analisis perbandingan dana pihak ketiga perbankan di
TRANSCRIPT
ANALISIS PERBANDINGAN DANA PIHAK KETIGA
PERBANKAN DI INDONESIA SEBELUM DAN
SESUDAH FATWA BUNGA BANK HARAM
SKRIPSI
Oleh:
ABDUL CHOLIL ROIS
NIM. 210815112
Pembimbing:
Dr. ANTON SUDRAJAT, M.A.
NIDN. 2021078302
JURUSAN PERBANKAN SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO
2019
ii
ABSTRAK
Abdul Cholil Rois, 2019. Analisis perbandingan dana pihak
ketiga perbankan di Indonesia sebelum dan sesudah
fatwa bunga bank haram. Skripsi.Jurusan Perbankan
Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut
Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo. Pembimbing Dr
Anton Sudrajat, M.A.
Kata kunci : DPK, Kebijakan DSN MUI.
Fatwa bunga bank haram dikeluarakan DSN MUI guna
mendongkrak dana pihak ketiga bank syariah, fatwa ini
dikeluarakan pada tahun 2004. Fatwa ini dikeluarkan
dengan pertimbangan status hukum bunga yang dikenakan
dalam transaksi pinjaman atau utang piutang yang
dilakukan oleh lembaga keuangan. Kemudian, ijtima’ ulama
komisi fatwa MUI telah memfatwakan tentang status
hukum bunga bank menjadi haram. Dengan adanya fatwa
bunga bank haram diharapkan dapat menggugah kesadaran
masyarakat muslim di Indonesia untuk semakin termotivasi
melakukan migrasi simpanan dana dari bank konvensional
ke bank syariah sebagai pilihan untuk menyimpan dananya
dan berinvenstasi.
Penelitian ini dilakukan untuk mendeskripsikan
perbandingan dana pihak ketiga perbankan di Indonesia
sebelum dan sesudah fatwa bunga bank haram. Data yang
digunakan dalam penelitian ini dalah data sekunder yang
berupa laporan keuangan bulanan periode sebelum fatwa
bunga bank haram pada tahun 2003-2004 dan periode
iii
sesudah fatwa bunga bank haram dari tahun 2005-2006
yang diperoleh melalui website OJK. Pendekatan yang
digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan
kuantitatif dan jenis penelitian yang digunakan dalam
penelitian ini adalah penelitian komperatif.Teknik analisis
data yang digunakan yaitu uji beda.
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa:1) ada
perbedaan yang signifikan antara dana pihak ketiga bank
syariah sebelum dengan sesudah fatwa bunga bank haram,
2) ada perbedaan yang signifikan antara dana pihak ketiga
bank konvensional sebelum dengan sesudah fatwa bunga
bank haram. 3) ada perbedaan yang signifikan antara dana
pihak ketiga bank syariah dengan bank konvensional
sebelum fatwa bunga bank haram, dan 4) ada perbedaan
yang signifikan antara dana pihak ketiga bank syariah
dengan bank konvensional sesudah fatwa bunga bank
haram, namun tidak lebih unggul dari bank konvensional.
iv
v
vi
vii
1
BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah
Sejarah perbankan di Indonesia dimulai pada
saat penjajahan Belanda. Pada masa penjajahan VOC
telah berdiri banyak perbankan namum bank-bank
negara belanda yang paling dominan. Setelah masuk
penjajahan jepang atau beberapa tahun sebelum
kemerdekaan, perkembangan bank di Indonesia telah
berkembang pada bank yang dimiliki oleh warga
pribumi, china, jepang, dan eropa. Hal ini dapat dilihat
pada nama-nama bank yang ada. Bahkan sudah terdapat
bank yang bervariasi kepada nama kota di Indonesia,
seperti batavia bank. Pada masa inilah Indonesia mulai
mengenal istilah perbankan.1
Sejalan pada masa kemerdekaan republik
Indonesia dari penjajahan, maka berdiri pula bank-bank
yang prakarsi warga pribumi. Hampir seluruh kota
besar Indonesia, terutama di jawa telah beridiri bank.
Pada saat kemerdekaan inilah perbankan mulai
berkembang dan dari situlah muncul bank-bank baru,
dan pada saat itulah diresmikan menjadi milik
pemerintah Indonesia.2 Organisasi perbankan nasional
seluruhnya dibawah kendali bank sentral yaitu bank
Indonesia. Aspek organisasi bank yang berada di
1 Ahmad Dahlan, Bank Syariah Teoritik, Praktik Dan Kritik
(Yogyakarta : Teras, 2012), 8. 2Bustari Muchtar, Bank Dan Lembaga Keuangan Lain,(Jakarta :
kencana, 2016), 58-59.
2
lingkungan Negara Indonesia diklasifikasikan pada
bank pemerintah dan bank swasta.3
Pada tahun 1992 di Indonesia juga lahir bank
syariah. Bank pertama di Indonesia adalah Bank
Muamalat Indonesia. Pada tahun 1992-1999,
perkembangan Bank Muamalat Indonesia, masih
tergolong stagnan. Namun sejak adanya krisis moneter
yang melanda Indonesia pada tahun 1997 dan 1998,
maka banker melihat bahwa Bank Muamalat Indonesia
(BMI) tidak terkena dampak krisis moneter. Para bankir
berfikir bahwa Bank Muamalat Indonesia (BMI), satu-
satunya bank syariah di Indonesia, tahan terhadap krisis
moneter. Pada tahun 1999 berdirilah Bank Syariah
Mandiri yang merupakan konversi dari Bank Susila
Bakti. Bank Susila Bakti merupakan bank konvensional
yang dibeli oleh bank dagang Negara, kemudian
dikonversi menjadi Bank Syariah Mandiri, Bank
Syariah kedua Di Indonesia.4
Bank syariah memiliki sistem oprasional yang
berbeda dengan bank konvensional. Bank syariah
memberikan layanan bebas bunga kepada para
nasabahnya. Dalam sistem operasional bank syariah,
pembayaran dan penarikan bunga dilarang dalam semua
bentuk transaksi. Bank syariah tidak mengenal sistem
bunga, baik bungsa yang diperoleh dari nasabah yang
meminjam uang atau bunga yang dibayar kepada
penyimpan dana dibank syariah. Perbankan syariah
3Ahmad Dahlan, Bank Syariah Teoritik, Praktik Dan Kritik, 73-74.
4 Ismail, Perbankan Syariah, (Jakarta : Kencana, 2011), 31.
3
merupakan segala sesuatu yang menyangkut tentang
bank syariah dan unit usaha syariah, mencakup
kelembagaan kegiatan usaha, serta cara dan proses
dalam melaksanakan kegiatan usahanya. Bank syariah
memiliki fungsi menghimpun dana dari masyarakat
dalam bentuk titipan dan investasi dari pemili dana.
Fungsi lainya ialah menyalurkan daa kepaa pihak lain
yang membutuhkan dana dalam betuk jual beli meupun
kerja sama usaha.5
Pada saat ini Indonesia menerapkan dual
banking system, yaitu terselenggaranya dua sistem
perbankan (konvensional dan syariah) secara
berdampingan yang pelaksanaannya diatur dalam
berbagai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Berdasarkan undang-undang 21 tahun 2008 tentang
perbankan syariah, yang dimaksud dengan bank
konvensional adalah bank yang menjalankan kegiatan
usahanya secara konvensional. Berdasarkan jenisnya
bank konvensional terdiri atas bank umum
konvensional dan Bank Perkreditan Rakyat.6
Sedangkan yang dimaksud dengan bank syariah adalah
segala sesuatu yang menyangkut tentang bank syariah
dan unit usaha syariah, mencakup kelembagaan,
kegiatan usahanya. Bank syariah adalah bank yang
menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip
syariah dan menurut jenisnya terdiri atas bank umum
5 Ibid., 33
6 Trisadini P. Usanti Dan Abd.Shomad, HukumPerbankan, (Jakarta
: KENCANA, 2016), 1-3.
4
syariah (BUS), unit usaha syariah (UUS), dan bank
pembiayaan rakyat syariah (BPRS). Bank umum
syariah adalah bank syariah yang berdiri sendiri sesuai
dengan akta pendiriannya, bukan merupakan bagian
dari bank konvensional. Beberapa contoh bank umum
syariah antara lain Bank Syariah Mandiri, Bank
Mamalat Indonesia, Bank Syariah Mega, Bank Syariah
Bukopin, Bank BCA Syariah, Dan Bank BRI Syariah.7
Implikasi dari dual banking sistem adalah
adanya persaingan yang sengit antara bank bank
konvensional dengan bank syariah dalam mendapatkan
nasabah dana pihak ketiga. Berbagai cara dan sistem
telah diterapkan oleh bank konvensional maupun bank
syariah untuk mendapatkan kepercayaan nasabah.8
Meskipun saat ini telah ada fatwa MUI yang
menyatakan bahwa status hukum dari bunga bank
bertentangan dengan agama karena dikategorikan
sebagai riba sebagaimana yang diharamkan dalam al-
Qur’an namun masyarakat masih dalam kondisi yang
bingung. Masih banyak masyarakat yang tidak mengerti
perbedaan antara sistem bunga dan sistem bagi hasil
bahkan menggap sama. Sehingga pandangan masyrakat
sendiri mengenai sistem bunga dapat kita kelompokkan
7 Muhammad Syafi’i Antonio, Bank Syariah Dari Teori Ke
Praktik, (Depok : Gema Insani, 2001), 33. 8Kompasiana, “Bank Konvensional Vs Bank Syariah, Siapa Lebih
Unggul Dalam Segi Sistem Dan Pertumbuhan Nasabah,” dalam
https://www.kompasiana.com/amp/muhammaddickiwahyudivall007/5af653
dfdd0fa80e93591d23/bank-konvensional-vs-bank-syariah-siapa-yang-lebih-
unggul-dalam-segi-sitem-dan-pertumbuhan-nasabah (diaksespadatanggal 27
agustus 2019, jam 08:20)
5
menjadi 3 bagian, yaitu (1) bunga bank haram karena
bertentangan dengan ajaran agama; (2) tidak
bertenangan dengan ajaran agama; (3) tidak tahu atau
ragu-ragu.9
Hasil dari persaingan dam munculnya fatwa
bunga bank haram tersebut menunjukan pangsa pasar
(market share) perbankan syariah di Indonesia dinilai
masih kecil bila dibandingkan dengan bank
konvensional yang sudah mencapai 95,2%. Sedangkan,
saat ini pangsa pasar perbankan syariah Indonesia baru
sekitar 4,8%.10
Jumlah dana pihak ketiga yang berhasil
dihimpu bank syariah dibandingkan dengan jumlah
dana pihak ketiga bank umum di indonesia selama
kurun waktu 9 tahun dari tahun 2000 sampai tahun
2009, walaupun masih relatif kecil tetapi trennya terus
menunjukkan kenaikan, dimana pangsa pasar DPK
pada tahun 2000 baru mencapai 0,14% sedangkan pada
tahun 2009 sudah mencapai 1,99%.11
Untuk mendongkrak market share bank syariah,
MUI pada tahun 2004 mengeluarkan fatwa bunga bank
haram dengan pertimbangan status hukum bunga yang
dikenakan dalam transaksi pinjaman atau utang piutang
9 Nurul huda, Ekonomi Makro Islam: Pendekatan Teorits (Jakarta :
KENCANA, 2008), 234. 10
Republika.co.id, “Penyebab Perkembangan Bank Syariah Di
Indonesia Lambat,” dalam
https://www.google.com/amp/s/m.republika.co.id/amp/pjdd1q383 (diakses
pada tanggal 27 agustus 2019, jam 08:50) 11
Rahmat Firdaus Dan Maya Ariyanti, Pengantar Teori Moneter
Serta Aplikasinya Pada Sistem Ekonomi Konvensional Dan Syariah
(Bandung : Alfabeta, 2011), 240.
6
yang dilakukan oleh lembaga keuangan. Kemudian,
ijtima’ ulama komisi fatwa MUI telah memfatwakan
tentang status hukum bunga bank menjadi haram.
Dengan adanya fatwa bunga bank haram diharapkan
dapat menggugah kesadaran masyarakat muslim di
Indonesia untuk semakin termotivasi melakukan
migrasi simpanan dana dari bank konvensional ke bank
syariah sebagai pilihan untuk berinvenstasi. Maka
analisis tentang efektifitas dan dampak dari fatwa
bunga bank terhadap pergerakan dan mutasi dana pihak
ketiga di bank syariah dan bank konvensional harus
dibuktikan secara empiris melalui penelitian yang
berjudul “Analisis Perbandingan Dana Pihak Ketiga
Perbankan Di Indonesia Sebelum Dan Sesudah Fatwa
Bunga Bank Haram”
B. Rumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang masalah yang telah
dipaparkan di atas, maka peneliti dapat merumuskan
masalah sebagai berikut :
1. Apakah ada perbedaan dana pihak ketiga bank
syariah sebelum dan sesudah munculnya fatwa
bunga bank haram ?
2. Apakah ada perbedaan dana pihak ketiga bank
konvensional sebelum dan sesudah munculnya
fatwa bunga bank haram ?
3. Apakah ada perbadaan dana pihak ketiga bank
syariah dan bank konvensional sebelum munculnya
fatwa bunga bank haram ?
7
4. Apakah ada perbedaan dana pihak ketiga bank
syariah dan bank konvensional sesudah munculnya
fatwa bunga bank haram ?
C. Tujuan Penelitian
Berdasarkan rumusan masalah yang telah dipaparkan di
atas, maka tujuan peneliti yang ingin dicapai :
1. Untuk mengetahui perbedaan dana pihak ketiga
bank syariah sebelum dan sesudah munculnya fatwa
bunga bank haram.
2. Untuk mengetahui perbedaan dana pihak ketiga
bank konvensional sebelum dan sesudah munculnya
fatwa bunga bank haram.
3. Untuk mengetahui perbedaan dana pihak ketiga
bank syariah dan bank konvensional sebelum
munculnya fatwa bunga bank haram
4. Untuk mengetahui perbedaan dana pihak ketiga
bank syariah dan bank konvensional sesudah
munculnya fatwa bunga bank haram
D. Kegunaan Penelitian
Dari uraian di atas kegunaan yang diharapkan peneliti
dari penelitian ini adalah sebagai berikut :
1. Manfaat teoritis
Penelitian ini bermanfaat dalam
pengenmbangan ilmu perbankan guna memperluas
pengetahuan dan memperkaya konsep keilmuan
yang berkaitan tentang dana pihak ketiga perbankan
di Indonesia sebelum dan sesudah fatwa bunga bank
haram
8
2. Manfaat Praktis
a. Bagi Bank Konvensional
Penelitian ini berguna sebagai referensi
untuk melakukan analisa tentang fatwa bunga
bank haram. Karena, bank konvensional
dianggap sebagai salah satu yang menerapkan
bunga.
b. Bagi Bank Syariah
Penelitian ini diharapkan dapat berguna
untuk meningkatkan dana pihak ketiga bank
syariah yang selama ini masih dianggap lemah.
Dengan keluarnya fatwa bunga bank diharapkan
dapat mendongkrak dana pihak ketiga bank
syariah.
E. Sistematika Penulisan
BAB I :PENDAHULUAN
Bab ini berisi tentang gambaran umum
untuk member pola pemikiran bagi seluruh
skripsi, yang meliputi latar belakang
masalah, batasan masalah, rumusan
masalah, tujuan penelitian, manfaat
penelitian dan sistematika pembahasan.
BAB II :LANDASAN TEORI
Bab ini berisi telaah hasil penelitian
terdahulu, kerangka berfikir dan pengajuan
hipotesis. Bab ini menjelaskan variabel-
variabel yang akan diteliti yang meliputi
landasan teori, penelitian terdahulu,
kerangka berfikir dan pengajuan hipotesis.
9
BAB III : METODE PENELITIAN
Bab ini akan menjelaskan tentang rancangan
penelitian, instrument penelitian
pengumpulan data, teknik pengumpulan data
dan teknik analisis data.
BAB IV : PEMBAHASAN
Bab ini berisi tentang gambaran umum
objek penelitian dan hasil penelitian atau
hasil dari pengujian data serta
pembahasannya.
BAB V : PENUTUP
Berfungsi mempermudah para pembaca
dalam mengambil inti dalam skripsi ini dan
berisi tentang kesimpulan dan saran.
10
BAB II
LANDASAN TEORI
A. Landasan Teori
1. Perilaku Konsumen
Perilaku konsumen merupakan perilaku
yang diperlihatkan oleh konsumen dalam
mencari, membeli, menggunakan, dan
menghabiskan produk dan jasa yang mereka
harapkan akan memuaskan kebutuhan mereka.
Konsumen dapat beragam dari sudut usia, jenis
kelamin, status sosial, dan sebagainya, yang akan
memengaruhi cara mereka melakukan proses
memilih sampai dengan membuang produk yang
dikonsumsi. Kebutuhan dan keinginan mereka
juga beragam dalam mengkonsumsi suatu
barang. Hal inilah yang membuat perlunya
mempelajari perilaku konsumen.1 Sehingga
dapat disimpulkan bahwa perilaku konsumen
adalah kegiatan atau tindakan yang dilakukan
oleh individu, kelompok, atau organisasi yang
berhubungan dengan proses pengambilan
keputusan dalam mendapatkan, menggunakan
barang-barang atau jasa yang ekonomis yang
dipengaruhi lingkungan.2
1 Vinna Sri Yuniarti, Perilaku Ekonomi Teori Dan
Praktik(Bandung : Pustaka Setia, 2015). 33. 2 Danang Sunyoto, Periaku Konsumen Dan Pemasaran
(Yogyakarta : CAPS, 2015), 1-4.
11
Dalam perilaku konsumen terdapat faktor-
faktor yang mempengaruhi seperti keputusan
konsumen. Keputusan konsumen merupakan
tindakan konsumen dalam memutuskan sebuah
produk yang dianggap menjadi solusi dari
kebutuhan dan keinginan konsumen.
Pengambilan keputusan konsumen adalah proses
pengintregasian yang mengkombinasikan
pengetahuan untuk mengevaluasi dua perilaku
alternative atau lebih, dan memilih salah satu
diantaranya. Sebuah keputusan konsumen
malalui proses artinya tidak setiap keptusan bisa
terjadi begitu saja tanpa sebab yang dilator
belakangi oleh suatu keadaan dan dasar tertentu.
Dimana semua itu hanya konsumen yang
mengetahui dan merasakan mengapa ia
melakukan keputusan tersebut. Sehingga dalam
konteks ini seorang pemasar harus memahami
dengan benar apa yang terdapat dalam benak
konsumen.3
Proses keputusan pembelian baik pada
pasar konsumen maupun pasar organisasi
dipandang sebagai serangkaian tahap yang
dilalui pembelian dan membeli sebuah produk
atau jasa. Prosesnya meliputi lima tahap :
pengenalan kebutuhan, pencarian informasi,
3 Irham Fahmi, Perilaku Konsumen teori dan aplikasi
(Bandung : Alfabeta, 2016), 57-58.
12
evaluasi alternative, keputusan pembelian,
evaluasi pasca pembelian.
a. Pengenalan kebutuhan
Langkah pertama pembeli keputusan
pembelian adalah pengenalan kebutuhan,
yang berarti bahwa pembeli membayangkan
kesenjangan diantara keadaan keadaan nyata
dan keadaan yang diharapkan. Kesenajangan
ini seperti, menyadari bahwa perusahaan
membutuhkan tahap ini dalam proses
pembuatan keputusan, pengiklanan dapat
mencoba mempengaruhi para pembeli
dengan membantu mereka mengenali
kebutuhan yang dapat dipenuhi oleh prosduk
sang pengiklan.4
b. Pencarian informasi
Ketika para pembeli telah
mengidentifikasi suatu kebutuhan, mereka
mencari informasi tentang cara memenuhi
kebututhan tersebut. Pencarian informasi ini
bersifat internal maupun eksternal dan
ingatan sang pembeli dapat menjadi aspek
kunci dalam aspek ini. Seandainya pembeli
pernah memenuhi kebutuhan serupa di maa
lalu, ia sepertinya akan mengawali pencarian
informasi dengan mengingat-ingat bagaiman
kebutuhan tersebut pernah terpenuhi.
4 Monle Lee Dan Carla Johnson, Prinsip-Prinsip Pokok
Periklanan Dalam Perspektif Global (Jakarta : Kencana, 2011), 110.
13
Seringksli berkondultasi dengan orang lain
dalam kelompok rujukannya yaitu para
kerabat dan teman. Para pembeli juga
mendapatkan informasi dari para pemasar
melalui iklan, paket, tenaga penjual dan
sebagainya.5
c. Evaluasi Alternatif
Berdasarkan informasi yang
terkumpul, pembeli mengidentifikasi dan
mengevalusi cara-cara untuk memenuhi
kebutuhan dirinya atau organisasinya,
mencari pilihan terbaik menyangkut kualitas,
harga, dan faktor lainnya yang dianggap
penting. Dalam tahap ini, seruan-seruan
periklanan yang rasional dan emosional
memainkan peran penting.6
d. Keputusan pembelian
Setelah mempertimbangkan berbagai
pilihan yang mungkin, pembeli membuat
keputusan pembelian. Tahap ini termasuk
penentuan jadi tidaknya membeli, dan jika
iya, aya yang akan dibeli, dimana membeli,
dan kapan membeli.7
Unsur-unsur yang membentuk faktor
internal perilaku konsumen meliputi, presepsi,
kepribadian, pembelajaran, motivasi, dan sikap.
5 Ibid., 111
6 Ibid., 112
7 Ibid., 113
14
Unsur-unsur ini termasuk dalam proses
psikologis diri individu, berikut penjelasannya :
a. Presepsi
Pengaruh presepsi terhadap perilaku
konsumen, antara lain barang dan jasa yang
dijual di kota lebih berkualitas dan lebih
mahal, sebaliknya barang dan jasa yang
ditawarkan di pedesaan relatif lebih rendah
kualitasnya dan harganya pun lebih murah.
Sifat yang dapat mempengaruhi persepsi
sebagai berikut, sikap, motivasi, minat,
pengalaman, harapan, sasaran, situasi keadaan
sekitar.8
b. Kepribadian
Pengaruh kepribadian terhadap perilaku
konsumen antara lain lebih suka bertahan
kepada suatu merk yang telah terbukti
memberikan kepuasan, khususnya tentang
manfaat dan telah mengetahui cara
penggunaan dari produk yang telah di
kenalnya.9
c. Pembelajaran
Pengaruh pembelajaran terhadap
perilaku konsumen adalah mereka menjadi
bersikap selektif sebelum memutuskan untuk
membeli barang atau jasa. Tidak mudah
8Mulyadi Nitisusantro, Perilaku Konsumen Dalam Perspektif
Kewirausahaan (Bandung : Alfabeta, 2013), 29. 9Vinna Sri Yuniarti, Perilaku Ekonomi Teori Dan Praktik,
113.
15
percaya dengan apa yang dikatakan oleh para
penjual.10
d. Motivasi
Pengaruh motivasi terhadap perilaku
konsumen adalah timbulnya kebutuhan dan
keinginan untuk memiliki suatu produk
barang atau jasa. Dorongan kebutuhan dan
keinginan untuk memiliki sesuatu tersebut
akan menjadi lebih kuat apabila barang dan
jasa yang ditawarkan sesuai dengan
kepribadiannya, mengandung atau
menyimpan pengalaman yang memuaskan
dan dipersepsikan dengan baik.11
e. Sikap
Khusus dalam konteks perilaku
konsumen, sikap adalah suatu keadaan pada
diri seseorang untuk berperilaku suka atau
tidak suka ketika dihadapkan kepada suatu
situasi. Pengaruh sikap terhadap perilaku
konsumen sangat jelas, misalnya produk yang
bermanfaat akan disukai pembeli, produk
yang berkualitas akan menarik banyak
peminat dan akan menyebabkan tindakan
membeli. Sebaliknya, produk yang kurang
bermanfaat biasanya kurang disukai pembeli,
demikian produk yang kualitas rendah, hanya
10
Ibid., 114 11
Ibid., 116
16
menarik pembeli sesaat yang kemudian
meninggalkannya.12
2. Fatwa DSN MUI
a. Majelis Ulama Indonesia (MUI) Sebagai
Lembaga Fatwa Di Indonesia
Majelis Ulama Indonesia terbentuk
berdasarkan hasil Musyawarah Nasiaonal I
MUI yang berlangsung pada 21-27 Juli 1975
di Balai Sidang Jakarta. Tanda berdirinya
MUI tersebut diabadikan dalam bentuk
“Piagam” berdirinya Majelis Ulama Indonesia
yang ditandatangani oleh 53 orang ulama
yang terdiri 26 ketua-ketua MUI daerah
tingkat I, 10 orang ulama unsur organisasi
Islam tingkat pusat, yaitu NU,
Muhammadiyah, Syarikat Islam, PERTI, AL-
washilah, Mathala’ul Anwar, GUPPI, PTDI,
Dewan Masjid Indonesia, dan Ittihadiyah, 4
orang ulama dari dinas rohaniah Islam
Angkatan Darat, Udara, Laut dan POLRI,
serta 13 ulama undangan perorangan.13
Hakikat dasar fatwa sesungguhnya
hanyalah sebuah legal opinion yang tidak
mengikat.Namun kenyataan yang terjadi,
fatwa bagi umat Islam Indonesia tidak saja
dipahami sebagai pendapat hukum yang tidak
12
Mulyadi Nitisusantro, Perilaku Konsumen Dalam Perspektif
Kewirausahaan, 72-83. 13
panji adam, fatwa-Fatwa Ekonomi Syariah (Jakarta :
AMZAH, 2018), 140-141.
17
mengikat, tetapi jauh lebih dari itu fatwa
ulama sudah menjadi acuan dan pedoman
pelaksanaan ajaran agama dalam kehidupan
sehari-hari.14
b. Profil Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama
Indonesia (DSN MUI)
Rencana pembentukan Dewan Syariah
Nasional (DSN) mulai dibincangkan pada
tahun 1990 ketika acara lokakarya dan
pertemuan yang membahas tentang bunga
bank dan pengembangan ekonomi rakyat, dan
merekomendasikan agar pemerintah
memfasilitasi pendirian bank berdasarkan
prinsip syariah.Karena kesimpulan lokakarya
ini mengindikasikan adanya kecenderungan
mempersamakan bunga bank dengan
riba.Selanjutnya, pada tahun 1997, Majelis
Ulama Indonesia (MUI) mengadakan
lokakarya ulama tentang Reksadana Syariah,
yang salah satu rekomendasinya adalah
pembentukan Dewan Syariah Nasional
(DSN).
Pada pertemuan tanggal 14 OKtober
1997, telah disepakati pembentukan Dewan
Syariah Nasional (DSN).Usulan ini
ditindaklanjuti sehingga tersusunlah Dewan
Syariah Nasional (DSN) secara resmi pada
tahun 1998. Pada tahun 1999, pengurus
14
Ibid., 143-144.
18
Dewan Syariah Nasinal (DSN) yang pertama
adalah Menteri Agama Republik Indonesia,
Prof. H. A. Malik Fajar pada acara
Musyawarah Kerja Nasional (Mukernas)
Majelis Ulama Indonesia di Jakarta, tepatnya
pada bulan Februari 1998.15
c. Wewenang Dewan Syariah Nasional Majelis
Ulama Indonesia (DSN MUI)
1) Mengeluarkan fatwa yang mengikat Dewan
Pengawas Syariah di masing-masing
lembaga keuangan syariah dan menjadi
dasar tindakan hukum pihak terkait.
2) Mengeluarkan fatwa yang menjadi
landasan bagi ketentuan/peraturan yang
dikeluarkan oleh instansi yang berwenang,
seperti Kementrian Keuangan dan Bank
Indonesia.
3) Memberikan rekomendasi dan atau
mencabut rekomendasi nama-nama yang
akan duduk sebagai Dewan Pengawas
Syariah pada suatu lembaga keuangan
syariah.
4) Mengundang para ahli untuk menjelaskan
suatu masalah yang diperlukan dalam
pembahasan ekonomi syariah, termasuk
otoritas moneter/lembaga keuangan dalam
maupun luar negeri.
15
Ibid., 160-161.
19
5) Memberikan peringatan kepada lembaga
keuangan syariah untuk menghentikan
penyimpangan dari fatwa yang telah
dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional.
6) Mengusulkan kepada instansi yang
berwenang untuk mengambil tindakan
apabila peringatan tidak diindahkan.16
d. Fatwa DSN MUI Tentang Bunga
(Interest/Fa’idah)
Fatwa DSN MUI tentang bunga bank haram,
memutuskan tentang : Pertama : Pengertian
bunga (Interest) dan riba bahwa Bunga
(interest/fa’idah) adalah tambahan yang
dikenakan dalam transaksi pinjaman uang
(Al-Qardh) yang diperhitungkan
pemanfaatan/hasil pokok tersebut
berdasarkan tempo waktu diperhitungkan
secara pasti di muka dan pada umumnya.
Sedangkan, Riba adalah tambahan (ziyaddah)
tanpa imbalan yang terjadi karena
penangguhan dalam pembayaran yang di
perjanjikan sebelumnya, dan inilah yang di
sebut Riba Nasi’ah.
Kedua : Hukum Bunga (Interest) menyatakan
bahwa Praktek pembungaan uang saat ini
telah memenuhi kriteria riba yang terjadi
pada jaman Rasullah SAW, Ya ini Riba
Nasi’ah. Dengan demikian, praktek
16
Ibid., 165.
20
pembungaan uang ini termasuk salah satu
bentuk riba, dan Riba Haram Hukummnya.
Selanjutnya, Praktek penggunaan tersebut
hukumnya adalah haram, baik yang di
lakukan oleh Bank, Asuransi, Pasar Modal,
Pegadaian, Koperasi, Lembaga Keuanga
lainnya maupun dilakukan oleh individu.
Ketiga : Bermu’amalah dengan lembaga
keuangan konvensional menyatakan bahwa
Untuk wilayah yang sudah ada
kantor/jaringan lembaga keuangan Syariah
dan mudah di jangkau, tidak di bolehkan
melakukan transaksi yang di dasarkan kepada
perhitungan bunga. Dan juga untuk wilayah
yang belum ada kantor/jaringan lembaga
keuangan Syariah, diperbolehkan melakukan
kegiatan transaksi di lembaga keuangan
konvensional berdasarkan prinsip
dharurat/hajat.17
Keputusan fatwa DSN MUI tersebut
dengen penuh pertimbangan bahwa umat
islam indonesia masih mempertanyakan
status huum bunga yang dikenakan dalam
transaksi pinjaman (al-qardh) atau utang
piutang (al-dayn), baik yang dilakukan oleh
lembaga keuangan, individu maupun lainnya.
17
Mahmud Syaltut, “Fatwa MUI Tentang Bunga Bank,”Dalam
https://www.google.com/amp/s/almaanar.wordpress.com/2008/04/16/fat
wa-tentang-bunga-bank/amp/ (diakses pada tanggal 16 maret 2019, jam
10.05).
21
Selain itu, majelis ulama indonesia
memandang perlu menetapkan fatwa tentang
bunga dimaksud dijadikan pedoman oleh
masyarakat.18
Dengan mengingat firman allah SWT
bahwa orang yang memakan atau mengambil
riba tidak dapat berdiri melainkan seperti
berdirinya orang yang kemasukan syaitan
lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan
mereka ang demikian itu adalah disebabkan
mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya
jual beli itu sama dengan riba, padahal allah
telah menghalalkan jual beli dan
mengharamkan riba. Orang-orang yang telah
sampai kepadanya larangan dari tuhannya,
lalu terus berhenti (dari mengambil riba),
maka baginya yang telah diambilnya dahulu
(sebelum datang larangan) dan urusannya
(terserah) kepada allah. Orang yang
mengulangi (mengambil riba), maka orang
itu adalah penghuni-penghuni neraka, maka
mereka kekal didalamnya.19
3. Dana Pihak Ketiga
Bank adalah badan usaha yang
menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk
simpanan dan menyalurkannya dalam bentuk
kredit atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka
18
Ibid., 19
Ibid.,
22
meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.
Terdapat beberapa macam dana yang dihimpun
oleh pihak bank, salah satunya yaitu Dana Pihak
Ketiga.20
Dari kacamata manajemen risiko,
pengelolaan sumber dana ini mengandung risiko
yang tinggi, dalam artian jika suatu saat nasabah
melakukan penarikan dana besar-besaran maka
bank akan kesulitan untuk menyediakan dana
tersebut secara tepat. Kondisi ras ini terjadi
umumnya pada saat perekonomian suatu negara
berada dalam keadaan tidak menentu, misalnya
seperti kejadian tahun 1997 atau 1998 yang
membawa reaksi pada kegelisahan masyarakat
khususnya penabung atau nasabah, apalagi jika
ditambah dengan berbagai isu dan berita lainnya.
Sehingga mereka berfikir untuk mengamankan
uangnya yaitu dengan menarik seluruh simpanan
atau deposito yang ada di bank tersebut.21
Dana Pihak ketiga sendiri merupakan dana
dari masyarakat atau dana-dana yang berasal dari
masyarakat, baik secara perorangan maupun
badan usaha yang didapatkan oleh bak dengan
menggunakan berbagai instrumen produk
simpanan yang dimiliki bank. Dana masyarakat
atau dana pihak ketiga memiliki fungsi sangat
besar bagi jasa keuangan. Ini sesuai dengan
20
Rivai, Islamic Banking : sebuah Teori, Konsep dan Aplikasi,
579 21
Fahma, Pengantar Perbankan: teori dan Aplikasi, 53.
23
fungsi bank fungsi bank sbagai penghimpun
dana dari pihak-pihak yang kelebihan dana
dalam masyarakat. Dana masyarakat atau dana
pihak ketiga biasanya dihimpun bank dengan
produk-prduk simpanan, dalam bank syariah
biasanya disebut dengan Giro/wadi’ah, Deposit,
dan tabungan.22
Sedangkan menurut undang-undang No.
21 Tahun 2008 menjelaskan, bahwa dana pihak
ketiga bank adalah kewajiban bank kepada
penduduk dalam rupiah dan valuta asing berupa
tabungan, deposito, giro. Umumnya dana yang di
himpun oleh perbankan dari masyarakat akan di
gunakan untuk pendanaan aktivitas sektor riil
melalui penyaluran kredit. Dana-dana yang
dihimpun dari msyarakat (DPK) ternyata
merupakan sumber dana terbesar yang paling di
andalkan oleh Bank (bisa mencapai 80%-90%
dari seluruh dana yang dikelola oleh bank). Dana
pihak ketiga terdiri atas beberapa jenis, yaitu23
:
a. Tabungan
Tabungan merupakan jenis simpanan
yang dilakukan oleh pihak ketiga yang
penarikannya dapat dilakukan menurut syarat
tertentu sesuai dengan perjanjian antara bank
dan pihak nasabah. Dalam
22
Syukuri Iska, Sistem Perbankan Syariah Di Indonesia,
(Yogayakarta : Fajar Media Fress, 2014), 30. 23
Undang-Undang Republik Indonesia No. 21 Tahun 2008
tentang Perbankan Syariah (Pasal 1), 5.
24
perkembangannya, penarikan tabungan dapat
dilakukan setiap saat dengan menggunakan
sarana penarikan berupa slip penarikan,
ATM, surat kuasa, dan sarana lainnya yang
dipersamakan dengan itu.24
Akad yang digunakan oleh bank
syariah untuk produk tabungan adalah Al-
Wadi’ah. Al-Wadi’ah merupakan prinsip
simpanan murni dari pihak yang menyimpan
atau menitipkan kepada pihak yang
menerima titipan untuk dimanfaatkan sesuai
dengan ketentuan. Titipan harus dijaga dan
dipelihara oleh pihak yang menerima titipan,
dan titipan itu dapat diambil sewaktu-waktu
pada saat dibutuhkan oleh pihak yang
menitipkannya. Tabungan wadi’ah hanya
bisa diambil menggunakan kartu kredit,
ATM, atau langsung ke teller tanpa dipungut
biaya. Tabungan ini tidak dapat
menggunakan cek seperti giro wadi’ah.25
Selain itu, bank syariah juga dapat
menggunakan akad mudharabah dalam
tabungan. Mudharabah adalah akad kerja
sama usaha antara dua pihak, dimana pihak
pertama (sahibul mal) meyediakan seluruh
(100%) modal, sedangkan pihak lainnya
24
Ismail, Manajemen Perbankan Dari Teori Menuju Aplikasi
(Jakarta : Prenada Media, 2010), 67. 25
Ismail, Perbankan Syariah,(Jakarta : Prenada Media, 2011),
47.
25
menjadi pengelola. Keuntungan usaha secara
mudharabah dibagi menurut kesepakatan
yang dituangkan dalam kontrak, sedangkan
apabila rugi ditanggung oleh pemilik modal
selama kerugian itu bukan akibat kelalaian
pengelola.Seandainya kerugian diakibatkan
karena kecurangan pengelola, maka
pengelola harus bertanggung jawab atas
kerugian tersebut.26
b. Deposito
Deposito adalah jenis simpanan yang
penarikannya hanya dapat dilakukan setelah
jangka waktu tertentu sesuai dengan
perjanjian antara nasabah penyimpan
(deposan) dan bank. Karena penarikan dana
oleh nasabah sifatnya berjangka, maka
tingkat bunga deposito cenderung lebih
tinggi dibandingkan dibandingkan dengan
jasa perbankan lainnya. Hal ini karena bank
mempunyai waktu yang cukup untuk
mengoptimalkan dana tersebut dalam bentuk
investasi danaseperti untuk kegiatan kredit,
penanaman dalam bentuk surat-surat
berharga, dan lain-lainnya.27
26
Didiek Ahmad Supadie, sistem lembaga keuangan ekonomi
syariah dalam pemberdayaan ekonomi rakyat, (Semarang : PT.
PUSTAKA RIZKI PUTRA, 2013), 56. 27
Rimsky K Judisseno, Sistem Moneter Dan Perbankan Di
Indonesia, (Jakarta : PT Gramedia Pustaka Utama, 2005), 155.
26
Dalam bank syariah, praktik deposito
mdharabah dapat dijelaskan dengan merujuk
pada beberapa aspek berikut :
1) Deposito mudharabah merupakan
kategori investasi, sehinga disebut
investmen accounts bukan saving
accounts sebagaimana pada tabungan.
2) Deposito Atau Investasi Umum (tidak
Terikat)
Simpanan deposito berjangka
(biasanya satu bulan keatas) dalam
rekening investasi umum dengan prinsip
muharabah al-muthlaqah dimana bank
memiliki kebebasan mutlak dalam
pengelolaan investasi. Untuk bagi hasil
dan jangka waktu akan disepakati antara
kedua belah pihak.
3) Deposito Atau Investasi Khusus
(Terikat)
Merupakan simpanan dalam
rekening investasi khusus dengan
prinsip mudharabah al-muqayaddah
yaiu bank akan menginvestasikan
dana nasabah ke dalam proyek
tertentu yang diinginkan nasabah.
Jangka waktu dan bagi hasil akan
disepakati antara kedua belah pihak.28
28
Ahmad Dahlan, Bank Syariah Teoritik, Praktik, Kritik
(Yogyakarta : Teras, 2012), 151.
27
c. Giro
Simpanan Giro merupakan jenis
simpanan yang dapat ditarik setiap saat
dengan menggunakan sarana penarikan
berupa cek, bilyet giro dan sarana penarikan
lainnya, maupun sarana pemindah bukuan
lainnya yang dipersamakan dengan itu.
Pemegang rekening giro dapat mencairkan
dananya berkali-kali dalam sehari dengan
catatan dana yang tersedia masih mencukupi
dan sesuai dengan ketentuan yang masih
berlaku. Sifat giro adalah bisa ditarik
kapanpun, oleh Karen itu di sebut dana labil.
Simpanan giro merupakan jenis produk yang
di butuhkan oleh masyarakat luas terutama
oleh masyarakat pengusaha baik perorangan
maupun badan usaha.Giro disebut juga
dengan checking account, current account,
demand deposit.29
Salah satu produk penghimpunan
dana masyarakat yang ditawarkan oleh bank
syariah adalah giro wadiah dan giro
mudharabah. Nasabah yang memiliki
simpanan giro wadi’ah akan memperoleh
nomor rekening yang disebut juga sebagai
pemegang rekening giro wadi’ah. Salah satu
alasan masyarakat menyimpan dana dalam
29
Ismail, Manajemen Perbankan Dari Teori Menuju aplikasi,
47.
28
bentuk simpanan giro wadi’ah adalah faktor
keamanan dalam penyimpanan dana dalam
transaksi perdagangan, sebagian besar
pembayaran dilakukan dengan menggunakan
cek atau BG (bilyet giro). Hal ini
memberikan rasa aman bagi kedua belah
pihak baik pembeli maupun penjual, karena
kedua pihak tidak harus membawa uang tunai
dalam transaksi pembayaran.30
Giro wadi’ah merupakan giro yang
harus mengikuti fatwa DSN tentang
Wadi’ah. Akad wadi’ah yaitu penitipan dana
dengan ketentuan penitip dana memberi izin
bank untuk memanfaatkan dana yang
dititipkannya dan bank wajib
mengembalikannya jika penitip memintanya.
Untuk keuntungan atas pengelolaan dana
titipan tersebut menjadi milik bank, karena
pada prinsipnya tidak ada bonus yang
diberikan bank kepada pemilik dana.
Sedangkan, giro mudharabah
merupakan cara penghimpunan dana melalui
produk giro yang menggunakan akad
mudharabah. Giro mudharabah juga harus
mengikuti fatwa DSN tentang Mudharabah.31
30
Ismail, Perbankan Syariah,52-53. 31
Rizal Yaya, aji Erlangga Martawireja, Ahim Abdurrahim,
akuntansi Perbankan Syariah Teori dan praktik kontemporer, (Jakarta :
Salemba Empat, 2016), 99.
29
4. Otoritas Jasa Keuangan
Otoritas jasa keuangan (disingkat OJK)
dibentuk berdasarkan Undang-Undang Republik
Indonesia nomor 21 tahun 2011 tentang otoritas
jasa keuangan. Mengacu pada ketentuan pasal 2
ayat 2 UU No. 12/2011, OJK adalah lembaga
yang independen dalam melaksanakan tugas dan
wewenangnya, bebas dari campur tangan pihak
lain, kecuali untuk hal-hal yang secara tegas
diatur dalam UU No. 21/2011.32
Otoritas Jasa Keuangan adalah lembaga
yang independen dan bebas campur tangan dari
pihak lain, yang mempunyai fungsi, tugas dan
wewenang pengaturan, pengawasan,
pemeriksaan, dan penyidikan sebagaimana
ditentukan oleh Undang-Undang tentang Otoritas
Jasa Keuangan.33
Untuk melaksanakan tugas
pengaturan pada sektor jasa keuangan, sesuai
dengan ketetntuan pasal 8 UU OJK, OJK
mempunyai wewenang untuk:
1. Menetapkan peraturan pelaksanaan Undang-
Undang tentang Otoritas Jasa Keuangan.
2. Menetapkan peraturan perundang-undangan
disektor jasa keuangan.
3. Menetapkan peraturan dan keputusan OJK.
4. Menetapkan peraturan mengenai pengawasan
disektor jasa keuangan.
32
Andika wijaya, Hukum Perusahaan Pembiayaan
Konvensional dan Syariah di Indonesia. (Malang: Setara Press), 12 33
Ibid., 17
30
5. Menetapkan kebijakan mengenai pelaksanaan
tugas OJK.
6. Menetapkan peraturan mengenai tata cara
penetapan perintah tertulis terhadap lembaga
jasa keuangan dan pihak tertentu.
7. Menetapkan peraturan mengenai tata cara
penetapan pengelola statuter pada lembga
jasa keuangan.
8. Menetapkan struktur organisasi dan
infrastruktur, serta mengelola, memelihara,
dan menatausahakan kekayaan dan
kewajiban.
9. Menetapkan peraturan mengenai tatacara
pengenaan sanksi sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan disektor jasa
keuangan.34
Otoritas jasa keuangan dibentuk dengan
tujuan agar keseluruhan kegiatan di dalam
sektor jasa keuangan :
1. terselenggara secara teratur, adil, transparan,
dan akuntabel.
2. mampu mewujudkan sistem keuangan yang
tumbuh secara berkelanjutan
3. mampu melindungi kepentingan konsumen
dan masyarakat
34
Ibid., 19-20
31
otoriatas jasa keuangan melaksanakan tugas
pengaturan dan pengawasan terhadap :
1. kegiatan jasa keuangan di sektor perbankan
meliputi :
a) perizinan untuk pendirian bank,
pembukaan kantor bank, anggaran dasar,
rencana kerja, kepemilikan, kepengursan
dan sumber daya manusia, merger,
konsolidasi dan akusisi bank, serta
pencabutan izin usaha bank.
b) Kegiatan usaha bank, antara lain sumber
dana, penyediaan dana, produk hibridasi,
dan aktivitas di bidang jasa.
2. Pengaturan dan pengawasan mengenai
kesehatan bank yang meliputi :
a) Liquiditas, rentabilitas, solvabilitas,
kualitas aset, rasio kecukupan modal
minimum, batas maksimum pemberian
kredit, rasio pinjaman terhadap
simpanan, dan pencadangan bank
b) Laporan bank yang terkait dengan
kesehatan dan kinerja bank
c) Sistem informasi debitur
d) Pengujian kredit (credit testing)
e) Standart akuntansi bank
3. Pengaturan dan pengawasan mengenai aspek
kehati-hatian bank, meliputi : manajemen
risiko, tata kelola bank, prinsip mengenal
nasabah dan anti pencucian uang, pencegahan
32
pembiayaan terorisme dan kesejahteraan
bank.35
B. Penelitian Terdahulu
No. Peneliti Judul Hasil
Penelitian
1. Damayanti
(2013)36
Analisis
perbandingan
kinerja
keuangan bank
syariah dan
bank
konvensional
Ditinjau dari
rasio
keuangan
bank syariah
cenderung
lebih unggul
dibandingkan
dengan bank
konvensional
selama tahun
2006-2009.
2. Ningsih
(2012)37
Analisis
Perbandingan
Kinerja
keuangan bank
umum syariah
dengan bank
umum
konvensional
di Indonesia
Hasil uji
statistic
independent
sample t-test
menunjukkan
rasio CAR,
LDR, NPL,
BOPO, dan
ROA bank
umum syariah
35
Muhammad Sholahudin, Lembaga Keuangan Dan Ekonomi
Islam, (Yogyakarta : Ombak, 2014), 335-337. 36
Ria Tuzi Damayanti : “Analisis perbandingan kinerja
keuangan bank syariah dan bank konvensional”, (Skripsi : Program S1
Institut Pertanian Bogor, 2013). 37
Widya Wahyu Ningsih :“Analisis Perbandingan Kinerja
keuangan bank umum syariah dengan bank umum konvensional di
Indonesia”, (skripsi : Program S1Universitas Hasanuddin, 2012).
33
berbeda secara
signifikan
dengan bank
umum
konvensional.
3. Madyawati
(2018)38
Analisis
perbandingan
kinerja bank
syariah dan
bank
konvensional
di Indonesia
Kinerja
keuangan
perbankan
syariah
berbeda
dengan kinerja
keuangan
perbankan
konvensional.
4. Rabbani
(2014)39
Analisis
perbandingan
efisiensi bank
pembangunan
daerah dan
unit usaha
syariah BPD
sebelum dan
setelah
Tingkat
efisiensi rata-
rata tahunan
BPD di
Indonesia
selama 4 tahun
periode
mengalami
fluktasi.
38
Ulfi Rana Nurmala Madyawati :“Analisis perbandingan
kinerja bank syariah dan bank konvensional di Indonesia”, (Skripsi :
Program S1Universitas Islam Indonesia, 2018). 39
Farhan Rabbani :Analisis perbandingan efisiensi bank
pembangunan daerah dan unit usaha syariah BPD sebelum dan setelah
penerapan BPD regional champion (BRC) dengan metode data
envelopment analisis (DEA)”, (Skripsi : Program S1 Universitas Islam
Negeri Syarif Hidayatullah, 2014).
34
penerapan
BPD regional
champion
(BRC) dengan
metode data
envelopment
analisis (DEA)
5. Silviana
(2016)40
Analisis
perbandingan
kinerja
keuangan bank
umum
konvensional
dan bank
umum syariah
di Indonesia
Berdasarkan
hasil
perbandingan
rasio CAMEL
dengan
independent
sample T-test
terhadap
kinerja
keuangan
bank syariah
lebih baik
pada Return
On Risk Asset
Dan Net Profit
Margin.
Persamaan penelitian ini dengan penelitian
sebelumnya yaitu sama-sama mengkaji tentang
perbandingan. Sedangkan, perbedaan dalam
penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah
menganalisis penghitungan dana pihak ketiga (DPK)
40
Ana Silviana : “Analisis Perbandingan Kinerja Keuangan
Bank Umum Konvensional Dan Bank Umum Syariah Di Indonesia”,
(Program : S1 Universitas Lampung, 2016).
35
perbankan di Indonesia dilakukan sebelum dan
sesudah munculnya fatwa bunga bank haram.
C. Kerangka Pemikiran
Berdasarkan kerangka pemikiran di atas
dapat dijelaskan bahwa adanya fatwa DSN MUI
tentang bunga bank haram akan berpengaruh
terhadap perilaku nasabah bank di Indonesia yang
akan berpotensi menarik simpanannya di bank
konvensional dan mengalihkannya ke bank syariah.
DPK Bank Syariah DPK Bank Konvensional
Fatwa DSN MUI
Tentang Bunga Bank
Haram
Pengujian Sebelum
atau sesudah
Ada perbedaan Tidak ada perbedaan
36
D. Hipotesis Penelitian
1. Perbedaan dana pihak ketiga (DPK) bank
syariah sebelum dan sesudah fatwa bunga
bank haram.
Dana pihak ketuga (DPK) adalah kewajiban bank
kepada penduduk dalam rupiah dan valuta asing
berupa tabungan, deposito, giro. Sedangkan,
fatwa bunga bank haram adalah sebuah hukum
yang dikeluarkan oleh DSN MUI tentang
haramnya bunga bank konvensional.
Berdasarkan penelitian Damayanti (2013)
menunjukan adanya perbedaan dana pihak ketiga
(DPK) perbankan di Indonesia. Sehingga
sebelum adanya fatwa bunga bank haram
menyebabkan adanya perbedaan jumlah dana
pihak ketiga (DPK) yang dapat dihimpun oleh
perbankan di Indonesia. Maka peneliti
mengajukan hipotesis sebagai berikut :
Ho1: Tidak ada perbedaan secara signifikan DPK
bank syariah sebelum dan sesudah fatwa
bunga bank haram
Ha1 : Ada perbedaan secara signifikan DPK bank
syariah sebelum dan sesudah fatwa bunga
bank haram
2. Perbedaan dana pihak ketiga (DPK) bank
konvensional sebelum dan sesudah fatwa
bunga bank haram.
Dana pihak ketuga (DPK) adalah kewajiban bank
kepada penduduk dalam rupiah dan valuta asing
berupa tabungan, deposito, giro.Sedangkan,
37
fatwa bunga bank haram adalah sebuah hukum
yang dikeluarkan oleh DSN MUI tentang
haramnya bunga bank konvensional.
Berdasarkan penelitian Damayanti (2013)
menunjukan adanya perbedaan dana pihak ketiga
(DPK) perbankan di Indonesia. Sehingga
sebelum adanya fatwa bunga bank haram
menyebabkan adanya perbedaan jumlah dana
pihak ketiga (DPK) yang dapat dihimpun oleh
perbankan di Indonesia. Maka peneliti
mengajukan hipotesis sebagai berikut :
Ho2 : Tidak ada perbedaan secara signifikan DPK
bank konvensional sebelum dan sesudah
fatwa bunga bank haram
Ha2 : Ada perbedaan secara signifikan DPK bank
konvensional sebelum dan sesudah fatwa
bunga bank haram
3. Perbedaan dana pihak ketiga (DPK)
perbankan di Indonesia sebelum fatwa bunga
bank haram.
Dana pihak ketuga (DPK) adalah kewajiban bank
kepada penduduk dalam rupiah dan valuta asing
berupa tabungan, deposito, giro.Sedangkan,
fatwa bunga bank haram adalah sebuah hukum
yang dikeluarkan oleh DSN MUI tentang
haramnya bunga bank konvensional.
Berdasarkan penelitian Damayanti (2013)
menunjukan adanya perbedaan dana pihak ketiga
(DPK) perbankan di Indonesia. Sehingga
sebelum adanya fatwa bunga bank haram
38
menyebabkan adanya perbedaan jumlah dana
pihak ketiga (DPK) yang dapat dihimpun oleh
perbankan di Indonesia. Maka peneliti
mengajukan hipotesis sebagai berikut :
Ho3 : Tidak ada perbedaan secara signifikan DPK
bank syariah dan bank konvensional
sebelum fatwa bunga bank haram
Ha3 : Ada perbedaan secara signifikan DPK bank
syariah dan bank konvensional sebelum
fatwa bunga bank haram
4. Perbedaan dana pihak ketiga (DPK)
perbankan di Indonesia sesudah fatwa bunga
bank haram.
Dana pihak ketiga (DPK) adalah kewajiban bank
kepada penduduk dalam rupiah dan valuta asing
berupa tabungan, deposito, giro.Sedangkan,
fatwa bunga bank haram adalah sebuah hukum
yang dikeluarkan oleh DSN MUI tentang
haramnya bunga bank konvensional.
Berdasarkan penelitian Damayanti (2013)
menunjukan adanya perbedaan dana pihak ketiga
(DPK) perbankan di Indonesia. Sehingga setelah
adanya fatwa bunga bank haram menyebabkan
adanya perbedaan jumlah DPK yang dapat
dihimpun oleh perbankan di Indonesia. Maka
peneliti mengajukan hipotesis sebagai berikut :
Ho4 : Tidak ada perbedaan secara signifikan DPK
bank syariah dan bank konvensional
sesudah fatwa bunga bank haram
39
Ha4 : Ada perbedaan secara signifikan DPK bank
syariah dan bank konvensional sesudah
fatwa bunga bank haram
40
BAB III
METODE PENELITIAN
A. Rancangan Penelitian
Dalam peneltian ini, penulis melakukan
analisis untuk melihat perbandingan dana pihak
ketiga perbankan di Indonsia sebelum dan sesudah
munculnya fatwa bunga bank haram yang
dikeluarkan MUI pada tahun 2004.
B. Populasi Dan Sampel Penelitian
Populasi adalah keseluruhan unsur atau
individu yang memiliki karasteristik tertentu dalam
sebuah penelitian.1 Populasi yang digunakan dalam
penelitian ini adalah seluruh data statistik perbankan
syariah dan statistik perbankan Indonesia yang
dikeluarkan oleh Bank Indonesia/Otoritas Jasa
Keuangan.
Adapun metode yang digunakan dalam
penentuan sampling adalah purposive sampling,
yaitu pengambilan data disesuaikan dengan kriteria-
kriteria yang telah ditentukan sebelumnya2. Krieria
pemilihan sampel pada penelitian ini adalah data
bulanan dana pihak ketiga bank umum syariah dan
bank umum konvensional periode 2003-2006.
1 Andhita Desy Wulansari, Aplikasi Statistika Parametrik
Dalam Penelitian, (Yogyakarta : Pustaka Felicha, 2016, 8. 2Candra Wijaya, Riset Keuangan : Pengujian-Pengujian
Empiris(Jakarta : PT. Gramedia Pustaka Utama, 2005), 254.
40
41
C. Definisi Operasional Variable Penelitian
Variabel dalam penelitian ini adalah dana
pihak ketiga. Menurut peraturan Bank Indonesia
No.10/19/PBI/2008 menjelaskan, bahwa dana
pihak ketiga bank adalah kewajiban bank kepada
penduduk dalam rupiah dan valuta asing berupa
tabungan, deposito, giro.3
1. Tabungan
Tabungan merupakan jenis simpanan yang
dilakukan oleh pihak ketiga yang penarikannya
dapat dilakukan menurut syarat tertentu sesuai
dengan perjanjian antara bank dan pihak
nasabah. Dalam perkembangannya, penarikan
tabungan dapat dilakukan setiap saat dengan
menggunakan sarana penarikan berupa slip
penarikan, ATM, surat kuasa, dan sarana lainnya
yang dipersamakan dengan itu.4
Akad yang digunakan oleh bank syariah
untuk produk tabungan adalah Al-Wadi’ah. Al-
Wadi’ah merupakan prinsip simpanan murni
dari pihak yang menyimpan atau menitipkan
kepada pihak yang menerima titipan untuk
dimanfaatkan sesuai dengan ketentuan. Titipan
harus dijaga dan dipelihara oleh pihak yang
menerima titipan, dan titipan itu dapat diambil
sewaktu-waktu pada saat dibutuhkan oleh pihak
3Undang-Undang Republik Indonesia No. 21 Tahun 2008
tentang Perbankan Syariah (Pasal 1), 5. 4 Ismail, Manajemen Perbankan Dari Teori Menuju Aplikasi
(Jakarta : Prenada Media, 2010), 67.
42
yang menitipkannya. Tabungan wadi’ah hanya
bisa diambil menggunakan kartu kredit, ATM,
atau langsung ke teller tanpa dipungut biaya.
Tabungan ini tidak dapat menggunakan cek
seperti giro wadi’ah.5
Selain itu, bank syariah juga dapat
menggunakan akad mudharabah dalam
tabungan. Mudharabah adalah akad kerja sama
usaha antara dua pihak, dimana pihak pertama
(sahibul mal) meyediakan seluruh (100%)
modal, sedangkan pihak lainnya menjadi
pengelola. Keuntungan usaha secara
mudharabah dibagi menurut kesepakatan yang
dituangkan dalam kontrak, sedangkan apabila
rugi ditanggung oleh pemilik modal selama
kerugian itu bukan akibat kelalaian
pengelola.Seandainya kerugian diakibatkan
karena kecurangan pengelola, maka pengelola
harus bertanggung jawab atas kerugian
tersebut.6
2. Deposito
Deposito adalah jenis simpanan yang
penarikannya hanya dapat dilakukan setelah
jangka waktu tertentu sesuai dengan perjanjian
antara nasabah penyimpan (deposan) dan bank.
5Ismail, Perbankan Syariah,(Jakarta : Prenada Media, 2011),
47. 6Didiek Ahmad Supadie, sistem lembaga keuangan ekonomi
syariah dalam pemberdayaan ekonomi rakyat, (Semarang : PT.
PUSTAKA RIZKI PUTRA, 2013), 56.
43
Karena penarikan dana oleh nasabah sifatnya
berjangka, maka tingkat bunga deposito
cenderung lebih tinggi dibandingkan
dibandingkan dengan jasa perbankan lainnya.
Hal ini karena bank mempunyai waktu yang
cukup untuk mengoptimalkan dana tersebut
dalam bentuk investasi danaseperti untuk
kegiatan kredit, penanaman dalam bentuk surat-
surat berharga, dan lain-lainnya.7
Dalam bank syariah, praktik deposito
mdharabah dapat dijelaskan dengan merujuk
pada beberapa aspek berikut :
1) Deposito mudharabah merupakan kategori
investasi, sehinga disebut investme
accounts bukan saving accounts
sebagaimana pada tabungan.
2) Deposito Atau Investasi Umum (tidak
Terikat)
Simpanan deposito berjangka
(biasanya satu bulan keatas) dalam rekening
investasi umum dengan prinsip muharabah
al-muthlaqah dimana bank memiliki
kebebasan mutlak dalam pengelolaan
investasi. Untuk bagi hasil dan jangka
waktu akan disepakati antara kedua belah
pihak.
7Rimsky K Judisseno, Sistem Moneter Dan Perbankan Di
Indonesia, (Jakarta : PT Gramedia Pustaka Utama, 2005), 155.
44
3) Deposito Atau Investasi Khusus (Terikat)
Merupakan simpanan dalam rekening
investasi khusus dengan prinsip
mudharabah al-muqayaddah yaiu bank
akan menginvestasikan dana nasabah ke
dalam proyek tertentu yang diinginkan
nasabah. Jangka waktu dan bagi hasil akan
disepakati antara kedua belah pihak.8
3. Giro
Simpanan Giro merupakan jenis
simpanan yang dapat ditarik setiap saat dengan
menggunakan sarana penarikan berupa cek,
bilyet giro dan sarana penarikan lainnya,
maupun sarana pemindah bukuan lainnya yang
dipersamakan dengan itu. Pemegang rekening
giro dapat mencairkan dananya berkali-kali
dalam sehari dengan catatan dana yang tersedia
masih mencukupi dan sesuai dengan ketentuan
yang masih berlaku. Sifat giro adalah bisa
ditarik kapanpun, oleh Karen itu di sebut dana
labil. Simpanan giro merupakan jenis produk
yang di butuhkan oleh masyarakat luas terutama
oleh masyarakat pengusaha baik perorangan
maupun badan usaha.Giro disebut juga dengan
checking account, current account, demand
deposit.9
8Ahmad Dahlan, Bank Syariah Teoritik, Praktik, Kritik
(Yogyakarta : Teras, 2012), 151. 9Ismail, Manajemen Perbankan Dari Teori Menuju aplikasi,
47.
45
Salah satu produk penghimpunan dana
masyarakat yang ditawarkan oleh bank syariah
adalah giro wadiah dan giro mudharabah.
Nasabah yang memiliki simpanan giro wadi’ah
akan memperoleh nomor rekening yang disebut
juga sebagai pemegang rekening giro wadi’ah.
Salah satu alasan masyarakat menyimpan dana
dalam bentuk simpanan giro wadi’ah adalah
faktor keamanan dalam penyimpanan dana
dalam transaksi perdagangan, sebagian besar
pembayaran dilakukan dengan menggunakan
cek atau BG (bilyet giro). Hal ini memberikan
rasa aman bagi kedua belah pihak baik pembeli
maupun penjual, karena kedua pihak tidak harus
membawa uang tunai dalam transaksi
pembayaran.10
Giro wadi’ah merupakan giro yang harus
mengikuti fatwa DSN tentang Wadi’ah. Akad
wadi’ah yaitu penitipan dana dengan ketentuan
penitip dana memberi izin bank untuk
memanfaatkan dana yang dititipkannya dan
bank wajib mengembalikannya jika penitip
memintanya. Untuk keuntungan atas
pengelolaan dana titipan tersebut menjadi milik
bank, karena pada prinsipnya tidak ada bonus
yang diberikan bank kepada pemilik dana.
Sedangkan, giro mudharabah merupakan
cara penghimpunan dana melalui produk giro
10
Ismail, Perbankan Syariah,52-53.
46
yang menggunakan akad mudharabah. Giro
mudharabah juga harus mengikuti fatwa DSN
tentang Mudharabah.11
4. Metode Analisis
metode analisis dalam penelitian itu
menggunakan uji beda. Uji beda dalam
penelitian ini menggunakan uji wilcoxont yaitu
untuk melihat perbedaan dana pihak ketiga
sebelum dan sesudah fatwa bunga bank haram
pada masing-masing bank. Sedangkan, uji Mann
Whitney U digunakan untuk menguji perbedaan
dana pihak ketiga sebelum dan sesudah fatwa
bunga bank haram antara bank syariah dan bank
konvensional.
11
Rizal Yaya, aji Erlangga Martawireja, Ahim Abdurrahim,
akuntansi Perbankan Syariah Teori dan praktik kontemporer, (Jakarta :
Salemba Empat, 2016), 99.
47
BAB IV
HASIL DAN PEMBAHASAN
A. Hasil Penelitian
1. Diskripsi Objek Penelitian
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk
menganalisis perbandingan dana pihak ketiga
perbankan di Indonesia sebelum dan sesudah
fatwa bunga bank haram. Objek dalam
penelitian ini adalah data statistic perbankan di
Indonesia yang dikeluarkan oleh Otoritas Jasa
Keuangan (OJK) periode 2003-2006. Data
statistik perbankan syariah merupakan media
publikasi yang menyajikan data perbankan
syariah di Indonesia. Statistik perbankan syariah
diterbitkan secara bulanan untuk memberikan
gambaran perkembangan perbankan syariah di
Indonesia secara periodik.
2. Hasil Pengumpulan Data
Sumber data dalam penelitian ini adalah
data sekunder statistik perbankan syariah yang
berasal dari website www.ojk.co.id. Hasil dari
pengumpulan data variabel-variabel dari
penelitian ini adalah sebagai berikut :
a. Dana pihak ketiga perbankan di Indonesia
sebelum fatwa bunga bank haram
Dana pihak ketiga perbankan di
Indonesia sebelum fatwa bunga bank haram
terdiri dari dana pihak ketiga bank syariah
48
dan bank konvensional adalah sebagai
berikut :
1) Dana Pihak ketiga bank syariah sebelum
fatwa bunga bank haram
Dana pihak ketiga bank syariah
sebelum fatwa bunga bank haram dimulai
dari tahun 2003-2004 adalah sebagai
berkut :
Tabel 4.1
Dana pihak ketiga bank syariah sebelum fatwa
bunga bank haram
(Dalam Milyar Rupiah)
Bulan
DPK Bank
Syariah Rata-
Rata
ketera
ngan 2003 2004
Januari 2.850 6.622 4.736 Naik
Februari 2.857 6.818 4.838 Naik
Maret 3353 7.022 5.188 Naik
April 3.403 7.381 5.392 Naik
Mei 3.603 7.740 5.672 Naik
Juni 3.781 8.315 6.048 Naik
Juli 3.606 8.683 6.145 Naik
Agustius 3.820 9.348 6.584 Naik
September 4.646 9.675 7.161 Naik
Oktober 4811 10.100 7.456 Naik
November 5.160 10.559 7.860 Naik
Desember 5.724 11.862 8.793 Naik
Rata-Rata 3.968 8.677 6.322 Naik
Mean = 6.322
www.ojk.co.id
49
Gambar 4.1
Grafik Dana Pihak Ketiga bank Syariah
Sebelum
Fatwa Bunga Bank Haram
Berdasarkan tabel di atas rata-rata
dana pihak ketiga bank syariah tahun
2003 sebesar Rp 3.968 dan kemudian
pada tahun 2004 menjadi sebesar RP
8.677. Artinya dana pihak ketiga bank
syariah dari tahun-ketahun selalu
mengalami kenaikan. Rata-rata tertinggi
dana pihak ketiga bank syariah sebelum
fatwa bunga bank haram sebesar Rp
0
1.000
2.000
3.000
4.000
5.000
6.000
7.000
8.000
9.000
10.000
2003 2004
DPK Bank Syariah sebelum fatwa
50
8.793 pada bulan desember. Sedangkan
rata-rata terendah dana pihak ketiga bank
syariah sebelum fatwa sebesar Rp 4.736
pada bulan januari. Adapun total rata-
rata dana pihak ketiga bank syariah
sebelum fatwa bunga bank haram sebesar
Rp 6.322 yang menunjukan adanya
peningkatan dana pihak ketiga bank
syariah sebelum fatwa bunga bank
haram.
2) Dana pihak ketiga bank konvensinal
sebelum fatwa bunga bank haram
Dana pihak ketiga bank
konvensional sebelum fatwa bunga bank
haram dimulai dari tahun 2003-2004
adalah sebagai berikut :
Tabel 4.2
Dana pihak ketiga bank konvensional sebelum fatwa
bunga bank haram
(Dalam Milyar Rupiah)
Bulan
DPK Bank
Konvensional Rata-
Rata
keterang
an 2003 2004
Januari 824.645 886.459 855.552 Naik
Februari 832.015 877.107 854.561 Turun
Maret 833.410 875.132 854.271 Turun
April 837.844 872.906 855.375 Naik
Mei 838.108 895.117 866.613 Naik
Juni 846.781 912.787 879.784 Naik
51
Juli 852.155 909.471 880.813 Naik
Agustius 858.031 919.251 888.641 Naik
September 863.789 926.433 895.111 Naik
Oktober 879.379 928.016 903.698 Naik
November 875.422 932.500 903.961 Naik
Desember 888.567 963.106 925.837 Naik
Rata-Rata 852.512 908.190 880.351 Naik
Mean = 880.351
www.ojk.co.id
820,000830,000840,000850,000860,000870,000880,000
890,000900,000910,000
920,000
2003 2004
DPK Bank Konvensional Sebelum Fatawa
Gambar 4.2
Grafik Dana Pihak Ketiga bank Konvensional
Sebelum
Fatwa Bunga Bank Haram
52
Berdasarkan table di atas rata-
rata dana pihak ketiga bank konvensional
tahun 2003 sebesar Rp 852.512 dan
kemudian pada tahun 2004 menjadi
sebesar Rp 908.190. Artinya dana pihak
ketiga bank konvensional dari tahun-
ketahun selalu mengalami kenaikan.
Rata-rata tertinggi dana pihak ketiga
bank konvensional sebelum fatwa bunga
bank haram sebesar Rp 925.837 pada
bulan desember. Sedangkan rata-rata
terendah dana pihak ketiga bank
konvensional sebelum fatwa bunga bank
haram sebesar Rp 854.271 pada bulan
maret. Adapun total rata-rata dana pihak
ketiga bank konvensional sebelum fatwa
bunga bank haram sebesar Rp 880.351
yang menunjukan adanya peningkatan
dana pihak ketiga bank konvensional
sebelum fatwa bunga bank haram.
b. Dana Pihak Ketiga Perbankan di
Indonesia Sesudah Fatwa bunga bank
haram
Dana pihak ketiga perbankan di
Indonesia sesudah fatwa bunga bank haram
terdiri dari dana pihak ketiga bank syariah
dan bank konvensional adalah sebagai
berikut :
53
1) Dana pihak ketiga bank syariah sesudah
fatwa bunga bank haram
Dana pihak ketiga bank syariah
sesudah fatwa bunga bank haram dimulai dari
tahun 2005-2006 adalah sebagai berikut :
Tabel 4.3
Dana pihak ketiga bank syariah sesudah fatwa bunga
bank haram
(Dalam Miyar Rupiah)
Bulan
DPK Bank
Syariah Rata-
Rata
keteranga
n 2005 2006
Januari 10.373 13.312 11.843 Naik
Februari 10.207 13.084 11.646 Naik
Maret 10.668 13.156 11.912 Naik
April 11.100 13.353 12.227 Naik
Mei 11.083 13.898 12.491 Naik
Juni 11.216 14.254 12.735 Naik
Juli 11.395 14.209 12.802 Naik
Agustius 11.601 14.797 13.199 Naik
September 11.527 15.472 13.500 Naik
Oktober 11.742 16.220 13.981 Naik
November 11.681 16.542 14.112 Naik
Desember 13.667 17.216 15.442 Naik
Rata-Rata 11.355 14.626 12.991 Naik
Mean = 12.991
www.ojk.co.id.
54
0
5,000
10,000
15,000
20,000
2005 2006
DPk Bank Syariah Sesudah Fatwa
Gambar 4.3
Grafik Dana Pihak Ketiga bank Syariah
Sesudah Fatwa Bunga Bank Haram
Berdasarkan tabel di atas rata-rata
dana pihak ketiga bank syariah sesudah
munculnya fatwa bunga bank haram
pada tahun 2005 sebesar Rp 11.355 dan
kemudian pada tahun 2006 menjadi
sebesar Rp 14.626. Artinya dana pihak
ketiga bank syariah dari tahun-ketahun
selalu mengalami kenaikan. Rata-rata
tertinggi dana pihak ketiga bank syariah
sesudah fatwa sebesar Rp 15.442 pada
bulan desember. Sedangkan rata-rata
terendah dana pihak ketiga bank syariah
sesudah fatwa sebesar Rp 11.646 pada
55
bulan februari. Adapun total rata-rata
dana pihak ketiga bank syariah sesudah
fatwa bunga bank haram sebesar Rp
12.991 yang menunjukan adanya
peningkatan dana pihak ketiga bank
syariah sesudah fatwa bunga bank
haram.
2) Dana pihak ketiga bank konvensional
sesudah fatwa bunga bank haram
Dana pihak ketiga bank
konvensional sesudah fatwa bunga bank
haram dimulai dari tahun 2005-2006
adalah sebagai berikut :
Tabel 4.4
Dana pihak ketiga bank konvensional sesudah fatwa
bunga bank haram
(Dalam Milyar Rupiah)
Bulan
DPK Bank
Konvensional Rata-Rata ketera
ngan 2005 2006
Januari 950.065 1.116.189 1.033.127 Naik
Februari 948.832 1.123.689 1.036.261 Naik
Maret 959.251 1.123.869 1.041.560 Naik
April 978.616 1.123.155 1.050.886 Naik
Mei 986.744 1.160.613 1.073.679 Naik
Juni 1.011.002 1.168.251 1.089.627 Naik
Juli 1.015.988 1.161.043 1.088.516 Naik
Agustius 1.046.819 1.188.186 1.117.503 Naik
56
September 1.077.542 1.205.486 1.141.514 Naik
Oktober 1.071.098 1.233.645 1.152.372 Naik
November 1.091.333 1.250.963 1.171.148 Naik
Desember 1.127.937 1.287.102 1.207.520 Naik
Rata-Rata 1.022.102 1.178.516 1.100.309 Naik
Mean = 1.100.309
www.ojk.co.id.
900,000
950,000
1,000,000
1,050,000
1,100,000
1,150,000
1,200,000
2005 2006
DPK Bank Konvensional
Sesudah Fatwa
Gambar 4.4
Grafik Dana Pihak Ketiga bank konvensional sesudah
Fatwa Bunga Bank Haram
57
Berdasarkan tabel di atas rata-
rata dana pihak ketiga bank konvensional
pada tahun 2005 sebesar Rp 1.022.102
dan kemudian pada tahun 2006 menjadi
sebesar Rp 1.178.516. Artinya dana
pihak ketiga bank konvensional dari
tahun-ketahun selalu mengalami
kenaikan. Rata-rata tertinggi dana pihak
ketiga bank konvensional sesudah fatwa
sebesar Rp 1.207.520 pada bulan
desember. Sedangkan rata-rata terendah
dana pihak ketiga bank konvensional
sesudah fatwa sebesar Rp 1.033.127 pada
bulan januari. Adapun total rata-rata
dana pihak ketiga bank konvensioanl
sesudah fatwa bunga bank haram sebesar
Rp 1.100.309 yang menunjukan adanya
peningkatan dana pihak ketiga bank
konvensional sesudah fatwa bunga bank
haram.
B. Analisis Data
Analisis data merupakan suatu kegiatan setelah
data dari seluruh responden atau sumber data lain
dikumpulkan. Dalam penelitian ini analisis data yang
digunakan, yaitu:
1. Uji Beda
Pada penelitian ini uji hipotesis yang
digunakan, uji wilcoxon dan uji Mann Whitney U.
58
a. Perbedaan dana pihak ketiga bank syariah
sebelum dan sesudah fatwa fatwa bunga bank
haram
Uji beda dana pihak ketiga bank syariah
sebelum dan sesudah fatwa bunga bank haram
dalam penelitian ini menggunakan uji wilcoxon
dengan hasil sebagai berikut :
Tabel 4.5
Uji Wilcoxon Bank Syariah Sebelum Dan Seudah
Fatwa Bunga Bank Haram
Test Statisticsb
dpk bank syariah
sesudah - dpk
bank syariah
sebelu
Z -4.286a
Asymp. Sig. (2-tailed) .000
a. Based on negative ranks.
b. Wilcoxon Signed Ranks Test
Berdasarkan tabel di atas, diperoleh nilai
Asymp. Sig (2-tailed) 0,000. Karena nilai
Asymp. Sig (2-tailed) 0.000 < 0,05 maka Ho1
ditolak dan Ha1 diterima. Artinya ada perbedaan
yang signifikan antara dana pihak ketiga bank
syariah sebelum dengan sesudah fatwa bunga
bank haram.
59
b. Perbedaan dana pihak ketiga bank konvensional
sebelum dan sesudah fatwa bunga bank haram
Uji beda dana pihak ketiga bank
konvensional sebelum dan sesudah fatwa bunga
bank haram dalam penelitian ini menggunakan
uji wilcoxon dengan hasil sebagai berikut :
Tabel 4.6
Uji Wilcoxon Bank Konvensional Sebelum
Dan Seudah Fatwa Bunga Bank Haram
Test Statisticsb
dpk bank
konvensional
sesudah - dpk
bank konvensional
sebelum
Z -4.286a
Asymp. Sig. (2-tailed) .000
a. Based on negative ranks.
b. Wilcoxon Signed Ranks Test
Berdasarkan tabel di atas, diperoleh nilai
Asymp. Sig (2-tailed) 0,000. Karena nilai
Asymp. Sig (2-tailed) 0.000 < 0,05 maka Ho2
ditolak dan Ha2 diterima. Artinya ada perbedaan
yang signifikan antara dana pihak ketiga bank
konvensional sebelum dengan setelah fatwa
bunga bank haram.
c. Perbedaan dana pihak ketiga bank syariah
dengan bank konvensional sebelum fatwa bunga
bank haram
60
Uji beda dana pihak ketiga bank syariah
dengan bank konvensional sebelum fatwa bunga
bank haram dalam penelitian ini menggunakan
uji Mann Whitney U dengan hasil sebagai berikut
Tabel 4.7
Uji Mann Whitney U Bank Syariah Dengan
Bank Konvensional Sebelum Fatwa Bunga
Bank Haram
Test Statisticsa
Sebelum
Mann-Whitney U .000
Wilcoxon W 300.000
Z -5.938
Asymp. Sig. (2-tailed) .000
a. Grouping Variable: jenis bank
Berdasarkan tabel di atas, diperoleh nilai
Asymp. Sig (2-Tailed) 0,000. Karena nilai
Asymp. Sig (2-Tailed) 0.000 < 0,05 maka Ho3
ditolak dan Ha3 diterima. Artinya ada perbedaan
yang signifikan antara dana pihak ketiga bank
syariah dengan bank konvensional sebelum
fatwa bunga bank haram.
d. Perbedaan dana pihak ketiga bank syariah
dengan bank konvensional sesudah fatwa bunga
bank haram
Uji beda dana pihak ketiga antara bank
syariah dengan bank konvensional sesudah fatwa
61
bunga bank haram dalam penelitian ini
menggunakan uji Mann Whitney U dengan hasil
sebagai berikut :
Tabel 4.8
Uji Mann Whitney U Bank Syariah Dengan
Bank Konvensional Sesudah Fatwa Bunga
Bank Haram
Test Statisticsa
Sesudah
Mann-Whitney U .000
Wilcoxon W 300.000
Z -5.938
Asymp. Sig. (2-tailed) .000
a. Grouping Variable: jenis bank
Berdasarkan tabel di atas, diperoleh nilai
Asymp. Sig. (2tailed) 0,000. Karena nilai Sig
0.000 < 0,05 maka Ho4 ditolak dan Ha4 diterima.
Artinya ada perbedaan yang signifikan antara
dana pihak ketiga bank syariah dengan bank
konvensional sesudah fatwa bunga bank haram.
C. Pembahasan Hasil penelitian
Hasil uji statistik analisis perbandingan dana
pihak ketiga perbankan di Indonesia sebelum dan
sesudah fatwa bunga bank haram dapat disajikan
dalam tabel sebagai berikut:
62
Tabel 4.9
Hasil uji statistik analisis perbandingan dana pihak
ketiga perbankan di Indonesia sebelum dan
sesudah fatwa bunga bank haram
Hipotesis Uji Beda Kesimpulan
Perbedaan dana
pihak ketiga bank
syariah sebelum
dan sesudah fatwa
bunga bank
haram
Berdasarkan
uji Wilcoxon
diperoleh nilai
sig sebesar
0,000 < 0,05,
maka H01
ditolak dan Ha1
diterima
Ada perbedaan
yang
signifikan
antara dana
pihak ketiga
bank syariah
sebelum
dengan
sesudah fatwa
bunga bank
haram
Perbedaan dana
pihak ketiga bank
konvensioanal
sebelum dan
sesudah fatwa
bunga bank
haram
Berdasarkan
uji Wilcoxon
diperoleh nilai
sig sebesar
0,000 < 0,05,
maka H02
ditolak dan Ha2
diterima
Ada perbedaan
yang
signifikan
antara dana
pihak ketiga
bank
konvensional
sebelum
dengan
sesudah fatwa
bunga bank
haram
63
Perbedaan dana
pihak ketiga bank
syariah dengan
bank
konvensioanal
sebelum fatwa
bunga bank
haram
Berdasarkan
uji Mann
Whitney
diperoleh nilai
sig sebesar
0,000 < 0,05,
maka H03
ditolak dan Ha3
diterima
Ada perbedaan
yang
signifikan
antara dana
pihak ketiga
bank bank
syariah dengan
bank
konvensional
sebelum fatwa
bunga bank
haram
Perbedaan dana
pihak ketiga bank
syariah dengan
bank
konvensioanal
sesudah fatwa
bunga bank
haram
Berdasarkan
uji Mann
Whitney
diperoleh nilai
sig sebesar
0,000 < 0,05,
maka H04
ditolak dan Ha4
diterima
Ada perbedaan
yang
signifikan
antara dana
pihak ketiga
bank bank
syariah dengan
bank
konvensional
sesudah fatwa
bunga bank
haram
1. Perbedaan Dana Pihak Ketiga Bank Syariah
Sebelum Dan Sesudah Fatwa Bunga Bank
Haram
Berdasarkan analisis uji Wilcoxon
diperoleh nilai signifikan sebesar 0,000. Karena
64
nilai signifikan 0,000 lebih kecil dari nilai 0,05,
maka H01 ditolak dan Ha1 diterima. Artinya ada
perbedaan yang signifikan antara dana pihak
ketiga bank syariah sebelum dengan sesudah
fatwa bunga bank haram.
Perbedaan dana pihak ketiga bank syariah
sebelum dan sesudah fatwa bunga bank haram
disebabkan oleh adanya perbedaan rata-rata dana
pihak ketiga yang signifikan. Hal ini terlihat pada
data riil rata-rata dana pihak ketiga bank syariah
sebelum fatwa sebesar Rp 6.322 yang cenderung
naik. Setelah fatwa bunga bank haram rata-rata
dana pihak ketiga bank syariah lebih meningkat
lagi menjadi sebesar Rp 12.991. Perbedaan ini
menunjukkan bahwa fatwa bunga bank haram
berdampak pada meningkatnya dana pihak ketiga
bank syariah. Artinya, fatwa bunga bank haram
berdampak pada meningkatnya kesadaran
sebagian masyarakat Indonesia bahwa bunga
bank haram sehingga mendorong masyarakat
untuk menyimpan surpluss dananya di bank
syariah.
Hasil penelitian ini sejalan dengan
peneliti terdahulu yang dilakukan oleh
Damayanti (2013) menunjukan adanya
perbedaan dana pihak ketiga (DPK) perbankan di
Indonesia. Sehingga sebelum adanya fatwa
bunga bank haram menyebabkan adanya
65
perbedaan jumlah dana pihak ketiga (DPK) yang
dapat dihimpun oleh perbankan di Indonesia.1
2. Perbedaan Dana Pihak Ketiga Bank
Konvensional Sebelum Dan Sesudah Fatwa
Bunga Bank Haram
Berdasarkan analisis uji Wilcoxon
diperoleh nilai signifikan sebesar 0,000. Karena
nilai signifikan 0,000 lebih kecil dari nilai 0,05,
maka H02 ditolak dan Ha2 diterima. Artinya ada
perbedaan yang signifikan antara dana pihak
ketiga bank konvensional sebelum dengan
sesudah fatwa bunga bank haram.
Perbedaan dana pihak ketiga bank
konvensional sebelum dan sesudah fatwa bunga
bank haram disebabkan oleh adanya perbedaan
rata-rata dana pihak ketiga yang signifikan. Hal
ini terlihat pada data riil rata-rata dana pihak
ketiga bank konvensional sebelum fatwa sebesar
Rp 880.351 yang cenderung naik. Setelah fatwa
bunga bank haram rata-rata dana pihak ketiga
bank konvensional justru lebih meningkat lagi
menjadi sebesar Rp 1.100.309. Perbedaan ini
menunjukkan bahwa fatwa bunga bank haram
tidak berdampak secara signifikan pada
perubahan dana pihak ketiga bank konvensional.
Artinya, mayoritas masyarakat Indonesia tidak
mengindahkan fatwa bunga bank haram sehingga
1Ria Tuzi Damayanti : “Analisis Perbandingan Kinerja
Keuangan Bank Syariah Dan Bank Konvensional” (Skripsi : Program S1
Institut Pertanian Bogor, 2013)
66
masih tetap menyimpan bahkan menambah
jumlah simpanan surpluss dananya di bank
konvensional.
Hasil penelitian ini sejalan dengan
peneliti terdahulu yang dilakukan oleh
Damayanti (2013) menunjukan adanya
perbedaan dana pihak ketiga (DPK) perbankan di
Indonesia. Sehingga sebelum adanya fatwa
bunga bank haram menyebabkan adanya
perbedaan jumlah dana pihak ketiga (DPK) yang
dapat dihimpun oleh perbankan di Indonesia.2
3. Perbedaan Dana Pihak Ketiga Bank Syariah
Dengan Bank Konvensional Sebelum Fatwa
Bunga Bank Haram
Berdasarkan analisis uji Mann Whitney
diperoleh nilai signifikan sebesar 0,000. Karena
nilai signifikan 0,000 lebih kecil dari nilai 0,05,
maka H03 ditolak dan Ha3 diterima. Artinya ada
perbedaan yang signifikan antara dana pihak
ketiga bank syariah dengan bank konvensional
sebelum fatwa bunga bank haram.
Perbedaan dana pihak ketiga bank syariah
dengan bank konvensional sebelum fatwa bunga
bank haram disebabkan oleh adanya perbedaan
rata-rata dana pihak ketiga yang signifikan. Hal
ini terlihat pada data riil rata-rata dana pihak
ketiga bank syariah sebelum fatwa sebesar Rp
2Ria Tuzi Damayanti : “Analisis Perbandingan Kinerja
Keuangan Bank Syariah Dan Bank Konvensional” (Skripsi : Program S1
Institut Pertanian Bogor, 2013)
67
6.322. Sedangkan, sebelum fatwa bunga bank
haram rata-rata dana pihak ketiga bank
konvensional sebesar Rp 880.351. Perbedaan ini
menunjukkan bahwa sebelum fatwa bunga bank
haram dana pihak ketiga bank syariah relatif
lebih sedikit Rp 874.029 dibandingkan dengan
dana pihak ketiga bank konvensional. Artinya,
sebelum fatwa bunga bank haram kesadaran
masyarakat Indonesia untuk menyimpan surpluss
dananya di bank syariah relative kecil.
Hasil penelitian ini sejalan dengan
peneliti terdahulu yang dilakukan oleh
Damayanti (2013) menunjukan adanya
perbedaan dana pihak ketiga (DPK) perbankan di
Indonesia. Sehingga sebelum adanya fatwa
bunga bank haram menyebabkan adanya
perbedaan jumlah dana pihak ketiga (DPK) yang
dapat dihimpun oleh perbankan di Indonesia.3
4. Perbedaan Dana Pihak Ketiga Bank Syariah
Dengan Bank Konvensional Sesudah Fatwa
Bunga Bank Haram
Berdasarkan analisis uji Mann Whitney
diperoleh nilai signifikan sebesar 0,000. Karena
nilai signifikan 0,000 lebih kecil dari nilai 0,05,
maka H04 ditolak dan Ha4 diterima. Artinya ada
perbedaan yang signifikan antara dana pihak
3Ria Tuzi Damayanti : “Analisis Perbandingan Kinerja
Keuangan Bank Syariah Dan Bank Konvensional” (Skripsi : Program S1
Institut Pertanian Bogor, 2013)
68
ketiga bank syariah dengan bank konvensional
sesudah fatwa bunga bank haram.
Perbedaan dana pihak ketiga bank syariah
dan bank konvensional sesudah fatwa bunga
bank haram disebabkan oleh adanya perbedaan
rata-rata dana pihak ketiga yang signifikan. Hal
ini terlihat pada data riil rata-rata dana pihak
ketiga bank syariah sesudah fatwa sebesar Rp
12.991. Sesudah fatwa bunga bank haram rata-
rata dana pihak ketiga bank konvensional sebesar
Rp 1.100.309. Perbedaan ini menunjukkan
bahwa sesudah fatwa bunga bank haram dana
pihak ketiga bank syariah masih relatif lebih
sedikit sebesar Rp 1.087.318 dibandingkan
dengan dana pihak ketiga bank konvensional.
Artinya, fatwa bunga bank haram belum mampu
mengerakkan dan menggugah kesadaran kolektif
masyarakat Indonesia untuk menyimpan surpluss
dananya di bank syariah.
Hasil penelitian ini sejalan dengan
peneliti terdahulu yang dilakukan oleh
Damayanti (2013) menunjukan adanya
perbedaan dana pihak ketiga (DPK) perbankan
di Indonesia. Sehingga setelah adanya fatwa
bunga bank haram menyebabkan adanya
69
perbedaan jumlah DPK yang dapat dihimpun
oleh perbankan di Indonesia.4
4 Ria Tuzi Damayanti : “Analisis Perbandingan Kinerja
Keuangan Bank Syariah Dan Bank Konvensional” (Skripsi : Program S1
Institut Pertanian Bogor, 2013)
70
BAB V
PENUTUP
A. Kesimpulan
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui
bagaimana perbandingan dana pihak ketiga perbankan di
Indonesia sebelum dan sesudah fatwa bunga bank haram
dan apakah terdapat perbedaan secara signifikan atas
kinerja perbankan di Indonesia sebelum dan sesudah
fatwa bunga bank haram. Berdasarkan pengolahan data
dan hasil analisis yang telah dilakukan dalam penelitian
ini, maka dapat dirumuskan kesimpulan penelitian
sebagai berikut:
1. Berdasarkan analisis uji Wilcoxon ada perbedaan
yang signifikan antara dana pihak ketiga bank
syariah sebelum dengan sesudah fatwa bunga bank
haram.
2. Berdasarkan analisis uji Wilcoxon ada perbedaan
yang signifikan antara dana pihak ketiga bank
konvensional sebelum dengan sesudah fatwa bunga
bank haram.
3. Berdasarkan uji analisis Mann Whitney U ada
perbedaan yang signifikan antara dana pihak ketiga
bank syariah dengan bank konvensipnal sebelum
fatwa bunga bank haram.
4. Berdasarkan uji analisis Mann Whitney U ada
perbedaan yang signifikan antara dana pihak ketiga
bank syariah dengan bank konvensional sesudah
71
fatwa bunga bank haram, namun tidak lebih unggul
dari bank konvensonal.
B. Saran
Berdasarkan kesimpulan di atas, maka peneliti
memberikan saran sebagai berikut:
1. Untuk meningkatkan dana pihak ketiga bank syariah,
hendaknya pemerintah mengeluarkan kebijakan yang
berpihak kepada bank syariah guna mendongkrak
dana pihak ketiga bank syariah. Seperti, dosen IAIN
dan guru yang berbasis agama Islam diwajibkan
menggunakan bank syariah.
2. Untuk meningkatkan dana pihak ketiga bank syariah,
hendaknya pihak perbankan syariah memberikan
pelayanan yang maksimal serta promosi yang
berkala. Seperti, memberikan hadiah umroh kepada
jamaah yang tabungannya diatas 500 juta.
DAFTAR PUSTAKA
Adam, Panji. fatwa-Fatwa Ekonomi Syariah. Jakarta :
AMZAH, 2018
Ahmad, Supadie Didiek. Sistem lembaga keuangan ekonomi
syariah dalam pemberdayaan ekonomi rakyat.
Semarang : PT. PUSTAKA RIZKI PUTRA, 2013.
Antonio, Muhammad Syafi’i. Bank Syariah Dari Teori Ke
Praktik, Depok : Gema Insani, 2001.
Dahlan, Ahmad. Bank Syariah Teoritik, Praktik Dan Kritik.
Yogyakarta : Teras, 2012.
Hamidy F, Zainuddin. Tafsir Al-Quran. Selangor : Klang
Book Centre, 1997
Huda, Nurul. Ekonomi Makro Islam: Pendekatan Teorits.
Jakarta : KENCANA, 2008.
Ismail, Perbankan Syariah. Jakarta : Prenada Media, 2011.
---------, Manajemen Perbankan Dari Teori Menuju
Aplikasi. Jakarta : Prenada Media, 2010.
Judisseno, Rimsky K. Sistem Moneter Dan Perbankan Di
Indonesia. Jakarta : PT Gramedia Pustaka Utama,
2005.
Lee, Monle Dan Carla Johnson, Prinsip-Prinsip Pokok
Periklanan Dalam Perspektif Global .Jakarta :
Kencana, 2011.
Muchtar, Bustari. Bank Dan Lembaga Keuangan Lain.
Jakarta : kencana, 2016.
Nitisusantro, Mulyadi. Perilaku Konsumen Dalam
Perspektif Kewirausahaan. Bandung : Alfabeta,
2013.
Sunyoto, Danang. Periaku Konsumen Dan Pemasaran.
Yogyakarta : CAPS, 2015.
Usanti, Trisadini P. Dan Shomad, Abd. Hukum Perbankan.
Jakarta : KENCANA, 2016.
Undang-Undang Republik Indonesia No. 21 Tahun 2008
tentang Perbankan Syariah (Pasal 1), 5.
Wulansari, Andhita Desy. Aplikasi Statistika Parametrik
Dalam Penelitian. Yogyakarta : Pustaka Felicha,
2016.
Wijaya, Candra. Riset Keuangan :Pengujian-Pengujian
Empiris. Jakarta : PT. Gramedia Pustaka Utama,
2005.
wijaya, Andika Hukum Perusahaan Pembiayaan
Konvensional dan Syariah di Indonesia. Malang :
Setara Press.
Yaya, Rizal. aji Erlangga Martawireja, Ahim Abdurrahim,
akuntansi Perbankan Syariah Teori dan praktik
kontemporer, Jakarta : Salemba Empat, 2016.
Yuniarti, Vinna Sri. Perilaku Ekonomi Teori Dan Praktik.
Bandung : Pustaka Setia, 2015
Internet :
Republika.co.id, “Penyebab Perkembangan Bank Syariah Di
Indonesia Lambat,” dalam
https://www.google.com/amp/s/m.republika.co.id/a
mp/pjdd1q383 (diakses padatanggal 27 agustus
2019, jam 08:50)
Mahmud Syaltut, “Fatwa MUI Tentang Bunga Bank,
”Dalam
https://www.google.com/amp/s/almaanar.wordpress
.com/2008/04/16/fatwa-tentang-bunga-bank/amp/
(diakses pada tanggal 16 maret 2019, jam 10.05).
Kompasiana, “Bank Konvensional Vs Bank Syariah, Siapa
Lebih Unggul Dalam Segi Sistem Dan
Pertumbuhan Nasabah,” dalam
https://www.kompasiana.com/amp/muhammaddicki
wahyudivall007/5af653dfdd0fa80e93591d23/bank-
konvensional-vs-bank-syariah-siapa-yang-lebih-
unggul-dalam-segi-sitem-dan-pertumbuhan-nasabah
(diakses pada tanggal 27 agustus 2019, jam 08:20)