analisis hukum islam dan hukum positif terhadap …digilib.uin-suka.ac.id/17289/1/bab i, v, daftar...
TRANSCRIPT
ANALISIS HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF TERHADAP
PUTUSAN HAKIM MAHKAMAH AGUNG NO. 61/K/AG/2010 DALAM
PERKARA KASASI GUGATAN HARTA BERSAMA
SKRIPSI
DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT-SYARAT MEMPEROLEH
GELAR SARJANA STRATA SATU SARJANA HUKUM ISLAM
OLEH :
ARINA KAMILIYA
11350039
PEMBIMBING :
Dr. SAMSUL HADI, M.Ag.
AL-AHWAL AL-SYAKHSIYYAH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2015
ii
ABSTRAK
Permasalahan pelik yang sering mengiringi proses perceraian di pengadilan adalah
persoalan harta gono gini atau disebut juga dengan harta bersama. Harta bersama atau harta
yang diperoleh dalam ikatan perkawinan baik dari pengusahaan suami maupun istri, acap kali
menimbulkan perselisihan di antara kedua belah pihak dalam pembagiannya. Seperti dalam
penetapan status dan kepemilikan fisik harta, siapa yang paling besar berkontribusi dalam
pengadan harta tersebut dan pencampuran harta bersama dan harta bawaan. Dalam hal ini
interpretasi hakim sangatlah dibutuhkan, mengingat hakim sebagai pembuat putusan yang
harus meletakkan keadilan dalam sebuah putusan. Interpretasi hakim dalam satu putusan
tidak terlepas dari pemenuhan tiga tujuan hukum, yaitu rasa keadilan (gerechtigheit ),
kepastian (rechtsecherheit ) dan kemanfaatan ( zwachmatigheit). Hakim memiliki kebebasan
dalam memutus perkara. Kebebasan ini terkait menemukan penalaran hukum (rechtvinding),
proses berpikir untuk mengambil kesimpulan dalam suatu masalah hukum, dan penggunaan
metode generalisasi, analogi induktif dan kausal.
Putusan MA no. 61/K/AG/2010 yang menjadi pokok bahasan dalam penelitian ini
adalah putusan mengenai sengketa harta bersama. Objek harta bersama dalam kasus ini
adalah taah beserta bangunan di dengan Sertifikat Hak MIlik No. 332 ynag terletak di
Kecamatan Gajah Mungkur Kota Semarang. Diketahui bahwa objek sengketa ini diperoleh
dari penjualan harta bawaan.
Pendekatan yang digunakan untuk menjawab permasalahan di atas adalah pendekatan
adalah normatif dan yuridis. Pendekatan normatif yang dimaksud dalam penelitian ini adalah
penggunaan dalil dan dasar hukum yang diambil dari hukum Islam, yaitu Nash Al-Qur’an,
Hadist, pendapat ulama’ mazhab, dan qaidah fikih. Sedangkan pendekatan yuridis adalah
pendekatan dengan menggunakan hukum positif yang berhubungan dengan hal yang akan
diteliti, yaitu Undang-undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974, Impres KHI (Kompilasi Hukum
Islam), dan Burgerlijk Wetboek (BW). Dengan menggunakan dua pendekatan ini, masalah
yang akan diteliti tentang pertimbangan hakim dalam persoalan harta bersama dapat
dianalisis dengan baik.
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa majelis hakim menggunakan ijtihad dalam
putusannya dengan memberikan porsi 60% untuk Pemohon Kasasi dan 40% untuk Termohon
Kasasi. Hal ini tidak sesuai dengan aturan yang telah ditetpkan oleh Undang-undang No. 1
Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam yang meberikan porsi sama antara suami dan istri
dengan 50%-50%. Dasar hukum yang digunakan adalah An-Nisa’ ayat 32 dan dengan
pertimbangan hakim bahwa status harta masih bersumber dari harta bawaan Pemohon Kasasi
pemberian dari orang tua Pemohon Kasasi. Pertimbangan Majelis Hakim Mahkamah Agung
yang tertuang dalam putusan yang memutus sengketa harta bersama kasasi No.
61/K/AG/2010 tidak sesuai dengan ketentuan yang ada dalam Undang-undang Perkawinan
No. 1 tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam, karena majelis hakim memutuskan bahwa
harta berupa tanah dan bangunan yang berada di Jalan Lamongan VI nomor: 7, RT.05
/RW.01, Kelurahan Bendan Ngisor, Kecamatan Gajah Mungkur, Kota Semarang, luas ± 171
m2 merupakan harta bersama. Padahal, Pengadilan Agama Semarang telah memeriksa dan
menemukan fakta hukum bahwa hanya bangunan di tingkat dua saja yang merupakan harta
bersama karena pembiayaannya berasal dari harta pemohon dan Termohon yang jika
diperkirakan, harganya Rp.9.000.000,- (Sembilan Juta Rupiah). Jadi, status dari benda yang
pembeliannya menggunakan hasil penjualan harta bawaan tetaplah berstatus sebagai harta
bawaan dan tidak dapat dibagi. Hal ini untuk menjaga eksistensi harta bawaan itu sendiri.
SURAT PERNYATAAN
Saya yang bertanda tangan di bawah ini:
NIM
Jurusan
Fakultas
Arina.Kamiliya
I 13s0039
Al-Ahwal Asy- Syakhsiyyah
Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
Menyatakan dengan sesungguhnya dan sejujurnya, bahwa skripsi saya yang
berjudul: *ANaLISIS HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF DALAM
PUTUSAN KASASI HAKIM MAHKAMAH AGUNG DALAM PERKARA
GUGATAN HARTA BERSAMA NO. 6l/KlAGl2010o' adalah hasil penelitian
saya sendiri dan bukan plagiat hasil karya orang lain, kecuali yang secara tertulis
diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.
Yogyakarta, 25 Jurnadal Tsani 1436 H16 April 2015 M
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga FN{-UI N S K-BN{-05-03/RO
SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI
Hal : Skripsi saudari Arina Kamiliya
Kepada:Yth. Dekan Fakultas Syari'ah dan llukumUIN Sunan KalijagaDi Yogyakarta
Ass alamu' alaikum Wr. Wb
Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi sefiamengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapatbahwa skripsi saudara:
Nama : Arina KamiliyaNim : 11350039Judul Skripsi : "ANALISIS HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF
DALAM PUTUSAN KASASI HAKIM MAHKAMAHAGUNG DALAM PERKARA GUGATAN HARTABERSAMA NO. 6IIK/ AGI?OIO"
Sudah dapat diajukan kepada Fakultas Syari'ah dan HukumJurusanlProgram Studi Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah UIN Sunan KalijagaYogzakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satudalam Ilmu Hukum Islam.
Dengan ini kami mengharap agar skripsi/tugas akhir saudari tersebut diatas segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami mengucapkan terima kasih.
Wassalamu' alaikum Wr. W.
Yogyakarla, 25 Jumadal Tsani 1436 H16 April 2015 M
tlr
tl ," ii ,.-! ' J: "i: ., .
bimtring
708 200003 1 003
KEMENTERIAN AGAMAUNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUMJl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281
Tugas Akhir dengan judul
yang dipersiapkan dan disusun oleh:
NamaNomor Induk MahasiswaTelah diujikan pada
Nilai ujian Tugas Akhir
PENGESAHAN TUGAS AKHIRNomor : UIN.02/DS/PP.00.9/0 178/20 I 5
:ANALISIS HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF TERHADAP PUTUSANMAHKAMAH AGUNG NO.61/IVAG/2010 DALAM PERKARA KASASI GUGATANHARTA BERSAMA
: ARINA KAMILIYA: 11350039
:Jumat, 15 Mei 2015
:A-
dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
TIM UJIAN TUGAS AKHIR
Ketua Sidang
Dr. SamMryl Hadi, S.Ag., M.Ag.
NIP. 1 730708 200003 1 003
Penguji I Penguji II
Prof. Dr. H. Khoiruddin, M.A.19641008 199103 1 002
Dr. H. Mal adany, M.A.t9520109 197803 I 002
Yogyakarta, 15 Mei 2015
IN Sunan Kalijagayari'ah dan HukumEKAN
ahmadah Hanafi, M.Ag"
1/1
ffi^ffi'Ilos JRA*f)J.r
-l-diew
25/05/201 5
19670518 199703 I 003
v
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN
Transliterasi huruf Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada
Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan 05936/U/1987.
A. Konsonan Tunggal
Huruf Arab Nama Huruf Latin Keterangan
ا
ب
ت
ث
ج
ح
خ
د
ذ
ر
ز
س
ش
ص
ض
ط
ظ
ع
غ
ف
ق
ك
ل
Alîf
Bâ’
Tâ’
Sâ’
Jîm
Hâ’
Khâ’
Dâl
Zâl
Râ’
zai
sin
syin
sâd
dâd
tâ’
zâ’
‘ain
gain
fâ’
qâf
kâf
lâm
tidak dilambangkan
b
t
ś
j
ḥ
kh
d
ż
r
z
s
sy
ṣ
ḍ
ṭ
ẓ
‘
g
f
q
k
l
tidak dilambangkan
be
te
es (dengan titik di atas)
je
ha (dengan titik di bawah)
ka dan ha
de
zet (dengan titik di atas)
er
zet
es
es dan ye
es (dengan titik di bawah)
de (dengan titik di bawah)
te (dengan titik di bawah)
zet (dengan titik di bawah)
koma terbalik di atas
ge
ef
qi
ka
`el
vi
م
ن
و
هـ
ء
ي
mîm
nûn
wâwû
hâ’
hamzah
yâ’
m
n
w
h
’
Y
`em
`en
w
ha
apostrof
ye
B. Konsonan Rangkap karena Syaddah ditulis rangkap
دة متعد
عدة
Ditulis
Ditulis
Muta‘addidah
‘iddah
C. Ta’ marbûtah di akhir kata
1. Bila dimatikan ditulis h
حكمة
علة
Ditulis
Ditulis
Hikmah
‘illah
(ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam
bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki
lafal aslinya).
2. Bila diikuti dengan kata sandang ‘al’ serta bacaan kedua itu terpisah, maka
ditulis h.
’ditulis Karâmah al-auliyâ األولياء كرامة
3. Bila ta’ marbûtah hidup atau dengan harakat, fathah, kasrah dan ḍammah ditulis t
atau h.
ditulis Zakâh al-fiţri الفطر زكاة
D. Vokal pendek
__ _
فعل
__ _
fathah
ditulis
ditulis
ditulis
a
fa’ala
i
vii
ذكر
__ _
يذهب
kasrah
ḍammah
ditulis
ditulis
ditulis
żukira
u
yażhabu
E. Vokal panjang
1
2
3
4
fathah + alif
جاهلية
fathah + ya’ mati
تنسى
kasrah + ya’ mati
كـريم
dammah + wawu mati
فروض
ditulis
ditulis
ditulis
ditulis
ditulis
ditulis
ditulis
ditulis
Â
jâhiliyyah
â
tansâ
î
karîm
û
furûd
F. Vokal rangkap
1
2
fathah + ya’ mati
بينكم
fathah + wawu mati
قول
ditulis
ditulis
ditulis
ditulis
Ai
bainakum
au
qaul
G. Vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof
أأنتم
أعدت
شكرتم لئن
ditulis
ditulis
ditulis
A’antum
U‘iddat
La’in syakartum
H. Kata sandang alif + lam
1. Bila diikuti huruf Qomariyyah ditulis dengan menggunakan huruf “l”.
القرآن
القياس
ditulis
ditulis
Al-Qur’ân
Al-Qiyâs
viii
2. Bila diikuti huruf Syamsiyyah ditulis dengan menggunakan huruf Syamsiyyah
yang mengikutinya, dengan menghilangkan huruf l (el) nya.
السمآء
الشمس
ditulis
ditulis
As-Samâ’
Asy-Syams
I. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat
Ditulis menurut penulisannya.
الفروض ذوي
السنة أهل
ditulis
ditulis
Żawî al-furûd
Ahl as-Sunnah
J. Pengecualian
Sistem transeleterasi ini tidak berlaku pada:
a. Kosa kata Arab yang lazim dalam Bahasa Indonesia dan terdapat dalam Kamus
Umum Bahasa Indonesia, misalnya: al-Qur’an, hadis, mazhab, syariat, lafaz.
b. Judul buku yang menggunakan kata Arab, namun sudah dilatinkan oleh penerbit,
seperti judul buku al-Hijab
c. Nama pengarang yang menggunakan nama Arab, tapi berasal dari negara yang
menggunakan huruf latin, misalnya Quraish Shihab, Ahmad Syukri Soleh.
d. Nama penerbit di Indonesia yang menggunakan kata Arab, misalnya Toko
Hidayah, Mizan.
ix
HALAMAN MOTTO
"Semua mimpi kita dapat menjadi kenyataan, jika kita punya keberanian
untuk mewujudkannya" - Walt Disney
"Salah satu alasan begitu sedikit orang yang meraih apa yang diinginkannya adalah karena
kita
tidak pernah fokus; kita tidak pernah konsentrasi pada kekuatan kita.
Kebanyakan orang hanya mencoba-coba berbagai macam jalan dalam hidup
mereka. Mereka tidak pernah memutuskan untuk menguasai suatu bidang khusus" -
Tony
Robbins
Sedikit untuk Renungan :
Bila Anda berpikir Anda bisa,maka Anda benar. Bila Anda berpikir Anda tidak bisa, Anda
pun benar… karena itu ketika seseorang berpikir tidak bisa, maka sesungguhnya dia telah
membuang kesempatan untuk menjadi bisa.
Salah satu penemuan terbesar umat manusia adalah bahwa mereka bisa melakukan hal-hal
yang sebelumnya mereka sangka tidak bisa dilakukan. Henry Ford
"Never you say give up, do what you can do. everything must have its course.
Opportunity only comes once. You must be able to achieve what you want.
Life is a process that must be passed, and how we are going to pass in this process that will
be called a success".
x
HALAMAN PERSEMBAHAN
Dan seandainya pohon-pohon di bumi menjadi pena dan laut (menjadi tinta). Di tambahkan
kepadanya tujuh laut (lagi) sesudah (kering)nya, niscaya tidak akan habis-habisnya (di
tuliskan) kalimat allah, sesungguhnya allah maha perkasa lagi maha bijaksana”.
(Q.S. Al Luqman : 27)
1. Abi Opik, Dr. H. Taufiqurrahman, M.Pd, seorang ayah bijaksana bak raja tanpa kuda
putihnya. Sosok yang pertama dari tujuan hidupku yang selalu membangkitkan dalam
keterpurukan ku.
2. Ummy Mamah, Dr. Hj. Siti Musawwamah, M. Hum, seorang ibu luar biasa yang
selalu ada dengan senyum dan magic hug. Terimakasih ya Tuhan yang memberikan
malaikat-Mu kepada Ku. Terimah kasih Tuhan aku telah dilahirkan dari rahim-Nya.
Sungguh-sunguh terimakasih sujud atas semua yang telah diberikan.
3. Untuk Adik-adik yang fantasting dengan gerak dan pemikiran mereka, Alfian Fawzi
(Ji-O) dan Saily Amalia (Pucik lili A) yang banyak menyemangati dan menginspirasi
dalam penyusunan skripsi ini.
4. Bapak Prof. Akh. Minhaji, Ph.D yang selalu memotivasi untuk jauh lebih berprestasi,
mengingatkan TOEFL dan publikasi karya ilmiah
5. Bapak Dr. Samsul Hadi, M.Ag yang memberi bimbingan skripsi hingga saat ini.
Kedetailan beliau membuat sy belajar tentang ketelitian dan hati-hati untuk tak putus
asa meraih kesempurnaan
6. Kak Vita Agustina, sebagai bunda yang tak lelah mendengar gagasan dan ocehan
dalam hal apapun.
xi
7. Teman-teman AS yang saling belomba dalam kebaikan, terutama dalam penyelesaian
skripsi ini. Special thank to Lailatul Khoiriyah, Arifki Budiawarman, Kemas Milun
Gemilang, n Jihadul Hayat yang masih dan akan terus semangat mengingatkan untuk
study abroad.
8. Sahabat Asrama Putri Assalam 2, Risun, Anatul, Meyun, Mbak Putri Hayati, Angku
Nita, Giun, Emon Arlizza, Mbak Ul, Febriza, Ratih, Ummi Tiara, Idoh, Bening,
Putriyu, Fida, Icha, Ian, Musangadah, Dini, Elsa, Lilis, Ummi Riza, Mbak Andri, n
Mbak S2. Makasi banyak sudah membuat tenang di 1 tahun terakhir ini. Kalian
benar2 membuat ini semakin ringan.
9. “Geum” si Spacy yang setia menemani menghirup udara segar ketika suntuk.
10. Perusahaan kereta api yang pohon-pohonnya saya pinjam untuk merenung dan
mendapat banyak ide, perpus kota, perpus Ignatius, perpus UIN tentunya, kolam Toga
Mas, selasar Gramedia, SAB, Yusuf Agency, dan jalan layang Mutiara.
xii
KATA PENGANTAR
دهالدنيا والدين. أشهد أن ال إله إال هللا وح احلمد هلل رب العاملني وبه نستعني على امور
أله وصحبه على سيدنا حممد وعلى وسلم اللهم صل له وأشهد أن سيدنا حممدا عبده ورسوله. ال شريك
أمجعني
Puji syukur kehadirat Allah SWT karena berkat rahmat dan karunia-Nya jualah,
skripsi penelitian ini dapat diselesaikan guna memenuhi salah satu syarat untuk diteruskan
menjadi skripsi sebagai proses akhir dalam menyelesaikan pendidikan dibangku kuliah.
Dalam penulisan skripsi ini, tentunya masih jauh dari sempurna. Hal ini dikarenakan
keterbatasnya pengetahuan yang dimiliki. Oleh karena itu dalam rangka melengkapi
kesempurnaan dari penulisan skripsi ini diharapkan adanya saran dan kritik yang diberikan
bersifat membangun.
Pada kesempatan yang baik ini, tak lupa penulis menghaturkan terima kasih kepada
semua pihak yang telah memberikan bimbingan, pengarahan, nasehat dan pemikiran dalam
penulisan skripsi ini, terutama kepada :
1. Bapak Prof. Drs. H. Akh. Minhaji, M.A., Ph.D., selaku Rektor Universitas Islam Negeri
Sunan Kalijaga Yogyakarta
2. Bapak Dr. H. Syafiq Mahmada Hanafi, M.Ag., selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta
3. Bapak Wawan Gunawan, Lc., selaku Ketua Program Studi Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah dan
Bapak Yasin Baidi, selaku Sekertaris Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah Universitas Islam
Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta
xiii
4. Bapak Dr. Samsul Hadi, M.Ag., selaku Dosen pembimbing I penulis yang telah banyak
memberikan bimbingan dan arahan kepada penulis.
5. Seluruh Dosen Program Studi Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah Universitas Islam Negeri Sunan
Kalijaga yang telah memberikan banyak ilmu kepada penyusun.
6. Semua teman-teman Ilmu Hukum angakatan 2011 yang tidak dapat saya sebutkan
semuanya, sedikit banyak telah memberi dukungan serta motivasi pada penyusun.
Dalam Penulisan skripsi ini penyusun menyadari masih banyak kekurangan dan
kelemahan. Akhir kata, semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penyusun dan pembaca
dengan sebaik-baiknya.
Yogyakarta, 29 Maret 2015
Penyusun
Arina Kamiliya
11350039
xiv
DAFTAR ISI
HALAMAN JUDUL .....................................................................................................i
ABSTRAK .....................................................................................................................ii
SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI ............................................................................iii
PENGESAHAN SKRIPSI ............................................................................................iv
PEDOMAN TRANSLITERASI ..................................................................................v
HALAMAN MOTTO ...................................................................................................ix
HALAMAN PERSEMBAHAN ...................................................................................x
KATA PENGANTAR ...................................................................................................xii
DAFTAR ISI..................................................................................................................xiv
BAB I: PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah .........................................................................1
B. Pokok Masalah .......................................................................................9
C. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian ..........................................................10
D. Telaah Pustaka .......................................................................................10
E. Kerangka Teoritik .................................................................................13
F. Metode Penelitian ..................................................................................26
G. Sistematika Pembahasan .......................................................................32
BAB II: HARTA BERSAMA DALAM HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF
A. Pengertian Harta Bersama .......................................................................35
B. Dasar Hukum Islam ................................................................................41
C. Dasar Hukum Positif ...............................................................................57
D. Asal-usul Harta Bersama .........................................................................67
BAB III: PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG DALAM PERKARA KASASI NOMOR
61/K/AG/2010
A. Sekilas tentang Tugas dan Wewenang MA dan Perkara Kasasi .............71
B. Objek Sengketa Harta Bersama ...............................................................76
C. Gugatan Perkara Kasasi No. 61/K/AG/2010 tentang Sengketa Perkara
Pembagian Harta Bersama. .....................................................................80
D. Penyelesaian Perkara Sengketa Harta Bersama ......................................83
BAB IV:ANALISIS TERHADAP PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG TERHADAP
PUTUSAN NOMOR 61/K/AG/2010 TENTANG HARTA BERSSAMA
A. Analisis Hukum Islam.............................................................................93
B. Analisis Hukum Positif ...........................................................................121
BAB V: PENUTUP
A. Kesimpulan ..............................................................................................142
B. Saran-Saran .............................................................................................144
DAFTAR PUSTAKA
LAMPIRAN-LAMPIRAN
1
BAB I
PENDAHULUAN
A. LATAR BELAKANG MASALAH
Permasalahan pelik yang sering mengiringi proses perceraian di
pengadilan adalah persoalan harta gono gini atau disebut juga dengan harta
bersama. Harta bersama atau harta yang diperoleh dalam ikatan perkawinan
baik dari pengusahaan suami maupun istri, acap kali menimbulkan
perselisihan di antara kedua belah pihak dalam pembagiannya. Seperti dalam
penetapan status dan kepemilikan fisik harta, siapa yang paling besar
berkontribusi dalam pengadan harta tersebut dan pencampuran harta bersama
dan harta bawaan. Permasalahan ini umumnya akan memperpanjang proses
perceraian karena menyangkut persoalan harta. Dan sangatlah sensitif
karena di dalamnya terdapat hak-hak yang melekat pada diri suami dan istri,
baik itu berasal dari pendapatan satu pihak maupun keduanya.
Problem harta bersama yang sering muncul antara lain disebabkan
kurangnya pemahaman tentang apa saja yang masuk kategori harta bersama
dan bagaimana proses terjadinya. Namun, ketika akan melangsungkan akad
nikah, calon mempelai sangat jarang yang memikirkan tentang persoalan ini
karena dianggap akan mengurangi rasa kepercayaan di antara calon mempelai.
Setelah terjadi perceraian atau kematian, salah satu pihak atau keduanya
menyadari akibat tidak adanya keterus-terangan tentang persoalan harta
2
bersama ketika awal terjadinya pernikahan. Ditambah lagi jika persoalan harta
bersama ini terjadi karena salah satu pihak, suami atau istri adalah seorang
profesional yang salah satunya lebih banyak memberikan kontribusi finansial
dalam keluarga, sementara yang lain tidak.
Pemerintah telah menetapkan aturan yang menyusun dan mengatur
perihal harta perkawinan. Aturan ini ditujukan demi terwujudnya keadilan
untuk semua pihak yang bersengketa dalam penetapan posisi atau status harta
bersama, sampai pada penelesaian sengketa jika terjadi perselisihan
didalamnya. Pada umumnya, cara yang digunakan oleh pihak yang berselisih
adalah membagi dengan sistem kekeluargaan dan damai. Namun tidak sedikit
yang akhirnya memutuskan untuk menyelesaikanya di pengadilan, hingga
nantinya dapat diperoleh penetapan hakim dalam pembagian harta bersama
yang disengketakan tersebut.
Ketentuan harta bersama telah diatur dalam Undang-undang No. 1
Tahun 1974 tentang Perkawinan (selanjutnya disingkat UUP) dan Kompilasi
Hukum Islam (selanjutnya disingkat KHI). Dalam UUP, persoalan harta
bersama diatur dalam Bab VII Pasal 35-37. Pasal 35 UUP menjelaskan harta
perkawinan yang dibagi menjadi dua bagian, yaitu harta bawaan dan harta
bersama1. Harta bawaan adalah harta yang telah menjadi kepemilikan suami
atau istri sebelum pernikahan dilangsungkan, baik berasal dari warisan, hibah,
1 Undang-undang R.I. Nomer 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum
Islam, (Bandung: Citra Umbara, 2012), hlm. 12.
3
dan lainnya. Sedangkan harta bersama adalah harta yang benda yang diperoleh
selama perawinan dan selama tidak ditentukan lain atau tidak diperoleh dari
hadiah atau warisan.
Sedangkan dalam KHI, perihal harta perkawinan ini diatur dalam Bab
XIII pasal 85 sampai pasal 972. Pasal 85 menegaskan bahwa adanya harta
bersama dalam perkawinan itu tidak menutup kemungkinan adanya harta
milik masing-masing suami atau isteri. Hal ini kemudian diterangkan oleh
pasal berikutnya bahwa pada dasarnya tidak ada pencampuran harta antara
suami dan isteri dalam perkawinan. Harta yang dimiliki dan diperoleh suami
atau isteri sebelum perkawinan berlangsung tetap jadi milik pribadi dan
penguasaan masing-masing, kecuali ada perjanjian perkawinan yang
disepakati tentang hal itu. Pasal 88 menjelaskan bahwa perselisihan mengenai
harta bersama ini ditangani oleh Pengadilan Agama.
Permasalahan harta bersama ini muncul ketika sudah terjadi perceraian
antara suami dan istri atau pada saat proses perceraian sedang berlangsung di
pengadilan agama, sehingga muncullah berbagai masalah hukum yang
kadang-kadang dalam penyelesaiannya menyimpang dari perundang-
undangan yang berlaku3. Dalam hal ini interpretasi hakim sangatlah
dibutuhkan, mengingat hakim sebagai pembuat putusan berkewajiban
2 MR. Martiman Prodjohamidjojo, Hukum Perkawinan Indonesia, (Jakarta: Indonesia Legal
Centre Publishing, 2011), hlm. 166-168.
3 Abdul Manan, Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia, cet. ke-1 (Jakarta :
Kecana, 2006), hlm. 103.
4
meletakkan keadilan dalam sebuah putusan. Interpretasi hakim dalam satu
putusan tidak terlepas dari pemenuhan tiga tujuan hukum, yaitu keadilan,
kemanfaatan, dan kepastian.4
Hakim dan putusan seperti dua sisi mata uang yang tidak dapat
dipisahkan karena kemampuan dan kualitas hakim dalam memutus perkara
tecermin dari putusannya. Oleh karena itu, tidak heran jika banyak pihak
menyebut putusan sebagai mahkota hakim. Berharap agar hakim mampu
menghasilkan putusan yang imparsial, argumentatif, rasional dan konstitusi
memberikan jaminan imunitas yudisial yang penuh. Pasal 24 ayat (1) UUD
l945 mengamanatkan sikap kemandirian hakim dari campur tangan pihak
manapun serta menjamin kekuasaan hakim sebagai kekuasaan yang merdeka
untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. 5
Imunitas yudisial merupakan suatu bentuk kekebalan hukum yang
melindungi para hakim dari gugatan hukum atas tindakan yang mereka
lakukan dalam menjalankan tugas. Imunitas yudisial sejalan dengan
kebebasan pengadilan (the independence of judiciary), karena entitas
pengadilan yang bebas dari pengaruh luar menuntut adanya imunitas yudisial
(judicial immunity) dari hakim yang mengadili perkara. Sebagai anggota
Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), Indonesia terikat dengan ketentuan
4 Ahmad Rifai, Penemuan Hukum Oleh Hakim ; Dalam Perspektif hukum Progresif, (Jakarta:
Sinar Grafika, 2011), hlm. 7.
5 Secara nasional, pengakuan terhadap independensi peradilan termaktub pada Pasal 24 ayat
(1) UUD 1945 yang berbunyi “Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk
menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan.”
5
universal yang berlaku dalam dunia internasional, termasuk parameter
mengenai prinsip-prinsip dasar independensi pengadilan.6
Sayangnya, Achmad Cholil dalam artikel yang berjudul Mahkota Hakim
dalam Lensa Pakar mengungkapkan bahwa terkadang hakim dengan otoritas
kekuasaannya yang luas dan hak imunitas yang dimiliki justru
mengesampingkan nilai-nilai etik profesi hakim. Di balik jubah kebesaran
hakim ada problema ketidaktelitian hakim dalam mengadili perkara yang
bermuara pada tindakan tidak profesional (unprofessional conduct). Jika
dibiarkan, dalam jangka panjang putusan hakim akan kering dari rasa keadilan
(gerechtigheit), kepastian (rechtsecherheit) dan kemanfaatan
(zwachmatigheit).7
Memang benar, hakim memiliki kebebasan dalam memutus perkara.
Tetapi itu terikat dengan cara kebebasan ini terkait menemukan penalaran
hukum (rechtvinding), yaitu dengan menggunakan dasar-dasar metode induksi
yang harus maksimal, proses berpikir untuk mengambil kesimpulan dalam
suatu masalah hukum. Bigitu juga dalam hal penggunaan metode generalisasi,
6 Imparsialitas peradilan ditentukan oleh perilaku hakim yang selalu memutus perkara yang
diajukan kepada mereka berdasarkan fakta-fakta dan kaitannya dengan hukum yang berlaku, tanpa
adanya pembatasan-pembatasan, pengaruh-pengaruh yang tidak seharusnya ada, tekanan-tekanan,
ancaman-ancaman, atau intervensi-intervensi, baik secara langsung maupun tidak langsung dari
pihak manapun dan dengan alasan apapun. Tujuannya, prinsip independensi peradilan dalam
upaya melindungi hak warga negara untuk mendapatkan keadilan dan akses terhadap keadilan.
Penyebabnya, adalah perilaku korup dari institusi peradilan.
7 Achmad Cholil, “Mahkota Hakim dalam Lensa Pakar”, dalam Majalah Peradilan Agama
Edisi 1 Mei 2013, hlm. 7.
6
analogi induktif dan kausal8. Seluruhnya saling berkaitan dan harus dipenuhi
hakim untuk membuat penalaran hukum yang baik hingga diperoleh
pertimbangan hukum dan simpulan untuk membuat putusan yang sedang ia
tangani. Jika hal-hal tersebut tidak secara utuh dipenuhi oleh hakim dalam
membuat putusan, maka yang terjadi adalah pertimbangan hukum dalam
putusan itu tidak sistematis, tidak lengkap dan bahkan tidak meyakinkan.
Akibatnya, putusan tersebut tidak memenuhi asas hukum itu sediri, yaitu
terpenuhinya asas keadilan, kemanfaatan dan kesetaraan.
Paparan atas beberapa problem diatas membuat putusan ini menjadi
dasar oenelitian ini dilakukan. Putusan MA no. 61/K/AG/2010 yang menjadi
pokok bahasan dalam penelitian ini adalah putusan mengenai sengketa harta
bersama. Objek harta bersama dalam kasus ini adalah tanah beserta bangunan
di atasnya berdasarkan Sertifikat Hak Milik No. 332 yang terletak di
Kecamatan gajah Mungkur, Kota Semarang. Objek sengkata ini awalnya
adalah hasil dari penjualan harta bawaan Pemohon Kasasi sekitar tahun 1987
Alhmarhum Bapak Soejadi, orang tua Pemohon Kasasi, memberi sebidang
tanah dan bangunan di Semarang melalui adik Pemohon Kasasi yang
bertempat tinggal di Sragen. Namun, karena pada bulan Februari tahun 1990
terkena banjir bandang, Pemohon kasasi dan Termohon kasasi mengetahui
bahwa disana adalah daerah banjir, maka Termohon kasasi (mantan istri) tidak
mau menempati rumah tersebut karena trauma dan minta agar tanah dan
8 Achmad Cholil, “Mahkota Hakim dalam Lensa Pakar”, hlm. 8.
7
bangunan itu dijual dan dibelikan tanah dan rumah di tempat lain yang bebas
banjir. Sebelum dijual, Pemohon Kasasi memusyawarhkan hal itu dengan
keluarganya yang ada di Sragen. Hal ini karena tanah dan rumah yang ada di
Jalan Menoreh Tengah Utara III Kelurahan Sampangan Kota Semarang
merupakan pemberian orang tuanya. Hingga akhirnya ada persetujuan untuk
dijual dengan syarat hasil penjualannya dibelikan tanah dan rumah lagi.
Kemudian, setelah dijual dan laku dengan harga Rp24.000.000,- (dua
puluh empat juta rupiah), Pemohon dan Termohon kasasi menggunakannya
untuk membeli tanah dan bangunan yang letaknya di Jalan Gajah Mungkur
Semarang pada tahun 1992 dengan harga Rp13.500.000,- (tiga belas juta lima
ratus ribu rupiah). Sisa dari penjualan tersebut, Pemohon Kasasi memberikan
kepada adiknya untuk membangun dan merenovasi rumah tersebut karena
rumah tersebut masih tidak layak huni atau ditempati. Pada tahun 1993, rumah
tersebut selesai dibangun dan direnovasi. Dengan demikian, Pemohon dan
termohon Kasasi beserta anak-anak mereka pindah ke rumah tersebut hingga
saat dimana istri meninggalkan rumah dan mengajukan gugatan perseraian.
Meskipun demikian, rumah tersebut masih ditempati hingga saat ini oleh
pemohon kasasi dan kedua anaknya, yaitu anak kedua dan anak ketiga.
Dari hasil pemeriksaan setempat oleh Majelis Hakim Pengadilan gama
Semarang, diketahui dan terbukti bahwa Pemohon Kasasi dan Termohon
Kasasi mengakui bahwa terdapat harta gono-gini atau harta bersama yang
digunakan untuk membangun rumah tersebut, yaitu berupa bangunan tingkat
8
diatas garasi yang apabila dinilai dengan uang, bangunan tersebut kurang lebih
senilai Rp9.000.000,- (sembilan juta rupiah). Jadi, dapat dikatakan bahwa di
dalam harta yang disengketakan terdapat pencampuran harta antara harta
bersama dan harta bawaan.
Hukum Islam secara tekstual tidak mengatur tentang pemisahan antar
harta bersama dan harta bawaan dalam perkawinan. Namun yang secara jelas
tertera dalam Al-Qur‟an adalah adanya hak milik pria dan wanita dalam
maskawin ketika perkainan berlangsung9.
ال رزا بفضو هللا ث ثعضن عيى ثعض ىيشجبه صت ب امزسجا ىيسبء
فضي إ هللا مب ثنو شء عيب )اىسبء : صت ب امزسج اسئيا هللا
٢٣)10
Sejauh ini, dalam kitab-kitab fikih karangan ulama klasik tidak
ditemukan pembahasan secara detail dan khusus mengenai harta bersama.
Kemungkinan hal ini disebabkan sosio-kultur saat itu sangat memegang erat
budaya atau struktur patriarkhi. Dengan kuatnya dominan laki-laki dalam
keluarga, maupun dalam pengusahaan individu dalam rumah tangga (baca :
keputusan), harta, dan sumber-sumber ekonomi. Oleh karena itu, garis laki-
laki lebih berperan dan kedudukan Istri dalam masyarakat patriarkhi menjadi
tersisihkan termasuk perlindungan akan harta bersama.
9 Hilman Hadikusuma, Hukum Perkawinan Indonesia menurut Perundangan, Hukum Adat,
dan Hukum Agama, cet. ke-3 (Bandung: Mandar Maju, 2007) hlm. 117.
10 QS.An-Nisả‟ (4) : 32.
9
Walaupun hukum Islam tidak mengatur tentang pencampuran harta
dalam ikatan perkawinan secara spesifik, Pengadilan Agama sebagai lembaga
yang menyelesaikan perkara privat untuk permasalahan orang-orang Islam,
bukan berarti menjadi tidak memiliki kewenangan dalam menyelesaikan
perkara pembagian harta bersama. Dalam memutuskan perkara, hakim
menggunakan dengan dua cara, yaitu merujuk pada peraturan atau Undang-
undang yang telah berlaku dan menggunakan ijtihadnya, yaitu dengan
merujuk pada kebiasaan masyarakat, „urf, atau adat yang berlaku atau dianut
oleh orang yang bersengketa.
Berangkat dari permasalahan tersebut, kiranya perlu untuk meneliti
tentang apa yang melatar belakangi hakim dalam membuat putusan dalam
perkara gugatan harta bersama dalam putusan kasasi no. 61/K/AG/2010 serta
analisis hukum Islam dan perundang-undangan Indonesia mengenai putusan
dan dasar-dasar yang digunakan dalam membuat tersebut.
B. POKOK MASALAH
1. Bagaimana dasar hukum dan pertimbangan hakim dalam perkara gugatan
harta bersama dalam putusan kasasi no. 61/K/AG/2010?
2. Bagaimana pandangan hukum Islam dan hukum positif terhadap putusan
dan pertimbangan hakim dalam putusan kasasi No. 61/K/AG/2010 ?
10
C. TUJUAN DAN KEGUNAAN PENELITIAN
1. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dasar hukum dan pertimbangan
hakim dalam menyelesaikan perkara gugatan harta bersama dalam putusan
kasasi no. 61/K/AG/2010.
2. Penelitian ini bertujuan untuk memberi penjelasan mengenai dasar hukum
dan pertimbnagan hukum yang digunakan hakim dan penyelesaiannya
menggunakan sudut pandang hukum Islam dan hukum positif.
D. Kegunaan Penelitian
1. Memberikan kontribusi pemikiran yang penting khususnya dalam hal
pembagian harta bersama bagi para penegak hukum, civitas akademia, dan
masyarakat luas.
2. Memperkaya wacana keilmuan Islam bagi setiap muslim dan masyarakat
luas untuk memahami secara benar tentang pembagian harta bersama yang
statusnya merupakan harta bawaan.
E. Telaah Pustaka
Literatur yang membahas tentang harta bersama banyak dituangkan
dalam bentuk kaya ilmiah oleh para ahli. Namun sejauh ini pembahasan
mengenai pencampuran harta bersama dan harta bawaan, sangat jarang bahkan
belum pernah penulis temukan.
11
Beberapa karya ilmiah yang representatif adalah skripsi Barokah Indah
Sari dengan judul “Pertimbangan Hakim Dalam Putusan Verstek Atas
Pembagian Harta Bersama (Studi Putusan Pengadilan Agama Bekasi Nomor:
619/PdtG/2006/PABks)”11
Skripsi tersebut membahas tentang pertimbangan
hakim yang membagi harta bersama dalam putusan verstek menggunakan
teori audi et alteram partem, yaitu asas terikatnya hakim terhadap pembuktian
dan pencaharian bersama antara suami istri yang tergolong ke dalam syirkah.
Penyusun skripsi ini mencoba mengkritisi putusan pengadilan tingkat pertama
mengenai pembagian harta bersama dengan asas yang ia gunakan tersebut.
Hasil yang dicapai adalah bahwa pertimbangan majelis hakim
Pengadilan Agama Bekasi dalam putusannya mengenai pembagian harta
bersama dalam putusan verstek sudah sesuai dengan perundang-undangan
yang berlaku dan tidak bertentangan dengan hukum Islam. Dilihat dari sisi
pembagian harta bersamayang adil ketika perceraian, sisi macam-macam
hartanya yang dapat dilihat dari tanggal transaksi harta benda yang diperoleh
sebelum adanya perceraian sisi kebolehan verstek saat tergugat tidak hadir
dalam persidangan dan juga tidak mengutus kuasa hukumnya. Akan tetapi,
pertimbangan hakim tersebut kurang menunjukkan adanya pertimbangan
hukum , merujuk pada hal yang sangat urgen sebagai dasar dari satu putusan
yaitu dasar hukum pembagian harta bersama ketika terjadi perceraian.
11
Barkah Indah Sari, “Pertimbangan Hakim Dalam Putusan Verstek Atas
Pembagian Harta Bersama (Studi Putusan Pengadilan Agama Bekasi Nomor:
619/PdtG/2006/PABks)” Skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan
Kalijaga (2009).
12
Sebuah disertasi yang ditulis oleh Prof. Dr. Ismuha dengan judul
“Pencaharian Bersama Suami Istri meneliti tentang harta bersama yang
ditinjau dari sudut pandang Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Perkawinan
dan Hukum Islam”. Peneitian yang berlokasi di Aceh yang meneliti dan
mendeskripsikan adat kebiasaan masyarakat Aceh dalam membagi harta
bersama. Aceh adalah islah satu lingkungan yang sarat dengan hukum adat
dan belum ada buku yang membas tentang masalah pembagian harta bersama
di lngkungan masyarakat Adat Aceh. Temuan penelitian dalam disertasi ini,
ada dua macam pembagian harta bersama dalam masyarakat Aceh. Pertama,
istri mendapat 2/3 dari seluruh harta, sedangkan suami mendapat 1/3. Kedua,
pembagian disesuaikan dengan keadaan keluarga masing-masing, jadi ada
kemungkinan dibagi sama rata atau 50%-50%. Perbedaannya, disertasi ini
berlokasi di Aceh karena meneliti kebiasaan masyarakat Aceh dalam
pembagian harta bersama, sedangkan penelitian yang penyusun laksanakan
meneliti tentang pertimbangan hakim dalam putusan Kasasi Mahkamah
Agung mengenai gugatan bersama.
Skripsi yang disusun oleh Agustin Nur Utami dengan judul
“Penyelesaian Pembagaian Harta Bersama berupa Rumah dalam Masa Kredit
(Studi Putusan Pengadilan Agama Kebumen Nomer Perkara
856/Pdt.G/2003/PA.Kbm).12
Skripsi ini membahas tentang penyelesaian
12
Agustin Nur Utami dengan judul “Penyelesaian Pembagaian Harta Bersama berupa Rumah
dalam Masa Kredit (Studi Putusan Pengadilan Agama Kebumen Nomer Perkara
856/Pdt.G/2003/PA.Kbm)”, Skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan
Kalijaga (2009).
13
sengketa pembagian harta bersama atas kedi rumah ayat diajukan bersama-
sama dengan perkara perceraian dalam bentuk rekompensi dari pihak istri di
Pengadilan Agama Kebumen.
Hasil yang didapat dari skripsi ini adalah penyelesaian pembagian
harta bersama dibagi menjadi dua, kecuali harta dari asing-masing suami istri
dan harta yang diperoleh dari asing-masing sebagai hadiah atau warisan. Hal
ini dilakukan guna memenuhi prinsip keadilan berdasarkan Al-Qur‟an
kemaslahatan, kesejahteraan anak-anak yang menjadi tanggung jawab mantan
suami. Kewajiban atas hutang kredit rumah merupakan prioritas utama
sebelum adanya pembagian harta bersama. Adapun pelunasan atas rumah
yang statusnya masih kredit menggunakan harta yang tergolong ke dalam
harta bersama.
F. KERANGKA TEORI
Hakim adalah filter terakhir dalam penetapan dan pelaksanaan hukum
di lembaga peradilan. Hukum yang digunakan hakim tentunya memiliki
berbagai pertimbangan sehingga dapat diaplikasikan dalam satu masalah.
Allah SWT membentuk hukum dengan tujuan untuk kemaslahatan hamba-
hamba-Nya. Kemaslahatan itu adakalanya dalam bentuk mengambil manfaat
(jalbul manâfi‟) dan adakalanya dalam bentuk menolak kerusakan dan bahaya
(dar-ul mafâsid). Kedua macam bentuk hukum itu merupakan tujuan terakhir
dari pembentukan hukum yang disebut hikmah hukum.
14
Istilah hakim itu sendiri mempunyai dua pengertian, yaitu orang yang
mengadili suatu perkara di pengadilan dan orang yang bijak.13
Hal ini sejalan
dengan tugas hakim, yaitu membuat putusan dalam setiap perkara yang
dihadapkan kepadanya berdasarkan hukum yang berlaku.14
Jika tidak
penerapan peaturan perundang-undangan akan menimbulkan ketidakadilan,
maka haik wajib berpihak pada keadilan pada keadilan (moral justice) dan
menyimpangkan hukum atau peraturan perundang-undangan dengan
menggunakan ijtihad15
. Hal ini untuk mewujudkan hukum yang hidup dalam
masyarakat (Living Law16
) yang tentunya sesuai dengan nilai yang berlaku
dalam masyarakat, yang tidak hanya keadilan yang bersifat formil tetapi juga
secara substantif sesuai dengan hati nurani hakim.
Seorang hakim dalam membuat putusan dan hukum terhadap perkara
yang dihadapinya harus berpedoman pada dasar-dasar hukum. Penetapan
hukum harus melihat pada sebab adanya peristiwa hukum yang nantinya
13
Dikemukakan oleh Hasbie As-Shiddieqie yang dimuat dalam H. Dudu Waswara
Machmudin, Peranan Keyakinan Hakim dalam Memutus Suatu Perkara di Pengadilan, Majalah
Hukum Varia Peradilan Edisi No. 251 Bulan Oktober 2006 (Jakarta : Ikahi, 2006), hlm. 52 yang
Dikti dalam Ahmad Rifai, Penemuan Hukum Oleh Hakim ; Dalam Perspektif hukum Progresif,
(Jakarta : Sinar Grafika, 2011), hlm. 7.
14 Lili Rasjidi dan Ira Thania Rasjidi, Dasar-dasar Filsafat dan Teori Hukum (Bandung : Citra
Aditya Bakti, 2004) hlm. 93.
15 Bagir Manan, Wajah Hukum di Era Reformasi, (Bandung : Citra Aditya Bakti, 2000), hlm.
263
16 Konsep tentang hukum yang hidup dalam masyarakat (The Living Law) dikembangkan
pertama kali oleh Eugene Ehrlich, sebagai reaksi terhadap pandangan pada ilmu hukum yang
legalistis yang mengutamakan peraturan hukum yang tertulis dan mengabaikan gejala hukum naf
tumbuh dalam masyarakat.
15
menentukan putusan yang ditetapkan oleh hakim. Disebutkan dalam kaidah
usul fiqih :
ا عذبعيخ جداىاىذن ذسع
“Hukum itu berkisar pada illatnya tentang kebeadaannya”
Artinya, satu hukum yang disimpulkan atau ditetapkan terhadap
sesuatu tergantung pada „illat (sebab)17
. Satu sebab dapat terjadi karena
adanya satu peristiwa tertentu, sehingga mempengaruhi hukum yang akan
melekat padanya. Dalam harta bersama, terdapat dua kemungkinan sebab
timbulnya, yaitu harta bawaan masing-masing suami isteri yang nantinya akan
menjadi hak milik penuh selamanya, dan harta sepencarian atau harta yang
diperoleh selama masa perkawinan berlangsung. Tidak jarang terjadi
pencampuran status harta. Penyelesaiannya bisa secara natura atau bahkan ke
pengadilan. Namun, hukum atau status harta akan melekat, apakah tergolong
harta bersama ataupun harta bawaan. Sebagai konsekuensinya, jika status
harta tersebut adalah harta bawaan, maka harta tersebut tidak bisa dibagi,
karena kepemilikannya sudah jelas. Sedangkan harta bersama sepencarian atau
syirkah dapat dibagi. Hingga sangat diperlukan penjelas status harta tersebut
agar nantinya dapat memberikan pembagian yang adil.
Hikmah hukum berbeda dengan „illat hukum. Hikmah hukum
merupakan pendorong pembentukan hukum dan sebagai tujuannya yang
17
Asmuni A.Rahman, Qa‟idah-qa‟idah Fikih (Qawa‟idul Fikihiyah) (Jakarta: Bulan Bintang
: 1976), hlm. 71
16
terakhir ialah untuk kemaslahatan manusia di dunia dan akhirat dengan
memperoleh manfaat dan keuntungan serta terhindar dari segala macam
kerusakan. Sedang „Illat hukum merupakan suatu sifat yang nyata dan pasti
ada pada suatu peristiwa yang dijadikan dasar hukum.
Bahkan hampir setiap pemikiran hukum yang terkait dengan proses
pencarian pesan universal ketentuan hukum, selalu memerlukan pemahaman
terhadap „illah hukum. Dan oleh karenanya, pemahaman terhadap konsep
„illat ini menjadi sebuah keharusan bagi setiap peminat studi hukum Islam.
Ketika ushuliyun merumuskan suatu format hukum maka „illat
merupakan salah satu kata kunci (key word) sekaligus merupakan perangkat
mutlak yang harus ada, yang dalamkajian ushul fiqh (the Methodology of Islamic
Juristprudence) biasa disebut dengan arkan al-qiyas.18 Oleh sebab itu „illat, yang
terkadang difahami sebagai alasan logika penetapan hukum, merupakan unsur
terpenting dalam pelaksanaan qiyas. Dengan kata lain qiyas tidak akan pernah
terlaksana tanpa dibarengi adanya „illat. Landasan fikir ini berdasarkan atas grand
hipotesis bahwa segala ketentuan hukum yang diturunkan Allah memiliki alasan
logis (legal reasoning) dan hikmah (wisdom) yang akan memayungi pelaksanaan
dan penerapan peraturan hukum tersebut.
18
Qiyas sebagai salah satu sumber hukum Islam memiliki empat rukun yang harus dipenuhi yaitu asal, furu’ hukum asal dan ‘illat hukum. Untuk membuat pengqiyasan yang benar, metode kesimpulan yang bersifat deduktif ini harus memperhatikan terpenuhinya keempat rukun tersebut.
17
Selain itu, suatu pertimbangan hakim yang tidak mungkin terlepas dari
kebebasan interpretasi hakim tersebut, penulis merujuk pada konsep Paul
Ricoeur. Pembahasan Paul Ricoeur tentang filsafat kehendak dalam buku Paul
Ricoeur dengan judul Yang Dikehendaki dan Yang tidak Dikehendaki
membahas tentang kehendak dan aktus-aktusnya. Secara konkret, berarti suatu
usaha untuk melukiskan struktur mendasar tentang apa yang dikehendaki
manusia dan unsur-unsur dalam eksistensinya yang tidak bergantung pada
kehendaknya, sebab kehendak selalu beraksi pada lingkungan yang tidak
dikehendaki. Manusia selalu terbentur pada posisi antara kehendak dan
keniscayaan; selalu ada hubungan timbal balik antara yang dikehendaki dan
yang tidak dikehendaki. Dan yang tidak dikehendaki harus dimengerti dengan
bertitik tolak dari subjek, sebab unsur yang pertama adalah mengerti bahwa
saya megerti diri saya sebagai “saya berkendak”.
Dalam perwujudan konkret kehendak, Paul Ricoeur membedakan tiga
tahap, yaitu memutuskan (decider), melakukan (agir), dan menyetujui
(consentir). Tahap memutuskan meliputi rancangan, pilihan, dan motivasi.
Tahap melakukan meliputi aksi atau gerak. Sedangkan tahap menyetujui, oleh
Paul Ricoeur diartikan sebagai “menerima” yang menyangkut faktor yang
tidak dikehendaki yang dapat disebut keniscayaan.
Ada dua unsur untuk mengartikan kebebasan perspektif Paul Ricoeur.
Pertama, putusan akhir yang praktis. Putusan yang dibuat selalu sesuai dan
harus sesuai dengan putusan praktis yang terakhir. Setiap orang pada akhirnya
18
memutuskan setelah proses penyelidikan dan timbang-menimbang. Dan pada
akhirnya, putusan praktis yang diambil. Proses timbang-menimbang sendiri
dilakukan secara bebas dan otonom. Hingga setaip individu dapat
menghentikan proses tersebut pada waktu tertentu. Kedua. Kebebasan
meliputi pengertian dan pemahaman, tumbuh dan bekrkembang apabila
pemahaman berkembang dan diperdalam. Makin besar dan mendalam
pemahaman individu, makin bebaslah ia. Hingga kebebasan adalah sebauh
keputusan pribadi yang berdikari
Kebebasan yang dilihat sebagai ciri keputusan, Paul Ricoeur
memberika perhatianyang mendalam tentang proses pengambilan putusan
yaitu dengan 2 kata yakni “sebab” dan “motif”. Sebuah sebab berdiri sendiri
dan sudah ada sebelumnya, muncul sebelu apa yang disebabkan, tanpa
tergantung padanya. Berbeda dengan sebab, motif hanya ada dalam
hubungannya dengan pilihan yang dibuat. Motif itu lahir, tumbuh, dan
berkembang oleh pilihan tersebut.
Menurut Paul Ricoeur, menghendaki berarti berpikir. Pemikiran yang
dimaksud, yaitu proses timban-menimbang, dan berakhir dengan sebuah
keputusan yang menunjuk pada suatu tindakan mndatang, tergantung pada diri
individu dan yang ada dalam kuasa individu. Jika disederanakan, dapat
diurutkan seperti ini : keputusan berdasarkan motif, motif berdasarkan
valorasi, valorasi berdasarkan pemahaman nilai, pemahaman nilai berdasarkan
keputusan, keputusan berdasrkan motif, dan terus berulang seperti itu.
19
Pertimbangan hukum diartikan suatu tahapan dimana majelis hakim
mempertimbangkan fakta yang terungkap selama persidangan berlangsung,
mulai dari gugatan, jawaban, eksepsi dari tergugat yang dihungkan dengan
alat bukti yang memenuhi syarat formil dan syarat materil, yang mencapai
batas minimal pembuktian.
Dalam Hukum Acara Peradilan Agama, setelah peristiwa yang terjadi
dipersidangan dikonstatir dan dianggap oleh majelis hakim terbukti atau tidak,
maka diambillah peraturan hukum, Nash Al-Qur‟an atau sunnah, fatwa-fatwa
dan doktrin hukum Islam yang dapat mendukung ke arah dikabulkan atau
ditolaknya sebuah gugatan atau permohonan.
Secara filosofis putusan hakim merupakan putusan yang
pertimbangannya sama dengan pertimbangan Tuhan. Oleh karena itu hakim
sering pula disebut sebagai wakil Tuhan di muka bumi. Hakim harus memiliki
perisai diri yang oleh M. Yahya Harahap dapat dibentuk den-gan melakukan
interogasi filosofis atau interogasi konstitusional terkait integritas, sikap
amanah, kapabilitas, profesionalisme dan pengalaman.
Pertanyaan fundamental itu menjadi titik pijakan seorang hakim untuk
mewujudkan harapan lahirnya putus-an berkualitas. Hakim perlu terus
bertanya diri apakah telah benar-benar memiliki integritas pribadi yang tidak
tercela. Sehebat apapun hakim dalam pe-nguasaan hukum formil dan materiil
maupun dalam mempertimbangkan putusan, kepiawaian itu menjadi sia-sia
manakala hakim tuna integritas. Putusan yang idealnya mampu men-ciptakan
20
kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan masyarakat akan melenceng dari
semangat awalnya karena telah terbelenggu oleh kepentingan pragmatis.
Hakim juga perlu melakukan interogasi filosofis apakah amanah yang
diemban sebagai penegak hukum telah sungguh-sungguh dijaga dan
dilaksanakan secara profesional, sehingga dapat dipasti-kan produk
putusannya mampu memberikan keadilan sesuai hukum yang hidup dan
perkembangan masyarakat. Hakim menyadari sebelum memangku jabatan
telah disumpah untuk menjalankan tugas sebaik-baiknya dan seadil-adilnya.
Sehingga pegingkaran terhadap amanah sama halnya mengingkari sumpah.
Memang tidak mudah bagi hakim untuk membuat putusan yang ideal.
Maksud putusan yang ideal menurut Gustav Radbruch19
, adalah putusan yang
memuat ide desrecht, yang meliputi 3 unsur yaitu keadilan (gerechtigkeit),
kepastian hukum (rechtsicherheit) dan kemanfaatan (zwechtmassigkeit).
Masing-masing tujuan ini memiliki posisi yang telah permanen dalam suatu
konstruksi hukum. Kepastian hukum terletak pada pasal-pasal perundang-
undangan. Kemanfaatan terletak pada tujuan pasal-pasal tersebut dibuat atau
akibat hukum dari suatu putusan yang diputus oleh pengadilan. Sementara
keadilan terletak pada nilai-nilai kehidupan yang ada (living law). 20
19
Sudikno Mertokusumo, Teori Hukum (Yogyakatra: Universitas Atmajaya, 2011), hlm 23.
20 Sutiyoso, Bambang, Metode Penemuan Hukum (Yogyakarta: UII Press, 2012), hlm. 8.
21
Dari ketiga tujuan putusan tersebut, tidak jarang kita mendapatkan
benturan antara kepastian hukum dan keadilan. Dalam berbagai doktrin ajaran
hukum dan ajaran Islam. Nampaknya keadilan merupakan tujuan paling utama
tanpa bermaksud mengesampingkan kedua tujuan lainnya. Beberapa tokoh
yang merekomendasikan keadilan sebagai tujuan utama sebuah hukum di
antaranya adalah Thomas Aquinas. Ia menyatakan bahwa esensi hukum
adalah keadilan, oleh karena itu hukum harus mengandung keadilan. Hukum
yang tidak adil bukanlah hukum itu sendiri. Bismar Siregar, mantan Hakim
Agung, juga memiliki pendapat yang senada. Menurutnya, hakim wajib
menafsirkan undang-undang agar undang-undang berfungsi sebagai hukum
yang hidup (living law) , karena hakim tidak semata-mata menegakkan aturan
formal, tetapi harus menemukan keadilan yang hidup di tengah-tengah
masyarakat.
Sudikno Mertokusumo menyebutkan ketiga unsur tersebut,21
seberapa
dapat harus ada dalam putusan secara proporsional, yaitu kepastian hukum
(rechtssicherheit), kemanfaatan (zweckmassigkeit), dan keadilan
(gerechtigekeit). Itu adalah idealnya. Akan tetapi, di dalam prakteknya jarang
terdapat putusan yang mengandung tiga unsur itu secara proporsional. Kalau
tidak dapat diusahakan kehadirannya secara proporsional, maka paling tidak
ketiga faktor itu seyogyanya ada dalam putusan.
21
Sudikno Mertokusomo, Penemuan Hukum Suatu Pengantar, cet. ke-7 (Yogyakarta :
Liberty, 2009) hlm 92.
22
Dalam hal terjadi konflik antara keadilan dan kepastian hukum serta
kemanfaatan, Sudikno merekomendasikan agar hakim mendahulukan
keadilan. Kadilan menurut Plato22
, merupakan nilai kebajikan yang tertinggi,
“justice is the supreme virtue which harmonizes all other virtues”. Selain itu,
para filosof Yunani memandang keadilan sebagai suatu tujuan yang kontinyu
dan konst an untuk memberikan kepada setiap orang haknya, “justice is the
constant and continual purpose which gives to everyone his own” .
Pertimbangan hukum diartikan suatu tahapan dimana majelis hakim
mempertimbangkan fakta yang terungkap selama persidangan berlangsung,
mulai dari gugatan, jawaban, eksepsi dari tergugat yang dihungkan dengan
alat bukti yang memenuhi syarat formil dan syarat materil, yang mencapai
batas minimal pembuktian.
Dalam Hukum Acara Peradilan Agama, setelah peristiwa yang terjadi
dipersidangan dikonstatir dan dianggap oleh majelis hakim terbukti atau tidak,
maka diambillah peraturan hukum, Nash Al-Qur‟an atau sunnah, fatwa-fatwa
dan doktrin hukum Islam yang dapat mendukung ke arah dikabulkan atau
ditolaknya sebuah gugatan atau permohonan.
Pertimbangan hukum dimulai dengann kata “menimbang”…dan
seterusnya. Khusus di Pengadilan Agama biasanya mencantumkan dalil
22
Bambang Sutiyoso, Metode Penemuan Hukum, hlm. 15
23
hukum yang bersifat Islami, dari Nash Al-Qur‟an dan hadits maupun fatwa
ulama dan doktrin dari hukum Islam.
Pengertian harta bersama menurut ahli hukum mempunyai kesamaan
satu sama lain. Menur Hazairin, harta yang diperoleh suami dan istri karena
usahanya adalah harta bersama, baik mereka bekerja bersama-sama ataupun
hanya sang suami saja yang bekerja sedangkan istri mengurus rumah tangga
dan anak-anak di rumah, sekali mereka itu terikat dalam satu perjanjian
perkawinan sebagai suami istri maka semuanya menjadi bersatu baik harta
maupun anak-anaknya.23
Dalam kitab-kitab fikih konvensional, harta kekayaan yang dihasilkan
oleh suami istri selama mereka terikat oleh ikatan perkawinan disebut sebagai
perkongsian atau syirkah.. Meurut Isma‟il Muhammad Sjah, yang dimaksud
dengan harta bersama adalah harta yang dihasilkan oleh perkongsian antara
suami istri.24
Ismail Muhammad Sjah menjelaskan macam-macam syirkah
menurut pedapat ulama madzhab25
, yaitu :
1. Pendapat Ulama‟ Hanafiyah
Syirkah dibagi menjadi dua bagian :
23
Mohd. Idris Ramulyo, Hukum Perkawinan, Hukum Kewarisan, Hukum Acara Peradilan
Agama, dan Zakat menurut Hukum Islam, cet ke-4 (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), hlm. 34.
24 Isma‟il Muhammad Sjah, Pentjaharian Bersama Suami Isteri; Adat “Gono Gini” Ditinjau
dari Sudut Hukum Islam (Jakarta: Bulan Bintang, 1965), hlm. 20.
25 Isma‟il Muhammad Sjah, Pentjaharian Bersama Suami Isteri, hlm. 21.
24
a. Syirkah Milk, yaitu kerja sama antara dua orang atau lebih terhadap
sesuatu dengan tidak ada kontrak atau perjanjian. Contohnya, dua
orang bersaudara yang bekerjasa sama terhadap sebuah rumah yang
mereka warisi.
b. Syirkah „Uqud, yaitu kerja sama yang terjadi dengan akad atau dengan
kontrak.
2. Pendapat Ulama‟ Malikiyah
Syirkah dibagi menjadi enam bagian :
a. Syirkah Mufawadlah, yaitu kerja sama antara dua orang atau lebih
dalam bidang perdagangan dengan perjanjian bahwa asing-masing
anggota perkongsian akan menerima keuntungan sebesar modalnya,
setiap anggota bebas bertindak meski tidak diketahui anggota lainnya,
dan dalam satu jenis barang atau lebih.
b. Syirkah „Inan, yaitu kerja sama dengan syarat bahwa seorang anggota
perkongsian tidak boleh bertindak kecuali atas izin anggota lainnya.
c. Syirkah Jabr, yaitu kerja sama terpaksa, artinya jika seseorang
membeli satu barang dagangan di depan pedagang lain yang menjual
barang yang sama, namun ia tidak berniat untuk memakainya sendiri,
sedangkan pedangan tersebut tak bicara apa-apa. Maka, pedangan
yang hadir tersebut berhak turut serta dalam pembelian tadi.
25
d. Syirkah „Amal, yaitu kerja sama antara dua orang atau lebih yang
bekerja bersama-sama dan nantinya mendaat upah sesuai dengan
pekerjaan yang dilakukannya.
e. Syirkah Dzimam, yaitu kerja sama antara dua orang atau lebih dengan
tanpa modal yang membeli berbagai barang secara kredit untuk dijual
kembali, yang nantinya keuntungan yang diperoleh dibagi bersama
para nggota
f. Syirkah Mudlarabah, yaitu kontrak antara orang yang memiliki modal
dan yang tidak memiliki modal. Aplikasinya, pemilik modal
berinvestasi dengan modalnya. Sedangkan yang tidak memilki modal,
memberi tenaga.
3. Pendapat Ulama‟ Syafi‟iyah
a. Syirkah „Inan. Hanya jenis kerja sama inilah yang dianggap sah oleh
Ulama‟ Syafiiyyah
b. Syirkah Abdan. Jenis syirkah ini disebut juga syirkah „Amal
c. Syirkah Mufawadlah
d. Syirkah al-Wujuh, yaitu kerja sama dengan sistem kepercayaan
4. Pendapat Ulama‟ Hanabilah
a. Syirkah fi al-Mâl, yaitu kerja sama antara dua orang atau lebih dalam
memiliki satu benda dengan jalan warisan, pemberian, pembelian, dan
sebagainya.
26
b. Syirkah fi al-„Uqūd, yaitu kerja sama antara dua orang atau lebih
untuk mengadakan satu usaha yang nantinya mereka mendapat
keuntungan.
G. METODE PENELITIAN
Penelitian ini diharapkan berjalan dengan baik dan memperoleh
hasil yang dapat dipertanggung jwabkan. Untuk itu diperlukan satu
metode. Metodologi penelitian adalah satu pengkajian dalam mempelajari
peraturan-peraturan yang terdapat dalam penelitian.26
Adapun metode
yang digunaan dalam penyusunan skripsi ini adalah sebagai berikut:
1. Jenis Penelitian
Penelitian ini termasuk jenis penelitian kualitatif yaitu penelitian
yang bersifat deskriptif atau menyajikan data yang diteliti dengan
menggambarkan gejala tertentu27
dan telaah28
karena dalam penelitian
ini, penulis memanfaatkan teori yang ada sebagai bahan penjelas.
Penelitian ini akan memberikan gambaran secara rinci dan sistematis
mengenai pertimbangan hakim MA tentang pembagian harta bersama
dalam perkara gugatan harta bersama (analisis putusan No.
26
Husaini Usman, dan Purnomo Setiady Akbar, Metodologi Penelitian Sosial, cet. ke-1
(Jakarta: Bumi Aksara, 1996), hlm. 42.
27 Saipudin Azwar, Metode Penelitian (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010) hlm. 126.
28 Sujana Surapnata, Analisis, Validitas, Realibilitas dan Interpretasi Hasil Tes Implementasi
Kurikulum 2004 (Bandung: Rosdakarya, 2004) hlm. 1-2.
27
61/K/AG/2010). Secara spesifik lagi, jenis penelitian ini adalah
penelitian pustaka (library research), yaitu penelitian yang
menekankan pada penelusuran dan penelaahan literatur yang terkait
dengan pokok bahasan yang menggunakan bahan-bahan tertulis seperti
buku , jurnal, dan dokumen lainnya.29
2. Sifat Penelitian
Sifat penelitian yang penulis gunakan adalah deskriptif analitik
yaitu menggambarkan mengenai pertimbangan hakim dalam masalah
harta bersama, kemudian dianalisis dari sudut pandang positif dan
hukum Islam. Hal ini dimaksudkan untuk mengetahui permasalahan
yang diteliti secara gamblang dan terfokus.30
3. Sumber Data
Penelitian ini menggunakan dua macam sumber data, yaitu:
a. Sumber primer. Bahan hukum primer merupakan bahan hukum
yang bersifat autoritatif atau mempunyai otoritas, yang terdiri atas
perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam
29
Dudung Abdurrahman, Pengantar Metodologi Penelitian dan Penulisan Karya Ilmiah
(Yogyakarta: IKFA, 1998), hlm. 26.
30 M. Subana dan Sudrajat, Dasar-dasar Penelitian Ilmiah (Bandung: Pustaka Setia, 2005)
hlm. 69.
28
pembuatan perundang-undangan atau putusan hakim.31
Sumber
hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah putusan
MA No. 61/k/ag/2010. Hal ini berhubungan dengan fokus
penelitian yaitu analisa putusan harta bersama terkait putusan MA
ini. Putusan MA yang berisi tentang isi gugatan dan putusan hakim
akan memaparkan secara jelas apa yang ingin penulis teliti dan
analisa.
b. Sumber sekunder. Sumber sekunder adalah semua publikasi
tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi,
meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal
hukum dan komentar-komentar atas putusan pengadilan.32
sumber
sekunder yang mendukung dalam penelitian ini adalah karya-
karya atau tulisan yang membahas tentang seluk beluk
pertimbangan hakim dan perihal pembagian harta bersama, baik itu
dari buku-buku, koran, majalah, artikel-artikel, dan lain
sebagainya.
4. Teknik pengumpulan data
Untuk melakukan penelitian yang berkualitas, tentu tidak
terlepas dari teknik pengumpulan data. Teknik ini sangat menentukan
31
Panggabean, Penerapan Teori Hukum dalam Sistem Peradilan Indonesia (Bandung:
Alumni, 2014) hlm. 170.
32 Panggabean, Penerapan Teori Hukum dalam Sistem Peradilan Indonesia, hlm. 171.
29
ketajaman analisa dalam satu penelitian. Jika data yang diperoleh telah
signifikan, maka diperlukan teknik yang tepat dan baik dalam
mengumpulkan dan mengolah data tersebut. Namun, jika teknik dalam
mengumpukan data tidak sesuai dengan data, jenis dan sifat penelitian,
maka data yang diperoleh kurang mampu menganalisa dengan tepat .
Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini
adalah dokumentasi. Hal ini dikarenakan jenis penelitian ini adalah
library research atau penelitian pustaka yang tentunya mengumpulkan
dokumen yang terkait pembahasan tentang pertimbangan hakim dan
harta bersama. Dokumentasi adalah pengambilan data yang diperoleh
melalui dokumen-dokumen.
5. Pendekatan
Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah
pendekatan normatif dan yuridis. Penelitian hukum memanglah
dimulai dengan melakukan penelusuran terhadap bahan-bahan hukum
sebagai dasar untuk membuat suatu keputusan hukum (legal decision
making) terhadap kasus-kasus hukum yang konkret. Selain itu,
pendekatan normatif ini membrikan refleksi dan penilaian terhadap
keputusan-keputusan hukum yang telah dibuat terhadap kasus hukum
30
yang pernah terjadi. 33
Dalam penelitian ini, yang dimaksud dengan
normatif adalah penggunaan dalil dan dasar hukum yang diambil dari
hukum Islam, yaitu Nash Al-Qur‟an, Hadist, pendapat Ulama‟
mazhab, Impres KHI (Kompilasi Hukum Islam) dan qaidah fikih.
Sedangkan pendekatan yuridis adalah pendekatan dengan
menggunakan hukum positif yang berhubungan dengan hal yang akan
diteliti, yaitu Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
dan Burgerlijk Wetboek (BW). Kajian yuridis bertujuan memecahkan
masalah hukum melalui sistem peradilan. Hingga penelitian ini dapat
menjawab secara argumentatif dengan penalaran kritis. Dengan
menggunakan dua pendekatan ini, masalah yang akan diteliti tentang
pertimbangan hakim dalam persoalan harta bersama dapat dianalisis
dengan baik.
6. Analisis Data
Dalam mencari dan mengkaji data yang telah terhimpun, maka
penyusun perlu dan berusaha menganalisa dengan teliti dan selektif.
Adapun analisis yang digunakan dalam penyususnan skripsi ini adalah
metode analisis secara kualitatif dengan metode pola berfikir:
33
Johnny Ibrahim, Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif (Malang: Bayu Media
Publishing, 2011), hlm. 299.
31
a. Deduktif
Deduktif yaitu cara berfikir yang berangkat dari pengetahuan yang
sifatnya murni dan bertitik tolak pada pengetahuan umum menuju
kesimpulan yang bersifat khusus34
yang berkaitan dengan
pertimbangan hakim dan harta bersama. Dalam hal ini, penyusun
mengemukakan berbagai pendapat fuqaha‟ dan ilmuwan yang
berkaitan dengan pertimbangan hakim dan harta bersama. Selain
itu, menemukan faktor-faktor yang digunakan hakim dalam
membuat putusan perkara kasasi No. 61/K/AG/2010.
b. Induktif
Induktif adalah cara berfikir yang berangkat dari faktor khusus atau
peristiwa yang konkret, kemudian digeneralisasikan. Cara berfikir
induktif mengeneralisir norma dan asas hukum, hal ini untuk
mengetahui asas hukum dalam satu peratran perundang-
undangan35
. Aplikasinya, menganalisis faktor-faktor dan dasar
hukum yang digunakan hakim dalam memutus perkara harta
bersama di Mahkamah Agung perkara kasasi No. 61/K/AG/2010
dengan menggunakan pendekatan pendekatan normatif dan yuridis
34
Moh. Nazir, Metode Penelitian, Cet. ke-3 (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1998) hlm. 235.
35 Amir Mu‟allim dan Yusdani, Konfigurasi Pemikiran Hukum Islam (Yogyakarta: UII Press
Indonesia, 1999) hlm. 9.
32
atau analisis hukum Islam dan Peraturan perundang-undangan yang
digunakan di Pengadilan.
H. SISTEMATIKA PEMBAHASAN
Bab I berisi pendahuluan. Secara umum, bab ini akan memaparkan
tentang latar belakang mengapa penelitian ini dilaksanakan, tujuan dan
kegunaan penelitian dimaksudkan untuk memfokuskan alasan ke mana
penelitian ini dilaksanakan, telaah pustaka yang berisi tentang penelitian
sebelumnya yang sejenis untuk memastikan penelitian ini belum pernah
dilakukan sebelumnya, kerangka teori yang berisi tentang teri yang
digunakan untuk mengupas dan menganalisa permasalahan yang akan
diteliti, metode penelitian yang terdiri dari jenis penelitian, sumber data,
analisis data, dan pendekatan yang digunakan peneliti, serta sitematika
pembahasan.
Bab II berisi tentang tinjauan umum mengenai harta bersama.
Dimulai dengan pembahasan mengenai pengertian, dasar hukum, asal
usul, berbagai macam harta bersama, dan hak dan kewajiban suami istri
terhadap harta bersama. Bab ini bertujuan untuk menjelaskan tentang harta
bersama secara menyeluruh hingga didapat pemahaman yang detail
tentang harta bersama dan dapat memahami pertimbangan hakim perkara
kasasi No. 60/K/AG/2010.
33
Bab III berisi uraian tentang kedudukan putusan kasasi No.
61/K/AG/2010 tentang sengketa perkara pembagian harta bersama serta
penyelesaian yang ditempuh. Uraian ini dimaksudkan untuk mengetahui
perkara harta bersama yang disengketakan kedua belah pihak dari
pengadilan tingkat pertama hingga sampai pada putusan kasasi. Bab ini
menjelaskan pertimbangan hukum yang diambil oleh hakim dalam
memutuskan perkara ini.
Bab IV, berisi analisia terhadap sengketa perkara pembagian harta
bersama. gugatan perkara No. 61/K/AG/2010 tentang sengketa perkara
pembagian harta bersama. pertimbangan hakim dalam memutus perkara
kasasi tentang sengketa perkara pembagian harta bersama.
Bab V, adalah bab penutup yang memuat kesimpulan dari
pembahasan skripsi ini. Selain itu juga disampaikan saran-saran dari
penyusun yang terkait dengan materi skripsi. Dan di akhir penulisan akan
dicantumkan beberapa lampiran seperlunya.
142
BAB V
PENUTUP
A. Kesimpulan
Sengketa gugatan harta bersama dalam rangkaian penyelesaian perkara
mulai dari tingkat pertama hingga kasasi memiliki dinamika dengan
pertimbangan hakim yang berbeda-beda. Perkara No. 61/K/AG/2010
dengan pertimbangan hakim MA setelah dianalisa dengan hukum Islam
dan Hukum positif memiliki kesimpulan sebagai berikut:
1. Dasar hukum dan pertimbangan hakim dalam perkara gugatan harta
bersama dalam putusan kasasi no. 61/K/AG/2010 adalah karena status
harta gono gini itu sebagian besar bersumber dari harta bawaan
Pemohon Kasasi pemberian dari orang tua Pemohon Kasasi. Oleh
karena itu majelis hakim MA memutuskan porsi bagian Pemohon
Kasasi lebih besar dibanding bagian Termohon Kasasi, yaitu 60%
Pemohon Kasasi 40% Termohon Kasasi.
2. Harta bersama sebagai syirkah adalah harta yang didapat oleh suami
istri dalam atau selama perkawinan. Oleh karena itu harta berupa
warisan dan hibah atau pemberian bukan termasuk harta bersama.
Pertimbangan majelis hakim MA yang tertuang dalam putusan
sengketa harta bersama No. 61/K/AG/2010 tidak didasarkan pada
bunyi teks UUP maupun KHI yang membagi sama rata harta bersama
kepada suami isteri jika terjadi perceraian di antara mereka. Majelis
143
hakim MA memberi putusan “menyimpangi” hukum tertulis karena
posisi harta berupa tanah dan bangunan yang berada di Jalan
Lamongan VI nomor: 7, RT.05 /RW.01, Kelurahan Bendan Ngisor,
Kecamatan Gajah Mungkur (dahulu Kecamatan Semarang Selatan),
Kota Semarang, luas ± 171 m2 bukan merupakan harta bersama secara
mutlak karena sebagian dari harta itu bersumber dari harta bawaab
Pemohon Kasasi. Dalam istilah lain dapat dinyatakan bahwa Putusan
Kasasi telah membatalkan putusan Banding (PTA Semarang) yang
membagi harta bersama secara sama, dan menguatkan putusan PA
Semarang yang memutuskan porsi Tergugat (Pemohon Kasasi) lebih
besar dari pada porsi Penggugat (Termohon Kasasi). Sebagai judex
factie PA Semarang telah memeriksa dan menemukan fakta hukum
bahwa hanya bangunan di tingkat dua saja yang merupakan harta
bersama karena pembiayaannya berasal dari harta bersama Pemohon
dan Termohon yang jika diperkirakan, harganya Rp.9.000.000,-
(Sembilan Juta Rupiah).
B. Saran-saran
1. Kepada Mahkamah Agung sebagai lembaga yang berwenang dalam
menyelesaikan perkara kasasi untuk dapat lebih mensosialisasikan
permasalahan dalam bidang harta bersama. Dengan demikian,
masyarakat dapat memahami masalah tersebut dan dapat merasakan
144
eksistensi lembaga peradilan di Indonesia dalam menghadapi
permasalahan yang muncul di masyarakat.
2. Hendaknya pemahaman tentang sengketa harta bersama dipahami
secara menyeluruh dengan ketentuan normatif dan yuridis serta
perkembangan sosial.
3. Skripsi ini diharapkan dapat dipahami seksama bagi semua pihak agar
memperoleh pemahaman yang benar mengenai maslah harta bersama
DAFTAR PUSTAKA
A. Al-Qur’an
Departemen Agama RI, Al-Quran dan Terjemahnya Jakarta: Proyek Pengadaan Kitab
Suci Al-Quran Depag RI, 1985.
B. Hadits
Al-Shan‟ani, Subulus Salam, juz III, Kairo : Dar Ihya‟ al-Turats al-„Araby, 1379 H/1960
M.
Ash-Shan‟ani, Imam, Subulus Salam, Juz VI, Beirut : Daar al-Kutub al-Ilmiyah, 1988.
C. Fiqih/Ushul Fiqih
A. Rahman, Asmuni. Qa’idah-qa’idah Fikih Qawa’idul Fikihiyah Jakarta: Bulan
Bintang : 1976.
A. Mu‟in, Ushul Fiqh; Metode Penggalian Hukum, Jakarta: Depag RI, 1986.
D. Lain-lain
Abdullah, Abdul Gani, Pengantar Kompilasi Hukum Islam dalam Tata Hukum
Indonesia, Jakarta : Gema Insani Press, 1994.
Al-Amruzi, Fahmi, Hukum Harta Kekayaan Perkawinan ; Studi Komparatif Fiqh, KHI,
Hukum Adat dan KUHPerrdata, Yogyakarta : Aswaja Pressindo, 2011.
Ali, Ahmad dan Wiwie Haryani, Menjelajah Kajian Empiris terhadap Hukum Jakarta :
Kencana, 2012.
Arto, Mukti, Pembaharuan Hukum Islam Melalui Putusan Hakim, Yogyakarta : Pustaka
Pelajar, 2015.
Azwar, Saipudin, Metode Penelitian, Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2010,
Bahari, Adib, Prosedur Gugatan Cerai, Pembagian Harta Gono-gini, dan Hak Asuh
Anak, Yogyakarta : Pustaka Yustisia, 2012.
Cholil, Achmad, Mahkota Hakim dalam Lensa Pakar, dalam Majalah Peradilan Agama
Edisi 1 Mei 2013
Dudung Abdurrahman, Pengantar Metodologi Penelitian dan Penulisan Karya Ilmiah,
Yogyakarta : IKFA, 1998.
Hadikusuma, Hilman, Hukum Perkawinan Indonesia menurut Perundangan, Hukum
Adat, dan Hukum Agama, cet. ke-3 Bandung: Mandar Maju, 2007.
__________, Hukum Perkawinan Indonesia menurut Perundangan, Hukum Adat dan
Hukum Agama, cet. ke-2, Bandung : Citra Aditya Bakti, 2003.
Hadimulyo, Hilman, Hukum Perkawinan Adat, Bandung : Citra Aditya Bhakti, 1993.
Hadirin, Tinjauan mengenai Undang-undang No,1 Tahun 1974, Jakarta : Tinta Mas,
1976..
Hamid, Zahri, Harta dan Milik Dalam Hukum Islam, Yogyakarta : PT, Bina usaha, 1985.
Harahap, M, Yahya Kedudukan, Kewenangan di Acara Peradilan Agama, cet. ke-1
Jakata : Pustaka Kartini, 1990.
__________, Kekuasaan Mahkamah Agung, Pemeriksaan Kasasi dan Peninjauan Kasasi
Perkara Perdata, Jakarta : Sinar Grafika, 2009.
Ibrahim, Johnny, Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif, Malang, Bayu Media
Publishing, 2011.
Ismuha, Pencaharian Bersama Suami Istri ; Ditinjau dari Sudut Undang-Undang
Perkawinan Tahun 1974 dan Hukum Islam, Jakarta : Bulan Bintang, 1986.
Kamil, Ahmad H, Filsafat Kebebasan Hakim, Jakarta : Kencana, 2012.
M, Subana dan Sudrajat, Dasar-dasar Penelitian Ilmiah, Bandung : Pustaka Setia, 2005.
Manaf, Abdul, Relesi Beberapa Materi Cara Beracara Di Lingkungan Pengadilan
Agama, Bandung : Mandar Maju, 2008.
Manan, Abdul, Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia, cet. ke-1, Jakarta :
Kecana, 2006.
__________, Reformasi Hukum Islam di Indonesia, Jakarta : Rajawali Press, 2013.
Manan, Bagir, Wajah Hukum di Era Reformasi, Bandung : Citra Aditya Bakti, 2000.
Mertokusomo, Sudikno, Penemuan Hukum Suatu Pengantar, cet. ke-7, Yogyakarta :
Liberty, 2009.
__________, Teori Hukum, Yogyakatra : Universitas Atmajaya, 2011.
Mu‟allim, Amir dan Yusdani, Konfigurasi Pemikiran Hukum Islam, Yogyakarta : UII
Press Indonesia, 1999.
Muhammad, Abdul Kadir, Hukum Perdata Indonesia Bandung : Citra Aditya Bakti,
1990.
Nazir, Moh, Metode Penelitian, cet... ke-3 Jakarta : Ghalia Indonesia, 1998.
Nonet, Philippe dan Philip Selznick, Hukum Responsif, terj, Raisul Muttaqien, Judul asli
“Law Ana Society in Transition: Towards responsif Law”, Bandung : Nusa
Media, 2013.
Panggabean, H,P, Penerapan Teori Hkum dalam Sistem Peradilan Indonesia, Bandung :
PT, Alumni, 2014.
Ramulyo, Mohd, Idris, Hukum Perkawinan, Hukum Kewarisan, Hukum Acara Peradilan
Agama, dan Zakat menurut Hukum Islam, cet. ke-4, Jakarta : Sinar Grafika, 2006.
Rasjidi, Lili dan Ira Thania Rasjidi, Dasar-dasar Filsafat dan Teori Hukum, Bandung :
Citra Aditya Bakti, 2004.
Rifai, Ahmad, Penemuan Hukum Oleh Hakim ; Dalam Perspektif hukum Progresif,
Jakarta : Sinar Grafika, 2011.
Sari, Barkah Indah, “Pertimbangan Hakim Dalam Putusan Verstek Atas
Pembagian Harta Bersama Studi Putusan Pengadilan Agama Bekasi Nomor:
619/PdtG/2006/PABks” Skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syariah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga 2009.
Satrio, J, Hukum Harta perkawinan, Bandung : Citra Aditya Bhakti, 1993.
Shidarta, Hukum Penalaran dan Penalaran Hukum Yogyakarta : Genta Publishing,
2013.
Sjah, Isma‟il Muhammad, Pentjaharian Bersama Suami Isteri Adat “Gono Gini”
Ditinjau dari Sudut Hukum Islam, Jakarta : Bulan Bintang, 1965.
Subekti R, dan R, Tjitrosudibio, Kitan Undang-undang Hukum Perdata; Burgerlijk
Wetboek, Jakarta : Pradnya Paramita, 1996.
__________, Kitab Undang-undang Hukum Perdata Jakarta : J,B,Wolters, 1990.
Subekti, R, Kumpulan Putusan Mahkamah Agung Mengenai Hukum Adat, Jakarta :
Gunung Jati, tt
Surapnata, Sujana, Analisis, Validitas, Realibilitas Dan Interpretasi Hasil Tes
Implementasi Kurikulum 2004, Bandung : Rosdakarya, 2004.
Susanto, Dedi, Kupas Tuntas Masalah Harta Gono-Gini, Yogyakarta : Pustaka Yustisia,
2011.
Sutiyoso, Bambang, Metode Penemuan Hukum, Yogyakarta : UII Press, 2012.
Syamsuddin, M, Konstruksi Baru Budaya Hukum Hakim ; Berbasis Hukum Progresif,
Jakarta : Kencana, 2012.
Syarifuddin, Amir, Hukum Perkawinan Islam di Indonesia ; antara Fiqh Munakahat dan
Undang-undang Perkawinan, Jakarta : Kencana, 2006.
Usman, Husaini dan Purnomo Setiady Akbar, Metodologi Penelitian Sosial, cet. ke-1,
Jakarta: Bumi Aksara, 1996.
Utami, Agustin Nur “Penyelesaian Pembagaian Harta Bersama berupa Rumah dalam
Masa Kredit Studi Putusan Pengadilan Agama Kebumen Nomer Perkara
856/Pdt,G/2003/PA,Kbm”, Skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syariah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga 2009.
Zein, H, Satria Effendi M, Probematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer ; Analisis
Yurisprudensi dengan Pendekatan Ushuliyah, Jakarta : Kencana, 2004.
LAMPIRAN-LAMPIRAN
TERJEMAH
BAB I
No Hlm F.N Terjemah
01
8
10
Dan janganlah kamu iri hati terhadap apa yang dikaruniakan Allah
kepada sebahagian kamu lebih banyak dari sebahagian yang lain.
(Karena) bagi orang laki-laki ada bahagian dari pada apa yang mereka
usahakan, dan bagi para wanita (pun) ada bahagian dari apa yang
mereka usahakan, dan mohonlah kepada Allah sebagian dari karunia-
Nya. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui segala sesuatu
BAB II
No Hlm F.N Terjemah
01 41
45
Artinya: berikanlah maskawin (mahar) kepada wanita (yang kamu
nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan kemudian jika
mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari maskawin itu
dengan senang hati, maka makanlah (ambillah) pemberian itu (sebagai
makanan) yang sedap lagi baik akibatnya.
02
41
46
Artinya: apabila dikatakan kepada mereka: "Berimanlah kamu
sebagaimana orang-orang lain telah beriman." mereka menjawab:
"Akan berimankah Kami sebagaimana orang-orang yang bodoh itu
telah beriman?" Ingatlah, Sesungguhnya merekalah orang-orang yang
bodoh; tetapi mereka tidak tahu.
03
43
49
Artinya: jika kamu khawatir bahwa keduanya (suami isteri) tidak
dapat menjalankan hukum-hukum Allah, Maka tidak ada dosa atas
keduanya tentang bayaran yang diberikan oleh isteri untuk menebus
dirinya. Itulah hukum-hukum Allah, maka janganlah kamu
melanggarnya. Barangsiapa yang melanggar hukum-hukum Allah
mereka itulah orang-orang yang dzalim.
04
43 50 Artinya: tidak ada kewajiban membayar (mahar) atas kamu, jika kamu
menceraikan isteri-isteri kamu sebelum kamu bercampur dengan
mereka dan sebelum kamu menentukan maharnya. dan hendaklah
kamu berikan suatu mut'ah (pemberian) kepada mereka. orang yang
mampu menurut kemampuannya dan orang yang miskin menurut
kemampuannya (pula), Yaitu pemberian menurut yang patut. yang
demikian itu merupakan ketentuan bagi orang-orang yang berbuat
kebajikan.
05 46 55 Artinya: tidak ada kewajiban membayar (mahar) atas kamu, jika kamu
menceraikan isteri-isteri kamu sebelum kamu bercampur dengan
mereka dan sebelum kamu menentukan maharnya. dan hendaklah
kamu berikan suatu mut'ah (pemberian) kepada mereka. orang yang
mampu menurut kemampuannya dan orang yang miskin menurut
kemampuannya (pula), Yaitu pemberian menurut yang patut. yang
demikian itu merupakan ketentuan bagi orang-orang yang berbuat
kebajikan
06
47 57 Artinya: dan janganlah kamu iri hati terhadap apa yang dikaruniakan
Allah kepada sebahagian kamu lebih banyak dari sebahagian yang
lain. (karena) bagi orang laki-laki ada bahagian dari pada apa yang
mereka usahakan, dan bagi Para wanita (pun) ada bahagian dari apa
yang mereka usahakan, dan mohonlah kepada Allah sebagian dari
karunia-Nya. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui segala sesuatu.
SALINAN PUTUSAN
Nomor : 1199/Pdt.G/2008/PA.Sm
BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
Pengadilan Agama Semarang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat
pertama telah menjatuhkan putusan atas perkara harta bersama antara : ---------------------------
SRI SUPRAPTO Binti KUSMIN, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah
Tangga, tempat tinggal di Jalan Panjaitan Raya No. 20 Rt.01 Rw.01 Kelurahan
Susukan Kecamatan Ungaran Timur Kabupaten Semarang, dalam hal ini
dikuasakan oleh RM DJKO HARDIYONO, SH., Advokat berkantor di Jalan
Perum Dolog K-183 Semarang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 2
September 2008 disebut sebagai semula PENGGUGAT :------------------------
MELAWAN
EDI WIYONO bin SUYADI, umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, tempat tinggal di
Jalan Lamongan VI/7 Rt.05 Rw.01 Kelurahan Bendan Ngisor Kecamatan
Gajah Mungkur Kota Semarang, dalam hal ini memberikan Kuasa Khusus
kepada Permana Adi Kusumah, SH & rekan Advokat yang beralamat di
jalan S. Parman No.12 A Semarang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal
10 Oktober 2008, disebut sebagai TERGUGAT: ---------------------------------
- Pengadilan Agama tersebut :---------------------------------------------------------------------------
- Setelah membaca berkas perkara :--------------------------------------------------------------------
- Setelah mendengar kedua belah pihak dan meneliti dengan seksama bukti-bukti yang
diajukan di muka persidangan :------------------------------------------------------------------------
TENTANG DUDUK PERKARANYA
Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 4 September 2008
yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Semarang pada tanggal 08-09-2008 di
bawah register perkara Nomor : 1199/Pdt.G/2008/PA.Sm telah mengemukakan hal-hal bagai
berikut :------------------------------------------------------------------------------------------------------
1. Bahwa pada tanggal 18 Maret 1979 telah terjadi perkawinan antara Penggugat dan
Tergugat di KUA Kecamatan Jekulo, Kabupaten Kudus;---------------------------------------
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun layaknya suami istri
(ba’da dukhul) dan dikaruniai tiga orang anak, anak pertama bernama ANDHI WIDIARTI,
umur 29 tahun, anak kedua bernama BUDHI SETYAWAN, umur 27 tahun, anak ketiga
bernama KRISTIAN GALIH SAPUTRO, usia 22 tahun, anak nomor dua sekarang dalam
asuhan Tergugat :--------------------------------------------------------------------------------------
3. Bahwa selama dalam perkawinan telah diperoleh harta kekayaan bersama yang berupa
sebuah tanah beserta bangunan diatsanya dengan sertifikat Hak Milik nomor : 332 atas
nama Edy Wiyono (Tergugat), yang terletak di Jalan Lamongan VI nomor: 7, RT.05
/RW.01, Kelurahan Bendan Ngisor, Kecamatan Gajah Mungkur (dahulu Kecamatan
Semarang Selatan), Kota Semarang, luas ± 171 m2, gambar situasi Nomor : 2439/1987,
tanggal 8 Mei 1987, dengan batas-batas : ---------------------------------------------------------
- Sebelas Utara : Bapak SARWONO ;----------------------------------------------------------
- Sebelah Barat : Bu SULIJAN ;-----------------------------------------------------------------
- Sebelah Selatan : Bapak ARI MURIANTO ;--------------------------------------------------
- Sebelah Timur : Bapak GUSTAF HARAHAP ;----------------------------------------------
Yang dibangun pada tahun 1993, yang kalau dinilai sekarang seharga Rp.300.000.000,-
(tiga ratus juta rupiah);--------------------------------------------------------------------------------
4. Bahwa pada tangga; 13 Juli 2005 telah terjadi perceraian antara penggugat dan Tergugat,
dengan Akta Cerai dari Pengadilan Agama Semarang Nomor : 648/AC/2005/PA.Sm;-----
5. Bahwa harta bersama tersebut diatas sejak perceraian sampai diajukan gugatan ini belum
pernah dibagi masih dalam penguasaan Tergugat, walaupun telah beberapa kali Penggugat
memperingatkan Tergugat supaya apa yang menjadi haknya Penggugat diserahkan kepada
pihak Penggugat, namun pihak Tergugat mengatakan Penggugat tidak mempunyai hak
lagi :-----------------------------------------------------------------------------------------------------
6. Bahwa kedua anak hasil perkawinan antara Penggugat dan Terugat sampai gugatan ini
diajukan biaya hidup anak pertama dan biaya hidup serta pendidikan anak kedua
ditanggung oleh Penggugat dengan biaya yang dikeluarkan Penggugat sangat tinggi dan
jalan keluar untuk menjula Ata bersama tersebut untuk memenuhi kebutuhan kedua anak
termasuk hutang-hutangnya, sedangkan Tergugat tidak pernah menghiraukan dan tidak
pernah memenuhi apa yang menjadi kewajibannya sebagai seorang ayah ;-------------------
7. Bahwa Penggugat khawatir kalau Tergugat menghilangkan, menggelapkan, atau
memindah tangankan harta bersama itu, karena itu diperlukan sita jaminan (conservatoir
beslag) sebelum pokok perkara ini diperiksa ;-----------------------------------------------------
8. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas tidak ada jalan lain yang harus ditempuh Penggugat
kecuali menyelesaikan melalui Pengadilan Agama Semarang. Maka Penggugat mohon
kiranya Bapak Ketua Pengadilan Agma Semarang berkenan menetapkan hari
sidangdengan memanggil para pihak yang berperkara guna memeriksa dan mengadili serta
menjatuhkan nputusan sebagai berikut :------------------------------------------------------------
PRIMER :
1. Mengabulkan gugatan untuk sebagian Penggugat ;-----------------------------------------------
2. Menetapkan sebidang tanah beserta bangunan rumah diatasnya dengan sertifikat Hak
Milik Nomor : 332 atas nama Edy Wiyono ( Tergugat ) yang terletak di Jalan Lamongan
VI/7 Rt.05 Rw.01 Kelurahan Bendan Ngisor Kecamatan Gajah Mungkur ( dahulu
Kecamatan Semarang Selatan ) Kota Semarang, luas ± 171 m2. dengan gambar situasi
nomor : 2439/1987 tanggal 8 Mei 1987, dengan batas-batas :----------------------------------
- Sebelas Utara : Bapak SARWONO ;----------------------------------------------------------
- Sebelah Barat : Bu SULIJAN ;-----------------------------------------------------------------
- Sebelah Selatan : Bapak ARI MURIANTO ;--------------------------------------------------
- Sebelah Timur : Bapak GUSTAF HARAHAP ;----------------------------------------------
merupakan harta bersama yang diperoleh dalam perkawinan antara Penggugat dan
Tergugat ;-----------------------------------------------------------------------------------------------
3. Menetapkan, harta bersama pada poin 2 tersebut diatas, dibagi dua antara Penggugat dan
Tergugat masing-masing mendapatkan separohnya (50%nya) ;-------------------------------
4. Menghukum Tergugat atau siapa saja yang menguasasi harta bersama tersebut untuk
menyerahkan hak/separo bagian kepada Penggugat dan apabila harta bersama tersebut
tidak dapat dibagi secara natura, maka harta tersebut dapat dijual lelang secara umum dan
hasilnya dibagi antara Penggugat dan Tergugat, masing-masing separohnya ;--------------
5. Meletakkan sita jaminan/marital atas harta bersama tersebut dan menyatakan sah dan
berharga ;-----------------------------------------------------------------------------------------------
6. Menyatakan bahwa putusan ini dapat dijalankan lebih dulu (uitvoerbaar bin vooraad)
meskipun ada perlawanan, banding, atau kasasi ;-------------------------------------------------
7. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini.------
Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat
hadir di persidangan selanjutnya Majelis Haki berusaha mendamaikan kedua belah pihak
namun tidak berhasil kemudian dibacakan gugatan Penggugat yang isinya diperthankan oleh
Penggugat sebagaimana tersebut diatas ;----------------------------------------------------------------
Menimbang, bahwa perkara ini telah didamaikan melalui mediator Hakim Pengadilan
Agama Semarang (H. SARWOHADI, SH Maupun Drs. ABDULLAH , SH.MH.) beberapa kali
namun tidak berhasil dan kedua belah pihak tetap pada pendiriannya ;-----------------------------
Menimbang bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat memberikan
jawaban secara tertulis pada tanggal 11 November 2008 yang pada pokoknya sebagai berikut ;
1. Bahwa Tergugat menolak semua dalil-dalil Penggugat kecuali yang diakui kebenarannya
oleh Tergugat ;-------------------------------------------------------------------------------------------
2. Maha benar telah terjadi perkawinan antara Tergugat dan Penggugat di KUA Kecamatan
Jekulo, Kabupaten Kudus ;-----------------------------------------------------------------------------
3. Bahwa benar dalam perawinan tersebut telah lahir tiga orang anak masing-masing :---------
a) ANDHI WIDIARTI, perempuan, umur 29 tahun, dan saat ini sudah menikah:-------
b) BUDHI SETYAWAN, laki-laki, umur 27 tahun:------------------------------------------
c) KRISTIAN GALIH SAPUTRO, usia 22 tahun :-------------------------------------------
4. Bahwa benar sebagai istri Sri Suprapti binti Kusmin telah mengajukan gugatan cerai
sehingga pada tanggal 13 Juli 2005 telah terjadi perceraian antara Tergugat dan Penggugat
sebagaimana tersebut dalam Akta Cerai dari Pengadilan Agama Semarang Nomor :
648/AC/2005/PA.Sm dan kini telah menikah dan hidup dengan laki-laki lain di alamat
Penggugat sekarang ;------------------------------------------------------------------------------------
5. Bahwa Tergugat menolak dalil Penggugat posita 03 dan 05 karena tanah beserta bangunan
diatasnya tersebut dengan Sertifikat Hak Milik Nomor : 332 atas nama yang terletak di Jalan
Lamongan VI/7 Rt.05 Rw.01 Kelurahan Bendan Ngisor, Kecamatan Gajah Mungkur, Kota
Semarang adalah harta bawaan / gawan dari orang tua Tergugat Almarhum Bp. Suyadi .
dengan demikian dalil Penggugat yang menyatakan Objek Sengketa sebagai harta bersama
ditolak ;---------------------------------------------------------------------------------------------------
6. Bahwa riwayat Objek Sengketa sebagai Harta Bawan (pusaka) dapat Pergugat sampaikan
sebagai berikut kurang lebih tahun 1987 Almarhum Bapak Soejadi orang tua Tergugat Edy
Wiyono memberi sebidang tanah dan bangunan di Jalan Menoreh Tengah Utara III
Kelurahan Sampangan Kota Semarang melalui adik Tergugat Edi Wiyadi yang bertempat
tinggal di Sragen. Karena pada tahun 1990 bulan Februari terkena banjir bandang dan
ternyata daerah tersebut adalah daerah banjir, maka Penggugat Sri Suprapti (mantan istri
tidak mau lagi menempati rumah tersebut (trauma) minta dijual, dibelikan tanah dan rumah
di tempat yang lain (daerah bebas banjir). Karena tanah dan rumah di Jalan Menoreh Tengah
III Kelurahan Sampangan Kota Semarang pemberian dari orang tua Tergugat (Alm. Bp.
Soejadi) merupakan harta pusaka, maka Tergugat musyawarahkan kepada keluarga dari
Sragen (anak-anak Almarhum Bapak Soejadi) dan ada kesepakatan setuju dijual asal hasil
jual rumah dibelikan lagi tanah da rumah. Karena dari keluarga telah sepakat, Tergugat dan
Penggugat pada waktu itu rumah tersebut dijual laku Rp.24.000.000,- (dua puluh empat juta
rupiah) dan hasil jual rumah dibelikan tanah dan bangunan di Jalan Lamongan VI No.7
Kelurahan Bendan Ngisor Kecamatan Gajah Mungkur Semarang pada Tahun 1992 dengan
harga Rp.13.500.000,- (Tiga Belas Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) dan sisa dari pembelian
tersebut Tergugat berikan kepada Adik Tergugat (Edi Wiyono) yang bernama Edy Wiyadi
ang bertept tinggal di Sragen untuk membangun dan merenovasi rumah tersebut, karena
rumah yang dibeli tersebut tidak layak untuk dihuni atau ditempati. Setelah dibangun /
direnovasi sehingga layak huni maka barulah Tergugat tempati dengan Penggugat (Istri) dan
anak-anak sejak tahun 1993 ingga istri meninggalkan rumah dan mengajukan gugatan
perceraia, namun demikian tanah dan bangunan tersebut tetap ditempati sampai sekarang
oleh Tergugat dengan kedua anaknya yang ditinggalkan ibunya, yaitu Budi Setyawan (anak
kedua), Cristian Galih Saputro (anak ketiga);-------------------------------------------------------
7. Bahwa dari medis terungkap maksud gugatan Penggugat memohon pembagian harta
bersama dalam gugatan ini adalah untuk membayar hutang anak pertama yang telah
berumah tangga bernama Andhi Widiarti sebesar kurang lebih Rp.150.000.000,- (Seratus
Lima Puluh Juta Rupiah) adalah perbuatan yang bertentangan dengan nilai-niai sosial dan
kepatutan dalam masyarakat apalagi mengingat rumah tersebut masih ditempati oleh anak
yang dikandung dan dilahirkan dari rahim Penggugat sendiri yaitu Budi Setiawan (anak
kedua) yang belum menikah dan Christian Galih Saputro (anak ketiga / anak bungsu) yang
masih kuliah sehingga perbuatan orang tua apalagi seorang ibu yang meminta rumah (Obyek
Sengketa) dilelang adalah berlebihan bahkan tidak manusiawi bukan hanya tidak adil tetapi
akan menelantarkan kehidupan kedua anak kandungnya tersebut di kemudian hari. Bahwa
ketiakadilan tersebut didasari fakta Penggugat sebagai ibu semula adalah sebagai pihak yang
mengajukan gugatan cerai (Penggugat) dan sekarang telah menikah lagi dan hidup bersama
dengan laki-laki lain yang berkecukupan;------------------------------------------------------------
8. Bahwa penggugat menolak dalil posita 06 karena justru Tergugat-lah yang membiayai biaya
pendidikan, sandang dan pangan karena hingga kini badak kedua dan ketiga masih hidup
serumah dengan tergugat sebagai Bapak;------------------------------------------------------------
9. Bahwa untuk kepentingan biaya hidup anak kedua bernama Budi Seiawan dan biaya
pendidikan anak ketiga yang bernama Christian Galih Saputro serta untuk memenuhi
kebutuhan sandang dan pangan sehari-hari Tergugat terpaksa berhutang dengan Adik
Kandung Penggugat bernama Titik Haryati sebesar Rp.55.000.000,- (Lima Puluh Lima Juta
Rupiah) dengan dibebani bunga 1,75% tiap bulannya dengan jaminan adalah Sertifikat Hak
Milik No. 332 yang terletak di Jalan Lamongan IV No. 7 RT 05 RW 01 Kelurahan Bendan
Ngisor, Kecamatan Gajah Mungkur, Kota Semarang (Objek Sengketa) sehingga jumlahnya
sampai pelunasan sebesar RP.75.000.000,- (Tujuh Puluh Lima Juta Rupiah) dan hutang
tersebut telah dibayar lunas ;---------------------------------------------------------------------------
10. Bahwa untuk pelunasan tersebut Penggugat menjaminkan Sertifikat Hak Milik NO.332
Bendan Ngisor (Objek Sengketa) pada Bank Danamon untuk hutang senilai Rp.53.000.000,-
(Lima Puluh Tiga Juta Rupiah) yang langsung diterima oleh adik Penggugat Titik Haryati
dan suami di bank Danamon. Mengingat belum mencukupi untuk melunasi maka Tergugat
meminjam dari adik Tergugat Edy Wiyadi sebesar Rp.22.000.000,- (Dua Puluh Dua Juta
Rupiah). Bahkan untuk menutup kebutuhan pendidikan dan kebutuhan sehari-hari Tergugat
terpaksa menambah hutang lagi kepada adiknya sejumlah Rp.47.000.000,- (Empat Puluh
Tujuh Juta Rupiah) sehingga dengan demikian keseluruhan hutang Tergugat dari hutang
bank dan kepada adiknya Edy Wiyadi adalah sebesar Rp.53.000.000,- + Rp.70.000.000,- =
Rp.123.000.000,- (Seratus Dua Puluh Tiga Juta Rupiah) ;----------------------------------------
11. Bahwa Objek Senketa sekarang telah menjadi hak tanggungan kepada Bank maka posita 07
haruslah ditolak ;----------------------------------------------------------------------------------------
12. Bahwa gugatan Harta bersama ini ditolak maka sepatutnyalah Penggugat dihukum untuk
membayar semua biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini ;-----------------------------------
Berdasarkan pertimbangan serta fakta-fakta hukum tersebut diatas maka Tergugat
mohon kepada Yang Mulia Majlis Hakim yang memeriksa, mengadili perkara ini berkenan
untuk memutus dan menetapkan sebagai hukum :-----------------------------------------------------
1. Menolak Gugatan Penggugat secara keseluruhan ;-------------------------------------------------
2. Menghukum Penggugat untuk Man=bayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;
Atau :
Memberikan putusan lain yang adil menurut hukum dalam satu peradilan yang baik
berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa (ext aequo et bono).----------------------------------------
Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan replik secara tertulis tertanggal 25
November 2008 dan Tergugat mengajukan Dupliknya tertanggal 09 Desember 2008 serta
kedua belah pihak mengajukan re-replik tertanggal 23 Desember 2008 dan re-duplik tertanggal
13 januari 2009 secara lengkap tertuang dalam berkas perkara ;-------------------------------------
Menimbang bahwa untuk menguatkan gugatannya, Penggugat mengajukan bukti
tertulis berupa :----------------------------------------------------------------------------------------------
1. Foto copy salinan Putusan Pengadilan Agama Semarang Nomor : 88/Pdt.G/2003/PA.Sm
tanggal 30 Desember 2004, bermaterai cukup, tidak ada aslinya kemudian diberi tanda P.1.-
2. Foto copy salinan Putusan Pengadilan Tinggi Agama Semarang Nomor :
49/Pdt.G/2005/PTA.Smg tanggal 28 April 2005, bermaterai cukup, setelah dicocokkan
dengan aslinya kemudian diberi tanda P.2.----------------------------------------------------------
3. Foto copy Akte Cerai a/n. Penggugat dengan Tergugat dari Pengadilan Agama Semarang
Nomor : 648/AC/2005/PA.Sm tanggal 13 Juli 2005, bermaterai cukup, tanpa ada aslinya
kemudian diberi tanda P.3.-----------------------------------------------------------------------------
4. Foto copy Akte Nikah a/n. Penggugat Nomor 503/33/XI/2005 tanggal 25 November 2005,
yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Kecamatan Gunungpati Kota Semarang, bermaterai
cukup dan setelah dicocokkan dengan aslinya, kemudian diberi tanda P.4.---------------------
5. Foto copy Sertifikat Hak Milik Nomor : 332 a/n. Edi Wiyono (Tergugat) berdasarkan Akte
Jual Beli tanggal 2 Maret 1992 Nomor : 112/7JB/S.SL/1992/PPAT.Salokoon, SH. Notaris
di Semarang, dengan luas tanah 171 m2 yang terletak di Jalan Lamongan VI No. 7
Kelurahan Bendan Ngisor, Kecamatan Gajah Mungkur Kota Semarang, bermaterai cukup,
tanpa ada aslinya (Asli ada di bank Danamon Semarang dijaminkan dan diakui oleh
Tergugat) kemudian diberi tanda P.5.----------------------------------------------------------------
6. Foto copy SPPT PBB tahun 2008 atas obyek pajak terletak di Jalan Lamongan VI No. 7
Kelurahan Bendan Ngisor, Kecamatan Gajah Mungkur Kota Semarang a/n. Edi Wiyono,
bermaterai cukup, dan setelah dicocokkan dengan aslinya kemudian diberi tanda P.6.-------
7. Foto copy kwitansi SKPT dan Blokir dari Badan Peranahan Nasional Kota Semarang
terhadap tanah / bangunan Jalan Lamongan VI No. 7 Kelurahan Bendan Ngisor, Kecamatan
Gajah Mungkur Kota Semarang, bermateri cukup, dan setelah dicocokkan dengan aslinya
kemudian diberi tanda P.7.-----------------------------------------------------------------------------
8. Foto copy Surat Keterangan Pendaftaran Tanah dan Pemblokiran atas Permintaan Sri
Suprapti (Penggugat) dari Badan Peranahan Nasional Kota Semarang terhadap tanah /
bangunan Jalan Lamongan VI No. 7 Kelurahan Bendan Ngisor, Kecamatan Gajah Mungkur
Kota Semarang, a/n. Edy Wiyono (Tergugat) Hak Milik Nomor : 332 Luas 171 m2 dengan
status pemblokiran terhadap pembebanan Hak Tanggungan peringkat pertama kepada PT.
Danamon Indonesia yang berkedudukan di Jakarta atas pinjaman Tergugat, bermaterai
cukup, dan telah dicocokkan dengan aslinyakemudian diberi tanda P.8.------------------------
Menimbang, bahwa atas bantahan Tergugat telah diajukan bukti-bukti sebagai berikut :-
A. Buki Surat :
1. Foto copy Sertifikat Hak Milik Nomor : 332 a/n. Edi Wiyono (Tergugat) berdasarkan
Akte Jual Beli tanggal 2 Maret 1992 Nomor : 112/7JB/S.SL/1992/PPAT.Salokoon, SH.
Notaris di Semarang, dengan luas tanah 171 m2 yang terletak di Jalan Lamongan VI No.
7 Kelurahan Bendan Ngisor, Kecamatan Gajah Mungkur Kota Semarang, bermaterai
cukup, tanpa ada aslinya (Asli ada di bank Danamon Semarang dijaminkan dan diakui
oleh Tergugat) kemudian diberi tanda T.1.-------------------------------------------------------
2. Foto copy perjanjian Kredit Nomor : 01/PK/2703/1008 tertanggal 07 Oktober 2008
antara PT. Bank Danamon Indonesia, Tbk. Sebagai Kreditur dengan Budi Setiawan
sebagai debitur dengan jaminan sebidang tanah dan bangunan yang terletak di Jalan
Lamongan IV No. 7 dengan sertifikat Hak Milik Nomor 332 Kelurahan Bendan Ngisor,
Kecamatan Gajah Mungkur Kota Semarang Jawa Tengah atas nama : EDY WIYONO
dengan pembebanan Hak Tanggungan, bermaterai cukup dan setelah dicocokkan dengan
aslinya kemudian diberi tanda T,2.----------------------------------------------------------------
3. Foto copy perjanjian kerja sama (AL-MUDHARABAH) pada tanggal 14 September
2007 antara Budi Setyawan sebagai pihak I dengan Lukito sebagai pihak II, pihak II titip
modal usaha sebesar Rp.48.000.000,- kedua belah pihak tanda tangan dengan jaminan
sebidang tanah dan bangunan yang terletak di Jalan Lamongan IV No. 7 dengan sertifikat
Hak Milik Nomor 332 Kelurahan Bendan Ngisor, Kecamatan Gajah Mungkur Kota
Semarang GS. No.2439/1987 tanggal 8/5/1987 luas kurang lebih 171 m2 sertifikat
tanggal 12/10/1988 atas nama EDY WIYONO dengan perubahan peralihan Hak Milik
berdasarkan Akte Jual Beli tanggal 2 Mei 1992 Nomor :
112/7JB/S.SL/1992/PPAT.Salokoon, SH. Notaris di Semarang a/n. Edy Wiyono
bermaterai cukup dan setelah dicocokkan dengan aslinya kemudian diberi tanda T.3.----
4. Foto copy perjanjian kerjasama (AL-MUDHARABAH) pada tanggal 17 Oktober 2007
antara Budi Setyawan sebagai pihak I dengan Lukito sebagai pihak II, pihak II titip modal
usaha sebesar Rp.55.000.000,- pihak I tanda tangan sedangkan pihak II tidak ada tanda
tangannya dengan jaminan sebidang tanah dan bangunan yang terletak di Jalan
Lamongan IV No. 7 dengan sertifikat Hak Milik Nomor 332 Kelurahan Bendan Ngisor,
Kecamatan Gajah Mungkur Kota Semarang GS. No.2439/1987 tanggal 8/5/1987 luas
kurang lebih 171 m2 sertifikat tanggal 12/10/1988 atas nama EDY WIYONO dengan
perubahan peralihan Hak Milik berdasarkan Akte Jual Beli tanggal 2 Mei 1992 Nomor
: 112/7JB/S.SL/1992/PPAT.Salokoon, SH. Notaris di Semarang a/n. Edy Wiyono
bermaterai cukup dan setelah dicocokkan dengan aslinya kemudian diberi tanda T.4.----
5. Foto copy kwitansi pinjaman uang sebesar Rp.15.000.000,- Edy Wiyono dari Edy
Wiyadi Sragen tertanggal 2 Januari 2005, bermaterai cukup dan setelah dicocokkan
dengan aslinya kemudian diberi tanda T.5.------------------------------------------------------
6. Foto copy kwitansi pinjaman uang sebesar Rp.10.000.000,- Edy Wiyono dari Edy
Wiyadi Sragen tertanggal 6 Agustus 2006, bermaterai cukup dan setelah dicocokkan
dengan aslinya kemudian diberi tanda T.6.------------------------------------------------------
7. Foto copy kwitansi pinjaman uang sebesar Rp.10.000.000,- Edy Wiyono dari Edy
Wiyadi Sragen tertanggal 9 Desember 2007, bermaterai cukup dan setelah dicocokkan
dengan aslinya kemudian diberi tanda T.7.------------------------------------------------------
8. Foto copy kwitansi pinjaman uang sebesar Rp.7.000.000,- Edy Wiyono dari Edy Wiyadi
Sragen tertanggal 5 Januari 2008, bermaterai cukup dan setelah dicocokkan dengan
aslinya kemudian diberi tanda T.8.----------------------------------------------------------------
9. Foto copy kwitansi pinjaman uang sebesar Rp.5.000.000,- Edy Wiyono dari Edy Wiyadi
Sragen tertanggal 6 Juli 2008, bermaterai cukup dan setelah dicocokkan dengan aslinya
kemudian diberi tanda T.9.-------------------------------------------------------------------------
10. Foto copy kwitansi pinjaman uang sebesar Rp.22.000.000,- Edy Wiyono dari Edy
Wiyadi Sragen tertanggal 5 Oktober 2008, bermaterai cukup dan setelah dicocokkan
dengan aslinya kemudian diberi tanda T.10.-----------------------------------------------------
B. Bukti Saksi
Para saksi memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :-------
1. EDY WIDYASTUTI Binti SUYADI
- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena sebagai Adik Kandung Tergugat ;
- Bahwa Penggugat dan tergugat semula adalah suami istri mempunyai tiga orang anak
dan sekarang telah bercerai ;--------------------------------------------------------------------
- Bahwa pada awal pernikahan Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah
orang tua Tergugat di Jl. Kelud Utara 4-6 Semarang ;--------------------------------------
- Bahwa pada saat Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri, orang tua Tergugat
telah membelikan tanah untuk rumah di Jl. Menoreh Tengah III/4 Semarang, dibeli
tanahnya saja kemudian dibangun rumah ;---------------------------------------------------
- Bahwa saksi tidak tahu harga dan keadaan rumahnya ;-------------------------------------
- Bahwa saksi tidak ingat kapan rumahnya dibangun, pada saat itu orang tua saksi telah
meninggal dunia ;--------------------------------------------------------------------------------
- Bahwa pada saat itu Penggugat dan Tergugat adalah Pegawai negeri Sipil dan
kemudian Penggugat keluar dari PNS dan selanjutnya mempunyai usaha seperti jual
pakaian, namun saksi tidak tahu hasilnya ;---------------------------------------------------
- Bahwa untuk membangusn rumah biaya dari keluarga Tergugat dan saksi tidak tahu
Penggugat ikut biaya atau tidak ;---------------------------------------------------------------
- Bahwa saksi tidak ingat lagi kapan rumah di Kl. Menoreh ditempat dan dijual karena
saksi sudah pindah ke Tegal ;-------------------------------------------------------------------
- Bahwa saksi tidak tahu rumah di Jl. Menoreh dijual berapa dan membeli rumah di Jl.
Lamongan juga tidak tahu harganya, karena yang menjual dan membeli adalah
Penggugat dan Tergugat ;-----------------------------------------------------------------------
Atas keterangan saksi tersebut , Penggugat menanggapi dan menjelaskan bahwa :---------------
- Pada saat membeli tanah di Menoreh, Penggugat dan Tergugat masih tinggal bersama
orang tua Tergugat ;-------------------------------------------------------------------------------
- Rumah di Jl. Menoreh dibangun, yang 3 bulan kemudian ayah Tergugat meninggal
dunia ;-----------------------------------------------------------------------------------------------
- Setelah orang tua Tergugat meninggal dunia, yang mengurusi rumah tangga adalah
Penggugat dengan Tergugat yaitu : untuk mengelola kos-kosan ada 30 orang, uang kos
yang mengelola adalah Penggugat untuk biaya sekolah adik-adik Tergugat ada 5 orang
termasuk biaya sekolah saksi ;-------------------------------------------------------------------
- Rumah di Jl. Menoreh dibangun dengan ukuran 16 mx 24 m, Penggugat ikut
merenovasi rumah tersebut, dari uang tabungan Penggugat, minta uang bantuan uang
dari ibu Penggugat yang ada di Kudus, termasuk uang pemberian / tukon pernikahan
dari orang tua tergugat ikut dijual untuk menguruk tanah di Jl. Menoreh, membuat pagar
keliling, membuat kamar mandi dan merenovasi yang lainnya. Setelah rumah
direnovasi baru kemudian tergugat mau pindah ke rumah Jl. Menoreh tersebut ;--------
Atas tanggapan dan penjelasan-penjelasan Penggugat tersebut, saksi menjawab memang
betul perhiasan Penggugat ikut dijual tapi saksi tidak tau penggunaannya dan penjelasan-
penjelasan yang lainnya tidak dibantah / ditanggapi oleh saksi ;--------------------------------
2. EDY WINARNO Bin SUYADI
- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena sebagai Adik Kandung Tergugat ;
- Bahwa Penggugat dan tergugat semula adalah suami istri mempunyai tiga orang anak
dan sekarang telah bercerai ;--------------------------------------------------------------------
- Bahwa pada awal pernikahan Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah
orang tua Tergugat di Jl. Kelud Utara 4-6 Semarang ;--------------------------------------
- Bahwa pada tahun 1983 ayah saksi cerita pada saksi membelikan tanah di Jl. Menoreh
Tengah III/4 Semarang untuk Tergugat tapi saksi tidak tahu harganya ;-----------------
- Bahwa pada saat tanah dibeli, tanah masih nguruk belum ada pagar, dibangunnya
secara bertahap, dibangun mulai tahun 1983, saat dibangun beberapa bulan kemudian
ayah tergugat meninggal dunia lalu diteruskan oleh kakak saksi yang di Sragen (Edy
Wiyadi) dan kemudian dibangun terus termasuk pagar, selanjutnya tidak tahu berapa
tahun selesai pembangunannya ;---------------------------------------------------------------
- Kusen-kusen, genteng dari Sragen dan bahan bangunan yang lainnya saksi tidak tahu;
- Tukang dari Sragen dan yang membayar kakak saksi / Edy Wiyadi tersebut ;----------
- Bahwa pada saat itu Penggugat dan tergugat adalah Pegawai Negeri Sipil dan
kemudian penggugat keluar dari PNS dan selanjutnya mempunyai usaha banyak
sekali (Led bas. Jawa) berdagang pakaian, tas, jadi makelar kenaikan rumah kontrakan
untuk penjabat-pejabat pertamina tapi saksi tidak tau penghasilannya ;------------------
- Bahwa setelah orang tua saksi meninggal dunia, benar Penggugat dan tergugat Yat
mengrusi rumah tangga, mengelola kos-kosan ada 30 orang, biaya sekolah adik-
adiknya termasuk saksi ;------------------------------------------------------------------------
- Bahwa saksi tidak tahu uang tabungan Pengugat, perhiasan yang diberikan oleh
keluarga Tergugat saat menikah (tukon) dan uang dari ibu Penggugat ikut serta untuk
merenovasi rumah di Jl. Menoreh tersebut ;--------------------------------------------------
- Bahwa saksi tidak ingat lagi Kan rumah di Jl. Menoreh ditempati dan pada tahun
1986/1987 kami dan adik-adik dari Tergugat dikumpulkan untuk berembug tanah dan
rumah tersebut akan dijual karena banjir ;----------------------------------------------------
- Bahwa saksi tidak tahu rumah di Jl. Menoreh dijual berapa dan rumah di Jl. Lamongan
dibeli berapa juga tidak tahu harganya, karena yang menjual dan membeli adalah
Penggugat dan Tergugat ;-----------------------------------------------------------------------
- Bahwa saksi tahu rumah yang ada di Jl. Lamongan telah direnovasi teras rumah dan
ditingkat, tapi saksi tidak tahu biayanya berapa dan dari dari mana ;---------------------
Atas keterangan saksi tersebut, Penggugat menjelaskan bahwa :
- Untuk merenovasi rumah di Lamongan, pada tahun 1993/1994 Penggugat
menjual dua (2) tanah kapling yang ada di gedawang, satu atas nama Penggugat
dan yang satu atas nama Tergugat ;------------------------------------------------------
- Penggugat disamping usaha dagang tersebut diatas, juga jual beli beras jatah
Pegawai Negeri Sipil;----------------------------------------------------------------------
hasil penjualan rumah di Jl. Menoreh, disamping untuk membeli rumah di Jl.
Lamongan yang membayar tukangnya adalah P. Edy Wiyadi dari uang yang
dipinjam tersebut;---------------------------------------------------------------------------
Atas penjelasan-penjelasan Penggugat tersebut, saksi menjawab bahwa saksi tidak
mengetahui uang yang Rp.3.000.000,-, sedangkan penjeasan-penjelasan lainnya tidak
dibantah / ditanggapi oleh saksi ;------------------------------------------------------------------
3. DABAN Bin KARYO REJO
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena sebagai sopir dari adik
kandung Tergugat (Bpk. Edy Wiyadi) Sragen ;----------------------------------------------
- Bahwa saksi tidak tahu rumah Penggugat dan tergugat yang berada di Jl. Menoreh dan
yang saksi ketahui rumah yang berada di Jl. Lamongan;-----------------------------------
- Bahwa saksi sebagai sopir hanya disuruh membawa bahan / balungan rumah, genting
dan kusen dari Sragen oleh Bpk. Edy Wiyadi sampai tiga (3) kali ke rumah Jl.
Lamongan secara bertahap untuk merenovasi rumah tersebut;----------------------------
- Bahwa barang tersebut semuanya dibeli masih baru, kayu Kalimantan;-----------------
- Bahwa saksi tidak tau siapa yang membeli dan uangnya dari mana;---------------------
4. WARIDIN Bin KARTONO
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena tukang batu dan sekaligus
sebagai pengawas kerja dengan 2 anak buah saat merenovasi rumah di Jl. Lamongan;-
- Bahwa saksi tidak tahu rumah Penggugat dan Tergugat di Jl. Menoreh dan yang saksi
ketahui rumah yang berada di Jl. Lamongan;-------------------------------------------------
- Bahwa saksi yang membuat / merenovasi lantai teras rumah untuk dikeramik dengan
ukuran 3x4m, hanya selama tiga hari dan setelah itu tidak tahu;--------------------------
- Bahwa yang membayar saksi adalah Bpk. Didit (Edy Wiyadi) nota dari Penggugat;--
5. BUDHI SETIAWAN Bin EDY WIYONO
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat Sn Tergugat karena sebagai anak kandung
Penggugat dan Tergugat;------------------------------------------------------------------------
- Bahwa saksi tidak tahu rumah Penggugat dan Tergugat di Jl. Menoreh dan yang saksi
ketahui rumah yang berada di Jl. Lamongan sebagai tempat tinggal kami;--------------
- Bahwa betul, sertifikat No. 332 saksi jaminkan di Bank Danamon Semarang dengan
uang pinjaman sebesar Rp.50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah) selama 3 tahun
dengan bunga 1,8% degan angsuran sebesar Rp.1.710.000,- dan yang mengangsur
adalah saksi dan Tergugat;----------------------------------------------------------------------
- Bahwa untuk mengembalikan pinjaman pada tante (adik ibu/Penggugat) sebesar
Rp.55.000.000,- (Lima Puluh Lima Juta Rupiah) dengan bunga 1,75% Aan saksi juga
pinjam uang pada suami ibu (suami Penggugat yang sekarang) sebesar
Rp.75.000.000,- (Tujuh Puluh Lima Juta Rupiah) dan saat ini masih hutang
Rp.20.000.000,- (Dua Puluh Juta Rupiah) belum dikembalikan;--------------------------
- Bahwa atas jaminan sertifikat tersebut, ayah saksi (Tergugat) menyetujuinya
sedangkan ibu saksi (Penggugat) tidak mengetahuinya;------------------------------------
6. EDY WIYADI Bin SUYADI
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena sebagai adik kandung
Tergugat;------------------------------------------------------------------------------------------
- Bahwa Penggugat dan tergugat semula adalah suami istri mempunyai tiga orang anak
dan sekarang telah bercerai ;--------------------------------------------------------------------
- Bahwa pada awal pernikahan Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah
orang tua Tergugat di Jl. Kelud Utara 4-6 Semarang ;--------------------------------------
- Bahwa sepengetahuan saksi, ayah saksi membelikan tanah di Jl. Menoreh tengah III/4
Semarang untuk Tergugat tapi saksi sudah lupa harganya;---------------------------------
- Bahwa tanah tersebut dibeli, Penggugat dan Tergugat sudah menjadi suami istri dan
dibangun belum selesai semua pada tahun 1983 ayah saksi (ayah Tergugat) telah
meninggal dunia dan rumah sudah berdiri dengan atapnya;--------------------------------
- Bahwa pada saat tanah dibeli, tanah masih nguruk karena agak miring, belum ada
pagarnya, dibangun dengan bahan kusen-kusen, genting dan tukang semuanya dari
Sragen;---------------------------------------------------------------------------------------------
- Bahwa pada saat itu Penggugat dan Tergugat adalah Pegawai negeri Sipil dan
kemudian Penggugat kuar dari PNS;----------------------------------------------------------
- Bahwa Penggugat sebagai ibu rumah tangga biasa dan pernah jual beli beras jatah
PNS dan saksi yang meminjami mobil untuk usaha trsebut, sedangkan usaha lainnya
seperti berdagang pakaian, tas, jadi makelar mencarikan rumah kontrakan untuk
pejabat-pejabat pertamina tapi saksi tidak tahu;----------------------------------------------
- Bahwa semua biaya pembangunan rumah biayanya dari ayah saksi dan Penggugat
tidak ikut biaya karena yang melakukan pembangunannya adalah saksi ;---------------
- Bahwa saksi tidak tahu uang tabungan Penggugat, perhiasan yang diberikan oleh
keluarga Tergugat saat menikah (tukon) dan uang dari ibu Penggugat ikut serta untuk
merenovasi rumah di Jl. Menoreh tersebut;---------------------------------------------------
- Bahwa benar setelah orang tua saksi/Tergugat meninggal dunia, yang mengelola
rumah tangga adalah penggugat dan Tergugat dan dari hasil kos-kosan tersebut untuk
biaya hidup adik-adik dengan dibantu oleh saksi sedangkan yang meyekolahkan adik-
adik hingga perguruan tinggi adalah saksi semua;-------------------------------------------
- Bahwa saksi tidak ingat lagi kapan rumah di Jl. Menoreh ditempati dan saat akan
dijual semua keluarga saksi dikumpulkan, boleh dijual asalkan untuk membeli rumah
lagi untuk anak keturunannya dan tidak boleh dijual lagi;----------------------------------
- Bahwa rumah di Jl. Menoreh dijual kira-kira 24 juta dan untuk membeli rumah di Jl.
Lamongan sekitar 11 sampai 12 juta;----------------------------------------------------------
- Bahwa rumah yang ada di Jl. Lamongan telah direnovasi teras rumah dan ditingkat,
biaya saksi tidak tahu, sedangkan tukang-tukang dari Sragen dan saksi yang
membayarnya;------------------------------------------------------------------------------------
- Bahwa saksi tidak meminjam uang tiga juta untuk CV saksi tapi uang tersebut untuk
membayar tukang-tukang saat merenovasi rumah di Jl. Lamongan;----------------------
- Bahwa pada saat Penggugat merenovasi rumah di Jl. Lamongan saksi pernah
mendengar dua tanah kaplingnya telah dijual, tapi saksi tidak tahu dijual dengan harga
berapa dan dipergunakan untuk apa;-----------------------------------------------------------
Atas keterangan saksi tersebut, penggugat menanggapi dan menjelaskan bahwa:------
- Mertua penggugat atau ayah tergugat meninggal dunia, rumah ruah berdiri namun
belum selesai semua bahkan ayah tergugat belum sempat melihat wujud rumah
tersebut sudah meninggal lebih dulu;----------------------------------------------------------
- Tidak benar kalau penggugat tidak ikut merenovasi rumah di Jl. Menoreh, karena
penggugat atas hasil jualan barang-barang perhiasan penggugat untuk membuat pagar,
membuat kamar mandi, menutup sumur dan lainnya;---------------------------------------
- Tidak benar kalau penggugat tidak ikut membiayai sekolah adik-adik tergugat karena
adik-adik tergugat yang masih SLTA semua yang membiayai adalah penggugat
sedangkan yang kuliah saksi yang membiayai;----------------------------------------------
Atas pertanyaan ketua, saksi mengakui bahwa penggugat ikut merenovasi rumah hanya
sedikit dan tidak seberapa, untuk biaya sekolah sampai perguruan tinggi adalah saksi
semua, penggugat dan tergugat biaya untuk kebutuhan rumah tangga itupun dari hasil
kos-kosan penginggalan ayah saksi;---------------------------------------------------------------
Menimbang, bahwa atas harta terperkara tersebut telah diadakan pemeriksaan
setempat pada hari Jum’at tanggal 20 Maret 2009 sebagaimana dalam berkas perkara:---
Menimbang, bahwa kedua belah pihak telah mengajukan kesimpulan masing-
masing tertenggal 1 April 2009 sebagaimana dalam berkas perkara:-------------------------
Menimbang, bahwa sampai akhir pemeriksaan perkara ini, penggugat dan
tergugat tetap pada pendiriannya dan mohon putusan:-----------------------------------------
Menimbang, bahwa tentang jalannya pemeriksaan dan semua hal ihwal yang
terjadi dalam persidangan secara lengkap telah tercatat dalam berita acara yang
bersangkutan dan untuk mempersingkat uraian ini, majelis hakim menunjuk berita acara
tersebut sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini.--------------------------------
TENTANG HUKUMNYA
Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat adalah sebagaimana
tersebut di atas:---------------------------------------------------------------------------------------
Menimbang, bahwa majelis hakim maupun mediator telah berusaha
mendamaikan kedua belah pihak namun tidak berhasil dan para pihak tetap pada
pendiriannya:-----------------------------------------------------------------------------------------
Menimbang, bahwa dalam perkara ini, penggugat mengajukan gugatan pada
pokoknya:---------------------------------------------------------------------------------------------
1. Bahwa penggugat dan tergugat semula suami istri yang menikah pada tanggal 18
Maret 1979 dengan mempunyai tiga keturunan, dan pada tanggal 13 Juli 2005
penggugat dengan tergugat telah bercerai, yang kemudian pada tanggal 25
November 2005 penggugat telah menikah dengan laki-laki lain;------------------------
2. Bahwa pada perkawinan penggugat dengan tergugat telah dihasilkan harta bersama
yaitu sebidang tanah berserta bangunan rumah di atasnya dengan sertifikat hak milik
Nomor: 332 atas nama Edy Wiyono (tergugat), yang terletak di Jl. Lamongan VI
Nomor: 7, RT 05/ RW 01 Kelurahan Bendan Ngisor, Kecamatan Gajah Mungkur
(dahulu Kecamatan Semarang Selatan), Kota Semarang, luas ± 171 m2, gambar
situasi Nomor: 2439/1987, tanggal 8 Mei 1987, dengan batas-batas:-------------------
- Sebelah utara : Bapak Sarwono,-------------------------------------------------------
- Sebelah barat : Bu Sulijan,--------------------------------------------------------------
- Sebelah selatan : Bapak Ari Murianto,--------------------------------------------------
- Sebelah timur : jl. Lamongan VI/Bapak Gustaf Harahap
Yang dibangun pada tahun 1993, yang kalau dinilai sekarang seharga
Rp.300.000.000,- (Tiga ratus Juta Rupiah), mohon ditetapkan sebagai harta bersama
yang diperoleh dalam perkawinan antara Penggugat dan Tegugat, dan dibagi dua
antara Penggugat dengan Tergugat masing-masing mendapatkan separohnya
(50%nya), dan apabila tidak dapat dibagi secara natura, maka mohon dapat dijual
lelang dan hasilnya dibagi antara Penggugat dengan Tergugat ;--------------------------
3. Bahwa agar harta tersebut diletakkan sita jaminan / marital ;----------------------------
4. Menyatakan bahwa putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu (uitvoer bin
vooraad) meskipun ada perlawanan, banding, atau kasasi ;------------------------------
5. Menghukum Tergugat untuk membayar semua biaya perkara ini;----------------------
Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut, Tergugat dalam jawabannya pada pokoknya
mengakui sebagian dan meolak selainnya, adapun dalil-dalil yang ditolak oleh Tergugat adalah
Tergugat menolak dalil Penggugat posita 03 dan posita 05 karena tanah beserta bangunan
diatasnya tersebut dalam Sertifikat hak Milik No. 332 yang terletak di Jl. Lamongan VI No. 7
RT 05/ RW01 Kelurahan Bendan Ngisor, Kecamatan gajah Mungkur, Kota Semarang adalah
harta bawaan / gawan dari orang tua Tergugat Almarhum Bp. Soujadi, yang pada tahun 1987
Almarhum Bp. Soejadi / orang tua Tergugat Edy Wiyono memberi sebidang tanah dan
bangunan di Jl. Menoreh Tengah Utara III Kelurahan Sampangan Kota Semarang, karena
daerah tersebut terkena banjir pada tahun 1990 kemudian dijual dengan harga Rp.24.000.000,-
(Dua Puluh Empat Juta Rupiah) dan dibelikan rumah dan tanahdi Jl. Lamongan VI No. 7
Kelurahan Bendan Ngisor, Kecamatan gajah Mungkur, Kota Semarang pada tahun 1992
dengan harga Rp.13.500.000,- (Tiga Belas Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) dan sisa uangnya
untuk merenovasi rumah tersebut, dengan demikian dalil Penggugat yang menyatakan Obyek
Sengketa sebagai harta bersama harus ditolak dan menolak pula untuk dibagi maupun disita;--
Menimbang, bahwa atas dalil-dalil gugatan Peggugat tersebut, Penggugat mengajukan
bukti tertulis berupa P.1. s/d. P.8. dan Tergugat untuk mempertahankan bantahannya telah
mengajukan bukti tertulis berupa T.! s/d. T.10 dan saksi-saksi dibawah sumpahnya yang akan
dipertimbangkan sebagaimana yang tersebut dibawah ini :-------------------------------------------
Menimbang, bahwa Majelis Hakim sebelum mempertimbangkan pokok perkara, terlebih
dahulu akan empertimbangkan tuntutan Penggugat tentang Sita Jaminan / marital
(Conservatoir / Marital Beslag) terhadap harta terperkara tersebut diatas;--------------------------
Menimbang, bahwa terhadap sita jaminan dalam proses perkara sampai akhir
pemeriksaan perkara belum diputuskan dan dalam PHS tanggal 11 Sepember 2008 telah
ditangguhkan penetapannya, karena Majelis hakim selama pemeriksaan tidak menemukan
kekhawatiran akan harta terperkara tersebut untuk dihilangkan atau dipindahtangankan oleh
pihak Tergugat pada hak ketiga bahkan pada saat perkara ini berlangsung oleh Tergugat harta
tersebut telah diagunkan dengan hak tanggungan pada pihak PT. Bank Danamon Semarang
(vide bukti T.2.) dan telah diblokir oleh Penggugat (vide bukti P.7,8.), maka permohonan
Penggugat tentang sita yang telah ditangguhkan dan telah diputus sela tersebut akan dijawab
sekaligus dalam putusan akhir ini yaitu Majelis Hakim sepakat untuk menolak permohonan
Sita Jaminan / marital (Conservatoir / Marital Beslag) tersebut;-------------------------------------
Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat, jawab jinawab antara kedua belah pihak
dan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat P.1 s/d P/8. Bila dihubungkan dengan bukti-
bukti yang diajukan oleh Tergugat T.1 s/d T.2 dan keterangan para saksi dibawah sumpah,
terdapat kesesuaian antara yang satu dengan lainnya, sehingga Majelis Hakim mendapatkan
fakta di muka persidangan sebagai berikut :------------------------------------------------------------
1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat semula suami isteri yang menikah pada tanggal 18
Maret 1979;---------------------------------------------------------------------------------------------
2. Bahwa dalam perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah mempunyai keturunan
tiga orang anak;----------------------------------------------------------------------------------------
3. Bahwa pada tanggal 13 Juli 2005 Penggugat dengan Tergugat telah bercerai, yang
kemudian pada tanggal 25 November 2005 Penggugat telah menikah dengan laki-laki
lain;------------------------------------------------------------------------------------------------------
4. Maha pada tahun 1993 (dalam perkawinan) Penggugat dan Tergugat telah membeli rumah
di Jl. Lamongan VI No. 7 RT 05 RW 01, Kelurahan benda Ngisor, kecamatan gajah
Mungkur, Kota Semarang dengan sertifikat hak Milik Nomor : 332 yang kemudian telah
direnovasi.
5. Bahwa pada tahun 1987 (dalam perkawinan) Penggugat dan Tergugat pada tahun 1987
orang tua Tergugat (Alm. Bp. Soejadi) telah membelikan tanah untuk Tergugat di Jl.
Menoreh Tengah Utara III No.4 Kelurahan Sampangan Kota Semarang yang kemudian
dibangun dan direnovasi;-----------------------------------------------------------------------------
6. Bahwa rumah dan tanah di Jl. Lamongan VI No. 7 RT 05 RW 01, Kelurahan benda Ngisor,
kecamatan gajah Mungkur, Kota Semarang dengan sertifikat hak Milik Nomor : 332, pada
tanggal 07 Oktober 2008 telah diagunkan oleh Tergugat dengan pinjaman kredit
Rp.50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah) di PT. Bank Danamon Semarang;---------------
Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas Majelis Haki
mempertimbangkan sebagai berikut;---------------------------------------------------------------------
Menimbang, bahwa atas fakta rumah dan tanah di Jl. Lamongan VI No. 7 RT 05 RW 01,
Kelurahan benda Ngisor, kecamatan gajah Mungkur, Kota Semarang dengan sertifikat hak
Milik Nomor : 332 dibeli oleh Penggugat dan Tergugat pada tanggal 2 Maret 1992 dengan akta
jual beli Nomor : 112/7/JB/S.SL/1992/PPAT. Salokoon, SH. Notaris di Semarang, hal ini
menunjukkan bahwa dalam Perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan
pernikahannya pada tanggal 18 Maret 1979 telah didapat dan diperoleh harta bersama tersebut
diatas dan sampai pada saat Penggugat dan Tergugat bersecrai pada tanggal 13 Juli 2005
maupun gugatan ini diajukan pada tanggal September 2008 belum pernah dibagi antara
Penggugat dan Tergugat, bahkan selama perkara ini berlangsung pada tanggal 7 Oktober 2008
telah dijaminkan oleh Tergugat dengan Hak Tanggungan pada PT. Bank Danamon Indonesia
Tbk. Dengan pinjaman Kredit sebesar Rp.50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah);--------------
Menimbang, bahwa atas fakta tanah di Jl. Menoreh Tengah Utara III No. 4 Kelurahan
Sampangan Kota Semarang, yang dibeli oleh ayah Tergugat pada tahun 1987 yang selanjutnya
dibangun dan direnovasi, hal ini menunjukkan bahwa harta tersebut didapat dan diperoleh
dalam perkawinan Penggugat dengan Tergugat, oleh karena itu Majelis Hakim memposisikan
Harta tersebut merupakan harta pribadi Tergugat karena diperoleh dalam pernikahan
Penggugat dengan Tergugat :-----------------------------------------------------------------------------
Menimbang, bahwa atas dasar dua harta yang telah dipertimbangkan tersebut diatas,
Majelis Hakim akan mempertimbnagkan pengembagan / renovasi kedua rumah tersebut ;------
Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat dan keterangan para saksi yang diajukan oleh
Tergugat mengatakan bahwa yang membangun dan merenovasi rumah yang berada di Jl.
Menoreh III/4 adalah Tergugat, namun oleh Penggugat telah disangkalnya karena Penggugat
telah merenovasi rumah tersebut dengan alasan bahwa sepeninggal orang tua Tergugat yang
mengurusi dan mengelola rumah tangga Tergugat dan adik-adiknya adalah Penggugat,
Penggugat ikut merenovasi rumah di Jl. Menoreh, menguruk, memagar, membuat kamar
mandi, dan lain-lain, sehingga gelang kalung pemberian Tergugat, uang dari ibu Penggugat
serta hasil usaha Penggugat (seperti jual beli kain, tas, mencarikan rumah kontrakan orang-
orang Pertamina dan jual beli beras jatah PS) ikut untuk merenovasi rumah tersebut, hal ini
oleh saksi Edy Widyastuti dan Edy Winarno mengetahui dan mengatakan bahwa Penggugat
orangnya ubed/lincah, bahkan saksi Edy Wiyadi meminjamkan mobilnya untuk usaha jual beli
beras jatah tersebut dan mengakui Penggugat ikut merenovasi rumah tersebut;-------------------
Menimbang, bahwa terhadap rumah yang berada di Jl. Lamongan VI No. 7 RT 05 RW
01, Kelurahan benda Ngisor, kecamatan gajah Mungkur, Kota Semarang dengan sertifikat hak
Milik Nomor : 332 yang dibeli oleh Tergugat dengan Penggugat ala perkawinannya yaitu pada
tanggal 2 Maret 1992 telah direnovasi dari aslinya yaitu : atap rumah telah ditinggikan kira-
kira 2,5 meter, tambahan bangunan rumah disamping kiri untuk bagasi mobil dan diatasnya
ditingkat untuk kamar anak-anak Penggugat dan Tergugat, lantai telah dikeramik, kamar mandi
dirubah menjadi gudang dan selanjutnya membuat kamar mandi tersendiri yang telah diakui
oleh kedua belah pihak, sedangkan untuk tanah dan rumah di Jl. Menoreh III/4 semarang tidak
dilakukan pemeriksaan setempat karena telah dijual pada pihak ketiga pada tahu 1990;---------
Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim
berkesimpulan bahwa :-------------------------------------------------------------------------------------
1. Rumah dan tanah di Jl. Lamongan VI No. 7 RT 05 RW 01, Kelurahan benda Ngisor,
kecamatan gajah Mungkur, Kota Semarang dengan sertifikat hak Milik Nomor : 332 yang
dibeli oleh Penggugat dan Tergugat pada tanggal 2 Maret 1992 dengan akta jual beli Nomor
: 112/7/JB/S.SL/1992/PPAT. Salokoon, SH. Notaris di Semarang alah harta bersama yang
didapat dan diperoleh dalam perkawinan kedua belah pihak yang sampai saat ini (gugatan
diajukan) belum pernah dibagi antara penggugat dan Tergugat, dan sejak tanggal 07 Oktober
2008 (dalam proses perkara ini berlangsung) telah dijaminkan oleh Tergugat dengan Hak
Tanggungan pada PT. Bank Danamon Indonesia Tbk. Dengan pinjaman Kredit sebesar
Rp.50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah);---------------------------------------------------------
2. Rumah dan tanah di Jl. Lamongan VI No. 7 RT 05 RW 01, Kelurahan benda Ngisor,
kecamatan gajah Mungkur, Kota Semarang diatas, adalah berasal dari hasil penjualan
rumah dan tanah di Jl. Menoreh Tengah Utara III/4 Kelurahan Sampangan Kota Semarang,
hal Aan rumah dan tanah tersebut adalah harta pribadi Tergugat yang diperoleh dalam
perkawinan Penggugat dan Tergugat, sehingga ruah dan tanah di Jl. Meoreh Tengah Utara
III/4 saat inisudah tidak dapat diketahui bentuk aslinys dan sudah berpindah tangan pada
orang lain (pihak ketiga) sejak tahun 1992;----------------------------------------------------------
3. Rumah dan tanah di Jl. Lamongan VI No. 7 RT 05 RW 01, Kelurahan benda Ngisor,
kecamatan gajah Mungkur, Kota Semarang dengan sertifikat hak Milik Nomor : 332 yang
dibeli oleh Penggugat dan Tergugat pada tanggal 2 Maret 1992 hingga tanggal 13 Juli 2005
Penggugat dengan Tergugat bercerai, dalam kurun waktu selama 13 tahun, rumah tersebut
telah mengalami renovasi antara lain lantai telah dikeramik, atap rumah ditinggikan kira-
kira 2,5 meter, pagar depan dirombak, membuat garasi mobil sebelah kiri dan diatasnya
ditingkat dengan dua kamar, kamar mandi dijadikan gudang dan membuat kamar mandi
tersendiri (sesuai pemeriksaan setempat) dan biaya renovasi tidak dapat diketahui secara
jelas dan pasti serta dengan perkembangan waktu tentunya harga pada saat membeli pada
tahun 1992 dengan harga pada saat ini sesuai SPPT PBB tahun 2008 atas obyek pajak (bukti
vide P.6) sebesar Rp.195.595.000,- (Seratus Sembilan Puluh Lima Juta Lima Ratus
Sembilan Puluh Lima Ribu Rupiah) akan jauh berbeda sedemikian rupa, tentunya pihak
Penggugat juga mempunyai andil dan bagian atas rumah dan tanah yang berada di Jl.
Lamongan VI No.7 RT 05 RW 01, Kelurahan Bendan Ngisor, Kecamatan Gajah Mungkur,
Kota Semarang tersebut, sebagaimana pasal 35 ayat (1) Undang-undang No. 1 Tahun 197
tentang perkawinan yang berbunyi bahwa : “Harta benda yang diperoleh selama perkawinan
menjadi harta benda bersama” dan Al-Qur’an Surat Al-Nisa’ zat 32, yang berbunyi :--------
ااولا ل افض اما هاتتمنوا ااۦبهااٱلل ا م ام انصيب ال لر جال ابعض الع م ابعضكه اااٱكتسبهوا م ام انصيب وللن ساء
نا الهوااوسااٱكتسب امنافضلهااٱلل ااۦن اإن ءاعليماااٱلل اش ل اا٣٢كنابكه
Artinya : “Dan janganlah kamu iri hati terhadap apa yang dikaruniakan Allah kepada
sebahagian kamu lebih banyak dari sebahagian yang lain. (Karena) bagi orang
laki-laki ada bahagian dari pada apa yang mereka usahakan, dan bagi para
wanita (pun) ada bahagian dari apa yang mereka usahakan, dan mohonlah
kepada Allah sebagian dari karunia-Nya. Sesungguhnya Allah Maha
Mengetahui segala sesuatu”.-------------------------------------------------------------
Menimbang bahwa berdasarkan kesimpulan tersebut diatas , selanjutnya Majelis hakim
bersepakat menetapkan bahwa rumah dan tanah di Jalan Lamongan VI/7 Rt.05 Rw.01
Kelurahan Bendan Ngisor Kecamatan Gajah Mungkur ( dahulu Kecamatan Semarang Selatan)
Kota Semarang, luas ± 171 m2. dengan gambar situasi nomor : 2439/1987 tanggal 8 Mei 1987,
dengan batas-batas :----------------------------------------------------------------------------------------
- Sebelas Utara : Bapak SARWONO ;----------------------------------------------------------
- Sebelah Barat : Bu SULIJAN ;-----------------------------------------------------------------
- Sebelah Selatan : Bapak ARI MURIANTO ;-------------------------------------------------
- Sebelah Timur : Jl. Lamongan Vi/Bapak GUSTAF HARAHAP ;-------------------------
merupakan harta bersama yang diperoleh dalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat
karena diperoleh pada tanggal 2 Maret 1992 dan selanjutnya menetapkan harta bersama
tersebut harus dibagi antara Penggugat dengan Tergugat;--------------------------------------------
Manimbang, bahwa sesuai gugusan Penggugat mohon agar harta bersama terebut dibagi
antara Penggugat dengan Tergugat yang masing-masing mendapatkan bagian 50%-nya, dan
apabila tidak dapat dibagi secara natura, maka harta bersama tersebut dijual lelang dan hasilnya
dibagi antara Penggugat dan Tergugat:------------------------------------------------------------------
Menimbang, bawa oleh h karena harta bersama yang berupa rumah dan tanah di Jalan
Lamongan VI/7 Rt.05 Rw.01 Kelurahan Bendan Ngisor Kecamatan Gajah Mungkur Kota
Semarang tersebut telah berubah sedemikian rupa dari aslinya yang berasal dari penjulan dari
tanah dan rumah di Jl. Menoreh III/4 Kelurahan Sampangan Kota Semarang , maka Majelis
hakim bersepakat menetapkan bahwa bagian masing-masing dari Penggugat dan Tergugat
adalah : pihak Penggugat mendaptkan 40% (empat puluh perseratus) dari harta bersama rumah
dan tanah di Jalan Lamongan VI/7 Rt.05 Rw.01 Kelurahan Bendan Ngisor Kecamatan Gajah
Mungkur Kota Semarang dan pihak Tergugat mendaptkan 60% (enam puluh perseratus) dari
harta bersama rumah dan tanah di di Jalan Lamongan VI/7 Rt.05 Rw.01 Kelurahan Bendan
Ngisor Kecamatan Gajah Mungkur Kota Semarang.--------------------------------------------------
Menimbang, bahwa oleh karena harta tersebut adalah harta bersama dan harus dibagi
Anta Penggugat Dean Tergugat, dan harta bersama tersebut ada ditangan Tergugatyang
diagunkan pada PT. Danamon Indonesia Tbk. Semarang maka Majelis hakim menghukum
Tergugat untuk menyerahkan hak/bagian 40% (empat peluh perseratus) kepada Penggugat, dan
apabila harta bersama tersebut tidak dapat dibagi secara natura, , maka harta bersama tersebut
dapat dilelang secara umum dan hasilnya dibagi antar Penggugat dan Tergugat dengan
pembagian sebagaimana tersebut diatas:----------------------------------------------------------------
Menimbang, bahwa atas putusan tersebut diatas, Penggugat mohon agar putusan tersebut
dapat dijalnkan terlebih dahulu (uitvoerbar bin vooraad), meskipun ada perlawanan , banding
atau kasasi.---------------------------------------------------------------------------------------------------
Menimbang, bahwa atas tuntutan tersebut, oleh karena tidak memenuhi akan pasal 180
ayat (1) HIR jo Surat edaran Mahkamah Agung RI Nomor : 3 Tahun 2000 tanggal 21 Juli 2000,
maka tuntutan tersebut tidak dapat dikabulkan dan harus ditolak;-----------------------------------
Menimbang, bahwa terhadap hutang-piutang baik yang dilakukan oleh Penggugat
maupun Tergugat khususnyaa yang terjadi setelah terjadinya perceraian dan hal-hal lain serta
bukti-bukti, baik yang diajukan oleh penggugat maupun Tergugat (vide bukti T.3 s/d T.10)
selanjutnya menjadi tanggung jawab masing-masing pihak dan tidak dapat dibebankan kepada
harta bersama dan karenanya hal-hal tersebut tidak dipertimbangkan dalam perkara ini serta
dinyatakan tidak ada relevansinya dengan pokok perkara dan harus dikesampingkan;-----------
Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 181 HIR , semua biaya perkara yang timbul dalam
perkara ini dibebankan kepada Penggugat dan Tegugat secara tanggung renteng, oleh
karenanya gugatan Penggugat agar biaya perkara dibebankan kepada Tergugat harus ditolak;-
Menimbnag, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan oleh sebagian, maka
selain itu dan selebihnya dinyatakan ditolak;-----------------------------------------------------------
Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan yang berkaitan dengan
perkara ini ;--------------------------------------------------------------------------------------------------
MENGADILI
1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;-----------------------------------
2. Manetapkan bahwa rumah dan tanah di Jalan Lamongan VI/7 Rt.05 Rw.01 Kelurahan
Bendan Ngisor Kecamatan Gajah Mungkur ( dahulu Kecamatan Semarang Selatan) Kota
Semarang, luas ± 171 m2. dengan gambar situasi nomor : 2439/1987 tanggal 8 Mei 1987,
dengan batas-batas :-----------------------------------------------------------------------------------
- Sebelas Utara : Bapak SARWONO ;----------------------------------------------------------
- Sebelah Barat : Bu SULIJAN ;-----------------------------------------------------------------
- Sebelah Selatan : Bapak ARI MURIANTO ;-------------------------------------------------
- Sebelah Timur : Jl. Lamongan Vi/Bapak GUSTAF HARAHAP ;-------------------------
merupakan harta bersama yang didapat pada tanggal 2 Maret 1992dalam perkawinan
antara Penggugat dan Tergugat;---------------------------------------------------------------------
3. Menetapkan harta bersama pada diktum angka 2 tersebut dibagi antara Penggugat dan
Tergugat yang masing-masing : dari pihak Penggugat mendapatkan bagian 40% (empat
puluh perseratus)-nya dan pihak Tergugat mendapatkan bagian 60% (enam pul
perseratus)-nya;----------------------------------------------------------------------------------------
4. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan hak/bagian kepada Penggugat dan apabila
harta bersama tersebut tidak dapat dibagi secara natura, maka harta bersama tersebut dapat
dijua lelang secara umum dan hasilnya dibagi antara Penggugat dan Tergugat, dengan
pembagian sebagaimana tersebut diatas;-----------------------------------------------------------
5. Membebankan kepada Penggugat dan Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar
biaya perkara yang hingga kini diperhitungkan sebesar Rp.976.000,- (Sembilan Ratus
Tujuh Puluh Enam Ribu Rupiah);-------------------------------------------------------------------
6. Menolak selain dan selebihnya.----------------------------------------------------------------------
Demikian putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Semarang pada hari Selasa,
tanggal 28 April 2009 M bertepatan dengan tanggal 02 Jumadil Ula 1430 H oleh Majelis Hakim
: Drs. MASDUQI, SH., MH. Sebagai Hakim Ketua; Drs. ABDUL MUJIB, SH. dan H.MOH.
ICHWAN, SH. masing-masing sebagai Hakim Anggota dan putusan tersebut pada hari itu juga
diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dan dibantu oleh BASIRON
sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat dan kuasa hukumnya, diluar
hadirnya Tergugat maupun kuasa hukumnya;----------------------------------------------------------
HAKIM KETUA MAJELIS
Ttd.
Drs. MASDUQI, SH. MH.,
HAKIM-HAKIM ANGGOTA
Ttd Ttd
Drs. ABDUL MUJIB, SH H. MOC. ICHWAN, SH
PANITERA PENGGANTI
Ttd.
BASIRON
Perindian biaya
- Pendaftaran : Rp. 30.000,-
- Panggilan : Rp. 360.000,-
- Pemeriksaan setempat : Rp. 575.000,-
- Redaksi : Rp. 5000,-
- Materi : Rp. 6000,-
Rp. 976.000,-
PUTUSAN
Nomor : 83/Pdt.G/2009/PTA.Smg
BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
Pengadilan Tinggi Agama Semarang yang mengadili perkara perdata pada tingkat banding
dalam persidangan majelis telah memberikan putusan dalam perkara perdata antara : ---
EDI WIYONO Bin SUYADI, umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, tempat tinggal di
Jalan Lamongan VI/7 Rt.05 Rw.01 Kelurahan Bendan Ngisor Kecamatan
Gajah Mungkur Kota Semarang, dalam hal ini memberikan Kuasa Khusus
kepada Permana Adi Kusumah, SH & rekan Advokat yang beralamat di
jalan S. Parman No.12 A Semarang, semula Tergugat sekarang
“PEMBANDING” : -------------------------------------------------------------------
---------------------------------------- L A W A N--------------------------------------
SRI SUPRAPTO Binti KUSMIN, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah
Tangga, tempat tinggal di Jalan Panjaitan Raya No. 20 Rt.01 Rw.01 Kelurahan
Susukan Kecamatan Ungaran Timur Kabupaten Semarang, semula Penggugat
sekarang “TERBANDING” :---------------------------------------------------------
Pengadilan Tinggi Agama tersebut ;---------------------------------------------------------------------
Telah mempelajari berkas perkara dan semua surat-surat yang berhubungan dengan perkara
ini;------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------TENTANG PERKARA DUDUK PERKARANYA----------------------
Mengutip segala uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan
Agama Semarang tanggal 28 April 2009 M. bertepatan dengan tanggal 02 Jumadil Ula 1430
H. Nomor : 199/Pdt.G/2008/PA.Sm yang maranya berbunyi : --------------------------------------
--------------------------------------------- M E N G A D I L I ------------------------------------------
1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian :--------------------------------------------------------
2. Menetapkan sebidang tanah beserta bangunan rumah diatasnya dengan sertifikat Hak Milik
Nomor : 332 atas nama Edy Wiyono ( Tergugat ) yang terletak di Jalan Lamongan VI/7
Rt.05 Rw.01 Kelurahan Bendan Ngisor Kecamatan Gajah Mungkur ( dahulu Kecamatan
Semarang Selatan ) Kota Semarang, luas ± 171 m2. dengan gambar situasi nomor :
2439/1987 tanggal 8 Mei 1987, dengan batas-batas :----------------------------------------------
- Sebelas Utara : Bapak SARWONO ;----------------------------------------------------------
- Sebelah Barat : Bu SULIJAN ;-----------------------------------------------------------------
- Sebelah Selatan : Bapak ARI MURIANTO ;--------------------------------------------------
- Sebelah Timur : Jl. Lamongan VI / Bapak GUSTAF HARAHAP ;-----------------------
Merupakan harta bersama yang didapat pada tanggal 2 Maret 1992 dalam perkawinan
Penggugat dan Tergugat ;------------------------------------------------------------------------------
3. Menetapkan harta bersama pada diktum angka 2 tersebut diatas dibagi antara Penggugat dan
Tergugat yang masing-masing : dari pihak Penggugat mendapatkan 40% (cepat puluh
perseratus) nya dan pihak Tergugat mendapatkan bagian 60% (enam puluh perseratus) nya
;------------------------------------------------------------------------------------------------------------
4. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan hak / bagian kepada Penggugat dan apabila harta
bersama tersebut tidak dapat dibagi secara natura, maka harta tersebut dapat dijual lelang
secara umum dan hasilnya dibagi antara Penggugat dan Tergugat, dengan pembagian
sebagaimana tersebut diatas ;--------------------------------------------------------------------------
5. Membebankan kepada Penggugat dan Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar
biaya perkara yang hingga kini diperhitungkan sebesar Rp.976.000,- ( sembilan ratus tujuh
puluh enam ribu rupiah ) ;------------------------------------------------------------------------------
6. Menolak selain dan selebihnya ;-----------------------------------------------------------------------
Membaca surat pernyataan banding yang dibuat oleh Penitera Pengadilan agama
Semarang, bahwa Tergugat pada tanggal 05 Mei 2009 telah mengajukan permohonan banding
atas putusan Pengadilan Agama Semarang Nomor : 1199/Pdt.G/2008/PA.Sm tanggal 28 April
2009 M. bertepatan dengan tanggal 02 Jumadil Ula 1430 H. permohonan banding tersebut telah
diberitahukan kepada pihak lawannya ;------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------TENTANG HUKUMNYA-------------------------------------
Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding yang diajukan oleh Tergugat
sekarang Pembanding, telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan tata cara yang
sebagaimana ditentukan menurut ketentuan perundang-undangan, maka permohonan banding
tersebut harus dinyatakan diterima ;----------------------------------------------------------------------
Menimbang, bahwa Majelis hakim Pengadilan Tinggi Agama Semarang, setelah
mempelajari dan meneliti secara seksama berkas perkara yang dimintakan pemeriksaan dalam
tingkat banding tersebut beserta salinan resmi putusan Pengadilan Agama Semarang Nomor :
1199/Pdt.G/2008/PA.Sm tanggal 28 April 2009 M. bertepatan dengan tanggal 02 Jumadil Ula
1430 H. beserta pertimbangan hukum didalamnya, begitu pula memori banding yang diajukan
oleh Pembanding ;------------------------------------------------------------------------------------------
Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 97 Kompilasi Hukum Islam, jeda atau duda cerai
hidup, masing-masing berhak seperdua dari harta bersama, , sepanjang tidak ditentukan lain
dalam perjanjian perkawinan, karena itu amar putusan yang berkaitan dengan pembagian harta
bersama masing-masing harus diperbaiki, sehingga semula pihak Penggugat mendapatkan 40%
(cepat puluh perseratus) dan Pihak Tergugat mendapatkan bagian 60% (enam puluh perseratus)
menjadi masing-masing Penggugat dan Tergugat mendapat seperdua dari harta bersama ;----
Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 89 Undang-undnag nomor 7 Tahun
1989 yang telah diubah dengan Undang-undnag nomor 3 Tahun 2006, maka perkara ini masuk
dalam bidang perkawinan , karena itu biaya perkara ini yang semula dibebankan kepada
Penggugat dan Tergugat secara dengung renteng, menjadi dibebankan kepada penggugat dan
biaya banding dibebankan kepada Pembanding ;-------------------------------------------------------
Menimbang, bahwa bedasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka
putusan Pengadilan Agama Semarang Nomor : 1199/Pdt.G/2008/PA.Sm tanggal 28 April 2009
M. bertepatan dengan tanggal 02 Jumadil Ula 1430 H. harus diperbaiki sehingga amar
putusannya berbunyi sebagaimana a tersebut dibawah ini ;-------------------------------------------
Mengingat segala ketentuan perundang-undangan dan peraturan-peraturag yang
bersangkutan dengan perkara ini ;------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------M E N G A D I L I -------------------------------------------
- Menerima permohonan banding Pembanding ;----------------------------------------------------
- Memperbaiki putusan Pengadilan Agama Semarang Nomor : 1199/Pdt.G/2008/PA.Sm
tanggal 28 April 2009 M. bertepatan dengan tanggal 02 Jumadil Ula 1430 H. sehingga
amarnya berbunyi :------------------------------------------------------------------------------------
1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian ;-------------------------------------------------
2. Menetapkan sebidang tanah beserta bangunan rumah diatasnya dengan sertifikat Hak
Milik Nomor : 332 atas nama Edy Wiyono ( Tergugat ) yang terletak di Jalan
Lamongan VI/7 Rt.05 Rw.01 Kelurahan Bendan Ngisor Kecamatan Gajah Mungkur
( dahulu Kecamatan Semarang Selatan ) Kota Semarang, luas ± 171 m2. dengan
gambar situasi nomor : 2439/1987 tanggal 8 Mei 1987, dengan batas-batas :-----------
- Sebelas Utara : Bapak SARWONO ;--------------------------------------------------
- Sebelah Barat : Bu SULIJAN ;---------------------------------------------------------
- Sebelah Selatan : Bapak ARI MURJANTO ;------------------------------------------
- Sebelah Timur : Jl. Lamongan VI / Bapak GUSTAF HARAHAP ;----------------
merupakan harta bersama yang didapat pada tanggal 2 Maret 1992 dalam perkawinan
Penggugat dan Tergugat ;-----------------------------------------------------------------------
3. Menetapkan harta bersama pada diktum angka 2 tersebut diatas dibagi 2 (dua) antara
Penggugat dan Tergugat, masing-masing mendapat seperdua bagian ;-------------------
4. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan hak / bagian kepada Penggugat dan apabila
harta bersama tersebut tidak dapat dibagi secara natura, maka harta tersebut dapat
dijual lelang secara umum dan hasilnya dibagi antara Penggugat dan Tergugat, dengan
pembagian sebagaimana tersebut diatas ;-----------------------------------------------------
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar
Rp.976.000,- ( sembilan ratus tujuh puluh enam ribu rupiah ) ;---------------------------
6. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya ;----------------------------------------
- Membebankan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara banding sebesar
Rp.100.000,- ( seratus ribu rupiah ) ;---------------------------------------------------------------
Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi
Agama Semarang pada hari Rabu tanggal 02 September 2009 M. bertepatang pada tanggal 12
Ramadhan 1430 H. oleh kami Drs.H. SHOFROWI, SH.MH. sebagai Hakim Ketua, Drs. H.
MIFTAHUDDIN, SH dan Drs. H. IBRAHIM SALIM, SH masing-masing sebagai Hakim
Anggota yang berdasarkan pada Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Semarang tanggal
02 Juli 2009 Nomor 83/Pdt.G/PTA.Smg telah ditunjukkan untuk memeriksa dan mengadili
perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut diucapkan oleh Hakim Ketua Majelis
tersebut dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, dengan didampingi oleh Hakim
Anggota tersebut dan dibantu oleh BUDI D. WALUYO,SH sebagai Panitera Pengganti dengan
tidak dihadiri oleh Pihak Pembanding dan Terbanding ;----------------------------------------------
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
P U T U S A N
No. 61 K/AG/2010
BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
M A H K A M A H A G U N G
memer iksa perkara perda ta agama dalam t i ngka t kasas i
te l ah memutuskan sebaga i ber i ku t da lam perkara :
PEMOHON KASASI, ber tempat t i ngga l d i SEMARANG,
dalam ha l in i member i kuasa kepada PERMANA ADI
KUSUMAH, SH. , dan kawan, Advokat , berkan to r d i
J l . Semarang, Pemohon Kasas i dahu lu Tergugat /
Pembanding ;
m e l a w a
n :
TERMOHON KASASI , ber tempat t i ngga l d i
SEMARANG, Termohon Kasas i dahu lu
Penggugat /Te rband ing ;
Mahkamah Agung te rsebu t ;
Membaca sura t - sura t yang bersangku tan ;
Menimbang, bahwa dar i sura t - sura t te rsebu t te rnya ta
bahwa sekarang Termohon Kasas i dahulu sebaga i Penggugat
te l ah menggugat te rhadap Pemohon Kasas i dahu lu sebaga i
Tergugat d i muka pers i dangan Pengadi l an Agama Semarang
pada pokoknya atas dal i l - da l i l :
Bahwa pada tangga l 18 Maret 1979 te lah te r j ad i
perkawinan anta ra Penggugat dan Terguga t d i KUA
Kecamatan Jeku lo , Kabupaten Kudus;
Bahwa sete lah menikah Penggugat dan Terguga t te l ah
h idup rukun seper t i layaknya suami i s t e r i (ba ' da dukhu l )
dan d ika run i a i t i ga orang anak , anak per tama bernama
ANAK I , I I dan I I I PENGGUGAT dan TERGUGAT, anak nomor
Hal . 1 dar i 16 ha l . Put . No. 61 K/AG/2010
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 1
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
dua sekarang dalam asuhan Terguga t ;
Bahwa se lama da lam perkawinan te l ah d ipe ro l eh har ta
kekayaan bersama yang berupa sebuah tanah beser t a
bangunan d ia tasnya dengan Ser t i f i k a t Hak Mi l i k Nomor :
332 atas nama (Terguga t ) , yang te r l e t a k d i , Gajah
Mungkur (dahu lu Kecamatan Semarang Sela tan ) , Kota
Semarang , luas ± 171 m2, gambar s i t uas i Nomor :
2439/1987 , tangga l 8 Mei 1987;
Yang d ibangun pada tahun 1993, yang ka lau
d in i l a i sekarang seharga Rp. 300.000 .000 , - ( t i g a ra tus
ju t a rup iah ) ;
Bahwa pada tangga l 13 Ju l i 2005 te l ah te r j ad i
perce ra i an anta ra Penggugat dan Terguga t , dengan Akta
Cera i dar i Pengad i l an Agama Semarang Nomor :
648/AC/2005 /PA.Sm;
Bahwa har ta bersama te rsebu t d i atas se jak
percera ian sampai dengan dia jukan gugatan in i be lum
pernah d ibag i masih da lam penguasaan Terguga t , walaupun
te l ah beberapa ka l i Penggugat memper inga tkan Tergugat
supaya apa yang menjad i haknya Penggugat d ise rahkan
kepada p ihak Penggugat , namun p ihak Terguga t mengatakan
Penggugat t i dak mempunyai hak lag i ;
Bahwa kedua anak has i l perkawinan anta ra Penggugat
dan Tergugat sampai gugatan in i d ia j ukan b iaya hidup anak
per tama dan biaya hidup ser ta pend id i kan anak yang kedua
di tanggung oleh Penggugat dengan biaya yang dike lua rkan
Penggugat sangat t i ngg i dan dengan ja l an ke lua r untuk
menjua l har ta bersama te rsebu t untuk memenuhi kebutuhan
kedua anak te rmasuk hutang- hutangnya , sedangkan Tergugat
t i dak pernah menghi raukan dan t i dak pernah memenuhi apa
yang menjad i kewaj i bannya sebaga i seorang ayah;
Bahwa berdasarkan ura ian te rsebu t d i atas ,
Penggugat mohon kepada Pengad i l an Agama Semarang agar
2
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 2
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
te r l eb i h dahu lu mele takkan s i t a jaminan atas ob jek
sengketa dan se lan ju t nya menuntu t kepada Pengadi l an Agama
te rsebu t supaya member ikan putusan sebaga i ber i ku t :
Pr ima i r :
1. Mengabulkan gugatan untuk sebag ian Penggugat ;
2. Menetapkan har ta kekayaan yang berupa : seb idang
tanah beser ta bangunan dia tasnya dengan Ser t i f i k a t
Hak Mi l i k Nomor: 332 atas nama (Terguga t ) , yang
te r l e t a k d i Gajah Mungkur (dahu lu Kecamatan
Semarang Sela tan ) , Kota Semarang, luas ± 171 m2,
gambar s i t uas i Nomor: 2439/1987 , tangga l 8 Mei
1987;
merupakan har ta bersama yang dipe ro leh dalam perkawinan
anta ra Penggugat dengan Tergugat ;
3. Menetapkan, har ta bersama pada poin 2 te rsebu t
d ia tas , d ibag i dua anta ra Penggugat dengan
Tergugat masing- masing mendapatkan separohnya
( 5 0% n y a ) ;
4. Menghukum Tergugat atau s iapa sa ja yang
menguasa i har ta bersama te rsebu t untuk menyerahkan
hak/separoh bag ian kepada Penggugat dan apab i l a
har ta bersama te rsebu t t i dak dapat d ibag i secara
natu ra , maka mohon k i ranya har ta bersama te rsebu t
dapat d i j ua l le l ang secara umum dan has i l nya
dibag i anta ra Penggugat dan Tergugat , masing-
masing separohnya ;
5. Mele takkan s i t a jaminan /mar i t a l atas har ta
bersama te rsebu t dan menyatakan sah dan berharga ;
6. Menyatakan bahwa putusan in i dapat d i j a l ankan
leb ih dahu lu (u i t v oe rbaa r b i j vooraad) meskipun
ada per l awanan, band ing , atau kasas i ;
7. Menghukum Tergugat untuk membayar sega la biaya
yang t imbu l da lam perkara in i ;
Hal . 3 dar i 16 ha l . Put . No. 61 K/AG/2010
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 3
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
Bahwa te rhadap gugatan te rsebu t Pengadi l an Agama
Semarang menja tuhkan putusan No. 1199/Pd t .G /2008 /PA.Sm,
tangga l 28 Apr i l 2009 M. ber tepa tan dengan tangga l 2
Jumadi l Ula 1430 H. yang amarnya sebaga i ber i ku t :
1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebag ian ;
2. Menetapkan seb idang tanah beser t a bangunan rumah
d ia tasnya dengan ser t i f i k a t Hak Mi l i k nomor : 332 atas
nama (Terguga t ) , yang te r l e t a k d i Kecamatan Gajah
Mungkur (dahu lu Kecamatan Semarang Sela tan ) , Kota
Semarang , luas ± 171 m2, dengan gambar s i t uas i Nomor :
2439/1987 tangga l 8 Mei 1987;
merupakan har ta bersama yang didapa t pada tangga l 2
Maret 1992 dalam perkawinan Penggugat dan Terguga t ;
3. Menetapkan har ta bersama pada dik tum angka 2
te rsebu t d i atas d ibag i anta ra Penggugat dan
Tergugat yang masing- masing : dar i p ihak Penggugat
mendapatkan bag ian 40 % (empat pu luh persera tus ) -
nya dan pihak Tergugat mendapatkan bag ian 60 %
(enam puluh persera tus ) nya;
4. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan hak/bag ian
kepada Penggugat dan apab i l a har ta bersama te rsebu t
t i dak dapat d ibag i secara natu ra , maka har ta
bersama te rsebu t dapat d i j ua l le l ang secara umum dan
has i l n ya dibag i anta ra Penggugat dan Tergugat ,
dengan pembagian sebaga imana te rsebu t d i atas ;
5. Membebankan kepada Penggugat dan Tergugat secara
tanggung ren teng untuk membayar biaya perkara yang
hingga k in i d ipe rh i t u ngkan sebesar Rp.976.000 , -
(sembi l an ra tus tu j uh pu luh enam r i bu rup iah ) ;
6. Menolak se la i n dan se leb ihnya ;
Bahwa putusan te rsebu t dalam t i ngka t band ing atas
permohonan Penggugat , te lah dipe rba i k i o leh Pengadi l an
Tingg i Agama Semarang dengan putusannya No.
4
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 4
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
83/Pd t .G /2009 /PTA.Smg, tangga l 2 September 2009 M.
ber tepa tan dengan tangga l 12 Ramadhan 1430 H. yang
amarnya sebaga i ber i ku t :
- Mener ima permohonan band ing Pembanding ;
- Memperba ik i putusan Pengad i l an Agama
Semarang Nomor: 1199/Pd t .G /2008 /PA.Sm,
tangga l 28 Apr i l 2009 M. ber tepa tan
dengan tangga l 02 Jumadi l Ula 1430 H.
seh ingga amarnya berbuny i :
1. Mengabulkan gugatan Penggugat
sebag ian ;
2. Menetapkan seb idang tanah beser ta
bangunan rumah dia tasnya dengan
Ser t i f i k a t Hak Mi l i k Nomor : 332
atas nama (Terguga t ) yang
te r l e t a k di Kecamatan Gajah
Mungkur (dahu lu Kecamatan
Semarang Sela tan ) Kota Semarang,
luas ± 171 M2 dengan gambar
s i t uas i nomor : 2439/1987 tangga l
8 Mei 1987;
merupakan har ta bersama yang didapa t pada tangga l 2
Maret 1992 dalam perkawinan Penggugat dan Terguga t ;
3. Menetapkan bahwa har ta bersama
pada dik tum angka 2 te rsebu t
d ia tas , d ibag i 2 (dua) anta ra
Penggugat dan Terguga t , masing-
masing mendapatkan seperdua
bag ian ;
4. Menghukum Tergugat untuk
menyerahkan hak/bag ian kepada
Penggugat dan apab i l a har ta
bersama te rsebu t t i dak dapat
Hal . 5 dar i 16 ha l . Put . No. 61 K/AG/2010
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 5
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
dibag i secara natu ra , maka har ta
bersama te rsebu t dapat d i j ua l
le l ang secara umum dan has i l n ya
dibag i anta ra Penggugat dan
Tergugat , dengan pembagian
seper t i te rsebu t d ia tas ;
5. Membebankan kepada Penggugat
untuk membayar biaya perkara in i
sebesar Rp.976 .000 , - (sembi l an
ra tus tu juh puluh enam r i bu
rup iah ) ;
6. Menolak gugatan Penggugat se la i n
dan se leb ihnya ;
- Membebankan kepada Pembanding untuk
membayar biaya perkara band ing sebesar
Rp.100.000 , - (se ra tus r i bu rup iah ) ;
Menimbang, bahwa sesudah putusan te rakh i r in i
d ibe r i t a hukan kepada Tergugat /Pemband ing pada tangga l 12
Oktober 2009 kemudian te rhadapnya o leh
Tergugat /Pemband ing , dengan peran ta raan kuasanya ,
berdasarkan sura t kuasa khusus tangga l 21 Oktober 2009,
d ia jukan permohonan kasas i secara l i san pada tangga l 21
Oktober 2009 sebaga imana te rnya ta dar i Akta Permohonan
Kasas i No. 1199/Pdt .G /2008 /PA.Sm, jo . No.
83/Pd t .G /2009 /PTA.Smg, yang dibua t o leh Pani te ra
Pengad i l an Agama Semarang, permohonan te rsebu t d ise r t a i
o leh memor i kasas i yang memuat alasan- alasannya yang
di te r ima di Kepani t e raan Pengad i l an Agama te rsebu t pada
tangga l 3 November 2009;
Bahwa sete lah i t u oleh Penggugat /Te rband ing , yang
pada tangga l 13 November 2009 te l ah dibe r i t a hu ten tang
memor i kasas i dar i Tergugat / Pembanding , d ia jukan jawaban
memor i kasas i yang d i t e r ima di Kepan i t e raan Pengadi l an
6
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 6
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
Agama Semarang pada tangga l 24 November 2009;
Menimbang, bahwa permohonan kasas i a quo beser ta
alasan- alasannya , yang te l ah dibe r i t a hukan kepada pihak
lawan dengan saksama, d ia j ukan dalam tenggang waktu dan
dengan cara yang di ten tukan undang- undang, maka oleh
karena i t u permohonan kasas i te r sebu t fo rm i l dapat
d i te r ima ;
Menimbang, bahwa alasan- alasan yang dia jukan o leh
Pemohon Kasas i / Tergugat da lam memor i kasas inya te rsebu t
pada pokoknya adalah :
1. Bahwa Pengadi l an Tingg i Agama Semarang
dalam per t imbangan putusannya t i dak
memper t imbangkan bukt i - bukt i yang d ia j ukan
Tergugat dan hanya member ikan per t imbangan
berdasar keten tuan undang- undang sa ja ya i t u
Pasal 97 Kompi las i Hukum Is l am tanpa
memperhat i kan asa l - usu l pero lehan har ta
gono- g in i ;
2. Bahwa r iwaya t obyek sengke ta sebaga i har ta
bawaan (pusaka) dapat Pemohon
Kasas i /Te rguga t sampaikan sebaga i ber i ku t :
Bahwa kurang leb ih tahun 1987 Almarhum Bapak Soejad i
orang tua Pemohon Kasas i /Te rguga t member i seb idang
tanah dan bangunan di Semarang mela lu i ad ik Pemohon
Kasas i /Te rguga t , yang ber tempat t i ngga l d i Sragen.
Karena pada tahun 1990 bulan Februar i te rkena ban j i r
bandang dan te rnya ta daerah te rsebu t merupakan daerah
ban j i r , maka Termohon Kasas i /Penggugat (mantan is t r i )
t i dak mau lag i menempat i rumah te rsebu t ( t r auma) minta
di j ua l , d ibe l i k an tanah dan rumah di tempat yang la i n
(daerah bebas banj i r ) . Karena tanah dan rumah di Ja lan
Menoreh Tengah Utara I I I Kelu rahan Sampangan Kota
Semarang pember ian dar i orang tua Pemohon
Hal . 7 dar i 16 ha l . Put . No. 61 K/AG/2010
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 7
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
Kasas i /Te rguga t merupakan har ta pusaka, maka Pemohon
Kasas i /Te rguga t musyawarahkan pada ke lua rga dar i Sragen
(anak- anak dar i Almarhum Bapak Soejad i ) dan ada
kesepaka tan setu ju di j ua l asa l has i l jua l rumah
dibe l i k an lag i tanah dan rumah;
Karena dar i ke lua rga sudah sepakat , Pemohon
Kasas i /Te rguga t dan Termohon Kasas i /Pengguga t pada
waktu i t u rumah te rsebu t d i j ua l laku Rp.24.000 .000 , -
(Dua Puluh Empat Juta Rupiah) dan has i l jua l rumah
dibe l i k an tanah dan bangunan di Kecamatan Gajah Mungkur
Semarang pada tahun 1992 dengan harga Rp.13 .500 .000 , -
( t i ga be las ju ta l ima ra tus r i bu rup iah ) dan s isa dar i
pembel i an te rsebu t Pemohon Kasas i /Te rguga t ber i kan pada
adik Pemohon Kasas i /Te rguga t yang yang ber tempat
t i ngga l d i Sragen untuk membangun/merenovas i rumah
te rsebu t , karena rumah yang dibe l i te r sebu t t i dak layak
untuk d ihun i atau d i t empat i . Sete lah
dibangun /d i r enovas i seh ingga layak hun i maka baru lah
Pemohon Kasas i /Te rguga t tempat i dengan Penggugat
( i s t r i ) dan anak- anak se jak tahun 1993 hingga is t r i
meningga l kan rumah dan mengajukan gugatan percera ian ,
namun demik ian tanah dan bangunan te rsebu t te tap
di tempat i sampai sekarang oleh Pemohon Kasas i /Te rguga t
dengan kedua anaknya yang d i t i n gga l kan Ibunya ya i t u
ANAK I I PENGGUGAT dan TERGUGAT (anak kedua) , ANAK I I I
PENGGUGAT dan TERGUGAT (anak ket i ga ) ;
3. Bahwa dengan demik ian tanah beser ta
bangunan dia tasnya te rsebu t da lam
Ser t i f i k a t Hak Mi l i k No. 332 yang te r l e t a k
di Kecamatan Gajah Mungkur , Kota Semarang
ada lah har ta bawaan/gawan dar i orang tua
Pemohon Kasas i /Te rguga t Almarhum Bp.
Suyad i , dengan demik ian obyek sengketa
8
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 8
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
bukan merupakan har ta bersama;
4. Bahwa has i l pemer i ksaan setempat o leh
Maje l i s Hakim Pengad i l an Agama Semarang
te rbuk t i Termohon kasas i /Pengguga t dan
Pemohon Kasas i /Te rguga t mengaku i bahwa
har ta gono- gin i da lam perkawinan yang
digunakan untuk membangun rumah te rsebu t
hanya lah berupa bangunan t i ngka t d ia tas
garas i yang apab i l a d in i l a i dengan uang
bangunan te rsebu t kurang leb ih seharga Rp.
9.000 .000 , - (sembi l an ju t a rup iah ) ,
seh ingga te rbuk t i l a h bahwa har ta gono- g in i
ada lah hanya sebesar Rp. 9.000 .000 , -
(sembi l an ju t a rup iah ) , maka bagian gono-
gin i suami - is t e r i te rsebu t ada lah sebaga i
sebaga i ber i ku t :
- Bagian bekas Suami (Pemohon
Kasas i /Te rguga t ) ada lah Rp.
4.500 .000 , - (empat ju ta l ima ra tus
r i bu rup iah ) ;
- Bagian bekas Is t e r i (Termohon
Kasas i /Pengguga t ) adalah Rp.
4.500 .000 , - (empat ju ta l ima ra tus
r i bu rup iah ) ;
5. Bahwa untuk menguatkan dal i l n ya te rsebu t
Pemohon Kasas i /Te rguga t mengajukan leb ih
dar i 5 orang saks i dan kesemuanya te lah
dipe r i k sa oleh Maje l i s Hakim dan
menerangkan dibawah sumpah bahwa rumah
objek sengke ta ada lah bukan har ta gono- g in i
tap i pember ian orang tua Tergugat ;
6. Bahwa disamping i t u sebaga imana te rsebu t
d ia tas , Penggugat mengaku i bahwa yang masuk
Hal . 9 dar i 16 ha l . Put . No. 61 K/AG/2010
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 9
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
har ta gono- gin i ada lah bangunan t i ngka t
d ia tas garas i yang apab i l a din i l a i dengan
uang bangunan te rsebu t kurang leb ih seharga
Rp. 9.000 .000 , - (sembi l an ju t a rup iah ) ,
seh ingga te rbuk t i l a h bahwa har ta gono- g in i
ada lah hanya sebesar Rp. 9.000 .000 , -
(sembi l an ju t a rup iah ) ;
7. Bahwa dengan demik ian pengakuan Termohon
Kasas i /Pengguga t merupakan bukt i yang
sempurna dan juga dikua tkan adanya saks i -
saks i yang dia jukan Tergugat , seh ingga
dapat d is impu lkan judex fac t i e te l ah sa lah
menerapkan hukum dan melakukan melakukan
keke l i r uan yang nyata dalam meni la i a la t
bukt i dengan t i dak mempert imbangkan bukt i
yang dia jukan Terguga t dan pengakuan
Penggugat send i r i ;
8. Bahwa sebaga imana hal te rsebu t d ia tas ,
te rbuk t i l a h bahwa obyek sengketa adalah
merupakan har ta bawaan yang merupakan har ta
pusaka pember ian orang tua Pemohon
Kasas i /Te rguga t , seh ingga karena merupakan
pusaka atau har ta bawaan maka sudah
se layaknya j i ka obyek sengketa t i dak dapat
d ibag i dan masuk har ta gono- gin i , ha l in i
sebaga imana keten tuan Pasa l 87 ayat (1 )
Kompi las i Hukum Is l am yang berbuny i :
“ Har ta bawaan masing- masing suami dan is t e r i dan har ta
yang dipero l eh masing- masing sebaga i had iah atau
war i san ada lah dibawah penguasaan masing- masing ,
sepan jang para pihak t i dak menentukan la i n da lam
per j an j i a n perkawinan” ;
Dengan demik ian Maje l i s Hakim te rbuk t i te l ah sa lah
10
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 10
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
menerapkan hukum karena hanya mel iha t tahun pero lehan
objek sengke ta sa ja tanpa mel iha t dar i mana obyek
sengketa te rsebu t d ipe ro leh seh ingga mengak iba tkan
putusan yang ber leb i han , melanggar hukum dan oleh
karenanya harus lah diba ta l kan ;
9. Bahwa dengan te rbuk t i n ya obyek sengketa
sebaga i har ta pember ian orang tua Pemohon
Kasas i /Te rguga t , maka per t imbangan judex
fac t i e yang mempergunakan pasa l 97
Kompi las i Hukum Is l am ada lah per t imbangan
yang asa l - asa lan tanpa mel iha t dan
memper t imbangkan bukt i la i nnya ;
Bahwa dengan demik ian tanah beser ta bangunan dia tasnya
te rsebu t da lam Ser t i f i k a t Hak Mi l i k No. 332 yang
te r l e t a k d i Gajah Mungkur , Kota Semarang adalah har ta
bawaan/gawan dar i orang tua Pemohon Kasas i /Te rguga t
ya i t u Almarhum Bp. Suyad i , dengan demik ian obyek
sengketa bukan merupakan har ta bersama ;
Menimbang, bahwa te rhadap a lasan- a lasan te rsebu t ,
Mahkamah Agung berpendapa t :
Mengenai a lasan ke 1 sampai dengan 9:
Bahwa alasan te rsebu t dapat d ibenarkan , o leh karena
Pengad i l an Tingg i Agama Semarang sa lah menerapkan hukum
dengan per t imbangan sebaga i ber i ku t :
bahwa Pengad i l an Tingg i Agama Semarang ke l i r u , sebab
objek sengke ta har ta bersama bersumber dar i har ta
bawaan Pemohon Kasas i yang di j ua l kemudian dipergunakan
untuk membel i tanah tempat bangunan rumah yang saat in i
menjad i ob jek har ta bersama;
bahwa oleh karena i t u putusan Pengadi l an Tingg i
Agama harus diba ta l kan dan Mahkamah Agung akan mengadi l i
send i r i dengan per t imbangan ber i ku t in i :
- Bahwa oleh karena sta tus har ta gono gin i masih
Hal . 11 dar i 16 ha l . Put . No. 61 K/AG/2010
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 11
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
bersumber dar i har ta bawaan Pemohon Kasas i pember ian
dar i orang tua Pemohon Kasas i , maka patu t b i l a pors i
bag ian Pemohon Kasas i leb ih besar diband ing bag ian
Termohon Kasas i sebaga imana yang akan disebu tkan di
bawah in i ;
Menimbang, bahwa per t imbangan Pengad i l an Agama
Semarang te lah tepa t dan benar seh ingga oleh karenanya
diambi l a l i h o leh Mahkamah Agung sebaga i per t imbangan
send i r i ;
Menimbang, bahwa berdasarkan per t imbangan d i atas ,
te rdapa t cukup alasan untuk mengabu lkan permohonan kasas i
dar i Pemohon Kasas i : Edy Wiyono bin Suyad i dan
membata lkan putusan Pengad i l an Tingg i Agama Semarang No.
83/Pd t .G /2009 /PTA.Smg, tangga l 2 September 2009 M.
ber tepa tan dengan tangga l 12 Ramadhan 1430 H. yang
memperba ik i putusan Pengad i l an Agama Semarang No.
1199/Pd t .G /2008 /PA.Sm, tangga l 28 Apr i l 2009 M.
ber tepa tan dengan tangga l 2 Jumadi l Ula 1430 H. ser ta
Mahkamah Agung mengadi l i send i r i perka ra in i dengan amar
sebaga imana yang akan disebu tkan d i bawah in i ;
Menimbang, bahwa oleh karena perkara in i mengena i
sengketa di b idang perkawinan , sesua i dengan Pasa l 89
Undang- Undang No. 7 Tahun 1989 sebaga imana te lah diubah
dengan Undang- Undang No. 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua
dengan Undang- Undang No. 50 Tahun 2009 maka b iaya perkara
dalam t i ngka t per tama dibebankan kepada Penggugat , da lam
t i ngka t band ing kepada Pembanding dan dalam t i ngka t
kasas i kepada Pemohon Kasas i ;
Memperhat i kan pasa l - pasa l dar i Undang- Undang No. 48
Tahun 2009, Undang- Undang No. 14 Tahun 1985 sebaga imana
yang te l ah diubah dengan Undang- Undang No. 5 Tahun 2004
dan perubahan kedua dengan Undang- Undang No. 3 Tahun
2009, Undang- Undang No. 7 Tahun 1989 sebaga imana yang
12
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 12
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
te l ah diubah dengan Undang- Undang No. 3 Tahun 2006 dan
perubahan kedua dengan Undang- Undang No. 50 Tahun 2009
ser ta pera tu ran perundang- undangan la i n yang
bersangku tan ;
M E N G A D I L I :
Mengabulkan permohonan kasas i dar i Pemohon Kasas i :
te rsebu t ;
Membata lkan putusan Pengad i l an Tingg i Agama Semarang
No. 83/Pdt .G /2009 /PTA.Smg, tangga l 2 September 2009 M.
ber tepa tan dengan tangga l 12 Ramadhan 1430 H. yang
memperba ik i putusan Pengad i l an Agama Semarang No.
1199/Pd t .G /2008 /PA.Sm, tangga l 28 Apr i l 2009 M.
ber tepa tan dengan tangga l 2 Jumadi l Ula 1430 H. ;
MENGADILI
SENDIRI :
1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk
sebag ian ;
2. Menetapkan seb idang tanah beser t a bangunan rumah
d ia tasnya dengan ser t i f i k a t Hak Mi l i k nomor : 332 atas
nama Edy Wiyono (Terguga t ) , yang te r l e t a k d i Kecamatan
Gajah Mungkur (dahu lu Kecamatan Semarang Sela tan ) ,
Kota Semarang, luas ± 171 m2, dengan gambar s i t uas i
Nomor : 2439/1987 tangga l 8 Mei 1987;
merupakan har ta bersama yang didapa t pada tangga l 2
Maret 1992 dalam perkawinan Penggugat dan Terguga t ;
3. Menetapkan har ta bersama pada dik tum angka 2 te rsebu t
d i atas dibag i anta ra Penggugat dan Terguga t yang
masing- masing dar i p ihak Penggugat mendapatkan bagian
40 % (empat pu luh persera tus ) dan pihak Tergugat
mendapatkan bag ian 60 % (enam puluh persera tus ) ;
4.
Menghukum Tergugat untuk menyerahkan hak/bag ian kepada
Hal . 13 dar i 16 ha l . Put . No. 61 K/AG/2010
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 13
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
Penggugat dan apab i l a har ta bersama te rsebu t t i dak
dapat d ibag i secara natu ra , maka har ta bersama
te rsebu t dapat d i j ua l le l ang secara umum dan has i l n ya
dibag i anta ra Penggugat dan Tergugat , dengan pembagian
sebaga imana te rsebu t d i atas ;
5. Membebankan kepada Penggugat dan Tergugat secara
tanggung ren teng untuk membayar biaya perkara yang
hingga k in i d ipe rh i t u ngkan sebesar Rp.976.000 , -
(sembi l an ra tus tu j uh pu luh enam r i bu rup iah ) ;
6. Menolak se la i n dan se leb ihnya ;
- Membebankan kepada Pembanding untuk membayar biaya
perkara band ing sebesar Rp.100 .000 , - (se ra tus r i bu
rup iah ) ;
Menghukum Pemohon Kasas i /Te rguga t untuk membayar
biaya perkara dalam t i ngka t kasas i sebesar Rp. 500.000 , -
( l ima ra tus r i bu rup iah ) ;
Demik ian lah dipu tuskan dalam rapa t permusyawara tan
Mahkamah Agung pada har i Senin tangga l 12 Apr i l 2010
dengan, Drs . H. ANDI SYAMSU ALAM, SH. , M.H. , Hakim Agung
yang di te t apkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebaga i Ketua
Maje l i s , Pro f . Dr . RIFYAL KA’BAH, M.A. dan Pro f . Dr . H.
ABDUL MANAN, SH. , SIP. , M.Hum. Hakim- Hakim Agung sebaga i
Anggota , dan diucapkan da lam s idang te rbuka untuk umum
pada har i i t u juga oleh Ketua Maje l i s beser ta Hakim-
Hakim Anggota te rsebu t , dan diban tu oleh Drs . H.
SIRAJUDDIN SAILELLAH, S.H. , M.H. I . Pani te ra Penggant i ,
dengan t i dak d ihad i r i o leh para pihak ;
Hakim- Hakim Anggota ;
14
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 14
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
K e t u a ;
t t d .
Drs . H. ANDI
SYAMSU ALAM, SH. , M.H.
t t d .
Prof . Dr . RIFYAL KA’BAH, M.A.
t t d .
Prof . Dr . H. ABDUL MANAN, S.H. , S. IP . , M.Hum.
Pani te ra
Penggant i ;
t t d .
Drs . SIRAJUDDIN SAILELLAH, SH. ,
M.H. I .
Biaya kasas i :
1. Metera i ………… Rp. 6.000 , -
2. Redaks i………… Rp. 5.000 , -
3. Adm. kasas i… Rp. 489.000 , -
J u m l a h Rp. 500.000 , -
Untuk Sal i nan
MAHKAMAH AGUNG R. I .
a.n . Pani te ra
Pani te ra Muda Perdata Agama
Hal . 15 dar i 16 ha l . Put . No. 61 K/AG/2010
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 15
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
(Drs . PURWOSUSILO, S.H. , M.H. )
NIP. 150 197 389
16
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 16
CURRICULUM VITAE
Nama : Arina Kamiliya
Alamat :Jl. KH. Agussaim IV/12 Pamekasan Madura 69313
Tempat dan Tanggal Lahir : Rembang, 21 Agustus 1992
Ibu : Dr. Siti Musawwamah M.Hum
Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil
Ayah : Dr. Taufiqurrahman, M.Pd
Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil
PENDIDIKAN
SD : SD plus Nurul Hikmah Pamekasan
SMP : Tarbiyatul Muallimat Al-Islamiyah Pondok
Pesantren Al-Amien Putri 2 Prenduan
SMA : Tarbiyatul Muallimat Al-Islamiyah Pondok
Pesantren Al-Amien Putri 2 Prenduan
KULIAH : Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah UIN Sunan
Kalijaga Yogyakarta