bab 1 pendahuluan latar belakang masalahrepository.iainpekalongan.ac.id/1007/7/12. bab i.pdf · 3...
TRANSCRIPT
1
BAB 1
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah
Perbankan syariah adalah sebuah fenomena di dunia yang mempengaruhi
banyak institusi dan kelengkapannya, bukan hanya sekedar “proyek” atau bagian
pekerjaan. Hal ini merupakan bagian dari tren dimana produk keuangan telah
mematuhi hukum-hukum yang ditetapkan oleh Al-Qur'an.
Pada tahun 2006 Bank Indonesia menerbitkan Peraturan Bank Indonesia
(PBI-2006) tentang pelaksanaan Good Corporate Governance (GCG) bagi bank
umum. Peraturan itu harus diterapkan oleh semua bank umum yang beroperasi di
Indonesia, dan laporan pelaksanaan pertama kali harus disampaikan untuk posisi
laporan akhir Desember 2007. peraturan ini berlaku untuk semua jenis bank
umum, termasuk bank umum syariah (BUS) dan bank umum konvensional yang
memiliki Unit Usaha Syariah (UUS). Bahkan untuk bank syariah kewajiban untuk
menerapkan GCG kemudian ditegaskan dalam pasal 34 Undang-undang
Perbankan Syariah (UU Perbankan Syariah).1 Yang kemudian diperbarui dengan
dikeluarkannya peraturan terbaru nomor 11/33/PBI/2009 tanggal 7 Desember
2009 yang diberlakukan terhitung sejak 1 januari 2010.
Keterbukaan informasi menjadi suatu keharusan dan kebutuhan bagi bank
syariah sebagai lembaga intermediasi keuangan dan lembaga kepercayaan yang
dipercaya untuk mengelola dana yang telah masuk (funding) untuk disalurkan
1 Mal An Abdullah, “Corporate Governance Perbankan Syariah di Indonesia”,
(Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2010), hlm. 13.
2
(lending) dengan baik dan benar ke sektor riil, bisa dipertanggungjawabkan serta
sesuai dengan syariah. Bank syariah, seperti bank-bank konvensional,
berkewajiban untuk memlihara dan mengembangkan praktik GCG untuk
melindungi bukan hanya hak pemegang saham tetapi juga hak-hak para
stakeholder lainnya.2
Telah membuktikan bahwa fungsi manajemen tidak cukup hanya
memastikan bahwa proses pengelolaan manajemen berjalan dengan efisien dan
baik. Diperlukan instrumen baru, Good Corporate Governance (GCG) untuk
memastikan bahwa manajemen berjalan dengan baik. Ada dua hal yang
ditekankan dalam konsep ini, pertama, pentingnya hak pemegang saham untuk
memperoleh informasi dengan benar dan tepat pada waktunya dan, kedua,
kewajiban perusahaan untuk melakukan pengungkapan (disclosure) secara akurat,
tepat waktu, dan transparan terhadap semua informasi kinerja perusahaan,
kepemilikan, dan stakeholder.3 Informasi keuangan yang komprehensif dan selalu
tersedia dapat meningkatkan disiplin pasar dalam menganalisis dan
menginterpretasikan informasi sesuai dengan kebutuhan.4 Hadirnya Good
Corporat Governance dalam pemulihan krisis di Indonesia menjadi mutlak
diperlukan mengingat Good Corporate Governance mensyaratkan suatu
pengelolaan yang baik dalam sebuah institusi dan organisasi.
2 Ibid, hlm. 15.
3 Thomas S. Kaihatu, Jurnal Manajemen dan Kewirausahaan: Good Corporate
Governance dan Penerapannya di Indonesia, (Surabaya: Fakultas Ekonomi Universitas Kristen
Petra, 2006), hlm.1.
4 Nurul Huda, Mustafa Edwin Nasution, opcit.hlm. 167.
3
Keterbukaan atau transparansi merupakan suatu keharusan dalam upaya
pelaksanaan dan penerapan Good Corporate Governance. Keterbukaan informasi
juga dimaksudkan untuk menghindari tindak penipuan (fraud). Informasi yang
disampaiakan harus jelas, memadai, tepat, akurat, dan mudah diakses oleh
stakeholders. Selain itu juga, keterbukaan informasi sangat diperlukan untuk tetap
bisa menjaga kepercayaan masyarakat, karena sebagai lembaga perantara atau
intermediasi yang harus transparan atau terbuka dalam semua hal kecuali yang
menyangkut rahasia bank. Bank bertindak sebagai penghubung antara nasabah
yang satu dengan yang lainnya jika keduanya melakukan transaksi.5 Falsafah yang
mendasari kegiatan usaha bank adalah kepercayaan masyarakat.6
BNI Syariah Cabang Pekalongan adalah salah satu bank syariah yang telah
mampu menjalankan kegiatan operasional yang baik. Hal ini terbukti dengan
banyaknya nasabah dan semakin berkembangnya produk-produk yang
dikeluarkan baik funding maupu financing. Selain itu juga telah mendapatkan
penghargaan-penghargaan.
Tabel 1.1
Data penghargaan yang diperoleh BNI Syariah
Tahun Jenis Penghargaan
2015 Best Syariah 2015 – Bank Syariah Terbaik Aset di
Atas Rp 10 Triliun – Majalah Investor
2014 Annual Report Award 2013Juara 1 kategori Private
Keuangan Non Listed
2013 Kinerja Keuangan 2012 Sangat Bagus-The Best
Sharia Finance Award
5 Drs. Muchammad Parmudi, M.Si., Sejarah dan Doktrin Bank Islam, (Yogyakarta:
Kutub, 2005), hlm. 45.
6 Drs. H. Malayu S.P. Hasibuan, Dasar-Dasar Perbankan, (Jakarta: PT Bumi Aksara,
2001), hlm. 4.
4
Data tersebut mengindikasi bahwa BNI Syariah merupakan salah satu
perbankan yang menonjol di Indonesia.
Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, maka menarik untuk diteliti
dari topik permasalahan tersebut mengenai prinsip Good Corporate Governance
dalam aspek keterbukaan di bank syariah dengan studi kasus di BNI Syariah
Cabang Pekalongan. Untuk itu penulis tertarik melakukan penelitian dengan
mengambil judul “Penerapan Prinsip Good Corporate Governance Dalam Aspek
Keterbukaan Di BNI Syariah Cabang Pekalongan.”
B. Rumusan Masalah
1. Bagaimana penerapan aspek keterbukaan Good Corporate Governance di
BNI Syariah Pekalongan?
2. Bagaimana kendala BNI Syariah dalam penerapan aspek keterbukaan
seabagai salah satu prinsip Good Corporate Governance?
C. Tujuan
Adapun tujuan dari penulisan antara lain:
1. Untuk mengetahui bagaimana penerapan aspek keterbukaan Good
Corporate Governance di BNI Syariah Pekalongan.
2. Untuk mengetahui kendala yang dihadapi BNI Syariah dalam penerapan
aspek keterbukaan sebagai salah satu prinsip Good Corporate
Governance.
D. Kegunaan Penelitian
Dengan disusunnya Tugas Akhir ini penulis berharap semoga laporan Tugas
Akhir ini bermanfaat, baik dari segi teoritis maupun praktis.
5
1. Secara Teoritis
Sebagai bahan refrensi akademis, menambah informasi, wawasan
pemikiran dan pengetahuan dalam kajian prinsip Good Corporate
Governance dalam aspek keterbukaan di Bank Syariah.
2. Secara Praktis
Hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat dalam menambah
wawasan ilmu pengetahuan tentang tata kelola suatu perusahaan dalam
bank syariah. Selain itu, dapat digunakan masyarakat sebagai media
informasi tentang penerapan aspek keterbukaan seabagai salah satu prinsip
dalam good corporate governance di BNI Syariah Cabang Pekalongan.
E. Telaah Pustaka
Untuk mendukung penelaahan yang lebih mendetail seperti yang telah
dikemukakan pada latar belakang masalah, maka penulis berusaha untuk
melakukan kajian awal terhadap pustaka ataupun karya-karya yang mempunyai
relevansi terhadap topik yang ingin diteliti. Pustaka-pustaka yang menjadi
telaahan dalam penulisan ini antara lain :
Pertama: penelitian yang ditulis oleh Muhammad Rifqi dengan judul
“Mekanisme Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Untuk Mendukung
Prinsip Profesional Dalam Good Corporate Governance Di BNI Syariah Cabang
Pekalongan”. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan dengan menggunakan
pendekatan kualitatif. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa peningkatan kualitas
sunber daya manusia pada BNI Syariah cabang Pekalongan dengan melaksanakan
pelatihan dan pengembangan. Kemudian peningkatan kualitas sumber daya
tersebut diaplikasikan dalam pemenuhan nilai-nilai perusahaan yaitu “amanah dan
6
jama'ah” yang diwujudkan pada perilaku pegawai sehari-hari dan menetapkan
budaya perusahaan yang mengacu pada akhlakul karimah serta menetapkan kode
etik (code of conduct) sebagai pedoman dalam berperilaku untuk mendukung
prinsip profesional dalam melaksanakan good corporate governance di lingkungan
perusahaan. 7
kedua: penelitian yang dilakukan oleh Riandary Yusri Putri dengan judul
”Implementasi Good Corporate Governance Untuk Mengelola Risiko Perbankan
Di Bank Mandiri Syariah Cabang Makassar”. Dalam penelitiannya penulis
menyimpulkan bahwa Bank Mandiri Syariah Cabang Makassar menggunakan
Enterprise Risk Management (ERM). ERM ini berisi tentang program kerja
antara lain pemutakhiran manual kebijakan dan pedoman operasional,
optimalisasi organisasi manajemen resiko, SIMRIS (Syariah Mandiri Risk
System), penetapan limit risiko dan pengembangan limit risiko dan pengembangan
pembiayaan.8
ketiga: penelitian yang dilakukan oleh Nur Hidayati Setyani, SH dengan
judul “Kebijakan Pemerintah Tentang Pelaksanaan Prinsip Good Corporate
Governance Bagi Bank Umum Dalam Praktek Perbankan Syariah”. Dalam
penelitiannya beliau penulis menyimpulkan bahwa penerapan GCG begitu
penting, karena perbankan syariah merupakan lembaga intermediasi yang amat
membutuhkan kepercyaan masyarakat agar dipercaya seluruh stakeholders.
7 Muhammad Rifqi, “Mekanisme Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Untuk
Mendukung Prisip Profesional Dalam Good Corporate Governance di BNI Syariah Cabang
Pekalongan”. Tugas Akhir STAIN Pekalongan. 2013. tidak diterbitkan
8 Riandary Yusri Putri, “Implementasi Good Corporate Governance Untuk Mengelola
Risiko Perbankan Di Bank Mandiri Syariah Cabang Makassar”. Tesis Universitas
Diponegoro. 2010. tidak diterbitkan.
7
Kemudian di PT Bank Muamalat TBK aspek-aspek yang wajib dinilai dalam
GCG dikelola dengan baik/ memadai sesuai peraturan perundang-undangan yang
berlaku maupun sesuai kaidah islam sebagaimana telah dinyatakan oleh Dewan
Pengawas Syariah.9
Keempat: penelitian yang dilakukan oleh Diah Febriyanti dengan judul
“Good Corporate Governance Sebagai Pilar Implementasi Corporate Social
Responsibility”. Dalam penelitian ini disimpulkan bahwa penerapan prinsip tata
kelola perusahaan yang baik (GCG) dimana salah satu prinsipnya adalah
responsibility yang diimplementasikan dengan pelaksanaan praktik-praktik CSR
perusahaan dengan memliki motif untuk melaksanakan CSR adalah karena ingin
menerapkan dan melaksanakan prinsip-prinsip GCG secara utuh sedangkan motif
mengungkapkan CSR adalah karena perusahaan ingin mendapatkan pengakuan
dari masyarakat, memenuhi keinginan stakeholder perusahaan, merupakan
komitmen perusahaan, dan untuk menginformasikan stakeholder perusahaan. Dan
dari penelitian tersebut menunjukkan bahwa akuntansi adalah dinamika sosial
atau realitas yang dibentuk secara sosial yang melibatkan aspek-aspek sosial,
lingkungan, dan budaya (Hines, 1998) dan aspek sosial, lingkungan, dan budaya
sering kali diinstitusionalkan untuk mencapai tujuan tertentu.10
Kelima: penelitian yang dilakukan oleh Diah Febriyanti dengan judul
”Implementasi Good Corporate Governance (GCG) Untuk Mengelola Risiko
9 Nur Hidayati Setyani, “Kebijakan Pemerintah Tentang Pelaksanaan Prinsip Good
Corporate Governance Bagi Bank Umum Dalam Praktek Perbankan Syariah”. Tesis
Universitas Diponegoro. 2010. tidak diterbitkan.
10 Diah Febriyanti, “Good Corporate Governance Sebagai Pilar Implementasi
Corporate Social Responsibility”. Skripsi Universitas Diponegoro Semarang. 2010. tidak
diterbitkan
8
Perbankan (Studi Pada PT. Bank Syariah Mandiri Cabang Malang)”. Dalam
penelitian ini, disimpulkan bahwa PT. BSM Cabang Malang telah melakukan
prinsip-prinsip Good Corporate Governance (GCG) dengan baik dan telah
menerapkan lima prinsip tata kelola yang baik yaitu transparency (keterbukaan
informasi), accountibility (akuntabilitas), responsibility (pertanggungjawaban),
indepedency (kemandirian), dan fairness (keadilan), meskipun secara khusus perlu
diperbaiki dalam akuntabilitas pelanggaran kode etik. PT. Bank Syariah Mandiri
Cabang Malang melakukan pemantauan keseluruhan aktivitas perbankan. Bank
Syariah Mandiri Cabang Malang menggunakan Enterprise Risk Management
(ERM). Penerapan Enterprise Risk Management (ERM) yang berkesinambungan
merupakan inisiatif strategis yang dikembangkan oleh bank, dan diharapkan
mampu meningkatan kinerja bank sehingga menghasilkan value added bagi
stakeholders.11
11
Hana Faridah, “ Implementasi Good Corporate Governace (GCG) unutk mengelola
risiko perbankan (studi pada PT. Bank Syariah Mandiri Cabang Malang”. Skripsi UIN Maulana
Malik Ibrahim. 2010. Tidak diterbitkan.
9
Tabel 1.3
Kajian Riset Terdahulu
No Nama
Peneliti
Judul Pendekatan
Penelitian
Hasil Persamaan Perbedaan
1. Muham
mad
Rifqi
Mekaniasme
Peningkatan
Kualitas
Sumber
Daya
Manusia
Untuk
Mendukung
Prinsip
Profesional
Dalam Good
Corporate
Governance
di BNI
Syariah
Cabang
Pekalaongan
Pendekatan
kualitatif
dengan metode
analisis
deskriptif
Dalam peningkatan
kualitas SDM di
BNI Syariah
Cabang
Pekalongan dengan
melaksanakan
pelatihan dan
pengembangan
yang diwujudkan
pada perilakun
pegawai sehari-hari
dan menetapkan
budaya perusahaan
yang mengacu pada
akhlakul karimah
serta menetapkan
kode etik
perusahaan (code
of conduct) sebagai
pedoman dalam
berperilaku.
Menggunaka
n pendekatan
kualitatif,
Meneliti
tentang
penerapan
Good
Corporate
Governance.
Penelitian
Muhammad
Rifki
membahas
aspek
profesional
dalam GCG,
sedangkan
penelitian
penulis
membahas
aspek
keterbukaan
dalam GCG.
2. Riandar
y Yusri
Putri
Implementas
i Good
Corporate
Governance
Untuk
Mengelola
Risiko
Perbankan
Di Bank
Mandiri
Syariah
Cabang
Makassar
Pendekatan
kualitatif
dengan metode
analisis
deskriptif
Bank Mandiri
Syariah Cabang
Makassar
menggunakan
Enterprise Risk
Management
(ERM). ERM ini
berisi tentang
program kerja
antara lain
pemutakhiran
manual kebijakan
dan pedoman
operasional,
optimalisasi
organisasi
manajemen resiko,
Menggunaka
n pendekatan
kualitatif,
Meneliti
tentang
penerapan
Good
Corporate
Governance.
Penelitian
Riandary
Yusri Putri
membahas
penerapan
GCG dalam
pengelolaan
risiko
perbankan,
sedangkan
penelitian
penulis
membahas
aspek
keterbukaan
dalam GCG.
10
SIMRIS (Syariah
Mandiri Risk
System), penetapan
limit risiko dan
pengembangan
limit risiko dan
pengembangan
pembiayaan.
3. Nur
Hidayat
i
Setyani,
SH
Kebijakan
Pemerintah
Tentang
Pelaksanaan
Prinsip Good
Corporate
Governance
Bagi Bank
Umum
Dalam
Praktek
Perbankan
Syariah
metode
analisis
deskriptif
kualitatif
dengan
menggunakan
model
pendekatan
hukum
normatif,
interpretatif
data dengan
menerapkan
metode
konstruksi
realitas
verstehen.
penerapan GCG
begitu penting,
karena perbankan
syariah merupakan
lembaga
intermediasi yang
amat membutuhkan
kepercyaan
masyarakat agar
dipercaya seluruh
stakeholders.
Kemudian di PT
Bank Muamalat
TBK aspek-aspek
yang wajib dinilai
dalam GCG
dikelola dengan
baik/ memadai
sesuai peraturan
perundang-
undangan yang
berlaku maupun
sesuai kaidah islam
sebagaimana telah
dinyatakan oleh
Dewan Pengawas
Syariah.
Menggunaka
n pendekatan
kualitatif,
Meneliti
tentang
penerapan
Good
Corporate
Governance.
Penelitian
Nur
Hidayati
Setyani, SH
membahas
pelaksanaa
GCG Bagi
Bank
Umum
Dalam
Praktek
Perbankan
Syariah,
sedangkan
penelitian
penulis
membahas
aspek
keterbukaan
dalam GCG.
4. Diah
Febriya
nti
Good
Corporate
Governance
Sebagai Pilar
Implementas
i Corporate
Social
Responsibilit
y
Pendekatan
kualitatif
dengan metode
analisis
deskriptif
penerapan prinsip
tata kelola
perusahaan yang
baik (GCG) dimana
salah satu
prinsipnya adalah
responsibility yang
diimplementasikan
dengan
pelaksanaan
praktik CSR
pendekatan
kualitatif,
Meneliti
tentang
penerapan
Good
Corporate
Governance.
Penelitian
Diah
Febriyanti
membahas
tentang
Good
Corporate
Governance
Sebagai
Pilar
Implementa
11
perusahaan dengan
memliki motif
mengungkapkan
CSR adalah karena
perusahaan ingin
mendapatkan
pengakuan dari
masyarakat,
memenuhi
keinginan
stakeholder
perusahaan,
merupakan
komitmen
perusahaan, dan
untuk
menginformasikan
stakeholder
perusahaan. Dan
dari penelitian
tersebut
menunjukkan
bahwa akuntansi
adalah dinamika
sosial atau realitas
yang dibentuk
secara sosial yang
melibatkan aspek-
aspek sosial,
lngkungan, dan
budaya (Hines,
1998) dan aspek
sosial, lingkungan,
dan budaya sering
kali
diinstitusionalkan
untuk mencapai
tujuan tertentu.
si
Corporate
Social
Responsibili
ty,
sedangkan
penelitian
penulis
membahas
aspek
keterbukaan
dalam GCG.
5. Hana
Faridah
Implementasi Good Corporate Governace (GCG) unutk mengelola risiko perbankan (studi pada PT.
penelitian
kualitatif
dengan
pendekatan
deskriptif
PT. BSM Cabang
Malang telah
melakukan prinsip-
prinsip Good
Corporate
Governance (GCG)
dengan baik dan
telah menerapkan
Menggunaka
n pendekatan
kualitatif,
Meneliti
tentang
penerapan
Good
Corporate
Penelitian
Hana
Faridah
membahas
tentang
Good
Corporate
Governance
12
Bank Syariah Mandiri Cabang Malang
lima prinsip tata
kelola yang baik
yaitu transparency
(keterbukaan
informasi),
accountibility
(akuntabilitas),
responsibility
(pertanggungjawab
an), indepedency
(kemandirian), dan
fairness (keadilan),
meskipun secara
khusus perlu
diperbaiki dalam
akuntabilitas
pelanggaran kode
etik. PT. Bank
Syariah Mandiri
Cabang Malang
melakukan
pemantauan
keseluruhan
aktivitas
perbankan. Bank
Syariah Mandiri
Cabang Malang
menggunakan
Enterprise Risk
Management
(ERM). Penerapan
Enterprise Risk
Management
(ERM) yang
berkesinambungan
merupakan inisiatif
strategis yang
dikembangkan oleh
bank, dan
diharapkan mampu
meningkatan
kinerja bank
sehingga
menghasilkan
value added bagi
stakeholders.
Governance. untuk
mengelola
risiko
perbankan
sedangkan
penelitian
penulis
membahas
aspek
keterbukaan
dalam GCG.
13
F. Kerangka Teori
Corporate Governance merupakan isu yang tidak pernah usang untuk terus
dikaji pelaku bisnis, akademisi, pembuat kebijakan, dan lain sebagainya.
Pemahaman tentang praktik Corporate Governance terus berevolusi dari waktu ke
waktu. Kajian atas Corporate Governance mulai disinggung pertama kalinya oleh
berle dan means pada tahun 1932 ketika membuat sebuah buku yang menganalisis
terpisahnya kepemilikan saham (ownership) dan control. Pemisahan tersebut
berimplikasi pada timbulnya konflik kepentingan antara pemegang saham dengan
pihak manajemen dalam struktur kepemilikan perusahaan yang tersebar
(dispersed ownership).12
Corporate Governance itu adalah suatu sistem yang
dibangun untuk mengarahkan dan mengendalikan perusahaan sehingga tercipta
tata hubungan yang baik, adil dan transparan di antara berbagai pihak yang terkait
dan memiliki kepentingan (stakeholder) dalam perusahaan.
Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah tidak
menjelaskan pengertian dari prinsip-prinsip governance tersebut satu persatu.
Pengertian itu tampaknya termasuk dalam ketentuan yang oleh pembuat undang-
undang diserahkan pengaturannya melalui PBI (Peraturan Bank Indonesia). PBI
tersebut adalah PBI nomor 11/33/PBI/2009 tentang Pelaksanaan Good Corporate
Governance bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah, yang merinci
pengetiannya sebagai berikut:
12
Indra Surya, Ivan Yustiavadana, “Penerapan Good Corporate Governance”, (Jakarta:
kencana, 2006), hlm. 24.
14
1. Keterbukaan / Transparansi (transparency) adalah keterbukaan dalam
mengemukakan informasi yang material dan relevan, serta keterbukaan
dalam melaksanakan proses keputusan.
2. Akuntabilitas (accountability) adalah kejelasan fungsi dan pelaksanaan
pertanggungjawaban organ bank sehingga pengelolaannya berjalan secara
efektif.
3. Pertanggungjawaban (responsibility) adalah kesesuaian pengelolaan bank
dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip-prinsip
pengelolaan bank yang sehat.
4. Professional (professional) adalah memiliki kompetensi, mampu bertindak
objektif, dan bebas dari pengaruh/tekanan dari pihak manapun
(independen) serta memiliki komitmen yang tinggi untuk mengembangkan
bank syariah
5. Kewajaran (fairness) adalah kesetaraan dalam memenuhi hak-hak
stakeholder berdasarkan perjanjian dan peraturan perundang-undangan
yang berlaku.13
Di dalam akuntansi islam, transparasi juga disebut dengan misdaqiyah,
yang artinya secara umum adalah menyiapkan hitungan-hitungan akhir serta
neraca-neraca keuangan. Di dalam mengungkapkan keterangan-keterangan dan
informasi-informasi yang ada harus benar dan sesuai dengan realita serta tidak ada
kebohongan dan kecurangan, karena data-data tersebut merupakan kesaksian,
sebagaimana firman Allah SWT:
13
PBI nomor 11/33/2009
15
ا الل اذ ذ ييا يا ي ن ون اآي ي ا آي ن ا ال ن ا ل ي ا ي ي ي ا الرذ يي
Artinya:
“Hai orang-orang yang beriman bertakwalah kepada Allah, dan hendaklah kamu
bersama orang-orang yang benar.” (QS. At Taubah:119)
Selanjutnya Allah memperingatkan dari kesaksian dusta dalam firman-Nya:
سي ا ذسي آ سي ابذ اللغ ذاآي إذذي اآي ا ي ا ازي زي االا يش يدن ني ي الرذ يي
Artinya:
”Dan orang-orang yang tidak memberikan persaksian palsu dan apabila mereka
bertemu dengan (orang-orang) yang mengerjakan perbuatan-perbuatan yang
tidak berfaedah, mereka lalui (saja) dengan menjaga kehormatan dirinya.” (Al-
Furqan:72)
Selama dalam pihak pelaksana perhitungan akhir dan pembuat neraca
keuangan bersifat jujur, maka selama itu pula ia menjadi orang kepercayaan.
Karena, dalam Al-Qur’an disebutkan perintah Allah untuk melakukan pencatatan
dalam setiap kegiatan mu’amalah. Mu’amalah dalam hal ini meliputi kerjasama
usaha, jual beli, hutang piutang, sewa menyewa dan sebagainya.14
G. Metode Penelitian
Metode penelitian adalah sekumpulan teknik atau cara yang
digunakan dalam penelitian yang meliputi .
1. Jenis Penelitian
Jenis penelitian ini dilihat dari objeknya termasuk penelitian lapa
ngan atau field research artinya data-data yang digunakan dalam penelitian
diperoleh melalui studi lapangan dengan cara mengamati, mencatat, dan
14
Faqih Nabhan, “Dasar-Dasar Akuntansi Bank Syariah”, (Yogyakarta: Lumbung Ilmu,
2008), hlm. 15.
16
mengumpulkan berbagai mengenai informasi.15
Dalam penelitian ini penulis
meneliti, mengkaji, mengenai penerapan aspek keterbukaan dalam prinsip
good corporate governance di BNI Syariah Cabang Pekalongan. Selain itu,
penulis juga melakukan kunjungan ke BNI Syariah cabang Pekalongan.
2. Pendekatan Penelitian
Jenis pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah
kualitatif, dengan penelitian ini penulis akan memberikan suatu gambaran
menegenai penerapan prinsip good corporate governance dalam aspek
keterbukaan di BNI Syariah Cabang Pekalongan yang terkait hasil
wawancara dan dokumentasi yang diperoleh.
3. Sumber Data
a. Sumber Data Primer
Sumber data ini diperoleh dengan cara wawancara langsung
dengan petugas dan mencari data informasi di BNI Syariah Cabang
Pekalongan tentang penerapan aspek keterbukaan dalam prinsip good
corporate governance di BNI Syariah Cabang Pekalongan.
b. Sumber Data Sekunder
Dalam hal ini data diperoleh melalui studi kepustakaan, internet
dan sumber-sumber lain yang berkaitan dengan penelitian ini.
4. Metode Pengumpulan Data
Dalam hal ini, untuk mengumpulkan data akan dilakukan dengan
cara observasi, wawancara, dan dokumentasi.
15
Saifudin Azmar, “Metode Penelitian”, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998), hlm. 8.
17
a. Wawancara
Dalam penelitian ini penulis melakukan wawancara dengan pihak-
pihak yang terkait seperti kepala cabang bank, karyawan bank dan customer
service di BNI Syariah cabang Pekalongan.
b. Dokumentasi
Dalam penelitian ini penulis digunakan untuk memperoleh data sejarah
berdirinya, visi dan misi, struktur organisasi, job description, jumlah nasabah
dan tentang ketentuan-ketentuan yang diberlakukan oleh penerapan prinsip
good corporate governance dalam aspek keterbukaan di BNI Syariah
Cabang Pekalongan.
c. Analisis Data
Analisis data adalah suatu proses penyederhanaan data ke dalam
bentuk yang lebih mudah dibaca dan diinterpretasikan.dalam
menganalisis data yang telah didapat penulis menggunakan analisis
data kualitatif, yaitu setelah data terkumpul kemudian diuraikan dan
dikumpulkan dengan menggunakan teknik analisis deskriptif.
Teknik analisis deskriptif adalah teknik analisa yang memebrikan
gambaran atau pemaparan atas hasil penelitian yang dilakukan
penerapan aspek keterbukaan dalam prinsip good corporate
governance di BNI Syariah Cabang Pekalongan.
18
H. Sistematika Penulisan
Untuk mendapatkan gambaran dan informasi yang jelas tentang Tugas
Akhir ini, secara keseluruhan penulis akan uraikan secara global. Sistematika
yang penulis gunakan tugas akhir ini, adapun urutan sebagai berikut:
Bab I, pendahuluan pada bab ini meliputi: latar belakang masalah,
rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, penegasan istilah, telaah
pustaka, kerangka teori, metode penelitian dan sistematika pembahasan.
Bab II, berupa landasan teori, yang berisi tentang pengertian Pengertian
Good Corporate Governance, Prinsip- Prinsip Dalam Good Corporate
Governance Pada Perbankan Syariah, Manfaat Penerapan Prinsip Good
Corporate Governance, Good CorporateGovernance dalam Islam.
Bab III, gambaran umum Bank BNI Syariah Pekalongan, dalam bab ini
penulis menerangkan tentang: sejarah berdirinya, visi dan misi, struktur
organisasi, uraian tugas dan wewenang, produk dan jasa.
Bab IV, Analisis, berisi Analisis penerapan prinsip good corporate
govenance dalam aspek keterbukaan di BNI Syariah Cabang Pekalongan dan
kendala yang dihadapi BNI Syariah dalam penerapan prinsip Good Corporate
Governance.
Bab V, penutup, bab ini menguraikan tentang kesimpulan dan saran.