bab i p e n d a h u l u a n a. gambaran umum bagian ...€¦ · e. pengaturan penyelenggaraan...

Laporan Akuntabilitas Kinerja

Bagian Hubungan Masyarakat

Tahun 2012

1

BAB I

P E N D A H U L U A N

A. Gambaran Umum Bagian Hubungan Masyarakat Sekretariat Daerah Kota Cirebon

1. Latar Belakang

Dalam rangka meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan

agar berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab serta sebagai upaya untuk

mewujudkan good goverment perlu membentuk suatu siklus akuntabilitas kinerja instansi

pemerintah yang dilaksanakan secara terus menerus. Berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 7

Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah seluruh instansi pemerintah baik

pemerintah pusat maupun daerah diwajibkan untuk melaksanakan akuntabilitas kinerja sebagai

wujud pertanggung jawaban instansi pemerintah dalam mencapai visi dan misi serta tujuan

organisasi. Tujuan dari dilaksanakan sistem pertanggung jawaban (akuntabilitas) kinerja adalah

dalam rangka mewujudkan pemerintah yang baik dan terpercaya.

Untuk mewujudkan hal tersebut diperlukan pengembangan dan penerapan sistem

pertanggungjawaban yang tepat, jelas dan legitimate sehingga tercipta pemerintahan yang

bersih dan mampu menyediakan public goods and services sebagaimana yang diharapkan oleh

masyarakat responsif, demokratis, memberdayakan masyarakat partisipatif, bersih dan bebas

korupsi serta berorientasi pada sistem dan mekanisme pasar.

Terselenggaranya good governance (pemerintahan yang baik) merupakan prasyarat

utama dalam mewujudkan aspirasi masyarakat untuk mencapai tujuan dan cita-cita bangsa dan

negara. Dalam rangka implementasinya diperlukan pengembangan dan penerapan sistem

pertanggungjawaban (akuntabilitas) yang jelas, tepat dan nyata dalam penyelenggaraan

pemerintahan dan pembangunan. Melaksanakan akuntabilitas kinerja sebagai wujud

pertanggungjawaban dari keseluruhan pelaksanaan tugas-tugas menyusun perencanaan

strategis yang memuat visi dan misi organisasi, tujuan dan sasaran yang ingin dicapai serta

strategis pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.



Tahun 2012

2

B. KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Bagian Humas Sekretariat Daerah Kota Cirebon merupakan salah satu unsur staf di

lingkungan Sekretariat Daerah Kota Cirebon yang dibentuk berdasarkan Peraturan Walikota

Cirebon Nomor 4 Tahun 2012 tanggal 15 Desember 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja

Sekretariat Daerah Kota Cirebon.

1. KEDUDUKAN

Bagian Humas Sekretariat Daerah Kota Cirebon merupakan pembantu operasional unsur

staf atau administrasi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Walikota dan

Sekretaris Daerah Kota Cirebon melalui Asisten Perekenomian dan Pembangunan Sekretaris

Daerah Kota Cirebon.

2. TUGAS POKOK

Pedoman penyelenggaraan Tugas Pokok dan Fungsi Bagian Humas pada Sekretariat

Daerah Kota Cirebon

A. Dasar Hukum Pelaksanaan Tugas

Dasar hukum pelaksanaan tugas Bagian Hubungan Masyarakat Sekretariat Daerah

Kota Cirebon adalah :

1. Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 12 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan

Daerah Kota Cirebon Nomor 13 Tahun 2008 tentang Sekretariat Daerah dan Sekretariat

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Pada Pemerintah Kota Cirebon dan Keputusan Walikota

Cirebon Nomor 4 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kota

Cirebon.

2. Undang-Undang nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran

Negera Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61 Tambahan Lembaga Negara Republik

Indonesia Nomor 4846).

3. Peraturan Menteri Dalalm Negeri Nomor 35 Tahun 2010 tentang Pedoman pengelolaan

Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementrian Dalam Negeri dan

Pemerintahan Daerah.



Tahun 2012

3

TUGAS POKOK :

Bagian Humas sebagai unsur staf atau administrasi mempunyai tugas pokok merencanakan,

membagi tugas, memberi petunjuk, menyelia, mengatur, mengevaluasi, dan melaporkan

penyelenggaraan menyusun rumusan kebijakan, monitoring evaluasi, melaksanakan pembinaan

administratif dan mengoordinasikan pelaksanaan urusan publikasi dan dokumentasi informasi

serta informatika.

3. FUNGSI

a. Perencanaan operasional Bagian Humas;

b. Pembagian tugas penyelenggaraan Bagian Humas meliputi menyusun rumusan

kebijakan, monitoring evaluasi, melaksanakan pembinaan administratif dan

mengoordinasikan pelaksanaan urusan publikasi dan dokumentasi informasi serta

informatika.

c. Pemberian petunjuk penyelenggaraan Bagian Humas meliputi menyusun rumusan

kebijakan, monitoring evaluasi , melaksanakan pembinaan adiministratif dan

mengoordinasikan pelaksanaan urusan publikasi dan dokumentasi serta informatika.

d. Penyeliaan bawahan dalam lingkup bidang tugasnya;

e. Pengaturan penyelenggaraan Bagian Humas meliputi menyusun rumusan kebijakan,

monitoring evaluasi , melaksanakan pembinaan adiministratif dan mengoordinasikan

pelaksanaan urusan publikasi dan dokumentasi serta informatika.

f. Pemfasilitasian penyelenggaraan tugas Bagian Humas.

g. Pengendalian dan Pengevaluasian pelaksanaan tugas Bagian Humas

h. Pelaporan pelaksanaan tugas Bagian Humas.

i. Pelaksanaan tugas kedinasan lainnya berdasarkan arahan atasan dalam lingkup bidang

tugasnya.



Tahun 2012

4

Untuk mendukung Tugas Pokok dan Fungsi Bagian Humas Sekretariat Daerah Kota Cirebon

dilengkapi dan membentuk susunan organisasi yang terdiri dari Sub Bagian sebagai berikut :

a. Sub Bagian Publikasi Informasi; dan

b. Sub Bagian Dokumentasi Informasi.

Bagian Hubungan Masyarakat Sekretariat Daerah Kota Cirebon yang merupakan salah satu

unit kerja yang berada di lingkup Sekretariat Daerah Kota Cirebon memiliki komposisi pegawai

sebagai berikut :

- Pejabat eselon III.a : 1 orang

- Pejabat eselon IV.a : 2 orang

- Pelaksana : 4 orang

- Pramu Kantor : - orang

Sumber Daya Manusia yang ada pada Bagian Umum Sekretariat Daerah Kota Cirebon per

Desember 2012 sebanyak 7 Orang dengan komposisi menurut tingkat pendidikan, fungsi

jabatan, golongan dan tingkat umur sebagai berikut :

1) Menurut Tingkat Pendidikan

- Strata 3 (S3) : 0 Orang

- Pasca Sarjana : 0 Orang

- Strata 1 (S1) : 4 Orang

- Diploma 3 : .... Orang

- Diploma 1 : …. Orang

- SLTA : 3 Orang

- SLTP : ….. Orang

- Sekolah Dasar : .... Orang



Tahun 2012

5

2) Menurut Eselon

- Eselon II/b : 0 Orang

- Eselon III/a : 1 Orang

- Eselon IV/a : 2 Orang

3) Menurut Golongan

- Golongan IV : 1 Orang

- Golongan III : 4 Orang

- Golongan II : 2 Orang

- Golongan I : 0 Orang

C. LANDASAN HUKUM

Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Bagian Hubungan

Masyarakat Sekretariat Daerah Kota Cirebon Tahun 2010 mengacu kepada:

1. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih

dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencananaan dan

Pembangunan Nasional;

3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;

4. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi

Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Kinerja dan Pelaporan

Akuntabilitas Kinerja Intansi Pemerintah.



Tahun 2012

6

5. Tap MPR RI Nomor XI/MPR/1998 tentang Penyelenggaraaan Negara Yang Bersih dan

Bebas KKN;

6. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi

Pemerintah;

7. Peraturan Walikota Cirebon Nomor 9 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan

Laporan Akuntabilitas Instansi Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kota Cirebon.



Tahun 2012

7

BAB II

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN

KINERJA TAHUN 2012

A. Perencanaan Kinerja

1. Visi dan Misi

Perencanaan stratejik (strategic planning) saat ini dianggap menjadi model baru

dalam perencanaan. Pendekatan perencanaan yang awalnya diyakini sebagai ilmu kaum

militer tersebut selanjutnya diterapkan pada organisasi atau perusahaan.

Organisasi publik seperti pemerintah mulai mengadopsi model perencanaan

tersebut. Perencanaan strategis muncul sebagai paradigma alternative dalam bidang

perencanaan, menggantikan perencanaan lama, yakni perencanaan jangka panjang

(long-range planning) maupun perencanaan yang bersandar pada obyektivitas. Logika

dasar perencanaan strategis adalah bahwa lingkungan dunia yang merubah secara pesat

dan tak menentu memerlukan kemampuan untuk merubah perencanaan dan

manajemen secara tepat, sehingga dituntut kemampuan untuk mengidentifikasikan

kondisi lingkungan eksternal dari organisasi serta upaya terus-menerus menelaah

kemampuan dan kelemahan internal menjadi prasyarat bagi organisasi agar tetap eksis

dalam posisi yang strategis.

Visi adalah pandangan jauh ke depan, kemana dan bagaimana instansi

pemerintah harus dibawa dan berkarya agar dapat eksis, antisipasif, inovatif dan

produktif.

Visi Sekretariat Daerah Kota Cirebon yaitu: “Sekretariat Daerah Kota Cirebon

sebagai Sekretariat Daerah termaju di Wilayah Cirebon Tahun 2013.”

Untuk mewujudkan visi tersebut, Bagian Hubungan Masyarakat telah

menetapkan misi yang merupakan pernyataan yang menetapkan tujuan dan sasaran



Tahun 2012

8

yang dicapai dalam kurun waktu 5 tahun ( 2009 – 2013). Adapun misi tersebut adalah

sebagai berikut :

1. Menjadikan Corong Pemerintah Kota dalam memberikan Informasi;

2. Menjebatani Informasi Pemerintah Kota kepada Publik dalam rangka peningkatan

pelayanan kepada masyarakat;

3. Meningkatkan penyelenggaraan sosialisasi program pembangunan pemerintah Kota

Cirebon yang sudah dilakukan dalam rangka akuntabilitas.

4. Mengkoordinasi setiap informasi dari semua OPD untuk dikomunikasikan ke Publik.

5. Menjalin kemitraan dengan media massa dalam menyampaikan informasi

pembangunan.

2. Tujuan dan Sasaran serta Cara Pencapaian

a. Tujuan :

Tujuan merupakan penjabaran/implementasi dari pernyataan misi.

Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan pada jangka waktu 1 sampai

dengan 5 tahun.

Tujuan Bagian Hubungan Masyarakat dirumuskan sebagai berikut :

- Misi kesatu : Menjadikan Corong Pemerintah Kota dalam memberikan

Informasi-informasi kepada Publik”. Mempunyai tujuan Humas

menentukan dalam image building pemkot.

- Misi kedua : Mengkoordinasi setiap informasi-informasi baru dari semua

OPD untuk dikomunikasikan ke Publik”. Mempunyai tujuan

dalam menginformasikan hasil-hasil program pembangunan

yang sudah dilakukan.

- Misi ketiga : Menjalin kemitraan dengan media mssa dalam menyampaikan

informasi pembangunan. ”Mempunyai tujuan membangun

pola kemitraan yang baik dalam publikasi informasi”



Tahun 2012

9

- b. Sasaran :

Sasaran merupakan penjabaran dari misi dan tujuan secara terukur, yaitu sesuatu

yang akan dicapai/secara nyata oleh Lembaga Perangkat Daerah dalam jangka waktu

tahunan, semesteran, triwulanan atau bulanan. Penetapan sasaran ini diperlukan untuk

memberikan fokus pada penyusunan kegiatan dan alokasi sumber daya organisasi dalam

kegiatan atau operasional organisasi.

Sasaran yang ditetapkan sepenuhnya mendukung pencapaian tujuan yang terkait,

dengan demikian apabila seluruh sasaran yang ditetapkan telah dicapai, diharapkan

bahwa tujuan terkait juga dapat dicapai.

1. Misi kesatu : Menjadikan Corong Pemerintah Kota dalam memberikan

Informasi kepada Publik”. Dengan tujuan : Menyampaikan

informasi pimpinan kepada Publik. ”Mempunyai sasaran :

Tersedianya informasi dalam rangka pelayanan informasi-informasi

baru kepada publik”.

Dengan sasaran :

- Tersedianya sumber informasi yang kredible

dan profesional dalam rangka peningkatan pelayanan informasi

kepada masyarakat

2. Misi kedua : Mengkoordinasi setiap informasi-informasi baru dari semua OPD

untuk dikomunikasikan ke Publik”. Dengan tujuan : Meningkatkan

pengelolaan informasi hasil-hasil program pembangunan yang

sudah dilakukan Pemerintah Kota Cirebon”.

Dengan sasaran: - “Terintegrasinya informasi kegiatan OPD dalam rangka

Meningkatkan sosialisasi program pembangunan yang sudah

dilakukan Pemerintah Kota”.



Tahun 2012

10

3. Misi ketiga : Meningkatkan jalinan kemitraan dengan media massa dalam

menyampaikan informasi pembangunan. ”Mempunyai

tujuan membangun pola hubungan kemitraan yang baik dalam

penyampaian informasi Pembangunan.

Dengan sasaran : - “Menciptakan dan Meningkatkan hubungan press relation

yang baik dengan media dan lembaga masyarakat lainnya.

c. Cara Pencapaian

Untuk mencapai hasil yang konsisten dengan visi dan misi yang telah ditetapkan

berdasarkan tugas pokok dan fungsinya, Bagian Hubungan Masyarakat telah menetapkan

kebijakan dan program sebagai berikut :

a. Kebijakan

Kebijakan yang telah ditetapkan dalam mencapai tujuan dan sasaran Bagian

Humas adalah :

- Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

- Pelayanan Administrasi Perkantoran

- Kerjasama Informasi dengan Mass Media

- Pengkajian dan Penelitian Bidang Informasi dan Komunikasi

b. Program

Program yang telah ditetapkan untuk mencapai tujuan dan sasaran

pelaksanaan tugas Bagian Hubungan Masyarakat adalah :

- Dialog/ Audiensi dengan Pejabat Pemerintah Daerah, Tokoh-tokoh Masyarakat,

Pimpinan/ Anggota Organisasi Sosial dan Kemasyarakatan Program Penataan

Kelembagaan.

- Dokumentasi Manual dan Elektronik Pimpinan Daerah



Tahun 2012

11

- Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan

- Penyebarluasan Informasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

- Pengkajian dan Penelitian Bidang Informasi dan Komunikasi

c. Kegiatan

Program yang telah ditetapkan diupayakan tercapai melalui kegiatan yaitu :

1. Dialog/ Audiensi dengan Pejabat Pemerintah Daerah, Tokoh-tokoh Masyarakat,

Pimpinan/ Anggota Organisasi Sosial dan Kemasyarakatan Program Penataan

Kelembagaan (Terwujudnya komunikasi yang baik antara Pemerintah Daerah

dengan Tokoh Masyarakat, Pimpinan/ Anggota Organisasi Sosial dan

Kemasyarakata) , dengan kegiatan :

a. Briefing Staf

b. Rakor Instansi vertikal

c. Rakor Forum Komunikasi Pimpinan Daerah

2. Program Dokumentasi Manual dan Elektronik (Tersedianya dokumentasi

manual dan elektronik kegiatan pimpinan daerah terdiri dari :

a. Pembuatan Album Foto Pimpinan.

b. Pembuatan Profile, Album Foto, Kliping Koran, Penyediaan TV Kabel, Baligo,

Banner, Spanduk, Leaflet, Papan Informasi, web site, serta media sosial lainnya

3. Program Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan dalam

rangka Tersedianya Koran, Bahan Bacaan, dan Peraturan Perundang-Undangan.

4. Penyebarluasan Informasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah,

(Tersampaikannya Informasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada

Masyarakat) dengan kegiatan :

- Paket Konferensi Pers, Talkshow, Pembayaran Iklan, Gathering News

5. Pengkajian dan Penelitian Bidang Informasi dan Komunikasi

- Tersedianya Informasi dan Dokumentasi Badan Publik Pemerintah Kota Cirebon



Tahun 2012

12

B. Rencana Kerja Tahun 2012

Rencana kinerja pada Bagian Hubungan Masyarakat Sekretariat Daerah Kota Cirebon

mencakup sasaran, program dan kegiatan yang dilaksanakan pada Tahun 2012 dengan

mengacu kepada Rencana Stratejik (Renstra). Sasaran dalam Rencana Kinerja Tahunan ( RKT

) disajikan bersama indikator kinerjanya, sedangkan program disajikan sebagai strategi yang

relevan dengan sasaran yang telah ditetapkan. Selanjutnya kegiatan disajikan dengan

mengacu kepada program yang relevan, sehingga kegiatan yang dirumuskan dalam RKT

merupakan rincian yang sistematis dari program yang dilaksanakan.

Dalam komponen kegiatan ditetapkan kelompok indikator kinerja kegiatan yang

meliputi :

1. Input ( masukan );

2. Output ( keluaran );

3. Outcomes ( hasil );

4. Benefit ( manfaat ).

Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Bagian Hubungan Masyarakat Tahun 2012 disajikan

tersendiri dalam lampiran .

C. Perjanjian Kinerja Tahun 2012

Bagian Hubungan Masyarakat Sekretariat Daerah Kota Cirebon dalam menyusun

perjanjian kinerja dalam bentuk Penetapan Kinerja SKPD yang ditandatangani oleh Walikota.

Penetapan Kinerja berisi sasaran strategis, indikator kinerja dan target kinerja Pemerintah

Kota Cirebon yang akan dicapai dalam kurun waktu 1 (satu) tahun sesuai dengan rencana

strategis.

Adapun Penetapan Kinerja Bagian Hubungan Masyarakat Tahun Anggaran 2012

sebagaimana dapat diliat dalam lampiran berikut ini:



Tahun 2012

13

PENETAPAN KINERJA

TINGKAT SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

SKPD : Bagian Hubungan Masyarakat

Tahun Anggaran : 2012

SASARAN

STRATEGIS

INDIKATOR

KINERJA

TARGET PROGRAM/KEGIATAN ANGGARAN

1 2 3 4 5

Dialog/ Audiensi

dengan Pejabat

Pemerintah

Daerah, Tokoh-

tokoh

Masyarakat,

Pimpinan/

Anggota

Organisasi Sosial

dan

Kemasyarakatan

Terwujudnya

komunikasi yang

baik antara

Pemerintah

Daerah dengan

Tokoh

Masyarakat,

Pimpinan/

Anggota

Organisasi Sosial

dan

Kemasyarakatan

SKPD yang di kaji

kelembagaannya.

1 paket

kegiatan

Pimpinan

Daerah di RW-

RW, serta

Pertemuan

dengan Tokoh

Masyarakat

lainnya

Peningkatan

Pelayanan Kedinasan

Kepala Daerah dan

Wakil Kepala Daerah

46.290.000

Penyediaan

Bahan Bacaan

dan Peraturan

Perundang-

Undangan

Tersedianya

Koran, Bahan

Bacaan dan

Peraturan

Perundang-

Undangan

1 paket

langganan

bahan bacaan

dan perundang-

undangan

Pelayanan

Administrasi

Perkantoran

341.380.000

Penyebarluasan

Informasi

Penyelenggaraan

Pemerintahan

Daerah

Tersampaikannya

Informasi

Penyelenggaraan

Pemerintahan

Daerah kepada

Masyarakat

1 Paket

Majalah dan

Buletin

Konferensi

Pers, Talkshow,

Pembayaran

Iklan

Kerjasama Informasi

dengan Mass Media

138.350.000



Tahun 2012

14

Dokumentasi

Manual

Dan Elektronik

Pimpinan Daerah

Tersedianya

dokumentasi

manual dan

elektronik

kegiatan

pimpinan Daerah

1 Paket

Dokumen

Pembuatan

Majalah,

Profile, Album

Foto, Kliping

Koran,

Penyediaan TV

Kabel, Baligo,

Banner,

Spanduk,

Leaflet, Papan

Informasi, web

site, serta

media sosial

Peningkatan

Pelayanan Kedinasan

Kepala Daerah dan

Wakil Kepala Daerah

53.190.000

Pengkajian dan

Penelitian

Bidang Informasi

dan Komunikasi

Tersedianya Informasi dan Dokumentasi Badan Publik Pemerintah Kota Cirebon

Workshop dan

Sosialisasi

Pengkajian dan

Penelitian Bidang

Informasi dan

Komunikasi

100.395.000



Tahun 2012

15

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. Kerangka Pengukuran dan Evaluasi Kinerja

Pelaksanaan akuntabilitas harus dapat dinilai dengan tolok ukur pengukuran kinerja.

Pengukuran kinerja adalah suatu alat manajemen untuk meningkatkan mutu pengambilan

keputusan dan meningkatkan akuntabilitas organisasi yang bersangkutan. Pengukuran

kinerja membutuhkan artikulasi yang jelas dari misi organisasi dan dari tujuan, sasaran yang

terukur.

Dalam upaya menuju akuntabilitas dan fleksibilitas yang lebih baik dalam menajemen

organisasi pemerintah, diperlukan suatu sistem pengukuran kinerja yang lebih formal dan

lebih terstruktur dengan memperhatikan faktor-faktor kultural dan struktural.

Pengukuran kinerja kegiatan dilakukan dengan menggunakan indikator kinerja

kegiatan. Pengukuran ini dilakukan dengan memanfaatkan data kinerja. Data kinerja dapat

diperoleh melalui sistem pengumpulan data kinerja dari suatu sumber yaitu:

a. Data internal, yang berasal dari sistem informasi yang ada baik laporan kegiatan reguler

yang ada seperti laporan bulanan, triwulanan, tahunan dan laporan kegiatan lainnya;

b. Data eksternal digunakan sepanjang relevan dengan pencapaian kinerja Bagian

Organisasi dan Tatalaksana Sekretariat Daerah Kota Cirebon.

Beberapa jenis indikator kinerja yang digunakan dalam pelaksanaan pengukuran

kinerja kegiatan Bagian Hubungan Masyarakat Sekretariat Daerah Kota Cirebon tahun 2012,

yaitu :

1. Indikator masukan (inputs) adalah segala sesuatu yang dibutuhkan agar pelaksanaan

kegiatan dapat berjalan untuk menghasilkan keluaran. Untuk tahun 2012 indikator

inputs ini diprioritaskan pada penggunaan dana kegiatan yang dilakukan pengukuran

kinerja, dengan satuan rupiah.



Tahun 2012

16

2. Indikator keluaran (outputs) adalah sesuatu yang diharapkan langsung dicapai dari suatu

kegiatan yang dapat berupa fisik dan / atau non fisik. Indikator outputs yang digunakan

bervariasi mulai dari outputs terselenggaranya kegiatan (jumlah kegiatan); jumlah orang,

jumlah laporan dan jumlah barang atau jasa lainnya dari hasil pelayanan ataupun

pelaksanaan tugas lainnya, dengan satuan kegiatan, orang, paket, buah, unit, rupiah dan

sebagainya.

3. Indikator hasil (outcomes) adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya

outputs kegiatan pada jangka menengah (efek langsung). Indikator ini menggunakan

angka mutlak dan relatif (%).

Pengukuran kinerja mencakup kinerja kegiatan yang merupakan tingkat pencapaian

target dari masing-masing indikator kinerja kegiatan. Pengukuran kinerja dimaksud

dilakukan dengan menggunakan formulir pengukuran kinerja kegiatan (PKK). Pengukuran

tingkat pencapaian sasaran didasarkan pada data hasil pengukuran kinerja kegiatan.

Pengukuran kinerja dimaksud dilakukan dengan menggunakan formulir pengukuran

pencapaian sasaran (PPS). Perhitungan persentase pencapaian rencana tingkat capaian

(target) baik dalam PKK maupun PPS memperhatikan karakteristik komponen realisasi dalam

kondisi :

a. Semakin tinggi realisasi menunjukkan pencapaian kinerja yang semakin baik, maka

digunakan rumus :

% Pencapaian Target = Realisasi

X 100 % Rencana



Tahun 2012

17

b. Semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin rendah pencapaian kinerja maka

digunakan rumus :

% Pencapaian Target = Rencana – (Realisasi – Rencana)

X 100% Rencana

Berdasarkan pengukuran kinerja kegiatan dalam formulir PKK dan kinerja sasaran

dalam formulir PPS, dilakukan evaluasi terhadap pencapaian setiap indikator kinerja untuk

memberikan penjelasan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan suatu kegiatan dan

pencapaian sasaran. Evaluasi bertujuan agar diketahui pancapaian realisasi, kemajuan

pencapaian visi, misi, serta agar dapat dinilai dan dipelajari guna perbaikan pelaksanaan

program/kegiatan dimasa yang akan datang.

Evaluasi tehadap capaian kinerja sasaran dinilai dengan skala pengukuran ordinal

yang dibuat dengan mengunakan asumsi sebagai berikut :

− X ≥ 85 % : Baik

− 75% ≤ X < 85% : Sedang

− 55% ≤ X < 75% : Cukup

− X < 55% : Kurang

Hasil nilai capaian yang dibawah 55% (kategori cukup) diberi tanda bintang satu (�),

sedangkan hasil nilai capaian yang diatas 100% (kategori baik) diberi tanda bintang dua

(��).



Tahun 2012

18

B. Evaluasi dan Analisis Akuntabilitas Kinerja

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja kegiatan dan pencapaian sasaran Bagian

Humas Sekretariat Daerah Kota Cirebon Tahun 2012 yang mendukung kepada pencapaian

visi dan misi Pemerintah Kota Cirebon, dapat disimpulkan sebagai berikut :

� Pencapaian sasaran Bagian Hubungan Masyarakat Sekretariat Daerah Kota Cirebon

Tahun 2012 yang berkaitan dengan misi kesatu, dengan satu sasaran, yaitu :

Sasaran Pertama : Tersedianya Sumber informasi yang kredible dan profesional dalam

rangka peningkatan pelayanan informasi kepada masyarakat

NO

INDIKATOR SASARAN

TARGET

REALISASI

CAPAIAN

KINERJA

%

KET

1.

Menciptakan manajemen

informasi yang kredible

dan profesional dalam

rangka peningkatan

pelayanan informasi

kepada masyarakat

1 Kegiatan

Workshop

100 %

**

Pencapaian sasaran “Tersedianya Sumber informasi yang kredible dan profesional

dalam rangka peningkatan pelayanan informasi kepada masyarakat” didukung oleh 1

(satu) indikator yaitu kajian hasil evaluasi kelembagaan sebagai bahan masukan untuk

kebijakan penataan kelembagaan Pemerintah Kota Cirebon. “ dengan nilai capaian

kinerjanya 99,9 % yang berarti berada dalam kriteria kualifikasi baik.

Pencapaian sasaran “Tersedianya Tersedianya Sumber informasi yang kredible

dan profesional dalam rangka peningkatan pelayanan informasi kepada masyarakat”

pada misi pertama ini didukung oleh program Penataan Kelembagaan.



Tahun 2012

19

Pencapaian sasaran Bagian Hubungan Masyarakat Sekretariat Daerah Kota Cirebon

Tahun 2012 yang berkaitan dengan misi kedua, dengan sasaran yaitu :

� Sasaran Kedua : “ Terintegrasinya informasi kegiatan OPD dalam rangka

Meningkatkan sosialisasi program pembangunan yang

sudah dilakukan Pemerintah Kota”.

NO

INDIKATOR SASARAN

TARGET

REALISASI

CAPAIAN

KINERJA

%

KET

1 Tersosialisasikannya UU

KIP

Kajian Pelaksanaan KIP

Tercapainya Laporan

Penyelenggaraan

pemerintah Daerah

1 kajian

1 Workshop

Bulletin/Majalah

80 %

**

Pencapaian sasaran Terintegrasinya informasi kegiatan OPD dalam rangka

Meningkatkan sosialisasi program pembangunan yang sudah dilakukan Pemerintah Kota

di dukung oleh 1 indikator, dengan nilai capaian indikator kinerja sasaran seluruhnya 80

% atau dengan kata lain yang berarti berada dalam kriteria kualifikasi baik.

Pencapaian sasaran “Terintegrasinya informasi kegiatan OPD dalam rangka

Meningkatkan sosialisasi program pembangunan yang sudah dilakukan Pemerintah Kota

pada misi kedua ini di dukung oleh Program Pengkajian Pengkajian dan Penelitian Bidang

Informasi dan Komunikasi dan Kegiatan Penyebarluasan Informasi.

� Pencapaian sasaran Bagian Hubungan Masyarakat Sekretariat Daerah Kota Cirebon

Tahun 2012 yang berkaitan dengan misi ketiga, dengan sasaran satu sasaran, yaitu :

Sasaran Ketiga : -“Menciptakan dan Meningkatkan hubungan press relation yang

baik dengan media.



Tahun 2012

20

NO

INDIKATOR SASARAN

TARGET

REALISASI

CAPAIAN

KINERJA

%

KET

2

- Tersedianya Koran,

Bahan Bacaan, Majalah

dan peraturan

Perundang-undangan

1 Paket

Eksemplar

Langganan

100%

**

- Pencapaian sasaran “Tersedianya informasi di dukung oleh 1 indikator, dengan nilai

capaian indikator kinerja sasaran seluruhnya 80.0 % atau dengan kata lain yang

berarti berada dalam kriteria kualifikasi baik.

- Pencapaian sasaran “Tersedianya informasi Informasi dan vahan bacaan dan

perundang-undangan pada misi ketiga ini di dukung oleh Program Pelayanan

Administrasi Perkantoran. Dengan kegiatan penyediaan bahan Bacaan dan

Peraturan perundang-undanga

- Pencapaian sasaran ‘Tercapainya laporan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di

dukung oleh 1 indikator, dengan nilai capaian indikator kinerja sasaran seluruhnya

100% atau dengan kata lain yang berarti berada dalam kriteria kualifikasi baik.

Pencapaian sasaran ““Terjalinnya hubungan pers dalam rangka penyebarluasan

informasi penyelenggaraan pemerintahan misi ketiga ini didukung oleh Program

Kerjasama Informasi dengan Media Massa.



Tahun 2012

21

C. Akuntabilitas Keuangan

APBD Kota Cirebon Tahun 2012 ditetapkan melalui Peraturan Daerah Kota Cirebon

Nomor 2 Tahun 2012 dan penjabarannya melalui Peraturan Walikota Cirebon Nomor 19

Tahun 2012. Perubahan APBD Kota Cirebon ditetapkan melalui Peraturan Daerah Kota

Cirebon Nomor 64 Tahun 2012.

APBD Kota Cirebon Tahun Anggaran 2013 untuk Bagian Hubungan Masyarakat

Sekretariat Daerah Kota Cirebon, realisasi anggaran untuk Bagian Hubungan Masyarakat

Sekretariat Daerah Kota Cirebon adalah sebesar 679.605.000,-(Enam Ratus Tujuh Puluh

Sembilan Juta Enam Ratus Lima Puluh Rupiah).

URAIAN ANGGARAN REALISASI (Rp) % CAPAIAN

a. Belanja Tidak Langsung 679.605.000 338.875.000 77,0 %

b. Belanja Langsung 641.85-9.600- 641.859.600- 100 %

Jumlah 679.605.000 338.875.000 -

Realisasi penyerapan anggaran Bagian Hubungan Masyarakat Tahun 2012 untuk

belanja tidak langsung tidak dapat diukur kinerjanya karena pengalokasian bukan pada

setiap kegiatan. Selanjutnya realisasi Belanja Langsung sebesar Rp 679.605.000-,- diserap

dalam 5 kegiatan, terdiri dari :

Kegiatan Realisasi

a. Dialog/ Audiensi dengan Pejabat Pemerintah

Daerah, Tokoh-tokoh Masyarakat, Pimpinan/

Anggota Organisasi Sosial dan Kemasyarakatan

b. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan

Perundang-Undangan

c. Penyebarluasan Informasi Penyelenggaraan

Pemerintahan Daerah

Rp. 30.420.000,-

Rp. 96.297.500,-

Rp. 21.800.000,-



Tahun 2012

22

d. Dokumentasi Manual Dan Elektronik Pimpinan

Daerah

e. Pengkajian dan Penelitian Bidang Informasi dan

Komunikasi

Rp. 20.920.000,-

Rp.0 ,-

Pengukuran kinerja Bagian Hubungan Masyarakat Sekretariat Daerah Kota Cirebon

Tahun 2012 dilakukan terhadap seluruh kegiatan yang dibiayai dari APBD Kota Cirebon.

Pengukuran Kinerja Kegiatan tersebut disajikan dalam lampiran pengukuran kinerja Kegiatan

(Formulir PKK) Tahun 2012.

D. Analisis Efisiensi dan Efektifitas

Berdasarkan Pengukuran Kinerja Kegiatan yang dilakukan oleh Bagian Hubungan

Masyarakat Sekretariat Daerah Kota Cirebon, diperoleh nilai capaian indikator kinerja

kegiatan senilai 100% atau dengan kualifikasi baik.

Analisis efisiensi dan efektifitas kegiatan yang dilakukan pada pembahasan ini adalah

sebagai berikut :

Rumus Efisiensi Unit Cost Output (UCO)

Rencana UCO= Rencana Input

Rencana Output

Realisasi UCO = Realisasi Input

RealisasiOutput

Efisiensi UCO = Rencana – (Realisasi – Rencana) x 100% Rencana



Tahun 2012

23

Rumus Efektifitas Unit Cost Output (UCO)

Berdasarkan hasil analisis efisiensi dan efektivitas kegiatan yang dilakukan pada

Bagian Hubungan Masyarakat diperoleh hasil sebagai berikut :

No. Kegiatan Efisiensi Efektivitas Ket.

1. Peningkatan Pelayanan

Kedinasan Kepala Daerah

dan Wakil Kepala Daerah

160.67 %

100 %

2. Kerjasama Informasi dengan

Mass Media

180.30 %

120.00 %

3.

Peningkatan Pelayanan

Kedinasan Kepala Daerah dan

Wakil Kepala Daerah

126.98 %

110.00 %

4. Pelayanan Administrasi

Perkantoran

168.66 %

110,00 %

5. Pengkajian dan Penelitian

Bidang Informasi dan

Komunikasi

200.00 %

120,00 %

Rencana UCO= Rencana Output

Rencana Outcomes

Realisasi UCO= Realisasi Output

Realisasi Outcomes

Efektifitas UCO = Rencana – (Realisasi – Rencana) x 100% Rencana



Tahun 2012

24

5 (enam) kegiatan pada Bagian Humas memiliki nilai efesiensi yang berbeda-beda

dengan hasil sebagai berikut :

1. Kegiatan Dialog/ Audiensi dengan Pejabat Pemerintah Daerah, Tokoh-tokoh

Masyarakat, Pimpinan/ Anggota Organisasi Sosial dan Kemasyarakatan Program

Penataan Kelembagaan dengan nilai efesiensi sebesar 126.98 % hal ini disebabkan

anggaran yang semula Rp. 46.290.000,- yang direalisasikan Rp. 30.420.000,-

2. Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan :

- Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan dengan

nilai efisiensi 168,66 %, hal ini disebabkan anggaran yang semula Rp. 46.290.000,-

yang dapat direalisasikan Rp. 30.420.000,-

3. Kegiatan Penyebarluasan Informasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah :

- Kegiatan Penyebarluasan Informasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

dengan nilai efisiensi 180.30 %, hal ini disebabkan anggaran yang semula Rp.

138.350.000,- yang direalisasikan Rp. 21.800.000,-.

4. Kegiatan Pengkajian dan Penelitian Bidang Informasi dan Komunikasi

Kegiatan Pengkajian dan Penelitian Bidang Informasi dan Komunikasi dengan nilai

efisiensi 0 %, hal ini nihil karena kegiatan belum dilaksanakan dengan nilai kegiatan

yang direalisasikan Rp. 100.395.000,-.

5. Kegiatan Dokumentasi Manual dan Elektronik Pimpinan Daerah

Dengan nilai efisiensi 160.67 %, hal ini disebabkan anggaran yang semula Rp.

53.190.000,- yang direalisasikan Rp. 20.920.000,- output yang dihasilkan tidak mencapai

target karena masing-masing yang dianggarkan untuk pelaksanaan kegiatan tidak

terealisasikan.



Tahun 2012

25

1 (satu) kegiatan yang memiliki nilai efisiensi 100 % yaitu kegiatan Peningkatan

Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah hal tersebut menandakan

bahwa kegiatan tersebut terlaksana dan hasil yang diperoleh sesuai dengan yang

direncanakan.

4 (enam ) kegiatan pada Bagian Humas memiliki nilai efektivitas 110-120%, hall

tersebut menandakan bahwa kegiatan terlaksana dan hasil yang diperoleh sesuai dengan

yang direncanakan.



Tahun 2012

26

BAB IV

PENUTUP

Laporan Akuntabilitas Kinerja Bagian Hubungan Masyarakat Sekretariat Daerah Kota

Cirebon Tahun 2012 merupakan bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan kegiatan-

kegiatan dalam rangka pencapaian Visi dan Misi selama anggaran Tahun 2012. Laporan ini

merupakan implementasi dari INPRES Nomor 7 tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja

Instansi Pemerintah.

Berdasarkan hasil analisis kinerja diperoleh capaian akhir kinerja pencapaian sasaran

Bagian Hubungan Masyarakat Sekretariat Daerah Kota Cirebon Tahun 2012, dengan rincian

capaian kinerja sasaran sebagai berikut : (dikategorikan baik)

� Sasaran pertama, memiliki nilai capaian sasaran sebesar 100%.

� Sasaran kedua, memiliki nilai capaian sasaran sebesar 100%.

� Sasaran Ketiga, memiliki nilai capaian sasaran sebesar 100%.

Hal-hal yang menjadi hambatan dalam pencapaian target Tahun 2012 adalah sebagai

berikut :

1. Terlambatnya pengesahan APBD Kota Cirebon Tahun 2012 mengakibatkan keterlambatan

penyerapan anggaran kegiatan, sehingga waktu pelaksanaan kegiatan tidak sesuai dengan

rencana.

2. Belum terpenuhinya unsur staffing khusus bagian kehumasan, bendahara, Keuangan dan

staf administrasi sesuai standar kualifikasi dan kompetensi sehingga menghambat dalam

pelaksanaan tugas pokok dan fungsi.

3. Belum maksimalnya capaian kinerja kehumasan karena terbatasnya jumlah SDM yang sesuai

kualifikasi sehingga menghambat dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi.

4. Ketersediaan sarana tidak diimbangi dengan Sosialisasi/Bimbingan Teknis-Pendidikan &

Pelatihan Kehumasan (sesuai kompetensi)



Tahun 2012

27



Tahun 2012

28

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT, atas segala petunjuk dan hidayah-

Nya penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada Bagian Hubungan

Masyarakat Sekretariat Daerah Kota Cirebon dapat diselesaikan.

Laporan akuntabilitas kinerja pada Bagian Hubungan Masyarakat Sekretariat

Daerah Kota Cirebon Tahun 2012 merupakan tugas penting yang harus dilaksanakan yang

menggambarkan kinerja bagian Hubungan Masyarakat sehingga indeks prestasi atau wan

prestasi kerja yang telah dicapai oleh Bagian Hubungan Masyarakat pada tahun 2012 dapat

dipertanggung jawabkan.

Semoga laporan ini bermanfaat untuk bahan kebijakan Pemerintah Kota Cirebon

selanjutnya.

Cirebon, Januari 2012

KEPALA BAGIAN HUBUNGAN MASYARAKAT

SEKRETARIAT DAERAH KOTA CIREBON

AGUS SUKMANJAYA, S.Sos.

Pembina

NIP. 19690621 199009 1 001

i



Tahun 2012

29

DAFTAR ISI

Halaman

KATA PENGANTAR …………………………………………………………

RINGKASAN EKSEKUTIF ……………………………………………………...

DAFTAR ISI …..…………………………………………………………………

BAB I PENDAHULUAN ……………………………………………………...

A. Gambaran Umum Bagian Hubungan Masyarakat Sekretariat Daerah

Kota Cirebon ………………………........

B. Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi ……………………...

C. Landasan Hukum ………………....……………………….......

BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA…………….......

A. Rencana Stratejik .....................................................……..

B. Rencana Kerja Tahun 2011……………………………………..

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA …………………………………........

A. Kerangka Pengukuran dan Evaluasi Kinerja ………………..

B. Evaluasi dan Analisis Akuntabilitas Kinerja ………………..

C. Akuntabilitas Keuangan ………………………………………….

D. Analisis Efisiensi dan Efektifitas………………………………..

BAB IV PENUTUP ……………………………………..………………...........

LAMPIRAN -LAMPIRAN

i

ii

iii

1

1

2

5

7

7

7

15

15

18

21

22

25

26

31

iii



Tahun 2012

30

RINGKASAN EKSEKUTIF

Seiring dengan upaya menciptakan tata kepemerintahan yang baik (good

governance), saat ini setiap Lembaga Perangkat Daerah dituntut untuk dapat menyelenggarakan

tugas pokok dan fungsi pemerintahan sesuai dengan prinsip kepemerintahan yang baik yaitu

akuntabilitas, transparansi, keterbukaan, dan aturan hukum. Menyikapi hal tersebut sebagai

salah satu media pertanggungjawaban aparatur dalam penyelenggaraan pemerintahan yang

baik maka disusun laporan akuntabilitas sebagai bentuk laporan pertanggungjawaban yang

jelas, tepat dan nyata dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Laporan Akuntabilitas Kinerja pada Bagian Organisasi dan Tatalaksana Sekretariat

Daerah Kota Cirebon dimaksudkan sebagai media pertanggungjawaban yang berisi informasi

kinerja yang menguraikan tentang perencanaan stratejik yang berisi visi dan misi, sampai pada

kegiatan yang telah dilaksanakan oleh Bagian Hubungan Masyarakat Sekretariat Daerah Kota

Cirebon selama tahun 2012. Visi Bagian Hubungan Masyarakat Daerah Kota Cirebon adalah

”Menjadi Juru Bicara & manajer informasi yang kredible dan profesional terbaik pada

tahun 2013 di wilayah Cirebon.” Adapun misinya, yaitu :

1. Menjadikan Corong Pemerintah Kota Cirebon dalam rangka memberikan Pelayanan

Informasi kepada Publik. 2. Mengelola setiap informasi-informasi baru dari semua OPD untuk dikomunikasikan ke

Publik”. Dengan tujuan meningkatkan hasil-hasil program pembangunan yang sudah

dilakukan Pemerintah Kota Cirebon.

3. Meningkatkan jalinan kemitraan dengan media massa dalam menyampaikan informasi

pembangunan, dalam rangka membangun pola hubungan kemitraan yang baik dalam

penyampaian informasi Pembangunan.

Berdasarkan analisis kinerja Bagian Hubungan Masyarakat Setda Kota Cirebon,

diperoleh tingkat capaian kinerja 100%, hal ini berarti kinerja Bagian Hubungan Masyarakat

Sekretariat Daerah Kota Cirebon berada dalam kriteria kualifikasi baik, dengan rincian capaian

kinerja sasaran sebagai berikut :

� Misi pertama, memiliki nilai capaian sasaran sebesar 100%.

� Misi kedua, memiliki nilai capaian sasaran sebesar 100 %.

� Misi ketiga, memiliki nilai capaian sasaran sebesar 100 %.

ii



Tahun 2012

31

LAMPIRAN-LAMPIRAN



Tahun 2012

32



Tahun 2012

33



Tahun 2012

34

LAPORAN

AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH BAGIAN HUBUNGAN MASYARAKAT

SEKRETARIAT DAERAH KOTA CIREBON TAHUN 2012

PEMERINTAH KOTA CIREBON TAHUN 2012

Rencana Kinerja Tahunan Tahun 2004

3. Peraturan Menteri Dalalm Negeri Nomor 35 Tahun 2010 tentang Pedoman pengelolaa

Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementrian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah.

2. Tugas Pokok dan Fungsi Bagian Kehumasan

A. Tugas Pokok dan Fungsi Kepala Bagian Humas Sekretariat Daerah Kota Cirebon

(1) Bagian Humas sebagai unsur staf atau administrasi mempunyai tugas pokok

merencanakan, membagi tugas, memberi petunjuk, menyelia, mengatur, mengevaluasi ,

dan melaporkan penyelenggaraan menyusun rumusan kebijakan, monitoring evaluasi,

melaksanakan pembinaan administratif dan mengoordinasikan pelaksanaan urusan

publikasi dan dokumentasi informasi serta informatika.

(2) Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bagian

Humas , mempunyai fungsi :

a. Perencanaan operasional Bagian Humas;

b. Pembagian tugas penyelenggaraan Bagian Humas meliputi menyusun rumusan

kebijakan, monitoring evaluasi, melaksanakan pembinaan administratif dan

mengoordinasikan pelaksanaan urusan publikasi dan dokumentasi informasi serta

informatika.

c. Pemberian petunjuk penyelenggaraan Bagian Humas meliputi menyusun rumusan

kebijakan, monitoring evaluasi , melaksanakan pembinaan adiministratif dan

mengoordinasikan pelaksanaan urusan publikasi dan dokumentasi serta informatika.

d. Penyeliaan bawahan dalam lingkup bidang tugasnya;

e. Pengaturan penyelenggaraan Bagian Humas meliputi menyusun rumusan kebijakan,

monitoring evaluasi , melaksanakan pembinaan adiministratif dan mengoordinasikan

pelaksanaan urusan publikasi dan dokumentasi serta informatika.

f. Pemfasilitasian penyelenggaraan tugas Bagian Humas.

g. Pengendalian dan Pengevaluasian pelaksanaan tugas Bagian Humas

h. Pelaporan pelaksanaan tugas Bagian Humas.

i. Pelaksanaan tugas kedinasan lainnya berdasarkan arahan atasan dalam lingkup

bidang tugasnya.


• Fungsi :

a. perencanaan kegiatan kerja Sub Bagian Publikasi Informasi ;

b. pemberian petunjuk pelaksanaan penyelenggaraan menyusun rumusan kebijakan,

monitoring evaluasi, melaksanakan pembinaan administratif dan mengoordinasikan

pelaksanaan urusan Bagian Publikasi Informasi dan informatika;

c. pembagian tugas pelaksanaan Sub Bagian Publikasi Informasi;

d. pembimbingan pelaksanaan tugas Sub Bagian Publikasi Informasi

e. pemeriksaan dan pengawasan pelaksanaan penyelenggaraan menyusun rumusan

kebijakan, monitoring evaluasi, melaksanakan pembinaan administrat

mengoordinasikan pelaksanaan urusan publikasi dan dokumentasi serta informatika;

f. pengoreksian pelaksanaan tugas Sub Bagian Publikasi Informasi;

g. pengawasan bawahan dalam lingkup bidang tugasnya;

h. pelaporan pelaksanaan tugas tugas Sub Bagian Publikasi Informasi;

i. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya berdasarkan arahan atasan dalam lingkup bidang

tugasnya.

B. Sub Bagian Sub Bagian Dokumentasi Informasi;

• Tugas Pokok :

Sub Bagian Dokumentasi Informasi sebagai pembantu teknis penyelenggaraan tu

staf atau administrasi mempunyai tugas pokok memberi petunjuk, membagi tugas,

membimbing, memeriksa, mengoreksi, mengawasi, dan merencanakan kegiatan

operasional penyelenggaraan menyusun rumusan kebijakan, monitoring evaluasi,

melaksanakan pembinaan administratif dan mengoordinasikan pelaksanaan urusan

dokumentasi informasi.

� Fungsi :

a. perencanaan kegiatan kerja Sub Bagian Dokumentasi Informasi ;

b. pemberian petunjuk pelaksanaan penyelenggaraan menyusun rumusan kebijakan,

monitoring evaluasi, melaksanakan pembinaan administratif, mengoordinasikan

pelaksanaan urusan Dokumentasi Informasi;

c. pembagian tugas pelaksanaan Sub Bagian Dokumentasi Informasi;

d. pembimbingan pelaksanaan tugas Sub Bagian Dokumentasi Informasi;


2. Menciptakan Manajemen Hubungan Masyarakat yang kredible dan profesional dalam rangka

peningkatan pelayanan informasi kepada masyarakat;

3. Meningkatkan Hubungan kerja dan Koordinasi antar lembaga, dilaksanakan dengan

membangun hubungan koordinatif dan konsultatif atar satuan kerja dan praktisi kehumasan

dengan satuan perangkat daerah lainnya, media massa dan lembaga masyarakat lainnya.

bab i p e n d a h u l u a n a. gambaran umum bagian ...€¦ · e. pengaturan penyelenggaraan...

Documents