bab i p e n d a h u l u a n 1.1 latar belakang · 6 berdasarkan maksud tersebut, maka tujuan...
TRANSCRIPT
1
BAB I
P E N D A H U L U A N
1.1 LATAR BELAKANG
Dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional, disebutkan bahwa Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) adalah dokumen
perencanaan pembangunan daerah untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.
RPJMD Kabupaten Gowa Tahun 2016-2021 merupakan penjabaran dari
visi, misi, dan program Bupati dan Wakil Bupati Gowa terpilih.
RPJMD ini juga merupakan perwujudan komitmen pemerintah,
swasta, dan masyarakat. Sebagai bentuk komitmen bersama, maka sangat
di perlukan kerja sama semua pemangku kepentingan (Stake Holders)
termasuk di dalamnya Camat yang merupakan perpanjangan tangan
Pemerintah Kabupaten dalam melaksanakan segala program dan kegiatan
Pemerintah Kabupaten Gowa di tingkat Kecamatan.
Berdasarkan pemikiran tersebut, sebagai unsur pelaksana
Pemerintahan Kabupaten Gowa di wilayah Kecamatan Bontomarannu
mengemban tugas dan tanggung jawab agar proses pembangunan di
Kecamatan Bontomarannu dapat berjalan dengan baik. Oleh karena itu,
Camat selaku Kepala Pemerintah Kecamatan Bontomarannu juga menyusun
Rencana Strategis (Renstra) 2016 – 2021 yang mengacu RPJMD Kabupaten
Gowa 2016 – 2021.
Penyusunan Renstra Kecamatan Bontomarannu 2016-2021 memuat
visi dan misi Pemerintah Kecamatan Bontomarannu yang merupakan
turunan dari visi dan misi Pemerintah Kabupaten Gowa yang memuat
2
program dan kegiatan pembangunan Pemerintah Kecamatan Bontomarannu
yang di selaraskan dengan Program dan Kegiatan Pemerintah Kabupaten
Gowa sebagiamana yang tertuang di dalam RPJMD Kabupaten Gowa 2016
– 2021.
1.2 LANDASAN HUKUM
Penyusunan Rencana Strategis (Renstra ) Kecamatan Bontomarannu
2016 – 2021 didasarkan pada ketentuan-ketentuan sebagai berikut :
1) Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-
Daerah Tingkat II di Sulawesi;
2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287);
3) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4421);
4) Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan
antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan
Jangka Panjang Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4700);
6) Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
7) Undang–Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan
Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009
Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5049);
3
8) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5495);
9) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2
Tahun 2015 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657);
10) Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
11) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4578);
12) Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman
Pembinaan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
13) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan
dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4614);
14) Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tatacara
Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
15) Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan
Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan
Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4737);
4
16) Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4815);
17) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara
Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
18) Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaran
Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010
Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5103;
19) Peraturan Pemrintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah;
20) Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015 - 2019;
21) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2009 tentang Tatacara
Pelaksanaan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
22) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang
Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang
Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi
Pelaksanaan Pembangunan Daerah;
23) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2012 Tentang
Pedoman Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Dalam
Penyusunan atau Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah;
24) Surat Edaran Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri PPN/Kepala
Bappenas, 23 Desember 2016 tentang petunjuk pelaksanaan
Peneyelarasan RPJMD dan RPJMN 2015-2019
25) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2017 tentang
penyusunan RKPD Tahun 2018
26) Peraturan Daerah Sulawesi Selatan Nomor 10 Tahun 2008 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sulawesi
Selatan Tahun 2008-2028 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan
Tahun 2008 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi
Selatan Nomor 243);
5
27) Peraturan Daerah Sulawesi Selatan Nomor 9 Tahun 2009 tentan;g
Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran
Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2009 Nomor 9, Tambahan
Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 249);
28) Peraturan Daerah Sulawesi Selatan Nomor 2 Tahun 2010 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi
Sulawesi Selatan Tahun 2010 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah
Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 252);
29) Peraturan Daerah Kabupaten Gowa Nomor 4 Tahun 2004 tentang
Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Kabupaten
Gowa (Lembaran Daerah Kabupaten Gowa Tahun 2004 Nomor 08 Seri
E);;
30) Peraturan Daerah Kabupaten Gowa Nomor 4 Tahun 2005 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Gowa Tahun 2005–
2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Gowa Tahun 2005 Nomor 4);
31) Peraturan Daerah Kabupaten Gowa Nomor 3 Tahun 2008 tentang Urusan
Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Gowa;
32) Peraturan Daerah Kabupaten Gowa Nomor 15 Tahun 2012 tentang
Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Gowa Tahun 2012 – 2032
(Lembaran Daerah Kabupaten Gowa Tahun 2012 Nomor 15).
33) Peraturan Daerah Kabupaten Gowanomor 8 Tahun 2016 Tentang
RPJMD Gowa tahun 2016-2021;
34) Peraturan Daerah Kabupaten Gowa Nomor 11 Tahun 2016 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan Kabupaten Gowa ;
1.3 MAKSUD DAN TUJUAN
Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Bontomarannu
2016 – 2021 sebagai dokumen perencanaan Lima Tahunan dimaksudkan untuk
memberi arahan dalam penyusunan kebijakan, program, dan kegiatan
pembangunan tahun 2016 – 2021 .
6
Berdasarkan maksud tersebut, maka tujuan penyusunan Rencana
Strategis (Renstra) Kecamatan Bontomarannu 2016 – 2021 adalah :
1. Memberikan arah dan pedoman bagi segenap aparat pemerintah Kecamatan
Bointoamrannu dalam melaksanakan tugas guna mencapai tata
pemerintahan yang baik.
2. Mempermudah pengendalian kegiatan serta pelaksanaan kordinasi dengan
instansi terkait,monitoring,analisis ,evaluasi kegiatan baik internal maupun
eksternal.
3. Memberikan informasi kepada pemangku kegiatan (Stake Holder) tentang
rencana pembangunan tahunan.
4. Memberi kerangka bagi Kecamatan Bontomarannu dalam upaya
meningkatkan kualitas perecanaan pembangunan.
5. Menjadi alat ukur kinerja tahunan Pemerintah Kecamatan Bontomarannu
Adapun tujuan penyusunan Rencana Startegis (Renstra ) Kecamatan
Bontomarannu 2016 – 2021 adalah :
1. Merencanakan perubahan dalam lingkungan yang konpleks
2. Mengelola keberhasilan organisasi secara sistematik.
3. Memanfaatkan perangkat manajerial dalam pengelolaan pemerintahan dan
pembangunan.
4. Mengembangkan pikiran,sikap dan tindakan yang beorientasi pada masa
depan.
5. Memudahkan para Pemangku Kepentingan (Stake Holder) untuk
menghadapi masa depan.
6. Meningkatkan pelayanan kepada masyarakat
7. Meningkatkan komunikasi antar Pemangku Kepentingan (Stake Holder)
7
1.4.SISTEMATIKA PENULISAN
Sistematika penulisan materi Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan
Bontomarannu 2016 – 2021 disusun sebagai berikut:
BAB I PENDAHULUAN
Bab ini menjelaskan latar belakang, dasar hukum, maksud dan
tujuan serta sistematika penulisan.
BAB II GAMBARAN PELAYANAN SKPD
Bab ini menjelaskan tugas, fungsi dan struktur organisasi SKPD,
sumber daya SKPD, kinerja pelayanan SKPD serta tantangan
dan peluang pengembangan pelayanan SKPD
BAB III ISU – ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN
FUNGSI
Bab ini menyajikan identifikasi permasalahan berdasarkan tugas
dan fungsi pelayanan SKPD, telaah visi, misi dan program
Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih, telaah
Renstra K/L dan Renstra Provinsi/Kabupaten/Kota, telaah
Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup
Strategis serta penentuan isu – isu strategis.
BAB IV VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN, STRATEGI DAN ARAH
KEBIJAKAN
Bab ini menjelaskan visi dan misi SKPD, tujuan dan sasaran
jangka menengah SKPD serta strategi dan kebijakan.
BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR
KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN
INDIKATIF
Bab ini menjelaskan rencana program dan kegiatan, indikator
kinerja serta pendanaan indikatif.
BAB VI INDIKATOR KINERJA SKPD YANG MENGACU PADA
TUJUAN SASARAN RPJMD
Bab ini menggambarkan keberhasilan pencapaian visi dan misi
yang ditunjukkan dari pencapaian indikator kinerja daerah.
8
BAB II
GAMBARAN PELAYANAN KECAMATAN BONTOMARANNU
2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organiasasi SKPD
Peraturan Bupati Gowa Nomor:bTahun 2016 tentang Susunan
Organisasi,Kedudukan, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Pada Kantor Kecamatan
Bontomarannu mempunyai tugas pokok dan fungsi membantu Bupati Gowa dalam
penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kehidupan
kemasyarakatan dalam wilayah kerja Kecamatan serta tugas-tugas lainnya yang
diberikan oleh Bupati Gowa.
Selanjutnya tugas pokok dan fungsi Kantor Kecamatan Bontomarannu
dapat diuraikan sebagai berikut:
1. Camat
Tugas pokok:
Camat mempunyai tugas pokok memimpin Kecamatan dalam membina,
mengkoordinasikan dan melaksanakan kewenangan pemerintahan yang
dilimpahkan oleh Bupati di bidang pemerintahan, ketentraman dan ketertiban,
pembangunan masyarakat Desa/Kelurahan, perekonomian, kesejahteraan
rakyat, pemberdayaan masyarakat, pelayanan masyarakat serta pembinaan
secretariat Kecamatan sesuai dengan kewenangannya berdasarkan peraturan
perundang-undangan yang berlaku.
Fungsi:
1. Pelaksanaan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk
menangani sebagian urusan otonomi daerah;
2. Pelaksanaan koordinasi kegiatan pemberdayaan masyarakat;
3. Pelaksanaan koordinasi upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban
umum;
4. Pelaksanaan koordinasi penerapan dan penegakan Peraturan Perundang-
undangan;
5. Pelaksanaan koordinasi pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan
umum;
6. Pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat
Kecamatan;
9
7. Pembinaan penyelenggaraan pemerintahan desa dan/atau kelurahan;
8. Pelaksanaan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya
dan/atau yang belum dapat dilaksanakan pemerintahan desa atau kelurahan;
9. Pembinaan dan pelaksanaan kesekretariatan Kecamatan;
10. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan
fungsinya.
2. Sekretaris
Tugas pokok:
Sekretaris Kecamatan mempunyai tugas pokok merencanakan
operasionalisasi, memberi tugas, memberi petunjuk, menyelia, mengatur,
mengevaluasi dan melaporkan penyelenggaraan tugas kesekretariatan, meliputi
urusan umum dan kepegawaian, perencanaan dan pelaporan serta pengelolaan
keuangan dalam lingkup Kecamatan.
Fungsi :
1. Perumusan kebijakan teknis di bidang umum, kepegawaian, perlengkapan
dan aset perencanaan dan pelaporan, serta keuangan;
2. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan urusan di bidang umum,
kepegawaian, perlengkapan dan aset, perencanaan dan pelaporan, serta
keuangan;
3. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang umum, kepegawaian,
perlengkapan dan aset, perencanaan dan pelaporan, serta keuangan;
4. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi program dan kegiatan kesekretariatan;
5. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan tugas dan
fungsinya.
3. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
Tugas pokok:
Tugas pokok Sub Bagian Umum dan Kepegawaian adalah
merencanakan kegiatan, memberi petunjuk, memberi tugas, membimbing,
memeriksa/mengecek, menyelia, mengatur, mengevaluasi dan melaporkan
kegiatan administrasi umum dan kepegawaian lingkup kecamatan.
10
Fungsi :
1. Penyiapan bahan perumusan kebijakan tekhnis di bidang umum dan
kepegawaian;
2. Pemberian dukungan atas pelaksanaan tugas di bidang umum dan
kepegawaian;
3. Pembinaan dan pengkoordinasian pelaksanaan tugas di bidang umum dan
kepegawaian;
4. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas
dan fungsinya.
4. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan
Tugas pokok:
Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan mempunyai tugas pokok
merencanakan kegiatan, memberi petunjuk, memberi tugas, membimbing,
memeriksa/mengecek, menyelia, mengatur, mengevaluasi dan melaporkan
tugas sub bagian perencanaan ,pelaporan dan membimbing,
memeriksa/mengecek, menyelia, mengatur, mengevaluasi dan melaporkan
urusan keuangan, kegiatan kebendaharawanan lingkup kecamatan
Fungsi :
1. Penyiapan bahan perumusan kebijakan tekhnis di bidang perencanaan dan
pelaporan;
2. Pemberian dukungan atas pelaksanaan tugas di bidang perencanaan dan
pelaporan;
3. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang perencanaan dan pelaporan;
4. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas
dan fungsinya.
5. Penyiapan bahan perumusan kebijakan tekhnis di bidang keuangan;
6. Pemberian dukungan atas pelaksanaan tugas di bidang keuangan;
7. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang keuangan;
8. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh camat sesuai dengan tugas dan
fungsinya.
11
5. Kasi Pemerintahan
Tugas pokok:
Seksi Pemerintahan mempunyai tugas pokok membantu Camat dalam
membina, mengkoordinasikan dan melaksanakan tugas di bidang pemerintahan.
Fungsi :
1. menyusun rencana program dan kegiatan seksi pemerintahan berdasakan
peraturan perundang-undangan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
2. memfasilitasi penyelenggaraan kerja sama dan penyelesaian sengketa
tanah berdasarkan standar operasional prosedur sehingga dapat
meminimalkan sengketa tanah berlanjut ke ranah hukum;
3. menganalisis pendataan atas tanah – tanah negara dan melaksanakan
pegawasan berdasarkan ketentuan yang berlaku sehingga dapat
mencegah terjadinya klaim dari pihak tertentu;
4. mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan administrasi kependudukan
berdasarkan data kelurahan sehingga tertib administrasi kependudukan
dapat lebih efektif;
5. menyusun data potensi kewilayahan secara terpadu berdasarkan potensi
yang dimiliki sesuai dengan gambaran dan atau keadaan potensi wilayah
kecamatan;
6. mengelola data potensi Pajak Bumi dan Bangunan di wilayah kecamatan
berdasarkan Daftar Himpunan Ketetapan Pajak agar pencapaian target
Pajak Bumi dan Bangunan lebih efesien;
7. menyusun data potensi jumlah penduduk lahir berdasarkan data
kependudukan dari Desa dan/atau Kelurahan agar data yang tercipta
menjadi lebih valid;
8. menyusun data potensi jumlah penduduk meninggal berdasarkan data
kependudukan dari Desa dan/atau Kelurahan agar data yang tercipta
menjadi lebih valid;
9. menyusun data potensi jumlah penduduk pindah ke luar berdasarkan data
kependudukan dari Desa dan/atau Kelurahan agar data yang tercipta
menjadi lebih valid;
10. menyusun data potensi jumlah penduduk pindah datang berdasarkan data
kependudukan dari Desa dan/atau Kelurahan agar data yang tercipta
menjadi lebih valid;
12
11. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Seksi Pemerintahan dan
memberikan saran pertimbangan kepada atasan berdasarkan standar
operasional prosedur sebagai bahan perumusan kebijakan;
12. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada
bawahan berdasarkan standar operasional prosedur sehingga
pelaksanaan tugas berjalan lancar;
13. mengawasi kinerja bawahan berdasarkan standar operasional prosedur
agar pelaksanaan tugas menjadi lebih efektif dan efisien;
14. memeriksa hasil kinerja bawahan sesuai dengan ketentuan agar
pelaksanaan tugas lebih optimal;
15. menilai hasil kerja pegawai aparatur sipil negara dalam lingkup Seksi
Pemerintahan berdasarkan standar dan prosedur yang berlaku agar
pengembangan karier dan peningkatan efektivitas kinerja aparatur sipil
negara;
16. membina bawahan dalam lingkup Seksi Pemerintahan sesuai dengan
ketentuan agar dapat meningkatkan efisiensi kerja aparatur sipil negara;
17. melaksanakan monitoring dan evaluasi berdasarkan ketentuan sebagai
bentuk koordinasi terhadap pihak lain yang terkait dengan tugas dan
fungsi; dan
18. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh atasan sesuai
dengan bidang tugasnya.
6. Kasi Pembinaan Desa dan Kelurahan
Tugas pokok:
Seksi Pembangunan mempunyai tugas pokok Camat dalam
mengkoordinasikan, menyiapkan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan,
evaluasi dan pelaporan di bidang pembinaan desa dan kelurahan.
Fungsi :
1. menyusun rencana program dan kegiatan Seksi Pembinaan Desa dan
Kelurahan berdasarakan peraturan perundang-undangan sebagai pedoman
dalam pelaksanaan tugas;
2. melaksanakan fasilitasi dan koordinasi penyelenggaraan pembangunan
desa dan kelurahan berdasarkan ketentuan yang berlaku sehingga dapat
13
menciptakan kesetaraan dan kesinambungan pelayanan publik di desa dan
kelurahan;
3. melaksanakan dan memfasilitasi pemungutan atas pajak dan retribusi
daerah di wilayah kecamatan berdasarkan ketetapan yang berlaku sehingga
dapat meningkatkan pendapatan asli daerah desa dan kelurahan;
4. menyelenggarakan dan memfasilitasi pelaksanaan lomba dan atau
penilaian Desa dan/atau Kelurahan tingkat kecamatan berdasarkan standar
operasional prosedur agar setiap Desa dan/atau Kelurahan menunjukkan
kemampuan potensi kewilayahan masing-masing;
5. menyelenggarakan fasilitasi kerja sama antar Desa dan/atau Kelurahan
dan penyelesaian perselisihan antar Desa dan/atau Kelurahan berdasarkan
standar operasional prosedur agar dapat menciptakan keharmonisan Desa
dan/atau Kelurahan dalam wilayah kecamatan;
6. melaksanakan fasilitasi penataan Desa dan/atau Kelurahan dan
penyusunan Peraturan Desa berdasarkan ketentuan yang berlaku sebagai
bentuk keseragaman pelaksanaan pembangunan di setiap Desa dan/atau
Kelurahan;
7. memantau kinerja lembaga pemerintahan seperti BPD, LPM, RW, RT dan
lain – lain berdasarkan ketentuan yang berlaku sebagai bentuk evaluasi
kinerja perangkat Desa dan/atau Kelurahan;
8. menyusun bahan – bahan usulan Musrenbang Desa dan/atau Kelurahan
sebagai bahan rekomendasi usulan Musrenbang Kecamatan agar tercipta
pemerataan pembangunan;
9. menyusun bahan – bahan usulan Musrenbang Kecamatan sebagai bahan
rekomendasi usulan Musrenbang Kabupaten agar tercipta pemerataan
pembangunan;
10. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Seksi Pembinaan Desa
dan/atau Kelurahan dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan
berdasarkan standar operasional prosedur sebagai bahan perumusan
kebijakan;
11. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada
bawahan berdasarkan standar operasional prosedur sehingga pelaksanaan
tugas berjalan lancar;
14
12. mengawasi kinerja bawahan berdasarkan standar operasional prosedur
agar pelaksanaan tugas menjadi lebih efektif dan efisien;
13. memeriksa hasil kinerja bawahan sesuai dengan ketentuan agar
pelaksanaan tugas lebih optimal;
14. menilai hasil kerja pegawai aparatur sipil negara dalam lingkup Seksi
Pembinaan Desa dan/atau Kelurahan berdasarkan standar dan prosedur
yang berlaku agar pengembangan karier dan peningkatan efektivitas kinerja
aparatur sipil negara;
15. membina bawahan dalam lingkup Seksi Pembinaan Desa dan/atau
Kelurahan sesuai dengan ketentuan agar dapat meningkatkan efisiensi kerja
aparatur sipil negara;
16. melaksanakan monitoring dan evaluasi berdasarkan ketentuan sebagai
bentuk koordinasi terhadap pihak lain yang terkait dengan tugas dan fungsi;
dan
17. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh atasan sesuai
dengan bidang tugasnya.
7. Kasi Pemberdayaan Masyarakat
Tugas pokok:
Seksi Pemberdayaan Masyarakat mempunyai tugas pokok membantu
Camat dalam mengkoordinasikan, menyiapkan bahan perumusan kebijakan,
pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan di bidang pemberdayaan masyarakat
Fungsi :
1. menyusun rencana program dan kegiatan Seksi Pemberdayaan Masyarakat
berdasarkan peraturan perundang-undangan sebagai pedoman dalam
pelaksanaan tugas;
2. melaksanakan pembinaan dan pengawasan kegiatan pemberdayaan
masyarakat berdasarkan peraturan perundang-undangan agar terjadi
efektivitas potensi masyarakat;
3. melaksanakan pembinaan dan pengawasan kegiatan program pendidikan
dan kesehatan masyarakat, generasi muda, keolahragaan, kebudayaan,
kepramukaan serta peranan wanita berdasarkan ketentuan yang berlaku
sehingga dapat menggali semua potensi keberdayaan masyarakat desa dan
atau kelurahan;
15
4. melaksanakan pembinaan dan pengembangan usaha perekonomian rakyat
di wilayah kerjanya berdasarkan ketentuan yang berlaku sehingga dapat
meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
5. melaksanakan fasilitasi penyelenggaraan sarana pendidikan dan pelayanan
kesehatan masyarakat berdasarkan ketentuan yang berlaku sehingga
mampu mewujudkan tersedianya data sarana pendidikan dan pelayanan
kesehatan masyarakat di wilayah kecamatan;
6. melaksanakan kegiatan di bidang pencegahan dan penanggulangan
bencana alam, pengungsi dan masalah sosial lainnya berdasarkan standar
operasional prosedur sebagai bentuk kepedulian terhadap masyarakat;
7. melaksanakan pendataan sarana dan prasarana peribadatan, lembaga dan
organisasi keagaamaan berdasarkan ketentuan yang berlaku sehingga
tersedia data potensi keagaamaan;
8. menyelenggarakan pembinaan kesejahteraan sosial anak dan usia lanjut
berdasarkan peraturan perundang-undangan sehingga dapat meningkatkan
kesejahteraan anak dan para usia lanjut;
9. menyelenggarakan fasilitasi kegiatan organisasi sosial kemasyarakatan,
lembaga swadaya masyarakat dan lembaga adat berdasarkan ketentuan
sehingga mampu menciptakan keberdayaan masyarakat;
10. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Seksi Pemberdayaan
Masyarakat dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan
berdasarkan standar operasional prosedur sebagai bahan perumusan
kebijakan;
11. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada
bawahan berdasarkan standar operasional prosedur sehingga pelaksanaan
tugas berjalan lancar;
12. mengawasi kinerja bawahan berdasarkan standar operasional prosedur
agar pelaksanaan tugas menjadi lebih efektif dan efisien;
13. memeriksa hasil kinerja bawahan sesuai dengan ketentuan agar
pelaksanaan tugas lebih optimal;
14. menilai hasil kerja pegawai aparatur sipil negara dalam lingkup Seksi
Pemberdayaan Masyarakat berdasarkan standar dan prosedur yang berlaku
agar pengembangan karier dan peningkatan efektivitas kinerja aparatur sipil
negara;
16
15. membina bawahan dalam lingkup Seksi Pemberdayaan Masyarakat sesuai
dengan ketentuan agar dapat meningkatkan efisiensi kerja aparatur sipil
negara;
16. melaksanakan monitoring dan evaluasi berdasarkan ketentuan sebagai
bentuk koordinasi terhadap pihak lain yang terkait dengan tugas dan fungsi;
dan
17. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh atasan sesuai
dengan bidang tugasnya.
8. Kasi Ketentraman dan Ketertiban
Tugas pokok:
Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum mempunyai tugas pokok
membantu Camat dalam membina, mengkoordinasikan dan melaksanakan
tugas di bidang ketentraman dan ketertiban umum.
Fungsi :
1. menyusun rencana program dan kegiatan seksi ketentraman dan ketertiban
berdasarkan peraturan perundang-undangan sebagai pedoman
pelaksanaan tugas;
2. menyelenggarakan pembinaan ketentraman dan ketertiban berdasarkan
standar operasional prosedur sehingga dapat tercipta keadaan aman dan
tentram;
3. menyelenggarakan pembinaan ideologi dan kesatuan bangsa serta
kemasyarakatan berdasarkan standar operasional prosedur sehingga dapat
tercipta keadaan aman dan tentram;
4. menyelenggarakan pembinaan kesatuan Polisi Pamong Praja dan
perlindungan masyarakat di wilayah kerjanya berdasarkan ketentuan yang
berlaku agar koordinasi dapat lebih berkualitas;
5. menyelenggarakan fasilitasi pembinaan kerukunan hidup antar umat
beragama berdasarkan peraturan perundang-undangan sehingga umat
beragama dapat hidup dengan damai;
6. menegakkan dan melaksanakan Peraturan Daerah Kabupaten Gowa
berdasarkan standar operasional prosedur sehingga tercipta kondisi
masyarakat yang aman dan kondusif;
17
7. menegakkan dan melaksanakan Keputusan Bupati berdasarkan standar
operasional prosedur sehingga tercipta kondisi masyarakat yang aman dan
kondusif;
8. menyusun laporan kejadian di wilayah kecamatan berdasarkan data
penunjang dari desa dan atau kelurahan agar dapat melaksanakan deteksi
dini keadaan masyarakat;
9. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Seksi Ketentraman dan
Ketertiban dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan
berdasarkan standar operasional prosedur sebagai bahan perumusan
kebijakan;
10. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada
bawahan berdasarkan standar operasional prosedur sehingga pelaksanaan
tugas berjalan lancar;
11. mengawasi kinerja bawahan berdasarkan standar operasional prosedur
agar pelaksanaan tugas menjadi lebih efektif dan efisien;
12. memeriksa hasil kinerja bawahan sesuai dengan ketentuan agar
pelaksanaan tugas lebih optimal;
13. menilai hasil kerja pegawai aparatur sipil negara dalam lingkup Seksi
Ketentraman dan Ketertiban berdasarkan standar dan prosedur yang
berlaku agar pengembangan karier dan peningkatan efektivitas kinerja
aparatur sipil negara;
14. membina bawahan dalam lingkup Seksi Ketentraman dan Ketertiban sesuai
dengan ketentuan agar dapat meningkatkan efisiensi kerja aparatur sipil
negara;
15. melaksanakan monitoring dan evaluasi berdasarkan ketentuan sebagai
bentuk koordinasi terhadap pihak lain yang terkait dengan tugas dan fungsi;
dan
16. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh atasan sesuai
dengan bidang tugasnya.
17. Kasi Pelayanan Umum
Tugas pokok:
Seksi Perekonomian mempunyai tugas pokok membantu Camat dalam
membina, mengkoordinasikan dan melaksanakan tugas di bidang pelayanan
umum.
18
Fungsi :
1. menyusun rencana program dan kegiatan Seksi Pelayanan Umum
berdasarkan peraturan perundang-undangan sebagai pedoman dalam
pelaksanaan tugas;
2. menginventarisasi sarana dan prasarana serta fasilitas pelayanan umum
berdasarkan data Barang Milik Daerah yang dikuasai oleh Kecamatan agar
tertib administrasi barang;
3. melaksanakan pemeliharaan sarana dan prasarana serta fasilitas pelayanan
umum berdasarkan standar operasional prosedur dengan maksud agar
sarana dan prasarana serta fasilitas umum dapat terjaga dengan baik dan
dimanfaatkan oleh masyarakat umum;
4. melaksanakan penanggulangan dini kerusakan sarana dan prasarana serta
fasilitas umum sesuai dengan ketentuan agar dapat mencegah kerusakan
parah pada sarana dan prasarana serta fasilitas umum;
5. menyiapkan bahan koordinasi dengan organisasi perangkat daerah
dan/atau instansi vertikal yang tugas dan fungsinya di bidang pemeliharaan
sarana dan prasarana, fasilitas umum serta pelayanan umum sesuai
dengan ketentuan agar tercipta sinergitas dalam pelaksanaan tugas
pemerintahan;
6. menyiapkan bahan koordinasi dengan pihak swasta dalam pelaksanaan
pemeliharaan sarana dan prasarana, fasilitas umum serta pelayanan umum
sesuai dengan ketentuan agar tercipta sinergitas dalam pelaksanaan tugas
pemerintahan;
7. melaksanakan kegiatan di bidang pemberian rekomendasi tertentu sesuai
dengan kewenangan Camat berdasarkan ketentuan yang berlaku sebagai
implikasi kemudahan dalam akses dan percepatan pelayanan publik di
wilayah kecamatan;
8. melaksanakan kegiatan di bidang pemberian perizinan tertentu sesuai
dengan kewenangan Camat berdasarkan ketentuan yang berlaku sebagai
implikasi kemudahan dalam akses dan percepatan pelayanan publik di
wilayah kecamatan;
9. mengawasi pelaksanaan pelayanan umum di lingkup Kecamatan sesuai
dengan standar operasional prosedur sehingga dapat menciptakan
pelayanan prima;
19
10. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Seksi Pelayanan Umum dan
memberikan saran pertimbangan kepada atasan berdasarkan standar
operasional prosedur sebagai bahan perumusan kebijakan;
11. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada
bawahan berdasarkan standar operasional prosedur sehingga pelaksanaan
tugas berjalan lancar;
12. mengawasi kinerja bawahan berdasarkan standar operasional prosedur
agar pelaksanaan tugas menjadi lebih efektif dan efisien;
13. memeriksa hasil kinerja bawahan sesuai dengan ketentuan agar
pelaksanaan tugas lebih optimal;
14. menilai hasil kerja pegawai aparatur sipil negara dalam lingkup Seksi
Pelayanan Umum berdasarkan standar dan prosedur yang berlaku agar
pengembangan karier dan peningkatan efektivitas kinerja aparatur sipil
negara;
15. membina bawahan dalam lingkup Seksi Pelayanan Umum sesuai dengan
ketentuan agar dapat meningkatkan efisiensi kerja aparatur sipil negara;
16. melaksanakan monitoring dan evaluasi berdasarkan ketentuan sebagai
bentuk koordinasi terhadap pihak lain yang terkait dengan tugas dan fungsi;
dan
17. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh atasan sesuai
dengan bidang tugasnya.
STRUKTUR ORGANISASI KECAMATAN BONTOMARANNU
Struktur Organisasi Kecamatan Bontomarannu adalah salah satu Perangkat
Daerah Kabupaten Gowa yang mempunyai unsur penunjang Pemerintah Kabupaten
Gowa. Susunan Organisasi Kecamatan terdiri dari:
1. Camat;
2. Sekretaris;
- Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan
- Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
3. Seksi Pemerintahan;
4. Seksi Pembinaan Masyarakat Desa dan Kelurahan ;
5. Seksi Pemberdayaan Masyarakat ;
6. Seksi Ketentraman dan Ketertiban;
20
7. Seksi Pelayanan Umum.
Adapun Stuktur Organisasi Kantor Kecamatan Sebagai Berikut :
21
2.2 SUMBER DAYA MANUSIA KECAMATAN BONTOMARANNU
Dalam Melaksanakan tugas dan fungsinya Kecamatan Bontomarannu
didukung oleh sebanyak 15 orang pegawai dan 3 Orang Pegawai Honorer dengan
komponen sebagai berikut :
1. Status Kepegawaian
- P N S : 14 Orang
- CPNS : 1 Orang
- Tenaga Honorer/SPK : 3 Orang
2. Pendidikan
- Sarjana : 11 Orang
- SMA : 4 Orang
- SMP : - Orang
- S D : - Orang
3. Jabatan Struktural
- Eselon III/a : 1 Orang
- Eselon III/b : 1 Orang
- Eselon IV/a : 4 Orang
- Eselon IV/b : 2 Orang
- Staf : 7 Orang
4. Diklat Struktural
- Diklatpim III : - Orang
- Diklatpim IV : 4 Orang
22
Adapun daftar asset yang di miliki Kantor Kecamatan Bontomarannu Yaitu :
Daftar Nama Barang dan Jumlahnya
No Nama Barang Jumlah
1 Meja Biro 1
2 Lemari Kayu 1
3 Meja Kayu 6
4 Meja computer 1
5 Komputer 3
6 Printer 4
7 Mobil 2
8 Motor 6
9 AC 2
10 Lemari Es 1
11 Televisi 2
12 Sound sistem 2
13 Kursi Tamu 1 Set
14 Cermin 2
15 Meja ½ Biro 7
16 Kursi Besi 9
17 Meja Kerja Pejabat 6
18 Kursi Pejabat 6
19 Tangga aluminium 1
20 Foto Presiden 2
21 Foto Wakil Presiden 2
22 Foto Bupati 2
22 Foto Wakil Bupati 2
23 Lambang Kabupaten 2
24 Tiang Bendera Besi 2
25 Papan Pengumuman 1
26 Mesin Tik 1
27 Papan Struktur Kec.Bontomarannu 1
28 Peta Wilayah Kec 1
29 Lemari Arsip 2
30 Pompa Air 1
31 Mimbar 1
32 Loudspeaker 1
33 Rumah Jabatan 1
34 Aula Kecamatan 1
35 Tanah dan bangunan Kantor Camat 1
Jumlah 89
23
2.3 KINERJA PELAYANAN KECAMATAN BONTOMARANNU
Tingkat capaian kinerja Kecamatan Bonntomarannu Kabupaten Gowa
berdasarkan sasaran/target Renstra 2010 – 2015 menurut indikator kinerja
pelayanan SKPD dan/atau indikator lainnya disajikan dalam tabel berikut.
24
25
2.4. Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan
Untuk melaksanakan kegiatan rutin maupun teknis di lingkungan
Kecamatan Bontomarannu Kabupaten Gowa, sumber daya keuangan merupakan
salah satu faktor yang menentukan di samping juga sumber daya manusia dan
sarana prasarana. Dari tahun 2010 sampai dengan tahun 2014, anggaran dan
realisasi pendanaan pelayanan Kecamatan Bontomarannu Kabupaten Gowa
sebagaimana dalam tabel berikut ini :
26
27
2.5 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Kecamatan
Bontomarannu
Dalam menjalankan roda pemerintahan dan pembangunan di Kabupaten
Gowa, khususnya pada unit kerja Kantor Camat Bontomarannu akan melaksanakan
tugas dan fungsinya serta membuat program dan kegiatan untuk kelangsungan
pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat.
Berdasarkan kondisi yang dihadapi dalam hal penanganan pemerintahan,
pembangunan dan pelayanan masyarakat selama ini, maka tentu saja diharapkan
adanya perubahan dan peningkatan pelayanan yang jauh lebih baik dari apa yang
telah dilakukan pada tahun sebelumnya, baik penataan administrasi, perencanaan,
pelaksanaan, pengawasan dan laporan pertanggung jawaban.
Dalam hal pelaksanaan pelayanan pemerintah di Kecamatan Bontomarannu
berdasar dan berpedoman pada tugas pokok SKPD.Dengan demikian kinerja
pelayanan SKPD dapat dilihat dengan sejauh mana pelaksanaan tugas pokok dan
fungsi direalisasikan hendakanya bepedoman pada Standar Pelayanan Minimum.
Stadar Pelayanan Minimum adalah pedoman bagi aparatur pemerintah dalam
melasanakan tugas pokok dan fungsinya, di mana di dalamnya memuat metode,
pedoaman dan standarisasi pelayananan. Namun pada kenyataannya pelayanan
yang di berikan kepada masyarakat belum terlaksana dengan optimal dengan kata
lain bahwa Standar Pelayanan Minimum belum terlaksana dengan baik.Hal ii terjadi
karena kurangnya pemahaman dan keterampilan aparat dalam menjalankan tugas
pokok dan fungsinya.
Untuk dapat melaksanakan kinerja pelayanana yang seoptimal mungkin pada
Kecamatan Bontoarannu ada beberapa hal yang menjadi faktor pendukung yakni :
1. Sistem dan Biriokrasi Pemerintahan Kabupaten Gowa yang sudah tertata
dengan baik.
2. Kepemimpinan camat yang visioner, berkomitmen dan berintegrasi sehingga
menciptakan pembangunan yang partisipasif di Kecamatan Bontoamarannu.
3. Sturktur organisasi pada Kecamatan Bontomarannu yang telah terisi oleh
pejabat yang mendukung pelaksanaan tugas dan fungsinya masing – masing
dengan tingkat pendidikan yang cukup memadai.
28
4. Aparat pemeritah kecamatan yang bekerja secara professional dan memiliki
integriatas dan dedikasi yang tinggi sehinggga dapat bekerja secara
sistematik dan terjadwal.
5. Hubungan kerja dan koordinasi yang baik antara forum pimpinan
musyawarah kecamatan dengan para pimpinan instansi yang ada di
Kecamatan Bontomarannu.
6. Adanya dukungan dan partispasi dari masyarakat pada kegiatan yang
mendukung pelaksanaan pembangunan di Kecamatan Bontomarannu.
Selain Faktor-Faktor pendukung yang telah di kemukakan di atas, ada
pula faktor -faktor yang menyebabkan kinerja pelayanan di Kecamatan Bontomaranu
kurang optimal yakni :
1. Dana yang tersedia relatif masih kecil untuk kelancaran pelaksanaan tugas
pokok dan fungsi di Kecamatan Bontomarannu.
2. Belum tersedianya Standar Pelayanan Minimum yang menjadi pedoman
dalam memberikan pelayanan.
3. Masih perlunya pelatihan dan pendidikan aparat pemerintah Kecamatan
Bontomarannu untuk dapat memahami tugas dan fungsi nya seiptimal
mungkin.
4. Sarana dan Prasarana pendukung yang belum memadai dan masih perlu di
tingkatkan jumlah dan kualitasnya
5. Belum optimalnya partisipasi masyarakat dalam kegiatan pembangunan mulai
dari perencanaan , pelaksanaan , bahkan pada pengawasannya
6. Pelaksanaan musrenbang yang belum tepat sasaran dan belum
seepenuhnya mampu menampung aspirasi masyarakat , dimana salah satu
penyebabnya adalah alokasi waktu yang sangat singkat
7. Kerjasama dan hubungan antar instansi , masyarakat dan para pemangku
kepentingan ( stakeholders ) masih perlu di tingkatkan dan di optimalkan.
29
Beberapa tantangan yang akan di hadapi Kecamatan Bontomarannu yaitu :
1. Dinamika penduduk yang semakin berkembangan menyebabkan
masyarakat kritis dan sangat dinamis terhadap segala perkembangan di
segala bidang pemerintahan selain itu, mereka juga semakin
membutuhkan pelayanan yang cepat dan prima
2. Perkembangan ilmu pengetahuan menuntut aparat pemerintahan
Kecamatan Bontomarannu untuk berbenah diri dan semakin
meningkatkan pengetahuannya da keterampilannya sehingga pelayanan
prima dapat terlaksana seefektif dan seefesien mungkin sesuai dengan
prinsipn Good Governance
3. Seiring perkembangan ilmu pengetahuan , teknologi dan sistem
informasi juga semakin berkembang menuntut aparat pemerintah
Kecamatan Bontomarannu untuk membekali diri untuk dapat melek
teknologi sistem informatika
4. Perlunya ketersediaan sarana dan prasarana pendukung yang sesuai
dengan perkembagan teknologi sistem informatika tersebut.
Beberapa peluang yang di miliki Kecamatan Bontomarannu :
1. Wilayah Kecamatan Bontomarannu yang masuk dalam jalur
maminasata yang memberikan ruang bagi Kecamatan Botomarannu
untuk dapat berkembang lebih cepat di bandingkan dengan kecamatan-
kecamatan lainnya di Kabupaten Gowa.
2. Beradanya Kampus Teknik Univeersitas Hasanuddin sehingga
mendorong perkembangan ilmu pengetahuan dan mendorong
perkembangan usaha masyarkat yang berhubungan dengan kegiatan
perkuliahan.
3. Bertambanhnya investor yang masuk di wilayah Kecamatan
Bontomarannu yang menambah lapangan pekerjaan bagi masyarakat
kecamatan Bontomarannu yang menyebabkan meningkatnya
pendapatan masyarakat
4. Wilayah Bontomarannu yang terletak tidak jauh dari ibukota Kabupaten
maupun propinsi serta akses jalan yang cukup mendukung
30
5. Semua jenjang tingkat pendidikan nantinya akan tersedia di kecamatan
Bontomarannu.
31
BAB III
ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI
Gambaran Kondisi Geografis
Kecamatan Bontomarannu merupakan salah satu kecamatan yang ada
di Kabupaten Gowa, dimana wilayanya terletak di bagian timur Kabupaten Gowa
dengan Ibukota Kecamatn yaitu Balang-balang yang berjarak sekitar 9 kilometer dari
kota Sungguminasa, Ibukota Kabupaten Gowa.
Kecamatan Bontomarannu mempunyai batas-batas yaitu sebelah utara kecamatan
Pattalassang , sebelah selatan Kecamatan Pallangga dan Kabupaten Takalar ,
Sebelah barat adalah Kecamatan somba opu dan sebelah timur Kecamatan
Parangloe.
Berdasarkan PERDA No. 7 Tahun 2005 , kecamatan Bontomarannu
terdiri atas 6 desa yaitu : Desa Sokkolia, Desa Pakatto, Desa Nirannuang, Desa
mata Allo, desa Romangloe, dan Desa Bili-bili dan 3 Kelurahan yaitu Kelurahan
Borongloe, Kelurahan Bontomanai, dan kelurahan Romanglompoa dengan 25
jumlah dusun / lingkungan. Dengan Luas daerah administrasi kecamatan
Bontomarannu adalah 52,63 Km2 dengan jumlah penduduk sebesar 34.453 jiwa
pada tahun 2016 yang terdiri dari 17.097 jiwa penduduk laki-laki dan 17.356 jiwa
penduduk perempuan.
Berdasarkan kondisi wilayah Kecamatan Bontomarannu , maka
pengembangan wilayah sebagian besar untuk kawasan budidaya pertanian yakni
seluas 3.298,60 Ha. Selain sektor pertanian, yang menjadi sumber utama
pendapatan masyarakat, adapula sector lain yaitu perikanan, perkebunan,
peternakan dan pertambangan golongan C.
Selain potensi sumber daya alam yang dimiliki, Kecamatan
Bontomarannu juga memiliki daerah rawan bencana alam dengan melihat posisinya
yang terletak di kawasan aliran sungai Jeneberang yang merupakan aliran utama
material-material longsor Gunung Bawakaraeng Oleh karena itu, kecamatan
Bontomarannu rawan terhadap bencana banjir.
32
3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi
Pelayanan Kantor Kecamatan Bontomarannu
Dengan memperhatikan kondisi wilayah Kecamatan Bontimarannu serta
tantangan dan Peluang maka terdapat beberapa masalah yang teridentifikasi
sebagai berikut :
1. Pemerintah Kecamatan Bontomarannu yang menjadi ujung tombak
pemerintah Kabupaten Gowa untuk mewujudkan pelaksanaaan
pembangunan semua sektor yang pada akhirnya menjadi penentu
pelaksanaan pelayanan pemerintahan kepada masyarakat secara optimal
yang akan menunjang pencapaian program pemerintah Kabupten Gowa
dalam meningkatkan IPM dan IKM.
2. Belum optimalnya penerapan tata pemerintahan yang baik di Kecamatan
Bontomarannu hal ini dapat dilihat dari masih rendahnya kinerja dan
kemampuan untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat secara cepat
3. Belum optimalnya peran serta semua kalangan baik lembangan
pemerintahan maupun non pemerintahan dalam mendukung pelaksanaan
pembangaunan di Kecamatan Bontomarannu hal ini penting akrena akan
menentukan keberhasilan pembangunan mengingat segala potensi yang di
miliki Kecamatan Bontomarannu Baik SDA maupun SDM serta letak
wilayahnya cukup strategis.
3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil
Kepala Daerah
Visi Kabupaten Gowa yang tercantum dalam RPJMD Kabupaten
Gowa Tahun 2016 – 2021 adalah sebagai berikut:
“TERWUJUDNYA MASYARAKAT YANG BERKUALITAS,
MANDIRI DAN BERDAYA SAING DENGAN TATA KELOLA
PEMERINTAHAN YANG BAIK.
33
Sedangkan Misi Kabupaten Gowa yaitu :
1. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia berbasis pada hak –
hak dasar, kesetaraan gender, nilai budaya dan agama.
2. Meningkatkan perekonomian daerah berbasis pada potensi
unggulan dan ekonomi kerakyatan.
3. Meningkatkan pembangunan infrastruktur berorientasi pada
interkoneksitas antar wilayah dan sektor.
4. Meningkatkan pengembangan wilayah kecamatan, desa dan
kelurahan.
5. Meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan yang baik, bersih
dan demokratis.
3.3 Telaah Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan
Hidup Strategis
Tujuan penataan ruang kota yaitu mewujudkan tata ruang yang
aman, nyaman, produktif, efektif, efisien, berkelanjutan dan
berwawasan lingkungan, berbasis perdagangan, jasa dan industry
kreatif yang bertaraf nasional. Telaahan Rencana Tata Ruang
Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis meliputi kajian
fungsi, kedudukan, kebijakan dan strategi perencanaan tata ruang.
RTRW berfungsi sebagai berikut :
a. Penyelaras kebijakan penataan ruang Nasional, Provinsi dan
Kota/Kabupaten;
b. Acuan bagi Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan
Pemerintah Daerah serta masyarakat untuk mengarahkan lokasi
kegiatan dan menyusun program pembangunan yang berkaitan
dengan pemanfaatan ruang kota.
Kedudukan RTRW dijadikan sebagai pedoman dalam
penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
(RPJMD), rencana rinci tata ruang kota dan rencana sektoral lainnya.
Selain itu, juga sebagai pedoman bagi pemanfaaatan ruang dan
pengendalian dampak pemanfaatan ruang kota.
Penyusunan rencana pembangunan wilayah harus disesuaikan
dengan perencanaan tata ruang sebagai wadah di mana
34
perencanaan tersebut akan diimplementasikan, sehingga lokasi di
mana kegiatan akan dilaksanakan dapat diarahkan. Dalam kebijakan
struktur ruang kota untuk mewujudkan pusat pelayanan kota yang
efektif dan efisien dalam menunjang perkembangan fungsi kota
Kecamatan Bontomarannu sebagai kota perdagangan dan jasa yang
didukung oleh industri kreatif dengan taraf nasional.
3.4 Analisis Isu-Isu strategis
Sehubungan dengan rencana pelaksanaan pembangunan jangka
menengah daerah ( PRJMD ) Kabupaten Gowa, maka Kecamatan
Bontomarannu mendukung Pelaksanaan PRJMD Kabupaten Gowa . dalam
upaya tersebut terdapat beberapa isu stategis yakni :
1. Pelayanan dalam bidang pemerintahan kepada masyarakat dapat terlaksana
dengan baik jika didukung penerapan tata pemerintahan yang baik dan
optimal
2. Kualitas sumber daya aparatur pemerintahan yang senantiasa harus di
kembangkan dan dilatih agar mampu menjadi aparatur yang handal dan
professional
3. Guna mendukung pelaksanaan pemerintahan yang baik di Kecamatan
Bontomrannu maka kualitas dan kuantitas insfrastruktur sangat menentukan
4. Partisipasi semua kalangan dalam kegiatan pembangunan dapat memacu
percepatan dan pemerataan pembangunan di kecamatan Bontomarannu.
3.5 Penentuan Isu – isu Strategis
Berdasarkan data dan informasi secara umum isu – isu strategis
yang dihadapi oleh Pemerintah Kecamatan Bontomarannu adalah
sebagai berikut :
1. Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah (Pelayanan Publik)
Birokrasi pemerintah daerah merupakan faktor yang sangat
menentukan berjalannya penyelenggaraan pemerintah daerah
sebagaimana diamanatkan dalam peraturan Perundang-
undangan yang berlaku. Oleh karena itu, reformasi birokrasi
senantiasa harus dilanjutkan secara terus menerus sehingga
mampu beradaptasi dengan berbagai tantangan di masa depan
yang semakin kompleks dan beragam. Reformasi birokrasi
35
pemerintah daerah yang harus dilakukan di tingkat kecamatan
sebagaimana sasaran peningkatan pelayanan publik,
akuntabilitas dan kapasitas aparatur yang bersih dari KKN.
2. Pendayagunaan Sumber Daya Aparatur Daerah
Tuntutan masyarakat terhadap kebutuhan pelayanan prima
perlu diimbangi dengan citra birokrasi yang mempunyai
kompetensi yang baik dalam bidang profesionalisme aparatur,
penguasaan komunikasi dan pemanfaatan teknologi informasi.
3. Pengelolaan Keuangan dan Barang
Keuangan dan barang daerah merupakan salah satu modal
utama dalam penyelenggaraan pemerintahan kecamatan. Oleh
karena itu, manajemen keuangan dan barang menjadi suatu hal
yang strategis.
36
36
BAB IV
VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN
1.1 VISI KECAMATAN BONTOMARANNU
Visi merupakan rumusan mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir
perencanaan. Visi sangat terkait dengan cita-cita atau keinginan suatu wilayah atau
organisasi untuk menggunakan seluruh potensinya yang di deskripsikan secara jelas
dan singkat yang dapat di capai dalam kurun waktu tertentu melalui implementasi
rencana strategis yang telah di tetapkan.
Visi pemerontah Kabupaten Gowa sebagaimana yang menjadi penuntun
dalam pelaksanaan pembanginan, juga sebagai pengejawantahan dari cita-cita dan
aspirasi masyarakat di daerah ini dan di formulasikan dalam perspektif 5 ( lima )
tahun kedepan. Adapun Visi Kabupaten Gowa Tahun 2016-2021 adalah :
“ Terwujudnya Masyarakat yang Berkualitas , Mandiri dan Berdaya Saing
dengan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik “
Dalam rangka menjabarkan Rencana Strategis terhadap tugas dan
fungsi Organisasi kecamatan Bontomarannu merupakan salah satu perangkat
daerah dalam lingkup pemerintah Kabupaten Gowa , maka pemerintah Kecamatan
Bontomarannu dalam 5 ( Lima ) tahun kedepan juga mengacu pada visi yang
merupakan penajaman dari visi pemerintah Kabupaten Gowa.
Visi Kecamatan Bontomarannu tahun 2016-2021 adalah :
“MEMANTAPKAN PERAN KECAMATAN BONTOMARANNU SEBAGAI
PENUNJANG SENTRA JASA YANG BERTUMPU KEPADA TATA KELOLA
PEMERINTAHAN YANG EFEKTIF, BERSIH DAN MELAYANI”
Visi tersebut diatas mengandung makna bahwa Kecamatan Bontomarannu dengan
segenap potensi dan sumber daya aparatur yang di milikinya bercita-cita
mewujudkan peran Kecamatan sebagai sentra jasa berkualitas dengan membangun
tata kelola pelayanan pemerintahan yang baik yang berlandaskan prinsip-prinsip
good governence sehingga handal dalam fungsi dan perannya sebagai koordinator,
37
fasilitator dan stimulator bagi lahirnya inisiatif-inisiatif penyelenggara pemerintahan
dan pembangunan daerah.
1.2 MISI KECAMATAN BONTOMARANNU
Adapun misi Kecamatan Bontomarnnu adalah sebagai berikut :
1. Menyelenggarakan Pemerintahan Kecamatan dan Desa dengan menerapkan
prinsip Good Governance.
2. Mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam kegiatan pembangunan dan
memfasilitasi berkembangnya perekonomian masyarakat.
1.3 TUJUAN DAN SASARAN
4.3.1 Adapun tujuan misi Kecamatan Bontomarnnu adalah sebagai berikut :
1. Meningkatkan pelayanan pemerintahan berdasarkan prinsip Good
Governance
2. Meningkatkan peran serta dan partisipasi aktif masyarakat dalam kegiatan
pembangunan baik dalam tahap perencanaan maupun dalam pelaksanaan
dan pengawasan.
4.3.2 Adapun sasaran yang ingin di capai adalah sebagai berikut :
1. Meningkatnya pelayanan pemerintahan berdasarkan prinsip Good
Govermance
2. Meningkatkan partisipasi aktif masyarakat dalam kegiatan pembangunan dan
meningkatkan taraf hidup masyarakat dengan menumbuhkan jiwa
kewirausahawan .
4.3.3 Adapun indikator sebagai berikut :
1. Indeks kepuasan masyarkat yang di harapkan tiap tahun bernilai baik.
2. Persentase Keluhan/ pengaduan pelayanan administratif yg ditindaklanjuti
3. Persentase pelayanan administrasi kependudukan tepat waktu
4. Cakupan presentase peningkatan pertumbuhan Usaha Mikro, Kecil dan
Menegah yang menerima bantuan bernilai baik.
5. Persentase keterlibatan Lembaga Masayarakat, Adat dan agama dalam
pelaksanaan Musayawarah Perencanaan Pembangunan desa.
38
4.4 STRATEGI , ARAH KEBIJAKAN dan KEBIJAKAN UMUM
A. STRATEGI
Adapun strategi Kabupaten Bontomarannu adalah sebagai berikut :
1. Pengembangan system operasional dan prosedur pelayanan yang efektif
dengan evaluasi penyempurnaan secara berkala.
2. Optimalisasi pelayanan dengan membentuk pos pelayanan pengaduan
masyarakat.
3. Optimalisasi penyuluhan masyarakat akan pentingnya partisipasi mereka
dalam proses pembangunan dan usaha penumbuhan jiwa kewirausahan
masyarakat
B. ARAH KEBIJAKAN
Adapun arah Kebijakan Kecamatan Bontomarannu adalah sebagai berikut :
1. Menguatnya kelembagaan, kapasitas SDM aparatur kecamatan dan
efektifnya sistem pelayanan.
2. Pelaksanaan musyawarah rencana pembangunan yang partispatif dan
transparan, Pemberian bantuan modal usaha kepadda kelompok usaha kecil
dan menengah
C.KEBIJAKAN UMUM
Adapun arah Kebijakan Kecamatan Bontomarannu adalah sebagai berikut :
1. Peningkatan dukungan pelayanan, sarana dan prasarana SDM aparatur dan
keuangan terhadapa kinerja organisasi.
2. Pengembangan program pemberdayaan dengan memberikan bantuan
berupa modal usaha dan kesempatan bepartispasi aktif dalam proses
pembangunan.
39
Adapun indikator, sasaran dan target yang ingin di capai oleh Kecamatan
Bontomarannu dalam jangka 2016 – 2021 yaitu :
40
TABEL 4.1 TUJUAN, SASARAN JANGKA MENENGAH PELAYANAN :
No Sasaran Indikator Sasaran
Target Kondisi Akhir Periode 2021 5
tahun 2016 2017 2018 2019 2020
1
Meningkatkan pelayanan pemerintahan berdasarkan prinsip GOOD GOVERNENCE
1. Indeks Kepuasan Masyarakat.
2. Persentase Keluhan/ pengaduan pelayanan administratif yg ditindaklanjuti
3. Persentase pelayanan
administrasi kependudukan
tepat waktu
100
100
100
75
75
75
80
80
80
85
85
85
90
90
90
95
95
95
100
100
100
2
Meningkatkan peran serta dan partisipasi aktif masyarkat dalam kegiatan pembangunan dan meningkatkan tarf hidup masyarakat dengan menumbuhkan jiwa kewirausahawan.
1. Cakupan Presentase peningkatan Pertumbuhan dan Perkembangan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah
2. Perentase peran serta Masyarakat dalam Perumusan Musyawarah Rencana Pembangunan.
100
100
82
70
80 75
85
80
90
85
95
95
100
100
41
42
41
BAB V
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN , INDIKATOR KINERJA,
KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF
Program meruapakan kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu
yang didasarkan pada perumusan visi dan misi, tujuan dan sasaran serta strategi
dan kebijakan. Selanjutnya program tersebut di jabarkan lagi dengan satu atau lebih
kegiatan, dimana kegiatan tersebut berdimensi tidak lebih dari satu tahun. Kegiatan
tahunan ini menjadi bahan untuk evaluasi dan memperbaiki program kerja instansi
pemerintah sebagai perangkat kerja daerah.
Adapun rencana program dan kegiatan Kecamatan Bontomaranu tahun
2016 – 2021 yakni :
1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
a. Penyediaan jasa komunikasi , summber daya air dan listrik.
b. Penyediaan jasa adminisrasi ketatausahaan kantor
c. Operasional Kelurahan
d. Penyediaan komponen instalsasi listrik/penerangan bangunan kantor.
e. Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor.
2. Program Peningkatan saran dan prasarana aparatur.
a. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional.
b. Pemeliharaan ruitn/berkala perlengkapan gedung kantor.
3. Program Peningkatan Disiplin aparatur
a. Penyediaan Pakaiann dinas
b. Penyediaan Pakaiann khusus hari-hari tertentu
4. Program Peninigkatan Sumberdaya Aparatur
a. Pendidikan dan pelatihan formal
42
5. Program pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
a. Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realiasi SKPD
b. Penyusunan laporan keuangan kahir tahun
c. Penyusunan laporan penataan dan pemetaan aparatur
6. Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan.
a. Stimulan
b. Penyelenggaraan pembinaan pelayanan umum
c. Peningkatan pembinaan ketertiban dan ketentraman
d. Peningkatan pembinaan pemberdayaan
e. Peningkatan pembinaan pemerintah wilayah.
f. Peningkatan pembinaan desa dan kelurahan
g. Kecamatan sehat.
7. Program Partispasi Masyarakat dalam Membangun Desa
a. Pelaksanaan musyawarah perncanaan pembangunan.
Adapun rencana program, kegiatan , indkor kinerja, kelompok sasaran
dan pendaaan indikatif Kecamatan Bontommarannu yang akan di capai dalam kurun
waktu 2016 – 2021 dapat di jabarkan sebagai berikut :
43
44
45
Dari tabel tersebut diatas pertumbuhan anggaran program dan kegiatan mengalami
kenaikan sebanyak lima persen pertahun . Adapun rincian total rencana anggaran
Kecamatan Bontomarannu kurun waktu 2016 – 2021 yaitu :
PROGRAM, KEGIATAN DAN PAGU INDIKATIF
No Tahun Belanja Langsung
(DAU/PAD) DAK Sumber Dana Lain Total Pagu
1 2016 245,532,592.00 245,532,592.00
2 2017 257,809,221.60 - - 257,809,221.60
3 2018 270,699,682.68 - - 270,699,682.68
4 2019 284,234,666.81 - - 284,234,666.81
5 2020 298,446,400.15 - - 298,446,400.15
6 2021 313,368,720.16 - - 313,368,720.16
46
46
BAB VI
INDIKATOR KINERJA SKPD YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN
RPJMD
Indikator kinerja adalah dampak kinerja dari penerapan program
.Kecamatan Bontomarannu sebagai bagian dari Satuan Kerja Perangkat Daerah
Pemerintahan Kabupaten Gowa harus dapat megetahui indikator yang timbul dari
program yang akan di lakukan untuk mengetahui sebagaimana kinerja organisasi
dalam melakanakan tugas dan fungsinya.
Indikator kinerja secara langsung menunjukkan kinerja yang akan di
capai dalam kurun waktu lima tahun mendatang sebagai bentuk komitmen untuk
mendukung pencapaian tujuan dan sasaran Renstra.
Adapun Indikator Kinerja Kecamatan Bontomarannu tahun 2016 – 2021
yang mengacu pada tujuan dan sasaran Renstra Kecamatan Bontomarannu yakni :
47
48
BAB VII
PENUTUP
Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Bontomarannu tahun 2016 –
2021 merupakan dasar rencana pembangunan untuk 5 (Lima) tahun kedepan.
Renstra ini bepedoman kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah
(RPJMD) Kabupaten Gow tahun 2016 – 2021, dimana rennstra selanjutnya akan di
jabarkan dalam Rencana Kinerja (Renja) tahunan dalam kurun waktu tersebut.
Harus di sadari pula bahwa Renstra ini pada hakekatnya merupakan
panduan bagi aparat pemerintah Kecamatan maupun bagi segenap pihak – pihak
yang berkepentingan dengan proses perencanaan pembangunan di wilayah
Kecamatan Bontomarannu.
Harapan kami selaku penyelenggara pemerintahan di tingkat
Kecamatan untuk mendukung proses secara keseluruhan guna mengoptimalkan
terwujudnya pemerintahan yang baik (Good Governence). Maka dari itu, perhatian
dari pemrintah daerah di harapkan lebih memperhatikan pembangunan di tingkat
kecamatan, khususnya Kecamatan Bontomarannu.
CAMAT BONTOMARANNU
MUHAMMAD SABIR,S.Sos
NIP : 19661231 199303 1089
49
Kantor Kecamatan Bontomarannu Kabupaten Gowa
Rencana Strategis (Renstra) VII.1
Kecamatan Bontomarannu Kabupaten Gowa, 2016 - 2021
BAB VII
PENUTUP
Sejalan dengan keduduka, tugas pokok dan fungsi, Kecamatan
Bontomarannu sebagai salah satu unit kerja yang strategis dan menunjang
pencapaian visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati, maka Rencana Strategis
(Renstra) Kantor Kecamatan Bontomarannu merupakan dokumen yang sangat
penting untuk dijadikan acuan dan pedoman penyelenggaraan administrasi
pemerintahan dan pembangunan di lingkungan Kecamatan Bontomarannu
Kabupaten Gowa.
Visi Kecamatan Bontomarannu sebagai dasar pertimbangan dengan
misi yang tercermin dalam tujuan, sasaran, kebijakan, program dan kegiatan
sampai dengan tahun 2021, serta dapat dijadikan acuan kebijakan teknis oleh
seluruh aparatur kecamatan dan kelurahan, serta masyarakat di Kecamatan
Bontomarannu Kabupaten Gowa.
Rencana strategis Kecamatan Bontomarannu akan dicapai apabila
ada komitmen dari seluruh aparatur aparatur dan masyarakat serta adanya
sinergitas, tanggung jawab serta pengabdian yang tinggi kepada masyarakat
dan bangsa Indonesia. Penting untuk diketahui bahwa berhasil atau tidaknya
suatu perencanaan strategis bukan hanya pada proses perumusannya saja,
akan tetapi juga dipengaruhi pada implementasinya.
Demikian Rencana Strategis Kantor Kecamatan Bontomarannu
Kabupaten Gowa sampai dengan tahun 2021 dapat dijadikan acuan dalam
penentuan dan pelaksanaan kebijakan Pemerintah Kabupaten Gowa.
Bonto - Bontoa, 31 Mei 2017
CAMAT BONTOMARANNU Muhammad Sabir.S.Sos
Pangkat : Penata Tk I NIP. : 19661231 199303 1 089