bab 1 pendahuluan kebijakan kpy

7/26/2019 Bab 1 Pendahuluan Kebijakan KPY

1/13

LAPORAN AKHIR

Penyusunan Kebijakan Pengembangan Infrastruktur dan Pengembangan Kapasitas Pengelolaan di KPY I-1

BAB1PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pilar utama pembangunan adalah aspek ekonomi, sosial budaya, dan

lingkungan. Keberhasilan pembangunan selain dicirikan oleh peningkatan

pertumbuhan dan pemerataan kesejahteraan, juga harus ada jaminan

keberlanjutan. Infrastruktur memainkan peranan penting dalam pembangunanwilayah. Pembangunan wilayah perkotaan yang berkelanjutan membutuhkan

infrastruktur yang mendukung kepentingan ekonomi serta mendukung sistem

sosial budaya dan sistem ekologi secara terpadu.

Instrumen dalam rangka mengoptimalkan pengembangan infrastruktur

perkotaan adalah rencana ruang, kebijakan pengembangan, dan kapasitas

pengelolaan. Pengembangan infrastruktur memiliki fungsi dan peran penting

dalam konteks pembentukan struktur ruang. UU No 26 Tahun 2007 tentangPenataan Ruang Pasal 32 Ayat (1) dan (6) menerangkan bahwan pemanfaatan

ruang dilakukan melalui pelaksanaan program pemanfaatan ruang beserta

pembiayaannya dan dilaksanakan dengan memperhatikan standar pelayanan

minimal dalam penyediaan sarana dan prasarana wilayah. Selanjutnya pada

Pasal 38 ayat (1) dan (2) menegaskan bahwa jaringan infrastruktur wilayah

memiliki fungsi alat untuk intervensi penataan ruang yang baik melalui

pemberlakuan RTRW untuk ditaati stakeholders.

Kawasan perkotaan paling dinamis, kompleks, sekaligus potensial dalam

pembangunan DIY adalah Kawasan Perkotaan Yogyakarta (KPY). KPY

berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2

tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Daerah Istimewa

Yogyakarta tahun 2009 - 2029 merupakan Kawasan Strategis Pertumbuhan

Ekonomi sebagai Kawasan Strategis Provinsi (KSP). Pertumbuhan KPY secara

ekonomi memberikan dampak positif, tetapi secara ekologi dapat menyebabkan

gejala yang mengkhawatirkan. Hal ini menuntut kebijakan pengembangan


2/13

LAPORAN AKHIR


infrastruktur dan kapasitas pengelolaan terpadu untuk pembangunan perkotaan

yang berkelanjutan berbasis pengukuran kebutuhan kuantitatif maupun kualitatif.

Kebijakan pembangunan infrastruktur terpadu di KPYperlu mewujudkan

pentingnya penyamaan persepsi stakeholders dan masyarakat tentang

permasalahan, tantangan, dan kebutuhan yang dihadapi dalam rangka proses

pengambilan keputusan yang lebih partisipatif. Kebijakan pengembangan

infrastruktur paling tidak mencakup aspek teknis, finansial, dan kelembagaan

(kapasitas). Atas dasar kebutuhan tersebut, maka dilakukan kegiatan

"Penyusunan Kebijakan Pengembangan Infrastruktur dan Pengembangan

Kapasitas Pengelolaan di KPY". Kegiatan ini merupakan kegiatan studi yang akan

dipakai dasar penyusunan program implementasi RTR KPY dalam bidang

pembangunan infrastruktur berdasarkan rencana tata ruang.

Gambar 1.1. Peta Wilayah Kawasan Perkotaan Yogyakarta


3/13

LAPORAN AKHIR


1.2. Dasar Hukum

Dasar hukum kegiatan ini adalah

1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah

Istimewa Jogjakarta sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir

dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1955;

2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-

Pokok Agraria;

3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya

Alam Hayati dan Ekosistemnya;

4) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi;5) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air;

6) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan

Pembangunan Nasional;

7) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;

8) Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan;

9) Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;

10) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2007 tentang Energi;

11) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan

Pengelolaan Lingkungan Hidup;

12) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya;

13) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 1991 tentang Sungai;

14) Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2004 tentang Penatagunaan

Tanah;

15) Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2006 tentang Irigasi;

16) Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan;

17) Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan

Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan

Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;

18) Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang

Wilayah Nasional;

19) Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sumber

Daya Air;


4/13

LAPORAN AKHIR


20) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2008 tentang Air Tanah;

21) Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2 Tahun

2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah;

22) Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 7 tahun 2005 Rencana

Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2006-

2025;

23)Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2005 tentang: Rencana Pembangunan

Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2006 2025;

24) Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 1 tahun 2007 tentang Rencana

Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Yogyakarta Tahun

2005 - 2025;

25) Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2 tahun

2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Daerah Istimewa

Yogyakarta tahun 2009 2029;

26) Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 2 tahun 2010 tentang Rencana

Tata Ruang Wilayah Kota Yogyakarta Tahun 2010 - 2029;

27) Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 4 tahun 2011 Rencana Tata

Ruang Wilayah Kabupaten Bantul Tahun 2010

2030, dan28) Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 12 tahun 2012 Rencana Tata

Ruang Wilayah Kabupaten Sleman Tahun 2011-2031.

1.3. Maksud, Tujuan, dan Sasaran

1.3.1. Maksud

Maksud kegiatan Kebijakan Pengembangan Infrastruktur dan PengembanganKapasitas Pengelolaan di KPY adalah:

1) Menjadi landasan/menindaklanjuti RTR KPY dalam implementasi

pembangunan bidang infrastruktur perkotaan yang dibutuhkan secara efektif

dan efisien.

2) Jadi model pengembangan pengelolaan kelembagaan sesuai dengan

kapasitas permasalahan dalam implementasi RTR KPY yang

didukung/melibatkan ketiga kelompok pemangku kepentingan (Kab./Kota) diKPY.
http://hukum.bantulkab.go.id/unduh/peraturan-daerah/2005/14http://hukum.bantulkab.go.id/unduh/peraturan-daerah/2005/14


5/13

LAPORAN AKHIR


1.3.2. Tujuan

Tujuan kegiatan adalah:

1) Teridentifikasinya volume dan sebaran lokasi prioritas kebutuhan kuantitas

dan kualitas infrastruktur di KPY sesuai dengan indikasi program dalam

RTR KPY.

a) Identifikasi kebutuhan infrastruktur.

b) Inventarisasi pembangunan infrastruktur

2) Terumuskannya kebijakan pengembangan infrastruktur di KPY yang

terpadu dan berkelanjutan sesuai dengan prioritas kebutuhan

3) Terumuskannya kebijakan pengembangan kapasitas pengelolaan di KPY

yang efektif dan berkualitas meliputi struktur fungsi-fungsi kelembagaan

dan mekanismenya.

4) Tersusunnya rencana dan/atau program pengembangan infrastruktur dan

pengembangan kapasitas pengelolaan di KPY yang dapat dijadikan acuan

oleh pemerintah kabupaten dan kota dalam menyusun rencana detil tata

ruang.

1.3.3. SasaranSasaran dari pekerjaan ini adalah tersusunnya kebijakan pengembangan

infrastruktur dan pengembangan kapasitas pengelolaan sebagai acuan dalam

pemanfaatan ruang di KPY.

1.4. Ruang Lingkup

1.4.1. Lingkup MaterialMateri pekerjaan ini meliputi:

1) Melakukan pengumpulan data sekunder atau data primer;

2) Melakukan studi literatur tentang konsep pengembangan infrastuktur dan

kapasitas pengelolaan di kawasan perkotaan;

3) Melakukan pengamatan terhadap kondisi infrastuktur dan kapasitas

pengelolaan eksisting di KPY;

4) Mengidentifikasi kebutuhan kuantitas dan kualitas pengembangan infrastukturdan kapasitas pengelolaan di KPY berdasarkan skala prioritas sesuai dengan


6/13

LAPORAN AKHIR


indikasi program dalam RTR KPY;

5) Menganalisis keterpaduan dan keberanjutan kebijakan pengembangan

infrastuktur dan kapasitas pengelolaan di KPY, antara lain melalui diskusi pakar

atau workshopdan FGD; dan

6) Menyusun rencana dan/atau program pengembangan infrastuktur dan

kapasitas pengelolaan di KPY.

1.4.2. Skala Peta dan Data Dasar

Peta yang digunakan dalam proses analisis antara lain peta rupa bumi dengan

skala 1:25.000, peta topografi dengan skala 1:25.000, peta geologi dengan skala

1:100.000. Data dasar yang dibutuhkan antara lain dokumen-dokumen

perencanaan tata ruang, yaitu RTRW DIY dan RTR KPY, RTRW Kota Yogyakarta,

RTRW Kabupaten Sleman dan RTRW Kabupaten Bantul, serta dokumen

perencanaan sektor-sektor infrastruktur.

1.4.3. Produk Keluaran

Produk yang dihasilkan dari pekerjaan ini adalah dokumen kebijakan

pengembangan infrastuktur dan kapasitas pengelolaan di KPY. Aspek yangdihasilkan sebagai acuan antara lain:

a. Kebijakan pengembangan infrastruktur, meliputi sektor:

1) Transportasi

2) Jalan

3) Air bersih

4) Drainase

5) Sanitasi6) Pengelolaan limbah dan sampah

7) Jaringan listrik/energi

8) Jaringan telematika

Cakupan pengembangan infrastruktur terdiri dari aspek teknis, biaya, dan

operasional manajemen pada sarana dan prasarana, meliputi:

1) Jenis prioritas program yang akan dilaksanakan masing-masing sistem

infrastruktur dan indikasi program yang ada sesuai dengan RTR KPY


7/13

LAPORAN AKHIR


2) Perhitungan besaran/kapasitas

3) Lokasi pelaksanaan program

4) Estimasi pembiayaan

5) Tahapan pelaksanaan

6) Instansi pelaksanaan

b. Kebijakan pengembangan kapasitas pengelolaan meliputi kelembagaan dan

SDM pemerintah, swasta, dan masyarakat, meliputi:

1) Bentuk organisasi

2) Kewenangan/tupoksi

3) Struktur organisasi

4) Mekanisme

5) Sumber pendanaan kelembagaan

6) Sumber daya manusia

1.5. PENDEKATAN

Tujuan dilakukannya kegiatan ini adalah agar dihasilkan kebijakan

pengembangan infrastruktur yang relevan terhadap kebutuhan pembangunan

kawasan secara terpadu, terkendali, serasi, selaras, seimbang, berdaya guna dan

berhasil guna. Secara garis besar, arahan kebijakan ini sbb:

1) Konsep pembangunan yang berkelanjutan, ada keuntungan ekonomi dan

kondisi lingkungan hidup terjaga.

2) Pengembangan infrastruktur kawasan yang menempatkan manusia/penduduk

sebagai pelaku utama dan bukan sebagai obyek pembangunan.

3) Keterpaduan aspek perencanaan wilayah antar wilayah yang berdekatansehingga menciptakan harmonisasi kepentingan.

4) Keterpaduan program keruangan (spasial) maupun sektoral.

5) Keterpaduan pengendalian pemanfaatan infrastruktur kawasan.

Pendekatan yang tepat digunakan adalah pendekatan ilmiah, yakni

penggunaan teori suatu bidang ilmu untuk mendekati suatu masalah. Pendekatan

ini merupakan jembatan yang menghubungkan antara teori mengenai kebijakan danimplementasi kebijakan RTR KPY. Dengan mendialogkan kondisi empiris dan


8/13

LAPORAN AKHIR


kondisi ideal yang ada dalam rencana RTR KPY, diharapkan hal-hal yang

memudahkan atau menghambat keberhasilan implementasi kebijakan RTR KPY

dapat diidentifikasikan.

1.6. METODE

Metode yang digunakan dalam kajian ilmiah ini ditekankan pada pendekatan

deduktif rasionalistik. Deduktif di sini dilakukan untuk memperjelas kerangka analisis

dari serangkaian kajian teori, yang digunakan sebagai kerangka untuk menentukan

parameter dan variabel untuk mengevaluasi implementasi kebijakan. Sedang

rasionalistis di sini dalam arti menekankan pada pemahaman intelektual yang

dibangun dari kemampuan berargumentasi secara logis, sehingga menurut Muhajir

(2000), ketajaman dalam memaknai kejadian nyata/fakta empiris menjadi sangat

penting. Metode ini juga sangat menuntut agar objek yang diteliti tidak dilepaskan

dari konteksnya atau setidaknya diteliti dengan fokus atau aksentuasi tertentu,

tanpa mengeliminasi konteks yang sebenarnya. Metode penelitian ini

mengasumsikan bahwa realitas empiri menjadi suatu konteks yang saling terkait

antar satu dengan yang lainnya.

1.6.1. Metode Pengumpulan Data

Kegiatan pengembangan kebijakan infrastruktur dan pengembangan kapasitas

pengelolaan di KPY membutuhkan data yang menyeluruh. Data kegiatan RTR KPY

diperoleh melalui stakeholder yang terkait dalam pembangunan infrastruktur.

Terdapat dua hal utama yang mempengaruhi kualitas data hasil kajian yaitu kualitas

instrumen penelitian dan kualitas pengumpulan data. Dalam telaah ini instrumenpenelitian yang utama adalah si peneliti sendiri sehingga sebelum turun ke

lapangan, konsultan perlu membekali diri dengan pemahaman konsep, teori dan

wawasan yang luas terhadap topik yang ditelaah. Selain itu akan dikembangkan

kerangka kerja penelitian yang berfungsi sebagai arah dalam pelaksanaan

penelitian.

Selain instrumen, teknik pengumpulan data juga sangat penting dalam

menentukan keberhasilan telahaan. Studi kebijakan sensitif konteks menuntutadanya keterlibatan antara konsultan dan pemerintah daerah sehingga mampu


9/13

LAPORAN AKHIR


mengangkat berbagai data dan informasi yang sebelumnya kurang terlihat. Studi

kebijakan sensitif konteks selain menggunakan metode pengumpulan data secara

sistematis juga mengumpulkan data yang didapatkan selama proses kegiatan

berjalan. Data yang didapat dari konteks dimana kegiatan telahaan dilakukan akan

melengkapi dan memverifikasi data yang dikumpulkan secara sistematis.

Dalam telahaan dengan pendekatan sensitif konteks ini teknik utama

pengumpulan data adalah sebagai berikut:

a. Pengumpulan dokumen

Dokumen yang dikumpulkan akan digunakan sebagai dasar analisis dan

sekaligus alat penyusun bahan wawancara terhadap target kelompok atau

orang tertentu.

Dalam penyusunan studi ini, data-data yang dibutuhkan dalam bentuk dokumen

sebagai berikut:

(1)Data terkait kebijakan yang diterapkan

Draft Raperda RTR KPY

RTRW DIY, dilengkapi dengan materi teknis Perda

RTRW Kabupaten dan Kota.

Kebijakan lainnya yang terkait dengan master plan/rencana induk sektoral,

seperti air minum, sampah, limbah, drainase, dll.

(2) Data capaian implementasi Kebijakan

LAKIP (Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Daerah)

LPPD (Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah); dan

Laporan Kegiatan Tahunan Sekber Kartamantul.

b. Kunjungan ke sampel area

Kunjungan untuk melakukan observasi berkaitan implementasi kebijakan

pengembangan infratruktur.

c. Wawancara mendalam (in-depth interview)

Wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data lembaga daerah

terpilih yang dilakukan untuk mengetahui lebih dalam lagi tentang topik

telahaan, termasuk kapasitas pengelolaan. Pertanyaan yang diajukan meliputi,motivasi munculnya kelembagaan: apa yang mendorong munculnya


10/13

LAPORAN AKHIR


kelembagaan, landasan legalitas; dan penetapan posisi personal dalam struktur

organisasi kelembagaan, pergantian kepengurusan, siklus dll.

Daftar lembaga terpilih sebagai berikut:

- Dinas PUP ESDM DIY

- Dinas PU dan Perumahan Kabupaten Sleman

- Dinas PU Kabupaten Bantul

- Dinas Kimpraswil Kota Yogyakarta

- Sekber Kartamantul

d. Diskusi terbatas

Diskusi terbatas dilakukan untuk memperoleh informasi dan membahas secara

bersama-sama berbagai masukan terkait dengan topik telahaan dalam

kelompok kecil dan terbatas.

1.6.2. Metode Pengolahan Data

Tahap pengolahan data yang akan dilakukan, meliputi:

1) Editing, yaitu dengan melakukan pemilahan terhadap data yang dibutuhkan;

2) Klasifikasi, yaitu pemilahan data berdasarkan kebutuhan analisis masing-masing; dan

3) Tabulasi, yaitu pengelompokan data untuk mempermudah proses analisis yang

dilakukan. Kompilasi data dilakukan untuk mendapatkan data berupa informasi

dengan melakukan cara tabulasi. Tabulasi dilakukan dengan memasukkan data

dalam berkas (file) data dan merekamnya melalui media elektronik dengan

program yang sesuai.

Data yang berhasil dikumpulkan dan diolah pada kegiatan yang disebutkan diatas, selanjutnya disajikan dalam bentuk tabel, grafik, dan peta. Data dan informasi

ini disusun dalam keseluruhan proses pelaksanaan studi ini, yang selanjutnya lewat

analisis data akan dihasilkan suatu laporan hasil studi.

1.6.3. Metode Analisis

Pada penggunaan metode ini, teknik analisis yang digunakan adalah deskriptif

empiri. Teknik ini dikakukan dengan cara memverifikasikan beberapa parameter

yang ditetapkan dari kajian teoritik tentang implementasi kebijakan di sektor


11/13

LAPORAN AKHIR


pembangunan infrastruktur. Penelitian deskriptif pada umumnya dilakukan dengan

tujuan utama, yaitu menggambarkan secara sistematis fakta dan karakteristik objek

dan sobjek yang diteliti secara tepat.

Alasan pemilihan teknik diskripsi untuk evaluasi implementasi kebijakan RTR

KPY ini adalah:

1) bisa menjelaskan fakta empiris.

2) berguna untuk mendapatkan variasi permasalahan yang berkaitan dengan

bidang kebijakan..

3) memungkinkan untuk menjawab pertanyaan yang berkaitan dengan

hubungan variabel atau asosiasi, dan juga mencari hubungan komparasi

antarvariabel.

Selain itu, teknik deskriptif mempunyai keunikan seperti berikut:

1) Penelitian deskriptif selain menggunakan kuesioner dan wawancara

membutuhkan responden/informan khusus yang terlibat atau mendalami

langsung terkait dengan object yang akan diteliti, sehingga hasil kesimpulan

akan lebih mendalam;

2) Penelitian deskriptif membutuhkan observasi, hal ini karena kadangkaladalam pengumpulan data di lapangan kita tidak memperoleh data yang

memadai. Untuk itu diperlukan para observer yang terlatih dalam observasi,

dan jika perlu membuat chek list lebih dahulu tentang objek yang perlu dilihat,

sehingga peneliti memperoleh data yang diinginkan secara objektif dan

reliable.

3) Penelitian deskriptif memerlukan pemahanan permasalahan yang harus

diidentifikasi dan dirumuskan secara jelas, agar di lapangan, peneliti tidakmengalami kesulitan dalam menjaring data yang diperlukan.

Pada pendekatan untuk evaluasi implementasi kebijakan pembangunan

infrastruktur di KPY ini dilakukan dalam dua tahap. Tahap pertama dilakukan

dengan kualitatif dan tahap kedua dengan kuantitatif. Pada tahap pertama diskripsi

kualitatif digunakan untuk mengkaji keterkaitan kebijakan dari makro ke mikro.

Sedang metode kuantitatif dilakukan untuk melihat seberapa jauh capaian dari

implementasi kebijakan RTR KPY bisa dicapai. Dalam menggunaan metode ini


12/13

LAPORAN AKHIR


akan digunakan alat analisis statistik sederhana (stratistik interprestasi) berupa

tabulasi frekwensi. Secara sederhana proses penggunaan metode ini dalam studi

ini sebagai berikut:

Gambar 1.2.Diagram Proses Penelitian Kuantitatif Rasionalisikuntuk Melihat Capaian Implementasi Kebijakan

Sedangkan untuk melihat eksistensi dan kinerja kelembagaan formal terkait

dengan implementasi kebijakan RTRK KPY dapat digunakan analisis sebagai

dengan pendekatan SCP (Structural, Conduct, Performence) (Erlinda Muslim

(2008). Struktur mengacu pada pola hubungan fungsional antara satu fenomena

dengan fenomena laian dalam satu kegiatan. Pengungkapan struktur dalam

kelembagaan didasarkan pada variabel:

1) Motivasi munculnya kelembagaan: apa yang mendorong munculnya

kelembagaan;

2) Landasan legalitas; dan

3) Penetapan posisi personal dalam struktur organisasi kelembagaan, pergantian

kepengurusan, siklus dll.

Conduct menunjukkan perilaku personal dalam menjalankan organisasikelembagaan. Hal ini ditujukan oleh berbagai pilihan kegiatan yang diaplikasikan

Grand Teori:

Demand-

SupplyImplementasi

kegiatan

Konsep:

1. kinerja

2. Implementasi

kegitan/kebijak

an RTR KPY

Parameter:

1. Jenis Kegiatan

2. Ta rget

3. Tingkat

Capaian

ABSTRAK

EMPIRIS

Sumber : Diolah dari Sud aryono(2006)

ABSTRAK

EMPIRIS ANALISISSTATISTIK

KUESIONER

DATA

RASIONALISTIK(INTERPRETASI)

Sumber : Diolah dari Sud aryono(2006)

Jenis dan jumlah kegiatan tiap

sektor:

Target dalam rencana kegiatan di

RTR KPY

Tingkat capaian pelaksanaan

kebijakan


13/13

LAPORAN AKHIR


dalam kelembagaan, akses individu terhadap kebijakan. Sedangkan performence

menunjukkan wujud kegiatan yang sudah dilakukan oleh kelembagaan dalam

melibatkan partisipasi kelompok dan kualitas hasil. Tampilan performence

menunjukkan identifikasi aktor yang terlibat, waktu penyelesaian, capaian output

dalam periode tertentu, manfaat yang diperoleh dan prediksi dampak.

Analisis efektifitas kelembagaan ini dilakukan dengan membandingkan

inplementasi kegiatan dengan perencanaan yang dibuat. Secara kuantitatif

efektivitas dinyatakan dalam rasio yang mencerminkan rasio output terhadap input.

Gambar 1.3.Diagram Proses Penelitian Kuantitatif Rasionalisik untuk Melihat Kinerja Kelembagaan

Grand Teori:

Kelembagaan

Konsep:

1. Evaluasi

Kelembagaan

Parameter:

Structural,

Conduct,

Performence

Variabel:

Structural:

motivasi munculnya kelembagaan

landasan legalitas

Conduct:

Perilaku personal terhadap organisasi lembaga

Akses individu terhadap kebijakan

Performence:

Kegiatan yang sudah dilakukan lembaga

Aktor yang terlibat

Waktu penyelesaian

Capaian target

Sumber : Diolah dari Sudaryono (2006)

ANALISIS

STATISTIK

KUESIONER

DATA

RASIONALISTIK

(INTERPRETASI)

ABSTRAK

EMPIRIS

bab 1 pendahuluan kebijakan kpy

Documents