bab i pendahuluan 1.1 latar belakang · bab i pendahuluan 1.1 latar belakang pembangunan pada...

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pembangunan pada hakekatnya adalah suatu proses perubahan ke arah yang

lebih baik melalui upaya-upaya yang dilakukan secara terencana. Paradigma

pembangunan hampir selalu dikaitkan dengan adanya perubahan-perubahan yang

bersifat positif, namun dampak dari perubahan-perubahan yang bersifat positif

tersebut, pada kenyataannya tidak selalu sejalan dengan apa yang terjadi di

masyarakat.

Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem

Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014

tentang Pemerintahan Daerah, setiap Perangkat Daerah harus memiliki Rencana

Strategis Perangkat Daerah (Renstra Perangkat Daerah). Renstra Perangkat Daerah

adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun. Renstra

Perangkat Daerah tersebut memuat tujuan, sasaran, program dan kegiatan

pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib dan/atau

Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat

Daerah, yang disusun berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah

Daerah (RPJMD) dan bersifat indikatif.

Dinas Perindustrian Provinsi NTB sudah melakukan penyusunan rancangan

awal Renstra Perangkat Daerah sejak dimulainya penyusunan rancangan awal

RPJMD Provinsi NTB Tahun 2019-2023. Adapun fungsi dari Renstra Dinas

Perindustrian adalah untuk mengklarifikasi secara eksplisit visi dan misi Kepala

Daerah dan RPJMD Provinsi NTB, kemudian menterjemahkannya secara sistematis

dan terpadu kedalam tujuan, strategi, kebijakan dan program prioritas Dinas

Perindustrian serta tolok ukur pencapaiannya.

Proses Penyusunan Renstra Dinas Perindustrian Provinsi NTB Tahun 2019-

2023 berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor

86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi

Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka

Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka

Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana

Kerja Pemerintah Daerah. Tahapan penyusunan Renstra BAPPELITBANGDA

Kabupaten Tebo adalah sebagai berikut: (1) persiapan penyusunan; (2) penyusunan

rancangan awal; (3) penyusunan rancangan; (4) pelaksanaan forum Perangkat

Daerah/lintas Perangkat Daerah; (5) perumusan rancangan akhir; dan (6) penetapan.

Dalam penyusunannya, Renstra Dinas Perindustrian Provinsi NTB Tahun

2019-2023 telah berpedoman pada RPJMD Provinsi NTB Tahun 2019-2023 yang

merupakan penjabaran dari visi, misi dan program Gubernur dan Wakil Gubernur

Nusa Tenggara Barat yang terpilih dan diselaraskan dengan Renstra

Kementerian/Lembaga sesuai tugas pokok dan fungsi dari perangkat daerah. Seluruh

program dalam Renstra Dinas Perindustrian Provinsi NTB Tahun 2019-2023

merupakan program prioritas dalam RPJMD Provinsi NTB Tahun 2019-2023.

Sebagai Perangkat Daerah yang mempunyai tugas pokok dalam merumuskan,

mengatur, membina, mengendalikan, mengkoordinasikan dan mempertanggung

jawabkan kebijakan teknis penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah dibidang

perindustrian maka Renstra Dinas Perindustrian Provinsi NTB tahun 2019-2023

merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Renstra Kementerian Perindustrian.

Selain itu Renstra Dinas Perindustrian Provinsi NTB Tahun 2019-2023 juga

mempunyai keterkaitan yang erat dengan Renja Dinas Perindustrian Provinsi NTB.

Renja Dinas Perindustrian Provinsi NTB merupakan implementasi perencanaan

strategis 5 (lima) tahunan yang dituangkan dalam Renstra Dinas Perindustrian

Provinsi NTB Tahun 2019-2023 kedalam perencanaan tahunan yang sifatnya lebih

operasional.

1.2 Landasan Hukum

Peraturan perundangan yang digunakan dalam penyusunan Rencana Strategis

Dinas Perindustrian Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2018-2023 sebagai

berikut :

1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah - Daerah

Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 1649);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang

Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara


4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan

Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004

Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara

Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4700);

6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka

Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

4700);

7. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran



8. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

9. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan

Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor

82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

11. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran



12. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah

beberapa kali terakhir dengan dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015

tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah;

13. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman

Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan

Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang

Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 tahun 2017

tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan

Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana

Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka

Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka

Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana

Kerja Pemerintah Daerah;

16. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 3 Tahun 2010 tentang

Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2009 – 2029

(Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2010 Nomor 26,

Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 56);

17. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 11 Tahun 2016 tentang

Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat

(Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2016 Nomor 11,

Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 56);

18. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor ........ Tahun ..........

tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi

Nusa Tenggara Barat

19. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Barat Nomor 45 Tahun 2018 tentang

Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 29 Tahun 2018 tentang

Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata

Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas pada Dinas-Dinas Daerah dan Unit Pelaksana

Teknis Badan pada Badan-Badan Daerah Provinsi NTB.

1.3 Maksud dan Tujuan

1.3.1 Maksud

Penyusunan Rencana Strategis Dinas Perindustrian Provinsi NTB,

dimaksudkan untuk :

1. Memberikan arah dan pedoman bagi Dinas Perindustrian Provinsi NTB dalam

menentukan prioritas-prioritas pembangunan di bidang perindustrian, yang

dilaksanakan melalui program dan kegiatan yang telah ditetapkan dalam kurun

waktu 5(lima) tahun, sehingga sasaran dan target pembangunan dapat tercapai

dengan baik;

2. Memberikan informasi kepada pemangku kepentingan (stakeholders) tentang

Rencana Strategis Dinas Perindustrian Provinsi NTB periode 2019-2023

3. Mempermudah pengendalian, monitoring, evaluasi dan koordinasi pelaksanaan

rencana kegiatan dalam kurun waktu 5(lima) tahun

4. Memberikan pedoman dan acuan dalam penyusunan Renja Dinas Perindustrian

Provinsi NTB yang sistematis, terukur dan berkelanjutan sebagai tolok ukur

penilaian kinerja tahunan dalam kurun waktu 5 (lima) tahunan.

1.3.2 Tujuan

Sedangkan tujuan penyusunan Rencana Strategis Dinas Perindustrian Provinsi

NTB, sebagai berikut :

1. Menetapkan tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan Dinas Perindustrian Provinsi

NTB sebagai pedoman dalam melaksanakan tugas dan fungsinya;

2. Mewujudkan Rencana Strategis yang partisipatif, bermanfaat, tepat sasaran dan

berkesinambungan

3. Meningkatkan kualitas perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan

daerah;

4. Meningkatkan kualitas pelayanan publik.

1.4 Sistematika Penulisan

Mengacu pada Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun

2017, maka sistematika penyusunan Renstra Dinas Perindustrian Provinsi NTB

Tahun 2019-2023 adalah sebagai berikut:

BAB

BAB

BAB

BAB

I.

1.1

1.2

1.3

1.4

II

2.1

2.2

2.3

2.4

III

3.1

3.2

3.3

3.4

3.5

IV

4.1

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Landasan Hukum

Maksud dan Tujuan

Sistematika Penulisan

GAMBARAN PELAYANAN DINAS PERINDUSTRIAN

PROVINSI NTB

Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi

Sumber Daya

Kinerja Pelayanan

Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS DINAS

PERINDUSTRIAN PROVINSI NTB

Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan

Telaaahan Visi, Misi dan Program Kepala Derah dan Wakil Kepala

Daerah Terpilih

Telaahan Renstra K/L dan Renstra

Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup

Strategis

Penentuan Isu-Isu Strategis

TUJUAN DAN SASARAN STRATEGI DAN ARAH

KEBIJAKAN

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Perindustrian Provinsi

NTB

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN JANGKA MENENGAH

Pada bab ini dikemukakan strategi dana rah kebijakan jangka

menengah OPD

BAB

BAB

BAB

V

VI

VII

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA

PENDANAAN

Pada bab ini dikemukakan rencana program dan kegiatan, indikator

kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif.

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Pada bab ini dikemukakan indikator kinerja Dinas Perindustrian yang

secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai dalam 5(lima)

tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian

tujuan dan sasaran RPJMD.

PENUTUP

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN

DINAS PERINDUSTRIAN PROVINSI NTB

2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan

Susunan Perangkat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat, Dinas Perindustrian menjadi sa-

lah satu dinas dengan kategori dinas daerah tipe B yang menyelenggarakan urusan

pemerintahan bidang perindustrian. Selanjutnya, berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor

50 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja

Dinas-Dinas Daerah Provinsi NTB, dinyatakan bahwa Dinas Perindustrian menyelenggara-

kan Urusan Pemerintahan Bidang Perindustrian yang menjadi kewenangan Daerah Provinsi

dan Tugas Pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah Provinsi dengan struktur organisasi

sebagai berikut :

Dinas Perindustrian Provinsi NTB terdiri dari 1 unit eselon II, 6 unit eselon III ( 1

Sekretariat, 3 Bidang dan 2 Balai) dan kelompok fungsional seperti terdapat pada gambar 2.

Adapun susunan organisasi Dinas Perindustrian Provinsi NTB terdiri dari :

1. Kepala Dinas

Kepala Dinas mempunyai tugas membantu Gubernur dalam menyelenggarakan

pemerintahan daerah dalam memimpin, merumuskan, mengatur, membina,

mengendalikan, mengkoordinasikan dan mempertanggungjawabkan kebijakan teknis

penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang perindustrian. Untuk

melaksanakan tugasnya, Kepala Dinas menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

Gambar 2.

Struktur Organisasi Dinas Perindustrian Provinsi NTB

Kepala Dinas

Dra. Hj. Baiq Eva

Nurcahya Ningsih,

M. Si

Pembina Utama

Madya/(Iv/D)

Kasubbag Pro-gram&Keu

Kelompok

Pejabat

Fungsional

UPTD Balai Ke-masan Produk

Daerah

Kasubbag Umum

Sekretaris Dinas

Kabid Industri Agro

Kabid Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi, Elektronika, dan

Telematika

Kabid Industri Kreatif, Sandang dan Kerajinan

Kasie Industri Logam, Mesin dan Alat Transportasi

Kasie Industri Elektronika dan Telematika

Kasie Industri Makanan dan Minuman, Hasil Laut, Peri-

kanan Dan Peternakan

Kasie Industri Hasil Per-tanian, Hutan dan Perkebunan

Kasie Industri Sandang dan Kerajinan

Kasie Industri Kreatif

UPTD STIP

a. perumusan dan penetapan kebijakan di bidang penguatan struktur industri, pening-

katan daya saing, pengembangan iklim usaha, promosi industri dan jasa industri,

standarisasi industri, teknologi industri, pengembangan industri strategis dan indus-

tri hijau, pembangunan dan pemberdayaan industri kecil dan industri menengah,

penyebaran dan pemerataan pembangunan industri, ketahanan industri dan kerja

sama, serta peningkatan penggunaan produk dalam negeri;

b. pelaksanaan kebijakan di bidang penguatan struktur industri, peningkatan daya

saing, pengembangan iklim usaha, promosi industri dan jasa industri, standarisasi

industri, teknologi industri, pengembangan industri strategis dan industri hijau,

pembangunan dan pemberdayaan industri kecil dan industri menengah, penyebaran

dan pemerataan pembangunan industri, ketahanan industri dan kerjasama, serta pen-

ingkatan penggunaan produk dalam negeri;

c. pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi atas pelaksanaan kebijakan di bidang

penguatan struktur industri, peningkatan daya saing, pengembangan iklim usaha,

promosi industri dan jasa industri, standarisasi industri, teknologi industri, pengem-

bangan industri strategis dan industri hijau, pembangunan dan pemberdayaan indus-

tri kecil dan industri menengah, penyebaran dan pemerataan pembangunan industri,

ketahanan industri dan kerjasama, serta peningkatan penggunaan produk dalam

negeri;

d. pelaksanaan penelitian dan pengembangan di bidang perindustrian;

e. pembinaan dan pemberian dukungan administrasi di lingkungan Dinas Perindustri-

an;

f. pengelolaan barang milik/kekayaan daerah yang menjadi tanggung jawab Dinas

Perindustrian;

g. pengendalian dan evaluasi pelaksanaan tugas bidang perindustrian;

h. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan tugas pokok

dan fungsinya.

2. Unit Kerja Sekretariat

Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang merupakan unsur staf yang berada di

bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. Sekretaris mempunyai tugas me-

nyiapkan bahan perumusan kebijakan, koordinasi, perencanaan dan penyusunan pro-

gram, pengumpulan dan analisis data, evaluasi program dan pelaporan, pengelolaan

urusan keuangan dan pengelolaan aset. Untuk melaksanakan tugasnya, Sekretaris

menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

a. koordinasi kegiatan Dinas Perindustrian;

b. koordinasi dan penyusunan rencana, program, dan anggaran Dinas Perindustrian;

c. pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan,

kepegawaian, keuangan, kerumahtanggaan, kerja sama, hubungan masyarakat,

arsip, dan dokumentasi Dinas Perindustrian;

d. pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana;

e. pengelolaan barang milik/kekayaan daerah dan layanan pengadaan barang/jasa;

f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Sekretariat, terdiri dari :

a. Kepala Sub Bagian Program dan Keuangan

b. Kepala Sub Bagian Umum

3. Unit Kerja Bidang Industri Agro

Bidang Industri Agro mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksa-

naan kebijakan di bidang penguatan struktur industri, peningkatan daya saing,

pengembangan iklim usaha, promosi industri dan jasa industri, standardisasi industri,

teknologi industri, pengembangan industri strategis dan industri hijau, serta pening-

katan penggunaan produk dalam negeri pada industri hasil hutan dan perkebunan, in-

dustri makanan dan minuman, hasil laut dan perikanan. Untuk melaksanakan tugasnya,

Bidang Industri Agro menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

a. perumusan kebijakan di bidang penguatan struktur industri, peningkatan daya saing,

pengembangan iklim usaha, promosi industri dan jasa industri, standarisasi industri,


katan penggunaan produk dalam negeri pada industri hasil hutan dan perkebunan,

industri makanan dan minuman, hasil laut dan perikanan;


saing,pengembangan iklim usaha, promosi industri dan jasa industri, standarisasi

industri, teknologi industri, pengembangan industri strategis dan industri hijau, serta

peningkatan penggunaan produk dalam negeri pada industri hasil hutan dan perke-

bunan, industri makanan dan minuman, hasil laut dan perikanan;

c. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pendalaman dan pen-

guatan struktur industri, peningkatan daya saing, pengembangan iklim usaha, pro-

mosi industri dan jasa industri, standarisasi industri, teknologi industri, pengem-

bangan industri strategis dan industri hijau, serta peningkatan penggunaan produk

dalam negeri pada industri hasil hutan dan perkebunan, industri makanan dan mi-

numan, hasil laut dan perikanan;

d. pelaksanaan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pendalaman dan

penguatan struktur industri, peningkatan daya saing, pengembangan iklim usaha,

promosi industri dan jasa industri, standarisasi industri, teknologi industri, pengem-

bangan industri strategis dan industri hijau, serta peningkatan penggunaan produk

dalam negeri pada industri hasil hutan dan perkebunan, industri makanan dan mi-

numan, hasil laut dan perikanan;

e. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang penguatan struktur industri, pening-



tri hijau, serta peningkatan penggunaan produk dalam negeri pada industri hasil hu-

tan dan perkebunan, industri makanan serta minuman, hasil laut dan perikanan;

f. pelaksanaan administrasi Bidang Industri Agro;

g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Bidang Industri Agro, terdiri dari :

a. Kepala Seksi Industri Hasil Pertanian, Hutan dan Perkebunan

b. Kepala Seksi Industri Makanan, Minuman, Hasil Laut, Perikanan dan Peternakan

4. Unit Kerja Industri Logam, Mesin, Alat, Transportasi, Elektronika Dan Telemat-

ika (ILMATE)

Bidang ILMATE mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan

kebijakan di bidang penguatan struktur industri, peningkatan daya saing, pengem-

bangan iklim usaha, promosi industri dan jasa industri, standardisasi industri, teknologi

industri, pengembangan industri strategis dan industri hijau, serta peningkatan

penggunaan produk dalam negeri pada industri logam, industri mesin, industri alat

transportasi, serta industri elektronika dan telematika. Untuk melaksanakan tugasnya,

Bidang ILMATE menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

a. perumusan kebijakan di bidang penguatan struktur industri, peningkatan daya saing,

pengembangan iklim usaha, promosi industri dan jasa industri, standarisasi industri,


katan penggunaan produk dalam negeri pada industri logam, industri mesin, industri

alat transportasi, serta industri elektronika dan telematika;


saing, pengembangan iklim usaha, promosi industri dan jasa industri, standarisasi

industri, teknologi industri, pengembangan industri strategis dan industri hijau, serta

peningkatan penggunaan produk dalam negeri pada industri logam, industri mesin,

industri alat transportasi, serta industri elektronika dan telematika;

c. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang penguatan struktur in-

dustri, peningkatan daya saing, pengembangan iklim usaha, promosi industri dan

jasa industri, standarisasi industri, teknologi industri, pengembangan industri strate-

gis dan industri hijau, serta peningkatan penggunaan produk dalam negeri pada in-

dustri logam, industri mesin, industri alat transportasi dan maritim, serta industri el-

ektronika dan telematika;

d. pelaksanaan pemberian bimbingan teknis dan supervisi atas pelaksanaan kebijakan

di bidang penguatan struktur industri, peningkatan daya saing, pengembangan iklim

usaha, promosi industri dan jasa industri, standarisasi industri, teknologi industri,

pengembangan industri strategis dan industri hijau, serta peningkatan penggunaan

produk dalam negeri pada industri logam, industri mesin, industri alat transportasi,

serta industri elektronika dan telematika;

e. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang penguatan struktur industri, pening-



tri hijau, serta peningkatan penggunaan produk dalam negeri pada industri logam,

industri mesin, industri alat transportasi, serta industri elektronika dan telematika;

f. pelaksanaan administrasi Bidang Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi, El-

ektronika dan Telematika;

g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Bidang ILMATE, terdiri dari :

a. Kepala Seksi Industri Logam, Mesin dan Alat Transportasi

b. Kepala Seksi Elektronika Dan Telematika

5. Unit Kerja Industri Kreatif, Sandang dan Kerajinan

Bidang Industri Kreatif, Sandang dan Kerajinan mempunyai tugas menyelenggarakan

perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pembangunan dan pemberdayaan,

standarisasi industri dan teknologi industri, peningkatan daya saing, penumbuhan

wirausaha, penguatan kapasitas kelembagaan, pemberian fasilitas, serta promosi indus-

tri dan jasa industri pada industri kreatif, sandang dan kerajinan. Untuk melaksanakan

tugasnya, Bidang Industri Kreatif, Sandang Dan Kerajinan menyelenggarakan fungsi

sebagai berikut :

a. perumusan kebijakan di bidang pembangunan dan pemberdayaan potensi industri

kecil dan industri menengah, peningkatan daya saing, standarisasi industri dan

teknologi industri, penumbuhan wirausaha, pembinaan dan pengembangan tenaga

penyuluh lapangan, konsultan, sentra dan unit pelayanan teknis, bantuan teknis dan

pembiayaan,keterkaitan dan hubungan kemitraan, serta promosi industri dan jasa

industri pada industri kreatif, sandang dan kerajinan;

b. pelaksanaan kebijakan di bidang pembangunan dan pemberdayaan potensi industri

kecil dan industri menengah, peningkatan daya saing, standarisasi industri dan

teknologi industri, penumbuhan wirausaha, pembinaan dan pengembangan tenaga

penyuluh lapangan, konsultan, sentra dan unit pelayanan teknis, bantuan teknis dan

pembiayaan, keterkaitan dan hubungan kemitraan, serta promosi industri dan jasa

industri pada industri kreatif, sandang dan kerajinan;

c. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pembangunan dan

pemberdayaan potensi industri kecil dan industri menengah, peningkatan daya

saing, standarisasi industri dan teknologi industri, penumbuhan wirausaha, pem-

binaan dan pengembangan tenaga penyuluh lapangan, konsultan, sentra dan unit pe-

layanan teknis, bantuan teknis dan pembiayaan, keterkaitan dan hubungan

kemitraan, serta promosi industri dan jasa industri pada industri kreatif, sandang dan

kerajinan;

d. pelaksanaan pemberian bimbingan teknis dan supervisi atas pelaksanaan kebijakan

di bidang pembangunan dan pemberdayaan potensi industri kecil dan industri

menengah, peningkatan daya saing, standarisasi industri dan teknologi industri, pe-

numbuhan wirausaha, pembinaan dan pengembangan tenaga penyuluh lapangan,

konsultan, sentra dan unit pelayanan teknis, bantuan teknis dan pembiayaan, ket-

erkaitan dan hubungan kemitraan, serta promosi industri dan jasa industri pada in-

dustri kreatif, sandang dan kerajinan;

e. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pembangunan dan pemberdayaan po-

tensi industri kecil dan industri menengah, peningkatan daya saing, standarisasi in-

dustri dan teknologi industri, penumbuhan wirausaha, pembinaan dan pengem-

bangan tenaga penyuluh lapangan, konsultan, sentra dan unit pelayanan teknis, ban-

tuan teknis dan pembiayaan, keterkaitan dan hubungan kemitraan, serta promosi in-

dustri dan jasa industri pada industri kreatif, sandang dan kerajinan;

f. pelaksanaan administrasi Bidang Industri Kreatif, Sandang dan Kerajinan;

g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan Kepala Dinas.

Bidang Industri Kreatif, Sandang dan Kerajinan, terdiri dari :

a. Kepala Seksi Industri Kreatif

b. Kepala Seksi Industri Sandang Dan Kerajinan

6. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Balai Kemasan Produk Daerah

UPTD-Balai Kemasan Produk Daerah melaksanakan tugas teknis operasional yang

secara langsung berhubungan dengan pelayanan dan pemberdayaan masyarakat serta

memastikan perlindungan terhadap kebutuhan masyarakat sesuai dengan bidang

teknisnya. Untuk melaksanakan tugasnya, Balai Kemasan Produk Daerah

menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

a. pelaksanaan operasional pelayanan dan pemberdayaan masyarakat serta memasti-

kan perlindungan terhadap kebutuhan masyarakat kepada masyarakat sesuai dengan

bidang tugasnya.

b. pelaksanaan operasional tugas-tugas teknis dinas sesuai dengan bidangnya;

c. pelaksanaan pelayanan administratif ketatausahaan pada UPTD.

UPTD - Balai Kemasan Produk Daerah, terdiri dari :

a. Kepala Sub Bagian Tata Usaha

b. Kepala Seksi Diklat dan Promosi

c. Kepala Seksi Teknis Kemasan

7. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Science Technology and Industrial Park (

STIP )

UPTD - STIP mempunyai tugas memimpin, mengarahkan, mengendalikan,

mengkoordinasikan, mengawasi dan mengevaluasi penyelenggaraan kegiatan UPTD

sesuai kebijakan yang ditetapkan oleh Kepala Dinas Perindustrian Provinsi NTB serta

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Untuk

melaksanakan tugasnya, Kepala Balai menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

a. merumuskan perencanaan strategis bahan kebijakan teknis, pembinaan, fasilitas,

pengkajian dan koordinasi di bidang sains, teknologi dan industri meliputi: renstra

bisnis Technology Industrial Park, RKA Technology Industrial Park, Standar

Operasional Prosedur, Perjanjian Kerja, Dokumen Rencana Kerja Tahunan, Standar

Pelayanan Minimum.

b. pengembangan teknologi informasi dan komunikasi (inkubator bisnis, pengem-

bangan riset/pelatihan, penyelenggaraan kegiatan/kajian ilmiah, peragaan, kon-

sultasi teknis dan informasi).

c. pengembangan teknologi (desain teknologi, produksi teknologi “model”, pameran

teknologi, cloning teknologi, pengujian dam sertifikasi)

d. inkubasi bisnis teknologi (incubator bisnis mengembangkan perusahaan bermuatan

teknologi industri), dukungan teknologi dan manajemen bagi perusahaan pemula

berbasis teknologi, bisnis proses permesinan, sapi, jagung, rumput laut, taman

edukasi industri, dll).

e. taman model/edukasi/wisata edukasi industri

f. teknologi dan pra inkubasi

g. pembinaan, koordinasi dan fasilitasi

h. monitoring dan evaluasi capaian pelaksanaan program dan kegiatan berdasarkan

perjanjian kinerja dan indikator target kinerja secara bulanan, triwulanan, semester-

an dan tahunan.

i. menyusun laporan pelaksanaan kegiatan untuk dipedomani dalam penyusunan

rencana program dan kegiatan.

UPTD – STIP, terdiri dari :

a. Kepala Sub Bagian Tata Usaha

b. Kepala Seksi Edukasi dan Pengembangan Teknologi dan Industri

c. Kepala Seksi Produksi, Pemasaran dan Kerjasama Industri

8. Kelompok Jabatan Fungsional

Kelompok jabatan fungsional melaksanakan sebagian tugas teknis Kepala UPTD

sesuai dengan bidang keahlian, yang dipimpin oleh tenaga fungsional senior selaku

ketua kelompok yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala UPTD,

dengan jumlah tenaga dalam jabatan fungsional terbagi dalam berbagai kelompok

sesuai dengan bidang keahlian yang dibentuk berdasarkan kebutuhan dan beban kerja,

jenis dan jenjang jabatan fungsional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan.

2.2 Sumber Daya

Penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Dinas Perindustrian Provinsi NTB

didukung dan ditunjang oleh sumber daya manusia dan aset berupa sarana & prasarana.

2.2.1 Sumber Daya Manusia

Jumlah Aparatur Sipil Negara (ASN) Dinas Perindustrian per 31 Desember 2018

berjumlah 54 orang, dengan rincian sebagaimana dapat dilihat pada Grafik.

Gambar ……. Data Komposisi Pegawai Berdasarkan Jabatan

Gambar. ………

15

1029

DATA KOMPOSISI PEGAWAI BERDASARKAN

JABATAN PADA DINAS PERINDUSTRIAN

PROVINSI NTB

TAHUN 2018

Pejabat Struktural Fungsional Tertentu Fungsional Umum

6

35

3

10

Komposisi Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan Pada

Dinas Perindustrian Provinsi NTB Tahun 2018

S-2

S-1

D-III

SMA sederajat

2.2.2 Sumber Daya Aset (Sarana dan Prasarana)

Sarana dan prasarana yang mendukung kegiatan berupa tanah dan gedung, ken-

daraan roda 4 dan 2, serta peralatan dan perlengkapan, dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 2.7

Daftar Sarana dan Prasarana

Dinas Perindustrian Provinsi NTB

No. Uraian Tahun Pembelian Kondisi Jumlah

(unit)

A. Tanah dan Gedung

1. Tanah Bangunan Kantor

Pemerintah

1984,2011 Baik 2 unit

2. Bangunan Gedung Kantor Per-manen

1984, 1997, 2012,2013, 2014

Baik 9 unit

3. Bangunan Gedung Kantor Lain-lain 2005 Baik 1 unit

4. Bangunan Gudang Tertutup Per-

manen

2012 Baik 1 unit

5. Bangunan Bengkel Permanen 2015 Baik 1 unit

6. Gedung Garasi/Pool Permanen 2015 Baik 1 unit

7. Bangunan Gedung Pabrik Per-

manen

2010 Baik 1 unit

8. Bangunan Tempat Kerja Lain-lain 2016 Baik 1 unit

B. Kendaraan Roda 4 dan Roda 2

1. Station Wagon 2005,2014,2015 Baik 4 unit

2. Mini Bus (Penumpang 14 orang ke

bawah)

2002, 2006,2013 Baik 3 unit

3. Sepeda Motor 1995, 1999, 2006,2007, 2011,

2012, 2015

Baik 10 unit

C. Peralatan dan Perlengkapan

1. Mesin Press 2016 Baik 1 unit

2. Pisau Peraut 2016 Baik 1 unit

3. Alat Processing Lain-lain 2012 Baik 1 unit

4. Mesin Ketik Manual Portable (11-

13)

2012, 2004, 2005 Baik 4 unit

5. Mesin Absen (Time Recorder) 2015 Baik 1 unit

6. Lemari Besi 2017 Baik 1 unit

7. Filling Besi/Metal 2017 Baik 1 unit

8. Brankas 2009, 2015 Baik 2 unit

9. Papan Nama Instansi 2009 Baik 1 unit

10. Papan Pengumunan 2010, 2011 Baik 2 unit

11. White Board 2010,2011 Baik 2 unit

12. Mesin Absensi 2013, 2017 Baik 2 unit

13. Alat Pemotong Kertas 2013 Baik 1 unit

14. Overhead Projektor 2010 Baik 1 unit

15. Lemari Kayu 2010, 2011 Baik 3 unit

16. Rak Kayu 2009 Baik 1 unit


(unit)

17. Meja Rapat 2011 Baik 1 unit

18. Meja Podium 2014 Baik 1 unit

19. Meja Tambahan 2009 Baik 1 unit

20. Kursi Rapat 2011 Baik 1 unit

21. Kursi Tamu 2009 Baik 1 unit

22. Kursi Lipat 1998,

2009,2010,2016,

Baik 7 unit

23. Mesin Potong Rumput 2013 Baik 1 unit

24. Lemari Es 2016 Baik 1 unit

25. AC Unit 2016 Baik 1 unit

26. AC Split 2009, 2012, 2013,

2014, 2 015

Baik 9 unit

27. Kipas Angin 2009, 2016 Baik 2 unit

28. Up Right Chiller/frezzer 2013 Baik 1 unit

29. Alat Dapur Lainnya 2014 Baik 1 unit

30. Alat Pemanas 2016 Baik 1 unit

31. Televisi 2010, 2011,2016,

2017

Baik 5 unit

32. Sound System 2012 Baik 1 unit

33. Wireless 2009,2016 Baik 2 unit

34. Megaphone 1984 Baik 1 unit

35. Microphone 2016 Baik 1 unit

36. Microphone Floor Stand 2015 Baik 1 unit

37. Camera Video 2016 Baik 1 unit

38. Tangga Alumunium 2015 Baik 1 unit

39. Dispenser 2009,2010, 2012,2014

Baik 6 unit

40. Handy Cam 2010 Baik 1 unit

41. Alat Rumah Tangga Lain-lain 2009,2011,2014 Baik 3 unit

42. P.C Unit 2009,2010,2016,

2017

Baik 5 unit

43. Laptop 2009,2010,2013,201

4,2015,2017

Baik 11 unit

44. Note Book

2012, 2016 Baik 3 unit

45. Printer 2010,2012,2013,201

4,2015,2016,2017

Baik 9 unit

46 Peralatan Jaringan Lain-lain 2014 Baik 1 unit

47 Meja Kerja Pejabat Eselon II 2009 Baik 1 unit

48 Meja Kerja Pejabat Eselon III 2009 Baik 3 unit

49 Meja Kerja Pejabat Eselon IV 2009,2015 Baik 2 unit

50 Meja Kerja Pegawai Non Struktural 1995,2009,2010,

2011,2012

Baik 9 unit

51 Meja Rapat Pejabat Eselon III 2016 Baik 1 unit

52 Kursi Kerja Pejabat Eselon II 2009 Baik 1 unit

53 Kursi Kerja Pejabat Eselon III

2009,2015 Baik 5 unit


(unit)

54 Kursi Kerja Pejabat Eselon IV 2009, 2015 Baik 2 unit

55 Kursi Kerja Pegawai Non Struktural

2009,2015 Baik 5 unit

56 Kursi Rapat Pejabat Eselon III 2016 Baik 1 unit

57 Kursi Rapat Ruangan Rapat Staff 2014, 2016 Baik 2 unit

58 Kursi Tamu di Ruangan Pejabat

Eselon III

2016

Baik 1 unit

59 Buffet Kayu 2014 Baik 1 unit

60 Proyektor + Attachment 2016,2017 Baik 2 unit

61 Microphone/Wireless Mic 2015 Baik 2 unit

62 Professional Sound System 2015 Baik 1 unit

63 Unintemuptible Power Supply

(UPS)

2009 Baik 1 unit

64 Peralatan studio Visual Lain-lain 2015 Baik 2 unit

65 Camera Electronic 2015 Baik 1 unit

66 Pesawat Telephone 2009 Baik 1 unit

67 Facsimile 2006 Kurang

Baik

1 unit

68 Facsimile 2016 Baik 1 unit

69 Packaging Machine

2013 Baik 1 unit

70 Kain Panel 2015 Baik 1 unit

71 Fire Extinguisher 2016 Baik 1 unit

72 Tugu Peringatan Lainnya 2016 Baik 1 unit

73 Instalasi Air Bersih Lain-lain 2013 Baik 1 unit

74 Jaringan Transmisi Tegangan

Dibawah 100 KVA

2010,2011,2015 Baik 3 unit

75 Jaringan Distribusi Tegangan 1 s/d

20 KVA

2014 Baik 1 unit

76 Jaringan Telepon Di atas Tanah

Lain-lain

2009 Baik 1 unit

Sumber : Dinas Perindustrian Prov. NTB, 2018

2.3 Kinerja Pelayanan

Berdasarkan data Provinsi Nusa Tenggara Barat Dalam Angka Tahun 2018 yang

diterbitkan oleh Badan Pusat Statistik, kontribusi sektor industri pengolahan terhadap

PDRB Provinsi NTB Atas Dasar Harga Berlaku selama 3 tahun, yaitu tahun 2015-2017

mengalami peningkatan, sebagaimana dilihat pada tabel 1.8. Dapat digambarkan bahwa

industri pengolahan Provinsi NTB dalam 3 tahun terakhir memiliki kecenderungan positif.

Berdasarkan data NTB Dalam Angka Tahun 2018, kontribusi industri pengolahan terhadap

PDRB mengalami peningkatan. Tahun 2015 sebesar 3,85%, tahun 2016 sebesar 3,87%, dan

tahun 2017 sebesar 3,96%.

Gambar…………….

Dari sisi realisasi investasi tahun 2017, sektor industri menjadi sektor ke-5 yang pal-

ing diminati setelah (1) Pariwisata; (2) Jasa-Jasa; (3) Pertambangan; dan (4) Perdagangan

dengan total realisasi investasi sebesar Rp. 138,15 milyar lebih.

Infrastruktur pendukung eksisting, infrastruktur dalam tahap pembangunan, serta in-

frastruktur dalam proses perencanaan yang menjadi bagian dalam pengembangan industri

baik di Pulau Lombok maupun Pulau Sumbawa, di antaranya:

1. Jalan, yaitu:

Jalan Nasional sepanjang 934,55 km dalam kondisi 97% mantap

Jalan Provinsi sepanjang 1484,43 km dalam kondisi 77% mantap

Jalan Kabupaten sepanjang 5621,81 km dalam kondisi 59% mantap

2. Pelabuhan, yaitu:

Revitalisasi pelabuhan Lembar, Badas dan Bima menjadi pelabuhan utama dengan

dukungan dana 200 miliar pada 2011.

Pembangunan pelabuhan peti kemas dan kapal pesiar di kawasan Gilimas Lembar

Lombok Barat, 1,3 triliun dengan target beroperasi pertengahan 2019.

Masterplan pembangunan pelabuhan laut di Kilo Dompu untuk menopang ketahanan

pangan dan meningkatkan daya saing komoditas unggulan PIJAR.

3. Bandara, yaitu:

Bandara Internasional Lombok di Kabupaten Lombok Tengah

Bandara Sultan Muhammad Kaharuddin di Kabupaten Sumbawa

Bandara Sultan Muhmmad Salahudin di Kota Bima

4. Ketenagalistrikan, yaitu:

3.85

3.87

3.96

3.78

3.8

3.82

3.84

3.86

3.88

3.9

3.92

3.94

3.96

3.98

Tahun 2015 Tahun 2016 Tahun 2017

Distribusi Persentase PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Untuk

Sektor Industri Pengolahandi Provinsi NTB, 2015-2017

PLTGU Lombok Peaker di Tanjung Karang, Mataram dengan kapasitas 150 MW

(proses)

Mobile Power Plant di Jeranjang, Kabupaten Lombok Barat

dengan kapasitas 50 MW

PLTMG Sumbawa di Badas, Sumbawa dengan kapasitas 50 MW (proses)

PLTMG Bima di Bonto, Bima dengan kapasitas 50 MW (proses)

PLTU Lombok (FTP2) di Sambelia, Lombok Timur dengan kapasitas 2 x 50 MW

(proses)

Lombok 2 di Sambelia, Lombok Timur dengan kapasitas 2 x 50 MW (proses)

Kinerja pelayanan Dinas Perindustrian Provinsi NTB pada tahun 2018 berdasarkan

ketersediaan sumber daya manusia, sarana dan prasarana, anggaran, Standar Operasional

Prosedur dan dukungan faktor-faktor terkait lainnya diukur dari capaian berikut:

1. Indikator Kinerja Utama Pendaftaran HKI Karya Seni Budaya Daerah (Desain Industri,

Merek, dan Hak Cipta) sebesar 80% berdasarkan penganggaran dari sumber dana

APBD, dan sebesar 133,33% berdasarkan penganggaran dari sumber dana APBD dan

APBN. Rincian sebagai berikut:

a. Pendaftaran HKI Karya Seni Budaya Daerah Desain Industri sebesar 133,33% ber-

dasarkan penganggaran dari sumber dana APBD, dan sebesar 133,33% berdasarkan

penganggaran dari sumber dana APBD dan APBN.

b. Pendaftaran HKI Karya Seni Budaya Daerah Merek sebesar 0% berdasarkan

penganggaran dari sumber dana APBD, dan sebesar 75% berdasarkan penganggaran

dari sumber dana APBD dan APBN.

c. Pendaftaran HKI Karya Seni Budaya Daerah Hak Cipta sebesar 133,33% berdasar-

kan penganggaran dari sumber dana APBD, dan sebesar 133,33% berdasarkan

penganggaran dari sumber dana APBD dan APBN.

2. Capaian sasaran strategis untuk mendukung pencapaian tujuan, misi, dan visi rata-rata

sebesar 100%.

Jumlah Sasaran Strategis Dinas Perindustrian Provinsi NTB untuk mendukung 11

tujuan, 5 misi, dan 1 visi sebagaimana tercantum dalam Renstra Dinas Perindustrian

Provinsi NTB Tahun 2013-2018 adalah sebanyak 26 sasaran strategis. Namun, karena

adanya efisiensi anggaran yang disebabkan oleh perhelatan pemilihan Gubernur dan

Wakil Gubernur dan fokus pemerintah daerah pada penanganan gempa bumi, maka

dari 26 sasaran strategis tersebut hanya 17 yang dapat dilaksanakan. Bila mengukur

dari 26 sasaran strategis yang tertuang dalam renstra, maka capaian kinerja adalah

61,54 dimana terdapat 9 sasaran strategis yang tidak ada alokasi anggarannya. Namun

bila mengukur capaian sasaran strategis sesuai dengan yang tertuang dalam Dokumen

Pelaksanaan Anggaran, maka capaian sebesar 100%.

3. Capaian Sasaran Program rata-rata sebesar 98,08%.

Jumlah Sasaran Program Dinas Perindustrian Provinsi NTB (termasuk Balai Kemasan

Produk Daerah) sebagaimana tercantum dalam RPJMD Provinsi Nusa Tenggara Barat

Tahun 2013-2018, Renstra Dinas Perindustrian Provinsi NTB Tahun 2013-2018, dan

Dokumen Pelaksanaan Anggaran Tahun 2018 adalah sebanyak 13 sasaran program.

Secara umum prosentase capaian sasaran program Dinas Perindustrian Provinsi NTB

sebesar 98,08%. Hanya 1 dari 13 Program yang dikelola oleh tidak mencapai 100%,

yaitu: Program Pengembangan dan Penguatan Klaster Berbasis OVOP (75,00%).

Sebab tidak tercapainya sasaran Program Pengembangan dan Penguatan Klaster Ber-

basis OVOP. Target program ini adalah 4 Jenis Produk Unggulan Desa dan tercapai

66,67%. Program ini hanya dilaksanakan oleh Dinas dengan 3 Jenis Produk Unggulan

Desa Kegiatan yang mendukung hanya 1 kegiatan, yaitu Kegiatan Peningkatan

Pengembangan Mutu Produk Berbasis OVOP dalam bentuk Pelatihan Pangan Berbasis

Hasil Hutan Bukan Kayu dan Horti. Produk unggulan desa yang dihasilkan oleh satu

kegiatan ini adalah tepung dari pisang sebagai bahan dasar membuat roti dan kue,

keripik dari buah-buahan, dan bubuk minuman dari rempah jahe.

Tabel 2.9

Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Perindustrian Provinsi NTB Tahun 2017 – 2018

No. Indikator Kinerja Sesuai

Tugas Dan Fungsi

Perangkat Daerah

Target NSPK

(Norma,

Standar,

Prosedur Dan

Kriteria)

Target

IKK

Target Indi-

kator

Lainnya

Target Renstra Perangkat Dae-

rah

Realisasi Capaian Tahun ke- Rasio Capaian Pada Tahun

Ke-

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

1. Jumlah IKM yang dikem-

bangkan melalui pelatihan

untuk meningkatkan kuali-

tas dan kuantitas produk

industri kreatif

130 40 130 40 100 100

2. Jumlah IKM yang mendapat

bantuan peralatan

20 20 20 0 100 0





industri sandang dan ke-

rajinan

68 40 68 40 100 100




80 20 72 0 90 0


Tugas Dan Fungsi

Perangkat Daerah

Target NSPK

(Norma,

Standar,

Prosedur Dan

Kriteria)

Target

IKK

Target Indi-

kator

Lainnya


rah


Ke-

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5


industri makanan dan mi-

numan, hasil laut, perikanan

dan peternakan

Jumlah IKM yang distandar-

isasi

58 25 58 25 100 100

Jumlah IKM yang mendapat

bantuan peralatan

20 20 20 0 100 0

Jumlah IKM yang dikem-




industri hasil pertanian,

kehutanan dan perkebunan

68 40 68 40 100 100


bantuan peralatan

30 20 30 0 100 0

Jumlah IKM yang dikem-




48 20 48 20 100 100


Tugas Dan Fungsi

Perangkat Daerah

Target NSPK

(Norma,

Standar,

Prosedur Dan

Kriteria)

Target

IKK

Target Indi-

kator

Lainnya


rah


Ke-

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

industri logam, mesin dan

alat transportasi

Jumlah laporan kinerja 7 7 7 7 100 100

Jumlah laporan keuangan 1 1 1 1 100 100

Jumlah laporan Barang

Milik Daerah

3 3 3 3 100 100

Jumlah informasi Perindus-

trian

2 2 1,6 2 80 100

Jumlah event kerjasama

MItra Praja Utama

3 3 2 2 67 67

Jumlah laporan mana-

jemen/ tata kelola

12 12 12 12 100 100

UPT BALAI KEMASAN

PRODUK DAERAH

Jumlah sarana dan prasa-

rana kerja yang terpelihara

12 12 12 12 100 100

Jumlah aparatur yang

mengikuti pendidikan dan

pelatihan

3 3 1 1 34 34


Tugas Dan Fungsi

Perangkat Daerah

Target NSPK

(Norma,

Standar,

Prosedur Dan

Kriteria)

Target

IKK

Target Indi-

kator

Lainnya


rah


Ke-

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

Jumlah laporan yang

diselesaikan

15 15 15 15 100 100

Jumlah sarana dan prasa-

rana kerja

12 12 12 12 100 100

Jumlah IKM olahan pangan

yang mengikuti pelatihan

kemasan

119 70 119 0 100 0

Jumlah operator mesin

kemasan yang mengikuti

pelatihan

3 3 3 0 100 0


bantuan peralatan dan ke-

masan

111 70 111 100 100 125

Lancarnya kegiatan pela-

yanan rumah kemasan

12 12 12 12 100 100

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

2.4.1 Telaahan terhadap Renstra Kementerian Perindustrian

Dalam Peraturan Menteri Perindustrian RI Nomor 31.1/M-IND/PER/3/2015 tentang

Rencana Strategis Kementerian Perindustrian RI Tahun 2015 - 2019, tercantum Visi Pem-

bangunan Industri Tahun 2015-2019, sebagai berikut:

“Indonesia Menjadi Negara Industri yang Berdaya Saing dengan Struktur Industri yang

Kuat Berbasiskan Sumber Daya Alam dan Berkeadilan”

Untuk mewujudkan visi tersebut di atas, dijabarkan kedalam misi sebagai berikut:

1. Memperkuat dan memperdalam struktur Industri nasional untuk mewujudkan industri

nasional yang mandiri, berdaya saing, maju, dan berwawasan lingkungan;

2. Meningkatkan nilai tambah di dalam negeri melalui pengelolaan sumber daya industri

yang berkelanjutan dengan meningkatkan penguasaan teknologi dan inovasi;

3. Membuka kesempatan berusaha dan perluasan kesempatan kerja;

4. Pemerataan pembangunan Industri ke seluruh wilayah Indonesia guna memperkuat dan

memperkukuh ketahanan nasional.

Sasaran strategis Kementerian Perindustrian Tahun 2015-2019 adalah:

1. Meningkatnya peran industri dalam perekonomian nasional, dengan indikator kinerja :

a. Laju pertumbuhan PDB industri pengolahan non-migas;

b. Kontribusi PDB industri pengolahan non-migas terhadap PDB Nasional.

2. Meningkatnya penguasaan pasar dalam dan luar negeri, dengan indikator kinerja :

Kontribusi ekspor produk industri pengolahan non-migas terhadap ekspor nasional

3. Meningkatnya penyebaran dan pemerataan industri, dengan indikator kinerja :

a. Persentase nilai tambah sektor industri di luar pulau jawa terhadap total nilai tambah

sektor industri;

b. Persentase jumlah unit usaha industri besar sedang di luar pulau jawa terhadap total

populasi industri besar sedang nasional.

4. Meningkatnya peran IKM dalam perekonomian nasional, dengan indikator kinerja :

a. Pertumbuhan jumlah unit usaha IKM;

b. Penyerapan tenaga kerja IKM.

5. Meningkatnya pengembangan inovasi dan penguasaan teknologi, dengan indikator

kinerja :

Meningkatnya penguasaan teknologi industri, pengembangan inovasi dan penerapan

Hak Kekayaan Intelektual (HKI)

6. Meningkatnya penyerapan tenaga kerja di sektor industri, dengan indikator kinerja:

Jumlah penyerapan tenaga kerja di sektor industri.

7. Menguatnya struktur industri, dengan indikator kinerja :

Rasio impor bahan baku, bahan penolong dan barang modal terhadap PDB industri pen-

golahan non-migas.

Arah kebijakan pembangunan industri adalah sebagai berikut:

1) Pengembangan Perwilayahan Industri di luar Pulau Jawa: (a) Wilayah Pusat Pertum-

buhan Industri terutama yang berada dalam Koridor ekonomi; (b) Kawasan Peruntukan

Industri; (c) Kawasan Industri; dan (d) Sentra IKM. Strategi pengembangan perwilaya-

han industri adalah:

a. Memfasilitasi pembangunan 14 Kawasan Industri (KI) yang mencakup: (i) Bintuni -

Papua Barat; (ii) Buli - Halmahera Timur-Maluku Utara; (iii) Bitung – Sulawesi

Utara, (iv) Palu - Sulawesi Tengah; (v) Morowali - Sulawesi Tengah; (vi) Konawe –

Sulawesi Tenggara; (vii) Bantaeng - Sulawesi Selatan; (viii) Batulicin – Kalimantan

Selatan; (ix) Jorong - Kalimantan Selatan; (x) Ketapang - Kalimantan Barat; (xi)

Landak – Kalimantan Barat, (xii) Kuala Tanjung, Sumatera Utara, (xiii) Sei Mangke

– Sumatera Utara; dan (xiv) Tanggamus, Lampung.

b. Membangun paling tidak satu kawasan industri di luar Pulau Jawa.

c. Membangun 22 Sentra Industri Kecil dan Menengah (SIKIM) yang terdiri dari 11 di

Kawasan Timur Indonesia khususnya Papua, Papua Barat, Maluku, Nusa Tenggara

Barat, dan Nusa Tenggara Timur), dan 11 di Kawasan Barat Indonesia.

d. Berkoordinasi dengan para pemangku kepentingan dalam membangun infrastruktur

utama (jalan, listrik, air minum, telekomunikasi, pengolah limbah, dan logistik), in-

frastruktur pendukung tumbuhnya industri, dan sarana pendukung kualitas ke-

hidupan (Quality Working Life) bagi pekerja.

2) Penumbuhan Populasi Industri dengan menambah paling tidak sekitar 9 ribu usaha in-

dustri berskala besar dan sedang dimana 50 persen tumbuh di luar Jawa, serta tum-

buhnya Industri Kecil sekitar 20 ribu unit usaha. Strategi utama penumbuhan populasi

adalah dengan mendorong investasi baik melalui penanaman modal asing maupun mod-

al dalam negeri, terutama pada:

a. Industri pengolah sumber daya alam, yaitu industri pengolah:

i. Hasil-hasil pertanian/perkebunan yang mencakup industri pengolah minyak sawit

(oleokimia), kemurgi, industri karet dan produk karet, industri cokelat, industri

pangan termasuk industri gula, bahan penyegar, pakan, serta industri pengolahan

hasil hutan dan perkebunan lainnya.

ii. Produk turunan Migas (petrokimia) yang mencakup industri petrokimia hulu,

kimia organik, pupuk, garam, semen, resin sintetik dan bahan plastik, karet sin-

tetik, serat tekstil, kimia penunjang pertahanan, plastik dan karet hilir, farmasi

dan obat-obatan;

iii. Mineral hasil pertambangan yang mencakup industri pengolahan dan pemurnian

besi baja dasar, pengolahan dan pemurnian bukan besi (aluminium, tembaga, dan

nikel), pembentukan logam, logam untuk industri strategis, pengolahan logam

tanah jarang.

b. Industri penghasil barang konsumsi kebutuhan dalam negeri yang padat tenaga kerja:

industri mesin – permesinan, tekstil dan produk tekstil, alat uji dan kedokteran, alat

transportasi, kulit dan alas kaki, alat kelistrikan, elektronika dan telematika.

c. Industri penghasil bahan baku, bahan setengah jadi, komponen, dan sub-assembly

(pendalaman struktur).

d. Industri yang memanfaatkan kesempatan dalam jaringan produksi global baik sebagai

perusahaan subsidiary, contract manufacturer, maupun sebagai pemasok independen

(Global Production Network). Di samping itu, Industri Kecil dan Menengah (IKM)

akan dibina agar dapat terintegrasi dengan rantai nilai industri pemegang merek

(Original Equipment Manufacturer, OEM) di dalam negeri dan menjadi basis pe-

numbuhan populasi industri besar / sedang.

3) Peningkatan Daya Saing dan Produktivitas (nilai ekspor dan nilai tambah per tenaga ker-

ja) dengan strategi sebagai berikut:

a. Peningkatan Efisiensi Teknis

1. Pembaharuan/revitalisasi permesinan industri;

2. Peningkatan dan pembaharuan keterampilan tenaga kerja;

3. Optimalisasi keekonomian lingkup industri (economic of scope) melalui pem-

binaan klaster industri.

b. Peningkatan Penguasaan Iptek/Inovasi

1. Infrastruktur mutu (measurement, standardization, testing, and quality);

2. Layanan perekayasaan dan teknologi;

3. Penyelenggaraan riset dan pengembangan teknologi;

4. Penumbuhan entrepreneur berbasis inovasi teknologi (teknopreneur).

c. Peningkatan Penguasaan dan Pelaksanaan Pengembangan Produk Baru (New Product

Development) oleh industri domestik.

d. Pembangunan Faktor Input

1. Peningkatan kualitas SDM Industri;

2. Akses ke sumber pembiayaan yang terjangkau.

Berdasarkan uraian di atas, terdapat kebijakan pembangunan industri nasional yang men-

dukung pembangunan industri di Provinsi NTB, yaitu:

1. Meningkatkan penguasaan teknologi dan pengembangan inovasi produk melalui

berbagai macam kegiatan peningkatan kapasitas, pendampingan, dan fasilitasi.

2. Memberikan fasilitas untuk mengakses pasar, baik dalam maupun luar negeri melalui

sistem online maupun offline.

3. Memfasilitasi lulusan SMK untuk menjadi wira usaha industri baru dan tenaga kerja

bagi perusahaan.

4. Pembangunan sentra Industri Kecil dan Industri Menengah di Pulau Sumbawa yang ter-

integrasi dengan sektor pendidikan dan Sumbawa Techno Park.

b. Telaahan terhadap Renstra Kabupaten/Kota

Perangkat daerah yang menangani urusan perindustrian terdapat di seluruh Kabu-

paten/Kota di Provinsi NTB. Seluruh Dinas Perindustrian Kabupaten/Kota pada prinsipnya

memiliki fokus sasaran pembangunan industri yang sama, yaitu:

1. Meningkatkan kapasitas IKM melalui kegiatan bimbingan teknis, pelatihan, sosialisasi,

pameran, magang dan akreditasi;

2. Meningkatkan penguasaan teknologi melalui teknologi tepat guna, e-smart, dan

pengembangan desain produk;

3. Memberikan bantuan peralatan yang bertujuan untuk meningkatkan produktivitas IKM;

4. Memfasilitasi standarisasi produk IKM untuk peningkatan daya saing;

5. Meningkatkan koordinasi dengan stakeholder dalam permodalan, penelitian dan

pengembangan, dan pemasaran produk IKM;

6. Memberikan perlindungan kepada IKM melalui penerbitan regulasi yang mengatur ten-

tang penggunaan produk lokal.

c. Telaahan terhadap RTRW

Dalam Peraturan Daerah Provinsi NTB Nomor 3 Tahun 2010 tentang Rencana Tata

Ruang Wilayah Provinsi NTB Tahun 2009 – 2029, terdapat klausul tentang Kawasan Pe-

runtukan Industri. Kawasan Peruntukan Industri adalah bentangan lahan yang diperuntuk-

kan bagi kegiatan Industri berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah dan tata guna tanah

yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kawasan Pe-

runtukan Industri di Provinsi NTB meliputi:

1. Kawasan Agroindustri berada di Gerung, Kediri, Labuapi, Sekotong, Bayan, Kayan-

gan, Gangga, Batukliang, Praya Barat, Praya Timur, Jonggat, Batukliang Utara, Praya

Barat, Praya Timur, Pringgarata, Pujut, Selong, Masbagik, Aikmel, Pringgabaya,

Labuhan Haji, Jerowaru, Jereweh, Taliwang, Seteluk, Brang Rea, Alas, Utan, Rhee,

Sumbawa, Moyohulu, Moyohilir, Lape Lopok, Plampang,Empang, Dompu, Kempo,

Bolo, Woha, Belo, Wawo, Sape, dan RasanaE; dan

2. Pengembangan Industri Kecil dan Menengah berada di Labuapi, Kediri, Gerung, Tan-

jung, Pemenang, Praya, Batukliang, Kopang, Masbagik, Aikmel, Labuhan Haji,

Jereweh, Alas, Sumbawa, Empang, Plampang, Dompu, Kempo, Hu’u, Bolo, Woha Sa-

pe, dan Pajo.dan RasanaE.

Dalam Peraturan Daerah ini juga dijelaskan tentang Kawasan Strategis Provinsi dari

kepentingan pertumbuhan ekonomi yang di dalamnya terdapat sektor unggulan indus-

tri, yaitu:

1. Mataram Metro meliputi Kota Mataram, Kecamatan Batulayar, Kecamatan

Gunungsari, Kecamatan Lingsar, Kecamatan Narmada, Kecamatan Labuapi dan

Kecamaan Kediri dengan sektor unggulan perdagangan-jasa, industri dan pari-

wisata;

2. Senggigi-Tiga Gili (Air, Meno, dan Trawangan) dan sekitarnya di Kabupaten

Lombok Barat dan Kabupaten Lombok Utara dengan sektor unggulan pariwisata,

industri dan perikanan;

3. Agropolitan Rasimas di Kabupaten Lombok Timur dengan sektor unggulan per-

tanian, industri, dan pariwisata;

4. Pantai Putri Nyale dan sekitarnya di Kabupaten Lombok Tengah, sebagian wila-

yah Kabupaten Lombok Barat dan sebagian wilayah Kabupaten Lombok Timur

dengan sektor unggulan pariwisata dan industri;

5. Agroindustri Pototano berada di Kabupaten Sumbawa Barat dengan sektor unggu-

lan pertanian dan industri;

6. Teluk Saleh dan sekitarnya berada di Kabupaten Sumbawa dan Kabupaten Dompu

masing-masing beserta wilayah perairannya dengan sektor unggulan perikanan,

pariwisata, pertanian, peternakan, dan industri;

7. Agropolitan Manggalewa berada di Kabupaten Dompu dengan sektor unggulan

pertanian, perkebunan dan industri;

8. Hu’u dan sekitarnya berada di Kabupaten Dompu dengan sektor unggulan pari-

wisata, industri, pertanian, dan perikanan;

9. Teluk Bima dan sekitarnya berada di Kabupaten Bima dan Kota Bima dengan

sektor unggulan perikanan, pariwisata dan industri;

10. Waworada-Sape dan sekitarnya berada di Kabupaten Bima dengan sektor unggu-

lan perikanan, pariwisata dan industri.

Potensi industri yang tersebar di seluruh Kabupaten/Kota di Provinsi NTB dalam

pengembangannya secara spasial tetap mempedomani kawasan peruntukan industri

dan kawasan strategis provinsi yang sudah ditetapkan dan dalam pelaksanaannya

harus tetap mendapat pengawalan.

Tabel Kawasan Peruntukan Industri sesuai RTRW dan Potensi Industri, serta Lo-

kasi Pengolahan Eksisting sebagaimana tabel di bawah ini :

Tabel 2.12

Kawasan Peruntukan Industri sesuai RTRW dan Potensi Industri, serta

Lokasi Pengolahan Eksisting

No. Kabupat-

en/Kota

Kawasan Peruntukan

Industri sesuai RTRW

Potensi Indus-

tri

Lokasi Potensi

Bahan baku

Industri

Lokasi Pen-

golahan Ek-

sisting Kawasan

Agro In-

dustri

Pengemb.

IKM

1. Kabupaten

Lombok

Utara

Bayan,

Kayangan,

Gangga

Tanjung,

Pemenang

- Industri Madu Bayan Bayan

- Industri Pen-

golahan Ke-

lapa, Kopi, Kakao

Tanjung,

Pemenang,

Bayan, Kayan-gan, Gangga

Tanjung,

Pemenang,

Bayan, Kayan-gan, Gangga

2. Kabupaten Gerung, Labuapi, - Industri ketak Pusuk (Lobar), Lingsar, Pu-

Lombok

Barat

Kediri,

Labuapi,

Sekotong

Kediri,

Gerung

Pujut (Loteng),

NTT, Sumbawa,

Kalimantan

nikan (Narma-

da)

- Industri gera-

bah

Seluruh NTB Kediri

- Industri meu-

belair (cukli)

Luar NTB Gunungsari

- Industri ke-

rajinan bambu

Seluruh NTB Kediri, Gunung-

sari

- Industri alat

transportasi

(kapal fiber-

glass)

Luar NTB Batulayar

- Industri logam dan mesin

Luar NTB Labuapi

- Industri hasil

perikanan

(terasi)

NTB Sekotong dan

Lembar

3. Kota Mata-

ram

- - - Industri

perhiasan dan

batu mulia

Dalam NTB

(Lotim, Lobar,

Sumbawa, Bi-

ma) &Luar

NTB

Sekarbela, Ka-

masan (Selapa-

rang)

- Industri meu-

belair (cukli)

Seluruh NTB Rungkang

Jangkuk, Len-

dang Re

- Industri logam

dan mesin

Luar NTB Babakan

(Sandubaya)

4. Kabupaten

Lombok

Tengah

Batukliang,

Praya Barat,

Praya Timur,

Jonggat, Batukliang

Utara, Praya

Barat, Praya

Timur,

Pringgarata,

Pujut

Ba-

tukliang,

Kopang

- Industri

tenun

Bahan benang

dari luar NTB

Sukarare (Jong-

gat), Aik Darek,

Kopang, Pujut

- Industri

gerabah

Lombok Tengah

dan Lombok Timur

Praya Timur dan

Praya Barat

- Industri ro-

tan dan

ketak +

bambu

Pusuk (Lobar),

Pujut (Loteng),

NTT, Sumbawa,

Kalimantan, Aik

Bual (Loteng)

Praya Timur dan

Praya Barat, (Bo-

dak-Mantang)

- Industri

perhiasan

dan batu

mulia

Lotim, Lobar,

KLU, Sumba-

wa, Bali, Jogja-

karta

Ungga (Praya

Barat)

5. Kabupaten

Lombok

Timur

Selong,

Masbagik,

Ai-kmel,Pringg

abaya,

Labuhan

Haji, Jero-

waru

Masbagik,

Aikmel,

Labuhan Haji

- Industri

tenun

Bahan benang

dari luar NTB

Pringgasela,

Kembang Kerang

- Industri garam

Keruak Keruak

- Industri

logam dan

permesinan

Luar NTB Sikur dan Mon-

tong Gading

- Industri Dalam dan Luar Sakra

6. Kabupaten

Sumbawa

Barat

Taliwang,

Seteluk,

Brang Rea

Jereweh

- Industri

rumput

laut

Kertasari (Tali-

wang), Lombok

Timur, Sulawesi

Selatan, NTT

Kertasari

(Taliwang)

dan Seteluk

- Industri

bahan gal-

ian logam dan turun-

annya

Jereweh Jereweh

- Industri

rotan

Taliwang Taliwang

- Industri

olahan ke-

lapa (obat

herbal)

Jereweh Jereweh

7. Kabupaten

Sumbawa

Alas, Utan,

Rhee, Sum-

bawa,

Moyohulu,

Moyohilir,

Lape Lopok, Plampang,

Empang

Alas, Sum-

bawa, Em-

pang, Plam-

pang

- Indutri

rumput

laut

Dalam Daerah:

Kertasari (Tali-

wang), Lombok

Timur. Luar

Daerah: Sulsel,

NTT

Alas

- Industri

perikanan

(ikan dan

terasi)

Empang, Plam-

pang, Tarano,

Lombok Timur,

Bima, Dompu,

dan daerah luar

NTB

Empang,

Plampang,

Tarano

- Industri

olahan ja-

gung

Sumbawa Labangka

- Industri

olahan ke-

lapa (obat

herbal)

Sumbawa Sumbawa

8. Kabupaten Dompu

Dompu, Kempo

Dompu, Kempo,

Hu’u, Pajo

- Industri pakan ter-

nak

Dompu, Bima Doropeci, Dompu

- Industri

olahan ja-

gung

Dompu, Sum-

bawa

Dompu, Sum-

bawa

- Industri

gula

Dompu Dompu

9. Kota Bima RasaNae RasaNae Industri

tenun

Bahan benang

dari luar NTB

RasaNae

10. Kabupaten

Bima

Bolo, Woha,

Belo, Wawo,

Sape

Bolo, Woha,

Sape

- Industri

tenun

Bahan benang

dari luar NTB

Belo, Woha,

Sape

- Industri

garam

Sondosia Bolo

Bima

Sondosia Bolo

Bima

- Industri

hasil peri-

kanan

Seluruh Kabu-

paten Bima

Seluruh Ka-

bupaten Bima

pengolahan

ikan

NTB

- Industri

pengolahan

jagung dan

turunannya

Se NTB Pringgabaya

(ikan)

- Industri

kopi

Tambora Tambora

d. Telaahan terhadap Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)

Berdasarkan Undang-Undang RI Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan

Pengelolaan Lingkungan Hidup, KLHS diartikan sebagai analisis yang sistematis, menye-

luruh, dan partisipatif untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah

menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan,

rencana, dan/atau program. Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib mempedomani

Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KHLS) untuk memastikan bahwa prinsip pem-

bangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu

wilayah dan/atau kebijakan, rencana, dan/atau program. Dalam dokumen KLHS, terdapat

beberapa isu pembangunan berkelanjutan yang terkait dengan sektor perindustrian, yaitu:

Isu Lingkungan

1. Degradasi sumber daya air.

Rencana pengembangan industri di seluruh sektor diharapkan mampu untuk tetap

menjaga keseimbangan neraca sumberdaya air. Pemanfaatan sumberdaya air yang

terintegrasi dengan pengembangan industri berbasis komoditas harus menjadi bagi-

an penting dalam konsep pembangunan industrialisasi kedepannya. Pembangunan

industri yang berkelanjutan diharapkan mampu mengurangi degradasi sumberdaya

air dan secara jangka panjang mampu meningkatkan kualitas lingkungan hidup.

2. Perubahan Peruntukan & Fungsi Kawasan Hutan.

Pemanfaatan areal kawasan hutan sebagai salah satu sumber bahan baku industri

dapat menjadi sebuah sinergi jangka panjang dalam kerangka pengembangan indus-

tri di Provinsi NTB.

3. Penurunan keanekaragaman hayati

Pengembangan industri di seluruh sektor harus mampu meningkatkan fungsi keane-

karagaman hayati. Keanekaragaman hayati yang semakin diversif dapat menjadi

peluang bahan baku industri yang semakin beragam untuk mendukung pemenuhan

sumberdaya bahan baku industri berbasis komoditas.

4. Peningkatan volume sampah/limbah

Semakin berkembangnya sektor industry dengan titik berat pada pengolahan bahan

baku menjadi barang setengah jadi atau barang jadi tentunya akan menimbulkan

masalah baru berupa peningkatan jumlah sampah dan limbah hasil olahan industri.

Perlu dicari strategi pengolahan limbah untuk meminimalisir dampak limbah/ sam-

pah yang dihasilkan. Hal ini tentunya akan membuka peluang untuk diversifikasi

usaha industri sebagai bagian dari pembangunan industri yang berbasis lingkungan

hidup.

Isu Ekonomi

Isu ekonomi menjadi salah satu faktor ungkit yang mampu menjadi tolak ukur keber-

hasilan pembangunan industri di Provinsi NTB. Mendorong pertumbuhan industri

seharusnya mampu mendorong peningkatan jumlah tenaga kerja yang terlibat sehingga

memberikan multiflier effect yang berkelanjutan. Peningkatan kemampuan tenaga ker-

ja yang terlibat dan perubahan pola industrialisasi berbasis mesin dan teknologi men-

jadi salah satu upaya untuk membangun pertumbuhan ekonomi pada seluruh pihak

yang terlibat dalam pembangunan industry di Provinsi NTB.

Dalam kajiannya dengan dokumen KLHS ini terdapat pola pemanfaatan ruang untuk

Rencana Pengembangan Kawasan Budidaya untuk lokasi pengembangan kawasan industry

dengan komposisi sebagai berikut :

1. Pengembangan Kawasan Industri Besar

Lokasi: Kecamatan Praya Tengah, Kecamatan Pujut, Kecamatan Praya Timur, dan

Kecamatan Janapria, Kecamatan Kayangan.

Rencana pengembangan kawasan industri besar diharapkan dapat menjadi bangkitan

pusat pertumbuhan baru/ kota industri baru. Rencana tersebut akan mengatur terkait

penyediaan infrastruktur pendukung. Berdasarkan indikasi awal diperkirakan rencana

ini akan mempengaruhi dari pada kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat sekitar,

akan terjadi degradasi lingkungan, kerusakan lahan/ alih fungsi lahan, Adanya polusi

udara dari asap industri, Adanya pencemaran air dari limbah pabrik, banyaknya sumber

daya alam yang rusak karena industri.

2. Pengembangan Kawasan Agroindustri

Lokasi: Gerung, Kediri, Labuapi, Sekotong, Bayan, Kayangan, Gangga, Batukliang,

Praya Barat, Praya Timur, Jonggat, Batukliang Utara, Praya Barat, Praya Timur,

Pringgarata, Pujut, Selong, Masbagik, Aikmel, Pringgabaya, Labuhan Haji, Jerowaru,

Jereweh, Taliwang, Seteluk, Brang Rea, Alas, Utan, Rhee, Sumbawa, Moyohulu,

Moyohilir, Lape Lopok, Plampang, Empang, Dompu, Kempo, Bolo, Woha, Belo,

Wawo, Sape, dan RasanaE;

Rencana Pengembangan Kawasan Agroindustri, yang diharapkan dengan pengem-

bangan agroindustri secara cepat dan baik dapat meningkatkan, jumlah tenaga kerja,

pendapatan petani, volume ekspor dan devisa, pangsa pasar domestik dan internasion-

al, nilai tukar produk hasil pertanian dan penyediaan bahan baku industri. Muatan

Rencana Tersebut diperkirakan akan mengatur terkait penyediaan lahan. ketersediaan

infrastruktur dan utilitas lainnya. Berdasarkan indikasi awal diperkirakan berdampak

terhadap alih fungsi lahan sebagai akibat dari perkembangan kawasan.

3. Pengembangan Industri Kecil dan Menengah

Lokasi: di Labuapi, Kediri, Gerung, Tanjung, Pemenang, Praya, Batukliang, Kopang,

Masbagik, Aikmel, Labuhan Haji, Jereweh, Alas, Sumbawa, Empang, Plampang,

Dompu, Kempo, Hu’u, Bolo, Woha Sape, dan Pajo.dan RasanaE.

Keberadaan industri kecil dan menengah berdampak positif terhadap perekonomian

masyarakat. Dari segi lingkungan, keberadaaan industri kecil dan menengah memiliki

resiko yang kecil terhadap kerusakan lingkungan.

4. Pengembangan Kawasan Industri Baru Global HUB

Lokasi: Kecamatan Kayangan, Kabupaten Lombok Utara

Rencana pengembangan kawasan industri baru Global Hub Kayangan diharapkan

dapat menjadi pusat pertumbuhan baru/ kota industri baru. Dimana muatan rencana ter-

sebut diperkirakan akan mengatur terkait rencana pembangunan dermaga internasional,

dan kilang minyak. Berdasarkan indikasi awal diperkirakan rencana ini akan

mempengaruhi dari pada kerusakan lahan/alih fungsi lahan, akan mempengaruhi dari

pada pencemaran lingkungan, Adanya polusi udara dari asap industri, adanya pence-

maran air dari limbah pabrik, banyaknya sumber daya alam yang rusak karena industri.

5. Pengembangan Kawasan Industri Gilimas

Lokasi: Kecamatan Lembar - Lombok Barat

Rencana Pengembangan Kawasan Industri Gilimas Lembar merupakan kawasan indus-

tri pergudangan yang menunjang kegiatan pelabuhan. Muatan Rencana tersebut di-

perkirakan akan mengatur pengembangan infastruktur maupun sarana dan prasarana

pelayaran/perkapalan. Berdasarkan indikasi awal diperkirakan rencana ini akan

mempengaruhi daripada penggunaan lahan di kawasan pesisir, mengganggu habitat bi-

ota di sekitar kawasan pesisir, Penurunan kualitas air laut dan kualitas air permukaan,

penurunan kualitas udara dan kebisingan, serta perubahan fungsi dan tata guna lahan.

6. Pengembangan Kawasan Industri Tebu

Lokasi: Calabai - Kabupaten Dompu

Rencana Pengembangan Kawasan Industri Tebu Calabai - Dompu diharapkan dapat

mengolah hasil pertanian tebu di sekitar kawasan sehingga bisa menekan biaya pen-

golahan/produksi, selain itu dapat meningkatkan mata pencaharian penduduk sekitar.

Muatan Rencana tersebut diperkirakan akan mengatur pengembangan infastuktur, utili-

tas serta pola pemanfaatan ruang lainnya.

7. Pengembangan Kawasan Industri dan Pengolahan Hasil Pertambangan (Smelter)

Lokasi: Maluk – Kabupaten Sumbawa Barat

Akan disusun rencana pengembangan kawasan pengolahan hasil pertambangan (smel-

ter) di Maluk KSB, yang diharapkan memberikan nilai tambah terhadap nilai jual tam-

bang, meningkatkan investor dalam dan luar negeri, serta membuka lapangan kerja ba-

ru. Muatan Rencana tersebut diperkirakan akan mengatur terkait penyediaan lahan/alih

fungsi lahan, ketersediaan tenaga listrik/pasokan listrik, dimana kemungkinan dikem-

bangkannnya pembangkit listrik khusus untuk smelter serta ketersediaan infrastruktur

lainnya. Berdasarkan indikasi awal diperkirakan rencana ini akan mempengaruhi dari

pada kerusakan hutan, lansekap dan tanah, punahnya beberapa ekosistem flora dan

fauna yang hidup, masalah sosial ekonomi masyarakat yang terkena dampak.

8. Industri Pengolahan

Lokasi: Pototano, Sumbawa Besar, Pekat, Manggalewa dan Kilo

Dengan Kapasitas sebagai kawasan industri menengah berdampak positif terhadap

perekonomian masyarakat. Dari segi lingkungan, keberadaaan industri pengolahan

memiliki resiko yang kecil terhadap kerusakan lingkungan.

Berdasarkan uraian di atas, maka kebutuhan atas macam pelayanan, perkiraan be-

saran kebutuhan pelayanan, dan arahan lokasi pengembangan pelayanan yang juga dis-

esuaikan berdasarkan pembagian urusan antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi dan

pemerintah kabupaten/kota, sebagai berikut:

a. Macam pelayanan

Dalam Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, ter-

cantum Pembagian Urusan Pemerintahan Bidang Perindustrian antara Pemerintah

Pusat, Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota. Terdapat 3 sub urusan pemerintah

provinsi, yaitu:

1. Perencanaan pembangunan industri: Penetapan rencana pembangunan industri pro-

vinsi

2. Perizinan:

- Penerbitan IUI Besar.

- Penerbitan IPUI bagi industri besar.

- Penerbitan IUKI dan IPKI yang lokasinya lintas Daerah kabupaten/kota dalam 1

(satu) Daerah provinsi.

3. Sistem Informasi Industri Nasional

Penyampaian laporan informasi industri untuk:

- IUI Besar dan Izin perluasannya; dan

- IUKI dan IPKI yang lokasinya lintas Daerah kabupaten/kota.

b. Perkiraan besaran kebutuhan pelayanan

Kebutuhan pelayanan dapat diukur dari faktor:

1. Sumber Daya Manusia

- Kompetensi dan jumlah aparatur Dinas Perindustrian Provinsi NTB dengan latar

belakang pendidikan industri dan pendidikan yang terkait erat dengan industri

masih belum memadai. Terhadap personil yang sudah ada yang berperan sebagai

pembina dari para pelaku industri, diperlukan peningkatan kompetensi baik me-

lalui kegiatan sosialisasi, pelatihan, bimbingan teknik terkait peraturan perun-

dang-undangan, teknis industri, dan urusan lain yang berhubungan.

- Kompetensi dan jumlah Tenaga Penyuluh Lapangan (TPL) masih kurang. Se-

bagai ujung tombak dalam kegiatan pendampingan IKM, TPL harus memenuhi

pengetahuan yang lebih luas dari yang disuluh. Jumlah TPL yang dibentuk oleh

Kementerian Perindustrian masih belum memadai jika dibandingkan dengan

jumlah IKM yang ada.

2. Anggaran

Diperlukan keberpihakan anggaran dari Tim Anggaran Pemerintah Daerah Provinsi

NTB untuk mendukung terlaksananya program-program unggulan daerah dalam

sektor industri. Dalam 2 tahun terakhir, persentase anggaran belanja langsung Dinas

Perindustrian kurang dari 0,5% dari total belanja langsung APBD Provinsi NTB.

3. Sarana dan prasarana

- Secara umum kondisi bangunan kantor cukup baik.. Diperlukan juga penamba-

han bangunan/ruangan untuk ruang rapat, perpustakaan, ruang display produk

IKM, dan aula yang lebih representatif.

- Selain itu, diperlukan juga kendaraan operasional yang lebih baik untuk men-

jangkau IKM-IKM yang lokasi di pelosok desa.

- Peralatan dan perlengkapan kantor

Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor masih belum memadai. Hal ini be-

rakibat pada kurang efektif dan efisiennya kinerja organisasi sehari-hari.

c. Arahan lokasi pengembangan pelayanan yang dibutuhkan

Sejauh ini pelayanan masih diuatamakan kepada IKM yang merupakan komposisi

terbesar dalam industri di Provinsi NTB. Pengembangan pelayanan diarahkan untuk

pemerataan kualitas IKM yang tersebar di Pulau Lombok dan Pulau Sumbawa.

Keterbatasan jangkauan atau aksesibilitas mengakibatkan kualitas IKM di Pulau Sum-

bawa masih berada di bawah IKM yang ada di Pulau Lombok.

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS

DINAS PERINDUSTRIAN PROVINSI NTB

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan

Perindustrian adalah tatanan dan segala kegiatan yang bertalian dengan

kegiatan industri, yaitu seluruh bentuk kegiatan ekonomi yang mengolah bahan baku

dan/atau memanfaatkan sumber daya industri sehingga menghasilkan barang yang

mempunyai nilai tambah atau manfaat lebih tinggi, termasuk jasa industri (Undang-

Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian). Industri yang paling banyak di

Provinsi NTB adalah industri kecil dan menengah. Di antara keduanya, yang paling

dominan adalah industri kecil.

Industri kecil adalah industri yang memperkerjakan paling banyak 19 orang

tenaga kerja dan memiliki nilai investasi kurang dari Rp. 1.000.000.000 (satu miliar

rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha. Dalam menjalankan tugas

dan fungsi, Dinas Perindustrian Provinsi NTB dihadapkan pada permasalahan-

permasalahan, baik itu permasalahan internal maupun eksternal, sebagai berikut:

1. Data base IKM (jumlah, jenis komoditi, potensi kuantitatif, sebaran, dan lain-

lain)

Hal ini disebabkan karena kegiatan pendataan tidak didukung ketersediaan

anggaran dan aparatur yang sesuai kebutuhan. Dinas Perindustrian

Kabupaten/Kota yang diharapkan dapat membantu hal ini juga mengalami

permasalahan yang sama, termasuk juga kelompok atau asosiasi IKM.

2. Kapasitas aparatur belum sesuai dengan kebutuhan

Hal ini disebabkan karena:

- jumlah aparatur yang berlatar belakang industri atau yang terkait langsung

dengan bidang industri jumlahnya terbatas.

- minimnya kegiatan bimbingan teknis bagi aparatur yang bertugas sebagai

pembina IKM.

3. Etos kerja aparatur yang masih kurang, hal ini disebabkan karena:

- motivasi kerja yang rendah

- kurangnya pengetahuan dan minimnya keinginan untuk meningkatkan

pengetahuan terhadap hal yang baru atau asing

- ketidakmampuan dalam penyelesaian masalah

4. Efektivitas dalam penyelenggaraan pelatihan terhadap IKM masih kurang,

hal ini disebabkan karena IKM sebagai sasaran kegiatan tidak memiliki

pengetahuan dan keterampilan dasar yang sama.

5. Kegiatan monitoring dan evaluasi kurang optimal

hal ini disebabkan karena aparatur tidak dapat menjangkau IKM yang tersebar di

seluruh NTB karena kendala operasional.

6. Tumpang tindih tugas dan fungsi antara Dinas Perindustrian Provinsi dengan

Dinas lainnya.

Hal ini disebabkan karena identifikasi stakeholder yang kurang tepat dalam

pengelolaan sektor industri. Pelaksanaan program dan kegiatan menjadi kurang

efektif dan efisien karena terjadi konsentrasi pada IKM-IKM tertentu sedangkan

di sisi lain masih banyak IKM yang belum tersentuh.

7. Hasil penelitian, dan pengembangan teknologi tepat guna belum diketahui secara

luas, sehingga penerapannya belum optimal

8. Komoditi unggulan daerah, utamanya hasil pertanian belum diolah secara

optimal dalam daerah sendiri.

3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala

Daerah Terpilih

Sebagaimana Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan

dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat, dinyatakan bahwa

Dinas Perindustrian merupakan Dinas Daerah tipe B yang menyelenggarakan urusan

pemerintahan bidang perindustrian, yaitu tatanan dan segala kegiatan yang bertalian

dengan kegiatan industri.

Visi Gubernur dan Wakil Gubernur Periode Tahun 2018-2023 adalah

“Membangun Nusa Tenggara Barat yang Gemilang”. Dalam rangka mewujudkan

visi tersebut, ditetapkan 6 misi, yaitu:

1. NTB BANGKIT KEMBALI DAN AMAN : Akselerasi pengembangan

infrastruktur penunjang sektor unggulan dan rehabilitasi rekonstruksi pasca

bencana dan mitigasi bencana.

2. NTB BERSIH DAN MELAYANI : Akselerasi transformasi birokrasi yang

bersih dan melayani.

3. NTB SEHAT DAN CERDAS : Akselerasi peningkatan kualitas daya saing

sumberdaya manusia sebagai pondasi daya saing daerah.

4. NTB ASRI DAN LESTARI : Optimalisasi pengelolaan sumberdaya alam dan

lingkungan yang berkelanjutan.

5. NTB SEJAHTERA DAN MANDIRI : Akselerasi penanggulangan kemiskinan,

mengurangi kesenjangan dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang bertumpu

pada pariwisata dan industri.

6. NTB ADIL DAN BERKAH : Akselerasi perwujudan masyarakat madani yang

beriman, berkarakter, penegakan hukum yang berkeadilan.

Dari 6 (enam) misi di atas, Dinas Perindustrian Provinsi NTB terkait dengan

misi kelima, yaitu NTB Adil, Sejahtera, dan Mandiri. Terdapat tujuan dan sasaran

misi tersebut yang secara terkait secara langsung Dinas Perindustrian Provinsi NTB,

yaitu :

Tabel 3.1

Tujuan dan Sasaran Dinas Perindustrian Provinsi NTB

Dalam RPJMD Provinsi NTB Tahun 2018 - 2023

Tujuan Indikator

Tujuan (IKU)

Sasaran Indikator Sasaran

Meningkatnya

Pembangunan

Ekonomi yang

Berkualitas

Pertumbuhan

Ekonomi Tanpa

Pertambangan

Bijih Logam

Meningkatnya

Industri Kecil dan

Menengah

Persentase industri kecil

yang meningkat menjadi

industri menengah dari 1,18

% (2018) menjadi 3,55 %

(2023)

Sumber : RPJMD Provinsi NTB Tahun 2018 – 2023

Dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perindustrian, terdapat

faktor-faktor penghambat dan pendorong yang dapat mempengaruhi perwujudan visi

dan misi Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi NTB Periode Tahun 2018-2023,

sebagai berikut :

Tabel 3.2

Faktor-Faktor Penghambat dan Faktor-Faktor Pendorong

Penyelenggaraan Urusan Bidang Perindustrian Provinsi NTB

Ditinjau Dari RPJMD Provinsi NTB Tahun 2018 - 2023

Faktor-Faktor Penghambat Faktor-Faktor Pendorong

1. Masih lemahnya kompetensi SDM

pelaksana sektor industri 2. Ketersediaan bahan baku industri yang

masih belum terdata dengan baik

3. Pemahaman terhadap penggunaan mesin dan alat otomatisasi pengolahan yang

masih rendah.

4. Standarisasi produk yang belum sesuai dengan SNI

5. Belum adanya integrasi dengan sektor

1. Sumberdaya komoditas sebagai bahan

baku industri yang beragam 2. Terbentuknya workshop pada STIP

sebagai penyedia mesin dan peralatan

pengolahan bahan baku industri. 3. Branding NTB sebagai salah satu sentra

industri di Indonesia khususnya industri

wisata. 4. Posisi Provinsi NTB sebagai lokasi

destinasi wisata nasional

hulu sebagai penyedia bahan baku

6. Belum adanya kawasan industri yang

terintegrasi 7. Pola usaha industri yang masih tersebar

di Kabupaten/ Kota.

5. Telah tumbuhnya IKM di lingkup

Kabupaten/ Kota di berbagai sektor

6. Peluang pasar yang terbuka untuk pemasaran hasil industri

7. Infrastruktur teknologi dasar yang

semakin berkembang

3.3 Telaahan Renstra Kementerian/Lembaga

Berdasarkan sasaran jangka menengah yang tercantum dalam Peraturan

Menteri Perindustrian RI Nomor 31.1/M-IND/PER/3/2015 tentang Rencana Strategis

Kementerian Perindustrian RI dan sasaran jangka menengah perangkat daerah

kabupaten/kota yang menangani urusan perindustrian, dapat dikemukakan faktor-

faktor penghambat dan faktor-faktor pendorong yang mempengaruhi permasalahan

pelayanan dari Dinas Perindustrian Provinsi NTB, sebagai berikut :

Tabel 3.3


Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Bidang Perindustrian Ditinjau Dari

Renstra Kementerian Perindustrian Tahun 2015 - 2019


1. Integrasi program dan kegiatan Dinas

Perindustrian Provinsi NTB dengan

Pembangunan Sentra Industri Kecil

dan Menengah di Pulau Sumbawa yang dilaksanakan oleh Kementerian

Perindustrian belum optimal.

2. Keterbatasan anggaran pendamping yang mendukung program dan

kegiatan Kementerian Perindustrian

dan Dinas Perindustrian Kabupaten/Kota.

3. Monitoring dan evaluasi atas program

dan kegiatan Kementerian

Perindustrian di daerah belum optimal.

1. Koordinasi antara Kementerian

Perindustrian, Pemerintah Provinsi dan

Pemerintah Kabupaten/Kota melalui

satuan kerja masing-masing cukup baik. 2. Komitmen kuat pimpinan daerah

kabupaten/kota untuk meningkatkan

peran produk lokal, misalnya dengan menerbitkan peraturan tentang keutamaan

penggunaan produk lokal.

3. Seluruh kabupaten/kota menjadi tujuan wisata nasional maupun internasional.

Adanya kebijakan di sektor pariwisata

akan mempengaruhi perkembangan

sektor industri. Terlebih lagi dengan wisata halal yang diunggulkan oleh

Pemerintah Provinsi NTB, yang

diperkirakan akan berdampak pada industri olahan makanan dan minuman.

3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup

Strategis

Berdasarkan pengaturan tentang sektor industri dalam RTRW dan KLHS,

dapat dikemukakan faktor-faktor penghambat dan faktor-faktor pendorong yang

mempengaruhi permasalahan pelayanan dari Dinas Perindustrian Provinsi NTB,

sebagai berikut :

Tabel 3.4


Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Bidang Perindustrian

Ditinjau Dari RTRW dan KLHS Provinsi NTB


1. Sinkronisasi pembangunan industri yang

berbasis lingkungan masih belum

optimal. 2. Pola pemanfaatan sumberdaya dalam

proses pembangunan industri yang belum

terkendali dengan baik.

3. Pola perencanaan tata ruang wilayah yang belum sinkron dengan sebaran

industri yang sedang tumbuh di Provinsi

NTB. 4. ….

1. Telah dibangunnya konsep kawasan

industri dalam dokumen RTRW dan

KLHS. 2. Komitmen pimpinan yang tertuang

dalam bentuk regulasi dan kebijakan.

3. Kawasan Peruntukan Industri yang

meliputi kawasan agroindustri dan pengembangan IKM sudah ditetapkan.

4. Penetapan kawasan yang

mengintegrasikan sektor industri dengan pariwisata, perdagangan-jasa,

perikanan, pertanian, dan peternakan

sudah ditetapkan. 5. Daya dukung lingkungan yang relatif

cukup baik.

3.5 Penentuan Isu-Isu Strategis

Isu Strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau

dikedepankan dalam perencanaan pembangunan daerah karena dampaknya yang

signifikan bagi daerah dengan karakteristik bersifat penting, mendasar, mendesak,

berjangka menengah/panjang, dan menentukan pencapaian tujuan penyelenggaraan

pemerintahan daerah di masa yang akan datang. Dalam kaitannya dengan rencana

strategis perangkat daerah, maka isu strategis ini merupakan isu strategis dalam

bidang industri. Suatu isu menjadi isu strategis jika suatu kondisi/situasi/keadaan

yang apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau

sebaliknya bila tidak dimanfaatkan akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan

layanan kepada masyarakat dalam jangka panjang. Suatu hal yang belum menjadi

masalah saat ini, namun berpotensi akan menjadi masalah daerah pada suatu saat

dapat dikategorikan sebagai isu strategis. Selain itu isu strategis juga dapat dimaknai

sebagai potensi yang daerah yang belum terkelola, dan jika dikelola secara tepat dapat

menjadi potensi modal pembangunan yang signifikan.

Isu strategis dalam sektor perindustrian dapat diidentifikasi sebagai berikut :

BACKWARD :

1. Kurangnya akses terhadap bahan baku, persaingan yang ketat dalam mendapatkan

bahan baku, bahan baku berkualitas rendah, dan tingginya harga bahan baku

2. Modal kerja terbatas, kompetensi tenaga kerja yang kurang mumpuni dan

terbatasnya penguasaan teknologi.

3. Terbatasnya kemampuan IKM dalam menyusun rencana usaha manajemen dan

bisnis.

4. Belum adanya standarisasi terkait desain dan kualitas produk.

5. Peran unit sektoral sebagai penyedia bahan baku yang masih belum terkoordinir

dengan baik.

PENGOLAHAN :

1. Masih rendahnya penggunaan mesin dan alat-alat otomatisasi untuk melakukan

pengolahan produk.

2. Desain dan packaging kemasan yang belum beragam

FORWARD :

1. Pasar yang belum siap menerima produk hasil IKM karena belum sesuai SNI dan

memiliki sertifikasi halal.

2. Belum adanya keunggulan komparatif untuk produk IKM di Provinsi NTB untuk

bersaing di pasar nasional.

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH

Tujuan adalah sesuatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam

jangka waktu 5 (lima) tahunan. Sasaran adalah rumusan kondisi yang

menggambarkan tercapainya tujuan, berupa kinerja Perangkat Daerah yang diperoleh

dari pencapaian hasil (outcome) program Perangkat Daerah. Sasaran Jangka

Menengah Perangkat Daerah adalah rumusan kondisi yang menggambarkan

tercapainya tujuan dalam jangka waktu 5 (lima) tahunan.

Penetapan tujuan dan sasaran dalam Rencana Strategis Dinas Perindustrian Provinsi

NTB ini berpedoman pada RPJMD Provinsi NTB dan beberapa asumsi, sebagai

berikut:

1. Tersedia anggaran yang memadai untuk pelaksanaan program dan kegiatan.

2. Tidak ada perubahan kebijakan yang mendasar dalam tugas dan fungsi unit kerja

baik di tingkat nasional dan daerah;

3. Komposisi ASN tidak mengalami pengurangan kuantitas dan kualitas;

4. Tidak terlalu sering terjadi mutasi pegawai yang dapat berdampak pada

manajemen internal;dan

5. Tidak terjadi bencana alam (force majeur) yang berdampak signifikan dalam

pelaksanaan program/kegiatan.

Tujuan dan sasaran strategis Dinas Perindustrian Provinsi NTB mengacu pada tujuan

dan sasaran RPJMD Provinsi NTB 2018 – 2023 sebagai berikut :

Tabel 4.1

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah

No. Tujuan Indikator Tujuan Sasaran Indikator Sasaran SatuanTarget Kinerja

2019 2020 2021 2022 20231. Mendorong

pertumbuhan industri pada 5 (lima) sektor industri prioritas

Meningkatnya industri turunan pada 5 sektor industri prioritas

Mendorong peningkatan jumlah industri kecil yang meningkat menjadi industri menengah

Cakupan industri kecil yang menjadi industri menengah

% 1,79 3,57 5,36 7,14 8,93

Mendorong penambahan nilai PDRB sektor industri prioritas

Peningkatan nilai tambah pada 5 (lima) sektor industri prioritas

Rp. Milyard

153,90 160,02 166,39 173,02 179,91

STRATEGI DAN KEBIJAKAN

Untuk menjabarkan tujuan sebagaimana dimaksud, disusunlah strategi dan arah kebijakan

pembangunan industri. Perumusan strategi menggunakan metode SWOT.

Hasil analisis SWOT sebagai berikut :

1. KEKUATAN

a. Potensi sumberdaya alam di Provinsi yang sangat diversif menjadi salah satu peluang

pengembangan industri berbasis komoditas. Beragamnya bahan baku komoditas di sektor

pertanian, kehutanan, peternakan dan kelautan merupakan peluang untuk pengembangan

industri berbasis komoditas di Provinsi NTB

b. Munculnya 80 ribu industri kecil di seluruh sektor di sebagai cikal bakal berkembangnya

industrialisasi di Provinsi NTB untuk menyerap tenaga kerja dan meningkatkan

pendapatan masyarakat.

c. Tersusunya draft Rancangan Peraturan Daerah tentang Dokumen Rencana

Pengembangan Industri Provinsi (RPIP) NTB sebagai dokumen perencanaan makro

dalam mengawal proses pengembangan industri di Provinsi NTB.

d. Telah dibentuknya Tenaga Penyuluh Lapang yang bertugas memberikan pendampingan

untuk industri kecil dan menfungsi menjadi jembatan antara industri kecil dan Pemerintah

serta mitra lainnya. Peran dan fungsi TPL perlu direvitalisasi sehingga dapat memberikan

nilai tambah dalam kerangka pengembangan industri di Provinsi NTB.

2. KELEMAHAN

a. Belum seragamnya kualitas hasil olahan IKM di Provinsi NTB yang mengacu pada

Standarisasi Nasional Indonesia (SNI).

b. Penggunaan alat-alat mesin dan otomatisasi dalam proses pengolahan bahan baku yang

masih rendah.

c. Kemampuan IKM dalam membangun rencana bisnis yang masih terbatas.

d. Pertumbuhan IKM yang masih terpencar dan tidak mengelompok dalam satu sentra IKM.

e. Kurangnya pemahaman akan quality control untuk produk IKM yang dihasilkan yang

berpengaruh pada nilai jual dan daya saing produk.

f. Kurangnya sarana dan prasarana dan keterbatasan modal dalam pengembangan IKM.

3. PELUANG

a. Terbangunnya pelabuhan udara dan pelabuhan laut sebagai pintu masuk bahan baku dan

jalur distribusi pemasaran produk-produk industri di Provinsi NTB.b. Terbentuknya branding Provinsi NTB sebagai salah satu destinasi wisata nasional yang

menjadi peluang utama dalam pengembangan industri ke depan.

c. Kebijakan Pemerintah Provinsi NTB melalui komitmen Kepala Daerah terpilih untuk

mendorong industrialisasi sebagai salah satu sektor penggerak perekonomian di

Provinsi NTB.d. Berkembangnya Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) baik negeri maupun swasta

dengan kurikulum berbasis kompetensi dan vokasi untuk menghasilkan lulusan tenaga

siap pakai di sektor industri. e. Terbangunnya infrastruktur dasar untuk pengembangan industri seperti jaringan jalan

raya Lintas Lombok, jaringan jalan raya Lintas Sumbawa – Bima, jaringan listrik

Saluran Udara Tegangan Tinggi 35.000 MV di P. Sumbawa untuk mendorong jalur

distribusi darat dan pemenuhan kebutuhan listrik serta jaringan internet kecepatan tinggi

di wilayah NTB untuk mendukung penguasaan teknologi menuju ke industrialisasi 4.0.

4. TANTANGAN

a. Standarisasi produk IKM, baik dari aspek higienitas, kemasan, kehalalan, SNI, ISO, dan

HAKI serta aspek lain yang terkait. Hal ini menjadi salah satu faktor penting dalam

upaya untuk pengembangan skala usaha industri di Provinsi NTB. Manajemen quality

control yang ketat harus menjadi salah satu tantangan ke depan untuk meningkatkan

kualitas hasil dan produk industry di Provinsi NTB untuk memberikan nilai tambah dan

meningkatkan daya saing di pasar global.b. Ketersediaan unit kerja yang bertugas membentuk dan mengembangkan alat-alat olahan

dalam bentuk mesin dan Teknologi Tepat Guna untuk proses industry di seluruh sektor.

Hal ini dilakukan melalui pembangunan Sentra Industri Kecil dan Industri Menengah

(SIKIM) yang terintegrasi dengan Sumbawa Tecno Park dan Universitas Teknologi

Sumbawa di Kabupaten Sumbawa serta pembentukan unit organisasi Science

Technology Industrial Park di Banyumulek ditargetkan dapat menghasilkan peralatan

dan mesin yang bersifat tepat guna dan mampu menghasilkan produk olahan yang

memiliki standarisasi dalam hal kuantitas dan mutu sehingga dapat meningkatkan daya

saing di pasar. c. Mendorong keterlibatan Desa melalui BUMDES sebagai mitra kelompok industri di

tingkat tapak. BUMDES dapat menjadi jejaring pemasaran hasil usaha industri yang

dihasilkan sehingga produk yang dihasilkan dari kelompok industri dapat diserap secara

optimal. Disamping itu peran BUMDES yang didukung pembiayaannya melalui Dana

Desa dapat menjadi salah satu pilar ekonomi dalam pengembangan potensi industri di

wilayah desa untuk mendukung pengembangan One Village One Product (OVOP). d. Penyiapan tenaga kerja industri, dalam hal kuantitas dan kualitas utamanya dari lulusan

Sekolah Menengah Kejuruan (SMK). Penyiapan tenaga kerja yang kompeten khususnya

dalam penggunaan peralatan dan mesin pengolahan menjadi salah satu tantangan besar

untuk pengembangan industrialisasi di Provinsi NTB. Pembaharuan kurikulum berbasis

kompetensi dengan memperbanyak kemampuan praktek siswa dapat menjadi salah satu

usaha untuk meningkatkan kemampuan lulusan SMK sehingga dapat menjadi tenaga

kerja yang siap pakai diseluruh sektor industri di Provinsi NTB. e. Mengawal regulasi dan kerjasama tentang hubungan industrial antara perusahaan

dengan tenaga kerja industri bersama dengan Instansi yang menangani ketenagakerjaan.

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN JANGKA MENENGAH

Berdasarkan analisis SWOT yang dibangun, dapat dijabarkan alternative strategi untuk mencapai

tujuan yang telah ditetapkan. Hal ini dilakukan dengan melakukan sinergi antara faktor

lingkungan internal (S dan W) dan faktor lingkungan eksternal (O dan T).

S – O (Mendorong Kekuatan Untuk Membangun Peluang)

a. Mendorong legalitas perencanaan makro melalui Perda RPIP Provinsi NTB Tahun 2018 –

2023 sebagai komitmen legal Pemerintah Provinsi NTB dalam mendukung industrialisasi.b. Mendorong keterlibatan lulusan SMK dan sekolah vokasi lainnya sebagai Tenaga Penyuluh

Lapangan untuk pendampingan IKM di Provinsi NTB.c. Mendorong kerjasama dengan pelaku usaha di sektor wisata untuk mendorong

perkembangan produk IKM sebagai ikon daerah NTB. d. Membangun sentra-sentra IKM berbasis potensi local sebagai salah satu destinasi wisata

baru di Provinsi NTB.

S – T (Mendorong Kekuatan Untuk Meminimalkan Ancaman)

a. Mendorong keterlibatan Tenaga Penyuluh Lapang untuk membantu produk IKM agar

memenuhi SNI.

b. Mendorong kerjasama IKM dengan Bumdes dengan pola kemitraan berkelanjutan sebagai

penyedia modal dan distributor produk IKM untuk mendukung OVOP.

c. Pembentukan unit kerja STIP sebagai penyedia peralatan dan mesin untuk meningkatkan

kapasitas dan kualitas produk IKM serta sebagai lokasi workshop untuk membentuk

wirausaha baru di sektor industri.

W – O (Meminimalkan Kelemahan Untuk Membangun Peluang)a. Mendorong IKM agar mengacu pada SNI dalam menghasilkan produk sehingga dapat

memenuhi permintaan pasar luar NTB.

b. Mendorong keterlibatan peran serta siswa SMK untuk melakukan magang dan pelatihan IKM

dalam penyusunan rencana bisnis dan manajemen penatausahaan keuangan.

c. Mendorong keterlibatan peran serta siswa SMK untuk melakukan magang dan pelatihan IKM

dalam hal quality control dan pengemasan produk.

W – T (Meniminalkan Kelemahan Untuk Menghindari

Ancaman)

a. Mendorong produk IKM untuk mengacu pada SNI

b. Mendorong keterlibatan STIP dalam penyediaan peralatan dan mesin pengolah di

sentra-sentra IKM sesuai dengan jenis industrinya.

c. Mendorong terbentuknya sentra IKM dalam bentuk holding IKM agar dapat

bersinergi.

Dari alternatif strategi yang dibangun, dapat ditentukan arah kebijakan pembangunan industri

yang akan dilaksanakan oleh Dinas Perindustrian Provinsi NTB 2019 – 2023 yaitu sebagai

berikut :

1. Membangun sentra-sentra industri berbasis potensi lokal melalui jejaring kerjasama antara

IKM. Pembangunan sentra didorong untuk meningkatkan nilai investasi dan produk IKM

yang bersangkutan agar dapat lebih bersaing di pasar.

2. Mendorong peningkatan produksi (kuantitas dan kualitas) produk IKM melalui penggunaaan

mesin-mesin pengolahan yang akan mendorong peningkatan nilai tambah produk yang akan

dipasarkan.

3. Mendorong peningkatan keterampilan pelaku usaha IKM melalui bimbingan dan pelatihan

keterampilan usaha khususnya dalam penggunaan mesin-mesin pengolah melalui mekanisme

inkubasi usaha.

4. Membangun Sistem Informasi IKM berbasis teknologi terbaru untuk melakukan pemantauan

dan pendataan potensi IKM untuk mendorong kerjasama IKM dengan dunia investasi.

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, SERTA PENDANAAN

Pada bagian ini dikemukakan rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok

sasaran, dan pendanaan indikatif. Adapun penyajiannya menggunakan Tabel 6.1 yang bersumber

dari Tabel TC.27.

Karena terjadi perubahan Indikator Kinerja Utama dan Indikator Kinerja Sasaran maka terjadi

perubahan dalam rancang bangun program dan kegiatan 2020 – 2023 pada Dinas Perindustrian

sebagaimana terlampir.

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Pada bagian ini dikemukakan indikator kinerja Perangkat Daerah yang secara langsung

menunjukkan kinerja yang akan dicapai Perangkat Daerah dalam lima tahun mendatang sebagai

komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD. Indikator kinerja Perangkat

Daerah yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD ini ditampilkan dalam Tabel 7.1 yang

bersumber dari Tabel T-C.28.

Tabel 7.1Indikator Kinerja Daerah Terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan

Urusan Pemerintahan

No.

IndikatorKinerjaDaerah

KondisiKinerja

padaawal

periodeRPJMD

Target Capaian Setiap Tahun

KondisiKinerjapadaAkhirPeriodeRPJMD

Tahun 0 Tahun 1 Tahun 2 Tahun 3 Tahun 4 Tahun 51 Meningkatka

n IndustriKecil KeMenengah

1,13 1,68 2,2 2,69 3,14 3,55 3,55

2 KontribusiSektorIndustriTerhadapPDRB

5,11 5,21 5,31 5,41 5,51 5,61 5,61

3 PertumbuhanIndustri Kecil

3,23 3,73 4,54 5,66 6,82 8 8

Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

No.

Indikator

KondisiKinerja

padaawal

periodeRPJMD

Target Capaian Setiap Tahun

KondisiKinerja

padaAkhir

PeriodeRPJMD

Tahun 0 Tahun 1 Tahun 2 Tahun 3 Tahun 4 Tahun 5

1 Cakupan IKMyang TerbinaDalamKapasitasIptek Sistem

4,58 10,58 2 3 4 5 5

Produksi 2 Cakupan IKM

Yang Terbina1,50 2,69 4 5 6 7 7

3 Cakupam IKMYangMenerapkanTeknologiDalam ProsesProduksi

3,40 4,16 5 6 7 8 8

4 CakupanSentra IndustriPotensial YangDikembang-kan

3,48 5,22 7 9 19 12 12

5 JumlahKerjasamaIKM DenganMitra

50 60 70 75 80 90 90

6 Cakupan IKMDalamPengembangan KomoditiUnggulanDaerah

0,86 0,97 1,23 1,56 1,88 2,20 2,20

Definisi OPerasional Indikator Kinerja Dinas Perindustrian Provinsi NTB

No

.

Indikator Kinerja Definisi

Operasional

Rumus Perhitungan

A. Indikator Kinerja UtamaMeningkatkan Industri Kecil Ke

Menengah

Jumlah Industrimenengah Th N –Jumlah Industrimenengah (N-1)dibagi JumlahIndustri Menengahsampai dengan ThN dikali 100%

¿

∑ IKM (n)−∑ IKM (n−1)

∑ IKM (n)

B. Indikator Kinerja Program1. Cakupan IKM yang Terbina Dalam

Kapasitas Iptek Sistem Produksi Jumlah IKM yangterbina pada TahunN dibagi Total IKMdikali 100 %

¿∑ IKM yang terbina

∑ IKM

2 Cakupan IKM Yang Terbina Jumlah IKM yangterbina pada TahunN dibagi Total IKMdikali 100 %


∑ IKM

3 Cakupam IKM Yang MenerapkanTeknologi Dalam Proses Produksi

Jumlah IKM yangterbina pada TahunN dibagi Total IKMdikali 100 %


∑ IKM

4 Cakupan Sentra Industri PotensialYang Dikembang-kan

Jumlah sentraterbina pada Tahun

¿∑ Sentra IKM yangterbina

∑ Sentra IKM

N dibagi TotalSentra dikali 100%

5 Jumlah Kerjasama IKM DenganMitra

Jumlah ProdukIKM yangterfasilitasi mitradibagi jumlahproduk IKM

¿∑ Sentra IKM yangterbina

∑ Sentra IKM

6 Cakupan IKM DalamPengembangan Komoditi UnggulanDaerah

Jumlah IKM yangterbina pada TahunN dibagi Total IKMdikali 100 %


∑ IKM

BAB VIII

PENUTUP

Rencana Strategis Dinas Perindustrian Provinsi NTB Tahun 2018-2023 disusun dengan

berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi NTB Tahun

2018-2023 pada periode kepemimpinan Gubernur dan Wakil Gubernur NTB.

bab i pendahuluan 1.1 latar belakang · bab i pendahuluan 1.1 latar belakang pembangunan pada...

Documents