asuransi bakrie

8/19/2019 asuransi bakrie

1/14


2/14

Menurut analis, rontoknya harga‐harga saham seluruh grup Bakrie disebabkan karena penggadaian

saham‐saham anak usaha yang dilakukan BNBR. Para kreditur secara besar‐besaran melepas aset‐

aset saham grup Bakrie pada harga murah. Sebelum terjadi peristiwa ini, tanpa sepengetahuan

nasabah, manajemen Bakrie Life menempatkan investasi pada saham lebih dari 15%, hingga

mencapai 70‐80%. Saham‐saham yang dibeli sebagian besar adalah saham grup Bakrie. Anjloknya

harga‐harga saham grup Bakrie ikut menyeret Bakrie Life dalam kesulitan likuiditas. Sejak akhir 2008,

Bakrie Life tidak mampu membayar simpanan pokok nasabah dan per Juni 2009 Bapepam‐LK (Badan

Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan) melarang Bakrie Life untuk memasarkan produknya.

Total piutang Bakrie Life terhadap nasabahnya mencapai Rp 360 milyar. Manajemen Bakrie Life

menawarkan pengembalian dana nasabah sebesar 1% per bulan sehingga dibutuhkan waktu 8 tahun

4 bulan bagi setiap nasabah untuk memperoleh dananya kembali. Nasabah menolak tawaran ini,

yang akhirnya dibuat Surat Keputusan Bersama (SKB) untuk melakukan restrukturisasi pembayaran.

SKB merupakan perjanjian atau kontrak antara nasabah dengan Bakrie Life yang dalam hal

ini Bakrie Life berkomitment untuk membayar bunga sebesar 9,5% per bulan beserta cicilan pokok

sebesar 25% pada 2010, 25% pada 2011 dan sisanya 50% pada 2012. Skema pembayaran angsuran

pokok

dana

tersebut

yaitu

Maret

2010

(6,25%),

Juni

2010

(6,25%),

September

2010

(6,25%),

Desember 2010 (6,25%), Maret 2011 (6,25%), Juni 2011 (6,25%), September 2011 (6,25%),

Desember 2011 (6,25%), dan terakhir pada Januari 2012 (50%).

Pada kasus ini nasabah dirugikan karena dari return 12‐13% seperti yang dijanjikan dalam

prospektus awal turun menjadi 9,5%. Angsuran bulan Maret dan Juni 2010 telah diselesaikan oleh

manajemen Barie Life, namun untuk angsuran bulan September dan Desember 2010 belum dilunasi.

Bapepam‐LK telah mengirim surat teguran kepada Bakrie Life dan meminta kepada pemegang

saham Bakrie Life, yaitu Bakrie Capital untuk membantu menyuntikkan dana ke Bakrie Life guna

memenuhi kewajiban pada nasabah. DPR juga telah memberikan tenggat waktu sampai dengan

akhir Oktober 2010 kepada pemegang saham dan manajemen Bakrie Life untuk melunasi dana

nasabah

Diamond

Investa.

Sampai

dengan

pertengahan

Oktober

2010

Bakrie

Life

telah

menyelesaikan pembayaran nasabah dengan dana di bawah Rp 200 juta dan tunggakan pembayaran

cicilan terhadap nasabah dengan dana di atas Rp 200 juta.

Bapepam‐LK telah menghentikan operasional Bakrie Life, tetapi tidak sampai mencabut ijin

usahanya. Apabila Bapepam‐LK mencabut ijin usaha Bakrie Life maka Bapepam‐LK tidak dapat

melakukan pendampingan kepada nasabah dan kasus ini dianggap selesai. Nasabah Diamond Investa

juga dapat mengambil jalur hukum, dan apabila berhasil sehingga Bakrie Life dianggap pailit, maka

aset yang tersisa dapat digunakan untuk menutup kewajiban kepada nasabah. Namun demikian

nasabah Bakrie Life meragukan apakah aset yang ada mencukupi untuk memberikan ganti rugi

kepada nasabah.

(Sumber: Etika Bisnis Modern, Tri Hendro Sigit, 2012)

Pertanyaan:

1. Sebutkan beberapa praktek dan atau tindakan, dari kasus di atas, yang dapat digolongkan

sebagai pelanggaran etika bisnis.


3/14

2. Pihak‐pihak mana saja yang melakukan pelanggaran etika bisnis, serta standar moral apa yang

dilanggar oleh pihak‐pihak tersebut?

3. Adakah sebab‐sebab yang bersifat sistemik yang menyebabkan terjadinya kasus tersebut?

4. Adakah sebab‐sebab kekeliruan pengambilan keputusan oleh nasabah yang menyebabkan

dialaminya kerugian?

KASUS II. PT SARIJAYA PERMANA SEKURITAS

PT Sarijaya Permana Sekuritas (SPS) adalah perusahaan sekuritas lokal terbesar kedua di Indonesia.

Didirikan oleh Herman Ramli yang juga berperan sebagai Komisaris Utama yang memiliki 100%

saham. PT SPS memiliki 48 kantor cabang yang tersebar di 24 propinsi. Penyelewengan terjadi pada

saat dana 8700 orang nasabah sebesar Rp 245 milyar dimasukkan oleh Herman Ramli ke dalam 17

rekening fiktif. Dana nasabah pada mulanya ditujukan untuk perdagangan di pasar saham, namun

kemudian dengan sengaja dipindahkan ke rekening yang tidak ada kaitannya dengan jual beli saham.

Pemegang saham’ yang sekaligus komisaris, seharusnya tidak memiliki kewenangan untuk

melakukan pemindahan

dana.

Namun

kenyataannya

Herman

Ramli

memiliki

akses

untuk

melakukan

tindakan tersebut.

Sebelum terjadi peristiwa ini, PT SPS menggunakan dana nasabahnya terlibat pada aktivitas repo

saham Bumi Resources (BR). Ternyata pembayaran yang diterima dari BR tidak lancar. Dari

keseluruhan nilai repo sebesar Rp 35 milyar, yang telah terbayar hanya sebesar Rp 15 milyar. Untuk

menutupi kekurangan tersebut, Herman Ramli melakukan cara ‘menggoreng’ saham di lantai bursa

melalui pembelian saham‐saham yang kurang aktif, mendongkrak harga (‘menggoreng’) dengan

harapan harga saham akan naik tajam, dan kemudian menjual kembali saham‐saham tersebut untuk

memperoleh keuntungan dari selisih penjualan saham. Namun skenario tersebut tidak berhasil

karena terjadinya krisis global tahun 2008, yang menyebabkan semua harga saham jatuh secara

signifikan. Akibatnya,

bukan

keuntungan

yang

diperoleh

PT

SPS,

tetapi

sebaliknya

dana

nasabah

yang

terlanjur dipakai membeli saham tidak dapat kembali.

Berikut kronologi peristiwa penggelapan dana nasabah PT SPS menurut versi Bapepam‐LK:

2002‐2008 : Herman Ramli secara bertahap memerintahkan stafnya, Setya Ananda, untuk mencari

nasabah dengan nama orang lain (nominee) sejumlah 17 nasabah, yang sebagian besar adalah

pegawai grup Sarijaya, untuk kemudian dibuatkan rekening. Rekening tersebut dipergunakan

untuk melakukan transaksi jual/beli saham di bursa efek. Karena dana dalam 17 rekening

tersebut tidak mencukupi, Herman Ramli meminta stafnya, Lanny Setiono, untuk menaikkan

batas transaksi atau Trading Available (TA). Kenaikan TA tersebut disetujui para direksi PT SPS

meskipun mereka mengetahui bahwa dana yang terdapat dalam 17 rekening itu tidak

mencukupi. Dengan

demikian,

transaksi

jual/beli

saham

dapat

dilakukan

tanpa

sepengetahuan

nasabah. Untuk pembayaran transaksi, Herman Ramli mendebet dana sebanyak 13.074 nasabah

yang tersimpan di main account PT SPS dengan akumulasi Rp 235,6 milyar.

12 Des 2008: Direksi PT SPS menyampaikan surat kepada Bursa Efek Indonesia (BEI) dan menyatakan

bahwa perusahaan sedang mengalami kesulitan likuiditas akibat pembukaan 17 rekening

nasabah sebesar Rp 235 milyar. Pembukaan 17 rekening nasabah tersebut dilakukan atas nama

orang lain.


4/14

15 Des 2008: Biro Pemeriksaan dan Penyidikan Bapepam‐LK melakukan pemeriksaan ke PT SPS,

termasuk meminta jika BEI memiliki laporan terkait dengan PT SPS, maka BEI diminta untuk

melaporkan ke Bapepam‐LK. Komisaris Utama PT SPS, Herman Ramli, mengaku telah

menggunakan rekening nominee untuk transaksi sejak 2002, menggunakan dana nasabah yang

disimpan atas nama PT SPS. Dalam hal ini terdapat indikasi bahwa PT SPS tidak melakukan

prosedur yang tepat dalam pelaporan Modal Kerja Bersih Disesuaikan (MKBD).

19 Des 2008: Herman Ramli dianggap tidak beritikad baik, sehingga Bapepam‐LK melakukan upaya

pencegahan dengan mengamankannya. Dari hasil investigasi Bapepam‐Lk diperoleh fakta bahwa

Herman Ramli diduga melakukan tindak pidana dan penyimpangan karena sebagai pemegang

saham dan komisaris seharusnya tidak memiliki kewenangan. Namun yang terjadi Herman Ramli

mempunyai akses untuk memindahkan dana nasabah tersebut.

24 Des 2008: Herman Ramli di tahan oleh Bareskrim Mabes POLRI

28 Des 2008: PT SPS melaporkan kepada otoritas bursa (BEI) dan meminta bantuan karena nasabah

mulai menarik dana. Manajemen mengaku membutuhkan dana segar. Dalam pernyataannya,

Herman Ramli juga bersedia menjaminkan saham‐saham yang dimilikinya.

5

Jan

2009:

Ketua

Bapepam‐

LK

mengundang

Anggota

Bursa

(AB)

untuk

membahas

masalah

PT

SPS,

terutama guna mencari jalan keluar. Namun, dalam rapat tersebut tidak diperoleh solusi yang

jelas tentang sumber dana untuk menutupi kebutuhan PT SPS. Bapepam‐LK juga meminta agar

AB bersiap menghadapi penarikan dana dari nasabah.

6 Jan 2009: BEI menghentikan sementara (suspend ) aktivitas perdagangan PT SPS.

9 Jan 2009: Bapepam‐LK menggelar konferensi pers untuk menjelaskan masalah yang menimpa PT

SPS.

13 Jan 2009: Rapat Bapepam‐LK dan Self Regulatory Organization (SRO) membahas tentang

verifikasi rekening‐rekening nasabah. Pada saat bersamaan, dua direksi PT SPS, Zulfian Alamsyah

dan Teguh Jaya diamankan oleh Bareskrim Mabes POLRI.

14 Jan 2009: Manajemen PT SPS mendatangi Bapepam‐LK untuk meminta arahan mengingat direksi

perusahaan sudah diamankan.

Dalam kasus tersebut, Mabes POLRI berbeda pendapat dengan Bapepam‐LK dalam hal POLRI

menyatakan kasus PT SPS masuk dalam ranah hukum pasar modal dan perlu ditindak sesuai UU

Pasar Modal; sedangkan Bapepam‐LK menyatakan bahwa kasus tersebut bukan pelanggaran pasar

modal, melainkan kategori pidana umum, yakni penggelapan dan pencucian uang.

Terdapat beberapa perusahaan yang berminat membeli PT SPS yaitu Vierjamal, PT Panin Sekuritas

Tbk dan PT Trimegah Sekurities Tbk. Setelah dilakukan review oleh BEI maka kursi keanggotaan PT

SPS dicabut dan dilelang. Mantan Komisaris Herman Ramli, terkena ancaman hukuman 5 tahun

penjara jika

terbukti

bersalah

melanggar

pasal

378

KUHP

tentang

penipuan,

dan

kejahatan

pasar

modal melanggar Bab XI UU no 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal yang mengatur perihal penipuan,

manipulasi pasar dan perdagangan orang dalam.

(Sumber: Etika Bisnis Modern, Tri Hendro Sigit,2012)

Pertanyaan:


5/14



2. Pihak‐pihak mana saja yang melakukan pelanggaran etika bisnis, serta standar moral apa

yang dilanggar oleh pihak‐pihak tersebut?


4.

Adakah sebab‐sebab kekeliruan pengambilan keputusan oleh pemilik usaha yang

menyebabkan kerugian bagi para nasabah?

KASUS III. BISNIS KESEHATAN

Pada bulan Agustus 1992, Christy deMeurers, seorang guru berusia 32 tahun di Los Angeles dan juga

sebagai ibu dari dua anak, merasakan ada benjolan di dadanya. Kanker. Dua bulan sebelumnya, dia

mendaftar sebagai anggota Health Net, sebuah organisasi perawatan kesehatan (MHO) yang

memberikan layanan kesehatan kepada para anggotanya dan merupakan salah satu program

asuransi kesehatan yang ditawarkan di sekolah tempat ia bekerja. Health Net membayar mastektomi

dan juga

terapi

radiasi

serta

perawatan

kemoterapi.

Pada bulan Mei 1993, setelah melakukan scan tulang sumsum, sang dokter, dr. Gupta, menyarankan

untuk transplantasi tulang dan memintanya menemui Dr. McMillan, seorang spesialis yang akan

memeriksa apakah dia layak melakukan transplantasi – sebuah proses yang mungkin akan memakan

biaya setidaknya $100.000. Namun pada saat Christy dan keluarganya mengunjungi Dr. McMillan,

dia tidak menjelaskan apa saja yang akan dilakukan dalam transplantasi tulang, namun hanya

mengatakan bahwa Christy pertama harus menjalani perawatan obat untuk menentukan apakah

tumor yang dideritanya bereaksi terhadap obat yang digunakan dalam transplantasi tulang sumsum.

Christy dan keluarganya agak mencurigai bahwa kemungkinan Health Net tidak akan mau

menanggung biaya

transplantasi

yang

besar

itu.

Kemudian

ia

mencoba

memeriksakan

diri

ke

dokter

ahli spesialis transplantasi tulang yang lain yakni Dr. Roy B Jones. Pada Juni 1993 Dr. Jones

menyarankan agar dilakukan transplantasi tulang sungsum, namun bersamaan itu Health Net

menolak untuk membiayainya dengan alasan transplantasi yang dilakukan masuk dalam klasifikasi

investigasional atau eksperimental, dan Health Net secara kontraktual tidak wajib membayar biaya

prosedur investigasional. Bahkan Dr. Gupta, dokter pertama yang memeriksa Christy akhirnya juga

tidak bersedia menyarankan transplantasi.

Sebagai informasi, Health Net adalah perusahaan independen yang berdiri sejak tahun 1979. Tahun

pertama keuntungan perusahaan sudah mencapai $17.000, dan pada tahun kedua $17 Juta. Sampai

dengan tahun 1994 Health Net masih merupakan perusahaan independen. Dengan menerapkan

sistem capitation,

Health

Net

memperoleh

keuntungan

yang

sangat

besar.

Premi

pada

tahun

1992

mencapai $ 2 milyar. Pada sistem capitation maka perusahaan asuransi akan menggaji secara

bulanan para dokter, spesialis, kelompok dokter, dan rumah sakit untuk masing‐masing pasien yang

dirujuk. Jika dokter, spesialis, kelompok dokter, atau rumah sakit mengeluarkan biaya yang lebih

kecil dari biaya capitation, maka mereka boleh mengambil kelebihannya. Jika mereka mengeluarkan

biaya lebih besar dari biaya capitation, maka mereka yang harus menutup kekurangannya dengan

dana sendiri. Dengan demikian sistem capitation memberikan sebuah insentif ekonomi untuk

memberikan tingkat pelayanan kesehatan yang lebih rendah. Sistem ini di satu sisi berperan dalam


6/14


7/14

Christy diizinkan pulang ke rumah. Dia terbebas dari kanker selama 4 bulan, pada tahun 1994

penyakitnya mulai kambuh kembali. Pada Jumat, 10 Maret 1995 Christy meninggal dunia.

(Sumber: Etika Bisnis, Manuel G Velasquez, 2005)

Pertanyaan:



2.

Pihak‐pihak mana saja yang melakukan pelanggaran etika bisnis, serta standar moral apa yang

dilanggar oleh pihak‐pihak tersebut?

3.

Adakah sebab‐sebab yang bersifat sistemik yang menyebabkan terjadinya kasus tersebut?

4.

Adakah sebab‐sebab kekeliruan pengambilan keputusan oleh dokter yang menyebabkan

dialaminya kerugian oleh pasien?

KASUS IV.

BURMA

CONNECTION

PEPSI

Pada tanggal 23 April 1996, PepsiCo mengumumkan bahwa pihaknya memutuskan untuk menjual

40% saham di pabrik botol Burma karena adanya kritik yang menyatakan bahwa dengan beroperasi

di Burma, perusahaan berarti mendukung rezim militer yang berkuasa. Tetapi PepsiCo tidak

memberitahukan kepada publik bahwa ia akan tetap menjual konsentrat sirup untuk perusahaan

botol di Burma dan tetap mengijinkan perusahaan botol tersebut menjual Pepsi di Burma.

Burma memperoleh kemerdekaan dari Inggris tahun 1948. Pada Juli 1988, saat kondisi

perekonomian negara memburuk, sejumlah kekacauan terjadi di negara tersebut. Pada September

1988, militer

di

bawah

pimpinan

Jendral

U

Saw

Maung

mengambil

alih

kekuasaan

dan

secara

brutal

diperkirakan membunuh ribuan mahasiswa dan masyarakat sipil. Jendral Maung menggantikan

pemerintahan dengan State Law and Order restoration Council (SLORC), sekelompok pejabat militer.

Pada tahun 1990, SLORC, karena merasa yakin mendapat dukungan dari rakyat, membentuk

pemerintahan baru dan melakukan Pemilu. Namun ternyata, mayoritas kursi dalam pemerintahan

baru dimenangkan oleh partai oposisi yang dipimpin Suu Kyi.

Militer menolak memberi kekuasaan pemerintahan pada sipil, SLORC membatalkan hasil

Pemilu, menyatakan partai oposisi sebagai partai terlarang, dan menangkap para pemimpinnya,

termasuk Suu Kyi. SLORC mengundang para investor dan perusahaan‐perusahaan asing untuk

berinvestasi di Burma dengan harapan mampu memperbaiki kondisi perekonomian negara. PepsiCo

merupakan

salah

satu

dari

sekian

banyak

perusahaan

yang

menanggapi

undangan

SLORC.

Perusahaan lainnya antara lain: produsen pakaian Eddie Bauer, Liz Caliborne, Spiegel’s dan Levi

Strauss.; pabrik sepatu seperti: Reebok; dan perusahaan‐perusahaan minyak seperti; Amoco,Unocal,

dan Texaco. Amerika menjadi investor asing terbesar kelima di Burma.

Burma dianggap menarik untuk investasi karena beberapa alasan. Tidak hanya karena tenaga kerja

yang sangat murah, namun juga karena budayanya yang memberikan nilai sangat tinggi pada

pendidikan dan hampir semua pekerja memiliki kemampuan baca tulis. Sumber daya minyak juga


8/14

besar, belum lagi berbagai sumber kekayaan alam lainnya yang belum dieksploitasi. Burma tidak

hanya menawarkan pasar besar yang potensial, akan tetapi juga lokasi yang strategis karena menjadi

penghubung beberapa pasar di Cina, India dan negara‐negara asia tenggara lainnya. Demikian juga

pemerintahan militer mengutamakan penegakan hukum dan peraturan, sehingga kondisi politik

negara stabil.

Akan tetapi

militer

juga

memberikan

banyak

masalah.

Banyak

organisasi

internasional,

menuduh

SLORC melakukan berbagai pelanggaran HAM berupa: pemaksaan tenaga kerja, pemindahan

pemukiman secara paksa, ratusan tahanan politik, 40 anggota parlemen terpilih tahun 1990,

membatasi kebebasan berpendapat dan berkumpul, dan seterusnya. Akan tetapi tahun 1991 pihak

manajemen PepsiCo tetap memutuskan untuk menjalin kerjasama dengan Myanmar Golden Star Co.

(MGS), sebuah perusahaan Burma yang dimiliki oleh seorang pengusaha Burma bernama Thein Tun.

MGS memiliki 60% saham, sementara PepsiCo 40% saham. Kerjasama ini ditujukan untuk

membangun sebuah pabrik botol dengan lisensi 10 tahun untuk mendistribusikan produk‐produk

PepsiCo di Burma, termasuk Pepsi Cola, 7 Up dan Miranda.

Kerjasama berjalan baik, sampai dengan tahun 1995 PepsiCo melaporkan keuntungan bisnis

mencapai $20

Juta,

dan

bagian

PepsiCo

adalah

$8

Juta.

Perusahaan

menyatakan

bahwa

tahun

1996

penghasilan meningkat 25%; dan produk‐produk Pepsi menjadi sumber penghasilan utama bagi

Thein Tun yang saat itu berteman baik dengan para jendral di SLORC. Hubungan antara Tun dengan

junta militer ini juga merupakan salah satu faktor yang mendorong PepsiCo memilihnya sebagai

rekanan.

Namun di Amerika, para kritikus mempertanyakan etika melakukan bisnis di Burma. Di beberapa

kampus mahasiswa memprotes perusahaan‐perusahaan yang membuka bisnisnya di Burma, serta di

beberapa kota diserukan boikot terhadap produk‐produknya. Para kritikus menganggap tindakan

perusahaan yang demikian mencerminkan keberpihakan terhadap junta militer yang telah berbuat

kejam terhadap rakyatnya; sementara itu jika para perusahaan bersedia keluar dari negara tersebut

maka akan memberi pukulan terhadap kekuasaan junta militer akibat melemahnya kembali

ekonomi, sehingga dapat mendorong junta militer kembali membuka reformasi demokrasi.

PepsiCo dan perusahaan‐perusahaan lain menyampaikan tentang sebuah kebijakan ‘keterlibatan

konstruktif’. Menurutnya, cara terbaik agar junta militer melakukan reformasi adalah dengan tetap

berada di Burma dan menekan pihak militer untuk merubah kebijaksanaannya. Kondisi ekonomi

yang membaik akan membentuk kelas menengah yang mampu memperjuangkan demokrasi.

”Perdagangan bebas akan menghasilkan masyarakat bebas” adalah slogan favorit PepsiCo dan

perusahaan lainnya. Akan tetapi mulai karena begitu kuatnya desakan, akhirnya pada tahun 1996

PepsiCo melakukan divestasi atas saham pabrik botol di Burma. Tahun 1997, PepsiCo menjual

sahamnya ke Thein Tun, namun dengan tetap mematuhi perjanjian untuk memberikan lisensi

selama 10 tahun pada perusahaan botol tersebut. Tindakan ini dinilai sebagai tindakan setengah‐

setengah dan para kritikus terus melakukan kritiknya terhadap PepsiCo.

(Sumber: Etika Bisnis, Manuel G Velasquez, 2005)

Pertanyaan:


9/14

1. Sebutkan beberapa praktek dan atau tindakan dari kasus di atas, yang dapat digolongkan


2. Pihak‐pihak mana saja yang melakukan pelanggaran etika bisnis, serta standar moral apa

yang dilanggar oleh pihak‐pihak tersebut?


4.

Adakah sebab‐sebab kekeliruan pengambilan keputusan oleh perusahaan PepsiCo yang

menyebabkan tidak segera terselesaikannya polemik pelanggaran etika bisnis tersebut?

Kasus V. CSR

Sebuah perusahaan penambangan minyak beroperasi di sebuah pulau terpencil yang berpenduduk

100.000 jiwa. Sebagian besar penduduk adalah nelayan dengan tingkat ekonomi rendah. Kondisi

sanitasi dan kesehatan masyarakat masih buruk. Penduduk mengandalkan air hujan utk keperluan

sehari‐hari. Kebutuhan air pada musim kemarau hanya dipenuhi dengan air hujan yang ditampung

selama musim hujan. Karena keterbatasan air tersebut, penduduk terbiasa untuk melakukan BAB

dan membuang

sampah

di

laut.

Dengan memperhatikan kondisi lingkungan dan masyarakat setempat, Perusahaan tersebut

merumuskan program CSR berupa penyediaan delapan pompa sumur dalam dan pembuatan MCK

untuk memenuhi kebutuhan air bersih dan sanitasi masyarakat. Ketika pembangunan selesai,

masyarakat dapat menikmati ketersediaan air bersih. Namun mereka masih lebih menyukai untuk

melakukan BAB dan membuang sampahnya ke laut. Setahun setelah dilaksanakannya CSR tersebut,

terjadi beberapa kali demonstrasi oleh masyarakat yang menuntut kesempatan kerja dan perbaikan

tingkat ekonomi masyarakat.

Pertanyaan:

1.

Berikan komentar

kelompok

Anda

tentang

program

CSR

yang

dilaksanakan

oleh

PT

X.

2.

Hal apakah yang harus dilakukan oleh PT X dalam menghadapi permasalahan dengan penduduk?

KASUS VI. PENYELUNDUPAN LIMBAH B3

Dinas Bea Cukai, pada tanggal 28 Januari 2012 berhasil membongkar upaya penyelundupan limbah

bahan berbahaya dan beracun (B3) di Pelabuhan Tanjung Priok. Limbah tersebut dikirim dari Inggris

dan Belanda dengan dokumen palsu, dan tiba di Jakarta dalam tiga kapal antara bulan Desember

2011 hingga Januari 2012. Sebanyak 89 peti kemas berasal dari Inggris dan 24 dari Belanda. Masing‐

masing

peti

kemas

berbobot

28.2

ton.

Dalam dokumen ke‐113 kontainer dilaporkan berisi scrap baja. Namun yang ditemukan bukan hanya

scrap baja, melainkan juga limbah plastik yang bersimbol ‘berbahaya’, tanah dan kotoran lainnya

yang berbau menyengat (The Jakarta Globe, 2012).

Pertanyaan:

1.

Peraturan apa sajakah yang terkait dengan kasus tersebut di atas?


10/14

2. Tindakan apakah yang seharusnya dilakukan oleh Pemerintah Indonesia untuk mengatasi hal

tersebut?

KASUS VII. LIMBAH PABRIK KULIT

Sebuah

pabrik

kulit

yang

terletak

di

Jawa

Timur

mempunyai

bak

penampung

limbah

cair

berkapasitas 27 m3. Limbah yang ditampung secara periodik dibuang ke sungai tanpa dilakukan

pengolahan terlebih dahulu. Pembuangan terutama dilakukan pada saat hujan lebat. Pabrik kulit

tersebut baru saja menelan korban jiwa. Seorang petugas yang ditugaskan membersihkan lumpur di

dasar bak penampung, tewas ketika melakukan tugasnya. Diduga petugas tersebut tewas akibat gas

beracun yang tersisa di bak tsb. (Harian Jawa Pos 2011).

Pertanyaan:

1. Jelaskan tentang bahaya limbah pabrik kulit sehingga menyebabkan tewasnya operator

tersebut.

2.

Peraturan

apa

sajakah

yang

terkait

dengan

pembuangan

limbah

tersebut?

3. Hal apakah yang seharusnya dilakukan oleh pihak pabrik kulit terhadap limbahnya?

KASUS VIII. PENCEMARAN AIR DAN AIR TANAH OLEH SALSBURRY LABORATORIES

Salsburry Laboratories yang terletak di kawasan Charles City, Iowa utara , memproduksi obat‐obatan

untuk hewan dan ternak. Sejak tahun 1953 hingga 1977, perusahaan tersebut menimbun 181.230

m3 lumpur arsen dan limbah kimia lainnya di lokasi LaBounty, yang terletak di tepi sungai Cedar.

Sungai Cedar mengalir ke arah selatan dengan melewati sebagian besar negara bagian Iowa.

Sebanyak 300.000 penduduk menggunakan air sumur yang terletak di dataran alluvium di daerah

pengaliran sungai (DPS) Cedar. Departemen Kualitas Lingkungan (DKL) Iowa menemukan bahwa air

sumur dan Sungai Cedar tercemar oleh arsenat dan sejumlah polutan kimiawi lainnya (Dahl, 1980).

Pertanyaan:

1.

Apakah bahaya arsen terhadap kesehatan?

2. Peraturan apa sajakah yang dilanggar Salsburry Laboratories?

3.

Tindakan apakah yang seharusnya dilakukan Salsburry Laboratories terhadap limbahnya dan

terhadap timbunan limbah di LaBounty?

KASUS IX. EMISI DIOKSIN

Perusahaan Industri Chemische Meda Societa Aromia yang terletak di Seveso, Itali, memproduksi

1,4,5‐triklorofenol. Sebuah unit produksi dari perusahaan tersebut pada suatu saat melakukan

proses pemanasan, berlebihan yang mengakibatkan diemisikannya senyawa 2,3,7,8‐

tetraklorodibenzo‐ p‐dioksin, atau yang dikenal sebagai dioksin. Senyawa yang sangat beracun

tersebut terlepas ke atmosfir dan bergerak ke arah selatan, menuju Milan. Pemerintah setempat

melakukan evakuasi penduduk dan ternak. Sebanyak 41 drum limbah dioksin berhasil diamankan

dalam pembersihan lokasi pabrik. Limbah yang mematikan tersebut ditangani berbagai pihak.


11/14

Limbah dikirim ke Perancis melalui Paris untuk ditangani lebih lanjut. Namun dalam proses

pengangkutannya kontainer yang berisi limbah tersebut dinyatakan berisi limbah tar di dalam

dokumen (Lesser, 1984; Wentz, 1989).

Pertanyaan:

1.

Apakah bahaya

dioksin

terhadap

kesehatan?

2.

Peraturan apa sajakah yang dilanggar perusahaan industri tersebut?

3. Bagaimanakah seharusnya perusahaan tersebut melakukan proses produksi dan menangani

limbahnya?

KASUS X. PEMBUANGAN LIMBAH INDUSTRI DI ABM‐WADE

ABM Wade merupakan salah satu dari belasan tempat pembuangan limbah industri di Amerika

Serikat. Pada pertengahan era 1970‐an pihak operator menerima limbah B3, yang ditimbun baik di

dalam tanah, maupun di atas permukaan tanah. Pada bulan Pebruari 1978 timbunan limbah B3 di

lokasi

tersebut

terbakar.

Penduduk

sekitar

terpapar

asap

beracun

dan

run‐

off

(limpasan

air

hujan)

yang mengandung polutan beracun dari ABM Wade, mengalir ke arah Sungai Delaware (Blackman,

2001).

Pertanyaan:

1. Bagaimanakah seharusnya sistem pembuangan limbah industri B3 di ABM Wade?

2. Hal apakah yang harus dilakukan pasca terjadinya kebakaran?

KASUS XI. PERSAINGAN ANTAR PERUSAHAAN TELKOM

Perusahaan X dan

perusahaan

Y bergerak

dibidang

jasa

telekomunikasi.

Kedua

perusahaan

ini

kalah

bersaing dengan perusahaan Z yang juga bergerak di bidang jasa telekomunikasi. Untuk memenangi

persaingan tersebut, perusahaan X dan Y sepakat membuat perjanjian menetapkan harga pasar,

mengatur produksi dan pemasaran. Selain itu kedua perusahaan juga sepakat untuk membagi

wilayah pemasaran atau alokasi pasar atas produk jasa masing‐masing. Ini dimaksudkan untuk

menyaingi perusahaan Z tersebut. Enam bulan berikutnya revenue perusahaan Z menurun drastis.

Setelah perusahaan Z melakukan penyelidikan, akhirnya ditemukan indikasi bahwa ada permainan

antara perusahaan X dan perusahaan Y yang bertujuan untuk memenangkan persaingan dengan

perusahaan Z.

Pertanyaan:

Pelanggaran apakah yang telah dilakukan perusahaan X dan Y, serta bagaimanakah solusinya?


12/14

KASUS XII. GANGGUAN KESEHATAN AKIBAT OBAT NYAMUK

Anti nyamuk X dianggap produk yang efektif dan murah untuk menjauhkan nyamuk dari manusia.

Namun ternyata murahnya harga tersebut membawa dampak negatif bagi pemakainya. Telah

ditemukan kandungan zat kimia berbahaya di dalam anti nyamuk X yang dapat membahayakan

kesehatan konsumennya, yaitu propoxur dan diklorvos. Dua zat ini berakibat buruk bagi kesehatan

manusia, antara lain keracunan terhadap darah, gangguan syaraf, gangguan pernapasan, gangguan

terhadap sel pada tubuh, kanker hati dan kanker lambung.

Departemen Pertanian juga telah mengeluarkan larangan penggunaan diklorvos untuk pestisida

dalam rumah tangga sejak awal 2004. Namun ternyata pihak produsen masih menciptakan produk

baru yang berbahaya bagi konsumen tanpa pengawasan yang signifikan oleh pemerintah.

Suatu ketika seorang konsumen bernama Agus mengalami keracunan yang disebabkan anti nyamuk

X tersebut.

Sehingga

Agus

harus

di

rawat

inap

di

rumah

sakit

karena

mengalami

gangguan

pernapasan. Setelah sehat, Agus menggugat perusahaan yang memproduksi anti nyamuk X tersebut.

Pertanyaan:

Pelanggaran apakah yang telah dilakukan perusahaan tersebut, serta bagaimanakah solusinya?

KASUS XIII. KONFLIK PIMPINAN DAN KARYAWAN

Berawal dari kekecewaan kepada pihak managemen PT X, puluhan karyawan dari masing‐masing

departemen perusahaan kayu yang berbasis di Kalimantan mengancam keluar dari perusahaan dan

pindah Ke PT Y. Kekecewaan tersebut dikarenakan perusahaan tersebut telah mengingkari bonus

yang dijanjikan kepada para karyawa. Sebelumnya para karyawan PT X dijanjikan pihak managemen

akan mendapatkan bonus kesejahteraan bila target perusahaan tercapai. Namun meskipun target

perusahaan telah tercapai sejak empat bulan yang lalu, janji pemberian bonus tidak kunjung

direalisasikan. Akibatnya 50% karyawan dari masing‐masing departemen berencana pindah ke PT Y.

Namun rencana

pindah

tersebut

terhalang

oleh

pihak

perusahaan

yang

tidak

ingin

melepaskan

begitu saja para karyawannya. Beberapa pimpinan PT X mendatangi beberapa karyawan yang akan

mengikuti interview di PT Y, dengan didampingi security berpakaian seragam dan bebas ke lokasi

interview. "Jujur saja, kami ketakutan. Soalnya pihak management membawa security satu truk dan

preman untuk menjegal kami agar tak jadi diinterview," kata salah satu karyawan yang akan

mengikuti interview.


13/14

Menanggapi hal tersebut, secara pribadi pihak Manager PT X mengatakan, bahwa hal itu tidak

benar. Ancaman untuk hengkang sudah kedua kalinya. Mekanisme untuk keluar dari perusahaan

karyawan sudah ditentukan dalam kesepakatan kontrak kerja sebelumnya. Jadi prosesnya tidak

semudah itu.

Pertanyaan:

Pelanggaran apakah yang telah dilakukan PT X dan PT Y, serta bagaimanakah solusinya?

KASUS XIV. KETERLAMBATAN PESAWAT

Pada tanggal 16 Agustus 2013 David berencana pergi dari Jakarta ke Surabaya pada pukul 08.35 WIB

dengan menggunakan Maskapai Penerbangan Wings Air. Hingga batas waktu yang tertera di tiket,

ternyata pesawat

tak

kunjung

berangkat.

David

mencoba

mencari

informasi,

tetapi

ia

merasa

kurang

mendapat pelayanan. Keberangkatan pesawat terlambat 3,5 jam dari jadwal. Selanjutnya David

mengajukan tuntutan ganti kerugian terhadap kasus tersebut ke Lion Air selaku pemilik Wings Air.

Pertanyaan:

Pelanggaran apa yang telah dilakukan Lion dan cara apa yang ditempuh oleh DAVID biar dia dapat

ganti kerugian?

KASUS XV. KONFLIK ANTARA KOMISARIS DAN DIREKSI PERUSAHAAN

Dalam sebuah perusahaan seringkali timbul konflik antara komisaris/pemegang saham dan

manajemen (direksi) yang disebabkan karena pihak komisaris, yang umumnya adalah pemegang

saham, selalu mengharapkan keuntungan yang sesuai target.

Pihak manajemen dalam menjalankan perusahaan selalu berhadapan dengan kondisi riil makro dan

mikro ekonomi yang sedang terjadi di pasar. Sedangkan pihak komisaris/pemegang saham seringkali

tidak peduli dengan situasi dan kondisi yang terjadi karena mereka telah memiliki business plan

sendiri dan membutuhkan keuntungan untuk diinvestasikan lagi di bidang usaha yang lain. Terlebih

lagi komisaris/pemegang saham selalu dengan mudah mengganti personil manajemen yang

dianggap tidak sejalan.

Hal tersebut di atas menyebabkan manajemen harus bekerja keras, di bawah tekanan dan bahkan

harus mengesampingkan sikap profesional dan independensinya demi menjaga posisinya agar tidak

tergusur dan memenuhi target perolehan keuntungan tanpa memperhitungkan resiko bagi nama

baik perusahaan. (Sumber : Etika Bisnis, Irham Fahmi, 2013)

Pertanyaan:


14/14

Bagaimanakah Sikap anda sebagai direksi yang harus menjaga nama baik perusahaan sekaligus

mengakomodasi kepentingan komisaris/pemegang saham.

KASUS XVI. PEMERATAAN PEMBANGUNAN DAN PENINGKATAN KESEJAHTERAAN

Salah satu program pemerintah pusat melalui pemerintah daerah adalah pemerataan pembangunan

dan peningkatan kesejahteraan dengan cara mengurangi angka pengangguran. Salah satu upaya

yang ditempuh pemerintah daerah untuk itu adalah meningkatkan peluang kerja di daerah dengan

cara mewajibkan para pelaku industri di daerahnya untuk mempekerjakan penduduk asli daerah

sebanyak minimal 40% dari seluruh karyawannya.

Akan tetapi banyak perusahaan yang belum dapat memenuhi kewajiban tersebut dengan alasan

tingkat pendidikan dan kompetensi yang belum memenuhi kualifikasi yang dipersyaratkan. Alasan

tersebut memicu kemarahan dan demonstrasi masyarakat setempat yang berujung pada perusakan

barang‐barang milik perusahaan. (Sumber : Etika Bisnis, Irham Fahmi, 2013)

Pertanyaan:

Bagaimanakah sikap Anda sebagai direksi dan apakah solusi etis bagi pihak pemerintah daerah dan

masyarakat?

KASUS XVII. KECELAKAAN LALU LINTAS DAN GANTI RUGI

Pada suatu malam, seorang pengendara motor terpelanting dan meninggal dunia akibat sepeda

motornya terperosok ke sebuah lubang yang cukup dalam. Lubang tersebut muncul akibat

penambalan yang tidak sempurna di bekas lubang proyek galian pemasangan box culvert. Pada

lokasi kecelakaan

tertulis

papan

yang

menyebutkan

nama

dan

alamat

perusahaan

(CV

X)

yang

mengerjakan proyek tersebut. Pihak keluarga korban meminta bantuan pengacara dan memiih

penyelesaian secara kekeluargaan dengan menuntut ganti rugi kepada CV X atas kelalaian tidak

memasang penerangan dan rambu‐rambu. Akan tetapi CV X tidak bersedia bertanggungjawab

karena proyek dikerjakan siang hari sehingga tidak ada kewajiban untuk memasang penerangan.

Pihak CV X juga menyataan bahwa di lokasi sudah terpasang lampu penerangan jalan. (Harian

Kompas, September 2013)

Pertanyaan:

Bagaimana sikap anda sebagai pengacara dan apa solusi etis bagi kedua belah pihak?

ooOoo

asuransi bakrie

Documents