analisis pengelolaan investasi pada asuransi jiwa …

1

ANALISIS PENGELOLAAN INVESTASI PADA ASURANSI JIWA SYARIAH PT ABC TAHUN 2011 BERDASARKAN PSAK 108 DAN PMK

NO.11/PMK.010/2011

Ahmad Abrori, Catur Sasongko

Akuntansi FEUI

[email protected]

ABSTRAK

Skripsi ini bertujuan untuk menganalisis pengelolaan dan penempatan investasi dari dana kontribusi peserta yang dilakukan oleh asuransi jiwa syariah PT ABC dan membandingkan kesesuaiannya dengan peraturan terkait, yakni PSAK 108 dan PMK No.11/PMK.010/2011. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kasus (case study) dengan pendekatan analisis deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pada tahun 2011 di asuransi jiwa syariah PT ABC, pengelolaan dana kontribusi peserta telah sesuai dengan PSAK 108 dan penempatan investasi pada deposito, sukuk, SBSN, reksadana syariah telah sesuai dengan PMK No.11/PMK.010/2011.

Kata kunci: Penempatan Investasi, PSAK 108, PMK No.11/PMK.010/2011.

ABSTRACT

The focus of this study is to analyze the investment portfolios management in PT ABC syaria life insurance as well as the compliance with the relevant regulations, the PSAK 108 and PMK No.11/PMK.010/2011. The methods of research being used is case study with a descriptive analysis approach. The results showed that the PT ABC syaria life insurance on 2011, has managed the contributions in accordance with PSAK 108 and placement of portfolios in deposits, Sukuk, SBSN and Islamic mutual funds are in line with PMK No.11/PMK.010/2011.

Key words: Investment Portfolios, PSAK 108, PMK No.11/PMK.010/2011.

Analisis pengelolaan investasi..., Ahmad Abrori, FE UI, 2013

2

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Ide mengenai asuransi dengan prinsip syariah atau yang dikenal sebagai takaful disusun

pada konferensi internasional ekonomi Islam di Mekah pada tahun 1976 (Qureshi, 2011).

Asuransi syariah yang melekat dengan prinsip-prinsip syariah muncul sebagai solusi nyata

bagi umat Muslim yang menghindari asuransi konvensional karena ketidaksesuaiannya

dengan ketentuan Islam. Sejak pertama kali didirikan pada tahun 1979 di Sudan (Sudanese

Islamic Insurance), asuransi syariah terus berkembang di seluruh dunia, termasuk di

Indonesia. Menurut data Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (Bapepam-

LK), pada tahun 2010 yang lalu industri asuransi syariah mampu mencapai pertumbuhan

sekitar 30% per tahun dan pendapatan premi bruto di akhir 2010 mencapai Rp2,787 triliun.

Pembukaan cabang-cabang asuransi syariah secara langsung berdampak pada

meningkatnya pendapatan kontribusi, klaim dan investasi asuransi syariah, baik pada usaha

asuransi kerugian maupun asuransi jiwa dengan prinsip syariah. Seiring dengan meningkatnya

pendapatan kontribusi dari nasabah maka semakin besar pula dana yang tersedia untuk

diinvestasikan oleh perusahaan asuransi ke dalam portofolio investasi yang menguntungkan.

Berdasarkan prinsip syariah, investasi tersebut tidak boleh melanggar prinsip-prinsip syariah

seperti harus bebas dari riba (sistem bunga), gharar (ketidakpastian), dan maysir (spekulasi

atau judi). Meskipun demikian, keraguan atas investasi yang dilakukan oleh perusahaan

asuransi syariah tetap ada terkait dengan apakah investasi tersebut benar-benar telah

memenuhi prinsip syariah atau tidak.

Fisher dan Taylor (2008) mengemukakan bahwa untuk memastikan sebuah asuransi

syariah telah sesuai dengan prinsip syariah atau tidak adalah dengan melihat portofolio

investasinya. Mereka menyebutkan bahwa pertanyaan pertama yang harus diajukan sebelum

mempertimbangkan aspek lainnya adalah “apakah investasi yang telah dilakukan seluruhnya

telah sesuai dengan syariah?” Jika asuransi syariah gagal dalam menjawab“litmust test”

investasi ini, maka dapat dipastikan bahwa asuransi syariah tersebut belum sesuai dengan

syariah. Malaikah (2003) dalam Qureshi (2011) menyebutkan bahwa investasi yang syariah

adalah mengontrol dan membatasi exposure ke dalam aktivitas yang ‘halaal’ dengan kata lain

yang diperbolehkan oleh ketentuan Islam. Hal ini menunjukkan bahwa investasi ke dalam

area yang sesuai dengan syariah sangat penting dan merupakan elemen krusial dalam sebuah

asuransi dengan prinsip syariah.

sasongko catur� 7/16/13 11:26 AMComment [1]: Sumber darimana?

sasongko catur� 7/16/13 11:26 AMComment [2]: Didirikan dimana dan kapan?

sasongko catur� 7/16/13 11:28 AMComment [3]: Apakah dalam syariah dikenal premi bruto? Ini sama saja dengan konensional dong?

sasongko catur� 7/16/13 11:28 AMComment [4]: Jelaskan secara singkat apa yang tidak boleh dalam Islam, misalnya bunga


3

Di Indonesia, salah satu peraturan yang mengatur mengenai akuntansi transaksi asuransi

syariah adalah PSAK 108. Pada PSAK 108, salah satu pengungkapan yang harus disampaikan

oleh perusahaan asuransi syariah adalah entitas pengelola harus mengungkapkan dana

investasi untuk pengelolaan dana investasi yang berasal dari peserta dan rincian serta jumlah

dana investasi berdasarkan akad yang digunakan dalam pengumpulan dan pengelolaan dana

investasi. Selain PSAK 108, terdapat peraturan lain yang mengatur aktivitas investasi yang

dilakukan oleh asuransi dan reasuransi dengan prinsip syariah di Indonesia, yakni PMK

No.11/PMK.010/2011 tentang Kesehatan Keuangan Usaha Asuransi dan Usaha Reasuransi

dengan Prinsip Syariah. Di dalam PMK No.11/PMK.010/2011 ini telah dijelaskan secara rinci

mengenai instrumen-instrumen investasi yang diperbolehkan bagi asuransi dan reasuransi

syariah serta batasan maksimal untuk setiap instrumen investasi, sehingga diharapkan

asuransi dan reasuransi syariah dapat memaksimalkan return melalui diversifikasi portofolio.

Meskipun demikian, kurangnya pengawasan dari regulator serta kurangnya transparansi dari

perusahaan asuransi syariah kepada stakeholders-nya masih menimbulkan keraguan dari

banyak pihak mengenai apakah asuransi syariah di Indonesia telah benar-benar mengikuti

kaidah Islam atau belum. Oleh sebab itu, penelitian ini bermaksud untuk melihat pengelolaan

dana investasi pada asuransi syariah untuk memastikan bahwa perusahaan telah melandaskan

kegiatannya sesuai dengan prinsip syariah.

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan

judul “Analisis Pengelolaan Investasi Pada Asuransi Jiwa Syariah PT ABC Tahun 2011

Berdasarkan PSAK 108 dan PMK No.11/PMK.010/2011”. Yang membedakan penelitian ini

dengan penelitian-penelitian sebelumnya adalah penelitian ini berusaha menganalisis

penempatan investasi yang telah dilakukan oleh asuransi jiwa syariah PT ABC untuk

memastikan kepatuhannya terhadap prinsip syariah berdasarkan PSAK 108 dan PMK asuransi

syariah terbaru, yakni PMK No.11/PMK.010/2011.

Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang penelitian diatas, maka penulis melakukan penelitian ini

dengan tujuan untuk:

1. Menganalisis implementasi atas pengakuan dan pengukuran awal kontribusi peserta

pada asuransi jiwa syariah PT ABC dan kesesuaiannya dengan PSAK 108.

2. Menganalisis penempatan investasi dari dana tabarru’ serta dana investasi yang

telah dibayarkan oleh peserta asuransi jiwa syariah PT ABC dan kesesuaiannya

dengan PMK No.11/PMK.010/2011.


4

LANDASAN TEORI

Definisi Investasi Syariah

Pada dasarnya investasi ialah menanamkan atau menempatkan aset, baik berupa harta

maupun dana, pada sesuatu yang diharapkan akan memberikan hasil pendapatan atau akan

meningkatkan nilainya di masa mendatang. Menurut PSAK No.13 tentang akuntansi untuk

investasi menyatakan bahwa investasi adalah suatu aktiva yang digunakan perusahaan untuk

pertumbuhan kekayaan (accreation of wealth) melalui distribusi hasil investasi (seperti bunga,

royalti, dividen dan uang sewa), untuk apresiasi nilai investasi, atau untuk manfaat lain bagi

perusahaan yang berinvestasi. Investasi keuangan menurut syariah dapat berkaitan dengan

kegiatan perdagangan atau kegiatan usaha, dimana kegiatan usaha dapat berbentuk usaha

yang berkaitan dengan suatu produk atau aset maupun usaha jasa. Namun investasi keuangan

menurut syariah harus terkait secara langsung dengan suatu aset atau kegiatan usaha yang

spesifik dan memberikan manfaat, karena hanya atas manfaat tersebut dapat dilakukan bagi

hasil.

Instrumen Investasi Syariah

Instrumen investasi syariah di Indonesia saat ini masih dalam tahap tumbuh dan

berkembang, dan beberapa kekayaan yang diperkenankan dalam bentuk investasi menurut

PMK No.11/PMK.010/2011 adalah sebagai berikut:

a. Deposito pada bank syariah;

b. Saham syariah;

c. Sukuk atau obligasi syariah;

d. Surat Berharga Syariah Negara;

e. Surat berharga syariah yang diterbitkan oleh Bank Indonesia;

f. Surat berharga syariah yang diterbitkan oleh negara selain Negara Republik

Indonesia;

g. Surat berharga syariah yang diterbitkan oleh lembaga multinasional yang Negara

Republik Indonesia menjadi salah satu anggota atau pemegang sahamnya;

h. Reksadana syariah;

i. Efek beragun aset syariah yang diterbitkan berdasarkan kontrak investasi kolektif

beragun aset syariah;

j. Pembiayaan melalui mekanisme kerjasama dengan pihak lain dalam bentuk

pembelian pembiayaan (refiancing) syariah dan/atau;

k. Emas murni.


5

Batasan Investasi Asuransi Syariah

Dalam Peraturan Menteri Keuangan yang saat ini berlaku, yakni PMK No.

11/PMK.010/2011 tentang Kesehatan Keuangan Usaha Asuransi dan Usaha Reasuransi

dengan Prinsip Syariah, dijelaskan mengenai adanya batasan investasi yang dilakukan oleh

asuransi syariah dan reasuransi syariah, yakni:

1. Investasi berupa deposito, untuk setiap Bank paling tinggi 20% dari jumlah

investasi.

2. Investasi berupa saham syariah, untuk setiap emiten masing-masing paling tinggi

10% dari jumlah investasi dan seluruhnya paling tinggi 40% dari jumlah investasi.

3. Investasi berupa sukuk atau obligasi syariah, untuk setiap emiten masing-masing

paling tinggi 20% dari jumlah investasi, dan seluruhnya paling tinggi 40% dari

jumlah investasi.

4. Investasi berupa surat berharga syariah yang diterbitkan oleh negara selain Negara

Republik Indonesia untuk setiap penerbit masing-masing paling tinggi 10% dari

jumlah investasi.

5. Investasi berupa surat berharga syariah yang diterbitkan oleh lembaga multinasional

yang Negara Republik Indonesia menjadi salah satu anggota atau pemegang

sahamnya, untuk setiap penerbit masing-masing paling tinggi 20% dari jumlah

investasi.

6. Investasi berupa reksa dana syariah untuk setiap manajer investasi masing-masing

paling tinggi 10% dari jumlah investasi, dan seluruhnya paling tinggi 40% dari

jumlah investasi.

7. Investasi berupa efek beragun syariah, untuk setiap manajer investasi masing-

masing paling tinggi 20% dari jumlah investasi.

8. Investasi berupa pembiayaan melalui mekanisme kerjasama dengan pihak lain

dalam bentuk pembelian pembiayaan (refinancing) syariah, untuk setiap pihak lain

masing-masing jumlahnya paling tinggi 10% dari jumlah investasi, dan seluruhnya

paling tinggi 20% dari jumlah investasi.

9. Investasi berupa emas murni, besarnya paling tinggi 20% dari jumlah investasi.

Definisi Asuransi Syariah

Definisi asuransi syariah (ta’min, takaful atau tadhamun) menurut Fatwa Dewan

Syariah Nasional MUI No.21 adalah usaha untuk saling melindungi dan tolong menolong

diantara sejumlah orang melalui investasi dalam bentuk aset dan atau tabarru' yang


6

memberikan pola pengembalian untuk menghadapi risiko/bahaya tertentu melalui akad

(perikatan) yang sesuai dengan syariah. Akad yang sesuai dengan syariah yang dimaksud

adalah yang tidak mengandung gharar (ketidakjelasan), maysir (perjudian), riba, zhuln

(penganiayaan), risywah (suap), barang haram dan maksiat.

Asuransi syariah adalah sebuah sistem dimana para peserta asuransi

mendonasikan/menghibahkan sebagian atau seluruh kontribusi yang akan digunakan untuk

membayar klaim, jika terjadi musibah yang dialami oleh sebagian anggota lainnya. Peranan

perusahaan disini hanya sebatas pengelolaan operasional perusahaan asuransi serta investasi

dari premi yang diterima.

Perbedaan Asuransi Syariah dan Asuransi Konvensional

Asuransi syariah adalah suatu lembaga pengelolaan risiko yang memenuhi ketentuan

syariah, tolong menolong secara mutual yang melibatkan peserta dan operator. Dalam hal

teretntu konsep asuransi syariah tidak terlalu berbeda jauh dengan konsep pengelolaan risiko

konvensional yang dilakukan mutual, seperti Mutual Insurance dan Protection and Indemnity

(P&I Club).

Perbedaan antara asuransi syariah dan asuransi kovensional adalah pada bagaimana

risiko itu dikelola dan ditanggung, dan bagaimana dana asuransi syariah dikelola. Perbedaan

lebih jauh adalah pada hubungan antara peserta dan perusahaan sebagai operator. Dalam

pengelolaan dan penanggungan risiko, asuransi syariah tidak memperbolehkan adanya gharar

(ketidakpastian atau spekulasi) dan maysir (perjudian). Dalam investasi atau manajemen dana

tidak diperkenankan adanya riba (bunga). Ketiga larangan ini, gharar, maysir dan riba adalah

area yang harus dihindari dalam praktik asuransi syariah dan yang menjadi pembeda utama

dengan asuransi konvensional.

Dalam hal pertanggungan risiko, yang tidak diperbolehkan dalam Islam adalah bukan

risiko atau ketidakpastian itu sendiri, melainkan menjual atau menukar risiko atau

memindahkan risiko kepada pihak ketiga dengan menggunakan kontrak jual beli. Pada

asuransi syariah setiap peserta sejak awal bermaksud saling menolong dan melindungi satu

sama lain dengan menyisihkan dananya sebagai iuran kebajikan yang disebut tabarru’. Jadi

sistem ini tidak menggunakan pengalihan risiko (risk transfer), melainkan menggunakan

sistem pembagian risiko (risk sharing).


7

Akuntansi Asuransi Syariah

Permasalahan dalam sistem akuntansi syariah yang masih menjadi kontroversi hingga

saat ini adalah mengenai penerapan accrual basis dan cash basis. Accrual basis adalah suatu

dasar akuntansi dimana transaksi ekonomi dan peristiwa diakui, dicatat dan disajikan dalam

laporan keuangan pada saat terjadinya transaksi tersebut tanpa memperhatikan waktu kas

diterima atau dibayar. Accrual basis menyediakan informasi yang handal dan terpercaya

tentang seberapa besar suatu perusahaan mengeluarkan uang atau menerima uang dalam

setiap periodenya. Pencatatan menggunakan metode ini mengakui beban pada saat transaski

terjadi walaupun kas belum dibayarkan. Begitu pula dengan pendapatan. Sedangkan dalam

metode cash basis, pendapatan diakui ketika kas diterima sedangkan beban diakui pada saat

kas dibayarkan, artinya perusahaan mencatat beban didalam transaksi journal entry ketika kas

dikeluarkan atau dibayarkan dan pendapatan dicatat ketika kas masuk atau diterima. Cash

basis merupakan salah satu konsep yang sangat penting dalam akuntansi, dimana pencatatan

basis kas adalah teknik pencatatan ketika transaksi terjadi dimana uang benar-benar diterima

atau dikeluarkan.

Penelitian Terdahulu

Hikmawaty (2005) dan Leowardy (2006) yang mengacu pada KMK No.

424/KMK.06/2003, meneliti portofolio investasi yang dilakukan oleh PT Asuransi XYZ dan

PT Asuransi Takaful Umum. Hasil dari penelitian tersebut menunjukkan bahwa return

investasi dari kedua perusahaan asuransi ini masih belum optimal, hal ini disebabkan karena

perusahaan masih menggantungkan investasinya ke beberapa instrumen yang memiliki risiko

rendah, sehingga return nya pun rendah. Rahman (2007) menyebutkan bahwa PT Asuransi

Jiwa Syariah XYZ yang ditelitinya pada tahun 2007 telah berinvestasi pada enam instrumen

investasi, yakni deposito mudharabah, pembiayaan murabahah (hipotik), tanah dan

bangunan, reksadana syariah, obligasi syariah, dan saham-saham Jakarta Islamic Index (JII).

Anggraeni (2009) menyatakan dalam penelitiannya bahwa perusahaan asuransi syariah harus

menerapkan PSAK 108. PSAK ini mengharuskan dilakukan pemisahan pencatatatn kontribusi

peserta dengan dana pengelola. Hasil penelitian tersebut menemukan bahwa terdapat

perbedaan signifikan antara return portofolio investasi sebelum dan sesudah dilakukan

pemisahan dana kontribusi.


8

METODOLOGI PENELITIAN

Desain Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan studi kasus (case study) yaitu penelitian yang

memusatkan perhatiannya pada suatu ojek tertentu yang mempelajarinya sebagai suatu kasus.

Metodologi penelitian yang dilakukan adalah bersifat analisis deskripstif yaitu penelitian yang

dimaksudkan untuk mendapatkan gambaran dan penjelasan akurat mengenai penerapan

investasi dana kontribusi peserta pada asuransi syariah PT ABC yang meliputi tahap

pengakuan kontribusi dan tabungan, pencatatan, penempatan investasi, akad yang digunakan,

hingga penyajiannya serta bagaimana kesesuaian perlakuannya dengan PSAK 108 dan PMK

No. 11/PMK.010/2011.

Teknik Pengumpulan Data

Untuk keperluan analisis data, penelitian ini memerlukan sejumlah data pendukung

yang berasal dari Asuransi jiwa syariah PT ABC. Adapun teknik pengumpulan data yang

dilakukan dalam penelitian ini menggunakan teknik dokumentasi, wawancara dan observasi.

1. Teknik dokumentasi.

Dokumentasi dilakukan melalui penghimpunan data-data primer dan sekunder untuk

mendapatkan data yang mendukung penelitian ini.

2. Teknik wawancara

Dalam melakukan wawancara, penulis menggunakan metode wawancara terstruktur

yakni dengan menggunakan pedoman wawancara dimana pertanyaan-pertanyaan

disusun terlebih dahulu dan wawancara tidak terstruktur yakni proses wawancara

yang dilakukan secara spontanitas.

3. Teknik observasi

Observasi ini dilakukan dengan melihat proses pengajuan penempatan investasi dari

divisi investasi unit usaha syariah kepada divisi investasi pusat, pencatatan hasil

investasi, penghitungan komposisi dana dan sebagainya.

Metode Analisis

Analisis dilakukan dengan membandingkan data dari studi pustaka dengan data hasil

temuan dari wawancara dan observasi atas penerapan transaksi penempatan investasi

dana kontribusi nasabah.


9

ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Pengakuan Awal dan Pengukuran Pendapatan

PT ABC menerapkan sistem saku untuk akuntansi asuransi unit syariah, yaitu saku

Dana Perusahaan, saku Dana Tabarru’, dan saku Dana Investasi. Dengan adanya sistem saku

ini, kontribusi yang dibayarkan oleh setiap peserta asuransi akan dicatat ke dalam saku

masing-masing sesuai dengan tujuannya. Asuransi jiwa syariah PT ABC tidak mengakui

dana tabarru’ sebagai bagian dari pendapatan perusahaan karena entitas pengelola tidak

berhak untuk menggunakan dana tersebut untuk keperluannya, tetapi hanya mengelola dana

sebagai wakil para peserta (mudharib). Hal ini telah sesuai dengan PSAK 108, dimana

perusahaan asuransi syariah tidak boleh mengakui kontribusi tabarru’ sebagai pendapatan

perusahaan. Dalam praktek pengakuan kontribusi di Asuransi jiwa syariah PT ABC,

kontribusi dari peserta dicatat saat kas diterima (cash basis). Sementara dalam praktek

akuntansi asuransi konvensional, premi asuransi seluruhnya diakui sebagai pendapatan dan

dapat diakui meskipun premi asuransi belum diterima secara kas (accrual basis).

Aplikasi Akad yang Digunakan

Adapun akad-akad yang digunakan dalam investasi oleh Asuransi jiwa syariah PT ABC

pada tahun 2011 adalah sebagai berikut:

1. Deposito yang ditempatkan di bank-bank syariah menggunakan akad mudharabah.

2. Obligasi syariah atau sukuk yang tercatat di bursa efek, akad yang digunakan adalah

akad mudharabah.

3. Reksadana syariah, akad yang digunakan adalah akad mudharabah.

4. Surat Berharga Syariah Negara (SBSN), akad yang digunakan adalah akad

mudharabah.

Sedangkan akad yang digunakan untuk bagi hasil antara asuransi jiwa syariah PT ABC

dan peserta ialah akad mudharabah untuk saku dana investasi dan akad wakalah bil ujroh

untuk saku dana tabarru’.

Portofolio Investasi Asuransi jiwa syariah PT ABC

Sebagai suatu lembaga keuangan yang menghimpun dana dari masyarakat, faktor likuiditas

keuangan menjadi hal yang sangat penting bagi sebuah perusahaan asuransi. Berdasarkan hal

tersebut investasi dana perserta dan dana perusahaan diarahkan pada instrumen-instrumen

investasi yang sangat likuid yang diperlukan untuk memenuhi kewajiban dan kebutuhan yang


10

bersifat mendesak. Berikutnya akan dijelaskan komposisi dan kinerja investasi unit usaha

syariah dari asuransi jiwa syariah PT ABC pada periode 2011.

Portofolio Investasi Dana Investasi (DI) Peserta

Portofolio investasi pada saku dana investasi ditujukan untuk menghasilkan return yang

optimal bagi peserta, sehingga porsi investasi pada instrumen investasi lebih agresif.

Tabel 1. Portofolio Dana Investasi (DI)

No. Investasi Nominal (IDR) Persentase (%) 1 Deposito 10,824,000,000 26.25% 2 Sukuk 10,071,000,000 24.42% 3 Surat Berharga Syariah Negara 12,471,000,000 30.24% 4 Reksadana Syariah 7,873,000,000 19.09% Total 41,239,000,000 100.00%

Sumber: Laporan Keuangan Audited 31 Desember 2011, data diolah

Dari tabel diatas terlihat bahwa jenis instrumen investasi terbesar adalah Surat Berharga

Syariah Negara sebesar 30.24%, kemudian deposito sebesar 26.25%, sukuk sebesar 24.42%

dan yang paling rendah adalah investasi pada reksadana syariah sebesar 19.09%. Seluruh

instrumen investasi pada asuransi jiwa syariah PT ABC tersebut tidak ada yang melebihi

batas maksimal investasi dalam PMK No.11/PMK.010/2011.

Portofolio Investasi Dana Tabarru’ (DT)

Jika pada saku dana investasi, portofolio diarahkan pada instrumen yang memberikan

return yang agresif, maka investasi dari dana tabarru’ difokuskan untuk tujuan likuiditas dan

keamanannya (safety).

Tabel 2. Portofolio Investasi Dana Tabarru’ (DT)

Investasi Nominal (IDR) Persentase (%) 1 Deposito 6,758,000,000 34.44% 2 Sukuk 1,959,000,000 9.98% 3 Surat Berharga Syariah Negara 10,408,000,000 53.03% 4 Reksadana Syariah 500,000,000 2.55% Total 19,625,000,000 100.00%

Sumber: Neraca dalam Laporan Solvabilitas Dana Tabarru’ 31 Desember 2011, data diolah

Dari tabel diatas terlihat bahwa jenis instrumen investasi terbesar adalah Surat Berharga

Syariah Negara sebesar 53.03%, kemudian deposito sebesar 34.44%, sukuk sebesar 9.98%


11

dan yang paling rendah adalah investasi pada reksadana syariah sebesar 2.55%. Seluruh

instrumen investasi pada asuransi jiwa syariah PT ABC tersebut tidak ada yang melebihi

batas maksimal investasi dalam PMK No.11/PMK.010/2011.

Kinerja Investasi Bringin Life Syariah

Dalam mencatat manfaat investasi yang diperoleh dari portofolionya, Bringin Life

syariah menggunakan dasar accrual basis untuk keperluan pelaporan. Untuk saku dana

tabarru’, pada tahun 2011 porsi hasil investasi yang dibagikan untuk ke perusahaan adalah

sebesar 0% sehingga seluruh hasil investasi tersebut diakumulasikan untuk menambah dana

tabarru’. Hal ini dikarenakan akad yang digunakan pada saku dana tabarru’ adalah akad

wakalah bil ujroh, sehingga fee pengelolaan investasi sudah diterima di awal. Berbeda dengan

hasil investasi dana tabarru’ yang diakumulasikan kembali, hasil investasi dari saku dana

investasi bisanya dibagi antara perusahaan dan peserta. Hal ini disebabkan karena akad yang

digunakan adalah akad mudharabah, sehingga terdapat bagian bagi hasil antara peserta dan

perusahaan sebagai pengelola. Adapun nisbah bagi hasil yang digunakan ialah 80:20 (80%

untuk peserta dan 20% untuk pengelola)

Perbedaan Portofolio Investasi Sebelum dan Sesudah Diterapkannya PMK

No.11/PMK.010/2011

Sebelum diberlakukannya PMK No.11/PMK.010/2011, perusahaan asuransi dan

reasuransi syariah di Indonesia menggunakan PMK No.135/PMK.05/2005 tentang Kesehatan

Keuangan Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi. Meskipun peraturan tersebut juga

membahas mengenai asuransi dan reasuransi syariah, namun sebagian besar masih mengatur

mengenai kegiatan operasional asuransi dan reasuransi konvensional, sehingga asuransi dan

reasuransi syariah masih mengacu pada asuransi dan reasuransi konvensional.

PMK No.135/PMK.05/2005 juga mengatur pembatasan kekayaan investasi yang

dilakukan oleh asuransi dan reasuransi (konvensional). Peraturan Menteri Keuangan tersebut

masih memperbolehkan asuransi dan reasuransi melakukan investasi dalam bentuk

penyertaan langsung (saham yang tidak tercatat di bursa efek), bangunan dengan hak strata

(strata title) atau tanah dengan bangunan, serta investasi yang ditempatkan dalam bentuk

pinjaman hipotik. Sementara itu dalam PMK No.11/PMK.010/2011, investasi-investasi dalam

bentuk-bentuk tersebut dihapuskan, sebagai gantinya asuransi dan reasuransi syariah

diperbolehkan untuk investasi dalam bentuk Surat Berharga Syariah Negara (SBSN), Efek

Beragun Aset (EBA) Syariah, serta investasi berupa emas murni.


12

Perbedaan portofolio investasi pada Bringin Life syariah pada tahun 2010 ketika

menggunakan PMK No.135/PMK.05/2005 dengan portofolio tahun 2011 ketika

menggunakan PMK No.11/PMK.010/2011 sebenarnya tidak jauh berbeda. Perbedaan

terutama terlihat pada porsi investasi masing-masing instrumen, bukan pada jenis instrumen

investasinya. Sebagian besar asuransi dan reasuransi syariah di Indonesia, seperti Bringin Life

syariah, BNI Life syariah, Manulife syariah serta AJB Bumiputera syariah masih

memfokuskan penempatan investasinya pada instrumen-instrumen investasi pokok seperti

deposito, SBSN, sukuk, saham dan reksadana syariah. Sangat jarang ditemukan asuransi

syariah yang berinvestasi pada instrumen-instrumen seperti pembiayaan (refinancing), EBA

syariah, Surat Berharga Syariah yang diterbitkan oleh Bank Indonesia, Surat Berharga

Syariah yang diterbitkan oleh selain Negara Republik Indonesia, maupun emas murni yang

telah diperbolehkan dalam PMK No.11/PMK.010/2011. Hal ini disebabkan faktor likuiditas

sangat diperhatikan oleh asuransi dan reasuransi syariah.

Klasifikasi Instrumen Keuangan

Investasi merupakan instrumen keuangan khususnya aset keuangan. Pada saat

pengakuan, asuransi jiwa syariah PT ABC harus menetapkan klasifikasi atas aset keuangan

yang dimiliki, apakah diklasifikasikan sebagai berikut:

1. Aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi atau fair value

through profit and loss (aset keuangan FVTPL).

Aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi meliputi aset

keuangan dalam kelompok diperdagangkan dan aset keuangan yang pada saat

pengakuan awal ditetapkan untuk diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi.

Aset keuangan diklasifikasikan dalam kelompok dimiliki untuk diperdagangkan

apabila aset keuangan tersebut diperoleh terutama untuk tujuan dijual kembali dalam

waktu dekat.

2. Aset keuangan tersedia untuk dijual atau available for sale (aset keuangan AFS).

Aset keuangan tersedia untuk dijual merupakan aset yang ditetapkan sebagai tersedia

untuk dijual atau tidak diklasifikasikan dalam kategori instrumen keuangan yang

lain. Aset keuangan ini diperoleh dan dimiliki untuk jangka waktu yang tidak

ditentukan dan dapat dijual sewaktu-waktu untuk memenuhi kebutuhan likuiditas

atau karena perubahan kondisi ekonomi.

3. Aset keuangan dimiliki hingga jatuh tempo atau hold to maturity (aset keuangan

HTM).


13

Investasi dimiliki hingga jatuh tempo adalah aset keuangan non-derivatif dengan

pembayaran tetap atau telah ditentukan dan jatuh temponya telah ditetapkan, dan

manajemen perusahaan memiliki intensi positif dan kemampuan untuk memiliki aset

keuangan tersebut hingga jatuh tempo. Apabila Perusahaan menjual atau

mereklasifikasi investasi dimiliki hingga jatuh tempo dalam jumlah yang lebih dari

jumlah yang tidak signifikan sebelum jatuh tempo, maka seluruh aset keuangan

dalam kategori tersebut terkena aturan pembatasan (tainting rule) dan harus

direklasifikasi ke kelompok tersedia untuk dijual.

Pada tahun 2011, seluruh aset keuangan berupa sukuk, SBSN dan reksadana pada Saku

Dana Investasi dan Saku Dana Tabarru’ ditujukan hingga jatuh tempo (held to maturity). Hal

ini mencerminkan bahwa pada tahun 2011, asuransi jiwa syariah PT ABC belum menerapkan

IFRS dalam sistem akuntansinya. Klasifisikasi instrumen investasi pada tahun 2011 belum

sesuai dengan PSAK 50-55 dimana pada tahun 2011 seluruh instrumen investasi dimiliki

dengan tujuan HTM. Hal ini tentu tidak tepat karena masing-masing instrumen keuangan

memiliki tujuan yang berbeda. Selain itu, klasifikasi sukuk juga tidak sesuai dengan ED

PSAK 110, dimana sukuk seharusnya diklasifikasikan hanya pada nilai wajar atau biaya

perolehan. Penggunaan PSAK 55 kurang sesuai dengan prinsip syariah karena masih

menggunakan metode suku bunga efektif terkait dengan pengakuan dan pengukuran untuk

menghitung biaya perolehan dan untuk mengalokasikan pendapatan bunga. Jika dilihat dari

model usaha yang tujuan utamanya untuk memperoleh arus kas kontraktual (pendapatan tetap

berupa bagi hasil dan pokoknya), maka seharusnya berdasarkan PSAK 110, sukuk

diklasifikasikan sebagai instrumen keuangan yang diukur pada biaya perolehan.

KESIMPULAN

Berdasarkan analisis dan pembahasan dari penelitian ini, dapat ditarik beberapa

kesimpulan sebagai berikut:

1. Pengakuan dan pengukuran awal kontribusi di asuransi jiwa syariah PT ABC telah

sesuai dengan PSAK 108. Asuransi jiwa syariah PT ABC menerapkan sistem saku

yaitu saku Dana Perusahaan, saku Dana Tabarru’, dan saku Dana Investasi. Setiap

kontribusi yang dibayarkan oleh setiap peserta asuransi akan dicatat ke saku masing-

masing sesuai dengan tujuannya. Asuransi jiwa syariah PT ABC tidak mengakui

kontribusi dana tabarru’ sebagai bagian dari pendapatan perusahaan karena entitas

pengelola tidak berhak untuk menggunakan dana tersebut untuk keperluannya,


14

tetapi hanya mengelola dana sebagai wakil para peserta (mudharib). Selain itu,

kontribusi dari peserta diakui dengan menggunakan cash basis, sesuai dengan fatwa

DSN-MUI No.14/DSN-MUI/IX/2000.

2. Penempatan investasi dari saku dana tabarru’ dan saku dana investasi pada tahun

2011 di asuransi jiwa syariah PT ABC telah sesuai dengan PMK

No.11/PMK.010/2011. Adapun portofolio investasi asuransi jiwa syariah PT ABC

pada tahun 2011 meliputi deposito pada bank-bank syariah, sukuk, SBSN serta

reksadana syariah. Seluruh instrumen investasi tersebut, baik dari saku dana

tabarru’ dan saku dana investasi tidak ada yang melebihi batas maksimal investasi

yang diatur dalam PMK tersebut.

Klasifisikasi instrumen investasi pada tahun 2011 belum sesuai dengan PSAK 55

dimana pada tahun 2011 seluruh instrumen investasi pada Bringin Life syariah

dimiliki dengan tujuan held to maturity. Selain itu juga masih belum sesuai dengan

ED PSAK 110 tentang sukuk, dimana sukuk seharusnya diklasifikasikan hanya pada

nilai wajar atau biaya perolehan, bukan pada available for sale atau fair value

through profit and loss, ataupun held to maturity.


15

DAFTAR REFERENSI

Anggraeni, Dara Dewisinta. (2009). Dampak Penerapan Pernyataan Standar Akuntansi

Keuangan (PSAK) 108 pada Strategi Investasi PT Asuransi Takaful Umum. Tesis:

Program Pascasarjana Program Studi Timur Tengah dan Islam Kekhususan Ekonomi

dan Keuangan Syariah.

Aris, Mufthi dan Muhammad Syakir Sula (2007). Amanah Bagi Bangsa: Konsep Sistem

Ekonomi Syariah. Jakarta: Masyarakat Ekonomi Syariah.

Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan. (2011). Perasuransian Indonesia

2010. Jakarta: Penulis.

Hikmahwati, Penny. (2005). Optimalisasi Pemilihan Portofolio Investasi Pada PT Asuransi

Takaful Umum. Tesis: MM FEUI.

Mubarok, Jaih (2012). Investasi Asuransi Syariah di Indonesia. Muzakarah Cendekiawan

Syariah Nusantara Ke-6, 1-19.

Qureshi, Asif Ahmed (2011, September). Analyzing The Sharia’h Compliant Issues Currently

Faced by Islamic Insurance. Interdisciplinary Journal of Contemporary Research in

Business, vol.3 279-295. Proquest database.

Sula, Muhammad Syakir (2004). Asuransi Syariah (Life and General). Jakarta: Gema Insani

Press.


analisis pengelolaan investasi pada asuransi jiwa …

Documents