Dinas Pendapatan

Kota Denpasar

LAPORAN KEGIATAN KAJIAN NILAI SEWA DAN TARIF PAJAK REKLAME

DI KOTA DENPASAR

Oleh Tim Pelaksana Kegiatan

Denpasar 2015

A. PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Kegiatan pembuatan kajian ini merupakan salah satu rangkaian proses

pemindahan pemungutan pajak reklame dari Dinas Kebersihan dan Pertamanan

ke Dinas Pendapatan Kota Denpasar. Untuk keperluan itu maka dirasa perlu

untuk melakukan kaji-ulang atas nilai sewa pajak reklame agar potensi pajak

daerah dapat tergali secara optimal.

Sesuai dengan perencanaan yang telah dituangkan dalam bentuk

kerangka acuan kerja maka kegiatan ini dilaksanakan melalui sebuah kerjasama

dengan Program Studi Magister Akuntansi pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis

Universitas Udayana. Pemilihan program studi tersebut sebagai pelaksana

kegiatan didasarkan atas pertimbangan bahwa program studi tersebut memiliki

tenaga dosen yang memiliki cukup keahlian dan pengalaman mengenai pajak-

pajak daerah. Adapun tenaga yang ditunjuk adalah :

1. Dr. Dewa Gede Wirama, SE., MSBA., Ak.

2. Komang Ayu Krisnadewi, SE., M.Si., Ak.

2. Tujuan Kegiatan

Tujuan kegiatan ini adalah menetapkan nilai sewa reklame dan tarif pajak

reklame yang layak, khususnya dalam kondisi nilai sewa tersebut harus

ditetapkan sesuai dengan ketentuan pasal 49 ayat (3) dan ayat (4) Undang-

undang Nomor 28 Tahun 2009. Ketentuan tersebut menyatakan bahwa dasar

pengenaan pajak reklame adalah nilai kontrak reklame, dan jika nilai tersebut

Halaman | 2

tidak diketahui atau dianggap tidak wajar maka pemerintah daerah dapat

menetapkan nilai sewa reklame sebagai dasar pengenaan pajak.

3. Ruang Lingkup Kegiatan

Sesuai dengan tujuan kegiatan maka ruang lingkup pekerjaan dibatasi pada nilai

sewa reklame dan tarif pajak reklame. Kegiatan ini tidak mengkaji aspek-aspek

yang berkenaan dengan estetika dan tata ruang yang terkena dampak

penempatan reklame.

B. TINJAUAN ASPEK HUKUM PAJAK REKLAME

1. Dasar Hukum

Dasar hukum pemungutan pajak reklame adalah Undang-undang Nomor 28

Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, khususnya Bagian

Kesepuluh yang terdiri atas pasal 47 sampai pasal 51. Undang-undang tersebut

diterapkan melalui penerbitan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah.

Untuk itu, pemerintah Kota Denpasar telah menerbitkan Peraturan Daerah

Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Pajak Reklame, yang kemudian diubah dengan

Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2012, dan Peraturan Walikota Denpasar

Nomor 41 Tahun 2011 Tentang Perhitungan Nilai Sewa dan Pengenaan Pajak

Reklame di Kota Denpasar. Selanjutnya, telah diterbitkan pula Peraturan

Walikota Denpasar Nomor 3 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Reklame di

Kota Denpasar yang mengatur tatacara dan lokasi penempatan reklame.

Berdasarkan undang-undang dan peraturan daerah serta peraturan

walikota yang disebutkan di atas, pajak reklame adalah pajak atas

Halaman | 3

penyelenggaraan reklame, dan reklame adalah benda, alat, perbuatan, atau

media yang bentuk dan corak ragamnya dirancang untuk tujuan komersial

memperkenalkan, menganjurkan, mempromosikan, atau untuk menarik

perhatian umum terhadap barang, jasa, orang, atau badan, yang dapat dilihat,

dibaca, didengar, dirasakan, dan/atau dinikmati oleh umum.

Objek pajak reklame adalah semua penyelenggaraan reklame kecuali (a)

penyelenggaraan Reklame melalui internet, televisi, radio, warta harian, warta

mingguan, warta bulanan, dan sejenisnya, (b) label/merek produk yang melekat

pada barang yang diperdagangkan, yang berfungsi untuk membedakan dari

produk sejenis lainnya, (c) nama pengenal usaha atau profesi yang dipasang

melekat pada bangunan tempat usaha atau profesi diselenggarakan sesuai

dengan ketentuan yang mengatur nama pengenal usaha atau profesi tersebut. (d)

reklame yang diselenggarakan oleh pemerintah atau pemerintah daerah; dan (e)

penyelenggaraan reklame lainnya yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Jenis reklame yang menjadi objek pajak reklame meliputi

a. Reklame papan/billboard/videotron/megatron dan sejenisnya;

b. Reklame kain;

c. Reklame melekat, stiker;

d. Reklame selebaran;

e. Reklame berjalan, termasuk pada kendaraan;

f. Reklame udara;

g. Reklame apung;

h. Reklame suara;

i. Reklame film/slide; dan

j. Reklame peragaan.

Halaman | 4

2. Dasar Pengenaan Pajak

Sebagaimana lazimnya dalam perpajakan, Dasar Pengenaan Pajak (DPP) adalah

angka yang digunakan untuk mengalikan tarif pajak dalam penghitungan besaran

pajak terutang. Menurut pasal 49 Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009

Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, dasar pengenaan pajak reklame

adalah Nilai Sewa Reklame. Selanjutnya disebut bahwa “Dalam hal reklame

diselenggarakan oleh pihak ketiga, Nilai Sewa Reklame sebagaimana dimaksud

pada ayat ditetapkan berdasarkan nilai kontrak reklame.” Dan jika nilai kontrak

tidak diketahui atau dianggap tidak wajar maka pemerintah daerah dapat

menetapkan Nilai Sewa Reklame dengan mempertimbangkan faktor jenis, bahan

yang digunakan, lokasi penempatan, waktu, jangka waktu penyelenggaraan,

jumlah, dan ukuran media reklame

C. NILAI SEWA REKLAME

Sebagian besar seluruh reklame yang menjadi objek pajak reklame

diselenggarakan oleh pihak ketiga, yang kemudian menyewakan tempat reklame

kepada pengguna reklame. Karena kontrak nilai sewa reklame adalah dokumen

privat antar dua pihak yang bertransaksi, yaitu antara penyelenggara reklame

dan pengguna reklame, maka nilai kontrak tersebut sulit untuk diketahui. Oleh

karena itu maka pemerintah daerah umumnya menetapkan nilai sewa reklame

melalui keputusan kepala daerah.

Nilai kontrak reklame yang berhasil diperoleh dari sebuah biro

penyelenggara reklame yang bersedia untuk memberikan contoh dokumen

kontrak perjanjian menunjukkan nilai sewa sebesar Rp28.600.000 per tahun

Halaman | 5

untuk baliho dengan ukuran 24 m2 (4 m x 6 m). Dalam Peraturan Walikota

Denpasar Nomor 41 Tahun 2011, reklame tersebut tergolong sebagai Reklame

Kain dan terletak di jalan utama, yang memiliki nilai sewa Rp8.064.000 (dengan

jumlah pajak Rp168.000 per bulan atau Rp2.016.000 per tahun). Uraian ini

mengindikasikan bahwa nilai sewa reklame yang ditetapkan di Kota Denpasar

melalui peraturan kepala daerah jauh lebih rendah, yaitu sekitar 28 persen, dari

nilai kontrak antara pihak penyelenggaran dan pengguna reklame.

Untuk memperoleh gambaran yang lebih lengkap mengenai besaran nilai

sewa reklame maka berikut ini disajikan perbandingan antara besaran yang

berlaku di Kota Denpasar dengan yang berlaku di beberapa kota lain.

Perbandingan ini dilakukan untuk mengetahui posisi besaran nilai sewa reklame

yang ditetapkan di Kota Denpasar, apakah lebih besar atau lebih kecil dari kota

lainnya. Perbandingan dilakukan untuk tiap-tiap jenis lokasi penempatan, yang di

Kota Denpasar dibagi menjadi (a) Jalan Utama, (b) Jalan Kelas I, dan (c) Jalan

Kelas II sesuai dengan Peraturan Walikota Denpasar Nomor 3 Tahun 2014

Tentang Penyelenggaraan Reklame di Kota Denpasar.

Halaman | 6

Reklame Papan di Jalan Utama Satuan: m2/tahun

Denpasar Badung Surabaya Jakarta

Reklame Papan Bercahaya Besar 1.692.500 3.385.000

Reklame Papan Bercahaya Kecil 1.372.500 2.745.000

Reklame Papan Besar 1.260.300 2.530.600

Reklame Papan Kecil 1.029.600 2.059.200

Rata-rata 1.338.725 2.679.950 36.500.000 36.500.000

36.500.000

DaerahUkuranJenis Reklame

36.500.000

Reklame Papan di Jalan Kelas 1 Satuan: m2/tahun

Denpasar Badung Surabaya Jakarta

Reklame Papan Bercahaya Besar 1.492.500 2.985.000

Reklame Papan Bercahaya Kecil 1.222.500 2.445.000

Reklame Papan Besar 1.110.300 2.220.600

Reklame Papan Kecil 917.100 1.834.200

Rata-rata 1.185.600 2.371.200 29.200.000 18.250.000

29.200.000

DaerahUkuranJenis Reklame

18.250.000

Reklame Papan di Jalan Kelas 2 Satuan: m2/tahun

Denpasar Badung Surabaya Jakarta

Reklame Papan Bercahaya Besar 1.292.500 2.585.000

Reklame Papan Bercahaya Kecil 1.072.500 2.145.000

Reklame Papan Besar 960.300 1.920.600

Reklame Papan Kecil 804.600 1.609.200

Rata-rata 1.032.475 2.064.950 21.900.000 9.125.000

21.900.000

DaerahUkuranJenis Reklame

9.125.000

Keterangan:

1. Ukuran besar untuk Kota Denpasar adalah 20 m2 atau lebih, untuk Kabupaten Badung adalah 10 m2.

2. DKI Jakarta dan Surabaya tidak membedakan ukuran reklame tetapi menetapkan tambahan 20% untuk setiap kelipatan 15 m tambahan ketinggian.

3. Nilai sewa untuk DKI Jakarta adalah nilai rata-rata untuk jalan protokol A, B, dan C. 4. Nilai sewa untuk DKI Jakarta dan Kota Surabaya ditetapkan per hari, yang kemudian

disetahunkan untuk penyetaraan perbandingan. 5. DKI Jakarta dan Kota Surabaya tidak membedakan nilai sewa untuk papan dengan

cahaya dan tanpa cahaya. 6. DKI Jakarta mengenakan nilai yang lebih mahal, yakni menambah 25 persen, untuk

reklame produk rokok dan minuman alkohol, sementara Surabaya melakukan hal serupa, khusus untuk produk rokok.

Halaman | 7

Reklame Megatron/Videotron/LED Satuan : m2/tahun

Denpasar Badung Surabaya Jakarta

Megatron/Videotron 13.750.000

9.675.000

194.666.667

140.717.556

DaerahJenis Reklame

Keterangan:

1. Kabupaten Badung membuat perbedaan untuk tiap jenis jalan. Nilai yang tertera adalah nilai rata-rata untuk seluruh kelas jalan.

2. DKI Jakarta tidak membuat jenis reklame megatron/videotron. Nilai yang tertera adalah untuk jenis LED yang saat ini menggantikan jenis megatron/videotron. Nilai ini berbeda untuk berbagai luasan, mulai dari 8m2 sampai 100m2. Luas melebihi 100m2, dikenakan tambahan 25%. Satuan reklame jenis LED di DKI Jakarta adalah per 30 detik. Nilai yang tertera merupakan nilai yang disetahunkan dengan tingkat penayangan sebesar 50%, dan menghitung rata-rata per m2-nya.

3. DKI Jakarta mengenakan nilai yang lebih mahal, yakni menambah 25 persen, untuk reklame produk rokok dan minuman alokohol, sementara Surabaya melakukan hal serupa, khusus untuk produk rokok. Surabaya mengenakan nilai sewa per penyelenggaraan dengan maksimal penayangan 30 hari. Nilai yang tertera adalah nilai yang disetahunkan.

Perbandingan nilai sewa reklame yang dipaparkan sebelumnya

menunjukkan bahwa nilai sewa yang ditetapkan di Kota Denpasar saat ini secara

rata-rata lebih rendah dari yang ditetapkan di Kabupaten Badung, dan jauh lebih

rendah dari yang berlaku di kota besar seperti Surabaya dan DKI Jakarta. Selain

itu, contoh kontrak reklame yang berhasil diperoleh juga menunjukkan bahwa

nilai sewa yang ditetapkan oleh Kota Denpasar jauh lebih rendah dari nilai

kontrak antara pihak pengelenggara dan pengguna reklame. Oleh sebab itu, nilai

sewa reklame yang berlaku di Kota Denpasar perlu untuk disesuaikan.

Halaman | 8

D. USULAN NILAI SEWA REKLAME

Bagian ini menyajikan nilai sewa reklame yang diusulkan berdasarkan atas hasil

kajian yang dilakukan. Usulan didasarkan atas prinsip-prinsip perpajakan yang

lazim berlaku.

1. Prinsip Perpajakan

Pajak yang baik adalah pajak yang ditetapkan dengan mempertimbangkan secara

seimbang berbagai prinsip dalam perpajakan. Sepanjang tidak menyimpang dari

undang-undang dan peraturan yang berlaku, kajian ini dibuat dengan

mempertimbangkan prinsip-prinsip pajak yang utama, yang terdiri atas (1)

prinsip keadilan vertikal, (2) prinsip keadilan horizontal, (3) prinsip

kesederhanaan, dan (4) prinsip transparansi dan akuntabilitas.

a. Prinsip Keadilan Vertikal

Prinsip keadilan vertikal berarti bahwa wajib pajak yang memiliki kemampuan

membayar yang lebih tinggi dikenakan pajak yang lebih tinggi pula. Dalam kajian

ini, prinsip keadilan vertikal diterapkan dengan mempertimbangkan faktor

bahan, ukuran, dan lokasi penempatan reklame.

b. Prinsip Keadilan Horizontal

Prinsip keadilan horizontal berarti bahwa wajib pajak yang berada dalam kondisi

perekonomian yang sama mendapat perlakuan yang sama. Dalam kajian ini,

Halaman | 9

prinsip keadilan horizontal diterapkan dengan memberlakukan nilai sewa

reklame yang sama untuk reklame dengan tujuan yang sama. Karena tujuan

reklame yang ada selama ini sebagian besar bersifat komersial maka nilai sewa

ditetapkan untuk satu tujuan tersebut.

c. Prinsip Kesederhanaan

Prinsip kesederhanaan berarti bahwa ketentuan-ketentuan pajak dibuat

sesederhana mungkin agar memudahkan proses perhitungan dan pemungutan,

tanpa mengurangi penerapan prinsip keadilan. Dalam kajian ini, prinsip

kesederhanaan diterapkan dengan membuat klasifikasi nilai sewa yang

sesederhana mungkin.

d. Prinsip Transparansi dan Akuntabilitas

Prinsip transparansi berarti bahwa wajib pajak mengetahui cara perhitungan

besaran pajak yang terutang, sementara akuntabilitas berarti bahwa pajak yang

dipungut oleh fiskus digunakan secara akuntabel. Dalam kajian ini, prinsip

transparansi diterapkan dengan menyediakan secara rinci seluruh rincian

perhitungan dalam rangka penetapan besaran pajak. Penerapan prinsip

akuntabilitas sepenuhnya akan menjadi tanggung jawab fiskus.

Halaman | 10

2. Nilai Sewa Reklame

Dalam tabel mengenai perbandingan nilai sewa reklame yang disajikan

sebelumnya terlihat bahwa secara rata-rata nilai sewa reklame di Kota Denpasar

hanya sekitar 50 persen dari yang ditetapkan di Kabupaten Badung, kecuali

untuk reklame jenis megatron. Jika dibandingkan dengan nilai sewa yang

ditetapkan di Kota Surabaya dan DKI Jakarta, nilai sewa reklame di Kota

Denpasar secara rata-rata hanya sekitar 3 persen dari yang ditetapkan di kedua

kota tersebut. Persentase tersebut konsisten dengan perbandingan antara nilai

sewa yang ditetapkan dengan nilai kontrak yang berhasil diperoleh. Terindikasi

bahwa nilai sewa yang ditetapkan di Kota Surabaya dan DKI Jakarta sudah

mendekati nilai kontrak antara penyelenggara dan pengguna reklame, sementara

nilai sewa yang digunakan di Kota Denpasar dan Kabupaten Badung masih jauh

dari nilai kontrak tersebut. Nilai sewa yang disusun dan direkomendasikan

melalui kajian ini didasarkan atas asumsi sebagai berikut.

a. Nilai sewa diperhitungkan sebesar 40 persen dari taksiran nilai kontrak

antara pihak penyelenggara dan pengguna reklame (dibulatkan ke bawah

dalam ribuan rupiah terdekat).

b. Nilai sewa yang berlaku sekarang adalah sekitar 28 persen dari nilai

kontrak antara pihak penyelenggara dan pengguna reklame.

Perbedaan nilai sewa per m2 untuk dua kelompok ukuran reklame yang

diberlakukan selama ini sesuai dengan prinsip keadilan vertikal, namun

cenderung menimbulkan tambahan perhitungan yang bertentangan dengan

Halaman | 11

prinsip kesederhanaan. Sehubungan dengan itu, nilai sewa yang

direkomendasikan melalui kajian ini tidak menggunakan tarif satuan yang

berbeda untuk berbagai kelompok ukuran reklame, seperti yang diterapkan

untuk reklame megatron (LED) dan reklame papan di Kota Surabaya dan DKI

Jakarta.

Untuk lokasi penempatan reklame, digunakan faktor pembobotan

berdasarkan nilai strategis sebagai berikut.

a. Nilai sewa untuk reklame di jalan utama diberi bobot 100 persen.

b. Nilai sewa untuk reklame di jalan kelas 1 diberi bobot 80 persen.

c. Nilai sewa untuk reklame di jalan kelas 2 diberi bobot 60 persen.

Berdasarkan asumsi dan dasar perhitungan di atas, dan dengan tetap

mempertahankan struktur utama nilai sewa yang berlaku saat ini namun dengan

penyederhanaan, maka diajukan saran nilai sewa reklame sebagai berikut.

Jalan Utama Jalan Kelas 1 Jalan Kelas 2

1. Video dan Tampilan LED 19.642.000 15.713.000 11.785.000 m2/tahun

2. Reklame Papan 1.912.000 1.529.000 1.147.000 m2/tahun

3. Reklame Kain Permanen 480.000 384.000 288.000 m2/tahun

4. Reklame Kain Temporer 45.000 36.000 27.000 m2/hari

5. Reklame tempel/stiker 87.000 69.000 52.000 lembar/minggu

6. Reklame Selebaran 5.000 4.000 3.000 lembar/penyelenggaraan

7. Reklame berjalan/kendaraan 1.285.000 1.028.000 771.000 m2/tahun

8. Reklame Udara/Layang 668.000 534.000 400.000 satuan/hari

9. Reklame suara 3.000 2.000 1.000 menit/penyelenggaraan

10. Reklame film/slide 218.000 174.000 130.000 roll/penyelenggaraan

11. Reklame peragaan 128.000 102.000 76.000 penyelenggaraan/hari

No. Jenis ReklameLokasi Penempatan

Satuan

Halaman | 12

E. TARIF PAJAK REKLAME

Pasal 50 Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 menyatakan bahwa tarif pajak

reklame ditetapkan paling tinggi sebesar 25 persen, dan penerapannya diatur

melalui Peraturan Daerah. Kota Denpasar telah menetapkan untuk mengenakan

tarif tertinggi yang dimungkinkan, yaitu 25 persen. Dengan mempertimbangkan

bahwa (1) reklame di jalan-jalan cenderung mengganggu estetika kota dan (2)

daerah-daerah lain juga menetapkan pengenaan tarif pajak tertinggi maka

disarankan agar tarif sebesar 25 persen tersebut tetap dipertahankan.

F. SIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan paparan yang telah dikemukakan, dapat diambil simpulan-simpulan

sebagai berikut.

a. Nilai sewa reklame yang ditetapkan di Kota Denpasar layak untuk

ditingkatkan.

b. Tarif pajak reklame sebesar 25 persen layak untuk dipertahankan.

Untuk masa mendatang, disarankan agar Pemerintah Kota Denpasar

secara rutin mengevaluasi nilai sewa reklame yang ditetapkan untuk

memastikan bahwa nilai yang ditetapkan tersebut tidak terlalu jauh berbeda dari

nilai kontrak antara penyelenggara dan pengguna reklame.

Halaman | 13

G. PENUTUP

Demikian laporan ini disusun sebagai bagian dari pertanggungjawaban

pelaksanaan kegiatan. Pelaksana kegiatan menyampaikan penghargaan dan

terima kasih atas kepercayaan yang telah diberikan. Semoga kajian ini memberi

manfaat sesuai dengan yang diharapkan.

Denpasar, 30 November 2015 Ketua Program Studi Magister Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana/Ketua Pelaksana Kegiatan, Dr. Dewa Gede Wirama, SE, MSBA, Ak. NIP 19641224 199103 1 002