arah pengembangan transportasi darat (bappenas) (rusak)
TRANSCRIPT
Direktorat TransportasiBappenas
ARAH PENGEMBANGAN DAN PENYELENGARAANINFRASTRUKTUR TRANSPORTASI DARATDail Umamil AsriKasubdit Transportasi Darat BappenasYogyakarta, 15 Oktober 2014
OUTLINE
Kondisi Saat ini dan PermasalahanArahan Kebijakan PengembanganKonektivitas NasionalKerangka Pendanaan dan StrategiPembiayaanDAK Transportasi
Global Competitiveness Index
Kesenjangan ekonomi wilayah sangat latendan konsistenDistribusi PDRB Wilayah Rata Rata Selama BeberapaTahunSumber: Pembangunan Daerah Dalam Angka, Bappenas,2012PertumbuhanEkonomi Wilayah2007-2012 (%)Sumber:PembangunanDaerah DalamAngka, Bappenas,2012
Persebaran KemiskinanUpaya regional balancing harus dilakukanmelaluikeseimbanganpembangunankonektivitas global dan nasional, perkotaandan perdesaan, pusat-pusat pertumbuhandan daerah tertinggal, serta pembangunantransportasi intra pulau dan antar pulau
Maluku &Papua=4,6 %
Sumber: ADB, ILO & ILO, 2009
Laju Pertumbuhan Sektor Unggulan (%)
Kondisi Konektivitas Nasional
Kereta Api:7% penumpang0,7% barang~14 T AnggaranPelabuhan & Bandara:8% penumpang8,3% barang~ 14 T Anggaran
Modal ShareYear2014Kondisi saat ini
Jalan:85% penumpang91% barang>40 T Anggaran
ScopeIndonesiaNorth JavaJkt - Sby
Sea4%2%9%
Road94%97%90%
Rail2%2%1%
Sumber: Kajian Multimoda Pantai Utara Jawa
Terjadi ketidak-seimbangan modayang sangat timpang dan ideologitransportasi Indonesia adalahmewujudkan modal share yang lebihseimbang
Pergerakan ekonomi Indonesia kedepan tidak dapat dibebankan sepenuhnyakepada jalan raya saja. Skenario RIPNAS 2030 pangsa KA akan menjadi 13% dan17% masing-masing untuk penumpang dan barang. Diperlukan USD 67.3 miliarinvestasi untuk tracks dan rolling stocks dengan pembagian 30% dari investasipemerintah dan 70% dari swasta.
6
Kondisi Transportasi DaratWaktu Tempuh (jam/100km)
Kondisi jalan yang buruk mengakibatkanberkurangnya kecepatan Kualitas jalan yang rendah, terutama di daerah Kondisi jalan menjadi berbahaya ditambah dengantingkat kemacetan yang tinggi Menyebabkan jarak tempuh di Indonesia menjadi 2.6jam untuk jarak 100 km.
Waktu Dwelling/Dwelling Time (hari)Tanjung PriokThailandMalaysia (Port Klang)UK, Los Angeles (USA)Australia, NZFranceHong KongSingapore
Lambatnya pembaharuan dan pembangunan padasektor kereta api Pertumbuhan di sektor kereta api hanya 7.7% daritotal 4,800 km adalah jalur ganda, dimana keretapenumpang dan barang menggunakan jalur yangsama Efisiensi waktu pada jaringan sektor tersebut sangatrendah.
41,1%
China
38,8%
India
28,4%
Malaysia
18,0%
Thailand
13,4%
Indonesia
3321,1
2
4
6
8
25
Hong Kong
14
Jakarta 2,3
11
63
46
20
62,2
0%
0
19
12,9 22,650%
Kurang berimbangnya komposisi moda dalambidang transportasi Tingginya pengguna kendaraan pribadi menjadisumber kemacetan di kota-kota besar. Menurut survey, Jakarta didominasi dengankendaraan pribadi sebanyak 62.2%, yang berartisekitar 10 juta komuter melakukan perjalanan setiapharinya.
100%
Rail
Private Transport
Non-Rail Public Transport
Others
*berdasarkan studi oleh World Bank dan ITB, 2012
10
Kinerja yang buruk dari sektor Pelabuhan
Kendala utama dari sektor pelabuhan adalah rendahnya waktubongkar-muat selama 8 hari di pelabuhan Tanjung Priok. Waktubongkar-muat ini lebih lama dibandingkan dengan pelabuhan diThailand yaitu selama 5 hari dan di Singapura selama 1.2 hari.
7,7%
Pangsa Moda (%)
Taipei
44
0
Rasio Double Tracking Jalur KA (%)Japan
85
Biaya logistik terhadap PDB di Indonesiadiperkirakan mencapai 25.1%, jauh melampauistandar negara tetangga seperti Thailand (20.4%),China (18.1%) dan jauh di bawah Jepang (11.4%)*.Hal ini disebabkan oleh besarnya backlog dalamwaktu dwelling pelabuhan, kemacetan di jalan raya,dan kurangnya kapasitas perkeretaapian nasional.
Biaya Logistik Nasional
KomponenBiaya Transportasi2011Jalan
Laut
3% 0%
Udara
KA
Komposisi Biaya Logistik NasionalTerhadap PDB3530Cost (%GDP)
Pada tahun 2012 biaya logistik diIndonesia mencapai 27% dari GDP atauterjadi peningkatan biaya logistik 3%dibandingkan tahun 2011. Biayatransportasi tertinggi berasal dari modadarat yaitu 71%. Diperlukan upayauntuk mengintegrasikan sistem logistiknasional sehingga dapat menekan biayalogistik.
252015105
Services
0
4%
Administration costs
Inventory costs
22%71%
Sumber: Pusat Kajian Logistik ITB
8
Urbanisasi Dan Penurunan Peran Angkutan Umum
Perkembangan Sistem TransitKota yang Sudah Mengoperasikan Sistem TransitNo.
1 Trans Jogja2 Trans Pakuan
Manado
BatamPekanbaru
Gorontalo
PadangPalembang
345678910
Trans MusiBatik Solo TransTrans MetroTrans SemarangBus Pilot ProjectTrans KawanuaTrans HulonthalangiTrans Metro BandungRATA-RATA11 Trans Jakarta
Ambon
Lampung
JakartaBogorSemarangBandungSoloYogyakarta
Sistem Transit danBRT
MakassarSarbagita
Kota
JumlahPenduduk
LuasWilayah(Km2)
PanjangJalan
JumlahBus
Armada SistemTransit/ 1000Penduduk (%)
YogyakartaBogor
456.915895.596
32,5118,5
244621
5430
11,83,3
Palembang
1.394.954
400,6
903
25
1,8
SoloPekanbaruSemarangBatamManadoGorontaloBandung
564.920905.0002.300.000975.000434.845165.1752.390.1201.048.2539.041.605
44,1632,0373,0415,0157,364,8167,7240,5632,0
5232892.763387572,82569337497.645
1520202214151023426
2,72,20,92,33,29,10,43,84,7
Jakarta
Besaran Subsidi Sistem Transit di Beberapa KotaNo.
Kota
1.2.3.
TransJakarta *2012Trans Jogja *2014Trans Pakuan, Bogor*2013Trans Metro Pekanbaru*2012
4.
JumlahPenumpang(jutapnp/thn)1115,81,0
SubsidiOperasional(jutaRp/thn)251.00014.5003.000
Rata-rataSubsidi(Rp/pnp)
2,2
6.170
2.804
2.2642.5863.333
Meskipun demikian peran angkutan umum massalperkotaan masih jauh dari kemampuan minimum yangdianggap sebagai peran minimum yang mampumenggerakkan perpindahan pengguna kendaraanpribadi ke angkutan umum.
Sumber: Forum Transit VIII (2014)
Secara umum, beroperasinya Sistem Transit di kota-kota di Indonesia masih bergantung padasubsidi operasional yang dialokasikan dari APBD Pemda. Maka pengembangan BRT jugaterkendala kemampuan finansial APBD.10
Transportasi dan Konsumsi BBMThe fuel price of Indonesia is far less than USprice and the lowest European prices (BMZ, 2011)
2011: Indonesia became Net Importer
Hal tersebut didorong oleh peningkatanvolume kendaraan komersial dan pribadi(dari 115 kendaraan per 1.000 orang,menjadi 312 per 1.000 pada tahun 2030apabila tidak ada intervensi) Porsi konsumsi energi sektor transportasi2005 adalah sbb: Darat 90.7%; Air 6.9%;Udara 2.4%; Kereta Api 0.0%. Transportasi Darat adalah kontributor utamapencemaran udara dan berkontribusiterhadap 27% emisi dan cenderung terusbertambah.ICCSR 2010 & DNPI 2010
11
Data Kecelakaan Lalu Lintas Jalan
Kerugian ekonomi jelas terlihat bahwa korban kecelakaan lalulintas terjadi pada kelompok usia produksi dan remaja.
Walaupun Jumlah Kecelakaan terbesar terjadi di Jalan Kabupaten, tetapijumlah korban meninggal dunia dan luka luka terjadi di Jalan Provinsi
Sepeda motor dan usia di bawah syarat usiamemiliki SIM merupakan kelompok terbesar
ARAH PEMBANGUNAN KONEKTIVITASNASIONAL13
Keluar dari middle income trap? Sulit rasanya tanpatransportasi yang maju dan efisienPoliticalDetermination
RPJM III dan RPJM IV dan RENSTRA III dan IVmembantu menciptakan masa depan Indonesiadengan membentuk transportasi yang maju,efisien, dan terintegrasi.
Apakah ini dapatterwujud?Dapat seandainyatransportasidibangun secaracepat, efisien, danmengikutsertakanseluruh potensimasyarakattermasuk kapital,teknologi,manajemen, danprofesionalismeyang tersedia disektor swasta.
Pada RENSTRA III danRENSTRA IV transportasi adalahlokomotif yang ikut menghelapembangunan ekonomi Indonesia2015-2025 menuju ke negaraberpendapatan menengah ataskeluar dari jebakan negaraberpenghasilan menengah bawah(middle income trap)
PDB USD 700 MPDB/KapitaUSD 3.000
2045
Thefutureof thefuture
Conjecture
2025PDB USD 4.-4,5 triliunPDB/KapitaUSD 14.25015.500(negaraberpendapatan tinggi)
2010
Aspirasi pencapaianPDB IndonesiaSumber: MP3EI, 2011Lintasan kritis 10 tahun kedepan keluar dari MIT
TechnocraticDetermination
Naskah Teknokratik RPJMN 2015-2019
PDB USD 15-17,5triliunPDB/KapitaUSD 44.50049.000
2010
2015
2020
Bappenas & Indonesia Infrastructure Initiative
2025
2030
2035
Slide No. 14
Tujuan dan Strategi Penguatan Konektivitas Nasionala. Menghubungkan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi utama untuk memaksimalkanpertumbuhanberdasarkan prinsip keterpaduan, bukan keseragaman, melaluiinter-modal supply chains systems;
TUJUAN
SASARAN
b. Memperluas pertumbuhan ekonomi melalui peningkatan aksesibilitas dari pusatpusat pertumbuhanekonomi ke wilayah belakangnya (hinterland);c. Menyebarkan manfaat pembangunan secara luas (pertumbuhan yang inklusif danberkeadilan) melaluipeningkatan konektivitas dan pelayanan dasar ke daerahtertinggal, terpencil dan perbatasan dalam rangka pemerataan pembangunan.
Terwujudnya konektivitas lokal yang tangguh dan terhubung dengan konektivitas globaldalam mendorong peningkatan daya saing nasional sehingga menjadi negara maju.
PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR BARU (Asset Creation)-
Pembangunan proyek-proyek konektivitas yang terintegrasi dengan kebutuhan industri
-
Pembangunan proyek-proyek debottlenecking
STRATEGIOPTIMALISASI (Value Creation)-
Penguatan kerangka kerja konektivitas nasional melalui sinkronisasi dan integrasi kebijakantransportasi,logistik, ICT dan pengembangan koridor/KEK/Klaster industri
-
Pengembangan upaya-upaya debottlenecking melalui reformasi kebijakan dan regulasi
-
Peningkatan produktivitas prasarana yang tersedia
11
Kerangka Kerja KonektivitasKerangka Kerja Konektivitasadalah menghubungkan intrakoridor ekonomi, antar koridorekonomi, dan internasional melaluiMeningkatkan:
1
kelancaran arusbarang, jasa daninformasi
2
Menurunkan biayalogistik
3
Mengurangi ekonomibiaya tinggi
4
Mewujudkan aksesyang merata di seluruhwilayah
5
Mewujudkan sinergiantar pusat-pusatpertumbuhan ekonomi
10
Jaringan Transportasi Laut Sebagai Tulang Punggung Logistik Nasional
Konektivitas:
Legend:Pusat Distribusi Provinsi
By sea / by rail
By sea / by rail / by land
By land / by rail / by sea
Pusat Distribusi NasionalShort Sea Shipping
17
ARAH PEMBANGUNAN KONEKTIVITASNASIONAL 2015-201918
Kerangka Pikir Kebijakan PembangunanBidang InfrastrukturArahan RPJPN(untuk RPJMN III
Pemenuhan Infrastruktur dasar:Rasio Elektrifikasi 100%Akses Air kepada sumberair bersih 100 %Permukiman kumuh 0%Dimulainya pemanfaatan tenaganuklir dan pembangkit listrik
PENINGKATANKETERSEDIAANINFRASTRUKTURPELAYANAN DASAR
PENGUATAN KONEKTIVITASNASIONAL
Gambaran Umumsaat ini1. Kondisi jalan khusunya jalan daerahkurang memadai2. Pembangunan Kereta api masihterbatas.3. Kurang berimbangnya komposisimoda dalam bidang transportasi4. Kinerja yang kurang kompetitif darisektor Pelabuhan5. Jaringan Transportasi Udara yangmelebihi kapasitas6. Rendahnya Rasio Elektriikasi KrisisEnergi7. Kurangnya infrastruktur sumber dayaair Krisis Pangan dan ManagemenBencana8. Kapasitas cadangan air masihterbatas Krisis Air
PENINGKATAN KETAHANANAIR, PANGAN DAN ENERGI
PENGEMBANGAN SISTEMTRANSPORTASI MASSALPERKOTAAN
PENINGKATAN EFEKTIVITAS,SERTA EFISIENSI PEMBIAYAANDALAM PENYEDIAANINFRASTRUKTUR
Peningkatan bauran energi(diversifikasi energi), konservasi energidan iklim investasi infrastruktur energidan ketenagalistrikanPeningkatan peran pemerintah daerahdalam penyediaan rumah baru layakhuni dan meningkatkan kualitas hunianMBRPenyelenggaraan sinergi air minum dansanitasi di tingkat nasional,kabupaten/kota, dan masyarakatPembangunanTransportasiMultimodaOptimalisasi neracaair domestikdan transportasi yang mendukungSislognas.Membangun transportasi yangberorientasi lokal dan kewilayahan.Membangun transportasi yangterintegrasi dengan investasi untukmendukung Koridor Ekonomi, KawasanIndustri Khusus, Industri, dan pusatpusat pertumbuhan.Mendorong pembangunanfixed/wireline broadband infrastrukturbroadband di daerah perbatasannegara.Mempercepat implementasi egovernment dengan mengutamakanprinsip keamanan, interoperabilitas dancost effective.Mengembangkan Transportasi MassalPeningkatanPerkotaan layanan jaringanirigasi/rawaPeningkatan cakupan pemenuhan dankualitas layanan air bakuPengendalian daya rusak airPeningkatan kapasitas kelembagaan,ketatalaksanaan, dan keterpaduan dalampengelolaan sumber daya air
a. Rasio elektrifikasi mencapai100%(81,4% pada tahun 2014)b. Akses air minum layakmencapai 100%(68.5% pada tahun 2014)c. Sanitasi layak mencapai100%(60.5% pada tahun 2014)d. Akses perumahan layakmencapai 100%e. Kondisi mantap jalan mencapai100%(94 % pada tahun 2014)f. Biaya logistik menurunmenjadi 20% terhadap PDB(27% pada tahun 2014)g. Pangsa Pasar Angkutan Umummenjadi 32%(23% pada tahun 2014)h. Fixed broadband populasi 30%(kota) dan 6% (desa) danmobile broadband 100%populasi
i. Areal irigasi yang dilayaniwaduk menjadi 20%(11% pada tahun 2014)i.j. Kapasitasi air baku menjadi109,5 m3/detik
KERANGKA PELAKSANAANKerangkaPendanaan:APBN dan Non-APBN
KerangkaRegulasi
KerangkaKelembagaan
Slide -
Visi dan Misi serta 9 Agenda Prioritas Presiden dan Wakil Presiden Terpilihterkait Sektor InfrastrukturDalam Nawa Cita, yakni 9 Agenda Prioritas pemerintahan Joko Widodo dan Jusuf Kalla, sasaran dalam bidangInfrastruktur dicerminkan pada agenda ke-6 dan sebagian agenda ke-7, terutama dalam pemenuhan kebutuhandasar serta meningkatkan daya saing.6. Meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasarinternasional sehingga bangsa Indonesia bisa maju dan bangkitbersama bangsa-bangsa asia lainnya
7. Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakan sektorsektor strategis ekonomi domestik Membangun kedaulatan pangan
Membangun infrastruktur jalan baru sepanjang sekurangkurangnya 2000 kilometer Membangun sekurang-kurangnya 10 pelabuhan baru danmerenovasi yang lama
Mewujudkan kedaulatan energy Mewujukan kedaulatan keuangan
Mewujudkan penguatan teknologi melalui kebijakan penciptaansistem inovasi nasional
Membangun sekurang-kurangnya 5000 pasar tradisional di seluruhIndonesia dan memodernisasikan pasar tradisional yang ada Menciptakan layanan satu atap untuk investasi, efisiensi perijinanbisnis menjadi maksimal 15 hari Membangun sejumlah Science dan Technopark di kawasanpoliteknik dan SMK-SMK dengan prasarana dan sarana teknologiterkini
Infrastruktur Dasar danStrategis Transportasi Darat danLaut Perumahan Rakyat
SUB-BIDANG
Membangun sekurang-kurangnya 10 kawasan industri baru berikutpengembangan untuk hunian buruhnya
BIDANG UTAMA
Membangun sekurang-kurangnya 10 bandara baru danmerenovasi yang lama
Mendirikan bank petani/nelayan dan UMKM termasuk gedungdengan fasilitas pengolahan paska panen di tiap sentra produksitani/nelayan
Infrastruktur Dasar danStrategis Infrastruktur Energi danKeternagalistrikan Tol Laut TeknologiTelekomunikasi danInformatika
Diperlukan penyesuaian KPI bidang infrastruktur sebagai sektor penunjang dengan target makro dan sektor lainnya.
Kerangka Pikir Kebijakan Pembangunan Bidang Infrastruktur berdasarkanProgram Kerja Tim TransisiArahan RPJPN(untuk RPJMN III)
TARGET TEKNOKRATIKRPJMN 2015-2019
PENINGKATAN KETAHANANAIR, PANGAN, DAN ENERGI
a. Rasio elektrifikasi mencapai100%
INFRASTRUKTUR DASARDAN STRATEGIS
b. Akses air minum layakmencapai 100%PEMENUHAN KETERSEDIAANINFRASTRUKTUR DASAR DANSTANDAR PELAYANANMINIMUM
Pencapaian Aktual RPJMN2010-2014PENGUATAN KONEKTIVITASNASIONAL UNTUK MENCAPAIKESEIMBANGANPEMBANGUNAN
c. Sanitasi layak mencapai100%
d. Rumah Tangga kumuhperkotaan mencapai 0%
TRANSPORTASI DARAT DANLAUT
PERUMAHAN RAKYAT
e. Kondisi mantap jalanmencapai 100%f.
Biaya logistik menurunmenjadi 20% terhadap PDB
INFRASTRUKTUR DASARDAN STRATEGIS
g. Pangsa Pasar AngkutanUmum menjadi 32%PENGEMBANGAN SISTEMTRANSPORTASI MASSALPERKOTAAN
h. Layanan Pita Lebar 100%Kab/Kotai.
Index e-governmentmencapai 3,4 (skala 4.0)
j.
Areal irigasi yang dilayaniwaduk menjadi 20%
INFRASTRUKTUR ENERGIDAN KETENAGALISTRIKAN
TOL LAUT
PERCEPATAN KONTRIBUSI KPSDAN CREATIVE FINANCINGLAINNYA DALAMPENGEMBANGANINFRASTRUKTUR
k. Kapasitasi air baku menjadi118,6 m3/detik
TEKNOLOGITELEKOMUNIKASI DANINFORMATIKA
SUB-PROGRAM KERJA
Kemantapan Jalan Nasional:92.5% (2013)Pembangunan pelabuhan:402 lokasi (2013)Pembangunan Embung:213 lokasi (2013)Rasio Elektrifikasi TenagaListrik: 80.2% (2013)Akses Air Minum Layak:66.80% (2013)Akses Sanitasi Layak:59.80% (2013)Rumah Sehat SederhanaBersubsidi: 121,000 unit (2013)Desa yang dilayanai aksestelekomunikasi: 100%
PROGRAM KERJATIM TRANSISI JOKOWI - JK
PROGRAM KERJA UTAMA
Pemenuhan Infrastruktur dasar:Rasio Elektrifikasi 100%Akses air minum dansanitasi 100 %Permukiman kumuh 0%Dimulainya pemanfaatan tenaganuklir dan pembangkit listrik
ISU STRATEGISTEKNOKRATIK RPJMN2015-2019
RPJMN & RENSTRA 2015-2019 Seharusnya MengacuKepada Long-term Full-scale Economic Study
Ekonomi Regional dan GlobalKekuatan BaruEkonomi Asia :China, India, danthe EmergingEconomies AsiaKerjasamaEkonomiRegional: ASEANEconomicCommunity,ASEANConnectivity
Ekonomi Makro & Sektor Riil IndonesiaPertumbuhan6-7%
Inisiatif Baru
Keluar dari MiddleIncome Trap
Koridor Ekonomi
Kawasan EkonomiKhusus
MainstreamingInfrastructure &Transportation
Mobilitas Ekonomi Regional dan GlobalInternasionalSea Borne Trade
Global & RegionalTransportConnectivity
Naskah Teknokratik RPJMN 2015-2019
Mobilitas Ekonomi Makro & Sektor Riil IndonesiaMobilitas AntarWilayahMobilitas IntraWilayah
Inisiatif Baru
Mobilitas Perkotaan
Mobilitas Koridor
Bappenas & Indonesia Infrastructure Initiative
Mobilitas KEK
New Projects
Slide No. 22
Penguatan Konektivitas Nasional untukMencapai Keseimbangan PembangunanTantangan:1.Debottleneckinginfrastruktur transportasi2.Pengembanganinfrastruktur transportasimultimoda dan antarmodasecara terpadu
3.Pengembangan Sarana danPrasarana TransportasiPerkotaan terutama padakota besar.4. Pengembangan infrastuktur komunikasidan informatika yang berdaya saing.5. Adopsi dan utilisasi layanan komunikasidan informatika yang berkualitas
6. Terganggunya kinerja infrastrukturakibat daya rusak air seperti banjir danlongsor
7. penanganan dae4(a)5(sth )-17(pes)4iasirt(a)5(i)5( )] TJETQq0 0 780 540 reW* nBT/F4 9.96 Tf1 0 0 1 52.488 145.15 Tm0 g0 G[(eMen
KEBIJAKAN DAN STRATEGI PEMBANGUNANPenguatan Konektivitas Nasional untuk Mencapai KeseimbanganPembangunan
KEBIJAKAN TRANSPORTASI1
Mempercepat pembangunan Sistem Transportasi Multimoda .
2
Mempercepat pembangunan transportasi yang mendukung Sistem Logistik Nasional
3
Melakukan upaya keseimbangan antara transportasi yang berorientasinasional dengan transportasi yang berorientasi lokal dan kewilayahan.
4
Membangun kaitan sistem dan jaringan transportasi dengan investasi untukmendukung Koridor Ekonomi, Kawasan Industri Khusus, Komplek Industri, dan pusatpusat pertumbuhan lainnya di wilayah non-koridor ekonomi.
STRATEGI TRANSPORTASI1
Pengembangan Sistem Transportasi Yang Saling Terintegrasi Antar Moda dengan PembangunanTerminal Terpadu Untuk Pelayanan Perpindahan Penumpang dan Barang Secara Cepat dan Nyaman.
2
Pembangunan Prasarana Transportasi Terutama Angkutan Laut Untuk Mendukung dan BerorientasiKepada Fasilitasi Kebutuhan Distribusi Logistik Nasional.
3
Pembangunan Prasarana Transportasi di Daerah Terluar Terdalam dan Perbatasan DenganPembangunan Bandara, Pelabuhan laut dan penyeberangan Serta Mengoptimalkan penyelengaraanSubsidi Angkutan Perintis Untuk Daerah Tersebut secara terintegrasi dan multimoda
4
Pembangunan dan Peningkatan Prasarana Transportasi Yang Mendukung Pengembangan Industridan Pariwisata Nasional Sesuai dengan RIPIN dan KSPN.
leading sector
a. Rencana Aksi Komoditas Penggerak Utama sebanyak 1 indikator;b. Rencana Aksi Pelaku dan Penyedia Jasa Logistik sebanyak 5 indikator;c. Rencana Aksi Infrastruktur Transportasi, antara lain:- Sebanyak 30 indikator terkait angkutan laut;- Sebanyak 15 indikator terkait angkutan multimoda;- Sebanyak 7 indikator terkait angkutan sungai danau dan penyeberangan;- Sebanyak 4 indikator terkait angkutan jalan;- Sebanyak 8 indikator terkait angkutan kereta api;- Sebanyak 4 indikator terkait angkutan udara;d. Rencana Aksi SDM dan Manajemen sebanyak 1 indikator.e. Rencana Aksi regulasi dan Kebijakan sebanyak 8 indikator.
PENGEMBANGAN TRANSPORTASI MULTIMODA
Target :1. Pembangunan Jalan akses (tol)dan Jalur Kereta Api aksesPelabuhan Tanjung Priok, TanjungEmas dan Tanjung Perak.2. Pembangunan jalan akses (tol)dan Kereta Api Bandara diKualanamu, Soekarno Hatta.
Penguatan Konektivitas Daerah Terluar Terdalam Dan Perbatasan
No
Sektor
Program Aksi
1.
Jalan danPerhubungan Darat
Pembangunan Jalan Perbatasan sepanjang 1.500km di bagian utara Kalimantan, NTT, dan Papuaserta penyelenggaraan perintis jalan
2.
Perhubungan Laut danPenyeberangan
Pengadaan Kapal Perintis Kepulauan dan pelabuhanterpencil di 50 lokasi wilayah kepulauan antara laindi Riau ,Nusa Tenggara, Maluku ,dan Papua
3.
Perhubungan Udara
Pengembangan Bandara Perintis sebanyak 45Lokasi dan Pengembangan Bandara Perintis Barusebanyak 18 Lokasi
KETERPADUAN PENETAPAN JARINGAN ANTARMODA DAN INTERMODA perlu dilakukan secarakomprehensif dengan terlebih dahulumengidentifikasi arus muatan dan penumpangsecara komprehensif dengan melakukan O-Dsurvei terhadap wilayah-wilayah yang sudahterlayani secara komersial (ship follow the trade )yang berdekatan dan bersinggungan denganwilayah yang masih memerlukan penyediaanangkutan perintis (ship promote the trade)
Pengembangan Sistem Transportasi Massal PerkotaanTantangan:1. Rendahnya pergerakan disejumlah kota meteropolitanberdampak pada kegiatanekonomi2. Tingginya polusi udara yangdisebabkan oleh emisi gas buangkendaraan bermotor diperkotaan3. Tingginya angka kecelakaankendaraan bermotor diperkotaan4. Tingginya kemacetan disejumlah kota metropolitan5. Rendahnya pengembangansarana dan prasaranatransportasi perkotaan terutamapada kota besar
Arah Kebijakan dan StrategiPembangunan
1. Mengembangan TransportasiPerkotaan Interaksi AntaraTransportasi Dan Tata GunaLahan2. Meningkatkan MobilitasPerkotaan - PeningkatanPelayanan Angkutan Umum DanAngkutan Barang3. Menurunkan Tingkat Kemacetanperkotaan4. Mengendalikan DampakLingkungan5. Meningkatkan KeselamatanJalan Perkotaan
Asean Highway NetworkAsean Highway Route
ROAD SIGNAGEInstallation of signs on the designatedroute numbers Transit TransportRoutes planned to be implemented in2014
NORTH JAVA ROADStatus : Merak-Cikampek has beenupgrade to be class I, mean whileSemarang-Surabaya-Banyuwangihas been upgrade to be class IIand Gilimanuk-Denpasar to beclass III.
TRANS SUMATERA TOLLROADStatus: There has been no form ofassignment provisions throughlegislation There are 2 forms of the draft ofregulation:1. The draft of regulation on theassignment to PT. Hutama workfor trans-Sumatra highwayconcession2. Draft Regulation on guidelinesfor the assignment of SOE fortoll road concession.Follow Up: Chosing option 1 of draft regulation is recommended for accelerating theimplementation of groundbreaking,, but it must be justified on the limitedcoordination meeting Ministry of Economic Affairs Ministry of SOEs should conduct he comprehensive assessment forcapacity and capability PT. Hutama Karya (Persero) Ministry of Public Work must coordinating actions that is needed for draftingaccelerate of land clearing.29
Asean Roro NetworkAsean Roro Supporting FacilityPROGRESS1.Physical development forRoRo Dumai-Malacca hasbeen finished, but stillwaiting for implementation.2.RoRo Bitung-Davao hasbeen operate on July2014, open for foods,clothes, and electronicsuse Permendag 36/2014(issue: customs, vehicle,etc.)ISSUES
CustomsVehicles regulationSubsidyCommodities
FOLLOW UPBilateral discussion withconnecting countriesregarding customs, and otherissue are required.30
KEBIJAKAN DAN STRATEGI PEMBANGUNANPengembangan Sistem Transportasi Massal Perkotaan
KEBIJAKAN TRANSPORTASIMengembangan Transportasi Perkotaan
Tahapan Operasional
Audit dan Stock Taking Transportasi Kota KotaBesarMembangun Sistem Angkutan Umum CepatMasalMeningkatkan Kapasitas dan Kualitas JaringanJalan KotaMenerapkan Manajemen Sistem TransportasiIntegrasi Kelembagaan Transportasi Perkotaan
PENGEMBANGAN ANGKUTAN MASSAL PERKOTAANPembangunan Angkutan Massal Cepat berbasis Rel : MRT Jakarta Monorail dan Tram Surabaya Monorail Bandung
Pengembangan Kereta Perkotaan di 9 KotaMetropolitanYaitu : Medan, Palembang, Jakarta, Bandung,Semarang, Yogyakarta, Surabaya, Denpasar, danMakasar.
Pengembangan BRT di 29 Kota BesarMedan, Pekanbaru, Batam, Padang, Palembang, Bandung,Jakarta, Bogor, Semarang, Yogyakarta, Solo, Pontianak,Samarinda, Balikpapan, Makassar, Gorontalo dan Ambon.(Pada tahun 2014 masih 17 Kota)
Ruas
Periode
Stasiun Pondok Jati Rajawali
2014-2015
Pondok Jati Manggarai
2015-2016
Rajawali KampungBandan
2015-2016
Manggarai Tanah Abang Kampung Bandan
2015-2018
Komponen PengembanganBRTPembangunan jalur khusus busPenngadaan armada busPembangunan haltePembangunan sistem kontrol / ATCS
33
Revitalisasi Dan Reposisi PeranAngkutan JalanISU STRATEGIS
DATA & FAKTA
LANGKAH STRATEGIS 20152019
Belum tuntasnyaproses reformasiregulasi dankelembagaan bidangLLAJ
Belum optimalnyakinerja jaringan jalannasional
Beban jaringan jalan tinggi (> 80%pergerakan orang dan barang via jalan) Kecepatan rata-rata jalan nasionalrendah (37 km/jam) Tingkat kecelakaan lalu lintas jalantinggi (Tahun 2013 = 93.578 kejadian)
Traffic regulation untukmendorong modal-shifting Kajian MRLL di seluruh ruasjalan nasional Pemenuhan kebutuhan fasilitasjalan (APILL, rambu, marka)
Angkutan umumperkotaan hampirpunah
Modal share angkutan umum perkotaanterus menurun (Kota Metro: Kota Besar:Kota Menengah = 27,2% : 7,0% : 5,1%) Kecepatan lalu lintas jalan di kota-kotabesar kurang dari 20 km/jam
PP Angkutan Jalan belum ditetapkanRIJLLAJN belum disusunForum LLAJ Nasional belum dibentukKelembagaan OTJ belum jelasBelum ada kelembagaan pengelola DPJ
Penuntasan regulasi turunan UU22/2009 tentang LLAJ Penyusunan RIJLLAJN Pembentukan lembaga berikut tatakerjanya (FLLAJN, OTJ, DPJ)
Reformasi kelembagaanRevitalisasi angkutan umumStrukturisasi jaringan jalanAplikasi terknologi informasi
KERANGKA PENDANAAN DANSTRATEGI PEMBIAYAAN
Keperluan Investasi Infrastruktur RPJMN 2015-2019 (trilliun rupiah)Sektor
Skenario Penuh(100%)
Skenario Parsial (75%)
Sumber Pembiayaan InfrastrukturRPJMN 2015-2019Menurut background study RPJMN 2015-2019 bidang Infrastruktur, jumlah dana yang diperlukan untukmembangun infrastruktur mencapai Rp. 5.452 trilliun. Alokasi dana dari APBN dan APBD diperkirakan hanyamencapai Rp. 1.178 Trillion. Sumber dana alternatif diperlukan untuk menutupi selisihnya.
APBN + APBD
SasaranInvestasiInfrastruktur(InfrastukturStrategis Rp.5.452 Trilliun)
1.2.
SelisihPendanaan(Financing Gap)
sekitar Rp. 1.178T
APBN + APBD 22%
sekitar Rp. 350T
BUMN 6%
sekitar Rp. 1.090T
KPS 20%
}
sekitar Rp. 93T
Off Balance Sheet 2%
sekitar Rp. 2.741T
KesenjanganPendanaan - 50%
Angka menunjukkan nilai investasi murni (CAPEX) dan rehabilitasi besar, belum termasukbiaya operasi dan pemeliharaan rutinAngka masih bersifat sementara
SkemaPembiayaanAlternatif
Kaw.Berikat
Peran Pemerintah semakinbesar
KSCT
Kaw.Industri
ZonaIndustri
ZonaPengolahanEkspor
PotensiKEK
ZonaEkonomiLainnya
KawStrategisProvinsi
ZonaLogistik
TechnoPark
Kaw.WisataKaw.HortikulturaKaw. StrategisCepatTumbuh
Peran Swasta semakin besar
38
Variasi Opsi Pendanaan untuk Infrastruktur baik Pemerintah, KPS, MaupunSwasta MurniMetode Pendanaan
PemerintahPusatDanaPemerintahPemerintahDaerah
Pembiayaan BUMN
Pendanaan PPP
Penjelasan
APBN
Anggaran pemerintah pusat yang dialokasikan untuk infrastruktur
Pinjaman Donor
Pinjaman mata uang asing dari negara donor
Obligasi Negara
Emisi obligasi berdasarkan penilaian kredit negara
Likuiditas Aset
Dana yang dihasilkan dari penjualan aset, sekuritisasi, IPO BUMN
APBD
APBD tahunan yang dialokasikan untuk infrastruktur
Obligasi Daerah
Emisi obligasi berdasarkan penilaian kredit kota
Pinjaman Langsung PemerintahDaerah
Pinjaman langsung kepada pemerintah daerah
Dana Kas + Operasional Kas
Didanai aset BUMN atau arus kas operasional
Obligasi Korporasi
Emisi obligasi berdasarkan penilaian kredit BUMN
Pinjaman Langsung BUMN
Pinjaman negara donor. Pinjaman bank komersial
Dana Swasta dan dukunganpemerintah
Ekuitas investor dengan pembiayaan proyek + VGF dan jaminan
Sumber Pendanaan (PemerintahPusat)
Ekuitas investor dengan pembiayaan proyek, didasarkan padakomitmen pembayaran anuitas tahun jamak dari pemerintah / BUMN
Pinjaman Langsung BUMN denganjaminan
Donor dari pinjaman bank komersial kepada BUMN berdasarkanjaminan pemerintah pusat
Pemisahan Vertikal dan Horizontal
Metode hybrida dengan memisahkan aset
Pemaketan Lintas Sektor
Metode hybrida dengan memisahkan aset
Lain-lain
Dana Infrastruktur/Obligasi. Obligasi proyek dan paket finansial
Pendanaan Di Luar Neraca
Pendanaan Strategis
Realisasi Pendanaan APBN untuk Infrastruktur selama periode 2010-2015dalam IDR Trilliun
KEMENTERIAN/LEMBAGA
2010
2011
2012
2013
2014
Kemen. Pekerjaan Umum
IDR37,773
IDR58,366
IDR63,577
IDR82,713
IDR84,148
IDR75,662
Kemen. Perhubungan
IDR15,648
IDR22,112
IDR24,494
IDR36,679
IDR40,371
IDR44,634
Kemen. ESDM
IDR7,797
IDR15,299
IDR15,805
IDR18,804
IDR16,263
IDR11,299
Kemen. Kominfo
IDR2,812
IDR3,450
IDR3,246
IDR3,807
IDR3,620
IDR4,756
Kemen. Perumahan Rakyat
IDR1,956
IDR2,760
IDR4,604
IDR5,168
IDR4,565
IDR4,620
BPLS
IDR1,216
IDR1,286
IDR1,607
IDR2,257
IDR845
IDR843
IDR-
IDR293
IDR300
IDR400
IDR382
IDR196
IDR591
IDR1,164
IDR1,112
IDR1,666
IDR2,189
IDR1,627
LPP TVRI
IDR-
IDR-
IDR-
IDR864
IDR1,076
IDR847
LPP RRI
IDR-
IDR-
IDR-
IDR985
IDR999
IDR875
IDR67,801
IDR104,728
IDR114,744
IDR153,344
IDR154,457
IDR145,358
BPWSBASARNAS
Total
TREN ALOKASI APBN UNTUK INFRASTRUKTUR 2010-2015
2015 (APBN-P)
PERBANDINGANALOKASI 2010 s/d 2015
IDR200.000
20%
9%2010
IDR150.000
14%IDR100.000
201120122013
IDR50.000
21%
15%
IDR2010Kemen. Pekerjaan UmumKemen. KominfoBPWSLPP RRI
2011
2012
2013
Kemen. PerhubunganKemen. Perumahan RakyatBASARNAS
2014Kemen. ESDMBPLSLPP TVRI
20142015
2015
21%
KETIMPANGAN TRANSFER DAERAHTransfer Daerah 2001-2011400
400
350
350
300
300
250
250
200
200
150
150
100
100
50
50
0
0
Total (real 2007 prices)
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
Peta Sebaran Transfer Daerah, 2011
DAU
DAK
Rev sharing
Others
Total (real constant2007 prices)
Desentralisasi Fiskal dalambentuk Transfer ke daerahmeningkat dari tahun 2001-2011dengan pertumbuhan 18%pertahun.Namun tren transfer hanya sekitarJawa Sumatera
Skema Pembiayaan AlternatifINSTITUSIONAL
KEBIJAKAN
Penugasan BUMN (seperti penugasan Hutama Karya dalam proyek TransSumatera Highway) yang didukung melalui penyertaan modal pemerintahdan direct-lending yang dijamin oleh pemerintahInfrastruktur swasta (private infrastructure)Pembangunan infrastruktur berbasis partisipasi masyarakat (communitybased infrastructure)Bank khusus pendanaan infrastruktur (infrastructure bank)
Infrastructure Bond yang penggunaannya dikhususkan hanya untukpembiayaan proyek-proyek infrastrukturPrivate Finance Initiative (PFI) multi-year contract 15 hingga 30 tahunPerformance-Based Annuity Scheme (PBAS) atau Availability PaymentPengenaan tariff/biaya akses seperti Electronic Road Pricing (ERP)Asset Sale/Lease back penjualan asset untuk pendanaan pembangunanatau kontrak-sewa jangka panjang
DAK BIDANG TRANSPORTASI
43
(Usulan Revisi Perpres No. 43 Tentang RKP 2015)
1.
Mendukungpembangunandaerah dalam rangka mendanai kegiatantransportasi yang mendukung aksesibilitas termasuk pemeliharaan berkala,peningkatan dan pembangunan jalan provinsi, jalan kabupaten/kota,danjalan poros desa beserta fasilitas perlengkapan keselamatan yang telahmenjadi urusan daerah, dan pengembangan angkutan wilayah
2.
Mempertahankandan meningkatkanpelayananmendukung pengembangan koridor ekonomi wilayah ;
3.
Meningkatkankualitas pelayanantransportasi (termasukantara lainkeselamatan bagi pengguna transportasi jalan provinsi dan kabupaten/kotaguna menurunkan tingkat fatalitas kecelakaan lalu lintas secara bertahapsebesar 20% pada akhir tahun 2015).
4.
Mendukung pengembanganwilayah yang memiliki nilai strategis dandiprioritaskan pada pusat -pusat pertumbuhan seperti wilayah KSCT,KSPNdanKPI,serta daerah tertinggal, dan wilayah perbatasan .
5.
Menunjang percepatan
pembangunan
transportasi
dalam
sarana dan prasarana transportasi
(Usulan Revisi Perpres No. 43 Tentang RKP 2015)1. Pengadaan/pembangunansaranadanprasaranatransportasitermasuk sarana/prasaranajalan, angkutan perairan yang sesuaidengan karakteristik wilayah untuk mendukung konektivitas nasional,pertumbuhan dan pemerataan ekonomi di daerah .2. Pemeliharaan berkala, peningkatan kapasitas, dan pembangunanjalan dan jembatan beserta fasilitas keselamatan jalan, meliputi :rambu, marka jalan, cermin tikungan, pagar pengaman jalan, pada : Jalan Provinsi yang merupakan akses penghubung ke jalan nasional ataustrategis nasional; Jalan Kabupaten/Kota yang merupakan akses penghubung ke jalanprovinsi atau strategis provinsi serta akses ke jalan nasional atau strategisnasional Jalan non status (di provinsi, kabupaten/kota, poros wilayah) yangmenghubungkan kawasan strategis pusat pertumbuhan ekonomi nasionaldan wilayah (KSN, PKN, Kapet, KSCT, KSPN dan KPI) serta untukmeningkatkan akses-akses ke daerah tertinggal, terpencil, pulau terluar,dan lokasi prioritas perbatasan.
SKEMA PENDANAAN KESELAMATAN JALANPEMERINTAHDAERAH
PEMERINTAHPUSAT
APBN
DAK
Melalui Anggaran K/L
Kementerian Pekerjaan Umum ?
Kementerian Perhubungan ?
POLRI ?
Kementerian Kesehatan ?
Sub bidang Jalan
Sub bidang Transportasi Perdesaan
Sub bidang KeselamatanTransportasi Darat
DAK BIDANG TRANSPORTASI
Sasaran DAK Bidang Transportasi 2015
Untuk membantu pencapaian target kondisi mantap jalanPropinsi sebesar 75% dan Jalan Kab/Kota sebesar 60% padaakhir 2019.
Mendukung penanganan jalan daerah yang mencapaipanjang sekitar 432.000 Km melalui kegiatan pemeliharaanberkala, peningkatan kapasitas dan pembangunan jalandan jembatan.
Membuka keterisolasian aksesibilitas di daerah tertinggal dankawasan perbatasan; serta menghubungkan daerahtertinggal dan kawasan perbatasan dengan pusat-pusatpertumbuhan dan penyediaan sarana transportasi.
Sub BidangInfrastruktur Jalan
Sub BidangKeselamatanTransportasi Darat
Sub BidangTransportasiPerdesaan
Mendukung penurunan indeks fatalitas kecelakaan lalulintas sebesar 20 % pada tahun 2015 melalui penyediaanfasilitas keselamatan jalan.
Mendukung peningkatan aksesibilitas yangmenghubungkan pusat kegiatan/sentra produksi/pusatpertumbuhan (KSCT, KSPN, KEK, Kapet, KPBPB, dan KPI)menuju sentra perdagangan;47
RuangLingkupKegiatan
Sub BidangInfrastruktur Jalan
Pembangunan, pemeliharaan berkala, danpeningkatan kapasitas jalan dan jembatanpada:1. Jalan Provinsi;2. Jalan Kabupaten/Kota;
Sub BidangKeselamatanTransportasi Darat
Pengadaan dan pemasangan fasilitaskeselamatan lalu lintas jalan (rambu, marka jalan,cermin tikungan, pagar pengaman jalan)
1.
Sub BidangTransportasiPerdesaan
2.
Pembangunan Jalan Poros Desa (dan jalan NonStatus )dalam mendukung peningkatan aksesibilitasyang menghubungkan pusat-pusat pertumbuhan(KSCT, KSPN, KEK, KAPET, KPBPB, dan KPI), danmembuka akses Lokpri wilayah perbatasanPengadaan sarana transportasi antarmoda,termasuk angkutan perairan yang sesuai dengankarakteristik dan kebutuhan daerah48
Kelembagaan DAK Bidang TransportasiSEKRETARIAT BERSAMA TINGKAT PUSAT(Dikoordinasikan oleh Direktorat Transportasi. Bappenas)Kemen.Keuangan
Kemen. PU
Tingkat Provinsi
Kemen.Hub
Kemen.Dagri
Kemen.PDT
BNPP
Bappenas mengkoordinasikandan mensinergikanperencana -an,penganggaran, peng alokasian, penyusunanPetunjuk Teknis (Juknis), danMonev DAK Transportasi.
Tingkat Kabupaten
Bappeda
Bappeda
Dinas PU
Dinas PU
Dinas Perhubungan
Dinas Perhubungan
Badan PengelolaPerbatasan Provinsi
Badan PengelolaPerbatasan Kabupaten49
Mekanisme KoordinasiMENTERISEKRETARIAT BERSAMA TINGKAT PUSAT(Dikoordinasikan oleh Direktorat Transportasi. Bappenas)Kemen.Keuangan
Kemen. PU
Kemen.Hub
Kemen.Dagri
Kemen.PDT
BNPP
Bappenas mengkoordinasikandan mensinergikanperencana -an,penganggaran, peng alokasian, penyusunanPetunjuk Teknis (Juknis), danMonev DAK Transportasi.
TIM KOORDINASI DAK TINGKAT PROVINSI(Dikoordinasikan oleh Bappeda Provinsi)
GUBERNUR
BUPATI/WALIKOTA
BAPPEDA
DINAS PU
DINASPerhubungan
BPPP
TIM KOORDINASI DAK TINGKAT KABUPATEN(Dikoordinasikan oleh Bappeda Kab/Kota)BAPPEDA
DINAS PU
DINASPerhubungan
BPPK50
ALOKASI DAK TRANSPORTASI 2015No.
Bidang/Sub Bidang
USULAN ALOKASI 2015
2014Reguler
Tambahan
Total
Reguler
Tambahan
Total
4.414.360,0
1.691.130,0
6.105.760,0
6.223.282,8
1.812.171,0
8.035.453,80
Transportasi Perdesaan
301.340,0
-
301.340,0
391.742,0
-
391.742,0
3
Keselamatan Transportasi Darat
235.940,0
-
235.940,0
254.815,2
-
254.815,2
4
Sarpras Daerah Tertinggal
754.740,0
-
754.740,0
-
-
-
5
Sarpras Kawasan Perbatasan
493.000,1
-
493.000,1
-
-
-
6.199.380,1
1.691.130,0
7.890.780,1
6.869.840,00
1.812.171,00
8.682.011,00
1
Infrastruktur Jalan
2
Total
Alokasi DAK sub bidang Keselamatan Transportasi Darat untuk pengadaan peralatan keselamatan lalulintas jalan meliputi :- Pengadaan rambu- Marka jalan- Cermin tikungan- Pagar pengaman jalan
51
TERIMA KASIH
52