anti corruption action plan (ac ap) rencana...

ANTI CORRUPTION ACTION PLAN (ACAP)RENCANA TINDAK ANTI KORUPSI (RTAK)

LAPORAN PEMANTAUAN TAHAP IOleh:

THIRD PARTY MONITORING (TPM)Paket : 01, Krui – BihaProvinsi : Lampung

Third Party Monitoring (TPM) Western Indonesia National Road Improvement Project

Laporan Pemantauan Tahap I, Paket 01: Krui – Biha i

DAFTAR ISI

BAGIAN Halaman

I PENDAHULUAN 1

II TUJUAN DAN SASARAN 2

III PELAKSANAAN PEMANTAUAN LAPANGAN 4

IV HASIL PEMANTAUAN TPM TAHAP I 5

1. Pemantauan Aspek Manajemen 5

2. Pemantauan Aspek Teknis 7

3. Pemantauan Aspek Lingkungan dan Sosial 9

V SARAN DAN REKOMENDASI 11

LAMPIRAN

1 Hasil Pemantauan Lapangan dan Dokumentasi

2 Surat Keputusan Pembentukan TPM dari Ketua PMU

3Surat Perjanjian Kerjasama antara TPM dan CTC WINRIP(PT. Perentjana Djaja

Third Party Monitoring (TPM) Western Indonesia National Roads Improvement Project (WINRIP)

Laporan Pemantauan Tahap I, Paket 01: Krui – Biha, Provinsi Lampung 1

I. PENDAHULUAN

Pemerintah Indonesia dengan Bank Dunia telah menandatangani Naskah Perjanjian

Pinjaman (Loan Agreement) untuk Western Indonesia National Roads Improvement Project

(WINRIP), IBRD Loan No. 8043-ID senilai USD 250 juta pada tanggal 14 Desember 2011. Porsi

Loan IBRD dan Government of Indonesia (GOI) adalah USD 100 juta (70 : 30), atau total nilai

proyek ini sebesar USD 350 juta. Pinjaman tersebut akan digunakan untuk mendukung penguatan

pembangunan berkelanjutan Sistem Jaringan Jalan Nasional di koridor strategis di pantai Barat

Pulau Sumatera yaitu untuk penanganan konstruksi 21 paket jalan dan jembatan.

Sesuai dengan Schedule 2 Section IC Naskah Perjanjian Pinjaman atau Loan Agreement

tersebut di atas, dan Bab 11 Project Management Manual (PMM) WINRIP, Pemerintah Indonesia

dan Bank Dunia menyepakati penerapan Anti-Corruption Action Plan (ACAP) atau Rencana

Tindak Anti Korupsi (RTAK) dalam pelaksanaan proyek.

Penerapannya ACAP atau RTAK pada pelaksanaan WINRIP dikelompokkan menjadi empat

kegiatan pokok yaitu:

Pelibatan Wakil Pengamat dari Masyarakat (WPM) / Community Representative

Observers (CROs) dalam mengamati Proses Pengadaan (Procurement).

Pelibatan Pemantau Pihak Ketiga / Third Party Monitoring (TPM) pada pemantauan

pelaksanaan tahap konstruksi.

Penyebarluasan informasi kepada publik / Public Disclosure.

Penanganan pengaduan dari masyarakat dan pengelolaannya / Complaint Handling

System (CHS).

Pemantau Pihak Ketiga / Third Party Monitoring (TPM) untuk Paket 01 (Krui – Biha) telah

diterbitkan Surat Keputusan (SK) oleh Direktur Bina Program, Direktorat Jenderal Bina Marga

selaku Ketua Project Management Unit (PMU) WINRIP No. 0694/Bp.11/KPTS/2014 tanggal 01

September 2014.

Western Indonesia National Roads Improvement Project (WINRIP) adalah program

peningkatan kapasitas dan status jalan di koridor pantai barat Sumatera, diprogramkan sebanyak

21 paket meliputi empat provinsi di bagian barat pulau Sumatera yaitu: Sumatera Utara 2 paket,



Sumatera Barat 9 paket, Bengkulu 7 paket, dan Lampung 3 paket. Salah satu paket yang berada di

provinsi Lampung adalan paket 01: Krui – Biha. Berdasarkan undangan dari Project Management

Unit (PMU) WINRIP, Direktorat Jenderal Bina Marga No. HL.0202/Bp-11/ 0074/ 2014 tanggal

29 Januari 2014 maka Tim TPM dari Universitas Bandar Lampung (UBL) ikut berpartisipasi

sebagaai Third Party Monitoring (TPM) pada Paket 01: Krui – Biha, yang disahkan dengan Surat

Keputusan Direktur Bina Program Ditjen. Bina Marga selaku Ketua PMU No.

0694/Bp.11/KPTS/2014 tanggal 01 September 2014, tentang Pembentukan Tim TPM untuk Paket

01, 03, dan 04.

II. TUJUAN DAN SASARAN

Keikutsertaan Third Party Monitoring (TPM) sebagai perwakilan dari masyarakat sekitar

proyek diperlukan untuk ikut melakukan pemantauan pelaksanaan konstruksi jalan dan jembatan

pada paket-paket WINRIP bertujuan untuk:

Mendapatkan suatu kajian objektif secara makro dari hasil pemantauan yang

independen tanpa intervensi dari pihak-pihak lain berkenaan dengan aspek

manajemen pengelolaan proyek, aspek teknis pelaksanaan pekerjaan, dan aspek

dampak lingkungan akibat kegiatan proyek, untuk mngantisipasi kesalahan

prosedur pelaksanaan konstruksi termasuk kesesuaian spesifikasi dan ketercapai

mutu pekerjaan agar tidak menimbulkan kerugian.

Membangun semangat kebersamaan untuk melaksanakan transparansi dan

akuntabilitas pelaksanaan konstruksi, sehingga terbangun kepercayaan antara

pihak-pihak yang terlibat pada plaksanaan proyek (Satker/PPK, Konsultan

Supervisi, Kontraktor) dan masyarakat sekitar proyek.

Memberikan rekomendasi atau umpan balik positif dan konstruktif tentang

pelaksanaan anti korupsi kepada PMU WINRIP.

Pemantau oleh Pihak Ketiga/Third Party Monitoring (TPM) juga dimaksudkan

untuk memantau pelaksanaan pekerjaan konstruksi di lapangan termasuk

hubungan antara tiga komponen (Satker/PPK, Kontraktor dan Konsultan

Supervise) serta hubungan antara ketiganya dengan masyarakat.

TPM juga menampung/ mencari tahu informasi dan keluhan dari masyarakat

selama pekerjaan konstruksi berlangsung.



1. Diskripsi Proyek Yang Dipantau

Satuan Kerja Pelaksanaan Jalan Nasional (Satker PJN) Wilayah II Provinsi Lampung.

Nama Kepala Satuan Kerja: Adri Saputra, ST, MM, MT.

Pejabat Pembuat Komitmen Pelaksanaan Preservasi dan Peningkatan Kapasitas Jalan dan

Jembatan Nasional, Batas Provinsi Bengkulu – Pugung Tampak – Biha (PPK) 08.

Nama PPK: Joko Wisargo, ST, MT.

No/Nama Paket: 01 / Krui – Biha

2. Pelaksana Pekerjaan / Penyedia Jasa

Nama Kontraktor : PT. Jaya Konstruksi Manggala Pratama Tbk.

Alamat Kontraktor : Perkantoran Taman Bintaro Jaya, Gedung B

Jl. Bintaro Raya – Jakarta Selatan 12330

Telephone : 021 7363939

Fax : 021 7363959

Email : [email protected]

Website : http://www.jayakonstruksi.com

General Superintendence: Ir. Erwin Triyana

3. Konsultan Supervisi / Enjinir (Field Team DSC)

Konsultan Supervisi : Renardet, S.A, in joint venture with PT. Cipta Strada, PT. Daya

Creasi Mitrayasa, PT. Seecons, dan PT. Yodya Karya (Persero).

Alamat Konsultan : Jl. Raya Biha – Krui, Pekon Padang Haluan, STA 17+700.

E-mail : [email protected]

Site Supervision Engineer: Ir. Syafri Hedianto



III. PELAKANAAN PEMANTAUAN LAPANGAN

1. Tanggal dan Lokasi Pemantauan Tahap I

Pemantauan Tahap I dilakukan dalam dua kali kunjungan ke lapangan oleh masing-masing

anggota Tim TPM. Kunjungan pertama dilaksanakan pada bulan April 2015 dengan lama

kunjungan selama tiga (3) hari. Kujungan kedua dilakukan pada bulan Agustus 2015 juga selama

tiga (3) hari.

Jadwal kunjungan lapangan sebagai berikut:

No Nama TPM Status TPMJadwal

KunjunganAspek Pemantauan

1 Dr. Ir. Hery Riyanto, MT TPM Utama01 – 03 April 2015 Manajemen

Teknis Pekerjaan Lingkungan/keluhan masyarakat26 – 28 Agust. 2015

2 Ir. Juniardi, MT TPM Anggota21 –23 April 2015 Manajemen


3 Ir. Sugito, MT TPM Anggota13 – 15 April 2015 Manajemen


2. Subjek Yang Dipantau

Pemantauan pada kunjungan pertama belum semua item pekerjaan dikerjakan dan juga pada

saat itu kontraktor mengalami kesulitan dalam bekerja dikarenakan adanya konflik dengan warga

dan pemerintah daerah setempat berhubungan dengan ijin quarry dan base camp.

Komponen yang dipantau pada kunjungan pertama bulan April 2015 terbatas pada item

pekerjaan pemeliharaan jalan existing berupa patching dan leveling, pekerjaan tanah (galian

pelebaran dan bahu jalan), pekerjaan berbutiran base A dan B, pekerjaan drainase dan pasangan

batu.

Pada kunjungan kedua, hampir seluruh item pekerjaan sudah mulai berjalan walaupun

pengerjaannya terkesan tidak menerus atau ada lokasi tertentu yang belum dikerjakan dengan

berbagai alasan. Aspek yang dipantau pada kunjungan kedua ini meliputi:

1.1. Aspek Manajemen Pelaksanaan Kontrak

1.2. Aspek Teknis /Jenis Pekerjaan yang dipantau

Pekerjaan Umum antara lain:



Base Camp dan kelengkapannya (AMP, Laboratorium, Batching Plan, StoneCrusher, dll)

Ringkasan pekerjaan Jadwal pelaksanaan

Pekerjaan Drainase

Pekerjaan Tanah (Galian dan Timbunan)

Pekerjaan Berbutir (Base A dan B)

Pekerjaan Pelebaran Jalan dan Bahu Jalan

Pekerjaan Aspal

Pengembalian Kondisi dan Pekerjaan Minor

Pekerjaan Harian

1.3. Aspek lingkungan dan sosial

IV. HASIL PEMANTAUAN TPM TAHAP I

1. Pemantauan Aspek Manajemen

Yang dimaksud aspek manajemen adalah penerapan syarat umum kontrak atau geral

condition of contract (GCC) berdasarkan Multilateral Development Banks (MDB) Harmonised

Edition 2005 (amanded 2006), dimana MDB hampir mendekati Buku Merah FIDIC, yang telah

dimodifikasi. Menyangkut hubungan kerja antara tiga komponen pengelola proyek yaitu Pengguna

Jasa (PPK 08, Pelaksanaan Preservasi dan Peningkatan Kapasitas Jalan dan Jembatan Nasional,

Batas Provinsi Bengkulu – Pugung Tampak – Biha) dengan Penyedia Jasa (Kontraktor PT. Jaya

Konstruksi Manggala Pratama, Tbk) serta Enjinir (Konsultan Supervisi / Field Team DSC,

Renardet, S.A, in joint venture with PT. Cipta Strada, PT. Daya Creasi Mitrayasa, PT. Seecons,

dan PT. Yodya Karya (Persero).

Organisasi dalam pelaksanaan paket 01 (Krui – Biha) ini telah memenuhi kaidah struktur

organisasi pelaksanaan proyek berdasarkan FIDIC dimana pelaksanaan teknis konstruksi

kontraktor diawasi oleh konsultan supervisi, dimana pengendalian secara umum dilakukan oleh

PPK 08 Pelaksanaan Preservasi dan Peningkatan Kapasitas Jalan dan Jembatan Nasional Batas

Provinsi Bengkulu – Pugung Tampak – Biha.

Beberapa hal yang mengemuka tentang pengelolaan manajemen proyek pada paket 01

adalah sebagai berikut:



Terjadi kesalahpahaman antara kontraktor dan masyarakat (supplier) tentang

penambangan quarry dan transport pengangkutan material ke lokasi pekerjaan melewati

jalan desa.

Penambangan quarry dan lokasi Base Camp dan kelengkapannya (AMP, Laboratorium,

Batching Plan, Stone Crusher, dll) belum memiliki ijin dari pemerintah daerah setempat

sehingga menghambat pelaksanaan pekerjaan yang cukup lama.

Koordinasi internal kontraktor masih kurang.

Terjadi perubahan / review design dan justifikasi teknisnya memakan waktu yang lama

hingga menghambat pelaksanaan pekerjaan.

Kontraktor menganggap peran konsultan masih lemah, sehubungan dengan kurangnya

personil konsultan.

Konsultan Supervisi menganggap kontraktor tidak sepenuhnya mengikuti saran atau

instruksi konsultan.

Akibat dari persoalan diatas mengakibatkan keterlambatan penyelesaian pekerjaan.

Progress pekerjaan fisik pada bulan April 2015 baru mencapai sekitar 26%, dan pada

bulan Agustus progressnya mencapai sekitar 49%, padahal closing date kontrak Oktober

2015.

Ada wacana kontraktor akan mengajukan addendum waktu pelaksanaan.

Kontraktor kurang memahami adanya TPM, sepengetahuan kontraktor bahwa TPM hanya

memantau masalah lingkungan, sehuingga pada saat akan melakukan pemantauan masalah teknis

pihak kontraktor keberatan karena masalah teknis sudah dikontrol oleh konsultan supervise,

sehingga untuk masalah teknis TPM berkoodinasi dengan konsultan supervise.

Berdasarkan keluhan kontraktor bahwa di beberapa lokasi tertentu (misalnya pada sekitar

STA 10+…) terjadi kesalahpahaman, dimana menurut warga lokasinya belum bebas (belum ada

ganti rugi) sehingga kontraktor tidak boleh mengerjakan lokasi tersebut. Kontraktor sendiri tidak

memiliki data tentang pembebasan lahan sehingga kesulitan untuk melakukan konfirmasi. Yang

memiliki data tentag pembebasan lahan hanya pihak PPK.

Tim TPM telah menyampaikan informasi tersebut kepada pihak PPK secara lisan,

selanjutnya perlu komunikasi yang intensif antara kontraktor dengan konsultan supervisi dan PPK

untuk menyelesaikan hal-hal yang terjadi di lapangan. Diharapkan pihak PPK lebih proaktif dalam

pengelolaan proyek terutama untuk urusan koordinasi dengan instansi-instansi pemerintahan

setempat ataupun pihak lain yang berhubungan dengan kelancaran pelaksanaan konstruksi proyek.



2. Pemantauan Aspek Teknis

2.1. Umum

Base Camp PT. Jaya Konstruksi Manggala Pratama, Tbk yang digunakan untuk

melaksanakan pekerjaan ini berada di dua lokasi yaitu:

Base Camp di Tenumbang (STA 10+150) untuk lokasi Aspahlt Mixing Plan (AMP) dan

Stone Crusher serta Laboratorium.

Base Camp kedua berada di Kampung Mandiri (STA 12+000) untuk stock file material

beton dan produksi beton.

Dari hasil pengamatan dan interview dilapangan AMP dan Stone Crusher dapat melakukan

aktivitas produksi dengan baik. Kelengkapan Laboratorium sudah cukup baik dan memadai untuk

pengujian yang bersifat umum dalam menunjang pekerjaan quqlity control pada proyek tersebut.

Kedua base camp tersebut dapat berjalan dengan baik dan lancar setelah sebelumnya

diblokir oleh warga dikarenakan belum ada ijin lokasi dan melewati jalan pedesaan. Setelah jalan

diperbaiki dan ditingkatkan kualitasnya serta tuntutan warga untuk dibangunkan masjid

terpenuhi, maka persoalan dengan masyarakat sudah teratasi.

2.2. Pekerjaan Drainase

Pekerjaan drainase sedang dalam tahap pelaksanaan, beberapa catatan dari hasil pemantauan

tim TPM adalah sebagai berikut:

Pelaksanaan pekerjaan drainase saluran samping dan gorong-gorong dikerjakan oleh

beberapa sub kontraktor, tetapi tidak terkoordinir dengan baik sehingga kualitas hasil

pekerjaannya tidak standar.

Jenis konstruksi saluran samping ada beberapa yaitu pasangan batu, U-Ditches dan

gorong-gorong yang dicor insitu. Hasil pekerjaannya kurang rapi (permukaannya tidak

rata).

Saluran samping ada yang tidak ada saluran untuk mengalirkan air dari badan jalan ke

saluran tepi atau lubang suling (weep hole), di beberapa lokasi tersedia lubang suling

dengan ukuran kecil dan jarak yang bervariasi, serta ada yang tertimbun timbunan bahu

jalan sehingga tidak berfungsi.

Pemasangan saluran samping tidak di leveling sehingga sehingga air tergenang, tidak

jelas air akan mengalir kemana, seperti di STA 25 + 125 setelah dibuatkan drainase air

hujan tidak mengalir melalui gorong-gorong tetapi mengalir ke saluran tepi jalan karena



saluran drainase tepi lebih rendah dari gorong-gorong, akibatnya air luber ke

pemukiman warga.

Ada beberapa titik dimana tulangan untuk U-Ditches sudah dipasang lama tetapi tidak

segera dilakukan pengecoran sehingga tulangan sudah berkarat bahkan sebagian ada

yang tertimbun tanah.

Saluran U-Ditches sebagian besar berupa saluran terbuka sehingga menghambat akses

kendaraan masyarakat ke jalan raya, seperti pada STA 20 + 125 (Desa Sukajadi). Kontraktor

tidak membuat penutup / jembatan diatasnya (karena tidak ada dalam gambar design), sehingga

masyarakat membuat sendiri jembatan untuk akses ke halaman rumahnya.

Dibeberapa lokasi belum dikerjakan drainasenya dikarenakan belum ada persetujuan dari warga

terkena dampak proyek yang belum menerima ganti rugi atas tanahnya.

2.3. Pekerjaan Tanah

Pekerjaan galian tanah untuk drainase dan pelebaran jalan kurang memperhatikan

keselamatan pengguna jalan dan akses warga sekitar lokasi pekerjaan.

Galian tanah dilakukan di lapangan dibiarkan terbuka dalam waktu yang cukup lama

tanpa adanya rambu-rambu dan pagar pengaman dapat membahayakan penduduk

sekitar dan pengguna jalan.

Galian menggunakan baby excavator, dan pemadatan timbunan menggunakan baby

Roller, hasilnya kurang optimum.

2.4. Pekerjaan Pelebaran Jalan dan Berbutiran

Pekerjaan pelebaran dan bahu jalan dengan penggalian tanah permukaan atau top soil

sedalam sekitar 45 cm dan dibiarkan dalam waktu yang cukup lama, mengganggu akses

pemilik rumah sekitar proyek terhadap jalan raya. Selain itu juga mengganggu

keselamatan warga dan pengguna jalan. Sebaiknya penggalian dilakukan secara

bertahap kemudian langsung ditimbun dan dipadatkan.

Metode pekerjaan tidak konsisten dalam penerapan holding point atau titik tunggu

sehingga terkesan pelaksanaan pekerjaan tidak beraturan. Seharusnya konsultan

supervisi tegas menerapkan holding point dimana kontraktor tidak boleh melakukan

pekerjaan berikutnya apabila pekerjaan sebelumnya belum dinyatakan memenuhi

persyaratan metode dan mutu oleh konsultan supervisi.



Material untuk Base A dan B banyak ditumpuk di badan jalan tidak segera dilakukan

penghamparan, sehingga mengganggu pengguna jalan dan kelancaran transportasi,

apalagi tidak diberi rambu-rambu lalu-lintas dan pengamanan.

Pekerjaan penghamparan Base B dan A dengan pemadatan menggunakan baby Roller

tidak memenuhi spesifikasi teknis, konsultan supervisi terkesan membiarkan tanpa

instruksi atau peringatan.

Setelah penghamparan dan pemadatan base A dibiarkan cukup lama dengan jarak yang

cukup panjang, hal ini menimbulkan polusi udara karena debu. Kontraktor tidak

melakukan penyiraman pada lokasi yang jarang penduduknya, sedang pada lokasi yang

padat hanya dilakukan dengan intensi yang jarang, sebagian masyarakat melakukan

penyiraman sendiri.

2.5. Pekerjaan Asphalt

Pelaksanaan pekerjaan pengaspalan selalu dikontrol oleh konsultan supervisi dan

dilaksanakan dengan menggunakan peralatan yang memadai.

Keselamatan dan kesehatan kerja (K3) kurang diperhatikan, para pekerja tidak

menggunakan Alat Pelindung Diri (APD) yang memadai, mereka hanya menggunakan

sandal jepit, hal ini membahayakan keselamatan para pekerja, padahal mereka bekerja

material asphalt dengan suhu yang tinggi.

3. Pemantauan Aspek Lingkungan dan Sosial

3.1. Aspek Lingkungan

Kontraktor telah menyusun Rencana Kerja Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan

(RKPPL) tetapi belum diimplementasikan di lapangan.

Secara umum kontraktor belum mengakomodir masalah lingkungan yang menjadi

keluhan masyarakat, seperti:

Penyiraman jalan yang menimbulkan pencemaran udara berupa debu, frekuensi

dan intensitasnya rendah / jarang sehingga tidak menanggulangi masalah debu.

Tidak memberikan akses bagi masyarakat terhadap jalan raya, akibat penggalian

pelebaran dan drainase.



Perbaikan jalan desa yang digunakan untuk lalu-lintas angkutan material

kontraktor sudah diperbaiki sehingga dapat mengurangi penolakan dari

masyarakat.

Dampak lingkungan seperti Lalu-lintas, Base Camp, Stockpile, Quarry, Limbah,

Erosi/sedimentasi, Vetrasi, Utilitas, secara visual belum menimbulkan dampak negative

yang signifikan, kecuali mutu udara akibat debu, tetapi kontraktor belum melakukan

pengujian terhadap pencemaran udara, pencemaran / kualitas air, kebisingan, dan

kerusakan lingkungan (flora dan Fauna).

3.2. Aspek Sosial

Berdasarkan hasil wawancara dengan masyarakat di sekitar lokasi pekerjaan dapat

disimpulkan tidak terjadi kecemburuan sosial terkait adanya tenaga kerja dari luar

daerah, bahkan mereka saling membantu.

Dari hasil pengamatan dan wawancara dengan masyarakat sekitar proyek bahwa tenaga

kerja lokal yang bekerja di proyek awalnya cukup banyak tetapi akhir-akhir ini tinggal

sedikit < 10%, hal ini dikarenakan upah yang diberikan relative kecil, itupun sering

terlambat dan tidak dibayar seluruhnya.

Berdasarkan informasi dari kontraktor bahwa tenaga kerja lokal yang bekerja di proyek

sekitar 30%, terutama untuk pekerjaan non-skilled.

Pada umumnya warga sangat mengapresiasi proyek ini dengan harapan juga pada proses

pelaksanaannya tidak mengganggu aktivitas warga serta masyarakat setempat dapat ikut

berpartisipasi dan berkontribusi sebagai tenaga kerja.

Masyarakat menolak kontraktor yang akan mengerjakan pekerjaan saluran drainase di lokasi

depan rumahnya karena mereka merasa belum dibayar misalnya di STA 16 ada sekitar 4 rumah;

di STA 2+1; dan pada satu (1) km menjelang titik akhir proyek. Meskipun proses pembayaran

LARAP untuk Paket 01 tersebut sudah selesai, masyarakat mengaku kepada kontraktor belum

menerima uangnya. Menurut kontraktor, kemungkinan permasalahannya ada di bank penerima,

dan beberapa masyarakat mengaku masih awam dalam hal ini.

Beberapa pemilik rumah menolak penggalian di depan rumahnya karena penggalian tersebut

akan mengenai pagar rumahnya. Mereka mengaku pembayaran uang ganti rugi hanya untuk

tanahnya saja, tidak termasuk penggantian pagarnya sehingga mereka meminta pembayaran lagi

untuk penggantian pagar.



Ada warga yang melarang pohon tanamannya ditebang, karena menurutnya pohon tersebut

belum dibayar ganti ruginya, dan apabila kontraktor mau menebang maka harus membayar

tanaman tersebut.

V. SARAN DAN REKOMENDASI

Kontraktor hendaknya selalu memasang rambu-rambu keselamatan (Manajemen Lalu-

lintas) disepanjang lokasi pekerjaan dan menghindari penumpukan material di badan

jalan yang mengakibatkan terhambatnya lalu-lintas.

Pekerjaan penggalian pelebaran sebaiknya dilakukan bertahap dengan panjang tertentu

dan langsung dilakukan penimbunan dan pemadatan sehingga tidak mengganggu akses

masyarakat terhdap jalan, demikian juga galian drainase hendaknya langsung dilakukan

pekerjaan pasangan ataupun pengecoran beton pada drainase U-Ditch sehingga galian

tidak dibiarkan terbuka terlalu lama yang akan mengganggu kenyamanan, keamanan,

dan ketenangan masyarakat. Sebaiknya juga diadakan dialog dengan masyarakat tentang

jembatan di atas saluran drainase agar memudahkan masyarakat mengakses jalan raya.

Kontraktor sebaiknya konsisten mengajukan rencana kerja kepada Konsultan Supervisi

sebelum melaksanakan pekerjaan berikutinya, dan Konsultan sebaiknya konsisten

menerapkan holding point (titik tunggu) yang memastikan pekerjaan sebelumnya telah

memenuhi spesifikasi dan standar mutu, sebelum merekomendasikan pelaksanaan

pekerjaan berikutnya.

Konsultan Supervisi disarankan agar lebih proaktif dan mengoptimalkan perannya

dalam melakukan tugas pengawasan sehingga terjamin hubungan kerja yang harmonis

antara kontraktor dan konsultan sesuai dengan tanggung-jawabnya masing-masing.

Selama ini kontraktor merasa arahan dari konsultan masing kurang optimum dan

permasalah lebih banyak diselesaikan oleh pihak PPK.

Kontraktor masih kurang dalam penerapan Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) di

lapangan, hal ini diperlukan dilaksanakan untuk mengantisipasi terjadinya kecelakaan

kerja.

Sebaiknya kontraktor lebih mengawasi dan mengkoodir para sub-kontrak dalam

melaksanakan pekerjaan agar hasilnya sesuai spesifikasi dan terjamin mutu hasil

kerjanya.



Kontraktor disarankan untuk melakukan penyiraman secara rutin untuk meminimalkan

polusi debu yang berdampak pada kesehatan masyarakat.

Kontraktor juga sebaiknya lebih peka terhadap keluhanan masyarakat dan

mengakomodir sejauh keluhan itu logis dengan memberdayakan masyarakat sekitar

proyek untuk ikut berpartisipasi dalam melaksanaan pekerjaan yang tidak membutuhkan

keahlian khusus / non-skilled, dengan memberikan imbalan upah yang memadai sesuai

dengan standar setempat.

Third Party Monitoring (TPM) Western Indonesia National Road Improvement Project

Laporan Pemantauan Tahap I, Paket 01: Krui – Biha, Lampung Province

DAFTAR LAMPIRAN

1 Hasil Pemantauan Lapangan dan Dokumentasi

2 Surat Keputusan Pembentukan TPM dari Ketua PMU

3 Surat Perjanjian Kerjasama antara TPM dan CTC WINRIP (PT.PERENTJANA DJAJA)



LAMPIRAN 1:HASIL PEMANTAUAN LAPANGAN OLEH TPM

1. Pekerjaan Saluran Air / Drainase

Penggalian drainase dilakukan terpotong-potong karenakendala penolakan masyarakat terkait ganti rugi sepertidijelaskan diatas.

Saluran drainase baik U-Ditches ataupun pasangan batupengerjaannya kurang rapi (tidak rata permukaannya),terkesan asal jadi, dibanyak tempat tidak ada lubangsaluran air dari badan jalan ke saluran drainase, sebagianada lubang 2 – 3 inch dengan jarak cukup jauh dantertimbun bahu jalan, hal ini menyebabkan badan jalantergenang bila hujan.

Pengerjaan drainase tidak di leveling sehingga airtergenang, tidak jelas air akan mengalir kemana, seperti diSTA 25 + 125 setelah dibuatkan drainase air hujan tidak menalir melalui gorong-gorong tetapimengalir ke saluran tepi jalan / drainase karena saluran drainase lebih rendah dari gorong-gorong, akibatnya air luber ke pemukiman warga.

Saluran drainase tepi jalan (U-Ditches) berupa saluranterbuka dan tidak dibuatkan penutup / jembatan olehkontraktor, karena tidak ada dalam gambar design,sehingga menghambat akses masyarakat ke jalan raya,seperti pada STA 20 + 125 (Desa Sukajadi), masyarakatmembuat sendiri jembatan untuk akses ke rumahnya,karena setelah adanya saluran drainase, kendaraan pribadimereka tidak dapat masuk ke halaman rumah.

Pada STA 15/125, tim TPM bertemu dengan pekerja (Sub-Kontraktor) yang sedang mengerjakan saluran drainase.Pekerja mengaku mengerjakan saluran drainase secarasepotong-sepotong karena pada tempat-tempat tertentukhususnya pada akses-akses jalan masuk (gang),kebanyakan akses jalan masuk tersebut tanahnya padatatau malah sudah terbuat dari beton sementara merekadiminta menggali secara manual.

Tidak tersedia saluran pembuangan akhir, karena tidak adadalam design, hal ini berpotensi menimbulkan genanganyang cukup luas. Untuk membuat saluran pembuanganakhir perlu lahan yang cukup luas diluar daerah milik jalandan tentunya perlu dana yang besar, tetapi bila tidakdisediakan maka akan merusak struktur jalan dan jugapotensi banjir bagi warga sekitar.



Tim TPM mengkonfirmasi pekerjaan saluran drainase yangpermukaannya terlihat sangat tidak rapi. Kontraktormengatakan bahwa untuk STA 21/800 – 25 nantinyapermukaannya akan ditutup, dan untuk saluran yangterbuka akan dilakukan finishing lagi seluruhnya agarpermukaannya rata dan rapi.

2. Utilitas

Untuk masalah pemindahan tiang listrik,Kontraktor sudah berdiskusi dengan pihak PLN,namun pihak PLN belum ada anggaran untukmemindahkan tiang listrik saat ini(membutuhkan proses pengajuan anggaranyang akan memakan waktu) sehinggakontraktor memutuskan untuk menanggungbiaya pemindahan tersebut agar pekerjaantidak semakin mundur dari target penyelesaian.

Kontraktor juga mengaku ada masalah dengan pipa air bersih (STA……) di saluran drainase.Kontraktor mengaku bingung untuk memindahkan/membongkar pipa tersebut karenamasyarakat/pemerintah setempat juga tidak dapat memberikan informasi yang jelas terkaitpemilik pipa tersebut.

Kemungkinan adanya utilitas lain (kabel listrik, pipa air minum, kabel Telkom, dll) di area sekitarkota Krui yang sampai sekarang belum dikerjakan.

3. Permasalahan Lingkungan dan Sosial Masyarakat.

Dibeberapa tempat warga mengaku belum terima ganti rugi lahan, seperti di STA 16/50,masyarakat belum biasa transaksi melalui rekening Bank. Masyarakat diminta untuk membukarekening Bank dengan saldo Rp. 0,- dengan jangka waktu setahun, tetapi setelah jangka waktusetahun habis ada yang tidak memperbaharui rekeningnya sehingga menyluitkan transaksi.

Kontraktor memang belum mengerjakan pekerjaan salurandrainase di beberapa titik (STA 16 sekitar 4 rumah; STA 2+1;dan 1 km menjelang titik akhir proyek) karena masyarakatmenolak pekerjaan tersebut karena mereka merasa belumdibayar. Meskipun proses pembayaran LARAP untuk Paket01 tersebut sudah selesai, masyarakat mengaku kepadakontraktor belum menerima uangnya. Menurut kontraktor,kemungkinan permasalahannya ada di bank penerima, danbeberapa masyarakat mengaku masih awam dalam hal ini.

Terkait dengan pembebasan lahan, Kontraktor mengatakanbahwa beberapa pemil ik rumah menolak penggaliandidepan rumahnya karena penggalian tersebut akanmengenai pagar rumahnya. Pemilik rumah mengaku



pembayaran uang ganti rugi hanya untuk tanahnya saja, tidak termasuk penggantian pagarnyasehingga mereka meminta pembayaran lagi untuk penggantian pagar.

Ada juga beberapa warga yang melarang pohon tanamannya ditebang, karena menurut merekapohon tersebut belum dibayar ganti ruginya, dan apabila kontraktor mau menebang maka harusmembayar tanaman tersebut.

Untuk masalah pembangunan masjid sesuai tuntutan warga di desa tempat basecamp berada,kontraktor mengaku sudah tidak ada masalah lagi karena sudah meberikan bantuan berupauang tunai. Semula kontraktor ingin membangun masjid tersebut sampai selesai tetapimasyarakat setempat menolak, karena mereka hanya menagihkan uang untuk pembelianbahan-bahan bangunan dan ingin membangun sendiri masjid tersebut walaupun sampaisekarang belum selesai.

Kontraktor mengaku melakukan penyiraman di lokasi sekitar basecamp, sesuai tuntutan warga.

Penyiraman di lokasi pekerjaan dan di lokasi proyek lainnyatidak melakukan karena menurut kontraktor item tersebuttidak ada didalam spesifikasi sehingga tidak dapatditagihkan. Jika memang harus dilaksanakan penyiramankontraktor berpendapat perlu ada instruksi tertulis dariEngineer atau dari Pemberi pekerjaan /owner, agar bisaditagihkan pembayarannya. Catatan: penyiraman tersebuttermasuk dalam RKPPL yang harus dilaksanakan olehKontraktor.

Pekerjaan penambangan pada Quarry ditutup pada pukul 15.00 WIB atas klaim masyarakatsekitar, karena menurut masyarakat setelah jam 15.00 WIB, sungai tersebut akan digunakanmasyarakat, hal ini menggangu pasokan ketersediaan material yang siap digunakan sebagaiaggregate pondasi A / B, dan juga bahan Asphalt Concrete

Ada informasi dari kontraktor bahwa pada 1 km menjelang akhir proyek (Tugu Ikan Krui) akanbanyak ditemui permasalahan dengan warga dikarenakan pemukiman perkotaan yangkompleks. Tim TPM menanyakan apakah untuk pengerjaan di nantinya akan diadakansosialisasi ke masyarakat mengingat banyaknya masalah yang akan dihadapi?. Kontraktormerasa tidak perlu ada sosialisasi lagi karena pada awal pekerjaan kemarin sudah pernah adasosialisasi. Tim TPM WINRIP menyarankan agar Kontraktor membawa dokumen statuspembebasan lahan (dapat diminta kepada PPK), sehingga jelas lokasi mana saja yang sudahdibayarkan atau belum dibayarkan penggantiannya dan untuk item apa saja (tanah,bangunan/pagar, tanaman, dll).

Pada STA 15 + 20 ada sebuah masjid yang temboknya terlalumepet jalan sehingga tidak dimungkinkan untuk penggaliansaluran drainase. Alternatif solusi adalah as jalan digesersedikit atau saluran drainase dibuat di bahu jalan kemudianditutup.

Menurut informasi dari kontraktor tenaga kerja yang dipakai sekitar 35% dari luar daerah,sedangkan sisanya warga setempat terutama untuk pekerjaan non-skilled.



4. Pekerjaan Teknis dan K3

Hasil pemantauan tim TPM di lapangan tentang pekerjaan teknis dan K3

Di sepanjang lokasi pekerjaan, rambu-rambu peringatansangat sedikit, (manajemen lalu-lintas).

Ketika melakukan pemantauan, tim TPM kesulitan untukmembandingkan kualitas pekerjaan dengan spesifikasi yangdisyaratkan. Tim TPM tidak diberikan akses informasimengenai kualitas pekerjaan karena Kontraktor berpikir timTPM hanya memantau aspek lingkungan saja.

Menurut pemantauan pelaksanaan, K3 para pekerja sangatdiabaikan. Pekerja hanya memakai sandal pada saatmelakukan pekerjaan dan tidak ada seragam/rompilapangan.

Tim TPM menemui keluhan masyarakat berupa sangatsedikitnya tenaga kerja local yang dilibatkan, setelahdikonfirmasi ternyata masyarakat setempat yang menolak bekerja pada proyek ini karena seringkurang bayar (kerja selama 9 hari tetapi dibayar hanya 6 hari).

Jarak pekerjaan penggalian ke pekerjaan selanjutnya sangat lama, yang dapat membahayakanpengguna jalan maupun masyarakat sekitar (holding point tidak dilakukan dengan benar).

Jembatan untuk akses ke rumah warga tidak disediakan,malah beberapa masyarakat mengaku diminta bayaran jikamenginginkan jembatan ke rumahnya. Namun, saatdikonfirmasi ke Kontraktor, kontraktor mengaku tidakpernah menerima uang tersebut.

Penyiraman di sepanjang lokasi tidak dilakukan(Pelaksanaan RKPPL).

Di beberapa titik, belum ada pekerjaan sama sekali, karenaMasyarakat mengaku pembayaran pembebasan lahanbelum dilakukan.

Alat berat yang dilakukan untuk pekerjaan penggalian tidaksesuai spesifikasi (terlalu kecil).

Pada STA 14/… pemasangan saluran terbalik, air akanmengalir dari gorong-gorong ke saluran, bukan sebaliknya,(leveling tidak dilakukan dengan benar).

Pekerjaan penambangan pada Quarry ditutup pada pukul 15.00 WIB sore atas klaim masyarakatsekitar, karena menurut masyarakat setelah jam 15.00 WIB sore, sungai tersebut akandigunakan masyarakat, hal ini terjadi karena kontraktor kurang melakukan pendekatan ketokoh-tokoh masyarakat setempat, karena menurut pengamatan kontraktor, pekerjaan di lokasiquarry tidak akan mempengaruhi kualitas air yang akan digunakan masyarakat.



Pekerjaan AC Base Course digambar adalah 6 cmsedangkan di spesifikasi 7,5 cm mana yang akan diikuti.

5. Informasi lainnya

Untuk papan informasi proyek hanya terpasang pada titikawal proyek dengan informasi yang sangat sederhana (lihatgambar pada lampiran) tidak informasi tentang alamatpengaduan, sedangkan di titik akhir dan di depan kantorproyek tidak terpasang. Kontraktor berjanji nantinya akandiperbaiki dan dilengkapi lagi.

Kontraktor merasa peran Engineer (Konsultan Suvervisi) DSC/Field Team kurang membantumemberikan arahan dikarenakan kekurangan personil. Sewaktu test case terakhir, Site Engineer(SE) tidak hadir, dan selama ini masalah di lapangan diselesaikan langsung oleh owner.

Amendment Variation Order memakan waktu lebih dari 6 bulan (selesai Januari 2015), olehkarenanya kontraktor mengajukan addendum selama 6 bulan.

GS dari kontraktor juga beberapa kali ganti personil.

MENGINGAT:1. Keputusan Presiden RI Nomor 53 Tahun 2010 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan

Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan danBelanja Negara;

2. Peraturan Presiden Nornor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan PresidenNomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan lasa Pemerintah;

3. Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 72IPMK.02/2013 tentang Standar Biaya Masukan TahunAnggaran 2014;

4. Surat Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 418/KPTS/M12011 tanggal 23 Desember2011 tentang Pengangkatan Atasan/Atasan langsung Kepala Satuan Kerja dan Pejabat Inti SatuanKerja di Lingkungan Direktorat Jenderal Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum;

5. Surat Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 419IKPTS/M/2010 tanggal 21 Juli 2010tentang Perubahan Keputusan Menteri Pekerjaan Umurn Nomor 418IKPTS/M/2011 dan Nomor86/KPTS/M/20 12;

6. Surat Keputusan Menteri Pekerjaan Urnum Nomor 261KPTS/M/2014 tanggal 3 Februari 2014tentang Perubahan Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nornor 418/KPTS/M/2011;

7. Surat Keputusan Direktur Jenderal Bina Marga Nomor 08.a1KPTSlDb/2014 tanggal 27 Maret2014 tentang PenunjukanIPengangkatan PejabatlPegawai Project Management Unit (PMU)Western Indonesia National Road Improvement Project (WINRIP);

8. Loan Agreement program WINRIP antara Pemerintah Indonesia dengan Bank Dunia 14Desember 2011.

MENIMBANG:a. Bahwa pada kegiatan Pelaksanaan Program Western Indonesia National Roads Improvement

Project (WINRIP) Loan IBRD No. 8043-ID, sesuai dengan Loan Agreement, terdapatkesepakatan untuk memerangi kemungkinan adanya Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN)melalui komponen Rencana Tindak Anti Korupsi atau Anti-Corruption Action Plan (ACAP)melalui peningkatan transparansi dan meningkatkan peran serta masyarakat.

b. Bahwa untuk maksud tersebut di atas perlu dibentuk Pemantau Pihak Ketiga/Third PartyMonitoring (TPM) sebagai Pemantau dalam proses pelaksanaan konstruksi.

c. Bahwa Tim TPM yang namanya tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini dipandang cakapdan memenuhi syarat untuk diserahi tugas tersebut.

d. Bahwa untuk maksud tersebut, perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Direktur Bina Program,Direktorat lenderal Bina Marga.

TENTANGPElMBENTUKAN PEMANTAU PlHAK KETIGAffHIRD I?ARTYMONITORING (TPM)

PADA PAKET-PAKET AWP-l (PAKET 01; PAKET 03; PAKET 04)PROGRAM WINRIP LOAN mRD No. 8043-ID

TAHUN ANGGARAN 2014

SURAT KEPUTUSANDIREKTUR BINA PROGRAM

DIREKTORAT JENDERAL BINA MARGANOMOR: 00~4 (~~.If (~Tr- (~f4

JI. Pattimura No. 20 Kebayoran Baru-Jakarta 12110, Telp.(021) 7200281, 7393928, Fax. (021) 7201760

KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUMDIREKTORAT JENDERAL BINA MARGADIREKTORAT BINA PROGRAM

Tembusan disampaikan kepada yth: .1. Bapak Direktur Jenderal Bina Marga (sebagai Iaporan).2. Bapak Direktur Bina Pelaksanaan Wilayah I, Ditjen. Bina Marga.3. Kepa1aBa1aiBesar Pe1aksanaanJa1anNasiona1II Padang.4. Kepa1aBa1aiBesar Pe1aksanaanJa1anNasiona1III Pa1embang.. 5. Kasubdit Pembiayaan dan Kerjasama Luar Negeri, Dit. Bina Program.6. Kasubdit Sistem Pengendalian Wi1ayahI Dit. Binlak I/Ketua Pelaksana Harian PMU WINRIP.7. Kasatker Pembinaan Administrasi dan P2PHLN, Dit. Bina Program.8. PMUWINRIP.9. eTC WINRIP.10.Tim TPM Paket 01, Paket 03, Paket 04.11.File.

DIREJ(TUR BINA PROGRAM/KETUA PMU WINRIP

JAKARTAo{ )e~~~",r ?.(J r~

DITETAPKAN DIPADA TANGGAL

for Consulting Services for Technical Assistance for Core Team Consultants (CTCWINRIP) No: 06-20ICTCrrAiLN/804311112, tanggal5 November 2012, sesuai denganHasil Evaluasi dan Negosiasi RAB dalam Perjanjian Kerja yang telah disetujui.Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Surat Keputusan ini, akan diadakan perbaikansebagaimana mestinya.

Keempat

terkait.Segala biaya akibat dikeluarkannya Surat Keputusan ini dibebankan kepada ContractKetiga

- Menghadiri setiap rapat koordinasi sesuai dengan undangan dari SatkerlPPK terkait.- Mengamati pelaksanaan pekerjaan konstruksi dan tidak diperkenankan memberi

perintah kepada Pelaksana Lapangan.- Mencatat dengan rinci dan jelas apabila ada hal-hal yang menyimpang dari yang

ditetapkan dalam Dokumen Teknis.- Membuat laporan hasil rapat dan Pemantauan kemudian menyampaikannya kepada

PMU dengan tembusan kepada Balai Besar..Pelaksanaan Jalan NasionaVSatkerlPPK

Rincian Tugas Tim TPM ada1ah:- Sebelum melaksanakan tugasnya, Tim TPM (pemantau Utama dan Pemantau

Anggota) telah mengikuti training pembekalan yang dilakukan oleh PMU dibantuoleh CTC WINRIP.

- Menyediakan waktunya untuk mengikuti kegiatan pelaksanaan konstruksi selamamasa pelaksanaan proyek.

Kedua

Menetapkan:Pertama Membentuk Tim TPM untuk masing-masing Paket AWP-1 Program WINRIP: Paket

01; Paket 03; dan Paket 04.

Memutuskan:

C<:lC<:l

.s.s

C<:lC<:l

.............

.............

~ s0

0C<:l

00

C<:l0

0en

enS

enen

Sen

enen

enen

en~

en

~C<:l

~~

C<:l

~~

C<:l

~.......

::5::5

;:::J

~::s

::s::s

::stil

::stil

::s::s

C<:lC<:l

C<:lC<:l

.sC<:l

C<:l......

~~

......~

~......

......s::

s::s::

s::s::

C<:lC<:l

C<:lSS

SC<:lS

roS

SS

SS

~~

~~

~~

~~

~~

~~

~~

~~

~~

,t-<

t-<t-<

~~"

~ui'

6.2

~t-<

t-<~

CI:lV1

~"

V1

<r:.....s::

·N

~ro

::s::s

~6

»t-<

~~

~t-<

~.,...,

C<:lV1

C<:l......

~...d'

roZ

S~

»·0

"0~

o:

~~

6~

S]

~::r::

......~Z

If! ~.,...,

roen]

NrJi

C<:len

~::s

::s=<

.....§]i~

V1

QQ

~,.::i

~~

,.::i~

::r::......

en::s

<r:s::

en]

t-<::s

s::S

C<:l0

"0en

~C<:l

s::C<:l

~~

~p:)

ens::::sC<:l

S......

.2......C<:l

~j

::r::......

enen

V1

....s::

;:::J~

s::~

::sp:)

t:s::

p:)v:

t-<ro

r/:)C<:l

V1

p:)ro

.-<;::

zr/:)

.-<;::r/:)

C<:lr/:)

iJ.-<;::

iJ;>

r/:);>

.,...,iJ

85

;>

8~,..qro~roV1~

~~

c;jC<:l

t-<~

ro"E

"0IJ.l

p:)ro

ro

~-

I'""

~..q-p:)

00

I0

I~

·s,..q

....,

g0

'3fr

..9<'-'en~ro~'--'

0-N

'""Z

121 PT, Perentjana Djaja in associated with ~ Yongma Engineering Co. Ltd and E'PL Epadascon Permata Engineering ConsultantsCTCOffice: Jl. Ciniru VII No. 25, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, 12180, Phone IFax: (021) 7229823

1. Surat Ketua Pelaksana Harian PMU WINRIP Nomor: UM.0206/BLlI WINRIP/027 tertanggal 3 Juni 2014peri hal hasil wawancara pemilihan Pemantau Pihak Ketiga (PP~)I Third Party Monitoring (TPM).

2. Surat Dekan Fakultas Teknik Universitas Bandar Lampung No. 25/U/FT-UBL/V11/2014 tanggal 15 Juli>2014 tentang persetujuan hasil wawancara dan evaluasi proposal biaya operasional TPM sertakesediaannya sebagai WPM pada paket 01: Krui - Biha.

3. Surat Keputusan Direktur Bina Program Di.ektorat Jenderal Bina Ma~ga selaku Ketua PMU VVINRIPdengan Namor 0694/BP.1 :t<:PTS/2014. tertanggal 'I Septenn r,er 2014, tentanq Pembentut'an TPM Paket01, 03, dan 04.

4. Surat Mobilisasi dari PT Perentjana Djaja sebagai Core Team Consultants (CTC) WINRIP.

Pasal2DASAR PELAKSANAAN PEKERJAAN

1. Lingkup pemantauan yang dilakukan oleh PIHAK KEDUA meliputi: pelaksanaan manajemen proyek,pelaksanaan teknis pekerjaan konstruksi, dan pemantauan aspek lingkungan serta aspek sosial terhadapmasyarakat sekitar lokasi proyek.

2. Pemantauan oleh PIHAK KEDUA dilakukan secara independen, sukarela dan bersifat makro dengancara mengamati (Observe),rnencatat (record), dan melaporkan (report).

3. PIHAK KEDUA tidak diperkenankan memberi perintah, penolakan, dan menyatakan pendapat atas hasilkerja kontraktor sehingga mengakibatkan gangguan kelancaran pelaksanaan pekerjaan.

4. PIHAK KEDUA dapat meminta waktu untuk wawancara dengan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) /Pengguna Jasa terkait, Konsultan Supervisi (Engineer/Asisten Engineer), dan Kontraktor (PenyediaJasa) apabila ada hal-hal yang perlu ditanyakan atau diklarifikasikan, tanpa harus menghentikanproduktititas pekerjaan.

5. PIHAK KEDUA dapat rner.yampaikan hasil analisa pengamatan jika ada l:liSUr-unsur penyimpangandalam pelaksanaan peke.jaan kepada PMU dan ata' ..1 Pejabat Pembuai Komitmen (PPK) untukdiklaritikasi dan dilakukan penanganan segera.

Pasal 1LlNGKUP PEMANTAUAN

Dengan ini, kedua belah pihak menyatakan sepakat untuk saling mengikat diri dalam suatu perjanjian kerjadimana PIHAK KEDUA mewakili masyarakat akan melakukan tugas pemantauan pelaksanaan pekerjaankonstruksi Paket 01: Krui - Biha dengan ketentuan sebagai berikut:

2. Dr. Ir. Hery Riyanto, MT

Direktur Utama PT Perentjana Djaja yang berdomisili di JalanLetjen. MT. Haryono Kav. 17 Wisma Pede, Jakarta Selatan,bertindak sebagai Core Team Consultants (CTC) WINRIPselanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA.

Dekan Fakultas Teknik Universitas Bandar Lampung yangberdomisili di Jalan Z.A. Pagar Alarn No. 26 Bandar Lampung,sebagai Pemantau dad Pihak Ketigo (PP3) I Third PartyMonitoring (TPM} ..Paket 01: Krui - Biha, Provinsi Lampungselanjutnya disebut sebagai PIHAKKEDUA.

1. Ir. Bambang H. Wikanta, MM.,MT

Pada hari ini, Selasa tanggal Sebelas November tahun Dua Ribu Empat Belas, yang bertanda tangan dibawah ini:

SURAT PERJANJIAN KERJAPEMANTAUAN PELAKSANAAN PROGRAM WINRIP

PAKET 01: KRUI- BIHA, PROVINSI LAMPUNGNO: 4b<oA /5k"/pl)/1-1i1/20li(

Perentjana Djaja

~~~""""""\MINISTRY OF PUBLIC WORKSDIRECTORATE GEi'~ERAL OF HIGHWAYS

DIRECTORATE OF PLANNINGCore Team Consultant for

Western Indonesia National RoadsImprovement Project (WINRIP)IBRD LoanNo. 8043-ID

filJ PT. Perentjana Ojaja in associated with ~ YongmaEngineering Co. Ltd and ilPT. Epadascon Permata Engineering ConsultantsCTCOffice: Jl. Ciniru VII No. 25, KebayoranBaru, Jakarta Selatan, 12180, Phone IFax: (021) 7229823

1. Setiap tahap pemantauan ke lapangan yang dilakukan oleh PIHAK KEDUA harus dilengkapi denganSurat Perlntah Tuqas (SPT) dari Dekan Fakultas Universitas atau jabatan setara pada institusi TPM, danwajib membawa Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) dari Dekan Fakultas serta disetujui oleh TeamLeader eTC WINRIP.

Pasal 7KELENGKAPAN PERSYARATANTAGIHAN (REIMBURSEMENT)

1. Biaya operasional pemantauan yang dikeluarkan oleh PIHAK KEDUA pada setiap tahap kegiatanmenggunakan dana sendiri dengan jumlah yang tidak melebihi nilai yang tercantum dalam anggaranbiaya operasional pemantauan yang telah disetujui dan kemudian ditagihkan (reimburse) kepada PIHAKPERTAMA.

2. PIHAK PERTAMA akan melakukan pembayaran kepada PIHAK KEDUA pada setiap tahapanpemantauan (tahap pertama, kedua, dan ketiga), dengan syarat laporan hasil pemantauan (termasukback-up data) pada tahapan tersebut sudah diterima oleh PIHAK PERTAMA.

3. Besarnya biaya yang ditagihkan harus sesuai dengan jumlah biaya yang telah dikeluarkan disertai buktibukti pengeluaran/kwitansiyang asli.

4. Laporan hasil pemantauan oleh PIHAK KEDUA yang dikirimkan kepada PIHAK PERTAMA merupakancopy-an dari Laporan TPM kepada PMUWINRIP.

TATA CARA PEMBAYARANDAN PELAPORAN

Pasal6

.Kedua belah pihak sepakat dengan nilai anggaran biaya operasional pemantauan pekerjaan oleh PIHAKKEDUA sebesar Rp 71.817.900,00 (Tujuh puluh satu juta delapan ratus tujuh belas sembi/an ratus rupiah).

PasalSNILAI PEKERJAAN

1. Tenaga pemantau yang akan melakukan tugas pemantauan terdiri dari 3 (tiga) orang sebagaimanatercantum dalam Pasal 3 (ayat 2) terdiri dari 1 (satu) orang Pemantau Utama dan 2 (dua) orangPemantau Anggota.

2. Dalam menjalankan tugas sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1, PIHAK KEDUA yang disetujui olehDirektorat Bina Program, Ditjen Bina Marga sebagaimana disebutkan dalam Pasal 2 (ayat 3) tidakdiperkenankan untuk mengalihkan tugas pemantauan kepada Pihak Ketiga/Lembaga lainnya.

3. Apabila dalam keadaan darurat (force majeure) pemantau harus diganti, maka PIHAK KEDUA terlebihdahulu mengajukan permohonan kepada PMUWINRIP, apabila calon yang diusulkan memenuhi kriteriayang tercantum dalam Kerangka Acuan Kerja TPM diwajibkan untuk mengikuti wawancara yang akandilakukan oleh PMU WINRIP dibantu oleh CTC WINRIP dan resiko akibat kejadlan tersebut menjaditanggung jawab PIHAK KEDUA.

Pasal4TENAGA PEMANTAU

1. Durasi pemantauan yang dilakukan PIHAK KEDUA adalah sepanjang masa kontrak pelaksanaankonstruksi proyek.

2. PIHAK KEDUA akan melaksanakan pemantauan secara langsung ke lapangan se!ama 12 (dua belas)hari per anggota Tim TPM. yang dibagi dalam 3 (tiga) tahap kegiatan, masing-masing tahap kegiatanmaksimum 4 (empat) hari.

3. PIHAK KEDUA menentukan sendiri jadwal waktu pelaksanaan pemantauan lapangan disesuaikandengan kondisi dan tahapan pelaksanaan dalam periode waktu pelaksanaan pekerjaan dengan terlebihdahulu menyampaikan jadwal rencana pemantauan kepada PMU WINRIP dengan tembusan kepadaCTC WINRIP dan kepada PPK terkait.

4. Apabila PIHAK KEDUA melaksanakan kegiatan melebihi durasi sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 3(ayat 2), maka PIHAK KEDUA tidak berhak untuk menagihkan tambahan biaya di luar nilai yang tertuangdalam perjanjian kerja ini.

Pasal3DURASI DAN TAHAP PELAKSANAAN PEMANTAUAN

I2J PT. Perentjana Ojaja in associated with p.:\ Yongrna Engineering Co. ltd and ii1PT. Epadascon Permata Engineering ConsultantsCTCOffice: JI. Ciniru VIINo. 25, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, 12180, Phone IFax: (021) 72198n

MENGETAHUI

Dekan Fakultas TeknikUniversitas Bandar Lampung

A'Jr. Bambang H. Wikanta. MM..MT(j Direktur Utama/' PT. Perentjana Djaja

PIHAK KEDUAPIHAK PERTAMA

Demikian Surat Perjanjian Kerja ini dibuat di Jakarta pada hari dan tanggal sebagaimana tersebut di atas,dalam rangkap 2 (dua) bermaterai cukup dan memiliki kekuatan hukum yang sama.

Segala sesuatu yang belum cukup diatur dalam perjanjian ini akan diatur lebih lanjut dalam suatu perjanjiantambahan yang merupakan suatu kesatuan yang tidak terpisahkan dari perjanjian ini.

PASAL 8LAIN-LAIN

2. SPPD adalah salah satu kelengkapan untuk mengajukan penggantian biaya operasional (reimburse) dariPIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA yang dlsampalkan bersamaan dengan laporan hasilpemantauan.

121 PT, Perentjana Djaja in associated with ~ Yongma Engineering Co. Ltd and E'PL Epadascon Permata Engineering ConsultantsCTCOffice: Jl. Ciniru VII No. 25, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, 12180, Phone IFax: (021) 7229823

1. Surat Ketua Pelaksana Harian PMU WINRIP Nomor: UM.0206/BLlI WINRIP/027 tertanggal 3 Juni 2014peri hal hasil wawancara pemilihan Pemantau Pihak Ketiga (PP~)I Third Party Monitoring (TPM).

2. Surat Dekan Fakultas Teknik Universitas Bandar Lampung No. 25/U/FT-UBL/V11/2014 tanggal 15 Juli>2014 tentang persetujuan hasil wawancara dan evaluasi proposal biaya operasional TPM sertakesediaannya sebagai WPM pada paket 01: Krui - Biha.

3. Surat Keputusan Direktur Bina Program Di.ektorat Jenderal Bina Ma~ga selaku Ketua PMU VVINRIPdengan Namor 0694/BP.1 :t<:PTS/2014. tertanggal 'I Septenn r,er 2014, tentanq Pembentut'an TPM Paket01, 03, dan 04.

4. Surat Mobilisasi dari PT Perentjana Djaja sebagai Core Team Consultants (CTC) WINRIP.

Pasal2DASAR PELAKSANAAN PEKERJAAN

1. Lingkup pemantauan yang dilakukan oleh PIHAK KEDUA meliputi: pelaksanaan manajemen proyek,pelaksanaan teknis pekerjaan konstruksi, dan pemantauan aspek lingkungan serta aspek sosial terhadapmasyarakat sekitar lokasi proyek.

2. Pemantauan oleh PIHAK KEDUA dilakukan secara independen, sukarela dan bersifat makro dengancara mengamati (Observe),rnencatat (record), dan melaporkan (report).

3. PIHAK KEDUA tidak diperkenankan memberi perintah, penolakan, dan menyatakan pendapat atas hasilkerja kontraktor sehingga mengakibatkan gangguan kelancaran pelaksanaan pekerjaan.

4. PIHAK KEDUA dapat meminta waktu untuk wawancara dengan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) /Pengguna Jasa terkait, Konsultan Supervisi (Engineer/Asisten Engineer), dan Kontraktor (PenyediaJasa) apabila ada hal-hal yang perlu ditanyakan atau diklarifikasikan, tanpa harus menghentikanproduktititas pekerjaan.

5. PIHAK KEDUA dapat rner.yampaikan hasil analisa pengamatan jika ada l:liSUr-unsur penyimpangandalam pelaksanaan peke.jaan kepada PMU dan ata' ..1 Pejabat Pembuai Komitmen (PPK) untukdiklaritikasi dan dilakukan penanganan segera.

Pasal 1LlNGKUP PEMANTAUAN

Dengan ini, kedua belah pihak menyatakan sepakat untuk saling mengikat diri dalam suatu perjanjian kerjadimana PIHAK KEDUA mewakili masyarakat akan melakukan tugas pemantauan pelaksanaan pekerjaankonstruksi Paket 01: Krui - Biha dengan ketentuan sebagai berikut:

2. Dr. Ir. Hery Riyanto, MT

Direktur Utama PT Perentjana Djaja yang berdomisili di JalanLetjen. MT. Haryono Kav. 17 Wisma Pede, Jakarta Selatan,bertindak sebagai Core Team Consultants (CTC) WINRIPselanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA.

Dekan Fakultas Teknik Universitas Bandar Lampung yangberdomisili di Jalan Z.A. Pagar Alarn No. 26 Bandar Lampung,sebagai Pemantau dad Pihak Ketigo (PP3) I Third PartyMonitoring (TPM} ..Paket 01: Krui - Biha, Provinsi Lampungselanjutnya disebut sebagai PIHAKKEDUA.

1. Ir. Bambang H. Wikanta, MM.,MT

Pada hari ini, Selasa tanggal Sebelas November tahun Dua Ribu Empat Belas, yang bertanda tangan dibawah ini:

SURAT PERJANJIAN KERJAPEMANTAUAN PELAKSANAAN PROGRAM WINRIP

PAKET 01: KRUI- BIHA, PROVINSI LAMPUNGNO: 4b<oA /5k"/pl)/1-1i1/20li(

Perentjana Djaja

~~~""""""\MINISTRY OF PUBLIC WORKSDIRECTORATE GEi'~ERAL OF HIGHWAYS

DIRECTORATE OF PLANNINGCore Team Consultant for

Western Indonesia National RoadsImprovement Project (WINRIP)IBRD LoanNo. 8043-ID

filJ PT. Perentjana Ojaja in associated with ~ YongmaEngineering Co. Ltd and ilPT. Epadascon Permata Engineering ConsultantsCTCOffice: Jl. Ciniru VII No. 25, KebayoranBaru, Jakarta Selatan, 12180, Phone IFax: (021) 7229823

1. Setiap tahap pemantauan ke lapangan yang dilakukan oleh PIHAK KEDUA harus dilengkapi denganSurat Perlntah Tuqas (SPT) dari Dekan Fakultas Universitas atau jabatan setara pada institusi TPM, danwajib membawa Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) dari Dekan Fakultas serta disetujui oleh TeamLeader eTC WINRIP.

Pasal 7KELENGKAPAN PERSYARATANTAGIHAN (REIMBURSEMENT)

1. Biaya operasional pemantauan yang dikeluarkan oleh PIHAK KEDUA pada setiap tahap kegiatanmenggunakan dana sendiri dengan jumlah yang tidak melebihi nilai yang tercantum dalam anggaranbiaya operasional pemantauan yang telah disetujui dan kemudian ditagihkan (reimburse) kepada PIHAKPERTAMA.

2. PIHAK PERTAMA akan melakukan pembayaran kepada PIHAK KEDUA pada setiap tahapanpemantauan (tahap pertama, kedua, dan ketiga), dengan syarat laporan hasil pemantauan (termasukback-up data) pada tahapan tersebut sudah diterima oleh PIHAK PERTAMA.

3. Besarnya biaya yang ditagihkan harus sesuai dengan jumlah biaya yang telah dikeluarkan disertai buktibukti pengeluaran/kwitansiyang asli.

4. Laporan hasil pemantauan oleh PIHAK KEDUA yang dikirimkan kepada PIHAK PERTAMA merupakancopy-an dari Laporan TPM kepada PMUWINRIP.

TATA CARA PEMBAYARANDAN PELAPORAN

Pasal6

.Kedua belah pihak sepakat dengan nilai anggaran biaya operasional pemantauan pekerjaan oleh PIHAKKEDUA sebesar Rp 71.817.900,00 (Tujuh puluh satu juta delapan ratus tujuh belas sembi/an ratus rupiah).

PasalSNILAI PEKERJAAN

1. Tenaga pemantau yang akan melakukan tugas pemantauan terdiri dari 3 (tiga) orang sebagaimanatercantum dalam Pasal 3 (ayat 2) terdiri dari 1 (satu) orang Pemantau Utama dan 2 (dua) orangPemantau Anggota.

2. Dalam menjalankan tugas sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1, PIHAK KEDUA yang disetujui olehDirektorat Bina Program, Ditjen Bina Marga sebagaimana disebutkan dalam Pasal 2 (ayat 3) tidakdiperkenankan untuk mengalihkan tugas pemantauan kepada Pihak Ketiga/Lembaga lainnya.

3. Apabila dalam keadaan darurat (force majeure) pemantau harus diganti, maka PIHAK KEDUA terlebihdahulu mengajukan permohonan kepada PMUWINRIP, apabila calon yang diusulkan memenuhi kriteriayang tercantum dalam Kerangka Acuan Kerja TPM diwajibkan untuk mengikuti wawancara yang akandilakukan oleh PMU WINRIP dibantu oleh CTC WINRIP dan resiko akibat kejadlan tersebut menjaditanggung jawab PIHAK KEDUA.

Pasal4TENAGA PEMANTAU

1. Durasi pemantauan yang dilakukan PIHAK KEDUA adalah sepanjang masa kontrak pelaksanaankonstruksi proyek.

2. PIHAK KEDUA akan melaksanakan pemantauan secara langsung ke lapangan se!ama 12 (dua belas)hari per anggota Tim TPM. yang dibagi dalam 3 (tiga) tahap kegiatan, masing-masing tahap kegiatanmaksimum 4 (empat) hari.

3. PIHAK KEDUA menentukan sendiri jadwal waktu pelaksanaan pemantauan lapangan disesuaikandengan kondisi dan tahapan pelaksanaan dalam periode waktu pelaksanaan pekerjaan dengan terlebihdahulu menyampaikan jadwal rencana pemantauan kepada PMU WINRIP dengan tembusan kepadaCTC WINRIP dan kepada PPK terkait.

4. Apabila PIHAK KEDUA melaksanakan kegiatan melebihi durasi sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 3(ayat 2), maka PIHAK KEDUA tidak berhak untuk menagihkan tambahan biaya di luar nilai yang tertuangdalam perjanjian kerja ini.

Pasal3DURASI DAN TAHAP PELAKSANAAN PEMANTAUAN

~ PT. Perentjana Ojaja in associated with ~ Yongma Engineering Co. Ltd and ;;ilPT. Epadascon Permata Engineering ConsultantsCTCOffice: JI. Ciniru VIINe. 25, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, 12180, Phone IFax: (021) 7229823

MENGETAHUI

~-~

;; Ir. Bambang H. Wikanta, MM..MTl!- Direktur Utama/' PT. Perentjana Djaja

PIHAK PERTAMA

Demikian Surat Perjanjian Kerja ini dibuat di Jakarta pada hari dan tanggal sebagaimana tersebut di atas,dalam rangkap 2 (dua) bermaterai cukup dan memiliki kekuatan hukum yang sama.

Segala sesuatu yang belum cukup diatur dalam perjanjian ini akan diatur lebih lanjut dalam suatu perjanjiantambahan yang merupakan suatu kesatuan yang tidak terpisahkan dari perjanjian ini.

PASAL 8LAIN-LAIN

2. SPPD adalah salah satu kelengkapan untuk mengajukan penggantian biaya operasional (reimburse) dariPIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA yang disampaikan bersamaan dengan laporan hasilpemantauan.

)(

o oe.C)-e--

o~I-)(

N...

ciz ..cIIIE~..,

NN

N............

NNN............

C)C)NC)N8N

C)55I()C)N

C)8(")N.....N

8888-88C)C)C)000

NNN,....,....,....aim

ai

8888c)c)

00

CON

I()....

-':=ai

88C)o55.,;

88-C)oI()•

..cIIIE~..,88

C)

~I()C)

~e-je-

N

0I0l0l

C)C)C)C)C)C)6C

)-6888gggCO

COCO

~~~

88668800

CONI()

....";ai

C)C)C)C)C)C)666888gggI()I()I().,;.,;.,;

C)C)68gC).,;

C)C)68g~....

8C)68g

C)C)'C)C)6

C)-88~gI()C

!....

:i~I~~--r-8C)--~--C)----r-4-C)~C)-+C)-4--rC)-+C)-4-C)-+-4-C)~C)-+-4~C)-+-+-C)4--C)--+C)~-,~C)-t-,+C)-4r-4--+-4r-4--t---+---i8.1~

88

88

8888

8~

8~

~55

801=

ggoo

0000

gg

Lt"iN

gn.!

T""....

ooa;a:;~~~

MM

'V,....

o...·2::::I

·=·~.I~~~4--C)--4---C)----+-~C)-+-C)-rC)-+--rC)-+-C)~C)-+--rC)_'-C)-+~rC)-+C)~~,+--C)--rC)-+-C)~C)-+-C)-rC)-t--+--+--~-r-+----r--ir~

88

88

88

88

88

~~

~~

88

88:::';:

gg

000

ggggg....

g~gg::8

........

~~~I()I()I()

(")(")....

C!

.2o

....~~

::::I

anti corruption action plan (ac ap) rencana...

Documents