aspek sosial ekonomi · 2020. 5. 30. · aspek sosial ekonomi 201 desa pertumbuhan hijau...

Aspek Konsevasi dan Lingkungan

199

ASPEK SOSIAL EKONOMI

Prosiding Ekspose Hasil Penelitian

200

Aspek Sosial Ekonomi

201

DESA PERTUMBUHAN HIJAU BERKEMAKMURAN: KRITIK IDEOLOGIS DAN ALTERNATIF

PEMBANGUNAN LOKAL

Lukas Rumboko Wibowo*, Ismatul Hakim, Yadi, Triyono Puspitojati,

Aneka Prawesti Suka, Dewi Ratna Kurniasari dan Fitri Nurfatriani

Pusat Litbang Sosial Ekonomi Kebijakan dan Perubahan Iklim

*E-mail: [email protected]

ABSTRAK

Ideologisasi paradigma pembangunan dengan menempatkan pertumbuhan ekonomi yang tinggi telah

menjadi semacam keyakinan tunggal bagi banyak bangsa negara berkembang. Kegagalan ideologi

pembangunan ekonomi melalui pertumbuhan ekonomi yang tinggi dalam memproduksi keadilan dan

kesejahteraan dan keberlanjutan adalah pertanda bahwa ideologi ini telah usang dan harus menjadi

titik poin penting refleksi untuk mencari jalan alternatif ideologi pembangunan ekonomi yang lebih

bermartabat dan berkelanjutan. Desa pertumbuhan hijau berkemakmuran hadir tidak hanya sebagai

alternatif pembangunan lokal tetapi merupakan salah satu bentuk kritik ideologis pembangunan

krusial yang perlu dilembagakan di tingkat lokal. Desa Pertumbuhan Hijau Berkemakmuran adalah

konsep pembangunan desa yang sudah saatnya di introdusir dan dikembangkan oleh Kementerian

Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Secara esensial, desa pertumbuhan hijau berkemakmuran bukan

hanya sekedar konsep, ide atau gagasan tetapi sebuah wacana tandingan dan ideologi alternatif

pembangunan lokal yang lebih bermartabat dengan menempatkan warga desa dan pemerintahan

desa sebagai subyek pembangunan. Dan yang lebih penting lagi, desa pertumbuhan hijau juga harus

dimaknai sebagai gerakan sosial untuk menggerakan tindakan kolektif warga dalam mewujudkan

pembangunan desa yang mandiri, berkelanjutan dan berkesejahteraan. Selain menggerakan warga

juga meminta kelancaran birokrasi pemerintah pusat untuk mendukung dan melembagakan idiologi

pembangunan lokal tersebut.

Kata kunci: Pembangunan ekonomi, ideologi alternatif dan pembangunan lokal

I. LATAR BELAKANG

Kegagalan dan kejatuhan politik Orde Baru, sesungguhnya juga tidak bisa

dilepaskan oleh model dan pendekatan pembangunan yang dijalankan ketika itu.

Paradigma pembangunan ekonomi yang mengedepankan pada pertumbuhan ekonomi

yang tinggi dengan mengandalkan sektor ekstraktif dan industri padat modal sebagai

leading sectors serta mempercayakan sekelompok kecil pelaku ekonomi untuk menjadi

aktor utama pembangunan, telah membuat fundamental ekonomi kita rapuh. Kontrol

usaha bisnis dari kelompok kecil konglomerasi yang mengendalikan bisnis dari lembaga

keuangan negara yang lemah, telah memperburuk kondisi perekonomian ketika krisis

melanda sekitar tahun 1998, yang menjalar menjadi krisis politik. Ritzer dalam Baudrillard

(1998), menegaskan pertumbuhan tidak mampu membawa masyarakat lebih sejahtera,

tetapi justru mereproduksi kemiskinan struktural.

Belajar dari kasus pendekatan ekonomi pembangunan tersebut, yang justru hanya

melahirkan kesenjangan dan keruntuhan politik, komitmen politik kuat dari Presiden

Jokowi untuk melakukan dekonstruksi paradigma pembangunan ekonomi yang

menempatkan desa sebagai basis paling dasar dalam pembangunan sesuai dengan

Nawacita, perlu didukung dan terus dikembangkan. Tanpa ada dukungan dari berbagai

pihak, termasuk Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) pembangunan

dari piﾐggiraﾐ haﾐya akaﾐﾏeﾐjadi さﾏitos daﾐ retorika politikざ. PeﾏHaﾐguﾐaﾐ ekoﾐoﾏi yang selama ini bias urban, telah mereproduksi desa bukan sebagai pusat pertumbuhan


202

ekonomi tetapi sebagai pusat pasar dari industri-industri yang ada di kota. Transformasi

masyarakat desa pun tidak terelakan lagi, dari masyarakat produsen menjadi consumer

society (Jean Baudillard 1998; Ulrich Beck 2006). Di sisi lain, paradigma pembangunan

desa sebagai pusat produksi komoditas pertanian untuk memenuhi kebutuhan orang kota

tetap terus dipertahankan, tanpa disertai dengan kebijakan insentif yang diperlukan bagi

pengembangan desa. Bahkan, pemerintah justru terus melakukan pengurangan insentif

bagi petani, sebagai dampak dari liberalisasi sektor pertanian, akibatnya banyak petani

yang meninggalkan pekerjaannya dan kehilangan lahan pertaniannya.

Koﾏitﾏeﾐ politik uﾐtuk ﾏelakukaﾐけげHijrahげげ politik peﾏHaﾐguﾐaﾐ pertaﾐiaﾐ dari industri yang berbasis di kota dengan menempatkan desa sebagai さcenter of growth and de┗elopﾏeﾐtげげ adalah laﾐgkah politik ekoﾐoﾏi yaﾐg tepat ﾏeﾐgiﾐgat masyarakat kita lebih dari 60% menggantungkan hidupnya dari pertanian. Berbagai program

pembangunan yang berbasis desa, seperti ekowisata, atau program-program

pemberdayaan lainnya, adalah secara umum belum mampu mendorong pertumbuhan

desa dan memakmurkan warga desa secara signifikan, karena pendekatannya tidak

berbasis komunitas, masih parsial, tidak terintegrasi dengan program pembangunan desa

dan tidak terkoneksi dengan jaringan ekonomi eksternal, terutama bagi desa-desa di land

locked areas (Sachs, Mellinger, dan Gallup, 2001).

II. KRITIK IDEOLOGIS PEMBANGUNAN

Desa pertumbuhan hijau berkemakmuran hadir tidak hanya sebagai alternatif

pembangunan lokal, tetapi sebagai kritik ideologi pembangunan krusial, yang selama ini

dijalankan di banyak negara, terutama negara-negara yang sedang berkembang. Menurut

Morishima (2004) ideologi didefinisikan sebagai sistem keyakinan yang mengikat orang

bersama-sama ke pengelompokan sosial. Tidak juah berbeda, Sarbini (2005) menegaskan

bahwa ideologi adalah sebuah istilah yang lahir pada akhir abad ke-18 atau tahun 1796

yang dikemukakan oleh filsuf Perancis bernama Destutt de Tracy dan kemudian dipakai

Napoleon. Istilah itu berasal dari dua kata ideos yang berarti gagasan, dan logos yang

artinya ilmu. Ideologi ini tidak sekedar gagasan, melainkan gagasan yang diikuti dan

dianut sekelompok besar manusia atau bangsa, sehingga ideologi bersifat mengerakkan

manusia untuk merealisasikan gagasan tersebut.

Ideologisasi paradigma pembangunan dengan menempatkan pertumbuhan

ekonomi yang tinggi telah menjadi semacam keyakinan tunggal bagi banyak bangsa

negara berkembang. Beberapa tokoh penting proponen pertumbuhan ekonomi sebagai

satu-satunya jalan pembangunan ekonomi rasional bagi negara-negara berkembang

diantaranya Harrod-Domar, Nurkse, Kuznets, Prebisch, Rostow, Meir, Lewis, serta

Hirschman. Mereka umumnya telah mereduksi makna pembangunan ekonomi sebagai

identikal dengan pertumbuhan ekonomi yang tinggi. Meir (1984) misalnya, menyamakan

pembangunan dengan pertumbuhan riil pendapatan per kapita. Restiyanto, dan Yusroni

(2006) menyatakan bahwa kelemahan ideologi pertumbuhan ekonomi yang tinggi,

ternyata mengabaikan masalah distribusi pendapatan nasional, sehingga timbul masalah

kemiskinan, penganguran, kesenjangan pembagian pendapatan, urbanisasi, (Suradi,

2012) dan kerusakan lingkungan. Bahkan, ideologi pertumbuhan ekonomi justru telah

memunculkan konglomerasi yang terisolir relasinya dengan masyarakat miskin

(Firmansyah dan Gunawan 2007; Zaini 2010). Akibatnya, bagi Zaini (2010), kekayaan

sumberdaya alam (SDA) yang menjadi basis kegiatan ekonomi produksi tidak menjadikan


203

masyarakat sejahtera tetapi sebaliknya membuat masyarakat semakin sengsara akibat

konflik dan permasalahan komplek lainnya. Pranadji (2005) mengingatkan bahwa

pertumbuhan ada batasnya (limit to growth) sehingga eksploitasi yang berlebihan dan tak

terkendali terhadap SDA akan berujung bencana (resource curse) bukan menjadi berkah.

III. ALTERNATIF PEMBANGUNAN LOKAL

Dalam kontek tersebut, maka sudah saatnya kita mereformulasi, merevitalisasi

dan me-rebranding desa kembali, sebab selama ini desa telah begitu besar berkontribusi

tidak saja terhadap pembangunan ekonomi, tetapi juga pembangunan demokrasi politik

melalui partisipasi warga dalam setiap Pemilihan Umum. Warga desalah yang selama ini

terus memberikan subsidi demokrasi. Mereka rela berbondong-bondong mendatangi

tempat pemungutan suara untuk memberikan suaranya sementara banyak kalangan

terdidik justru melakukan penggembosan politik melalui gerakan golongan putih.

Dalam suatu kesempatan Chalid Muhammad (2014) pada suatu seminar

menegaskan bahwa kalau kita mampu menjadikan desa sebagai penggerak pembangunan

ekonomi, maka pertumbuhan ekonomi tidak akan sulit dicapai. Data statistik

menunjukkan bahwa ada lebih dari 74,000 desa dan sekitar 30,000 desa yang terletak di

pinggiran dan di dalam kawasan hutan. Jumlah desa yang besar ini adalah potensi besar

untuk dikembangkan sebagai basis pertumbuhan ekonomi nasional dengan tanpa

mengabaikan keberlanjutan dan kelestarian lingkungan serta kesejahteraan masyarakat

desa.

Desa Pertumbuhan Hijau Berkemakmuran adalah konsep pembangunan desa yang

sudah saatnya diperkenalkan dan dikembangkan oleh Kementerian LHK. Secara esensial,

desa pertumbuhan hijau berkemakmuran bukan hanya sekedar konsep, ide atau gagasan

tetapi adalah sebuah wacana tandingan dan ideologi alternatif pembangunan lokal yang

lebih bermartabat dengan menempatkan warga desa dan pemerintahan desa sebagai

subyek pembangunan. Dan yang lebih penting lagi, desa pertumbuhan hijau juga harus

dimaknai sebagai gerakan sosial untuk menggerakan tindakan kolektif warga dalam

mewujudkan pembangunan desa yang mandiri, berkelanjutan dan berkesejahteraan.

Selain menggerakan warga juga menggerakan birokrasi suprastruktur untuk mendukung

dan melembagakan idiologisasi pembangunan lokal tersebut.

Konsep desa ini sesungguhnya sudah jelas yakni mecoba mendorong desa menjadi

penggerak utama pembangunan ekonomi dengan mengedepankan low-carbon emission

development, mendorong partisipasi kritis warga, meningkatkan produktivitas warga

melalui optimalisasi pengelolaan asset desa (bio-fisikal dan social capital), pengembangan

kapasitas warga dan mendorong tata kelola pemerintahan desa yang demokratis,

transparan, akuntabel dan responsif (good-village governance). Sedangkan out-putnya

adalah adanya model desa pertumbuhan berkemakmuran hijau. Sedangkan impaknya

jelas untuk mendorong tata kelola desa yang demokratis dan memberdayakan warga bagi

kemakmuran warga secara keseluruhan.

IV. PENDEKATAN DAN PELEMBAGAAN DESA PERTUMBUHAN

HIJAU BERKEMAKMURAN

Transplantasi ideologi alternatif pembangunan lokal melalui desa pertumbuhan

hijau berkemakmuran tentunya memerlukan pendekatan yang tidak konservatif melalui

proses birokratisasi yang bersifat top-down, tetapi melalui pendekatan yang lebih


204

menekankan fleksibilitas dengan mengutamakan dialog partisipatif warga, lobby dan studi

banding untuk meyakinkan warga. Yang perlu diingat bahwa desa pertumbuhan hijau

berkemamuran adalah konsep ideologi dan resep yang kaku, tetapi walaupun demikian

resep ini harus dibangun bersama warga desa dan pemerintahan desa sehingga bisa

bersenyawa dengan tata nilai dan keyakinan warga sebagai gagasan dan cita-cita yang

perlu diwujudkan bersama. Terkait dengan lobby politik dengan para pejabat

pemerintahan provinsi, kabupaten dan desa adalah salah satu pendekatan penting untuk

mainstreaming di tingkat pemerintahan desa, kabupaten, dan provinsi. Setelah

melakukan proses dialog warga dan lobby politik, secara teknis, langkah-langkah

mewujudkan desa pertumbuhan hijau berkemakmuran secara khusus dapat dilakukan

melalui berbagai aktifitas, dalam kerangka untuk melihat dan menganalisis baseline data

atau status terkini dari kondisi sosial ekonomi dan biofisik desa. Rangkaian kegiatan

dalam tahapan ini meliputi antara lain melakukan pemetaan biofisik desa, asset desa dan

kapasitas desa serta social seperti kelembagaan desa, fragmentasi desa dan struktur

sosial dan relasi tatakuasa desa. Kegiatan tahapan ini dilakukan secara partisipatif.

Tahapan berikutnya merupakan tahapan transisional dimana memfasilitasi desa dan

warga untuk menciptakan atau membangun program bersama dengan tujuan untuk

penguatan partisipasi warga, demokrasi desa dan good village governance, serta

pengelolaan asset mereka serta penguatan kapasitas kelembagaan desa. Arah dari

kegiatan ini adalah bagaimana membangkitkan simpul-simpul potensi ekonomi desa

dengan basis pengelolaan sumber daya alam mereka secara lestari. Ruang lingkup

pembangkitan ekonomi ini meliputi tiga azas, yakni dalam kegiatan off farm seperti

pembuatan roti, penggilingan padi, on farm, seperti agroforestry dan non farm seperti

pengembangan jasa lingkungan dengan orientasi pada peningkatan nilai tambah.

Gambar 1. Konseptual model Desa Pertumbuhan Hijau Berkemakmuran

V. TANTANGAN DAN KRISIS PERDESAAN

Tantangan pelembagaan desa pertumbuhan hijau diantaranya adalah mengubah

cara pandang warga dan pemerintah desa. Birokrastisasi program pembangunan desa

yang selama ini dijalankan oleh suprastruktur yang tidak partisipatif dan berorientasi pada


205

proyek telah menciptakan sesat pikir bagi sebagian warga bahwa semua pembagunan

desa bersifat elitis dan menguntungkan sebagian kecil elit desa. Terbatasnya kapital

secara tidak langsung membangun kultur pengelolaan asset SDA yang tidak produktif dan

desa tidak lagi menjadi sumber pangan dan usaha tani warganya yang diistilahkan oleh

Shohibuddin (2016) sebagai proses deagrarianisasi. Selain itu program pembangunan

desa selama ini tidak mampu memanfaatkan sumber daya alam dan manusia secara

optimal. Pembangunan desa selama ini hanya menciptakan aktor ekonomi yang terbatas.

Menurut Shohibuddin (2016) desa dan masyarakat desa tidak homogen melainkan telah

mengalami diferensiasi yang mendalam yang bisa menimbulkan problem soliditas dan

kolektifitas warga dalam membangun desa. Fragmentasi dan akuisisi lahan-lahan petani

kecil oleh para orang kaya lokal dan pemodal luar desa mengakibatkan proses yang

disebut depeasantisation. Di sisi lain desa menjadi representasi kepentingan elit dan luar

desa.

Tabel 1. Krisis Perdesaan

Krisis Agraria Krisis Ekologi

Hilangnya control desa atas sumberdaya

alam setempat

Eksploitasi SDA yang merusak

Pembatasan akses warga atas SDA Desa Ancaman produksi skala besar dan atau

monokultur

Ketimpangan akses warga atas SDA Desa Degradasi sistem hidrologi lokal

Ketimpangan relasi perburuhan Penurunan dan produksi lahan

Ketimpangan pola-pola kemitraan Ketergantungan input eksternal

Kerentanan sistem pangan lokal Perluasan lahan kritis

Ketiadaan akses warga terhadap SDA Desa Kerentanan akibat perubahan iklim

global

Lemahnya keamanan akses warga terhadap

SDA Desa

Pudarnya kelembagaan dan kearifan

lokal dalam pengelolaan SDA

Sumber: Shohibuddin 2015, 2016

Tabel 1, mengilustrasikan bagaimana beratnya tantangan pembangunan

pedesaan. Krisis pedesaan biasanya tidak tunggal tetapi merupakan kombinasi antara

krisis ekologis dan agrarian yang berdampak pada kehidupan warga. Pengembangan desa

pertumbuhan hijau berkemakmuran tentunya tidak lepas dari kondisi-kondisi empiris

tersebut.

VI. DESA MODEL MEKARJAYA

Salah satu Desa yang tengah dirancang untuk menjadi desa pilot atau model

pertumbuhan hijau berkemakmuran adalah Desa Mekarjaya. Kelompok Peneliti Politik

dan Hukum P3SEKPI telah menetapkan desa tersebut sebagai laboratorium sosial

transformasi masyarakat desa untuk 4 - 5 tahun ke depan. Tahap awal ini tim P3SEKPI

tengah melakukan pendekatan dan diharapkan tahun 2017 desa model mulai

dikembangkan melalui riset aksi.

Desa Mekarjaya, Kecamatan Ciemas, Kabupaten Sukabumi adalah suatu desa yang

berada di daerah relatif terpencil, sekitar 5 - 6 jam dari Bogor. Untuk mencapai desa

tersebut, harus melalui perjalanan yang cukup melelahkan. Desa Mekarjaya berada di

atas pegunungan dengan lanskap alam yang cukup indah. Pemilihan desa Mekarjaya

sebagai desa model pertumbuhan hijau berkemakmuran atas pertimbangan dimana desa


206

tersebut masih termasuk tertinggal. Kedua, lokasi desa Mekarjaya juga berdekatan

dengan calon obyek wisata geopark dan air terjun (curug) yang sangat indah. Ketiga, desa

Mekarjaya memiliki basis sumber daya lahan yang belum banyak termanfaatkan secara

optimal.

Desa ini terbagi ke dalam enam wilayah dusun dengan 12 Rukun Warga dan 59

Rukun Tetangga. Desa Mekarjaya merupakan desa terluas di Kecamatan Ciemas dengan

luas 8.768 ha dengan ketinggian rata-rata 350 mdpl. Penggunaan lahan di Desa Mekarjaya

terdiri atas tanah sawah 420 ha, tanah kering 2.651 ha, bangunan/pekarangan 697 ha,

dan hutan negara 5.000 ha. Rata-rata kepemilikan lahan masyarakat Desa Mekarjaya

adalah 0,3 ha. Desa Mekarjaya terdapat 2.495 rumah tangga di mana tiap rumah tangga

memiliki anggota sekitar tiga sampai empat orang. Sumber penghasilan utama

masyarakat Desa Mekarjaya berasal dari pertanian dengan komoditas utama padi.

Persentase keluarga pertanian di desa ini mencapai 70%.

Setelah melalui lobby dan dialog dengan warga dan pemerintah desa, maka

pemerintah desa dan warga bersedia membukakan pintu sebagai desa pilot

pengembangan desa pertumbuhan hijau berkemamuran. Bahkan dalam suatu

kesempatan pertemuan dengan tim peneliti P3SEKPI pemerintah desa bersedia

mengalokasikan sebagian dana desa bagi pengembangan desa pertumbuhan hijau ini.

Apa yang telah dilakukan oleh tim peneliti P3SEKPI ini adalah baru langkah permulaan,

namun yang perlu mendapatkan catatan adalah pertama, pemerintah desa dan warga

desa paham akan makna desa pertumbuhan hijau berkemamuran tanpa harus

mendiskusikan kerumitan istilah low carbon emission development yang justru bisa

membuat sesat pikir masyarakat desa. Catatan kedua, pemerintah kabupaten, terutama

bupati memiliki pandangan yang sama dan berkomitmen untuk mendukung program

desa pertumbuhan hijau berkemakmuran. Catatan ketiga dengan adanya UU desa, secara

finansial desa semakin kaya, tetapi tidak secara otomatis membuat desa semakin kaya

akan gagasan inovatif. Dalam dunia yang terus berubah, kelangsungan dan keberlanjutan

ekonomi desa sangat ditentukan oleh gagasan-gagasan inovatif tersebut.

VII. PENUTUP

Keberhasilan dari desa pertumbuhan hijau berkemakmuran akan terletak pada

perubahan cara pandang desa dan warga desa tentang ideologi pembangunan, yang

meletakkan warga desa sebagai subyek pembangunan. Cara pandang tentang desa dari

para pengambil kebijakan harus berubah dengan melepaskan diri dari stereotype jargonik

desa sebagai penyandang berbagai ketertinggalan dan inferioritas.

Faktor penting lain yang menentukan keberhasilan desa pertumbuhan hijau

berkemakmuran adalah fasilitasi atau pendampingan yang bisa menciptakan fasilitator-

fasilitator organik yang kuat.

Basis pengembangan desa tetap perlu bertumpu pada sumber daya lokal dan

karakteristik masyarakat, termasuk budayanya dan pengembangan desa pertumbuhan

hijau berkemakmuran harus bersifat multi-disiplin dan lintas sektor dan kelembagaan

Keberhasilan pengembangan desa pertumbuhan hijau juga sangat ditentukan oleh

pendekatan deliberasi melalui dialog interaktif dengan komunitas-komunitas warga,

perangkat desa serta dukungan politik suprastruktur.

Selain hal tersebut di atas, kepemimpinan dan tata kelola pemerintahan desa yang

demokratis, partisipatif dan akuntabel dan politik penganggaran di tingkat desa melalui


207

pro-poor dan pro-environmental budgeting adalah prasyarat krusial bagi keberhasilan

desa pertumbuhan hijau berkemakuran.

Desa pertumbuhan hijau akan berhasil bila ada perubahan desain pembangunan

desa dari upaya menciptakan masyarakat desa sebagai masyarakat konsumen menjadi

masyarakat produktif dan inovatif. Masyarakat desa tidak boleh lagi di desain hanya

menjadi sasaran tembak kepentingan dan produk-produk globalisasi modernitas tetapi

tantangannya adalah bagaimana membawa kepentingan lokal dalam era globalisasi.

Adanya UU Desa No. 6/2014 adalah peluang sekaligus tantangan bagi desa untuk

mewujudkan desa pertumbuhan hijau berkemakmuran melalui otoritas dan

kewenangannya yang semakin besar untuk mengelola sumberdayanya secara lebih

mandiri. Pemerintah Desa Mekarjaya yang bersedia mengalokasikan sebagian dana desa

bagi pengembangan desa pertumbuhan hijau adalah catatan awal penting yang harus

terus dirawat dengan proses yang transparan dan kerja yang terukur dengan dukungan

riset aksi yang lebih terencana.

DAFTAR PUSTAKA

Baudrillard, J. 1998. The consumer society: Myths and structures. Sage Publishing,

London, England.

Beck, U.2006.Risk society:towards a new modernity. Sage Publishing, London, England.

Firmansyah, M., dan Gunawan, D.S. 2007. Antara pembangunan ekonomi dan degradasi

lingkungan. Eko-Regional, Vol. 2, No. 2 September 2007.

Morishima, M. 1986. Ideology and economic activity. Discussion Paper No. JS/86/142.

London School of Economics and Political Science Houghton Street, London, WC2A

2AE, UK.

Pranadji, T. 2005. Keserakahan, kemiskinan dan kerusakan lingkungan: Pintu gerbang

pencermatan dan penguatan nilai-nilai budaya Indonesia pada Milenium ke-3.

Makalah disampaikan pada Seminar Nasional V Ikatan Sosiologi Indoesia (ISI)

bertema Indonesia yang bebas korupsi, rukun dan mandiri 20 September 2005.

Gedung Pertemuan BKKBN, Jakarta.

Restiyanto, D. T., dan Yusroni, N. 2006. Kegagalan pembangunan ekonomi Indonesia

akibat terperangkap kegagalan pendekatan teori ekonomi pembangunan. AKSES:

Jurnal Ekonomi dan Bisnis Vol. 1 No. 2, Oktober 2006.

Sachs, J. D., Mellinger, A. D., and Gallup, J. L. 2001. The geography of poverty and wealth.

Scientific American, March 2001, pp.71 - 74.

Sarbini, 2005. Islam di tepian Revolusi: Ideologi, Pemikiran dan Gerakan. Yogyakarta: Pilar

Media, 2005.

Shohibbudin, M. 2016. Dinamika akses dan eksklusi. Makalah dipaparkan di diskusi

internal P3SEKP dengan Tema Pengkayaan Pengetahuan pada tanggal 17 Juni 2016

di P3SEKPI.

Suradi.2012. Pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan sosial. Informasi, Vol. 17, No. 03

Tahun 2012.

Zaini, A. 2010. Kemiskinan di daerah kaya sumberdaya alam: Sebuah Paradoks

Pembangunan.


208


209

DAPATKAH PERTUMBUHAN EKONOMI HIJAU MENCAPAI

PEMBANGUNAN EKONOMI BERKELANJUTAN? PEMBELAJARAN DARI RIAU

UNTUK SUMATERA SELATAN

Mamat Rahmat Balai Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup dan Kehutanan Palembang

E-mail: [email protected]

ABSTRAK

Pertumbuhan hijau dimaksudkan sebagai tahapan untuk mencapai pembangunan berkelanjutan.

Dalam menuju keberlanjutan, pertumbuhan ekonomi dihadapkan pada kendala keterbatasan sumber

daya alam. Kemampuan sumber daya alam dalam menyediakan bahan baku untuk menghasilkan

pertumbuhan ekonomi bersifat terbatas. Demikian pula, kapasitas lingkungan untuk menetralisir

limbah dari proses produksi dan konsumsi barang dan jasa juga bersifat terbatas. Paper ini

dimaksudkan untuk mendiskusikan kembali peran pertumbuhan ekonomi hijau dalam mencapai

pembangunan berkelanjutan. Diskusi tersebut didasarkan atas hasil kajian skala optimal sistem

ekonomi di Provinsi Riau yang telah mencapai kondisi optimal. Pembandingan kondisi ketergantungan

terhadap sumber daya alam dilakukan untuk menjustifikasi perlunya kajian skala optimal di Provinsi

Sumatera Selatan. Bila ditinjau dari pola ketergantungan terhadap sumber daya alam dalam

pembangunan ekonomi antara Riau dan Sumatera Selatan memperlihatkan kondisi yang mirip. Sektor

pertanian, kehutanan dan perikanan serta sektor pertambangan dan penggalian masih menjadi sektor

unggulan di kedua provinsi tersebut. Oleh karena itu, kajian skala optimal terhadap perekonomian

Sumatera Selatan perlu dilakukan sebelum menetapkan strategi-strategi kebijakan pembangunan

dalam mencapai pertumbuhan hijau.

Kata kunci: pembangunan berkelanjutan, pertumbuhan hijau, skala optimal

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Ir. Alex Nurdin telah mendeklarasikan Provinsi Sumatera Selatan sebagai provinsi

terdepan dalam mengimplementasikan konsep pertumbuhan hijau. Untuk upaya

tersebut, pemerintah Provinsi Sumatera Selatan mendapat dukungan dari berbagai pihak

seperti Initiatief Duurzame Handel (IDH) the trade sustainable, Zoological Society of

London (ZSL), dan Pemerintah Norwegia (Asmani, 2016).

Pada tataran nasional, program pertumbuhan hijau juga telah dituangkan di dalam

dokumen Green Growth Program (Program Pertumbuhan Hijau) yang disusun oleh Global

Green Growth Institute (GGGI). Dokumen tersebut dimaksudkan untuk

mengarusutamakan pertumbuhan hijau dalam pembangunan nasional (GoI-GGGI, 2013).

Di dalam dokumen Green Growth Program disebutkan bahwa konsep

pertumbuhan hijau dimaksudkan sebagai tahapan untuk mencapai pembangunan yang

berkelanjutan (sustainable economic development). Adapun, pembangunan berkelanjutan

didefinisikan sebagai pembangunan sosial dan ekonomi yang mampu memenuhi

kebutuhan generasi saat ini dan generasi mendatang (WCED, 1987). Definisi tersebut

mengandung dua konsep yang menjadi acuan dalam mencapai pembangunan yang

berkelanjutan. Konsep yang pertama, yaitu pembangunan yang berkelanjutan adalah

pembangunan yang mampu memenuhi kebutuhan manusia (human needs) saat ini.

Konsep kedua, pembangunan yang berkelanjutan disyaratkan agar dapat memenuhi

kebutuhan antar generasi (WCED, 1987).


210

Pemenuhan kebutuhan manusia dihadapkan pada realitas ketersediaan sumber

daya alami yang bersifat terbatas. Sebagaimana dikatakan Meadow et al., (2006), bahwa

planet bumi memiliki keterbatasan dalam menyediakan bahan baku dan keterbatasan

kapasitas penyerapan limbah. Oleh karena itu apabila kapasitasnya telah melampaui

kondisi optimal maka pertumbuhan tidak dapat dilanjutkan.

Sehingga yang menjadi pertanyaan, kapankah kondisi optimal tersebut dicapai.

Apabila kondisi optimal telah dicapai apakah pertumbuhan ekonomi hijau masih relevan

bila digunakan sebagai batu loncatan untuk mencapai pembangunan yang berkelanjutan?

B. Tujuan

Paper ini disajikan untuk mengkaji ulang penerapan konsep pertumbuhan hijau

dalam pembangunan ekonomi di Sumatera Selatan, menuju pembangunan ekonomi yang

berkelanjutan.

II. METODE PENELITIAN

A. Kerangka Pemikiran

Kajian pertumbuhan hijau di dalam paper ini dibatasi dalam kerangka analisa ilmu

ekologi ekonomi. Dalam pandangan ilmu ekologi ekonomi, terdapat dua sistem yang

saling terkait, yaitu sistem alami (lingkungan) dan sistem ekonomi (perekonomian).

Sistem lingkungan berperan sebagai pemasok sinar matahari, bahan bakar fosil, serta

material dan jasa-jasa lingkungan. Selain itu sistem lingkungan juga berperan sebagai

penampung limbah dari proses-proses yang terjadi di dalam sistem ekonomi, yang secara

umum digolongkan ke dalam proses produksi dan konsumsi barang dan jasa. Di samping

itu, proses produksi dan konsumsi juga mengakibatkan degradasi pada material dan jasa

lingkungan yang tersisa di sistem lingkungan. Untuk lebih jelasnya kerangka analisa

tersebut dapat diamati pada Gambar 1.

Proses produksi dan konsumsi yang terjadi pada sistem ekonomi mendorong

proses pertumbuhan, sehingga terjadi perubahan relatif sistem ekonomi terhadap sistem

lingkungan. Pertumbuhan yang terjadi pada sistem ekonomi dihadapkan pada kondisi

sistem lingkungan yang tidak bertumbuh. Jumlah material dan energi yang disediakan

oleh sistem lingkungan tidak bertambah. Oleh karena itu pada situasi tertentu akan

dicapai titik optimal pertumbuhan ekonomi. Jika titik optimal tersebut telah dicapai maka

nilai kerugian akibat limbah dan degradasi material dan jasa lingkungan akan lebih besar

dibandingkan manfaat yang diperoleh dari pertumbuhan ekonomi. Proses pertumbuhan

sistem ekonomi dalam sistem lingkungan ditampilkan secara grafis pada Gambar 2.


211

Gambar 1. Gambaran hubungan sistem ekonomi sebagai sub sistem dengan sistem

lingkungan (Diadopsi dari Colby (1999))

Gambar 2. Proses Pertumbuhan Ekonomi dalam sistem lingkungan

B. Pengumpulan dan Analisa Data untuk Mendapatkan Angka Skala Optimal

Berdasarkan kerangka pemikiran di muka, untuk mendiagnosa kondisi skala

optimal dapat berpedoman pada Daly & Farley (2006), yang menyatakan bahwa skala

optimal sistem ekonomi dicapai pada saat penambahan nilai manfaat akibat kenaikan

satu unit output setara dengan penambahan biaya yang dikeluarkan untuk memproduksi

satu unit output tersebut. Situasi tersebut dapat dituliskan sebagai MB=MC, atau manfaat

marjinal sama dengan biaya marjinal.

Untuk mendapatkan nilai MB dan MC pada studi di Provinsi Riau, Rahmat (2014)

menggunakan beberapa pendekatan (proxy). Nilai MB didekati dengan penambahan nilai

PDRB tahunan, sehingga simbolnya lebih tepat dituliskan sebagai MR. Selanjutnya, nilai

MC didekati dengan nilai biaya kesempatan yang hilang (opportunity cost) akibat kenaikan

jumlah PDRB, sehingga simbolnya dituliskan sebagai MOC. Oleh karena itu, maka situasi

optimal dicapai pada saat MR=MOC atau dapat dituliskan sebagai Apabila

disederhanakan menjadi k, maka kondisi optimal dapat dicapai pada saat k=1.


212

C. Penarikan Kesimpulan

Simpulan dalam kajian ini ditarik berdasarkan hasil membandingkan antara kondisi

yang dicapai oleh sistem ekonomi Provinsi Riau dengan dengan kondisi yang terjadi dalam

perekonomian Provinsi Sumatera Selatan. Pembandingan dilakukan dalam hal

ketergantungannya terhadap sumber daya alam dan degradasi lingkungan yang terjadi di

wilayah Sumatera Selatan.

III. PERTUMBUHAN EKONOMI: ANTARA COKLAT DAN HIJAU

Secara sederhana, pertumbuhan ekonomi dapat diartikan sebagai proses kenaikan

output per kapita dalam jangka waktu tertentu (Boediono, 2005). Berdasarkan definisi

tersebut, terdapat dua pokok konsep yang menjadi penentu dalam pertumbuhan

ekonomi yaitu proses kenaikan output per kapita dan interval waktu pengukuran.

Nilai output yang dihasilkan oleh suatu sistem ekonomi pada tingkat regional

dikenal sebagai PDRB. Dalam sistem perekonomian konvensional, pertumbuhan ekonomi

merupakan indikator perekonomian yang paling utama. Pertumbuhan ekonomi

diperhitungkan berdasarkan kenaikan nilai Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). PDRB

yang saat ini dikenal dengan istilah PDRB konvensional atau PDRB Coklat.

PDRB coklat dinilai belum menggambarkan situasi pembangunan ekonomi yang

berkelanjutan karena nilainya masih mengandung penyusutan nilai sumber daya alam

serta terindikasi mengandung nilai degradasi manfaat lingkungan. Situasi tersebut terjadi

karena nilai PDRB hanya ditaksir berdasarkan nilai pasar dari seluruh barang-barang dan

jasa-jasa akhir yang diproduksi dalam perekonomian pada periode waktu tertentu

(Mankiw, 2010).

Adapun, barang dan jasa-jasa yang belum atau tidak memiliki nilai pasar atau

belum dikomersialkan tidak dapat diperhitungkan dalam nilai PDRB. Walaupun pada

kenyataanya, sumber daya alam seperti hutan mampu menghasilkan manfaat barang dan

jasa komersil dan jasa-jasa lingkungan yang belum dikomersialkan.

Angka PDRB merupakan penjumlahan atau nilai agregat atas barang dan jasa yang

dihasilkan oleh beragam proses produksi. Bila disederhanakan, output yang berbentuk

barang dan jasa dihasilkan oleh dua elemen, yaitu perusahaan dan rumah tangga. Dalam

konteks produksi barang dan jasa, kedua elemen tersebut bertindak sesuai dengan tujuan

masing-masing, yakni perusahaan bertindak untuk memaksimumkan keuntungan (profit

maximization), sedangkan rumah tangga bertindak untuk memaksimumkan kepuasan

(utility maximization). Perbedaan tujuan tersebut merangsang terjadinya pertukaran

barang dan jasa yang dimiliki oleh masing-masing (Daly, 1981; Mankiw, 2010).

IV. HASIL KAJIAN SKALA OPTIMAL PROVINSI RIAU

Hasil pengujian skala optimal di Riau diperoleh nilai k rata-rata sebesar 31,975.

Nilai k rata-rata yang diperoleh dapat diartikan sebagai jumlah MR yang nilainya 31 kali

nilai MOC. Namun demikian, nilai tersebut adalah nilai rata-rata dan deviasinya sangat

lebar yaitu mencapai 82,74. Hasil pengujian statistik (uji t) terhadap nilai k tersebut yang

telah dilakukan mendapatkan kesimpulan bahwa nilai k yang diperoleh tersebut tidak

berbeda nyata dengan 1 (satu). Secara lengkap hasil uji tersebut mendapatkan nilai t

hitung = 1,059 dan nilai t tabel pada tingkat derajat bebas (df) 7 dan nilai probabilitas 5%

yaitu 1,895 (Rahmat, 2014). Secara grafis, kondisi optimal dapat diilustrasikan sebagai

titik perpotongan antara kurva MR dan MOC (lihat Gambar 3).


213

Telah dibuktikan oleh Rahmat (2014) bahwa pencapaian nilai skala optimal

tersebut berkorelasi positif dengan kenaikan deplesi barang tambang dan sumber daya

hutan. Tahun 2004 adalah era permulaan eksploitasi batu bara di Riau dan konversi hutan

tertinggi selama periode 2000 – 2009. Jika kedua hukum tersebut diterapkan dalam situasi sistem ekonomi Provinsi Riau

yang sudah mencapai skala optimal maka dapat dijelaskan sebagai berikut. Penambahan

jumlah output perekonomian guna memacu pertumbuhan ekonomi yang dilakukan

dengan cara menambah jumlah ekstraksi barang tambang dan menambah luas konversi

hutan alam menjadi areal perkebunan maka dapat menghasilkan manfaat berupa

peningkatan nilai output dari sektor pertambangan dan sub sektor perkebunan. Namun,

nilai penambahan manfaat per satu unit tambahan output tersebut angkanya lebih kecil

dibandingkan dengan tambahan opportunity cost (nilai deplesi barang tambang dan

tegakan serta degradasi manfaat jasa lingkungan) yang ditimbulkan oleh penambahan

volume ekstraksi barang tambang dan konversi hutan alam tersebut. Situasinya berbeda

jika sistem ekonomi belum mencapai skala optimal. Dalam kondisi tersebut, tambahan

jumlah volume ekstraksi barang tambang dan jumlah konversi hutan alam dapat

memberikan manfaat marjinal yang lebih besar dibandingkan dengan marjinal

opportunity cost atau dapat dinyatakan sebagai MR>MOC.

Gambar 3. Penggambaran skala optimal sistem ekonomi terhadap sistem lingkungan

(Sumber: Rahmat (2014), diadopsi dari Lawn & Sanders (1999))

O Output Perekonomian

MR

MOC MR,

MOC

b)

a)

TR

TOC

Output Perekonomian

TR,

TOC


214

V. REFLEKSI SKALA OPTIMAL RIAU UNTUK SUMATERA SELATAN

Sama halnya dengan perekonomian Provinsi Riau, Provinsi Sumatera Selatan pun

masih disokong oleh sektor berbasis sumber daya alam, yaitu Sektor Pertanian,

Kehutanan dan Perikanan serta Sektor Pertambangan dan Penggalian. Kedua sektor

tersebut selama periode tahun 2012 – 2014 memberikan kontribusi sekitar 40% terhadap PDRB Provinsi Sumatera Selatan (Tabel 1).

Kontribusi PDRB dari sektor pertambangan dan penggalian dapat dikatakan

sebagai nilai deplesi (penyusutan) modal alami, karena PDRB dari sektor ini dihitung

berdasarkan jumlah barang tambang yang berhasil diekstrak dari alam.

Tabel 1. Kontribusi sektoral terhadap PDRB Provinsi Riau dan Sumatera Selatan

No. Sektor Riau Sumatera Selatan

2012 2013 2014 2012 2013 2014

1. Pertanian, kehutanan dan

Perikanan 19,08 19,00 19,68 18,90 18,60 17,77

2. Pertambangan dan

Penggalian 42,16 42,21 39,57 25,72 24,98 23,87

3 Industri Pengolahan 20,60 20,56 20,88 16,55 17,15 17,36

4 Pengadaan Listrik dan Gas 0,03 0,03 0,03 0,07 0,07 0,07

5

Pengadaan Air,

Pengelolaan Sampah,

Limbah dan Daur Ulang

0,01 0,01 0,01 0,10 0,09 0,10

6 Konstruksi 6,24 6,30 6,69 12,30 12,68 13,41

7

Perdagangan Besar dan

Eceran; Reparasi Mobil dan

Sepeda Motor

6,69 6,63 7,77 9,14 8,99 9,08

8 Transportasi dan

Pergudangan 0,59 0,62 0,66 1,64 1,77 1,86

9 Penyediaan Akomodasi

dan Makan Minum 0,36 0,39 0,47 1,17 1,18 1,26

10 Informasi dan Komunikasi 0,54 0,52 0,52 2,51 2,39 2,42

11 Jasa Keuangan dan

Asuransi 0,76 0,81 0,80 2,48 2,59 2,57

12 Real Estate 0,66 0,67 0,69 2,43 2,41 2,60

13 Jasa Perusahaan 0,00 0,00 0,00 0,10 0,10 0,11

14

Administrasi

Pemerintahan, Pertahanan

dan Jaminan Sosial Wajib

1,48 1,44 1,36 3,26 3,23 3,55

15 Jasa Pendidikan 0,38 0,37 0,41 2,29 2,45 2,64

16 Jasa Kesehatan dan

Kegiatan Sosial 0,13 0,13 0,14 0,59 0,58 0,59

17 Jasa lainnya 0,30 0,31 0,34 0,75 0,74 0,74

Jumlah 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 Sumber: Diolah dari Sumatera Selatan dalam Angka 2016 (BPS Prov. Sumsel, 2016) dan Produk

Domestik Regional Bruto Provinsi Riau Menurut Lapangan Usaha 2011 – 2015 (BPS Prov. Riau, 2016).


215

Adapun PDRB yang disumbangkan oleh sektor pertanian, kehutanan dan

perikanan, dapat berupa hasil ekstraksi sumber daya alam (seperti kayu dan ikan), namun

tidak serta merta digolongkan sebagai deplesi sumber daya alam. Kayu yang dihasilkan

dari pola pengelolaan hutan yang berkelanjutan, yaitu yang hanya memanen riap kayu

yang dihasilkan, maka tidak disebut sebagai deplesi. Deplesi dari hasil hutan kayu hanya

dikenakan pada kelebihan tebangan dari riap normalnya. Sama halnya dengan ekstraksi

ikan, apabila penangkapan ikan tidak melebihi riap pertumbuhan ikan maka tidak

tergolong sebagai deplesi.

Namun, ekstraksi sumber daya alam kerapkali menyebabkan kerusakan

lingkungan sekitarnya atau menyebabkan penurunan kualitas lingkungan. Hal ini yang

kemudian dinilai sebagai faktor pengurang terhadap pertumbuhan dan dikenal dengan

istilah degradasi lingkungan.

Ekstensifikasi lahan pertanian dan perkebunan juga kerap kali mengorbankan

hutan gambut sehingga berpotensi menyebabkan degradasi manfaat jasa lingkungan dari

hutan gambut. Kajian Rahmat (2013), menunjukkan kontribusi sektor pertanian terhadap

PDRB Provinsi Sumatera Selatan pada tahun 2000 – 2007 ternyata seiring dengan peningkatan luas areal perkebunan. Ekstensifikasi lahan perkebunan pada periode

tersebut telah merambah pada lahan gambut.

Konversi lahan gambut di Sumatera Selatan telah mengakibatkan degradasi

lingkungan manfaat jasa lingkungan hingga mencapai Rp. 55 trilyun per tahun (Rahmat,

2013). Jika diperhitungkan terhadap nilai pendapatan dari hasil mengkonversi lahan

gambut tersebut (nilai PDRB sektor pertanian) ternyata diperoleh nilai minus, sekitar Rp.

45 trilyun per tahun (Rahmat, 2013). Biaya yang dikorbankan dalam bentuk nilai

degradasi lingkungan ternyata empat kali lipat lebih besar dibandingkan dengan nilai

manfaat ekonomi yang diperoleh dalam bentuk PDRB.

Berdasarkan data yang dikemukakan oleh Rahmat (2013) tersebut, maka program

pertumbuhan hijau Sumatera Selatan seharusnya mampu menekan biaya lingkungan

tersebut yang nilai kerugiannya empat kali lipat dari dari PDRB sektor pertanian. Jika

program pertumbuhan hijau tidak mampu mereduksi nilai kerugian tersebut, maka

pembangunan berkelanjutan Provinsi Sumatera Selatan sulit tercapai.

Data yang ditampilkan Rahmat (2013) baru mengemukakan nilai degradasi akibat

konversi gambut, belum menghitung nilai degradasi lingkungan yang diakibatkan oleh

pertambangan serta, nilai deplesi barang tambang dan nilai deplesi sumber daya hutan.

Jika nilai-nilai tersebut dijumlahkan semuanya, maka nilai pengurang terhadap PDRB

Provinsi Sumatera Selatan berpotensi untuk bertambah. Oleh karena itu, penggunaan

indikator PDRB Hijau dapat diaplikasikan untuk memprediksi nilai pertumbuhan ekonomi

yang berkelajutan pada tingkat regional. Karena indikator tersebut telah menginkorporasi

nilai deplesi/apresiasi sumber daya alam dan jasa-jasa lingkungan.

VI. PENUTUP

Berkaca pada kondisi skala optimal yang dicapai oleh sistem perekonomian

Provinsi Riau, maka strategi pertumbuhan hijau Provinsi Sumatera Selatan laiknya diawali

dengan kajian skala optimal. Hal ini dipandang perlu mengingat ketercapaian kondisi skala

optimal akan menentukan efektif atau tidaknya program pertumbuhan hijau dalam

mencapai pembangunan berkelanjutan.


216

Saat ini, sistem ekonomi Provinsi Riau telah mencapai posisi puncak (skala

optimal). Dalam situasi tersebut, jika akan diimplementasikan program pertumbuhan

hijau, maka akan mampu mempertahankan keberlanjutan pembangunan ekonomi.

Namun, berbeda kondisinya dengan Provinsi Sumatera Selatan yang belum diketahui

skala optimalnya. Untuk itu, tidak dapat diyakini bahwa program-program pertumbuhan

hijau Sumatera Selatan akan dapat mencapai keberlanjutan pembangunan. Mengingat

tingkat degradasi lingkungan yang terjadi akibat konversi gambut di Sumatera Selatan

juga cukup tinggi dan ketergantungan PDRB terhadap sumber daya alam juga masih

dominan.

Oleh karena itu, kajian skala optimal Provinsi Sumatera Selatan perlu dilakukan

terlebih dahulu sebagai langkah awal untuk mendiagnosa kondisi daya dukung sistem

lingkungan terhadap sistem ekonomi. Untuk mendukung kajian skala optimal diperlukan

kajian menyeluruh mengenai deplesi sumber daya alam dan degradasi lingkungan pada

lingkup regional Provinsi Sumatera Selatan.

DAFTAR PUSTAKA

Asamani, N. 2016. Sambutan pada acara kick off meeting penyusunan pertumbuhan

ekonomi hijaun Provinsi Sumatera Selatan. Di Hotel Arista Palembang, pada

tanggal 15 Agustus 2016.

Badan Pusat Statistik Provinsi Riau (BPS Prov. Riau). 2016. Produk domestik regional bruto

Provinsi Riau menurut lapangan usaha 2011 – 2015. Badan Pusat Statistik Provinsi Riau. Pekanbaru.

Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Selatan (BPS Prov. Sumsel). 2016. Provinsi

Sumatera Selatan dalam angka 2016. Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera

Selatan. Palembang.

Boediono. 2005. Pertumbuhan ekonomi. Cetakan ke-9. UGM Press. Yogyakarta.

Colby, M. C. 1991. Environmental management in development: The evolution of

paradigms. Ecological Economics, 3 (1991): 193 - 213.

Daly, H. E. 1981. Three visions of the economic process. Paper dipresentasikan pada

“eﾏiﾐar oﾐさEﾐ┗iroﾐﾏeﾐtaly “ustaiﾐaHle “trategies for EIoﾐoﾏiI De┗elopﾏeﾐtざ, World Bank, Washington, DC, 4 Januari 1981.

Daly, H.E. dan J. Farley. 2011. Ecological economics: Principles and applications, Second

Edition. Island Press. Washington, Covelo, London.

Government of Indonesia & Global Green Growth Institute (GoI & GGGI). 2013.

Government of Indonesia-Global Green Growth Institute Green Growth Program -

Prioritizing Investments: Delivering Green Growth. Government of Indonesia-

Global Green Growth Institute. Jakarta

Lawn, P. A. and R. D. Sanders. 1999. Has Australia surpassed its optimal macroeconomic

sIale? fiﾐdiﾐg out ┘ith the aid of けHeﾐefitげ aﾐd けIostげ aIIouﾐts aﾐd a sustaiﾐaHle net benefit index. Ecological Economics, 28 (1999): 213 – 229.

Mankiw, N.G. 2010. Macroeconomics. Seventh Edition. Worth Pubishers. New York.

Meadows, D., J. Randers, & D. Meadows. 2006. Limits to growth: The 30-years updated.

earthscan. London, UK.


217

Rahmat, M. 2013. Restorasi hutan rawa gambut untuk pembangunan ekonomi

berkelanjutan: sebuah tilikan di Sumatera Selatan. Dalam D. Purwito et al., (Eds.),

Prosiding Workshop ITTO Project RED-SPD 009/09 Rev.2 (F), Stakeholder

Consultation The Application of Method and Technologies to Enhance The

Restoration of PSF Ecosystem, hal: 161 – 173. Pusat Penelitian Pengembangan Konservasi dan Rehabilitasi, Badan Litbang Kehutanan, Kementerian Kehutanan.

Bogor.

Rahmat, M. 2014. Dampak perubahan sediaan sumber daya alam terhadap kinerja

kelestarian pembangunan ekonomi: Kasus Provinsi Riau. Disertasi Program Doktor,

Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada Yogyakarta. Tidak dipublikasikan.

World Commission on Environment and Development (WCED). 1987. Report of the World

Commission on Environment and Development: Our common future. Website:

www.un-documents.net/our-common-future.pdf.


218


219

PENCEGAHAN KARHUTLA UNTUK MENDUKUNG PERTUMBUHAN HIJAU DI SUMATERA

SELATAN: STUDI KASUS DI DESA RIDING

Mamat Rahmat*, Bondan Winarno

*, Bastoni, Adi Kunarso

Balai Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup dan Kehutanan Palembang

*E-mail: [email protected]; [email protected]

ABSTRAK

Kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) berpotensi menjadi kendala dalam mencapai pertumbuhan

hijau di Provinsi Sumatera Selatan. Dalam pandangan ilmu ekonomi ekologi, karhutla merupakan

gejala merosotnya sistem lingkungan sebagai akibat ekstraksi sumber daya alam yang melampaui

kapasitasnya. Tulisan ini dimaksudkan untuk mendapatkan pengetahuan mengenai kondisi biofisik

lahan gambut yang kerapkali terbakar, dinamika pemanfaatan lahan gambut, dan kondisi sosial

ekonomi masyarakat yang tinggal di sekitar lahan gambut serta minat masyarakat pada pola budidaya

tanpa bakar. Kajian dilakukan di Desa Riding, Kecamatan Pangkalan Lampam, Kabupaten Ogan

Komering Ilir. Metode penelitian yang digunakan menggabungkan survey biofisik dan survey sosial

ekonomi. Survey biofisik meliputi kajian observasi kondisi vegetasi, kedalaman gambut dan kedalaman

muka air tanah. Adapun survey sosial ekonomi dilakukan melalui Focus Group Discussion (FGD) dan

wawancara mendalam kepada tokoh kunci. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kondisi biofisik

gambut rawan terbakar di Desa Riding telah mengalami degradasi berupa penyusutan kedalaman

muka air tanah dan lapisan gambut sebagai akibat kerapnya peristiwa kebakaran. Seringnya lahan

gambut terbakar juga diindikasikan dari vegetasi penutupnya berupa belukar dan permudaan gelam.

Permasalahan lahan gambut di Desa Riding timbul sebagai akibat tingginya tekanan ekonomi pada

level rumah tangga petani maupun perusahaan dalam mengeksploitasi lahan gambut sebagai sumber

daya alam. Dalam menuju pembangunan yang berkelanjutan melalui tahap pertumbuhan hijau di

Sumatera Selatan, upaya pencegahan kebakaran merupakan salah satu langkah yang diperlukan.

Upaya tersebut dapat dilakukan melalui pengelolaan lahan gambut secara terpadu yang meliputi

berbagai aspek (sosial, ekonomi dan lingkungan).

Kata kunci: ekologi, ekonomi, kebakaran hutan, lahan gambut, pembangunan berkelanjutan

I. PENDAHULUN

A. Latar Belakang

Kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) merupakan bencana yang muncul secara

periodik di Sumatera Selatan. Sejak dua puluh tahun yang lalu, tercatat telah terjadi

karhutla yang berdampak terhadap bencana kabut asap, yaitu pada tahun 1997/1998,

2006, 2013 (Gaveau et al., 2014) dan terakhir pada tahun 2015 (Koplitz et al., 2015).

Pada awalnya bencana karhutla kerapkali dikaitkan dengan kondisi kemarau

panjang yang terjadi pada masa el nino. Namun, belakangan, karhutla juga terjadi pada

tahun-tahun di luar el nino (Gaveau et al., 2014). Selain el nino, faktor yang seringkali

dikaitkan dengan kejadian kebakaran di Sumatera Selatan adalah budaya penggunaan api

dalam berbagai aktivitas mata pencaharian masyarakat, antara lain sonor (budidaya padi

pada lahan gambut), mencari ikan dan mencari kayu pada hutan dan lahan gambut

(Setijono, 2004; Chokkalingam et al., 2007). Selain itu, karhutla juga dipicu oleh

kelimpahan biomasa berupa gambut yang telah mengering terutama pada saat musim

kemarau. Pengeringan gambut tersebut disebabkan oleh karena terjadi penyusutan

permukaan air pada lahan gambut sebagai akibat pengaliran air melalui kanal-kanal

primer, sekunder dan tersier.

mailto:[email protected]:[email protected]


220

Pengeringan lahan gambut di Sumatera Selatan pada dasarnya merupakan bagian

dari proses pembangunan ekonomi, khususnya melalui program transmigrasi,

pembangunan perkebunan dan proyek-proyek pertanian (Chokkalingam et al., 2007).

Dalam kaidah pembangunan ekonomi, pelaksanaan program dan proyek tersebut

dimaksudkan untuk meningkatkan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), khususnya

pada sektor pertanian.

Di lain pihak, upaya peningkatan PDRB tersebut justru menimbulkan dampak

lingkungan yang tidak diperhitungkan dalam akuntansi PDRB. Dampak lingkungan yang

secara langsung terlihat pada lahan ekosistem gambut adalah meningkatnya tingkat

kerawanan kebakaran lahan sebagai akibat pengeringan lahan gambut. Kenaikan volume

gambut kering bukan satu-satunya faktor yang dapat memicu kebakaran, namun

pengeringan serta pembukaan hutan dan lahan gambut melalui kanalisasi juga turut

memberikan kemudahan akses bagi sebagian orang untuk memasuki kawasan hutan dan

lahan gambut yang semula tidak pernah terjangkau (Chokkalingam, et al., 2007).

Akibatnya, daerah-daerah tersebut menjadi semakin rawan terbakar.

Bertolak dari uraian tersebut, dapat ditarik benang merah bahwa bencana

karhutla pada dasarnya berkaitan dengan dinamika yang terjadi pada dua sistem, yaitu

sistem ekonomi dan sistem lingkungan. Aktivitas masyarakat di lahan gambut merupakan

gambaran dinamika pada sistem ekonomi dalam skala rumah tangga, sedangkan ekspansi

perkebunan kelapa sawit pada lahan gambut adalah indikator dinamika sistem ekonomi

yang terjadi pada level regional. Dinamika pada sistem lingkungan tampak pada

perubahan yang terjadi pada lahan gambut yang menyebabkan kenaikan bahan bakar

dalam bentuk gambut kering dan terjadinya penyusutan muka air tanah pada lahan-lahan

gambut.

Dalam pandangan ilmu ekonomi ekologi, kedua sistem di muka (sistem ekonomi

dan sistem lingkungan) berinteraksi sebagai sub sistem dan sistem utama. Ekonomi

merupakan sub sistem yang diayomi oleh sistem lingkungan, sehingga apabila

digambarkan, posisi sistem ekonomi berada di dalam lingkup sistem ligkungan (Daly,

2007). Oleh karena posisinya tersebut, sistem lingkungan berperan dalam menyediakan

berbagai material bahan baku yang dibutuhkan oleh sistem ekonomi, baik berupa barang

maupun jasa-jasa lingkungan. Di samping itu sistem lingkungan juga berperan sebagai

penampung sisa-sisa material yang tidak terpakai oleh sistem ekonomi serta sebagai

penetralisir polusi yang timbul akibat proses-proses yang terjadi di dalam sistem ekonomi.

Dalam kerangka ilmu ekonomi ekologi tersebut, bencana kabut asap yang

ditimbulkan oleh kebakaran hutan dan lahan dapat dipandang sebagai indikator bahwa

kemampuan sistem lingkungan dalam menetralisir asap telah melampaui kapasitasnya,

sebagai akibat kenaikan volume gambut yang terbakar dan meluasnya pembakaran pada

lahan gambut. Fenomena tersebut tidak timbul secara tiba-tiba, namun muncul karena

adanya interaksi pada berbagai faktor dalam sistem ekonomi yang secara langsung juga

berdampak terhadap sistem lingkungan. Interaksi dalam sistem ekonomi dapat dilihat

dalam bentuk pemanfaatan lahan gambut oleh masyarakat serta pola ekspansi areal

perusahaan perkebunan dan hutan tanaman pada lahan gambut.

B. Tujuan

Berlandaskan pada teori ekonomi ekologi tersebut, kajian ini dimaksudkan untuk

mendapatkan pengetahuan mengenai kondisi biofisik lahan gambut yang hingga saat ini

masih kerapkali terbakar, dinamika pemanfaatan lahan gambut, dan kondisi sosial

ekonomi masyarakat yang tinggal di sekitar lahan gambut serta mendapatkan


221

pengetahuan mengenai minat masyarakat terhadap pola budidaya yang tidak mengubah

sifat-sifat lahan gambut.

II. METODE PENELITIAN

A. Lokasi dan Waktu Penelitian

Kajian ini dilakukan untuk mengamati dampak yang terjadi pada sistem lingkungan

sebagai dampak interaksi faktor-faktor di dalam sistem ekonomi pada level mikro, yaitu di

tingkat desa. Lokasi yang dipilih adalah Desa Riding, Kecamatan Pangkalan Lampam,

Kabupaten Ogan Komering Ilir, Sumatera Selatan. Desa ini meliputi wilayah desa yang

cukup luas dan wilayahnya sebagian besar merupakan lahan gambut yang termasuk

kategori Hutan Produksi, Kawasan Konservasi dan Area Penggunaan Lain. Selain itu,

kondisi pemanfaatan lahan gambut di wilayah Desa Riding cukup mewakili dinamika

sistem lingkungan yang tengah dieksploitasi oleh sistem ekonomi. Kegiatan pengumpulan

data lapangan dilakukan pada tahun 2015.

B. Metode Pengumpulan dan Analisis Data

Penelitian ini meliputi dua aspek kajian, yaitu: aspek biofisik dan aspek sosial

ekonomi. Kajian aspek biofisik dilakukan dengan menggunakan metode observasi kondisi

vegetasi, kedalaman gambut, dan kedalaman muka air tanah. Selain itu juga dilakukan

pemetaan jumlah hotspot pada bulan-bulan terjadinya kebakaran dengan menggunakan

metode tumpang susun (overlay) titik panas (hotspot) pada peta penggunaan lahan.

Adapun, aspek sosial ekonomi dilakukan melalui metode diskusi kelompok terfokus

(Focus Group Discussion/FGD). Peserta FGD terdiri dari wakil-wakil tokoh masyarakat,

tokoh pemuda, tokoh perempuan, aparat pemerintahan desa dan penyuluh pertanian. Di

samping dilakukan FGD, juga dilakukan wawancara mendalam kepada informan kunci.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

1. Kondisi Biofisik Lahan Rawan Terbakar

Berdasarkan hasil observasi lapangan, diketahui bahwa kondisi lahan gambut di

Desa Riding yang kerapkali terbakar pada umumnya, dikelompokkan ke dalam dua jenis

pemanfaatan lahan, yaitu Hutan Produksi (HP) dan Area Penggunaan Lain (APL). Areal HP

di wilayah desa ini merupakan areal konsesi PT. Bumi Mekar Hijau (anak perusahaan

Sinarmas Forestry). Kebakaran pada areal ini umumnya dipicu oleh kebakaran yang

terjadi pada areal HP yang tengah dipersengketakan oleh masyarakat Desa Riding dengan

PT. BMH. Beberapa kali perundingan telah dilakukan, namun titik temu belum diperoleh.

Kedua pihak masih bersitegang dengan kehendaknya masing-masing. Berdasarkan hasil

wawancara dengan tokoh masyarakat desa, diketahui bahwa total areal PT. BMH yang

diklaim oleh masyarakat seluas 10.000 ha. Hasil musyawarah antara masyarakat dengan

perusahaan diperoleh kesepakatan bahwa perusahaan bersedia untuk membangunkan

sawah untuk masyarakat seluas 2.000 ha, tanaman akasia dengan pola bagi hasil seluas

3.000 ha dan sisanya seluas 5.000 ha diserahkan pemanfaatannya oleh masyarakat

kepada perusahaan. Sejatinya, butir kesepakatan tersebut telah disetujui oleh kedua

belah pihak, namun dalam implementasinya masih terdapat ketidaksepahaman.

Masyarakat menuntut agar sawah seluas 2.000 ha tersebut dibangun serentak dalam satu

tahun, dengan harapan seluruh rumah tangga di desa Riding mendapatkan sawah secara


222

bersamaan. Akan tetapi, pihak perusahaan tidak bersedia memenuhi tuntutan tersebut.

Pihak perusahaan bersedia untuk membangunkan sawah seluas 2.000 ha tersebut secara

bertahap, yaitu 200 ha per tahun.

Belum adanya titik temu antara kedua belah pihak yang saling bersengketa,

menyebabkan lahan gambut yang tengah dipersengketakan tersebut sangat rawan

terbakar. Termasuk pada kejadian kebakaran hutan dan lahan pada tahun 2015, lahan

konflik tersebut menjadi sumber asap. Pada bulan-bulan basah, lahan gambut dimaksud

tampak hijau ditumbuhi semak belukar yang didominasi oleh belukar, belidang (Scleria

terrestris), senduduk (Melastoma malabathricum), dan permudaan gelam (Melaleuca

leucadendron) (lihat Gambar 1). Namun, pasca terbakar lahan-lahan tersebut

dimanfaatkan oleh masyarakat sebagai areal tanaman padi (padi sonor). Menurut

pengakuan sebagian masyarakat memang perilaku membakar untuk kegiatan budidaya

sonor masih belum bisa ditinggalkan sepanjang belum ada penggantinya.

Gambar 1. Kondisi Tutupan lahan gambut di areal HP di desa Riding, Kabupaten Ogan

Komering Ilir yang tengah dipersengketakan. (a) Tutupan lahan pada saat sebelum

terbakar, (b) Tutupan lahan setelah terbakar (padi sonor)

Tingginya intensitas kebakaran pada areal tersebut menyebabkan turunnya

lapisan permukaan gambut. Hasil pengukuran yang telah dilakukan menunjukkan bahwa

ketebalan lahan gambutnya tidak lebih dari 50 cm. Dibangunnya kanal di sekeliling areal

HP tersebut juga telah menyebabkan turunnya muka air tanah pada saat musim kemarau.

Hasil pengamatan yang dilakukan pada bulan Agustus 2015 (pertengahan musim

kemarau) memperlihatkan bahwa muka air tanahnya lebih dari atau sama dengan 1,5 m.

Sementara itu, lahan gambut yang terdapat di areal yang belum didrainase, yakni

di Area Penggunaan Lain (APL) yang terletak di sekitar areal HP tersebut, kondisinya

relatif lebih tebal, yaitu lebih dari 50 cm. Berdasarkan hasil pengukuran kedalaman muka

air tanah pada areal tersebut diperoleh angka 0,8 m. Artinya muka air tanah pada areal

tersebut relatif lebih dangkal.

Secara umum, tipe vegetasi pada kedua areal tersebut serupa dengan tipe

vegetasi pada lahan areal HP yang tengah dipersengketakan. Vegetasinya didominasi oleh

jenis belidang (Scleria terrestris), senduduk (Melastoma malabathricum), dan gelam

(Melaleuca leucadendron). Kondisi vegetasi demikian mengindikasikan bahwa areal APL

tersebut juga kerapkali terbakar. Karena kondisi muka air tanah yang tidak terlalu dalam,

dapat menjaga kedalaman gambut sehingga volume gambut yang terbakar tidak

sebanyak pada lahan gambut di areal HP yang telah didrainase.

Secara legal, areal APL tersebut kini merupakan area ijin lokasi perkebunan kelapa

sawit. Pada tahun 2011 areal tersebut dilepaskan oleh Kementerian Kehutanan dari areal

Hutan Produksi Konversi (HPK) menjadi APL dan diberikan ijin untuk lahan perkebunan

tebu. Namun, hingga tahun 2015, kegiatan operasional perkebunan di areal tersebut

(a) (b)


223

belum dilakukan, ijin lokasi tersebut dicabut oleh Pemerintah Kabupaten OKI, selanjutnya

diberikan ijin kepada perusahaan lainnya sebagai lokasi perkebunan kelapa sawit.

Walaupun secara legal merupakan areal ijin lokasi perkebunan kelapa sawit, namun lahan

tersebut sebagian telah diklaim oleh masyarakat sebagai lahan mereka dan biasanya

digunakan sebagai areal budidaya padi sonor.

Hasil pengamatan yang diutarakan di muka, boleh dikatakan sebagai gambaran

dalam skala mikro, karena sampel kajian yang dipilih pada level desa, tetapi

sesungguhnya dapat memberikan konklusi yang dapat ditarik dalam skala lebih umum.

Salah satunya adalah bukti yang menunjukkan bahwa pola pemanfaatan lahan gambut

yang dilakukan dalam skala kecil oleh masyarakat memang berdampak terhadap

penyusutan ketebalan gambut, akan tetapi penyusutan yang terjadi pada areal kelola

skala kecil tersebut dampaknya lebih kecil dibandingkan dengan pengelolaan lahan

gambut yang dilakukan oleh perusahaan atau masyarakat yang bermodal besar. Karena

pemanfaat lahan gambut skala kecil umumnya tidak cukup modal untuk membangun

kanal guna mengeringkan gambut.

2. Gambaran Kebakaran Hutan dan Lahan di Kabupaten OKI pada bulan Agustus – Oktober 2015

Berdasarkan data titik api yang timbul pada kejadian kebakaran hutan dan lahan

pada tahun 2015, tampak bahwa sebaran titik-titik api mulai bergerak dari kawasan APL

kemudian pada akhirnya disusul pada kawasan HP (Gambar 2). Fakta tersebut dapat

memberikan informasi bahwa pembakaran lahan mulai pada areal-areal APL dan areal HP

yang tengah menjadi sengketa. Sebaran api pun tak terhindarkan sehingga merambah

hingga ke areal inti HP yang tidak menjadi areal konflik. Beberapa sumber menyebutkan

bahwa kebakaran pada areal HP merupakan rembetan (APHI, 2015). Namun karena

kondisi lahan gambut di dalam areal HP sangat kering, air di dalam kanal pun anjlok

drastis, sehingga areal tersebut menjadi sangat rawan terbakar. Situasi kekeringan

tersebut memberikan pelajaran bahwa pengeringan gambut melalui pembuatan kanal-

kanal, walaupun dilakukan sejenis pengelolaan air agar tidak surut drastis. Pada

realitanya, pengaturan air tersebut tidak mampu mempertahankan ketinggian air untuk

menjaga agar gambut tetap basah karena sekelilingnya dan kubah gambutnya telah

dibelah sehingga tak mampu lagi menyimpan air pada musim kemarau.

Gambar 2. Sebaran titik-titik api (hotspot) pada kejadian kebakaran hutan dan lahan di

wilayah Kabupaten OKI pada tahun 2015.

Sebaran titik panas terbanyak pada awal-awal kejadian kebakaran hutan tahun

2015 terdapat di wilayah Kecamatan Pampangan dan Kecamatan Tulung Selapan (Gambar

0 1000 2000 3000 4000 5000

Agustus

September

Oktober SM

HPT

HPK

HP

HL

APL


224

2). Namun pada puncak kebakaran (Oktober 2015), titik api terbanyak terdapat di wilayah

Kecamatan Tulung Selapan dan Air Sugihan (Gambar 3).

Gambar 3. Penyebaran titik-titik panas (hotspots) pada bulan Agustus 2015

di Kabupaten OKI

Gambar 4. Sebaran titik-titik panas pada bulan Oktober 2015 di Kabupaten OKI

3. Kondisi Sosial Ekonomi Masyarakat Desa Riding

Jumlah penduduk Desa Riding tercatat sebanyak 984 KK dan jumlah total

penduduknya mencapai 3.762 jiwa. Berdasarkan kategori usia, jumlah penduduk terbesar

berada pada kisaran usia 15 – 45 tahun, yaitu 2.361 jiwa atau 62% dari total jumlah


225

penduduk. Apabila dibedakan berdasarkan jenis kelaminnya, jumlah penduduk laki-laki

dan perempuan menunjukkan porsi yang berimbang, yakni masing-masing sebanyak 1882

dan 1880 jiwa (Slamet, 2015).

Proporsi jumlah penduduk miskin di Desa Riding relatif lebih tinggi dibandingkan

dengan jumlah penduduk miskin di Kabaupaten OKI secara keseluruhan. Jumlah

penduduk miskin di Desa Riding mencapai 174 KK atau 22% dari jumlah total KK. Adapun,

prosentase penduduk miskin di tingkat Kabupaten OKI pada tahun 2010 sebesar 15%.

Penduduk Desa Riding secara umum menggantungkan hidupnya pada sektor

pertanian, khususnya sub sektor perkebunan. Data yang ditampilkan dalam dokumen

Profil Desa Riding Tahun 2014 menunjukkan bahwa sebagian besar penduduk Desa Riding

bermata pencaharian sebagai petani (900 KK), sisanya tersebar dalam berbagai mata

pencaharian, antara lain: buruh (48 KK), dagang (16 KK), aparatur negara yaitu sebagai

PNS/TNI/POLRI (13 KK) dan mata pencaharian lainnya yang belum termasuk dalam

kategori di muka (7 KK).

Pola budidaya pertanian masyarakat Desa Riding umumnya mirip dengan pola

bertani masyarakat lokal umumnya yang tinggal di wilayah Kabupaten OKI. Pola bertani

mereka adalah berkebun dan komoditi yang dikembangkannya yaitu tanaman karet.

Selama menunggu tanaman karet siap sadap, petani umumnya melakukan praktik

tumpang sari. Praktik demikian biasanya dilakukan pada saat peremajaan tanaman karet

yaitu saat mengganti tanaman karet lama dengan tanaman yang baru. Jenis komoditi

pertanian yang ditanam umumnya adalah padi (pada tahun pertama), kemudian aneka

jenis sayuran (tahun kedua) dan ada pula yang menanam pisang (pada tahun ketiga).

Setelah tanaman karet lebih dari 3 tahun, tajuknya sudah agak rapat sehingga tidak

digunakan untuk tumpang sari.

Penggunaan api dalam proses persiapan lahan untuk meremajakan tanaman karet

masih umum dilakukan oleh masyarakat Desa Riding. Pembakaran dimaksudkan untuk

membersihkan lahan dari semak belukar, daun, ranting dan cabang-cabang pohon karet

tua yang telah ditebang. Menurut penuturan warga setempat, walaupun pembakaran

dilakukan pada saat musim kemarau, namun jarang sekali api pada proses pembakaran

tersebut merembet ke tempat lain. Karena pembakaran dilakukan secara bertahap,

sedikit demi sedikit dan di sekeliling kebun telah dibuat sekat bakar. Selain itu, proses

pembakaran pun senantiasa diawasi dan dijaga agar api tidak merembet ke tempat lain.

Hasil pemantauan lapangan juga memperlihatkan bahwa penggunaan api oleh

masyarakat dalam proses permudaan tanaman karet masih menjadi pola yang belum

ditinggalkan. Walaupun demikian, tampak bahwa api hanya menghanguskan areal yang

memang hendak dibakar.

Budaya membakar dalam kegiatan berkebun pada tanah mineral juga dilakukan

oleh masyarakat pada lahan rawa yang telah mengering. Walaupun telah ada maklumat

larangan membakar namun sepertinya aturan tersebut belum sepenuhnya ditaati.

Penggunaan api untuk menghilangkan semak pada areal tegakan hutan sekunder gelam

juga merupakan salah satu sumber api yang dapat menyebabkan kebakaran pada lahan

rawa gambut. Adanya aktivitas di dalam kawasan hutan rawa gambut juga meningkatkan

potensi terbakarnya lahan dan hutan rawa gambut. Keteledoran dalam membuang

puntung rokok saat mencari kayu gelam juga dapat memicu terjadinya kebakaran lahan

dan hutan rawa gambut, khususnya pada saat lapisan gambut sangat kering dan

hembusan angin yang cukup kencang.


226

Kayu gelam telah menjadi harapan hidup bagi sebagian masyarakat Desa Riding

yang bermukim di Dusun III yang tersebar di beberapa pemukiman, yaitu di Muara

Penyabungan, Rengas Potong, Rengas Merah dan Muara Biyuku. Mereka memanen kayu

gelam dari tegakan alam yang tersebar di sekitar dan di dalam areal konsesi IUPHHK-HTI

PT. BMH dan dalam kawasan Suaka Margasatwa Padang Sugihan. Ukuran kayu gelam

yang ditebang bervariasi dari ukuran diameter pangkal 5 cm hingga di atas 20 cm. Kayu

gelam ukuran diameter 5 cm panjang 4 m dijual pengumpul kepada pedagang pengepul

seharga Rp3.000,- per batang. Harga kayu gelam dengan ukuran panjang yang sama (4 m)

dan ukuran diameter 7 cm dan 12 cm, berturut turut adalah Rp 5.000,- dan Rp 10.000,-

per batang. Pengumpul kayu gelam biasanya berkelompok empat hingga lima orang. Hal

ini untuk meringankan biaya pengangkutan kayu gelam dari dalam hutan ke pinggir jalan

Desa. Sarana pengangkut kayu gelam dari dalam hutan ke pinggir jalan tersebut

menggunakan roda yang ditarik oleh mesin hand tracktor.

Kondisi perekonomian yang sedang terpuruk saat ini juga berimbas terhadap

menurunnya harga komoditas getah karet dan kelapa sawit diduga dapat berdampak

terhadap kelestarian tegakan gelam. Jumlah permintaan dan harga kayu gelam yang

relatif stabil dapat berpotensi menarik minat para para penyadap karet upahan untuk

beralih menjadi pengumpul gelam. Hasil investigasi kami di lapangan dapat mengungkap

bahwa para pencari gelam yang bermukim di wilayah Rengas Potong, tidak hanya warga

asli Desa Riding tetapi mereka pendatang dari wilayah Sirah Pulau (SP) Padang (salah satu

wilayah Kecamatan di Kabupaten OKI).

Hal yang akan menjadi faktor penentu keberlanjutan sumber pendapatan

masyarakat pengumpul gelam adalah kelestarian tegakan gelam di hutan alam. Jika hanya

mengandalkan tegakan alam tanpa adanya upaya budidaya dan pengaturan ekstraksi

maka berpotensi menghadapi kehilangan pendapatan dari gelam. Untuk itu, eksplotasi

gelam oleh masyarakat ini juga perlu diatur agar mampu menjamin kelestarian

pendapatan mereka. Selain itu, eksploitasi kayu gelam dari dalam kawasan Suaka

Margasatwa Sugihan perlu dihentikan untuk menjaga habitat satwa di dalamnya dan

meminimalkan potensi kebakaran hutan rawa gambut di dalam kawasan SM (Suaka

Margasatwa) tersebut.

Seperti telah disinggung di muka, meskipun wilayah Desa Riding sangat luas,

namun sebagian besar arealnya berupa Kawasan Hutan. Areal yang dikelola secara

intensif oleh masyarakat dan telah dibebani Hak Milik tidak lebih dari 13.000 ha. Areal

tersebut umumnya digunakan sebagai tanah sawah/pertanian (383 ha), pekarangan (22

ha), tegalan (10.465 ha) dan perkebunan (1.537 ha). Selebihnya, sekitar 80% areal Desa

Riding adalah berupa kawasan Hutan Produksi (HP), Hutan Konservasi (HK), dan Areal

Penggunaan Lain (APL). Kawasan HP tersebut saat ini telah menjadi areal konsesi IUPHHK-

HTI PT. Bumi Mekar Hijau (PT. BMH), Sinar Mas Group. Adapun, HK merupakan bagian

dari kawasan Suaka Margasatwa Padang Sugihan.

Sebagian besar responden berpandangan bahwa cara mengolah lahan gambut

untuk bisa ditanami adalah dengan cara membakar. Dengan adanya larangan membakar

maka mereka berharap ada bantuan dari pemerintah untuk mengolah lahan rawa

tersebut. Terkait dengan upaya pencegahan kebakaran lahan rawa gambut, Proyek

Penanggulangan dan Pencegahan Kebakaran Hutan yang didanai oleh Uni Eropa (South

Sumatra Forest Fire Management Project) telah mengimplementasikan beberapa

program pembangunan di Desa Riding, yakni pendidikan lingkungan bagi anak sekolah,

pemetaan partisipatif lahan desa, dan pemberdayaan masyarakat. Upaya pemberdayaan


227

yang dilaksanakan di Desa Riding adalah usaha penggemukan kerbau. Namun program

tersebut dapat dikatakan tidak berhasil, kerbau bantuan dari proyek tersebut bukannya

digulirkan di dalam kelompok tani melainkan dijual. Program serupa telah dicoba oleh

Manggala Agni melalui program penggemukan kambing etawa. Namun program tersebut

juga belum mampu meminimalkan kebakaran hutan dan lahan.

B. Pembahasan

Berdasarkan uraian hasil penelitian di muka tampak bahwa kejadian kebakaran

hutan dan lahan gambut seiring dengan dinamika pada sistem lingkungan yaitu

terganggunya keseimbangan ekosistem rawa gambut. Gangguan terhadap keseimbangan

ekosistem gambut disebabkan oleh aktivitas dan dinamika yang terjadi pada sistem

ekonomi. Sistem ekonomi yang terjadi dalam skala rumah tangga terkait dengan proses

produksi dan konsumsi atas barang dan jasa oleh rumah tangga yang tergambar dalam

pemanfaatan lahan gambut. Dalam kasus pemanfaatan lahan gambut di desa Riding,

Kabupaten OKI, rumah tangga memproduksi barang konsumsi berupa beras melalui

aktivitas budidaya padi sonor. Pada skala perusahaan, juga terjadi proses eksploitasi lahan

gambut oleh firma yang tujuannya juga memproduksi barang konsumsi. Jenis barang

konsumsi yang diproduksi oleh perusahaan adalah barang setengah jadi (intermediate

goods) yaitu kayu bahan baku pulp dan kertas.

Kedua jenis proses produksi baik yang dilakukan oleh rumah tangga maupun

perusahaan oleh bidang statistik dicatat dan dijumlahkan secara agregat dalam skala

regional kabupaten atau provinsi sebagai nilai PDRB. Namun dampak lingkungan yang

ditimbulkannya berupa kekurangan air dan kerugian akibat bencana asap luput dari

perhitungan. Sebagai contoh bencana pencermaran asap yang tergolong ekstrim pada

kejadian kebakaran hutan dan lahan di Sumatera Selatan pada tahun 2015 diprediksi

dapat menyebabkan kematian penduduk hingga 100.300 jiwa yang tersebar di Indonesia,

Malaysia dan Singapura (Koplitz et al., 2016). Biaya korban asap seperti itu yang tidak

dikalkulasikan dalam neraca pendapatan konvensional.

Mengざhijauざkan neraca pendapatan dapat diartikan sebagai upaya untuk meminimalkan limbah yang dibuang ke sistem lingkungan (polusi) (Douthwaite, 1999).

Oleh karena itu dalam konteks bencana kabut asap, maka pencegahan kebakaran hutan

dan lahan merupakan langkah menuju pengurangan limbah sehingga pertumbuhan yang

diraih oleh sistem ekonomi lebih ramah lingkungan, atau secara singkat dikenal sebagai

pertumbuhan hijau.

Dalam konteks pertumbuhan hijau, meminimalkan polusi juga selayaknya tidak

menyebabkan pengurangan serapan tenaga kerja. Oleh karena itu, pertumbuhan tetap

diperkenankan dengan disertai upaya-upaya mengurangi polusi. Salah satu yang dapat

dilakukan adalah dengan cara menerapkan pola produksi (budidaya) yang bersifat efisien

terhadap bahan baku dan praktik-praktik budidaya yang tidak mengganggu keseimbangan

alam.

Internalisasi eksternalitas (dampak positif dan negatif) pembangunan ekonomi

dapat memperbaiki performa perekonomian (Reilly, 2012). Internalisasi eksternalitas

negatif ke dalam penghitungan pendapatan ekonomi menghasilkan gambaran

pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan (pertumbuhan hijau). Dalam kasus yang

terjadi di desa Riding adalah timbulnya eksternalitas berupa bencana asap yang

disebabkan oleh kebakaran yang terkait dengan aktivitas ekonomi pada lahan gambut,

yakni sonor oleh rumah tangga dan produksi bahan baku pulp & kertas oleh perusahaan.


228

Pencegahan kebakaran adalah upaya untuk mengurangi eksternalitas tersebut, sehingga

pertumbuhan ekonomi hijau dapat dicapai.

IV. KESIMPULAN

Kebakaran lahan dan hutan terjadi berulang pada lahan gambut yang tidak

dikelola dengan baik karena beberapa alasan. Konflik pada kawasan hutan dan lahan

gambut menyebabkan lahan yang disengketakan tidak dapat dikelola dan menjadi rawan

terbakar di musim kemarau. Manipulasi dan modifikasi lingkungan gambut melalui

pembangunan kanal menimbulkan masalah baru yang menyebabkan lahan gambut

semakin terancam bahaya kebakaran pada musim kemarau. Di sisi lain, praktik pertanian

sonor di lahan gambut masih sederhana dengan input sumberdaya yang rendah dan

masih mengandalkan areal bekas terbakar sebagai lokasinya. Hal ini menunjukkan api

masih menjadi media penting dalam kegiatan produksi pertanian di lahan gambut dan

belum ada alternatif penggantinya.

Dinamika pada sistem ekonomi dalam lingkup Desa Riding menunjukkan adanya

aktivitas pemanfaatan lahan gambut oleh masyarakat sebagai lahan budidaya padi sonor

dan oleh perusahaan sebagai lahan pengembangan produk kayu bahan baku pulp dan

kertas. Dinamika pada sistem ekonomi tersebut telah mengakibatkan degradasi pada

sistem lingkungan berupa penyusutan lahan gambut dan meningkatnya kerawanan lahan

rawa gambut karena orientasi pada manfaat finansial ekonomi dengan mengesampingkan

pertimbangan lingkungan.

Dinamika kegiatan sosial ekonomi masyarakat masih mengandalkan lahan sebagai

sumber utama penggerak perekonomian masyarakat dan rumah tangga. Upaya

pelarangan pembakaran lahan gambut tanpa disertai alternatif upaya pengelolaan lahan

tanpa bakar menurut masyarakat bukan menjadi upaya pencegahan kebakaran yang

solutif. Salah satu hal mendasar dalam mencari solusinya adalah menempatkan

masyarakat menjadi aktor utama dalam pengelolaan gambut dan bukan menjadi obyek.

Evaluasi terhadap berbagai program pencegahan dan penanggulangan kebakaran hutan

dan lahan perlu dilakukan untuk mengetahui hal-hal yang perlu diperbaiki. Sentuhan

teknik pengelolaan lahan gambut yang lebih baik belum ada pada level masyarakat

sedangkan teknik pengeloaan lahan gambut oleh korporasi terbatas hanya meliputi areal

yang dikelolanya sehingga pengelolaan lahan gambut berkelanjutan dalam konteks

lansekap kesatuan hidrologi gambut belum dilakukan. Konsep pengelolaan gambut dalam

satu wilayah hendaknya mengintegrasikan kepentingan ekonomi, sosial, budaya dan

ekosistem secara komprehensif. Upaya tersebut dapat dilakukan salah satunya dengan

mengadopsi konsep green growth dalam pengelolaan lahan gambut secara terpadu.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan terima kasih Kepada Balai Penelitian dan Pengembangan

Lingkungan Hidup dan Kehutanan (BP2LHK) Palembang yang telah mendanai kegiatan

penelitian sehingga memungkinkan didapatkan data untuk penulisan tulisan ini. Ucapan

terima kasih juga kami sampaikan kepada Kepala Dinas, Kabid Perlindungan Hutan, Kasie

Pencegahan Kebakaran Hutan di Dinas Kehutanan Kabupaten Ogan Komering Ilir, Kadaop

Manggala Agni Daop Kayu Agung beserta anggotanya, Kades Riding, Kadus II Riding,

Penyuluh Kehutanan dan Perkebunan Kecamatan Pangkalan Lampam dan segenap

masyarakat Desa Riding, Kecamatan Pangkalan Lampam, Kabupaten OKI.


229

DAFTAR PUSTAKA

Chokkalingan, U., Suyanto, R. P. Permana, I. Kurniawan, J. Mannes, A. Darmawan, N.

Khususyiah, R. H. Susanto. 2007. Community fire use, resource change, and

livelihood impacts: The downward spiral in the wetlands of southern Sumatra.

Mitigation and Adaptation Strategy for Global Change (2007) 12: 75 – 100. Daly, H.E. 2007. Ecological Economics and Sustainable Development, Selected Essays of

Herman Daly. Edward Elgar, Cheltenham, UK, Northampton, MA, USA.

Douthwaite, R. 1999. The need to end economic growth, Dalam M. S. Cato, & M. Kennett

(Eds.) Green Economics: Beyond Supply and Demand to Meeting Human Needs.

Aberystwyth: Green Audit.

Ga┗eau, D.L.A., M. A. “aliﾏ, K. HergoualIげh, B. LoIatelli, “. “loaﾐ, M. Wooster, M. E. Marlier, E. Molidena, H. Yaen, R. DeFries, L. Verchot, D. Murdiyarso, R. Nasi, P.

Holmgren & D. Sheil. 2014. Major atmospheric emissions from peat fires in

Southeast Asia during non-drought years: evidence from the 2013 Sumatran fires.

Scientific Report. 4 (6112): 1 – 7. Koplitz, S. N., L. J. Mickley, M. E. Marlier, J. J. Buonocore, P. S. Kim, T. Liu, M. P. Sulprizio,

R. S. DeFries, D. J. Jacob, J. Schwartz, M. Pongsiri, & S. S. Myers. 2016. Public

health impacts of the severe haze in Equatorial Asia in September – October 2015: demonstration of a new framework for informing fire management strategies to

reduce downwind smoke exposure. Environmental Research Letters, 11 (2016)

094023: 1 – 10. Reilly, J.M. 2012. Green growth and the efficient use of natural resources. Energy

Economics, 34 (2012): S85–S93. Setijono, D. 2004. Kehidupan Masyarakat dan Kaitannya dengan Kebakaran Lahan

Rawa/Gambut di Kabupaten Ogan Komering Ilir – Provinsi Sumatera Selatan. Dalam Suyanto, U. Chokkalingam & P. Wibowo (Eds.). Prosiding Semiloka

Kebakaran di Lahan Rawa/Gambut di Sumatera: Masalah dan Solusi. 47 – 61. Slamet, H. 2015. Profil Desa Riding, Kecamatan Pangkalan Lampam, Kabupaten Ogan

Komering Ilir. Balai Penyuluhan Pertanian Perikanan dan Kehutanan Pangkalan

Lampam, Kabupaten Ogan Komering Ilir.


230


231

KELEMBAGAAN PENGELOLAAN DAS UNTUK MENDUKUNG

KELESTARIAN DAS MUSI

Nur Arifatul Ulya Balai Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup dan Kehutanan Palembang

E-mail: [email protected]

ABSTRAK

DAS Musi ditetapkan sebagai salah satu DAS prioritas dalam RPJMN 2015 - 2019 maupun dalam SK

Menhut No SK.328/Menhut-II/2009 karena kondisinya yang kritis. Banyaknya pemangku kepentingan

dengan beragam latar belakang dan cara pandang menjadi salah satu penyebab tidak lestarinya

pengelolaan DAS Musi yang mengarahkan pada kerusakan DAS. Bentuk kelembagaan bersama (dalam

bentuk forum/badan koordinasi) merupakan alternatif yang paling memungkinkan dalam

pembentukan kelembagaan pengelolaan DAS saat ini. Forum koordinasi DAS Musi yang berubah

menjadi FDAS Sumsel tahun pada tahun 2015 diharapkan menjadi wadah yang terstruktur dan

independen dari perwakilan para pihak yang terlibat dalam pengelolaan DAS Musi untuk saling

berkomunikasi, berkonsultasi dan berkoordinasi dalam rangka pengelolaan DAS Musi secara lestari.

Kelembagaan koordinasi DAS Musi perlu mengadopsi kolaborasi bersarang yang mengkordinasikan

micro-macro watershed, karena DAS Musi mempunyai lingkup DAS yang berjenjang. Kolaborasi ini

seyogyanya dilembagakan dalam bentuk aturan.

Kata kunci: DAS prioritas, kolaborasi, koordinasi, pemangku kepentingan

I. PENDAHULUAN

Jumlah Daerah Aliran Sungai (DAS) Prioritas dari waktu ke waktu terus bertambah.

Jumlah DAS Prioritas pada tahun 1970 adalah 22 DAS, tahun 1980-an menjadi 36 DAS dan

1999 semakin meningkat, menjadi 60 DAS. Peningkatan jumlah DAS Prioritas

menunjukkan bahwa pengelolaan DAS yang dilakukan selama ini belum tepat sasaran.

Pengelolaan yang kurang tepat sasaran diindikasikan oleh tingkat kekritisan suatu DAS.

Tingkat kekritisan DAS ditunjukkan oleh penurunan penutupan vegetasi permanen dan

meningkatnya luasan lahan kritis sehingga menurunkan kemampuan DAS dalam

menyimpan air. Akibatnya terjadi peningkatan frekuensi banjir, erosi dan tanah longsor

pada musim penghujan dan kekeringan pada musim kemarau. Areal berhutan sekitar

96,490.8 juta hektar (51,53% dari luas daratan). Angka deforestasi tahun 2012 - 2013

sekitar 727.981,2 hektar. Luas lahan kritis pada tahun 2013 adalah 24.303.294 hektar

(Kementerian Lingkugan Hidup dan Kehutanan, 2015). Erosi daerah pertanian lahan

kering yang padat penduduk pada angka yang tinggi, melebihi yang dapat ditoleransi (15

ton/ha/th), sehingga fungsi DAS dalam mengatur siklus hidrologi mengalami penurunan

(Ekawati, 2015).

Penurunan kemampuan DAS dalam menjalankan fungsinya berdampak negatif

pada kualitas hidup manusia, sehingga diperlukan upaya perbaikan kondisi DAS.

Perbaikan kondisi DAS yang menyangkut hajat hidup masyarakat Indonesia diakomodir

pemerintah dalam rencana pembangunan nasional. Rencana Pembangunan Jangka

Menengah Nasional (RPJMN) tahun 2015 - 2019 mencantumkan 15 DAS (Daerah Aliran

Sungai) prioritas untuk dipulihkan dalam jangka waktu tahun 2015 sampai 2019. DAS

prioritas untuk dipulihkan berada di Pulau Jawa, Sumatera, Nusa Tenggara Barat,

Kalimantan, dan Sulawesi. DAS prioritas yang berada di Pulau Sumatera adalah DAS


232

Asahan Toba, Siak, Musi, Way Sekampung, dan Way Seputih. DAS Musi termasuk salah

satu DAS prioritas untuk dipulihkan dalam kurun waktu 2015 - 2019.

Penetapan DAS Musi sebagai DAS prioritas juga terdapat dalam SK Menhut No

SK.328/Menhut-II/2009. DAS Musi dengan luas sekitar 8,6 juta hektar merupakan salah

satu dari 108 DAS di Indonesia yang ditetapkan melalui SK Menhut No SK.328/Menhut-

II/2009 sebagai DAS prioritas karena kondisinya yang kritis. Kondisi ini diindikasikan dari

luas lahan kritis dengan kategori agak kritis hingga sangat kritis yang mencapai 1,7 juta

hektar (BPDAS Musi, 2011). Indikasi lainnya adalah luas tutupan hutan di Sumatera

Selatan yang tersisa adalah 1.346,8 hektar (± 15,6% dari luas wilayah Sumatera Selatan).

Tekanan terhadap DAS Musi cenderung bersifat antropogenik. Data BPS Provinsi

Sumatera Selatan (2015) menunjukkan bahwa jumlah penduduk Sumatera Selatan yang

meningkat dari waktu ke waktu dengan jumlah 7.941.495 pada tahun 2014 (meningkat

1,44% dari tahun 2013). Jumlah penduduk yang terus meningkat membutuhkan air dan

lahan yang juga meningkat dari waktu ke waktu. BPS Provinsi Sumatera Selatan (2015)

menyatakan bahwa empat sektor utama penyumbang PDRB Sumatera Selatan, yaitu

sektor pertambangan dan penggalian, sektor pertanian, perkebunan dan perikanan,

sektor industri pengolahan dan sektor konstruksi. Keempat sektor utama di Sumatera

Selatan berkaitan erat dengan lahan dan wilayah DAS. Kebutuhan akan lahan untuk

budidaya maupun infrastruktur dalam rangka pembangunan ekonomi memberikan

tekanan pada sumberdaya hutan melalui kegiatan konversi hutan yang mengancam

tutupan lahan di wilayah DAS Musi. Industrialisasi memberikan kontribusi pada

menurunnya kualitas air dan kualitas lingkungan secara umum di DAS Musi. Perbedaan

cara pandang dari pemangku kepentingan yang terkait dengan DAS Musi juga

berkontribusi pada penurunan kualitas lingkungan DAS Musi.

DAS Musi memberikan berbagai manfaat dalam pengelolaannya berkaitan dengan

banyak pemangku kepentingan. Pemangku kepentingan yang berkaitan dengan

pengelolaan DAS Musi berasal dari berbagai sektor dengan cara pandang yang beragam

terhadap DAS. Kondisi ini berpotensi memperburuk kondisi DAS apabila tidak diikuti

upaya untuk menjembatani ber

aspek sosial ekonomi · 2020. 5. 30. · aspek sosial ekonomi 201 desa pertumbuhan hijau...

Documents