bab i - digital library - perpustakaan pusat unikom...

Hukum Tata Negara

BAB IPENGANTAR HUKUM TATA NEGARA

A. HAKIKAT HUKUM TATA NEGARA1. Istilah HTN

Hukum Tata Negara disebut juga Hukum Negara (Staatsrecht)

yang berarti Hukum Tata Negara dalam arti luas (Staatsrecht in

ruimere zein). Istilah Hukum Negara dimaksudkan untuk membedakan

arti antara Hukum Tata Negara dalam arti luas dan sempit.

Jadi,dapat disimpulkan bahwa istilah Hukum Tata Negara dapat

dibedakan menjadi dua, yaitu :

a. Hukum Tata Negara dalam arti luas atau Hukum Negara

Meliputi Hukum Administrasi Negara atau Hukum Tata

Usaha Negara atau Hukum Tata Pemerintahan

(Administratief Recht) dan Hukum Tata Negara.

b. Hukum Tata Negara dalam arti sempit

Hanya meliputi Hukum Tata Negara itu sendiri, yaitu Hukum

Tata Negara suatu negara tertentu yang berlaku pada waktu

tertentu (HTN positif dari suatu negara).

Inggris menyebut Hukum Tata Negara sebagai Constitutional

Law. Dasar pemikirannya adalah bahwa dalam Hukum Tata Negara,

yang lebih menonjol adalah unsur konstitusi.

Istilah lain untuk menyebut Hukum Tata Negara adalah State

Law, yang didasarkan atas perkembangan bahwa hukum negara lebih

penting.

2. DefinisiHukum Tata Negara memiliki beberapa definisi, hal ini

disebabkan karena pendapat para ahli yang memberikan definisi

Hukum Tata Negara didasarkan pada sudut pandangnya masing-

masing, diantaranya adalah :

Arinita Sandria, SH., M.HumFH - UNIKOM

1

Hukum Tata Negara

a. Van VollenhovenDalam bukunya Staatsrecht over Zee, ia mengatakan bahwa

Hukum Tata Negara adalah hukum yang mengatur semua

masyarakat hukum dari tingkat atas sampai bawah, yang

selanjutnya menentukan wilayah lingkungan

rakyatnya,menentukan badan-badan yang berkuasa, berwenang

dan fungsinya dalam lingkungan masyarakat hukum tersebut.

b. Van der PotDalam bukunya Handboek van de Nederlans Staat-recht, ia

berpendapat bahwa Hukum Tata Negara adalah peraturan yang

menentukan badan-badan yang diperlukan serta wewenangnya

masing-masing, hubungannya dengan individu-individu

(kegiatannya).

c. Wade dan PhilipDalam bukunya Constitutional Law, mereka berdua pendapat

bahwa Hukum Tata Negara hukum yang mengatur organisasi-

organisasi negara, struktur organisasi, kedudukan, tugas dan fungsi

serta hubungan antara organ-organ tersebut.

d. PatonDalam bukunya Textbook of Jurisprudence, ia mendefinisikan

Hukum Tata Negara sebagai hukum yang hanya dapat dilihat dari

alat perlengkapan negara, tugas dan wewenangnya.

e. A.V. DiceyDalam bukunya An Introduction to the Study of the Law of the

Constitution : Hukum Tata Negara pada dasarnya menitik beratkan

pada pembagian kekuasaan dalam Negara dan pelaksanaan yang

tertinggi dalam suatu negara.


2

Hukum Tata Negara

f. Maurice DuvergerHukum Konstitusi adalah salah satu cabang dari hukum publik

yang mengatur organisasi dan fungsi-fungsi politik suatu lembaga

negara.

g. M. Soli LubisDalam bukunya Asas-asas Hukum Tata Negara, ia menyatakan

bahwa Hukum Tata Negara adalah seperangkat peraturan

mengenai bentuk susunan negara, alat perlengkapannya, tugas-

tugas dan hubungan diantara alat-alat perlengkapan.

h. Kusumadi PudjosewojoDalam bukunya Pedoman Pelajaran Tata Hukum Indonesia, ia

menyebutkan bahwa Hukum Tata Negara adalah hukum yang

mengatur bentuk negara(kesatuan atau federal) dan bentuk

pemerintahan (kerajaan atau republik) yang menunjukkan

masyarakat hukum atasan maupun bawahan serta tingkatan-

tingkatan (hirarki) yang selanjutnya menegaskan wilayah dan

lingkungan rakyat dan masyarakat-masyarakat hukum dan akhirnya

alat-alat perlengkapan (yang memegang kekuasaan penguasa) dari

masyarakat hukum itu, beserta susunan (terdiri dari seorang atau

lebih),wewenang, tingkatan imbangan dari dan antara alat

perlengkapan itu.

i. Moh. Kusnardi dan Harmaily IbrahimDalam bukunya Pengantar Tata Hukum Indonesia, ia

mendefinisikan Hukum Tata Negara sebagai sekumpulan

peraturan hukum yang mengatur organisasi negara, hubungan

antara alat perlengkapan negara dalam garis vertikal dan

horizontal serta kedudukan warga negara dan hak asasinya.

Dari pendapat para pakar tersebut dapat disimpulkan bahwa

Hukum Tata Negara pada dasarnya adalah peraturan-peraturan yang

mengatur organisasi negara dari tingkat atas sampai bawah, stsruktur,


3

Hukum Tata Negara

tugas dan wewenang alat perlengkapan negara,hubungan antar alat

perlengkapan tersebut secara hirarki maupun horizontal, wilayah

negara, kedudukan warga negara serta hak asasinya.

3. Letak Hukum Tata Negara dalam Klasifikasi HukumSecara klasik, hukum dapat dibedakan dalam dua macam, yaitu

hukum publik dan hukum privat. Menurut Asser-Scholten,pembagian

hukum ke dalam hukum publik dan hukum privat tersebut untuk

pertama kalinya dikemukakan oleh Ulpianus.

a. Hukum Publik (Public Law/Publiekrecht)

Adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan kerajaan

Romawi.

b. Hukum Privat (Private Law/Privaatrecht)

Adalah segala sesuatu mengenai kepentingan individu.

Dalam klasifikasi hukum maka Hukum Tata Negara termasuk

dalam ruang lingkup hukum publik.

4. Sistematika Hukum Tata Negaraa. Kranenburg

dalam bukunya Het Nederland Staatsrecht mendasarkan

sistematikanya pada fungsi negara yang dibedakan dalam tiga

fungsi pokok, yaitu :

1) Fungsi yang mengatur peri kehidupan kelompok serta tata

cara berkelompok.

2) Fungsi yang bersifat pelaksanaan/perwujudan dari hal yang

telah diatur tersebut.

3) Fungsi sebagai reaksi terhadap tingkah laku yang

bertentangan dengan peraturan dan yang akan mengganggu

pelaksanaan dari maksud yang terkandung dalam peraturan

tersebut.


4

Hukum Tata Negara

b. LogemanLogeman membedakan Hukum Tata Negara dalam arti luas ke

dalam dua sistem, yaitu :

1) Sistem yang material

Sistem yang material mencari jawaban atas pertanyaan

mengenai tipe negara, dasar pemerintahan, sifat dan tujuan

organisasi maupun macam masyarakat yang hendak

dibentuk. Misalnya masyarakat sosialis, kapitalis, liberalis dll.

2) Sistem yang formal

Mempelajari segala sesuatu yang berkaitan dengan

tugas,kewajiban serta wewenang dari dan di dalam

organisasi itu sendiri. Karena mengenai masalah wewenang

maka Logeman menyebut sistem yang formal ini sebagai

ajaran tentang wewenang (competentie leer).

c. Jellinek Menurut Jellinek, Ilmu Kenegaraan (Staatswissenschaft) dapat

dibedakan dalam dua : yaitu :

1) Staatswissenschaft dalam arti sempit

Yaitu ilmu pengetahuan mengenai negara dimana titik berat

pembahasannya terletak pada negara sebagai objeknya.

Staatswissenschaft dalam arti sempit dapat dibedakan lagi

ke dalam :

a) Beschreibende staatswissenschaft

(statenkunde)

Yaitu ilmu pengetahuan mengenai negara yang

melukiskan negara dari segi

masyarakat/penduduk,alam,flora dan fauna.

b) Theoritische staatswissenschaft atau lebih

dikenal sebagai Ilmu Negara (Staatsleer)


5

Hukum Tata Negara

Ilmu pengetahuan mengenai negara yang menganalisa

dan mengolah bahan-bahan dari Beschreibende

staatswissenschaft untuk kemudian disusun dalam suatu

sistematika serta melengkapinya dengan sendi-sendi

pokok dan pengertian pokok dari negara.

Theoritische staatswissenschaft dapat dibagi lagi ke

dalam :

Allgemeine staatslehre

Yaitu ilmu negara umum yang membahas teori-teori

tentang negara yang berlaku umum terhadap semua

negara.

Allgemeine staatslehre dibedakan lagi dalam :

Allgemeine soziale staatslehre

Melakukan peninjauan dari segi

sosiologis,misalnya teori-teori mengenai sifat

hakekat negara, tujuan negara, terjadi dan

hilangnya suatu negara, penggolongan tipe-tipe

negaradll.

Allgemeine staatsrechtslehre

Melakukan peninjauan dari sudut yuridis.

Termasuk di dalamnya teori-teori tentang negara,

kedaulatan negara, fungsi negara, konstitusi

negara dll.

Besondere Staatslehre

Yaitu ilmu negara khusus yang membahas teori-teori

tentang negara yang hanya berlaku pada suatu

negara tertentu.

c) Praktische staatswissenschaft atau lebih

dikenal dengan politiek


6

Hukum Tata Negara

Yaitu ilmu pengetahuan mengenai negara yang

menguraikan tentang tata cara mempraktekkan teori-teori

ilmu negara.

2) Rechtswissenschaft

Yaitu ilmu pengetahuan mengenai negara yang titik berat

pembahasannya terletak pada segi yuridis/hukum dari suatu

negara.

Rechtwissenschaft terdiri dari Hukum Tata Negara, Hukum

Tata Usaha Negara dan Hukum Antar Negara.

B. HUBUNGAN HUKUM TATA NEGARA DENGAN ILMU KENEGARAAN LAINNYA

Secara prinsip, Hukum Tata Negara memiliki hubungan dengan

ilmu pengetahuan lainnya,terutama yang memiliki obyek penyelidikan

yang sama, yaitu negara. Dalam hal ini, hubungan yang akan dibahas

adalah :

1. Hubungan Tata Negara dengan Ilmu Negaraa. Segi Sifat

Hukum Tata Negara merupakan ilmu pengetahuan yang bersifat

praktis, sehingga dapat diterapkan langsung. Sedangkan Ilmu

Negara merupakan ilmu pengetahuan yang bersifat teoritis

sehingga tidak dapat digunakan secara langsung.

b. Segi ManfaatIlmu negara tidak mementingkan bagaimana caranya suatu

hukum itu harus dilaksanakan, oleh karena itu ilmu negara lebih

mementingkan negara secara teoritis sedangkan Hukum Tata

Negara dan Hukum Administrasi Negara lebih mementingkan

segi prakteknya.

Selain itu, para ahli juga ada yang menyampaikan pendapat

mereka mengenai hubungan antara HTN dengan Ilmu Negara,

diantaranya adalah :


7

Hukum Tata Negara

a. Dasril Radjab

Ia menyimpulkan bahwa ilmu negara merupakan ilmu

pengetahuan yang menyelidiki pengertian-pengertian pokok

dan sendi-sendi dasar teoritis yang bersifat umum bagi Hukum

Tata Negara. Oleh karena itu untuk dapat mengerti Hukum Tata

Negara harus terlebih dahulu memiliki pengetahuan secara

umum tentang negara (Ilmu Negara). Dengan demikian, Ilmu

Negara dapat memberikan dasar-dasar teoritis untuk Hukum

Tata Negara positif dan Hukum Tata Negara merupakan

penerapan di dalam kenyataan bahan-bahan teoritis dari Ilmu

Negara.

b. JellinekBerdasarkan sistematika Jellinek maka jelaslah hubungan

antaraHTN dengan ilmu negara, yaitu keduanya merupakan

bagian dari staatswissenschaft dalam arti luas.

2. Hubungan Tata Negara dengan Ilmu PolitikHubungan Hukum Tata Negara dengan Ilmu Politik sangat dekat

sehingga dapat dikatakan batas-batas ketentuan yang digariskan

sering diisi atau memerlukan pengisian dari garis politik, misalnya :

a. Terbentuknya undang-undang (UUD atau undang-undang

organik lainnya) tentunya diisi dengan kebijakan politik yang

ditarik pada waktu penyusunannya. Misalnya : dari pembukaan

suatu UUD dapat dilihat politik suatu negara. Begitu pula

dengan Amandemen UUD 1945 oleh MPR.

b. Maklumat Wapres No.X 16 Oktober 1945 yang diikuti oleh

maklumat pemerintah 14 November 1945 dimana Badan

Pekerja Komite Nasional Indonesia Pusat menyetujui

perubahan pertanggungjawaban kepada BP KNIP yang

kedudukannya setara dengan MPR-DPR vide Aturan Peralihan

Pasal IV UUD 1945.


8

Hukum Tata Negara

Secara kronologis, keputusan politik tersebut merupakan usaha

Sutan Syahrir untuk mengadakan pendemokrasian dengan jalan

:

1) BP KNIP ikut menentukan haluan negara

2) Menteri-menteri tidak bertanggung jawab kepada

presiden tetapi kepada BP KNIP adalah tidak konstitusional.

Keputusan politik ini kemudian diterima oleh rakyat walaupun

bertentangan dengan UUD 1945 dan menjadi kebiasaan yang

berangsur-angsur berlaku sebagai bagian dari HTN yang hidup

pada waktu itu.

c. Pembentukan suatu undang-undang, ratifikasi yang

dilakukan oleh DPR,diterima atau ditolaknya suatu RUU

dipengaruhi oleh suara wakil rakyat yang ada di dalam DPR.

3. Hubungan Tata Negara dengan Hukum Administrasi NegaraHTN dan HAN mempunyai hubungan yang sangat erat karena HTN

dalam arti sempit dan HAN adalah bagian dari HTN dalam arti

luas.

Terdapat dua kelompok dalam memandang hubungan antara HTN

dan HAN, yaitu :

a. Golongan yang berpendapat bahwa HTN dan HAN memiliki

perbedaan secara prinsip.

Hal ini disebabkan karena HTN dan HAN dapat dibagi secara

tajam, baik sistematika maupun isinya.

1) Van Vollenhoven

Ia mengartikan HTN sebagai sekumpulan peraturan hukum

yang menentukan badan-badan hukum kenegaraan serta

memberi wewenang kepadanya dan bahwa kegiatan suatu

pemerintah modern adalah membagi wewenang itu kepada

badan-badan tersebut dari yang tertinggi sampai yang

terendah kedudukannya


9

Hukum Tata Negara

2) J.H.A. Logeman

Hukum Tata Usaha Negara mempelajari tentang jenis

hukum, bentuk serta akibat hukum yang dilakukan oleh para

fungsionaris sehubungan dengan tugas dan kewajibannya

3) Stellinga

Bagian-bagian yang terpenting dalam HAN dan HTN

termasuk sistematikanya akan menentukan tempatnya

secara tepat. Oleh karena itu sangat jelas terdapat

perbedaan prinsipil antara HAN dengan HTN.

b. Golongan yang berpendapat bahwa antara HTN dan HAN tidak

terdapat perbedaan secara prinsip,tetapi hanya pertimbangan

manfaat.

1) Kranenburg

Hubungan antara Hukum Tata Negara dengan Hukum Tata

Usaha Negara adalah tidak jauh berbeda, seperti antara

Hukum Perdata dengan Hukum Dagang

2) Van der Pot

Perbedaan antara HTN dengan HAN tidak membawa akibat

hukum.

3) Vegtig

HAN dan HTN mempunyai obyek penyelidikan yang sama

C. METODE PENDEKATAN DALAM STUDI HUKUM TATA NEGARAAda empat jenis metode pendekatan yang dapat digunakan dalam

mempelajari HTN, yaitu :

1. Pendekatan Yuridis FormalYaitu pendekatan yang didasarkan pada asas-asas hukum yang

mendasari ketentuan-ketentuan atau peraturan.

Misalnya : ketentuan suatu peraturan perundang-undangan tidak

boleh menyimpang dari ketentuan dasar, yaitu UUD 1945.


10

Hukum Tata Negara

2. Pendekatan FilosofiYaitu pendekatan yang didasarkan pada pandangan hidup bangsa.

Misalnya: di Indonesia, kajian hukum dalam masyarakat harus

bersumber pada falsafah bangsa yaitu Pancasila.

3. Pendekatan SosiologisYaitu suatu pendekatan yang ditinjau dari sudut kemasyarakatan,

khusunya politis. Maksudnya adalah bahwa suatu ketentuan

mengenai peraturan perudanga-undangan yang berlaku pada

hakekatnya merupakan keputusan politis.

4. Pendekatan HistorisYaitu suatu pendekatan yang bersumber pada sudut pandang

sejarah. Artinya,lahirnya ketentuan peraturan perundang-undangan

tidak terlepas dari proses sejarah, misalnya dalam hal kronologis

pembuatannya ataupun masa pada saat peraturan tersebut dibuat.


11

Hukum Tata Negara

BAB IISUMBER-SUMBER HUKUM TATA NEGARA

A. PENGERTIAN SUMBER HUKUMSumber hukum adalah segala sesuatu yang dapat menimbulkan

aturan-aturan yang mempunyai kekuatan yang bersifat memaksa, yang

jika aturan tersebut dilanggar maka akan mengakibatkan sanksi yan

tegas dan nyata.

Menurut Utrecht, para ahli memberikan istilah sumber hukum

berdasarkan sudut pandang keilmuannya, diantaranya :

1. Menurut ahli sejarah

Jika ditinjau dari sudut pandang ahli sejarah, maka sumber hukum

memiliki arti :

a. Sumber hukum dalam arti

pengenalan hukum.

b. Sumber hukum dalam arti sumber

dimana pembentuk ikatan hukum memperoleh bahan dan sistem

hukum dimana tumbuh hukum positif suatu hukum.

Jika ditinjau dari sudut sejarah maka sumber hukum berfungsi untuk

menyelidiki perkembangan hukum dari masa ke masa agar dapat

diketahui perkembangan dan perubahan hukum yang berlaku di suatu

negara.

2. Menurut ahli filsafat

Berdasarkan pendapat dari para ahli sejarah, sumber hukum diartikan

sebagai:

a. Sumber untuk menentukan isi

hukum apakah isi hukum tersebut sudah benar, adil

sebagaimana mestinya atau masih terdapat penyimpangan dan

ketidakadilan.


12

Hukum Tata Negara

b. Sumber untuk mengetahui

kekuatan mengikat hukum yaitu untuk mengetahui faktor-faktor

apa yang menyebabkan seseorang taat atau tidak taat pada

hukum.

3. Menurut ahli sosiologi dan antropologi budaya.

Sumber hukum adalah keadaan masyarakat itu sendiri dengan

kehidupan sosial budayanya serta lembaga sosial yang ada di

dalamnya.

4. Menurut sudut pandang religius

Sumber hukum adalah kitab suci atau ajaran agama.

5. Menurut ahli ekonomi

Sumber hukum adalah apa yang tampak dalam lapangan ekonomi.

6. Menurut ahli hukum

Sumber hukum menurut ahli hukum memiliki dua arti, yaitu :

a. Sumber hukum formil

Sumber hukum formil merupakan ketentuan-ketentuan hukum

yang telah mempunyai bentuk formalitas, oleh karena itu ia

merupakan kaidah hukum dan oleh pihak yang berwenang

dijadikan petunjuk hidup yang harus diberi perlindungan.

Bagi ahli hukum, kedudukan hukum formil lebih penting

dibandingkan sumber hukum materiil. Jika memerlukan penentuan

asal-usul hukum maka barulah diperlukan sumber hukum materiil.

b. Sumber hukum materiil

Selain itu, dalam Ilmu Pengetahuan Hukum digunakan beberapa

pengertian dari sumber hukum yang sering digunakan oleh para ahli

hukum, yaitu:

1. Sumber hukum dalam pengertian sebagai ”asalnya hukum”

Yaitu berupa keputusan penguasa yang berwenang untuk

membuat keputusan tersebut. Artinya, keputusan tersebut

harus berasal dari penguasa yang berwenang


13

Hukum Tata Negara

2. Sumber hukum dalam pengertian sebagai ”tempat”

ditemukannya berbagai peraturan hukum yang berlaku.

Bentuknya yaitu berupa undang-undang, kebiasaan, traktat,

yurisprudensi atau doktrin dan terdapat dalam UUD 1945,

Ketetapan MPR, UU, Perpu, Peraturan Pemerintah, Keputusan

Presiden dll.

3. Sumber hukum dalam pengertian sebagai ”hal-hal yang dapat

mempengaruhi penguasa” dalam menentukan hukumnya.

Misalnya keyakinan akan hukumnya atau rasa keadilan.

B. JENIS-JENIS SUMBER HUKUMDalam Ilmu Hukum, sumber hukum juga dapat dibedakan menjadi

dua, yaitu :

1. Sumber pengenalan hukum (kenbron van het recht)

Yaitu sumber hukum yang mengharuskan untuk menyelidiki

asal dan tempat ditemukannya hukum

2. Sumber asal nilai-nilai yang menyebabkan timbulnya atau

lahirnya aturan hukum (welbron van het recht)

Yaitu sumber hukum yang mengharuskan untuk membahas

asal sumber nilai yang menyebabkan atau menjadi dasar aturan

hukum.

Menurut Joniarto, istilah sumber Hukum Tata Negara dapat

dipandang dalam tiga pengertian, yaitu :

1. Sumber dalam arti sebagai asal Hukum Tata Negara

Yaitu yang berkaitan dengan kewenangan penguasa, antara

lain :

a. Adanya suatu peraturan hukum dikeluarkan oleh penguasa

yang berwenang untuk mengeluarkan keputusan tersebut.

b. Adanya kewenangan itu merupakan syarat mutlak untuk

sahnya keputusan tersebut.


14

Hukum Tata Negara

c. Kewenangan yang dimiliki oleh penguasa harus ada dasar

hukumnya.

2. Sumber dalam arti tempat ditemukannya Hukum Tata Negara

Yaitu sumber yang membahas mengenai macam-macam, jenis

dan bentuk peraturan terutama yang tertulis, dapat berupa UU,

PP, Keppres dan peraturan lainnya.

3. Sumber dalam arti sebagai hal-hal yang dapat mempengaruhi

penentuan Hukum Tata Negara

Artinya dapat menciptakan hukum positif yang baik dan adil

sesuai dengan keadaan dan kebutuhan, harus memperhatikan

berbagai hal, antara lain keyakinan, rasa keadilan serta

perasaan hukum yang hidup di masyarakat. Hal ini diperlukan

agar hukum yang diciptakan oleh penguasa dapat diterima

masyarakat.

Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk Republik.

Dalam mengatur kehidupan berbangsa dan bernegara haruslah

mempunyai kaidah-kaidah hukum yang jelas dan tidak bertentangan

dengan Hukum Tata Negara.Dengan demikian, Hukum Tata Negara

Indonesia pada dasarnya adalah segala bentuk dan wujud peraturan

hukum tentang ketatanegaraan yang beresensi dan bereksistensi di

Indonesia dalam suatu sistem dan tata urutan yang telah diatur.

1. Sumber Hukum FormilYaitu sumber hukum yang telah dirumuskan peraturannya

dalam suatu bentuk, karena bentuknya itulah sumber hukum formil

diketahui dan ditaati sehingga suatu hukum dapat berlaku

umum,ditaati dan mengikat.

Untuk memperoleh sifatnya yang formal,maka sumber hukum

dalam arti ini mempunyai dua buah ciri-ciri,yaitu :

a. Dirumuskan dalam suatu bentuk


15

Hukum Tata Negara

Perumusan suatu norma hukum sangat penting,hal ini

dimaksudkan untuk membedakan norma hukum dengan

norma-norma lainnya. Sebelum dirumuskan, suatu norma

hukum tidak berbeda dengan nilai-nilai lainnya yang hidup

dalam masyarakat. Sebelum dirumuskan, maka suatu

hukum baru merupakan perasaan hukum dalam masyarakat

atau baru merupakan cita-cita hukum, oleh karenanya belum

mempunyai kekuatan mengikat.

Wujud perumusan dari suatu norma hukum tampak dalam

suatu bentuk keputusan pihak yang berwenang.

Oleh karena itu, jika ditinjau dari segi bentuknya yang

menyebabkan suatu norma hukum positif dapat dikenali

maka keputusan pihak yang berwenang tersebut merupakan

tempat ditemukannya hukum positif.

Jadi,dapat disimpulkan bahwa berdasarkan ciri yang

pertama ini maka sumber hukum formal mengandung arti

sebagai tempat ditemukannya hukum positif.

b. Berlaku umum,mengikat dan ditaati

Dengan dirumuskannya suatu norma hukum, maka nilai-nilai

yang terkandung di dalamnya menjadi patokan, pedoman

atau ukuran yang berlaku umum. Namun, hanya patokan,

pedoman atau ukuran yang dirumuskan dalam bentuk

keputusan berwenang saja yang mempunyai kekuatan

mengikat sehingga dapat ditaati masyarakat.

Oleh karena itu, jika ditinjau dari segi wewenangnya, yang

menyebabkan timbulnya norma hukum positif yang berlaku

umum di masyarakat dan bersifat mengikat sehingga dapat

ditaati maka berarti keputusan yang berwenang tersebut

merupakan asalnya hukum positif.


16

Hukum Tata Negara

Dengan demikian, berdasarkan ciri yang kedua, sumber

hukum formal juga mengandung pengertian sebagai asalnya

hukum positif.

Sumber hukum dalam arti tempat ditemukannya hukum positif

dan sumber hukum dalam arti asalnya hukum positif merupakan

sebab yang langsung (causa effeciens) bagi berlakunya hukum. Oleh

karena itu sumber hukum formal disebut juga sebagai sumber

berlakunya hukum.

Sumber hukum formil meliputi :

a. Undang-undangUndang-undang adalah suatu peraturan negara yang

mempunyai kekuatan hukum yang mengikat, diadakan dan

dipelihara oleh penguasa negara.

Menurut T.J. Buys, undang-undang mempunyai dua arti,

yaitu :

1) Undang-undang dalam arti formil

Yaitu setiap keputusan pemerintah yang merupakan

undang-undang karena cara pembuatannya (terjadinya).

Misalnya : pengertian UUD 1945 hasil amandemen

adalah bentuk peraturan yang dibuat oleh pemerintah

bersama-sama DPR.

2) Undang-undang dalam arti materiil

Yaitu setiap keputusan pemerintah yang menurut isinya

mengikat langsung setiap penduduk.

Berdasarkan Pasal 7 ayat (1) UU No. 10 Tahun 2004

tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, jenis dan

hierarki peraturan perundang-undangan meliputi:

1) UUD 1945

2) Undang-undang (UU)/Peratuan Pemerintah Pengganti UU

(Perpu)

3) Peraturan Pemerintah (PP)


17

Hukum Tata Negara

4) Peraturan Presiden

5) Peraturan Daerah (Perda)

b. Kebiasaan dan adatKebiasaan

Kebiasaan adalah perbuatan manusia yang tetap dilakukan

berulang-ulang dalam hal yang sama. Apabila suatu kebiasaan

tertentu telah diterima di masyarakat dan kebiasaan itu selalu

dilakukan berulang-ulang sedemikian rupa sehingga tindakan yang

berlawanan dengan kebiasaan dianggap pelanggaran perasaan

hukum, maka timbulah kebiasaan hukum yang selanjutnya

dianggap sebagai hukum.

Menurut J.H.P. Bellefroid, hukum kebiasaan disebut juga

kebiasaan saja,meliputi peraturan-peraturan yang walaupun tidak

ditetapkan oleh pemerintah namun tetap ditaati oleh seluruh rakyat

karena mereka yakin bahwa peraturan itu berlaku sebagai hukum.

Syarat-syarat untuk timbulnnya suatu kebiasaan, yaitu :

1) Adanya perbuatan tertentu yang dilakukan

berulang-ulang (tetap) dalam lingkungan masyarakat

tertentu.

2) Adanya keyakinan hukum dari masyarakat

(opinio juris seu necessitates) yang bersangkutan bahwa

perbuatan itu mnerupakan sesuatu yang seharusnya

dilakukan (bersifat psikologis)

3) Adanya akibat hukum jika perbuatan

tersebut dilanggar.

Berkaitan dengan keyakinan hukum dalam

masyarakat,maka Hartono Hadisapoetro membedakan keyakinan

hukum ke dalam dua pengertian, yaitu :

1) Keyakinan hukum dalam arti materiil


18

Hukum Tata Negara

Yaitu suatu keyakinan bahwa hukum atau suatu aturan

memuat hukum yang baik. Jadi, yang dilihat adalah

isinya,tentang baik atau tidaknya suatu peraturan.

2) Keyakinan hukum dalam arti formil

Yaitu seseorang yakin bahwa peraturan tersebut

dijalankan dengan taat dan dengan tidak mengingat akan

nilai dari isi peraturannya.

Dengan demikian,keyakinan hukum mengandung arti bahwa

mereka memenuhi kewajiban hukum (legal consciousness).

Dalam lapangan ketatanegaraan dikenal adanya kebiasaan

ketatanegaraan atau convention, yaitu perbuatan dalam kehidupan

ketatanegaraan yang dilakukan berulang kali sehingga diterima dan

ditaati dalam praktek kenegaraan, walaupun sebenarnya bukan

merupakan hukum.

Adat

Adat merupakan hukum yang tumbuh, berkembang dan

hidup dalam kehidupan bermasyarakat.

Utrecht tidak melihat perbedaan struktural antara kebiasaan

dan adat. Perbedaannya hanya terletak pada asalnya. Adat adalah

sebagian kaidah-kaidah yang ada dalam suatu masyarakat tertentu

yang berasal dari sesuatu yang agak ”sakral”, yang berhubungan

dengan ”tradisi” masyarakat Indonesia. Sedangkan kebiasaan,tidak

merupakan tradisi, belum menjadi ”kebudayaan asli”. Kebiasaan

adalah hasil akulturasi antara ”timur” dengan ”barat” yang belum

diresapi sebagai tradisi.

c. Perjanjian antar bangsa (traktat/treaty)Traktat pada dasarnya adalah perjanjian antara dua

negara atau lebih.

Menurut Bellefroid, traktat dan perjanjian mempunyai arti

yang berbeda. Traktat adalah perjanjian yang terikat pada bentuk


19

Hukum Tata Negara

tertentu. Sedangkan perjanjian tidak selalu terikat pada bentuk

tertentu. Namun, Hukum Internasional tidak membedakan antara

traktat dengan perjanjian (treaty).

Berdasarkan negara yang mengadakan perjanjian, maka

traktat terdiri dari :

1) Traktat bilateral

Yaitu traktat yang diadakan antara dua negara.

Misalnya perjanjian internasional yang diadakan oleh

Indonesia dan China tentang Dwi-Kewarganegaraan.

Perjanjian ini dibuat untuk menghilangkan status dwi

kewarganegaraan dari warga negara Indonesia

keturunan China,

2) Traktat multilateral

Yaitu perjanjian yang diadakan oleh lebih dari dua

negara. Misalnya perjanjian internasional tentang NATO

yang diikuti oleh beberapa negara Eropa.

3) Traktat kolektif atau traktat terbuka

Yaitu traktat multilateral yang memberikan kesempatan

kepada negara-negara yang pada awalnya tidak turut

mengadakan perjanjian, tetapi kemudian menjadi para

pihaknya.Misalnya Piagam PBB.

Traktat sebagai suatu bentuk perjanjian antar negara

merupakan sumber hukum formil Hukum Tata Negara disamping

termasuk ke dalam Hukum Internasional. Isi perjanjian mempunyai

sifat dan kekuatan mengikat dan berlaku sebagai peraturan hukum

terhadap warga negara dari masing-masing negara yang

mengadakannya, dihormati dan ditaati. Mengikatnya suatu traktat

umumnya didasarkan pada asas pacta sunt servanda yang berarti

bahwa setiap perjanjian harus dihormati dan ditaati.

Perjanjian antar negara (traktat) dapat menjadi sumber

hukum tata negara apabila menyangkut ketatanegaraan dan telah


20

Hukum Tata Negara

mempunyai kekuatan mengikat. Traktat yang mempunyai kekuatan

mengikat adalah traktat yang telah diratifikasi oleh pemerintah dari

negara yang mengadakan perjanjian.

Menurut Utrecht, pembuatan suatu traktat melalui empat

fase yang berurutan, yaitu :

1) Penetapan (sluiting)

Pada tahap ini diadakan perundingan atau pembicaraan

tentang masalah yang menyangkut kepentingan masing-

masing negara. Hasil perundingan berupa concept

verdrag yaitu penetapan isi perjanjian oleh utusan atau

delegasi pihak-pihak yang bersangkutan.

2) Persetujuan

Penetapan pokok dari hasil perundingan tersebut

kemudian diparaf sebagai tanda persetujuan karena

naskah tersebut masih memerlukan persetujuan lebih

lanjut dari anggota parlemen/DPR masing-masing

negara. Masing-masing parlemen/DPR masih memiliki

kemungkinan untuk mengadakan perubahan terhadap

masalah tersebut.

3) Penguatan (bekrachtiging) atau Ratifikasi/Pengesahan

(ratificatie)

Ratifikasi dilakukan oleh masing-masing kepala negara.

Jika sudah diratifikasi maka tidak mungkin lagi diadakan

perubahan terhadap perjanjian tersebut dan perjanjian

tersebut sudah mengikat para pihak.

4) Pelantikan atau pengumuman (afkondiging)

Perjanjian yang sudah disetujui dan ditandatangani

kemudian akan diumumkan. Biasanya dilakukan dalam

suatu acara ceremonial dan para pihak saling

menukarkan piagam perjanjian.


21

Hukum Tata Negara

Terdapat dua pendapat yang berbeda tentang kekuatan

hukum traktat mengikat terhadap penduduk di suatu wilayah.

1) Menurut P. Laband

Traktat tidak langsung mengikat penduduk suatu negara,

karena traktat merupakan perjanjian antara negara yang

mengadakannya, bukan manusia/individunya sebagai

warganegaranya. Agar suatu traktat dapat mengikat

seluruh warga negaranya maka traktat tersebut harus

dijadikan hukum nasional berdasarkan undang-undang

negara yang bersangkutan.

Pendapat ini didukung oleh Telders dengan teorinya yaitu

Teori Inkorporasi yang mengatakan bahwa suatu traktat

harus lebih dulu diinkorporasikan ke dalam suasana

hukum nasional yang terjadi pada pengundangan traktat

dalam lembaran negara.

2) Menurut Van Vollenhoven

Traktat mengikat langsung penduduk di wilayah negara

yang menjadi pihaknya.

Pendapat ini didukung oleh Hamaker, van Eijsinga,

Versijl dan Hoge Raad Belanda pada tahun 1906

dengan Teori Primat Hukum Antar Negara yaitu

mengakui hukum antar negara lebih tinggi derajatnya

daripada hukum nasional.

Pemerintah Indonesia juga mengakui primat hukum antar

negara.

Mengenai kekuatan hukum mengikatnya suatu traktat

dijelaskan sebagai berikut :

1) Traktat sebagai salah satu bentuk perjanjian/persetujuan

harus mempunyai kekuatan seperti undang-undang

sehingga harus ditaati (pacta sunt servanda).


22

Hukum Tata Negara

2) Sebagai undang-undang bagi yang membuatnya,

sehingga dilihat dari kekuatan hukumnya, perjanjian

dalam pengertian umum dapat sederajat dengan hukum.

3) Trakat merupakan sumber hukum formil

4) Dalam menentukan peraturan dalam pergaulan

internasional disamping harus mengindahkan ketentuan

internasional, suatu negara dalam membuat traktat juga

harus memperhatikan kepentingan bangsa dan rakyatnya

sehingga pembuatannya memerlukan persetujuan dari

wakil rakyat.

Menurut Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 9 UUD 1945, perjanjian

dengan negara lain dilakukan Presiden dengan persetujuan DPR.

Dengan demikian dalam membuat perjanjian dengan negara lain

maka Presiden harus mengingat kepentingan nasional dan

berpegang teguh pada isi dan jiwa UUD. Dengan kata lain, traktat

harus bersumber pada UUD sebagai sumber hukum tertulis yang

tertinggi. Oleh sebab itu tidak tepat jika traktat dikatakan

mempunyai kedudukan dan derajat yang lebih tinggi dari hukum

nasional, terutama UUD.

Kedudukan dan derajat hukum traktat dapat dikatakan sama

dengan undang-undang, dengan alasan sebagai berikut :

1) Bahwa Presiden membuat perjanjian dengan negara lain

dengan persetujuan DPR.

2) Jika traktat bertentangan dengan UUD maka traktat menjadi

batal sebab Presiden telah melakukan sesuatu yang

menyimpang dari ketentuan Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 9 ayat

(9) UUD 1945.

3) Apabila traktat baru berbeda dengan UU maka traktat yang

berlaku sebab Presiden dan DPR menyetujui traktat tersebut.

Dalam hal ini berlaku asas lex posterior derogat priorilegi.


23

Hukum Tata Negara

Sebaliknya, jika traktat merugikan kepentingan nasional maka

traktat tersebut dibatalkan.

Kesimpulannya,traktat mempunyai derajat hukum di bawah

undang-undang dan dapat disamakan dengan undang-undang.

Selain itu, traktat dapat berakhir karena hukum dari kedua belah

pihak menghendaki , pecah perang atau tindakan negara peserta.

d. Keputusan hakim (yurisprudensi)Yurisprudensi berasal dari bahasa latin,jurisprudentia yang

berarti pengetahuan hukum (rechtgeleerheid). Sebagai istilah teknis

di Indonesia,sama artinya dengan jurisprudentie (Belanda) yaitu

peradilan tetap. Hal ini berbeda dengan kata jurisprudence

(Inggris) yang berarti Teori Ilmu Hukum (Allgemene rechtsleer atau

general theory of law. Sedangkan untuk yurisprudensi digunakan

istilah cas law atau judge made law.

Yurisprudensi adalah keputusan hakim terdahulu yang

sering diikuti dan dijadikan dasar keputusan oleh hakim kemudian

atas masalah yang sama. Hal ini berarti pula bahwa yurisprudensi

adalah hukum hasil penetapan seorang hakim terhadap masalah

atau perkara yang dihadapinya dan yang merupakan hasil

ijtihadnya karena untuk perkara tersebut tidak ada undang-undang

yang mengaturnya, atau ada undang-undangnya tetapi kurang

jelas. Istilah yurisprudensi juga sering digunakan untuk menyebut

kumpulan putusan pengadilan.

Dasar yurisprudensi adalah merujuk pada Pasal 16 dan

Pasal 28 UU No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Pasal 16 UU No. 4 Tahun 2004

”Pengadilan tidak boleh menolak untuk memeriksa,

mengadili dan memutus suatu perkara yang diajukan

dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang

jelas,melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya”.

Pasal 28 UU No. 4 Tahun 2004


24

Hukum Tata Negara

”Hakim sebagai penegak hukum dan keadilan wajib

menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum yang

hidup dalam masyarakat”.

Berdasarkan sifat berlakunya, maka yurisprudensi terdiri

dari:

1) Yurisprudensi tetap

Yaitu keputusan hakim yang terjadi karena rangkaian

keputusan serupa dan yang menjadi dasar bagi

pengadilan untuk mengambil keputusan.


25

Hukum Tata Negara

2) Yurisprudensi tidak tetap

Yaitu keputusan hakim yang hanya dipakai sebagai

pedoman dalam mengambil suatu keputusan mengenai

suatu perkara serupa.

e. Pendapat atau pandangan ahli hukum (doctrin)Doktrin adalah pernyataan atau pendapat para ahli hukum.

Dalam kenyataan, banyak pendapat para ahli hukum yang banyak

diikuti orang dan menjadi dasar dan pertimbangan dalam

penetapan hukum, baik oleh para hakim ketika akan memutus

suatu perkara atau oleh pembentuk undang-undang.

Mahkaham Internasional dalam Pasal 38 ayat (1) Piagam

Mahkamah Internasional (Statuta of the International Court of

Justice),mengakui bahwa dalam menimbang dan memutus suatu

perselisihan dapat menggunakan beberapa pedoman, antara lain :

1) Perjanjian Internasional (International Convention)

2) Kebiasaan Internasional (International Customs)

3) Asas-asas hukum yang diakui oleh bangsa-bangsa yang

beradab (The General Principles of Law Recognised by

Civilised Nations)

4) Keputusan-keputusan hakim (judicial decision) dan pendapat

sarjana hukum

2. Sumber Hukum Materiil Yaitu sumber hukum yang menentukan isi hukum. Sumber hukum

materiil diperlukan ketika akan menyelidiki asal-usul hukum dan

menentukan isi hukum.

Dalam hal ini, sumber hukum mengandung arti sebagai hal-hal

yang seharusnya dijadikan pertimbangan oleh yang berwenang

dalam menentukan isi hukum.


26

Hukum Tata Negara

Haal-hal tersebut diantaranya adalah faktor sosiologis, faktor

filosofis, faktor historis dll.

Inti dari seluruh faktor tersebut bagi Indonesia adalah Pancasila

yang merupakan staatsfundamentalnorm. Oleh karena itu, sumber

hukum materiil pada intinya adalah Pancasila.

Pancasila sebagai pandangan hidup bangasa Indonesia yang

kemudian menjadi falsafah negara merupakan sumber hukum

dalam arti materiil yang tidak saja menjiwai bahkan harus

dilaksanakan oleh setiap peraturan hukum.

Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum

mengandung pengertian bahwa semua sumber hukum yang

berlaku di Indonesia (baik formil maupun materiil) seluruhnya

bersumber pada Pancasila.

Alasan Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum

dalam arti materiil adalah :

1. Pancasila merupakan isi dari sumber hukum

2. Pancasila merupakan falsafah dan pandangan hidup

bangsa

3. Pancasila merupakan jiwa dari setiap peraturan yang

dibuat dan diberlakukan sehingga setiap peraturan hukum yang

bertentangan dengan Pancasila harus dicabut dan dinyatakan

tidak berlaku.

C. KONSTITUSI ATAU UUD SEBAGAI SUMBER HUKUM TATA NEGARA1. Pengertian Konstitusi atau Undang-undang Dasar

a. Dari Sudut Sejarah/HistorisJika ditinjau dari sudut sejarah, istilah konstitusi sudah

dikenal sejak zaman Yunani Kuno. Konstitusi Athena dipandang

sebagai alat demokrasi yang sempurna. Dalam masyarakat Yunani

Kuno, politea diartiakan sebagai konstitusi dan nomoi diartikan


27

Hukum Tata Negara

sebagai undang-undang. Politea mengandung kekuasaan yang

lebih tinggi dibandingkan nomoi, karena politea mempunyai

kekuatan membentuk agar tidak terpisah-pisah. Dalam

kebudayaan Yunani Kuno, istilah konstitusi berkaitan erat dengan

ucapan Respublica Constituere sehingga lahirlah semboyan Pricep

Legibus solutus est, Salus Publica Suprema lex yang berarti

Rajalah yang berhak menentukan organisasi/struktur negara, oleh

karena itu adalah satu-satunya pembuat undang-undang. Dengan

demikian, istilah konstitusi pada zaman Yunani Kuno baru diartikan

secara materiil karena saat itu konstitusi belum diletakkan dalam

suatu naskah yang tertulis.

b. Bahasa PerancisWirjono Prodjodikoro berpendapat bahwa istilah konstitusi

berasal dari bahasa Perancis, yaitu constituer atau membentuk,

yang berarti membentuk suatu negara . Sehingga konstitusi

mengandung permulaan dari segala peraturan mengenai negara.

Konstitusi memuat suatu peraturan pokok (fundamental) mengenai

sendi-sendi pertama untuk menegakkan negara.

c. Bahasa LatinKonstitusi merupakan gabungan dari dua kata, yaitu cume dan

statuere. Cume merupakan sebuah preposisi yang artinya adalah

”bersama dengan..”. Sedangkan statuere artinya membuat sesuatu

agar berdiri/mendirikan/menetapkan. Dengan demikian, konstitusi

dalam bentuk tunggal (consitutio) berarti menetapkan secara

bersama-sama dan dalam bentuk jamak (constitusiones) berarti

segala sesuatu yang telah ditetapkan.

d. Bahasa BelandaIstilah undang-undang dasar merupakan terjemahan dari

bahasa, yaitu gronwet. Grond berarti tanah/dasar dan wet adalah

undang-undang.


28

Hukum Tata Negara

Istlah yang digunakan oleh negara-negara yang menggunakan

bahasa Inggris sebagai bahasa nasionalnya adalah constitution yang

dalam bahasa Indonesia diterjemahkan menjadi konstitusi.

Para ahli banyak yang membedakan pengertian antara

konstitusi dan udang-undang dasar, namun banyak juga yang

berpendapat bahwa tidak ada perbedaan antara pengertian konstitusi

dan undang-undang dasar.

Pihak yang membedakan antara pengertian konstitusi dan undang-

undang dasar

Para ahli ilmu politik berpendapat bahwa pengertian konstitusi

lebih luas daripada undang-undang dasar. Konstitusi adalah

keseluruhan peraturan-peraturan baik yang tertulis maupun yang

tidak tertulis yang mengatur secara mengikat cara-cara bagaimana

suatu pemerintahan diselenggarakan dalam suatu masyarakat.

L.J.van Apeldoorn berpendapat bahwa gronwet atau undang-

undang dasar adalah bagian tertulis dari konstitusi, sedangkan

constitution atau konstitusi memuat peraturan baik tertulis maupun

tidak tertulis.

Moh. Kusnardi dan Harmaily Ibrahim berpendapat bahwa setiap

peraturan hukum karena pentingnya harus ditulis dan konstitusi

yang ditulis itu adalah undang-undang.

Herman Heller membagi pengertian konstitusi menjadi tiga, yaitu :

1) Konstitusi yang mengandung pengertian politis dan sosiologis,

dan belum merupakan pengertian konstitusi secara hukum →

Konstitusi mencerminkan kehidupan politik dalam masyarakat

sebagai suatu kenyataan.

2) Abstsraksi → Unsur-unsur hukum dari konstitusi yang hidup

dalam masyarakat dijadikan sebagai satu kesatuan kaidah

hukum (rechtverfassung) dan bertugas untuk mencari unsur-

unsur hukum dalam ilmu pengetahuan hukum.


29

Hukum Tata Negara

3) Konstitusi yang ditulis dalam suatu naskah sebagai undang-

undang yang tertinggi yang berlaku dalam suatu negara.

Berdasarkan pendapat Heller dapat disimpulkan bahwa undang-

undang hanya merupakan sebagian dari pengertian konstitusi, yaitu

konstitusi yang tertulis. Selain itu, konstitusi tidak hanya

mengandung pengertian yuridis tetapi juga mengandung pengertian

logis dan politis.

Suatu rechtverfassung memerlukan dua syarat yang harus

dipenuhi, yaitu :

1) Syarat mengenai bentuknya

Bentuknya sebagai naskah yang tertulis yang merupakan

undang-undang yang tertinggi yang berlaku dalam suatu

negara.

2) Syarat mengenai isinya

Isinya merupakan peraturan yang fundamental.

F. Lassale membagi konstitusi ke dalam dua pengertian, yaitu :

1) Pengertian sosiologis atau politis (sosiologische atau politische

begrip)

Konstitusi adalah sinthese faktor-faktor kekuatan nyata dalam

masyarakat. Konstitusi menggambarkan hubungan antara

kekuasaan-kekuasaan yang terdapat dalam suatu negara.

kekuasaan tersebut diantaranya adalah raja/presiden,

parlemen, kabinet, pressure groups, partai politik.

2) Pengertian yuridis (yuridische begrip)

Konstitusi adalah suatu naskah yang memuat semua bangunan

negara dan sendi-sendi pemerintahan. .

Berdasarkan pengertian sosiologis dan politis, Lassale berpendapat

bahwa pengertian konstitusi lebih luas daripada undang-undang

dasar. Namun berdasarkan pengertian yuridis, Lassale

menyamakan pengertian konstitusi dan undang-undang dasar.


30

Hukum Tata Negara

Pihak yang tidak membedakan antara pengertian konstitusi dan

undang-undang dasar

Sri Soemantri dalam disertasinya berpendapat bahwa pengertian

konstitusi sama dengan undang-undang dasar.

G.J. Wolhaff berpendapat bahwa kebanyakan negara-negara

modern adalah berdasarkan suatu undang-undang

dasar(konstitusi).

J.C.T. Simorangkir menganggap bahwa konstitusi adalah sama

dengan undang-undang.

Praktek ketatanegaraan di sebagian besar negara-negara di dunia

termasuk di Indonesia pada dasarnya menyamakan arti konstitusi

dan undang-undang dasar.

Penyamaan pengertian antara konstitusi dan undang-

undang dasar dimulai sejak Oliver Cromwell (Lord Protector Inggris

1649-1660) menamakan undang-undang dasar sebagai Instrument

of Government, yaitu bahwa undang-undang dasar dibuat sebagai

pedoman untuk memerintah dan disinilah timbul identifikasi dari

pengertian kontitusi dan undang-undang dasar.

Menurut E.C.S. Wade dalam bukunya Constitutional

Law, undang-undang dasar adalah naskah yang memaparkan

rangka dan tugas-tugas pokok dari badan-badan pemerintahan

suatu negara dan menentukan cara kerja badan-badan tersebut.

Jadi, intinya adalah bahwa dasar dari setiap sistem pemerintahan

diatur dalam suatu undang-undang dasar.

James Bryce memberikan pengertian konstitusi

sebagai kerangka negara yang diorganisir dengan dan melalui

hukum, dimana hukum menetapkan :

1) Pengaturan mengenai pendirian lembaga-lembaga yang

permanen.

2) Fungsi dari alat-alat kelengkapan

3) Hak-hak tertentu yang telah ditetapkan


31

Hukum Tata Negara

Selain itu, Bryce berpendapat bahwa ada 4 motif yang

menyebabkan timbulnya konstitusi, yaitu :

1) Adanya keinginan warga negara untuk

menjamin hak-haknya yang mungkin terancam dan sekaligus

membatasi tindakan penguasa.

2) Adanya keinginan dari pihak yang

diperintah atau yang memerintah dengan harapan untuk

menjamin rakyatnya dengan menentukan bentuk suatu bentuk

sistem ketatanegaraan tertentu.

3) Adanya keinginan dari pembentuk

negara yang baru untuk menjamin tata cara penyelenggaraan

ketatanegaraan.

4) Adanya keinginan untuk menjamin

kerjasama yang efektif antar negara bagian.

C.F. Strong berpendapat bahwa konstitusi juga dapat

dikatakan sebagai kumpulan asas-asas yang menyelenggarakan :

1) Kekuasaan pemerintah (dalam arti luas)

2) Hak-hak dari yang diperintah

3) Hubungan antara yang diperintah dan yang memerintah

(termasuk masalah hak asasi manusia).

K.C. Wheare mengartikan konstitusi sebagai

keseluruhan sistem ketatanegaraan dari suatu negara berupa

kumpulan peraturan-peraturan yang membentuk, mengatur atau

memerintah dalam pemerintahan suatu negara. Peraturan disini

merupakan gabungan antara ketentuan yang memiliki sifat hukum

(legal) dan yang tidak memiliki sifat hukum (non-legal).

Dalam dunia politik, pengertian konstitusi dibedakan dalam dua,

yaitu:

a. Pengertian konstitusi dalam arti luas

Yaitu sistem pemerintahan dari suatu negara dan

merupakan himpunan peraturan yang mendasari serta


32

Hukum Tata Negara

mengatur pemerintahan dalam menyelenggarakan tugas-

tugasnya.

Sebagai sistem pemerintahan, maka di dalamnya terdapat

peraturan baik yang bersifat hukum (legal) maupun yang

tidak bersifat hukum (non legal/ekstra legal).

Selain itu, konstitusi dalam pengertian yang luas berarti

keseluruhan dari ketentuan-ketentuan dasar atau hukum

dasar (droit constitutionelle), baik yang tertulis, tidak tertulis

atau campuran dari keduanya.

b. Pengertian konstitusi dalam arti sempit

Yakni sekumpulan peraturan yang legal dalam lapangan

ketatanegaraan suatu negara yang dimuat dalam satu atau

beberapa dokumen yang terkait satu sama lain.

Konstitusi dalam arti sempit juga dapat diartikan sebagai

piagam dasar atau undang-undang dasar (loi

constitutionelle), yaitu suatu dokumen lengkap mengenai

peraturan-peraturan dasar negara.

Misalnya : UUD RI 1945, Konstitusi Amerika Serikat 1787.

Bagi mereka yang memandang negara dari sudut kekuasaan

dan berpendapat bahwa negara merupakan organisasi kekuasaan,

maka undang-undang dasar dipandang sebagai lembaga atau

kumpulan asas yang menetapkan bagaimana suatu kekuasaan dibagi

antara beberapa lembaga kenegaraan, misalnya antara badan

legislatif, eksekutif dan yudikatif. Undang-undang dasar juga

menentukan cara bagaimana pusat-pusat kekuasaan tersebut dapat

bekerja sama dan menyesuaikan diri satu sama lain serta merekam

hubungan kekuasaan dalam suatu negara.

Penyusun UUD 1945 tampaknya menganut pemikiran

sosiologis sebab dalam penjelasan UUD 1945 dikatakan bahwa :

”Undang-undang Dasar suatu negara ialah hanya sebagian dari

hukumnya dasar negara itu. Undang-undang dasar ialah hukum dasar


33

Hukum Tata Negara

yang tertulis, sedangkan disamping Undang-undang Dasar itu berlaku

juga hukum dasar yang tidak tertulis, ialah aturan-aturan dasar yang

timbul dan terpelihara dalam praktek penyelenggaraan negara,

meskipun tidak tertulis.

Jadi, dapat disimpulkan bahwa pengertian konstitusi meliputi

konstitusi tertulis dan tidak tertulis. Undang-undang Dasar merupakan

konstitusi yang tertulis. Definisi konstitusi dapat dirumuskan ke dalam

pengertian sebagai berikut :

c. Suatu kumpulan kaidah yang memberikan pembatasan-

pembatasan kekuasaan kepada para penguasa.

d. Suatu dokumen tentang pembagian tugas dan sekaligus

petugasnya dari suatu sistem politik.

e. Suatu deskripsi dari lembaga-lembaga negara

f. Suatu deskripsi yang menyangkut masalah hak asasi

manusia.

4) Sejarah Konstitusia. Zaman Yunani

Catatan historis timbulnya negara konstitusional merupakan

suatu proses sejarah yang panjang. Sejak zaman Yunani kuno,

konstitusi sebagai suatu kerangka kehidupan politik telah dikenal.

Bangsa Yunani kuno telah mengenal beberapa kumpulan hukum.

Pada masa kejayaannya ( 642-404 AD), Athena mempunyai

tidak kurang dari 11 konstitusi. Koleksi konstitusi milik Aristoteles

pribadi yang berhasil dikumpulkan berjumlah 158 buah konstitusi

dari berbagai negara.

Pemahaman awal tentang konstitusi pada masa itu hanya

merupakan suatu kumpulan dari peraturan serta adat kebiasaan.

b. Zaman RomawiPada masa kekaisaran Roma, pengertian constitutionnes

adalah suatu kumpulan ketentuan serta peraturan yang dibuat oleh


34

Hukum Tata Negara

para kaisar, termasuk di dalamnya pernyataan pendapat dari para

ahli hukum/negarawan, serta adat kebiasaan setempat disamping

undang-undang.

Konstitusi Roma mempunyai pengaruh yang cukup besar

sampai abad pertengahan. Konsep tentang kekuasaan tertinggi

(ultimate power) dari para kaisar Roma telah menjelma dalam

bentuk L’Etat General di Perancis. Bahkan kesukaan orang

Romawi akan ordo et unitas telah memberikan inspirasi lahirnya

paham demokrasi perwakilan dan nasionalisme yang merupakan

cikal bakal munculnya paham konstitusionalisme modern.

c. Zaman Abad PertengahanPada zaman abad pertengahan, corak konstitusionalisme

bergeser ke arah feodalisme. Dalam sistem feodal, tanah-tanah

dikuasai oleh para tuan tanah dan orang-orang yang tinggal di

tanah tersebut harus mengabdi pada tuan tanah. Hal ini

menyebabkan kedudukan raja tergeser oleh tuan tanah, padahal

kedudukan raja seharusnya lebih tinggi dari tuan tanah.

Di Eropa Kontinental, khususnya di Perancis, Rusia, Prusia

dan Autria pada abad ke-15, asbolutisme semakin kokoh dengan

kemenangan yang didapat oleh salah satu pihak. Hal ini ditandai

dengan ucapan Raja Louis XVI (1638-1715) dari Perancis : L’Etat

C’Est moi.

Sebaliknya, di Inggris, kaum bangsawan yang mendapatkan

kemenangan dalam revolusi Istana (The Glorious Revolution -

1688) menyebabkan berkhirnya absolutisme di Inggris serta

munculnya parlemen sebagai pemegang kedaulatan. Selanjutnya,

12 negara koloni Inggris mengeluarkan Declarations of

Independence dan menetapkan konstitusi sebagai dasar negara

yang berdaulat pada tahun 1776. Deklarasi ini merupakan

realisasi dari berbagai teori perjanjian.


35

Hukum Tata Negara

Pada tahun 1789 meletus revolusi dalam Monarchi

Absolutisme di Perancis. 20 Juni 1789 Estats Generaux

memproklamirkan dirinya konstituante walaupun baru pada tanggal

14 September 1791 konstitusi pertama di Eropa itu diterima Louis

XVI.

Sejak saat itu, sebagian besar negara-negara di dunia, baik

monarki, republik, negara kesatuan atau federal menggunakan

konstitusi sebagai dasar negara mereka.

Di Perancis terbit sebuah buku yang berjudul Du Contract

Social karya J.J. Rousseau. Dalam bukunya, Rousseau

mengatakan bahwa manusia itu lahir bebas dan sederajat dalam

hak-haknya. Hukum merupakan ekspresi dari kehendak umum

(rakyat). Tesis Rousseau sangat menjiwai De Declaration des Droit

de I’Homme du Citoyen. Deklarasi ini mengilhami pembentukan

Konstitusi Perancis (1791) khususnya yang menyangkut hak asasi

manusia. Masa ini merupakan realisasi konstitusi dalam arti

tertulis (modern) seperti yang ada di Amerika.

Konstitusi tertulis Amerika yang tertulis kemudian diikuti oleh

berbagai konstitusi tertulis di berbagi negara Eropa, seperti

konstitusi Spanyol (1812), konstitusi Norwegia (1814), konstitusi

Nederland (1815), konstitusi Italia (1848), konstitusi Austria (1861)

dan konstitusi Swedia (1866).

d. Masa Perang Dunia IMasa PD I (1914) telah memberikan dorongan pada

konstitusionalisme yaitu dengan menghancurkan pemerintahan

yang tidak liberal dan menciptakan negara baru dengan konstitusi

yang berdasarkan demokrasi dan nasionalisme. Upaya tersebut

direalisasikan dengan mendirikan Liga Bangsa-bangsa dengan

tujuan untuk menciptakan perdamaian dunia.

Tiga tahun kemudian muncul reaksi keras terhadap

konstitusionalisme politik yang ditandai dengan Revolusi Rusia


36

Hukum Tata Negara

(1917), diikuti dengan meletusnya fasisme di Italia dan

pemberontakan Nazi di Jerman sampai akhirnya meletus PD II.

e. Masa Perang Dunia IIPD II telah memberikan kesempatan pada bangsa-bangsa

untuk menerapkan metode konstitusionalisme melalui Piagam PBB

dengan tujuan untuk menciptakan perdamaian bagi dunia.

Konstitusi modern diharapkan dapat memberikan jaminan

bagi pelaksanaan hak-hak asasi manusia serta paham welfare

state. Hal ini sejalan dengan pendapat Strong yang menyatakan

bahwa tujuan pokok dari konstitusi modern adalah to secure social

peace and progress, safeguard individual rights and promote

national well-being.

5) Materi Muatan KonstitusiMenurut A.A.H. Struycken, undang-undang dasar (grondwet)

sebagai konstitusi tertulis merupakan sebuah dokumen formal yang

berisi :

a. Hasil perjuangan politik bangsa di waktu yang lampau.

b. Perkembangan ketatanegaraan.

c. Pandangan tokoh-tokoh bangsa yang hendak diwujudkan,

baik untuk sekarang maupun yang akan datang.

d. Adanya keinginan untuk memimpin perkembangan

kehidupan ketatanegaraan bangsa.

Berdasarkan materi muatannya maka dapat disimpulkan bahwa

suatu konstitusi selain dapat diartikan sebagai dokumen nasional dan

tanda kedewasaan dari kemerdekaan suatu bangsa juga dapat

diartikan sebagai alat yang berisi sistem politik dan sistem hukum yang

hendak diwujudkan oleh suatu negara.

Berkaitan dengan hal tersebut maka Wheare mengemukakan

adanya dua pihak yang mempunyai pendapat berbeda mengenai

konstitusi, yaitu :


37

Hukum Tata Negara

a. Pihak pertama menganggap bahwa konstitusi hanya

merupakan dokumen hukum dan hanya berisi aturan-aturan

hukum.

b. Pihak kedua menganggap bahwa konstitusi tidak hanya

berisi kaidah hukum tetapi juga berisi pernyataan tentang

keyakinan, prinsip dan cita-cita.

Selanjutnya, Wheare berpendapat bahwa ciri khas dan

mendasar dari bentuk konstitusi yang terbaik dan ideal adalah

sesingkat mungkin. Hal ini dimaksudkan untuk menghindari kesulitan

yang mungkin akan ditemui pembentuk undang-undang dasar dalam

memilih mana yang harus dicantumkan dan mana yang tidah harus

dicantumkan dalam membuat rancangan undang-undang dasar.

Dengan demikian diharapkan undang-undang dasar yang terbentuk

dapat diterima oleh seluruh pihak, baik pihak yang akan melaksanakan

maupun pihak yang akan dilindungi oleh undang-undang tersebut.

Menurut J. G. Steenbeek, pada umumnya suatu konstitusi

berisi tiga hal pokok, yaitu :

a. Adanya jaminan hak asasi manusia terhadap warganya.

b. Ditetapkannya susunan ketatanegaraan yang bersifat

fundamental.

c. Adanya pembagian dan pembatasan tugas ketatanegaraan

yang bersifat fundamental.

Dengan demikian apa yang diatur dalam setiap konstitusi

merupakan penjabaran dari ketiga masalah pokok tersebut.

Tidak jauh berbeda dengan pendapat Steenbeek, Miriam

Budiardjo berpendapat bahwa setiap undang-undang dasar harus

memuat ketentuan-ketentuan mengenai :

a. Organisasi negara

Misalnya di Indonesia adanya pembagian kekuasaan antara

badan eksekutif, yudikatif, legislatif. Sedangkan dalam


38

Hukum Tata Negara

negara federal adanya pembagian kekuasaan antara

pemerintah federal dan pemerintah negara-negara bagian.

b. Hak asasi manusia

Umumnya disebut Bill of Rights jika berbentuk naskah

tersendiri.

c. Prosedur mengubah undang-undang dasar.

d. Adakalanya memuat juga tentang larangan untuk mengubah

sifat tertentu dari undang-undang dasar.

Hal ini biasanya terdapat jika pembentuk undang-undang

dasar ingin menghindari terulangnya kembali hal-hal negatif

yang pernah terjadi, misalnya munculnya kembali diktator

atau monarchi.

Misalnya Undang-undang Dasar Federasi Jerman melarang

untuk mengubah sifat federalisme dari undang-undang dasar

karena dikhawatirkan sifat unitarisme dapat membuka jalan

kembalinya diktator seperti Hitler.

Selain itu, suatu undang-undang dasar seringkali juga memuat

cita-cita rakyat dan asas-asas ideologi suatu negara. Hal ini

mencerminkan semangat penyusun undang-undang dasar dan

diabadikan dalam undang-undang dasar tersebut, misalnya :

a. Undang-undang Dasar Amerika Serikat 1789

UUD AS merupakan keinginan untuk memperkokoh

penggabungan 13 negara merdeka dalam suatu Uni dan

dalam pembukaannya dikatakan bahwa : ”Kami rakyat

Amerika Serikat, dalam keinginan untuk membentuk Uni

yang lebih sempurna ..... menerima Undang-undang Dasar

ini untuk Amerika Serikat”.

b. Undang-undang Dasar India

”Kami rakyat India memutuskan secara khidmat untuk

membentuk India sebagai suatu republik yang berdaulat

dan demokratis, dan untuk menjamin kepada semua warga


39

Hukum Tata Negara

negara : keadilan sosial, ekonomis dan politik; kebebasan

berfikir, mengungkapkan diri, beragama dan beribadah;

kesamaan dalam status dan kesempatan.... ”

c. Mukadimah Undang-undang Dasar 1945

”Bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu adalah hak segala

bangsa....”.

6) Kedudukan, Fungsi dan Tujuan Konstitusia) Kedudukan Konstitusi

Kedudukan konstitusi dalam negara mengalami banyak

perubahan sesuai dengan perkembangan zaman.

1) Pada masa negara feodal monarkhi atau

oligarkhi kedudukan konstitusi adalah sebagai

benteng pemisah antara rakyat dan penguasa

2) Pada masa peralihan dari negara feodal

monarkhi atau oligarkhi (dengan kekuasaan mutlak

penguasa) ke negara nasional demokrasi kedudukan

konstitusi berubah sebagai alat yang digunakan oleh

rakyat dalam perjuangan melawan penguasa.

3) Pada masa negara demokrasi

kedudukan konstitusi sebagai senjata pamungkas rakyat

untuk mengakhiri kekuasaan sepihak satu golongan

serta untuk membangun tata kehidupan baru atas

dasar landasan kepentingan bersama rakyat dengan

menggunakan berbagai ideologi seperti individualisme,

liberalisme, universalisme, demokrasi dan sebagainya.

b) Fungsi KonstitusiDalam sesjarahnya di dunia barat, konstitusi berfungsi untuk

membatasi kewenangan penguasa, menjamin hak rakyat dan

mengatur jalannya pemerintahan. Dengan adanya kebangkitan

paham kebangsaan sebagai kekuatan pemersatu serta kelahiran


40

Hukum Tata Negara

demokrasi sebagai paham politik, konstitusi memberikan jaminan

bagi rakyat untuk mengkonsolidasikan kedudukan hukum dan

politik, untuk mengatur kehidupan bersama dan mencapai cita-cita

suatu negara.

Dalam negara demokrasi, konstitusi mempunyai fungsi yang

khas,yaitu untuk membatasi kekuasaan pemerintah agar

pemerintah tidak berlaku sewenang-wenang dalam

menyelenggarakan negara atau pemerintahan. dengan demikian

diharapkan hak-hak warga negara akan lebih terlindungi.

Gagasan ini dinamakan konstitualisme.

Carl J. Friedrich dalam bukunya, Constitutional Government

and Democracy mendefinsikan konstitusionalisme sebagai :

”Gagasan bahwa pemerintah merupakan suatu kumpulan kegiatan

yang diselenggarakan oleh dan atas nama rakyat, tetapi yang

dikenakan beberapa pembatasan yang diharapkan akan menjamin

bahwa kekuasaan yang diperlukan untuk pemerintahan itu tidak

disalahgunakan oleh mereka yang mendapat tugas untuk

memerintah”.

Selanjutnya, Friedrich berpendapat bahwa cara yang paling

efektif adalah dengan membagi kekuasaan karena dengan

membagi kekuasasan maka konstitusionalisme akan dapat

menyelenggarakan pembatasan yang efektif atas tindakan

pemerintah. Pembatasan-pembatasan tersebut tercermin di dalam

undang-undang dasar atau konstitusi. Jadi, dapat disimpulkan

bahwa fungsi khusus dari konstitusi adalah merupakan perwujudan

atau manifestasi dari hukum yang tertinggi (Supremation of Law)

yang harus ditaati oleh rakyat dan oleh pemerintah.

Salah satu usaha yang dilakukan oleh negara untuk

mencapai tujuan masyarakatnya adalah dengan menentukan

adanya berbagai macam lembaga negara dan hal ini telah

ditetapkan dalam konstitusinya. Selain itu juga ditentukan


41

Hukum Tata Negara

kedudukan, tugas dan wewenang masing-masing lembaga negara

agar tidak terjadi penyalahgunaan kekuasaan. Hal ini

mencerminkan adanya pembatasan kekuasaan terhadap lembaga

politik yang meliputi dua hal, yaitu :

1) Pembatasan kekuasaan yang meliputi isi kekuasaannya

Dalam konstitusi ditentukan tugas serta wewenang

lembaga-lembaga negara. Bahkan juga terhadap

lembaga negara yang mempunyai kedudukan dan

peranan penting dalam usaha mencapai tujuan negara.

2) Pembatasan kekuasaan yang berkaitan dengan waktu

dijalankannya kekuasaan tersebut.

Hal ini berkaitan dengan masa jabatan masing-masing

lembaga negara atau pejabatnya dalam menjalankan

kekuasaan. Dengan demikian dalam waktu tertentu

harus dilakukan pergantian pejabat.

Magna Charta (1215) dianggap sebagai awal dari ide

konstitusionalisme serta pengakuan atas kebebasan dan

kemerdekaan rakyat. Hal ini disebabkan karena Raja John dalam

Magna Charta menjamin bahwa pemungutan pajak tidak akan

dilakukan tanpa persetujuan dari yang bersangkutan dan tidak

akan diadakan penangkapan tanpa peradilan.

Pada tahun 1776, di Amerika Serikat juga lahir Declaration

of Independence yang merupakan salah satu hak kebebasan

individu yang sangat penting.

Dalam perkembangan selanjutnya, di Virginia, Amerika

Serikat (1778) diproklamirkan Bill of Rights yang menyatakan

bahwa setiap manusia diciptakan bebas dengan dikaruniai hak-hak

yang tidak dapat dirampas dan dienyahkan. Setiap manusia berhak

untuk hidup dalam kesejahteraan dan perdamaian tanpa ketakutan

akan dirampas hak miliknya oleh penguasa. Semua kekuasaan

sebenarnya berasal dari rakyat, tetapi karena rakyat menyadari


42

Hukum Tata Negara

bahwa jika setiap orang menggunakan hak-haknya sekehendak

hatinya sendiri maka hal tersebut pasti akan menimbulkan

kekacauan. Oleh karena itu kemudian rakyat menyerahkan

sebagian hak-haknya kepada penguasa. Berdasarkan teori

tersebut, jika kemudian penguasa bertindak sewenang-wenang

maka srakyat berhak merampas kembali kekuasaan tersebut dari

penguasa. Pendapat ini sangat dipengaruhi oleh filsafat John

Locke tentang Teori Kontrak Sosial.

Di Perancis pada tahun 1789, timbul revolusi Perancis yang

merupakan reaksi atas perlakuan sewenang-wenang dari raja

yang absolut. Revolusi Perancis mempengaruhi lahirnya

pernyataan tentang hak-hak dan kemerdekaan rakyat (declaration

des droits de L’homme et du citoyen yang menunjukkan adanya

pembatasan atas kekuasaan raja.

Di negara-negara komunis, undang-undang dasar

mempunyai fungsi ganda, yaitu :

1) Mencerminkan kemenangan yang telah dicapai dalam

perjuangan ke arah tercapainya masyarakat komunis

serta merupakan pencatatan formil dan legal dari

kemajuan yang telah dicapai.

2) Memberikan rangka dan dasar hukum untuk perubahan

masyarakat yang dicita-citakan dalam tahap

perkembangan berikutnya undang-undang dasar

komunis mengikuti perkembangan ke arah terbentuknya

masyarakat komunis dan diganti setiap kali telah dicapai

suatu tahap yang lebih maju. Oleh karena itu sangat sulit

untuk mengerti isi dan karakteristik undang-undang dasar

negara komunis tanpa didahului dengan suatu analisa

historis.

Andrei Y. Vyshinsky berpendapat bahwa Undang-undang

Dasar Soviet menggambarkan perkembangan historis yang telah


43

Hukum Tata Negara

dijalani oleh negara Soviet dan memberikan dasar hukum untuk

perkembangan kehidupan kenegaraan selanjutnya.

Perkembangan undang-undang dasar komunis dapat

dibedakan dalam dua tahap, yaitu :

1) Tahap pertama

Berhasilnya perebutan kekuasaan yang dilakukan oleh

golongan komunis dan diselenggarakannya diktator

ploretariat. Hal ini tercermin dalam UUD 1918 di Rusia.

Pada tahap ini undang-undang dasar menunjukkan sifat

kekerasan dalam rangka menghancurkan masyarakat

lama serta membangun masyarakat baru.

2) Tahap kedua

Tercapainya kemenangan sosialisme dan dimulainya

pembangunan masyarakat komunis.

Di Uni Soviet, tahap ini tercapai pada tahun 1936 dan

tercermin dalam UUD 1936. Sedangkan negara-negara

komunis di Eropa Timur lainnya, tahap ini baru tercapai

pada tahun 1960-an.

c. Tujuan KonstitusiSecara rinci, C.F. Strong memberikan batasan tentang

tujuan konstitusi dalam suatu negara, yaitu : Are to limit the

arbitrary action of the government, to guarantee the rights og

governed, and to define the operation of the sovereign power.

Pada prinsipnya tujuan konstitusi adalah untuk membatasi

tindakan pemerintah yang sewenang-wenang, untuk menjamin hak-

hak yang diperintah dan merumuskan pelaksanaan kekuasaan

yang berdaulat.

Pendapat yang sama dikemukakan oleh Loewenstein dalam

bukunya Political Power and the Governmental Proce’s. Menurut


44

Hukum Tata Negara

pendapatnya, konstitusi merupakan sarana dasar untuk mengawasi

proses-proses kekuasaan.

Oleh karena itu, setiap konstitusi mempunyai dua tujuan,

yaitu :

1) Untuk memberikan pembatasan dan

pengawasan terhadap kekuasaan politik.

2) Untuk membebaskan kekuasaan dari

kontrol mutlak para penguasa serta menetapkan

pembatasan kekuasaan penguasa.

d. Klasifikasi KonstitusiCarl Smith dan K.C. Wheare dalam bukunya Verfassunglehre

membagi konstitusi ke dalam 4 bagian, yaitu :

1) Konstitusi Absolut (Absolut Begriff der Verfassung)

Konstitusi dalam arti absolut kemudian dibagi lagi dalam :

a) Konstitusi dianggap sebagai kesatuan organisasi nyata

yang mencakup seluruh bangunan hukum dan semua

organisasi yang ada dalam negara.

b) Konstitusi sebagai bentuk negara dalam arti keseluruhan

(Sein Ganzheit) bentuk negara itu, dapat demokrasi atau

monarki. Sendi demokrasi adalah identitas sedangkan

monarki adalah representasi.

c) Konstitusi sebagai faktor integrasi

Faktor integrasi bersifat abstrak dan fungsional.

Abstrak hubungan antara bangsa dan negara,

negara dan lagu kebangsaan, bahasa persatuannya,

bendera sebagai lambang kesatuan dll.

Fungsional berkaitan dengan tugas konstitusi

sebagai pemersatu bangsa melalui pemilihan umum,

referendum, pembentukan kabinet, diskusi atau debat


45

Hukum Tata Negara

politik dalam negara-negara liberal, mosi tidak

percaya dll.

d) Konstitusi sebagai sistem tertutup dari norma-norma

hukum yang tertinggi dalam negara.

Konstitusi merupakan norma dasar yang merupakan

sumber bagi norma-norma lainnya yang berlaku dalam

satu negara.

2) Konstitusi Relatif (Relative Begriff der Verfassung)

Konstitusi dihubungkan dengan kepentingan suatu golongan

tertentu dalam suatu masyarakat. Golongan tersebut

terutama adalah golongan borjuis liberal yang menghendaki

adanya jaminan dari penguasa bahwa hak-haknya tidak

dilanggar.

Dalam arti relatif, konstitusi kemudian dibagi dua lagi, yaitu :

a) Konstitusi sebagai tuntutan dari golongan borjuis liberal

b) Konstitusi sebagai arti formal tertulis

3) Konstitusi Positif (Positive Begriff der Verfassung)

Carl Schmitt menghubungkan konstitusi positif dengan

Dezisionismus, yaitu suatu ajaran tentang keputusan.

Menurut Carl Schmitt, konstitusi dalam arti positif

mengandung pengertian sebagai keputusan politik yang

tertinggi berkaitan dengan pembentukan Undang-undang

Dasar Weimar tahun 1919 yang sangat menentukan nasib

seluruh rakyat Jerman dengan mengubah stelsel monarki

dengan pemerintahan parlementer.

Menurut Kusnadi dan Harmaily, jika pengertian ini

dihubungkan dengan pembentukan UUD 1945 maka

Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945 adalah konstitusi

dalam arti positif.


46

Hukum Tata Negara

4) Konstitusi Ideal (Ideal Begriff der Verfassung)

Konsitusi ideal merupakan konstitusi idaman kaum borjuis

liberal yang memberikan jaminan perlindungan terhadap

hak-hak asasi rakyat

Selain itu, suatu konstitusi juga dapat diklasifikasikan

sebagai berikut :

a. Konstitusi Tertulis dan Konstitusi bukan

Tertulis (Written and Unwritten Constitution)

Konstitusi tertulis adalah konstitusi yang dituangkan ke

dalam sebuah atau beberapa dokumen formal, sedangkan

konstitusi tidak tertulis adalah suatu konstitusi yang tidak

dituangkan ke dalam suatu dokumen formal.

Pendapat lain menyatakan bahwa suatu konstitusi disebut

tertulis jika merupakan satu naskah, sedangkan konstitusi

disebut tidak tertulis jika tidak merupakan satu naskah serta

banyak dipengaruhi oleh tradisi dan konvensi. Oleh karena

itu istilah lain untuk konstitusi tertulis adalah konstitusi

bernaskah (documentary constitution), sedangkan untuk

konstitusi tidak tertulis adalah konstitusi tak bernaskah (non-

documentary constitution)

Menurut C.F. Strong dalam bukunya, Modern Political

Constitution, perbedaan antara konstitusi tertulis dan tidak

tertulis sebenarnya tidak tepat karena tidak ada konstitusi

yang seluruhnya tidak tertulis, sebaliknya tidak ada konstitusi

yang seluruhnya tertulis.

Konstitusi Tertulis

Undang-undang Dasar Amerika Serikat yang disusun pada

tahun 1787 dan diresmikan pada tahun 1789 merupakan

naskah tertua di dunia. Hak asasi warga negara tercantum

dalam suatu naskah tersendiri yang dinamakan Bill of


47

Hukum Tata Negara

Rights. Selain itu terdapat beberapa ketentuan

ketatanegaraan yang tidak termuat dalam undang-undang

dasar, misalnya adanya partai politik dan wewenang

Mahkamah Agung untuk menguji undang-undang (judicial

review).

Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa ketentuan-

ketentuan konstitusional Amerika Serikat terdapat dalam :

a) Naskah undang-undang dasar

b) Sejumlah undang-undang

c) Sejumlah keputusan MA berdasarkan

hak uji.

Konstitusi Tidak Tertulis

Saat ini, Inggris merupakan satu-satunya negara yang

memiliki konstitusi tidak tertulis. Namun jika diselidiki

ternyata sebagian besar konstitusi Inggris terdiri dari bahan

tertulis berupa dokumen-dokumen.

Ketentuan ketatanegaraan Inggris yang merupakan

konstitusi terdapat dalam :

a) Beberapa undang-undang, antara lain :

Magna Charta 1215

Walaupun naskah ini bersifat feodal dan

ditandatangani oleh raja John dengan paksaan dari

kaum bangsawan namun naskah ini sangat penting

karena untuk pertama kalinya raja mengakui adanya

beberapa hak dari bangsawan.

Bill of Rights 1689 dan Act of

Settlement 1701.

Kedua undng-undang ini merupakan hasil

kemenangan parlemen melawan raja-raja keluarga

Stuart karena memindahkan kedaulatan dari tangan


48

Hukum Tata Negara

raja ke tangan parlemen (King in Parliament).

Parlemen menghentikan raja James II dari jabatannya

dan mempersembahkan mahkota kepada putri Mary

dan suaminya pangeran William of Orange (Holland)

dalam Glorious Revolution of 1688.

Parliament Acts 1911 dan 1949

Kedua undang-undang ini membatasi kekuasaan

Majelis Tinggi (House of Lords) dan menetapkan

supremasi Majelis Rendah (House of Commons).

Misalnya House of Lords dalam beberapa keadaan

tertentu dilarang menolak rancangan undang-undang

yang telah diterima oleh House of Common.

5) Beberapa keputusan hakim terutama yang merupakan

tafsiran mengenai Undang-undang Parlemen

6) Konvensi-konvensi

Menurut Edward M. Sait dalam bukunya Political Institutions,

konvensi adalah aturan-aturan tingkah laku politik (rules of

political behaviour).

Di Inggris terdapat beberapa konvensi penting yang sudah

menjadi tradisi selama ratusan tahun, diantaranya adalah :

a) Prinsip tanggung jawab politik jika tidak mendapat

kepercayaan lagi dari mayoritas anggota Majelis Rendah

maka kabinet harus mengundurkan diri.

b) Jika kabinet mengundurkan diri maka raja harus

memberikan kesempatan pertama kepada pemimpin

partai oposisi untuk membentuk kabinet baru.

c) Sewaktu-waktu sebelum berakhirnya masa jabatan

anggota Majelis Rendah, perdana menteri dapat meminta

raja untuk membubarkan majelis dan mengadakan

pemilihan umum baru. Dengan demikian, perselisihan


49

Hukum Tata Negara

antara kabinet dan parlemen pada tahap terakhir

diputuskan oleh rakyat.

d) Perdana menteri merupakan anggota Majelis Rendah.

Jika ditinjau dari sudut yuridis, konvensi tidak mempunyai

kekuatan hukum dan badan-badan pengadilan tidak dapat

melaksanakannya. Namun, konvensi-konvensi tersebut di

Inggris sangat ditaati. Alasannya adalah :

a) Karena fakor praktis misalnya jika yang diberi tugas

untuk membentuk kabinet baru bukan berasal dari partai

oposisi maka akan sukar mendapatkan dukungan dari

parlemen.

b) Aturan-aturan tersebut didukung dan dianggap wajar oleh

masyarakat jika seseorang melanggarnya maka ia

akan kehilangan dukungan dari masyarakat. Oleh karena

itu seorang filsuf Inggris, J.S. Mill berpendapat bahwa

konvensi merupakan aturan-aturan keahlakan umum

(rules of public morality).

Jadi dapat disimpulkan bahwa konstitusi Inggris hanya dapat

disebut “tidak tertulis” dalam arti bahwa ia tidak bersifat naskah

tunggal serta konvensi dan tradisi memegang peranan yang

lebih penting dibandingkan dengan negara lain yang

mempunyai konstitusi tertulis.

b. Konstitusi Fleksibel dan Rigid (Flexible Constitution and Rigid Constitution)Menurut C.F. Strong, perbedaan antara konstitusi fleksibel dan

rigid didasarkan pada apakah prosedur untuk mengubah

undang-undang dasar sama dengan prosedur untuk membuat

undang-undang. Jika prosedur mengubah undang-undang

dasar sama dengn prosedur membuat undang-undang maka

konsitusinya disebut konstitusi fleksibel, misalnya Inggris dan


50

Hukum Tata Negara

Selandia Baru. Sebaliknya, jika prosedur mengubah undang-

undang dasar berbeda dengan prosedur membuat undang-

undang maka konstitusinya disebut konstitusi yang kaku atau

rigid, misalnya Amerika Serikat, Kanada dll.

Dengan kata lain, pembagian konstitusi atau undang-undang

dasar dalam fleksibel dan rijid didasarkan atas kriteria cara dan

prosedur pembuatannya. Jika suatu konstitusi mudah untuk

dirubah maka ia digolongkan dalam konstitusi fleksibe.

Sedangkan jika sulit untuk merubahnya maka ia termasuk

konstitusi yang rijid.

Undang-undang Dasar 1945 dalam realitanya termasuk dalam

konstitusi yang rijid.

Menurut Bryce, ciri-ciri khusus dari konstitusi yang fleksibel

adalah :

1) Elastis dapat menyesuaikan diri dengan

mudah.

2) Diumumkan dan diubah dengan cara yang sama

seperti undang-undang.

Sedangkan ciri pokok dari konstitusi yang rijid adalah :

1) Mempunyai kedudukan dan derajat yang lebih tinggi dari

peraturan perundang-undangan yang lain.

2) Hanya dapat diubah dengan cara yang khusus, istimewa

atau dengan persyaratan yang cukup berat.

Persoalan fleksibel atau rigidnya suatu konstitusi merupakan

masalah penting karena jika terlalu kaku maka akan

menimbulkan tindakan yang melanggar undang-undang dasar,

sebaliknya jika terlalu fleksibel maka undang-undang tersebut

dianggap kurang berwibawa dan dianggap enteng.

c. oKonstitusi Derajat Tinggi dan Tidak Derajat Tinggi (Supreme Constitution and Not Supreme Constitution)


51

Hukum Tata Negara

Konstitusi Derajat Tinggi

Yaitu suatu konstitusi yang mempunyai

kedudukan tertinggi dalam negara.

Jika dilihat dari segi bentuknya maka konstitusi

ini berada di atas peraturan perundang-undangan lainnya.

Syarat untuk mengubah konstitusi lebih berat

dibandingkan dengan yang lain.

Konstitusi Derajat

Yaitu suatu konstitusi yang tidak mempunyai kedudukan

serta derajat seperti konstitusi derajat tinggi.

Persyaratan untuk mengubah konstitusi tidak derajat tinggi

sama dengan persyaratan untuk merubah peraturan

perundang-undangan lainnya.

d. Konstitusi Serikat dan Konstitusi KesatuanKlasifikasi ini berkaitan dengan bentuk negara.

Konstitusi Serikat

Jika suatu negara berbentuk serikat maka terdapat sistem

pembagian kekuasaan antara pemerintah negara serikat

dengan negara bagian. Pembagian kekuasaan diatur dalam

konstitusi atau undang-undang dasar.

Konstitusi Kesatuan

Dalam negara kesatuan tidak terdapat pembagian kekuasaan

seperti itu karena seluruh kekuasaan dipegang oleh pemerintah

pusat, walaupun dalam negara kesatuan dikenal juga sistem

desentralisasi. Hal tersebut diatur dalam konstitusi.

e. Konstitusi Pemerintahan Presidensial dan ParlementerMenurut C.F. Strong dalam bukunya Modern Political

Constitution, di negara-negara di dunia terdapat dua macam


52

Hukum Tata Negara

sistem pemerintahan, yaitu sistem pemerintahan presidensial

dan parlementer.

Ciri-ciri pokok dari pemerintahan presidensial adalah :

1) Selain mempunyai kekuasaan sebagai kepala

negara, presiden juga berkedudukan sebagai kepala

pemerintahan.

2) Presiden tidak dipegang oleh pemegang kekuasaan

legislatif tetapi dipilih langsung oleh rakyat atau dewan

pemilih seperti di Amerika Serikat.

3) Presiden tidak termasuk pemegang kekuasaan

legislatif.

4) Presiden tidak dapat membubarkan pemegang

kekuasaan legislatif dan tidak dapat memerintahkan

diadakan pemilihan.

Konstitusi yang mengatur beberapa ciri di atas diklasifikasikan

sebagai konstitusi sistem pemerintahan presidensial.

Ciri-ciri pokok sistem pemerintahan parlementer adalah :

1) Kabinet yang dipilih oleh perdana menteri dibentuk atau

berdasarkan kekuatan yang menguasai parlemen.

2) Para anggota kabinet sebagian atau seluruhnya adalah

anggota parlemen.

3) Perdana menteri bersama kabinet bertanggung jawab

kepada parlemen.

4) Perdana menteri dapat memberi nasihat atau saran kepada

presiden untuk membubarkan parlemen dan memerintahkan

diadakannya pemilihan umum.

Konstitusi yang mengatur beberapa ciri sistem pemerintahan di

atas disebut Konstitusi Sistem Pemerintahan Parlementer.

6. Embrio Konstitusi


53

Hukum Tata Negara

Dalam disertasinya, Sri Soemantri berpendapat bahwa tidak

ada satupun negara di dunia saat ini yang tidak mempunyai konstitusi

atau undang-undang dasar. Negara dan konstitusi merupakan dua

lembaga yang tidak dapat dipisahkan. Bahkan ada yang berpendapat

bahwa tanpa konstitusi maka tidak ada negara.

Embrio atau asal-usul konstitusi sebagai hukum dasar (droit

constitutional) suatu negara dapat dilihat dari dua sudut pandang,

yaitu :

a. Dari sudut bentuk negara

Hawgood dalam bukunya Modern Constitution Since 1787

berpendapat bahwa sebenarnya ada sembilan macam

bentuk negara yang sekaligus menunjuk bentuk-bentuk

konstitusinya. Namun kesembilan bentuk negara tersebut

sudah menjadi bangunan historis karena saat ini sudah tidak

mempunyai arti lagi. Oleh karena itu, saat ini hanya ada tiga

bentuk negara, yaitu :

1) Spontaneous State (Spontane Staat), konstitusinya

disebut Revolutionary Constitution

Spontaneous State adalah negara yang timbul akibat

revolusi sehingga konstitusinya bersifat revolusioner.

Contohnya adalah Konstitusi Amerika Serikat dan

Konstitusi Perancis.

2) Negotiated State (Parlementaire Staat), konstitusinya

disebut Parlementarian Constitution)

Negotiated State adalah negara yang berdasar pada

kebenaran relatif (relatieve waarheid) bukan absolute

waarheid.

3) Derivative State (Algeleide Staat), konstitusinya disebut

Neo-National Constitution.

Derivative State adalah negara yang konstitusinya

mengambil pengalaman dari negara-negara yang sudah


54

Hukum Tata Negara

ada (neo-national). Derivative state hanya meniru dan

tidak berasal dari pemikiran yang asli (oorspronkelijke

gedacht). Bentuk negaranya juga meniru dari negara-

negara barat. Keadaan ini disebut sebagai neo-national

yaitu nasionalisme yang didasarkan pada kolonialisme

atau nasionalisme yang timbul karena penjajahan akibat

akulturasi proses.

Misalnya : konstitusi Burma, Thailand, Vietnam Utara,

Vietnam Selatan, India, Pakistan, Indonesia.

Menurut Prof. Mr. Djokosutono, neo-nasionalisme

adalah nasionalisme yang timbul akibat PD I.

Derivative State juga mengenai negara-negara yang

timbul setelah PD II, yaitu negara-negara baru yang

sebelumnya merupakan koloni negara barat

b. Dari sudut pembentukan konstitusi (maker)

Dalam suatu negara dimungkinkan ada lima macam bentuk

konstitusi, yaitu :

1) Konstitusi yang dibuat oleh raja

2) Konsstitusi yang dibuat oleh raja bersama rakyatnya

(berbentuk pactum).

Misalnya pada aliran monarcho-machen dimana

perjanjian antara raja dan rakyat dimuat dalam

fundamentalis. Hal ini terjadi pada abad pertengahan.

3) Konstitusi yang seluruhnya dibuat oleh rakyat (berbentuk

einigung)

Hal ini pernah terjadi dimana para calvinisten dari Inggris

mendirikan koloni Amerika.

4) Konstitusi yang dibuat oleh badan konstituante.

5) Konsitusi yang dibuat oleh pemerintahan diktator

Misalnya konstitusi Uni Soviet.


55

Hukum Tata Negara

7. Nilai Konstitusi Dr. A. Hamid . S. Attamimi dalam disertasinya berpendapat

tentang pentingnya suatu konstitusi atau undang-undang dasar, bahwa

konstitusi atau undang-undang dasar merupakan pemberi batas dan

pemberi pegangan mengenai bagaimana kekuasaan negara harus

dijalankan.

Pendapat Struycken yang menyatakan bahwa undang-undang

dasar sebagai konstitusi tertulis merupakan sebuah dokumen formal

yang berisi empat hal (lihat bahan ajar pada bab sebelumnya)

menunjukkan arti pentingnya konstitusi bagi negara. Konstitusi

merupakan barometer kehidupan bernegara dan berbangsa yang

sarat dengan bukti sejarah perjuangan para pendahulu, ide-ide dasar

yang telah digariskan oleh the founding fathers serta memberikan

arahan pada generasi penerus dalam menjalankan pemerintahan.

Semua agenda penting kenegaraan tersebut telah tercakup dalam

konstitusi sehingga dapat dikatakan bahwa konstitusi merupakan

cabang utama dalam ilmu Hukum Tata Negara.

Menurut A.G. Pringgodigdo, untuk dapat mempertahankan

eksistensinya suatu negara harus memenuhi empat unsur, yaitu :

a. Pemerintahan yang berdaulat

b. Wilayah tertentu

c. Rakyat yang hidup teratur sebagai suatu bangsa (nation)

d. Pengakuan dari negara lain

Namun, walaupun keempat unsur tersebut telah terpenuhi namun

untuk menjamin terlaksananya fungsi kenegaraan suatu bangsa

diperlukan hukum dasar untuk mengaturnya. Hukum dasar tersebut

adalah konstitusi atau undang-undang dasar. Namun, hukum dasar

suatu negara tidak hanya dapat dilihat pada ketentuan yang terdapat

dalam konstitusi atau undang-undang dasar tetapi juga dalam

konvensi.


56

Hukum Tata Negara

Prof. Mr. Djokosutono melihat pentingnya konstitusi (grondwet)

dari dua segi, yaitu :

a. Segi isi (naar de inhoud)

Konstitusi memuat dasar (grondslagen) dari struktur

(inrichting) dan memuat fungsi (administratie) negara.

b. Segi bentuk (naar de maker)

Konstitusi tidak dibuat oleh sembarang orang atau lembaga,

tetapi oleh raja, raja dengan rakyat, lembaga konstituante

atau lembaga diktator.

Berdasarkan sudut pandang yang kedua, K.C. Wheare

mengaitkan pentingnya konstitusi dengan pengertian hukum

dalam arti sempit, dimana konstitusi dibuat oleh badan yang

mempunyai wewenang hukum, yaitu badan yang diakui

secara sah untuk memberikan kekuatan hukum pada

konstitusi.

Dalam praktek ketatenegaraan suatu negara banyak dijumpai

konstitusi tertulis yang tidak berlaku secara sempurna, karena

beberapa pasalnya tidak dilaksanakan, atau konstitusi tersebut

walaupun diberlakukan tetapi tidak dijalankan karena ada kepentingan

kelompok tertentu. Hal ini disebabkan karena tidak ada pertalian yang

nyata antara pihak yang merumuskan dan membuat konstitusi dengan

pihak yang menjalankan pemerintahan. Kondisi ini dapat

menyebabkan jatuhnya suatu pemerintahan yang kemudian diikuti

dengan perubahan konstitusi. Hal ini pernah terjadi di Philiphina,

Kamboja dll.

Karl Loewenstein kemudian menyelidiki arti penting dari suatu

konstitusi tertulis (UUD) dalam suatu negara. Berdasarkan

penyelidikannya, Loewenstein berpendapat bahwa nilai suatu

konstitusi dapat dibedakan menjadi tiga jenis, yaitu :

a. Konstitusi yang mempunyai nilai normatif


57

Hukum Tata Negara

Yaitu suatu konstitusi yang telah resmi diterima oleh suatu

bangsa dan konstitusi tersebut tidak hanya berlaku dalam

arti hukum tetapi juga merupakan suatu kenyataan

sehingga dilaksanakan secara murni dan konsekuen.

Nilai normatif suatu konstitusi diperoleh jika seluruh rakyat

suatu negara benar-benar menerima dan melaksanakan

konstitusi secara murni dan konsekuen. Konstitusi ditaati

dan dijunjung tinggi tanpa penyelewengan sedikitpun.

Dengan kata lain, konstitusi tersebut telah dilaksanakan

sesuai dengan isi dan jiwanya, baik dalam bentuk produk

hukum maupun dalam bentuk kebijaksanaan pemerintah.

b. Konstitusi yang mempunyai nilai nominal

Maksudnya adalah bahwa secara hukum, konstitusi tersebut

berlaku tetapi kenyataannya kurang sempurna sebab ada

pasal-pasal tertentu dari konstitusi yang tidak berlaku.

Nilai nominal diperoleh bila ada kenyataan sampai dimana

batas berlakunya suatu konstitusi, dalam batas-batas

berlakunya itulah yang dimaksudkan dengan nilai nominal

konstitusi.

Misalnya : Ketentuan Pasal 1 Aturan Peralihan UUD 1945

sebelum amandemen dinyatakan tidak berlaku lagi karena

PPKI hanya bertugas dalam masa peralihan dan badan

tersebut sudah tidak berlaku lagi. Walaupun ketentuan

tersebut tidak dicabut namun tidak berarti masih berlaku

secara efektif.

c. Konsitusi yang mempunyai nilai semantik

Suatu konstitusi mempunyai nilai semantik jika konstitusi

tersebut secara hukum berlaku namun dalam kenyataannya

seringkali digunakan untuk melaksanakan kekuasaan

politik. Jadi, konstitusi hanya sekedar suatu istilah namun

dalam pelaksanaanya hanya digunakan untuk kepentingan


58

Hukum Tata Negara

penguasa. Jadi, pelaksanaan konstitusi selalu dikaitkan

dengan kepentingan penguasa (dalam arti negatif).

Misalnya : UUD 1945 yang berlaku sebelum masa orde

lama. UUD 1945 pada waktu itu hanya berlaku secara

hukum namun dalam praktek berlakunya hanya untuk

kepentingan penguasa.

8. Sifat Konsitusi Secara umum, suatu konstitusi memiliki sifat-sifat tertentu, yaitu:

a. Formil dan materiil

Konstitusi dalam arti formil berarti konstitusi yang tertulis

dalam ketatanegaraan suatu negara. Suatu konstitusi baru

bermakna jika konstitusi tersebut telah berbentuk naskah

tertulis dan diundangkan. Misalnya : UUD 1945.

Konstitusi materiil adalah konstitusi yang dilihat dari segi

isinya. Isi dari suatu konstitusi pada umumnya adalah hal-

hal yang bersifat dasar atau pokok bagi rakyat dan negara.

Oleh karena itu untuk membuat suatu konstitusi diperlukan

prosedur khusus.

b. Tertulis dan tidak tertulis

Membedakan secara prinsipil antara konstitusi tertulis dan

tidak tertulis sebenarnya kurang tepat, sebab istilah

konstitusi tidak tertulis digunakan untuk ”melawan”

konstitusi modern yang umumnya ditulis dalam suatu

naskah. Timbulnya konstitusi tertulis disebabkan karena

pengaruh aliran kodifikasi.

Saat ini, satu-satunya negara yang tidak memiliki konstitusi

tertulis adalah Inggris, namun prinsip-prinsip yang terdapat

dalam konstitusi Inggris dicantumkan dalam undang-undang

biasa, seperti Bill of Rights.


59

Hukum Tata Negara

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa suatu konstitusi

disebut konstitusi tertulis jika dicantumkan dalam satu atau

beberapa naskah. Sedangkan suatu konstitusi disebut

konstitusi tidak tertulis apabila tidak ditulis dalam suatu

naskah tertentu namun diatur dalam konvensi-konvensi atau

undang-undang biasa.

c. Flexible (luwes) dan rigid (kaku)

Menurut James Bryce, suatu konstitusi dikatakan fleksibel

jika memiliki ciri-ciri pokok sebagai berikut :

1) Elastis → karena dapat menyesuaikan dirinya dengan

mudah.

2) Diumumkan dan diubah dengan cara yang sama seperti

undang-undang.

Sedangkan menurut Moh. Kusnardi dan Harmaily Ibrahim,

ukuran untuk menentukan apakah suatu konstitusi bersifat

rijid atau fleksibel adalah :

1) Cara mengubah konstitusi

Setiap konstitusi tertulis umumnya akan mencantumkan

pasal tentang perubahan. Hal ini disebabkan karena

suatu konstitusi walaupun sudah dirancang agar dapat

berlaku lama namun seringkali tertinggal oleh

perkembangan masyarakat, oleh karena itu konstitusi

tersebut harus segera dirubah.

Suatu konstitusi pada dasarnya adalah suatu hukum

dasar yang merupakan dasar bagi peraturan perundang-

undangan lainnya. Karena tingkatannya yang lebih tinggi

dan menjadi dasar dari peraturan perundang-undangan

lainnya maka pembuat konstitusi menetapkan cara yang

tidak mudah untuk merubah konstitusi dengan tujuan

agar orang tidak dapat dengan mudah merubah

konstitusi.


60

Hukum Tata Negara

Suatu konstitusi bersifat fleksibel jika perubahannya tidak

memerlukan cara yang istimewa, cukup dilakukan oleh

pembuat undang-undang biasa. Misalnya konstitusi New

Zealand.

Sedangkan suatu konstitusi bersifat rijid jika

perubahannya memerlukan cara yang istimewa.

Misalnya: konstitusi Amerika Serikat, Canada, Australia

dan Swiss.

2) Apakah konstitusi tersebut mudah atau tidak mengikuti

perkembangan zaman (dinamis).

Konstitusi yang mudah mengikuti perkembangan jaman

adalah konstitusi yang fleksibel, umumnya hanya berisi

hal-hal pokok. Namun, konstitusi yang fleksibel memiliki

kelemahan atau sisi negatif, yaitu dapat mengakibatkan

kemerosotan wibawa konstitusi itu sendiri.

Menurut Elster, ada delapan situasi dimana reformasi

konstitusi lebih mudah dilakukan, yaitu di masa :

a) Krisis ekonomi dan sosial

b) Revolusi

c) Jatuhnya suatu rezim

d) Kekalahan dalam perang

e) Rekonstruksi setelah perang

f) Pembentukan negara baru

g) Kemerdekaan

9. Supremasi Konstitusi Supremasi konstitusi yaitu dimana konstitusi mempunyai

kedudukan tertinggi dalam tertib hukum suatu negara. Hal ini

disebabkan karena dalam negara modern penyelenggaraan

kekuasaan negara dilakukan berdasarkan hukum dasar (droit

constitutionil). Carl Schmit berpendapat bahwa undang-undang dasar


61

Hukum Tata Negara

(verfassung) merupakan keputusan politik yang tertinggi sehingga

konstitusi mempunyai kedudukan atau derajat supremasi dalam suatu

negara.

Pada intinya, kedudukan konstitusi dalam suatu negara dapat

dipandang dari dua aspek, yaitu :

a. Aspek Hukum

Jika dilihat dari aspek hukum, konstitusi mempunyai derajat

yang tertinggi (supremasi).

Dasar pertimbangannya adalah :

1) Konstitusi dibuat oleh badan atau lembaga pembuat

undang-undang.

2) Konstitusi dibentuk atas nama rakyat, berasal dari

rakyat, kekuatan berlakunya dijamin oleh rakyat dan

harus dilaksanakan langsung kepada rakyat untuk

kepentingan rakyat.

3) Konstitusi ditetapkan oleh lembaga atau badan yang

diakui keabsahannya.

Superioritas konstitusi mempunyai daya ikat tidak hanya

bagi rakyat/warga negara, tetapi juga bagi penguasa dan

badan pembuat konstitusi itu sendiri.

b. Aspek Moral

Jika dilihat dari aspek moral maka konstitusi tidak boleh

bertentangan dengan nilai-nilai universal dan etika moral.

Oleh karena itu jika dilihat dari constitutional phyloshofi, jika

aturan konstitusi bertentangan dengan etika moral maka

konstitusi tersebut harus dikesampingkan.

William H. Seward mencontohkan bahwa konstitusi yang

mengesahkan perbudakan tidak boleh diikuti. Selain itu,

konstitusi yang melegalkan sistem apartheid yang

bertentangan dengan moral juga harus dikesampingkan.


62

Hukum Tata Negara

Oleh karena konstitusi merupakan hukum yang tertinggi

(supremasi law) yang harus ditaati oleh rakyat dan alat-alat

perlengakapan negara maka kemudian timbul permasalahan siapa

yang akan menjamin bahwa suatu konstitusi telah diselenggarakan

secara murni dan konsekuen.

Menanggapi permasalah tersebut, menurut Miriam Budiardjo

ada beberapa pemikiran yang berbeda sesuai dengan sistem

pemerintahan yang dianut, yaitu :

a. Di Inggris → Parlemen dianggap sebagai badan

yang tertinggi oleh karena itu hanya parlemen yang boleh

menafsirkan ketentuan-ketentuan konsitusional dan menjaga

agar semua undang-undang dan peraturan lainnya sesuai

dengan ketentuan konstitusional.

b. Di negara federasi → terdapat satu badan di luar

badan legislatif yang berhak meneliti apakah suatu undang-

undang tidak bertentangan dengan konstitusi.

c. Di Amerika Serikat, India dan Jerman Barat →

wewenang untuk meneliti atau menilai apakah suatu

undang-undang tidak bertentangan dengan konstitusi

terletak pada Mahkamah Agung Federal. Di negara-negara

tersebut berlaku asas judicial supremacy.

d. Di Indonesia → hak uji material judicial review yang

berada pada Mahkamah Agung hanya terbatas pada

peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang.

Pada akhirnya, kesadaran dan semangat penyelenggara

negaralah yang dapat menjamin dilaksanakannya undang-undang

dasar secara konstitusional atau sejalan dengan bunyi ketentuan dan

jiwa naskah konstitusi. Sebab, sebagus apapun suatu konstitusi

namun jika penyelenggaranya tidak memiliki kesadaran dan

semangat yang tinggi untuk mencapai tujuan negara maka konstitusi


63

Hukum Tata Negara

tersebut tidak akan memberi arti pada kelangsungan hidup bernegara

dan hal ini dapat mengurangi hakikat kedudukan supremasi konstitusi.

Berkaitan dengan masalah supremasi konstitusi yang

berhubungan dengan adanya kemungkinan untuk merubah konstitusi

atau undang-undang dasar maka kenyataan menunjukkan bahwa tidak

semua negara memberikan kedudukan yang lebih tinggi kepada

undang-undang dasar dalam arti formal. Artinya, tidak semua undang-

undang dasar memerlukan persyaratan yang lebih berat untuk

melakukan perubahan/amandemen dibandingkan dengan undang-

undang biasa. Jadi, prosedur pembuatan, penyempurnaan dan

perubahan undang-undang dasar sama dengan prosedur pembuatan

undang-undang.

Negara-negara yang mengakui supremasi undang-undang

dasar umumnya memiliki prosedur yang lebih berat untuk merubah

undang-undang dasar dibandingkan dengan membuatnya.

Pembuatan suatu undang-undang dasar didorong oleh

kesadaran politik yang tinggi untuk mengatur penyelenggaraan

pemerintahan negara. Menurut Bryce, motif politik yang menonjol

dalam penyusunan undang-undang dasar adalah :

a. Keinginan untuk menjamin hak-hak rakyat

dan untuk mengendalikan tindakan penguasa.

b. Keinginan untuk menggambarkan sistem

pemerintahan yang jelas untuk mencegah kemungkinan

timbulnya perbuatan sewenang-wenang dari penguasa.

c. Keinginan dari pencipta kehidupan politik

baru untuk menjamin atau mengamankan pemerintahan

dalam bentuk yang permanen dan yang dapat dipahami oleh

warga negaranya.

d. Keinginan dari masyarakat untuk

menjamin aksi bersama yang efektif untuk mempertahankan

hak dan kepentingannya masing-masing.


64

Hukum Tata Negara

Berdasarkan pendapat Bryce dapat disimpulkan bahwa undang-

undang dasar dibuat secara sadar sebagai seperangkat kaidah

fundamental yang mempunyai nilai politik yang lebih tinggi

dibandingkan kaidah lain karena menjadi dasar bagi seluruh tata

kehidupan negara.

Selain itu dimungkinkan adanya kaidah hukum lain di luar

undang-undang dasar yang dianggap sederajat dengan undang-

undang dasar, yaitu :

a. Rangkaian amandemen atau kaidah tambahan undang-

undang dasar (mis: di AS). Supremasi amandemen undang-

undang dasar memiliki arti yang penting terutama jika timbul

keraguan dalam menafsirkan arti dan konsekuensi sebagian

atau seluruh amandemen undang-undang dasar tsb.

b. Jika terjadi kebiasaan ketatanegeraan yang menyimpulkan

kaidah baru yang harus dianggap sederajat dengan

undang-undang dasar.

Jika dihubungkan dengan pengertian konstitusi dalam arti luas,

maka:

7) Bagi negara dengan konstitusi kaku, kaidah konstitusi

dibedakan atas :

1) kaidah setaraf dengan undang-undang dasar

2) kaidah setaraf dengan undang-undang

3) kaidah setaraf dengan peraturan perundang-undangan di

bawah undang-undang.

8) Bagi negara dengan konstitusi luwes (mis : Inggris dan New

Zealand), kaidah konstitusi dibedakan atas :

1) kaidah setaraf dengan undang-undang

2) kaidah di bawah itu.


65

Hukum Tata Negara

10.Perubahan KonstitusiMenurut Dasril Radjab, perbuatan mengubah konstitusi dalam

bahasa Inggris disebut To Amend the Constitution. Sedangkan dalam

bahasa Belanda disebut dengan Verandring (Verandringen) in de

Grondwet. Sedangkan menurut John M. Echols, amandement berarti

mengubah undang-undang dasar.

Pada asasnya terdapat dua macam sistem yang digunakan oleh

negara-negara di dunia dalam mengubah konstitusinya, yaitu :

a. Sistem yang pertama → apabila suatu undang-undang

dasar atau konstitusi diubah maka yang akan berlaku adalah

undang-undang dasar atau konstitusi yang baru secara

keseluruhan. Sistem ini dianut oleh hampir semua negara di

dunia.

b. Sistem yang kedua → apabila suatu konstitusi diubah,

konstitusi yang asli tetap berlaku. Perubahan terhadap

konstitusi tersebut merupakan amandemen dari konstitusi

yang asli. Amandemen tersebut merupakan bagian dari

konstitusinya. Sistem ini dianut oleh Amerika Serikat.

Menurut K.C. Wheare, ada 4 cara untuk mengubah undang-

undang dasar atau konstitusi, yaitu :

a. Some Primary Forces (Beberapa kekuatan yang bersifat

primer)

Yaitu cara mengubah konsitusi yang dilakukan atau terjadi

oleh sebagian besar rakyat suatu negara yang merupakan

kekuatan-kekuatan yang berpengaruh dan dominan dalam

kehidupan negara yang bersangkutan, atau oleh golongan-

golongan kuat dalam masyarakat.

b. Formal Amandement ( Perubahan yang diatur dalam

konstitusi)


66

Hukum Tata Negara

Adalah cara mengubah konstitusi suatu negara apabila

pengubahan itu dilakukan sesuai dengan atau melalui

ketentuan-ketentuan yang tercantum di dalam peraturan

perundang-undangan yang berlaku.

c. Judicial Interpretation (Penafsiran secara hukum)

Yaitu pengubahan konstitusi yang dilakukan melalui

penafsiran berdasarkan hukum.

Misalnya : ketentuan dalam Pasal 37 UUD 1945 tentang

perubahan UUD dapat ditafsirkan bahwa perubahan UUD

1945 bukan hanya pada batang tubuhnya tetapi dapat

dilakukan pada pembukaan, batang tubuh maupun

penjelasannya.

d. Usages and Convention (Kebiasaan dan Konvensi)

Perubahan konstitusi dapat dilakukan berdasarkan

kebiasaan (usages) dan konvensi (kebiasaan

ketatanegaraan).

Misalnya :

Pidato Presiden setiap tanggal 16 Agustus di depan

sidang pleno DPR

Pemukulan palu oleh ketua DPR RI pada setiap

pembukaan sidang etc.

Menurut C.F. Strong, dalam Hukum Tata Negara dan Ilmu

Politik, perubahan konstitusi dapat dilakukan dengan 4 cara, yaitu :

a. Perubahan konstitusi yang dilakukan oleh pemegang

kekuasaan legislatif tetapi menurut pembatasan-pembatasan

tertentu (by ordinary legislative but under certain restriction)

Perubahan konstitusi menurut sistem ini dapat dilakukan

melalui tiga cara, yaitu :

1) Untuk dapat mengubah konstitusi, sidang harus dihadiri

oleh paling sedikit 2/3 atau 4/5 dari seluruh jumlah

anggota (fixed quorum of members) dan keputusan untuk


67

Hukum Tata Negara

mengubah konstitusi adalah sah jika disetujui oleh suara

terbanyak (2/3 dari jumlah anggota yang hadir).

2) Sebelum mengubah konstitusi, lembaga perwakilan

rakyat harus dibubarkan, kemudian diselenggarakan

pemilihan umum. Lembaga perwakilan rakyat yang baru

inilah (sebagai kontituante) yang melakukan perubahan

konstitusi.

3) Untuk mengubah konstitusi, dua lembaga perwakilan

rakyat (bicameral system – MPR-DPR) melakukan sidang

gabungan sebagai satu badan. Keputusan perubahan

konstitusi adalah sah jika disetujui dengan suara

terbanyak dari anggota-anggotanya.

b. Perubahan konstitusi yang dilakukan oleh rakyat melalui

suatu referendum (by the people through of referendum)

Perubahan konstitusi memerlukan pendapat langsung dari

rakyat yang dapat dilakukan melalui referendum, plebisit

atau popular vote.

Jika ada kehendak untuk merubah konstitusi, maka lembaga

negara yang diberi wewenang untuk itu mengajukan usul

perubahan kepada rakyat dalam suatu referendum atau

plebisit. Usul perubahan konstitusi telah disiapkan terlebih

dahulu. Dalam referendum atau plebisit, rakyat

menyampaikan pendapatnya dengan menerima atau

menolak usul perubahan tersebut. Penentuan diterima atau

ditolaknya usul perubahan diatur dalam konstitusi.

Misalnya di Perancis dimana de Gaulle yang diberi

wewenang khusus untuk melakukan perubahan terhadap

konstitusi dengan melakukan rancangan perubahan

kemudian rancangan itu disampaikan kepada rakyat melalui

referendum.


68

Hukum Tata Negara

c. Perubahan konstitusi yang dilakukan oleh sejumlah negara

bagian (by a major of all units of federal state).

Perubahan dengan cara ini berlaku dalam negara serikat.

Konstitusi dalam negara serikat dianggap sebagai

’perjanjian’ antara negara-negara bagian, oleh karena itu

perubahan konstitusi harus disetujui oleh sebagian besar

negara-negara bagian. Usul perubahan konstitusi dapat

diajukan oleh negara serikat atau negara bagian, namun

keputusan diterima atau ditolaknya perubahan tergantung

pada negara-negara bagian.

Misalnya di Swiss dan Australia, perubahan konsitusi

memerlukan persetujuan rakyat (lembaga perwakilan rakyat)

masing-masing negara bagian.

d. Perubahan konstitusi dilakukan dengan konvensi

ketatanegaraan (by special convention)

Cara ini dilakukan apabila untuk mengubah konstitusi

mengharuskan dibentuknya suatu badan khusus. Apabila

ada keinginan untuk mengubah undang-undang dasar,

sesuai dengan ketentuan yang berlaku maka dibentuk suatu

lembaga negara khusus yang tugas dan wewenangnya

hanya untuk mengubah konstitusi. Jika lembaga khusus

tersebut telah melaksanakan tugas dan wewenangnya

maka otomatis lembaga khusus tersebut bubar.

Usul perubahan dapat berasal dari pemegang kekuasaan

perundang-undangan atau dari lembaga khusus tersebut.

Misalnya : untuk mengubah UUDS 1950 dibentuk badan

khusus yang dinamakan Majelis Perubahan Undang-undang

Dasar.

Konvensi (convetion) didefinisikan :


69

Hukum Tata Negara

Aturan hukum kebiasaan mengenai hukum publik;

hukum kebiasaan yang tidak tertulis di bidang

ketatanegaraan.

Konvensi ketatanegaraan adalah kelaziman-

kelaziman yang timbul dalam praktek hidup

ketatanegaraan.

Konvensi ketatanegaraan juga diartikan sebagai

perbuatan ketatanegaraan yang dilakukan berulang-

ulang sehingga dapat diterima dan ditaati dalam praktek

ketatanegaraan, walaupun bukan hukum.

Menurut K.C. Wheare ada 4 sasaran yang ingin dicapai dalam

usaha mempertahankan konstitusi dengan jalan mempersulit

perubahannya, yaitu :

a. Agar perubahan konstitusi dilakukan dengan

pertimbangan yang matang, tidak secara

serampangan dan dengan sadar (dikehendaki).

b. Agar rakyat mendapat kesempatan untuk

menyampaikan pandangannya sebelum perubahan

dilakukan.

c. Khusus dalam negara serikat, hal ini dilakukan agar

kekuasaan negara serikat dan negara-negara bagian

tidak diubah oleh masing-masing pihak secara

tersendiri.

d. Agar hak-hak perseorangan atau kelompok minoritas

(minoritas bahasa, agama, budaya) mendapat

jaminan.

11.Daya Ikat KonstitusiWarga negara adalah penduduk sebuah bangsa atau negara

yang berdasarkan keturunan, tempat kelahiran dan atau orang lain

(bangsa lain) yang disahkan undang-undang sebagai warga negara


70

Hukum Tata Negara

yang mempunyai kewajiban dan hak penuh sebagai seorang warga

negara dalam suatu negara tertentu. Oleh karena itu, seluruh warga

negara seharusnya mentaati konstitusi negaranya. Namun ternyata

tidak semua warga negara mau mentaati konstitusinya. Hal ini

dipengaruhi oleh faktor-faktor tertentu yang memiliki daya ikat suatu

konstitusi.

Untuk mengetahui daya ikat suatu konstitusi dapat ditinjau dari

3 aspek, yaitu :

a. Aspek Hukum

Menurut K.C. Wheare, berdasarkan aliran positivisme

hukum, konstitusi mengikat karena konstitusi ditetapkan oleh

badan yang berwenang untuk membentuk hukum. Selain itu,

konstitusi juga dibuat untuk dan atas nama rakyat.

Jika dilihat dari prinsip wawasan negara berdasar atas

hukum (rechstaat), Zippelius berpendapat bahwa konstitusi

merupakan alat untuk membatasi kekuasaan negara.

Prinsip ini mengandung jaminan terhadap penegakan hak

asasi manusia, adanya pembagian kekuasaan dalam

negara, penyelenggaraan pemerintahan berdasarkan

undang-undang dan adanya pengawasan yudisial terhadap

penyelenggaraan pemerintah.

b. Aspek Politik

Dilihat dari aspek politik, ada dua pernyataan yang berkaitan

dengan daya ikat konstitusi, yaitu :

1) Hukum adalah produk politik

Sarjana ilmu politik banyak yang berpendapat bahwa

hukum adalah produk politik, artinya setiap produk

hukum merupakan kristalisasi dari pemikiran dan atau

proses politik. Oleh sebab itu kegiatan legislatif

(pembuat undang-undang) lebih banyak memuat


71

Hukum Tata Negara

keputusan politik dibandingkan dengan menjalankan

pekerjaan hukum yang sesungguhnya.

2) Hubungan hukum dengan kekuasaan

Mulyana W. Kusumah menyatakan bahwa

hukum sebagai sarana kekuasaan politik menempati

posisi dominan. Salah satu indikasinya adalah bahwa

negara sebagai suatu organisasi

kekuasaan/kewibawaan mempunyai kompetensi

untuk menciptakan keadaan di mana rakyatnya dapat

memenuhi kebutuhannya secara maksimal. Dalam

melaksanakan kekuasaannya, tindakan negara harus

dibatasi dengan konstitusi, walaupun dalam

prakteknya hukum sering disimpangi untuk

kepentingan politik.

Van Apeldoorn dalam hubungan ’hukum dan

kekuasaan’ menyatakan bahwa banyak orang yang

berpendapat hukum identik dengan kekuasaan.

Padahal tidak semua kekuasaan merupakan hukum.

Walaupun memang ada hubungan antara hukum

dengan kekuasaan dimana negara harus diberi

kekuasaan untuk menegakkan hukum dan tanpa

kekuasaan hukum hanya merupakan kaidah sosial

yang berisi anjuran, sebaliknya kekuasaan juga harus

dibatasi oleh hukum.

Apeldoorn mencatat beberapa pengikut paham

hukum adalah kekuasaan, yaitu :

Kaum Shopis di Yunani → keadilan adalah apa

yang bermanfaat bagi orang yang lebih kuat.

Lassalie → konstitusi suatu negara bukanlah

undang-undang dasar yang tertulis yang hanya

merupakan secarik kertas, melainkan merupakan


72

Hukum Tata Negara

hubungan-hubungan kekuasaan yang nyata

dalam suatu negara. Kecuali dalam keadaan yang

luar biasa (pada waktu revolusi), para pekerja dan

rakyat kecil menjadi bagian dari konstitusi.

Gumplowics → hukum adalah susunan definisi

yang dibentuk oleh pihak yang kuat untuk

mempertahankan kekuasaannya.

Pengikut aliran positivisme → kepatuhan

kepada hukum adalah tunduknya orang yang lebih

lemah pada kehendak yang lebih kuat, sehingga

hukum merupakan hak orang yang terkuat.

c. Aspek Moral

Moral adalah pedoman untuk mengatur perbuatan manusia

sebagai manusia ditinjau dari segi baik buruknya dipandang

dari tujuan akhir hidup manusia berdasarkan hukum kodrati.

Moral menuntut seseorang untuk menyerahkan diri secara

mutlak, tidak dapat dipaksakan dan tidak dapat ditawar.

Moral hanya mengenal sanksi yang bersifat batiniah (rasa

malu, perasaan menyesal dll) .

Jika ditinjau dari segi moral, konstitusi juga mempunyai daya

ikat karena penetapan konstitusi juga didasarkan pada nilai-

nilai moral. Konstitusi sebagai landasan fundamental tidak

boleh bertentangan dengan nilai-nilai universal dari etika

moral.

Oleh karena itu, William H. Hewet berpendapat bahwa masih

ada hukum yang lebih tinggi dari konstitusi, yaitu moral.

Jadi, secara contitutional phylosophy, jika aturan konstitusi

bertentangan dengan etika moral maka ia dapat disimpangi,

misalnya konstitusi yang mengesahkan perbudakan.


73

Hukum Tata Negara

D. SUMBER HUKUM TATA NEGARA INDONESIA MENURUT UU NO.10/2004

Pada tanggal 24 Mei 2004, DPR dan pemerintah telah menyetujui

Rancangan Undang-undang Tentang Pembentukan Peraturan

Perundang-undangan menjadi Undang-undang (UU No. 10 Tahun 2004).

Undang-undang ini menegaskan bahwa Pancasila merupakan sumber

dari segala sumber hukum negara. UUD Negara Republik Indonesia

tahun 1945 merupakan hukum dasar dalam peraturan perundang-

undangan.

Hirarki peraturan perundang-undangan diatur dalam Pasal 7 UU

No. 10 Tahun 2004, yaitu :

1. Undang-undang Dasar 1945

2. Undang-undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-

undang (Perpu)

3. Peraturan Pemerintah

4. Peraturan Presiden

5. Peraturan Daerah

a. Perda Propinsi → dibuat oleh DPRD Propinsi

dengan gubernur.

b. Perda Kabupaten/Kota → dibuat oleh DPRD

Kab/kota bersama Bupati/Walikota.

c. Perdes/Peraturan yang Setingkat → dibuat oleh

BPD atau nama lainnya bersama dengan Kepala Desa atau

nama lainnya.

Bab III Pasal 8 sampai Pasal 14 UU No. 10 Tahun 2004 mengatur

materi muatan peraturan perundang-undangan.

Di dalam UU N0. 10 Tahun 2004, Ketetapan MPR/MPRS

dihapuskan dari hierarki peraturan perundang-undangan dan

mengembalikan kedudukan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-

undang (Perpu) setingkat dengan Undang-undang. Penghapusan sumber

hukum ketetapan MPR dari tata urutan peraturan perundang-undangan


74

Hukum Tata Negara

dinilai tepat karena menurut Hamid S. Attamimi, ketetapan MPR tidak

tepat jika dikategorikan sebagai peraturan perundang-undangan


75

Hukum Tata Negara

a. Undang-undang Dasar 1945Undang-undang Dasar atau Konsitusi Negara Republik

Indonesia disahkan dan ditetapkan oleh PPKI (Panitia Persiapan

Kemerdekaan Indonesia) tanggal 18 Agustus 1945.

Istilah UUD 1945 baru timbul pada tahun 1959, yaitu ketika

pada tanggal 19 Februari 1959 Kabinet Karya mengambil kesimpulan

dengan suara bulat mengenai ”Pelaksanaan Demokrasi Terpimpin

Dalam Rangka Kembali Ke UUD 1945”. Kemudian keputusan

pemerintah disampaikan ke pihak Konstituante tanggal 22 April 1959.

jadi, pada saat disahkan dan ditetapkan hanya bernama

”Oendang-oendang Dasar”. Baru kemudian dalam Dekrit Presiden

1959 digunakan istilah UUD 1945.

Sejarah ketatanegaraan di Indonesia telah membuktikan bahwa

di Indonesia pernah berlaku tiga macam Undang-undang Dasar

(Konstitusi), yaitu :

a. UUD 1945 → berlaku antara 18 Agustus 1945 sampai 27

Deember 1949.

b. Konstitusi Republik Indonesia Serikat → berlaku antara 27

Desember 1949 sampai 17 Agustus 1950.

c. UUDS 1950 → berlaku antara 17 Agustus 1950 sampai 5 Juli

1959.

d. UUD 1945 → berlaku lagi sejak dikeluarkan Dekrit 5 Juli 1959

sampai sekarang.

b. Undang-undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perpu)

Bab III Pasal 8-14 UU No. 10 Tahun 2004 mengatur mengenai

materi muatan peraturan perundang-undangan. Menurut UU No. 10

Tahun 2004 materi muatan yang harus diatur dengan undang-undang

berisi hal-hal sebagai berikut :


76

Hukum Tata Negara

a. Mengatur lebih lanjut ketentuan UUD Negara Republik

Indonesia Tahun 1945 yang meliputi :

1) hak asasi manusia

2) hak dan kewajiban warga negara

3) pelaksanaan dan penegakan kedaulatan negara serta

pembagian kekuasaan negara

4) wilayah negara dan pembagian daerah

5) kewarganegaraan dan kependudukan

6) keuangan negara

b. Diperintahkan oleh suatu undang-undang untuk diatur

dengan undang-undang.

Materi muatan perpu sama dengan materi muatan undang-

undang.

Pada hakikatnya, Perpu sama dan sederajat dengan undang-

undang, hanya syarat pembentukannya yang berbeda. Oleh karena

itu hal tersebut ditegaskan dalam Pasal 9 UU No. 10 Tahun 2004

yang menyatakan bahwa materi muatan perpu sama dengan materi

muatan undang-undang.

c. Peraturan PemerintahMateri muatan peraturan pemerintah berisi materi untuk

menjalankan undang-undang sebagaimana mestinya.

d. Peraturan PresidenMateri muatan peraturan presiden berisi materi yang

diperintahkan oleh undang-undang atau materi untuk melaksanakan

peraturan pemerintah.

e. Peraturan DaerahMateri muatan peraturan daerah adalah seluruh materi muatan

dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas


77

Hukum Tata Negara

pembantuan, dan menampung kondisi khusus daerah serta

penjabaran lebih lanjut peraturan perundang-undangan yang lebih

tinggi.

Materi muatan desa/yang setingkat adalah seluruh materi dalam

rangka penyelenggaraan urusan desa atau yang setingkat serta

penjabaran lebih lanjut peraturan perundang-undangan yang lebih

tinggi.

Materi muatan mengenai ketentuan pidana hanya dapat dimuat

dalam undang-undang dan peraturan daerah.

E. KONVENSI KETATANEGARAAN SEBAGAI SUMBER HUKUM TATA NEGARA1. Pengertian

Dicey, seorang sarjana Inggris yang pertama kali menggunakan

istilah konvensi sebagai ketentuan ketatanegaraan menyatakan bahwa

Hukum Tata Negara (Constitutional Law) terdiri atas dua bagian, yaitu :

a. Hukum Konstitusi (The Law of the

Constitution), terdiri dari :

1) Undang-undang tentang Hukum Tata

Negara (Statuta Law)

2) Common Law yang berasal dari

keputusan-keputusan hakim (judge – made maxims) dan

ketentuan-ketentuan dari kebiasaan serta adat istiadat

(tradisional).

b. Konvensi-konvensi Ketatanegaraan

(Conventions of the Constitution) yang berlaku dan dihormati

dalam kehidupan ketatanegaraan. Namun, jika terjadi

pelanggaran maka pengadilan tidak dapat memaksakan

diberlakukannya konvensi tersebut.

Konvensi-konvensi Ketatanegaraan meliputi tiga hal, yaitu :


78

Hukum Tata Negara

1) Understanding (pengertian-

pengertian) → Raja harus mensahkan setiap rencana

undang-undang yang telah disetujui oleh kedua majelis

dalam parlemen.

2) Habits (kelaziman-kelaziman) →

Majelis tinggi tidak akan mengajukan suatu rencana

undang-undang keuangan (money bill)

3) Practices (prktek-praktek) →

Menteri-menteri meletakkan jabatan apabila mereka tidak

mendapat kepercayaan dari Majelis Rendah.

Semua contoh-contoh tersebut dalam kehidupan

ketatanegaraan diterima dan ditaati walaupun bukan hukum (law)

dalam arti sebenarnya.

Menurut Mr. J.H.P. Bellefroid dalam bukunya Inleiding tot de

rechtwetenschap in Nederland berpendapat bahwa hukum kebiasaan

meliputi semua peraturan-peraturan yang walaupun tidak ditetapkan

oleh pemerintah tetapi ditaati oleh seluruh rakyat karena mereka yakin

bahwa peraturan tersebut berlaku sebagai hukum.

Syarat-syarat bagi timbulnya hukum kebiasaan adalah :

a. Harus ada perbuatan atau tindakan yang semacam dalam

keadaan yang sama dan harus selalu diikuti oleh umum.

Namun, tidak berarti bahwa diikuti oleh seluruh rakyat

merupakan syarat mutlak untuk menimbulkan kebiasaan,

melainkan hukum kebiasaan timbul walaupun hanya ditaati

oleh golongan orang-orang yang berkepentingan. Misalnya

kebiasaan dalam lapangan perdagangan yang dibentuk dan

ditaati hanya oleh para pedagang.

b. Harus ada keyakinan hukum dari golongan orang-orang

yang berkepentingan yang disebut opinio juris seu

necessitas yang terdiri dari :


79

Hukum Tata Negara

1) Keyakinan hukum dalam arti material → suatu aturan

itu adalah menurut hukum yang baik.

2) Keyakinan hukum dalam arti formal → suatu aturan itu

harus ditaati dan diikuti tanpa mengingat nilai dari isi

aturan tersebut.

Sedangkan konvensi yang merupakan kebiasaan dalam

lapangan ketatanegaraan adalah perbuatan dalam kehidupan

ketatanegaraan yang dilakukan berulang-ulang sehingga ia diterima

dan ditaati dalam praktek ketatanegaraan, walaupun bukan merupakan

hukum.

Menurut A.K. Pringgodigdo, konvensi adalah kelaziman-

kelaziman yang timbul dalam praktek hidup.

Menurut Ismail Suny, konvensi ketatanegaraan timbul karena

adanya kebutuhan akan ketentuan-ketentuan untuk pelengkap

(suplement) rangka dasar hukum konstitusi, karena sebagaimana

disebutkan dalam Penjelasan UD 1945, UUD suatu negara hanya

sebagian dari hukum dasarnya negara itu. UUD adalah hukum dasar

yang tertulis, disamping undang-undang dasar berlaku juga hukum

dasar yang tidak tertulis, yaitu aturan-aturan dasar yang timbul dan

terpelihara dalam praktek penyelenggaraan negara, meskipun tidak

tertulis.

2. Ciri-ciri Konvensi KetatanegaraanBerdasarkan pendapat dari Dicey, maka dapat disimpulkan

bahwa konvensi ketatanegaraan harus memenuhi ciri-ciri sebagai

berikut :

a. Konvensi tersebut berkaitan dengan hal-hal dalam bidang

ketatanegaraan.

b. Konvensi tumbuh, berlaku, diikuti dan dihormati dalam

praktek penyelenggaraan negara.


80

Hukum Tata Negara

c. Konvensi sebagai bagian dari konstitusi, apabila ada

pelanggaran terhadap konvensi tidak dapat diadili oleh

badan pengadilan.

Jadi, dapat disimpulkan bahwa konvensi berkembang karena

adanya kebutuhan dalam praktek penyelenggaraan negara. Konvensi

dapat terjadi melalui suatu praktek berulang-ulang yang tumbuh menjadi

kewajiban yang harus ditaati oleh para penyelenggara negara.

Penyelenggaran negara adalah alat-alat perlengkapan atau lembaga-

lembaga negara.


81

Hukum Tata Negara

BAB IIIASAS-ASAS HUKUM TATA NEGARA

DI INDONESIA

A. ASAS-ASAS HUKUM TATA NEGARA1. Pengertian Asas-asas Hukum Tata Negara

Menurut Boedisoesetyo, mempelajari asas-asas hukum

ketatanegaraan berarti tidak luput dari penyelidikan tentang hukum

positifnya, terutama undnag-undang dasarnya sebab dari ketentuan

dalam undang-undang dasar antara lain dapat disimpulkan tipe negara

dan asas-asas kenegaraan dari negara yang bersangkutan.

Oleh karena itu pembahasan mengenai asas-asas hukum tata

negara tidak hanya membahas tentang asas-asas dari hukum tata

negara, tetapi membahas juga mengenai pengertian-pengertian.

Asas dan makna mempunyai pengertian yang berbeda

sebagaimana tampak dalam skema Logemann tentang Bahan-bahan

Hukum (Gegevens van het Recht). Menurut Logemann, setiap

peraturan hukum pada hakikatnya dipengaruhi oleh dua unsur penting,

yaitu :

a. Unsur riil

Bersifat konkret, bersumber dari lingkungan tempat

manusia itu hidup, seperti tradisi atau sifat-sifat yang

dibawa manusia sejak lahir dengan perbedaan jenisnya.

b. Unsur idiil

Bersifat abstrak, bersumber pada diri manusia itu sendiri

berupa akal/pikiran dan perasaan.

Bangunan hukum yang bersumber pada perasaan

manusia disebut asas-asas hukum (beginselen). Asas-

asas hukum seringkali berubah. Perubahan ini antara

lain disebabkan karena pandangan hidup masyarakat

yang berbeda-beda.


82

Hukum Tata Negara

Bangunan hukum yang bersumber pada akal/pikiran

manusia disebut pengertian-pengertian hukum

(begrippen). Pengertian yang terdapat dalam Hukum T

ata Negara umumnya bersifat tetap.

Misalnya : bangunan demokrasi dalam Hukum Tata

Negara dapat dilihat dari segi pengertian maupun

asasnya.

o Pengertian demokrasi adalah suatu pemerintahan

dimana rakyat ikut serta memerintah baik secara

langsung (dalam masyarakat yang masih

sederhana) maupun secara tidak

langsung/diwakilkan (dalam masyarakat modern).

o Asas demokrasi dapat berbeda antara satu negara

dengan negara lainnya tergantung pandangan hidup

masyarakatnya. Asas demokrasi di Indonesia

adalah kekeluargaan untuk mengabdi kepada

kepentingan bersama dalam mencapai tujuan yang

sama. Bagi masyarakat barat, asas demokrasi

bersifat individualistis.

2. Asas-asas Hukum Tata Negaraa. Asas Pancasila

Setiap negara didirikan atas dasar falsafah tertentu yang

merupakan perwujudan dari keinginan rakyatnya. Oleh karena itu

setiap negara mempunyai falsafah yang berbeda. Para pendiri

Republik Indonesia telah menetapkan bahwa dasar negara

Indonesia adalah Pancasila. Oleh karena itu seluruh aspek

kehidupan bangsa harus sesuai dengan Pancasila.

Dalam bidang hukum, Pancasila merupakan sumber hukum

materiil, merupakan sumber dari segala sumber hukum. Oleh


83

Hukum Tata Negara

karena itu tidak boleh ada satu peraturan perundang-undanganpun

yang bertentangan dengan Pancasila.

Pembukaan UUD 1945 mengandung empat pokok pikiran

yang meliputi suasana kebatinan dari UUD 1945. pokok-pokok

pikiran tersebut merupakan cita-cita hukum bangsa Indonesia yang

mendasari hukum dasar negara. Pokok-pokok pikiran tersebut

adalah:

1) Pokok pikiran pertama : Negara melindungi

segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia

dengan berdasar atas persatuan dengan mewujudkan

keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Rumusan ini menunjukkan pokok pikiran persatuan

bahwa negara Indonesia merupakan negara persatuan

yang hendak melindungi segenap bangsa Indonesia.

Oleh karena itu setiap penyelenggara negara dan setiap

warga negara wajib mengutamakan kepentingan negara

di atas kepentingan pribadi dan golongan.

2) Pokok pikiran kedua : Negara hendak mewujudkan

keadilan sosial bagi seluruh rakyat.

Hal ini merupakan pokok pikiran keadilan sosial yang

didasarkan pada kesadaran bahwa manusia Indonesia

mempunyai hak dan kewajiban yang sama untuk

menciptakan keadilan sosial dalam kehidupan

masyarakat.

3) Pokok pikiran ketiga : Negara yang berkedaulatan

rakyat, berdasar atas kerakyatan dan permusyawaratan

perwakilan.

Pokok pokiran yang ketiga ini menunjukkan bahwa

dalam negara Indonesia, yang berdaulat adalah rakyat

Indonesia sehingga kedaulatan ada di tangan rakyat.


84

Hukum Tata Negara

4) Pokok pikiran keempat : Negara berdasar atas

Ketuhanan Yang Maha Esa menurut dasar kemanusiaan

yang adil dan beradab.

Oleh karena itu kandungan UUD harus mewajibkan

pemerintah dan penyelenggara negara untuk

memelihara budi pekerti kemanusiaan yang luhur dan

memegang teguh cita-cita moral rakyat yang luhur.

Pokok pikiran keempat ini juga menunjukkan keyakinan

bangsa Indonesia akan adanya Tuhan Yang Maha Esa.

b. Asas Negara HukumIstilah negara hukum merupakan terjemahan dari rechstaat.

Istilah rechtstaat mulai populer di Eropa sejak abad XIX. Konsep

rechtstaat lahir dari suatu perjuangan menentang absolutisme.

Ciri-ciri rechtstaat adalah :

1) Adanya UUD atau Konstitusi yang memuat

ketentuan tertulis tentang hubungan antara penguasa

dengan rakyat.

2) Adanya pembagian kekuasaan negara.

3) Diakui dan dilindunginya hak-hak kebebasan rakyat.

Ciri-ciri tersebut menunjukkan bahwa ide pokok dari

rechstaat adalah adanya pengakuan dan perlindungan terhadap

hak asasi manusia yang bertumpu pada prinsip kebebasan dan

persamaan. Adanya pembagian kekuasaan bertujuan untuk

menghindari penumpukan kekuasaan dalam satu tangan yang

cenderung akan disalahgunakan.

Menurut Wirjono Prodjodikoro, negara hukum berarti suatu

negara yang di dalam wilayahnya adalah :

1) Semua alat-alat perlengkapan negara dalam

tindakannya baik terhadap warganegara maupun dalam


85

Hukum Tata Negara

hubungannya dengan alat-alat perlengkapan yang lain

tidak boleh sewenang-wenang dan harus memperhatikan

peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2) Semua penduduk dalam hubungan

kemasyarakatan harus tunduk pada peraturan hukum

yang berlaku.

Jika dilihat dari segi ilmu politik, Franz Magnis Suseno

mengambil 4 ciri negara hukum yaitu :

1) Kekuasaan dijalankan sesuai dengan hukum positif yang

berlaku.

2) Kegiatan negara berada di bawah kontrol kekuasaan

kehakiman yang efektif.

3) Berdasarkan sebuah UUD yang menjamin HAM.

4) Menurut pembagian kekuasaan.

Salah satu asas penting dalam negara hukum adalah asas

legalitas. Substansi dari asas legalitas adalah menghendaki agar

setiap tindakan badan/pejabat administrasi harus berdasarkan

undang-undang. Tanpa dasar undang-undang maka

badan/pejabat administrasi tiak berwenang melakukan suatu

tindakan yang dapat mempengaruhi atau mengubah keadaan

hukum warga negaranya.

Asas legalitas berkaitan erat dengan gagasan demokrasi

dan negara hukum.Gagasan demokrasi menuntut agar setiap

bentuk undang-undang dan berbagai keputusan mendapat

persetujuan dari wakil rakyat. Gagasan negara hukum menuntut

agar penyelenggaraan kenegaraan dan pemerintahan harus

didasarkan pada undang-undang dan memberikan jaminan

terhadap hak-hak dasar rakyat yang tertuang dalam undang-

undang.

Menurut Sjachran Basah, asas legalitas berarti upaya

mewujudkan paham kedaulatan hukum dan paham kedaulatan


86

Hukum Tata Negara

rakyat yang berdasarkan prinsip-prinsip monodualistis yang sifat

hakikatnya konstitutif.

Menurut Indroharto, penerapan asas legalitas akan

menunjang berlakunya kepastian hukum dan berlakunya

persamaan perlakuan.

Penegasan Indonesia sebagai negara hukum terdapat

dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 Amandement yaitu Negara

Indonesia adalah negara hukum. Konsekuensi dari negara hukum

adalah bahwa seluruh sikap, kebijakan, perilaku alat negara dan

penduduk harus berdasar dan sesuai hukum. Dalam negara

hukum, hukumlah yang memegang komando tertinggi dalam

penyelenggaraan negara.

c. Asas Kedaulatan Rakyat dan DemokrasiKedaulatan rakyat pertama kali dirumuskan dalam Piagam

Jakarta 22 Juni 1945 yang menyatakan : ”... Negara Indonesia

yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia

yang berkedaulatan rakyat”. Kalimat ini selanjutnya menjadi

rumusan Pembukaan UUD 1945.

Oleh karenaitu dapat dipahami bahwa UUD 1945 menganut

ajaran kedaulatan rakyat. Hal ini secara tegas dirumuskan dalam

Pasal 1 ayat (2) UUD 1945 yang menyatakan bahwa : ”Kedaulatan

adalah di tangan rakyat dan dilakukan sepenuhnya oleh Majelis

Permusyawaratan Rakyat”.

Selanjutnya, ketika MPR melakukan perubahan atas UUD

1945 pada tahun 2001 (1-9 November 2001) terjadi perubahan

mendasar pada Pasal 1 ayat (2) UUD 1945 yaitu : ”Kedaulatan

berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-undang

Dasar”. Rumusan ini merupakan penjabaran langsung dari paham

kedaulatan rakyat yang dinyatakan secara tegas dalam Alinea IV

Pembukaan UUD 1945.


87

Hukum Tata Negara

Perubahan ketentuan ini mengalihkan negara Indonesia

dari sistem MPR kepada sistem kedaulatan rakyat yang diatur

melalui UUD 1945. Dengan demikian, UUD 1945-lah yang menjadi

dasar dan rujukan utama dalam menjalankan kedaulatan rakyat.

Menurut Ismail Sunny, UUD 1945 tidak hanya menganut

kedaulatan rakyat tetapi juga kedaulatan Tuhan dan kedaulatan

hukum.

Kedaulatan Tuhan tampak pada beberapa rumusan, yaitu :

1) Alinea ketiga Pembukaan UUD 1945 → Atas berkat

rahmat Allah Yang Maha Kuasa.

2) Alinea keempat Pembukaan UUD 1945.

3) Pasal 29 ayat (1) UUD 1945

d. Asas Negara KesatuanPasal 1 ayat (1) UUD 1945 menyatakan dengan tegas

bahwa Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk republik.

Prinsip pada negara kesatuan adalah bahwa yang memegang

tampuk kekuasaan tertinggi atas segenap urusan negara adalah

pemerintah pusat tanpa adanya suatu delegasi atau pelimpahan

kekuasaan kepada pemerintah daerah (local government).

Dalam negara kesatuan terdapat asas bahwa seluruh

urusan negara tidak dibagi antara pemerintah pusat (central

government) dan pemerintah lokal (local government) sehingga

urusan negara dalam negara kesatuan tetap merupakan kebulatan

(eenheid) dan pemegang kekuasaan tertinggi negara adalah

pemerintah pusat.

Dalam negara kesatuan, tanggung jawab pelaksanaan

tugas-tugas pemerintahan pada dasarnya tetap berada di tangan

pemerintah pusat. Namun, sistem pemerintahan Indonesia salah

satunya menganut asas negara kesatuan yang didesentralisasikan.


88

Hukum Tata Negara

Hal ini menyebabkan ada tugas-tugas tertentu yang diurus sendiri

sehingga menimbulkan hubungan timbal balik yang melahirkan

hubungan kewenangan dan pengawasan.

Di tengah proses perubahan UUD 1945, PAH I menyusun

kesepakatan berkaitan dengan perubahan UUD 1945.

kesepakatan dasar tersebut terdiri dari lima butir. Salah satunya

adalah tetap mempertahankan bentuk negara Indonesia sebagai

Negara Kesatuan Republik Indonesia. Hal ini didasari

pertimbangan bahwa negara kesatuan adalah bentuk negara yang

ditetapkan sejak awal berdirinya negara dan dipandang paling tepat

untuk mewadahi ide persatuan sebuah bangsa yang majemuk.

Kesepakatan tersebut dikukuhkan dalam Pasal 37 ayat

(5)UUD 1945 yang menyatakan bahwa : ”Khusus mengenai bentuk

Negara Kesatuan Republik Indonesia tidak dapat dilakukan

perubahan”.

Prinsip persatuan sangat dibutuhkan karena adanya

keragaman suku bangsa, agama dan budaya yang diwarisi oleh

bangsa Indonesia dalam sejarah yang mengharuskan bangsa

Indonesia bersatu dalam keragaman.

Keragaman merupakan kekayaan yang harus dipersatukan

(united) tetapi tidak boleh disatukan atau diseragamkan

(uniformed). Oleh karena itu prinsip persatuan tidak boleh

diidentikkan dengan prinsip kesatuan. Bentuk negara kita adalah

kesatuan (unitary state) sedangkan persatuan Indonesia adalah

prinsip dasar bernegara yang harus dibangun atas dasar persatuan

(unity bukan kesatuan (uniformity).

e. Asas Pemisahan Kekuasaan dan Check and BalancesBerbagai kalangan berpendapat bahwa terjadinya krisis di

Indonesia saat ini bermuara pada ketidakjelasan konsep yang


89

Hukum Tata Negara

dibangun oleh UUD 1945, tidak adanya check and balances antar

alat kelengkapan organisasi negara.

Secara substantif, UUD 1945 banyak sekali mengandung

kelemahan. Hal ini dapat diketahui antara lain dari terlalu besarnya

kekuasaan eksekutif (executive heavy) tanpa disertai dengan

prinsip check and balances.

Dengan adanya aspek perimbangan kekuasaan (check and

balances) maka kekuasaan negara dapat diatur, dibatasi bahkan

dikontrol dengan sebaik-baiknya sehingga penyalahgunaan

kekuasaan oleh aparat penyelenggara negara

maupun pejabat negara dapat dicegah dan ditanggulangi dengan

sebaik-baiknya.

B. SUSUNAN PEMERINTAHAN 1. Negara Kesatuan (Unitary

State/Uniterisme/eenheinstaat)Negara kesatuan adalah suatu negara yang merdeka dan

berdaulat, dimana di seluruh negara yang berkuasa hanyalah satu

pemerintahan (pemerintah pusat) yang mengatur seluruh daerah. Jadi

negara kesatuan tidak terdiri dari beberapa daerah yang berstatus

sebagai negara bagian (deelstaat) atau negara dalam negara.

Dengan demikian dalam negara kesatuan hanya ada satu

pemerintahan, yaitu pemerintah pusat yang mempunyai kekuasaan

serta wewenang tertinggi dalam bidang pemerintahan negara,

menetapkan kebijaksanaan pemerintahan dan melaksanakan

pemerintahan negara baik di pusat maupun daerah serta di luar

negeri.

Negara kesatuan disebut juga negara Unitaris. Jika ditinjau dari

susunannya, negara kesatuan adalah negara yang tidak tersusun dari

beberapa negara, melainkan bersifat tunggal, tidak ada negara dalam

negara. Dengan demikian di dalam negara kesatuan hanya ada satu


90

Hukum Tata Negara

pemerintahan yaitu pemerintah pusat yang mempunyai kekuasaan

atau wewenang tertinggi dalam segala lapangan pemerintahan.

Pemerintah pusat inilah yang pada tingkat terakhir dan tertinggi dapat

memutuskan segala sesuatu dalam negara tersebut.

Negara kesatuan mewujudkan kebulatan tunggal, kesatuan,

unity dan yang mono-sentris berpusat satu.

Macam-mcam negara kesatuan, antara lain :

a. Negara kesatuan dengan sistem sentralisasi

Segala urusan diatur oleh pemerintah pusat, sedangkan

pemerintah daerah tidak mempunyai hak untuk mengurus

sendiri daerahnya, pemerintah daerah tinggal

melaksanakannya.

Misalnya : Jerman di bawah Hitler.

b. Negara kesatuan dengan sistem desentralisasi

(gedecentraliseerde eenheidstaat) dimana kepada daerah–

daerah diberi kesempatan dan kekuasaan untuk mengurus

rumah tangganya sendiri (otonomi daerah) yang dinamakan

daerah swatantra (daerah otonomi).

Misalnya : Daerah Otonomi Tingkat I, II atau

Pemkot/Pemkab.

2. Negara Federal (Federal State)Federasi berasal dari bahasa latin, feodus yang berarti

persetujuan atau perjanjian.

Negara federasi atau negara serikat (bondstaat = bundesstaat)

merupakan dua atau lebih kesatuan politik yang belum atau sudah

berstatus negara berjanji untuk bersatu dalam suatu ikatan politik,

ikatan yang akan mewakili mereka secara keseluruhan. Dalam negara

federasi, masing-masing negara tidak mempunyai kedaulatan, yang

berdaulat adalah persatuan dari negara itu yaitu Negara Serikat

(Pemerintah Federal).


91

Hukum Tata Negara

Jadi, negara-negara bagian tersebut awalnya merupakan suatu

negara berdaulat yang berdiri sendiri. Dengan menggabungkan dalam

satu negara serikat maka negara-negara yang awalnya berdiri sendiri

dan sekarang menjadi negara bagian, melepaskan sebagian

kekuasaannya dan menyerahkannya kepada negara serikat.

Kekuasaan yang diserahkan disebutkan satu demi satu

(limitative), hanya kekuasaan yang disebutkan saja yang diserahkan

kepada negara serikat (delegated powers). Umumnya kekuasaan yang

diberikan oleh negara bagian kepada negara serikat adalah hal-hal

yang berhubungan dengan luar negeri, pertahanan negara, keuangan

dan urusan pos. Dengan demikian kekuasaan yang diberikan bersifat

terbatas karena kekuasaan yang asli ada pada negara bagian itu

sendiri.

Anggota-anggota federasi tidak berdaulat dalam arti

sesungguhnya. Federasilah (negara) sebagai kesatuan nasional yang

berdaulat. Anggota-anggota suatu federasi disebut ’negara bagian’

(deelstaat, state, anton, lander).

Kekuasaan asli tetap pada negara bagian. Negara bagian

berhubungan langsung dengan rakyat. Kekuasaan yang dimiliki

negara serikat adalah kekuasaaan yang diterima dari negara bagian.

Bentuk negara federasi adalah gejala modern yang baru

dikenal pada tahun 1787 ketika para pembentuk konstitusi negara

Amerika Serikat memilih federasi sebagai bentuk pemerintahan

mereka. Sejak saat itu Amerika Serikat menjadi contoh negara lain

yang ingin membentuk federasi

Bentuk federasi tidak dikenal pada zaman kuno atau dalam

abad pertengahan (abad ke V-XV). Hal ini disebabkan karena federasi

memerlukan syarat-syarat tertentu.

Menurut C.F. Strong, dalam bukunya Modern Political

Institution, diperlukan dua syarat untuk mewujudkan federasi, yaitu :


92

Hukum Tata Negara

a. Harus ada perasaan nasional (a sense of nationality)

diantara anggota-anggota kesatuan-kesatuan politik yang

hendak berfederasi.

b. Harus ada keinginan dari anggota-anggota kesatuan-

kesatuan politik akan persatuan (union), bukan kesatuan

(unity) karena apabila anggota-anggota kesatuan tersebut

menginginkan kesatuan mereka akan membentuk negara

kesatuan, bukan federasi.

Selain itu, negara federasi mempunyai ciri-ciri khas, yaitu :

a. Adanya supremasi konstitusi federasi.

b. Adanya pemencaran kekuasaan (distribution of power)

antara negara federal dengan negara bagian.

c. Adanya suatu kekuasaan yang tertinggi yang bertugas

menyelesaikan sengketa-sengketa yang mungkin timbul

antara negara federasi dengan negara bagian.

2. Aplikasi di IndonesiaPembukaan UUD 1945 menyatakan bahwa : ”... maka

disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu

Undang-undang Dasar Negara Indonesia yang terbentuk dalam

susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat

dengan berdasarkan kepada.... ”

Selanjutnya, Pasal 1 ayat (1) menyatakan bahwa : ”Negara

Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk republik”.

Namun demikian, Badan PPKI menyimpulkan bahwa bentuk

negara adalah republik. Hal ini dapat diketahui dari beberapa definisi :

a. Bentuk negara bukan monarki (kerajaan) Pasal 1 ayat 1

UUD 1945 : Negara Indonesia adalah negara kesatuan yang

berbentuk repunlik (bukan kerajaan).


93

Hukum Tata Negara

b. Kepala negara dipilih dan tidak turun temurun Pasal 6

ayat 2 : Presiden dan wakil presiden dipilih oleh rakyat dan

tidak turun temurun.

c. Masa jabatan kepala negara ditentukan dalam kurun waktu

tertentu Pasal 7 UUD 1945 : Presiden dan wakil

presiden memegang jabatan selama 5 tahun.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa bentuk negara

Indonesia adalah republik dan susunan negaranya adalah kesatuan.

C. SISTEM PEMERINTAHANSistem pemerintahan merupakan gabungan dari dua istilah, yaitu

:

1. Sistem

Menurut Carl J. Friedrich, sistem adalah suatu keseluruhan

terdiri dari beberapa bagian yang mempunyai hubungan

fungsional baik diantara bagian-bagian maupun hubungan

fungsional terhadap keseluruhannya. Sehingga hubungan

tersebut menimbulkan suatu ketergantungan antara bagian-

bagian. Akibatnya, jika salah satu bagian tidak bekerja

dengan baik akan mempengaruhi keseluruhannya.

2. Pemerintahan

Pemerintahan adalah segala urusan yang dilakukan oleh

negara dalam menyelenggarakan kesejahteraan rakyatnya

dan kepentingan negara sendiri.

Oleh karena itu jika kita membicarakan tentang sistem

pemerintahan pada dasarnya adalah membicarakan

bagaimana pembagian kekuasaan serta hubungan antara

lembaga-lembaga negara menjalankan kekuasaan-kekuasaan

negara itu, dalam rangka menyelenggarakan kepentingan

rakyat.

Pada dasarnya sistem pemerintahan dapat dibedakan dalam :


94

Hukum Tata Negara

1. Sistem ParlementerSistem parlementer merupakan sistem pemerintahan dimana

hubungan antara eksekutif dan legislative (badan perwakilan)

mempunyai hubungan yang erat. Hal ini disebabkan karena adanya

pertanggungjawaban para menteri kepada parlemen. Setiap kabinet

yang dibentuk harus mendapat dukungan kepercayaan dengan suara

terbanyak dari parlemen. Dengan demikian kebijakan parlemen atau

kabinet tidak boleh menyimpang dari apa yang dikehendaki oleh

parlemen.

Ciri-ciri umum dari sistem pemerintahan parlementer adalah :

a. Kabinet yang dipimpin oleh Perdana Menteri dibentuk oleh

atau atas dasar kekuatan dan atau kekuasaan-kekuasaan

yang menguasai parlemen.

b. Kabinet dengan ketuanya (eksekutif) bertanggung jawab

kepada parlemen (legislatif). Jika kabinet (seluruh kabinet,

satu atau beberapa anggotanya) mendapat mosi tidak

percaya dari parlemen maka kabinet (seluruh kabinet, satu

atau beberapa anggotanya tersebut) harus mengundurkan

diri.

c. Sebagi imbangan dapat dijatuhkannya kabinet, maka

Kepala Negara (presiden, raja atau ratu) dengan saran atau

nasihat dari Perdana Menteri dapat membubarkan parlemen.

d. Secara prinsipil, kekuasaan kehakiman tidak tergantung

pada lembaga eksekutif dan legislatif. Hal ini dimaksudkan

untuk mencegah intimidasi dan intervensi dari lembaga lain.

Berdasarkan sejarah ketatanegaraan, sistem parlementer

merupakan kelanjutan dari bentuk negara Monarki Konstitusional

dimana kekuasaan raja dibatasi oleh konstitusi. Oleh karena itu dalam

sistem parlementer, kedudukan presiden, raja dan ratu adalah

sebagai kepala negara. Di Inggris dikenal istilah The King can do no

wrong.


95

Hukum Tata Negara

Dalam sistem parlementer, eksekutif adalah kabinet yang terdiri

dari perdana menteri dan menteri-menteri yang bertanggung jawab

secara sendiri-sendiri atau bersama-sama kepada parlemen.

Pertanggung jawaban menteri kepada parlemen dapat berakibat

kabinet meletakkan jabatan dan mengembalikan mandat kepada

kepala negara jika parlemen tidak percaya lagi kepada kabinet.

a. Sistem Parlementer dengan Dua Partai

Dalam sistem dua partai, ketua partai politik yang

memenangkan pemilu sekaligus ditunjuk sebagai formatur

kabinet dan langsung menjadi perdana menteri. Seluruh menteri

dalam kabinet adalah mereka yang terpilih sebagai anggota

parlemen dengan konsekuensi setelah diangkat menjadi

menteri harus non aktif dalam parlemen. Hal ini disebabkan

karena partai politik yang menguasai kabinet sama dengan

partai politik yang memegang mayoritas di House of Commons.

Kedudukan kabinet sangat kuat sehingga jarang dijatuhkan oleh

parlemen sebelum dilaksanakan pemilu berikutnya. Misalnya :

sistem parlementer di Inggris.

b. Sistem Parlementer dengan Multi Partai

Dalam parlemen dengan sistem multi partai, tidak ada partai

politik yang mampu menguasai kursi secara mayoritas

sehingga pembentukan kabinet sering tidak lancar. Kepala

negara akan menunjuk tokoh politik tertentu untuk bertindak

sebagai pembentuk kabinet/formatur. Formatur harus

mengingat perimbangan kekuatan di parlemen sehingga kabinet

yang dibentuk merupakan kabinet koalisi (gabungan dari

beberapa partai politik).

Koali didasarkan pada kompromi. Oleh karena itu seringkali

setelah kabinet berjalan partai politik dapat menarik

dukungannya dengan menarik menterinya. Oleh karena itu

dalam sistem parlemen dengan multi partai sering terjadi


96

Hukum Tata Negara

ketidakstabilan pemerintah (sering terjadi pergantian kabinet).

Misalnya di negara Republik Indonesia pada tahun 1950 – 1959

terjadi 7 kali pergantian kabinet.

2. Sistem PresidensiilPemerintahan dengan sistem presidensiil adalah suatu

pemerintahan dimana eksektutif tidak bertanggung jawab kepada

badan perwakilan rakyat. Kekuasaan eksekutif berada di luar

pengawasan langsung parlemen.

Ciri-ciri sistem pemerintahan presidensiil :

a. Presiden adalah kepada eksekutif yang memimpin

kabinetnya yang semua diangkat dan bertanggung jawab

kepada presiden. Presiden sebagai kepala eksekutif

sekaligus sebagai kepala negara (lambang negara) dengan

masa jabatan yang telah ditentukan secara pasti dalam

UUD.

b. Presiden tidak dipilih oleh badan legislatif tetapi dipilih oleh

sejumlah pemilih. Oleh karena itu ia bukan bagian dari

badan legislatif seperti dalam sistem parlementer.

c. Presiden tidak bertanggung jawab kepada badan legislatif

sehingga tidak dapat dijatuhkan oleh badan legislatif.

d. Sebagai imbangannya, Presiden tidak dapat menjatuhkan

kabinet.

Dalam sistem pemerintahan presidensiil, presiden bertanggung

jawab kepada pemilihnya (kiescollege). Sehingga presiden

diberhentikan atas tuduhan House of Representatives setelah

diputuskan oleh senat. Misalnya : sistem pemerintahan presidensiil di

USA.

3. Komparasi Sistem Pemerintahan Parlementer dengan Sistem Pemerintahan Presidensiil


97

Hukum Tata Negara

Perbedaan diantara dua sistem pemerintahan tersebut

disebabkan karena perbedaan latar belakang sejarah politik masing-

masing negara.

Secara umum perbedaan diantara dua sistem pemerintahan

tersebut adalah :

Sistem Pemerintahan

Parlementer

Sistem Pemerintahan

Presidensiil

1. Latar Belakang Timbulnya

Timbul dari bentuk negara

monarki yang kemudian

mendapat pengaruh dari

pertanggungjawaban

menteri. Raja berfungsi

sebagai faktor stabilisasi jika

terjadi perselisihan antara

eksekutif dan legislatif.

Misalnya : kerajaan Inggris,

Belanda, Perancis.

2 Keuntungan

Penyesuaian antara pihak

eksekutif dan legislatif dapat

lebih mudah dicapai.

3. Kelemahan

a. Pertentangan antara

eksekutif dan legislatif

dapat terjadi sewaktu-

waktu, menyebabkan

kabinet harus

mengundurkan diri dan

akibatnya pemerintahan

1. Latar Belakang Timbulnya

Timbul dari keinginan untuk

melepaskan diri dominasi

kekuasaan raja dengan

mengikuti ajaran

Montesquieu dengan

ajaran Trias Politika.

Misalnya : negara USA

timbul sebagai reaksi

kebencian terhadap raja

George III (Inggris).

2. Keuntungan

Pemerintahan untuk jangka

waktu yang ditentukan itu

stabil.

3. Kelemahan

Dapat terjadi kemungkinan

tujuan negara yang telah

ditetapkan oleh eksekutif

berbeda dengan legislatif.


98

Hukum Tata Negara

tidak stabil.

b. Sebaliknya, Presiden

dapat membubarkan

legislatif.

c. Pada sistem parlementer

dengan multi partai

(kabinet koalisi) apabila

terjadi mosi tidak percaya

dari beberapa partai

politik sehingga sering

terjadi pergantian kabinet.

4. Sistem QuasiSistem pemerintahan quasi merupakan bentuk variasi dari

sistem pemerintahan presidensiil dan parlementer. Dalam sistem ini

dikenal dua macam quasi, yaitu :

a. Quasi Presidensiil

Presiden merupakan kepala pemerintahan dengan dibantu

oleh kabinet (ciri presidensiil) tetapi dia bertanggung jawab

kepada lembaga dimana dia bertanggung jawab sehingga

lembaga ini (legislatif) dapat menjatuhkan presiden/eksekutif

(ciri sistem parlementer).

Misalnya : sistem pemerintahan Republik Indonesia.

b. Quasi Parlementer

5. Sistem ReferendumSistem referendum merupakan bentuk variasi dari sistem quasi

(quasi presidensiil) dan sistem presidensiil murni. Tugas pembuat

undang-undang berada di bawah pengawasan rakyat yang mempunyai

hak pilih. Pengawasan itu dilakukan dalam bentuk referendum.Dalam

sistem ini pertentangan antara eksekutif dan legislatif jarang terjadi.


99

Hukum Tata Negara

Berkaitan dengan pengawasan rakyat dalam bentuk referendum

maka dikenal dua sistem referendum, yaitu :

a. Referendum Obligator → jika persetujuan dari rakyat

mutlak harus diberikan dalam suatu pembuatan peraturan

perundang-undangan yang akan mengikat rakyat

seluruhnya.

Misalnya : persetujuan yang dibuat oleh rakyat dalam

pembuatan UUD.

b. Referendum Fakultatif → jika persetujuan dari rakyat

dilakukan terhadap UU biasa, karena kurang pentingnya,

setelah UU itu diumumkan dalam jangka waktu yang

ditentukan.

Keuntungan dari sistem referendum adalah bahwa dalam setiap

masalah negara, rakyat ikut serta menanggulanginya dan kedudukan

pemerintah stabil sehingga pemerintah akan memperoleh pengalaman

yang baik dalam menyelenggarakan kepentingan rakyat.

Kelamahan dari sistem referendum adalah bahwa rakyat tidak

mampu menyelesaikan setiap masalah yang timbul karena untuk

mengatasi suatu persoalan diperlukan pengetahuan yang luas dari

rakyat. Selain itu, sistem ini tidak dapat dilaksanakan jika banyak

terdapat perbedaan faham antara rakyat dan eksekutif yang

menyangkut kebijaksanaan politik.

Contoh sistem pemerintahan referendum adalah Swiss.

D. SISTEM PEMERINTAHAN DI INDONESIA1. Sistem Pemerintahan Pra-Amandemen UUD 1945

a. Sistem Pemerintahan Menurut SifatnyaBerdasarkan UUD 1945, sistem pemerintahan Indonesia

adalah presidensiil, namun bukan sistem presidensiil yang murni

jika diukur dari syarat-syarat yang harus ada dalam sistem

presidensiil.


100

Hukum Tata Negara

Pasal 4 dan 17 UUD 1945 menunjukkan bahwa

pemerintahan Indonesia menganut sistem presidensiil dimana

presiden menjadi kepala eksekutif (pemerintahan) dan mengangkat

serta memberhentikan para menteri yang bertanggung jawab

kepadanya.

Namun, jika dilihat dari Pasal 5 ayat (1) dan dalam

kaitannya dengan Pasal 21 ayat (2) UUD 1945, dapat disimpulkan

bahwa sistem pemerintahan presidensiil tersebut tidak sepenuhnya

presidensiil karena berdasarkan pasal tersebut presiden dan DPR

bersama-sama membuat UU. Hal ini berarti bahwa sistem

presidensiil di Indonesia tidak berdasarkan pelaksanaan ajaran

Trias Politika.

Ciri-ciri parlementer yang ada pada pemerintahan di

Indonesia :

1) Pertanggung jawaban Presiden kepada

MPR

2) Kedudukan Presiden sebagai mandataris

pelaksana GBHN

Dengan demikian berdasarkan Pasal 4 ayat (1) dan Pasal

17 UUD 1945, sistem pemerintahan di Indonesia adalah

presidensiil karena presiden adalah eksekutif dan menteri-menteri

adalah pembantu presiden. Tetapi jika dilihat dari sudut

pertanggungjawaban presiden kepada MPR maka eksekutif dapat

dijatuhkan oleh lembaga negara lain (kepada siapa presiden

bertanggung jawab, hal ini merupakan ciri pemerintahan

parlementer). Maka sistem pemerintahan di Indonesia berdasarkan

UUD 1945 dapat disebut quasi presidensiil.


101

Hukum Tata Negara

b. Sistem Pemerintahan Menurut Pembagian KekuasaanUUD 1945 tidak menganut sistem pemisahan kekuasaan

berdasarkan Trias Politika sebagaimana diajarkan oleh

Montesquieu, tetapi menganut sistem pembagian kekuasaan,

karena :

1) UUD 1945 tidak membatasi secara tegas

bahwa setiap kekuasaan harus dilakukan oleh satu

organ/badan tertentu yang tidak boleh saling campur

tangan.

2) UUD 1945 tidak membatasi kekuasaan dibagi

atas tiga bagian saja.

3) UUD 1945 tidak membagi habis kekuasaan

rakyat yang dilakukan oleh MPR (Pasal 1 ayat 2) kepada

lembagalembaga negara lainnya.

UUD 1945 menetapkan 4 kekuasaan dan 7 lembaga negara,

yaitu :

1) Kekuasaan eksaminatif (Inspektif) → BPK

2) Kekuasaan legislatif → DPR, DPD

3) Kekuasaan eksekutif (pemerintahan negara) →

Presiden dan Wakil Presiden.

4) Kekuasaan yudikatif (kehakiman) → MA (Mahkamah

Agung), MK (Mahkamah Konstitusi) dan MY (Mahkaham

Yudikatif)

Lembaga-lembaga lain yang tidak diatur oleh UUD 1945

termasuk dalam organisasi pemerintahan yang disebut sebagai

lembaga pemerintah (regering-organen) dan lembaga administrasi

negara (administrative-organen). Misalnya Pemerintahan Daerah

dan Pemerintahan Desa.


102

Hukum Tata Negara

c. Pokok Pikiran Pemerintahan Negara Indonesia Menurut Penjelasan UUD 1945

Sistem pemerintahan di Indonesia adalah presidensiil. Hal ini

dijelaskan secara sistematis dalam Penjelasan UUD 1945 yang

memuat 7 buah kunci pokok, yaitu :

1) Indonesia adalah negara yang berdasar atas hukum

( rechstaat )

Negara Indonesia adalah negara yang berdasar atas

hukum dan bukan kekuasaan belaka. Hal ini berarti

bahwa negara dalam melaksanakan tindakan apapun

harus selalu dilandasi oleh hukum atau segala

tindakannya harus dapat dipertanggung jawabkan secara

hukum.

Negara hukum yang dimaksud oleh UUD 1945 bukanlah

negara hukum dalam arti formal (sebagai polisi lalu lintas

atau penjaga malam) tetapi negara hukum dalam arti

material (dalam arti luas) yaitu negara tidak hanya

melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah

Indonesia tetapi juga harus memajukan kesejahteraan

umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa.

2) Sistem Konstitusional

Pemerintah berdasar atas sistem konstitusi (hukum

dasar) dan tidak bersifat absolutisme (kekuasaan yang

tidak tak terbatas).

Sistem ini menegaskan bahwa pemerintahan negara

dibatasi oleh konsitusi dan otomatis dibatasi juga oleh

ketentuan hukum yang merupakan produk konstitusional

lainnya seperti GBHN, UU dll.

Sistem ini juga memperkuat dan menegaskan sistem

negara hukum.


103

Hukum Tata Negara

Berdasarkan kedua sistem ini diharapkan dapat tercapai

mekanisme hubungan tugas dan hukum antara lembaga-

lembaga negara yang dapat menjamin terlaksananya

sistem itu sendiri.

3) Kekuasaan negara yang tertinggi berada di tangan MPR

Kedaulatan rakyat dipegang oleh MPR sebagai

penjelmaan seluruh rakyat Indonesia.

Sebagai pemegang kekuasaan yang tertinggi, MPR

mempunyai tugas dan wewenang, yaitu :

a) Menetapkan UUD dan GBHN.

b) Memilih dan mengangkat Presiden dan Wapres.

Majelis mengangkat dan melantik Kepala Negara dan

Wakil Kepala Negara, oleh karena itu Kepala Negara dan

Wakil Kepala Negara harus tunduk dan bertanggung

jawab kepada MPR.

4) Presiden adalah penyelenggaran pemerintahan negara

yang tertinggi di bawah Majelis.

Presiden adalah penyelenggara pemerintahan tertinggi di

bawah MPR. Dalam menjalankan pemerintahan,

kekuasaan dan tanggung jawab ada pada Presiden

(concentration of power and responsibility upon the

President).

5) Presiden tidak bertanggung jawab kepada DPR

Presiden harus bekerja sama dengan DPR tetapi

Presiden tidak bertanggun jawab kepada DPR,artinya

kedudukan Presiden tidak tergantung dari DPR.

Presiden harus mendapat persetujuan dari DPR untuk

membentuk UU serta menetapkan APBN.

Presiden tidak dapat membubarkan DPR dan DPRpun

tidak dapat menjatuhkan presiden.


104

Hukum Tata Negara

6) Menteri Negara adalah pembantu Presiden, Menteri

Negara tidak bertanggung jawab kepada DPR.

Kedudukan menteri tidak tergantung pada DPR tetapi

pada Presiden. Pengangkatan dan pemberhentian

menteri merupakan wewenang sepenuhnya Presiden

(Pasal 17 ayat 2).

Menteri bertanggung jawab kepada Presiden.

Dengan petunjuk dan persetujuan Presiden, menteri-

menterilah yang sebenarnya menjalankan pemerintahan

di bidangnya masing-masing.

7) Kekuasaan Kepala Negara tidak tak terbatas

Kepala negara bukanlah dikatator karena ia harus

mempertanggungjawabkan tindakannya kepada MPR.

2. Sistem Pemerintahan Pasca-Amandemen UUD 1945a. Perubahan Pertama UUD 1945

Perubahan terhadap UUD 1945 terjadi setelah timbulnya

tuntutan reformasi, yang diantaranya berkaitan dengan

reformasi konstitusi (constitutional reform)

Sebelum terjadinya amandemen terhadap UUD 1945,

kedudukan dan kekuasaan presiden sangat dominan. Hal ini

terlihat dalam kurun waktu demokrasi terpimpin 1959-1967

dimana MPR (S) yang merupakan lembaga tertinggi

dikendalikan oleh presiden. Sedangkan dalam kurun waktu

1967-1998, DPR yang berdasarkan UUD 1945 mempunyai hak

inisiatif (mengajukan usul RUU) tidak dapat melakukan haknya

karena semua RUU berasal dari pemerintah.

Oleh karena itu, amandemen terhadap UUD 1945 dilakukan

dengan tujuan untuk :

1) Mengurangi/mengendalikan kekuasaan presiden.


105

Hukum Tata Negara

2) Mengembalikan hak legislasi kepada DPR, sedangkan

presiden berhak untuk mengajukan RUU kepada DPR.

b. Perubahan Kedua UUD 1945Perubahan kedua terhadap UUD 1945 dilakukan pada

substansi yang meliputi pemerintahan daerah, wilayah negara,

warganegara dan penduduk, hak asasi manusia, pertahanan

dan keamanan negara, bendera, bahasa, lambang negara dan

lagu kebangsaan, serta DPR, khususnya tentang keanggotaan,

fungsi, hak maupun tentang tata cara pengisiannya. Berkaitan

dengan pengisian keanggotaan DPR, maka semua anggota

DPR dipilih secara langsung oleh rakyat.

c. Perubahan Ketiga UUD 1945Perubahan ketiga dilakukan menurut teori konstitusi, terhadap

susunan ketatanegaraan yang bersifat mendasar. Dari

perubahan terhadap UUD 1945 terlihat bahwa sistem

pemerintahan yang dianut adalah sistem pemerintahan pr

esidensiil.

Ciri-ciri sistem pemerintahan presidensiil terlihat pada :

1) Prosedur pemilihan presiden dan wakil presiden

2) Pertanggung jawaban presiden dan wakil presiden atas

kinerja kerjanya sebagai lembaga eksekutif.

d. Perubahan Keempat UUD 1945Ada sembilan item pasal substansial pada perubahan keempat

UUD 1945, antara lain :

1) Keanggotaan MPR

Berkaitan dengan keanggotaan MPR dinyatakan bahwa

MPR terdiri atas anggota DPR dan DPD yang dipilih melalui

pemilu. Hal ini berarti tidak ada satupun anggota MPR yang


106

Hukum Tata Negara

keberadaannya diangkat sebagaimana yang terjadi sebelum

amandemen, dimana anggota MPR yang berasal dari unsur

utusan daerah dan ABRI melalui proses pengangkatan,

bukan pemilihan.

2) Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden tahap kedua

3) Kemungkinan Presiden dan Wakil Presiden berhalangan

tetap.

4) Kewenangan Presiden

Kewenangan Presiden sebagai kepala pemerintahan dan

kepala negara mengalami perubahan mendasar dimana

setiap kebijakan Presiden harus mendapat persetujuan atau

sepengetahuan DPR.

Perubahan keempat ini membatasi kewenangan Presiden

yang sebelumnya.

5) Keuangan negara dan bank sentral

6) Pendidikan dan kebudayaan

7) Perekonomian nasional dan kesejahteraan sosial

8) Aturan tambahan dan aturan peralihan

9) Kedudukan penjelasan UUD 1945.

Berdasarkan ketentuan-ketentuan yang terjadi pada perubahan

terhadap UUD 1945, langsung atau tidak langsung mempengaruhi

sistem pemerintahan, diantaranya pada :

a. Konsep Negara HukumUUD 1945 pasca amandemen mempertegas deklarasi negara

hukum, dari yang semula hanya ada dalam Penjelasan, menjadi

bagian dari Batang Tubuh UUD 1945.

Implementasi ketegasan konsep negara hukum Indonesia adalah

sistem pemilihan umum secara langsung oleh rakyat sehingga

mereka bebas dalam menentukan sikap dan pendapatnya.


107

Hukum Tata Negara

Menurut Oemar Seno Adji, pemilu yang bebas merupakan hal yang

sangat fundamental bagi negara hukum karena melalui pemilu

langsung, akuntabilitas anggota parlemen semakin tinggi.

b. Kedudukan PresidenSebelum amandemen UUD 1945, kedudukan dan kekuasaan

Presiden sangat dominan, terutama dalam praktek

penyelenggaraan negara. Dengan amandemen UUD 1945 maka

kekuasaan Presiden dikurangi dengan mengembalikan kekuasaan

legislatif kepada DPR. Selain itu, periodisasi lembaga kepresidenan

dibatasi secara tegas, dimana seseorang hanya dapat dipilih

sebagai Presiden maksimal untuk dua kali periode jabatan.

c. Sistem PemerintahanUUD 1945 pasca amandemen menetapkan dengan jelas mengenai

sistem presidensiil dalam sistem pemerintahan.

Menurut Sri Soemantri, ciri-ciri sistem presidensiil dalam UUD

1945 pasca amandemen antara lain adalah :

1) Presiden dan Wakil Presiden dipilih dalam satu pasangan

secara langsung oleh rakyat.

2) Presiden tidak lagi bertanggung jawab kepada MPR karena

lembaga ini tidak lagi bertindak sebagai pelaksana kedaulatan

rakyat.

d. Kedudukan MPR dan DPRMelalui amandemen UUD 1945, MPR tidak lagi berkedudukan

sebagai lembaga tertinggi negara dan pemegang kedaulatan rakyat

yang tertinggi.

Hal ini berimplikasi pada kewenangan MPR yang dulu memiliki

kedudukan strategis, melalui amandemen maka kewenangannya

menjadi :


108

Hukum Tata Negara

1) Mengubah dan menetapkan UUD

2) Melantik Presiden dan atau Wakil Presiden

3) Memberhentikan Presiden dan atau Wakil Presiden dalam

masa jabatannya menurut UUD 1945.

E. DEMOKRASIDemokrasi merupakan asas dan sistem yang paling baik di dalam

sistem politik dan ketatanegaraan. Pemikiran reformasi politik di berbagai

negara berpendapat bahwa demokrasi adalah pilihan terbaik dari berbagai

pilihan yang ada. Masalah yang sampai saat ini belum tuntas adalah

mengenai perdebatan implementasi demokrasi dalam praktek.

Pelaksanaan demokrasi yang tidak sama antara negara yang

satu dengan negara yang lain tergantung dari falsafah yang dianut oleh

negara yang bersangkuan. Misalnya : pelaksanaan demokrasi di

Indonesia yang berfalsafah Pancasila berbeda dengan pelaksanaan

demokrasi di negara-negara liberal yang individualistis.

1. Pengertian DemokrasiDemokrasi berasal dari bahasa Yunani, yaitu :

Demos → rakyat.

Cratein → pemerintah

Jadi, demokrasi berarti pemerintahan rakyat,yang kemudian

dikenal dengan pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat

(government from the pople, by the people and for the people).

Henry B. Mayo menyatakan bahwa demokrasi didasari oleh

beberapa nilai, yakni :

a. Menyelesaikan perselisihan dengan damai dan secara

melembaga.

b. Menjamin terselenggaranya perubahan secara damai dalam

suatu masyarakat yang sedang berubah.

c. Menyelenggarakan pergantian pimpinan secara teratur.


109

Hukum Tata Negara

d. Membatasi pemakaian kekerasan sampai minimum.

e. Mengakui serta menganggap wajar adanya keragaman

(diversity) dalam masyarakat yang tercermin dalam

keanekaragaman pendapat, kepentingan serta tingkah laku.

f. Menjamin tegaknya keadilan.

Untuk melaksanakan nilai-nilai demokrasi perlu diselenggarakan

beberapa lembaga, yaitu :

a. Pemerintahan yang bertanggung jawab

b. Suatu Dewan Perwakilan Rakyat yang mewakili golongan-

golongan dan kepentingan-kepentingan dalam masyarakat

dan yang dipilih dalam pemilihan umum yang bebas dan

rahasia dan atas dasar sekurang-kurangnya dua calon untuk

setiap kursi.

c. Suatu organisasi politik yang mencakup satu atau lebih

partai politik.

d. Pers dan media massa yang bebas untuk menyatakan

pendapat.

e. Sistem peradilan yang bebas untuk menjamin hak-hak

asasi untuk mempertahankan keadilan.

2. Perkembangan DemokrasiPada awal pertumbuhannya, demokrasi telah mencakup

beberapa asas dan nilai yang diwariskan dari masa lampau, yaitu dari

masa Yunani Kuno.

Sistem demokrasi yang terdapat di negara kota (city state)

Yunani Kuno pada abad ke-6 sampai ke-3 AD merupakan demokrasi

langsung (direct democracy) yaitu suatu bentuk pemerintahan dimana

hak untuk membuat keputusan politik dijalankan secara langsung

oleh seluruh warga negara. Sifat langsung dari demokrasi di Yunani

dapat diselenggarakan secara efektif karena berlangsung dalam

kondisi yang sederhana, wilayah yang terbatas serta jumlah penduduk


110

Hukum Tata Negara

yang sedikit (300 ribu penduduk dalam satu kota). Selain itu,

ketentuan demokrasi hanya berlangsung untuk warga negara yang

resmi, yang hanya sebagian kecil dari penduduk. Untuk mayoritas

penduduk yang merupakan budak belian dan pedagang asing maka

demokrasi tidak berlaku.

Sedangkan dalam negara modern, demokrasi tidak bersifat

langsung, tetapi demokrasi perwakilan (representative democracy).

Gagasan demokrasi Yunani hilang pada abad pertengahan

(600-1400 M). Masyarakat abad pertengahan dicirikan oleh struktur

sosial yang feodal, dimana kehidupan sosial dan spiritualnya dikuasai

ole Paus dan pejabat agama lainnya. Kehidupan politik ditandai

dengan perebutan kekuasaan diantara para bangsawan.

Dilihat dari sudut perkembangannya, demokrasi abad

pertengahan menghasilkan suatu dokumen penting yaitu Magna

Charta (Piagam Besar) 1215. Magna Charta dianggap sebagai ide

awal dari konstitusionalisme serta pengakuan atas kebebasan dan

kemerdekaan rakyat. Magna Charta pada intinya berisi ketentuan

bahwa Raja John tidak akan memungut pajak tanpa persetujuan rakyat

dan tidak akan menahan seseorang tanpa diadili terlebih dahulu.

Walaupun Raja John menandatangani Magna Charta di bawah

paksaan dari kaum bangsawan saat itu.

Sebelum abad pertengahan berakhir, di Eropa Barat pada awal

abad ke-16, muncul negara-negara nasional (national state) dalam

bentuk yang modern. Hal ini menyebabkan Eropa Barat mengalami

beberapa perubahan sosial dan kultural dalam rangka mempersiapkan

jalan untuk memasuki zaman yang lebih modern dengan keyakinan

bahwa akal dapat memerdekakan diri dari pembatasan-

pembatasannya.

Saat itu di Eropa Barat timbul dua aliran/pemikiran yang sangat

mempengaruhi masyarakatnya, yaitu :

a. Renaissance


111

Hukum Tata Negara

Renaissance adalah aliran yang menghidupkan kembali

minat kepada kesusastraan dan kebudayaan Yunani Kuno

yang selama abad pertengahan telah disisihkan.

b. Reformasi

Reformasi serta perang-perang agama yang menyusul

menyebabkan manusia berhasil melepaskan diri dari

penguasaan gereja baik di bidang spiritual dalam bentuk

dogma maupun di bidang sosial politik.

Hasil perdebatan ini adalah timbulnya gagasan mengenai

perlu adanya kebebasan beragama serta ada garis

pemisah yang tegas antara soal-soal agama dengan soal-

soal keduniawian, khususnya di bidang pemerintahan. Hal

ini dinamakan ”pemisahan antara gereja dan agama”.

Kedua aliran tersebut mempersiapkan masyarakat di Eropa

Barat pada tahun 1650-1800 untuk menyelamai masa Aufklarung

(abad pemikiran) dan rasionalisme.

Rasionalisme adalah suatu aliran pikiran yang ingin

memerdekakan manuisia dari batas-batas yang ditentukan oleh gereja

dan mendasarkan pemikiran atas akal (ratio) semata.

Kebebasan berpikir kemudian membuka jalan untuk meluaskan

gagasan bahwa manusia mempunyai hak-hak politik yang tidak boleh

diselewengkan oleh raja dan menimbulkan kecaman terhadap raja

yang memiliki kekuasaan tak terbatas. Pemberontakan terhadap

kedudukan raja yang absolut ini didasarkan atas suatu teori

rasionalitas yang umumnya dikenal sebagai social contract (kontrak

sosial).


112

Hukum Tata Negara

3. Macam-macam DemokrasiDi dunia ini dikenal bermacam-macam demokrasi, misalnya

demokrasi konstitusional, demokrasi parlementer, demokrasi

terpimpin, demokarsi Sovier, demokrasi nasional dan lain-lain.

Namun, dari sekian banyaknya aliran demokrasi, ada dua

kelompok aliran yang paling penting, yaitu :

a. Demokrasi Konstitusional

Demokrasi konstitusional mencita-citakan sebuah

pemerintahan yang terbatas kekuasaannya, yaitu suatu

negara hukum (rechstaat) yang tunduk pada rule of

law.

Ciri khas dari demokrasi konstitusional adalah gagasan

bahwa pemerintahan yang demokratis adalah pemerintahan

yang terbatas kekuasaannya dan tidak dibenarkan bertindak

sewenang-wenang terhadap rakyatnya. Kekuasaan negara

dibagi sedemikiran rupa sehingga kesempatan untuk

menyalahgunakan kekuasaan diperkecil yaitu dengan cara

menyerahkannya kepada beberapa orang atau badan dan

tidak memusatkan kekuasaan pemerintahan dalam satu

tangan atau badan.

b. Demokrasi Komunisme

Demokrasi yang berdasarkan komunisme mencita-citakan

suatu pemerintahan yang tidak dibatasi kekuasaannya

(machstaat) dan bersifat totaliter.

Dalam negara demokrasi komunis, negara dianggap sebagai

alat pemaksa yang akhirnya akan lenyap dengan sendirinya

dengan munculnya masyarakat komunis.

Menurut Karl Marx dan Engels :

Negara tak lain dan tak bukan adalah mesin yang

dipakai oleh satu kelas untuk menindas kelas lain.


113

Hukum Tata Negara

Negara hanya merupakan satu lembaga transisi

yang dipakai dalam perjuangan untuk menindas lawan-

lawan dengan kekerasan.

Negara pada akhirnya akan lenyap jika masyarakat komunis

sudah tercapai dan tidak ada lagi yang ditindas.

4. Sistem dan Praktik Demokrasi di IndonesiaDemokrasi di Indonesia adalah demokrasi Pancasila. Unsur-

unsur dalam demokrasi Pancasila meliputi :

a. Demokrasi berdasarkan kedaulatan rakyat.

Kedaulatan rakyat pertama kali dirumuskan dalam Piagam Jakarta

22 Juni 1945 yang menyatakan : ”... Negara Indonesia yang

terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang

berkedaulatan rakyat”. Kalimat ini selanjutnya menjadi rumusan

Pembukaan UUD 1945.

Oleh karenaitu dapat dipahami bahwa UUD 1945 menganut

ajaran kedaulatan rakyat. Hal ini secara tegas dirumuskan dalam

Pasal 1 ayat (2) UUD 1945 yang menyatakan bahwa : ”Kedaulatan

adalah di tangan rakyat dan dilakukan sepenuhnya oleh Majelis

Permusyawaratan Rakyat”.

Selanjutnya, ketika MPR melakukan perubahan atas UUD 1945

pada tahun 2001 (1-9 November 2001) terjadi perubahan

mendasar pada Pasal 1 ayat (2) UUD 1945 yaitu : ”Kedaulatan

berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-undang

Dasar”. Rumusan ini merupakan penjabaran langsung dari paham

kedaulatan rakyat yang dinyatakan secara tegas dalam Alinea IV

Pembukaan UUD 1945.

Perubahan ketentuan ini mengalihkan negara Indonesia dari

sistem MPR kepada sistem kedaulatan rakyat yang diatur melalui

UUD 1945. Dengan demikian, UUD 1945-lah yang menjadi dasar

dan rujukan utama dalam menjalankan kedaulatan rakyat.


114

Hukum Tata Negara

Menurut Ismail Sunny, UUD 1945 tidak hanya menganut

kedaulatan rakyat tetapi juga kedaulatan Tuhan dan kedaulatan

hukum. Kedaulatan Tuhan tampak pada beberapa rumusan, yaitu :

1) Alinea ketiga Pembukaan UUD 1945 → Atas berkat rahmat

Allah Yang Maha Kuasa.

2) Alinea keempat Pembukaan UUD 1945 → ”.... Ketuhanan

Yang Maha Esa. ”

3) Pasal 29 ayat (1) UUD 1945 → Negara berdasar atas

Ketuhanan Yang Maha Esa.

Ayat ini menyatakan kepercayaan bangsa Indonesia terhadap

Tuhan Yang Maha Ea.

b. Demokrasi berdasarkan kepentingan umum.

Kepentingan umum disebut res publica res publica yang dalam

UUD 1945 dibakukan sebagai republik yang bersifat kesatuan →

Pasal 1 ayat 1 UUD 1945 : ”Negara Indonesia adalah negara

kesatuan yang berbentuk republik”. Di tengah perubahan UUD

1945 PAH I merumuskan lima butir kesepakatan. Salah satu

kesepakatannya adalah tetap mempertahankan bentuk negara

kesatuan. Hal ini didasari pertimbangan bahwa bentuk negara

yang ditetapkan sejak awal adalah negara kesatuan.

Kesepakatan tersebut dikukuhkan dalam Pasal 37 ayat (5) UUD

1945 yang menyatakan bahwa : ”Khusus mengenai bentuk Negara

Kesatuan Republik Indonesia tidak dapat dilakukan perubahan”.

c. Demokrasi menampilkan sosok negara hukum.

Istilah negara hukum merupakan terjemahan dari rechstaat. Istilah

rechtstaat mulai populer di Eropa sejak abad XIX. Konsep

rechtstaat lahir dari suatu perjuangan menentang absolutisme.

Ciri-ciri rechtstaat adalah :


115

Hukum Tata Negara

1) Adanya UUD atau Konstitusi yang memuat

ketentuan tertulis tentang hubungan antara penguasa dengan

rakyat.

2) Adanya pembagian kekuasaan negara.

3) Diakui dan dilindunginya hak-hak kebebasan rakyat.

Ciri-ciri tersebut menunjukkan bahwa ide pokok dari rechstaat

adalah adanya pengakuan dan perlindungan terhadap hak asasi

manusia yang bertumpu pada prinsip kebebasan dan persamaan.

Adanya pembagian kekuasaan bertujuan untuk menghindari

penumpukan kekuasaan dalam satu tangan yang cenderung akan

disalahgunakan.

Menurut Wirjono Prodjodikoro, negara hukum berarti suatu negara

yang di dalam wilayahnya adalah :

1) Semua alat-alat perlengkapan negara dalam

tindakannya baik terhadap warganegara maupun dalam

hubungannya dengan alat-alat perlengkapan yang lain tidak

boleh sewenang-wenang dan harus memperhatikan peraturan

perundang-undangan yang berlaku.

2) Semua penduduk dalam hubungan

kemasyarakatan harus tunduk pada peraturan hukum yang

berlaku.

Jika dilihat dari segi ilmu politik, Franz Magnis Suseno mengambil

4 ciri negara hukum yaitu :

1) Kekuasaan dijalankan sesuai dengan hukum positif yang

berlaku.

2) Kegiatan negara berada di bawah kontrol kekuasaan kehakiman

yang efektif.

3) Berdasarkan sebuah UUD yang menjamin HAM.

4) Menurut pembagian kekuasaan.

Salah satu asas penting dalam negara hukum adalah asas

legalitas. Substansi dari asas legalitas adalah menghendaki agar


116

Hukum Tata Negara

setiap tindakan badan/pejabat administrasi harus berdasarkan

undang-undang. Tanpa dasar undang-undang maka

badan/pejabat administrasi tiak berwenang melakukan suatu

tindakan yang dapat mempengaruhi atau mengubah keadaan

hukum warga negaranya.

Asas legalitas berkaitan erat dengan gagasan demokrasi dan

negara hukum.Gagasan demokrasi menuntut agar setiap bentuk

undang-undang dan berbagai keputusan mendapat persetujuan

dari wakil rakyat. Gagasan negara hukum menuntut agar

penyelenggaraan kenegaraan dan pemerintahan harus didasarkan

pada undang-undang dan memberikan jaminan terhadap hak-hak

dasar rakyat yang tertuang dalam undang-undang.

Menurut Sjachran Basah, asas legalitas berarti upaya mewujudkan

paham kedaulatan hukum dan paham kedaulatan rakyat yang

berdasarkan prinsip-prinsip monodualistis yang sifat hakikatnya

konstitutif.

Menurut Indroharto, penerapan asas legalitas akan menunjang

berlakunya kepastian hukum dan berlakunya persamaan

perlakuan.

Penegasan Indonesia sebagai negara hukum terdapat dalam Pasal

1 ayat (3) UUD 1945 Amandement yaitu Negara Indonesia adalah

negara hukum. Konsekuensi dari negara hukum adalah bahwa

seluruh sikap, kebijakan, perilaku alat negara dan penduduk harus

berdasar dan sesuai hukum. Dalam negara hukum, hukumlah yang

memegang komando tertinggi dalam penyelenggaraan negara.

d. Negara demokrasi menggunakan pemerintahan yang terbatas

kekuasaannya.

Dalam penjelasan UUD 1945 dinyatakan bahwa pemerintahan

didasarkan atas konstitusi (hukum dasar) dan tidak berdasarkan

absolutisme (kekuasaan yang tidak terbatas).


117

Hukum Tata Negara

Indonesia merupakan negara demokrasi konstitusional. Demokrasi

konstitusional mencita-citakan sebuah pemerintahan yang terbatas

kekuasaannya, yaitu suatu negara hukum (rechtstaat) yang tunduk

pada rule of law.

Atas dasar demokratis, rechstaat dikatakan sebagai ”negara

kepercayaan timbal balik” yaitu kepercayaan dari rakyat

pendukungnya bahwa kekuasaan yang diberikan tidak akan

disalahgunakan dan kepercayaan dari penguasa bahwa dalam

batas kekuasaannya dia mengharapkan kepatuhan dari rakyat

pendukungnya.

Menurut S.W. Couwenberg, asas demokratis yang melandasi

rechstaat meliputi lima asas, yaitu :

1) Asas hak-hak politik.

2) Asas mayoritas

3) Asas perwakilan

4) Asas pertanggungjawaban

5) Asas publik

e. Semua negara demokrasi menggunakan lembaga perwakilan.

Lembaga perwakilan di Indonesia meliputi MPR, DRR dan DPD.

1) Majelis Permusyawaratan Rakyat

MPR adalah pemegang kekuasaan negara tertinggi atau

pemegang kedaulatan rakyat. Sebagai pemegang kekuasaan

tertinggi maka MPR membawahi lembaga-lembaga negara

yang lain.

Pada masa orde lama, MPR diigunakan untuk memperkokoh

ideologi Manipol Usdek dan menyatakan Presiden Soekarno

sebagai presiden seumur hidup. DPR dilucuti dari berbagai

wewenang, seperti mengajukan usul angket dan usul mosi.

MPR orde baru hasil Sidang Umum I (1966) di bawah

demokrasi Pancasila membuktikan bahwa anggota MPRS


118

Hukum Tata Negara

merasa dirinya berhak mengkoreksi beberapa keputusan MPR

sebelumnya. Untuk itu beberapa keputusan MPR Orde lama

antara lain TAP MPRS No. III/MPRS/1963 yang menyatakan

Presiden Soekarno sebagai presiden seumur hidup dibatalkan.

Selain itu dalam rangka pemurnian pelaksanaan UUD 1945,

maka produk-produk legislatif di luar produk MPRS yang

tidak sesuai dengan UUD ditinjau kembali.

Selanjutnya, karena masih besarnya kekuasaan MPR dalam

praktik ketatanegaraan maka tidak jarang hal ini diselewengkan

atau digunakan sebagai alat untuk memperbesar kekuasaan

Presiden di luar ketentuan UUD 1945. misalnya : pemberian

kekuasaan yang tidak terbatas kepada Presiden melalui TAP

MPR No. V/MPR/1998 tentang Pemberian Tugas dan

Wewenang Khusus kepada Presiden/Mandataris MPR RI

Dalam Rangka Penyuksesan dan Pengamanan Pembangunan

Nasional Sebagai Pengamalan Pancasila.

Praktik-praktis yang melanggar UUD tersebut menyebabkan

MPR dalam Sidang Tahunan 2001 memutuskan meniadakan

Pasal 1 ayat (2) lama dan menggantinya menjadi : ”Kedaulatan

berada di tangan rakyat dan dilakukan menurut UUD”.

Perubahan tersebut mengisyaratkan bahwa kedudukan MPR

tidak lagi sebagai lembaga tertinggi negara dan tidak lagi

memegang kedaulatan rakyat. Perubahan tersebut juga

berimplikasi pada pengurangan kewenangan MPR.

2) Dewan Perwakilan Rakyat

Secara umum, fungsi DPR meliputi fungsi legislasi, fungsi

pengawasan dan fungsi budget. Diantara ketiga fungsi tersebut

yang paling menarik adalah fungsi memprakarsai pembuatan

undang-undang. Namun, sepanjang pemerintahan orde baru

ternyata belum pernah ada undang-undang yang lahir atas


119

Hukum Tata Negara

inisiatif DPR sehingga muncul sindiran bahwa DPR hanya

tukang stempel.

Setelah terjadi perubahan terhadap UUD, maka beban tugas

dan tanggung jawab DPR semakin berat. Pergeseran

kewenangan membentuk undang-undang dari sebelumnya di

tangan Presiden lalu dialihkan kepada DPR merupakan

langkah konstitusional untuk meletakkan secara tepat fungsi-

fungsi lembaga negara sesuai dengan bidang tugasnya

masing-masing.

3) Dewan Perwakilan Daerah

DPD merupakan lembaga baru yang muncul melalui

perubahan ketiga UUD 1945. Hadirnya DPD dalam struktur

ketatanegaraan diatur dalam Pasal 22C dan 22D.

f. Di dalam negara demokrasi kepala negara adalah atas nama

rakyat.

g. Negara demokrasi mengakui hak asasi

Selama ini UUD 1945 dipandang sangat sederhana dalam

mengatur jaminan hak asasi manusia, yakni diatur dalam beberapa

pasal sebagai berikut :

1) Pasal 27 UUD 1945

2) Pasal 28 UUD 1945

3) Pasal 29 ayat (2) UUD 1945

4) Pasal 30 ayat (1)

Karena saat ini tuntutan masyarakat akan jaminan terhadap hak

asasi manusia semakin kompleks maka melalui Amandemen kedua

UUD 1945 dilakukan perluasan materi hak asasi manusia yaitu

diatur dalam Bab XA dengan judul Hak Asasi Manusia yang terdiri

dari Pasal 28a-28j.


120

Hukum Tata Negara

h. Kelembagaan negara didasarkan pada pertimbangan yang

bersumber pada kedaulatan rakyat.

Pasal 1 ayat (2) UUD 1945 Amandemen : Kedaulatan berada di

tangan rakyat dan dilaksanakan menurut undang-undang dasar.

Rumusan baru ini merupakan penjabaran langsung dari kedaulatan

rakyat. Sedangkan rumusan sebelumnya justru telah mereduksi

paham kedaulatan rakyat menjadi paham kedaulatan negara.

i. Setiap demokrasi memiliki tujuan dalam bernegara.

Setiap negara pasi memiliki tujuan tertentu, antara negara yang

satu dengan yang lain pasti memiliki tujuan yang berbeda.

Perbedaan tujuan bernegara didasarkan pada filosofi, situasi-

kondisi dan sejarah dari masing-masing negara yang terbentuk.

Secara garis besar, teori tujuan negara membagi arah tujuan

bernegara menjadi tiga, yaitu:

1) Mencapai kekuasaan politik

Negara identik dengan penguasa. Oleh sebab itu tujuan negara

adalah membangun kekuasaan secara efektif. Pemerintah atau

penguasa menggunakan kekuasaannya untuk memaksakan

kehendaknya, mempertahankan dan memperluas

kekuasaannya.

2) Mencapai kemakmuran material

Negara berusaha memenuhi kebutuhan materialnya secara

terstruktur melalui pemerintahan yang ada.

Tujuan demokrasi Indonesia adalah masyarakat adil dan

makmur berdasarkan Pancasila.

3) Mencapai kebahagiaan akhirat (konsep eksatologis)

Negara memberikan fasilitas kepada rakyatnya agar rakyat

dapat dengan leluasa menjalankan ibadahnya untuk

mempersiapkan hidup sesudah mati (life after death), karena


121

Hukum Tata Negara

kehidupan di dunia hanya sebentar sedangkan kehidupan di

akhirat adalah kehidupan yang abadi.

Tujuan hakiki negara Republik Indonesia terdapat dalam alinea

ke4 Pembukaan UUD 1945, yaitu :

1) Mencapai Ketuhanan

2) Mencapai kemanusiaan universalitas

3) Mencapai kesatuan bangsa, membentuk pemerintahan negara

dan mencerdaskan kehidupan bangsa.

4) Mencapai kerakyatan hikmah kebijaksanaan dalam

permusyawaratan/perwakilan

5) Mencapai keadilan sosial.

j. Setiap demokrasi memiliki mekanisme pelestariannya.

Pelestarian demokrasi Pancasila dijamin dengan persyaratan

Kepala Negara harus asli dan perubahan hukum dasar adalah sulit.

Pasal 6 UUD 1945 Amandemen ketiga :

”Calon Presiden dan Wakil Presiden harus seorang warga negara Indonesia sejak kelahirannya dan tidak pernah menerima kewarganegaraan lain karena kehendaknya sendiri tidak pernah mengkhianati negara, serta mampu secara rohani dan jasmani untuk melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai Presiden dan Wakil Presiden”.

Konstitusi di Indonesia termasuk konstitusi yang rigid dimana

perubahan terhadap konstitusi harus dilakukan dengan mekanisme

tertentu.

Jika berdasarkan teori dari K.C. Wheare dimana ada 4 cara untuk

mengubah suatu UUD maka :

Sebelum amandemen → perubahan

konstitusi dilakukan dengan judicial interpretation (penafsiran

secara hukum) yaitu perubahan konstitusi yang dilakukan

melalui penafsiran hukum.


122

Hukum Tata Negara

Misalnya : ketentuan dalam Pasal 37 UUD 1945 tentang

perubahan UUD dapat ditafsirkan bahwa perubahan UUD 1945

dapat dilakukan pada pembukaan, batang tubuh dan

penjelasan. .

Setelah amandemen → perubahan

konstitusi dilakukan dengan Formal Amandement yaitu cara

mengubah konstitusi suatu negara yang sesuai dengan

ketentuan yang tercantum dalam peraturan perundang-

undangan. Perubahan konstitusi diatur dalam Pasal 37 ayat (1-

4) UUD 1945 Amandemen keempat.

k. Setiap demokrasi memiliki lembaga legislatif.

Sebelum amandemen, lembaga legislatif adalah Presiden dan

DPR. Setelah amandemen, lembaga legislatif hanya DPR.

Pasal 20A UUD 1945 :

”DPR memiliki fungsi legislasi, anggaran dan pengawasan”

l. Setiap demokrasi memiliki lembaga eksekutif.

Kekuasaan eksekutif di Indonesia adalah Presiden dan menteri-

menteri.

Berdasarkan Pasal 17 UUD 1945 Perubahan Pertama, maka dalam

menyelenggarakan negara, Presiden dibantu oleh para menteri.

Setiap menteri membidangi urusan tertentu dalam pemerintahan.

m. Setiap demokrasi memiliki kekuasaan kehakiman.

Kekuasaan kehakiman harus merupakan kekuasaan yang merdeka

untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan

keadilan.

Pasal 24 ayat (2) UUD 1945 Amandemen Ketiga :

”Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahny dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan


123

Hukum Tata Negara

peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konsitusi”.


124

Hukum Tata Negara

n. Dalam demokrasi, kedudukan warga negara adalah sama.

Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 :

”Setiap warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya”.

o. Setiap demokrasi memberikan kebebasan dalam penyaluran

aspirasi rakyat.

Pasal 28 UUD 1945 :

”Kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran

dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan

undang-undang”.

p. Setiap demokrasi menggariskan tata cara menggerakkan negara

yang bersifat demokratis.

Menggerakkan negara dilakukan dengan perencanaan

Sebelum terjadi perubahan dalam UUD 1945, menggerakkan

negara yang dilakukan dengan perencanaan disebut GBHN yang

disusun secara musyawarah. Penetapan GBHN merupakan

wewenang MPR.

Setelah amandemen, MPR tidak lagi mempunyai wewenang untuk

menetapkan GBHN.

Oleh karena itu diundangkan UU No. 25 Tahun 2004 tentang

Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.

Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan

masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan

memperhitungkan sumber daya yang tersedia.

Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional adalah suatu

kesatuan tata cara perencanaan pembangunan untuk

menghasilkan rencana-rencana pembangunan dalam jangka

panjang, jangka menengah dan tahunan yang dilaksanakan oleh


125

Hukum Tata Negara

unsur penyelenggara negara dan masyarakat di tingkat pusat dan

daerah.

Selanjutnya, untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 19 ayat

(1) UU No. 25 Tahun 2004 maka dikeluarkan Peraturan Presiden

RI No. 7 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka

Menengah Nasional Tahun 2004-2009.


126

Hukum Tata Negara

BAB IVLEMBAGA-LEMBAGA NEGARA

MENURUT UUD 1945

A. PEMBAGIAN KEKUASAANSecara umum, suatu sistem ketatanegaraan membagi kekuasaan

pemerintah ke dalam trichotomy, yang terdiri dari eksekutif, legislatif dan

yudikatif yang biasa disebut dengan trias politica.

Pembagian kekuasaan selalu dihubungkan dengan Montesquieu.

Berdasarkan ajaran Montesquieu, tidak dibenarkan adanya campur

tangan atau saling mempengaruhi antara lembaga yang satu dengan

yang lainnya. Oleh karena itu ajaran Montesquieu disebut “Pemisahan

Kekuasaan”.

Sedangkan menurut Soepomo, UUD 1945 mempunyai sistem

tersendiri, yaitu berdasarkan pembagian kekuasaan. Walaupun masing-

masing lembaga sudah mempunyai tugas tertentu namun dimungkinkan

adanya kerjasama antara lembaga yang satu dengan yang lainnya. Jadi,

UUD 1945 tidak menganut pemisahan kekuasaan (separation of power)

tetapi dalam sistem ketatanegaraan menurut UUD 1945 dikenal

pembagian kekuasaan sebagai berikut :

1. Pada dasarnya UUD 1945 mengenal pembagian kekuasaan.

2. UUD 1945 membagi kekuasaan kepada tiga lembga yang

diatur secara mendasar kedudukan dan fungsinya.

3. antar lembaga Negara yang satu dengan yang lainnya ada

kerjasama dalam menjalankan fungsi dan tugasnya sesuai

dengan peraturan perundang-undangan.

4. Kekuasaan yudikatif dalam menjalankan tugasnya merupakan

kekuasaan yang merdeka, bebas dari pengaruh kekuasaan

lainnya.

Menurut Ismail Sunny, dalam negara hukum yang terpenting

bukan ada atau tidaknya trias politica tetapi dapat atau tidaknya alat-alat


127

Hukum Tata Negara

kekuasaan Negara tersebut dihindarkan dari praktek birokrasi tirani. Hal

ini tidak tergantung pada pemisahan kekuasaan tetapi pada ada tidaknya

sendi Negara demokrasi yang berkedaulatan rakyat.

B. LEMBAGA LEGISLATIFMenurut John A. Jacobson, secara umum struktur organisasi

lembaga perwakilan rakyat terdiri dari dua bentuk, yaitu :

1. Lembaga perwakilan rakyat satu kamar (unicameral)

2. Lembaga pewakilan rakyat dua kamar (bicameral)

Pada prinsipnya, kedua kamar majelis dalam sistem bikameral

memliki kedudukan yang sederajat. Satu sama lain tidak

saling membawahi, baik secara politik maupun secara

legislatif. Undang-undang tidak dapat ditetapkan tanpa

persetujuan bersama yang biasanya dilakukan oleh suatu

panitia bersama ataupun melalui sidang gabungan di antara

kedua majelis tersebut.

Awalnya, tujuan dibentuknya parlemen bikameral

dihubungkan dengan bentuk negara federasi yang

memerlukan dua kamar majelis. Kedua majelis perlu diadakan

dengan maksud melindungi federasi itu sendiri. Tetapi dalam

perkembangannya, sistem bikameral juga dipraktekkan di

lingkungan negara kesatuan.

Alasan penggunaan sistem bikameral adalah :

a. Adanya kebutuhan akan perlunya suatu keseimbangan

yang lebih stabil antara pihak eksekutif dan legislatif.

b. Keinginan untuk membuat sistem parlementer berjalan,

jika tidak lebih efesien, setidaknya lebih lancar melalui

suatu majelis (chamber) yang disebut revising chamber

untuk memelihara a careful check on the sometimes

hasty decisions of a first Chamber.


128

Hukum Tata Negara

Penerapan sistem bikameral dalam prakteknya sangat

dipengaruhi oleh tradisi, kebiasaan dan sejarah

ketatanegaraan negara yang bersangkutan.

Menurut Bagir Manan, praktek unikameral dan bikameral tidak

terkait dengan landasan negara, bentuk negara, bentuk pemerintahan

atau sistem pemerintahan tertentu, kedua bentuk tersebut merupakan

hasil proses panjang praktek ketatanegaraan di suatu negara.

Di Inggris, sistem bikameral terdiri dari :

1. Majelis Tinggi (The House of Lord) → Majelis Tinggi berperan

dalam pembuatan dan perumusan kebijaksanaan luar negeri.

2. Majelis Rendah (The House of Commond) → di beberapa

negara, Majelis Rendah biasanya diberi wewenang untuk

mengambil prakarsa mengajukan rencana anggaran dan

pendapatan negara.

Sistem bikameral di Inggris dilatarbelakangi oleh sejarah. Inggris

menjalankan sistem dua kamar antara lain untuk tetap memelihara

kehadiran perwakilan kaum bangsawan disamping rakyat umum. Sistem

dua kamar di Inggris tidak terlepas dari proses demokratisasi badan

perwakilan. Semula, badan perwakilan di Inggris hanya terdiri dari kaum

bangsawan atau yang mewakili kelompok agama atau institusi tertentu.

Demokratisasi dan tumbuhnya kelas sosial baru (kelas menengah)

kemudian menuntut perwakilan rakyat yang mewakili rakyat umum.

Lahirlah Majelis Tinggi dan Majelis Rendah.

Sedangkan sistem bikameral di USA terdiri dari :

1. Senat (Senate) sebagai Majelis Tinggi

2. DPR (House of Respresentative) sebagai Majelis Rendah

Sistem dua kamar di Amerika Serikat merupakan hasil kompromi

antara negara bagian yang berpenduduk banyak dengan yang

berpenduduk sedikit. House of Respresentative (DPR) mewakili seluruh

rakyat. Setiap negara bagian diwakili dua orang senator tanpa

membedakan jumlah penduduk negara bagian.


129

Hukum Tata Negara

UUD 1945 pra amandemen menganut sistem unikameral dengan

menempatkan MPR sebagai supremasi yang memegang penuh

kedaulatan rakyat. Akibatnya timbul ketimpangan ketatanegaraan

terutama antar lembaga negara, dimana akibat superioritas tersebut, MPR

dapat memberikan justifikasi pada semua lembaga negara tanpa

terkecuali. Hal ini mengakibatkan eksistensi tiga kekuasaan lembaga

negara (eksekutif, legislatif dan yudikatif) menjadi semu.

Sidang Umum MPR 2001 berhasil mengamandemen UUD 1945

dengan mengembalikan sistem ketatanegaraan khususnya kelembagaan

negara pada proporsinya, yaitu mengembalikan eksistensi lembaga

lesiglatif ke sistem bikameral. Amandemen ini menempatkan MPR tidak

lagi sebagai supremasi tetapi sebagai lembaga tinggi negara yang

keanggotaannya meliputi DPR dan DPD. Pertimbangan logis Indonesia

mengadopsi sistem bikameral dengan membentuk kamar kedua setelah

DPR yaitu DPD adalah untuk mewadahi keterwakilan yang berbeda, yaitu

pusat dan daerah.

1. Majelis Permusyawaratan Rakyata. Pengertian

MPR adalah lembaga negara dalam ketatanegaraan Republik

Indonesia yang terdiri atas anggota DPR dan anggota DPD.

Anggota MPR saat ini berjumlah 678 orang, terdiri atas 550

anggota DPR dan 128 anggota DPD.

Masa jabatan anggota MPR adalah lima tahun dan berakhir

bersamaan dengan pengucapan sumpah/janji anggota DPR

yang baru.

b. Kedudukan MPRPra Amandemen UUD 1945Dalam konteks global, MPR dapat disebut unik karena karena

merupakan lembaga perwakilan yang kedudukannya di atas


130

Hukum Tata Negara

DPR. Umumnya, parlemen dianggap sebagai satu-satunya

wadah yang mencakup wakil-wakil yang dipilih dalam suatu

pemilihan umum. Tetapi wakil rakyat dalam MPR terdiri dari

anggota baik yang dipilih dalam pemilu maupun yang diangkat.

MPR adalah pemegang kekuasaan negara tertinggi atau

pemegang kedaulatan rakyat. Sebagai pemegang kekuasaan

negara tertinggi, MPR membawahi lembaga-lembaga negara

yang lain.

Pada masa orde lama, MPR telah dipakai untuk memperkukuh

ideologi Manipol Usdek dan menyatakan Presiden Soekarno

sebagai presiden seumur hidup. DPR dilucuti dari berbagai

wewenang, antara lain mengajukan usul angket dan usul mosi.

Accountability dapat dikatakan tidak dilaksanakan. Tetapi pada

akhirnya presiden Soekarno harus memberikan

pertanggungjawaban kepada MPR. Hal ini menyebabkan

berakhirnya jabatan Soekarno sebagai presiden.

MPR orde baru hasil Sidang Umum I (1966) di bawah

Demokrasi Pancasila membuktikan bahwa anggota MPRS

merasa dirinya berhak mengkoreksi beberapa keputusan MPR

sebelumnya.Hal ini mencerminkan tekad kuat untuk

menyelenggarakan accountability. Untuk itu beberapa

keputusan MPR orde lama, antara lain Tap MPRS No.

III/MPRS/1963 yang menyatakan Presiden Soekarno sebagai

Presiden seumur hidup dibatalkan.

Selain itu, dalam rangka pemurnian pelaksanaan UUD 1945,

MPRS menetapkan agar produk-produk legislatif di luar produk

MPRS yang tidak sesuai dengan UUD 1945 ditinjau kembali

(TAP MPRS No. XIX/MPRS/1966).

Kekuasaan yang besar dari MPR seringkali diselewengkan atau

dipergunakan sebagai alat untuk memperbesar kekuasaan

Presiden di luar ketentuan UUD 1945, seperti pemberian


131

Hukum Tata Negara

kekuasaan tidak terbatas kepada Presiden melalui TAP MPR

No. V/MPR/1998 tentang Pemberian Tugas dan Wewenang

Khusus Kepada Presiden/Mandataris MPR RI dalam Rangka

Penyuksesan dan Pengamanan Pembangunan Nasional

Sebagai Pengamalan Pancasila.

Pasca Amandemen UUD 1945

Praktik-praktik yang melanggar UUD tersebut menyebabkan

MPR dalam Sidang Tahunan 2001 memutuskan untuk

mengganti Pasal 1 ayat (2) dari: ”Kedaulatan ada di tangan

rakyat dan dilaksanakan oleh MPR” menjadi : ”Kedaulatan

berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut UUD”.

Rumusan tersebut dimaksudkan untuk mempertegas :

1) Kedaulatan atau kekuasaan tertinggi berada dan berasal

atau bersumber dari rakyat seluruhnya.

2) Kedaulatan rakyat harus diselenggarakan atau dilaksanakan

menurut ketentuan UUD itu sendiri.

3) Organ pelaku atau pelaksana prinsip kedaulatan rakyat itu

tidak terbatas hanya MPR saja, melainkan semua lembaga

negara adalah juga pelaku langsung atau tidak langsung

kekuasaan yang bersumber dari rakyat yang berdaulat

tersebut. DPR adalah pelaku kedaulatan rakyat di bidang

pembentukan undang-undang, Presiden dan Wapres adalah

pelaksana kedaualatan rakyat di bidang pemerintahan

negara dll.

Perubahan tersebut mengisyaratkan bahwa kedudukan MPR

tidak lagi memegang kedaulatan rakyat. Perubahan tersebut

juga berimplikasi pada pengurangan kewenangan MPR. MPR

tidak lagi berwenang untuk memilih presiden dan wapres karena

rakyat akan memilih secara langsung. MPR hanya berwenang

melantik presiden dan wapres hasil pillihan rakyat. MPR juga

tidak lagi berwenang memberhentikan presiden dan wapres


132

Hukum Tata Negara

dalam masa jabatannya tetapi kewenangan tersebut baru

muncul ketika usulan dari DPR setelah MK memeriksa,

mengadili dan memutuskan bahwa presiden dan wapres

bersalah. Wewenang yang masih tetap melekat pada MPR

adalah mengubah dan menetapkan UUD 1945.

c. Tugas dan Wewenang MPR1) Mengubah dan menetapkan UUD

2) Melantik Presiden dan Wakil Presiden berdasarkan hasil

pemilihan umum.

3) Memutuskan usul DPR berdasarkan putusan Mahkamah

Konstitusi untuk memberhentikan Presiden dan Wakil

Presiden dalam masa jabatannya.

4) Melantik Wakil Presiden menjadi Presiden apabila Presiden

mangkat, berhenti, diberhentikan atau tidak dapat

melaksanakan kewajibannya dalam masa jabatannya.

5) Memilih Wakil Presiden dari dua calon yang diajukan

Presiden apabila terjadi kekosongan jabatn Wakil Presiden

dalam masa jabatannya.

6) Memilih Presiden dan Wakil Presiden apabila keduanya

berhenti secara bersamaan dalam masa jabatannya.

Gagasan meniadakan kedudukan MPR sebagai lembaga

tertinggi negara secara konseptual ingin menegaskan bahwa

MPR bukan satu-satunya lembaga yang melaksanakan

kedaulatan rakyat. Setiap lembaga yang mengemban

kedaulatan rakyat (kecuali kekuasaan kehakiman) adalah

pelaksana kedaulatan rakyat dan harus tunduk dan

bertanggung jawab kepada rakyat.


133

Hukum Tata Negara

d. Susunan MPRSusunan MPR pun mengalami perubahan. Sebelum diubah,

Pasal 2 ayat (1) UUD 1945 berbunyi : ”MPR terdiri dari anggota-

anggota DPR, ditambah dengan utusan-utusan dari daerah-

daerah dan golongan-golongan, menurut aturan-aturan yang

ditetapkan dengan undang-undang”. Ketentuan tersebut secara

jelas menyatakan bahwa anggota MPR terdiri dari anggota

DPR ditambah utusan daerah dan utusan golongan.

Penambahan anggota MPR tersebut dimaksudkan agar

perwakilan tidak hanya terdiri dari unsur politik (DPR) tetapi

juga unsur fungsional (golongan) dan daerah. Hal ini

dimaksudkan agar seluruh rakyat, golongan dan daerah

mempunyai wakil dalam Majelis sehingga Majelis akan betul-

betul dianggap sebagai penjelmaan rakyat.

Setelah diubah, Pasal 2 ayat (1) berbunyi : ”MPR terdiri dari

anggota DPR dan anggota DPD yang dipilih melalui pemilihan

umum dan diatur lebih lanjut dengan undang-undang”.

Perubahan Pasal 2 ayat (1) menghapuskan unsur utusan

golongan dan mengubah utusan daerah menjadi DPD.

Penghapusan golongan menurut Bagir Manan lebih didorong

oleh pertimbangan pragmatik daripada konseptual, karena:

1) Tidak mudah menentukan golongan yang diwakili

2) Cara pengisiannya mudah menimbulkan kolusi politik antara

golongan yang diangkat dengan yang mengangkat.

Perubahan sistem utusan daerah dimaksudkan agar lebih

demokratik dan meningkatkan keikutsertaan daerah dalam

penyelenggaraan sehari-hari praktik negara dan pemerintahan

disamping sebagai forum memperjuangkan kepentingan

daerah.


134

Hukum Tata Negara

Perubahan ini dapat dilihat dari adanya keberanian untuk

memulihkan kedaulatan rakyat dengan mengamandeman

Pasal 1 ayat (2) UUD 1945 dari ”Kedaulatan ada di tangan

rakyat dan dilakukan sepenuhnya oleh MPR” menjadi

”Kedaulatan ada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut

UUD”.

Langkah lainnya adalah dengan mengamanden Pasal 2 ayat (1)

UUD 1945 bahwa : MPR terdiri dari anggota-anggota DPR dan

anggota DPD yang kesemuanya dipilih melalui pemilu.

Menurut Saldi Isra, perubahan terhadap Pasal 1 ayat (2) dan

Pasal 2 ayat (1) UUD 1945 berimplikasi pada :

1) Reposisi peran MPR dari lembaga tertinggi negara

(supreme body) menjadi gabungan antara DPR dan DPD.

2) Kewenangan MPR dari menetapkan GBHN dan memilih

Presiden dan Wakil Presiden menjadi mengubah dan

menetapkan UUD, melantik presiden/wakil presiden dalam

masa jabatannya menurut UUD, dan jika presiden dan wakil

presiden mangkat,berhenti, diberhentikan atau tidak dapat

melakanakan tugasnya dalam masa jabatannya secara

bersamaan, MPR memilih presiden dan wakil presiden dari

dua pasangan calon presiden dan wakil presiden yang

diusulkan oleh partai politik atau gabungan prtai politik yang

pasangan calon wakil presidennya meraih suara terbanyak

pertama dan kedua dalam pemilihan umum sebelumnya,

sampai akhir masa jabatannya.

Sedangkan menurut Ismail Suny, amandemen Pasal 2 ayat (1)

UUD 1945 berimplikasi pada dua hal, yaitu :

1) Terhadap hukum nasional

Yaitu dengan ditetapkan dalam Pasal 22E amandemen

UUD 1945 tentang pemilu :


135

Hukum Tata Negara

a) Pemilu dilaksanakan secara langsung, umum, bebas,

rahasia, jujur dan adil dalam setiap lima tahun sekali;

b) Pemilu diselenggarakan untuk memilih anggota DPR,

DPD, Presiden dan Wakil Presiden dan DPRD.

2) Terhadap dunia internasional

PM Australia, John Howard mengakui bahwa sekarang

Indonesia adalah negara demokrasi, oleh karena itu

selayaknya menjadi anggota Security Council Lapisan

Kedua disamping India, Jepang, Jerman dan Brazil.

e. Hak MPRAnggota MPR mempunyai hak:

1) Mengajukan usul perubahan pasal-pasal UUD

2) Menentukan sikap dan pilihan dalam pengambilan

keputusan.

3) Hak imunitas

4) Hak protokoler

f. Sidang MPRMPR bersidang sedikitnya sekali dalam lima tahun di ibukota

negara.

Sidang MPR sah apabila dihadiri :

1) Sekurang-kurangnya ¾ dari jumlah anggota MPR untuk

memutus usul DPR untuk memberhentikan Presiden dan

Wakil Presiden.

2) Sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah anggota MPR untuk

mengubah dan menetapkan UUD.

3) Sekurang-kurangnya 50%+1 dari seluruh jumlah anggota

MPR untuk memutus perkara lainnya.


136

Hukum Tata Negara

Putusan MPR sah apabila disetujui :

1) Sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah anggota MPR yang

hadir untuk memutus usul DPR untuk memberhentikan




Sebelum mengambil putusan dengan suara terbanyak, terlebih

dahulu diupayakan pengambilan putusan dengan musyawarah

untuk mencapai mufakat.

g. Alat Kelengkapan MPRAlat kelengkapan MPR terdiri atas : Pimpinan, Panitia Ad Hoc

dan Badan Kehormatan.

Pimpinan MPR terdiri dari atas seorang ketua dan 3 orang wakil

ketua yang mencerminkan unsure DPR DPD yang dipilih dari

dan oleh anggota MPR dalam siding Paripurna MPR.

h. Kedudukan MPR Setelah Perubahan UUD 1945Dalam masa demokrasi Pancasila, berdasarkan Ketetapan

MPR No. VII/MPR/1973 jo. UU No. 15 Tahun 1969 jo. UU No. 4

Tahun 1975 tentang Pemilu jo. UU No. 6 Tahun 1969 jo. UU No.

5 Tahun 1975 tentang Susunan dan Kedudukan MPR - DPR,

kedaulatan belum di tangan rakyat dan belum

Perubahan (Amandemen) UUD 1945 membawa implikasi

terhadap kedudukan, tugas dan wewenang MPR. MPR yang

dahulu berkedudukan sebagai lembaga tertinggi negara,

pemegang dan pelaksana sepenuhnya kedaulatan rakyat. Kini

MPR berkedudukan sebagai lembaga negara yang setara

dengan lembaga negara lainnya seperti Lembaga

Kepresidenan, DPR, DPD, BPK, MA, MK dan KY.


137

Hukum Tata Negara

MPR juga tidak lagi mempunyai kewenangan untuk menetapkan

GBHN.

Selain itu, MPR juga tidak lagi mengeluarkan ketetapan MPR

(TAP MPR), kecuali yang berkaitan dengan menetapkan

Wapres menjadi Presiden, memilih Wapres apabila terjadi

kekosongan Wapres, atau memilih Presiden dan Wakil Presiden

apabila Presiden dan Wapres mangkat, berhenti,

diberhentikan atau tidak dapat melakukan kewajibannya dalam

masa jabatannya secara bersama-sama.

Hal ini berimplikasi pada materi dan status Ketetapan

MPRS/MPR yang telah dihasilkan sejak tahun 1960 sampai

2002. saat ini Ketetapan MPR (TAP MPR) tidak lagi menjadi

bagian dari hierarki peraturan perundang-undangan.

2. Dewan Perwakilan RakyatPerubahan pertama terhadap UUD 1945 terjadi pada tanggal 19

Okober 1999, dalam Sidang Umum MPR yang berlangsung tanggal

14-21 ktober 1999. Dalam perubahan ini terjadi pergeseran

kekuasaan Presiden dalam membentuk undang-undang yang

diatur dalam Pasal 5 UUD 1945 berubah menjadi Presiden berhak

mengajukan rancangan undang-undang dan DPR memegang

kekuasaan membentuk undang-undang (Pasal 20 UUD 1945).

Perubahan pasal ini menitikberatkan kekuasaan legislasi nasional

yang semula berada di tangan Presiden beralih ke DPR.

a. Susunan dan Kedudukan DPRPada masa reformasi awal, berdasarkan Pasal 11 UU No. 4

Tahun 1999 tentang Susunan dan Kedudukan MPR, DPR dan

DPRD, pengisian anggota DPR dilakukan berdasarkan hasil

pemilu dan pengangkatan.

DPR terdiri atas :

1) Anggota partai politik hasil pemilu.


138

Hukum Tata Negara

2) Anggota ABRI yang diangkat.

Jumlah anggota DPR adalah 500 orang, dengan rincian sbb :

1) Anggota partai politik hasil pemilu sebanyak 462 orang.

2) Anggota ABRI yang diangkat sebanyak 38 orang.

Dalam pra amandemen UUD 1945 ditetapkan bahwa DPR

dapat :

1) Memberi persetujuan undang-undang.

2) Berhak mengajukan rancangan undang-undang.

3) Berhak memberi persetujuan perpu.

Untuk benar-benar melaksanakan demokrasi maka pasca

amandemen UUD 1945, keanggotaan DPR direformasi menjadi

: anggota DPR terdiri dari anggota golongan partai politik yang

dipilih melalui pemilu.

b. Fungsi DPRBerdasarkan Pasal 20A ayat 1, DPR merupakan lembaga

perwakilan rakyat yang berkedudukan sebagai lembaga

negara,yang memiliki fungsi antra lain :

1) Fungsi legislasi : yaitu fungsi untuk membentuk undang-

undang yang dibahas dengan Presiden untuk mendapat

persetujuan bersama.

a) Selama pemerintahan orde baru tidak ada

undang-undang yang lahir dari inisiatif DPR, semua

inisiatif berasal dari eksekutif dan DPR tinggal

mengesahkan sehingga dikatakan bahwa DPR hanya

tukang stempel pemerintah.

b) Pergeseran kewenangan membentuk undang-

undang yang sebelumnya berada di tangan presiden dan

dialihkan ke DPR merupakan langkah konstitusional

untuk meletakkan secara tepat fungsi-fungsi lembaga

negara.


139

Hukum Tata Negara

c) Rumusan Pasal 20 Aya 2 1945 Amandemen

kedua merupakan solusi jika terjadi kemacetan atau

penolakan dari presiden untuk mengesahkan RUU yang

telah disetujui bersama dengan DPR. Secara hukum,

hak tolak Presiden menjadi tidak berarti karena suatu

RUU yang telah disetujui akan tetap menjadi UU tanpa

pengesahan Presiden.

2) Fungsi pengawasan

Fungsi pengawasan yaitu fungsi untuk melakukan

pengawasan terhadap pelaksanaan UUD 1945, UU dan

peraturan pelaksanaannya.

Fungsi DPR periode 1999-2004 yang paling menonjol

adalah fungsi pengawasan terhadap eksekutif.

3) Fungsi budget

Perubahan lain mengenai fungsi dan hak lembaga DPR

serta hak anggota DPR diatur dalam Pasal 20A UUD 1945

Amandemen kedua. Ketentuan dalam Paal 20 A tersebut

dimaksudkan agar DPR dapat berfungsi secara optimal

sebagai lembaga perwakilan rakyat dan memperkokoh

pelaksanaan checks and balances oleh DPR. Namun,

sebagian ahli HTN berpendapat bahwa perubahan ini justru

menggeser executive heavy menjadi legislative heavy

sehingga terkesan bahwa perubahan UUD 1945 bukan

ditujukan untuk keseimbangan tetapi pemusatan kekuasaan

di tangan DPR.

Hal ini disebabkan karena kekuasaan DPR diperbesar

sehingga meliputi :

a) Kekuasaan legislatif ada pada DPR, bukan pada MPR atau

DPD (Pasal 20 ayat 1).

b) DPR diberi kekuasaan untuk memberikan pertimbangan

kepada Presiden dalam mengangkat Duta Besar dan


140

Hukum Tata Negara

menerima penempatan duta negara lain (Pasal 13 ayat 2

dan 3)

c) Memberikan amnesti dan abolisi (Pasal 14 ayat 2)

d) Kekuasaan memberikan persetujuan jika Presiden hendak

membuat perjanjian dengan negara lain, baik dalam bidang

perekonomian, perjanjian damai, menyatakan perang serta

perjanjian internasional lainnya yang berpengaruh terhadap

integritas wilayah

e) Memiliki hak budget (Pasal 23 ayat 3).

f) Memilih anggota BPK dengan memperhatikan saran dari

DPD (Pasal 23F ayat 1).

g) Memberikan persetujuan dalam hal presiden mengangkat

atau memberhentikan anggota KY (Pasal 24B ayat 3).

h) Menominasikan tiga orang hakim MK (Pasal 24C ayat 3).

c. Dewan Perwakilan Daerah Lembaga baru yang muncul melalui perubahan ketiga UUD

1945 antara lain adalah Dewan Perwakilan Daerah (DPD).

Hadirnya DPD dalam struktur ketatanegaraan Indonesia diatur

dalam Pasal 22C dan Pasal 22D UUD 1945

Pasal 22C UUD 1945 :

(1) Anggota DPD dipilih dari setiap Propinsi melalui pemilihan

umum.

(2) Anggota DPD dari setiap Propinsi jumlahnya sama dengan

jumlah seluruh anggota DPD itu tidak lebih dari sepertiga jumlah

anggota DPR.

(3) DPD bersidang sedikitnya sekali dalam setahun.

(4) Susunan dan kedudukan DPD diatur dengan undang-undang

→ Pasal 32-40 UU No. 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan

Kedudukan MPR, DPR, DPD dan DPRD.


141

Hukum Tata Negara

Selanjutnya, Pasal 22D mengatur wewenang DPD, yaitu

sebagai berikut :

(1) DPD dapat mengajukan kepada DPR RUU yang berkaitan

dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah,

pembentukan dan pemekaran serta penggabungan daerah,

pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi

lainnya, serta yang berkaitan dengan perimbangan kekuasaan

pusat dan daerah. → Lihat Pasal 42 UU No. 22 Tahun 2003.

(2) DPD ikut membahas RUU yang berkaitan dengan otonomi

daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan, pemekaran

dan penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan

sumber daya ekonomi lainnya, serta perimbangan keuangan

pusat dan daerah (lihat Pasal 43 UU No. 22 Tahun 2003), serta

memberikan pertimbangan kepada DPR atas RUU APBN dan

RUU yang berkaitan dengan pajak, pendidikan dan agama (→

Pasal 44 UU No. 22 Tahun 2003)

(3) DPD dapat melakukan pengawasan atas pelaksanaan UU

mengenai otonomi daerah, pembentukan, pemekaran dan

penggabungan daerah, hubungan pusat dan daerah,


lainnya, pelaksanaan APBN, pajak, pendidikan dan agama serta

serta menyampaikan hasil pengawasannya kepada DPR

sebagai bahan pertimbangan untuk ditindaklanjuti → Pasal 46

UU No. 22 Tahun 2003.

(4) Anggota DPD dapat diberhentikan dari jabatannya, yang syarat-

syarat dan tata caranya diatur dengan undang-undang → Pasal

39 UU No. 22 Tahun 2003.

Tindak lanjut dari pasal tersbut adalah dikeluarkannya UU

No. 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD

dan DPRD. Pasal 11 UU No. 12 Tahun 2003 menegaskan :


142

Hukum Tata Negara

(1) Untuk dapat menjadi calon anggota DPD, peserta pemilu dari

perseorangan harus memenuhi syarat dukungan dengan

ketentuan :

a. Provinsi yang berpenduduk sampai dengan 1 juta orang

harus didukung sekurang-kurangnya oleh seribu orang

pemilih.

b. Provinsi yang berpenduduk lebih dari satu juta sampai

dengan lima juta orang harus didukung sekurang-kurangnya

oleh dua ribu pemilih.

c. Provinsi yang berpenduduk lebih dari

(2) Dukungan

Sedangkan menurut Ismail Suny, amandemen Pasal 2 ayat (1)

UUD 1945 berimplikasi pada dua hal, yaitu :

4) Terhadap hukum nasional

Yaitu dengan ditetapkan dalam Pasal 22E amandemen

UUD 1945 tentang pemilu :

c) Pemilu dilaksanakan secara langsung, umum, bebas,

rahasia, jujur dan adil dalam setiap lima tahun sekali;

d) Pemilu diselenggarakan untuk memilih anggota DPR,

DPD, Presiden dan Wakil Presiden dan DPRD.

4) Terhadap dunia internasional

PM Australia, John Howard mengakui bahwa sekarang

Indonesia adalah negara demokrasi, oleh karena itu

selayaknya menjadi anggota Security Council Lapisan

Kedua disamping India, Jepang, Jerman dan Brazil.

e. Hak MPR

Anggota MPR mempunyai hak:

a. Mengajukan usul perubahan pasal-pasal UUD

b. Menentukan sikap dan pilihan dalam pengambilan

keputusan.

c. Hak imunitas


143

Hukum Tata Negara

d. Hak protokoler

f. Sidang MPR

MPR bersidang sedikitnya sekali dalam lima tahun di ibukota

negara.

Sidang MPR sah apabila dihadiri :

4) Sekurang-kurangnya ¾ dari jumlah anggota MPR untuk

memutus usul DPR untuk memberhentikan Presiden dan

Wakil Presiden.

5) Sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah anggota MPR untuk

mengubah dan menetapkan UUD.



Putusan MPR sah apabila disetujui :

3) Sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah anggota MPR yang

hadir untuk memutus usul DPR untuk memberhentikan




Sebelum mengambil putusan dengan suara terbanyak, terlebih

dahulu diupayakan pengambilan putusan dengan musyawarah

untuk mencapai mufakat.

g. Alat Kelengkapan MPR

Alat kelengkapan MPR terdiri atas : Pimpinan, Panitia Ad Hoc

dan Badan Kehormatan.

Pimpinan MPR terdiri dari atas seorang ketua dan 3 orang wakil

ketua yang mencerminkan unsure DPR DPD yang dipilih dari

dan oleh anggota MPR dalam siding Paripurna MPR.

h. Kedudukan MPR Setelah Perubahan UUD 1945

Dalam masa demokrasi Pancasila, berdasarkan Ketetapan

MPR No. VII/MPR/1973 jo. UU No. 15 Tahun 1969 jo. UU No. 4

Tahun 1975 tentang Pemilu jo. UU No. 6 Tahun 1969 jo. UU No.


144

Hukum Tata Negara

5 Tahun 1975 tentang Susunan dan Kedudukan MPR - DPR,

kedaulatan belum di tangan rakyat dan belum

Perubahan (Amandemen) UUD 1945 membawa implikasi

terhadap kedudukan, tugas dan wewenang MPR. MPR yang

dahulu berkedudukan sebagai lembaga tertinggi negara,

pemegang dan pelaksana sepenuhnya kedaulatan rakyat. Kini

MPR berkedudukan sebagai lembaga negara yang setara

dengan lembaga negara lainnya seperti Lembaga

Kepresidenan, DPR, DPD, BPK, MA, MK dan KY.

MPR juga tidak lagi mempunyai kewenangan untuk menetapkan

GBHN.

Selain itu, MPR juga tidak lagi mengeluarkan ketetapan MPR

(TAP MPR), kecuali yang berkaitan dengan menetapkan

Wapres menjadi Presiden, memilih Wapres apabila terjadi

kekosongan Wapres, atau memilih Presiden dan Wakil Presiden

apabila Presiden dan Wapres mangkat, berhenti,

diberhentikan atau tidak dapat melakukan kewajibannya dalam

masa jabatannya secara bersama-sama.

Hal ini berimplikasi pada materi dan status Ketetapan

MPRS/MPR yang telah dihasilkan sejak tahun 1960 sampai

2002. saat ini Ketetapan MPR (TAP MPR) tidak lagi menjadi

bagian dari hierarki peraturan perundang-undangan.

2. Dewan Perwakilan RakyatPerubahan pertama terhadap UUD 1945 terjadi pada tanggal 19

Okober 1999, dalam Sidang Umum MPR yang berlangsung tanggal

14-21 ktober 1999. Dalam perubahan ini terjadi pergeseran

kekuasaan Presiden dalam membentuk undang-undang yang

diatur dalam Pasal 5 UUD 1945 berubah menjadi Presiden berhak

mengajukan rancangan undang-undang dan DPR memegang

kekuasaan membentuk undang-undang (Pasal 20 UUD 1945).


145

Hukum Tata Negara

Perubahan pasal ini menitikberatkan kekuasaan legislasi nasional

yang semula berada di tangan Presiden beralih ke DPR.

Lihat Rumusan Pasal 20 UUD 1945 Amandemen kedua.

Fungsi DPR :

1) Fungsi legislasi

a) Selama pemerintahan orde baru tidak ada

undang-undang yang lahir dari inisiatif DPR, semua inisiatif

berasal dari eksekutif dan DPR tinggal mengesahkan

sehingga dikatakan bahwa DPR hanya tukang stempel

pemerintah.

b) Pergeseran kewenangan membentuk undang-

undang yang sebelumnya berada di tangan presiden dan

dialihkan ke DPR merupakan langkah konstitusional untuk

meletakkan secara tepat fungsi-fungsi lembaga negara.

c) Rumusan Pasal 20 Aya 2 1945 Amandemen

kedua merupakan solusi jika terjadi kemacetan atau

penolakan dari presiden untuk mengesahkan RUU yang

telah disetujui bersama dengan DPR. Secara hukum, hak

tolak Presiden menjadi tidak berarti karena suatu RUU

yang telah disetujui akan tetap menjadi UU tanpa

pengesahan Presiden.

2) Fungsi pengawasan

Fungsi DPR periode 1999-2004 yang paling menonjol adalah

fungsi pengawasan terhadap eksekutif.

3) Fungsi budget

Perubahan lain mengenai fungsi dan hak lembaga DPR serta hak

anggota DPR diatur dalam Pasal 20A UUD 1945 Amandemen

kedua. Ketentuan dalam Paal 20 A tersebut dimaksudkan agar

DPR dapat berfungsi secara optimal sebagai lembaga perwakilan

rakyat dan memperkokoh pelaksanaan checks and balances oleh

DPR. Namun, sebagian ahli HTN berpendapat bahwa perubahan


146

Hukum Tata Negara

ini justru menggeser executive heavy menjadi legislative heavy

sehingga terkesan bahwa perubahan UUD 1945 bukan ditujukan

untuk keseimbangan tetapi pemusatan kekuasaan di tangan DPR.

Hal ini disebabkan karena kekuasaan DPR diperbesar sehingga

meliputi :

i) Kekuasaan legislatif ada pada DPR, bukan pada MPR atau

DPD.

j) DPR diberi kekuasaan untuk memberikan pertimbangan

kepada Presiden dalam mengangkat Duta Besar dan menerima

penempatan duta negara lain (Pasal 13 ayat 2 dan 3)

k) Memberikan amnesti dan abolisi (Pasal 14 ayat 2)

l) Kekuasaan memberikan persetujuan jika Presiden hendak

membuat perjanjian dengan negara lain, baik dalam bidang

perekonomian, perjanjian damai, menyatakan perang serta

perjanjian internasional lainnya yang berpengaruh terhadap

integritas wilayah

m) Memiliki hak budget

n) Memilih anggota BPK dengan memperhatikan saran dari

DPD

o) Memberikan persetujuan dalam hal presiden mengangkat

atau memberhentikan anggota KY

p) Menominasikan tiga orang hakim MK

q) Berdasarkan TAP MPR No. VII/MPR/2000 tentang Peran

TNI dan Peran Kepolisian Negara RI, MPR juga

mendelegasikan beberapa kewenangan kepada DPR yaitu :

a) Memberikan persetujuan kepada Presiden

dalam hal Presiden hendak mengangkat seorang Panglima

TNI (Pasal 3 ayat 2).

b) Memberikan persetujuan kepada Presiden dalam

hal Presiden hendak mengangkat seorang Kepala

Kepolisian Negara RI (Pasal 7 ayat 3).


147

Hukum Tata Negara

10)DPR juga diberi kewenangan untuk memilih/menyeleksi

anggota Komisi Pemberantasan Korupsi, Gubernur BI dan

anggota Komnas HAM.

Praktis, hampir semua bidang kekuasaan Presiden dimasuki

oleh DPR. DPR bahkan dapat mengusulkan untuk

memberhentikan Presiden dan/atau Wakil Presiden (Pasal 7A).

2. Dewan Perwakilan Daerah Lembaga baru yang muncul melalui perubahan ketiga UUD 1945

antara lain adalah Dewan Perwakilan Daerah (DPD). Hadirnya

DPD dalam struktur ketatanegaraan Indonesia diatur dalam Pasal

22C dan Pasal 22D UUD 1945

Pasal 22C UUD 1945 :

(5) Anggota DPD dipilih dari setiap Propinsi melalui pemilihan

umum.

(6) Anggota DPD dari setiap Propinsi jumlahnya sama dengan

jumlah seluruh anggota DPD itu tidak lebih dari sepertiga jumlah

anggota DPR.

(7) DPD bersidang sedikitnya sekali dalam setahun.

(8) Susunan dan kedudukan DPD diatur dengan undang-undang

→ Pasal 32-40 UU No. 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan

Kedudukan MPR, DPR, DPD dan DPRD.

Selanjutnya, Pasal 22D mengatur wewenang DPD, yaitu sebagai

berikut :

(5) DPD dapat mengajukan kepada DPR RUU yang berkaitan

dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah,

pembentukan dan pemekaran serta penggabungan daerah,


lainnya, serta yang berkaitan dengan perimbangan kekuasaan

pusat dan daerah. → Lihat Pasal 42 UU No. 22 Tahun 2003.


148

Hukum Tata Negara

(6) DPD ikut membahas RUU yang berkaitan dengan otonomi

daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan, pemekaran

dan penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan

sumber daya ekonomi lainnya, serta perimbangan keuangan

pusat dan daerah (lihat Pasal 43 UU No. 22 Tahun 2003), serta

memberikan pertimbangan kepada DPR atas RUU APBN dan

RUU yang berkaitan dengan pajak, pendidikan dan agama (→

Pasal 44 UU No. 22 Tahun 2003)

(7) DPD dapat melakukan pengawasan atas pelaksanaan UU

mengenai otonomi daerah, pembentukan, pemekaran dan

penggabungan daerah, hubungan pusat dan daerah,


lainnya, pelaksanaan APBN, pajak, pendidikan dan agama serta

serta menyampaikan hasil pengawasannya kepada DPR

sebagai bahan pertimbangan untuk ditindaklanjuti → Pasal 46

UU No. 22 Tahun 2003.

(8) Anggota DPD dapat diberhentikan dari jabatannya, yang syarat-

syarat dan tata caranya diatur dengan undang-undang → Pasal

39 UU No. 22 Tahun 2003.

Tindak lanjut dari pasal tersebut adalah dikeluarkannya UU No. 12

Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan

DPRD.

Berdasarkan ketentuan dalam UUD 1945, UU Pemilihan Anggota

DPR, DPD dan DPRD dan UU Susduk MPR, DPR DPD dan DPRD,

mekanisme pengisian jabatan keanggotaan DPD tampak lebih

berat dibandingkan dengan mekanisme pengisian keanggotaan

DPR.

3. Presiden dan Wakil Presiden


149

Hukum Tata Negara

Hasil perubahan UUD 1945 yang berkaitan langsung dengan

kekuasaan Presiden dan Wakil Presiden adalah pembatasan

kekuasaan Presiden (Pasal 7).

Aspek perimbangan kekuasaan hubungan antara Presiden dan

DPR, Presiden dan MA tampak dalam perubahan Pasal 13 dan 14.

Perubahan terhadap pasal-pasal tersebut merupakan

pengurangan atas kekuasaan presiden yang selama ini dipandang

sebagi hak prerogatif.

Sebelum ada perubahan, Presiden sebagai kepala negara

mempunyai wewenang untuk menentukan sendiri duta dan konsul

serta menerima duta negara lain. Karena hal tersebut sangat

penting maka DPR sebaiknya memberikan pertimbangan dalam

rangka menjaga obyektivitas terhadap kemampuan dan kecakapan

seseorang pada jabatan tersebut dan memberikan informasi yang

akurat untuk kepentingan hubungan baik antara kedua

bangsa/negara.

Selain itu, Presiden harus memperhatikan pertimbangan dari MA

dalam memberikan grasi dan rehabilitasi. Alasannya adalah :

a. Grasi dan rehabilitasi adalah proses yustisial dan

biasanya diberikan kepada orang yang sudah mengalami

proses. Sedangkan amnesti dan abolisi lebih bersifat proses

politik.

b. Grasi dan rehabilitasi lebih bersifat perorangan,

sedangkan amnesti dan abolisi biasanya bersifat massal.

MA sebagai lembaga peradilan tertinggi adalah lembaga negara

yang paling tepat untuk memberikan pertimbangan kepada

Presiden mengenai hal tersebut. Sedangkan DPR memberikan

pertimbangan dalam hal pemberian amnesti dan abolisi

didasarkan pada pertimbangan politik.

Presiden dalam memberikan tanda kehormatan kepada siapapun

harus didasarkan pada UU yang merupakan hasil pembahasan


150

Hukum Tata Negara

DPR bersama pemerintah sehingga berdasarkan

pertimbangan yang lebih objektif.

Adanya perubahan dalam pemilihan presiden dan wapres secara

langsung oleh rakyat diharapkan rakyat dapat berpartisipasi secara

langsung menentukan pilihannya. Presiden dan wapres akan

memiliki otoritas dan legitimasi yang sangat kuat karena dipilih

secara langsung oleh rakyat.

4. Mahkamah AgungNegara Kesatuan RI adalah negara hukum yang menjamin

kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menjalankan peradilan

guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan UUD 1945.

Kekuasaan kehakiman yang merdeka merupakan salah satu

prinsip penting bagi Indonesia sebagai suatu negara hukum.

Prinsip ini menghendaki kekuasaan kehakiman yang bebas dari

campur tangan pihak manapun dan dalam bentuk apaun sehingga

dalam menjalankan tugas dan kewajibannya ada jaminan

ketidakberpihakan kekuasaan kehakiman kecuali terhadap hukum

dan keadilan.

Upaya ke arah tersebut dilakukan dengan cara :

a. Mengadakan penataan ulang lembaga yudikatif

b. Peningkatan kualifikasi hakim

c. Penataan ulang peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Implikasi dari ketiga hal tersebut adalah adanya amandemen UUD

1945 yang membagi kekuasaan kehakiman ke dalam tiga badan,

yaitu :

1. Mahkamah Agung

2. Mahkamah Konstitusi

3. Komisi Yudisial

UUD 1945 menentukan bahwa MA dan badan peradilan yang

berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, peradilan


151

Hukum Tata Negara

agama, peradilan militer dan peradilan tata usaha negara adalah

pelaku kekuasaan kehakiman yang merdeka, di samping MK.

Dengan kata lain, reformasi di bidang hukum (amandemen UUD

1945) telah menempatkan MA tidak lagi sebagai satu-satunya

kekuasaan kehakiman, tetapi MA adalah salah satu pelaku

kekuasaan kehakiman.

MA adalah badan yang melaksanakan kekuasaan kehakiman yang

dalam pelaksanaan tugasnya terlepas dari pengaruh kekuasaan

pemerintah dan pengaruh lainnya.

Dalam konteks demikian, MA memiliki posisi strategis terutama

bidang hukum dan ketatanegaraan yang diformat :

a. Menyelenggarakan

peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan

b. Mengadili pada tingkat

kasasi

c. Menguji peraturan

perundang-undangan di bawah undang-undang

d. Berbagai kewenangan

atau kekuasaan lain yang diberikan undang-undang.

a. Susunan Keanggotaan MA

Susunan dan Kekuasaan Badan-badan Kehakiman diatur

dengan UU No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman,

UU No. 5 Tahun 2004 tentang Mahkamah Agung.

Pasal 4 UU No. 5 Tahun 2004 tentang MA menentukan

susunan MA terdiri dari pimpinan, hakim anggota, panitera dan

seorang sekretaris. Jumlah Hakim Agung paling banyak 60

orang.

1) Hakim Agung : Pimpinan dan Hakim Anggota

Pimpinan MA terdiri dari :

a) Seorang Ketua


152

Hukum Tata Negara

b) Dua orang wakil ketua, meliputi :

Wakil ketua bidang yudisial yang membawahi ketua

muda perdata, ketua muda militer, ketua muda tata

usaha negara.

Wakil ketua bidang non-yudisial yang membawahi :

ketua muda pembinaan dan ketua muda

pengawasan.

Ketua dan wakil ketua MA dipilih dari dan oleh Hakim

Agung dan diangkat oleh Presiden.

c) Beberapa orang ketua muda

Ketua muda MA diangkat oleh Presiden diantara Hakim

Agung yang diajukan oleh Ketua MA.

Para Hakim Agung diangkat oleh Presiden dari nama calon

yang diajukan oleh DPR. Calon hakim agung dipilih oleh

DPR dari nama calon yang diusulkan oleh KY.

Syarat-syarat untuk menjadi Hakim Agung adalah (Pasal 7

ayat 1 UU No. 5 Tahun 2004 tentang MA) :

a) WNI

b) Bertaqwa kepada Tuhan YME

c) Berijazah sarjana hukum atau sarjana lain yang

mempunyai keahlian di bidang hukum

d) Berusia sekurang-kurangnya 50 tahun

e) Sehat jasmani dan rohani

f) Berpengalaman sekurang-kurangnya 20 tahun menjadi

hakim termasuk sekurang-kurangnya 3 tahun menjadi

hakim tinggi.

Jika dibutuhkan, Hakim Agung dapat diangkat tidak

berdasarkan sistem karir dengan syarat (Pasal 7 ayat 2 UU

No. 5 Tahun 2004 tentang MA) :

a) WNI



153

Hukum Tata Negara


mempunyai keahlian di bidang hukum

d) Berusia sekurang-kuranganya 50 tahun

e) Sehat jasmani dan rohani

f) Berpengalaman dalam profesi hukum dan/atau akademis

hukum sekurang-kurangnya 25 tahun

g) Berijazah magister dalam ilmu hukum dengan sarjana

hukum atau sarjana lain yang mempunyai keahlian di

bidang hukum.

h) Tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan

putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan

hukum karena melakukan tindak pidana yang diancam

dengan pidana penjara lima ta hun atau lebih

Proses pemberhentian dengan hormat hakim agung MA dari

jabatannya dilakukan Presiden atas usul ketua MA apabila

(Pasal 11 ayat 1 UU No. 5 Tahun 2004 tentang MA) :

a) Meninggal dunia

b) Telah berumur 65 tahun

c) Permintaan sendiri

d) Sakit jasmani dan rohani terus menerus

e) Ternyata tidak cakap menjalankan tugasnya

Pemberhentian tidak dengan hormat hakim agung MA dari

jabatannya dilakukan Presiden atas usul MA karena (Pasal

12 ayat 1 UU No. 5 Tahun 2004 tentang MA) :

a) Dijatuhi hukuman pidana karena bersalah melakukan

tindak pidana kejahatan berdasarkan putusan pengadilan

yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena

melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana

penjara 5 tahun atau lebih.

b) Melakukan perbuatan tercela


154

Hukum Tata Negara

c) Terus menerus melalaikan kewajiban dalam menjalankan

tugas pekerjaannya

d) Melanggar sumpah atau janji jabatan

e) Melanggar larangan berdasarkan peraturan perundang-

undangan

Usul pemberhentian dengan tidak hormat hakim agung MA

dilakukan setelah yang bersangkutan diberi kesempatan

secukupnya untuk membela diri di hadapan Majelis

Kehormatan MA.

2) Panitera

Pada MA ditetapkan adanya kepaniteraan yang dipimpin

oleh seorang panitera yang dibantu oleh beberapa orang

panitera muda dan beberapa orang panitera pengganti.

Panitera diangkat dan diberhentikan oleh Presiden atas usul

Ketua MA.

Untuk dapat diangkat menjadi panitera MA seorang calon

harus memenuhi persyaratan (Pasal 20 ayat 1 UU MA) :

a) WNI



mempunyai keahlian di bidang hukum.

d) Berpengalaman sekurang-kurangnya 2 tahun

sebagai panitera muda pada MA dan sekurang-

kurangnya 3 tahun sebagai panitera pada pengadilan

tingkat banding.

3) Sekretariat

Sekretariat MA dipimpin oleh sekretaris MA. Sekretaris MA

diangkat dan diberhentikan oleh Presiden atas usul Ketua

MA

Pada sekretariat MA dibentuk beberapa direktorat jenderal

dan badan yang dipimpin oleh beberapa direktur jenderal


155

Hukum Tata Negara

dan kepala badan yang diangkat dan diberhentikan oleh

Presiden atas usul Ketua MA.

b. Tugas dan Wewenang MA

1) Memeriksa dan memutus; permohonan kasasi, sengketa

tentang kewenangan mengadili dan permohonan peninjauan

kembali putusan pengadilan yang telah mempunyai

kekuatan hukum tetap.

2) Memutus permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan

Tingkat Banding atau Tingkat Terakhir dari semua

lingkungan peradilan.

3) Menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-

undang terhadap undang-undang.

4) Menyatakan tidak sah peraturan perundang-undangan di

bawah undang-undang atas alasan bertentangan dengan

peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau

pembentukannya tidak memenuhi ketentuan yang berlaku.

5) Melakukan pengawasan tertinggi terhadap penyelenggaraan

peradilan di semua lingkungan peradilan dalam

menjalankan kekuasaan kehakiman.

6) Mengawasi tingkah laku dan perbuatan para hakim di semua

lingkungan peradilan dalam menjalankan tugasnya.

7) Meminta keterangan tentang hal-hal yang bersangkutan

dengan teknis peradilan dari semua lingkungan peradilan.

8) Memberi petunjuk, teguran atau peringatan yang dipandang

perlu kepada pengadilan dari semua lingkungan peradilan.

9) Memutus pada tingkat pertama dan terakhir semua sengketa

tentang kewenangan mengadili :

a) antara Pengadilan Lingkungan peradilan yang satu

dengan Pengadilan di Lingkungan Peradilan yang lain


156

Hukum Tata Negara

b) antara dua pengadilan yang ada dalam daerah hukum

Pengadilan Tingkat Banding yang berkaitan dari

Lingkungan Peradilan yang sama.

c) Antara dua Pengadilan Tingkat Banding di lingkungan

peradilan yang sama atau antara lingkungan peradilan

yang berlainan.

10)Memutus dalam tingkat pertama dan terakhir semua

sengketa yang timbul karena perampasan kapal asing dan

muatannya oleh kapal perang RI berdasarkan peraturan

yang berlaku.

11)Memeriksa dan memutus permohonan PK pada tingkat

pertama dan terakhir atas putusan pengadilan yang telah

memperoleh kekuatan hukum tetap berdasarkan alasan-

alasan yang diatur dalam Bab IV Bagian Keempat UU No.

14 Tahun 1985 tentang MA.

12)Memberikan pertimbangan hukum kepada Presiden dalam

permohonan grasi dan rehabilitasi.

13)Melakukan pengawasan atas Penasehat Hukum dan

Notaris bersama-sama Presiden.

14)Memberikan pertimbangan-pertimbangan dalam bidang

hukum, baik diminta atau tidak kepada Lembaga Tinggi

negara yang lain.

15)Memberikan keterangan dari dan memberikan petunjuk

kepada pengadilan di semua lingkungan peradilan dalam

rangka pelaksanaan ketentuan-ketentuan Pasal 25 UU No.

14 Tahun 1970 tentang Ketentuan –ketentuan Pokok

Kekuasaan Kehakiman.

16)Memeriksa keberatan terhadap penetapan hasil

penghitungan suara tahap akhir dari KPUD tentang

pemilihan kepada daerah dan wakil kepala daerah propinsi.

c. Badan Peradilan di Lingkungan MA


157

Hukum Tata Negara

5. Mahkamah KonstitusiPerubahan UUD 1945 melahirkan lembaga baru di bidang

kekuasaan kehakiman, yaitu Mahkamah Konstitusi sebagaimana

diatur dalam Pasal 24 ayat (2) UUD 1945 yang berbunyi :

”Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung

dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan

peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan militer,

lingkungan peradilan tata usaha negara dan oleh sebuah

Mahkamah Konstitusi”.

Dalam konteks ketatanegaraan, Mahkamah Konstitusi

dikonstruksikan sebagai :

a. Pengawal kostitusi yang berfungsi untuk menegakkan

keadilan konstitusional di tengah kehidupan masyarakat.

b. Mahkamah konstitusi bertugas mendorong dan menjamin

agar konstitusi dihormati dan dilaksanakan oleh semua

komponen negara secara konsisten dan bertanggung jawab.

c. Di tengah kelemahan konstitusi yang ada, MK berfungsi

sebagai penafsir agar spirit konstitusi selalu hidup dan

mewarnai keberlangsungan bermasyarakat dan bernegara.

Pada hekekatnya, fungsi utama MK adalah mengawal agar

konstitusi dijalankan dengan konsisten (the guardian of

constitutions) dan menafsirkan undang-undang dasar atau

konstitusi (the interpreter of constitutions). Dengan fungsi dan

wewenang tersebut maka MK memiliki arti penting dan peranan

strategis dalam perkembangan ketatanegaraan saat ini karena

segala ketentuan dan kebijakan yang dibuat penyelenggara negara

dapat diukur dalam hal konstitusional atau tidak oleh MK.

a. Susunan

Keanggotaan


158

Hukum Tata Negara

Dalam MK terdapat 3 pranata (institusi), yaitu Hakim Konstitusi,

Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan.

Psal 7 UU No. 24 Tahun 2003 tentang MK menyebutkan bahwa

: ”Untuk kelancaran tugas dan wewenangnya, MK dibantu oleh

Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan”.

Hal ini berarti bahwa institusi utama MK adalah 9 hakim

konstitusi yang dalam melaksanakan kewenangan dan

kewajiban konstitusionalnya dibantu dua institusi lain, yaitu

Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan.

1. Hakim Konstitusi

MK mempunyai 9 orang hakim konstitusi yang ditetapkan

dengan keputusan presiden. Ke-9 hakim tersebut diajukn

masing-masin 3 orang oleh MA, 3 orang oleh DPR dan 3

orang oleh Presiden.

Hakim konstitusi harus memiliki integritas dan kepribadian

yang tidak tercela, adil dalam bersikap, negarawan yang

menguasai konstitusi dan ketatanegaraan dan tidak

merangkap sebagai pejabat negara.

2. Sekretarian Jenderal

3. Kepaniteraan

b. Tugas dan Wewenang

Tugas dan wewenang Mahkamah Konstitusi diatur dalam Pasal 24

C ayat (1) UUD 1945 jo. Pasal 10 ayat (1) UU No. 24 Tahun 2003

tentang MK, yaitu :

a. MK berwenang

mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya

bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap UUD.

b. Memutus

sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya

diberikan oleh UUD. Misalnya : usul pemberhentian

Presiden/wpres oleh DPR kepada MPR jika Presiden


159

Hukum Tata Negara

dan/Wapres terbukti melakukan pelanggaran hukum

sebagaimana diatur dalam Pasal 7A UUD 1945.

c. Memutus

pembubaran partai politik

d. Memutus

perselisihan tentang hasil pemilu.

Sedangkan dalam Pasal 24C ayat (2) UUD 1945 jo. Pasal 10 ayat

(2) UU No. 24 Tahun 2003 tentang MK menyatakan bahwa : ”MK

wajib memeriksa, megadili dan memutus terhadap pendapat DPR

bahwa Presiden dan/atau Wapres telah melakukan pelanggaran

hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 7A UUD 1945.

Berdasarkan ketentuan tersebut maka setiap keputusan MA

bersifat final,artinya dalam pelaksanaan kewenangan ini tidak ada

mekanisme banding atau kasasi terhadap putusan yang dibuat MK

untuk perkara yang berkaitan dengan kewenangan tersebut.

Kewenangan MA lainnya yaitu memberikan putusan atas pendapat

DPR terhadap dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil

Presiden, maka secara khusus, UUD tidak menyatakan MK

sebagai peradilan tingkat pertama dan tingkat terakhir dan

putusannya bersifat final dan mengikat. MK hanya diletakkan

sebagai salah satu mekanisme yang wajib dilalui dalam proses

pemberhentian (impeachment) Presiden dan/atau wapres.

Kewajiban konstitusional MK adalah untuk membuktikan dari sudut

pandang hukum benar tidaknya dugaan pelanggaran hukum

Presiden dan/atau wapres.

Jika terbukti, putusan MK tidak otomatis dapat memberhentikan

Presiden dan/atau Wapres karena hal tersebut bukan sepenuhny

wewenang MK. Berdasarkan ketentuan UUD, jika putusan MK

menyatakan terbukti bersalah maka DPR akan meneruskan usul

pemberhentian ini ke MPR. Persidangan MPR yang nantinya akan


160

Hukum Tata Negara

menentukan apakah Presiden dan/atau Wapres dapat

diberhentikan atau tidak dari jabatannya.

6. Komisi YudisialSebenarnya, ide tentang perlunya suatu komisi khusus untuk

menjalankan fungsi tertentu yang berhubungan dengan kekuasaan

kehakiman bukanlah hal yang baru. Dalam pembahasan RUU

tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman (tahun

1968) telah diusulkan pembentukan lembaga yang diberi nama

Majelis Pertimbangan Penelitian Hakim (MPPH). Majelis ini

berfungsi memberikan pertimbangan dan mengambil keputusan

terakhir mengenai saran atau usul yang berkaitan dengan

pengangkatan, promosi, kepindahan, pmberhentian atau tindakan

hukum jabatan para hakim yang diajukan baik oleh Menkeh

maupun oleh MA.

Ide tersebut muncul kembali dan menjadi wacana yang kuat sejak

adanya desakan penyatuan atap bagi hakim tahun 1998-an.

Namun masalahnya tidak sesederhana itu karena muncul

kekhawatiran bahwa MA tidak akan mampu menjalankan tugas

barunya dan mengulangi kesalahan yang sama.

Untuk menghindari hal tersebut maka dianggap perlu dibentuk

Komisi Yudisial yan diharapkan dapat memainkan fungsi-fungsi

tertentu dalam sistem yang baru, terutama dalam rekrutmen

hakim agung dan pengawasan terhadap hakim.

Menurut Jimly Asshiddiqie, maksud dibentuknya KY dalam struktur

kekuasaan kehakiman adalah agar masyarakat di luar struktur

resmi lembaga parlemen dapat dilibatkan dalam proses

pengangkatan, penilaian kinerja dan kemungkinan pemberhentian

hakim. Hal ini dimaksudkan untuk menjaga dan menegakkan

kehormatan, keluhuran martabat serta perilaku hakim dalam rangka

mewujudkan kebenaran dan keadilan berdasarkan ke-Tuhanan


161

Hukum Tata Negara

YME. Berdasarkan hal itu maka diharapkan dapat terwujud

kekuasaan kehakiman yang merdeka dan bersifat imparsial

(independent and impartial judiciary). Untuk itu diperlukan institusi

pengawasan yang independen terhadap para hakim.

Komisi Yudisial merupakan lembaga negara yang terbentuk

setelah adanya amandemen terhadap UUD 1945. KY merupakan

lembaga negara yang bersifat mandiri dan dalam pelaksanaan

wewenangnya bebas dari campur tangan atau pengaruh

kekuasaan lainnya.

KY bukanlah khas Indonesia, dari 197 negara anggota PBB, 43

negara mengatur tentang KY di dalam konstitusi negaranya.

Secara khusus, KY diatur dalam Pasal 24B UUD 1945 :

(1) Komisi Yudisial bersifat mandiri yang berwenang

mengusulkan pengangkatan hakim agung dan mempunyai

wewenang lain dalam rangka menjaga dan menegakkan

kehormatan, keluhuran, martabat serta perilaku hakim;

(2) Anggota Komisi Yudisial harus mempunyai pengetahuan

dan pengalaman di bidang hukum serta memiliki integritas dan

kepribadian yang tidak tercela;

(3) Anggota Komisi Yudisial diangkat dan diberhentikan oleh

Presiden dengan persetujuan DPR

(4) Susunan, kedudukan dan keanggotaan Komisi Yudisial

diatur dengan UU.

a. Peranan Komisi Yudisial

Dalam konteks ketatanegaraan, KY mempunyai peranan yang

sangat penting, yaitu :

1) Mewujudkan kekuasaan kehakiman yang merdeka melalui

pencalonan hakim agung.

2) Melakukan pengawasan terhadap hakim yang transaparan

dan partisipatif guna menjaga dan menegakkan kehormatan,

keluhuran martabat serta perilaku hakim.


162

Hukum Tata Negara

b. Susunan Keanggotaan

KY adalah dewan yang terdiri dari:

1) Seorang ketua

2) Seorang wakil ketua merangkap anggota

3) Tujuh orang anggota.

Mereka diangkat dan diberhentikan oleh Presiden dengan

persetujuan DPR dengan masa jabatan 5 tahun dan setelahnya

dapat dipilih kembali untuk satu kali masa jabatan.

Persyaratan yang harus dipenuhi untuk menjadi anggota KY :

1) Warga negara Indonesia

2) Bertaqwa kepada Tuhan YME

3) Berusia paling rendah 40 tahun dan paling tinggi 68 tahun

4) Mempunyai pengalaman di bidang hukum paling singkat 15

tahun

5) Memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela

6) Sehat jasmani dan rohani

7) Tidak pernah dijatuhi pidana karena melakukan tindak

pidana kejahatan

8) Melaporkan daftar kekayaan

Agar anggota KY dapat menjalankan fungsinya dengan baik

dan jujur maka anggota KY dilarang dirangkap menjadi :

1) Pejabat negara atau penyelenggara negara menurut

peraturan perundang-undangan

2) Hakim

3) Advokat

4) Notaris dan/atau PPAT

5) Pengusaha, pengurus atau karyawan BUMN atau badan

usaha swasta

6) Pegawai negeri

7) Pengurus partai politik


163

Hukum Tata Negara

Proses pemberhentian dengan hormat keanggotaan KY dari

jabatannya dilakukan Presiden atas usul KY apabila :

1) Meninggal dunia

2) Permintaan sendiri

3) Sakit jasmani atau rohani terus menerus

4) Berakhir masa jabatannya

Sedangkan pemberhentian dengan tidak hormat keanggotaan

KY dilakukan Presiden dengan persetujuan DPR atas usul KY

karena :

1) Melanggar sumpah jabatan

2) Dijatuhi hukuman pidana karena bersalah melakukan tindak

pidana kejahatan berdasarkan putusan pengadilan yang

telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

3) Melakukan perbuatan tercela

4) Terus menerus melalaikan kewajiban dalam menjalankan

tugas pekerjaannya

5) Melanggar larangan merangkap jabatan berdasarkan

peraturan perundang-undangan.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, KY dibantu oleh

Sekretarian Jenderal yang dipimpin oleh Sekretaris Jenderal

yang dijabat oleh pegawai negeri sipil yang mempunyai tugas

memberikan dukungan teknis administratif.

c. Tugas dan Wewenang

Sebagai lembaga negara yang bersifat mandiri dalam tugasnya

KY memiliki kewenangan sebagaimana ditetapkan Pasal 24B

UUD 1945 junco Pasal 23 UU No. 22 Tahun 2004, yaitu :

1) Mengusulkan pengangkatan hakim agung

2) Mempunyai wewenang lain dalam rangka menjaga dan

menegakkan kehormatan, keluhuran martabat serta perilaku

hakim


164

Hukum Tata Negara

Dalam melaksanakan kewenangan mengusulkan pengangkatan

hakim agung KY memiliki tugas :

1) Melakukan pendaftaran calon hakim agung

2) Melakukan seleksi terhadap calon hakim agung

3) Menetapkan calon hakim agung

4) Mengajukan calon hakim agung ke DPR.

Berdasarkan Pasal 20 UU KY, dalam melaksanakan

kewenangan menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran

marbatan serta perilaku hakim, KY melakukan tugas

pengawasan. Terhadap pelaksanaan pengawasan ini KY dapat

:

1) Menerima laporan masyaraat tentang perilaku hakim

2) Meminta laporan secara berkala kepada badan peradilan

berkaitan dengan perilaku hakim

3) Melakukan pemeriksaan terhadap dugaan pelanggaran

perilaku hakim

4) Memanggil dan meminta keterangan dari hakim yang diduga

melanggar kode etik perilaku hakim

5) Membuat laporan hasil pemeriksaan yang berupa

rekomendasi dan disampaikan kepada MA dan/atau MK

serta tindasannya disampaikan kepada Presiden dan DPR.

Apabila dugaan KY terbukti, artinya perilaku hakim benar-benar

menyimpang dari peraturan perundang-undangan maka KY

dapat mengajukan usul penjatuhan sanksi terhadap hakim

kepada pimpinan MA dan/atau MK (Pasal 21 UU KY).

Usul penjatuhan sanksi dapat berupa :

1) Teguran tertulis

2) Pemberhentian sementara

3) Pemberhentian yang bersifat mengikat

KY dapat mengusulkan kepada MA dan/atau MK untuk

memberikan penghargaan kepada hakim atas prestasi dan


165

Hukum Tata Negara

jasanya menegakkan kehormatan, keluhuran martabat serta

menjaga perilaku hakim KY.

Dalam rangka pengawasan dan pem berian penghargaan

kepada para hakim yang tersebar di wilayah Indonesia, KY

menggandeng berbagai elemen termasuk keuskupan di wilayah

NTT yang berkomitmen kepada reformasi peradilan sebagai

mitra kerja atau jejaring.

Jejaring berfungsi merumuskan laporan masyarakat untuk

kemudian diteruskan kepada KY dan investigasi perilaku hakim

yang negatif dan melanggar kode etik serta perilakku hakim.

Program kerja jejaring meliputi :

1) Riset putusan hakim di daerah baik putusan yang terindikasi

melanggar kode etik/pedoman perilaku hakim,prinsip

imparsialitas,profesionalisme serta putusan yang adil dan

benar hasil riset akan menjadi masukan bagi data base

KY dalam proses mutasi, promosi, mutasi dan sanksi bagi

hakim secara transparan dan bebas dari KKN.

2) Melalui pendidikan dan kampanye publik untuk melawan

mafia peradilan dan investigasi pelaku mafia peradilan.

3) Advokasi publik korban praktek mafia peradilan.

Solusi dalam mengatasi kendala geografis dan keterbatasan

tenaga pengawasan, menurut ketua KY, Busyro Muqqodas, KY

menetapkan program pembentukan jejaring di 7 region dengan

penggabungan beberapa propinsi terdekat.

d. Pertanggungjawaban

KY bertanggung jawab kepada publik melalui DPR.

Pertanggung jawaban kepada publik dilakukan dengan cara :

4. Menerbitkan laporan tahunan

Laporan tersebut paling tidak memuat :

a) Laporan penggunaan anggaran


166

Hukum Tata Negara

b) Dana yang berkaitan dengan fungsi pengawasan

c) Data yang berkaitan dengan fungsi rekrutmen Hakim

Agung.

Laporan disampaikan pula kepada Presiden.

5. Membuka akses informasi secara lengkap dan

akurat.

Dalam struktur ketatanegaraan, KY termasuk ke dalam lembaga

negara yang setingkat dengan Presiden.

Menurut Ahsin Thohary, KY tidak sama dengan KPU, KOMNAS

HAM dan komisi lainnya karena dua alasan sbb :

1) Kewenangan KY diberikan langsung oleh Pasal 24B UUD

1945

2) KY secara tegas dan tanpa keraguan merupakan bagian dari

kekuasaan kehakiman karena pengaturannya ada dalam

Bab IX Kekuasaan Kehakiman yang terdapat dalam UUD

1945.

Melalui lembaga ini diharapkan dapat diwujudkan lembaga

peradilan yang sesuai dengan harapan rakyat sekaligus dapat

diwujudkan penegakan hukum dan pencapaian keadilan melalui

putusan hakim yang terjda kehormatan dan keluhuran martabat

serta perilakunya.

7. Badan Pemeriksa Keuangan

Kekuasaan eksaminatif menurut UUD 1945 dilakukan oleh BPK.

Badan ini diatur dalam Pasal 23E, 23F dan 23G UUD 1945 pasca

amandemen.

Pertanggung jawaban keuangan oleh pemerintah sangat penting

karena akan menjadi bahan bagi DPR, DPD dan DPRD untuk

menilai kebijakan pemerintah yang menurut Wirjono Prodjodikoro

meliputi dua aspek, yaitu:


167

Hukum Tata Negara

a. Rechtmatigheid : yaitu

mengenai kewajiban pemerintah untuk tidak menyimpang dari

pasal-pasal APBN.

b. Doelmatigheid : yaitu

mengenai kewajiban pemerintah untuk mempergunakan uang

negara dalam rangka begrooting secara sebaik-baiknya yang

betul-betul bermanfaat bagi bangsa Indonesia.

Wolhoff menyebut aspek rechtmatigheid sebagai

pertanggungjawaban yang bersifat yuridis. Adapun aspek

doelmatigheid sebagai pertanggungjawaban yang bersifat politik.


168

Hukum Tata Negara

BAB IVHAK ASASI MANUSIA DAN KEWARGANEGARAAN

A. HAK ASASI MANUSIAHAM merupakan hak dasar yang melekat dan dimiliki setiap

manusia sebagai anugrah Tuhan YME. Kesadaran akan HAM didasarkan

pada pengakuan bahwa semua manusia sebagai makhluk Tuhan memiliki

derajat dan martabat yang sama. Pengakuan akan prinsip dasar tersebut

menyebabkan setiap manusia memiliki hak dasar yang disebut HAM. Jadi,

kesadaran akan adanya HAM tumbuh dari pengakuan manusia sendiri

bahwa manusia adalah sama dan sederajat.

Pengakuan terhadap HAM memiliki dua landasan, yaitu :

1. Landasan yang langsung dan pertama

Yaitu kodrat manusia, bahwa kodrat manusia adalah sama

derajat dan martabatnya. Semua manusia adalah sederajat

tanpa membedakan ras, agama, suku, bahasa dan sebagainya.

2. Landasan yang kedua dan yang lebih

dalam

Tuhan menciptakan manusia, oleh karena itu setiap manusia

adalah makhluh dari pencipta yang sama yaitu Tuhan YME. Di

hadapan Tuhan, manusia adalah sama, yang membedakannya

adalah amal perbuatannya.

Kesadaran manusia akan hak asasi itu ada karena adanya

pengakuan atas harkat dan martabat yang sama sebagai manusia.

Selama manusia belum mengakui adanya persamaan harkat dan

martabat manusia maka hak asasi belum dapat ditegakkan. Hak dasar

seseorang atau kelompok tidak akan dapat diakui dan dihargai selama

mereka tidak dianggap memiliki harkat dan derajat yang sama sebagai

manusia. Jika HAM belum dapat ditegakkan maka akan terus terjadi


169

Hukum Tata Negara

pelanggaran dan penindasan atas HAM, baik oleh masyarakat, bangsa

dan pemerintah suatu negara.

Istilah HAM bermula dari barat yang dikenal dengan istilah right of

man untuk menggantikan natural right. Istilah right of man tidak

mencakup right of women, oleh karena itu Eleanor Roosevelt

menggantinya dengan istilah human right yang lebih universal dan netral.

Istilah natural right berasal dari konsep John Locke mengenai hak-

hak alamiah manusia. John Locke menggambarkan bahwa kehidupan

manusia yang asli sebelum bernegara (state of nature) memiliki hak-hak

dasar perorangan yang alami. Hak-hak alamiah itu meliputi hak untuk

hidup, hak kemerdekaan dan hak milik. Hak-hak dasar tersebut tidak

lenyap setelah bernegara tetap justru dijamin dalam kehidupan bernegara.

1. Pengertian Hak Asasi Manusiaa. Darji Darmodiharjo

Hak asasi manusia adalah hak-hak dasar atau hak-hak pokok

yang dibawa manusia sejak lahir sebagai anugrah Tuhan YME.

Hak asasi ini menjadi dasar dari hak-hak dan kewajiban-

kewajiban lain.

b. Padmo Wahjono

Hak asasi adalah hak yang memungkinkan orang hidup

berdasarkan suatu harkat dan martabat tertentu (beradab).

c. Angka I Huruf D Butir 1 Tap MPR-RI No. XVII/MPR/1998

tentang Hak Asasi Manusia

Hak asasi manusia adalah hak sebagai anugrah Tuhan YME,

yang melekat pada diri manusia, bersifat kodrati, universal dan

abadi, berkaitan dengan harkat dan martabat manusia.

d. Musthafa Kemal

HAM adalah hak dasar yang dibawa manusia sejak lahir yang

melekat pada esensinya sebagai anugrah Allah SWT.


170

Hukum Tata Negara

e. Pasal 1 angka 1 UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak

Asasi Manusia

Hak asasi manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada

hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan YME

dan merupakan anugrah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung

tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah dan setiap

orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat

manusia.

f. Pendapat lain menyatakan bahwa HAM adalah hak dasar

yang dibawa manusia sejak lahir yang melekat pada esensinya

sebagai anugrah Tuhan YME.

g. HAM adalah hak-hak dasar yang dibawa sejak lahir dan

melekat dengan potensinya sebagai makhluk dan wakil Tuhan.

Rumusan ‘sejak lahir’ sekarang seringkali dipertanyakan sebab

bayi yang ada dalam kandungan sudah memiliki hak untuk hidup,

oleh karena itu rumusan yang lebih sesuai adalah hak dasar yang

melekat pada manusia sejak ia masih hidup.

Berdarkan pengertian dari HAM, ciri pokok dari hakikat HAM

adalah :

a. HAM tidak perlu diberikan, dibeli atau diwarisi. HAM adalah

bagian dari manusia secara otomatis.

b. HAM berlaku untuk semua orang tanpa memandang jenis

kelamin, asal usul, ras, agama, etnik dan pandangan politik.

c. HAM tidak boleh dilanggar, tidak seorangpun mempunyai

hak untuk membatasi atau melanggar hak orang lain.

Seseorang tetap memiliki HAM walaupun tinggal di suatu

Negara yang membuat hukum yang tidak melindungi bahkan

melanggar HAM.

2. Jenis-jenis Hak Asasi Manusia


171

Hukum Tata Negara

Jika dilihat dari segi subyeknya ada yang membedakan hak

asasi ke dalam dua jenis, yaitu :

a. Hak asasi individu

b. Hak asasi kolektif atau sosial

Sri Soemantri dalam tulisannya tentang ”Konstitusi Serta Artinya

Bagi Negara” membedakan hak asasi ke dalam dua jenis, yaitu :

a. Hak Asasi Manusia Klasik/de klassieke grondrechten

Yaitu hak asasi yang timbul dari eksistensi manusia.

Diantaranya adalah hak untuk berkumpul,menyatakan

pendapat, hak untuk menganut agama tertentu.

b. Hak Asasi Manusia Sosial/de sociale grondrechten

Yaitu hak yang berhubungan dengan kebutuhan manusia

baik yang bersifat lahiriah atau rohaniah.

Hak ini pada hakikatnya berkaitan dengan hak

manusia/warga negara untuk hidup berbahagia dalam

masyarakat.

Jika ditinjau dari obyek dan kepentingannya, maka hak asasi

dapat dibedakan dalam :

a. Hak asasi pribadi (personal rights) seperti kebebasan

menyatakan pendapat, kebebasan memeluk agama,

kebebasan bergerak dll

b. Hak asasi ekonomi (property rights0 seperti hak untuk

memiliki sesuatu, hak untuk membeli sesuatu, membeli,

menjual dll. Termasuk juga HaKI.

c. Hak asasi untuk mendapatkan perlakuan yang sama dalam

hukum dan pemerintahan (rights of legal equality)

d. Hak asasi politik (political rights) seperti hak untuk ikut serta

dalam pemilu, hak mendirikan organisasi politik, hak untuk

mendirikan organisasi kemasyarakatan dll.


172

Hukum Tata Negara

e. Hak asasi sosial dan kebudayaan , seperti hak untuk

mengembangkan pendidikan, memajukan atau melestarikan

kebudayaan.

f. Hak asasi untuk mendapatkan perlakuan tata cara peradilan

dan perlindungan (procedural rights)

g. Hak asasi untuk membangun (right to development)

h. Hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat

Prinsip 1 Deklarasi Stockholm :

”Man has the fundamental rights to freedom, equality and

adequate conditions of life, in an environment of a quality

that permits a life of dignity and well-being and he bears a

solemn responsibility

Jika ditinjau dari segi bentuk dan isinya maka formulasi hak

atas lingkungan hidup yang baik dan sehat bersifat hak asasi

klasik yang menghendaki penguasa menghindari diri dari

intervensi terhadap individu untuk menikmati lingkungan

hidupnya.

i. Hak untuk mendapatkan keamanan (security rights)

HAM menurut PBB dalam Universal Declaration of Human

Rights 1948 adalah sebagai berikut :

a. Hak berpikir dan mengeluarkan pendapat.

b. Hak memiliki sesuatu.

c. Hak mendapatkan pendidikan dan pengajaran.

d. Hak menganut aliran kepercayaan atau agama.

e. Hak untuk hidup.

f. Hak untuk kemerdekaan hidup.

g. Hak untuk memperoleh nama baik.

h. Hak untuk memperoleh pekerjaan.

i. Hak untuk mendapatkan perlindungan hukum.

HAM menurut UU No. 39 Tahun 1999 Tentang HAM meliputi :

a. Hak untuk hidup.


173

Hukum Tata Negara

b. Hak berkeluarga.

c. Hak mengembangkan diri.

d. Hak keadilan.

e. Hak kemerdekaan.

f. Hak berkomunikasi.

g. Hak keamanan.

h. Hak kesejahteraan.

i. Hak perlindungan.

3. Sejarah dan Perkembangan Hak Asasi ManusiaPerkembangan pengakuan HAM berjalan secara perlahan dan

beraneka ragam, yaitu :

a. Perkembangan HAM pada Masa Sejarah

1) Perjuangan Nabi Musa dalam

membebaskan umat Yahudi dari perbudakan (Tahun 600

BC).

2) Hukum Hammurabi di Babylonia yang

memberi jaminan keadilan bagi warga negara (Tahun

2000 BC).

3) Socrates (469-399 BC), Plato (429-347

BC) dan Aristotels (384-322 BC) sebagai filsuf Yunani

peletak dasar diakuinya HAM. Mereka mengajarkan

untuk mengkritik pemerintah yang tidak berdasarkan

keadilan, cita-cita dan kebijaksanaan.

4) Perjuangan Nabi Muhammad SAW

untuk membebaskan bayi wanita dan wanita dari

penindasan bangsa Quraisy (Tahun 600 M).

b. Perkembangan HAM di Inggris

Inggris merupakan negara pertama di dunia yang

memperjuangkan HAM. Perjuangan tersebut nampak pada

beberapa dokumen sebagai berikut :


174

Hukum Tata Negara

1) Pengakuan HAM di Inggris diawali dengan lahirnya Piagam

Magna Charta tahun 1215. Kelahiran Magna Charta

didahului oleh pemaksaan kepada raja John Lockland untuk

mengakui hak asasi yang isinya adalah :

a) Raja tidak boleh memungut pajak jika tidak dengan

persetujuan Dewan Penasehat Raja (yang terdiri dari

kepala-kepala daerah/Baron.

b) Orang (kecuali budak) tidak boleh ditangkap, dipenjara,

disiksa dan diasingkan atau disita miliknya tanpa cukup

alasan menurut hukum negara.

2) Dikukuhkannya hak-hak kebebasan dengan diputuskannya

Hobeas Corpus Act pada tahun 1979.

3) Pada tanggal 16 Desember 1969 pecah The Glorious

Revolution yang ditandai dengan disahkannya Declaration of

Rights sebagai undang-undang parlemen Inggris dan

disebut Bill of Rights yang isinya adalah kekuasaan

berpindah dari raja ke parlemen dan jaminan kemerdekaan

bagi warga negara Inggris.

c. Perkembangan HAM di Amerika Serikat

1) Pada tahun 1776 di Amerika Serikat dicetuskan Virginia

Bill of Rights yang di dalamnya dimuat pengakuan

terhadap HAM.

2) Pada tahun 1941, Presiden AS pada waktu itu, F.D.

Roosevelt menyatakan 4 macam hak asasi manusia,

yatu:

a) Freedom of Speech and Expression

b) Freedom of Religion

c) Freedom from Want

d) Freedom of Fear.

d. Perkembangan HAM di Perancis

e. Atlantic Charter 1941


175

Hukum Tata Negara

f. Pengakuan HAM oleh PBB

g. Hasil Sidang Majelis Umum PBB Tahun 1966

4. Hak Asasi Manusia dalam UUD 1945Sebelum amandemen terhadap UUD 1945, baik dalam Pembukaan,

Batang Tubuh maupun Penjelasan, tidak dijumpai terdapat istilah Hak

Asasi Manusia, yang ada hanya perkataan yang tegas tentang hak dan

kewajiban warga negara. Setelah amandemen kedua UUD 1945 barulah

istilah hak asasi manusia dicantumkan dengan tegas, yaitu dalam Bab XA

Hak Asasi Manusia Pasal 28A-28J.


176

bab i - digital library - perpustakaan pusat unikom...

Documents