profil dan perkembangan hukum balai harta …ditjenpp.kemenkumham.go.id/files/doc/2113_profil dan...

PROFIL DAN PERKEMBANGAN HUKUM BALAI HARTA

PENINGGALAN

www.djpp.depkumham.go.id

http://www.djpp.depkumham.go.id

Sejarah Singkat

• Balai Harta Peninggalan (wesboedel khamer)dibentuk pertama kali oleh pemerintah HindiaBelanda tepatnya pada tanggal 1 Oktober 1624.

• Tujuan pembentukan Balai Harta Peninggalandilakukan dalam rangka untuk dapat memenuhikebutuhan bagi anggota VOC khususnya dalamhal mengurus harta-harta yang ditingggalkan olehanggota VOC, bagi kepentingan para ahli warisnyayang berada di Nederland (Belanda).



WILAYAH KERJA BHP

• Berdasarkan Pasal 40 Instruksi Balai-balai HartaPeninggalan di Indonesia Stbl. 1872 No. 166 terdapat 5BHP dengan wilayah Kerjanya yang meliputi:

• Balai Harta Peninggalan Jakarta wilayah kerjanyameliputi 8 (delapan) propinsi antara lain: Wilayah DKIJakarta, Jawa Barat, Banten, Lampung, SumateraSelatan, Bangka Belitung, Jambi dan Kalimantan Barat;

• Balai Harta Peninggalan Surabaya wilayah kerjanyameliputi 4 (empat) wilayah antara lain: Jawa Timur,Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, KalimantanTengah:



lanjutan• Balai Harta Peninggalan Semarang wilayah kerjanya

meliputi 2 (dua) wilayah yaitu: Jawa Tengah dan DaerahIstimewa Jogyakarta;

• Balai Harta Peninggalan Medan wilayah kerjanyameliputi 8 (delapan) wilayah yaitu: Sumatera Utara,Jambi, Nangroe Aceh Darussallam, Riau, KepulauanRiau, Sumatera Barat, Bengkulu dan Bangka Belitung;

• Balai Harta Peningggalan Makassar wilayah kerjanyameliputi 12 (dua belas) wilayah yaitu: Sulawesi Selatan,Sulawesi Tengah, Sulawesi Barat, Sulawesi Utara,Sulawesi Tenggara, Bali, Papua, Papua Barat, NusaTenggara Timur, Gorontalo, Maluku dan Maluku Utara.



STRUKTUR ORGANISASI BHP

• Berdasarkan Peraturan Menteri Hukum danHak Asasi Manusia RI Nomor M.01.PR.07.10Tahun 2005 tentang Organisasi dan Tata KerjaKantor Wilayah Kementerian Hukum dan HakAsasi Manusia RI secara struktur organisasi,BHP di bawah Divisi Pelayanan Hukum danHak Asasi Manusia



TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB BHP

Berdasarkan Pasal 1 ayat (1) Keputusan MenteriKehakiman RI Nomor M.01.PR.07.01-80 tahun 1980tanggal 19 Juni 1980 tentang Organisasi dan TataKerja Balai Harta Peninggalan menentukan bahwaBalai Harta Peninggalan adalah unit pelaksanapenyelenggara hukum di bidang harta peninggalandan perwalian dalam lingkungan DepartemenKehakiman, yang berada di bawah danbertanggungjawab langsung kepada DirekturJenderal Hukum dan Peraturan Perundang-undangan melalui Direktur Perdata.



TUGAS BHP SAAT INI

• “MEWAKILI DAN MENGURUS KEPENTINGAN ORANG-ORANG (BADAN HUKUM) YANG KARENA HUKUM ATAUPUTUSAN HAKIM TIDAK DAPAT MENJALANKANSENDIRI KEPENTINGANNYA BERDASARKAN PERATURANPERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU”.

• Sehingga dapat terpenuhi perlindungan atauterayominya hak asasi manusia, khususnya yang karenahukum dan penetapan pengadilan dianggap tidakcakap bertindak di bidang hak milik (personal right)berdasarkan peraturan perundang-undangan yangberlaku



FUNGSI BHP

BHP Menyelenggarakan fungsi sebagai berikut.– Sebagai Pengampu atas anak-anak yang masih

dalam kandungan (Ps. 348 KUHPerdata);– Pengurus atas diri pribadi dan harta anak-anak

yang masih belum dewasa selama bagi merikabelum diangkat seorang wali (Ps. 359KUHPerdata);

– Sebagai wali pengawas (Ps. 366 KUHPerdata jo Ps47 Instruksi Untuk Balai Harta Peninggalan diIndonesia);



lanjutan– Pemgampu Anak Dalam Kandungan (Ps. 348 KUHPerdata

jo. Ps 45 Instruksi untuk Balai Harta Peninggalan diIndonesia);

– Selaku Wali sementara (Ps. 359 ayat terakhir KUHPerdatajo Ps. 55 Instruksi Untuk Balai Harta Peninggalan diIndonesia);

– mewakili kepentingan anak-anak belum dewasa dalam haladanya pertentangan denag kepentingan wali mereka (Ps.370 ayat terakhir KUHPerdata jo Ps 25 a Reglement voorHet Collegie vab Boedelmeesteren);

– mewakili kepentingan si belum dewasa apabila inibertentangan dengan kepentingan si wali, dengan tidakmengurangi kewajiban2 yang teristimewa dibebankankepada Balai Harta Peninggalan (Ps. 370KUHPdt);



lanjutan– mengurus harta anak-anak belum dewasa dalam hal

pengurusan itu dicabut dari wali mereka (Ps. 388KUHerdata);

– melakukan pekerjaan Dewan Perwalian (Besluit van denGouverneur Generaal tanggal 25 Juli 1927 No. 8 stb. 1927-382);

– Pengampu pengawas dalam hal adanya orang-orang yangdinyatakan berada di bawah pengampuan (Ps. 449KUHPerdata);

– mengurus harta kekayaan dan kepentingan orang yangdinyatakan tidak hadir (afwezig) (Ps. 463 KUHPerdata jo Ps.61 Instruksi Untuk Balai Harta Peninggalan di Indonesia);

– mengurus atas harta peninggalan yang tidak ada kuasanya(Ps. 1126, 1127, 1128 dan seterusnya KUHPerdata);



lanjutan– mendaftar dan membuka surat-surat Wasiat Ps. 41 dan Ps

42 OV dan Ps 937, 942 KUHPerdata);– Membuat Surat Keterangan Hak Mewaris bagi golongan

Timur Asing selain Cina (Ps. 14 ayat 1 Instructie voor degouvernements Landmeters in Indonesia Stb. 1916 No.517 (Instruksi Bagi Para Pejabat Pendaftaran Tanah diIndonesia Dan Yang Bertindak Sedemikian, Surat MenteriDalam Negeri cq. Kepala Direktorat Pendaftaran TanahDirektorat Jnderal Agraria Departemen Dalam Negeritanggal 20 Desember 1969 Nomor:Dpt/12/63/12/69) joPeraturan Menteri Negara Agraria/Kepala BPN No. 3 Tahun1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan PP No. 24 Tahun1997;



lanjutan

– melakukan pengurusan dan pemberesan hartapailit selaku Kurator (Ps. 70 ayat (1) UU No. 37Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PenundaanKewajiban Pembayaran Utang jo Ps. 70 InstruksiUntuk Balai Harta Peninggalan di Indonesia;

– melakukan pengelolaan dan pengembangan UangPihak Ketiga Balai Harta Peninggalan berdasarkanKeputusan Menteri Kehakiman.



lanjutan

• Menerima dan mengelola hasil transfer danasecara tunai yang diserahkan Bank Indonesiakepada BHP sesuai dengan Ps 37 UU No. 3Tahun 2011 tentang Transfer Dana.



WACANA PENAMBAHAN TUGAS BHP

• Bank IndonesiaSelain Transfer dana sebagaimana

ditentukan dalam Pasal 37 UU No. 3 Tahun 2011,yang mana dalam hal ini BI akan menyerahkanhasil transfer dana secara tunai yang tidakdiklaim oleh pihak pentransfer dan penerimatransfer kepada BHP, BI juga dalam RUU BHPmengusulkan antara lain:



lanjutan

• Sisa Asset Bank Dalam Likwidasi yang belumselesai diusulkan untuk diserahkan ke BHP karenaalasan waktu penyelesaian likwidasi yang hanyaterbatas selama 5 tahun;

• Rekening-Rekining daluarsa yang tercatat dantersimpan pada bank-bank di seluruh Indonesiauntuk diserahkan ke BHP;

• Asset-asset titipan di bank-bank yang tidakdiambil dalam jangka waktu tertentu sesuaiketentuan yang berlaku agar deserahkan ke BHP.



Alasan-Alasan perlunya dibentukRUU BHP

• Alasan FilosofiBahwa suatu organisasi ada karena

kebutuhan. Dibentuknya BHP pada saat itukarena dibutuhkan yaitu untuk mewakilikepentingan para ahli waris dari anggota VOCyang ada di Nederland. Selain itu juga sebagaiKurator berdasarkan Undan-Undang Kepailitanlama (faillisementsverordening Staatbald 1905No. 217 jo staatblad 1906 No. 348.



lanjutan• Setelah Indonesia Merdeka 1945 Lembaga BHP, masih

tetap dibutuhkan, walaupun hanya untuk sebagiankecil warga negara Indonesia.

• Jika mengacu pada KUHPerdata tentang tugas-tugasBHP baik perwalian, pengampuan ketidakhadiran,harta peninggalan yang tidak ada kuasanya danUndang-Undang Kepailitan, tugas BHP bukan hanyauntuk sebagian kecil golongan warga negara, tetapidapat melaksanakan tugas untuk semua warga negara.Hal ini dikarenakan baik dalam KUHPerdata maupundalam UU Kepailitan tidak ditentukan penggolonganWarga.



lanjut

• Tugas BHP dapat berlaku untuk semua warganegara, hal dipertegas dalam KeputusanMenteri Kehakiman RI Nomor M.01.PR.07.01-80 Tahun 1980 Tentang Organisasi dan TataKerja Balai Harta Peninggalan, yaitu mewakilikepentingan orang-orang maupun badanhukum yang karena hukum dan putusanhakim tidak dapat menjalankan sendirikepentingannya berdasarkan peraturanperundang-undangan yang berlaku.



lanjutan

• Jika warga negara maupun badan hukumtersebut karena hukum dan putusan hakimtidak dapat menjalankan sendirikepentingannya, maka BHP dapat bertindakmewakili dan pengurusan atas harta orangmaupun badan hukum tersebut sesuai denganketentuan peraturan perundang-undanganyang berlaku.



Alasan Sosiologis• Secara umum Tugas BHP adalah memberikan

perlindungan atau terayominya hak asasimanusia, khususnya yang karena hukum danpenetapan pengadilan dianggap tidak cakapbertindak di bidang hak milik (personal right)berdasarkan peraturan perundang-undanganyang berlaku.

• Perlindungan hukum atau terayominya hak-hakasasi manusia merupakan tugas negara yangdibebankan pada lembaga Balai HartaPeninggalan



lanjutan

• Bahwa suatu lebaga hukum seperti BHPkeberadaanya masih sangat dibutuhkan olehmasyarakat. Sebagai pelayan masyarakat BHPmelaksanakan tugas tanpa memperhatikanprofit atau keuntungan, BHP dibutuhkandalam hal lembaga lain menolak untukmelakukan pengurusan. Hal ini dapat dilihatdari ketentuan Pasal 15 ayat (2) UU. 37 Th2004 tentang Kepailitan dan PenundaanKewajiban Pembayaran Utang.



lanjutan

• Dalam hal Debitor, Kreditor, atau pihak yang berwenang mengajukan permohonanpernyataan pailit sebagaimana dimaksuddalam Pasal 2 ayat (2), ayat (3), ayat (4), atauayat (5) tidak mengajukan usul pengangkatanKurator kepada Pengadilan maka, Balai HartaPeninggalan diangkat selaku Kurator.



lanjutan

• Dan jika Kurator lain yang diusulkan juga menolakuntuk diangkat selaku Kurator maka BHP ditunjuksebagai Kurator untuk melaksanakan tugaspengurusan dan pemberesan harta Debitor pailit.

• Demikian halnya jika ada suatu wali yang diangkatoleh Pengedilan maka BHP ditunjuk selaku WaliPengawas yang bertindak melakukan pengawasantugas perwalian. Tugas wali pengawas ini tidakdiberikan kepada lembaga manapun selain BHP.



Alasan Yuridis

• Landasan hukum pelaksanaan tugas BHPsebagian besar adalah produk hukum kolonialbelanda, bahwa produk hukum tersebut hanyaberlaku pada sebagai golongan yang terkesandiskriminatif, hal itu tidak sejalan denganamanat pancasila dan Undang-Undang Dasar1945.



Lanjutan

• Peraturan perundang-undang sebagai landasanhukum pelaksanaan tugas BHP sudah tidak sesuailagi dengan perkembangan dan kebutuhanhukum masyarakat yang memerlukanperlindungan dan pelayanan hukum;

• Perlu dilakukan kodifikasi dalam bentuk Undang-Undang, karena dasar hukum pelaksanaan tugasBHP masih tersebar dibeberapa peraturan dansebagian besar masih terdapat dalam ordonansidan staatblad di bawah tahun 1916;



lanjutan• Mengingat BHP masih disangat dibutuhkan

keberadaanya di sesuai dengan uraian tugastersebut di atas, sedangan landasan hukumpelaksanaan tugas BHP masih menggunakanproduk hukum peninggalan kolonial yang tidaksesuai lagi dengan perkembangan dan kebutuhandi masyarakat, dan untuk kodifikasi beberapaperaturan yang tersebur di beberapa ordonatiedan staatblad, maka Rancangan Undang-UndangBalai Harta Peninggalan perlu mendapatperhatian khusus untuk segera disahkan menjadiUndang-Undang.



profil dan perkembangan hukum balai harta …ditjenpp.kemenkumham.go.id/files/doc/2113_profil dan...

Documents