ASPEK HUKUM PERAN SERTA MASYARAKAT ADATDALAM PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP

Mella Ismelina Farma Rahayu*

*Dosen Tetap Fakultas Hukum Unisba

Abstract

The aims of this research to find out the role of law to control the communities in terms of environmentalmanagement, to find out the role of the traditional communities in Environmental management especially during theeconomic crisis, and also find out the appropriate concept, which can be applied in the environmental managementso, it can prevent the worse environmental condition.

The used method in this research is Yuridis Normative, which was carried out by observing the secondary data ofprimary and secondary law through literature study and interview. The data analysis was conducted by qualitativeanalysis through which the results are exposed by descriptive analysis then the conclusions are obtained bydeductive method.

The research outcome is that generally the law of the role of communities in the environmental management hasbeen managed in UU No. 23 of 1997 about Environmental management and the involved sectoral law. The role ofthe traditional Communities in terms of the environmental management especially during the economic crisis is verysignificant that is through the traditional wisdoms, which were obtained through their empirical experiences.

They can create a method of the environmentally sound and the sustainable development, meanwhile theappropriate concepts which can be applied for preventing the worse environmental conditions during the economiccrisis are the concept of environmentally sound and sustainable development (ESSD), the ecoefficient concept forthe natural resources exploitation, and as well as the concept of ecological responsible.

Keywords: Environmental Management. Economic Crisis, Sustainable Development

1. PENDAHULUAN1.1 Latar Belakang Masalah

Lingkungan Hidup dapat dikatakan bagian yangmutlak dari kehidupan manusia dan menjadi sumberutama bagi manusia untuk memenuhi kebutuhanhidupnya. Dari lingkungan hidup, manusiamemanfaatkan bagian-bagian lingkungan hidupseperti hewan, tumbuhan, air, udara, sinar matahari,garam, kayu, barang-barang tambang dan lain

sebagainya; dari lingkungan pula, manusia bisamemperoleh daya atau tenaga, memperolehkebutuhan primer dan sekundernya, bahkan manusiadapat berkreasi dan mengembangkan bakat atauseninya.1'

1 NHT. Siahaan, Ekologi Pembangunan Dan Hukum TataLingkungan, Erlangga, Jakarta, 1987, hal. 1.

Dampak krisis ekonomi yang dialami oleh bangsaIndonesia masih terus dirasakan oleh sebagianmasyarakat Indonesia dan entah kapan akanberakhirnya. Dengan terjadinya krisis ekonomi inibukan tidak mungkin kekayaan hayati ini bakalmenjadi korban krisis terbesar karena bisadieksploitasi habis-habisan untuk membayar utangdan memenuhi kebutuhan hidup manusia. Apabilasumberdaya alam dan lingkungan hidup dianggapsebagai andalan dan dijadikan trade off terhadap krisisekonomi, maka di masa depan dapat menimbulkanmalapetaka. Sumberdaya alam akan dikuras dalamwaktu yang pendek dengan (discount nate) intensitasyang tinggi, sehingga dapat mengganggukeberianjutan pemanfaatannya. Keadaan tersebut bisaparah apabila kegiatan industri tidak melakukanpenghematan dengan mengabaikan biaya lingkungandalam penetapan biaya produksi. Keadaan iniakhirnya menimbulkan pencemaran yang dampaknya

Aspek Hukum Peran Serta Masyarakat Adat Dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup (Mella Ismelina Fanva Rahayu)

lebih dirasakan oleh masyarakat yang rentan.Akibatnya, tiga hal yang akan terjadi, yaitu pertama,pemanfaatan sumberdaya alam yang dimilikidipercepat pemanfaatannya tanpa memperhitungkankeberianjutannya. Kedua, pemotongan biayalingkungan akan meningkatkan pencemaranlingkungan yang dampaknya akan dirasakan olehmasyarakat. Ketiga, pemutusan hubungan kerja yangmengakibatkan kecemburuan sosial terhadapmasyarakat lapisan bawah, yang pada akhirnya jugaakan meningkatkan tekanan yang lebih besar lagiterhadap sumberdaya alam karena harus memenuhikelangsungan hidup (survival) mereka.

Krisis ekonomi selain dapat menimbulkan dampaknegatif terhadap lingkungan seperti yang telahdiuraikan di atas, juga dapat menimbulkan dampakpositif karena masyarakat menjadi kreatif mencarisumber daya alternatif untuk mengantisipasikelangkaan sumber daya alam akibat eksploitasi yangberiebihan. Oleh karena itu, peran masyarakat sangatmenentukan dalam pengelolaan lingkungan hidup.

Pentingnya peran masyarakat dalam pengelolaanlingkungan hidup tercantum dalam GBHN yangmerupakan arah kebijaksanaan dalam pembangunan,sebagai berikut:

"Peran serta aktif segenap lapisan masyarakatdalam pembagunan harus makin meluas danmerata, baik dalam memikul beban pembangunanmaupun dalam pertanggungjawaban ataspelaksanaan pembangunan atau pun pula didalam menerima kembali hasil pembangunan.Untuk itu perlu diciptakan suasanakemasyarakatan yang mendukung cita-citapembangunan, serta terwujudnya kreativitas danotoaktivitas di kalangan rakyat".

Peran masyarakat berdasarkan GBHN tersebutakan selalu terkait dengan peran masyarakat untukmenjaga kelestarian fungsi lingkungan hidup dalamsetiap kegiatan ekonomi dan sosial.

Penjabaran yang lebih kongkrit dari GBHNtersebut dituangkan dalam UU No 23 Tahun 1997tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPLH).2'UUPLH telah memberikan dasar hukum yang kuatbagi masyarakat untuk turut berperan dalampengelolaan lingkungan hidup. Dasar hukum tersebutdapat ditemukan dalam Pasal 5 ayat 3 UUPLH yangmemberikan hak kepada setip orang untuk berperandalam pengelolaan lingkungan hidup dan dalam Pasal

2 UU NO. 23 tahun 1997 tentang Pengelolaan LingkunganHidup, dalam tulisan selanjutnya akan ditulis UUPLH.

7 ayat 1 UUPLH yang memberikan kesempatan yangsama dan seluas-luasnya kepada masyarakat untukberperan dalam pengelolaan lingkungan hidup.

Peran masyarakat dalam pengelolaan lingkunganhidup melibatkan individu, kelompok masyarakat danorganisasi-organisasi lingkungan (LSM). Dalam hal ini,masyarakat dapat turut berperan dalam prosespengambilan keputusan, seperti penilaian AMDAL,perumusan kebijaksanaan lingkungan hidup,mengembangkan budaya bersih lingkungan hidup,penyuluhan dan bimbingan di bidang lingkungan hidupserta dalam penegakan hukum.

Dengan telah ditegaskannya peran masyarakatdalam pengelolaan lingkungan hidup dalam GBHNdan UUPLH, maka masyarakat telah mendapatkanlandasan yang kuat bagi pelaksanaan peranannyadalam pengelolaan lingkungan hidup, karena kuncikeberhasilan dalam pelestarian fungsi lingkungan adadi tangan manusia sebagai unsur yang paling dominandalam lingkungan hidup.

Dalam keterkaitannya dengan peran masyarakatdalam pengelolaan lingkungan hidup, maka kita tidakboleh lupa dengan peran dari masyarakat adat.Kelompok masyarakat adat ini menyimpanketerampilan yang umum dikenal sebagai kearifantradisional, yang jika dikembangkan akanmenyumbangkan peran bagi usaha pelestarian fungsilingkungan. Meskipun ciri mereka yang kosmis-magis,namun secara fakta membuktikan apa yang merekalakukan melahirkan religius dalam bentuk pengelolaanlingkungan yang bijak dan bertanggung jawab.

Namun demikian, pengakuan pemerintahterhadap masyarakat adat tersebut hanya sebatasmengumpulkan simbol-simbol masyarakat adat dariberbagai penjuru Indonesia, tanpa mendalami maknadan hubungan timbal balik simbol-simbol tersebutdengan alam sekitar mereka atau lebih menganggapmasyarakat adat sebagai sekelompok manusia unikatau memandang mereka sebagai masyarakat yangterbelakang dan akhirnya"memaksa" mereka hidupdengan cara-cara yang modern. Dengan kata lain,pemerintah hanya melestarikan simbol-simbol adatseperti tari-tarian dan ukir-ukiran sementara organisasimasyarakat adat dibiarkan tidak berkembang.Demikian pula dengan kearifan tradisional dalampengelolaan lingkungan hidup yang dimiliki olehmasyarakat menjadi tersisihkan, akibat pemaksaanpenerapan teknologi yang sebenarnya tidakberkelanjutan dan berwawasan lingkungan. Dengandemikian ada indikasi adanya penghancuran sistemadat secara sistematis. Mengenai hal tersebut, kita

I@'Itho S Volume I No. 1 Januari - Juni 2003:1 -11

dapat mengkajinya dari berbagai aspek, salah satunyaadalah aspek hukum.

Dari aspek hukum, pengangkuan terhadapmasyarakat adat telah termuat dalam UUD 1945 danbeberapa perundang-undangan. Namun disisi lain,ada kegiatan yang sangat ironis menyangkutkeberadaan masyarakat adat, seperti kegiatanpertambangan, dan pertiutanan yang dalam peraturanpeaindang-undangannya tidak dimuat tentangeksistensi masyarakat adat tersebut. Contohnyaadalah UU No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan,yang hanya membagi kepemilikan tanah terbataspada hutan milik dan hutan negara. Pengakuan atashutan negara ini memberikan dampak legitimasi untukmenggusur hak penguasaan masyarakat adat atashutan, karena hutan marga, hutan daerah atausejenisnya, dianggap termasuk sebagai hutan negara.Selain itu, Peraturan Pemerintah No. 21 Tahun 1970tentang Hak Pengusahaan Hutan dan HakPemungutan Hasil Hutan, tegas-tegas membekukanhak masyarakat hukum adat di areal kehutanan.Demikian pula dengan UU No. 11 Tahun 1967tentang Pertambangan, yang sama sekali tidakmengkaitkan kegiatannya dengan eksistensimasyarakat adat, karena semua masalahpertambangan langsung diangkat sebagai urusannegara, tanpa perlu melibatkan opini mereka. Ketigaperaturan tersebut berarti telah memutuskan aksesmasyarakat adat ke sumber-sumber daya alamnyaatau memutuskan kebiasaan masyarakat adat dalampengelolaan lingkungan hidupnya. Jadi dari aspekhukum, ketidakjelasan aturan hukum positif yangmengakui keberadaan masyarakat adat membuateksistensi masyarakat adat tidak mempunyai legitimasiformal.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas,maka permasalahan diidentifikasikan sebagai berikut:

1. Sejauhmanakah hukum mengatur peranmasyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup.

2. Bagaimanakah peran masyarakat adat dalampengelolaan lingkungan hidup, khususnya dalamsituasi krisis ekonomi.

3. Konsep apakah yang dapat diterapkan dalampengelolaan lingkungan hidup agar lingkungantidak bertambah rusak dalam situasi krisisekonomi.

1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui sejauhmanakah hukummengatur peran masyarakat dalam pengelolaanlingkungan hidup.

2. Untuk mengetahui bagaimanakah peranmasyarakat adat dalam pengelolaan lingkunganhidup, khususnya dalam situasi krisis ekonomi.

3. Konsep apakah yang dapat diterapkan dalampengelolaan lingkungan hidup agar lingkungantidak bertambah rusak dalam situasi krisisekonomi.

1.4 Metode Penelitian

Metoda pendekatan yang digunakan adalahyuridis normatif, yang dilakukan dengan cara menelitidata sekunder berupa bahan hukum primer yaituperaturan perundang-undangan di bidang lingkunganhidup, dan bahan hukum sekunder berupa koran,makalah, jumal-jurnal, internet dan Iain-Iain. Teknikpengumpulan data dan infomiasi dilakukan melaluistudi kepustakaan dan wawancara dengan pihak-pihak yang terkait dengan penelitian. Wawancaradilakukan untuk memperjelas data dan informasi yangtelah diperoleh. Data dan informasi yang diperolehkemudian dianalisis berdasarkan analisis yuridiskualitatif. Hasil analisis dipaparkan dalam bentukdeskriptif analitis untuk mengambarkan peran sertamasyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidupterutama pada kondisi krisis ekonomi. Kemudian danhasil analisis tersebut ditarik kesimpulan secaradeduktif.

2. HASH DAN PEMBAHASAN

2.1 Pengertian Pengelolaan Lingkungan Hidup

Pengelolaan lingkungan merupakan suatu usahasecara sadar untuk memelihara, melindungi danmemperbaiki mutu lingkungan agar kebutuhan dasarmanusia dapat terpenuhi dengan sebaik-baiknyasehingga dapat mendukung kelangsungan hidupmanusia sampai pada tingkat kesejahteraan dankeadilan sosial.3' Pengertian pengelolaan berdasarkanKamus Umum Bahasa Indonesia 4> adalah pengurusan

3M. Djafar Saidi, Hukum Lingkungan, Lembaga PenerbitanUniversitas Hasanuddin, 1989, hal. 46.

4 Badudu- Zain, Kamus Umum Bahasa Indonesia, PustakaSinar Harapan, Jakarta, 1994, hal.650.

Aspek Hukum Peran Serta Masyarakat Adat Dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup (Mella Ismelina Farma Rahayu)

atau penyelenggaraan. Sedangkan pengertian secarayuridis adalah:5'

"Upaya terpadu untuk melestarikan fungsilingkungan hidup yang meliputi kebijaksanaanpenataan, pemanfaatan, pengembangan,pemeliharaan, pemulihan pengawasan danpengendalian lingkungan hidup."

Berdasarkan pengertian tersebut di atas, teriihatbahwa istilah pengelolaan diartikan selain kegiatankebijakan dalam pemanfaatan atau utilisasi sumberdaya alam juga tercakup kegiatan konservasi danpreservasinya, bahkan termasuk dibidang penegakanhukum berupa pengawasan dan pengendalian.6'Dengan demikian, ruang lingkup dari pengurusan ataupenyelenggaraan lingkungan hidup itu sangat luas.

Pelaksanaan dari pengelolaan lingkungan hidupdi Indonesia didasarkan pada tiga asas yaitu : asastanggung jawab negara, asas keterianjutan, dan asasmanfaat, dengan tujuan dari pengelolaan lingkunganhidup adalah untuk mewujudkan pembangunanberkelanjutan yang berwawasan lingkungan hidupdalam rangka pembangunan manusia Indonesiaseutuhnya dan pembangunan masyarakat Indonesiaseluruhnya yang beriman dan bertaqwa kepada TuhanYang Maha Esa.

2.2 Pengertian Dan Tujuan Dasar Peran SertaMasyarakat

Dalam pengelolaan lingkungan hidup, peran sertamasyarakat sangat penting artinya bagi teiiaksananyapengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan.

Suatu kegiatan yang melibatkan masyarakatumum dikenal sebagai peran serta masyarakat.Sedangkan pengertian peran serta masyarakatmenurut Larry W. Canter adalah :7>

"Proses komunikasi dua arah yang terns menerusuntuk meningkatkan pengertian masyarakat

5Pasal 1 butir (2) UUPLH.6Asep Warlan Yusuf, Kebijakan Desentralisasi Pengelolaan

Lingkungan Hidup, Makalah Simposium Otonomi DaerahDan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Dies NatalisFakultas Hukum Unpar, Bandung, 2001, hal. 4.

7Pengertian peran serta masyarakat ini diberikan olehLarry W. Canter dalam bukunya " Environmental ImpactAssessment, McGraw-Hill, New York, 1991 dikutip dari

Arimbi HP, Aspek Peran Serta Masyarakat DalamPengelolaan Limbah S3, Makalah Diskusi TerbatasAspek-Aspek Hukum Pengelolaan Limbah B3, ICEL,

Jakarta. 1994, hal.1.

secara penuh atas suatu proses dimana masalah-masalah dan kebutuhan lingkungan sedangdianalisis oleh badan yang bertanggung jawab".

Lebih lanjut pengertian tersebut oleh Larry W.Canter disederhanakan sebagai feed-forwardinformation (komunikasi dari pemerintah kepadamasyarakat tentang suatu kebijakan) dan feedbackinformation (komunikasi dari masyarakat kepemerintah atas kebijakan pemerintah).8) SedangkanArimbi HP9', mengartikan peran serta masyarakatsebagai partisipasi masyarakat sebagai bentukkekuatan dan kedaulatan rakyat, yang menempatkanmasyarakat sebagai kekuatan untuk melakukankontrol sosial terhadap setiap keputusan yang diambiloleh pejabat negara. Lebih lanjut, Arimbi HP mengutippendapat Anstein yang menempatkan masyarakatsetara dengan penguasa dengan menjalankan prinsipkemitraan, sehingga suara masyarakat mempunyaipengaruh dalam proses pengambilan keputusan.

Ada dua hal yang perlu mendapat perhatian jikakita berbicara tentang peran serta. Pertama, peranserta masyarakat mempakan hak dasar setiap warganegara (hak asasi manusia) dan dijamin oleh konstitusiyaitu Pasal 28 UUD 1945. Kedua, peran serta itudimaksudkan untuk melindungi kepentingan publikdalam pemanfaatan sumberdaya alam. 10>

Sedangkan tujuan dasar dari peran sertamasyarakat adalah untuk menghasilkan masukan danpersepsi yang berguna dari warga negara danmasyarakat yang berkepentingan dalam rangkameningkatkan kualitas pengambilan keputusantentang lingkungan. Hal tersebut sangat penting,karena dengan melibatkan masyarakat yang potensialterkena dampak kegiatan dan kelompok kepentingan,para pengambil keputusan dapat menangkappandangan, kebutuhan, dan pengharapan darimasyarakat dan kelompok tersebut, lalumenuangkannya kedalam konsep. Pandangan danreaksi dari masyarakat tersebut sebaliknya akanmenolong pengambil keputusan untuk menentukanprioritas, kepentingan, dan arah yang positif dariberbagaifaktor.11'

8Ibid.9Arimbi HP, Partisipasi Masyarakat dan Keterbukaan

Informasi Dalam Proses AMDAL, sebuah UsulanMekanisme Penerapannya Dalam Konteks Indonesia,

http/www.googlee-law.10Ibid.11Arimbi HP, Peran Serta Masyarakat Dalam Penegakkan

Hukum Lingkungan, Jurnal Hukum Lingkungan, Tahun I-NoLICEL, Jakarta, 1994, hal. 79.

EC. t:Yx O S Volume I No. Uanuari - Juni 2003:1 -11

Ada dua tiang utama yang sangat penting dansaling terkait untuk mewujudkan peran sertamasyarakat yang bermakna, yaitu transparansi atauketerbukaan dan akses atas informasi. Tanpaketerbukaan dan informasi yang cukup seseorangtidak mempunyai gambaran yang menyeluruhterhadap suatu keadaan, sehingga pada akhirnyatidak dapat menghasilkan suatu keputusan yangtepat.12'

2.3 Pengaturan Peran Serta Masyarakat DalamPengelolaan Lingkungan Hidup

Peran" serta masyarakat dalam pengelolaanlingkungan hidup didasarkan pada haknya ataslingkungan hidup yang baik dan sehat, dimana haltersebut merupakan salah satu hak asasi manusia.

Penegasan mengenai pengakuan atas lingkunganyang baik dan sehat terdapat dalam Pasal 5 ayat (1)UUPLH yang menyebutkan bahwa:

"Setiap orang mempunyai hak yang sama ataslingkungan hidup yang baik dan sehat".

Hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehattersebut merupakan hak subyektif yang merupakanbentuk yang paling luas dari periindunganseseorang.13' Hak tersebut memberikan kepada yangmempunyainya suatu tuntutan yang sah gunameminta kepentingannya akan suatu lingkungan hidupyang baik dan sehat itu dihormati, suatu tuntutan yangdapat didukung oleh prosedur hukum, denganperiindungan hukum oleh pengadilan dan perangkat-perangkat lainnya.14* Tuntutan tersebut mempunyaidua fungsi yang berbeda, yaitu :15'

1. fungsi yang dikaitkan pada hak membela diriterhadap gangguan dari luar yang menimbulkankerugian pada lingkungannya;

2. fungsi yang dikaitkan pada hak menuntutdilakukannya sesuatu tindakan agarlingkungannya dapat dilestarikan, dipulihkan ataudiperbaiki.

12Arimbi HP, Loc.cit.

13 Hal tersebut merupakan pendapat dari Heinhard Steigerc.s, dikutip dari Koesnadi Hardjasoemantri, Hukum TataLingkungan, Gadjah Mada University Press, Edisi ketujuh, Cetakan ke empatbelas, Yogyakarta, 1999, hal. 93.

1" Ibid.15 Ibid, hal.94.

Secara konstitusional, hak subyektif sebagaimanatertera dalam Pasal 5 UUPLH tersebut dapat dikaitkandengan hak umum yang tercantum dalam alinea ke-empat Pembukaan UUD1945 yang menyatakan :

"... membentuk suatu Pemerintahan NegaraIndonesia yang melindungi segenap bangsaIndonesia dan seluruh tumpah darah Indonesiadan untuk memajukan kesejahteraan umum,mencerdaskan kehidupan bangsa...".

Selain itu dapat pula dikaitkan dengan hakpenguasaan kepada Negara atas bumi dan air dankekayaan alam yang terkandung di dalamnya untuksebesar-besarnya kemakmuran rakyat.16' Berkaitandengan pengakuan atas lingkungan yang baik dansehat, Pasal 5 ayat (3) UUPLH lebih lanjutmenegaskan bahwa:

"Setiap orang mempunyai hak untuk berperandalam rangka pengelolaan lingkungan hidupsesuai dengan peraturan perundang-undanganyang beriaku"

Sebagai pengimbagan dari adanya hak untukberperan serta dalam pengelolaan lingkungan hidup,maka UUPLH mengatur pula mengenai kewajibanmasyarakat dalam memelihara kelestarian fungsilingkungan hidup, termasuk mencegah danmenanggulangi pencemaran dan perusakanlingkungan hidup.17'

Berkaitan dengan peran dalam pengelolaanlingkungan hidup, masyarakat mempunyai hak atasinformasi lingkungan hidup. Ini sebagai konsekuensilogis dari hak berperan dalam pengelolaan lingkunganhidup yang berlandaskan pada asas keterbukaan.Dengan adanya hak atas informasi lingkungan hidup,maka diharapkan akan meningkatkan nilai danefektivitas peran serta masyarakat dalam pengelolaanlingkungan hidup.

Selanjutnya Pasal 7 ayat (1) UUPLH menegaskankembali bahwa:

"Masyarakat mempunyai kesempatan yang samadan seluas-luasnya untuk berperan serta dalampengelolaan lingkungan hidup".

Pelaksanaan dari peran serta masyarakat dalampengelolaan lingkungan hidup berdasarkan Pasal 7ayat (2) UUPLH dapat berupa:

i6Pasal33ayat3UUD1945.

17Pasal6ayat(1)UUPLH

Aspek Hukum Peran Serta Masyarakat Adat Dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup (Mella Ismelina Farma Rahayu)

@ meningkatkan kemandirian, keberdayaanmasyarakat dan kemitraan;

@ menumbuhkembangkan kemampuan dankepeloporan masyarakat;

@ menumbuhkan ketanggapsegeraan masyarakatuntuk melakukan pengawasan sosial;

@ memberikan saran pendapat;

@ menyampaikan informasi dan/atau menyampaikanlaporan.

Keberdayaan masyarakat yang merupakan salahsatu bentuk pelaksanaan dari peran serta masyarakatdalam pengelolaan lingkungan hidup berdasarkanPasal 7 ayat (2) UUPLH tersebut di atas, memberikanpeluang yang besar bagi masyarakat adat untukmengembangkan peranannya dalam pengelolaanlingkungan hidup mengingat mereka mempunyaikearifan tradisional yang diperoleh daripengalamannya bertinteraksi dengan alam secara

langsung.

Dengan demikian, melalui pengaturan Pasal 7UUPLH ini, pemerintah memberikan kesempatankepada masyarakat untuk berperan serta lebih besartermasuk kepada masyarakat adat.

Pengertian masyarakat adat dalam hal inidibedakan dengan pengertian masyarakat lokal.Pengertian masyarakat adat adalah :18>

"Kelompok masyarakat yang memiliki asal usulleluhur (secara turun temurun) di wilayahgeografis tertentu, serta memiliki sistem nilai,ideologi, ekonomi, politik, budaya, sosial dan

wilayah sendiri".

Berdasarkan definisi tersebut, suatu kelompoktermasuk masyarakat adat jika dia mempunyai sistemsendiri dalam menjalankan penghidupan mereka yangterbentuk karena interaksi yang terus menerus didalam kelompok tersebut dan mempunyai wilayahteritori sendiri dimana sistem-sistem nilai yang merekayakin, masih diterapkan dan berlaku bagi kelompok

tarcphnt

18 Arimbi HP, Penghancuran Secara Sistematis iSistem-Sistem Adat Oleh Kelompok Dominan, Internet, KertasPosisi Walhi No.6, 1997. Menurut Arimbi HP IstilahMasyarakat adat dirasakan iebih netral dan tidakmemberikan konotasi negatif dibandingkan dengan istilah-istilah lain seperti Pribimu dan suku asli, masyarakat

terasina, masvarakat tradisional.

Dasar hukum pengakuan eksistensi masyarakatadat terdapat dalam UUD 1945. UUD 1945 sebagaisumber hukum tertinggi mengakui adanyakemajemukan budaya, termasuk pula pengakuan atasadanya kemajemukan sumber-sumber hukum yangberlaku ditengah-tengah kehidupan masyarakatsehari-hari. Pasal 18 UUD 1945 menyatakan bahwa:

Tembagian daerah Indonesia atas daerah-daerahbesar dan kecil, dengan bentuk susunanpemerintahannya ditetapkan dengan undang-undang, dengan memandang dan mengingatidasar permusyawaratan dalam sistempemerintahan negara dan hak asal usul dalamdaerah-daerah yang bersifat istimewa".

Dasar hukum lainnya adalah Pasal 5 UU No.5tahun 1960 tentang Pokok-pokok Agraria. Pasal 5tersebut memberikan pengakuan bahwa hukumagraria yang berlaku atas bumi, air, dan ruangangkasa ialah hukum adat. Sedangkan Pasal 6 UUNo. 10 tahun 1992 tentang PerkembanganKependudukan dan Pembangunan KeluargaSejahtera, memberikan dasar hak penduduk meliputi:

1. hak penduduk sebagai din pribadi yang meliputihak untuk membentuk keluarga, hakmengembangkan kualitas din dan kuaiitas

hidupnya;2. hak penduduk sebagai anggota masyarakat yang

meliputi hak untuk mengembangkan kekayaanbudaya, hak untuk mengembangkan kemampuanbersama sebagai kelompok, hak ataspemanfaatan wilayah warisan adat, serta hakuntuk melestarikan atau mengembangkanperilaku kehidupan budayanya;

3. hak penduduk sebagai warga negara yangmeliputi pengakuan atas harkat dan martabatyang sama, hak memperoleh danmempertahankan ruang hidupnya;

4. hak penduduk sebagai himpunan kuantitas yangmeliputi hak untuk diperhitungkan dalamkebijaksanaan perkembangan kependudukan danpembangunan keluarga sejahtera.

Peran serta masyarakat dalam pengelolaanlingkungan hidup tersebut hams mencakup aksesinformasi, transparansi, tuntutan adanya pemerintahyang baik dan bersih yang akhirnya bermuara bagikeberadaan masyarakat madani. Selain itu perjuanganuntuk mengakui eksistensi masyarakat adat sangatpenting dalam rangka melindungi fungsi lingkungan,karena kearifan tradisional yang masyarakat adat

1=̂ .-1- Vi ~* *=l Volume I No. 1 Januari - Juni 2003 :1 -11

punyai adalah ilmu lingkungan yang didapat daripengalaman empirik mereka.

2.4 Konsep Pengelolaan Lingkungan Hidup PadaKondisi Krisis Ekonomi

Ada beberapa konsep yang dapat digunakandalam pengelolaan lingkungan hidup khususnya padakondisi krisis ekonomi, yaitu konsep pembangunanberkelanjutan yang berwawasan lingkungan, konsepeko-efesiensi dan konsep tanggung jawab ekologis.Berikut ini akan dijabarkan satu persatu.

1. Konsep Pembangunan Berkelanjutan YangBerwawasan Lingkungan

Berkaitan dengan pengelolaan lingkungan hidupkhususnya dalam pemanfaatan dan pemeliharaanlingkungan hidup tidak terlepas dengan konseppembangunan berkelanjutan yang berwawasanlingkungan, jika dalam pemanfaatan lingkungan hidupingin berkelanjutan dalam pemanfaatannya.

Mengenai konsep, arti, dan definisi pembangunanberkelanjutan belum ada kata sepakat diantaranegara-negara. Oleh karena itu, definisi pembangunanberkelanjutan yang banyak digunakan adalah definisiyang berasal dan laporan Komisi Sedunia.Berdasarkan Laporan tersebut, definisi pembangunanberkelanjutan adalah :19>

"Pembangunan yang berusaha memenuhikebutuhan hari kini tanpa mengurangikemampuan generasi yang akan datang untukmemenuhi kebutuhan mereka."

Secara yuridis, Indonesia memberikan definisipembangunan berkelanjutan dikaitkan denganpembangunan berwawasan lingkungan hidup, yaitu :20>

"Pembangunan berkelanjutan yang berwawasanlingkungan hidup adalah upaya sadar danterencana, yang memadukan lingkungan hidup,termasuk sumber daya, ke dalam prosespembangunan untuk menjamin kemampuan,

19Ibid, hal. 10.20Pasal 1 Butir 3 UUPLH. Dalam UUPLH tidak memberikan

definisi Pembangunan Berwawasan Lingkungan (Eco-Development). Namun sebagai bahan perbandingandapat dilihat pada Pasal 1 Butir 13 UU No. 4 Tahun 1982tentang Ketentuan-ketentuan Pokok PengelolaanLingkungan Hidup yang sudah tidak berlaku lagi , yaitu"Upaya sadar dan berencana menggunakan danmengelola sumber daya secara bijaksana dalampembangunan yang berkesinambungan.

kesejahteraan dan mutu hidup generasi masa kinidan generasi masa depan."

Dari kedua definisi tersebut tampaklah bahwapembangunan berkelanjutan bersifat jangka panjangantar generasi, dimana suatu generasi tidak bolehmenghabiskan sumber daya sehingga tidak lagi tersisauntuk generasi yang akan datang. Juga dalampemanfaatan sumber daya alam senantiasamemperhitungkan dampak kegiatan terhadaplingkungan serta kemampuan sumber daya untukmenopang pembangunan secara berkesinambungan.Bagi sumber daya terperbarui, haruslah dijaga sifatterperbaruinya dan dalam hal sumber daya yang habisterpakai, haruslah dicari pengganti untuk sumber dayaitu.

Oleh karena itu, dalam pembangunanberkelanjutan ada tiga faktor yang hams diperhatikansecara terpadu, yaitu : 21' dimensi ekonomi, dimensiekologi, dan dimensi sosial budaya.

Sedangkan strategi dalam pembangunanberkelanjutan adalah mengembangkan keselarasanantar umat manusia serta antar manusia denganalam.22'

Dengan demikian, sumber-sumber alam harusdigunakan secara rasional. Jangan sampaipenggunaan sumber daya alam mengakibatkanmusnahnya sumber alam, rusaknya lingkungan dansemakin miskinnya lingkungan. Tetapi sebaliknyasumber alam harus dipelihara kelestarian dan dalampembangunan disertai proses mengembangkanlingkungan, dan lebih memperkaya lingkungan.23'

2. Konsep Eko-Efesiensi Dalam PemanfaatanSumber Daya Alam

Sebagaimana telah dijelaskan di atas, kondisikrisis ekonomi selain menimbulkan dampak negatifterhadap pemanfaatan lingkungan hidup, juga dapatmenimbulkan dampak positif.

Dampak positif dapat terjadi jika orang maumengatur diri dalam pengelolaan lingkungan hidupdengan menitik beratkan pada prinsip eko-efesiensi.Prinsipnya adalah dengan meningkatkan efesiensi,maka bahan dan energi yang terbuang berkurang danlimbah yang terbentuk juga berkurang sehingga

21Ibid, hal. 11.22 Surna T. Djadjadiningrat, Pembangunan Berkelanjutan

dan Berwawasan Ungkungan, Jurnal Hukum LingkunganTahunl/1994, hal. 24.

23Emil Salim, Pembangunan Berwawasan Lingkungan, PT.Pustaka LP3ES Indonesia, Jakarta, 1993, hal. 179.

Aspek Hukum Reran Serta Masyarakat Adat Dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup (Mella Ismelina Farma Rahayu)

dampak potensial pada lingkungan hidup punberkurang. Jadi dalam hal ini, masyarakat perlu sadarbahwa dalam pengelolaan lingkungan, efesiensimerupakan juga konsep sentral karena denganefesiensi tidak akan teiialu memberikan tekananterhadap lingkungan, lebih murah dan memberikankeuntungan yang lebih besar, sementara itu dampaklingkungan dan biaya sosial menjadi rendah.

Untuk teriaksananya konsep eko-efesiensi, makaperlu adanya pemberdayaan masyarakat, baikmasyarakat umum (tenmasuk masyarakat adat),birokrat, usahawan, pakar dan LSM. Jadi dalam hal iniperlu adanya dorongan pada masyarakat untukmencari jalan yang terbaik untuk mencegah danmenangani kerusakan lingkungan menurut kondisilingkungan mereka, karena merekalah yang lebihmengetahui kondisi lingkungan lokal. Hal tersebutdisebabkan kualitas lingkungan tidak hanya bersifatobjektif, melainkan juga subjektif berdasarkan persepsimasing-masing orang atau kelompok, dimana persepsitersebut dipengaruhi oleh latar belakang sosial-budaya, pendidikan dan pertimbangan untung-rugiyang berbeda-beda.

Dengan demikian, paradigma pengelolaanlingkungan hidup hams berubah kearah desentralisasipengelolaan lingkungan hidup, bukan lebihmemperkuat birokrasi pusat.

3. Konsep Tanggung Jawab Ekologis

Berbicara tentang tanggung jawab ekologis, makakita tidak bisa teriepas dan masalah etika lingkungan.Tujuan dan etika lingkungan adalah untuk membuatorang menjadi lebih kritis terhadap segala macampersoalan kehidupanya dalam hal ini persoalanlingkungan hidup. Etika membantu orang berfikirsecara rasional dan dapat dipertanggungjawabkanguna mecapai kesejahteraan masyarakat kapan pundan di mana pun dia berada.

Jika manusia tetap menginginkan untuk dapatterus memenuhi kebutuhan hidupnya, maka manusiaharus mau melakukan perubahan sikap danmeningkatkan kesadaran manusia terhadap alam danlingkungannya. Manusia harus mempunyai pandanganyang holistik.. Menurut pandangan ini, manusia danlingkungan adalah subyek lingkungan yang keduanyasaling membutuhkan. Jadi manusia tidak boleh lagimenggunakan pandangan transenden yangmenganggap bahwa manusia adalah subyeklingkungan sedangkan lingkungan adalah obyek yangdapat dieksploitasi semaksimal mungkin gunamemenuhi keinginan manusia.

Dengan demikian, dasar yang paling dalam untuktanggung jawab melestarikan lingkungan hidup adalahhormat tertiadap hidup. Keserakahan dan kerakusanmanusia merusak alam dan lingkungan padagilirannya akan merusak hidup manusia sendiri danseluruh kehidupan. Oleh karena itu dalam hal initanggung jawab ekologis merupakan wujud tanggungjawab tertiadap kehidupan sekarang maupunkehidupan bagi generasi yang akan datang.24'

2.5 Peran Serta Masyarakat Adat Dalam Penge-lolaan Lingkungan Hidup

Dalam negara kesatuan Republik Indonesia ini,telah hidup masyarakat dengan wujud kesatuan sosialyang khas yang pada akhimya melembaga sehinggamenjadi suatu kebudayaan lengkap dengan tatananaturan tingkah lakunya. Interaksi yang terns menerusdiantara mereka membuat mereka mempunyai sistempolitik, ekonomi, dan pemerintahan sendiri, sehinggaakhimya timbul apa yang dinamakan kearifantradisional.25) Kearifan tradisional dari masyarakat adatnampaknya belum menjadi pertimbangan dalampembangunan di Indonesia. Padahal begitu banyakkearifan tradisional yang dapat dipertimbangkan dandimasukkan dalam kebijakan pembangunan agarmasyarakat adat dapat berperan secara tradisionaldalam bentuk yang diakui dalam penyelenggaraanperlindungan lingkungan, karena pengetahuan darimasyarakat adat dalam mengelola alam terbuktimenunjang pembangunan berkelanjutan (sustainabledevelopment). Apalagi keberadaan masyarakat adattelah diakui dalam Bab VI Pasal 18 UUD 1945 yangmengatur tentang Pemerintahan daerah dan padabeberapa peraturan perundang-undangan, walaupunpada perjalanannya menjadi kabur terutama ketika UUPemerintahan Daerah terbentuk.

Banyak kearifan tokal dalam bidang pertanian,pemukiman kampung, perhutanan dan Iain-Iain yangsesungguhnya mempunyai nilai tinggi namun kurangterangkat dalam pengambilan keputusan, sepertiperilaku budaya sawah di Pulau Bali dimanamasyarakat adatnya mempunyai kearifan lingkunganuntuk memanfaatkan hujan sekaligus melindungitanah berlereng dari ancaman erosi karena curahhujan, demikian pula kearifan masyarakat JawaTengah yang membentuk teras sawah menurut gariskontur yang dikenal dengan nama Nyabuk Gunung,kemudian di Jawa Barat disebut Ngais Gunung dan di

24Ibid, hal. 36.

25Arimbi HP, Loc.cit.

E. til O S Volume I No. 1 Januari - Juni 2003:1 -11

Bali disebut Sengkedan, temyata pengetahuan yangtelah lama dipraktekkan oleh masyarakat adat tersebutselaras dengan cara bertani mukhtahir yaitu ContourPlanting. Jika kita mau mencoba memahami praktek-praktek ini dengan baik, maka kelak pada gilirannyaakan memberikan sumbangan berarti bagipemanfaatan secara lestari sumber daya alam kita,sehingga dalam keadaan kondisi krisis ekonomipunkita tidak akan bernafsu untuk mengeksploitasi sumberdaya alam.26'

Oleh karena itu, Indonesia harus lebih memikirkannasib masyarakat adat secara sungguh-sungguh,karena temyata kelompok masyarakat adat inimempunyai sifat kekhasan sebagai kelompok, yangkarena kekerabatannya dalam kelompok itumenciptakan budaya yang terbukti lebih berwawasanlingkungan ketimbang teknologi modern yangsekarang tengah dikembangkan. Dengan demikianpola penseragaman pengelolaan sumber daya alamseperti dalam sektor pertambangan, kehutananmelalui pola HPH dan HTI serta perkebunan yangselama ini dilakukan oleh pemerintah harus dirubahdengan lebih memperhatikan kearifan tradisionalmasyarakat adat dalam pengelolaan lingkungan hidup.Upaya tersebut perlu dilakukan agar tidakmenghancurkan masa depan bangsa karenakehilangan sumber penghidupan apalagi dalamkondisi krisis ekonomi yang sangat berdampak seriusterhadap kehidupan perekonomian bangsa.

Sementara itu, masyarakat internasional pun telahmengakui hak-hak masyarakat adat tersebut dalamberbagai perjanjian-perjanjian internasional. Indonesiasebagai bagian masyarakat internasional telahmerespon perjanjian-perjanjian internasional tersebutdengan meratifikasi dua dari sepuluh perjanjianinternasional yang mengandung pengakuan terhadaphak-hak tradisional. yaitu pengesahan pembentukanWTO (World Trade Organization) melalui UU No. 7Tahun 1994 dan Konvensi Keanekaragaman Hayatimelalui UU No. 5 Tahun 1994. Walaupun diakuipentingnya keanekaragaman hayati, khususnya dalamUU No. 5 tahun 1994 tentang KeanekaragamanHayati, tidak melihat keanekaragaman budaya darimasyarakat adat sebagai bagian darikeanekaragaman hayati tersebut.

Di dalam bab sebelumnya, telah dijelaskan bahwatelah ada pengakuan terhadap masyarakat adat dalamBab VI Pasal 18 UUD1945, Pasal 5 UU Pokok Agraria

26 Adi Sasono, Lingkungan Rusak Karena Keserakahan,Kompas, Jakarta, 1997.

dan Pasal 6 UU No. 10 tahun 1992 tentangPerkembangan Kependudukan dan PembangunanKeluarga Sejahtera, yang menandakan adanyapengakuan atas keberadaan kesatuan-kesatuan politiktradisi yang bersumber dan sistem budaya berbagaikelompok masyarakat yang tercakup di dalam teritorialNegara Republik Indonesia. Namun pengakuan inihams tidak sekedar mengakui lembaganya saja,melainkan juga aspek-aspek struktur organisasi,mekanisme ketja, peraturan-peraturannya, sertaberbagai hak dan kewajiban yang terkandung di dalamsistem kelembagaan masyarakat adat.

2.6 Akses Masyarakat Adat Ke Sumber Daya Alam

Hubungan masyarakat adat ke sumber dayaalamnya secara alamiah telah teitentuk secara turuntemurun dan telah mempunyai teori khusus, dalammengembangkan penghidupan dan kebudayaannya.Teori mereka biasanya dibatasi dengan tanda-tandaalam yang mereka kembangkan sendiri, seperti hutankaret atau hutan rotan sebagai tanda daerah itupernah dilakukan peladangan. Akses masyarakat adatke sumber-sumber penghidupannya lebihdimaksudkan menjaga kelangsungan hidupnya,seperti kemampuan mereka yang didasarkanpengalaman empirik ratusan tahun untuk menciptakansistem penanaman yang berkelanjutan melalui sistemperladangan berpindah dengan maksud untukmenjaga kesuburan lahan. Namun sistem perladanganberpindah ini dianggap oleh pemerintah sebagaimenelantarkan lahan, sehingga kemudian secarasepihak pemerintah menganggap lahan itu sebagaitanah terlantar dan akhirnya mengklaimnya sebagaitanah negara.

Kearifan tradisional lainnya dari masyarakat adatadalah dalam pemanfaatan hutan secara tnulti produk,dengan tidak nanya bertumpu pada produk kayu saja.Pemanfaatan hasil hutan non-kayu, seperti damar,rotan, madu dan buah-buahan serta hasil hutanlainnya, selain mampu memberikan penghidupan bagimasyarakat adat, terbukti juga mampu menjagakelestarian fungsi daya dukung hutan. Namun kearifantradisional dari masyarakat adat dalam pemanfaatanhasil hutan ini tidak didukung oleh kebijakanpemerintah di bidang kehutanan, karena pemerintahlebih menekankan hasil panen kayu ketimbang hasil-hasil hutan non kayu lainnya.

Agar terjadi keselarasan antara masyarakat adatdengan pemerintah dalam pengelolaan lingkunganhidup, maka pemerintah harus merubah arah

Aspek Hukum Peran Serta Masyarakat Adat Dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup (Mella Ismelina Fanva Rahayu)

kebijakannya dalam pembangunan, dengan caramemasukkan dan mempertiatikan akses masyarakatadat dalam pengelolaan lingkungan hkjup.

3. KESIMPULAN DAN SARAN

3.1 Kesimpulan

1. Pengaturan hukum secara umum mengenai peranmasyarakat dalam pengelolaan lingkungan hiduptelah di atur dalam UUPLH. Khusus mengenaipengakuan eksistensi dan masyarakat adat telahtercantum dalam Bab VI Pasal 18 UUD 1945,Pasal 5 UU No. 5 Tahun 1960 tentang Pokok-Pokok Agraria dan Pasal 6 UU No. 10 Tahun1992 tentang Perkembangan Kependudukan danPembangunan Keluarga Sejahtera. Selain ituIndonesia pun telah meratifikasi dua perjanjianinternasional yang mengakui hak-hak masyarakatadat melalui UU No. 7 Tahun 1994 tentangPengesahan Pembentukan World TradeOrganization (WTO) dan UU No. 5 tahun 1994tentang Konvensi Keanekaragaman Hayati.Namun dalam perkembangannya peran sertamasyarakat adat terjegal oleh aturan yang telahditetapkan oleh Pemerintah yang tidakmemasukkan peran serta masyarakat adat dalampengelolaan lingkungan hidup, seperti UU No. 41tahun 1999 tentang Kehutanan, PeraturanPemerintah No. 21 Tahun 1970 tentang HakPengusahaan Hutan dan Hak Pemungutan HasilHutan, UU No. 11 Tahun 1967 tentangPertambangan. Selain itu juga, terdapat UU No. 5Tahun 1970 tentang Pemerintahan di Desa, yangmembuat sistem pemerintahan adat tergusur dankehilangan fungsinya, karena UU tersebutmenseragamkan struktur kepemimpinan di desadengan menempatkan Kepala Desa sebagaipemimpin tertinggi.

2. Peran masyarakat adat dalam pengelolaanlingkungan hidup, khususnya dalam situasi krisisekonomi sebenamya sangat besar, dimanadengan kearifan tradisionalnya, masyarakat adatmampu menciptakan metode pengelolaanlingkungan hidup yang berkelanjutan danberwawasan lingkungan, yang mereka perolehdan pengalaman empiriknya. Apabila kearifantradisional masyarakat adat ini dapat terus dipakaidan ditiru dalam pengelolaan lingkungan hidup,maka dampak negatif dan kondisi krisis ekonomipun dapat ditanqani.

3. Konsep yang dapat diterapkan dalam pengelolaanlingkungan hkJup agar lingkungan tidakbertambah rusak dalam situasi krisis ekonomiantara lain adalah konsep pembangunan yangberkelanjutan dan berwawasan lingkungan,konsep eko-efesiensi dalam pemanfaatan sumberdaya alam serta konsep tanggung jawab ekologis.

3.2 Saran-Saran

1. Harus adanya pengakuan hukum tertiadapkelembagaan masyarakat adat, budaya, teritoriserta hak berpartisipasi masyarakat adat untukmembangun, karena akan mempengaaihikehidupan dari masyarakat adat.

2. Periu adanya perumusan kebijakan pemerintahyang memasukkan peran serta aktif darimasyarakat adat dalam pembangunan dan periuadanya revisi atau peninjauan kembali tertiadapperaturan perundang-undangan yang mengaturkegiatan yang sebenarnya sangat berpengaruhdengan keberadaan masyarakat adat, dimanapasal-pasalnya harus memberikan pengakuantertiadap masyarakat adat dalam pengelolaanlinqkungan hidup.

DAFTAR PUSTAKA

Buku-Buku:

Badudu, Zain. 1994. Kamus Umum Bahasa Indonesia.Jakarta Pustaka Sinar Harapan.

Hardjasoemantri, Koesnadi. 1999. Hukum TataLingkungan. Yogyakarta, Gadjah MadaUniversity Press, Edisi ketujuh, Cetakan keempatbetas.

Saidi, M. Djafar, 1989. Hukum Lingkungan, LembagaPenerbitan Universitas Hasanuddin.

Salim, Emil. 1993. Pembangunan BerwawasanLingkungan, Jakarta, PT. Pustaka LP3ESIndonesia.

Siahaan, NHT. 1987. Ekologi Pembangunan DanHukum Tata Lingkungan,, Jakarta, Eriangga.

Makalah dan Jurnal:

HP, Arimbi. 1994. Aspek Peran Serta MasyarakatDalam Pengeblaan Limbah 63, Makalah DiskusiTerbatas Aspek-Aspek Hukum PengelolaanLimbah B3. ICEL. Jakarta.

10JELtl-lO S Volume I No. 1 Januari - Juni 2003:1 -11

HP, Arimbi. 1994, Peran Serta Masyarakat DalamPenegakkan Hukum Lingkungan, Jurnal HukumLingkungan, Tahun I-No.1,, Jakarta, ICEL.

Yusuf, Asep Warlan. 2001, Kebijakan DesentralisasiPengelolaan Lingkungan Hidup, MakalahSimposium Otonomi Daerah Dan PengelolaanLingkungan Hidup, Dies Natalis Fakultas HukumUnpar, Bandung.

Internet, Surat Kabar:

HP, Arimbi, Partisipasi Masyarakat dan KeterbukaanInformasi Dalam Proses AMDAL, sebuah UsulanMekanisme Penerapannya Dalam KonteksIndonesia, http/www.google/e-law.

HP, Arimbi, Penghancuran Secara Sistematis Sistem-Sistem Adat Oleh Kelompok Dominan,http/www.google/e-law, Kertas Posisi Walhi No.6,1997.

Sasono, Adi. 1997, Lingkungan Rusak KarenaKeserakahan, Jakarta, Kompas.

Peraturan perundang-undangan:

UUD 1945UU No. 5 Tahun 1960 tentang Pokok-Pokok Agraria

UU No. 11 Tahun 1967 tentang Pertambangan

UU No. 10 Tahun 1992 tentang PerkembanganKependudukan Dan Pembangunan KeluargaSejahtera

UU No.23 Tahun 1997 tentang PengelolaanLingkungan Hidup

UU No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan

Peraturan Pemerintah No. 21 Tahun 1970 tentang HakPengusahaan Hutan Dan Hak Pemungutan HasilHutan

Aspek Hukum Peran Serta Masyarakat Adat Dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup (Mella Ismelina Fanva Rahayu) 11