bab i pendahuluan a. latar belakang masalaheprints.umm.ac.id/41802/2/bab i.pdfsalah satu aspek yang...
TRANSCRIPT
1
BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah
Administrasi pelayanan publik adalah proses dimana sumberdaya
dan personel publik diorganisir dan dikoordinasikan untuk
memformulasikan, mengimplementasikan, dan mengelola keputusan-
keputusan dalam kebijakan publik1 (Keban, 2004:3). Lebih lanjut,
administrasi publik didefinisikan sebagai seni dan ilmu yang ditujukan untuk
mengatur public affairs dan melaksanakan berbagai tugas yang telah
ditetapkan. Jadi administrasi publik merupakan bagian dari proses dan
kegiatan implementasi kebijakan ataupun program terkait realisasi
pemenuhan kebutuhan publik atau penyelesaiian urusan-urusan publik.
Mewujudkan optimalisasi pelayanan publik yang dilakukan oleh
birokrasi pemerintahan bukanlah pekerjaan mudah, seperti halnya
membalikkan telapak tangan mengingat pembaharuan tersebut menyangkut
aspek yang telah membudaya dalam lingkaran birokrasi pemerintahan kita.
Salah satu aspek yang membuat buruknya pelayanan publik adalah kultur
birokrasi yang tidak kondusif yang telah lama mewarnai pola pikir birokrat
sejak era kolonial dahulu. Prosedur dan etika pelayanan yang berkembang
dalam birokrasi kita sangat jauh dari nilai-nilai dan praktik yang menghargai
warga bangsa sebagai warga negara yang berdaulat. Prosedur pelayanan
misalnya, tidak dibuat untuk mempermudah pelayanan tetapi lebih untuk
1 Yeremias T Keban. 2004. Enam Dimensi Strategis Admistrasi Publik, Konep, Teori, dan Isu.
Yogyakarta: Gava Media, hal.3
2
melakukan kontrol terhadap perilaku warga sehingga prosedurnya berbelit-
belit dan rumit2 (Hakim, 2003).
Namun, pada prakteknya tata kelola birokrasi pemerintahan selama
ini belum sepenuhnya menjawab harapan-harapan publik. Salah satu
hambatan utama dalam perbaikan kualitas manajemen pemerintahan di
Indonesia. khususnya pada aras lokal ialah aspek tata kelola lembaga
pemerintahan dan sumber daya manusia. Penyelenggaraan pelayanan masih
amat dipengaruhi oleh hubungan perkoncoan, kesamaan fasilitas politik,
etnis, dan agama.
Untuk mewujudkan amanat konstitusi negara dan melihat esensi
dari pelayanan publik tersebut, pemerintah telah mengeluarkan landasan
kebijakan berupa undang-undang No 25 tahun 2009 tentang pelayanan
publik sesuai upaya peningkatan kualitas dan menjamin penyediaan
pelayanan publik. Sesuai dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik,
serta untuk memberikan perlindungan bagi setiap warga negara dari penyalah
gunaan wewenang dari itu pemerintah daerah haruslah dapat memberikan
pelayanan publik sebaik mungkin.
Menurut Joe Fernandes, Pemerintah daerah sebagai penyedia
layanan publik senantiasa dituntut kemampuanya meningkatkan kualitas
layanan, maupun menetapkan standar layanan yang berdimensi menjaga
kualitas hidup, melindungi keselamatan dan kesejahteraan rakyat3. Kulaitas
layanan juga dimaksudkan agar semua masyarakat dapat menikmati layanan,
2 Hakim, Lukman, 2003, Filosofi Kewenangan Organ Lembaga Daerah Perspektif Teori
Otonomi & Desentralisasi Dalam Penyelenggaraan Pemerintah Negara Hukum dan Kesatuan,
Malang : Setara Press 3 Joe Fernandes, dkk, 2002, Otonomi Daerah di Indonesia Masa Reformasi: Antara Ilusi dan Fakta, Jakarta: IPOS dan Ford Fondation
3
sehingga menjaga kualitas layanan publik juga berarti menjamin hak-hak
asasi warga negara. Menurut Sedaryati (2004) Kosep layanan prima menjadi
model yang diterapkan guna meningkatkan kualitas layanan publik.
Pelayanan prima merupakan strategi mewujudkan budaya kualitas dalam
pelayanan publik. Orientasi dari pelayanan prima adalah kepuasan
masyarakat pengguna layanan. Membangun pelayanan prima harus dimulai
dari mewujudkan atau meningkatkan profesionalisme SDM untuk dapat
memberi pelayanan yang terbaik, mendekati atau melebihi standar pelayanan
yang ada4.
Untuk mewujudkan rerformasi birokrasi dan pelayanan publik yang
berkualitas khususnya di daerah, perlu sebuah perubahan-perubahan yang
mendasar perubahan aturan perundang-undangan, budaya birokrasi dan
manajemen sumber daya aparatur. Adanya perubahan mendasar atas
manajemen pemerintahan tersebut dapat dimanifestasikan melalui kerangka
reformasi birokrasi. Melalui proses yang sistematis dan komprehensif guna
merealisasikan tujuan tata kelola pemerintahan yang baik (Good
Governance), dimana mencakup perbaikan kualitas pelayanan publik.
Menurut Irsan Pelayanan publik dapat diartikan sebagai pemberian
layanan (melayani) keperluan orang atau masyarakat yang mempunyai
kepentingan pada organisasi itu sesuai dengan aturan pokok dan tata cara
yang telah ditetapkan. Sebagaimana telah dikemukakan terdahulu bahwa
pemerintahan pada hakekatnya adalah pelayanan kepada masyarakat.
4 Sedaryanti, 2004, Good Governance: Membangun Sistem Manajemen Kinerja Guna
Meningkatkan Produktivitas. Bandung: Mandar Maju
4
Karenanya Birokrasi publik berkewajiban dan bertanggung jawab untuk
memberikan layanan yang baik dan profesional5.
Dalam rangka melaksanakan fungsi utamanya yaitu melakukan pelayanan
publik yang efektif dan efisien, diperlukan aparatur pemerintah sebagai
pelaksananya. Oleh karena itu aparatur Negara hendaknya perlu dibekali
kemampuan melayani. Pemberian pelayanan oleh aparatur pemerintah kepada
rakyat sebenarnya merupakan implikasi dari fungsi aparatur tersebut sebagai
pelayan rakyat yang berkewajiban memberikan pelayanan kepada masyarakat
secara professional, jujur, adil, dan merata dalam penyelenggaraan tugas
Negara, pemerintah dan pembangunan. Rendahnya pengetahuan masyarakat
tentang pentingnya E-KTP membuat kewajiban kepemilikan KTP bagi setiap
warga Negara tidak efektif. Masyarakat cenderung mengacuhkan kepemilikan
KTP tersebut. Oleh karena itu diperlukan adanya suatu pelayanan public yang
optimal terutama dalam sector pembuatan E-KTP oleh pemerintah daerah
yang ada.
Dalam rangka mewujudkan tertib administrasi kependudukan serta
keberlangsungan penyediaan data kependudukan secara nasional, pemerintah
bertanggungjawab dalam menyediakan data kependudukan yang akurat dan
terkini. Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 62
Tahun 2016 Tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan
Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Kependudukan Pencatatan Sipil, Bidang
Pelayanan Pendaftaran Penduduk, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat
(1) huruf c, mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan penyiapan
5 Hanif Nurcholis, 2007, Teori dan Praktik Pemerintahan dan Otonomi Daerah, Jakarta. Grasindo
5
perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan kebijakan di bidang pelayanan
pendaftaran penduduk.6
Diharapkan aparat pemerintah di seluruh Indonesia melaksanakan
pelayanan publik dengan baik sesuai apa yang diharapkan oleh mayarakat.
Masih banyak yang harus di koreksi dari pelayanan publik di Indonesia ini
dan tidak menutup kemungkinan di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
menjadi salah satu organisasi pemerintah yang menjadi pelaksana pembuatan
E-KTP. Tentunya pembuatan E-KTP ini berlaku bagi semua warga yang
terdata sebagai penduduk wilayah Kabupaten Lumajang.
Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil dalam pelayanan pembuatan E-
KTP terdapat beberapa permasalahan. Pelaksanaan pembuatan e-KTP belum
sesuai dengan harapan masyarakat maupun Dinas Kependudukan dan Catatan
Sipil Kabupaten Lumajang. Terdapat beberapa permasalahan dalam
pelayanan pembuatan e-KTP diantaranya pengurusan e-KTP memakan waktu
yang lama, prosedur yang berbelit-belit,
Permasalahan lain mengenai belum terselesaikannya target perekaman
KTP Elektronik sampai saat ini. Sejauh ini yang baru melakukan perekaman
sekitar 45 ribuan orang dalam waktu satu bulan. Untuk jumlah secara
keseluruhan masih ada sekitar 200 ribuan belum masuk yang punya KTP
ganda, meninggal dunia, dan pindah tempat tinggal tapi masih terdaftar.
Dengan jumlah penduduk Lumajang mencapai 1,2 juta jiwa lebih. Hal
tersebut menunjukkan bahwa masih banyak masyarakat yang belum
melaksanakan perekaman KTP. Hal tersebut secara tidak langsung akan
6 Perda Kabupaten Lumajang No. 26 Tahun 2016, Pasal 3 Ayat (1)
6
mempengaruhi kualitas pelayanan yang dberikan Dinas Kependudukan dan
Catatan Sipil Kabupaten Lumajang kepada masyarakat.
Kendala lain yaitu rendahnya sikap pegawai yang berbelit-belit
membuat semakin lama pembuatan e-KTP dengan berbagai macam alasan,
seperti bandwith atau kuota internet terbatas, blanko yang kurang dan
berbagai alasan lainnya, serta kurang memadainya tempat menunggu untuk
masyarakat yang akan melakukan pelayanan. Permasalahan tersebut
menjadikan perlu adanya suatu kajian agar pelayanan yang diberikan benar-
benar sesuai dengan harapan masyarakat sehingga kepuasan atas pelayanan
publik dapat secara maksimal dilakukan sesuai dengan wewenang yang telah
ditetapkan.
Berdasarkan uraian di atas maka judul peneltiian ini yaitu:
Kualitas Pelayanan E-KTP di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
Kabupaten Lumajang.
B. Rumusan Masalah
Rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut:
1. Bagaimana usaha pemerintah daerah dalam meningkatkan kualitas
Pelayanan E-KTP pada Dispendukcapil Kabupaten Lumajang?
2. Faktor apakah yang menjadi penghambat usaha pemerintah daerah dalam
meningkatkan kualitas Pelayanan E-KTP pada Dispendukcapil Kabupaten
Lumajang?
C. Tujuan Penelitian
Tujuan penelitian ini yaitu sebagai berikut:
7
1. Untuk mengetahui usaha pemerintah daerah dalam meningkatkan kualitas
Pelayanan E-KTP pada Dispendukcapil Kabupaten Lumajang.
2. Untuk mengetahui faktor penghambat usaha pemerintah daerah dalam
meningkatkan kualitas Pelayanan E-KTP pada Dispendukcapil Kabupaten
Lumajang.
D. Manfaat Penelitian
Penelitian ini dilakukan untuk memberikan sumbangan pemikiran
dalam memecahkan masalah baik secara langsung maupun tidak langsung
bagi instansi yang terkait, bagi universitas dan bagi mahasiswa. Adapun
kegunaan penelitian ini secara lebih rinci adalah sebagai berikut:
1. Manfaat Teoritis
Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai referensi untuk
penelitian-penelitian selanjutnya terkait dengan kualitas pelayanan publik.
2. Manfaat Praktis
Bagi Dinas Dispendukcapil Kabupaten Lumajang, menjadi bahan masukan
yang dapat digunakan sebagai pertimbangan dalam upaya untuk
melaksanakan program-program terkait dengan upaya peningkatan kualitas
pelayanan kepada masyarakat.
E. Definisi Konsep dan Operasional
1. Definisi Konsep
Definisi konsep merupakan unsur atau bagian dalam penelitian
dan merupakan definisi yang dipakai oleh peneliti untuk menggambarkan
8
secara abstrak suatu fenomena7.Definisi konseptual ini dimaksudkan untuk
memberikan penegasan tentang makna arti dari kalimat yang ada dalam
permasalahan yang disajikan. Dengan adanya penegasan arti tersebut akan
mempermudah dalam memahami maksud kalimat yang tercantum dalam
penelitian8.
a. Pelayanan Publik
Dalam perspektif teoritik telah terjadi pergeseran paradigma
pelayanan publik. Denhard & Denhard mengungkapkan bahwa terdapat tiga
perspektif dalam administrasi publik. Perspektif tersebut adalah “old public
administration, new public management, dan new public service”. Pada old
public administration, perspektif ini menaruh perhatian pada fokus
pemerintah terhadap penyedia layanan secara langsung kepada masyarakat
melalui badan-badan publik9. (Wijoyo 2006; 68-70) Menurut Denhard &
Denhard karena pemilik kepentingan publik sebenarnya adalah masyarakat
maka administrator publik seharusnya memusatkan perhatian pada tanggung
jawab melayani dan memberdayakan warga negara melalui pengelolaan
organisasi publik dan implementasi kebijakan publik. Perubahan orientasi
tentang posisi warga negara, nilai yang dikedepankan, dan peran pemerintah
ini memunculkan perspektif baru administrasi publik yang disebut sebagai
new public sevice. Perspektif new public service mengawali pandangannya
dari pengakuan atas warga negara dan poosisinya yang sangat penting bagi
keemerintahan demokratis. Jati diri warga negara tidak hanya dipandang
7Singarimbun, Masri 1982. Metode penelitian survey. Jakarta:LP3ES. Hal 17 8Hamidi.2004. Metode Penelitian Kualitatif, Aplikasi Praktis Pembuatan Proposal Dan Laporan
Penelitian. Malang :Umm Pres.hal 19.
9 Wijoyo. Suparto. 2006. Pelayanan Publik dari Dominasi ke Partisipasi. Airlangga
UniversityPress : Surabaya, hal.68
9
sebagai persoalan kepentingan pribadi namun juga melibatkan nilai,
kepercayaan, dan kepedulian terhadap orang lain. Warga negara diposisikan
sebagai pemilik pemerintahan dan mampu bertindak secara bersama-sama
mencapai suatu yang lebih baik.
New Public Service adalah paradigma yang berdasar atas konsep-
konsep yang pada hakikatnya sesuai dengan nilai-nilai yang ada di
masyarakat.Peran dari pemerintah adalah mengolaborasikan antara nilai-nilai
yang ada sehingga kongruen dan sesuai kebutuhan masyarakat.Sistem nilai
dalam masyarakat adalah dinamis sehingga membutuhkan pelayanan yang
prima dari pemerintah.
Pelayanan Publik Baru (PPB) menegaskan bahwa pemerintah
seharusnya tidak dijalankan seperti layaknya sebuah perusahaan tetapi
melayani masyarakat secara demokratis, adil,merata, tidak diskriminatif,
jujur dan akuntabel . Karena bagi paradigma ini10;
1. Nilai-nilai demokrasi, kewarganegaraan dan kepentingan publik adalah
merupakan landasan utama dalam proses penyelenggaraan
pemerintahan;
2. Nilai-nilai tersebut memberi energi kepada pegawai pemerintah atau
pelayan publik dalam memberikan pelayanannya kepada publik secara
lebih adil, merata, jujur, dan bertanggungjawab.
Ada sepuluh dimensi untuk mengukur keberhasilan tersebut11 :
a. Tangable; yang menekankan pada penyediaan fasilitas, fisik,
peralatan,personil, dan komunikasi.
10 Bryant dan White. 2003. Manajemen Pembangunan Untuk Negara Berkembang, Cetakan
Pertama, Alih Bahasa Rusyanto L. Simatupang, LP3ES, Jakarta 11 Tjiptono, Fandy, 2014, Strategi Pemasaran, Edisi 3, ANDI: Yogyakarta
10
b. Reability; adalah kemampuan unit pelayanan untuk menciptakan yang
dijanjikan dengan tepat.
c. Responsiveness; kemauan untuk membantu para provider untuk
bertanggungjawab terhadap mutu layanan yang diberikan.
d. Competence; tuntutan yang dimilikinya, pengetahuan dan keterampilan
yang baik oleh aparatur dalam memberikan layanan.
e. Courtessy; sikap atau perilaku ramah, bersahabat, tanggap terhadap
keinginan pelanggan serta mau melakukan kontak atau hubungan pribadi.
f. Credibility; sikap jujur dalam setiap upaya untuk menarik kepercayaan
masyarakat.
g. Security; jasa pelayanan yang diberikan harus dijamin dan bebas dari
bahaya dan resiko.
h. Acces; terdapat kemudahan untuk mengadakan kontak dan pendekatan.
i. Communication; kemaun pemberi layanan untuk mendengarkan suara,
keinginan, atau aspirasi pelanggan, sekaligus kesediaan untuk selalu
menyampaikan informasi baru kepada masyarakat
j. Understanding the customer; melakukan segala usaha untuk mengetahui
kebutuhan pelanggan.
b. Kualitas Pelayanan Publik
Untuk menciptakan suatu gaya manajemen dan lingkungan yang
kondusif bagi organisasi publik dalam memperbaiki kualitas, ada beberapa
prinsip yang perlu diperhatikan g,una membentuk dan mempertahankan
lingkungan yang tepat untuk melaksanakan penyempurnaan kualitas secara
berkesinambungan dengan didukung oleh aparat dan pelanggan.
11
Di Indonesia, penggunaan istilah pelayanan publik (public service)
dianggap memiliki kesamaan arti dengan istilah pelayanan umum atau
pelayanan masyarakat. Oleh karenanya ketiga istilah tersebut dipergunakan
secara dapat ditukarkan dan dianggap tidak memiliki perbedaan mendasar.
Pelayanan publik adalah proses pemenuhan kebutuhan melalui
aktivitas orang lain secara langsung. Pelayanan yang diperlukan manusia
pada dasarnya ada 2 (dua) jenis, yaitu layanan fisik yang sifatnya pribadi
sebagai manusia dan layanan administratif yang diberikan oleh orang lain
selaku anggota organisasi, baik itu organisasi massa atau negara12.
Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara (Meneg PAN)
Nomor 63/KEP/M.PAN/7/2003, memberikan pengertian pelayanan publik
yaitu segala kegiatan pelayanan yang dilaksanakan oleh penyelenggara
pelayanan publik sebagai upaya pemenuhan kebutuhan penerima pelayanan
maupun pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Menurut Wolkins (dalam Tjiptono) ada 6 (enam) prinsip pokok yang
perlu diperhatikan dalam memperbaiki kualitas layanan yaitu :
a. Kepemimpinan. Strategi perusahaan harus merupakan inisiatif dan
komitmen dan manajemen puncak. Manajemen puncak harus memimpin
perusahaan untuk meningkatkan kinerja kualitasnya. Tanpa adanya
kepemimpinan dan manajemen puncak, maka usaha untuk
meningkatkan kualitas hanya berdampak kecil terhadap perusahaan.
12 Tangkilisan, Hessel Nogi S. 2005. Manajemen Publik. Jakarta: Gramedia Widia Sarana
Indonesia
12
b. Pendidikan. Semua personil perusahaan dari manajer puncak sampai
karyawan operasional harus memperoleh pendidikan mengenai kualitas.
Aspek-aspek yang perlu mendapatkan penekanan dalam pendidikan
tersebut meliputi konsep kualitas sebagai strategi bisnis, alat dan teknik
implementasi strategi kualitas, dan peranan eksekutif dalam
implementasi strategi kualitas
c. Perencanaan. Proses perencanaan strategik hams mencakup pengukuran
dan tujuan kualitas yang dipergunakan dalam mengarahkan perusahaan
untuk mencapai visinya
d. Review. Proses review merupakan satu-satunya alat yang paling efektif
bagi manjemen untuk mengubah perilaku organisasional. Proses ini
merupakan suatu mekanisme yang menjamin atizmya perhatian yang
konstan dan terus menerus untuk mencapai tujuan kualitas
e. Komunikasi. Implementasi strategi kualitas dalam organisasi
dipengaruhi oleh proses Utara komunikasi dalam perusahaan.
Komunikasi hams dilakukan dengan karyawan, pelanggan, dan
stakeholder perusahaan lainnya, seperti pemasok, pemegang
saham,'pemerintah, masyarakat umumnya dan lain-lain
f. Penghargaan dan pengakuan (Total Human Reward). Penghargaan dan
pengakuan merupakan aspek yang penting dalam implementasi strategi
kualitas. Setiap karyawan yang berprestasi baik perlu diberi penghargaan
dan prestasinya tersebut diakui. Dengan demikian dapat meningkatkan
motivasi, moral kerja, rasa bangga, dan rasa kepemilikan setiap orang
dalam organisasi, yang pada gilirannya dapat memberikan kontribusi
besar bagi perusahaan dan bagi pelanggan yang dilayani.
13
c. e-KTP
e-KTP yaitu kartu tanda penduduk dibuat melalui elektronik,
berdasarkan segi fisik ataupun penggunaannya yang berfungsi berdasarkan
komputerisasi. Adapun program dari e-KTP sendiri diluncurkan Kementrian
Dalam Negeri Republik Indonesia sejak bulan Februari tahun 2011.
Pelaksanaannya sendiri dibagi menjadi 2 tahap, diantaranya tahap pertama
sejak tahun 2011 berakhir di tanggal 30 April 2012 mencakup sebanyak 67
juta penduduk. Sementara tahap kedua sendiri mencakup sebanyak 105 juta
dari penduduk. Pengertian e-KTP sendiri berasal dari electronic-KTP, yakni
Kartu Tanda Penduduk Elektronik. Berdasarkan situs resmi dari e-KTP
sendiri dimana KTP elektronik sendiri merupakan dokumen kependudukan di
dalamnya memuat sistem pengendalian atau keamanan baik melalui sisi
teknologi informasi ataupun administrasi yang berbasis berdasarkan basis
data dari kependudukan nasional. e-KTP sendiri dilatarbelakangi berdasarkan
sistem pembuatan dari KTP nasional atau konvensional di Indonesia dimana
memungkinkan seseorang yang bisa mempunyai lebih dari 1 KTP.
2. Definisi Operasional
Definisi operasional adalah pentunjuk tentang bagaimana suatu
variable diobservasi atau diukur. Menurut Wisadirman,(2005), metode
penelitian dan penulisan skripsi untuk ilmu sosial. Definisi operasional
variabel penelitian dapat diuraikan sebagai berikut:
1. Usaha dinas untuk meningkatkan kualitas Pelayanan e-KTP, yaitu:
a. Perlaksanaan SOP (Standar Operating Prosedure) e-KTP
b. Pelaksanaan pelayanan sesuai dengan janji layanan yang
diberikan oleh dinas.
14
c. Jemput bola
d. Ada perekaman disetiap kecamatan
e. Indikator Kualitas Pelayanan E-KTP
2. Faktor yang menjadi penghambat dalam Usaha dinas untuk
meningkatkan kualitas Pelayanan e-KTP.
a. Kurangnya SDM untuk perekaman e-KTP
b. Kekurangan sarana dan prasarana
c. Kendala budaya panggilan nama
d. Double record
F. Metode Penelitian
Metode penelitian merupakan serangkaian prosedur tentang cara
yang digunakan untuk memecahkan masalah dalam penelitian. Sehingga
harapan kedepannya dapat menjadi suatu kesatuan yang utuh dan konsisten
antara metode yang akan digunakan dengan teknik-teknik dalam
pengumpulan data.
a. Jenis penelitian
Dalam penelitian ini peneliti menggunakan jenis penelitian deskriptif.
Yaitu suatu bentuk penelitian yang diajukan untuk mendeskripsikan fenomena-
fenomena yang ada, baik fenomena yang terjadi secara alamiah maupun fenomena
buatan manusia sendiri. Fenomena itu bias berupa bentuk aktivitas, karakteristik,
perubahan, hubungan, kesamaan, dan perbedaan antara fenomena yang satu dengan
yang lainnya13.
b. Sumber Data
13 Sugiyono. 2012. Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D. Bandung: Alfabeta.
15
Dalam penelitian ini sumber data berasal dari dua aspek, sebagai
berikut:
1. Data primer.
Data primer merupakan sumber data yang diperoleh oleh peneliti
langsung dari sumber asli (tidak melalui perantara)14 yaitu dengan turun
langsung ke lapangan mencari informasi kepada pemerintah daerah serta
instansi-instansi terkait lainnya di Kabupaten Lumajang.
2. Data sekunder
Data sekunder merupakan data yang diperoleh dengan cara melakukan
studi kepustakaan, serta melakukan pengumpulan beberapa keterangan
yang berhubungan dengan objek penelitian, seperti melalui referensi
buku-buku, perundang-undangan, hasil penelitian, jurnal-jurnal lokal,
artikel dan lai-lain15.
c. Teknik pengumpulan data
Pengumpulan data digunakan untuk memperoleh informasi yang
dibutuhkan dalam rangka mencapai tujuan penelitian.
1. Observasi
Observasi yaitu teknik pengumpulan data dengan menggunakan
pengamatan indera seperti penglihatan, pendengaran, penciuman, peraba
dan pengecap.16 Dalam penelitian ini, observasi dilakukan ke
Dispendukcapil Kabupaten Lumajang
14 Sugiyono. 2012. Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D. Bandung: Alfabeta 15 Sugiyono. 2005. Metode Penelitian Administrasi. Bandung: alfabeta 16 Malhotra, N. K. 2004, Marketing Research : An Applied Orientation. 2 nd. Edition. New
Jersey: Prentice Hall Inc
16
2. Dokumentasi
Teknik dokumentasi ini digunakan untuk mendapatkan data-data yang
sudah dan telah diolah oleh orang lain sebelumnya. Peneliti hanya
tinggal memanfaatkan data yang sudah tersaji tersebut17. Dalam
penelitian ini dokumentasi juga dapat dilakukand dengan cara
melakukan penelusuran terhadap dokumen-dokumen dari lembaga
serta instansi terkait yang ada di Dispendukcapil Kabupaten Lumajang
3. Wawancara / interview
Wawancara atau interview yaitu teknik pengumpulan data dengan cara
melakukan tanya jawab langsung kepada responden, dalam hal ini
secara otomatis adalah kepala lembaga serta instansi yang terkait.
Tujuan wawancara ini adalah untuk menemukan permasalahan secara
lebih terbuka dengan meminta pihak yang diwawancara menjawab
sesuai pendapat serta ide-idenya18.
d. Subjek penelitian
Dalam penelitian ini subjek penelitian menjadi hal yang sangat penting
di dalam penelitian deskriptif, yang dimaksud dengan subjek penelitian dalam
hal ini adalah orang-orang (informan) yang sekiranya dianggap dapat
memberikan informasi tentang kebudayaan, pariwisata, serta peran pemerintah
setempat dalam dua sektor tersebut. Subyek penelitian adalah Kepala Dinas
Dispendukcapil, 3 orang pegawai Dispendukcapil dan 5 orang masyarakat
yang membuat e-KTP.
17 Singarimbun, Masri dan Sofian Effendi, 2006, Metode Penelitian Survei,Jakarta: LP3ES 18 Sugiyono. 2012. Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D. Bandung: Alfabeta.
17
e. Lokasi Penelitian
Lokasi tempat dilakukannya penelitian ini di Dispendukcapil
Kabupaten Lumajang
f. Analisa data
Setelah mendapatkan data-data yang diperoleh dalam penelitian ini,
maka langkah selanjutnya mengolah data yang terkumpul dengan
menganalisis data, mendeskripsikan data, serta mengambil kesimpulann
susunan kata dan kalimat. Dalam penelitian ini analisis data dilakukan
dengan menggunakan teknis analisis data kualitatif, karena data yang
diperoleh merupakan keterangan-keterangan.
Menurut Nawawi dan Hadari (1983:25) “dalam penelitian kualitatif,
analisa data dilakukan secara terus menerus sejak awal dan selama proses
penelitian berlangsung dan data atau informasi yang diperoleh harus
dianalisa, berupa usaha menafsirkan untuk mengetahui maknanya serta
dihubungkan dengan masalah penelitian.” Analisa kualitatif digunakan
untuk menjelaskan, menggambarkan dan memaparkan hasil penelitian
dengan jawaban yang tepat19.
Analisis data dalam penelitian kualitatif, dilakukan pada saat
pengumpulan data. Analisis data kualitatif terdapat tiga alur kegiatan yang
terjadi secara bersamaan. Aktivitas dalam analisis data yaitu: Data
Condensation, Data Display, dan Conclusion Drawing/Verifications.20
19 Nawawi, H. Hadari. 1983. Metode Penelitian Deskriptif. Yogyakarta, Gajah Mada University
Press. 20 Miles,M.B, Huberman,A.M, dan Saldana,J. 2014. Qualitative Data Analysis, A Methods Sourcebook, Edition 3. USA: Sage Publications. Terjemahan Tjetjep Rohindi Rohidi, UI-Press.
18
Gambar 1. Analisis Model Interaktif
Aktivitas dalam data kualitatif, yaitu:
1. Kondensasi Data (Data Condensation)
Kondensasi data merujuk pada proses memilih,
menyederhanakan, mengabstrakkan, dan atau mentransformasikan data
yang mendekati keseluruhan bagian dari catatan-catatan lapangan secara
tertulis, transkip wawancara, dokumen-dokumen, dan materi-materi
empiris lainnya.
2. Penyajian Data (Data Display)
Penyajian data adalah sebuah pengorganisasian, penyatuan dari
infomasi yang memungkinkan penyimpulan dan aksi. Penyajian data
membantu dalam memahami apa yang terjadi dan untuk melakukan
sesuatu, termasuk analisis yang lebih mendalam atau mengambil aksi
berdasarkan pemahaman.
Condensation
Data
Penyajian
Data
Pengumpulan
Data
Kesimpulan-kesimpulan:
Penarikan/Verifikasi
19
3. Penarikan Kesimpulan (Conclusions Drawing)
Kegiatan analisis ketiga yang penting adalah menarik kesimpulan
dan verifikasi. Dari permulaan pengumpulan data, seorang penganalisis
kualitatif mulai mencari arti benda-benda, mencatat keteraturan
penjelasan, konfigurasi-koritigurasi yang mungkin, alur sebab-akibat,
dan proposisi. Kesimpulan-kesimpulan “final” mungkin tidak muncul
sampai pengumpulan data berakhir, tergantung pada besarnya
kumpulan-kumpulan catatan lapangan, pengkodeannya, penyimpanan,
dan metode pencarian ulang yang digunakan, kecakapan peneliti, dan
tuntutan-tuntutan pemberi dana.