Artikel 2 26DES-28DES 2014

PERKEMBANGAN IT AUDITING DEWASA INI

Perkembangan Teknologi Informasi (TI) yang berkembang dewasa ini memberikan banyak kemudahan pada berbagai kegiatan bisnis karena sebagai sebuah teknologi yang menitik beratkan pada pengaturan sistem informasi dengan penggunaan komputer, TI dapat memenuhi kebutuhan informasi dunia bisnis dengan sangat cepat, tepat waktu, relevan, dan akurat.Teknologi informasi (TI) turut berkembang sejalan dengan perkembangan peradaban manusia.Perkembangan TI tidak hanya mempengaruhi dunia bisnis, tetapi juga bidang bidang lain, seperti kesehatan, pendidikan, pemerintahan, dan lain-lain.Kemajuan TI juga berpengaruh signifikan pada perkembangan akuntansi yang kegiatannya tidak terlepas dari teknologi informasi tersebut.Semakin maju TI semakin banyak pengaruhnya pada bidang akuntansi.Perkembangan teknologi informasi, terutama pada era informasi berdampak signifikan terhadap sistem informasi akuntansi (SIA) dalam suatu perusahaan.Dampak yang dirasakan secara nyata adalah pemrosesan data yang mengalami perubahan dari sistem manual ke sistem komputer. Di samping itu, pengendalian intern dalam SIA serta peningkatan jumlah dan kualitas informasi dalam pelaporan keuangan juga akan terpengaruh.Perkembangan akuntansi yang menyangkut SIA berbasis komputer dalam menghasilkan laporan keuangan akan mempengaruhi praktik pengauditan. Perubahan proses akuntansi akan mempengaruhi proses audit karena audit merupakan suatu bidang praktik yang menggunakan laporan keuangan (produk akuntansi) sebagai objeknya.Perkembangan teknologi informasi yang pesat mengakibatkan perubahan yang sangat signifikan terhadap akuntansi.Model akuntasi berbasis biaya historis tidak cukup untuk memberikan informasi yang dibutuhkan oleh perusahaan pada era teknologi informasi (Elliot dan Jacobson, Gani, 1999).Model akuntansi pada era teknologi informasi menghendaki bahwa model akuntansi dapat mengukur tingkat perubahan sumber daya, mengukur tingkat perubahan proses, mengukur aktiva tetap tak berwujud, memfokuskan ke luar pada nilai pelanggan, mengukur proses pada realtime, dan memungkinkan network. Perubahan proses akuntansi akan mempengaruhi proses audit karena audit merupakan suatu bidang praktik yang menggunakan laporan keuangan (produk akuntansi) sebagai objeknya. Praktik auditing bertujuan untuk memberikan opini terhadap kewajaran penyajian laporan keuangan yang dihasilkan oleh SIA.Dengan adanya kemajuan yang telah dicapai dalam bidang akuntansi yang menyangkut SIA berbasis komputer dalam menghasilkan laporan keuangan, maka praktik auditing akan terkena imbasnya. Perkembangan TI juga mempengaruhi perkembangan proses audit. Pada dasarnya siklus akuntansi pada SIA berbasis komputer sama dengan SIA berbasis manual, artinya aktivitas yang harus dilakukan untuk menghasilkan suatu laporan keuangan tidak bertambah ataupun tidak ada yang dihapus. SIA berbasis komputer hanya mengubah karakter dari suatu aktivitas.Model akuntasi berbasis biaya historis tidak cukup untuk memberikan informasi yang dibutuhkan oleh perusahaan pada era teknologi informasi (Elliot dan Jacobson, Gani, 1999).Model akuntansi pada era teknologi informasi menghendaki bahwa model akuntansi dapat mengukur tingkat perubahan sumber daya, mengukur tingkat perubahan proses, mengukur aktiva tetap tak berwujud, memfokuskan ke luar pada nilai pelanggan, mengukur proses pada realtime, dan memungkinkan network. Perubahan proses akuntansi akan mempengaruhi proses audit karena audit merupakan suatu bidang praktik yang menggunakan laporan keuangan (produk akuntansi) sebagai objeknya. Praktik auditing bertujuan untuk memberikan opini terhadap kewajaran penyajian laporan keuangan yang dihasilkan oleh SIA.Secara singkat manfaat IT dalam Akuntansi adalah : Menjadikan pekerjaan lebih mudah (makes job easier). Bermanfaat (usefull). Menambah produktifitas (Increase productivity). Mempertinggi efektifitas (enchance effectiveness). Mengembangkan kinerja pekerjaan (improve job performance)

Sumber:Wilkinson, J.W., dan Cerullo, M.J. 1997. Accounting Information Systems : Essential Concepts and Aplications. 3rd edition. John Willey and Sons Inc.

Artikel 329DES-31DES 2014Hal-hal Umum yang Dimuat dalam Akta Pendirian Sebuah PTHal-hal umu yang dimuat dalam akta pendirian sebuah PT adalah sebagai berikut:Nama Perusahaan. Pada bagian ini dijelaskan secara rinci mengenai tata cara memberi nama suatu PT. Misalnya nama perusahaan tidak boleh sama dengan nama PT yang sudah ada baik yang sudah dipakai maupun yang masih dalam proses. Juga bukan nama dari salah satu pendiri, pahlawan atau nama yang disucikan atau dikeramatkan dan bukan nama perusahaan asing.Tempat Kedudukan PT. Harus dijelaskan sekurang-kurangnya Daerah Tingkat II tempat PT itu berdomisili.Maksud dan Tujuan Perusahaan. Yang penting tujuan berusaha tidak bertentangan dengan ketentuan yang ada, ketertiban umum dan kesusilaan (pasal 37 KUHD) serta ketentuan-ketentuan dari instansi yang berwenang.Modal. Bagian ini menjelaskan tentang modal usaha. Misalnya modal usaha harus dinyatakan dalam mata uang rupiah (Rp) kecuali jika dengan tegas diadakan ketentuan lain dengan berlandaskan pada undang-undang yang berlaku. Modal dasar PT, modal yang diambil bagian/ditempatkan serta modal yang disetor/dibayar memiliki ketentuannya sendiri-sendiri.Surat Saham. Bagian ini menjelaskan perihal saham perusahaan. Misalnya bentuk saham yang berlaku sekarang hanya dikenal saham atas nama dan dikeluarkan atas nama pemiliknya dan atau surat saham kolektif untuk dua atau lebih saham. Juga mengenai tata cara duplikasi saham dan pengalihan saham.Rapat Direksi. Bagian ini menjelaskan tatacara pelaksanaan Rapat Direksi. Misalnya Rapat Direksi dapat dipanggil oleh Direktur Utama atau salah satu anggota direksi. Rapat dipimpin oleh Direktur Utama, jika ia berhalangan hadir dapat digantikan oleh salah satu anggota direksi yang hadir. Juga dibicarakan perihal keputusan rapat, suara blanko, berita acara rapat dan lain-lain.Tugas dan Wewenang Dewan Komisaris. Pada bagian ini dijelaskan mengenai hak dan kewajiban Dewan Komisaris. Misalnya DK mempunyai tugas untuk mengawasi tindakan kepengurusan dan pengelolaan PT oleh direksi, melaksanakan RUPS dan lain-lain.Rapat Dewan Komisaris. Bagian ini menjelaskan mengenai tata cara rapat Dewan Komisaris. Misalnya mengenai pemimpin rapat, jumlah pelaksanaan rapat per tahun, tempat, syarat sah hasil keputusan rapat, maupun hasil berita acara rapat DK.Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). Bagian ini menjelaskan bagia Rapat Umum Pemegang Saham yang terdiri atas dua macam rapat, yaitu Rapat Umum Tahunan Pemegang Saham (RUTPS) dan Rapat Umum Luar Biasa Pemegang Saham (RULBPS).Pemungutan Suara dalam RUPS. Bagian ini menjelaskan aturan pemungutan suara, misalnya hanya pemegang saham yang berhak mengeluarkan suara dalam pemungutan suara.Perubahan Anggaran Dasar Perusahaan. Bagian ini menjelaskan tentang perubahan anggaran dasar, termasuk misalnya mengubah nama, tempat, kedudukan, mengubah modal dasar perusahaan. pengurangan modal dasar wajib diumumkan dalam Berita Acara RI.Langkah dalam Likuidasi. Bagian ini menjelaskan secara lengkap mekanisme dalam likuidasi perusahaan, misalnya likuidasi dilakukan oleh Direksi dibawah pengawasan Dewan Komisaris, cara mengumumkan hasil keputusan likuidasi dan cara pencatatan likuidasi di Departemen Kehakiman.

Sumber:Umar, Dr. Husein. 2007. Studi Kelayakan Bisnis-Edisi 3 Revisi.PT Gramedia Pustaka Umum, Jakarta.

Artikel 41JAN-3JAN 2015Karakteristik Organisasi Sektor PublikDefinisi Sektor PublikOrganisasi sektor publik merupakan sebuah entitas eknomi yang memiliki keunikan tersendiri. Disebut sebagai entitas eknomi karena memiliki sumber daya ekkonomi yang tidak kecil, bahkan bisa dikatakan sangat besar. Organisasi sektor publik juga melakukan transaksi-transaksi eknomi dan keuangan. Sumber daya ekonomi oraganisasi sektor publik dikelola tidak untuk tujuan mencari laba (nirlaba).Organisasi sektor publik menjadi berbeda dan unik karena memiliki ciri-ciri sebagai berikut:1. Dijalankan tidak untuk mencari keuntungan finansial.2. Dimiliki secara kolektif oleh publik.3. Kepemilikan atas sumberdaya tidak digambarkan dalam bentuk saham yang dapat diperjualbelikan.4. Keputusan-keputusan yang terkait kebijakan maupun operasi didasarakan pada consensus.Meskipun mempunyai keunikan-keunikan seperti tersebut di atas, sebagai entitas ekonomi organisasi sektor publik tetap memiliki kesamaan dengan entitas bisnis lainnya. Beberapa kesamaan tersebut, antara lain:1. Keduanya merupakan bagian yang tak terpisahkan dalam sebuah perekonomian nasional yang secara bersama-sama menggunakan sumber daya, baik sumber daya finansial, modal, maupun manusia. Keduanya saling bertransaksi dan saling membutuhkan.2. Keduanya sama-sama menghadapi sumber daya ekonomi yang terbatas untuk mencapai tujuan-tujuannya.3. Keduanya mempunyai pola manajemen keuangan yang sama yang dimulai dari perencanaan sampai pengendalian dimana penggunaan akuntansi menjadi kebutuhan.4. Dalam beberapa hal, keduanya mempunyai output produk yang sama. Misalnya, pemerintah menyediakan alat transportasi berupa bus DAMRI sementara ada juga pihak swasta yang bergerak di sektor transportasi dan menyediakan sarana bus untuk masyarakat seperti Steady Safe.

Perbedaan Sektor Publik dan Sektor SwastaSecara umum, yang membedakan secara signifikan antara organisasi sektor publik dengan perusahaan adalah:1. Tujuan OrganisasiPerusahaan komersial bertujuan untuk memaksimalkan kesejahteraan pemegang saham melalui penciptaan keuntungan, sedangkan organisasi sektor publik mempunyai tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pelayanan.2. Sumber-sumber PendanaanPerusahaan komersial didanai melalui hasil operasi perusahaan bersangkutan selain investasi dari pemegang saham. Sementara itu, sesuai dengan tujuan, organisasi sektor publik mendanai operasinya tidak melalui laba operasi tetapi melalui cara khusus berupa sumbangan atau donasi yang bersifat sukarela.3. Peraturan PerundanganOrganisasi sektor publik khususnya lembaga pemerintah harus melakukan aktivitasnya sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. Bagi perusahaan komersial, mereka bisa memilih aktivitas mana yang akan dilakukan atau produk apa yang akan dibuat berdasarkan pertimbangan untung dan rugi.Dari paparan di atas, maka kita dapat mengatakan baha entitas ekonomi dapat dibagi menjadi dua, yaitu: Perusahaan komersial yang bertujuan mencari laba. Organsiasi sektor publik yang tidak mencari laba (nirlaba).

Perkembangan Akuntansi Sektor PublikSejarah organisasi sektor publik sebenarnya telah ada sejak ribuan tahun yang lalu. dalam buku Vernon Karn (1989) sebagaimana dikutip oleh Indra Bastian (2001) menjelaskan bahwa praktik akuntansi sektor publik sebenarnya telah ada sejak ribuan tahun sebelum masehi. Kemunculannya lebih dipengaruhi pada interaksi dan kekuatan sosial yang terjadi dalam masyarakat. Kekuatan sosial masyarakat, yang umumnya berbentuk organisasi sektor publik ini, dapat diklarifikasikan dalam: Semangat kapitalis. Peristiwa politik dan ekonomi. Inovasi teknologi.Sejarah juga menunjukkan bahwa praktik pencatatan telah dilakukan di zaman Mesir kuno. Menteri-menteri kerajaan melakukan praktik laporan bulanan terkait dengan hasil pemungutan pajak. Saat itu, pemerintahan mesir tersusun atas distrik-distrik. Setiap distrik diawasi oleh gubernur yang bertugas menyimpan catatan kekayaan setiap distrik sebagai dasar pemungutan pajak. Di masa Babilonia, praktik pencatatan juga telah dilakukan untuk setiap kegiatan pendapatan dan produksi.Praktik akutansi sektor publik dapat dikatan berkembang lebih lambat di abad ke-19 dan ke-20. Interpretasi yang salah mulai muncul dengan penyamaan akuntansi sektor publik adalah proses pencatatan penarikan pajak yang dipungut oleh pihak pemerintah. Di inggris, penekanan ini dinyatakan dalam penujukkan pejabat publik sebagai penanggung jawab pengumpulan pajak, sekaligus pembelanjaan dana kerajaan.Satu-satunya perkembangan di masa itu adalah dimulainya praktik audit dana pemerintah. Pada saat itu, para pejabat pemerintah yang bertugas mengaudit juga memiliki tanggung jawab administrartif lain seperti penjaga permata mahkota, pengawas utang berbunga, dan sebagainya. Di tahun 1832, di bentuk komisi audit yang melaporkan ke Dewan Perwakilan Rakyat tentang pelaksaan pengeluaran dana.

Sumber:Bastian, Indra, 2010, Akuntansi Sektor Publik: Suatu Pengantar, Penerbit Erlangga, Jakarta.

Artikel 54JAN-6JAN 2015PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan DaerahPeraturan pemerintah ini terdiri dari 18 bab dan 154 pasal. Peraturan pemerintah tentang pengelolaan keuangan daerah mengacu pada peraturan-peraturan perundangan yang telah ditetapkan sebelumnya, terutama UU No. 32 tentang pemerintah daerah dan UU No. 17 Tahun 2003 tentang keuangan negara, UU No. 1 Tahun 2004 tentang pembendaharaan negara , UU No. 15 Tahun 2004 tentang pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara, serta UU. 25 Tahun 2004 tentang sistem perencanaan pembangunan nasional.Ide dasar yang melatarbelakanginya tentu ingin dilaksanakan melalui tata kelola pemerintahan yang baik yang memiliki tiga pilar utama, yaitu transparansi, akuntabilitas, dan partisipatif.Pokok-pokok muatan peraturan pemerintah ini mencakup:1. Perencanaan dan PenganggaranPengaturan pada aspek perencanaan diarahkan agar seluruh proses penyusunan APBD semaksimal mungkin dapat menunjukkan latar belakang pengambilan keputusan dalam penetapan arah kebijakan umum, skala prioritas, dan penetapam alokasi serta distribusi sumber daya dengan melibatkan partisipasi masyarakat.Untuk dapat mengendalikan tingkat efisiensi dan tingkat efektifitas anggaran, maka dalam perencanaan anggaran perlu diperhatikan: (1) penetapan secara jelas tujuan dan sasaran, hasil dan manfaat, serta indikator beban kerja, serta penetapan harga satuan yang rasional.2. Pelaksanaan dan Penatausahaan Keuangan DaerahBeberapa aspek pelaksanaan yang diatur dalam peraturan pemerintah ini adalah memberikan peran dan tanggungjawab yang lebih besar kepada para pejabat pelaksanaan anggaran, sistem pengawasan pengeluaran dan sistem pembayaran, manajemen kas dan perencanaan keuangan, pengelolaan piutang dan utang, pengeloaan invenstasi, pengelolaan barang milik daerah, larangan penyitaan utang dan barang milik daerah dan/atau yang dikuasai negara/daerah, penatausahaan dan pertanggungjawaban APBD, serta akuntansi dan pelaporan.3. Pertanggungjawaban Keuangan DaerahDalam rangka pengelolaan keuangan daerah yang akuntabel dan transparan, pemerintah daerah wajib menyampaikan pertanggungjawaban berupa: (1) laporan realisasi anggaran; (2) neraca; (3) laporan arus kas; dan (4) catatan atas laporan keuangan. Laporan kuangan tersebut disusun sesuai dangn standar akuntansi pemerintahan. Sebelum dilaporkan pada masyarakat melalui DPRD, laporan keuangan perlu diperiksa dulu oleh BPK.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 13 Tahun 2006 ini terdiri dari 18 bab dan 336 pasal. Ruang lingkup keuangan daerah dalam peraturan menteri ini meliputi:a. Hak daerah untuk memungut pajak daerah dan retribusi daerah serta melakukan pinjamanb. Kewajiban daerah untuk menyelenggaran urusan pemerintahan daerah dan membayar tagihan pihak ketigac. Penerimaan daerahd. Pengeluaran daerahe. Kekayaan daerah yang dikelola sendiri atau oleh pihak lain berupa uang, surat berharga, piutang, barang, serta hak-hak lain yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kekayaan yang dipisahkan pada perusahaan daerahf. Kekayaan pihak lain yang dikuasi oleh pemerintah daerah dalam rangka penyelenggaraan tugas pemerintahan daerah dan/atau kepentingan umum.

Sumber:Bastian, Indra, 2010, Akuntansi Sektor Publik: Suatu Pengantar, Penerbit Erlangga, Jakarta.

Artikel 67JAN-9JAN 2015PERBEDAAN AKUNTANSI BERBASIS KAS DAN AKUNTANSI BERBASIS AKRUAL

Berbasis KasSistem akuntansi ini hanya mengakui arus kas masuk dan arus kas keluar. Laporan arus kas banyak dipakai dalam akuntansi bisnis, namun hanya sebagai tambahan laporan pendapatan dan laporan posisi keuangan. Laporan ini lama kelamaan digantikan oleh laporan aliran cadangan, yang merupakan representasi akuntansi akrual, walaupun memasukkan informasi yang sebaliknya justru tidak pernah nampak. Lee (1984) dalam Bastian (2006) menyatakan bahwa laporan akuntansi akrual tradisional terlalu subyektif dan menyembunyikan informasi penting tentang kinerja perusahaan. Akuntansi arus kas dipraktikkan di berbagai perusahaan sektor publik dan organisasi nonprofit.

Basis AkrualDefinisi akuntansi berbasis akrual (SSAP 2), yaitu:Penerimaan dan biaya bertambah (diakui karena diperoleh atau dimasukkan tidak sebagai uang yang diterima atau dibayarkan) sesuai satu sama lain dapat dipertahankan atau dianggap benar, dan berkaitan dengan rekening laba dan rugi selama periode bersangkutan;Menurut metode biaya historis, modal diperhitungkan sebagai modal awal yang diinvestasikan. Penerapan basis akrual akan mempengaruhi sistem akuntansi yang digunakan, seperti penambahan pos-pos akrual dan berbagai formulir pembukuan. Terkait dengan itu, penerapan basis akrual mengutamakan laporan yang dihasilkan untuk kepentingan kreditor dan debitor.Ragam laporan dalam konsep akrual tidak dibuat seragam. Namun, persamaan juga terjadi dalam pelaporan posisi keuangan dan pelaporan operasional di berbagai organisasi. Hal ini disebabkan alur penerimaan dan pembayaran yang konsisten antar organisasi. Dalam basis akrual, penerimaan dan pengeluaran lebih diganti dengan notasi pendapatan dan biaya dalam suatu periode akuntansi. Dalam neraca yang dihasilkan, ketahanan suatu organisasi menghadapi kompetisi pasar dapat diperhitungkan. Salah satu perbedaan perlakuan akuntansi berbasis akrual adalah hutang jangka panjang.Penerapan basis akrual dalam manajemen pemerintah daerah bisa dilakukan secara berbeda dibandingkan lembaga publik lainnya. GASB amat memperhatikan fokus perhitungan akuntansi dan basis akuntansi. Berikut definisinya (GASB, 1994, h.A-10):Fokus perhitungkan dipergunakan tidak hanya untuk mempertimbangkan sumber mana yang diperhitungkan, namun juga kapan dampak transaksi harus diakui. Basis akuntansi menunjukkan kapan dampak transaksi harus diakui untuk tujuan pelaporan keuangan. Misalnya, dampak transaksi dapat diakui berdasarkan basis akrual (kapan transaksi atau peristiwa itu terjadi), atau berdasarkan kas (kapan kas diterima atau dibayarkan). Basis akuntansi adalah bagian inti dari fokus perhitungan karena waktu pengakuan tertentu diperlukan untuk memenuhi fokus perhitungan tertentu. Kebijakan yang mendasari laporan operasional pemerintah adalah aliran fokus perhitungan sumber keuangan (GASB, 1994, h.A-17).Kapasitas sumber keuangan yang didapat selama satu periode diukur dengan kemampuannya memenuhi klaim atas sumber keuangan selama periode tersebut. Definisi sumber keuangan menurut Draft Measurement Focus and Basis of Accounting-Governmental Funds (h.82): kas, klaim atas kas, dan klaim atas barang atau jasa yang diperoleh atau dikendalikan sebagai suatu hasil dari transaksi atau peristiwa sebelumnya.Definisi ini membantu menunjukkan inti gagasan fokus perhitungan. Inti penerapan gagasan fokus perhitungan adalah penerapan basisi akrual dalam laporan operasionalnya (sehingga dapat mengakui pengaruh transaksi atau peristiwa terhadap sumber-sumber tersebut dari suatu entitas saat hal itu berlangsung, tanpa memperhatikan kapan kas diterima atau dibayar). Kelemahan konsep fokus perhitungan adalah interpretasi definisi yang tak terbatas. Kekuatan dan Kelemahan Basis AkrualKekuatanKelemahan

Basis akrual memberikan alat ukur untuk barang dan jasa yang dikonsumsi, diubah, dan diperoleh.Penentuan pos dan besaran transaksi yang dicatat dalam jurnal dilakukan oleh individu yang mencatat.

Basis akrual menunjukkan gambaran pendapatan. Jika harga berubah, laporan pendapatan menjadi kurang dapat diterima sebagai alat ukur kinerja.Relevansi akuntansi akrual menjadi terbatas ketika dikaitkan dengan nilai historis dan inflasi.

Basis akrual dapat dijadikan alat ukur modal. Dalam pembandingan dengan basis kas, penyesuaian akrual membutuhkan prosedur administrasi yang lebih rumit.

Adanya peluang manipulasi keuangan yang sulit dikendalikan.

Sumber :Bastian, Indra. 2006. Akuntansi Sektor Publik: Suatu Pengantar. Erlangga, Jakarta.