhan untuk mewujudkan SDM kesehatan yang

profesional dalam memberikan pelayanan kesehatan pada masyarakat.

e. Perlunya peningkatan pengetahuan dan kemampuan pengelola data tentang

Profil Kesehatan baik dalam kompilasi, validasi, dan analisa data serta

didukung dengan fasilitas/sarana pengolahan data yang akurat, cepat dan

tepat.

analisa_profil_dkk_2005_ok

Documents