analisis potensi dan realisasi pajak reklame terhadap pendapatan asli daerah …... · prosedur...
TRANSCRIPT
ANALISIS POTENSI DAN REALISASI PAJAK REKLAME TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH DI KOTA SURAKARTA
TUGAS AKHIR
Disusun untuk memenuhi sebagai persyaratan
Mencapai derajat Ahli Madya Program Studi Diploma III Perpajakan
Oleh :
Ratih Kumalasari
F3409053
PROGRAM DIPLOMA III PERPAJAKAN FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS SEBELAS MARET SURAKARTA
2012
ii
ABSTRACT
ANALYSIS OF THE POTENTIAL AND THE REALIZATION OF THE
TAX ON ADVERTISING REVENUE IN THE CITY OF
RATIH KUMALASARI F3409053
Purpose of this study was to determine the extent of realization of tax
revenue in 2007-2011 against the billboard revenue in Surakarta Analysis methods used are qualitative and quantitative methods. Method
used a quantitative approach to comparing the realized potential, target, and the realization of the billboard tax revenue over five years. Based on the results of research conducted revenue growth from year to year is quite good. Achievement of the highest realization in 2011 that is equal Rp5.208.406.763,00 degan Rp5.041.150.000,00 targets, the lowest 00 in 2009 with the achievement of realization of Rp3.850.377.341,00 while the larger target is Rp4.500.000. 000,00.
Besides, there are many taxpayers who are not informed about voting procedures that are still a lot of Advertising Tax Taxpayers who violate, and therefore should be more careful in DPPKA parties exercise control so that the organization can sign up again so that more revenue can be increased Revenue for the better.
Key words: Potential and Actual, Advertisement Tax, Revenue
iii
iv
v
MOTTO DAN PERSEMBAHAN
© Bersikaplah kukuh seperti batu karang yang tidak putus-putusnya dipukul
ombak. Ia tidak saja tetap berdiri kukuh, bahkan ia menentramkan amarah
ombak dan gelombang itu (Marcus Aurelius)
© Jangan lihat masa lampau dengan penyesalan, jangan pula lihat masa
depan dengan ketakutan, tapi lihatlah sekitar anda dengan penuh kesadaran
(James Thurber)
© Sukses tidak diukur dari posisi yang berhasil dicapai seseorang dalam
hidupnya tapi hambatan-hambatan yang diatasinya (Booker T.
Washington)
© Berusaha, berdoa, bersyukur dan bersemangat
© Sederhana tetapi bahagia
Penulis mempersembahkan Tugas Akhir ini kepada:
1. Tuhan Yesus Kristus
2. Bapak dan Ibuku, Adik, dan Keluarga
Besarku tersayang
3. Seseorang yang menjadi motivasi dan
inspirasiku
4. Dosen-dosen yang telah membimbingku
5. Teman-temanku tersayang
6. Almamaterku
vi
KATA PENGANTAR
Salam Sejahtera,
Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena berkat kasih dan
rahmat-Nya penulis dapat menyelesaikanTugas Akhir dengan judul “ANALISIS
POTENSI DAN REALISASI PAJAK REKLAME TERHADAP
PENDAPATAN ASLI DAERAH DI KOTA SURAKARTA”. Adapun Tugas
Akhir ini disusun untuk memenuhi persyaratan mencapai Gelar Ahli Madya pada
Program Diploma III Program Studi Perpajakan Fakultas Ekonomi Universitas
Sebelas Maret Surakarta.
Dalam penulisan Tugas Akhir ini penulis menyadari bahwa tanpa bantuan
dan dorongan dari berbagai pihak, penulis tidak dapat menyelesaikan ini dengan
baik. Untuk itu penulis mengucapkan terimakasih kepada:
1. Tuhan Yesus Kristus yang selalu melimpahkan berkat serta karunia-Nya.
2. Bapak Dr. WisnuUntoro, M.S, selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas
Sebelas Maret Surakarta.
3. Bapak Drs. Hanung Triatmoko, M.Si., Ak. selaku Ketua Program Diploma III
Perpajakan Fakultas Ekonomi Universitas Sebelas Maret Surakarta.
4. Bapak Suyanto, SE, M.Si selaku Pembimbing Tugas Akhir yang telah
memberikan waktu, bimbingan dan pengarahan kepada penulis.
5. Seluruh Dosen Pengajar Fakultas Ekonomi Universitas Sebelas Maret
Surakarta yang selama ini telah memberikan ilmu kepada penulis.
vii
6. Ir Budi Yulistianto, M.Si., selaku Kepala DPPKA Surakarta yang telah
memberikan kesempatan untuk melakukan penelitian di DPPKA Surakarta.
7. Ibu Wahyu, Ibu Heny, Pak Partono, Ibu Tatik, Pak Aris, Pak Pramudya, Pak
Mitro selaku pegawai di DPPKA, terimakasih telah meluangkan waktu dan
membagikan ilmu kepada penulis.
8. Bapak, Ibu, dik Nana, dik Laras tercinta yang telah memberikan doa,
dukungan, perhatian kepada penulis.
9. Adhe Putra Pamungkas, Bapak dan Ibu Eko terimakasih atas semangat, doa
dan dukungannya.
10. Buat Beny terimakasih telah banyak meluangkan waktunya menemani dan
membantu penulis dalam menyelesaikan Tugas Akhir ini.
11. Seluruh teman-teman Perpajakan 2009, Ika, Wulan, Hayu, Kenia, Dipta, Ayu,
Umi, Narti dan semuanya yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu
terimakasih atas kerjasamanya.
12. Sahabatku Prisca, Ratna, Putri, Ayu, Ratih makasih semangatnya.
13. Semua pihak yang telah membantu namun tidak dapat disebutkan satu persatu.
Penulis menyadari sepenuhnya atas kekurangan yang ada dalam penulisan
Tugas Akhir ini. Kritik dan saran yang bersifat membangun akan penulis terima
dengan senang hati. Semoga bermanfaat bagi pihak-pihak yang membutuhkan.
Surakarta, 2012
Penulis
viii
DAFTAR ISI
Halaman
HALAMAN JUDUL........................................................................................... i
ABSTRACT .......................................................................................................... ii
HALAMAN PERSETUJUAN ............................................................................ iii
HALAMAN PENGESAHAN............................................................................. iv
MOTTO DAN PERSEMBAHAN ...................................................................... v
KATA PENGANTAR ........................................................................................ vi
DAFTAR ISI ....................................................................................................... viii
DAFTAR GAMBAR .......................................................................................... x
DAFTAR TABEL ............................................................................................... xi
DAFTAR LAMPIRAN ....................................................................................... xii
BAB I: PENDAHULUAN
A. Gambaran Umum Perusahaan ................................................................. 1
1. Sejarah dan Perkembangan DPPKA Surakarta ................................ 1
2. Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi DPPKA Surakarta ..................... 2
3. Struktur Organisasi DPPKA Surakarta ............................................ 3
4. Deskripsi Tugas ................................................................................ 7
ix
B. Latar Belakang Masalah .......................................................................... 15
C. Perumusan Masalah................................................................................. 19
D. Tujuan Penelitian..................................................................................... 19
E. Manfaat Penelitian................................................................................... 20
F. Teknik Analisis Data ............................................................................... 20
BAB II: ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN
A. Tinjauan Pustaka ..................................................................................... 24
B. Analisis Data dan Pembahasan ............................................................... 28
BAB III: TEMUAN
A. Kelebihan ................................................................................................ 40
B. Kelemahan ............................................................................................... 41
BAB IV :PENUTUP
A. Simpulan.................................................................................................. 42
B. Rekomedasi ............................................................................................. 43
DAFTAR PUSTAKA
LAMPIRAN
x
DAFTAR GAMBAR
Halaman
1.1 BaganOrganisasi DPPKA Surakarta ............................................................. 6
xi
DAFTAR TABEL
Halaman
2.1 Perbandingan Potensi, Target, dan Realisasi Pajak Reklame tahun 2007-2011 35
2.2 Perbandingan Target dan Realisasi Pajak Reklame tahun 2007-2011 .......... 37
xii
DAFTAR LAMPIRAN
1. Surat Pernyataan TugasAkhir
2. Surat Keterangan Telah Melakukan Kegiatan Magang Kerja
3. Lembar Penilaian Kegiatan Magang Kerja
4. Tanda terima Laporan Kegiatan Magang Kerja
5. Laporan Target dan Realisasi Pendapatan Daerah Kota Surakarta
6. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta Nomor 5 Tahun
1999 Tentang Pajak Reklame
7. Keputusan Walikota Surakarta Nomor 4 Tahun 2001 Tentang Perubahan
Keputusan Walikota No 03/DRT/1999 Tentang Pedoman Pelaksanaan
Reklame
i
ABSTRAK
ANALISIS POTENSI DAN REALISASI PAJAK REKLAME TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH DI KOTA SURAKARTA
RATIH KUMALASARI
F3409053 Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui seberapa besar tingkat
realisasi dari penerimaan pajak reklame tahun 2007-2011 terhadap pendapatan asli daerah Surakarta.
Metode analisis data yang digunakan yaitu metode kualitatif dan kuantitatif. Metode pendekatan kuantitatif yang digunakan untuk membandingkan potensi, target dan realisasi penerimaan pajak reklame selama lima tahun. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan perkembangan penerimaan dari tahun ke tahun cukup baik. Pencapaian realisasi tertinggi pada tahun 2011 yaitu sebesar Rp5.208.406.763,00 dengan target Rp5.041.150.000,00 dan terendah pada tahun 2009 dengan pencapaian realisasi sebesar Rp3.850.377.341,00 sedangkan target yang ditetapkan lebih besar yaitu Rp4.500.000.000,00.
Disamping itu masih banyak Wajib Pajak yang kurang mengetahui prosedur pemungutan Pajak Reklame sehingga masih banyak Wajib Pajak yang melanggar, oleh karena itu sebaiknya Pihak DPPKA lebih teliti dalam melakukan kontrol sehingga penyelenggaraan reklame dapat lebih maksimal lagi supaya Penerimaan Pendapatan Daerah dapat meningkat menjadi lebih baik.
Kata kunci: Potensi dan Realisasi, Pajak Reklame, Pendapatan Asli Daerah
ii
ABSTRACT
ANALYSIS OF THE POTENTIAL AND THE REALIZATION OF THE
TAX ON ADVERTISING REVENUE IN THE CITY OF
RATIH KUMALASARI F3409053
Purpose of this study was to determine the extent of realization of tax
revenue in 2007-2011 against the billboard revenue in Surakarta Analysis methods used are qualitative and quantitative methods. Method
used a quantitative approach to comparing the realized potential, target, and the realization of the billboard tax revenue over five years. Based on the results of research conducted revenue growth from year to year is quite good. Achievement of the highest realization in 2011 that is equal Rp5.208.406.763,00 degan Rp5.041.150.000,00 targets, the lowest 00 in 2009 with the achievement of realization of Rp3.850.377.341,00 while the larger target is Rp4.500.000. 000,00.
Besides, there are many taxpayers who are not informed about voting procedures that are still a lot of Advertising Tax Taxpayers who violate, and therefore should be more careful in DPPKA parties exercise control so that the organization can sign up again so that more revenue can be increased Revenue for the better.
Key words: Potential and Actual, Advertisement Tax, Revenue
1
BAB I
PENDAHULUAN
A. Gambaran Umum Perusahaan
1. Sejarah dan Perkembangan DPPKA Surakarta
Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset dipimpin oleh
seorang kepala dinas yang berkedudukan dan bertanggung jawab kepada
walikota melalui sekretaris daerah. Berdasarkan surat keputusan walikota
kepala daerah kotamadya Surakarta tanggal 30 Juni 1972 No. 162/
kep/kdh. IV/ kp.72 tentang penghapusan bagian pajak dari dinas
pemerintahan umum karena berkaitan dengan pembentukan dinas baru.
Dinas baru tersebut yaitu DIPENDA atau Dinas Pendapatan Daerah yang
dipimpin oleh kepala dinas yang kedudukan dan tanggung jawabnya
langsung kepada walikota. Seiring berjalannya waktu tata pemerintahan
kota Surakarta mengalami banyak perubahan dan perbaikan, berdasarkan
pertimbangan-pertimbangan peraturan daerah No. 6 tahun 1990 tentang
Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendapatan Daerah Tingkat II
dirubah menjadi Peraturan Daerah No. 6 tahun 2008 tentang Organisasi
dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Surakarta. Pada peraturan baru
tersebut nama Dinas Pendapatan Daerah (DIPENDA) berubah menjadi
Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset (DPPKA) Peraturan
baru tersebut mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2009.
1
2
Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset dipimpin oleh
seorang kepala dinas yang berkedudukan dan bertanggung jawab kepada
walikota melalui sekretaris daerah. Saat ini Dinas Pendapatan Pengelolaan
Keuangan dan Aset atau DPPKA dibagi kedalam beberapa bagian atau
bidang yang dipimpin langsung oleh seorang kepala bagian yang dalam
menjalankan tugasnya langsung dibawah pimpinan dan langsung
bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan
Keuangan dan Aset.
2. Kedudukan, Tugas Pokok, dan Fungsi DPPKA Surakarta
Adapun kedudukan, tugas pokok, dan fungsi Dinas Pendapatan
Pengelolaan Keuangan dan Aset adalah sebagai berikut:
a. Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset dalam
melaksanakan tugas dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang
berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada walikota
melalui Sekretaris Daerah.
b. Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset mempunyai tugas
menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendapatan,
pengelolaan keuangan dan aset daerah.
c. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset menyelenggarakan
fungsi:
1) Penyelenggaraan kesekretariatan dinas;
3
2) Penyusunan rencana program, pengendalian, evaluasi dan
pelaporan;
3) Penyelenggaraan pendaftaran dan pendataan wajib pajak dan wajib
retribusi;
4) Pelaksanaan perhitungan, penetapan dan angsuran pajak dan
retribusi;
5) Pengelolaan dan pembukuan penerimaan pajak dan retribusi serta
pendapatan lain;
6) Pelaksanaan penagihan atas keterlambatan pajak, retribusi dan
pendapatan lain;
7) Penyelenggaraan pengelolaan anggaran, perbendaharaan dan
akutansi;
8) Pengelolaan aset barang daerah;
9) Penyiapan penyusunan, perubahan dan perhitungan anggaran
pendapatan dan belanja daerah;
10) Penyelenggaran administrasi keuangan daerah;
11) Penyelenggaraan sosialisasi;
12) Pembinaan jabatan fungsional;
13) Pengelolaan Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD)
3. Struktur Organisasi DPPKA Surakarta
a. Adapun susunan Organisasi Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan
dan Aset Surakarta menurut Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2011
4
Perubahan Perda Nomor 6 tahun 2008 tentang Struktur Organisasi dan
Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Surakarta terdiri dari:
1) Kepala
2) Sekretariat, membawahkan:
a) Subbagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan;
b) Subbagian Keuangan;
c) Subbagian Umum dan Kepegawaian.
3) Bidang Pendaftaran, Pendataan dan Dokumentasi, membawahkan:
a) Seksi Pendaftaran dan Pendataan;
b) Seksi Dokumentasi dan Pengelolaan Data.
4) Bidang Penetapan, membawahkan:
a) Seksi Perhitungan;
b) Seksi Penerbitan Surat Ketetapan.
5) Bidang Penagihan, membawahkan:
a) Seksi Penagihan dan Keberatan;
b) Seksi Pengurangan Pajak Daerah
6) Bidang Anggaran, membawahkan:
a) Seksi Anggaran I;
b) Seksi Anggaran II.
7) Bidang Perbendaharaan, membawahkan:
a) Seksi Perbendaharaan I;
b) Seksi Perbendaharaan II.
5
8) Bidang Akutansi, membawahkan:
a) Seksi Akutansi I;
b) Seksi Akutansi II.
9) Bidang Aset, membawahkan:
a) Seksi Perencanaan Aset;
b) Seksi Pengelolaan Aset.
10) Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD).
11) Kelompok Jabatan Fungsional.
b. Sekretariat dipimpin oleh seorang sekretaris yang berada di bawah dan
bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
c. Bidang-bidang sebagaimana dimaksud pada ayat 1, masing-masing
dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan
bertanggung jawab kepada Kepala Dinas yang bersangkutan.
d. Subbagian-subbagian sebagaimana dimaksud pada ayat 1, masing-
masing dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berada di
bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris yang bersangkutan.
e. Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat 1,
dipimpin oleh seorang Tenaga Fungsional Senior sebagai Ketua
Kelompok dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
f. Bagan Organisasi Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset
sebagaimana tersebut dalam lampiran XVII merupakan bagian yang
tidak terpisahkan dengan Peraturan Daerah ini.
6
DESKRIPSI JABATAN DAN STRUKTURAL
Gam
bar
1.1
Sum
ber
: Dat
a D
ari D
PPK
A S
urak
arta
7
4. Deskripsi Tugas
a. Kepala Dinas
Kepala Dinas mempunyai tugas pokok menyelenggarakan urusan
pemerintah di bidang pendapatan. Uraian tugas seorang kepala dinas
adalah sebagai berikut:
1) Menyusun rencana strategis dan rencana kerja dinas.
2) Memberikan petunjuk, arahan dan mendistribusikan tugas
padabawahan.
3) Mempelajari,menelaah peraturan perundang-undangan, keputusan,
petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis program kegiatan dinas
sesuai dengan bidang tugas.
4) Menyelenggarakan sistem pengendalian intern pelaksanaan
kegiatan agar efektif dan efisien sesuai peraturan perundangan yang
berlaku.
5) Menerapkan standar pelayanan minimal.
6) Menyelenggarakan pengelolaan Kesekretariatan
meliputi:Perencanaan,Evaluasi, Pelaporan, Keuangan, Umum dan
Kepegawaian.
7) Menyusun kebijakan teknis di bidang pendaftaran, pendataan, dan
dokumentasi.
8) Menyusun kebijakan teknis di bidang penetapan, penagihan,
anggaran, perbendaharaan, akutansi dan aset.
8
b. Sekretariat
Sekretariat dipimpin oleh seorang sekretaris, sekretaris mempunyai
tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan teknis,
pembinaan,pengkoordinasian penyelenggaraan tugas secara terpadu,
pelayanan administrasi, dan pelaksanaan di bidang perencanaan,
evaluasi dan pelaporan, keuangan, umum dan kepegawaian sesuai
kebijakan teknis yang ditetapkan oleh Kepala Dinas.
1) Menyusun rencana kerja Sekretariat berdasarkan rencana strategis
dan rencana kerja dinas.
2) Mengkoordinasikan penyusunan rencana strategis dan rencana
kerja dinas.
3) Memberi petunjuk, arahan dan mendistribusikan tugas kepada
bawahan.
4) Merumuskan kebijakan teknis, pembinaan dan pengkoordinasian
penyelenggaraan urusan kesekretariatan.
5) Mengelola administrasi perencanaan, evaluasi dan pelaporan.
6) Mengelola administrasi keuangan.
7) Mengelola administrasi umum.
8) Mengelola administrasi kepegawaian.
Sekretariat membawahkan:
1) Subbagian Perencanaan, Evaluasi, Pelaporan
Kepala SubbagianPerencanaan, Evaluasi, Pelaporan mempunyai
tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis,
9
pembinaan, pengkoordinasian penyelenggaraan tugas secara
terpadu di bidang perencanaan, evaluasi, dan pelaporan.
2) Subbagian keuangan
Kepala subbagian keuangan mempunyai tugas melakukan
pengelolaan administrasi keuangan. Seperti melakukan penyusunan
rencana kerja subbagian keuangan berdasarkan rencana kerja
sekretariat, menyiapkan bahan usulan perubahan anggaran dan
perhitungan anggaran.
3) Subbagian Umum dan Kepegawaian
Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas
melakukan pengelolaan administrasi Umum dan Kepegawaian.
Seperti melakukan administrasi surat menyurat dan perjalanan
dinas, mengurus peralatan dan perlengkapan kantor,
pendokumentasian informasi hukum serta kearsipan dan
perpustakaan.
c. Bidang Pendaftaran, Pendataan dan Dokumentasi
Bidang Pendaftaran, Pendataan dan Dokumentasi mempunyai tugas
pokok melakukan penyiapan perumusan kebijakan teknis di bidang
pendaftaran dan pendataan serta dokumentasi dan pengelolaan data
seperti melaksanakan kegiatan pendataan wajib dan obyek pajak
daerah serta wajib dan obyek retribusi daerah yang dikelola oleh
Dinas, melaksanakan pengelolaan Dokumentasi wajib dan obyek
pajak daerah serta wajib dan obyek retribusi daerah yang dikelola oleh
10
Dinas. Bidang pendaftaran, pendataan dan dokumentasi membawahi
seksi-seksi sebagai berikut:
1) Seksi Pendaftaran dan Pendataan
Kepala Seksi Pendaftaran dan Pendataan mempunyai tugas
melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis di
bidang pendaftaran dan pendataan meliputi pendaftaran, pendataan,
dan pemeriksaan di lapangan terhadap Wajib Pajak Daerah (WPD)
dan Wajib Retribusi Daerah (WRD).
2) Seksi Dokumentasi dan Pengolahan Data
Kepala seksi Dokumentasi dan Pengolahan mempunyai tugas
melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang
dokumentasi dan pengolahan data meliputi menghimpun,
mendokumentasi, menganalisa dan mengolah data wajib pajak
daerah dan wajib retribusi daerah.
d. Bidang Penetapan
Bidang Penetapan bertugas melaksanakan penyiapan perumusan
kebijakan teknis di bidang perhitungan dan penerbitan surat ketetapan.
Seperti melaksanakan penetapan pajak dan retribusi daerah,
melaksanakan perhitungan jumlah Surat Pemberitahuan Pajak
Terutang (SPPT) dan jumlah ketetapan Pajak Bumi dan Bangunan
(PBB) yang penagihannya dilimpahkan kepada daerah berdasarkan
Surat Pemberitahuan Pajak Terutang dan Daftar Himpunan Ketetapan
Pajak Bumi dan Bangunan (DHKP PBB).
11
Bidang Penetapan membawahi seksi-seksi sebagai berikut.
1) Seksi Perhitungan
Kepala Seksi Perhitungan mempunyai tugas melakukan penyiapan
bahan perumusan kebijakan teknis di bidang perhitungan, meliputi
perhitungan dan penetapan besarnya pajak dan retribusi daerah.
2) Seksi Penerbitan Surat Ketetapan
Kepala Seksi Penerbitan Surat Ketetapan mempunyai tugas
melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang
Penerbitan Surat Ketetapan, meliputi menerbitkan Surat Ketetapan
Pajak Daerah (SKPD), Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD),
dan surat-surat ketetapan pajak daerah dan retribusi daerah lainnya.
e. Bidang Penagihan
Kepala Bidang Penagihan mempunyai tugas melakukan perumusan
kebijakan teknis pembinaan dan pelaksanaan di bidang penagihan dan
keberatan dan pengelolaan penerimaan sumber pendapatan lain.
Seperti melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada atasan sebagai
pertanggung jawaban pelaksanaan tugasi.Bidang Penagihan
membawahi seksi-seksi sebagai berikut:
1) Seksi Penagihan dan Keberatan
Kepala Seksi penagihan dan keberatan mempunyai tugas
melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang
penagihan dan keberatan, meliputi penagihan tunggakan pajak
12
daerah, retribusi daerah dan sumber pendapatan lainnya serta
melayani permohonan keberatan dan penyelesaiannya.
2) Seksi Pengurangan Pajak Daerah
Kepala Seksi Pengurangan Pajak Daerah mempunyai tugas
melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang
pengurangan pajak daerah, meliputi mengumpulkan dan mengolah
data sebab-sebab pengurangan pajak daerah dengan ketentuan
peraturan perundangan yang berlaku.
f. Bidang Anggaran
Kepala Bidang Anggaran mempunyai tugas pokok melaksanakan
perumusan kebijakan teknis, pembinaan, dan pelaksanaan di bidang
anggaran.Bidang Anggaran terdiri dari dua seksi yang merupakan satu
kesatuan tim kerja.
1) Seksi Anggaran I
Kepala Seksi Anggaran I mempunyai tugas melakukan penyiapan
bahan perumusan kebijakan teknis di bidang anggaran I.
2) Seksi Anggaran II
Kepala Seksi Anggaran II mempunyai tugas melakukan penyiapan
bahan perumusan kebijakan teknis di bidang anggaran II.
g. Bidang Perbendaharaan
Kepala Bidang Perbendaharaan mempunyai tugas pokok
melaksanakan perumusan kebijakan teknis,pembinaan dan
13
pelaksanaan di bidang pengelolaan perbendaharaan I dan II. Bidang
Perbendaharaan terdiri dari dua Seksi.
1) Seksi Perbendaharaan I
Kepala Seksi Perbendaharaan I mempunyai tugas melakukan
penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang
perbendaharaan I, seperti melakukan penyiapan bahan perumusan
penetapan Uang Persediaan (UP) dari semua SKPD, melakukan
penyiapan bahan pembuatan Daftar Gaji Pegawai Negeri Sipil,
melakukan penyiapan bahan penerbitan Surat Perintah Pencairan
Dana (SP2D).
2) Seksi Perbendaharaan II
Kepala Seksi Perbendaharaan II mempunyai tugas melakukan
penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang
perbendaharaan II, seperti melakukan penyiapan bahan perumusan
penetapan Uang Persediaan (UP) dari semua SKPD, melakukan
penyiapan bahan pembuatan Daftar Gaji Pegawai Negeri Sipil,
melakukan penyiapan bahan penerbitan Surat Perintah Pencaran
Dana (SP2D).
h. Bidang Akuntansi
Kepala Bidang Akutansi mempunyai tugas pokok melaksanakan
perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan di bidang
akutansi, seperti merumuskan laporan realisasi anggaran Pemerintah
14
Kota Surakarta secara keseluruhan.Bidang Akuntansi membawahi
seksi-seksi sebagai berikut.
a) Seksi Akuntansi I
Kepala Seksi Akuntansi I mempunyai tugas penyiapan bahan
perumusan kebijakan teknis di bidang akuntansi I, seperti
melakukan penyiapan bahan perumusan laporan arus kas
Pemerintah Kota Surakarta secara keseluruhan.
b) Seksi Akuntansi II
Kepala Seksi Akuntansi II mempunyai tugas melakukan penyiapan
bahan perumusan kebijakan teknis di bidang akuntansi II, seperti
melakukan penyiapan bahan perumusan laporan arus kas
Pemerintah Kota Surakarta secara keseluruhan.
i. Bidang Aset
Kepala Bidang Aset mempunyai tugas pokok melaksanakan
perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan di bidang
perencanaan aset dan pengelolaan aset, seperti menginventarisasi data
barang milik daerah.Bidang Aset membawahi seksi-seksi sebagai
berikut:
1) Seksi Perencanaan Aset
Kepala Seksi Perencanaan Aset mempunyai tugas melakukan
penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang
perencanaan aset, seperti memproses pengadaan tanah.
15
2) Seksi Pengelolaan Aset
Kepala Seksi Pengelolaan Aset mempunyai tugas melakukan
penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang
pengelolaan aset, seperti melakukan pengawasan barang milik
daerah.
j. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD)
UPTD bertugas untuk memungut dan mengelola Pajak Retribusi
Daerah Kota Surakarta.
k. Kelompok Jabatan Fungsional
Kelompok ini bertugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Dinas
pada Cabang Dinas di Kecamatan.
B. Latar Belakang Masalah
Indonesia sedang berupaya memperbaiki perekonomiannya dan
sedapat mungkin terlepas dari bantuan Negara asing terutama di bidang
keuangan. Hal tersebut dapat ditempuh dengan cara mengoptimalkan sumber-
sumber pendapatan nasional pada umumnya dan Pendapatan Asli Daerah
(PAD) pada khususnya. Oleh karena itu dalam rangka mewujudkan tujuan
tersebut diperlukan adanya partisipasi dan kerjasama yang baik antara
pemerintah dengan masyarakat. Salah satu bentuk kerjasama yang bisa
dilakukan adalah dalam hal pemungutan pajak (Nugraheni,2009).
Pajak adalah salah satu komponen atau media yang penting dalam
pemberian kontribusi yang cukup besar untuk kelangsungan Pemerintahan
16
dan Pembangunan Nasional di Indonesia (Nugrohowati, 2002). Pajak
memiliki peranan yang berarti dalam menunjang serta meningkatkan
kesejahteraan rakyat Indonesia khususnya, mengingat cukup penting dan
besarnya peran pajak maka penerimaan dalam bidang pajak perlu
ditingkatkan. Pajak juga digunakan untuk membiayai pembangunan yang
berguna bagi kepentingan bersama(Waluyo dan Wirawan, 2002).
Bagi masyarakat pungutan pajak memang mengurangi penghasilan,
akan tetapi sebaliknya merupakan penghasilan masyarakat yang kemudian
dikembalikan lagi kepada masyarakat melalui pengeluaran rutin dan
pengeluaran pembangunan yang akhirnya kembali lagi kepada seluruh
masyarakat. Oleh karena itu masalah pajak menjadi masalah seluruh rakyat
dalam Negara sehingga setiap orang sebagai masyarakat harus mengetahui
permasalahan yang berhubungan dengan pajak baik mengenai asas, jenis atau
macam pajak yang berlaku dinegaranya serta tata cara pembayaran pajak dan
fungsi dari pemungutan pajak itu sendiri (Munawir, 1992). Dalam konteks
daerah, pajak daerah adalah pajak pajak yang dipungut oleh Pemerintah
Daerah (misal: propinsi, kabupaten, dan kotamadya) yang diatur berdasarkan
peraturan daerah masing-masingdaerah dan hasil pungutannya digunakan
untuk rumah tangga daerahnya (Hayani, 2007).
Dengan adanya intensifikasi daerah, diharapkan realisasi pajak daerah
dapat meningkat yang selanjutnya dapat memenuhi kebutuhan keuangan yang
dipergunakan untuk membiayai kegiatan Pemerintah Daerah. Sedangkan
pengertian dari Pajak daerah menurut Suandy (2008:38) adalah Pajak yang
17
wewenang pemungutannya ada pada Pemerintah Daerah yang pelaksanaanya
dilakukan oleh Dinas Pendapatan Daerah.
Pajak Daerah digunakan untuk membiayai penyelenggaraan
pemerintah daerah (Mardiasmo, 2002). Setiap kepala daerah harus bisa
menggali potensi untuk meningkatkan pendapatan asli daerah. Salah satu
objek adalah reklame, mulai dari baliho, billboard, dan sebagainya. Reklame
adalah benda, alat-alat, atau media yang bentuk dan coraknya beragam yang
dipergunakan untuk memperkenalkan, menganjurkan dan memujikan barang,
jasa orang ataupun untuk menarik perhatian umum kepada suatu barang, jasa
atau orang yang ditempatkan atau dilihat, dibaca, dan atau didengar dari suatu
tempat oleh umum.
Seiring dengan majunya perkembangan pembangunan di Kota
Surakarta banyak terdapat pendirian sarana dan prasarana baru. Untuk
mensosialisasikan kepada masyarakat pada umumnya melalui berbagai media
reklame baik melalui media audio, visual, maupun audio visual. Tingginya
daya beli masyarakat Surakarta akan berbagai macam produk yang
ditawarkan produsen membuat tingkat pembuatan reklame juga tinggi.
Pembuatan reklame ini berupa reklame komersial maupun non-komersial,
contoh reklame komersial seperti reklame dari berbagai Penyedia Jasa
Layanan Komunikasi yang menawarkan keunggulan terbaru produk mereka,
sedangkan untuk reklame non-komersial contohnya seperti iklan yang berisi
ajakan kepada masyarakat untuk melakukan sesuatu sesuai apa yang
18
ditawarkan. Dasar Pengenaan Tarif dan tatacara perhitungan pajak reklame
berdasarkan peraturan daerah:
1. Tarif Pajak Reklame ditetapkan sebesar 25 % dari nilai sewa.
2. Rumus menghitung besarnya Pajak Reklame adalah:
Tarif x Nilai Sewa
3. Cara menghitung nilai sewa adalah :
Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) Reklame + Nilai Strategis
Berdasarkan Laporan Realisasi Pendapatam Daerah Kota Surakarta
dari tahun 2007–2011 penerimaan Pajak Daerah khususnya dari Pajak
Reklame memiliki potensi yang baik bagi penerimaan pendapatan asli
daerah.Peningkatan Pajak Reklame diharapkan mampu memberikan
kontribusi serta pengaruh yang positif bagi perkembangan pembangunan di
Kota Surakarta yang mampu meningkatkan Pendapatan Asli Daerah, yang
kemudian digunakan untuk peningkatan dan kemajuan daerah.
Sehubungan dengan apa yang telah diuraikan diatas, untuk
mengetahui besarnya realisasi penerimaan dan perkembangan penerimaan
Pajak Reklame dari tahun ke tahun maka penulis tertarik untuk meneliti hal
tersebut dalam tugas akhir dengan judul “ANALISIS POTENSI DAN
REALISASI PAJAK REKLAME TERHADAP PENDAPATAN ASLI
DAERAH DI KOTA SURAKARTA”.
19
C. Perumusan Masalah
Berdasarkan uraian pada latar belakang diatas, maka penulis dapat
merumuskan permasalahan yang akan dibahas untuk penulisan Tugas Akhir
yaitu sebagai berikut:
1. Bagaimana prosedur dalam pemungutan pajak reklame?
2. Apakah realisasi penerimaan pajak reklame pada tahun 2007-2011
telahsesuai dengan target yang ditetapkan?
3. Apakah penetapan target telah sesuai dengan potensi dan kondisi yang
ada?
D. Tujuan Penelitian
Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang telah penulis
uraikan diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:
1. Untuk mengetahui prosedur apa saja yang digunakan dalam pemungutan
pajak reklame.
2. Untuk mengetahui seberapa besar tingkat realisasi dari penerimaan pajak
reklame tahun 2007-2011 terhadap pendapatan asli daerah Surakarta.
3. Untuk mengetahui evaluasi apa saja yang dibutuhkan dalam menetapkan
target kedepan yang relevan dengan potensi dan kondisi yang ada.
20
E. Manfaat Penelitian
1. Bagi Objek Penelitian:
Memberikan sumbangan pikiran untuk meningkatkan kinerja Dinas
Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset kota Surakarta terutama
dalam meningkatkan penerimaan pajak.
2. Bagi Penulis
Mempraktekkan ilmu yang diperoleh dari pelajaran yang diajarkan dosen
atau pengajar ke dalam dunia nyata yang dituangkan melalui karya ilmiah.
3. Bagi Pihak Lain
Dapat dijadikan bacaan yang berguna menambah wawasan di bidang
perpajakan yang nantinya juga dapat dijadikan sebagai bahan
pertimbangan dan menjadi dasar penelitian selanjutnya.
F. Teknik Analisis Data
1. Objek Penelitian
Objek Penelitian pada penulisan ini berlokasi di Dinas Pendapatan,
Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Surakarta menurut petunjuk
pelaksanaan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta
nomor 5 Bab II Pasal 3 tentang Pajak Reklame, dalam pengertiannya
obyek Pajak adalah semua penyelenggara reklame, penyelenggara
reklame sebagaimana yang dimaksud meliputi reklame papan/billboard,
reklame kain, reklame melekat (stiker), reklame selebaran, reklame
21
berjalan termasuk pada kendaraan, reklame udara, reklame suara, reklame
peragaan, reklame film/slide.
2. Sumber Data
Dalam menyusun tugas akhir ini, penulis memerlukan data-data yang
terbagi atas dua macam, meliputi:
a. Data Primer
Data Primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumbernya
dengan wawancara (Suparmoko, 1997). Sumber data yang digunakan
pada data primer berupa target dan realisasi pajak reklame yang
dilakukan oleh pihak Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan
Aset Daerah Surakarta.
b. Data Sekunder
Data sekunder adalah data yang diperoleh langsung dengan
mempelajari buku-buku, leteratur, makalah, Undang-undang, surat
putusan, dan buku-buku terkait, data sekunder bersifat melengkapi
data primer dan digunakan sebagai landasan teori untuk memecahkan
masalah (Wardani, 2006). Data yang dibuat penulis adalah teknik
pengumpulan data yang diperoleh dari sumber lain dan biasanya
sudah dalam keadaan diolah. Data yang digunakan berupa data yang
didapat dari petugas dan pegawai dibidang Pajak Reklame di Dinas
Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Surakarta.
22
3. Teknik Pengumpulan Data
Beberapa metode yang digunakan adalah sebagai berikut:
a. Metode Wawancara
Metode Wawancara adalah proses percakapan dua arah atas inisiatif
pewawancara untuk memperoleh informasi dari responden (Cooper,
1996). Penulis melakukan wawancara secara langsung dengan kepala
seksi penetapan di Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan
Aset Daerah Surakarta.
b. Metode observasi
Metode pengumpulan data dengan cara pengamatan secara langsung
maupun tidak langsung terhadap objek penelitian. Pemakaian cara ini
didasarkan pada konsep, definisi, dan pengukuran variabelnya
(Sumarni, 2006). Penulis melakukan pengamatan terhadap prosedur
dalam pemungutan pajak reklame.
c. Metode Pustaka
Pustaka adalah metode pengumpulan data atau informasi dengan cara
membaca buku serta referensi sumber data lainnya yang
berhubungan.Penulis melakukan dengan mempelajari buku-buku
referensi yang berhubungan dengan penelitian.
d. Metode Dokumentasi
Metode Dokumentasi merupakan pengumpulan, pemilihan,
pengolahan, dan penyimpanan dibidang pengetahuan, pemberian atau
pengumpulan bukti-bukti dan keterangan. Penulis melakukan dengan
23
mengumpulkan data yang berupa Surat Ketetapan, Nota Perhitungan,
serta data lain dalam bentuk tulisan dari Dinas Pendapatan,
Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Surakarta.
4. Teknik Analisis Data
Teknik analisis data yang digunakan adalah dengan analisis kuantitatif
dan analisi kualitatif.
a. Analisis kuantitatif adalah analisis yang menggunakan data berupa
angka atau rumus-rumus statistik. Analisis ini dapat dipakai untuk
mengetahui hal-hal yang berhubungan dengan target dan realisasi
penerimaan Pajak Reklame (Djarwanto, 2001).
b. Analisis kualitatif adalah analisis menggunakan dasar pertimbangan
yang umum. Proses analisa data yang tidak dinyatakan dalam bentuk
angka atau tidak menggunakan rumus statistik. Analisa ini digunakan
untuk mengetahui hal-hal yang berhubungan dengan pajak reklame
yaitu analisa data dengan realisasi.
5. Metode Pengolahan Data
Metode yang digunakan dalam pengolahan data adalah dengan metode
deduksi. Deduksi adalah proses dimana kita tiba pada suatu
kesimpulan beralasan melalui generalisasi logis dari sebuah fakta yang
diketahui (Sekaran, 2006). Penulis akan menarik kesimpulan yang
telah menjadi jawaban sementara berdasarkan data atau fakta yang
didapat kemudian dijabarkan dengan faktor-faktor yang mempengaruhi
(Adhyati, 2009).
24
BAB II
ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN
A. Tinjauan Pustaka
Pengertian pajak menurut Soemahamidjaja menyatakan bahwa pajak
termasuk sebagai iuran wajib berupa uang atau barang yang dipungut oleh
penguasa berdasarkan norma-norma hukum, guna menutup biaya produksi
barang-barang dan jasa-jasa kolektif dalam mencapai kesejahteraan umum
(Waluyo, 2007).
Menurut Feldmann Pajak merupakan prestasi yang dipaksakan
sepihak oleh dan terutang kepada penguasa (menurut norma-norma yang
ditetapkannya secara umum), tanpa adanya kontraprestasi dan semata-mata
digunakan untuk menutup pengeluaran umum (Resmi, 2009)
Soemitro (Mardiasmo, 2004) mengartikan Pajak yaitu iuran rakyat
kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan)
dengan tiada mendapat imbal jasa (kontraprestasi) yang langsung dapat
ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.
Sedangkan pengertian pajak menurut Smeets, pajak adalah prestasi kepada
pemerintah yang terutang melalui norma-norma umum, dan yang dapat
dipaksakan, tanpa ada kalanya kontraprestasi yang dapat ditunjukkan dalam
hal yang individual, maksudnya adalah untuk membiayai pengeluaran
pemerintah (Suandy, 2002).
24
25
Berdasarkan pengertian diatas, pajak memiliki unsur-unsur sebagai,
1) Iuran berupa uang bukan barang dari rakyat kepada negara dan yang
berhak memungut pajak hanyalah negara, 2) Berdasarkan undang-undang,
Pajak dipungut berdasarkan atau dengan kekuatan undang-undang serta
aturan pelaksanaannya, 3) Tanpa jasa imbal atau kontraprestasi dari negara
yang secara langsung dapat ditunjuk, dalam pembayaran pajak tidak dapat
ditunjukkan adanya kontraprestasi individual oleh pemerintah, 4) Digunakan
untuk membiayai rumah tangga negara, yakni pengeluaran yang bermanfaat
bagi masyarakat luas.
Pajak memiliki dua fungsi, Fungsi pembiayaan yaitu Pajak sebagai
sumber dana bagi pemerintah untuk membiayai pengeluaran-pengeluarannya
dan Fungsi mengatur yang artinya pajak sebagai alat untuk mengatur atau
melaksanakan kebijaksanaan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi.
Dalam pemungutan pajakagar pemungutan pajak tidak menimbulkan
hambatan atau perlawanan, maka harus memenuhi syarat keadilan, syarat
yuridis, syarat ekonomis, dan syarat finansiil. Syarat keadilan sesuai dengan
tujuan hukum yakni mencapai keadilan, undang-undang dan pelaksanaan
pemungutan harus adil. Syarat yuridis adalah pemungutan pajak berdasarkan
undang-undang sebagaimana diatur dalam UUD 1945 pasal 23 ayat 2, hal ini
memberikan jaminan hukum untuk menyatakan keadilan, bagi negara
maupun warganya. Syarat ekonomis pemungutan pajaknya tidak boleh
mengganggu kelancaran kegiatan produksi maupun perdagangan, sehingga
tidak menimbulkan kelesuan perekonomian masyarakat. Syarat finansiil
26
adalah biaya pemungutan pajak harus dapat ditekan sehingga lebih rendah
dari hasil pemungutannya. Syarat yang terakhir adalah sistem pemungutan
pajak yang harus sederhana, dimana sistem tersebut membuat masyarakat
lebih mudah memenuhi kewajiban perpajakannya, dan tidak mengalami
kesulitan.
Menurut Soemitro hukum pajak mempunyai kedudukan diantara
hukum-hukum yaitu hukum perdata yang mengatur hubungan antara satu
individu dengan individu lainnya dan hukum publik yang mengatur hubungan
antara pemerintah dengan rakyatnya. Hukum ini dapat dirinci lagi sebagai
Hukum Tata Negara, Hukum Tata Usaha (Hukum Administratif), Hukum
Pajak, Hukum Pidana. Dengan demikian kedudukan hukum pajak merupakan
bagian dari hukum publik (Mardiasmo, 2008).
Jenis pajak menurut lembaga pemungutnyaadalah Pajak Pusat yaitu
pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai
rumah tangga negara dan Pajak Daerah yang merupakan pajak yang dipungut
oleh Pemerintah Daerah dan digunakan untuk membiayai rumah tangga
daerah.
Pajak daerah yang selanjutnya disebut pajak, adalah iuran wajib yang
dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan
langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan
perundang undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai
penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pembangunan daerah.
(Mardiasmo, 2004). Pajak daerah dibagi menjadi dua, yang pertama Pajak
27
Daerah Tingkat I atau pajak propinsi terdiri atas Pajak Kendaraan Bermotor
dan Kendaraan di Atas Air, Pajak Balik Nama Kendaraan Bermotor dan
Kendaraan di Atas Air, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, Pajak
Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaaan. Pajak
daerah yang kedua adalah Pajak Daerah Tingkat II yaitu pajak kabupaten atau
kota terdiri atas Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame,
Pajak Penerangan Jalan, Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C, dan
Pajak Parkir.
Sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II
Surakarta Nomor 05 Tahun 1999, Pajak reklame adalah pajak atas
penyelenggaraan reklame. Sedangkan pengertian dari reklame itu sendiri
merupakan benda, alat, perbuatan atau media yang menurut bentuk susunan
dan corak ragamnya untuk tujuan komersial, dipergunakan untuk
memperkenalkan, menganjurkan dan memujikan suatu barang, jasa atau
orang ataupun untuk menarik perhatian umum kepada suatu barang, jasa atau
orang yang di tempatkan atau yang dapat dilihat, dibaca dan atau didengar
dari suatu tempat oleh umum, kecuali yang dilakukan oleh Pemerintah. Dasar
hukum yang digunakan dalam penyelenggaraan reklame tahunan adalah
Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 1999 tentang pajak reklame dan Keputusan
Walikota Surakarta Nomor 4 Tahun 2001 tentang perubahan keputusan
walikota nomor 03/DRT/1999 tentang pedoman pelaksanaan reklame.
Subjek Pajak Reklame adalah orang pribadi atau badan yang
menyelenggarakan atau memesan reklame. Sedangkan Wajib Pajak adalah
28
orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan reklame.Objek Pajak
Reklame adalah semua penyelenggaraan reklame. Penyelenggaraan reklame
jenisnya meliputi Reklame Papan/ Billboard, Megatron, Reklame Kain,
Reklame melekat (Stiker), Reklame Selebaran, Reklame Berjalan, termasuk
pada kendaraan, Reklame Udara, Reklame Suara, Reklame Peragaan,
Reklame Film/ Slide. Pengecualian dari objek pajak adalah penyelenggaraan
reklame melalui televisi, warta harian, warta mingguan, warta bulanan, dan
yang sejenisnya.
B. Analisis Data dan Pembahasan
Prosedur dalam pemungutan pajak reklame
Penerimaan Pendapatan Derah Kota Surakarta dari periode selalu
mengalami perkembangan yang positif, baik dalam jumlah nominal maupun
pelayanan. Begitu pula pada sektor Pajak Reklame, dari tahun ke tahun selalu
mengalami peningkatan baik dari segi anggaran yang ditetapkan maupun
selanjutnya realisasi yang didapatkan. Pajak reklame merupakan salah satu
pendapatan asli daerah yang cukup potensial.
Penerimaan Pajak reklame dapat diketahui dengan perbandingan
target terhadap realisasi penerimaan pajak reklame. Target pajak reklame
adalah kemampuan mínimum yang ingin dicapai dari penerimaan pajak
reklame, sedangkan realisasi merupakan hasil pungutan dari penerimaan
pajak reklame. Berikut ini adalah prosedur dalam permohonan ijin reklame:
29
Prosedur Permohonan Ijin Reklame
Penjelasan dari prosedur permohonan ijin reklame diatas yaitu yang
pertama yaitu permohonan dengan menerima wajib pajak yang mengajukan
permohonan Ijin Reklame dan meneliti berkasnya, lalu melakukan verifikasi
atau yang sering disebut cek lapangan yang kemudian hasilnya juga
dilaporkan, setelah itu diterbitkannya SKPD/SKRD oleh bidang penetapan
kemudian diserahkan kepada wajib pajak, apabila telah menerima
pembayaran dari wajib pajak lalu menyerahkan tanda bukti SSPD/SSRD. Jika
pembayaran telah lunas lalu diterbitkan ijin reklame, jika masa pasang telah
habis tetapi tidak melakukan perpanjangan maka akan diterbitkan surat
Permohonan Penerbitan
SKPD / SKRD
Perpanjangan
Verifikasi
Habis Masa
Penerbitan S.TGrn
Sticker Penerbitan
Surat Paksa
Tidak Perpanjangan
Verifikasi
Bongkar dan simpan
Hapus Data
Penerbitan Ijin Reklame
Penerbitan SSPD/SSRD
30
teguran yang kemudian pada cek lapangan akan dipasang sticker, selanjutnya
dikirimkan surat paksa pada wajib pajaknya, apabila masih tidak ada reaksi
dari wajib pajak akan dilakukan pembongkaran.
Penjelasan diatas merupakan gambaran secara singkat dalam prosedur
permohonan ijin reklame. Ada 2 macam Prosedur dalam permohonan ijin
reklame yaitu: Prosedur yang pertama adalah Prosedur Pendaftaran dan
Pendataan.Dengan mengisi formulir disertai dokumen mengenai reklame yang
akan dipasang mencakup tinggi, lebar, panjang, serta informasi lain yang
dibutuhkan untuk pendataan, seperti foto lokasi pemasangan reklame. Lalu
formulir dan dokumen yang telah diisi diserahkan ke bidang Pendaftaran,
Pendataan, dan Dokumentasi, selanjutnya dilakukan cek lokasi ke tempat yang
akan dipasang reklame. Lama cek biasanya dua hari sampai satu minggu.
Pengecekan ini biasanya mencakup pendataan apakah di tanah Negara atau
tanah milik sendiri. Jika telah dilakukan cek lokasi, maka akan langsung
diperhitungkan pajaknya. Prosedur yang kedua adalah Prosedur Penghitungan
dan Penetapan. Pajak yang akan dihitung berdasarkan tinggi, lebar, panjang,
serta informasi lain yang dibutuhkan. Informasi yang telah didata oleh bidang
Dafda dan Dokumentasi diserahkan ke bagian penetapan untuk dilakukan
perhitungan pajaknya.Dibidang penetapan dilakukan perhitungan pajaknya.
Pada bidang penetapan akan dikeluarkan Surat Ketetapan Pajak Daerah
(SKPD), Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) jika reklame tersebut
dipasang di tanah milik Negara. Surat tersebut dicetak rangkap lima. Setiap
form atau surat pertama untuk wajib pajak, lembar kedua untuk bidang Dafda
31
dan Dokumentasi sebagai arsip tetap, lembar ketiga untuk bidang Penetapan,
lembar keempat untuk bidang Pembukuan dan lembar kelima untuk kas
penerimaan dinas pendapatan daerah Surakarta sebagai bukti bayar yang
sebelumnya diberikan ke wajib pajak terlebih dahulu. Setelah ditetapkan
SKPD, maka surat-surat tersebut akan diserahkan ke wajib pajak yang
bersangkutan. Setelah wajib pajak menerima SKPD, diharapkan wajib pajak
bisa segera mungkin untuk membayarkan pajaknya supaya reklame yang akan
dipasang bisa segera mendapatkan ijin pendirian. Lalu pada lembar pertama
SKPD akan divalidasi lunas. Setelah divalidasi lunas oleh bagian kas
penerimaan DPPKA, maka wajib pajak kembali ke customer service office
memperlihatkan form pertama yang telah divalidasi untuk membuat surat
perizinan reklame oleh bidang Dafda dan dokumentasi, dimana ada 2 lembar
kemudian lembar pertama diserahkan ke wajib pajak melalui customer service
office (CSO) dan lembar kedua diarsip oleh bidang Dafda dan
dokumentasi.Menganalisis data dengan menghitung prosentase kenaikan dari
masing-masing data yang digunakan. Hasil dari análisis tersebut digunakan
DPPKA sebagai bahan pertimbangan dalam menetapkan target dan akan
mempermudah dalam memperkirakan jumlah prosentase kenaikan yang
diharapkan pada tahun berikutnya.Hasil dari penetapan target yang selanjutnya
diajukan ke Pemerintah Derah untuk dibahas dalam rapat Dewan. Hasil dari
pembahasan oleh rapat Dewan nantinya akan dikembalikan kepada DPPKA
selanjutnya dilaksanakan dengan baik oleh DPPKA. DPPKA dalam usahanya
untuk selalu meningkatkan penerimaan pajak reklame tentunya banyak
32
mengalami kendala atau hambatan dalam pelaksaan pemungutannya.
Hambatan tersebut bisa datang dari Wajib Pajak ataupun dipenda sendiri.
Analisis Penetapan Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Reklame di
Kota Surakarta
Prosedur yang dilakukan oleh DPPKA dalam perhitungan dan
penetapan potensi pajak reklame dengan diperkiraan adanya penurunan dan
peningkatan dapat diketahui setelah DPPKA melakukan tahap yang pertama
yaitu prose pendataan. Hasil dari pendataan tersebut nantinya dapat diketahui
berapa jumlah Wajib Pajaknya sekaligus objek reklame yang dimiliki oleh
masing-masing Wajib Pajak Reklame tersebut. Setiap wajib pajak mempunyai
objek reklame yang berbeda dan setiap tahunnya objek yang dimiliki oleh
Wajib Pajak tersebut berubah sesuai kondisi pada saat itu atau sesuai dengan
keinginan dari Wajib Pajak. Tujuan dari tahap ini adalah mengklasifikasikan
masing-masing jenis reklame setelah melakukan pendataan dan dari
pengklasifikasian tersebut nantinya akan diketahui berapa kira-kira jumlah
Wajib Pajak yang masuk serta objek reklame yang dimiliki oleh masing-
masing Wajib Pajak. Tahap yang kedaua dalah Penghitungan dan Penetapan
target penerimaan pajak reklame. Pada tahap ini dalam menetapkan target
dengan menganalisa presentase kenaikan menggunakan dasar data target dan
realisasi pada tahun sebelumnya. Langkah-langkah yang dilakukan
sebelumnya adalah menetapkan data target dan realisasi yang nantinya akan
digunakan sebagai dasar pertimbangan dalam menganalisis.
33
Berdasarkan prosedur penetapan target yang dilakukan DPPKA,
maka penulis akan membandingkan mengenai kelebihan dan kelemahan dari
masing-masing prosedur yang telah dilakukan oleh DPPKA dalam
menetapkan target. Berikut perbandingan yang dilakukan oleh penulis:
a. Proses Pendataan Wajib Pajak reklame
Proses ini mempunyai beberapa kelebihan antara lain DPPKA dapat
mengetahui potensi yang sebenarnya dilapangan, selain dapat mengetahui
potensi yang ada DPPKA dapat juga sekaligus melakukan pemantauan dan
penertiban reklame liar, DPPKA dapat memberikan tentang penyuluhan
tentang peraturan dan prosedur pelaksaan reklame dan dapat melakukan
penagihan atau pemungutan pajak reklame terhadap Wajib
Pajak.Sedangkan kelemahan dari proses ini adalah biaya, waktu, dan tenaga
yamg dikeluarkan sangat besar, sehingga tidak sebanding dengan hasil
yang didapat di lapangan, selain itu pendataan Wajib Pajak yang berada di
pelosok desa mengalami kesulitan karena petugas lapangan yang kurang
sehingga pendataan tidak maksimal.
b. Membuat Perkiraan penurunan dan peningkatan potensi yang ada baik
subjek dan objek pajak reklame.
Kelebihan dari proses ini adalah DPPKA dapat lebih mengantisipasi berapa
peningkatan dan penurunan subjek maupun objek pajak reklame yang
terjadi pada tahun berikutnya. Sedangkan kelemahannya adalah kesulitan
dalam memprediksi atau memperkirakan berapa peningkatan dan
penurunan subjek maupun objek pajak reklame yang terjadi sehingga
34
memerlukan waktu yang lama. Untuk jenis reklame billboard masih dapat
diprediksi karena sifatnya tetap dan waktunya adalah tahunan, sedangkan
untuk jenis reklame yang sifatnya temporer sulit diprediksi karena dengan
durasi waktu harian, mingguan dan bulanan seperti spanduk, umbul-umbul,
baliho dan lainnya.
Setelah mengetahui kelebihan dan kelemahan proses-proses dalam
menetapkan target, Penulis akan membandingkan antara potensi, target
dan realisasi Pajak Reklame di kota Surakarta berdasarkan data yang
diperoleh dari DPPKA Surakarta. Pungutan pajak reklame didasarkan pada
potensi yang ada. Potensi sendiri didapat berdasarkan data permohonan
yang masuk dalam satu tahun. Dalam perhitungannya berdasarkan:
a. Luas Reklame
Luas reklame terdiri dari panjang, lebar, tinggi, dan sisi.
b. Jenis Reklame
Jenis reklame ada dua yaitu bersinar dan tidak bersinar.
c. Lokasi pemasangan
Lokasi pemasangan meliputi jalan dan kelurahan. Berbeda kelurahan
NJOPnya pun juga sudah berbeda. Selain itu lokasi pemasangan juga
berdasarkan Tanah Negara atau Tanah Sendiri. Tanah Negara
dikenakan 100% dan Tanah Sendiri dikenakan 80%.
35
Berikut ini adalah tabel untuk membandingkan antara potensi, target dan
realisasi pajak reklame di KotaSurakarta yang terjadi tahun 2007-2011.
Tabel 2.1
Perbandingan Potensi, Target, dan Realisasi Pajak Reklame Tahun 2007-2011
Tahun Potensi Target Realisasi
2007 3.940.610.400 3.416.000.000 3.441.757.063 2008 4.196.216.700 3.450.000.000 3.527.909.910 2009 4.500.000.000 4.500.000.000 3.850.377.341 2010 4.509.479.902 4.550.000.000 4.696.433.326 2011 5.001.442.335 5.041.150.000 5.208.406.763
Dari tabel 2.1 dapat diketahui pada tahun 2007 target
Rp3.416.000.000,00 realisasinya sebesar Rp3.441.757.000,00 dengan potensi
sebesar Rp3.940.610.400,00. Pada tahun 2008 dari target Rp3.450.000.000,00
realisasinya sebesar Rp3.527.909.919,00 dengan potensi sebesar
Rp4.196.216.700,00. Pada tahun 2007 dan 2008 dapat diketahui bahwa
potensinya jauh lebih tinggi dari pada target dan realisasinya. Selanjutnya
untuk tahun 2009 potensi dan target mempunyai jumlah yang sama yaitu Rp
4.500.000.000,00 tetapi realisasinya belum memenuhi target dan potensi
karena jumlahnya yg lebih rendah yaitu Rp3.850.377.341,00. Untuk tahun
2010 target Rp 4.550.000.000,00 realisasinya sebesar Rp4.696.433.326,00
dengan jumlah potensi Rp4.509.479.902,00. Untuk tahun 2011 target
Rp5.041.150.000,00 realisasinya jauh lebih tinggi sebesar
Rp5.208.406.763,00 dengan potensi yang lebih rendah yaitu
Rp5.001.442.335,00. Ini dapat disimpulkan bahwa realisasi pajak reklame
36
tahun 2007, 2008, 2010, 2011 sudah melebihi dari target yang telah
ditetapkan, sedangkan tahun 2009 masih belum bisa memenuhi target.
Meskipun di tahun 2009 penerimaan pajak reklame tidak memenuhi target
yang ditentukan, potensi penerimaan pajak reklame ditahun 2010 sangat
mungkin terjadi peningkatan , karena reklame yang sudah terpasang selama
dua tahun otomatis perlu dipindah ketempat-tempat yang dinilai lebih
strategis, sehingga penyelenggaraan pada reklame yang baru pada titik-titik
reklame juga semakin meningkat. Kenaikan ini ditunjukkan pada tabel di
atas,dimana tahun 2010 penerimaan pajak memenuhi target yang ditetapkan
dan lebih besar dari target tahun 2009. Potensi pada tahun 2007, 2008, 2009
jauh lebih tinggi dari realisasi. Untuk tiga tahun berikutnya jumlahnya lebih
sedikit. Penetapan target pendapatan pada pajak reklame setiap tahunnya
ditingkatkan. Hal ini bertujuan guna memaksimalkan fasilitas yang telah
dibangun, dan juga memaksimalkan potensi-potensi pajak reklame yang ada
di Kota Surakarta. Untuk mengetahui besarnya prosentase capaian target
pajak reklame dengan pendapatan pajak reklame dapat dihitung dengan
rumus :
37
Berikut ini adalah tabel perbandingan Target dan Realisasi Pajak Reklame
Tabel 2.2 Perbandingan Target dan Realisasi Pajak Reklame
Tahun 2007-2011
Tahun Target Realisasi % 2007 3.416.000.000 3.441.757.063 100,7% 2008 3.450.000.000 3.527.909.910 102,2% 2009 4.500.000.000 3.850.377.341 85,5% 2010 4.550.000.000 4.696.433.326 103,2% 2011 5.041.150.000 5.208.406.763 103,3%
Dari Tabel 2.2 dapat diketahui bahwa pencapaian pajak reklame dari
tahun 2007-2011 tergolong bagus kecuali di tahun 2009. Hal ini bisa dilihat
dari tabel di atas, realisasi pajak reklame dari tahun 2007, 2008, 2010, 2011
sudah melebihi target yang telah ditetapkan. Tahun 2007, ditargetkan
Rp3.416.000.000,00 dapat terealisasi sebesar Rp3.441.757.063,00 dengan
prosentase 100,7%. Tahun 2008, ditargetkan sebesar Rp3.450.000.000,00
dapat terealisasi Rp3.527.909.910,00 dengan prosentase sebesar 102,2% dari
realisasinya. Tahun 2009, ditargetkan sebesar Rp4.500.000.000,00 dapat
terealisasi Rp3.850.377.341,00 selisih Rp 649.622.659,00 lebih besar dari
targetnya dengan prosentase 85,5%. Tahun 2010, ditargetkan sebesar
Rp4.550.000.000,00 dapat terealisasi sebesar Rp4.696.433.326,00 dengan
prosentase 103,2%.Tahun 2011ditargetkan sebesar Rp5.041.150.000,00
dapat terealisasi Rp5.208.406.763,00 dengan prosentase sebesar 103,3%.
Berdasarkan perbandingan dari data diatas dapat disimpulkan
bahwa penerimaan Pajak Reklame di Surakarta selama lima tahun mengalami
38
peningkatan dan perkembangan yang bagus di tahun 2011, peningkatan
dilatarbelakangi karena Wajib Pajak banyak memasang reklame di lokasi-
lokasi yang strategis. Sedangkan tahun 2009 adalah penerimaan pajak
reklame terendah karena target yang tidak tercapai.Menurut hasil penelitian
dari pihak DPPKA mengungkapkan bahwahal ini disebabkan karena sistem
yang digunakan pada tahun itu yang sebagian tidak menerbitkan SKPD,
selain itu banyak wajib pajak yang tidak memperpanjang masa pasang
reklame, sehingga banyak yang diturunkan, ini disebabkan pula karena
kurangnya tingkat kesadaran wajib pajak.
Penetapan target sesuai dengan potensi dan kondisi
Pemerintah daerah kota Surakarta mengharap perolehan Pajak
Reklame dari tahun ke tahun meningkat. Besar kecilnya penerimaan Pajak
Reklame tergantung juga mekanisme pemungutannya. Penerimaan Pajak
Reklame dapat diketahui dengan perbandingan target terhadap realisasi
penerimaan Pajak Reklame.
Dasar penetapaan target harus sesuai dengan potensi jumlah reklame
yang sebenarnya ada di wilayah kota Surakarta. Jika dilihat dari analisis
diatas dapat dilihat bahwa antar potensi, target, dan realisasi penerimaan
pajak reklame belum cukup baik.Walaupun penerimaan pajak reklame selalu
meningkat, namun realisasi penerimaan pajak reklame tidak selalu melebihi
target yang ditetapkan oleh DPPKA.
39
Target yang ditetapkan oleh pihak DPPKA selisihnya jauh dengan
potensi yang ada, sehingga adanya ketidaksesuaian antara potensi dan target
yang berpengaruh pula terhadap realisasi.
40
BAB III
TEMUAN
Berdasarkan penelitian yang penulis lakukan, penulis menemukan
adanya hal-hal dalam pemungutan pajak reklame dalam kurun waktu lima
tahun perkembangan Pajak Reklame. Pada lima tahun terakhir yaitu tahun
2007-2011 penerimaan pajak reklame lebih besar dari target yang telah
ditetapkan, tiap tahunnya juga mengalami kenaikan dalam penerimaan Pajak
Reklame, kecuali penerimaan Pajak Reklame pada tahun 2009. Penerimaan
Pajak Reklame tidak dapat melebihi target yang ditetapkan sebesar
Rp4.500.000.000,00 dan penerimaannya sebesar Rp3.850.377.341,00.
Peningkatan dan penurunan yang terjadi dapat disebabkan karena adanya
kelebihan dan kekurangan pada Pihak DPPKA. Adapun kelebihan dan
kelemahannya adalah sebagai berikut :
A. Kelebihan
Hal positif yang dapat ditemukan adalah Pihak DPPKA memberikan
pelayanan yang lebih sebagai upaya memberikan kenyamanan bagi para
Wajib Pajak yang diharapkan akan meningkatkan jumlah wajib pajak dan
memiliki prosedur yang cukup mudah dalam pemungutan pajak reklame,
pemberitahuan tentang besarnya pajak reklame yang terutang kepada wajib
pajak hanya dengan jangka waktu kurang dari 1 minggu sehingga wajib pajak
dapat segera melakukan kewajiban perpajakannya, mengenai masalah
perijinan yang sudah melebihi waktu ijin pasang atau sudah kadaluwarsa
40
41
apabila tidak segera dimintakan perpanjangan ijin oleh pemiliknya tetapi
masih dipasang maka ijin tersebut akan dicabut dan reklame yang masih
dipasang akan dihentikan dan dibongkar, berdasarkan target yang telah
ditetapkan oleh Pihak DPPKA realisasi penerimaan pajak reklamenya
sebagian besar sudah melampaui target penerimaan yang telah ditetapkan.
B. Kelemahan
Selain itu kelemahan yang dapat ditemukan antara lain Pihak DPPKA
kurang memperhatikan reklame lainnya seperti reklame selebaran yang
banyak digunakan oleh wajib pajak sebagai alat promosi produk atau usaha
mereka yang kemungkinan banyak terjadi pelanggaran di dalamnya,
kurangnya sosialisasi dari pihak DPPKA tentang pajak reklame sehingga
masih adanya wajib pajak yang mendirikan reklame tanpa melakukaan
perijinan dan pelunasan pajak terlebih dahulu, Wajib Pajak kurang
mengetahui prosedur pemungutan Pajak Reklame sehingga masih banyak
Wajib Pajak yang melanggar, selain itu kesadaran Wajib Pajak dalam
membayar pajak juga masih rendah, Sarana dan prasarana saat ini masih
kurang memadai sehingga pelaksanaan pengawasannya sedikit terhambat,
dalam menetapkan potensi dan target penerimaan pajak reklame masih
kurang maksimal, hal ini ditunjukkan dengan penetapan potensi dan target
yang setiap tahunnya hanya didapat dari perbandingan realisasi pajak tahun
sebelumnya dengan target pajak tahun sebelumnya.
42
BAB IV
PENUTUP
A. Simpulan
Berdasarkan análisis dan pembahasan yang penulis lakukan, maka
penulis dapat menyampaikan kesimpulan yang berkenaan dengan análisis
potensi dan realisasi penerimaan pajak reklame terhadap pendapatan asli
daerah kota Surakarta belum cukup baik, ini dapat dilihat dari realisasi
penerimaan pajak reklame tidak selalu melebihi target yang ditetapkan oleh
Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset kota Surakarta walaupun
penerimaan pajak reklamenya selalu meningkat pada setiap tahunnya. Pada
tahun 2007 realisasi penerimaan Pajak Reklame sebesar Rp3.441.757.063,00
pada tahun 2008 meningkat menjadi sebesar Rp3.527.909.910,00 sedangkan
pada tahun 2009 realisasi penerimaan pajak reklamenya Rp3.850.377.340,00
tetapi tidak melebihi target yang telah ditetapkan yaitu Rp4.500.000.000,00.
Pada tahun 2010 mengalami kenaikan yaitu Rp4.696.433.326,00 dan pada
tahun 2011 juga mengalami peningkatan kembali yaitu sebesar
Rp5.208.406.763,00. Hambatan dalam pemungutan pajak reklame disebabkan
oleh para wajib pajak dan minimnya petugas yang melakukan penertiban
dalam pemasangan reklame sehingga kontrol dari penyelenggara reklame
kurang maksimal. Jika pemungutan pajak reklame mengalami peningkatan
42
43
maka secara otomatis juga meningkatkan pendapatan asli daerah Kota
Surakarta, begitu juga sebaliknya.
B. Rekomendasi
Berdasarkan uraian dari temuan di bab sebelumnya, penulis bisa
memberikan saran kepada pihak Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan
dan Aset kota Surakarta agar pada tahun-tahun mendatang dapat
meningkatkan penerimaan pajak reklame adalah sebagai berikut:
1. Melaksanakan prosedur pemungutan dengan benar sesuai peraturan
Daerah dan Undang-undang perpajakan yang berlaku untuk dapat lebih
optimal lagi dalam pemungutan dan penerimaan pajak.
2. Sebaiknya target yang ditetapkan lebih optimal atau sesuai dengan
perubahan jumlah periklanan yang ada.
3. Wajib pajak dapat lebih mentaati peraturan yang berlaku sehingga terjadi
kerjasama yang baik antara wajib pajak, DPPKA, dan masyarakat.
4. Pihak DPPKA mengadakan sosialisasi tentang pajak reklame agar wajib
pajak dapat lebih memahami prosedur dalam pemasangan dan kewajiban
membayar pajaknya.