bab 4 analisis pemberian pernyataan efektif oleh … iv 2137.8280... · berdasarkan surat...

67

BAB 4

ANALISIS PEMBERIAN PERNYATAAN EFEKTIF OLEH BAPEPAM-LK

KEPADA P.T. BAYAN RESOURCES, Tbk

4.1. Riwayat Umum P.T. Bayan Resources, Tbk.

P.T. Bayan Resources, Tbk. (Bayan) adalah sebuah Perseroan Terbatas yang

berkedudukan di Jakarta. Bayan didirikan berdasarkan dan diatur menurut Undang-

Undang Republik Indonesia berdasarkan akta Nomor 12 tanggal 7 Oktober 2004,

dibuat di hadapan notaris Yany Indrawati Wibawa, S.H. di Jakarta. Akta tersebut

telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia

berdasarkan Keputusan Nomor C-30690 HT.01.TH. 2004 tanggal 21 Desember 2004

dan didaftarkan di Kantor Pendaftaran Perusahaan Kodya Jakarta Selatan di bawah

No. 1886/BH.09.03/VIII/2005 tanggal 16 Agustus 2005. Akta pendirian tersebut

telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia Nomor 65, tanggal 16

Agustus 2005, Tambahan Berita Negara Nomor 8773.

Anggaran Dasar Bayan telah beberapa kali diubah dan perubahan Anggaran

Dasar Bayan yang Terakhir adalah sebagaimana dimuat dalam Akta Pernyataan

Keputusan Rapat Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Nomor 7 tanggal 2 Juni 2008

dibuat di hadapan Notaris Aulia Taufani, S.H. yang merupakan Notaris Pengganti

dari Notaris Sutjipto,S.H. Akta ini memuat perubahan beberapa ketentuan di

Anggaran Dasar dalam rangka penyesuaian dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun

1995 tentang Pasar Modal beserta seluruh peraturan pelaksananya. Akta tersebut telah

diberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia

berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggran Dasar Perseroan

Nomor AHU-AH.01.10. TH.2008 tanggal 9 Juni 2008. Berdasarkan surat keterangan

Notaris Sutjipto, S.H. tertanggal 15 Juli 2008. Tanda Daftar Perusahaan dan Berita

Negara Republik Indonesia untuk akta ini sedang dalam proses pengurusan.

Bayan Group merupakan grup perusahaan batubara terbesar kedelapan di

Indonesia, menurut AME, yang melakukan penambangan, pemrosesan dan operasi

Universitas Indonesia Keterbukaan informasi..., Selvy, FHUI, 2009

68

logistik secara terintegrasi.126 Pada tahun 2007 produksi batubaranya mencapai 4,7

juta ton. Kinerja perseroan tahun 2007 mencatat pendapatan Rp 3,451 triliun dan laba

bersih Rp. 252,7 milyar. 127

Bayan Group memiliki konsesi pertambangan pertama pada bulan November

1997 yaitu cadangan Muara Tae di Kalimantan Timur melalui akuisisi P.T.

Gunungbayan Pratamacoal oleh pemegang saham pendiri Bayan Group. Bayan

Group memiliki hak eksklusif melakukan penambangan melalui delapan perusahaan

tambang, lima di antaranya berdasarkan PKP2B yang ditandatangani oleh Pemerintah

Indonesia (Pemerintah Pusat) dan tiga tambang lainnya berdasarkan Kuasa

Pertambangan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah, dengan total area konsesi

81,165 hektar. Kedelapan perusahaan ini mengoperasikan enam proyek

pertambangan yang di dalamnya terdapat delapan area konsesi:

1. Proyek Blok II Gunungbayan, terdiri dari satu PKP2B yang dimiliki

oleh P.T. Gunungbayan Pratamacoal.

2. Proyek Blok I Gunungbayan, merupakan PKP2B yang sama dengan

Proyek Blok II Gunungbayan, namun terpisah secara geografis dan

opersional.

3. Proyek Wahana, terdiri dari 1 PKP2B yang dimiliki oleh P.T. Wahana

Baratama Mining

4. Proyek Perkasa, terdiri dari 1 PKP2B yang dimiliki oleh P.T. Perkasa

Inakakerta

5. Proyek Teguh/Firman, terdiri dari 2 PKP2B yang dimiliki oleh P.T.

Teguh Sinar Abadi dan P.T. Firma Ketaun Perkasa

6. Proyek FTB, terdiri dari tiga KP yang dimiliki oleh P.T. Fajar Sakti

Prima, P.T.Bara Tabang dan P.T. Brian Anjat Sentosa.

126 Prospektus P.T. Bayan Resources, Tbk., op.cit.,hal. viii 127 Irna Gustia, op.cit.,


69

Dalam bagan 4.1. di bawah ini dapat dilihat struktur kepemilikan pada P.T.

Bayan Resources, Tbk. dan anak perusahaan:

Bagan 4.1. Struktur kepemilikan pada P.T. Bayan Resources, Tbk. dan anak perusahaan

Bayan Group memiliki cadangan terbukti dan terduga yang signifikan untuk

memenuhi permintaan konsumen batubara. Per tanggal 31 Maret 2008, cadangan

terbukti dan terduga di area konsesi Bayan Group berjumlah sekitar 476,9 juta ton,

yang terdiri dari cadangan terbukti sebesar 78,7 juta ton dan cadanga nterduga sebesar

398,2 juta ton. Cadangan terbukti ini telah diestimasi secara independen oleh

MinarcoMineConsult. 128

128 Prospektus P.T. Bayan Resources, Tbk. op.cit., hal. viii.


70

Berdasarkan Akta 88/2008, permodalan Bayan adalah sebagai berikut: 129

Modal dasar : Rp 1.200.000.000.000,00

Modal ditempatkan : Rp 300.000.000.000,00

Modal disetor : Rp 300.000.000.000,00

Modal dasar perseroan terbagi atas 12.000.000.000 lembar saham dengan nilai

nominal Rp 100,00 per lembar saham. Dari modal dasar tersebut, telah diambil

bagian oleh pemegang saham Bayan dengan susunan seperti dalam tabel 4.1. di

bawah ini:

Tabel 4.1. Daftar Nama Pemegang Saham P.T. Bayan Resources, Tbk. Sebelum Penawaran

Umum

Modal Ditempatkan dan Disetor No Nama Pemegang Saham

Nominal (Rp.) Jumlah Saham

%

1 Dato’ Low Tuck Kwong 225.000.000.000 2.250.000.000 75

2 Engki Wibowo 30.000.000.000 300.000.000 10

3 Jenny Quantero 45.000.000.000 450.000.000 15

Jumlah 300.000.000.000 3.000.000.000 100

Saham dalam Portepel 900.000.000.000 9.000.000.000

Pemegang saham Bayan setelah dilakukannya IPO adalah Dato' Low Tuck

Kwong (sebesar 67,5%), Jenny Quantero (sebesar 4,5%), Engki Wibowo (sebesar

3%) dan publik (sebesar 25%).130

4.1.2. Riwayat P.T. Perkasa Inakakerta (PIK)

PIK merupakan anak perusahaan Bayan yang bergerak di bidang usaha

pertambangan di daerah Kutai Timur. PIK didirikan pada tanggal 5 Agustus 1988

dengan Akta Pendirian Nomor 50 Tanggal 5 Agustus 1988 oleh Notaris Benny

Kristianto S.H. di Jakarta. Akta Pendirian tersebut telah mendapat pengesahan dari

129 Ibid., hal. 104. 130 Ibid., hal. 2.


71

Menteri Kehakiman Republik Indonesia dalam Surat Keputusan Nomor C1-

11289.HT.01.TH.88 Tanggal 12 Desember 1988. Anggaran Dasar PIK telah

mengalami beberapa kali perubahan dan perubahan terakhir mengubah ketetuan

mengenai Direksi sehingga mengubah pasal 10 Anggaran Dasar PIK.

PIK menandatangani PKP2B dengan Pemerintah Republik Indonesia yang

telah memberikan batasan waktu sehubungan dengan pekerjaan penelitian umum,

eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi dan produksi serta berjangka waktu 30 tahun

untuk kegiatan pertambangan. PKP2B meliputi 20.027 hektar di Desa Sepaso,

Kalimantan Timur. Pemegang saham PIK adalah P.T. Bayan Energy (25%) dan P.T.

Bayan Resources, Tbk. (75%).131

4.2. Penawaran Umum P.T. Bayan Resources, Tbk.

Dalam penawaran umum yang dilaksanakannya, Bayan menjual 833.333.500

saham biasa atas nama yang terdiri dari sebanyak 500.000.000 lembar saham biasa

atas nama milik pemegang saham penjual (saham divestasi) dan sebanyak

333.333.500 lembar saham biasa atas nama baru (saham baru) dengan nilai nominal

Rp 100,00 setiap saham, yang ditawarkan kepada masyarakat dengan harga

penawaran Rp. 5800,00 setiap saham yang harus dibayar penuh pada saat

mengajukan Formulir Pemesanan dan Pembelian Saham. Jumlah penawaran umum

adalah sebesar Rp 4.833.334.300.000,00.

Selain itu, dalam hal terjadi kelebihan pemesanan saham dalam penawaran

umum, pemegang saham penjual memberikan opsi kepada Penjamin Emisi Efek

untuk dapat melakukan penjatahan lebih (over allotment) sampai dengan sebanyak-

banyaknya 125.000.000 saham biasa atas nama dengan harga penawaran Rp.5800,00.

Untuk keperluan penjatahan tersebut, Jenny Quantero dan Engki Wibowo (pemegang

saham Bayan) akan meminjamkan sahamnya sampai dengan jumlah sebanyak-

banyaknya 125.000.000 saham. Pembelian saham tersebut dapat dilakukan dalam

131 Ibid., hal. 124-125.


72

jangka waktu 30 hari kalender sejak tanggal pencatatan dan dapat dihentikan setiap

saat.132

Atas dana yang diperoleh dari hasil penjualan saham lama milik pemegang

saham penjual (saham divestasi), termasuk bila opsi penjatahan lebih dilaksanakan

secara penuh, pemegang sahampenjual menerima Rp 3.625.000.000.000,00 dan

Perseroan tidak menerima apapun juga, sedangkan dana yang diperoleh dari hasil

penerbitan saham baru yaitu sebesar Rp 1.993.000.000.000,00 setelah dikurangi

biaya-biaya emisi dan komisi penjaminan emisi serta biaya-biaya lain akan digunakan

Perseroan untuk:

1. Sekitar Rp 313.400.000.000,00 untuk mengakuisisi Floating Transfer

Station

2. Sekitar Rp 360.200.000.000,00 untuk pengembangan proyek Wahana

3. Sekitar Rp 322.800.000.000,00 untuk pengembangan proyek Perkasa

4. Sekitar Rp 148.300.000.000,00 untuk pengembangan proyek FTB

5. Sisanya sekitar Rp 711.900.000.000,00 untuk modal kerja Bayan dan

kepentingan umum lainnya ( Bayan akan mencari asset batubara dan

asset-aset lainnya untuk diambilalih).133

Penawaran umum Bayan mendapat tanggal efektif dari Bapepam-LK pada

tanggal 4 Agustus 2008. Masa penawaran dari tangal 6 Agustus sampai dengan 8

Agustus 2008. Tanggal penjatahan yaitu tanggal 9 Agustus 2008. Tanggal

pengembalian uang pemesanan dan tanggal distribusi saham secara elektronik yaitu

tanggal 11 Agustus 2008. Tanggal pencatatan di Papan Utama Bursa Efek Indonesia

yaitu tanggal 12 Agustus 2008 dengan kode emiten BYAN. Direksi PT Bursa Efek

Indonesia telah menyetujui pencatatan saham Bayan melalui surat S-

04274/BEI.PSR/08-2008 tanggal 11 Agustus 2008.

132 Ibid., hal. 1 133 Ibid., hal. 8-9.


73

4.2.1. Pokok Permasalahan Dalam Penawaran Umum

Seperti yang telah disebutkan di atas bahwa Bayan bermaksud melakukan

penawaran umum dan mencatatkan sahamnya di Bursa Efek Indonesia. Dalam

penawaran umum yang dilaksanakannya itu, Bayan melepas 833.333.500 saham (atau

setara 25% dari seluruh saham Bayan) ke publik di harga Rp 5.800 per saham. Target

dananya Rp 4.833.334.300.000,00. Awalnya pernyataan efektif diharapkan keluar

pada 25 Juli 2008, sehingga masa penawaran dapat dilaksanakan pada 29 Juli sampai

1 Agustus mendatang dan pencatatan di Bursa pada 8 Agustus 2008.134 Namun dalam

kenyataannya, penawaran umum Bayan menjadi tertunda karena adanya masalah

hukum yang menimpa anak perusahaannya yaitu P.T. Perkasa Inakakerta (PIK). Pada

tanggal 11 Juli 2008, PIK mendapat surat dari Plt. Bupati Kutai Timur (Isran Noor)

yang isinya menyatakan bahwa PIK harus menghentikan operasinya.135

Isran Noor berpegang pada Undang-Undang No. 41/1999 tentang Kehutanan.

Pasal 50 ayat 3 Undang-Undang itu melarang penggunaan area hutan tanpa izin

pejabat berwenang, yaitu Menteri Kehutanan.136 Adapun penghentian operasi

dilakukan karena perusahaan tambang ini dianggap melakukan eksploitasi,

penebangan pohon, dan membangun jalan di wilayah hutan produksi milik negara

yang dioperasikan oleh P.T. Porodisa Trading & Industrial tanpa izin pinjam pakai

dari Menteri Kehutanan. Berdasarkan audit Inspektorat Jenderal Departemen

Kehutanan dan Dinas Kehutanan Kutai Timur, PIK diindikasikan melanggar Undang-

Undang No. 41/1999 tentang Kehutanan.137

Tindakan Isran Noor tersebut seharusnya mendapat dukungan Menteri

Kehutanan M.S. Kaban. Anehnya, Menteri Kehutanan justru mengatakan bahwa Plt.

Bupati Kutai Timur harus membaca hasil audit tersebut dengan cermat sebelum

melakukan tindakan. Sebelum menentukan penghentian operasi penambangan,

134 Irna Gustia, op.cit., 135 Indro Bagus, op.cit., 136 “Kisruh karena Aturan Usang,” < http://Tempointeraktif_com - Kisruh karena Aturan

Usang.htm>, 4 Agustus 2008. 137 Setiawan Ananto,op.cit.,


74

pemerintah Kutai seharusnya mengklarifikasinya ke Departemen Kehutanan. Kaban

menyatakan hasil audit Inspektorat Jenderal Departemen Kehutanan hanya

menginstruksikan kepada PIK agar mengikuti ketentuan penambangan di area hutan

yang berlaku dan tidak ada bahasan penutupan dari hasil audit Inspektorat Jenderal.138

Sebagai tambahan, selain menghentikan opersi PIK, dengan alasan yang sama, Plt.

Bupati Kutai Timur juga mengeluarkan surat penghentian kegiatan penambangan

bagi P.T. Kaltim Prima Coal (anak perusahaan Bumi Resources).

Mendengar hal tersebut, maka Bapepam melakukan penundaan pemberian

pernyataan efektif kepada Bayan karena pihak Bapepam harus menelaah lebih lanjut

lagi mengenai penghentian operasi PIK tersebut. Setelah menelaah lebih lanjut,

Bapepam pun menyatakan bahwa penghentian kegiatan penambangan tersebut tidak

menghalangi penawaran umum Bayan.139 Pada tanggal 4 Agustus 2008, Bayan resmi

mendapat pernyataan efektif dari Bapepam untuk melakukan penawaran umum.

Selanjutnya, tanggal 12 Agustus 2008, Bayan mencatatkan saham perdananya di

lantai bursa.140

Walaupun Bayan kini sudah mendapatkan pernyataan efektif dan telah

mencatakan sahamnya di Bursa, namun hingga kini masih ada masalah yang

menyelimuti penawaran umum tersebut. Permasalahannya adalah perselisihan antara

Pemerintah Pusat (Menteri Kehutanan dan Menteri ESDM) dengan Pemerintah

Daerah (Plt. Bupati Kutai Timur). Belakangan diketahui bahwa perselisihan ini

muncul karena beredar dua audit Inspektorat Jenderal Departemen Kehutanan yang

berbeda isinya. Beredarnya dua audit Inspektorat Jenderal Departemen Kehutanan

inilah yang menimbulkan perbedaan pendapat antara Plt Bupati Kutai Timur (Isran

Noor) dengan Menteri Kehutanan. Di satu pihak, Isran Noor mengatakan bahwa

penghentian kegiatan tambang PIK yang ia lakukan sudah sesuai dengan aturan. Ia

juga menegaskan kebijakannya menindaklanjuti hasil audit Inspektorat Jenderal

138 Ismi wahid,”Kaban: Audit Tak Bahas Penutupan Kaltim Prima,”

<http://finance.groups.yahoo.com/group/pekerjatambang/message/22381>, 31 Juli 2008. 139 Setiawan Ananto, op.cit., 140 Prospektus P.T. Bayan Resources, Tbk., op.cit.,


75

Departemen Kehutanan. Hasil audit itu termuat dalam laporan berjudul "Matriks

Tindak Lanjut Temuan Hasil Audit Inspektorat Jenderal Departemen Kehutanan"

tertanggal 18 Juni 2008. Salah satu poinnya berisi tentang temuan kegiatan tambang

yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Berdasarkan temuan itu, laporan tersebut pun memuat rekomendasi agar

Kepala Dinas Kehutanan Kutai Timur segera menyurati Bupati agar menghentikan

kegiatan lapangan P.T. Kaltim Prima Coal dan PIK di area hak penguasaan hutan PT

Porodisa Trading & Industrial dan mengenakan sanksi sesuai dengan Undang-

Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan. Di pihak lain, Kaban

mengatakan bahwa keputusan penghentian operasi terhadap PIK maupun Kaltim

Prima Coal oleh Isran Noor dibuat tanpa koordinasi dengan pihaknya.141 Kaban

menambahkan bahwa audit Inspektorat Jenderal Departemen Kehutanan hanya

menginstruksikan agar PIK dan P.T. Kaltim Prima Coal mengikuti ketentuan yang

berlaku dalam pembukaan lahan, namun tidak ada perintah penghentian operasi.142

Sedangkan dari pihak Menteri ESDM, Menteri ESDM berdasarkan Surat Nomor

1721/30/DJB/2008 tanggal 31 Juli 2008 menyatakan bahwa PIK tetap dapat

meneruskan kegiatan usahanya dalam wilayah PKP2B.143

Permasalahan tersebut di atas sampai sekarang juga tak kunjung menemukan

ujung pangkalnya. Baik Isran Noor maupun Menteri Kehutanan sama-sama

berpegang pada pendiriannya bahkan bisa dikatakan saling menyalahkan satu sama

lain. Hal ini tentunya sangat disayangkan, mengingat Bayan yang harus menanggung

akibatnya yaitu harus mengalami penundaan pelaksanaan penawaran umum dari

jadwal yang semula direncanakan. Untuk menyelami lebih jauh mengenai penawaran

141 “Bupati Kutai Timur Tentang Kaban: “Saya atau Menteri Kehutanan yang Ngawur?”,

“<http://forum.detik.com/showthread.php?p=4669302>, 31 Juli 2008 142 Ismi Wahid dan Firman Hidayat, “Kisruh Area Tambang Bakrie Beredar Dua Versi

Audit,”

<“http://www.korantempo.com/korantempo/cetak/2008/08/04/Ekonomi_dan_Bisnis/krn.20080804.138

630.id.html>, 4 Agustus 2008 143Prospektus P.T. Bayan Resources, Tbk., op.cit., hal. 126.


76

umum Bayan, maka penulis di bawah ini akan menguraikan mengenai lembaga dan

profesi penunjang pasar modal yang turut serta terlibat dalam penawaran umum

Bayan.

4.2.2. Lembaga dan Profesi Penunjang Dalam Penawaran Umum

Dalam sebuah penawaran umum, banyak pihak yang terlibat untuk

memperlancar proses penawaran umum tersebut. Dalam penawaran umum yang

dilakukan Bayan, terdapat lembaga dan profesi penunjang pasar modal yang terlibat

di dalamnya. Lembaga dan profesi penunjang tersebut adalah sebagai berikut:

1. Penjamin Emisi Efek144

Sesuai dengan ketentuan dan persyaratan yang dinyatakan dalam Akta

Perjanjian Penjaminan Emisi Efek Penawaran Umum P.T. Bayan

Resources, Tbk. sebagaimana termaktub dalam Akta Addendum No. 118

tanggal 24 Juli 2008 dan Akta Addendum I Perjanjian Penjaminan Emisi

Efek yang namanya tercantum di bawah ini secara sendiri-sendiri

menyetujui untuk menawarkan dan menjual sahal divestasi maupun saham

portepel sebesar bagian penjaminannya masing-masing dengan

kesanggupan penuh (full commitment). Sisa saham yang tidak terjual maka

akan diserap oleh penjamin pelaksana emisi efek dan penjamin emisi efek

sesuai porsi masing-masing. Adapun susunan dan jumlah porsi

penjaminan serta presentase dari anggota sindikasi penjaminan emisi

dalam penawaran umum Bayan adalah sebagai berikut:

Penjamin Pelaksana Emisi Efek adalah P.T. Trimegah Securities, Tbk.

sebanyak 816.216.500 lembar saham atau setara dengan 97,95%.

Sedangkan para penjamin emisi efek adalah sebagaimana dilihat di tabel

4.2. berikut ini: 145

144 Prospektus P.T. Bayan Resources, Tbk., op.cit., hal. 242 145 Ibid., hal. 243.


77

Tabel 4.2. Nama Para Penjamin Emisi Efek Bayan:

Porsi Penjaminan No Nama Para Penjamin Emisi Efek

Saham %

1 P.T. AmCapital Indonesia 250.000 0.03%

2 P.T. Andalan Artha Advisindo Sekuritas 250.000 0.03%

3 P.T. Asia Kapitalindo Sekuritas, Tbk. 250.000 0.03%

4 P.T. Bahana Securities 400.000 0.05%

5 P.T. Bapindo Bumi Sekuritas 100.000 0.01%

6 P.T. Bumiputera Capital Indonesia 100.000 0.01%

7 P.T. CIMB-GK Securities Indonesia 525.000 0.06%

8 P.T. Ciptadana Sekuritas 173.000 0.02%

9 P.T. Danareksa Sekuritas 9.400.000 1,13%

10 P.T. Danatama Makmur 200.000 0.02%

11 P.T. Dhanawibawa Arthacemerlang 200.000 0.02%

12 P.T. e-Capital Securities 250.000 0.03%

13 P.T. Indomitra Securities 250.000 0.03%

14 P.T. Indopremier Securities 300.000 0.04%

15 P.T. Kim Eng Securities 300.000 0.04%

16 P.T. Kresna Graha Securindo, Tbk. 100.000 0.01%

17 P.T. Lauthandana Securindo 300.000 0.04%

18 P.T. Madani Securities 400.000 0.05%

19 P.T. Mandiri Sekuritas 450.000 0.05%

20 P.T. Mega Capital Indonesia 100.000 0.01%

21 P.T. Minna Padi Investama 250.000 0.03%

22 P.T. Optima Kharya Capital securities 300.000 0.04%

23 P.T. Panca Global securities 250.000 0.03%

24 P.T. Panin Sekuritas, Tbk. 450.000 0.05%

25 P.T. Philip Securities 250.000 0.03%

26 P.T. Pratama Capital Indonesia 350.000 0.04%

27 P.T. Recapital Securities 100.000 0.01%

28 P.T. Reliance Securitues, Tbk. 173.000 0.02%

29 P.T. Semesta Indovest 250.000 0.03%

30 P.T. Transpacific Securindo 100.000 0.01%


78

31 P.T. Victoria Sekuritas 173.000 0.02%

32 P.T. Yulie Securindo Tbk. 173.000 0.02%

Berdasarkan wawancara penulis dengan Bapak Aswin Chandra yang menjabat

sebagai Assocciate bagian Investment Banking P.T. Trimegah Securities, Tbk., ketika

penandatanganan kontrak penjaminan emisi efek dilaksanakan, belum ada masalah

penghentian operasi PIK oleh Plt. Bupati Kutai Timur. Beliau menambahkan bahwa

penghentian operasi PIK tidak menimbulkan masalah yang berarti dalam pelaksanaan

penawaran umum Bayan.146

2. Notaris : Sutjipto, S.H.

3. Akuntan Publik: KAP Haryanto Sahari & Rekan

4. Konsultan Hukum : Hadiputranto, Hadinoto & Partners

5. Perusahaan Penilai: P.T. Ujatek Baru

6. Biro Administrasi Efek: P.T. Raya Saham Registra147

4.3. Analisis Pemberian Pernyataan Efektif oleh Bapepam-LK Kepada P.T.

Bayan Resources, Tbk. di Tengah Masalah Penghentian Kegaiatan Usaha

Anak Perusahaan (yaitu P.T. Perkasa Inakakerta)

Seperti yang sudah disebutkan sebelumnya bahwa Bapepam memberikan

pernyataan efektif melaksanakan penawaran umum kepada Bayan pada tanggal 4

Agustus 2008. Pemberian pernyataan efektif ini menimbulkan banyak pro dan kontra

dari berbagai pihak sehubungan dengan penghentian operasi penambangan PIK yang

merupakan anak usaha Bayan. PIK merupakan salah satu konsesi tambang utama

Bayan. Dari total tujuh konsesi tambang yang dimiliki Bayan, hingga saat ini baru

tiga tambang yang sudah beroperasi, yaitu Gunungbayan Blok II, Wahana dan PIK.148

146 Berdasarkan wawancara penulis melalui telepon dengan Bapak Aswin Chandra yang

menjabat sebagai Associate P.T. Trimegah Securities, Tbk. pada tanggal 9 Oktober 2008. 147 Prospektus P.T. Bayan Resources, Tbk., op.cit., hal 249-250. 148 Indro Bagus, op.cit.,


79

Untuk mengetahui apakah pernyataan efektif untuk melakukan penawaran

umum yang diberikan oleh Bapepam kepada Bayan sudah memenuhi

ketentuan/peraturan yang berlaku di bidang pasar modal maka perlu diingat bahwa

prinsip paling utama dan fundamental dalam pasar modal adalah prinsip

keterbukaan.149

Dalam rangka pemenuhan prinsip keterbukaan di bidang pasar modal,

sebelum perusahaan melaksanakan penawaran umum, perusahaan tersebut harus

mengajukan pernyataan pendaftaran kepada Bapepam-LK (pasal 70 ayat (1) UUPM

dan Peraturan Bapepam IX A.1). Dari pernyataan pendaftaran (termasuk prospektus

di dalamnya), Bapepam akan melakukan penilaian terhadap calon emiten dan

melakukan penelaahan terhadap kelengkapan dokumen yang dipersyaratkan dalam

penawaran umum. Setelah Bapepam menganggap bahwa seluruh prosedur maupun

persyaratan melakukan penawaran umum telah terpenuhi maka Bapepam akan

memberikan pernyataan efektif bagi calon emiten sebagai “tiket” untuk

memperdagangkan sahamnya di pasar perdana.150

Tujuan utama penelahaan kelengkapan dokumen-dokumen emiten oleh

Bapepam ini adalah untuk melihat kecukupan, objektivitas, kemudahan dimengerti

sesuai dengan persyaratan kewajiban keterbukaan, agar investor khususnya investor

yang tidak profesional mempunyai kejelasan mengenai hal-hal yang relevan terhadap

perlindungan mereka dalam penawaran umum setelah pernyataan pendaftaran

dinyatakan efektif (the effectiveness of the registration statement).151 Dalam kasus ini,

Bayan telah menyampaikan pernyataan pendaftaran kepada Ketua Bapepam-LK

dengan surat Nomor 330/BR-BPPM-LK/VI/2008 pada tanggal 16 Juni 2008.152

Berdasarkan Peraturan Bapepam IX C.1, prospektus merupakan dokumen yang harus

disertakan dalam pengajuan pernyataan pendaftaran ke Bapepam. Ketika Bayan

mengajukan pernyataan pendaftaran, Bayan juga telah memberikan prsopektus ke

149 Irsan Nasaruddin dan Indra Surya, op.cit., hal. 225 150 Hendy M. Fakhruddin, op.cit., hal. 99. 151 Bismar Nasution (C), op.cit., 152 Prospektus P.T. Bayan Resources, Tbk., op.cit.,


80

Bapepam. Hal ini berarti telah sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan

Bapepam IX C.1.

Prospektus merupakan pelaksanaan keterbukaan di bidang pasar modal pada

saat melakukan penawaran umum. Prospektus merupakan dokumen yang utama dan

pertama dalam pemenuhan prinsip keterbukaan di pasar modal. Dikatakan demikian

karena prospektus merupakan dokumen yang pertama-tama harus dikeluarkan suatu

perusahaan ketika hendak mendapatkan status sebagai emiten maupun perusahaan

publik.153 Selain itu, di samping sebagai dokumen penawaran yang memberikan

gambaran kepada masyarakat tentang penjualan saham, pada saat yang sama

prospektus juga menyediakan informasi yang lengkap bagi investor mengenai faktor

resiko yang dihadapi perusahaan dan menyediakan informasi yang terbuka mengenai

semua hal yang relevan untuk memberikan perlindungan terhadap

pertanggungjawaban manajemen bila terdapat hal-hal yang material yang

disembunyikan ataupun hal-hal yang menyesatkan.154

Seperti yang sudah disebutkan di atas bahwa prospektus merupakan dokumen

keterbukaan. Pengertian prinsip keterbukaan diatur dalam pasal 1 angka 25 UUPM.

Ketentuan pasal tersebut mengharuskan diinformasikannya segala informasi material

yang dapat mempengaruhi harga efek maupun keputusan pemodal terhadap efek

tersebut (Pasal 1 angka 25 UUPM). Dari ketentuan ini, maka dapat dikatakan bahwa

prospektus, sebagai dokumen keterbukaan, haruslah memuat segala informasi / fakta

material yang dapat mempengaruhi harga suatu efek maupun keputusan pemodal

terhadap efek tersebut.

Salah satu bentuk pelanggaran prinsip keterbukaan adalah pernyataan

menyesatkan karena adanya pernyataan fakta material yang salah, atau penghilangan

informasi material. Dengan perkataan lain, pelanggaran prinsip keterbukaan juga

dapat terjadi disebabkan pernyataan yang salah atau pernyataan yang menghilangkan

fakta material, baik dalam transaksi saham maupun dalam dokumen-dokumen

153 Hamud M. Balfas, op.cit., hal. 177. 154 Asril Sitompul, op.cit., hal. 58.


81

penawaran umum lainnya. Yang perlu diingat adalah pelanggaran prinsip

keterbukaan merupakan inti (essence) kejahatan di pasar modal.155

Menurut Ibu Neviyanti yang bekerja di Bapepam pada Bagian Hukum (Legal)

Penilaian Perusahaan Non-Pabrikan (PPNS) Bidang Pertambangan dan Agrobisnis,

informasi mengenai penghentian operasi penambangan PIK dianggap Bapepam

sebagai informasi material karena PIK mempunyai kontribusi yang besar (sekitar

80%) terhadap Bayan sehingga dengan dihentikannya kegiatan PIK, maka PIK tidak

bisa beroperasi lagi sehingga akan menurunkan pendapatan Bayan yang tentunya

akan berimbas pada penurunan harga saham Bayan dan mempengaruhi keputusan

investor dalam membeli saham Bayan. Oleh karena itulah, perihal penghentian

operasi PIK harus diungkapkan kepada investor.156

Oleh karena kasus penghentian operasi PIK merupakan fakta material, maka

dalam rangka pemenuhan prinsip keterbukaan di bidang pasar modal, Bapepam

mengharuskan pencantuman mengenai hal tersebut di prospektus. Dalam kasus ini,

Bayan sudah mengemukakan perihal penghentian operasi PIK oleh Plt. Bupati Kutai

Timur di dalam prospektus.157 Pencantuman perihal penghentian operasi tersebut

harus dicantumkan di dalam prospektus karena penghentian operasi PIK dapat

mempengaruhi harga saham Bayan maupun keputusan calon investor ketika ingin

membeli saham Bayan. Dengan pencantuman penghentian operasi PIK di prospektus,

maka calon investor dapat mengetahui hal tersebut dan menjadikannya sebagai dasar

pertimbangan dalam membeli saham Bayan ketika penawaran umum. Dengan

demikian maka Bayan sudah memenuhi prinsip keterbukaan dalam pasar modal yang

notabene perlu dijunjung tinggi untuk menciptakan pasar modal yang teratur, wajar,

efisien, serta melindungi kepentingan pemodal (Pasal 4 UUPM).

155 Bismar Nasution (C), op.cit., 156 Berdasarkan wawancara dengan Ibu Neviyanti yang bekerja di Bapepam pada Bagian

Hukum (Legal) Penilaian Perusahaan Non-Pabrikan (PPNS) Bidang Pertambangan dan Agrobisnis di

gedung Bapepam lantai 9 pada tanggal 22 Desember 2008. 157 Prospektus P.T. Bayan Resources, Tbk., hal 125.


82

Ketua Bapepam yaitu Fuad Rahmany menyatakan bahwa pemberian

pernyataan efektif pada tanggal 4 Agustus atas penawaran perdana saham Bayan

sudah sesuai dengan prosedur yang berlaku. Beliau menambahkan bahwa kasus yang

dialami PIK tidak menghalangi penawaran umum, yang penting kasus tersebut telah

diungkapkan di prospektus dan investor mengetahui hal itu..158 Hal ini juga diperkuat

dengan pernyataan Ibu Neviyanti. Beliau mengatakan bahwa yang paling utama

dalam bidang pasar modal adalah prinsip keterbukaan, sehingga apabila ada suatu

masalah yang menyelimuti calon emiten, maka masalah tersebut harus diungkap

kepada investor. Apabila telah diungkap ke investor, maka semua keputusan berada

di tangan investor. Hal ini dikarenakan dengan pemberian pernyataan efektif oleh

Bapepam, bukan berarti Bapepam memberikan persetujuan, melainkan hanya

memberikan arahan kepada investor yang ingin menanamkan modalnya di pasar

modal.

Dari sini terlihat bahwa kasus penghentian operasi usaha anak perusahaan

tidak menghalangi penawaran umum Bayan. Hal ini dikarenakan Bayan tidak

menutupi perihal penghentian operasi PIK dengan mencantumkan hal tersebut di

prospektus sehingga tidak menyesatkan calon investor yang akan membeli saham

Bayan. Dengan pencatuman mengenai hal tersebut dalam prospektus, maka calon

investor dapat melakukan penilaian secara obyektif dan tepat atas efek yang di

kemudian hari akan dibelinya. Dengan melakukan penilaian, maka kepentingan

investor (sebagai konsumen) dapat terlindungi sehingga sesuai dengan bagian

menimbang huruf c dari UUPM.159

Penghentian operasi PIK oleh Plt. Bupati Kutai Timur yang menuai banyak

kontroversi timbul karena adanya disharmonisasi antara Pemerintah Pusat (Menteri

ESDM dan Menteri Kehutanan) dengan Pemerintah Daerah (Plt. Bupati Kutai

Timur). Seperti yang sudah diuraikan di atas, disharmonisasi antara Menteri

Kehutanan dan Plt. Bupati Kutai Timur dikarenakan audit Inspektorat Jenderal

158 Setiawan Ananto, op.cit., 159 Hamud M. Balfas, op.cit., hal. 167.


83

Departemen Kehutanan menurut Menteri Kehutanan berbeda dengan audit

Inspektorat Jenderal Departemen Kehutanan yang diterima oleh Plt. Bupati Kutai

Timur. Sedangkan disharmonisasi yang terjadi antara Menteri ESDM dan Plt. Bupati

Kutai Timur dilihat dari diterimanya surat dari Menteri ESDM Nomor

1721/30/DJB/2008 tanggal 31 Juli 2008 oleh Bayan yang menyatakan bahwa PIK

tetap dapat beropersi di wilayah PKP2B dan penghentian kegiatan usaha PKP2B

merupakan wewenang Pemerintah Pusat.160 Namun, tidak demikian menurut

Plt.Bupati Kutai Timur. Menurut Isran Noor, kegiatan usaha PIK harus dihentikan

mengingat tidak dimilikinya izin pinjam pakai oleh PIK (sesuai audit Inspektorat

Jenderal Departemen Kehutanan yang diterimanya).

Mengenai masalah disharmonisasi ini sudah bukan hal baru lagi dalam sektor

pertambangan maupun sektor kehutanan di Indonesia. Dalam Bab 2 telah diutarakan

bahwa disharmonisasi antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah muncul

karena Kepala Daerah memiliki paradigma bahwa sejak diundangkannya Undang-

Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Otonomi Daerah, maka segala urusan

pengelolaan sumber daya di bidang pertambangan umum (migas dan batubara)

menjadi kewenangan daerah secara mutlak. Bila dikaji maka dapat dilihat dari pasal

13 dan pasal 14 UU tersebut bahwa kewenangan bidang pertambangan bukanlah

kewenangan yang wajib harus dilakukan oleh pemerintah provinsi atau oleh

pemerintah kabupaten/kota. Oleh karena itulah, Pemerintah Daerah dalam

melaksanakan tugasnya tetap harus berkoordinasi dengan Pemerintah Pusat.161

Dalam kasus ini, terlihat disharmonisasi yang sangat fatal antara Pemerintah

Pusat (Menteri Kehutanan) dengan Pemerintah Daerah (Plt. Bupati Kutai Timur).

Plt. Bupati Kutai Timur langsung menghentikan kegiatan usaha PIK karena

menganggap tindakan tersebut didasarkan pada audit Inspektorat Jenderal

Departemen Kehutanan yang diterimanya tanpa melakukan koordinasi lebih lanjut

lagi dengan Menteri Kehutanan (Pemerintah Pusat), padahal ternyata audit

160 Prospektus P.T. Bayan Resources, Tbk., op.cit., hal. 126. 161 Ainur Rasyid, op.cit., hal. 129-130.


84

Inspektorat Jenderal Departemen Kehutanan menurut versi Menteri Kehutanan

berbeda dengan audit Inspektorat Jenderal Departemen Kehutanan yang diterima

olehnya. Hal inilah yang merupakan pangkal terjadinya kekisruhan antara

Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah.

Berkaitan dengan masalah disharmonisasi ini, menurut ibu Neviyanti, hal lain

yang menjadi alasan Bapepam memberikan pernyataan efektif kepada Bayan (selain

alasan keterbukaan tersebut di atas) adalah adanya pernyataan dari Departemen

ESDM bahwa PIK sudah memiliki PKP2B yang masih berlaku sehingga tidak ada

masalah. Lain halnya apabila PIK tidak mempunyai izin tersebut, maka walaupun

sudah di disclose, Bapepam tidak akan memberikan pernyataan efektif. Untuk bisa

mendapatkan pernyataan efektif, maka setidaknya calon emiten maupun anak

perusahaannya harus sudah memiliki bukti pengurusan (bukti bahwa izinnya sedang

diproses). Selain itu, dalam pemberian pernyataan efektif, Bapepam juga berpegang

pada Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1976 Romawi II angka 11 butir ii yang

mengatakan bahwa apabila ada tumpang tindih antara kehutanan dan pertambangan,

maka pertambangan yang diprioritaskan.

Seperti yang telah disebutkan di atas bahwa Bayan telah mendapatkan surat

dari Menteri ESDM yang menyatakan bahwa PIK tetap dapat meneruskan kegiatan

usahanya dalam wilayah PKP2B.162 Berdasarkan pasal 1 Keputusan Presiden Nomor

75 Tahun 1996, PKP2B merupakan perjanjian antara pemerintah dengan kontraktor

swasta untuk melaksanakan perusahaan pertambangan bahan galian batubara.

PKP2B ditandatangani dan diawasi pelaksanaannya oleh Menteri ESDM yang

bertindak untuk dan atas nama pemerintah. (pasal 8 Keputusan Presiden Nomor 75

Tahun 1996). Dari ketentuan ini bisa dilihat bahwa Menteri ESDM (sebagai wakil

pemerintah dalam PKP2B) memiliki kewenangan untuk menentukan apakah PIK

dapat meneruskan kegiatannya dalam wilayah PKP2B atau tidak.

162 Prospektus P.T. Bayan Resources, Tbk., op.cit., hal. 126.


85

Surat dari Menteri ESDM tersebut di atas diperkuat dengan pernyataan

Menteri Kehutanan bahwa kegiatan operasi PIK tidak semestinya dihentikan.163 Hal

ini menunjukkan bahwa PIK tidak perlu menghentikan usaha tambangnya walaupun

PIK telah menerima surat penghentian operasi dari Plt. Bupati Kutai Timur.

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut di atas, maka Bapepam

akhirnya pada tanggal 4 Agustus 2008 mengeluarkan pernyataan efektif penawaran

umum P.T. Bayan Resources, Tbk.

163 Ismi Wahid dan Firman Hidayat, op.cit.,


bab 4 analisis pemberian pernyataan efektif oleh … iv 2137.8280... · berdasarkan surat...

Documents