bab i pendahuluan a. latar belakangrepository.usu.ac.id/bitstream/123456789/17604/4/chapter...
TRANSCRIPT
BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang
Pasar modal merupakan salah satu bagian dari pasar keuangan (Financial
market), di samping pasar uang (Money Market) yang sangat penting peranannya
bagi pembangunan nasional pada umumnya dan bagi pengembangan dunia usaha
pada khususnya sebagai salah satu alternatif sumber pembiayaan eksternal oleh
perusahaan. Di lain pihak dari sisi pemodal (investor), pasar modal sebagai salah
satu sarana investasi dapat bermanfaat untuk meningkatkan nilai tambah terhadap
dana yang dimilikinya.1
Berkembangnya pasar uang dan pasar modal dengan dengan tingkat
perputaran yang terus meninggi (high return) menjadi ciri perekonomian di
penghujung abad ke-20 hingga awal abad ke-21 ini. Sebagai dampaknya, para
pelaku bisnis tidak lagi hanya mengandalkan komoditas barang dalam
penggunaan dananya (usahanya), namun dana yang dimiliki sebagian ada di pasar
uang dan pasar modal, untuk dapat dijadikan sebagai penyeimbang.
Perbandingannya tentu disesuaikan dengan hitung-hitungan bisnis. Maksudnya
tidak lain untuk mengurangi atau bahkan untuk menghilangkan resiko bisnis.
Sejak terjadinya krisis moneter pada tahun 1998, yang
mengakibatkan begitu banyak perusahaan, serta lembaga perbankan yang
bertumbangan, pasar modal merupakan salah satu alternatif sumber pendanaan
yang sangat signifikan bagi dunia usaha.
1 M. Irsan Nasarudin, Aspek Hukum Pasar Modal Indonesia, (Jakarta: Kencana, 2004),
hlm. ix.
Universitas Sumatera Utara
Pasar modal secara umum merupakan pasar untuk berbagai instrumen
keuangan (atau sekuritas) jangka panjang yang dapat diperjualbelikan, baik dalam
bentuk utang ataupun modal sendiri, baik yang diterbitkan oleh pemerintah,
maupun perusahaan swasta. Dengan demikian pasar modal merupakan konsep
yang lebih sempit dari pasar keuangan (financial market). Dalam financial market
diperdagangkan semua bentuk utang dan modal sendiri, baik dana jangka pendek
maupun jangka panjang, baik negotiable ataupun tidak.2
Atas pengertian tersebut di atas, dapat diketahui bahwa yang
diperdagangkan dalam pasar modal adalah efek atau yang sering disebut dengan
instrumen pasar modal. Adapun instrumen yang diperjualbelikan dalam pasar
modal yaitu:
3
1. Saham
2. Obligasi dan Obligasi Konversi
3. Produk Derivatif
4. Reksadana
Namun diperlukan suatu mekanisme tertentu untuk dapat melakukan
transaksi atas instrumen-instrumen tersebut di atas, hal ini dikarenakan dalam
aktivitas pasar modal baik pembeli ataupun penjual efek tidak dapat bertemu
langsung untuk melakukan transaksi, untuk itu diperlukan perantara pedagang
efek dalam pasar modal.
2 Suad Husnan, Dasar-Dasar Teori Portofolio dan Analisis Sekurita, (Yogyakarta: Unit
Penerbit dan Percetakan AMP YKPN, 1994), hlm. 3. 3 Bapepam Bekerjasama Dengan Japan International Cooperation Agency, Panduan
Investasi Di Pasar Modal Indonesia, 2003, hlm. 10, diakses melalui http://www.bapepam.go.id/old/old/news/Juni2003/BAB%20IIa.pdf, 1 Februari 2010.
Universitas Sumatera Utara
Penjual saham, termasuk jenis sekuritas lain, kepada masyarakat dapat
dilakukan dengan beberapa cara. Umumnya penjualan dilakukan sesuai dengan
jenis ataupun bentuk pasar modal dimana sekuritas tersebut diperjualbelikan.
Jenis-jenis pasar modal tersebut ada beberapa macam, yaitu pasar perdana, dan
pasar sekunder. Pasar perdana merupakan pasar modal yang memperdagangakan
saham-saham atau sekuritas lainnya yang dijual untuk pertama kalinya
(penawaran umum) sebelum saham tersebut dicatatkan.
Penawaran umum atau sering disebut sebagai Go Public, merupakan
langkah pertama yang dilakukan oleh perusahaan untuk mewujudkan
keinginannya memperoleh dana dari masyarakat. Pihak yang melakukan
penawaran umum disebut dengan emiten. Penawaran Umum adalah kegiatan
penawaran efek oleh perusahaan atau emiten untuk menjual efek kepada
masyarakat berdasarkan tata cara yang diatur oleh Undang-Undang Pasar Modal
dan peraturan pelaksanaannya. Efek yang akan dijual oleh emiten dapat berupa
surat pengakuan utang, surat berharga komersial, saham, obligasi, tanda bukti
utang, unit penyertaan kontrak investasi kolektif, kontrak berjangka atas efek dan
setiap derivatif dari efek.4 Penawaran Umum ini mencakup beberapa kegiatan,
yaitu: 5
1. Periode pasar perdana, yaitu ketika efek ditawarkan kepada
pemodal oleh penjamin emisi melalui para agen penjual yang
ditunjuk.
4 Ibid, hlm. 6. 5 Tjiptono Darmadji, Pasar Modal Di Indonesia, (Jakarta: Penerbit Salemba Empat,
2000), hlm. 40.
Universitas Sumatera Utara
2. Penjatahan saham, yaitu pengalokasian efek pesanan para pemodal
sesuai dengan jumlah efek yang tersedia.
3. Pencatatan efek di bursa, yaitu saat efek tersebut mulai
diperdagangkan di bursa.
Kelanjutan dari kegiatan penawaran umum terjadi dalam kegiatan bursa
efek atau kegiatan yang dilakukan dalam pasar sekunder. Dalam transaksi di bursa
efek yang terjadi adalah mengenai jual beli efek, pinjam meminjam efek, dan
kontrak lain mengenai efek atau harga efek. Dengan demikian untuk dapat
memperdagangkan efek di pasar modal, setiap emiten harus menjual efeknya
melalui tahapan yang disebut dengan penawaran umum.6
Salah satu aktivitas atau instrumen keuangan yang tengah berkembang
adalah Kontrak Investasi Kolektif (KIK). Jenis instrumen ini merupakan kontrak
antara manajer investasi dengan pihak lain seperti kustodian, yang mengikat
pemegang unit penyertaan diantaranya dalam bentuk efek atau aset. Diantara KIK
Berbagai instrumen keuangan di pasar uang dan pasar modal telah tumbuh
selama satu dasawarsa ini di dunia selaras dengan iklim globalisasi ekonomi dan
perkembangan teknologi informatika yang pesat, yang mendukung kegiatan
ekonomi. Para pelaku pasar tidak lagi hanya masyarakat domestik, namun juga
masyarakat keuangan internasional. Dengan demikian kegiatan investasi di pasar
uang dan pasar modal telah menembus dinding teritorial bisnis (antarnegara,
antarjenis usaha, antarkelompok usaha, dan lainnya) dengan lebih cepat dan
mudah.
6 Ibid.
Universitas Sumatera Utara
yang banyak dikenal saat ini adalah atas Efek Beragun Aset (EBA), yang dikenal
dengan singkatan KIK-EBA. Efek beragun aset (Asset-backed securities)
merupakan tipe sekuritas (efek) yang di back-up oleh jaminan dalam bentuk aset-
aset finansial.7 EBA dibagi kedalam 2 jenis, yaitu EBA arus kas tetap dan EBA
arus kas tidak tetap. EBA arus kas tetap adalah EBA yang memberikan hak
kepada pemegangnya untuk menerima pembayaran dengan jadwal tertentu,
walaupun jadwal pembayaran tersebut dapat berubah karena keadaan tertentu,
seperti kepada pemegang efek bersifat utang. Dalam EBA arus kas tidak tetap
adalah EBA yang memberikan hak kepada pemegangnya untuk menerima
pembayaran secara bersyarat dalam jumlah yang tidak tetap, seperti kepada
pemegang efek bersifat ekuitas.8
Efek beragun aset (Asset-backed securities) mulai dikenal dalam transaksi
di pasar modal Indonesia pada akhir tahun 1996. Efek Beragun Aset (EBA)
merupakan salah satu alternatif strategi suatu perusahaan untuk mendapatkan dana
dengan cara mengubah aset perusahaan yang berupa tagihan yang tidak likuid
menjadi likuid, dengan melakukan sekuritisasi asetnya, yaitu dengan cara
menjualnya kepada suatu lembaga keuangan atau special purpose vehicle (SPV)
secara jual putus (True sale). Kemudian lembaga tersebut akan menerbitkan surat
berharga yang beragun aset dan dapat diperdagangkan di dalam pasar modal.
Proses ini menyebabkan tagihan-tagihan yang mempunyai agunan tersebut
7 Munir Fuady, Pasar Modal Modern (Tinjauan Hukum) buku kedua, (Bandung: Citra
Aditya Bakti, 2003), hlm. 39. 8 http://www.vibiznews.com/knowledge/reksadana/Pengetahuan_Efek.pdf, diakses pada
tanggal 23 November 2009.
Universitas Sumatera Utara
menjadi lebih mudah untuk dapat dijual kepada pihak investor, sehingga
perusahaan tersebut akan mendapatkan dana yang diperlukannya dengan cepat.
Dengan demikian sebenarnya dalam proses sekuritisasi aset dilakukanlah
suatu transformasi dari aset-aset keuangan (berupa tagihan) yang tidak dapat
segera diubah, menjadi dana yang likuid. Jika dibandingkan dengan obligasi,
bentuk instrumen ini dianggap lebih menguntungkan dan memiliki resiko yang
lebih kecil. Hal ini disebabkan karena apabila penerbit dari obligasi tersebut
bangkrut, maka investor atau pihak yang membeli obligasi akan sulit mengambil
kembali dana yang dimilikinya, karena tidak mempunyai agunan. Jika dilihat
dalam efek beragun aset, para investor tidak akan kehilangan dananya apabila
pihak penerbit efek tersebut bangkrut, karena investor mempunyai agunan yang
dapat digunakan untuk mengambil kembali dananya dengan cara mengeksekusi
agunan.
Sebagaimana diketahui dalam instrumen efek beragun aset diperlukan
suatu proses yang dinamakan sekuritisasi. Sekuritisasi merupakan suatu proses
transformasi aset yang tidak likuid menjadi surat berharga yang dapat
diperdagangkan sesuai dengan kebutuhan investor, dan dalam praktik, istilah
sekuritisasi diidentikkan dengan Asset Backed Securities (Efek Beragun Aset).9
9 Tim Studi Perdagangan Efek Beragun Aset, Departemen Keuangan Republik Indonesia
Badan Pengawas Pasar Modal Proyek Peningkatan Efisiensi Pasar Modal, Studi Tentang Perdagangan Efek Beragun Aset, 2003, hlm. 2.
Adapun piutang yang dapat dijadikan underlying meliputi : piutang hipotik
rumah, kredit mobil, kartu kredit, sewa guna usaha dan sebagainya. Dalam proses
sekuritisasi ini terbentuk suatu kumpulan (pool) terhadap aset-aset finansial
sehingga sekuritas utang tersebut dapat dijual kepada pihak investor luar untuk
Universitas Sumatera Utara
membiayai ”pool” tersebut.10
Proses Sekuritisasi ini terjadi antara Originator dengan Special Purpose
Vehicle (Di Indonesia adalah pihak Manajer Investasi) dengan bentuk kontrak
investasi kolektif (KIK). Diantara kedua pihak tersebut terjadi suatu proses jual
beli atas tagihan piutang yang dimiliki kreditur awal kepada manajer investasi
yang dilakukan secara jual putus (true sale). Kreditur awal memperoleh tagihan-
tagihan tersebut dari pemberian pinjaman, penjualan dan pemberian jasa lainnya
yang bekaitan dengan usahanya, kepada seorang debitor dengan memberikan
jaminan atas sejumlah aset yang dimilikinya untuk pemberian pinjaman tersebut.
Dari apa yang telah dikemukakan di atas terdapat beberapa proses bagi penerbitan
KIK-EBA sampai akhirnya dapat diperdagangkan di dalam pasar modal
Indonesia. Oleh karena itu, KIK-EBA sebagai salah satu efek yang
diperdagangkan dalam pasar modal, mekanisme perdagangannya pun harus
disesuaikan dengan mekanisme perdagangan efek menurut undang-undang pasar
modal yang berlaku.
Dalam pasar modal Indonesia, wahana sekuritisasi
tersebut adalah berupa Kontrak Investasi Kolektif Efek Beragun Aset
sebagaimana dimuat dalam Surat Keputusan Ketua Bapepam Nomor : Kep-
28/PM/2003 tanggal 21 Juli 2003.
11
Ada beberapa alasan mengapa perusahaan-perusahaan tertentu memilih
untuk mencari dana melalui pola sekuritisasi aset,
12
10 Munir Fuady, Op. Cit., hlm. 40.
11 Ibid. 12 ”Efek Beragun Aset Siap Meluncur dan Menjanjikan Keuntungan”, Warta Ekonomi,
23 Februari 2006, hlm. 3-4.
antara lain untuk perusahaan
penerbit EBA, atau Originator (yang umumnya bank dan lembaga pembiayaan),
Universitas Sumatera Utara
sekuritisasi aset ini jelas memberi banyak manfaat. Pertama, dapat meningkatkan
likuiditas. EBA dapat memutar lebih cepat ”uang tidur” yang ada di perusahaan
agar dapat mengalir ke tempat yang lebih produktif sehingga tidak ada uang yang
menganggur, misalnya bank yang membutuhkan dana segar dapat menjual
portofolio kredit kepemilikan mobilnya tanpa harus menunggu jatuh tempo
tagihan.
Di luar perbankan, potensi penerbitan EBA oleh perusahaan-perusahaan
lain juga besar. Perusahaan yang bergerak dalam penyediaan kebutuhan
masyarakat secara massal (public goods), seperti PT Telkom Tbk. Dan PT
Perusahaan Listrik Negara (PLN), tentu memiliki banyak portofolio tagihan.
Mensekuritisasi tagihan-tagihannya diperkirakan akan lebih menguntungkan jika
dibandingkan dengan melakukan penerbitan obligasi. Pasar properti di Indonesia,
khususnya pasar perumahan, juga dapat berkembang lagi karena ada alternatif
pendanaan lain dengan melakukan sekuritisasi pinjaman hipotek rumah (KPR)
atau sering disebut dengan Secondary Mortgage Facilities (SMF).13
Selain itu, banyak perusahaan yang membutuhkan tambahan modal juga
dapat memperoleh dana melalui penerbitan EBA. Dikarenakan saat ini tingkat
suku bunga pinjaman perbankan masih terhitung tinggi. Di sisi lain, menerbitkan
surat utang baru juga bukan hal yang mudah, karena mereka terlanjur mempunyai
track record yang buruk ketika sebelumnya utang yang dimiliki banyak yang
terkena kredit macet. Dengan kata lain, sebagai kesatuan, perusahaan tersebut
13 Ibid.
Universitas Sumatera Utara
sudah dianggap cacat, walau sebenarnya mereka mempunyai sebagian aset yang
tergolong bagus.14
Melalui sebuah SPV, bagian aset yang bagus itu dapat dipisahkan dari
yang buruk. Selanjutnya, terhadap aset yang bagus itu dikeluarkan sekuritas yang
dapat membiayai aset tersebut. Aset-aset itu sendiri dapat berupa aset finansial
seperti tagihan yang umumnya dalam bentuk hak tanggungan atau hipotik, sewa
atau leasing, cicilan kredit dan lain-lain.
15
Salah satu bentuk aset yang dijadikan agunan dalam KIK-EBA yaitu
berupa benda yang tidak bergerak, untuk aset yang berupa benda tidak bergerak
tersebut telah diatur ke dalam ketentuan Undang-undang Hak Tanggungan,
undang-undang ini dengan tegas mengakui sifat assesoir dari hak tanggungan
tersebut. Dalam Pasal 16 Undang-Undang No. 4 Tahun 1996 Tentang Hak
Tanggungan (UUHT)
Melalui sebuah lembaga tersebut terjadi
pula pengalihan aset-aset finansial dari Originator atau kreditur awal ke lembaga
SPV tersebut. Jika dilihat dari proses pengalihannya, maka terdapat suatu
permasalahan hukum yang belum jelas, yaitu berkaitan dengan aspek keabsahan
jaminan dan hak kepemilikan atas aset yang disekuritisasi apabila dikaitkan
dengan aspek pendaftaran atas jaminan kebendaan tersebut.
16
14 Ibid.
15 Munir Fuady, Op.Cit. hlm. 40. 16 Pasal 16 Undang-undang No. 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan.
menentukan manakala piutang terhadap mana hak
tanggungan diberikan, maka jika terjadi peralihan piutang dengan cara cessie,
subrogasi, pewarisan atau sebab-sebab lainnya, maka hak tanggungan tersebut
ikut beralih demi hukum kepada kreditor yang baru. Hanya saja UUHT
mensyaratkan bahwa peralihan hak tanggungan tersebut harus dipenuhi syarat
Universitas Sumatera Utara
administratif berupa pendaftaran oleh kreditor yang baru kepada kantor
pertanahan.17
Selain permasalahan mengenai aspek jaminan hak kebendaan, terdapat
juga permasalah hukum lain yang berkaitan dengan aspek hukum kepailitan.
Apabila seseorang atau suatu badan hukum dinyatakan pailit oleh pengadilan,
maka harta benda yang dimilikinya akan menjadi boedel pailit bagi pelunasan
utang-utangnya. Namun apabila terjadi permohonan kepailitan terhadap
Originator, yang berbentuk suatu perusahaan, namun sebelum adanya
permohonan kepailitan tersebut, pihak Originator telah menjual aset tersebut
dengan cara jual putus (True sale) kepada SPV.
Dengan adanya peraturan tersebut apabila dalam peralihan piutang untuk
mana diterbitkan Asset Backed Securities, selama belum dilakukan pengaturan
yang berbeda oleh peraturan khusus lainnya, maka prosedur pendaftaran dan
pencatatan sebagaimana ditentukan dalam UUHT haruslah dipenuhi. Lalu
bagaimanakah implikasinya dalam penerbitan KIK-EBA, apakah para investor
juga harus melakukan prosedur yang telah ditentukan dalam UUHT untuk
pengalihan aset tersebut, apabila tidak, apakah pengalihan atas aset tersebut dari
Manajer Investasi ke investor-investor lain adalah sah adanya.
18
Jika dilihat dari pernyataan di atas maka timbul pertanyaan apakah dalam
hal ini Originator atau kreditur awal adalah merupakan pemilik sah dari aset
tersebut, sehingga dapat menjual kepada pihak lain, ataukah ia hanya merupakan
17 Yunus Edward Manik, “Permasalahan Yuridis Akan Status Hak Kepemilikan
Pemegang Unit Penyertaan Kontrak Investasi Kolektif Efek Beragun Aset Apabila Dikaitkan Dengan Kepailitan”, Buletin Hukum Perbankan dan Kesentralan 20 Volume 3 Nomor 3, Desember 2005, hlm. 22. 18 Ibid.
Universitas Sumatera Utara
pemegang hak atas aset tersebut sebagai jaminan kebendaan utang debitor awal.
Atau justru SPV yang dalam hal ini adalah manajer investasi yang merupakan
pemilik dari aset tersebut karena pihak tersebut telah membeli aset tersebut dari
kreditur awal secara jual putus.
Atas dasar tersebut maka permasalah pokok yang akan timbul adalah,
bagaimana kedudukan hukum pemegang unit penyertaan KIK-EBA terhadap aset
yang disekuritisasi ? Apakah ia menjadi kreditor separatis ataukah ia hanya
merupakan pemegang hak piutang dari kreditur awal ? dan apabila investor atau
pemegang efek mempunyai hak recourse kepada Originator, bagaimanakah
kedudukan hukum dari investor ini, apakah ia sebagai pemilik aset ?
Hal-hal tersebut di atas adalah kiranya yang menjadi stimulus dalam
menulis skripsi ini sekaligus mengetengahkan permasalahan sebelum diuraikan
lebih lanjut lagi dalam bab-bab berikutnya. Titik berat yang dilakukan penulis
adalah lebih menekankan kepada kepailitan Originator. Oleh karena hal-hal
tersebut di atas maka penulis mengambil judul ”Tinjauan Yuridis terhadap
Pemegang Unit Penyertaan Kontrak Investasi Kolektif Efek Beragun Aset
(Asset Backed Securities) dalam Kepailitan Originator.”
B. Perumusan Masalah
Berdasarkan uraian-uraian di atas, maka ada beberapa masalah pokok yang
menjadi bahan dalam skripsi ini yaitu :
1. Bagaimana Perjanjian Kontrak Investasi Kolektif Efek Beragun
Aset dalam Pasar Modal Indonesia ?
Universitas Sumatera Utara
2. Bagaimana Kedudukan Hukum Pemegang Unit Penyertaan
Kontrak Investasi Kolektif Efek Beragun Aset ?
3. Bagaimana Akibat Hukum Apabila Originator Dalam Kontrak
Investasi Kolektif Efek Beragun Aset dinyatakan Pailit ?
C. Tujuan dan Manfaat Penulisan
1. Tujuan Penulisan
Dengan diuraikannya beberapa hal esensial yang menjadi tema
permasalahan dalam skripsi ini, maka sudah sepatutnya juga diberikan uraian
cermat dan jelas mengenai tujuan pembahasan dari permasalahan yang terdapat
dalam skripsi ini. Secara rinci maka tujuan pokok dari pembahasan skripsi ini
adalah sebagai berikut :
a. Mengetahui, memahami dan menganalisis mengenai perjanjian
Kontrak Investasi Kolektif Efek Beragun Aset dalam Pasar Modal
Indonesia.
b. Mengetahui, memahami dan menganalisis mengenai kedudukan
hukum pemegang unit penyertaan Kontrak Investasi Kolektif Efek
Beragun Aset.
c. Mengetahui, memahami dan menganalisis mengenai akibat hukum
apabila Originator dalam Kontrak Investasi Kolektif Efek Beragun
Aset dinyatakan pailit.
Tentu saja salah satu tujuan dari pembuatan dan pembahasan materi dalam
skripsi ini merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di
Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara.
Universitas Sumatera Utara
2. Manfaat Penulisan
Berdasarkan hal-hal yang telah dijelaskan di bagian sebelumnya, maka
beberapa manfaat yang dapat dipetik dari pembahasan skripsi ini adalah sebagai
berikut :
a. Manfaat Teoritis
Sebagai sumbangan pemikiran bagi pengembangan bidang ilmu
hukum pada umumnya dan dalam bidang hukum pasar modal
secara khusus, terutama yang berkaitan dengan Kontrak Investasi
Kolektif Efek Beragun Aset.
b. Manfaat Praktis
Untuk memberikan tambahan pengetahuan, sumbangan pemikiran
bagi masyarakat luas atau pihak-pihak yang bersangkutan dalam
KIK-EBA, serta dapat menjadikan suatu bahan pertimbangan dan
memberikan masukan dalam proses perdagangan KIK-EBA serta
memberikan masukan terhadap Bapepam maupun Bursa Efek
Indonesia sebagai penyelenggara kegiatan pasar modal di
Indonesia.
D. Keaslian Penulisan
”Tinjauan Yuridis terhadap Pemegang Unit Penyertaan Kontrak Investasi
Kolektif Efek Beragun Aset (Asset Backed Securities) dalam Kepailitan
Originator” yang diangkat menjadi judul skripsi ini adalah merupakan karya
ilmiah yang belum pernah diangkat menjadi judul skripsi di Fakultas Hukum
Universitas Sumatera Utara
Universitas Sumatera Utara. Penulis menyusun skripsi ini berdasarkan referensi
dari buku-buku, peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan kontrak
investasi kolektif efek beragun aset dan pasar modal, media cetak dan elektronik,
juga melalui bantuan para pihak.
E. Tinjauan Kepustakaan
Dalam pelaksanaan pembangunan ekonomi nasional suatu negara,
diperlukan tidak hanya pembiayaan dari pemerintah tetapi juga dari masyarakat.
Hal ini dikarenakan kebutuhan pembiayaan pembangunan di masa yang akan
datang akan semakin besar seiring dengan pertumbuhan jumlah penduduk dan
ramainya aktifitas perdagangan ekonomi baik dalam suatu negara maupun
antarnegara. Kebutuhan yang semakin besar ini tidak akan dapat dibiayai oleh
pemerintah saja melalui penerimaan pajak dan lainnya, untuk itu diperlukan
sumber pembiayaan baru yang dapat menyerap dana yang cukup besar untuk
dapat membiayai pembangunan ekonomi nasional tersebut.
Salah satu sumber pembiayaan baru yang dikeluarkan oleh pemerintah
untuk dapat digunakan sebagai pembiayaan pembangunan ekonomi nasional
Indonesia adalah dengan mengikutsertakan masyarakat untuk berpartisipasi
melakukan investasi dalam pasar modal Indonesia. Dengan adanya partisipasi
tersebut maka akan membantu pemerintah untuk mendapatkan dana yang
dibutuhkan dalam jumlah yang cukup besar untuk pembiayaan pembangunan
Indonesia. Adapun yang dimaksud dengan investasi adalah penanaman modal
untuk satu atau lebih aktiva yang dimiliki dan biasanya berjangka waktu lama
Universitas Sumatera Utara
dengan mengharapkan keuntungan dimasa yang akan datang.19
Efek dalam bahasa Inggris disebut securities, dalam bahasa Belanda
disebut effecten, dan dalam bahasa Latin disebut effectus. Kata securities
(sekuritas) bersumber pada pengertian bahwa surat berharga tersebut memberikan
garansi atau jaminan yang dapat dicairkan (liquid) dengan sejumlah uang sesuai
dengan nilai yang tercantum dalam surat berharga itu.
Dengan demikian
tidak hanya pemerintah yang mendapatkan keuntungan lewat investasi tersebut,
tetapi masyarakat juga ikut mendapatkan keuntungan dengan melakukan investasi
lewat pasar modal.
Modal atau dana yang diperdagangkan di pasar modal diwujudkan dalam
bentuk surat berharga atau dalam terminologi di pasar keuangan disebut efek yang
berupa saham, obligasi atau sertifikat atas saham atau dalam bentuk surat berharga
lainnya atau surat berharga yang merupakan derivatif dari bentuk surat berharga
saham atau sertifikat yang diperjualbelikan di pasar modal.
20
Berdasarkan atas pertimbangan di atas, maka pasar modal merupakan
salah satu usaha penghimpun dana masyarakat untuk pembangunan sekaligus
meningkatkan sumber-sumber tabungan masyarakat. Pada umumnya pasar modal
dibentuk berdasarkan kebutuhan kebutuhan perkembangan ekonomi nasional yang
menuntut adanya sarana penarikan dana masyarakat melalui pasar modal. Dengan
demikian tujuan pembentukan pasar modal di Indonesia mempunyai jangkauan
19 Sunariyah, Pengantar Pengetahuan Pasar Modal, Edisi Keempat, (Yogyakarta: Unit
Penerbit dan Percetakan AMP YKPN, 2004), hlm. 4. 20 M. Paulus Situmorang, Pengantar Pasar Modal, (Jakarta: Mitra Wacana Media, 2008),
hlm. 5.
Universitas Sumatera Utara
dan misi yang luas, jangkauan yang hendak dirangkum adalah mencakup 3 (tiga)
aspek mendasar, yaitu:21
1. Mempercepat proses perluasan pengikutsertaan masyarakat dalam
kepemilikan saham perusahaan.
2. Diarahkan kepada aspek pemerataan pendapatan masyarakat melalui
pemerataan pemilikan saham perusahaan.
3. Untuk lebih menggairahkan partisipasi masyarakat dalam pengerahan dan
penghimpun dana untuk digunakan secara produktif.
Salah satu alasan pasar modal digunakan sebagai sumber pembiayaan
pembangunan ekonomi adalah karena lembaga ini mampu menjalankan fungsi
ekonomi dan keuangan,22
Pasar modal pada umumnya merupakan tempat bertemunya penjual dan
pembeli sebagaimana halnya dalam pasar konvensional. Pasar modal
mempertemukan pemilik dana (supplier of fund) dengan pengguna dana (user of
fund) untuk tujuan investasi jangka menengah dan jangka panjang.
sehingga mampu menyerap dana yang dibutuhkan bagi
pembangunan sekaligus mampu menumbuhkan perekonomian nasional.
23
Berdasarkan Pasal 1 ayat (13) Undang-undang No. 8 Tahun 1995 tentang
Pasar Modal,
24
21 Sumantoro, Pengantar tentang Pasar Modal Di Indonesia, (Jakarta: Ghalia Indonesia,
1990), hlm. 25-26. 22 Suad Hasan, Op.Cit, hlm. 3. 23 M. Irsan Nasarudin, Op.Cit, hlm. 10. 24 Pasal 1 ayat (13) Undang-undang No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal.
yang disebut dengan pasar modal adalah kegiatan yang
bersangkutan dengan penawaran umum dan perdagangan efek, perusahaan publik
yang berkaitan dengan efek yang diterbitkannya serta lembaga dan profesi yang
berkaitan dengan efek.
Universitas Sumatera Utara
Secara umum pasar modal mendukung pengembangan ekonomi melalui
pembiayaan kegiatan usaha. Hal ini dapat dilakukan melalui pemberian
kesempatan kepada masyarakat luas untuk berpartisipasi dalam pembangunan
ekonomi nasional.
Salah satu partisipasi masyarakat dalam pasar modal dapat berbentuk
penyertaan. Penyertaan merupakan salah satu bentuk penanaman modal pada
suatu entitas (badan usaha) yang dilakukan dengan menyetorkan sejumlah dana
tertentu dengan tujuan untuk menguasai sebagian hak pemilikan atas entitas
tersebut.25
25 Sunariyah, Op.Cit, hlm. 6.
Surat berharga semacam ini umumnya disebut saham (share).
Instrumen atau produk yang diperdagangkan di Pasar Modal disebut
dengan efek. Proses perdagangan efek dalam pasar modal dilakukan dalam 2
tahap, yaitu melalui pasar perdana dan pasar sekunder. Pasar perdana adalah pasar
dimana efek-efek diperdagangkan untuk pertama kalinya, sebelum dicatatkan di
Bursa Efek. Disini, saham dan efek lainnya untuk pertama kalinya ditawarkan
kepada investor oleh pihak penjamin emisi melalui perantara pedagang efek yang
yang bertindak sebagai agen penjual saham, proses ini biasa disebut dengan
Penawaran Umum Perdana (Initial Public Offering). Pasar sekunder adalah pasar
dimana efek-efek yang telah dicatatkan di Bursa Efek diperjualbelikan. Pasar
sekunder memberikan kesempatan kepada para investor untuk membeli atau
menjual efek-efek yang tercatat di bursa. Di pasar ini, efek-efek diperdagangkan
dari satu investor ke investor lain.
Universitas Sumatera Utara
Menurut Pasal 1 angka 5 Undang-Undang No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar
Modal: 26
Salah satu jenis dari derivatif ini adalah Efek beragun aset (EBA), EBA
diatur dalam Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal Nomor KEP-
28/PM/2003. Menurut Pasal 1 huruf b dari peraturan tersebut, yang dimaksud
dengan EBA adalah:
”Efek adalah surat berharga, yaitu surat pengakuan utang, surat berharga
komersial, saham, obligasi, tanda bukti utang, Unit Penyertaan Kontrak Investasi
Kolektif, Kontrak berjangka atas Efek, dan setiap derivatif dari Efek.”
27
Sedangkan KIK-EBA merupakan kontrak antara Manajer Investasi dan
Bank Kustodian yang mengikat pemegang EBA, dimana Manajer Investasi diberi
kewenangan untuk mengelola portofolio investasi kolektif dan Bank Kustodian
”Efek Beragun Aset adalah Efek yang diterbitkan oleh Kontrak Investasi Kolektif Efek Beragun Aset yang portofolionya terdiri dari aset keuangan berupa tagihan yang timbul dari surat berharga komersial, tagihan kartu kredit, tagihan yang timbul dikemudian hari (future receivables), pemberian kredit termasuk kredit pemilikan rumah atau apartemen, Efek bersifat utang yang dijamin oleh Pemerintah, Sarana Peningkatan Kredit (Credit Enhancement) / Arus Kas (Cash Flow), serta asset keuangan setara dan aset keuangan lain yang berkaitan dengan aset keuangan tersebut”.
Efek Beragun Aset merupakan efek yang diterbitkan karena adanya
Kontrak Investasi Kolektif Efek Beragun Aset (KIK-EBA) yang portofolionya
terdiri dari aset keuangan yang timbul dari adanya piutang yang sudah ada
maupun piutang yang akan timbul dikemudian hari.
26 Pasal 1 angka 5 Undang-undang No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal. 27 Pasal 1 huruf b, Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal Nomor KEP-
28/PM/2003 tentang Pedoman Kontrak Investasi Kolektif Efek beragun Aset,
Universitas Sumatera Utara
diberi wewenang untuk melaksanakan penitipan kolektif. KIK-EBA dapat timbul
dari adanya sekuritisasi aset tagihan dari perusahaan tertentu dirubah menjadi aset
yang lebih likuid melalui penciptaan surat berharga.28
Sekuritisasi Aset menurut Pasal 1 butir 2 Peraturan Bank Indonesia No.
7/4/PBI/2005 Tentang Prinsip Kehati-hatian Dalam Aktivitas Sekuritisasi Aset
Bagi Bank Umum merupakan penerbitan surat berharga oleh penerbit efek
beragun aset yang didasarkan pada pengalihan aset keuangan dari kreditur asal
yang diikuti dengan pembayaran yang berasal dari hasil penjualan efek beragun
aset kepada pemodal.
29
F. Metode Penulisan
Dalam hal ini, apa yang dikemukakan dalam tulisan ini merupakan
pengambilan bahan tidak terlepas dari media cetak dan media elektronik. Maka
haruslah menggunakan metode penulisan yang sesuai dengan bidang yang diteliti.
Adapun penelitian yang digunakan dapat diuraikan sebagai berikut:
1. Jenis Penelitian
Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini disesuaikan
dengan permasalahan yang diangkat di dalamnya. Dengan demikian, penelitian
yang dilaksanakan adalah penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang
dilakukan dengan cara menganalisa hukum yang tertulis dari bahan pustaka atau
28 Ishwahjudi A. Karim, Prespektif Hukum Kontrak Investasi Kolektif Efek Beragun Aset
(KIK-EBA), (Jakarta: KarimSyah Law Firm, 2005), hlm. 1. 29 Pasal 1 butir 2, Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/4/PBI/2005 tentang Prinsip Kehati-
hatian dalam Aktivitas Sekuritisasi Aset Bagi Bank Umum.
Universitas Sumatera Utara
data sekunder belaka yang lebih dikenal dengan nama dan bahan acuan dalam
bidang hukum atau bahan rujukan bidang hukum.30
2. Data dan Sumber Data
Data yang digunakan dalam menyusun skripsi ini adalah data sekunder.
Data sekunder diperoleh dari :
a. Bahan Hukum Primer
Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang sifatnya mengikat
masalah-masalah yang akan diteliti, berupa peraturan perundang-undangan
di bidang hukum yang mengikat, antara lain Undang-undang Nomor 8
Tahun 1995 tentang Pasar Modal, dan peraturan-peraturan lain mengenai
kontrak investasi kolektif efek beragun aset.
b. Bahan Hukum Sekunder
Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan
terhadap bahan hukum primer, yaitu hasil karya di kalangan hukum yang
ada relevansinya dengan masalah-masalah yang akan diteliti, berupa buku-
buku, pendapat-pendapat para sarjana yang berhubungan dengan skripsi
ini.
c. Bahan Hukum Tersier
Bahan hukum tersier atau bahan hukum penunjang, yaitu bahan hukum
yang memberikan petunjuk atau penjelasan bermakna terhadap bahan
30 Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif; Suatu Tinjauan
Singkat, (Jakarta: RadjaGrafindo Persada, 2007), hlm. 33.
Universitas Sumatera Utara
hukum primer dan/atau bahan hukum sekunder, yaitu kamus hukum,
ensiklopedi, majalah, media massa dan internet.
3. Teknik Pengumpulan Data
Untuk melengkapi penulisan skripsi ini agar tujuan dapat lebih baik,
terarah dan dapat dipertanggung jawabkan, maka digunakan metode penelitian
hukum normatif. Dengan pengumpulan data secara studi pustaka (Library
Research).
Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan suatu penelitian
kepustakaan (Library Research). Dalam hal ini penelitian hukum dilakukan
dengan cara penelitian kepustakaan atau disebut dengan penelitian normatif yaitu
penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder
belaka yang lebih dikenal dengan nama dan bahan acuan dalam bidang hukum
atau bahan rujukan bidang hukum
Metode Library Research adalah mempelajari sumber-sumber atau bahan-
bahan tertulis yang dijadikan bahan dalam penulisan skripsi ini. Berupa rujukan
beberapa buku wacana yang dikemukakan oleh pendapat para sarjana ekonomi
dan hukum yang sudah mempunyai nama besar dibidangnya, koran, serta majalah.
4. Analisis Data
Penelitian yang dilakukan dalam skripsi ini termasuk ke dalam tipe
penilitian hukum normatif. Pengolahan data pada hakekatnya merupakan kegiatan
Universitas Sumatera Utara
untuk melakukan analisa terhadap permasalahan yang akan dibahas. Analisis data
dilakukan dengan: 31
b. Memilih kaidah-kaidah hukum atau doktrin yang sesuai dengan penelitian.
a. Mengumpulkan bahan-bahan hukum yang relevan dengan permasalahan
yang diteliti.
c. Mensistematisasikan kaidah-kaidah hukum, azas atau doktrin.
d. Menjelaskan hubungan-hubungan antara berbagai konsep, pasal atau
doktrin yang ada.
e. Menarik kesimpulan dengan pendekatan deduktif.
G. Sistematika Penulisan
Skripsi ini dibagi ke dalam beberapa bagian yang masing-masing bagian
menjelaskan dan menguraikan objek penelitian sebagai suatu rangkaian bahasan
yang sistematis. Adapun sistematika dari penelitian ini terdiri dari :
BAB I : PENDAHULUAN
Bab I ini akan membahas mengenai latar belakang penulisan
skripsi, perumusan masalah, yang dilanjutkan dengan tujuan dan
manfaat penulisan, keaslian penulisan, tinjauan kepustakaan,
metode penulisan dan diakhiri dengan sistematika penulisan
skripsi.
31 Amiruddin dan Zainal Asikin, Pengantar Metode Peneltian Hukum, (Jakarta:
RajaGrafindo Persada, 2004), hlm. 45.
Universitas Sumatera Utara
BAB II : PERJANJIAN KONTRAK INVESTASI KOLEKTIF EFEK
BERAGUN ASET (ASSET BACKED SECURITIES) DALAM
PASAR MODAL INDONESIA
Bab II ini akan menguraikan mengenai objek penelitian, yaitu
tentang Kontrak Investasi Kolektif Efek Beragun Aset. Yang akan
Penulis kemukakan dalam Bab ini adalah latar belakang penerbitan
kontrak investasi kolektif efek beragun aset dalam pasar modal
Indonesia, perjanjian KIK-EBA, dan Mekanisme perdagangan efek
beragun aset.
BAB III : KEDUDUKAN HUKUM PEMEGANG UNIT PENYERTAAN
KONTRAK INVESTASI KOLEKTIF EFEK BERAGUN ASET
Bab III ini menguraikan tentang pengalihan aset dari kreditur awal
kepada manajer investasi serta kedudukan hukum pemegang unit
penyertaan KIK EBA atas aset yang merupakan jaminan
kebendaan atas piutang kreditur originator.
BAB IV : AKIBAT HUKUM PEMEGANG UNIT PENYERTAAN
KONTRAK INVESTASI KOLEKTIF EFEK BERAGUN ASET
(ASSET BACKED SECURITIES) DALAM KEPAILITAN
ORIGINATOR
Bab IV ini menguraikan tentang Akibat Hukum Terhadap Aset
Yang Disekuritisasi Apabila Terjadi Kepailitan Atau Insolvensi
Atas Kreditur Originator. Selanjutnya Penulis juga menguraikan
Universitas Sumatera Utara
tentang perlindungan hukum terhadap investor dalam mekanisme
perdagangan KIK EBA menurut UU Nomor 8 Tahun 1995 tentang
Pasar Modal dan Penulis juga memaparkan tentang kedudukan
hukum pemegang unit penyertaan KIK EBA dalam kepailitan
originator dihubungkan dengan Undang-undang No. 37 Tahun
2004 tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran
Utang.
BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN
Bab V ini merupakan bab terakhir dalam penulisan skripsi ini
dimana Penulis akan membuat kesimpulan dari keseluruhan uraian
skripsi dan memberikan beberapa saran yang diajukan Penulis
sehubungan dengan kontrak investasi kolektif efek beragun aset.
Universitas Sumatera Utara