artikel pilihan media indonesia 21 mei 2014
TRANSCRIPT
-
8/12/2019 Artikel Pilihan Media Indonesia 21 Mei 2014
1/64
APBN-P Jangan Korbankan Pertumbuhan
AYOMI AMINDONI
Pemangkasan anggaran pembangunan dikhawatirkan memperlambat laju
pertumbuhan. Pembahasan RAPBN-P 2014 diharapkan fokus ke reformasi sumber
pertumbuhan ekonomi yang berorientasi pada akselerasi sektor riil.
PEMERINTAH, kemarin, mengajukan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
Perubahan 2014 ke DPR dengan memangkas anggaran belanja kementerian/lembaga (K/L)
hingga Rp100 triliun. Pemangkasan masif anggaran pembangunan itu dinilai bisa
memperlambat laju pertumbuhan ekonomi tahun ini.
Karena itu, Institute for Development of Economics and Finance (Indef ) merekomendasikan
pembahasan RAPBN-P 2014 tidak hanya berkutat pada penyesuaian asumsi makro dan
subsidi energi. Hal itu juga harus mengarah ke penyelesaian masalah yang paling krusial,
yakni masalah infrastruktur.
Peneliti Indef Ahmad Heri Firdaus beralasan hal tersebut perlu dilakukan lantaran
perkembangan pembangunan infrastruktur Indonesia relatif lambat bila dibandingkan dengan
negara maju. Hal itu disebabkan kesalahan postur dan kurang optimalnya penggunaan belanja
infrastruktur.
http://pmlseaepaper.pressmart.com/mediaindonesia/PUBLICATIONS/MI/MI/2014/05/21/ArticleHtmls/APBN-P-Jangan-Korbankan-Pertumbuhan-21052014002008.shtml?Mode=1 -
8/12/2019 Artikel Pilihan Media Indonesia 21 Mei 2014
2/64
Dalam APBN, porsi belanja untuk infrastruktur, yakni belanja modal, hanya 15%. Jumlah itu
kalah jauh ketimbang porsi belanja subsidi energi yang mencapai 30%.
Kami berharap pembahasan RAPBN-P 2014 tidak hanya soal asumsi makro dan subsidi
BBM, tapi juga pembangunan infrastruktur yang sudah gawat darurat, ujar Heri dalam
Diskusi Bulanan Indef di Jakarta, kemarin.
Pada kesempatan yang sama, Direktur Indef Enny Sri Hartati berharap pembahasan RAPBN-
P 2014 akan fokus kepada reformasi sumber pertumbuhan ekonomi yang berorientasi pada
akselerasi sektor riil untuk mengantisipasi pengurangan jumlah pengangguran yang melambat
dan ledakan kemiskinan.
Enny menambahkan pihaknya geram lantaran tiap tahun pemerintah selalu meleset dalam
menyusun asumsi APBN sehingga selalu menyesuaikan APBN di tengah tahun. Menurutnya,
hal itu menjadi biang kerok penyerapan anggaran yang molor.
Inpres
Dalam Sidang Paripurna DPR di Jakarta, kemarin, Menteri Keuangan Chatib Basri
menyampaikan Draf RAPBN-P 2014. Dalam dokumen itu disebutkan, ada kenaikan subsidi
bahan bakar minyak (BBM) hampir Rp75 triliun, dari Rp210,7 triliun ke Rp285 triliun.
Kenaikan subsidi itu diiringi turunnya penerimaan pajak dan penerimaan negara bukan pajak
sehingga membuat proyeksi defisit terancam.
Jika dibandingkan dengan proyeksi produk domestik bruto, defisit membengkak dari 1,69%PDB menjadi 2,5%. Padahal, sesuai dengan UU, pemerintah hanya boleh defisit APBN
maksimal 2,5% PDB.
Pemotongan belanja kementerian dan lembaga pun dilakukan agar defisit tetap pada level
yang diizinkan UU (lihat grafik). Pemangkasan belanja sekitar Rp100 triliun itu pun diatur
lewat Inpres Nomor 4 Tahun 2014.
Sekjen Kementerian Perindustrian Ansari Bukhari mengatakan pihaknya belum menerima
laporan perihal pemangkasan tersebut. Sekjen Asosiasi Konstruksi Indonesia Zali Yahya
menilai pemotongan itu akan sangat berdampak pada pasar konstruksi di Tanah Air.
Kepala Pusat Komunikasi Publik Kementerian Pekerjaan Umum Djoko Mursito mengatakan
pihaknya memerlukan peninjauan dalam menghadapi perampingan anggaran sebesar
Rp22,75 triliun dari Rp84,15 triliun.
Ya harus ada exerciseterlebih dahulu untuk menyesuaikan, kata dia. (Ghe/Ire/Wib/X-6)
-
8/12/2019 Artikel Pilihan Media Indonesia 21 Mei 2014
3/64
Kembalikan Peran Negara
CAHYA MULYANA
Jokowi-Jusuf Kalla menyiapkan sembilan agenda prioritas untuk mengatasi tiga
persoalan utama bangsa.
http://pmlseaepaper.pressmart.com/mediaindonesia/PUBLICATIONS/MI/MI/2014/05/21/ArticleHtmls/Kembalikan-Peran-Negara-21052014001008.shtml?Mode=1 -
8/12/2019 Artikel Pilihan Media Indonesia 21 Mei 2014
4/64
JOKO Widodo dan Jusuf Kalla bertekad menghadirkan kembali peran negara jika
memenangi pemilihan presiden/wakil presiden, 9 Juli mendatang, dan dipercaya rakyat untuk
memimpin negeri ini lima tahun ke depan.
Tekad tersebut tersurat dalam Visi-Misi dan Program Aksi Jokowi-JK yang diserahkan ke
Komisi Pemilihan Umum saat mendaftar sebagai pasangan capres dan cawapres, Senin
(19/5). Menghadirkan kembali peran negara untuk melindungi segenap bangsa dan
memberikan rasa aman kepada seluruh warga negara menjadi poin pertama dalam sembilan
agenda prioritas mereka.
Jokowi-JK menilai pengembalian peran negara merupakan salah satu solusi untuk mengatasi
tiga masalah utama bangsa, yakni ancaman terhadap wibawa negara, kelemahan sendi
perekonomian bangsa, serta intoleransi dan krisis kepribadian bangsa. Agenda lainnya antara
lain membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, memperkuat daerah-daerah dan desa,
serta melakukan revolusi karakter bangsa (lihat grafis).
Jokowi di sela rapat koordinasi nasional pemenangan Jokowi-JK di Hotel JS Luwansa,
Jakarta, tadi malam, menegaskan kesiapan untuk menjalankan visi-misi yang sudah disusun
demi mengembalikan harkat dan martabat bangsa. Peran pemerintah ke depan sangat
penting untuk mengangkat harga bangsa di tengah arus globalisasi.''
Pengamat politik UI Maswadi Rauf yakin Jokowi mampu mewujudkan visi-misinya jika
terpilih jadi presiden. Ia menilai visi-misi tersebut sangat tepat untuk memperbaiki kehidupan
bangsa di segala bidang.
Rakornas pemenangan
Untuk mengantarkan Jokowi-JK ke kursi RI-1 dan RI-2, empat partai pengusung, yakni
PDIP, Partai NasDem, PKB, dan Partai Hanura, kemarin menggelar rakornas yang
berlangsung hingga malam. Kami membangun dan mematangkan strategi pemenangan. Ini
penting untuk menyatukan langkah dan memupuk kekuatan guna memenangkan Pak Jokowi
dan Pak JK di pilpres, jelas Sekjen PDIP Tjahjo Kumolo.
Hadir dalam rakornas itu antara lain Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri, KetuaUmum Partai NasDem Surya Paloh, Ketua Umum Partai Hanura Wiranto, Jokowi, dan JK.
Hadir pula fungsionaris serta gubernur dan wakil gubernur yang diusung PDIP. Ketua Badan
Pemenangan Pemilihan Presiden PDIP Puan Maharani mengatakan tim pemenangan Jokowi-
JK akan mengoptimalkan kekuatan basis-basis partai pendukung dan relawan. Basis partai
pada pemilihan umum legislatif menjadi strategi awal untuk menentukan strategi dalam
pilpres. Tim juga akan menghalau black campaign, tandasnya.
Jokowi-JK pun mendapatkan dukungan langsung dari rakyat lewat relawan yang
bermunculan di mana-mana, kemarin, atau sehari setelah pasangan itu dideklarasikan. Sebut
saja di Jawa Tengah, NTT, Sumbar, Kaltim, Sulsel, dan Jambi. (HT/PO/YH/X-8)
-
8/12/2019 Artikel Pilihan Media Indonesia 21 Mei 2014
5/64
Prabowo-Hatta Ingat Pahlawan
PADA Hari Kebangkitan Nasional, kemarin, di Taman Makam Pahlawan (TMP) Kalibata,
Jakarta, tampak suasana berbeda. Para petinggi dari Partai Gerindra, Partai Amanat Nasional
(PAN), Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Partai Bulan
Bintang (PBB), dan Partai Golongan Karya (Golkar) yang mengusung pasangan capres-
cawapres Prabowo Subianto dan Hatta Rajasa melakukan tabur bunga di pusara sejumlah
pahlawan nasional.
Hatta datang sekitar pukul 09.55 WIB didampingi istrinya, Oktiniwati Rajasa. Prabowo
menyusul beberapa menit kemudian. Lalu pasangan itu berjalan menuju TMP untuk memulai
upacara penghormatan kepada para pahlawan.
Sebelum melakukan pekerjaan besar membawa bangsa ini ke depan, kami berkepentingan
untuk mengenang, menghormati, dan melanjutkan jasa para pahlawan, kata Hatta.
Mengapa mereka mengenakan baju putih? Menurut Hatta, baju putih itu melambangkan
kesederhanaan dan kebersamaan yang ingin ditunjukkan kepada masyarakat.
Seusai berziarah, Prabowo-Hatta langsung beralih ke Rumah Polonia dan Masjid Sunda
Kelapa sebelum mendaftarkan diri ke Komisi Pemilihan Umum (KPU) dengan berjalan kaki.
Di Rumah Polonia petinggi keenam partai yang tergabung dalam Koalisi Merah Putih itududuk bersama Prabowo-Hatta di meja putih panjang berhiaskan warna merah-putih. Mereka
bergantian membubuhkan tanda tangan pernyataan dukungan. Berkas dukungan itu
selanjutnya dibawa ke Kantor KPU. Turut hadir bersama Prabowo-Hatta di Kantor KPU ialah
Amien Rais, Ketua Umum Partai Golkar Aburizal Bakrie, Ketua Umum PPP Suryadharma
Ali, Sekjen Partai Gerindra Ahmad Muzani, dan Ketua Umum PKS Anis Matta.
Keributan terjadi di pintu masuk karena simpatisan berdesakan ingin masuk sementara
petugas keamanan membatasi jumlah orang yang masuk. Bahkan Hatta nyaris tertinggal oleh
Prabowo karena tertahan oleh kerumunan di pintu masuk. Akibatnya, baju putih yang
dikenakan Prabowo tepercik oleh bercak darah.
Suasana di depan Kantor KPU ramai oleh massa Partai Gerindra dan partai koalisi serta
demonstran antipelanggaran HAM. (Nov/Pol/Ant/X-3)
-
8/12/2019 Artikel Pilihan Media Indonesia 21 Mei 2014
6/64
Politik Usang Kampanye Hitam
Saatnya kita membuat garis tegas dan mengatakan tidak kepada politik uang dan
kampanye hitam. Hanya mereka yang menawarkan solusi yang pantas menjadi
pemimpin bangsa ini.
Silakan tanggapi Editorial ini melalui http://www.metrotvnews.com
BANGSA ini akan mencetak sejarah baru pada 9 Juli mendatang. Untuk pertama kalinya
sejak pemilihan presiden (pilpres) secara langsung digelar, kita akan memilih presiden hanya
dalam satu putaran.
Ada sejumlah hal positif yang bisa diraih dari pelaksanaan pilpres satu putaran, yakni lebihhemat, efisien, dan tak terlalu menyisakan `luka politik' mendalam akibat waktu kampanye
yang tidak terlalu pendek.
Namun, penghematan uang negara dan tidak adanya debat politik berkepanjangan dari
kompetisi singkat itu tetap harus diwaspadai, terutama jika kompetisi berakhir dengan selisih
suara yang tipis. Ia akan menjadi `bola liar' karena bisa memicu gugatan berkepanjangan.
Lihat saja yang terjadi di pemilihan umum kepala daerah (pemilu kada) di Kerinci dan Bali.
Pada pemilu kada yang digelar tahun lalu itu, selisih suara di Kerinci hanya 1.067 suara,
sedangkan di Bali bahkan kurang dari 1.000 suara. Jumlah suara yang hanya terpaut kecilrawan dijadikan polemik oleh pihak yang kalah. Konflik pun rawan terpantik ketika
perolehan suara beda tipis. Tentunya hal itu sangat tidak diharapkan terjadi di Juli nanti.
Tipis ataupun telak, kemenangan dan kekalahan harus diakui dan dihormati. Sikap itu
tentunya harus ada, baik pada setiap pasangan calon presiden maupun para pendukung
mereka.
Mempermainkan bola liar hasil pemilu hanya akan membuat tujuan besar demokrasi menjadi
mandek. Alih-alih segera menjalankan program-program pembangunan, bangsa ini malah
jalan di tempat. Rakyat pun kembali akan disuguhi perdebatan politik yang panjang, bukan
sikap kesatria para pemimpin yang saling berangkul untuk kemajuan.
Di sisi lain, hasil ketat pemilu satu putaran menunjukkan begitu berartinya setiap suara. Satu
suara saja dapat membuat perubahan pada masa depan bangsa ini. Sebab itu, bukan sekadar
berpartisipasi, masyarakat harus memilih sesuai dengan hati nurani. Jangan tergiur oleh
politik uang. Justru kinilah saatnya untuk membenci setiap upaya meraup suara dengan
politik uang dan cara-cara curang lainnya, termasuk kampanye hitam.
-
8/12/2019 Artikel Pilihan Media Indonesia 21 Mei 2014
7/64
Politik uang dan kampanye hitam harus dilihat sebagai strategi malas dan culas. Dengan
jumlah kandidat yang lebih langsing, peserta pilpres kali ini mestinya bukan pusing
menelikung apa yang dilakukan lawan.
Ibarat perlombaan lari, hadangan sudah datang dari arah yang sama, yakni panjangnya jarak
yang harus ditempuh. Sebab itu pula, tidak ada pelari yang berupaya menang dengan
menjegal kaki lawan. Yang perlu dilakukan hanyalah fokus pada kecakapan dan kekuatan
sendiri untuk mencapai finis secepat mungkin.
Dalam pemilu ini kecakapan dan kekuatan itu tentunya ialah komitmen dan program yang
jelas untuk membawa bangsa ini pada kebangkitan. Bukan sekadar janji-janji, apalagi
kebohongan untuk menutupi kelemahan sendiri dan menciptakan borok bagi orang lain.
Namun, ketika pertandingan bersih dan santun masih langka di negeri ini, sudah saatnya
rakyat yang `menciptakan' garis finis itu sendiri.
Saatnya kita membuat garis tegas dan mengatakan tidak kepada politik uang dan kampanye
hitam. Hanya mereka yang menawarkan solusilah yang pantas menjadi pemimpin bangsa ini.
-
8/12/2019 Artikel Pilihan Media Indonesia 21 Mei 2014
8/64
Adu Putih Rebut Hati Pemilih
KEMEJA putih dengan dua kantong di depan dan lengan tergulung. Itulah gaya berpakaian
pasangan calon presiden-calon wakil presiden, Joko Widodo dan Jusuf Kalla. Gaya keduacalon pemimpin bangsa tersebut diikuti pula oleh para pendukung mereka.
Hal itu terlihat ketika mereka menggelar deklarasi di Gedung Joang 45, Jakarta Pusat, dan
mendaftarkan diri ke Komisi Pemilihan Umum, Senin (19/5).
Tak ketinggalan, capres-cawapres Prabowo Subianto dan Hatta Rajasa menggunakan kemeja
putih saat deklarasi dan setor nama ke KPU, kemarin.
Pasangan tersebut agak sedikit berbeda. Prabowo yang merupakan mantan Danjen Kopassus
menggunakan kemeja putih dengan empat kantong, sedangkan Hatta Rajasa, mantan Menko
Perekonomian, menggunakan kemeja putih tanpa kantong saat deklarasi. Namun saat ke
KPU, keduanya kompak berkemeja putih dengan kantong empat.
Pemandangan itu berbeda kala deklarasi ataupun pendaftaran para capres ke KPU pada
Pemilu 2009. Mereka menggunakan warna kebesaran partai. Duet capres-cawapres Susilo
Bambang Yudhoyono-Boediono, misalnya, menggunakan batik warna biru.
Apa makna putih menurut mereka? Filosofinya, tulus suci untuk semua orang. Kalau lengan
dilipat, itu artinya kerja keras, kata juru bicara PDI Perjuangan Eva Kusuma Sundarisaatdihubungi, kemarin.
Jokowi, sapaan akrab Joko Widodo, saat pemilihan Gubernur DKI menggunakan kemeja
kotak-kotak. Begitu pula pasangannya, Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok. Namun, setelah
menjabat Gubernur DKI, Jokowi selalu menggunakan kemeja putih dan celana hitam, seperti
pegawai magang.
Soal lengan kemejanya yang selalu digulung, Jokowi pernah mengatakan artinya siap
bekerja sebagai pemimpin. Kalau lengan digulung itu, sebagai seorang pemimpin, kita siap
untuk bekerja. Kalau lengannya diturunkan, itu kalau mau hadir ke kondangan, selorohnya
sambil tertawa.
Secara terpisah, cawapres Hatta Rajasa menggunakan kemeja putih plus kopiah hitam
dengan alasan menyesuaikan dengan Prabowo.
Ini kan sudah menjadi trademarkPak Prabowo. Kebetulan saya menyenangi warna putih.
Jadi klop, cocok, ucap Hatta di TMP Kalibata, kemarin.
Dalam sebuah kesempatan, Prabowo mengaku kemeja itu merupakan salah satu bentuk
-
8/12/2019 Artikel Pilihan Media Indonesia 21 Mei 2014
9/64
kekagumannya kepada Bapak Proklamasi Indonesia, Soekarno.
Saat menanggapi fenomena berputih ria, pengamat mode Sonny Muchlison mengatakan
tidak ada orisinalitas pada gaya berpakaian kedua pasangan capres-cawapres itu. Kedua
capres, kata dia, mengambil inspirasi dari gaya berpakaian Soekarno.
Mereka ingin mengambil hati (pemilih) dengan karisma Bung Karno, tuturnya.
Sonny meragukan apakah dengan gaya berpakaian putih, para capres akan tulus
memperjuangkan rakyat bila terpilih.
Putih melambangkan kesucian. Tapi kalau sudah masuk ranah politik, akan berbeda
jadinya, pungkasnya. (Nov/Cah/ Vei/X-5)
-
8/12/2019 Artikel Pilihan Media Indonesia 21 Mei 2014
10/64
Thailand Berlakukan Darurat Militer
Setelah UU darurat militer diberlakukan, aktivitas dan kegiatan di Bangkok berjalan
semakin normal, meskipun personel militer bersenjata menggelar patroli di jalan-jalan.
MILITER Thailand sejak kemarin memberlakukan undang-undang darurat militer di seluruh
wilayah `Negeri Gajah Putih'. Penerapan UU itu untuk memulihkan keamanan dan stabilitas
yang rusak akibat krisis politik dan kekerasan selama enam bulan terakhir.
Keputusan tersebut memberi mandat kepada personel militer untuk mengemban tugas sebagai
penjaga keamanan. Militer menampik tudingan pemberlakukan UU itu sebagai intervensi
atau kudeta.
Kepala Staf Angkatan Darat Jenderal Prayuth Chan-ocha mengatakan UU darurat militer
berlaku hingga keamanan dan ketertiban di Thailand kembali normal. Ia menegaskan tentara
akan menindak tegas siapa pun yang menggunakan senjata dan membahayakan penduduk
sipil. Kami minta semua pihak berunding mencari solusi bagi kepentingan negara, tukas
Prayuth.
Keputusan pemberlakuan UU itu dilakukan setelah kelompok antipemerintah pimpinan
mantan Wakil PM Suthep Thaugsuban bertemu sejumlah serikat pekerja untuk memantapkan
kembali rencana gerakan penggulingan pemerintah.
Menteri Kehakiman Chaikasem Nitisiri mengatakan roda pemerintahan masih dijalankan
pemerintah sementara. Adapun tentara, kata dia, bertanggung jawab atas keamanan dan
ketertiban negara.
Soal keamanan akan ditangani sendiri oleh militer, dan apakah situasi diintensifkan atau
dipecahkan bergantung pada mereka, katanya. Tidak ada alasan untuk panik. Secara
pribadi, saya menyambut langkah itu.
Setelah UU darurat militer itu diberlakukan, aktivitas dan kegiatan di Bangkok, ibu kota
Thailand, berjalan semakin normal, meskipun personel militer bersenjata menggelar patroli di
jalan-jalan. Kelompok demonstran diperintahkan untuk tidak keluar dari kamp mereka.
Pemimpin demonstran antipemerintah, Jatuporn Prompan, menyatakan pihaknya akan tetap
menggelar protes di pinggiran Bangkok hingga pemilihan umum digelar.
Kami akan tinggal di sini dan melanjutkan protes kami sampai negara kembali ke prinsip -
prinsip demokrasi, melaksanakan pemilu, dan menetapkan seorang perdana menteri terpilih
yang baru, tukasnya. (AP/Reuters/Hym/X-4)
-
8/12/2019 Artikel Pilihan Media Indonesia 21 Mei 2014
11/64
KPK Imbau SBY Datang Beri Keterangan
FURQON ULYA HIMAWAN
KPK tetap berharap SBY bersedia memberi keterangan sebagai saksi meringankan
untuk Anas dalam kasus Hambalang
WAKIL Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Busyro Muqoddas mengatakan Presiden
Susilo Bambang Yudhoyono seharusnya datang memenuhi panggilan KPK sebagai saksi
untuk bekas Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum dalam kasus dugaan korupsi
terkait proyek Hambalang.
Secara moral, harusnya datang, kata Wakil Ketua KPK Busyro Muqodas setelah
meresmikan perluncuran Gerakan Jujur Barengan, di Yogyakarta, kemarin. Menurut Busyro,
KPK telah mengirimkan surat panggilan pemeriksaan kepada Presiden Yudhoyono dan
putranya, Edhie Baskoro Yudhoyono selaku Sekretaris Jenderal Partai Demokrat, untuk
menjadi saksi meringankan Anas Urbaningrum.
Surat panggilan sebagai saksi meringankan tersebut sudah dilayangkan oleh penyidik KPK
atas permintaan tersangka Anas pada 28 April 2014. Anas Urbaningrum setelah menjalani
pemeriksaan tim penyidik KPK di Jakarta, pada 4 Mei lalu mengatakan kesaksian SBY dan
Edhie Baskoro (Ibas) merupakan saksi yang lebih bernilai ketimbang pemeriksaan saksi lain.
Pengacara keluarga Susilo Bambang Yudhoyono, Palmer Situmorang, ketika dimintai
konfirmasi waktu itu, mengatakan surat kepada SBY dan Ibas bukan surat pemanggilan,
melainkan surat permintaan menjadi saksi meringankan atas permintaan Anas Urbaningrum.
Sudah dijawab pada 28 April dan substansi perkara yang disidik tidak ada relevansinya
dengan Pak SBY dan Ibas, kata Palmer.
Lebih lanjut Busyro mengatakan KPK tidak akan memanggil paksa SBY dan Ibas, karena
statusnya hanya sebagai saksi meringankan dan untuk kepentingan terdakwa sehingga
dikembalikan lagi kepada SBY dan Ibas. Apakah bersedia atau tidak, tergantung yang
bersangkutan. Kalau bukan untuk kepentingan saksi meringankan, KPK bisa memanggil
paksa, ujarnya.
Meskipun KPK tidak mempermasalahkan ketika SBY dan Ibas menolak menjadi saksi
meringankan Anas, menurut Busyro, akan lebih baik SBY dan Ibas bersedia datang. Ya
lebih baik datang, ujarnya.
Basis keluarga
-
8/12/2019 Artikel Pilihan Media Indonesia 21 Mei 2014
12/64
Berbarengan dengan peringatan Hari Kebangkitan Nasional, 20 Mei 2014, Busyro
meluncurkan gerakan pencegahan korupsi berbasis keluarga, di Yogyakarta.
Menurut Busyro, sasaran program itu ialah keluarga yang sekaligus menjadi aktor. Karena
keluarga merupakan kekuatan yang mampu menumbuhkan kesadaran berdemokrasi sejak
dini.
Sasarannya internal keluarga itu sendiri, kata Busyro dalam jumpa pers di Kompleks
Kepatihan, Yogyakarta.
Salah satu penyebab maraknya korupsi, imbuh Busyro, yaitu lemahnya bangunan moral
dalam keluarga sehingga terjadi demoralisasi yang membuat keluarga malah menjadi cikal
bakal pelaku korupsi. Hal itu dikuatkan temuan KPK bahwa beberapa kasus korupsi ada
yang melibatkan lingkaran keluarga, antara anak dan orang tua, suami-istri, bahkan yang
terakhir KPK menemukan adanya kasus korupsi yang melibatkan suami, istri, dan anak, sertaipar dan menantu, katanya.
Pada kesempatan yang sama, Sri Sultan Hamengkubuwono X berharap dengan peluncuran
gerakan pencegahan korupsi berbasis keluarga, mata rantai korupsi dapat diputus dari
akarnya. Nantinya hadir generasi baru berkarakter yang mampu membawa Indonesia ke arah
lebih baik.(P-2)
furqon@ mediaindonesia.com
-
8/12/2019 Artikel Pilihan Media Indonesia 21 Mei 2014
13/64
Minggu ini Ada Tersangka Kasus Haji
TERSANGKA kasus dugaan korupsi penyelenggaraan ibadah haji 2012-2013 akan
ditetapkan minggu ini. Penanganan kasus itu, termasuk beberapa pengadaan seperti
pemondokan dan katering haji, belum perlu meminta bantuan dari pemerintah Arab Saudi.
Penegasan tersebut disampaikan Wakil Ketua KPK Busyro Muqoddas, kemarin, di
Yogyakarta.
Diusahakan minggu ini kalau satgasnya sudah siap, akan diketahui setelah dilakukan
ekspose terakhir, ujar Busyro. KPK, ujarnya, telah mengirim tim ke Arab Saudi sebanyak
dua kali untuk melakukan investigasi. Diakui, hingga saat ini belum ada kerja sama dengan
pihak pemerintah Arab Saudi mengenai penyelidikan yang dilakukan KPK.
Busyro menambahkan, jika dengan tim KPK sudah cukup, kerja sama dengan pemerintah
Arab Saudi tidak diperlukan. Alasannya, dalam kerja sama G to G, persetujuannya akan
membutuhkan waktu yang panjang.
Terpisah, Wakil Ketua KPK Bidang Penindakan Bambang Widjojanto memastikan KPK
akan terus mengembangkan kasus dugaan korupsi penyelenggaraan haji di Kemenag itu.
Penegasan tersebut disampaikan seusai menggelar pertemuan dengan perwakilan KPK dari 9
negara di Kantor KPK, Jakarta kemarin.
Menurut Bambang, locus delictiatau tempat kejadian perkara mengenai kasus haji inisebagian berada di luar Indonesia dan juga melibatkan negara lain.
Saat ditanya wartawan perihal adanya pejabat tinggi negara yang terlibat seperti yang pernah
disebut Ketua KPK Abraham Samad, dia enggan berkomentar dan berjanji akan menanyakan
hal tersebut kepada Ketua KPK.
Dalam penyelidikan kasus haji itu, KPK juga telah memintai keterangan sejumlah pejabat
Kemenag, di antaranya Menag Suryadharma Ali, Dirjen Haji dan Umrah Anggito Abimanyu,
serta Sekjen Bahrul Hayat dan dua anggota Komisi VIII DPR, Hasrul Azwar (F-PPP) dan
Jazuli Juwaini (F-PKS). (Ben/AT/P-2)
-
8/12/2019 Artikel Pilihan Media Indonesia 21 Mei 2014
14/64
Adu Suap Pemilu Kada Lebak di MK
SIDANG lanjutan dengan terdakwa Ratu Atut Chosiyah dalam kasus suap sengketa pemilu
kada Lebak, Banten, mengungkap adanya perang suap ke Mahkamah Konstitusi.
Pasangan Amir Hamzah-Kasmin yang kalah dari pasangan Iti Oktavia Jayabaya-Ade
Sumardi mengajukan gugatan ke MK. Namun, pihak Amir mendengar bahwa pihak lawan
(Iti Oktavia Jayabaya) akan menggagalkan gugatan yang diajukannya ke MK.
Hal itu terungkap saat penasihat hukum Ratu Atut Chosiyah, TB Sukatma, menanyai Amir
Hamzah yang hadir sebagai saksi dalam persidangan.
Pada 26 September 2013 di kantor Gubernur Banten, apa yang sebenarnya terjadi sampaiSusi Tur Handayani (pengacara Amir) berinisiatif meminta uang kepada saksi? tanya
Sukatma dalam persidangan di Pengadilan Tipikor Jakarta, kemarin.
Sukatma menanyakan hal itu lantaran sebelumnya Amir mengatakan dengan yakin gugatan
yang diajukan ke MK akan menang dengan bukti-bukti yang kuat. Apakah ada sesuatu yang
mengkhawatirkan? Padahal, Saudara mengatakan buktinya kuat. Mengapa? cecar Sukatma.
Lalu Amir menjawab bahwa menurut Susi, jika mereka tidak memberikan ucapan terima
kasih, pihak lawan akan masuk dan mereka akan kalah di MK.
Maksudnya pihak lawan akan masuk siapa? tanya Sukatma. Amir mengatakan pihak lawan
yang dimaksud ialah Iti Oktavia Jayabaya.
Ratu Atut Chosiyah didakwa bersama adik kandungnya, Tubagus Chaeri Wardana (Wawan),
untuk menyuap mantan Ketua MK Akil Mochtar sebesar Rp 1 milliar. Uang tersebut
diberikan untuk mengabulkan permohonan perselisihan pemilu kada yang diajukan pasangan
Amir Hamzah dan Kasmin.
Amir pun mengaku dia mendapatkan laporan dari tim kuasanya, Ade Yunus, yang telah
bertemu dengan tim kuasa hukum Jayabaya.
Walaupun punya dokumen dan bukti kuat, Amir enggak bakal menang, ujar Amir
menirukan pernyataan lawannya.(Nur/P-2)
-
8/12/2019 Artikel Pilihan Media Indonesia 21 Mei 2014
15/64
Kader Golkar tidak Patuhi Putusan Aburizal
ASTRI NOVARIA
Pembentukan FPGMI dihadiri oleh 30 kader muda Partai Golkar untuk mendukung
pasangan Jokowi-JK. Banyak kader muda Partai Golkar merasa bingung atas pilihan
yang diambil Ketua Umum DPP Partai Golkar Aburizal Bakrie dengan mendukung
Prabowo-Hatta.
KEPUTUSAN Ketua Umum Partai Golkar Aburizal Bakrie mendukung pasangan bakal
capres-cawapres Prabowo Subianto-Hatta Rajasa menimbulkan perpecahan dalam internal
partai berlambang pohon beringin itu.
Wakil Ketua Dewan Pertimbangan (Wantim) Partai Golkar Luhut Binsar Pandjaitan menilai
pilihan Golkar tidak baik. Bahkan, Luhut bersama sejumlah purnawirawan jenderal dan
koleganya malah mendukung pasangan bakal capres-cawapres Joko Widodo-Jusuf Kalla.
Berbeda dengan pilihan Aburizal yang mendapatkan mandat dari rapimnas untuk berlabuh.
Saya dengan tegas memberi tahu dan pamit secara baik-baik kepada Ketum Golkar, bahwa
saya secara perorangan, dengan didukung oleh sejumlah purnawirawan jenderal dan teman-
teman tokoh masyarakat, akan tetap berada sebagai pendukung Jokowi, kata Luhut yang
ditemani politikus senior Paskah Suzetta dan Jenderal (Purn) Fahrul Rozi kepada wartawan di
Wisma Bakrie 2, Jakarta, kemarin petang.
Meski demikian, Luhut mengaku masih berteman baik dengan Aburizal walau berbeda
pandangan politik. Luhut juga mengaku tidak takut dipecat dari jabatan Wakil Ketua Dewan
Pertimbangan Partai Golkar. Namun, dia mengklaim, tidak ada yang bisa mengeluarkannya
dari Partai Golkar.
Saya tetap di Golkar. Tidak ada yang bisa mengeluarkan saya, kecuali saya salah, tegasnya.
Di sisi lain, banyak kader muda Partai Golkar merasa bingung atas pilihan yang diambil DPP
Partai Golkar dengan mendukung Prabowo-Hatta. Hal itu diungkapkan oleh Ketua DPP
Partai Golkar Agus Gumiwang Kartasasmita dalam pembentukan Forum Paradigma Gerakan
Muda Indonesia (FPGMI) untuk mendukung Jokowi-JK, di Jakarta, kemarin.
Kami menangkap bahwa ada rasa gundah dan bingung dari kader muda Partai Golkar
terhadap kebijakan sejak awal, yang dialami DPP dengan penetapan dan keputusan untuk
mendukung Prabowo-Hatta, jelas Agus.
Dia mengatakan dukungan terhadap Prabowo-Hatta tidak sesuai dengan hasil rapimnas Partai
Golkar. Banyak dari kita yang bingung dan tidak mengerti. Apalagi jika dikaitkan denganhasil rapimnas, ini tidak sesuai, ujarnya.
-
8/12/2019 Artikel Pilihan Media Indonesia 21 Mei 2014
16/64
Jangan sendiri
Ketua DPP Partai Golkar Bidang Pemenangan Pemilu Andi Sinulingga mengatakan
dukungan kepada Prabowo oleh DPP dipertanyakan karena tidak ada kader partai itu yang
dicalonkan.
Kami ini komitmen untuk mengusung Aburizal sebagai capres karena harus ada kader
Golkar yang kita sumbangkan bagi bangsa dan negara. Lebih baik mendukung kader partai,
ujar Andi.
Untuk langkah ke depannya, tambah dia, FPGMI akan mendukung JK yang merupakan kader
Golkar sebagai cawapresnya Jokowi. Pembentukan FPGMI dihadiri oleh 30 kader muda
Partai Golkar untuk mendukung pasangan bakal capres-cawapres Jokowi-JK.
Kita akan komitmen memberikan dukungan ke JK, dan Golkar sulit meyakini sesuatu jikatidak terlibat dalam pemerintahan. Di Pak Prabowo-Hatta kita tidak tahu ada kader Golkar di
situ untuk dicalonkan, tegas Andi.
Ketua DPP Partai Golkar Bidang Badan Penelitian dan Pengembangan Indra J Piliang
menyebutkan merapatnya kader muda Golkar untuk mendukung Jokowi-JK karena ada kader
Golkar yang juga mantan ketua umum partai itu, Jusuf Kalla. Itu kan mantan ketum kita.
Masak iya mau dihapus CV-nya. Jadi, kami tidak ingin Pak JK di sana sebatang kara, cetus
Indra.
Dalam menanggapi sikap kader Golkar yang berbeda dengan putusan resmi partai, AburizalBakrie malah mengaku tidak mau ambil pusing dengan hal tersebut.
Ya, tidak apa-apa. Biar saja, tapi dia mesti mundur dari jabatan dia kan, jawabnya santai di
Rumah Polonia, Jakarta Timur, kemarin. (P-4)
-
8/12/2019 Artikel Pilihan Media Indonesia 21 Mei 2014
17/64
Demokrat Dukung Capres Berprogram Realistis
PARTAI Demokrat ternyata merealisasikan janji dalam rapimnas untuk tidak ikut dalam
salah satu koalisi, yang bakal maju dalam Pemilu Presiden 2014. Hingga waktu penutupan
pendaftaran capres dan cawapres di Komisi Pemilihan Umum, Partai Demokrat tidak
mengeluarkan cap stempel dukungan terhadap salah satu pasangan capres-cawapres.
Sesuai dengan keputusan rapimnas, sikap dan pilihan Partai Demokrat dalam pilpres adalah
tidak bergabung secara formal dengan kedua koalisi, kata Ketua Harian Partai Demokrat
Syarief Hasan yang didampingi Sekjen Edhie Baskoro Yudhoyono di Kantor DPP Partai
Demokrat, Jakarta, kemarin.
Meski demikian, tambah Syarief, partainya tidak akan memilih abstaindalam pilpresmendatang. Dukungan politik Partai Demokrat bakal diberikan kepada pasangan capres-
cawapres yang memiliki visi yang sama dengan partainya.
Keputusan itu bakal dikeluarkan majelis tinggi partai, cetus Syarief.
Dia menyebutkan partainya hingga pelaksanaan pilpres bakal memantau program yang
ditawarkan pasangan capres-cawapres. PD akan mengkritisi platform yang ditawarkan
capres. Kita tidak ingin mendukung capres yang janji politiknya tidak bisa direalisasikan,
tegas Syarief.
Selain itu, lanjutnya, partainya bakal mendukung capres yang bisa memperbaiki kebijakan
yang sudah dijalankan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Kita ingin memastikan
kebijakan SBY tetap dilanjutkan dan ditingkatkan. Berharap presiden mendatang
memperbaiki yang belum baik. Yang baik dipertahankan, jelasnya.
Terkait dengan pertemuan SBY dan capres-cawapres Prabowo-Hatta di Cikeas, dengan janji
Prabowo bakal meneruskan kebijakan SBY, Syarief hanya menyatakan, Kami berterima
kasih jika Prabowo bilang akan lanjutkan program SBY. Kita lihat saja kelanjutannya. Semua
belum bisa dipastikan.
Dia memastikan Partai Demokrat akan menindak tegas kader yang terang-terangan
mendukung salah satu pasangan capres.
Sanksinya, memberlakukan (pakta) integritas yang betul-betul ditegakkan partai, tukas
Syarief.
Di tempat yang sama, politikus Partai Demokrat Ruhut Sitompul menerangkan tiap kader
memang diwajibkan menandatangani pakta integritas. Kader pun wajib menaatinya.
-
8/12/2019 Artikel Pilihan Media Indonesia 21 Mei 2014
18/64
Ada pakta integritas dan yang sudah tanda tangan ada sanksinya. Saya juga tanda tangan,
ujar Ruhut. Ruhut menegaskan akan ada sanksi bagi yang melanggar pakta integritas yang
sudah disepakati bersama itu. Seperti korupsi, ditemukan dua alat bukti langsung
dinonaktifkan, tutupnya
Sekjen Partai Demokrat Edhie Baskoro Yudhoyono mengatakan pihaknya akan melihat sepak
terjang kandidat capres dan cawapres dalam kampanye.
Kami dari Partai Demokrat mampu menerjemahkan visinya dan program-programnya,
ujarnya.
Anak bungsu SBY itu berharap program kerja yang telah dikerjakan ayahnya dapat
diteruskan capres-cawapres terpilih. Kami menunggu bagaimana program mereka sehingga
kami dapat menyalurkan suara kami lebih eksklusif, tutupnya. (Che/P-4)
-
8/12/2019 Artikel Pilihan Media Indonesia 21 Mei 2014
19/64
Berebut Swing Voters
YAHYA FARID N
Jumlah pemilih yang masih menimbang-nimbang pilihan masih cukup tinggi di tengah
kejenuhan masyarakat terhadap masalah politik.
LINGKARAN Survei Indonesia (LSI) memperkirakan jumlah massa mengambang (swing
voters) pada Pemilu Presiden 2014 mencapai 41% dari jumlah pemilih.
Massa mengambang itu, kata peneliti LSI Ardian Sopa, akan menjadi bahan rebutan dari dua
pasang calon presiden (capres) yang sudah mendaftar ke Komisi Pemilihan Umum (KPU),Joko Widodo-Jusuf Kalla dan Prabowo Subianto-Hatta Rajasa.
Jumlah pemilih yang ragu-ragu atau belum memutuskan pilihan masih tinggi. Swing voters
ini bisa direbut lewat kerja keras setiap pasang capres lewat kampanye positif dan upaya
meredam kampanye-kampanye negatif, ujar Ardian saat memaparkan hasil survei LSI:Head
to Head Jokowi-JK Versus Prabowo-Hatta dan Kampanye Negatifdi Kantor LSI Jakarta,
kemarin.
Ia menjelaskan jumlah massa mengambang sebesar itu masih cukup wajar di tengah
kejenuhan publik terhadap masalah politik. Masyarakat juga masih menimbang-nimbangsebelum menjatuhkan pilihan.
Karena itu, suara mereka bisa direbut kalau setiap capres dapat merebut hati mereka.
Mereka ini ialah kelompok masyarakat yang masih menimbang-nimbang, bukan kelompok
masyarakat yang sudah menyatakan golput, ujarnya.
Hasil survei lembaganya juga mendapati popularitas Jokowi dan Prabowo sama-sama
memiliki persentase yang tinggi. Dari segi pengenalan publik, sebanyak 94% responden
mengaku kenal Jokowi dan 93,8% mengenal Prabowo.
Dari segi tingkat kesukaan pun hampir sama. Jokowi dan Prabowo sama-sama disukai
sebesar 82,7% dan 72%. Pada tingkat kepantasan, keduanya juga hampir sama yakni 72,2%
untuk Jokowi dan 71,9% untuk Prabowo.
Jika sudah sama-sama dikenal dan disukai, keduanya harus lebih optimal untuk meyakinkan
masyarakat menjatuhkan pilihannya. Itu bisa memengaruhi keyakinanswing voters, imbuh
Ardian.
Suara NU pecah
-
8/12/2019 Artikel Pilihan Media Indonesia 21 Mei 2014
20/64
Di kesempatan berbeda, peneliti pada Pusat Penelitian Politik Lembaga Ilmu Pengetahuan
Indonesia Firman Noor memperkirakan suara dukungan warga Nahdlatul Ulama (NU) dalam
Pemilu Presiden 2014 akan terpecah. Itu disebabkan kedua pasangan yang bersaing mendapat
dukungan dari partai politik dan tokoh-tokoh yang identik dengan organisasi masyarakat itu.
Pasti suaranya pecah. PPP, Ketua Umum PBNU, dan kemungkinan keluarga Gus Dur
seperti Yenny Wahid mendukung Prabowo-Hatta, sedangkan PKB masuk koalisi pendukung
Jokowi-JK, kata Firman.
Ia mengatakan adanya partai politik dan tokoh NU yang mendukung pasangan calon yang
berbeda itu merupakan isyarat bahwa dukungan dalam pemilu presiden sudah bersifat
individual.
Dukungan terhadap salah satu pasangan calon sudah tidak lagi berdasarkan fatwa ulama NU,
tetapi patron setiap kelompok dalam NU yaitu individu kiai-kiai yang memiliki massa.
Sebenarnya ini bukan merupakan hal yang aneh. PKB yang saat reformasi didirikan oleh
tokoh-tokoh NU dan identik dengan NU pernah mengalami konflik internal dan beda
pendapat antarkiai, tuturnya. (Ant/P-1)
-
8/12/2019 Artikel Pilihan Media Indonesia 21 Mei 2014
21/64
Dokumen Capres-Cawapres belum Lengkap
SELURUH pasangan bakal calon presiden dan calon wakil presiden yang akan bertarung
dalam Pilpres 2014 sudah menyerahkan dokumen pendaftaran ke Komisi Pemilihan Umum
(KPU). Namun, hingga saat ini kedua pasangan tersebut belum sepenuhnya menyerahkan
dokumen pendaftaran secara lengkap.
Komisioner KPU Hadar Nafis Gumay mengatakan pemeriksaan berkas Joko Widodo-Jusuf
Kalla sudah dimulai untuk diverifikasi, baik itu mengenai surat kesehatan, pajak, laporan
kekayaan, dan lain-lain.
Pemeriksaan berkas Jokowi-Kalla sudah dimulai, kata Hadar di Kantor KPU, Jakarta,
kemarin.
Seperti disebutkan http://www.metrotvnews.com, pasangan Jokowi-JK akan menjalani tes
kesehatan pada 22 Mei dan pasangan Prabowo Subianto-Hatta Rajasa sehari setelahnya, 23
Mei, yang kemudian hasilnya akan diumumkan secara bersama. Kalau semua lancar, nanti
diumumkan tanggal 31, terang Hadar.
Dia menjelaskan, untuk pasangan Jokowi-JK masih terdapat kekurangan berkas berupa surat
keterangan kesehatan jasmani dan rohani, serta tanda bukti penyerahan LHKPN.
Pak Jusuf Kalla, di luar dokumen kesehatan, masih ada tujuh dokumen yang kurang. SKCKdan LHKPN, fotokopi KTP, fotokopi akta kelahiran, ijazah, NPWP, tanda bukti punya
tunggakan pajak belum ada, jelas Hadar.
Untuk pasangan Prabowo-Hatta, juga belum ada tanda bukti penyerahan LHKPN dan surat
keterangan kesehatan.
Sisanya sudah, kecuali dokumen kesehatan dan LHKPN. Jadi, pasangan yang mendaftar
semuanya belum lengkap dokumennya, tandas Hadar.
Komisioner KPU Ferry Kurnia Rizkiyansyah mengatakan dokumen yang diserahkan bakalcapres-cawapres akan diverifikasi oleh KPU terkait dengan kelengkapan dokumen
persyaratan calon yang diserahkan.
Kelengkapan nanti akan kita informasikan kepada yang bersangkutan dan kita verifikasi
lebih lanjut. Nanti hasilnya seperti apa, apakah harus dilengkapi atau sudah fix kita
informasikan juga.
Ferry mengatakan pada saat ini pasangan bakal calon baru menyerahkan dokumen
pendaftaran terkait dengan beberapa persyaratan capres dan cawapres 2014. Masih terdapat
-
8/12/2019 Artikel Pilihan Media Indonesia 21 Mei 2014
22/64
beberapa persyaratan yang belum diserahkan, antara lain laporan harta kekayaan dan susunan
tim kampanye calon.
Jadi posisi sampai hari ini ialah penyerahan. Nanti kita verifikasi dan hasil verifikasi ini kita
infokan. Ada tiga hari lamanya kita verifikasi dan kita informasikan kepada capres-cawapres
bersangkutan berkas-berkas yang harus dilengkapi, papar Ferry.(P-4)
-
8/12/2019 Artikel Pilihan Media Indonesia 21 Mei 2014
23/64
ARSIP PEMILU
Jangan Golput, Pilihlah Golpat
PARA ulama yang tergabung dalam Majelis Ulama Indonesia (MUI) bersidang di
Padangpanjang, Sumatra Barat, Januari 2009, atau sekitar tiga bulan menjelang Pemilu 2009.
Dalam perhelatan itu, sidang Komisi III MUI mengeluarkan fatwa bahwa golput haram.
Namun, fatwa itu tampaknya kurang mujarab. Buktinya, tercatat sekitar 30% pemilih tidak
menggunakan hak pilih alias golongan putih atau golput pada Pemilu Legislatif 2009. Mantan
Presiden Abdurrahman Wahid ialah salah satu warga negara yang memutuskan golput
lantaran Kementerian Hukum dan HAM mengakui Partai Kebangkitan Bangsa versi
Muhaimin Iskandar, bukan versi Yenny Wahid. Terlepas mujarab atau tidak mujarabnya
fatwa golput haram, yang pasti dalam sejarah pemilu di Indonesia, ulama senantiasa
melibatkan diri atau dilibatkan dalam upaya meningkatkan partisipasi politik rakyat dalam
pemilu.
Pada Pemilu 1955, misalnya, seperti diberitakan koran Abadi, Mohammad Natsir
mengingatkan pemilu bukanlah hasil akhir perjuangan, melainkan merupakan satu taraf
perjuangan. Meski tidak mengatakan golput haram, Natsir melalui pernyataannya itu ingin
mengajak umat Islam menggunakan hak pilih. Pada pemilu-pemilu Orde Baru, banyak ulama
atau kiai yang menyebut golput haram. Menjelang Pemilu 1992, misalnya, ulama
Muhammadiyah KH AR Fakhrudin melalui surat terbuka di harian Kedaulatan Rakyat
Yogyakarta menyebut umat Islam yang golput itu berdosa.
http://pmlseaepaper.pressmart.com/mediaindonesia/PUBLICATIONS/MI/MI/2014/05/21/ArticleHtmls/ARSIP-PEMILU-Jangan-Golput-Pilihlah-Golpat-21052014004022.shtml?Mode=1 -
8/12/2019 Artikel Pilihan Media Indonesia 21 Mei 2014
24/64
Fatwa golput haram kadang bersifat murni karena hendak mengajak rakyat berpartisipasi
dalam pemilu. Namun, ada pula ulama yang menyebut golput haram dengan disertai ajakan
untuk memilih kandidat tertentu.
Pada Pemilu Presiden 2004 putaran pertama, KH Ma'ruf Amin mengeluarkan slogan `jangan
golput, jadilah golpat'. Makna slogan itu, seperti ditulis Munawar Fuad Noeh dalam buku
Kiai di Panggung Pemilu, yakni janganlah menjadi golput, tapi pilihlah pasangan Susilo
Bambang Yudhoyono dan Jusuf Kalla yang bernomor urut empat. Bahkan Ma'ruf Amin
sempat mengeluarkan fatwa wajib memilih pasangan SBY-JK.
Sebagaimana fatwa-fatwa keagamaan, fatwa wajib memilih SBY-JK juga disertai dengan
pertimbangan-pertimbangan keagamaan. Menurut Ma'ruf Amin, SBY merupakan pribadi
yang menguasai persoalan bangsa, memiliki kemampuan menyelesaikan persoalan bangsa,
bersih, jujur, dan berani mengambil kebijakan. Pasangan SBY-JK pun lolos ke putaran kedua.
Menjelang Pilpres 2004 putaran kedua, ulama terkemuka dan politikus Partai Bintang
Reformasi KH Zainuddin MZ menyatakan pasangan yang lolos ke putaran kedua ibarat
makanan haram yang tidak boleh dipilih.
Ma'ruf Amin tetap mendukung setia SBY. Ia sekali lagi tampil membela SBY dengan
mengatakan SBY ialah makanan yang halalan thayyiban ladzidzan la syubhata fihi(makanan
halal, baik untuk kesehatan, lezat rasanya, dan tidak ada keraguan sedikit pun). (Usman
Kansong/P-1)
-
8/12/2019 Artikel Pilihan Media Indonesia 21 Mei 2014
25/64
Jokowi-JK Menggowes Indonesia
Umbu TW ParianguDosen Fisipol, Universitas Nusa Cendana, Kupang
SENIN (19 Mei 2014), pasangan bakal calon presiden-wakil presiden, Joko Widodo
(Jokowi)-Jusuf Kalla (JK), resmi mendaftarkan diri sebagai peserta pemilu presiden dan
wakil presiden 2014. Kedua pasangan ini mendaftarkan diri ke KPU dengan meng-gowes
sepeda diikuti dan dikawal para elite politik koalisi, ratusan simpatisan, serta puluhan
wartawan. Keduanya menyatakan siap untuk memperjuangkan amanat rakyat yang lebih
besar dan semakin berat (Metrotvnews, 19/5).
Deklarasi Jokowi-JK sebagai capres dan cawapres memang sudah diprediksi banyak
kalangan dengan mencermati intensifnya komunikasi yang dirajut dua figur ini jauh sebelum
pemilu legislatif.Prototipeduet politik ini oleh sejumlah pengamat politik dinilai memiliki
keunggulan tidak saja dari aspek potensi elektoral yang bakal dipanen kelak. Namun juga
keunggulan determinasi karakter dan komitmen kerakyatan yang sama-sama berangkat dari
visi kerja politik populis berdasarkan bukti nyata dan bermuara pada penyejahteraan publik.
Jokowi membuktikan komitmen dan kerja populisnya selama menakhodai pemerintahan di
Solo ataupun di DKI Jakarta. Kedekatan dengan rakyat dan simbol perjuangan wong cilik
tidak saja dimanifestasikan dengan pendekatan personalitasnya, tetapi juga melalui
kebijakan-kebijakan yang membela hak-hak masyarakat marginal. Ketegasannya dalam
mendesain sistem birokrasi yang ramping, profesional, dan terikat pada kultur komitmen danpembuktian kinerja yang melampaui standar (beyond of expectation) membuat
kepemimpinan Jokowi selalu bisa diterima oleh berbagai elemen dan kepentingan.
Mengawinkan Jokowi dengan JK bukanlah kehendak politis belaka. Sosok kelahiran
Watampone, Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan, yang sarat pengalaman di bisnis dan
pemerintahan ini selalu tampil energik dan apa adanya. Kerendahan hatinya tidak saja
tecermin dalam bahasa dan sikap tubuhnya di segala situasi, tetapi juga mewarnai `kerja
advonturir' kemanusiaannya terutama ketika menjalankan panggilannya sebagai Ketua Palang
Merah Indonesia hingga saat ini. Komitmen kemanusiaan dan predikat `guru' (tempat
bertanya) bagi semua kalangan ini pula yang membuat mantan Ketua Mahkamah Konstitusi,
Mahfud MD, pada Mei 2011 lalu pernah menyebut JK sebagai tokoh yang mempunyai
karakter berbeda dengan mantan pemimpin Indonesia lainnya.
Bagaimana peluang Jokowi-JK? Dari segi probabilitas kerja mesin koalisi ataupun dukungan
politik di parlemen, dua poros Prabowo-Hatta Rajasa mengungguli poros Jokowi. Koalisi
PDIP-NasDem-PKB-Hanura menghasilkan 39,97% perolehan suara dan 207 dukungan kursi
di parlemen, sedangkan koalisi Gerindra-Golkar-PAN-PKS-PPP menghasilkan 47,47% suara
dan 292 dukungan kursi di parlemen.
-
8/12/2019 Artikel Pilihan Media Indonesia 21 Mei 2014
26/64
Namun, koalisi yang dimotori PDIP secara soliditas lebih menonjol karena dukungan koalisi
ini pada figur Jokowi-JK lebih merata dan satu suara. Salah satu keuntungan koalisi ini ialah
hadirnya visi dan gagasan kolektif mewujudkan perubahan tanpa syarat (koalisi tanpa syarat)
yang membuat titik temu dari segala tikungan elemen kepentingan dalam unsur koalisi lebih
mudah diperoleh dan disinergiskan untuk meraih kursi RI 1 dan 2.
Adapun koalisi yang dimotori Gerindra masih terbentur pada friksi soal pencalonan Hatta
yang kurang diterima oleh mitra koalisi: PPP ataupun PKS. Alasannya, Hatta bukanlah kader
NU dan kurang memiliki gereget elektabilitas untuk menggaet dukungan. Friksi ini jika tetap
tak berujung bisa menyebabkan diferensiasi dukungan politik di arus bawah yang
memengaruhi target pencapaian basis dukungan terhadap pemenangan Prabowo-Hatta pada 9
Juli.
Lalu, apakah dengan modal koalisi besar meniscayakan kemenangan mulus di pilpres?
Jawabannya tak sesederhana mengalkulasi peluang di atas kertas. Mesin politik dalam koalisimemang ikut menentukan kemenangan kompetisi, tetapi bukan segala-galanya. Di banyak
kompetisi politik, kesepakatan politik yang terbangun di tingkat elitis (misalnya, koalisi
pencalonan kepala daerah) tidak merepresentasi kecenderungan sikap politik di arus bawah
yang preferensinya politiknya lebih dinamis dan cepat berubah.
Figuritas akar rumput
Publik akan lebih melihat figur ketimbang partai dalam menjatuhkan pilihan karena pilihan
lebih bersifat pasti dan bisa dikontrol daripada kelompok partai yang sulit dikawal proses,
mekanisme, serta akuntabilitas kinerjanya. Rendahnya apresiasi publik terhadap partai-partai
yang diidentikkan korupsi, pelanggaran moral, kemanusiaan dan lain sebagainya menjadi
bukti bahwa rakyat sudah memiliki kematangan sikap dan pendirian politik untuk
mengarahkan kerja politik ke nilai dan pilihan politik yang lebih rasional dan kaya serat optik
perubahan.
Hanya kombinasi figur yang memiliki rekam jejak prestasilah yang berpeluang menyerap
dukungan politik maksimal. Dari segi ini, prominensia figuratif kepemimpinan masih tetap
dipegang Jokowi-JK. Survei Indonesia Indicator (I2) menyatakan, kandidat pasangan Jokowi-
JK menduduki peringkat teratas dalam pemberitaan media dalam jaringan kurun waktu 10-17April 2014. Artinya dua sosok ini dianggap media sebagai kombinasi pemimpin paling tepat.
Survei Indikator Politik (20-26 April 2014) misalnya menempatkan Jokowi sebagai
pemimpin paling jujur, amanah, dapat dipercaya (84%), disusul Prabowo Subianto (68%),
Aburizal Bakrie (Ical) (48%). Dari aspek bersih dari korupsi, Jokowi juga unggul dengan
73%, sementara Prabowo (60%), dan Ical (38%).
Dalam aspek kemampuan memimpin pemerintahan, Jokowi tetap unggul walau tipis (81%) di
atas Prabowo (80%) dan Ical (57%). Dari aspek empati atau perhatian terhadap rakyat lagi-
lagi dominasi dan keunggulan Jokowi (91%) sulit digeser oleh Prabowo (71%) dan Ical
-
8/12/2019 Artikel Pilihan Media Indonesia 21 Mei 2014
27/64
(52%). Kepemimpinan Prabowo hanya unggul dalam aspek ketegasan, yakni 86%,
mengalahkan Jokowi (74%) dan Ical (55%) serta unggul dalam hal pengalaman internasional,
yakni 73%, disusul Ical (61%) dan Jokowi (57%).
Namun, dua aspek terakhir ini pun masih bisa diperdebatkan dalam konteks turbulensi
kepemimpinan nasional. Misalnya, apakah preferensi ketegasan yang dilekatkan kepada figur
Prabowo benar-benar kompatibel dengan karakter kebutuhan corak kepemimpinan yang
dibutuhkan bangsa. Secara empiris Indonesia dengan sejumlah dinamika persoalannya tidak
saja membutuhkan visualisasi diri dan politik tubuh kepemimpinan yang impresif, lantang,
dan lihai membakar emosi publik melalui pesan-pesan heroik, tetapi lebih dari itu juga
membutuhkan bukti empiris ketegasan melalui kemampuan mendorong dan mengeksekusi
kebijakan disertai keberanian menanggung berbagai implikasinya.
Jika dibandingkan dengan Prabowo-Hatta, Jokowi-JK memiliki energi yang potensial untuk
menyelaraskan kekuatan prinsip kebijakannya dengan keandalan komunikasi politik yangdua-duanya dikenal piawai menggunakan bahasa akar rumput.
-
8/12/2019 Artikel Pilihan Media Indonesia 21 Mei 2014
28/64
Ketahanan Pangan Semu
Ali KhomsanGuru Besar Departemen Gizi Masyarakat FEMA IPB
Ketahanan pangan dapat menjadi isu politik yang seksi bagi calon-calon presiden.
Pemimpin yang hirau dengan persoalan pangan akan mempunyai nilai tambah positif
MASYARAKAT perlu mengantisipasi harga-harga pangan yang akan segera naik menjelang
Ramadan. Ketahanan pangan yang kukuh seharusnya bisa mengerem laju kenaikan harga.
Sebaliknya, ketahanan pangan semu hanya memunculkan ketidakpastian harga.
Bangsa ini menyadari bahwa komoditas pangan mulai beras, kedelai, daging, hingga susu
masih jauh dari mencukupi sehingga kita harus impor. Indonesia masuk perangkap pangan
merupakan istilah untuk menyatakan besarnya ketergantungan pangan kita pada negara lain.
Ketahanan pangan dapat menjadi isu politik yang seksi bagi calon-calon presiden. Pemimpin
yang hirau dengan persoalan pangan akan mempunyai nilai tambah positif.
Ketahanan pangan semu diindikasikan fluktuatifnya kondisi ketersediaan pangan nasional
dan akses pangan masyarakat yang rapuh akibat gejolak harga. Setiap tahun Indonesia
menghadapi ancaman ketahanan pangan akibat iklim (kemarau, hujan, dan banjir). Di sisi
lain, produsen pangan yaitu petani, peternak, dan nelayan belum sepenuhnya beruntung dan
mampu meraih hidup sejahtera dengan komoditas pangan yang mereka produksi. Datangnya
pangan impor membuat para petani semakin tidak berdaya karena kalah dalam persaingan.
Pangan merupakan hajat hidup orang banyak. Kebutuhan pokok yang paling utama dan harus
dipenuhi setiap orang adalah pangan, sebagaimana Teori Maslow yang menempatkan
kebutuhan fisiologis (termasuk pangan) sebagai peringkat pertama kebutuhan manusia.
Beras sebagai pangan pokok selama ini tidak tergantikan oleh pangan sumber karbohidrat
lain. Diversifikasi pangan ibarat program yang hanya jalan di tempat tanpa ada kemajuan.
Strategi diversifikasi pangan yang paling ampuh ialah tingkatkan kesejahteraan rakyat, maka
mereka otomatis akan mengurangi konsumsi beras dan menggantikannya dengan pangan lain.
Pada kelompok masyarakat yang telah sejahtera, konsumsi lauk pauk dan buah umumnya
juga meningkat dan hal itu dapat mengurangi tekanan pada beras.
Marilah kita belajar dari Jepang yang tidak pernah mengalami kerisauan pangan. Padahal,
lahan pertanian di Jepang berkurang 20% selama 45 tahun. Selain itu, pemanfaatannya
menurun secara signifikan. Kita tidak pernah melihat orang Jepang antre beras dalam operasi
pasar.
Jepang merupakan negara dengan penduduk lebih dari 100 juta jiwa. Kesembadaan pangan
mereka hanya sekitar 40% berdasarkan basis kalori dan untuk biji-bijian sekitar 28%.
-
8/12/2019 Artikel Pilihan Media Indonesia 21 Mei 2014
29/64
Kesembadaan biji-bijian itu jauh lebih rendah bila dibandingkan dengan Indonesia (85%),
India (91%), dan Bangladesh (97%).
Sebagai negara yang semakin makmur, Jepang mengalami perubahan pola pangan yang
menggeser pangan-pangan sumber kalori. Semula beras memberikan kontribusi 1090 kalori,
tetapi kini kontribusi beras hanya 600 kalori. Turunnya kontribusi kalori beras digantikan
pangan-pangan lain seperti produk-produk perikanan. Itu menunjukkan bahwa peran beras
sebagai pangan pokok sebenarnya tidak tergantikan, tetapi orang Jepang makan beras
semakin sedikit dan pangan lainnya dikonsumsi lebih banyak sehingga kecukupan kalori
secara keseluruhan tetap terpenuhi.
Ragam jenis konsumsi pangan bangsa Indonesia belum seperti orang Jepang. Kita masih
terlalu banyak makan nasi. Sumber karbohidrat lain yang mungkin meningkat konsumsinya
ialah terigu dengan produk olahan andalannya, mi instan. Namun, peningkatan konsumsi
terigu jelas akan menguras devisa karena Indonesia tidak menghasilkan terigu.
Untuk membangun sistem ketahanan pangan yang kuat, negara kita perlu memperhatikan
ketenagakerjaan sektor pertanian, alokasi lahan untuk tanaman pangan, dan penguasaan lahan
oleh petani. Selain itu, pembangunan infrastruktur pertanian perlu mendapat perhatian karena
hal itu dapat menjamin kelancaran distribusi produk pertanian beserta inputproduksinya.
Perbaikan infrastruktur harus dilakukan terus-menerus sehingga tidak menjadi kendala
penyaluran produk pertanian dan mempermudah akses pangan penduduk. Sungguh ironis,
jalan pantura seolah hanya mengalami perbaikan menjelang Lebaran. Ada anekdot bahwa
proyek besar umat manusia ialah membangun Tembok China, Piramida Mesir, Candi
Borobudur, dan memperbaiki jalur pantura sepanjang masa.
Kelancaran transportasi sangat bergantung pada tersedianya sarana jalan. Negara maju sudah
sangat memperhatikan sarana jalan itu mengingat perannya yang vital untuk berbagai
keperluan. Negara kita tampak seperti negara yang sudah tua dan rapuh kalau melihat sarana
jalan yang tersedia. Jalan rusak dibiarkan saja sehingga memperlama waktu tempuh
perjalanan produk pertanian. Bagaimana dengan infrastruktur lainnya seperti saluran irigasi?
Masih banyak saluran irigasi yang dibangun pada zaman Belanda. Betapa malang nasib
petani Indonesia.
Survei statistik pertanian perlu dilakukan untuk memahami aktivitas ekonomi petani.
Manajemen pertanian dicermati dengan sungguh-sungguh, pergerakan harga komoditas
pertanian harus senantiasa dipantau dengan melakukan survei pasar, dan dilakukan analisis
terhadap sistem usaha tani yang dijalankan.
Khusus untuk padi, pemerintah perlu mendata produksi secara kontinu setiap kali panen atau
panen raya. Hal itu dapat menunjukkan betapa seriusnya kita memonitor tingkat
kesembadaan beras yang merupakan makanan pokok penduduk Indonesia.Monitoring
ketahanan pangan jelas memerlukan data yang valid. Di Indonesia, segala macam data
-
8/12/2019 Artikel Pilihan Media Indonesia 21 Mei 2014
30/64
tersedia, yang tidak tersedia adalah data yang benar. Itu tentu hanya anekdot, tetapi
mencerminkan betapa sinisnya sebagian kita menyikapi kurang akuratnya data untuk
memprediksi hal-hal penting.
Persoalan ketahanan pangan yang dihadapi bangsa Indonesia perlu mendapat perhatian
serius. Sering kali berbagai ide dan pemikiran untuk mewujudkan ketahanan pangan baru
muncul ketika kita menghadapi masalah. Namun, tindak lanjutnya tidak optimal. Harapan
petani untuk hidup sejahtera masih hanya sekadar mimpi. Quo vadisketahanan pangan kita?
-
8/12/2019 Artikel Pilihan Media Indonesia 21 Mei 2014
31/64
Rahudman Resmi Diberhentikan
Rahudman diseret ke pengadilan karena mengorupsi dana tunjangan aparatur
pemerintah desa, saat masih menjabat Sekretaris Kabupaten Tapanuli Selatan, pada
2005 silam.
SETELAH divonis lima tahun penjara oleh Mahkamah Agung pada awal April lalu,
Rahudman Harahap secara resmi diberhentikan dari jabatannya sebagai Wali Kota Medan,
Sumatera Utara.
Kemarin, Gubernur Sumatra Utara Gatot Pujo Nugroho menyerahkan surat keputusan
pemberhentian dari Menteri Dalam Negeri kepada sejumlah pejabat di Pemerintah Kota
Medan.
Dalam surat itu, Mendagri juga menunjuk Dzulmi Eldin, pelaksana tugas wali kota, untuk
melaksanakan tugas dan wewenang sebagai Wali Kota Medan. Penyerahan juga dihadiri
Ketua DPRD Medan Amiruddin, Sekda Syaiful Bahri, dan sejumlah kepala dinas serta
pejabat lain.
Saudara Rahudman Harahap berhenti dari jabatannya karena permasalahan hukum yang
dihadapi, yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, kata Gubernur mengutip surat
Mendagri.
Kepada sang pengganti, ia meminta Dzulmi Eldin bisa melaksanakan tugas pemerintahan,
pembangunan, dan kemasyarakatan dengan baik. Seperti yang telah dilakukan selama ini,
ujarnya.
Rahudman sendiri sejak 15 April lalu sudah menjadi penghuni Lembaga Pemasyarakatan
Tanjung Gusta. Ia diseret ke pengadilan karena mengorupsi dana tunjangan aparatur
pemerintah desa, saat masih menjabat Sekretaris Kabupaten Tapanuli Selatan, pada 2005
silam. Rahudman sempat lolos dari jerat hukum, saat Majelis Hakim Pengadilan Tipikor
Medan membebaskan dia.
Penuntasan kasus korupsi juga dikebut Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Timur dengan
memeriksa Bupati Sabu Raijua, Marthen Luther Dira Tome, kemarin. Ia diperiksa sebagai
saksi dugaan korupsi pada dinas pendidikan dengan nilai proyek sebesar Rp77 miliar.
Saat dugaan korupsi terjadi, ia menjabat kepala subbidang di dinas tersebut. Ia dinilai
mengetahui semua penyaluran dana yang diperuntukkan kelompok informal itu,kata juru
bicara Kejati NTT Ridwan Angsar.
Dalam kasus itu, kejati belum menetapkan tersangka. Sejumlah pejabat sudah diperiksasebagai saksi.
-
8/12/2019 Artikel Pilihan Media Indonesia 21 Mei 2014
32/64
Di Yogyakarta, KPK meluncurkan program pencegahan korupsi berbasis keluarga.
Sebagai pembuka, ratusan pelajar dan berbagai kelompok masyarakat mengikuti pawai
budaya dari Alun-Alun Utara ke Kompleks Kepatihan, sore hari. Tadi malam, acara berlanjut
dengan pertunjukan seni di depan Kompleks Kepatihan DI Yogyakarta.
Program ini menyasar keluarga sebagai kekuatan yang mampu menumbuhkan kesadaran
antikorupsi sejak dini. Salah satu penyebab maraknya korupsi ialah lemahnya bangunan
moral dalam keluarga sehingga terjadi demoralisasi, bahkan mengakibatkan keluarga menjadi
cikal bakal korupsi, kata Wakil Ketua KPK Busyro Muqoddas. (PS/PO/AT/ FU/N-2)
-
8/12/2019 Artikel Pilihan Media Indonesia 21 Mei 2014
33/64
Flora-Fauna Invasif Ancam Ekosistem
VERA ERWATY ISMAINY
Kehadiran jenis asing invasif tidak hanya merusak keanekaragaman hayati ekosistem,
tapi juga mengubah kehidupan sosial ekonomi masyarakat.
KEANEKARAGAMAN hayati di Indonesia saat ini kian terancam oleh tumbuhan dan
hewan jenis asing invasif. Paling tidak, saat ini sudah ada 1.800 jenis tumbuhan, hewan, ikan
asing, dan mikroorganisme yang telah terintroduksi dengan ekosistem lokal.
Deputi Bidang Pengendalian Kerusakan Lingkungan dan Perubahan Iklim Kementerian
Lingkungan Hidup (Kementerian LH) Arief Yuwono mengatakan salah satu jenis tumbuhan
yang bersifat invasif dan saat ini mudah ditemui di daerah lain ialah eceng gondok
(Eichhornia crassipes) yang jadi pengganggu dan menimbulkan masalah.
Eceng gondok mendominasi permukaan air serta mempercepat terjadinya pendangkalanwaduk, sungai, danau, dan badan air yang ditumbuhinya.
http://pmlseaepaper.pressmart.com/mediaindonesia/PUBLICATIONS/MI/MI/2014/05/21/ArticleHtmls/Flora-Fauna-Invasif-Ancam-Ekosistem-21052014015029.shtml?Mode=1 -
8/12/2019 Artikel Pilihan Media Indonesia 21 Mei 2014
34/64
Contoh jenis satwa invasif lainnya ialah keong mas (Pomocea canaliculata) yang
diintroduksi pada 1980-an dari Amerika Selatan dan kini menjadi hama di hampir semua
negara tropis dan subtropis.
Arief menjelaskan keberadaan jenis asing invasif, baik tumbuhan, hewan, maupun
mikroorganisme, memiliki sifat cepat, mengancam, dan menyerang ekosistem hingga rusak.
Salah satu contoh kerusakan ekosistem akibat jenis asing invasif, misalnya, Taman Nasional
Baluran di wilayah Banyuputih, Situbondo, Jawa Timur, karena masuknyaAcacia nilotica.
Spesies jenis akasia ini diintroduksi pertama kali dari Afrika sebagai tanaman pagar,''
ujarnya, di Jakarta, kemarin.
Saat ini, pertumbuhanAcacia niloticayang tak terkendali mengambil tempat dari padang
rumput atau sabana di taman nasional itu hingga lebih dari 50%, yang menjadi tempat
banteng jawa menggantungkan hidupnya.
`'KehadiranAcacia niloticamenyebabkan menyusutnya akar rumput. Dia bisa tumbuh secara
tepat dan cepat menguasai sabana itu, padang rumput yang awalnya jadi tempat hidup
banteng kini jadi tempat hidupAcacia nilotica,'' jelas Arief.
Guru Besar Budi Daya Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Universitas Diponegoro S Budi
Prayitno menambahkan sebaran jenis ikan asing yang masuk ke Indonesia untuk tujuan
peningkatan produksi saat ini rata-rata sudah hampir masuk ke seluruh perairan Indonesia.
Lambat tapi pasti ikan asing atau impor itu akan menggusur ikan asli Indonesia. Mereka
mengancam keanekaragaman hayati dan merusak estetika ekosistem. Selain itu, mengubah
kehidupan sosial ekonomi masyarakat sekitar serta membahayakan keselamatan manusia,''
pungkas dia.
Deteksi jenis invasif
Menurut Arief, ada dua hal yang bisa dilakukan sebagai bentuk deteksi masuknya jenis asing
invasif ke Indonesia. Pertama, dengan memperkuat pengawasan dari darat, laut, dan udara.
Ketiga pintu masuk itu mesti dilengkapi dengan orang-orang yang memiliki kemampuan
memeriksa dan mengarantina jenis-jenis tumbuhan dan hewan yang masuk.
Mereka mestinya bisa memeriksa jenis asing invasif yang diperkirakan sudah masuk saat
ada orang atau kiriman masuk. Bisa juga melalui kantor pos karena jenis asing invasif juga
bisa berbentuk bibit,'' kata Arief.
Cara kedua dengan menyosialisasikan dan meningkatkan kesadaran kepada masyarakat
mengenai jenis asing invasif di sekitar mereka yang dapat membahayakan ekosistem lokal.
Salah satu strategi nasional yang melibatkan Kementerian LH, Kementerian Kehutanan,
Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Pertanian, LIPI, perguruan tinggi, dan
-
8/12/2019 Artikel Pilihan Media Indonesia 21 Mei 2014
35/64
unit-unit kerja lainnya yakni mengeluarkan daftar 1.800 jenis asing invasif dan sekarang ini
baru sekitar 200-300 jenis yang mampu diidentifikasi,'' tukas Arief. (H-2)
-
8/12/2019 Artikel Pilihan Media Indonesia 21 Mei 2014
36/64
Gambar Bahaya Rokok di Kemasan Efektif 24 Juni
Penafsiran 24 Juni 2014 sebagai waktu dimulainya produksi rokok dengan peringatan
bergambar dianggap tidak masuk akal.
PEMERINTAH didesak memperingatkan para produsen rokok bahwa kewajiban
mencantumkan peringatan kesehatan bergambar pada bungkus rokok harus sudah diterapkan
mulai 24 Juni. Saat ini, diduga ada upaya pihak-pihak tertentu untuk menunda pelaksanaan
kewajiban tersebut. Hal itu diungkapkan sejumlah organisasi bidang kesehatan dan kontrol
produk tembakau di Jakarta, Senin (19/5).
Pack Coordinator Southeast Asia Initiavite on Tobacco Tax Indonesia Widyastuti Soerojo
mengungkapkan belum lama ini pihaknya mengecek ke Ditjen Bea dan Cukai, ada atau tidakperusahaan rokok yang mengajukan cukai baru dengan perubahan kemasan yang
mencantumkan peringatan bergambar.
Ternyata belum ada. Rupanya, ada perbedaan tafsir atas Pasal 61 PP No 109/2012 tentang
Pengamanan Bahan yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau bagi
Kesehatan,'' ujarnya.
Dalam pasal itu disebutkan, setiap orang yang memproduksi dan/atau mengimpor produk
tembakau harus menyesuaikan dengan ketentuan Pasal 14, Pasal 15, dan Pasal 17 paling
lambat 18 bulan terhitung sejak PP itu diundangkan.
PP itu diundangkan pada 24 Desember 2012. Artinya, kewajiban mencantumkan peringatan
kesehatan bergambar mulai 24 Juni.
Namun, pihak Bea dan Cukai menafsirkan 24 Juni merupakan waktu dimulainya produksi
rokok dengan peringatan bergambar. Bukan waktu dimulainya peredaran rokok dengan
peringatan bergambar di masyarakat, katanya.
Ketua Indonesian Lawyers Association on Tobacco Control M Joni menambahkan,
penafsiran 24 Juni sebagai waktu dimulainya produksi rokok dengan peringatan bergambar
sungguh tidak masuk akal. Seharusnya, mulai tanggal itu rokok yang beredar di pasaran
sudah dilengkapi peringatan kesehatan bergambar. Pemerintah sudah menetapkan lima
bentuk peringatan bergambar yang kesemuanya melukiskan bahaya merokok.
Maka itu, kami mendesak Kementerian Kesehatan untuk menegaskan kepada para produsen
rokok bahwa mulai 24 Juni mereka harus memasarkan rokok yang bungkusnya sudah
dilengkapi peringatan bergambar.'' (Nik/H-2)
-
8/12/2019 Artikel Pilihan Media Indonesia 21 Mei 2014
37/64
CHRIS MARTIN
Menyesal Jadi Orang Tertutup
VERA ERWATY ISMAINY
Chris Martin bertekad untuk mulai bersikap terbuka dan hal itu tidak hanya pada
keseharian, tetapi juga pada lagu-lagunya. Chris Martin dan Paltrow berpisah pada
Maret lalu. Perpisahan mereka diumumkan melalui websitegaya hidup Paltrow, Goop.
Namun, kabarnya, keduanya masih tinggal bersama demi anak-anak mereka.
VOKALIS Coldplay, Chris Martin, menyadari tidak ada gunanya menjadi orang yang
tertutup. Sikap tersebut sepertinya menjadi salah satu pemicu perceraiannya dengan aktris
Gwyneth Paltrow. Beberapa waktu lalu, pemilik nama lengkap Christopher Anthony John itu
mengutarakan, Jika tidak dapat membuka diri, Anda tidak akan bisa menghargai orang lain.
Martin juga mengaku dirinya telah melewatkan banyak momen bahagia dalam hidupnya.
Dua tahun lalu saya benar-benar hancur. Saya tidak bisa menikmati hal besar dalam hidup
saya. Saya melewatkan semuanya. Namun, siapa yang bisa disalahkan sekarang? Itulah
pilihanku. Sekarang saya hanya bisa membuat perubahan, ujar pria kelahiran 2 Maret 1977
di Inggris itu.
Kini, orangtua Apple Martin dan Moses Martin itu mengutarakan ia mulai bersikap lebih
terbuka. Sikap itu diterapkannya bukan hanya pada kesehariannya.
Dalam dunia musik, Martin juga mulai menorehkan kehidupan pribadinya pada lagu-lagu
Coldplay. Tak dapat dielakkan, album baru Coldplay, Ghost Stories, merupakan album yang
berisi curahan hati Martin. Ia mengaku bernyanyi tentang kehidupannya sendiri yang disebut
sebagai terapi pemulihan diri yang disebut sebagai terapi pemulihan diri dari kekecewaan.
Meski begitu, Martin menyangkal lagu-lagu galaunya pada album Ghost Storiesdisebabkanperpisahannya dengan Paltrow. Kami membuat keputusan ini sekitar 15 bulan yang lalu,
yaitu membuat lagu dari kisah nyata dan bersifat terbuka, kata Martin, seperti dilansir
Femalefirst, Minggu (18/5).
Album ini menjadi sesuatu yang berarti buat saya, tetapi saya tidak ingin menceritakannya.
Yang jelas, saya berharap akan menjadi berarti pula bagi semua orang, ujarnya.
Sebelumnya, Martin dikabarkan telah berkencan dengan Alexa Chung. Namun, ia
membantahnya. Ia mengaku hanya makan malam bersama Alexa.
-
8/12/2019 Artikel Pilihan Media Indonesia 21 Mei 2014
38/64
Makan malam bersama
Kabar terakhir menyatakan Martin dan Paltrow terlihat makan malam pada akhir pekan di
Hotel West Hollywood, Chateau Marmont. Mereka meninggalkan tempat tersebut dengan
menggunakan mobil yang sama. Namun, saat ditemui wartawan, Martin dan Paltrow yang
menikah 10 tahun lalu tersebut terkesan menghindari.
Paltrow merupakan aktris film yang namanya melambung sejak memerankan kekasih Robert
Downey Jr di filmIron Man. (Khristina Ruth Bintang/Triyanisya/Femalefirst/E! Online/H-1)
-
8/12/2019 Artikel Pilihan Media Indonesia 21 Mei 2014
39/64
Biarpun Kotor, Tetap Dipegang-pegang
MASYARAKAT sesungguhnya menyadari uang kartal, baik kertas maupun koin, yang sudah
entah berapa ratus kali pindah tangan tidak higienis dan kotor. Akan tetapi, hanya satu dari
lima orang yang mencuci tangan mereka setelah memegangnya.
Penelitian yang diselenggarakan Mastercard dan Oxford University terhadap lebih dari 9.000
responden di 12 negara Eropa mengungkapkan hal itu. Masyarakat Eropa masih belum bisa
membiasakan mencuci tangan setelah memegang uang kartal. Padahal, uang kartal lebih
banyak terpapar oleh kuman dan kotoran ketimbang pegangan di transportasi publik,
misalnya.
Sedikitnya dua dari lima orang mengaku selalu mencuci tangan setelah memegang hewanpeliharaan atau setelah melakukan perjalanan dengan transportasi publik.
Berdasarkan penelitian yang berlangsung Maret-April 2014 tersebut, responden Hongaria dan
Prancis memilikigaptertinggi antara kesadaran bahwa uang kartal kotor dan upaya
membersihkan diri. Mereka sadar bahaya kesehatan yang mereka hadapi, tetapi kemungkinan
responden tersebut mencuci tangan cukup kecil.
Perilaku tersebut, menurut psikolog Donna Dawson, disebabkan uang kertas dan koin
merupakan bentuk dari kekuatan ekonomi dan kesuksesan. Maka itu, sulit bagi orang untuk
melihat hal-hal negatif yang berkaitan dengan uang.
Kita mungkin menyadari bahwa terdapat kuman pada uang, tetapi kita tidak
menghubungkan sumber penyakit tersebut dengan cara kita menangani uang, tutur Donna.
Sebanyak 40% dari responden menyadari tidak memiliki kendali atas siapa yang memegang
uang mereka sebelumnya dan juga konsekuensinya. Banyak dari mereka juga tidak berusaha
berpikir tentang tindakan preventif, dengan 38% mengakui hal tersebut. Kendati begitu,
hampir 4 dari 10 (37%) orang Eropa mengklaim mereka bersedia melakukan setidaknya satu
perubahan kecil di dalam kehidupan mereka sehari-hari untuk lebih higienis. Mayoritas dari
mereka mengatakan akan lebih memilih menggunakan kartu atau pembayaran tanpa memakai
sentuhan sehingga lebih higienis.
Dosen ilmu biologi di Cork Institute of Technology, Irlandia, Jim O'Mahony mengatakan
hubungan antara uang dan kehigienisan bukan suatu hal yang baru. Apabila dilihat dari
perspektif sejarah, terdapat laporan bahwa uang bertanggung jawab atas wabah penyakit
epidemis di Inggris.
Secara ilmiah, terdapat banyak studi selama beberapa tahun terakhir ini yang membuktikan
bahwa uang kertas dan koin membawa bakteri dan mikroba lain. Sebagian besar orang
-
8/12/2019 Artikel Pilihan Media Indonesia 21 Mei 2014
40/64
mengakui memegang uang kartal dapat dianggap berbahaya, tapi pada praktiknya, orang-
orang masih enggan meninjau kebersihan uang. (Wibowo/E-1)
-
8/12/2019 Artikel Pilihan Media Indonesia 21 Mei 2014
41/64
Tiada Daya Redam Subsidi
GAYATRI SUROYO
Selain subsidi BBM yang membengkak Rp75 triliun, subsidi listrik juga melonjak dari
Rp71,4 triliun menjadi Rp107,1 triliun.
PEMERINTAH tidak berdaya meredam pembengkakan subsidi bahan bakar minyak (BBM)
tahun ini yang mencapai Rp75 triliun jika dibandingkan dengan jumlah yang ditetapkan
dalam anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN). Dengan pembengkakan tersebut,
subsidi BBM yang dibayar pemerintah sebesar Rp285 triliun.
Demikian antara lain proyeksi pemerintah yang diajukan dalam Rancangan APBN Perubahan
(RAPBN-P) 2014 ke DPR. Pembengkakan subsidi BBM tersebut diiringi dengan turunnya
penerimaan negara hingga Rp69,4 triliun.
Draf RAPBN-P 2014 disampaikan Menteri Keuangan Chatib Basri kepada parlemen dalam
Sidang Paripurna DPR di Jakarta, kemarin. Dimuat dalam dokumen tersebut, akibat belanja
yang membengkak dan penerimaan turun, rencana defisit yang awalnya Rp175,4 triliun
melonjak menjadi Rp251,7 triliun.
Liftingmengurangi produksi dan rupiah (melemah) membuat beban subsidi jadi lebihtinggi, ujar Chatib.
Lifting minyak dalam asumsi RAPBN-P 2014 berkurang jauh dari awalnya 870 ribu barel per
hari (bph) menjadi 818 ribu bph. Adapun perhitungan nilai tukar rupiah rata-rata dalam satu
tahun juga melemah dari 10.500 per dolar AS menjadi 11.700 per dolar AS.
Tidak hanya subsidi BBM, subsidi listrik juga bengkak dari Rp71,4 triliun menjadi Rp107,1
triliun. Kenaikan subsidi listrik terjadi karena awalnya Badan Anggaran (Banggar) DPR dan
pemerintah menyepakati penaikan tarif listrik bagi industri per Januari. Namun, nyatanya
tarif listrik industri baru bisa naik bertahap mulai Mei.
Sejauh ini pemerintah belum mengajukan kebijakan yang lebih bisa mengurangi beban
subsidi, misalnya menaikkan harga BBM, melakukan penjualan tertutup BBM subsidi, atau
memberi subsidi dengan nominal tetap per liter (subsidi tetap).
Chatib mengatakan pemerintah memilih tidak membuat kebijakan strategis. Kebijakan
semacam itu lebih baik dilakukan pemerintahan baru. Ketua Banggar DPR Ahmadi Noor
Supit mendorong pemerintah untuk berani memutuskan kebijakan. Pemerintah bisa
merealisasikan distribusi tertutup untuk penjualan BBM bersubsidi. Bahkan, menurutAhmadi, pihak legislatif akan setuju jika pemerintah memberikan subsidi tetap.
-
8/12/2019 Artikel Pilihan Media Indonesia 21 Mei 2014
42/64
Kalau DPR-nya sudah, yang selama saya pimpin ini sudah okelah. Cuma butuh keberanian
politik pemimpin negaranya, cetus Ahmadi.
Pada kesempatan terpisah, Direktur Institute for Development of Economics and Finance
(Indef) Enny Sri Hartati menegaskan yang terpenting ketegasan dan konsistensi pemerintah
untuk segera memutuskan kebijakan subsidi BBM. Dengan demikian, tidak terjadi polemik di
masyarakat yang justru berdampak pada ekspektasi inflasi.
2015 tumbuh 5,5%
Meski tahun depan digadang-gadang sebagai periode pascastabilisasi, nyatanya pemerintah
masih memasang asumsi pertumbuhan di level konservatif. Pertumbuhan ekonomi
diperkirakan bergerak di kisaran 5,5%-6%, lebih baik ketimbang 2014.
Selain dukungan dari faktor eksternal, lebih baiknya pertumbuhan ekonomi didorong olehmembaiknya stabilitas dan fundamental ekonomi, serta berlanjutnya kebijakan struktural,
ujar Chatib saat membacakan pidato pengajuan RAPBN 2015 di hadapan parlemen, kemarin.
(Aim/E-1)
-
8/12/2019 Artikel Pilihan Media Indonesia 21 Mei 2014
43/64
Menggembung, Beban Utang Luar Negeri
Rasio pembayaran utang luar negeri mencapai level tertinggi dalam 5 tahun terakhir.
BEBAN utang luar negeri pemerintah baru kelak akan meningkat. Itu terlihat dari rasio
pembayaran utang luar negeri Indonesia (debt service ratio/DSR) kuartal I tahun ini yang
melonjak ke level 46,31%.
Sesuai statistik, utang luar negeri Indonesia yang dipublikasikan Bank Indonesia (BI)
kemarin, rasio pembayaran utang itu tertinggi dalam 5 tahun terakhir. Besaran DSR pun
meningkat ketimbang posisi kuartal IV-2013 di level 43,38%.
Adapun DSR dihitung dari per bandingan pembayaran pokok dan bunga utang luar negeriterhadap penerimaan ekspor. Semakin tinggi persentase DSR, devisa ekspor yang dapat
dipakai untuk investasi atau pembangunan domestik akan makin rendah.
Lonjakan DSR disebabkan naiknya nominal utang. Jumlah utang luar negeri pemerintah
mencapai US$122,405 miliar, naik US$8,11 miliar dari posisi akhir tahun lalu. Sementara itu,
nilai utang swasta bertambah US$4,319 miliar menjadi US$145,98 miliar. Di lain hal, utang
BI menurun US$1,148 miliar ke US$8,107 miliar.
Di lain hal, nilai ekspor nasional melemah. Di sepanjang tiga bulan pertama tahun ini, ekspor
turun US$1,18 miliar menjadi US$215,312 miliar.
Ini beban (utang Indonesia) akan menjadi beban pemerintahan yang akan datang, ujar
Ketua Umum Komite Ekonomi Nasional Raden Pardede di Kementerian Koordinator
Perekonomian, Jakarta, kemarin.
Ia khawatir DSR yang terus naik akan menimbulkan kerentanan bagi stabilitas perekonomian
nasional. Apalagi, DSR menggembung di tengah besarnya defisit transaksi berjalan yang
masih di level 2,02%.
Gubernur BI Agus Martowardojo menambahkan, selama tiga tahun lebih, modal asing
mengalir ke negara-negara emerging market, termasuk Indonesia, seiring penerapan stimulus
ekonomi di AS. Dana itu diserap perusahaan dalam negeri via penerbitan surat utang. Namun,
Bank Sentral AS kini mengurangi stimulus secara bertahap. Itu akan terjadi dana keluar dari
negara berkembang yang fundamentalnya kurang baik. Ini mesti kita antisipasi, terang dia.
Kepala Ekonom BCA David Sumual memaknai kenaikan DSR sebagai rendahnya daya saing
produk ekspor. Pengusaha berekspansi dengan berorientasi pada pasar domestik. Padahal,
dana ekspasi bersumber dari pinjaman valas. Seharusnya penarikan utang diarahkan pada
peningkatan ekspor seperti manufaktur dan lainnya. (Wes/E-2)
-
8/12/2019 Artikel Pilihan Media Indonesia 21 Mei 2014
44/64
EKONOMI NASIONAL
Pengambil Kebijakan Publik Bisa Imun Ancaman Pidana
Pengambilan keputusan paling banyak tertunda di Kementerian ESDM, terutama
pascakasus suap terhadap mantan Kepala SKK Migas Rudi Rubiandini.
MANDEKNYA implementasi kebijakan publik banyak dikaitkan dengan kekhawatiran
pelaksana kebijakan terhadap ancaman pidana bila kebijakan tersebut memberi dampak
negatif. Sejatinya, hal itu tidak perlu terjadi bila mereka melaksanakan kewenangan
berdasarkan aturan yang berlaku.
Jangan sampai pejabat takut mengambil kebijakan publik karena takut dipidana. Tidak usah
takut selama masih sesuai dengan koridor hukum yang berlaku, ujar Kepala Badan
Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Mardiasmo dalam seminar nasional
Public Entrepreneurship, Implementasi, dan Pengawasannya dalam Rangka Peningkatan
Kualitas Pelayanan Publik di Instansi Pemerintah Pusat dan Daerah yang Bebas dari Fraud,
di Jakarta, kemarin.
Di kesempatan yang sama, Ketua Komite Nasional Kebijakan Governance Mas Achmad
Daniri mengatakan sebuah kebijakan, bila diimplementasikan sesuai kewenangan
berdasarkan undang-undang, terlindungi hukum administrasi negara (HAN).
Kebijakan bisa ditarik ke ranah pidana apabila menjadi pintu masuk melakukan kejahatan,
ada unsur aji mumpung, dan kebijakan tersebut melanggar peraturan.
Sementara itu, Wakil Jaksa Agung RI D Andhi Nirwanto mengatakan Indonesia perlu belajar
dari efektivitas dan transparansi penegakan hukum di Singapura.
Di sisi lain, Menko Perekonomian Chairul Tanjung berniat membentuk tim kecil bersama
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk kemudian menjadi kantor konsultasi kebijakan
perekonomian. Hal itu untuk mempercepat keputusan ekonomi yang sering mandek karenapejabat negara takut salah mengambil kebijakan kemudian dibui KPK. Sayasudah minta
Sekretaris Kemenko meminta waktu pimpinan KPK untuk konsultasi dan berkoordinasi.
Banyak masalah terkait dengan kebijakan (tertunda) karena ketakutan para pengambil
kebijakan, ujar Chairul di Jakarta, Senin (19/5) malam.
Keputusan yang paling banyak tertunda akibat ketakutan kepada KPK terjadi di Kementerian
ESDM, terutama di Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas
Bumi (SKK Migas). Pascakasus suap terhadap mantan Kepala SKK Migas Rudi Rubiandini,
implementasi kebijakan di lembaga itu, lanjut Chairul, mandek luar biasa. Selain itu,
renegosiasi kontrak karya sektor pertambangan tidak kunjung bisa dibuat.
-
8/12/2019 Artikel Pilihan Media Indonesia 21 Mei 2014
45/64
Harus ada ruang konsultasi antara menteri dan KPK. Skemanya kita bicarakan dengan
pimpinan KPK. (Mus/Ghe/E-5)
-
8/12/2019 Artikel Pilihan Media Indonesia 21 Mei 2014
46/64
Tiongkok Nilai AS Bersikap Hipokrit
DIKA DANIA KARDI
Kejaksaan AS menyatakan lima petinggi militer Tiongkok itu berada di balik peretasan
informasi dari perusahaan AS.
TIONGKOK menuding pemerintah Amerika Serikat (AS) memberlakukan standar ganda dan
bersikap hipokrit dalam menanggapi aksi serangan siber dan aksi peretasan situs. Pernyataan
keras itu dilontarkan Beijing setelah pihak Kejaksaan AS menyatakan lima anggota militer
Tiongkok terlibat aksi peretasan situs milik sejumlah perusahaan Amerika.
Aksi peretasan kian mewarnai episode ketegangan dan memperburuk hubungan AS dan
`Negeri Tirai Bambu'. Tidak hanya itu, pertemuan Presiden Rusia Vladimir Putin dengan
Presiden Tiongkok Xi Jinping, pekan lalu, semakin memperenggang ikatan hubungan
Tiongkok-AS.
Terkait pernyataan Kejaksaan AS, Duta Besar AS untuk Tiongkok Max Baucus langsung
dipanggil pihak Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) Tiongkok. Wakil Menlu Tiongkok
Zheng Zeguang langsung menemui Baucus untuk mengungkapkan keberatan atas pernyataan
otoritas AS. Dalam pernyataannya, Kemenlu Tiongkok menyatakan Kejaksaan AS memberi
pernyataan fakta palsu dan memperkeruh hubungan kedua negara. Bahkan, Zheng menyebutAmerika telah bertindak hipokrit dan arogan dengan tuduhannya.
Zheng balik mendesak otoritas AS agar menjelaskan aksi mata-mata yang telah lama
dilakukan `Negeri Paman Sam' terhadap pejabat pemerintah, kalangan bisnis, pendidikan, dan
warga Tiongkok serta sejumlah negara lain di seluruh dunia.
Tiongkok menolak keras aksi penyadapan yang dilakukan pihak intelijen AS sebagaimana
yang dibongkar mantan pegawai Badan Keamanan Nasional AS (NSA) Edward Snowden
demi kepentingan bisnis dan politik. Snowden pernah mengatakan bahwa NSA meretas data
informasi penting milik Petrobas, perusahaan minyak nasional milik Brasil.
Atas sikap arogan AS yang menyudutkan pemerintah Tiongkok, juru bicara Kemenlu
Tiongkok Qin Gang menyatakan negaranya menangguhkan kerja sama gugus tugas
keamanan siber yang telah terjalin bersama AS. AS lewat tindakan ini telah mengkhianati
komitmen untuk membangun hubungan militer-militer yang stabil, sehat, serta andal dan
merusak hubungan kepercayaan, ujar Geng Yansheng, juru bicara Kementerian Pertahanan
Tiongkok, kemarin.
Di sisi lain, Pusat Koordinasi Darurat Jaringan Komputer Nasional Tiongkok(NCNERTTCC) melaporkan bahwa selama kurun 19 Maret-18 Mei 2014, mencatat lebih dari
-
8/12/2019 Artikel Pilihan Media Indonesia 21 Mei 2014
47/64
2.000 Trojan, piranti lunak jahat, yang berasal dari AS menyerbu sekitar 1,18 juta komputer
di Tiongkok.
Gertak Tiongkok
Pada Senin (19/5) waktu setempat, Jaksa Agung AS Eric Holder menyatakan lima petinggi
militer Tiongkok itu berada di balik peretasan informasi dari perusahaan AS, yakni Alcoa
Inc, United States Steel Corp, Allegheny Technologies Inc, Westinghouse Electric Co, dan
SolarWorld AG. Di samping itu, peretas berupaya mencuri rahasia dari United Steel, Paper,
and Forestry, dan Allied-Industrial and Service Workers International Union (USW).
Pihak Kejaksaan AS menetapkan dakwaan kriminal kejahatan siber pertama yang
dilayangkan AS terhadap pejabat asing secara spesifik. Kasus ini seharusnya menjadi
peringatan bagi AS terkait penyusupan siber, tukas Holder dalam jumpa pers.
Pakar keamanan dari Universitas George Washington, Frank Cilluffo, mengatakan langkah
kejaksaan itu menunjukkan otoritas AS tidak asal menggertak. (Reuters/AP/Telegraph/NY
Times/Xinhua/I-3)
-
8/12/2019 Artikel Pilihan Media Indonesia 21 Mei 2014
48/64
-
8/12/2019 Artikel Pilihan Media Indonesia 21 Mei 2014
49/64
Menimbang Uang di Jembatan Timbang
AKHMAD SAFUAN
Untuk memutus mata rantai korupsi, sistemnya berupa daring dan dipantau 24 jam.
PULUHAN sopir beristirahat sambil menikmati santap siang di sebuah warung makan di
Onggorawe, Kecamatan Sayung, Demak. Truk-truk pun diparkir berbaur dengan kendaraan
lainnya. Ada pula sebagian sopir yang sudah bersiap berangkat ke tempat tujuan.
Sejumlah sopir mengemudikan truk bertonase berat memasuki jembatan timbang. Tampak
petugas memeriksa dan memberikan surat dispensasi. Namun, ada pula truk yang bebas
melintas saat menunjukkan surat dispensasi dari pos jembatan timbang sebelumnya. Selain di
Demak, jembatan timbang lainnya seperti di Subah, Batang, juga dipenuhi truk-truk yang
akan menimbang muatan.
Surat dispensasi tersebut diperoleh awak kendaraan angkutan barang yang mengalami
kelebihan tonase muatan. Umumnya mereka mendapatkan surat dispensasi di Jembatan
Timbang Tanjung, Kabupaten Brebes, untuk kendaraan dari arah Jakarta, dan Jembatan
Timbang Sarang, Kabupaten Rembang, untuk kendaraan dari arah timur (Surabaya).
Setiap tahunnya target denda di 16 jembatan timbang yang tersebar di Jawa Tengah sebesarRp40 miliar dan selalu terpenuhi. Namun, petugas sering melakukan pungli terhadap sopir
truk.
Adi, 40, sopir truk yang membawa barang paket dari Jakarta dengan tujuan Surabaya,
mengungkapkan dia mendapatkan surat dispensasi karena barang yang dibawa melebihi
ketentuan. Ada kelebihan sebanyak 1.840 kg dari yang seharusnya tonase kendaraan 7.500
kg, kata Adi sambil menunjukkan surat dispensasi tersebut.
Dalam surat tertera denda yang dibebankan kepada Adi sebesar Rp20 ribu. Namun, ia harus
membayar di Jembatan Timbang Tanjung, Brebes, sebesar Rp40 ribu. Rata-rata kendaraanangkutan barang harus menebus dispensasi Rp40 ribu per truk. Jika tidak, di setiap jembatan
timbang akan terkena denda atau membayar mel-melan(istilah di kalangan sopir) yang
besarannya Rp10 ribu hingga Rp20 ribu per truk atau terkena tilang, ungkap Adi.
Beberapa truk angk