analisis penerapan sistem manajemen

ANALISIS PENERAPAN SISTEM MANAJEMEN KESELAMATAN

DAN KESEHATAN KERJA DI PT KERISMAS WITIKCO MAKMUR

BITUNG

JURNAL

OLEH :

ALFRED BILLY WUON

080112081

FAKULTAS KESEHATAN MASYARAKAT

UNIVERSITAS SAM RATULANGI

MANADO

2013

i

Wuon, Alfred. Analisis Sistem Manajemen Keselamatan Dan Kesehatan Kerja Di

PT Kerismas Witikco Makmur Bitung. Skripsi, Fakultas Kesehatan

Masyarakat, Universitas Sam Ratulangi. Pembimbing : (I) Prof. dr. Jootje

M. L. Umboh, MS (II) dr. Paul A. T. Kawatu, MSc (III) dr. Woodford B.

S. Joseph, MSc

ABSTRAK

Dalam UU No. 13 Tahun 2003 Pasal 87 Ayat 1 Tentang Ketenagakerjaan

dinyatakan bahwa ”Setiap perusahaan wajib menerapkan Sistem Manajemen

Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) yang terintegrasi dengan sistem

manajemen perusahaan”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan

Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) dalam upaya

meminimalkan kecelakaan kerja di PT. Kerismas Witikco Makmur Bitung (PT.

KWMB). Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan

pengumpulan data secara in-depth interview. Informan terdiri dari manajemen

perusahaan, Pemerintah setempat, dan Serikat Pekerja. Variabel penelitian yaitu

sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja meliputi Komitmen dan

Kebijakan, Perencanaan, Penerapan, Pengukuran dan Evaluasi, dan Tinjauan

Ulang. Untuk menetapkan keabsahan data dilakukan teknik triangulasi.

Hasil penelitian menunjukkan Komitmen dan kebijakan di PT KWM

Bitung belum berdasarkan Permenaker No. 05/Men/1996 Lamp. 1 Poin 1 dimana

perusahaan belum menempatkan organisasi ataupun seorang ahli keselamatan

dan kesehatan kerja (K3), perencanaan K3 di PT KWMB juga belum sesuai

dengan Permenaker No. 05/Men/1996 Lamp. 1 Poin 2 dimana perusahaan belum

menetapkan tujuan dan sasaran program K3 yang terdokumentasikan, penerapan

SMK3 diperusahaan yang sudah dilakukan dalam perlindungan keselamatan para

pekerja yaitu berupa pengadaan sejumlah alat pelindung diri sebagai upaya teknis

pencegahan kecelakaan kerja, sedangkan tinjauan ulang SMK3 di PT KWMB

juga belum berdasarkan Permenaker No. 05/Men/1996, dimana perusahaan belum

melakukan Audit SMK3.

Perusahaan disarankan agar membentuk organisasi K3 dalam struktur

organisasi di perusahaan atau menempatkan karyawan yang kompeten dibidang

K3 berdasarkan Permenaker No. 05/Men/1996 Lamp. 1 Poin 1, dan bagi Para

karyawan disarankan untuk lebih meningkatkan kesadaran akan pentingnya K3

dan mematuhi segala peraturannya.

Kata kunci : Sistem Manajemen Kselamatan dan Kesehatan Kerja.

i

Wuon, Alfred. Analysis of the Safety Management and health work System

In PT. Kerismas Witikco Makmur Bitung. Essay. Public Health Faculty.

Sam Ratulangi University. Supervisor: (I) Prof. dr. Jootje M. L. Umboh,

MS (II) dr. Paul A. T. Kawatu, MSc (III) dr. Woodford B. S. Joseph, MSc

ABSTRACT

UU No. 13 tahun 2003 Pasal 86 Ayat 1 and 2 which states "Every worker/laborer

have the right to protection of: occupational safety and health; morals and

decency, and treatment in accordance with human dignity and religious values.

The purpose of this research is to describe the implementation of the Occupational

Safety and Health Management System an effort to minimize accidents in PT.

Kerismas Witikco Makmur Bitung (PT KWMB).

This study uses qualitative research methods where to collect the data by

in-depth interviews. Based tripartite, informants in this study consisted of three

parties, namely the firm, local governments, and unions. Research variables in this

study are safety and health management system of work that includes

commitment and Policy, Planning, Implementation, Measurement and Evaluation,

and Revisited. To establish the validity of the data, conducted the examination

techniques through several activities, namely the technique of triangulation.

The results showed that commitment and policy on PT KWM Bitung not

based on Permenaker No. 05/Men/1996 Lamp. 1 Poin 1, where in this case the

company has not put the organization of the Safety Management and health

work in their company, planning K3 in Kerismas Witikco Makmur PT Bitung is

also not in accordance with Permenaker No. 05/Men/1996 Lamp. 1 Poin 2 where

in this case the company has yet to establish goals and objectives are documented

K3 program, implementation the company already has commitments and policies

that have made the company K3 safety protection of workers in the form of

provision of self safety tools as a technical effort in the company's accident

prevention, measurement and evaluation in the company SMK3 not based

Permenaker No. 05/Men/1996 or in this case has not appeared in the form of a

statement or commitment letters and documents concerning the measurement and

evaluation of SMK3 in the company, while the review of SMK3 in PT Kerismas

Witikco Makmur Bitung is still not based on Permenaker No. 05/Men/1996,

where the company haven‟t do the audits of SMK3.

Recommended that companies establish K3 organization in the

organizational structure in the company in the form of placing competent

employees in the field K3 based exist from perudang-undangan, employees are

advised that in addition to further raise awareness of the importance of K3 and

obey all the rules.

Keywords: The Safety Management And Health Work System

1

BAB I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Berdasarkan data kecelakaan kerja

PT. Jamsostek cabang bitung yang

bertempat di kantor dinas tenaga

kerja kota bitung, dari 98.711 kasus

kecelakaan kerja dari tahun 2007

sampai tanggal 24 april 2013

terdapat sebanyak 1112 kasus

kecelakaan kerja yang terjadi di

Sulawesi Utara, berdasarkan data

Jamsostek di tahun 2010 sebanyak

6.647 tenaga kerja (6,73%)

diantaranya mengalami cacat. Ini

terbagi atas 61,1 % cacat fungsi,

38,36 % cacat sebagian, dan 0,54 %

cacat total. Hampir setiap hari kerja,

lebih dari 27 tenaga kerja mengalami

cacat. Dan untuk riwayat kecelakaan

kerja di PT. Kerismas Witikco

Makmr Bitung menurut PT.

Jamsostek cabang Kota Bitung

terdapat 40 kasus kecelakaan kerja di

perusahaan tersebut dari tahun 2007

sampai pada tangal 24 april 2013,

adapun berdasarkan data jaminan

kecelakaan kerja (JKK) PT.

Jamsostek cabang Bitung ditinjau

dari biaya penyembuhan karyawan

yang pernah cidera di PT. Kerismas

Witikco Makmur Bitung rata-rata

biaya yang dikeluarkan perusahaan

dalam upaya pengobatan karyawan

masih dibawah ukuran pembiayaan

cidera serius (Jamsostek, 2013).

Berdasarkan undang-undang

No.13 Tahun 2003 Pasal 86 Ayat 1

dan 2, maka perusahaan harus

mempersiapkan sarana dan prasarana

sebagai upaya pencegahan

kecelakaan kerja dan program-

program yang dapat mengurangi

angka kecelakaan kerja di

perusahaan. Salah satu programnya

adalah program keselamatan dan

kesehatan kerja para tenaga kerja.

Dalam UU No. 13 Tahun

2003 Pasal 87 Ayat 1 Tentang

Ketenagakerjaan dinyatakan bahwa

”Setiap perusahaan wajib

menerapkan Sistem Manajemen

Keselamatan dan Kesehatan Kerja

(SMK3) yang terintegrasi dengan

sistem manajemen perusahaan”.

Selanjutnya ketentuan mengenai

penerapan Sistem Manajemen


(SMK3) diatur dalam Permenaker

RI. No. Per. 05/MEN/1996 pasal 3

ayat 1 dan 2 tentang Sistem

Manajemen Keselamatan dan

Kesehatan Kerja (SMK3) yang

menyatakan bahwa ”Setiap

perusahaan yang mempekerjakan

tenaga kerja sebanyak 100 orang atau

lebih dan atau mengandung potensi

bahaya yang ditimbulkan oleh

karakteristik proses atau bahan

produksi yang dapat mengakibatkan

kecelakaan kerja seperti peledakan,

kebakaran, pencemaran lingkungan

dan penyakit akibat kerja wajib

menerapkan Sistem Manajemen


(SMK3)” (Syartini, 2010).

Pentingnya keselamatan dan

kesehatan kerja di PT. Kerismas

Witikco Makmur Bitung adalah

untuk meminimalisir terjadinya

kecelakaan kerja serta meningkatkan

produktivitas kerja perusahaan.

1.2 Rumusan Masalah

Bagaimana penerapan sistem

manajemen keselamatan dan

kesehatatn kerja (SMK3) yang telah

dilakukan di PT. Kerismas Witikco

Makmur Cabang Bitung ?

1.3 Tujuan Penelitian

1.3.1 Tujuan Umum

Untuk menganalisis pelaksanaan

SMK3 dalam upaya meminimalkan

2

kecelakaan kerja di PT. Kerismas

Witikco Makmur Cabang Bitung.

1.3.2 Tujuan Khusus

1. Untuk mengetahui komitmen dan

kebijakan pihak manajemen

terhadap SMK3 di PT. Kerismas

Witikco Makmur Bitung.

2. Untuk mengetahui perencanaan

SMK3 di PT. Kerismas Witikco

Makmur Bitung.

3. Untuk mengetahui penerapan

program SMK3 di PT. Kerismas


4. Untuk mengetahui pelaksanaan

pengukuran dan evaluasi

program SMK3 di PT. Kerismas


5. Untuk mengetahui tinjauan ulang

terhadap program SMK3 yang

telah dilakukan di PT. Kerismas


1.4 Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat

memberi manfaat sebagai berikut :

1. Hasil penelitian ini dapat menjadi

masukan kepada pihak

pengambil keputusan perusahaan

dalam meningkatkan derajat K3

di perusahaan.

2. Menjadi bahan bacaan bagi

peniliti selanjutnya di bidang

kesehatan.

3. Menambah ilmu pengetahuan

mahasiswa Fakultas Kesehatan

Masyarakat Universitas Sam

Ratulangi Manado.

BAB II. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Pengetian dan Tujuan

Keselamatan dan Kesehatan

Kesehatan kerja

2.2.1 Pengertian Keselamatan dan

Kesehatan kerja

Kesehatan dan keselamatan kerja

dalam beberapa definisi diantaranya

adalah (Kawatu 2012):

1. Menurut Mangkunegara,

Keselamatan dan Keselamatan

Kerja adalah sesuatu pemikiran

dan upaya untuk menjamin

keutuhan dan kesempurnaan baik

jasmaniah maupun rohaniah

tenaga kerja pada khususnya, dan

manusia pada umumnya, hasil

karya dan budaya untuk menuju

masyarakat adil dan makmur.

2. Jackson, menjelaskan bahwa

Kesehatan dan Keselamatan

Kerja menunjukan kepada

kondisi-kondisi fisiologis-fisikal

dan psikologis tenaga kerja yang

disediakan oleh perusahaan.

3. Menurut Suma‟mur,


Kerja merupakan rangkaian

usaha untuk menciptakan suasana

kerja yang aman dan tentram

bagi para karyawan yang bekerja

di perusahaan yang bersangkutan.

Dengan demikian kesehatan

kerja merupakan spesialisasi dalam

ilmu kesehatan/kedoteran beserta

prakteknya yang bertujuan agar

pekerja/masyarakat pekerja

memperoleh derajat kesehatan

sebaik-baiknya (dalam hal

dimungkinkan; bila tidak, cukup

derajat kesehatan yang optimal),

fisik, mental, emosional, maupun

sosial dengan opaya promotif,

preventif, kuratif, dan rehabilitatif

terhadap penyakit/gamgguan

kesehatan yang di akibatkan oleh

pekerjaan ada/atau lingkungan kerja,

serta terhadap penyakit pada

umumnya. Jelas sifat-sifat kesehatan

kerja yaitu (Suma‟mur, 2009):

1. Sasaran adalah manusia

2. Bersifat medis/ kesehatan

2.2.2 Tujuan Keselamatan dan

Kesehatan Kerja

Hakekat dan tujuan dari keselamatan

dan kesehatan kerja (K3) yaitu

(Suma‟mur, 2009) :

3

1. Sebagai alat untuk mencapai

derajat kesehatan tenaga kerja

seoptimal mungkin (dalam hal

tertentu mungkin setinggi-

tingginya, seandainya kondisi

yang diperlukan cukup

memadai), pada pekerja/buruh,

petani, nelayan, pegawai negeri,

pengusaha dan non-ekonomi

formal, informal serta non

formal; dengan demikian

dimasudkan untuk tujuan

menyejahterakan tenaga kerja;

2. Sebagai alat untuk meningkatkan

produksi dan produktivitas, yang

berlandaskan kepada perbaikan

daya kerja dan produktivitas

faktor manusia dalam produksi.

Oleh karena hakekat tersebut

selalu sesuai dengan maksud dan

tujuan pembangunan di dalam suatu

negara atau masyarakat atau

perusahaan, maka K3 senantiasa

harus dimanfaatkan dalam setiap

prosespem bangunan dan

pengembangan masyarakat

(Suma‟mur, 2009).

2.2 Sistem Manajemen

Keselamatan Dan Kesehatan

Kerja (SMK3)

Sistem Manajemen Keselamatan dan

Kesehatan Kerja (SMK3) meliputi

struktur organisasi, perencanaan,

tanggung jawab, pelaksanaan,

prosedur, proses dan sumberdaya

yang dibutuhkan bagi

pengembangan, penerapan,

pencapaian, pengkajian dan

pemeliharaan kebijakan keselamatan

dan kesehatan kerja dalam rangka

pengendalian resiko yang berkaitan

dengan kegiatan kerja guna

terciptanya tempat kerja yang aman,

efisien dan produktif (Anonimous,

2013).

Peraturan Menteri Tenaga

Kerja Nomor 05/ MEN/ 1996 pasal 1

menyebutkan bahwa SMK3 adalah

bagian dari sistem manajemen secara

keseluruhan meliputi struktur

organisasi, perencanaan, tanggung

jawab, pelaksanaan, prosedur,

proses, dan sumber daya yang

dibutuhkan bagi pengembangan,

penerapan, pencapaian, pengkajian

dan pemeliharaan kebijakan K3

dalam rangka pengendalian resiko

yang berkaitan dengan kegiatan kerja

guna terciptanya tempat kerja yang

aman, efisien dan produktif.

Setiap perusahaan yang

mempekerjakan tenaga kerja

sebanyak 100 orang atau lebih dan

atau mengandung potensi bahaya

yang ditimbulkan oleh karakteristik

proses atau bahan produksi yang

dapat mengakibatkan kecelakaan

kerja seperti peladakan, kebakaran,

pencemaran dan penyakit akibat

kerja wajib menerapkan SMK3.

(Permenaker No. ]5/ MEN/ 1996

pasal 3)

Dalam penerapan SMK3

perusahaan wajib melaksanakan

ketentuan-ketentuan sebagai berikut

(pasal 4 ayat 1) :

1. Menetapkan kebijakan K3 dan

menjamin komitmen terhadap

penerapan SMK3.

2. Merencanakan pemenuhan

kebijakan, tujuan dan sasaran

penerapan SMK3.

3. Menerapkan kebijakan secara

efektif dengan mengembangkan

kemampuan dan mekanisme

pendukung yang diperlukan

untuk mencapai kebijakan, tujuan

dan sasaran K3.

4. Mengukur, memantau dan

mengevaluasi kinerja K3 serta

melakukan tindakan perbaikan

dan pencegahan.

5. Meninjau secara teratur dan

meningkatkan pelaksanaan

SMK3 secara

4

berkesinanmbungan dengan

tujuan meningkatkan kinerja K3.

Langkah-langkah dalam

mengembangkan sistem manajemen

Keselamatan dan Kesehatn Kerja

dapat diuraikan sebagai berikut

(Azmi, 2008) :

1. Peraturan PerUndang-Undangan

dan Standar.

Sebelum implementasi harus

diidentifikasi semua peraturan

perUndang-Undangan dan standar

K3 yang berlaku dalam perusahaan

yang bersangkutan. Sebaiknya

dibentuk tim untuk

mendokumentasikan peraturan

perUndang-Undangan dan standar

K3. Dari hasil identifikasi ini

kemudian disusun Peraturab K3

perusahaan dan Pedoman

pelaksanaan K3. Praktek pada

banyak perusahaan, peraturan

keselamatan dan kesehatan kerja

dicetak dalam bentuk buku saku

yang selalu dibawa oleh tenaga kerja,

agar setiap pekerja memahami

peraturan dan persyataratan lainnya.

2. Menetapkan Kebijakan K3

Perusahaan.

Yaitu pernyataan mengenai

komitmen dari organisasi untuk

melaksanakan semua ketentuan K3

yang berlaku sesuai dengan operasi

perusahaan, melindungi keselamatan

dan kesehatan semua pekerja

termasuk kontraktor dan stacholder

lainnya seperti pelanggan dan

pemasok.

3. Mengorganisasikan.

Untuk melaksanakan kebijakan K3

secara efektif dengan peran serta

semua tingkatan manajemen dan

pekerja. Bagaimana Top Manajemen

menempatkan organisasi K3 di

perusahaan serta dukungan yang

diberikan merupakan pencerminan

dari komitmen terhadap K3.

4. Menerapkan SMK3.

Perusahaan harus memebuat

perencanaan yang efektif guna

mencapai keberhasilan penerapan

dan kegiatan Sistem Manajemen K3

dengan sasaran yang jelas dan dapat

diukur.

5. Penerapan SMK3.

Perusahaan harus menyediakan

personil yang memiliki kualifikasi,

sarana yang memadai sesuai sistem

Manajemen K3 yang diterapkan

dengan membuat prosedur yang

dapat memantau manfaat yang akan

didapat maupun biaya yang harus

dikeluarkan.

6. Mengukur dan memantau hasil

pelaksanaan, dengan

menggunakan standar yang telah

ditetapkan terlebih dahulu.

Ada dua macam ukuran yang dapat

digunakan yaitu ukuran bersifat

reaktif yang didasarkan pada

kejadian kecelakaan dan ukuran yang

bersifat proaktif, karena didasarkan

kepada upaya dari keseluruhan

sistem.

7. Melakukan audit dan meninjau

ulang secara menyeluruh (Azmi,

2008).

2.3 Manfaat Penerapan SMK3

Pengaruh positif terbesar yang diraih

akibat penerapan manajemen K3

pada sistem manajemen perusahaan

adalah adanya pengurangan angka

kecelakaan kerja dan penyakit akibat

kerja. Selain itu, beberapa manfaan

lain dari penerapan manajemen K3

adalah (Kawatu, 2012) :

1. Memberikan kepuasan dan

meningkatkan loyalitas pekerja

terhadap perusahaan, karena

adanya jaminan keselamatan dan

kesehatandalam kerja;

2. Menunjukan bahba sebuah

perusahaan telah beritikad baik

dalam mematuhi peraturan

perudangan, sehingga dapat

5

beroperasi secara normal tanpa

menghadapi kendala dari segi

ketenagakerjaan;

3. Mencegah terjadinya kecelakaan,

kerusakan, atau sakit akibat kerja,

sehingga perusahaan tidak perlu

mengeluarkan biaya yang

ditimbulkan oleh kejadian

tersebut;

4. Menciptakan adanya aktivitas

dan kegiatan yang terorganisir,

terarah, dan berada dalam koridor

yang teratur, sehingga organisasi

dapat berkonsentrasi melakukan

peningkatan sistemm

anajemennyadibandingkan

melakukan perbaikan terhadap

permasalahan-permasalahan yang

terjadi; serta

5. Meningkatkan kepercayaan dan

kepuasan pelanggan, karena

tenaga kerja dapat bekerja

optimal, kemudian meningkatkan

kualitas produk dan jasa yang

dihasilkan.

BAB III. METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode

penelitian kualitatif dengan

pengumpulan data secara In-depth

Interview (wawancara mendalam)

(Rahmat, 2009).

3.2 Lokasi dan Waktu Penelitian

3.2.1 Lokasi penelitian

Penelitian ini dilakukan di PT.

Kerismas Witikco Makmur Bitung

dengan pertimbangan :

1. PT. Kerismas Witikco Makmur

Bitung telah menerapkan upaya-

upaya meminimalisir kecelakaan

kerja.

2. Adanya dukungan dari

perusahaan untuk melakukan

penelitian ini.

3. Belum pernah dilakukan

penelitian tentang SMK3 di PT.

Kerismas Witikco Makmur

Bitung.

3.2.2 Waktu penelitian

Penelitian ini dilakukan pada bulan

Oktober 2012 sampai bulan Maret

2013.

3.3 Informan

Informan diperlukan untuk

memperoleh berbagai informasi yang

diperlukan oleh peneliti.

3.4 Variabel Penelitian

Variabel penelitian dalam penelitian

ini yaitu sistem manajemen

keselamatan dan kesehatan kerja

yang meliputi Komitmen dan

Kebijakan, Perencanaan, Penerapan,

Pengukuran dan Evaluasi, dan

Tinjauan Ulang.

3.5 Definisi Operasional

1. SMK3 adalah suatu sistem K3 di

perusahaan yang melibatkan

unsur manajemen, tenaga kerja

dan lingkungan kerja untuk

mengurangi kecelakaan kerja

atau penyakit akibat kerja di PT.


Bitung.

2. Komitmen / kebijakan K3 adalah

tekad, keinginan dan pernyataan

tertulis pengusaha atau pengurus

dalam pelaksanaan K3 di PT.


Bitung.

3. Perencanaan K3 adalah suatu

perencanaan guna mencapai

keberhasilan penerapan SMK3

dengan sasaran yang jelas dan

dapat diukur di PT. Kerismas


4. Penerapan K3 adalah

pelaksanaan K3 di perusahaan

yang meliputi jaminan

kemampuan, kagiatan

6

pendukung, identifikasi sumber

bahaya, penilaian dan

pengendalian resiko di PT.


Bitung.

5. Pengukuran dan evaluasi K3

adalah sistem pengukuran,

pemantauan dan evaluasi

terhadap pelaksanaan SMK3 di

PT. Kerismas Witikco Makmur

Bitung.

6. Tinjauan ulang K3 adalah suatu

tinjauan kembali dari

pelaksanaan K3 untuk menjamin

kesesuaian dan keefektifan di PT.


Bitung.

3.6 Metode pengumpulan data

3.6.1 Data Primer

Data primer ini berupa data

pernyataan informan tentang

penerapan sistem manajemen K3 di

perusahaan, yang diperoleh dari hasil

wawancara dan pendataan langsung

di PT. Kerismas Witikco Makmur

Bitung.

3.6.2 Data Sekunder

Data sekunder ini berupa profil

perusahaan, struktur organisasi, data

karyawan, beserta dokumen K3 yang

ada di PT. Kerismas Witikco

Makmur Bitung.

3.7 Instrumen Penelitian

Instrumen dalam penelitian ini

adalah peneliti sendiri.

3.8 Analisis Data

Untuk menetapkan keabsahan data,

dilakukan teknik pemeriksaan

melalui beberapa kegiatan yaitu

dengan triangulasi. Dimana dalam

teknik pengumpulan data, triagulasi

diartikan sebagai teknik

pengumpulan data yang bersifat

menggabungkan dari berbagai teknik

pengumpulan data dan sumber data

yang relah ada. Bila peneliti

melakukan pengumpulan data

dengan triagulasi, maka sebenarnya

peneliti mengumpulkan data

sekaligus menguji kredibilitas data,

yaitu mengecek kredibilitas data

dengan berbagai teknik pengumpulan

data dan berbagai sumber data

(Sugiono, 2009). Adapun triangulasi

yang dilakukan ialah :

1. Wawancara mendalam (In-depth

Interview) yaitu percakapan atau

tanya jawab untuk menggali

suatu informasi tertentu.

2. Observasi yaitu mengamati

secara langsung kegiatan yang

dilakukan oleh PT. Kerismas


3. Studi Dokumentasi yaitu dengan

mengamati setiap dokumen-

dokumen mengenai sistem

manajemen keselamatan dan

kesehatan kerja yang dimiliki

oleh PT. Kerismas Witikco

Makmur.

BAB IV. HASIL PENELITIAN

4.1.1 Komitmen dan Kebijakan

4.1.1.1 Kepeminpinan dan

Komitmen

Hasil wawancara menunjukan SMK3

di PT. KWMB sepenuhnya diatur

dan dikoordinir oleh Manajer Umum

perusahaan. Sekalipun tidak

memiliki organisasi K3 yang

terstruktur, Manajer Umum selaku

pengelola SMK3 di perusahaan

melakukan kerjasama dengan pihak

Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Kota

Bitung dalam upaya meminimalisir

kecelakaan kerja. Di bawah ini

merupakan hasil wawancara dari

informan manajer umum atau HRD

perusahaan dan hasil wawancara dari

informan HRD Cabang Manado

mengenai SMK3 di PT. KWMB.

7

“kami sudah menjalankan

program K3 sejak tahun

1986. Adapun sistem

manajemen K3 di perusahaan

ini sepenuhnya dikoordinir

langsung oleh saya selaku

HRD perusahaan. Secara

internal perusahaan ini tidak

memiliki divisi khusus di

dalam struktur organisasi

perusahaan yang mengatur

tentang K3, namun, kami

melakukan kerja sama

dengan pihak Disnaker Kota

Bitung dalam melaksanakan

program K3, yang dimana

bagi petugas yang bekerja

pada mesin produksi galvanis

tetap diwajibkan untuk

menggunakan alat-alat

pelindung diri, dan juga pada

beberapa titik berbahaya

kami telah meletakan tanda-

tanda bahaya bagi karyawan.

Yang kesemuanya itu adalah

standar dari yang telah

ditetapkan oleh pihak Dinas

Tenaga Kerja Kota Bitung

ketika selesai melakukan

pengamatan disini” (Informan

H1)

“perusahaan ini tentunya

memiliki tinjauan awal dalam

K3. Yaitu dalam memamntau

keperluan-keperluan apa saja

yang di perlukan dalam

memenuhi persyaratan-

persyaratan K3. Dengan

dilakukannya peninjauan

awal bersama pihak Dinas

Tenaga Kerja, kami sudah

memfasilitasi karyawan

dengan fasilitas-fasilitaS K3

seperti yang saudara sudah

lihat saat ini, dimulai dari

pengadaan spanduk serta

APD yang sudah tersedia ”

(Informan H2)

Berdasarkan hasil wawancara

dengan HRD dan HRD cabang

Manado perusahaan. Sekalipun tidak

memiliki organisasi internal

mengenai K3, berdasarkan penilaian

resiko kemungkinan-kemungkinan

terjadinya kecelakaan akibat kerja.

Pihak perusahaan memiliki upaya

meminimalisir kecelakaan akibat

kerja dengan melakukan kerjasama

dengan pihak Dinas Tenaga Kerja

Kota Bitung mengenai pelaksanaan

SMK3. Seperti pada hasil

dokumentasi pada gambar. 2 di atas

perusahaan sudah memiliki fasilitas

berupa spanduk K3 di perusahaan.

Gambar 3. Bonus Cuti Karyawan

Berdasarkan gambar di atas

sesuai dengan peraturan pemerintah

yang berlaku perusahaan juga

memberikan hak dalam peberian

bonus cuti terhadap karyawan di PT.

KWMB.

8

Gambar 4. Pengadaan APD

(Sarung Tangan)

Selain itu dengan adanya

kerjasama antara perusahaan dengan

Dinas Tenaga Kerja Kota Bitung

tersebut, di dalam Rencana Kerja

Anggaran Belanja (RKAB)

perusahaan, selain dalam

pembelanjaan bahan baku dan

kepentingan-kepentingan

perusahaan, perusahaan juga

memasukan rencana anggaran untuk

sarana-sarana lain yang diperlukan

termasuk pengadaan APD,

pemberian hak cuti bagi karyawan

seperti pada gambar. 3 di atas dan

sarana-sarana lain dalam K3. Di

bawah ini merupakan hasil

wawancara dengan HRD perusahaan

dan HRD cabang Manado mengenai

penyediaan anggaran tenaga kerja

dan sarana-sarana lain dalam K3.

“untuk penyediaan anggaran

disini kami mengadakan

pengadaan anggaran

mengenai APD sebanyak dua

kali dalam setahun yaitu di

bulan juni dan desember,

adapun APD yang termasuk

dalam anggaran kami terdiri

dari safety shoes, helm,

sarung tangan, dan fasiltas-

fasilitas lain tentang K3”

(H1)

“penyediaan anggaran

mengenai K3 di perusaaan

tetap ada dalam rencana

anggaran belanja kami.

Anggaran-anggaran tersebut

merupakan kebijakan sendiri

dari pihak perusahaan dalam

pengadaan APD dan fasilitas-

fasilitas lainnya mengenai

K3, kebijakan-kebijakan

tersebut juga berdasarkan

hasil kerjasama kami dengan

pihak Disnaker” (Informan

H2)

Gambar 5. Penyediaan APD

Perusahaan

Berdasarkan hasil observasi

dan dokumentasi, pihak perusahaan

sudah memfasilitasi setiap karyawan

melalui pengadaan APD beserta

spanduk dan peringatan-peringatan

mengenai K3 pada gambar 2, 3, 4, 5

dan 6. Hal ini menunjukan adanya

upaya perusahaan dalam

meminimalisir kecelakaan kerja di

perusahaan.

Gambar 6. Penyediaan Sarana

K3

Penempatan personel sudah

sesuai dengan kompetensi mereka di

bidang masing-masing. Salahsatu

informan yang ditempatkan dibagian

9

produksi, awalnya sekalipun belatar

belakang pendidikan dibagian mesin,

mengaku belum paham dalam

menjalankan tugasnya di perusahaan

khususnya dalam pengguaan mesin

galvanis. Berdasarkan pengakuan

Manajer beserta sejumlah karyawan

melalui wawancara di lapangan, di

indonesia belum tersersedia

pendidikan khusus dibidang

penggunaan mesin galvanis sehingga

pihak perusahaan memberikan masa

penyesuaian terlebih dahulu terhadap

personel baru dalam penggunaan

mesin. Sedangkan untuk bagian

administrasi salahsatu informan

mengaku ditempatkan sesuai dengan

kompetensi yang ia milik.

“..karyawan-karyawan disini

ditempatkan pada posisi

berdasarkan pendidikan

terakhir mereka masing-

masing. Yang dengan

demikian kami dapat

menempatkan mereka

berdasarkan kompetensi

mereka. Tetapi secara khusus

dalam bidang produksi,

saudara tahu sendiri bahwa

tidak ada pendidikan khusus

terhadap spesialisasi

penguasaan mesin galvanis,

setiap karyawan baru perlu

melakukan penyesuaian

dalam bidang itu” (Informan

H1)

“penempatan saya di mesin

galvanis ini awalnya belum

sesuai kemampuan saya

namun saya berhasil

menyesuaikan diri dua bulan

lebih dalam penguasaan

mesin disini, saya bersama

beberapa teman lainya adalah

lulusan STM dan beberapa

lainnya Diploma bagian

mesin, yang sama-sama

ditempatkan di mesin

pembentuk seng galvanis

perusahaan ini. Dan

semuanya memulainya

sambil belajar disini, dan

kami bisa.”(Informan K1)

“saya yang memiliki latar

belakang sebagai skretaris

ditempatkan sebagai

sekretaris manajer, dan saya

rasa perusahaan sudah tepat

dalam menenempatkan setiap

personel di perusahaan

ini”(Informan K2)

Setiap informan yang telah di

wawancarai mengaku mamahami

dan mematuhi peraturan dan

kebijakan K3 yang telah di tetapkan

oleh perusahaan. Pada kenyataanya

berdasarkan hasil observasi berserta

dokumentasi langsung di lapangan

ditemukan bahwa semua karyawan

tidak mengenakan helm pada saat

bertugas. Di pihak lain manajer

umum bahkan direktur perusahaan

sendiri tidak mengambil tindakan

dalam menanggapi hal tersebut.

“semua aturan mengenai K3

menyangkut keselamatan

karyawan perusahaan yang

tentunya juga berdampak

positif bagi kami pihak

manajer perusahaan. Kami

selalu berusaha melakukan

yang terbaik bagi perusahaan

dan selalu kami buktikan

dengan tidak hanya

memahaminya juga harus

mematuhinya.”(Informan K1)

“seluruh karyawan di

perusahaan memahami juga

10

mematuhi peraturan K3 yang

ada.”( Informan K2)

“sebagai petugas di bagian

mesin galvanis, saya tentunya

benar-benar mematuhi

praturan dan kebijakan

perusahaan tentang K3 ini,

karena jika tidak dipatuhi

sama saja dengan merugikan

diri saya. ”(Informan K1)

“ini adalah sarana penting

dalam perusahaan, sekalipun

saya ditugaskan sebagai

sekretaris, saya menilai setiap

karyawan produksi sudah

memahami dan sudah

mematuhi peraturan dan

kebijakan K3.”(Informan K2)

Setelah melakukan wawacara

peneliti juga melakukan observasi

dilapangan terlebih khusus

melakukan pengamatan terhadap

karyawan yang ditempatkan pada

mesin produksi atap baja galvanis,

dimana setiap karyawan tersebut

mengenakan alat pelindung diri

berupa safety shoes, kaus tangan, dan

masker sesuai dengan prosedur K3 di

perusahaan, namun mengenai

penggunaan helm pada gambar 6,

dan penggunaan penutup telinga

khususnya bagi karyawan yang

terpapar dengan bising yaitu yang

bertugas di dalam ruang produksi

terlebih yang berada pada posisi

paling dekat dengan mesin

ditemukan tidak mengenakannya.

Semua karyawan yang telah

diwawancarai mengaku tidak

nyaman mengenakanya, dalam hal

ini penggunaan helm dan penutup

telinga.

Pada gambar 4 di bawah

menggambarkan sejumlah karyawan

yang berada di bawah mesin hanggar

pengangkut seng beserta pengendali

hanggar ditemukan tidak

mengenakan helm pada saat

menjalankan tugasnya, begitupun

penutup telinga pada gambar 7.

Gambar 6. Proses Pengangkutan

Seng

Gambar di atas menunjukan

berlangsungnya proses proses

produksi atap baja galvanis dari

bahan dasar baja galvanis yang di

cetak menjadi lembaran seng

kemudian seng yang sudah jadi di

angkut dengan mesin Crain sebagai

pengankut, diangkut ke gudang hasil

produksi. Dalam sehari perusahaan

dapat menghasilkan kurang lebih 24.

000 lembar seng.

Gambar 7. Karyawan Kru

Galvanis

Gambar 7. di atas di ambil

pada saat berlangsungnya proses

produksi atap baja galvanis. Diman

pada gambar tersebut terdapat dua

11

oarang karyawan kru mesin bersama

satu orang sebagai Cuality Control.

Sekalipun perusahaan tidak

memiliki organisasi K3 di

perusahaan, dengan adanya

koordinasi dengan pihak Dinas

Tenega Kerja Kota Bitung maka

perusahaan telah berupaya

meminimalisir masalah K3 dalam

pengadaan fasilitas-fasilat K3 di

perusahaan, sekalipun sebagian

ketentuan K3 dilanggar oleh faktor

perilaku karyawan itu sendiri, serta

minimnya dukungan dari pihak

manajer perusahaan dalam hal

pengawasan di lapangan.


diperoleh bahwa perusahaan

mengaku sudah melakukan

peninjauan awal yang dilakukan

dibawah binaan pihak Dinas Tenaga

Kerja Kota Bitung yang dimana dari

hasil kerjasama tersebut

menghasilkan pedoman dalam

pemenuhan fasilitas-fasilitas K3

yang sudah di implementasikan di

perusahaan. Untuk lebih mengetahui

adanya peninjauan awal yang

dilakukan perusahaan, peneliti tidak

memperoleh hasil dokumentasi

mengenai adanya peninjauan awal

tersebut, dalam hal ini berupa

dokumen-dokumen perusahaan.

Maka disimpulkan bahwa

perusahaan belum melakukan

peninjauan awal secara signifikan

mengenai faktor-faktor resiko

kecelakaan kerja di perusahaan.

Adapun hasil wawancara mengenai

peninjauan awal perusahaan sebagai

berikut.

“setelah melakukan

koordinasi dengan pihak

Dinas Tenaga Kerja Kota

Bitung maka kami

mengadakan tinjauan awal di

perusahaan mengenai

pengadaan APD dan spanduk

K3.”(Informan H1)

“perusahaan ini tentunya

memiliki tinjauan awal dala

K3. yaitu menilai resiko-

resiko bahaya yang bisa

terjadi di perusahaan. Dengan

dilakukannya peninjauan

awal bersama pihak Dinas

Tenega Kerja Kota kami

sudah memfasilitasi

karyawan dengan fasilitas-

fasilita K3 seperti yang

saudara sudah lihat saat ini.

”(Informan H2)

Studi dokumentasi tidak

menemukan adanya tindakan

perusahaan dalam melakukan

peninjauan terhadap kebijakan K3

dengan membandingkan kabijakan

K3 dengan pedoman lain. Referensi

keselamatan yang dijalankan di PT

KWMB yang diperoleh hanya

melalui ketentuan-ketentuan dari

hasil tinjauan Dinas Tenega Kerja

Kota Bitung.

“dalam hal ini perusahaan

tidak membandingkan SMK3

perusahaan dengan

perusahaan lain, karna kami

pikir resiko-resiko bahaya

yang ada di perusahaan lain

punya permasalahan-

permasalahan K3 yang

berbeda” (Informan H1)

“dengan adanya koordinasi

dengan pihak Dinas Tenaga

Kerja Kota Bitung,

perusahaan memiliki

perencanaan K3 dalam

pengadaan APD dan sarana-

sarana K3 lainnya ”

(Informan H2)

12

4.1.1.2 Kebijakan K3

Berdasarkan hasil wawancara, PT.

KWM sudah mulai menjalankan

upaya meminimalisir kecelakaan dan

penyakit akibat kerja sejak tahun

1986 yaitu dengan melakukan

koordinasi dengan Dinas Tenaga

Kerja setempat mengenai upaya K3

di perusahaan. Komitmen dan

Kebijakan dalam penerapan

manajemen K3 di PT. KWMB secara

umum belum memadai karena secara

internal tidak memiliki organisasi K3

ataupun menempatkan seorang ahli

K3 dalam strukur organisasi.

Berdasarkan hasil wawancara,

diketahui perusahaan belum

menyusun kebijakan K3 dan

kebijakan lingkunganya secara

tertulis atau signifikan.

“setiap permasalahan K3

perusahaan ini langsung

dikonsultasikan kepada pihak

DISNAKER Kota Bitung,

sekalipun kami tidak

memiliki kebijakan khusus

dari perusahaan.”(Informan

H1)

“kami belum memilikinya.

Namun kami selalu berada

dibawah pengawasan dan

pembinaan DISNAKER Kota

Bitung dalam upanya K3

.”(Informan H2)

4.1.2 Perencanaan


diketahui bahwa perusahaan belum

memiliki perencanaan secara tertulis

atau signifikan mengenai K3 yang

menjelaskan secara detil bagaimana

bentuk perencanaan tersebut.

“seperti saya katakan tadi,

segala hal mengenai K3 di

perusahaan ini langsung di

konsultasikan kepada pihak

DISNAKER. Adapun

rencana mengenai K3 kami

sudah rangkum dalam

rencana anggaran yang sudah

dilaksanakan dalam rencana

anggaran kami seperti

rencana anggaran pengadaan

APD yang dilakukan di bulan

juni dan desember setiap

tahunnya ”(Informan H1)

“perencanaan-perencanaan

tersebut sudah termasuk

dalam rencara anggaran

perusahaan”(Informan H2)

4.2.2.1 Perencanaan Identifikasi

Bahaya, Penilaian, dan

Pengendalian Resiko


diketahui bahwa secara sigifikan

perusahaan juga belum mempunyai

prosedur terdokumentasi yang

mempertimbangkan identifikasi

bahaya dan penilaian resiko, dan

pengendalian resiko. Resiko-resiko

keselamatan tidak diidentifikasi dan

ditinjau sebelumnya terhadap

pekerjaan-pekerjaan yang akan

dilakukan.

“perusahaan belum

memimiliki perencanaan-

perancanaan lebih dalam

mengenai K3 ”(Informan H1)

4.2.2.2 Tujuan dan Sasaran

Dari hasil wawancara diperoleh

keterangan bahwa perusahaan juga

belum menetapkan tujuan dan

sasaran proyek K3 yang

terdokumentasi.

4.2.2.3 Indikator Kinerja


perusahaan belum memiliki metode

indikator kinerja.

13

4.2.2.4 Perencanaan Awal dan

Perencanaan Kegiatan yang

sedang berlangsung.


perusahaan belum memiliki

perencanaan awal dan perencanaan

kegiatan yang sedang berlangsung.

4.2.3 Penerapan

4.2.3.1 Jaminan Kemampuan

Dalam rangka meningkatkan jaminan

kemampuan karyawan berdasarkan

hasil wawancara dan hasil observasi,

PT. KWMB belum melakukan

pelatihan untuk meningkatkan skil

dan kemampuan pekerja melihat dari

tanggung jawabnya, dimana dalam

hal ini perusahaan melakukan seleksi

berdasarkan kriteria-kriteria

perusahaan, serta sosialisasi dan

pengenalan dan prosedur-prosedur

kerja bagi setiap karyawan khusus

untuk bidang produksi. Bagi setiap

karyawan produksi yang masih baru

diberikan kesempatan untuk

melakukan penyesuaian ataupun

masa percobaan yang nanti akan

berkembang selama dia bekerja.

“mengenai hal itu kami

belum melakukan upaya

peningkatan-peningakatan

skil, karena setelah menilai

kapasitas keryawan

berdasarkan riwayat

pendidikannya, memberikan

seleksi berdasarkan kriteria-

kriteria perusahaan, serta

mengsosialisasikan dan

menjelaskan prosedur

penggunaan mesin, setiap

karyawan akan langsung

menguasainya sekalipun

memang memerlukan

penyesuan terlebih dahulu

beberapa saat”(Informan H1)

4.2.3.2 Kegiatan Pendukung

A. Pelaporan


diketahui perusahaan belum

memiliki prosedur pelaporan.

Adapun mekanisme pelaporan yang

disusun di perusahaan dilakukan

secara langsung dengan penyusunan

berita acara untuk dimasukan kepada

pihak DISNAKER Kota Bitung

disaat terjadi sebuah insiden.

“sistem pelaporan disini

dilakukan dengan cara

penanganan langsung,

dimana ketika adanya insiden

mengenai K3 kami pihak

perusahaan memastikan

tingkat keseriusan kecelakaan

dulu, kemudian langsung

melakukan tindakan. Semua

insiden disini langsung

dimasukan kedalam berita

acara peruahaan yang

nantinya dimasukan ke

DISNAKER dan pihak rumah

sakit” (Informan H1)

Hasil observasi serta

dokumentasi menunjukan bahwa

sistem pelaporan di PT. KWMB

belum nampak bila ditinjau dari

adanya dokumen-dokumen

mengenai pelaksanaan SMK3 di

perusahaan.

B. Pendokumentasian

14

Gambar 8. Laporan Hasil

Pelaksanaan UKL/UPL


perusahaan belum memiliki sistem

pendokumentasian K3. Semua berita

acara mengenai insiden K3

diperusahaan langsung dimasukan ke

DISNAKER. Adapun hasil

dokumentasi yang ada mengenai

SMK3 di PT. KWMB hanya berupa

Laporan Hasil Pelaksanaan

UKL/UPL yang pernah

diselengggarakan di perusahaan

tersebut pada tahun 2009 pada

gambar di atas.

4.2.4 Pengukuran dan Evaluasi

4.2.4.1 Inspeksi dan Pengujian

Perusahaan belum melakukan

evaluasi terhadap SMK3 bahkan

melalui Dinas Tenaga Kerja Kota

Bitung. Hasil wawancara

menjelaskan perusahaan melakukan

evaluasi terhadap SMK3 setiap

setahun sekali, adapun hasil evaluasi

tersebut tidak didukung dengan

adanya dokumen ataupun

dokumentasi dari pihak perusahaan

mengenai tindakan evaluasi tersebut.

“untuk evaluasi sendiri kami

lakukan pertahun, adapun

kegiatan tersebut kami

masukan dalam agenda rapat

akhir tahun kami yang

didiskusikan dalam rangka

menilai efisiensi upaya-upaya

K3 di perusahaan”(Informan

H1)

Hasil wawancara Dengan

Pihak Dinas Tenega Kerja Kota

Bitung menunjukan adanya

kekeliruan pihak perusahaan atas

pengakuan perusahaan dalam

hubungan kerja sama dengan pihak

DISNAKER. Berikut ini hasil

wawancara dengan pihak Dinas

Tenaga Kerja Kota Bitung mengenai

adanya kerjasama antara perusahaan

dengan pihak dinas kerja setempat.

“PT. KWMB belum dalam

pengawasan kami, karena

perusahaan tersebut belum

pernah mengadakan

pengesahan pemakaian alat,

mesin dan instalasi

berdasarkan ketentuan

pemerintah. Sementara yang

kami ketahui resiko

kecelakaan di perusahaan

tersebut cukup tinggi dengan

peggunaan alat, mesin dan

instalasi yang berteknologi

tinggi yang belum melalui

pemeriksaan kami” (Informan

D1)

Gambar. 9 Perlayanan Pemberian

Pengesahan Pemakaian Alat,

Mesin Dan Instalasi Di Tempat

Kerja

Gambar di atas menunjukan

persyaratan standar k3 yang

diwajibkan oleh Dinas Tenaga Kerja

Kota Bitung dalam memenuhi

standar K3 di suatu perusahaan

manufaktur yang disebut sebagai

Perlayanan Pemberian Pengesahan

Pemakaian Alat, Mesin Dan

Instalasi Di Tempat Kerja

Hasil wawancara dan

dokumentasi menunjukan adanya

15

pelayanan pemberian pengesahan

pemakaian alat, mesin dan instalasi

di tempat kerja yang diajukan pihak

Dinas Tenaga Kerja Kota Bitung

terhadap perusaan-perusahaan

setempat. Dalam hal ini PT. KWMB

belum manjalankan proses pengujian

tersebut yang cenderung menunjukan

bagaimana fungsi koordinasi dari

perusahaan dengan Dinas Tenaga

Kerja setempat belum benar-benar

terkoordinasi dengan baik.


dengan pihak Dinas Tenaga Kerja

Kota Bitung, mekanisme pelaporan

yang dilakukan oleh PT KWM

belum sesuai prosedur yang telah

ditetapkan dimana perusahaan belum

memenuhi peraturan utama dalam

rangka pengesahan pemakaian alat,

mesin dan instalasi di tempat kerja

termasuk ketersediaan ahli K3 di

dalam sruktur organisasi perusahaan.

Bilamamana terjadi insiden di PT.

KWMB, perusahaan hanya

memasukan berita acara mengenai

insiden tersebut terhadap Dinas

Tenaga Kerja Kota Bitung.

“mekanisme pelaporan dari

pihak perusahaan belum

terkoordinir dengan baik,

sekalipun semua berita acara

mengenai insiden di PT.

KWMB tetap dimasukan ke

pihak kami. Padahal kami

memiliki mekanisme

pelaporan yang terstruktur

dengan perusahan-perusahaan

lain” (Informan D1)

Berdasarkian hasil

wawancara, pihak dinas tenaga kerja

kota bitung sudah beberapa kali

memberikan surat peringatan

mengenai adanya pelanggaran dalam

menjalankan SMK3 di PT. KWMB

dalam menindak lanjuti pelanggaran-

pelanggaran yang dilanggar oleh

perusahaan tersebut.

„kami sudah berkali-kali

mengajukan surat peringatan

terhadap PT. KWMB

mengenai proses pemeriksaan

pemakaian alat, mesin dan

instalasi di tempat kerja

dalam menguji kelayakan,

dan resiko-resiko yang dapat

ditimbulkan dalam proses

produksi tersebut. Tetapi

sampai sekarang kami belum

menerima surat permohonan

dari perusahaan tersebut

dalam rangka pemeriksaan

pemakaian alat, mesin dan

instalasi dari perusahaan

tersebut” (informan P)

4.2.4.2 Audit SMK3

Berdasarkan hasil wawancara dengan

pihak perusahaan dan pihak Dinas

Tenaga Kerja Kota Bitung diketahui

bahwa PT. KWMB belum

melakukan audit.

“kami belum pernah

melakukan audit”(Informan

H1)

“perusahaan-perusahaan

lainya sudah melakukan

audit, diataranya PT.

Indofood yang letaknya

berdekatan dengan PT.

KWMB dan itu dilakukan

pertahunya. Kecuali PT.

KWMB, karena belum

sepenuhnya bekerjasama

dengan kami. Maka mereka

belum pernah melakukan

audit” (Informan D1)

4.2.5 Tinjauan Ulang

16


diketahui bahwa PT. KWMB belum

melakukan tinjauan ulang.

“kami juga belum

menjalankan tinjauan

ulang”(Informan H1)

17

BAB V. PEMBAHASAN

5.1 Karakteristik Informan

Wawancara penelitian dilakukan

kepada beberapa informan dari pihak

perusahaan yang terdiri dari 1 orang

sebagai HRD/Personalia PT.

KWMB, 1 orang HRD/Personalia

PT. KWM cabang Manado, 1 orang

karyawan bagian produksi, 1

karyawan sekretaris Factory

Manager di PT KWMB, serta 1

orang dari pihak Dinas Tenaga Kerja

Kota Bitung. Wawancara dilakukan

secara langsung (tatap muka). Adapun profile informan penelitian

akan diuraikan, sebagai berikut:

1. Informan H1

Seorang lulusan Fakultas Hukum

di Universitas Samratulangi pada

tahun 2004 yang dimana

sekarang bekerja di PT. KWMB

sebagai HRD/Personalia dan

sudah menjadi pegawai tetap di

perusahaan tersebut dari tahun

2005 sampai sekarang.

2. Informan H2

Seorang yang bertugas sebagai

HRD/Personalia di PT. KWM

Cabang Manado yang sudah

menjadi pegawai tetap di

perusahaan tersebut dari tahun

2006 sampai sekarang.

3. Informan D1

Seorang pegawai negeri sipil

yang ditugaskan di Dinas Tenaga

Kerja Kota Bitung yang menjabat

sebagai pengawas SMK3

perusahaan-perusahaan yang ada

di wilayah kota Bitung.

4. Informan K1

Seorang lulusan sarjana muda

jurusan sekretaris yang

ditempatkan di PT. KWMB

sebagai Sekretaris Factory

Manager di PT. KWMB yang

sudah menjadi pegawai tetap di

perusahaan tersebut sejak tahun

2011.

5. Informan K2

Seorang lulusan sarjana teknik

mesin yang telah menyelesaikan

pendidikannya di Institut Teknik

Minahasa (ITM) Tomohon yang

ditugaskan sebagai karyawan kru

mesin galvanis di PT. KWMB

yang sudah menjadi pegawai

tetap di perusahaan tersebut dari

tahun 2009 Sampai sekarang.

5.2 Penerapan SMK3 di PT.

KWMB

Sesuai dengan PERMENAKER No.

05/MEN/1996 pasal 3 ayat 1

menyebutkan tentang perusahaan

yang mempekerjakan tenaga kerja

sebanyak seratus orang atau lebih

dan atau mengandung potensi bahaya

yang ditimbulkan oleh karakteristik

proses bahan produksi yang dapat

mengakibatkan kecelakaan kerja

seperti peledakan, kebakaran,

pencemaran dan penyakit akibat

kerja wajib menerapkan Sistem


Kesehatan Kerja. PT. KWMB

mempekerjakan tenaga kerja

sebanyak 147 karyawan dan

mengandung potensi bahaya yang

ditimbulkan oleh karakteristik proses

produksi yang dapat mengakibatkan

kecelakaan kerja serta penyakit

akibat kerja.

Hasil penelitian mrnunjukan

penerapan SMK3 di PT. KWMB

belum sesuai dengan pedoman

SMK3 yang terdapat dalam lampiran

1 PERMENAKER No.

05/Men/1996, dimana perusahaan

belum memiliki organisasi K3 di

perusahaan.

18

5.3 Komitmen dan Kebijakan

5.3.1 Kepemimpinan dan

Komitmen

Proses produksi yang ada di

perusahaan ini identik dengan

pekerjaan yang mengoperasikan alat

berat dengan bekerja di dalam

ruangan yang bising, berdebu, cidera

akibat sayatan seng, dan cidera

akibat tertimpa hanggar sehingga

menimbulkan berbagai perhatian

yang harus diimplementasikan baik

demi keselamatan dan kesehatan

pekerjanya, maupun ergonominya

serta lingkungannya.

Perlindungan keselamatan

pekerja melalui upaya teknis,

pengamanan tempat, mesin,

peralatan dan lingkungan kerja wajib

diutamakan. Namun kadang-kadang

risiko terjadinya kecelakaan masih

belum sepenuhnya dapat

dikendalikan, sehingga digunakan

alat pelindung diri. Ketentuan

mengenai alat pelindung diri diatur

oleh peraturan pelaksanaan Undang-

undang No. 1 tahun 1970 yaitu

instruksi Menteri tenaga kerja No.

Ins. 2/M/BW/BK/1984 tentang

pengesahan alat pelindung diri

(Suma‟mur, 2009).


PT. KWMB belum menempatkan

seorang ahli K3 di perusahaan sesuai

dengan Permenaker No.

05/Men/1996 lampiran 1 poin 1.1

menerangkan bahwa pengurus harus

menunjukkan kepemimpinan dan

komitmen terhadap K3, perusahaan

menunjukkan komitmennya dengan

menempatkan organisasi K3 pada

posisi yang dapat menentukan

keputusan perusahaan. Adapun

upaya meminimalisir kecelakaan

kerja di PT. KWMB dilakukan dalam

bentuk kerjasama yang di koordinir

langsung oleh HRD perusahaan

dimana dalam hal ini PT

JAMSOSTEK menjadi mitra

perusahaan tentang jaminan

kesehatan karyawan.

Hasil observasi di PT KWMB

menunjukan perusahaan sudah

menunjukan upaya-upaya mengenai

K3 di perusahaan diantaranya adalah

pengadaan APD (alat pelindung diri)

serta pengadaan spanduk K3, namun

upaya tersebut tidak didukung oleh

adanya pendokumentasian tentang

program-program K3 yang sudah

dijalankan di perusahaan.

5.2.2 Tinjauan Awal K3

Permenaker No. 05/Men/1996

lampiran 1 poin 1.2 bahwa

perusahaan harus melakukan

peninjauan awal K3 dengan

mengidentifikasi kondisi yang ada

dibandingkan dengan ketentuan

pedoman pemerintah. Dengan belum

menempatkan organisasi K3 di

dalam perusahaan dan didukung oleh

hasil wawancara terhadap HRD

perusahaan, maka diketahui bahwa

PT. KWMB belum menjalankan

tinjauan awal K3 sesuai dengan

Peraturan pemerintah yang berlaku di

Republik Indonesia, termasuk

Keputusan Presiden Menteri,

Peraturan Daerah, serta Peraturan

Perundangan lainnya mengenai K3 di

perusahaan. Hasil wawancara dengan

pihak pengawas dalam hal ini Dinas

Tenaga Kerja Kota Bitung juga

mendukung mengenai hal ini,

dimana PT. KWMB belum

menjalankan pengesahan pemakaian

alat, mesin dan instalasi ditempat

kerja. Menunjukan bahwa perlunya

peningkatan SMK3 di perusahaan

tersebut.

5.4 Perencanaan

Pada Permenaker No. 05/Men/1996

lampiran 1 poin 2 diterangkan bahwa

perusahaan harus membuat

perencanaan yang efektif yang

19

memuat tujuan, sasaran dan indikator

kinerja. PT. KWMB belum

menetapkan tujuan dan sasaran K3

secara signifikan. Perusahaan juga

belum menjabarkan rentang waktu

serta tanggung jawab untuk

mencapai tujuan dan sasaran

program K3 serta

mendokumentasikannya.


diketahui bahwa dalam penetapan

tujuan dan sasaran K3 perusahaan

belum melibatkan perwakilan dari

tenaga kerja, ahli K3, dan organisasi

K3. Hal ini belum sesuai dengan


lampiran 1 poin 2.3.

5.4.1 Perencanaan Identifikasi


Pengendaliannya


peneliti mendapat keterangan bahwa

perusahaan tidak mempunyai

prosedur dalam mengidentifikasi

bahaya, penilaian dan

pengendaliannya. Hal ini didukung

juga dengan belum ditemukanya

dokumen-dokumen prosedur tersebut

di perusahaan.

Permenaker No.

05/Men/1996 lampiran 1 poin 2

menerangkan bahwa perusahaan

harus menetapkan dan memelihara

prosedur identifikasi, penilaian dan

pengendalian resiko. Usaha untuk

mencegah terjadinya kecelakaan

kerja akan lebih berhasil apabila

pihak manajemen menyingkirkan

masalah-masalah yang ada pada

perusahaan sedini mungkin.

5.5 Penerapan

5.5.1 Jaminan Kemampuan


lampiran 1 disebutkan bahwa dalam

mencapai penerapan SMK3 yang

baik perusahaan harus menunjuk

personel yang mempunyai

kualifikasi. Disamping operator

mesin yang sudah cukup kompeten,

pengendara kendaraan yang

mempunyai SIM Perusahaan, dan

tenaga kerja dibagian administrasi

yang umumnya bersertifikasi, PT.

KWMB belum menempatkan

personel yang mempunyai kualifikasi

yang dibutuhkan seperti Ahli K3,

serta perusahaan juga belum

mempunyai prosedur

pendokumentasian dan pengendalian

dokumen.

Pada Permenaker No.

05/Men/1996 lampiran 1 poin 3.1.3

disebutkan bahwa semua pihak harus

berperan serta dalam penerapan dan

pengembangan SMK3. PT KWMB

belum memastikan bahwa setiap

dokumen tanggung jawab dan

tanggung gugat serta wewenang telah

dikomunikasikan dengan baik

kepada setiap tingkatan manajemen.

Perusahaan juga belum rutin

melakukan meeting baik yang

harian, mingguan sebagai sarana

konsultasi dan komunikasi masalah

K3. Hal ini belum sesuai dengan


lampiran 1 poin 2.3.

5.5.2 Kegiatan Pendukung

Berdasarkan Permenaker No.

05/Men/1996 lampiran 1 bahwa

pelaporan dilakukan tepat waktu.

Hal ini cenderung belum sesuai

dengan prosedur pelaporan yang ada

di PT. KWMB karena perusahaan

belum menjalankan sistem

pelaporan tersebut.

Permenaker No.

05/Men/1996 lampiran 1 poin 3.2.3

dan 3.2.4 menjelaskan bahwa

perusahaan harus mengatur dan

memelihara kumpulan ringkasan

pendokumentasian. PT. KWMB

belum mempunyai Rencana

Keselamatan Proyek yang

20

merupakan dokumen penghubung

antara perusahaan, peraturan dan

kebutuhan proyek secara spesifik.

PT KWMB juga belum mempunyai

prosedur untuk jaminan kualitas

untuk mengidentifikasi sistem

dokumentasi.

5.5.3 Identifikasi Sumber


Pengendaliannya

Hasil wawancara menunjukan,

dalam penerapannya, para pekerja

PT. KWMB belum dilatih untuk

mengidentifikasi, menilai, dan

mengendalikannya. Usaha untuk

mencegah terjadinya kecelakaan

kerja akan lebih berhasil apabila

pihak manajemen menyingkirkan

masalah-masalah yang ada pada

perusahaan sedini mungkin.

Pengendalian administratif

yang berhubungan dengan waktu

kerja telah ditentukan pada Undang-

undang No. 13 tahun 2003 tentang

Ketenagakerjaan pasal 77 ayat 2

menyebutkan ketentuan 8 (delapan)

jam 1 hari dan 40 jam 1 minggu

untuk 5 hari kerja dalam 1 minggu.

Pengaturan jam kerja di PT. KWMB

termasuk dalam 5 hari kerja dalam 1

minggu dan khususnya bagi

karyawan produksi, terbagi atas 4

kelompok yang bertugas sebanyak 2

kali setiap minggunya, dimana

masing-masing kelompok bekerja

dimulai pukul 09.00-17.00, 8 jam

kerja kerja termasuk 1 jam istirahat

makan dan coffee break. Sedangkan

untuk bagian administrasi dan

security bekerja dimulai pukul

09.00-17.00, 8 jam kerja kerja

termasuk 1 jam istirahat makan dan

coffee break dalam 5 hari kerja

setiap minggunya.

Undang-undang No. 13

tahun 2003 pada Pasal 77 ayat (3)

juga disebutkan ketentuan waktu

kerja pada ayat (2) tidak berlaku

bagi sektor usaha atau pekerjaan

tertentu. Keputusan Menteri telah

menetapkan 8 jam kerja untuk 5 hari

kerja dalam seminggu, untuk waktu

kerja PT. KWMB adalah 8 jam

kerja. Berdasarkan hasil wawancara

pada para pekerja diperoleh

keterangan bahwa mereka tidak

keberatan dengan pembagian shift

kerja .

Permenaker No.

05/Men/1996 lampiran 1 point 3.3.8

menjelaskan bahwa perusahaan

hasrus memiliki prosedur untuk

menghadapi keadaan darurat atau

bencana, yang diuji secara berkala

untuk mengetahui keadaan pada saat

kejadian yang sebenarnya.

Berdasarkan hasil wawancara,

diperoleh informasi bahwa PT.

KWMB belum mempunyai prosedur

dalam menghadapi keadaan darurat.

Perusahaan juga belum

melaksanakan pelatihan-pelatihan

untuk menghadapi kondisi darurat.

Rencana tindak darurat

mencakup petunjuk untuk

memperkecil kemungkinan

timbulnya hal-hal yang tidak

diinginkan melalui deteksi dini,

peringatan, tindakan

penanggulangan, prosedur evakuasi,

serta komunikasi darurat (Litbang

PU, 2005).

5.6 Pengukuran dan Evaluasi

5.6.1 Inspeksi dan Pengujian

Hasil penelitian menunjukkan

pelaksanaan pengukuran dan

evaluasi PT. KWMB belum sesuai

dengan ketentuan yang berlaku.

Dimana di perusahaan belum ada

pelaksanaan inspeksi K3. Perusahaan

juga belum mempunyai prosedur

inspeksi yang terencana. Yang

kesemuanya itu dilatarbelakangi

belum menempatkan personel yang

mempunyai kualifikasi yang

21

dibutuhkan seperti Ahli K3 di

perusahaan.

5.5.2 Audit SMK3

Berdasarkan Permenaker NO.

05/Men/1996 Pasal 12 Bab IV,

dalam rangka menilai semua potensi

bahaya potensial dalam sistem

kegiatan operasi perusahaan,

perusahaan perlu melakukan audit

SMK3 yaitu pemeriksaan secara

sistematik dan independen, untuk

menentukan suatu kegiatan dan hasil-

hasil yang berkaitan dengan

pengaturan yang direncanakan, dan

dilaksanakan secara efektif dan

cocok untuk mencapai kebijakan dan

tujuan perusahaan.

Hasil penelitian menunjukan

bahwa belum pernah dijalankannya

Audit SMK3 di PT. KWMB baik

secara internal yaitu dilakukan oleh

pihak perusahaan itu sendiri dalam

menilai efektifitas penerapan SMK3

maupun secara eksternal yaitu

Dilaksanakan oleh personil yang

independen terhadap bagian yang di

audit, sehingga didapat hasil yang

obyektip.

5.6 Tinjauan Ulang

Berdasarkan hasil penelitian

diketahui bahwa pelaksanaan

tinjauan ulang di PT. KWMB belum

berdasarkan Permenaker NO.

05/Men/1996 dimana perusahaan

belum menjalankan proses

peninjauan ulang terhadap program

K3 yang sudah dijalankan seperti

pengadaan APD, dari hasil observasi

serta dokumentasi tidak di temukan

adanya dokumen mengenai kegiatan

tinjauan ulang yang pernah dilakukan

oleh perusahaan terhadap program

pengadaan APD tersebut.

BAB VI. PENUTUP

6.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian, maka

dapat disimpulkan bahwa:

1. Komitmen dan kebijakan di PT

KWM Bitung belum berdasarkan


Lampiran 1 Poin 1 dimana dalam

hal ini perusahaan belum

menempatkan organisasi K3.

Adapun bentuk komitmen dan

kebijakan K3 yang sudah

dilakukan perusahaan dalam

perlindungan keselamatan para

pekerja berupa pengadaan APD

sebagai upaya teknis pencegahan

kecelakaan kerja di perusahaan.

2. Perencanaan K3 di PT Kerismas

Witikco Makmur Bitung belum

sesuai dengan Permenaker No.

05/Men/1996 Lampiran 1 Poin 2

dimana dalam hal ini perusahaan

belum menetapkan tujuan dan

sasaran program K3 yang

terdokumentasikan.

3. Penerapan SMK3 diperusahaan

belum berdasarkan Permenaker

No. 05/Men/1996. Dimana

perusahaan belum menempatkan

kualifikasi tenaga K3 di

perusahaan, perusahaan juga

belum memiliki prosedur

terdokumentasi dalam hal

pelatihan peningkatan skil

karyawan, serta mekanisme

pelaporan insiden K3 yang juga

belum memiliki prosedur yang

terdokumentasikan.

4. Pengukuran dan evaluasi SMK3

di perusahaan belum berdasarkan

Permenaker NO. 05/Men/1996

atau dalam hal ini belum nampak

dalam bentuk suatu pernyataan

atau surat komitmen dan

dokumen tentang pengukuran

dan evaluasi mengenai SMK3 di

perusahaan.

22

5. Tinjauan ulang SMK3 di PT


Bitung belum berdasarkan

Permenaker NO. 05/Men/1996,

dimana perusahaan belum pernah

melakukan Audit SMK3.

6.2 Saran

Berdasarkan hasil pembahasan dan

kesimpulan yang diperoleh, maka

diajukan beberapa saran kepada

perusahaan, yaitu :

1. Perusahaan disarankan agar

menempatkan karyawan yang

kompeten dibidang K3

berdasarkan Permenaker No.

05/Men/1996 Lampiran 1 Poin 1.

2. Para pekerja tetap maupun

karyawan disarankan untuk lebih

meningkatkan kesadaran akan

pentingnya K3 dan mematuhi

segala peraturannya.

DAFTAR PUSTAKA

Azmi R. 2008. Penerapan Sistem


Kesehatan Kerja oleh P2K3

untuk Meminimalkan

Kecelakaan kerja di PT Wijaya

Karya Beton Medan. Skripsi.

Universitas Sumatera Utara.

Medan

Budiono, A, M, Sugeng. 2008.

Hiperkes & KK. Badan

Penerbit Universitas

Diponegoro. Semarang.

Kawatu, P, A, T. 2012. Bahan

Kuliah Kesehatan

Keselamatan Kerja.

Fakultas Kesehatan

Masyarakat. Universitas Sam

Ratulangi. Manado.

Peraturan Menteri Tenaga Kerja

Nomor 05/Men/1996 Tentang

Sistem Manajemen


Kerja.

PT. Jamsostek. 2013. Data kasus

kecelakaan kerja di sulut dan

di pt dari tahun 2007 sampai

tanggal 24 april 201. PT.

Jamsostek Cabang Bitung

Rahmat, P, S. 2009. Penelitian

kualitatif. Jurnal. Equilibrum,

vol-5, no 9, Januari-Juni 2009;

1-8.

Sugiyono. 2009. Memahami

penelitian kualitatif. Alfabeta.

Bandung

Suma‟mur. 2009. Higiene

Perusahaan dan Kesehatan

Kerja. Sagung Seto. Jakarta

Sungkono D. (2012). Data PT

Jamsostek Tentang K3.

http://www.data pt

jamsostek.com (online).

diakses tanggal 15 agustus

2012.

Tarigan, Z. 2008. Analisis Sistem

Manajemen Keselamatan

Dan Kesehatan Kerja

Di Pabrik Kelapa Sawit

(PKS) Tanjung Medan PTPN

V Provinsi Riau. Tesis.

Sekolah Pasca Sarjana

Universitas Sumatera Utara.

Medan

Undang-undang Republik Indonesia

Nomor 13/Presiden Republik

Indonesia/ 2003

Tentang Ketenagakerjaan.

http://www/

analisis penerapan sistem manajemen

Documents