Analisis Kasus Money Laundry

Pelaku dari money laundering sebagai kejahatan terorganisir, dilakukan oleh orang yang menguasai atau mempunyai pengetahuan khusus di dunia penyedia jasa keuangan. Bahkan mereka harus menguasai ilmu pengetahuan di bidang komputer.

Salah satu contoh kasus money laundering ialah kasus Bank Global. Pembobolan bank tersebut bukan dilakukan melalui suatu teknik yang canggih, melainkan karena adanya niat buruk dari pengelola bank yang memanfaatkan kelengahan pengawasan BI maupun Bapepam. Maka dari itu pemerintah menutup Bank Global. Pada waktu dibekukan kegiatan usahanya, Bank Global sudah nyaris kolaps. Angka Capital Adequacy Ratio (CAR) atau rasio kecukupan modalnya sudah berada pada titik minus 39 persen. Dengan adanya indikasi berbagai pelanggaran ditambah dengan ketertutupan dari pihak manajemen, maka BI kemudian bertindak lebih tegas, yakni membekukan kegiatan usaha dengan tujuan demi menyelamatkan asset, mencegah kerugian lebih besar lagi, serta yang utama ialah mengamankan dana nasabah.

Adapun contoh kasus lainnya tentang money laundering adalah kasus Bank BNI, yaitu adanya pembobolan Bank BNI sebesar Rp 1,7 triliun melalui L/C (Letter of Credit) fiktif dengan adanya pemberian kredit L/C oleh pihak Cab.BNI Utama Kebayoran Baru. Bobolnya uang sejumlah Rp 1,7 triliun bermula dari PT. Gramarindo Mega Indonesia (Perusahaan milik Erri Lumowa dan Adrian Woworuntu) mengajukan permohonan pembiayaan ekspor impor dari BNI Cab Kebayoran Baru Jakarta Selatan. PT Gramarindo rencananya akan melakukan ekspor pasir dan minyak residu ke negara-negara Afrika dan Timur Tengah. Dalam mengajukan permohonan pembiayaan tersebut PT. Gramarindo mendapatkan jaminan L/C dari Dubai Bank Kenya, The Wall Street Banking Corporation, Middle East Bank Kenya, Ltd. Ross Bank Swiss dan Bank One (New York).

Berdasarkan L/C yang dipecah-pecah menjadi 80 L/C kecil namun keseluruhannya berjumlah Rp 1,7 triliun tersebut, menghasilkan yang kredit ekspor dalam mata uang dollar dan Euro yang telah dicairkan sejak bulan Juli 2002 sampai bulan Juli 2003. Belakangan baru diketahui kalau ternyata ekspor tersebut hanya fiktif belaka, yaitu dengan membuat dokumen ekspor fiktif, PT Gramarindo Group dapat menikmati uang dan menggunakan uang tersebut. Dalam transaksi perdagangan luar negeri, terjadi hubungan dagang antara penjual dari suatu negara dan Negara lainnya dibutuhkan pengertian dan kerjasama yang baik dan saling menguntungkan serta tetap berpedoman kepada ketentuan-ketentuan hukum dagang dari masing-masing negara.

Salah satu cara pembayaran yang dipergunakan di dalam perdagangan luar negeri adalah cara kredit dokumenter, yaitu dengan mempergunakan warkat berharga yang disebut Letter of Credit. L/C merupakan suatu warkat yang diterbitkan oleh suatu bank atas permintaan pihak pemakai jasa atau pembeli yang ditujukan kepada pihak ketiga lainnya, yang mengakibatkan bank pembuka L/C (opening bank) untuk:

1.Melakukan pembayaran kepada piahk ketiga (beneficiary) atau ordernya, atau harus membayar, menegosiasi/mengambil alih wesel-wesel tanpa syarat sebagai pembayaran pada waktu tertentu dikemudian hari yang ditarik oleh penjual.

2.Memberi kuasa kepada bank lain untuk melakukan pembayaran yang dimaksud, atau harus membayar, menegosiasi/mengambil alih wesel-wesel atas penyerahan dokumen-dokumen yang ditentukan dan sesuai syarat serta kondisi dari kredit yang bersangkutan.

ANALISIS

Berdasarkan kasus bank di atas, maka dapat dianalisis bahwa pencucian uang itu didasari oleh modus operandi, yaitu:

1.Penempatan; dimana pelaku menempatkan uang atau harta diperoleh dari suatu tindak pidana ke dalam suatu tempat yang dianggap aman seperti masuk dalam system perbankan;

2.Pelapisan; adanya layering yaitu kegiatan untuk menghilangkan jejak asal uang haram tersebut dengan menciptakan berbagai transaksi yang berlapis-lapis. Contoh dari kejahatan money laundering yang berlapis-lapis seperti mentransfer uang haram tersebut ke berbagai Negara lain dalam bentuk mata uang asing.Uang haram tersebut dapat dengan mudah berpindah dari satu rekening ke rekening lainnya baik di dalam maupun di luar negeri;

3.Integrasi atau Penyatuan; yaitu melakukan penyatuan uang haram tersebut kepada kegiatan-kegiatan perekonomian.

Perlu diketahui, saat ini semakin banyaknya kasus money laundering di Indonesia disebabkan karena kurang seriusnya Pemerintah dalam menanggulangi kasus tersebut, serta masih lemahnya hukum di negara Indonesia. Dampak yang terjadi dari praktek ini ialah terlepasnya control arus uang masuk (inflow) dan keluar (outflow) suatu Negara yang pada gilirannya akan dapat mengganggu mekanisme pasar. Adapun cara yang dilakukan untuk menghilangkan atau mengurangi praktek cuci mencuci uang illegal ini ialah dengan cara adanya penindakan tegas dari pemerintah.

Pencucian Uang dalam Kasus Import Daging Sapi

Pencucian uang atau Money Laundering adalah suatu perbuatan untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal usul uang/dana atau hak kekayaan hasil tindak pidana melalui berbagai transaksi keuangan agar uang atau harta kekayaan tersebut tampak seolah-olah berasal dari kegiatan yang sah/legal.

Pada umumnya pelaku tindak pidana berusaha menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan yang merupakan hasil dari tindak pidana dengan berbagai cara agar harta kekayaan hasil kejahatannya sulit ditelusuri oleh aparat penegak hukum sehingga dengan leluasa memanfaatkan harta kekayaan tersebut baik untuk kegiatan yang sah maupun tidak sah. Oleh karena itu, tindak pidana pencucian uang tidak hanya mengancam stabilitas dan integritas sistem perekonomian dan sistem keuangan, melainkan juga dapat membahayakan sendi-sendi kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.

Pencucian dalam kasus import daging sapi yang terjadi belakangan ini pada Ahmad Fathonah membuat cengang masyarakat. Pasalnya, beliau sempat tertangkap sedang berada pada sebuah hotel dengan seorang mahasiswi bernama Maharani. Dalam pengakuannya, Maharani diberikan uang senilai 10 juta rupiah oleh Bapak Ahmad Fathonah tersebut. Bukan hanya Maharani, Vitalia Sesha yang seorang model sempat menerima sejumlah uang dari Bapak Ahmad Fathonah. Bukan hanya mendapatkan uang tetapi juga mendapatkan sebuah mobil. Tidak hanya sampai disitu, dikabarkan pula seorang artis Ayu Azhari dikabarkan juga mendapatkan sejumlah uang dari beliau, namun Ayu Azhari membantahnya. Dan lagi, sahabat dari istri Ahmad Fathonah pun menjadi korban kebaikan dari beliau. Sahabat istri beliau mendapatkan hadiah juga dari Bapak Ahmad Fathonah. Sungguh sangat sedih saat itu apabila kita ada dalam posisi istrinya yang saat itu pula habis melahirkan anak dari Bapak Ahmad Fathonah tersebut.

Uang yang Bapak Fathonah keluarkan untuk memberikan beberapa hadiah kepada wanita-wanita cantiknya ternyata ada yang dari hasil korupsi. Beliau melakukan pencucian uang dengan menginvestasikan uang hasil korupsi tersebut ke wanita-wanita cantik tadi.Dengan maraknya kasus pencucian uang yang ada di negri ini, kita berharap semoga tidak ada lagi kasus yang seperti ini. Dan semoga kasus korupsi di negri ini menjadi berkurang. Amin

Terbongkar Cara Luthfi Hasan Isaaq Mencuci Uang

Bagi masyarakat awam tentunya masih bingung dan bertanda tanya, apa sih yang dimaksud dengan istilah mencuci uang atau pencucian uang (money laundry), Apakah uang tersebut memang benar-benar dicuci biar bersih lalu dijemur, habis itu terus di setrika biar licin dan mengkilap, setelah selesai lalu uang tersebut bisa dipergunakan untuk keperluan sehari-hari, ini logika orang awam terhadap istilah pencucian uang.

Saat ini memang lagi heboh masalah pencucian uang terkait dengan beberapa kasus hukum yang sedang ditangani oleh KPK, beberapa tersangka yang sudah ditetapkan oleh KPK telah mendapat bonus tambahan dengan dijerat pasal pencucian uang, diantaranya adalah Joko Susilo terkait dengan kasus korupsi Simulator SIM, begitu juga dengan Ahmad Fathanah dan Luthfi Hasan Isaaq mantan Presiden PKS, disamping disangka dengan kasus penyuapan, kedua orang ini juga mendapat hadiah tambahan dari KPK dengan dijerat pasal pencucian uang.

Dampak dari bonus tambahan ini, beberapa orang tersebut yang dijerat pasal pencucian uang, KPK telah melakukan tindakan dengan menyita beberapa harta benda milik para tersangka tersebut, bila dicermati lebih mendalam sebenarnya pasal pencucian uang ini agak mirip-mirip dengan istilah pembuktian terbalik terutama ketika ditanya darimana harta benda tersebut berasal walaupun tidak terlalu spesifik seperti halnya pembuktian terbalik yang sebenarnya, karena sampai hari ini, rencana pembentukan undang-undang pembuktian terbalik tersebut baru sekedar wacana saja, karena dikhawatirkan akan menjadi senjata makan tuan bagi para pemangku kebijakan yang korup.

Terkait dengan pasal pencucian uang yang telah menjerat Luthfi Hasan Isaaq, banyak pendapat yang mempertanyakan, apakah ada waktu bagi Luhtfi Hasan Isaaq untuk mencuci uang menjadi asset lain ? Mengingat dana 1 milyar yang merupakan komitmen awal dari 40 milyar dan akan diberikan ke Luthfi Hasan Isaaq melalui Ahmad Fathanah, dana tersebut belum sampai ketangan Luthfi Hasan Isaaq, sehingga secara logika bagaimana dengan uang yang belum diterima itu bisa dikategorikan sebagai pencucian uang, pendapat para pengamat ini dibuat dalam judul tulisan yang bombastis, dengan judul,Terbongkar cara Luthfi Hasan Isaaq Melakukan Pencucian Uangwalaupun isinya hanya berkaitan dengan uang yang belum sampai ketangan Luthfi Hasan Isaaq.

Namun apakah sesederhana itu cara berpikir terhadap kasus Luthfi Hasan Isaaq yang mendapat bonus tambahan dengan dijerat pasal pencucian uang ? Apakah langkah KPK dianggap blunder karena untuk urusan pidana pokok saja yakni kasus suap belum terbukti, tapi mengapa sudah dijerat dengan pasal pencucian uang.

Melihat kondisi ini, hendaknya Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) jangan terpengaruh dengan semua pendapat tersebut maupun pernyataan politik yang dilontarkan oleh orang-orang partai yang merasa keberatan jenggot dengan penangkapan Luthfi Hasan Isaaq terkait kasus suap daging impor ini, marilah kita beri kepercayaan kepada KPK untuk bisa mengungkapkan secara tuntas, toh pembuktian benar atau tidaknya tindakan KPK nanti bisa dilihat pada proses persidangan yang tentunya akan terbuka bagi umum untuk menyaksikannya.

Saat ini yang sedang dilakukan oleh KPK adalah suatu proses penegakan hukum, sedangkan yang dilakukan oleh orang-orang partai yang merasa kebakaran jenggot adalah statement atau proses politik, seharusnya orang-orang yang kebakaran jenggot ini dapat menempatkan proses tersebut pada dua sisi yang berbeda, terlebih pada penggiringan opini yang menyatakan bahwa perbuatan itu sebagai percobaan penyuapan dan penetapan pasal pencucian uang yang salah alamat.

Dalam konteks kasus suap daging sapi yang telah menetapkan Luthfi Hasan Isaaq dan 3 orang lainnya sebagai tersangka dan Penetapan status tersangka ini kata juru bicara KPK Johan Budi, karena KPK telah mempunyai dua alat bukti yang cukup, namun lebih dari itu KPK juga telah memiliki data mengenai peristiwa-peristiwa sebelumnya, jadi jangan dilihat pada penerimaan hari selasa saja ketika KPK melakukan penggerebekan di hotel Le Meridien dan menangkap 3 orang pria dan 1 wanita, mereka berempat tertangkap tangan karena melakukan percobaan penyuapan terkait kuota daging impor di Kementerian Pertanian.

Walaupun uang satu milyar dari PT Indoguna Utama belum sampai ke tangan Luthfi, bukan berarti perbuatan itu dikategorikan sebagai percobaan penyuapan. KPK tentunya tidak akan gegabah melakukan tindakan menetapkan seseorang menjadi tersangka dan melakukan penahanan tanpa memiliki bukti-bukti yang kuat sehingga kuat dugaan bukti-bukti yang dimiliki KPK adalah terkait dengan adanya janji yang diberikan dan diterima Luthfi Hasan Isaaq, sehingga mantan Presiden PKS itu ditetapkan sebagai tersangka dan sekarang ditahan.

Apalagi melalui juru bicaranya Johan Budi, KPK sempat menyampaikan rentetan peristiwa sebelum operasi tangkap tangan terhadap dua perwakilan PT Indoguna dan Ahmad Fathanah, termasuk adanya dugaan komunikasi telpon sebelumnya antara Luthfi dengan Menteri Pertanian seperti yang pernah dikatakan KPK, begitu juga dalam proses sebelumnya, KPK juga telah menyadap pembicaraan telpon antara Ahmad Fathanah dan Luthfi Hasan Isaaq, mereka berdua terlibat pembicaraan sebelum terjadinya serah terima uang, dan ternyata keduanya mempergunakan bahasa arab dalam pembicaraan itu.

Penggunaan bahasa arab itu memang sempat menimbulkan masalah bagi Tim KPK yang menyadap telpon Luthfi dan Fathanah, tetapi kendala itu bukan masalah besar bagi KPK, intinya mereka sudah mengantongi data mengenai keterlibatan Luthfi dan Fathanah sebelum terjadinya penerimaan uang panas tersebut. mereka berdua menjalin komunikasi intensif untuk membahas agar PT Indoguna Utama bisa mendapatkan kuota daging impor, ujung-ujungnya akan ada uang tanda terima kasih sebesar 40 milyar rupiah, dimana 1 milyar akan diserahkan terlebih dahulu, kalau uang tersebut belum sampai ketangan Luthfi Hasan Isaaq bukan karena pengantar membatalkannya, tetapi karena keduluan ketangkap oleh KPK.

Sehingga melalui Peristiwa-peristiwa itu sebelum terjadinya penangkapan dua perwakilan PT Indoguna dan Fathanah, maka tindak pidana yang dilakukan oleh mereka sudah termasuk kategori penyuapan dan bukan lagi percobaan penyuapan. Sehingga pasal sangkaan yang dikenakan terhadap Luthfi dan ketiga tersangka lainnya oleh KPK memang sudah tepat.

Bila kita analisa lebih jauh terhadap penetapan pasal pencucian uang pada Luthfi Hasan Isaaq, diduga KPK sudah mengendus bahwa praktek suap ini tidak hanya sekali ini saja terjadi dan pada pihak yang sama, namun ada dugaan bahwa praktek suap ini dilakukan dengan berbagai pihak dengan modus yang sama.

Secara logika, misalkan uang yang 1 milyar belum dinikmati oleh Luthfi Hasan Isaaq begitu juga dengan Ahmad Fathanah yang baru mengambil 10 biji kurma buat vitamin untanya tetapi harta benda Ahmad Fathanah senilai 4.6 milyar sudah disita oleh KPK, fakta ini membuktikan bahwa dibalik penyitaan harta benda tersebut ada sesuatu yang telah dilakukannya dengan cara yang tidak benar, hal ini juga pasti akan dilakukan oleh KPK terhadap penyelusuran harta benda milik Luthfi Hasan Isaaq, maka dari penyelusuran ini akhirnya akan terbongkar, bagaimana Luthfi Hasan Isaaq melakukan proses pencucian uang.