bab i pendahuluan - repository.unissula.ac.idrepository.unissula.ac.id/8687/4/bab i_1.pdf · 1.1...

1

BAB IPENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Konsep utama dalam penelitian ini didasari oleh adalah kenyataan bahwa

umat Islam menduduki bagian yang besar dalam populasi umat manusia dimuka

bumi. Keseluruhan umat Islam tersebut dipersatukan bukan saja oleh kesamaan

agama, tetapi juga oleh kesamaan hukum (Islam) yang menaunginya.

Menurut Houssain Kettani1 penduduk dunia yang beragama Islam akan

terus mengalami perkembangan sebagaimana terlihat dalam tabel dibawah ini:

Tabel 1. Laju Pertumbuhan Penduduk Muslim di Dunia.

Year Population Muslim % Muslims2000 6,150,471,087 22.72 1,397,526,6912010 6,925,824,107 23.90 1,654,941,3942020 7,798,921,234 25.13 1,959,770,0952030 8,782,084,481 26.43 2,320,746,1242040 9,889,189,225 27.79 2,748,211,4292050 11,135,860,028 29.22 3,254,412,8722075 14,984,127,319 33.14 4,966,253,886

Hal tersebut sejalan dengan hadis yang diriwatkan oleh Tsauban r.a.

Maula2 dari Rasulullah SAW yang berbunyi:

1Houssain Kettani, 2010 World Muslim Popolation, Department of Electrical andComputer Engineering and Computer Science Polytechnic University of Puerto Rico, San Juan,Puerto Rico, USA [email protected], Proceedings of the 8th Hawaii International Conferenceon Arts and Humanities, Honolulu, Hawaii, January 2010 , Sumber: http://www.30-days.net/reveal/wp-content/uploads/pdf/muslim_populationsHICAH2010.pdf, diunduh hariSabtu tanggal 12 Juli 2014 jam 19.07 WIB.

2Dewan Asatidz, Hadis Tentang Kaum Muslimin Di Akhir Zaman, Sumber:http://www.pesantrenvirtual.com/index.php?option=com_content&view=article&catid=1:tanya-jawab&id=483:hadis-tentang-kaum-muslimin-di-akhir-zaman, diunduh hari Selasatanggal 23 September 2014 jam 09.39 WIB.

2

Yang artinya: "Dari Tsauban ia berkata: Rasulullah Saw bersabda: "Suatu masananti, bangsa-bangsa akan memperebutkan kalian seperti orang-orang yangsedang makan yang memperebutkan makanan di atas nampan". Kemudian adasahabat yang bertanya: "Apakah saat itu kita (kaum Muslimin) berjumlah sedikit[sehingga bisa mengalami kondisi seperti itu]?". Rasulullah Saw menjawab:"Sebaliknya, jumlah kalian saat itu banyak, namun kalian hanyalah bak buih diatas air bah [yang dengan mudah dihanyutkan ke sana ke mari]. Dan Allah SWTakan mencabut rasa takut dari dalam diri musuh-musuh kalian terhadap kalian,sementara Dia meletakkan penyakit wahn dalam hati kalian." Ada sahabat yangbertanya lagi: "Wahai Rasulullah Saw, apakah wahn itu?" beliau menjawab:"Cinta dunia dan takut mati".

Sesungguhnya hasil penelitian yang menyatakan bahwa umat Islam

disuatu masa akan menjadi penduduk mayoritas dimuka bumi ini adalah

merupakan suatu kabar gembira sebagaimana difirmankan Allah SWT dalam

surah / surat : Al-Anbiyaa/21:107.

Menurut Edi Santoso: “Di negara-negara Islam atau negara-negara yang

populasi penduduknya sebagian besar adalah Muslim seperti Indonesia, mereka

memandang bahwa prinsip perlindungan HKI sebagai konsep yang datang dari

dunia Barat. Ini bukan bersumber dari konsep agama, sehingga mereka enggan

untuk menerimanya”3. Hal tersebut dapat dipahami karena khususnya di Indonesia

perlindungan Hak Kekayaan Intelektual didasarkan kepada persetujuan antara

Indonesia dengan WTO (World Trade Organization) yang merupakan satu-

satunya organisasi internasional yang mengatur perdagangan internasional terkait

dengan persetujuan tentang Aspek Dagang dari Hak Kekayaan Intelektual

(TRIPs/Trade Related aspects of Intellectual Property Rights).

3Edi Santoso, Konsep Hukum Islam Di Dalam Hukum Perdagangan Internasional TerkaitDengan Isu HKI Di Indonesia, Makalah hasil penelitian (research paper) ini telah diterjemahkanke dalam bahasa Inggris dengan judul “Islamic Law Concept in International Trade Law Relate toIPRs Issues in Indonesia”, yang telah terpilih oleh University of Innsbruck, Austria, untukdipresentasikan pada acara “International Conference of Islam and International law” diUniversity of Innsbruck, tanggal 14 – 15 June 2012, Innsbruck, Austria, hlm. 4.

3

Menjadi suatu pertanyaan; apakah di dalam hukum sara terdapat

pengaturan tentang HKI? Di dalam Al Quran disebutkan sebanyak tujuh kali

bahwa Al Quran adalah “Kitab yang menjelaskan segala sesuatu”. Hal tersebut

terdapat di dalam Al Quran surat “al-Hijr: 1, asy-Syu’araa: 2 dan 195, an-Naml: 2,

al-Qasas: 2, Yaasiin: 69, az-Zukhruf: 1”4. Dengan demikian dapat dipastikan

bahwa di dalam Al Quran memang terdapat pengaturan tentang HKI, masalahnya

adalah; apakah kita dapat menemukannya? Meskipun demikian, peneliti yakin

bahwa pengaturan tentang HKI tersebut dapat ditemukan di dalam Al Quran

karena ayat-ayat di dalam Al Quran mudah dimengerti dan mudah diingat karena:

“Sesungguhnya Kami membuat Al-Qur’an ini mudah dimengerti dan diingat”

yang diulang sebanyak empat kali dalam surat al-Qamar5. Terkait dengan

perlindungan HKI Syariah ini, sudah dilakukan penelitian oleh peneliti dan hasil

penelitiannya dituangkan dalam bentuk tesis dengan judul Perlindungan Hak

Kekayaan Intelektual Berdasarkan Prinsip Syariah Dalam Perdagangan

Internasional Dan Implementasinya Pada Negara Kesejahteraan. Agar ayat-ayat

Al Quran yang diturunkan dari “langit” dan “landing” di “bumi” dapat menyentuh

langsung permasalahan yang ada di masyarakat, maka diperlukan suatu standar

penafsiran yang baku (disepakati) dengan “diwarnai” teori-teori sosial yang

sedang berkembang6.

Dewasa ini ada kecenderungan munculnya kesadaran di kalangan

pembentuk peraturan perundang-undangan tentang pentingnya unsur syariah

4Mohammad Baharun, 2012, Islam Idealistas Islam Realitas, Jakarta, Gema Insani, hlm.37.

5Op.cit., hlm. 36.6Op.cit., hlm 38.

4

dalam sebuah peraturan perundang-undangan agar dapat mengakomodasikan

kepentingan masyarakat pada zamannya. Kesadaran seperti itu bukan hanya ada di

Indonesia, bahkan di Amerika Serikat para pembuat undang-undang mulai

menyadari hal tersebut. Berikut ini adalah tulisan Dahlan7 tentang hal tersebut.

“Kejutan baru: Amerika, kampiun Negara demokrasi itu, kini punyaperaturan daerah (perda) syariah. Dengan perda baru itu, kini pedagang di NegaraBagian Indiana, tempat saya belajar, boleh menolak melayani konsumen berdasarkeyakinan agama.Parlemen setempat (gabungan anggota DPRD dan anggota senatdaerah) mengesahkan perda itu pekan lalu.Inilah Negara bagian pertama diAmerika Serikat (AS) yang memiliki aturan seperti itu”.

“Pada masa pemerintahan Daendels, telah berkembang anggapan umum

yang mengatakan bahwa hukum asli pribumi adalah hukum Islam. Begitu pun

Raffles, berpendirian bahwa hukum yang berlaku di Jawa adalah hukum Islam

(The Kor’an Noerm General Law of Java)”8.

Fakta yuridis tentang adanya interaksi antara unsur-unsur syariah dengan

unsur-unsur bukan syariah dalam pembentukan sebuah peraturan perundang-

undangan telah memberikan kesadaran kepada kita tentang pentinya suatu model

interaksi tersebut. Dalam hal ini kita mengenal dua model, yaitu; (1) nasionalisasi

hukum Islam, dan (2) Islamisasi hukum nasional. Proses nasionalisasi hukum

Islam atau Islamisasi hukum nasional inilah yang dimaksud oleh peneliti sebagai

resepsi kaidah syariah dalam sistem hukum Indonesia.

Meskipun mayoritas bangsa Indonesia beragama Islam, tetapi tidak

menjadikan Islam sebagai dasar negara. Dalam hal ini menurut Ija Suntana9

7Dahlan Iskan, Semoga Saya Tidak 100 Persen Laki-Laki, Harian Umum BandungEkspres terbitan hari Selasa tanggal 7 April 2015, hlm. 1.

8A. Rahmat Rosyadi dan H. M. Rais Ahmad, 2006, Formalisasi Syariat Islam dalamPerspektif Tata Hukum Indonesia, Bogor, Ghalia Indonesia, hlm. 75.

9Ija Suntana, 2010, Pemikiran Ketatanegaraan Islam, Bandung, Pustaka Setia, hlm. 85.

5

“Secara praktis, hubungan Islam dengan negara di dunia menghasilkan dua tipe

negara”, yaitu:

1) Negara Islam (Islamic state), yaitu negara yang menjadikan Islam sebagai

agama resmi negara dan mencantumkannya dalam undang-undang negara.

2) Negara muslim (moslem countries), yaitu negara yang mayoritas

penduduknya beragama Islam tetapi tidak menyebut secara langsung

bahwa Islam sebagai agama resmi negara. Meskipun demikian nilai-nilai

keislaman masuk kedalam sendi-sendi kehidupan berbangsa dan

bernegara.

Faktanya Indonesia dapat dilihat dari dua sisi yang berbeda. Secara “de

facto” Indonesia adalah negara muslim (moslem countries)10. Selain itu secara “de

jure”, Indonesia bisa disebut juga sebagai negara Islam (Islamic state). Hal

tersebut disebabkan karena menurut Keputusan Muktamar Nahdlatul Ulama (NU)

Ke-11 yang diselengarakan di Banjarmasin pada tanggal 9 Juni 1936 telah

memberikan status hukum kepada negara Indonesia (yang pada saat itu belum

lahir) dan masih dikuasai oleh penjajah sebagai Dâr al-Islâm (negeri Islam)11.

Proses pemberlakuan hukum Islam di Indonesia adalah sebuah proses

bagaimana hukum Islam dapat diterima dan diberlakukan di Indonesia setelah

mengalami resepsi dan harmonisasi dengan hukum yang sudah ada terlebih

10Mayoritas penduduk Indonesia beragama Islam tetapi tidak menyebut secara langsungbahwa Islam sebagai agama resmi negara.Meskipun demikian nilai-nilai keislaman masukkedalam sendi-sendi kehidupan berbangsa dan bernegara melalui peraturan perundang-undanganyang menganrung unsur-unsur syariah.

11Marzuki Wahid, 2014, Fiqh Indonesia Kompilasi Hukum Islam dan Counter LegalDraft Kompilasi Hukum Islam dalam Bingkai Politik Hukum Indonesia, Cirebon, Marja, hlm. xii-xiii.

6

dahulu di Indonesia baik berupa hukum adat maupun hukum Belanda yang

diberlakukan di Indonesia dengan asas konkordansi.

Proses pemberlakuan hukum Islam di Indonesia terkait erat dengan proses

Islamisasi yang terjadi di Indonesia. Pada dasarnya ada dua sifat Islamisasi yang

mungkin terjadi di Indonesia, yaitu12; (1) adhesi, dan (2) konversi. Adhesi adalah

suatu proses perpindahan keyakinan orang Indonesia ke dalam Islam dengan tidak

meninggalkan keyakinan dan praktik ritual lamanya. Dengan demikian Islam

dianggap sebagai pelengkap dari agama lama orang Indonesia tersebut.

Sedangkan pada proses konversi terjadi hal yang sebaliknya, dimana Islam

menggantikan agama/keyakinan serta praktek ritual lama orang Indonesia. Dedi

Ismatullah13 berpendapat bahwa; (1) Islamisasi yang terjadi di Indonesia adalah

bersifat konversi, dan (2) perpindahan agama orang Indonesia kepada Islam tidak

merupakan kompromi dengan agama/kepercayaan lama.

Menurut Pijnappel, Islam Indonesia berasal dari kawasan Gujarat dan

Malabar. Pendapat tersebut diperkuat oleh Snouck Hurgronye dengan tambahan

bahwa di wilayah India selatan sejumlah muslim Dhaka hidup menjadi perantara

perdagangan antara Timur Tengah dengan Indonesia. Sedangkan menurut

Moquette, asal mula Islam di Indonesia adalah berasal dari Gujarat dengan teori

“batu nisan” makam Malik Ash-Shalih di Pasai yang dalam perkembangannya

banyak dikritik oleh ilmuwan lainnya. Sedangkan Clifford Geertz14 berpendapat

bahwa agama Islam yang masuk ke Indonesia telah dipengaruhi oleh unsur-unsur

mistis yang berasal dari Pesia dan India. Perndapat yang berbeda disampaikan

12Dedi Ismatullah, 2011, Sejarah Sosial Hukum Islam, Bandung, Pustaka Setia, hlm. 357.13Op.cit., hlm. 358.14Op.cit., hlm. 361.

7

oleh Mulder yang mengatakan bahwa agama-agama yang masuk ke Asia

Tenggara sudah mengalami proses lokalisasi. Dengan demikian Islam yang ada di

Indonesia sudah menyerap tradisi dan kepercayaan lokal dan menjadikannya

bagian dari Islam itu sendiri.

Ada beberapa teori yang dapat menerangkan bagaimana proses

pemberlakuan hukum Islam di Indonesia, diantaranya:

1) Teori Penerimaan Otorisasi Hukum.

Teori ini diperkenalkan oleh H.A.R.Gibb15 dalam bukunya yang bernama

The Modern Trends of Islam. Menurut teori ini; orang Islam akan

menerima otoritas (memberlakukan) hukum Islam terhadap dirinya

sebagai konsekuensi apabila orang tersebut menerima Islam sebagai

agamanya. Tingkat penerimaan hukum Islam tersebut akan berbeda-beda

dari satu muslim dengan muslim lainnya, hal tersebut ditentukan oleh

tingkatan takwa yang bersangkutan. Menurut Gibb, hukum Islam

mempersatukan etika sosial umat Islam. Diantara umat Islam terjadi

perbedaan paham hukum dan praktek hukum, tetapi etika hukumnya sama.

2) Teori Receptie in Complexu.

Teori ini dikemukakan oleh Lodewijk Willem Christian Van den Berg.

Menurut teori ini, orang Islam memberlakukan hukum Islam karena

mereka telah memeluk agama Islam. “Hukum Islam telah mengubah pola

pemikiran dan cara pandang kesadaran masyarakat Indonesia sehingga


8

menjadikannya sebagai adat dan perilaku keseharian”. Van den Berg

mengatakan bahwa “bagi rakyat pribumi berlaku hukum agamanya”16.

3) Teori Receptie.

Teori receptie dikemukakan oleh Christian Snouch Hurgronye. Menurut

teorinya, “bagi rakyat pribumi pada dasarnya berlaku hukum adat; hukum

Islam berlaku jika norma hukum Islam itu telah diterima oleh masyarakat

sebagai hukum adat. Dalam hal ini Snouch Hurgronye memposisikan

hukum Islam sebagai bagian dari hukum adat, dengan demikian

kedudukan hukum adat lebih tinggi dari pada hukum Islam.

4) Teori Receptie Exit.

Apabila teori receptie dari Snouch Hurgronyo ditempatkan pada posisi

sebagai tesis, maka teori receptie exit yang dikemukakan oleh Hazairin17

adalah antitesisnya. Teori ini menghendaki agar seluruh undang-undang

warisan pemerintah Belanda yang diberlakukan setelah Indonesia merdeka

berdasarkan Pasal II Aturan Peralihan UUD 1945, yang keberadaannya

didasarkan kepada teori receptie dianggap tidak berlaku lagi karena

“jiwanya” bertentangan dengan jiwa UUD 1945.

5) Teori Receptio a Contrario.

Teori ini dikembangkan oleh H. Sayuti Thalib18. Menurut teori ini; (1)

bagi orang Islam berlaku hukum Islam, (2) hal tersebut sesuai dengan

kenyakinan dan cita-cita hukum, cita-cita batin, dan moralnya, dan (3)


17Op.cit., hlm. 82.18Op.cit., hlm. 83.

9

Hukum adat berlaku bagi orang Islam jika tidak bertentangan dengan

agama Islam dan hukum Islam. Menurut teori ini, kedudukan hukum Islam

lebih tinggi dibandingkan dengan hukum adat.

6) Teori Eksistensi.

Yang mengemukakan teori ini adalah H. Ichtijanto S. A19. Menurutnya,

ada hukum Islam didalam hukum nasional. Hal tersebut disebabkan karena

eksistensi hukum Islam adalah salah satu sumber hukum nasional, yaitu; (1)

eksistensi hukum Islam merupakan bagian integral dari hukum nasional

Indonesia, (2) keberadaan, kemandirian, kekuatan, dan wibawa hukum Islam

diakui oleh hukum nasional serta diberi status sebagai hukum nasional, (3) norma-

norma hukum Islam berfungsi sebagai penyaring bahan-bahan hukum nasional

Indonesia, dan (4) sebagai bahan dan unsur utama hukum nasional Indonesia.

Dari uraian diatas dapat diketahui bahwa telah terjadi kesenjangan antara

adanya kebutuhan undang-undang sesuai syariah (das sollen), khususnya undang-

undang hak cipta syariah dengan kenyataan bahwa undang-undang hak cipta yang

berlaku di Indonesia belum menjadikan syariah sebagai salah satu dasar hukum

pembentukannya (das sein). Indonesia adalah negara kesejahteraan, dengan

demikian penyelenggara kesejahteraan di Indonesia (termasuk penyelenggaraan

undang-undang sesuai syariah) merupakan tugas negara (pemeriantah).


10

Penelitian ini layak dilakukan karena20:

1) Masalah tersebut sebagaimana dirumuskan dalam rumusan masalah

penelitian ada dalam jangkauan kemampuan peneliti (manageable topic).

2) Data yang diperlukan oleh peneliti mudah didapat (obtainable data).

3) Rumusan masalah penelitian termasuk penting dan aktual untuk diteliti

(significance) karena belum pernah diteliti oleh peneliti lainnya.

4) Peneliti tertarik meneliti masalah tersebut (interested topic).

1.2 Rumusan Masalah

Rumusan masalah di dalam penelitian ini disusun sebagai berikut:

1) Benarkah telah terjadi proses nasionalisasi kaidah syariah Islam di dalam

undang-undang tentang hak cipta pada sistem hukum di Indonesia saat ini?

2) Faktor-faktor apakah yang cukup dominan yang dapat mempengaruhi

proses nasionalisasi kaidah syariah Islam di dalam undang-undang tentang

hak cipta pada sistem hukum di Indonesia saat ini?

3) Bagaimanakah resepsi dan harmonisasi kaidah syariah Islam dalam

undang-undang tentang hak cipta?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini dirumuskan sebagai berikut:

1) Mengkaji dan menganalisa proses nasionalisasi kaidah syariah Islam

didalam undang-undang tentang hak cipta pada sistem hukum di

20 Lili Rasjidi dan Ira Thania Rasjidi, 2013, Monograf: Filsafat Ilmu, Metode PenelitianHukum Dan Menggunakan Teori/Konsep Di Bidang Ilmu Hukum, dicetak secara terbatas,Bandung, hlm. 17 pada bagian Metode Penelitian Hukum.

11

Indonesiasaat ini sehingga dapat diketahui apakah proses tersebut sudah

merupakan cara terbaik terjadinya resepsi dan harmonisasi kaidah syariah

Islam dalam sistem hukum Indonesia, ataukah justru nasionalisasi hukum

Islam lebih prospektif untuk diterapkan di Indonesia.

2) Menguji faktor-faktor apakah yang cukup dominan yang dapat

mempengaruhi proses nasionalisasi kaidah syariah Islam didalam undang-

undang tentang hak cipta pada sistem hukum di Indonesia saat ini. Dengan

demikian dapat diketahui apakah faktor-faktor dominan tersebut dapat

membantu tercapainya proses resepsi dan harmonisasi kaidah syariah

Islam dalam sistem hukum Indonesia.

3) Menformulasikanresepsi dan harmonisasi kaidah syariah Islam dalam

undang-undang tentang hak cipta pada sistem hukum Indonesia, sehingga

secara umum hukum di Indonesia dapat bersifat homogen21, tidak

terkotak-kotak yang pada akhirnya dapat menimbulkan ego sektoral.

1.4 Kegunaan Penelitian

Secara teoritis hasil penelitian ini berguna untuk:

1) Memberikan kontribusi positif terhadap perkembangan teori ilmu hukum

untuk memperkokoh posisi ilmu hukum sebagai sebuah ilmu.

2) Memperluas studi ilmu hukum terkait dengan pengaruh hukum Islam

(syariah) dalam perkembangan hukum nasional.

Sedangkan secara praktis hasil penelitian ini berguna untuk:

21“homogen/ho·mo·gen/ /homogén/ a terdiri atas jenis, macam, sifat, watak, dansebagainya yang sama”. Kamud Besar Bahasa Indonesia (KBBI),http://kbbi.web.id/homogen,diunduh hari Minggu tanggal 1 November 2015 jam 15.32 WIB.

12

1) Memberikan solusi terhadap masalah-masalah praktis yang dihadapi oleh

pihak-pihak eksekutif, legislatif dan yudikatif dalam penyusunan hukum

nasional yang mengandung muatan hukum syarah, khususnya terkait

undang-undang tentang hak cipta.

2) Memberikan solusi praktis terhadap “kekakuan” budaya hukum eropa

kontinental agar dapat mengikuti perkembangan zaman.

1.5 Kerangka Konseptual

1.5.1 Resepsi Dan Harmonisasi Kaidah Syariah

Yang dimaksud dengan resepsi dalam judul disertasi ini adalah sinonim

dengan penerimaan22. Penerimaan adalah proses atau cara (perbuatan)

menerima23. Dengan demikian yang dimaksud dengan resepsi disini adalah suatu

proses bagaimana hukum Islam (syariah) dapat diterima di dalam sistem hukum

Indonesia. Dalam resepsi ini, posisi sistem hukum Indonesia adalah unsur yang

telah ada terlebih dahulu, sedangkan hukum Islam adalah unsur yang datang

kemudian, yang kemudian diterima oleh sistem hukum Indonesia. Dalam hal ini

terjadi proses adhesi dimana hukum Islam dianggap sebagai pelengkap dari sistem

hukum Indonesia.

Didalam proses adhesi ini tidak terjadi asimilasi24 antara hukum Islam

dengan sistem hukum Indonesia. Hal tersebut disebabkan karena hasil proses

22Persamaan Kata, Persamaan Kata Dari Penerimaan, http://www.persamaankata.com/18511/penerimaan, diunduh hari Senin tanggal 7 Maret 2016 jam 19.03 WIB.

23Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Terima, http://kbbi.web.id/terima, diunduhhari Senin tanggal 7 Maret 2016 jam 19.10 WIB.

24Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Asimilasi,“asimilasi/asi·mi·la·si/ n 1 Sas penyesuaian (peleburan) sifat asli yang dimiliki dengan sifat

13

adhesi masih memperlihatkan ciri-ciri hukum Islam sebagaimana asalnya.

Demikian juga ciri-ciri sistem hukum Indonesia masih dapat dikenali dengan

mudah. Sedangkan proses asimilasi mensyaratkan adanya peleburan antara hukum

Islam dengan sistem hukum Indonesia yang menghasilkan suatu sistem hukum

baru yang tidak termasuk kedalam hukum Islam dan sistem hukum Indonesia.

Hasil resepsi hukum ini masih memperlihatkan karakter hukum Islam dan

karakter sistem hukum Indonesia. Dengan berjalannya waktu diharapkan proses

resepsi ini dapat mendekatkan karakter sistem hukum Indonesia kepada karakter

hukum Islam. Hal tersebut disebabkan karena disadari bahwa sistem hukum

Indonesia adalah sistem hukum buatan manusia, sedangkan hukum Islam adalah

ciptaan Allah SWT yang tidak diragukan lagi kebenarannya. Hukum Islam tidak

dibuat agar manusia menjadi susah (Al Quran surat Thaahaa/20:2), tetapi sebagai

peringatan (Al Quran surat Thaahaa/20:124). Hukum Islam dibuat sebagai jalan

yang lurus dan sebuah kabar gembira (Al Quran surat Al Israa/17:9).

Harmonisasi adalah upaya untuk mencari keselarasan25. Terkait dengan

judul disertasi ini, harmonisasi adalah upaya untuk mencari keselarasan antara

hukum hasil dari proses resepsi dengan sistem hukum Indonesia. Hal tersebut

mutlak dilakukan agar hukum hasil dari proses resepsi tersebut dapat

dioperasionalkan didalam sistem hukum Indonesia saat ini. Dengan adanya

harmonisasi, hukum hasil dari proses resepsi akan menjadi fakta sosial (kenyataan

empiris atau ius operatum). Bukan menjadi hukum yang dikonsepkan secara

lingkungan sekitar”, http://kbbi.web.id/asimilasi, diunduh hari Senin tanggal 7 Maret 2016 jam19.25 WIB.

25Op.cit., Harmonisasi, http://kbbi.web.id/harmonisasi, diunduh hari Senin tanggal 7Maret 2016 jam 2018 WIB.

14

filosofis-moralistis (hukum yang di cita-citakan atau ius constituendum), dan

bukan juga menjadi hukum yang hanya tertulis (positivistis atau ius constitutum)

tetapi tidak dapat dilaksanakan di dalam kehidupan masyarakat Indonesia sehari-

hari.

Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan bahwa proses resepsi dan

harmonisasi hukum ini adalah sebuah proses “membumikan” hukum langit

(hukum Ilahi) menjadi fakta sosial (hukum yang bersifat empiris).

1.5.2 Perlindungan HKI Berdasarkan Ketentuan TRIPs

Persetujuan tentang aspek dagang dari Hak Kekayaan Intelektual

(TRIPs/Trade Related aspects of Intellectual Property Rights) adalah salah satu

persetujuan antara Indonesia dengan WTO (World Trade Organization) yang

sudah diratifikasi oleh pemerintah Indonesia dengan diundangkannya Undang-

Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1994 Tentang Pengesahan

Agreement Establishing The World Trade Organization (Persetujuan

Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia). Meskipun demikian, “keberadaan

TRIPs telah menimbulkan perbedaan pendapat tentang baik atau tidaknya HKKI

bagi kepentingan negara-negara berkembang”26. Perlindungan HKI yang terdapat

didalam persetujuan TRIPs adalah sebagaimana tabel dibawah ini.

Persetujuan TRIPs mengatur masalah-masalah sebagai berikut27:

a. Penerapan prinsip-prinsip.

26Anis Mashdurohatun, 2016, Mengembangkan Fungsi Sosial Hak Cipta Indonesia(Suatu Studi pada Karya Cipta Buku), Surakarta, UNS Press, hlm. 39.

27Persetujuan TRIPs. Sumber:http://ditjenkpi.kemendag.go.id/website_kpi/files/content/4/TRIPS2005031709411420060207151224.doc, diunduh hari Minggu tanggal 21 Februari 2016.

15

b. Penyelenggaraan standard dan prinsip-prinsip.

c. Penyelenggaraan perlindungan HKI.

d. Penyelenggaraan prosedur pencegahan dan penyelesaian sengketa.

Tabel 2. Definisi Perlindungan HKI Menurut Persetujuan TRIPs

No. Perlindungan Definisi1 Hak Cipta dan Hak-

hak terkait lain“Perlindungan terhadap Hak Cipta meliputiexpressions dan tidak meliputi ide, prosedur,metode kerja atau konsep matematis sejenisnya”28

2 Merek Dagang “Setiap lambang, atau kombinasi dari beberapalambang, yang mampu membedakan barang ataujasa suatu usaha dari usaha lain, dapat menjadimerek dagang. Lambang-lambang dimaksud,terutama yang berupa rangkaian kata-kata darinama pribadi, huruf, angka, unsur figur dankombinasi dari beberapa warna dapat didaftarkansebagai merek dagang. Dalam hal suatu lambangtidak dapat membedakan secara jelas beberapabarang atau jasa satu sama lain, Anggota dapatmenetapkan persyaratan bagi pendaftarannya padasifat pembeda yang diperoleh karenapenggunaannya. Anggota dapat menetapkanpersyaratan, sebagai syarat pendaftaran suatumerek dagang, agar suatu lambang dapatdivisualisasikan”29

3 Indikasi Geografis “Indikasi geografis, sebagaimana dimaksud dalampersetujuan ini, adalah tanda yangmengidentifikasikan suatu barang sebagai berasaldari wilayah salah satu Anggota, atau suatu daerahdi dalam wilayah tersebut, dimana tempat asalbarang tersebut merupakan hal yang sangat pentingbagi reputasi dari barang yang bersangkutan karenakualitas dan karakteristiknya”30

4 Desain ProdukIndustri

“pemilik suatu desain produk industri yangdilindungi mempunyai hak untuk mencegah pihakketiga yang tidak memperoleh ijin darinya untuk

28Persetujuan TRIPs. Sumber:http://ditjenkpi.kemendag.go.id/website_kpi/files/content/4/TRIPS2005031709411420060207151224.doc, diunduh hari Minggu tanggal 21 Februari 2016,Pasal 9 ayat (2).

29Op.cit., Pasal 15 ayat (1).30Op.cit., Pasal 22 ayat (1).

16

membuat, menjual atau mengimpor benda yangmengandung atau memmuat desain yangmerupakan salinan, atau secara substansialmerupakan salinan, dari desain yang dilindungi,apabila tindakan-tindakan tersebut dilakukan untuktujuan komersial”31

5 Paten Hak eksklusif pemilik paten adalah; (a) dalamhal obyek paten adalah produk, untuk mencegahpihak ketiga yang tidak memperolehpersetujuannya untuk membuat, menggunakan,menawarkan untuk dijual, menjual, ataumengimpor barang tersebut; (b) dalam halobyek paten adalah proses, untuk mencegah pihakketiga yang tidak memperoleh persetujuannyauntuk memggunakan proses tersebut, dan untukmenggunakan, menawarkan untuk dijual, menjual,atau mengimpor barang yang dihasilkan dari prosesyang bersangkutan32

6 Desain Lay-out(topografi) dariRangkaianElektronik Terpadu

Desain Lay-out (topografi) Rangkaian ElektronikTerpadudidefinisikan sesuai dengan ketentuanpasal 2 sampai dengan 7 [kecuali Pasal 6 ayat 3],Pasal 12 dan Pasal 16 ayat 3 traktat tentang HKIatas Rangkaian Elektronik Terpadu.

7 Perlindunganterhadap Informasiyang dirahasiakan

Yang dimaksud informasi disini adalah; (a)merupakan rahasia, baik yang mempunyai bentuktertentu atau dalam wujud konfigurasi dangabungan komponen-komponennya, yang tidakdiketahui secara umum atau tidak memungkinkanakses terhadapnya oleh pihak-pihak yangberkecimpung didalam lingkungan yang secaranormal berhadapan dengan informasi yangdemikian; (b) memiliki nilai komersial karenakerahasiaannya; dan (c) telah ditangani sedemikianrupa, oleh pihak yang secara sah menguasainya,agar terjaga kerahasiannya33

Hak cipta dan hak-hak terkait lainnya pengaturannya terdapat di dalam

Pasal 9-14 persetujuan TRIPs. Perlindungan terhadap hak cipta tersebut meliputi;

31Persetujuan TRIPs. Sumber:http://ditjenkpi.kemendag.go.id/website_kpi/files/content/4/TRIPS2005031709411420060207151224.doc, diunduh hari Minggu tanggal 21 Februari 2016,Pasal 26 ayat (1).

32Op.cit., Pasal 28 ayat (1).33Op.cit., Pasal 39 ayat (2).

17

(1) expressions34, (2) program komputer, (3) kompilasi data atau materi lain, (4)

hak penyewaan program komputer, karya sinematografi, (5) lamanya

perlindungan minimal 50 tahun, (6) pembatasan dan pengecualian terhadap hak

eksklusif, dan (7) perlindungan terhadap pelaku pertunjukan, produser rekaman

(rekaman musik) dan organisasi siaran.

Pada pokoknya persetujuan TRIPs pada dasarnya menempatkan masalah

HKI sebagai hak-hak keperdataan. Meskipun demikian, Pasal 61 persetujuan

TRIPs memungkinkan diterapkannya sanksi Kriminal (hukum pidana) dalam

perkara-perkara pemalsuan merek dagang atau pembajakan hak cipta yang

dilakukan dengan sengaja.Pidana atas hal tersebut adalah penjara dan atau denda.

Pasal 67 Persetujuan TRIPs terkait dengan kerjasama teknik

memungkinkan terjadinya “intervensi” negara maju terhadap eksistensi hukum,

intitusi hukum dan lembaga atau badan lainnya disebuah negara berkembang

sebagaimana berikut ini.

“Dalam rangka mendukung pelaksanaan persetujuan ini, Anggota yangmerupakan negara maju wajib memberikan, atas dasar permohonan danpersyaratan yang disetujui bersama, kerjasama teknik dan finansial yangmeguntungkan Anggota yang merupakan negara berkembang dan negaratertinggal. Kerja sama dimaksud mencakup bantuan dalam penyiapan peraturanperundang-undangan nasional tentang perlindungan dan penegakan hukum HKIserta pencegahan penyalahgunaannya, dan termasuk bantuan mengenaipembentukan atau pemantapan lembaga dan badan yang terkait dengan masalahtersebut, termasuk pendidikan bagi personil”.

Intervensi lainnya dapat dilakukan juga oleh Dewan TRIPs berdasarkan

Pasal 68 sebagai berikut:

“Dewan TRIPs mengawasi pelaksanaan persetujuan ini dan, secarakhusus, pemenuhan kewajiban oleh para Anggota, dan wajib menyediakan

34Ekspresi atau ungkapan.

18

kesempatan bagi Anggota untuk membicarakan masalah-masalah yang berkaitandengan TRIPs. Dewan wajib melaksanakan tanggungjawab lain yang ditetapkanoleh Anggota, dan terutama wajib memberikan bantuan dalam rangkapenyelesaian sengketa. Di dalam menjalankan fungsinya, Dewan dapat mencarimasukan dan informasi dari manapun yang dianggap sesuai.Denganmengkonsultasikanya bersama WIPO, Dewan wajib mengusahakanpenyelenggaraan bentuk kerja sama yang sesuai dengan badan-badan dibawahWIPO, dalam jangka waktu satu tahun terhitung sejak tanggal pertemuanpertamanya”.

1.5.3 Perlindungan HKI Dalam Sistem Hukum Indonesia

Di Indonesia, perlindungan hak kekayaan intelektual diberikan untuk; (a)

paten, (b) merek, (c) desain industri, (d) hak cipta, (e) indikasi geografis (f) desain

tata letak sirkuit terpadu, dan (g) rahasia dagang35. Perlindungan hak kekayaan

intelektual tersebut diberikan dengan melalui mekanisme pendaftaran yang

dilakukan di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian

Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.

Selain itu ada juga perlindungan hak kekayaan intelektual yang

pendaftarannya tidak dilakukan oleh DJKI, melainkan dilakukan oleh Pusat

Perlindungan Varietas Tanaman Dan Perizinan Pertanian (Pusat PVTPP)

Sekretariat Jenderal Kementerian Pertanian, yaitu hak perlindungan varietas

tanaman. Sementara itu terhadap hak indikasi asal sebagaimana diatur dalam

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek

belum dapat dilakukan pendaftarannya karena belum ada mekanisme

pengaturannya atau pendaftarannya.

35Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum Dan Hak AsasiManusia Republik Indonesia, http://www.dgip.go.id, diunduh hari Minggu tanggal 1 November2015 jam 15.54 WIB.

19

Tabel 3. Undang-Undang Perlindungan HKI

No. Perlindungan Undang-Undang1 Hak Perlindungan

Varietas TanamanUndang-Undang Republik Indonesia Nomor 29Tahun 2000 Tentang Perlindungan VarietasTanaman

2 Hak Rahasia Dagang Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30Tahun 2000 Tentang Rahasia Dagang

3 Hak Desain Industri Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31Tahun 2000 Tentang Desain Industri

4 Hak Desain TataLetak SirkuitTerpadu

Undang-Undang Republik Indoneisa Nomor 32Tahun 2000 Tentang Desain Tata Letak SirkuitTerpadu

5 Paten Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14Tahun 2001 Tentang Paten

6 Hak atas Merek Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15Tahun 2001 Tentang Merek

7 Hak Cipta Undang-Undang Republik Indoneisa Nomor 28Tahun 2014 Tentang Hak Cipta

8 Hak IndikasiGeografis

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15Tahun 2001 Tentang Merek jo PeraturanPemerintah Republik Indonesia Nomor 51 Tahun2007 Tentang Indikasi Geografis

9 Hak Indikasi Asal Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15Tahun 2001 Tentang Merek

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak

Cipta tidak hanya menggunakan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai dasar

hukumnya, hal tersebut menyatakan secara eksplisit bahwa pembuatan undang-

undang ini tidak terkait secara langsung dengan suatu perjanjian atau persetujuan

yang bersifat internasional (multilateral). Dengan demikian menarik untuk

dicermati kesesuaian undang-undang tersebut dengan persetujuan TRIPs.

1.5.4 Perlindungan HKI Menurut Fatwa MUI

Fatwa Majelis Ulama Indonesia terkait dengan perlindungan HKI adalah

Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor: 1/MUNAS VII/MUI/5/2005 Tentang

20

Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (HKI). Berdasarkan fatwa MUI tersebut,

perlindungan HKI diberikan pada bidang-bidang sebagaimana disebutkan pada

tabel dibawah ini:

Tabel 4. Definisi Perlindungan HKI Menurut Fatwa MUI

No. Perlindungan Definisi1 Hak Perlindungan

Varietas TanamanPasal 1 angka 2 Undang-Undang RepublikIndonesia Nomor 29 Tahun 2000 TentangPerlindungan Varietas Tanaman

2 Hak Rahasia Dagang Pasal 1 angka 1 dan angka 2 serta Pasal 4 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2000Tentang Rahasia Dagang

3 Hak Desain Industri Pasal 1 angka 5 Undang-Undang RepublikIndonesia Nomor 31 Tahun 2000 Tentang DesainIndustri

4 Hak Desain TataLetak SirkuitTerpadu

Pasal 1 angka 6 Undang-Undang RepublikIndoneisa Nomor 32 Tahun 2000 Tentang DesainTata Letak Sirkuit Terpadu

5 Paten Pasal 1 angka 1 Undang-Undang RepublikIndonesia Nomor 14 Tahun 2001 Tentang Paten

6 Hak atas Merek Pasal 3 Undang-Undang Republik IndonesiaNomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek

7 Hak Cipta Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19Tahun 2002 Tentang Hak Cipta. Undang-undangtersebut sudah dicabut dan dinyatakan tidak berlakuberdasarkan ketentuan Pasal 124 Undang-UndangRepublik Indoneisa Nomor 28 Tahun 2014 TentangHak Cipta

8 Hak IndikasiGeografis

Tidak ada pengaturannya

9 Hak Indikasi Asal Tidak ada pengaturannya

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa fatwa MUI yang dimaksud

tidak mengatur tentang perlindungan hak indikasi geografis dan hak indikasi asal.

Hal ini disebabkan karena meskipun perlindungan hak indikasi geografis dan hak

indikasi asal diatur didalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15

Tahun 2001 Tentang Merek, fatwa MUI tersebut hanya merujuk kepada Pasal 3

21

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek.

Adapun hak indikasi geografi dan hak indikasi asal diatur pada Bab VII (Pasal 56-

60) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2001 Tentang

Merek.Sementara itu perlindungan yang diberikan fatwa MUI terhadap hak cipta

pun menjadi tidak dapat dioperasionalisasikan lagi karena objek hukumnya, yaitu

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta

sudah tidak ada lagi karena sudah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi

berdasarkan Pasal 124 Undang-Undang Republik Indoneisa Nomor 28 Tahun

2014 Tentang Hak Cipta.Hal tersebut sesuai dengan kaidah fikih dibawah ini.

1) Kaidah-kaidah fikih yang umum (al-qawâ’id al-fiqhiyah al-‘âmmah)

nomor 336; yang berbunyi bahwa “Pengikut menjadi gugur dengan

gugurnya yang diikuti”. Dalam hal ini fatwa MUI berkedudukan sebagai

pengikut yang mengikuti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19

Tahun 2002 Tentang Hak Cipta yang digugurkan oleh Pasal 124 Undang-

Undang Republik Indoneisa Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta.

2) Kaidah 48 Al-Wajid37 yaitu; “apabila pokoknya gugur, cabangnya juga

gugur”. Dalam hal ini fatwa MUI berkedudukan sebagai cabang dari

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2002 Tentang Hak

Cipta yang menjadi pokoknya yang gugur karena adanya ketentuan Pasal

124 Undang-Undang Republik Indoneisa Nomor 28 Tahun 2014 Tentang

Hak Cipta.

36A. Djazuli, 2014, Kaidah-Kaidah Fikih Kaidah-kaidah Hukum Islam dalamMenyelesaikan Masalah-masalah yang Praktis, Kencana, Jakarta, hlm. 92.

37Abdul Karim Zaidan, Penerjemah Muhyiddin Mas Rida, 2013, Al-Wajiz 100 KaidahFikih dalam Kehidupan Sehari-hari, Jakarta, Pustaka Al-Kautsar, hlm. 184.

22

Terkait dengan perlindungan hak cipta, menarik untuk mencermati

kesesuaian fatwa MUI tersebut dengan undang-undang hak cipta yang baru.

1.5.5 Konsep Perlindungan HKI Syariah

Konsep perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (HKI)syariah berdasarkan

Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor: 1/MUNAS VII/MUI/5/2005 Tentang

Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) tanggal 28 Juli 2005. Adapun yang

dimaksud dengan fatwa disini adalah:

1) “Penjelasan hukum syariat atas suatu permasalahan dari permasalahan-

permasalahan yang ada, yang didukung oleh dalil yang berasal dari al-

Quran, Sunnah Nabawiyyah, dan ijtihad”38.

2) Menurut Amir Syarifuddin, fatwa berarti “usaha memberikan penjelasan

tentang hukum syara’ oleh ahlinya kepada orang yang belum

mengetahuinya”39.

Gambar 1. Resepsi Hukum Positif Indonesia dan Hukum Islam dalamPerlindungan HKI Syariah

38Mardani, 2012, Fiqh Ekonomi Syariah fiqh Muamalah, Jakarta, Kencana, hlm. 212.39Ibid.

23

Gambar 2. Konsep Perlindungan HKI Syariah & Penyelesaian Sengketanya

Konsep perlindungan HKI syariah mengintegrasikan tiga peraturan

perundang-undangan, yaitu; (a) fatwa MUI Nomor: 1/MUNAS VII/MUI/2005

Tentang Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (HKI), (b) Peraturan Mahkamah

Agung Republik Indonesia Nomor: 02 Tahun 2008 Tentang Kompilasi Hukum

Ekonomi Syari’ah, dan (c) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun

2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang

Peradilan Agama jo Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2009

Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang

Peradilan Agama.Sementara itu undang-undang terkait dengan perlindungan HKI

dalam sistem hukum Indonesia menjadi bagian integral dari fatwa MUI yang

dimaksud.Dengan demikian fatwa MUI tersebut menjadi bagian dari sistem

hukum positif Indonesia terkait dengan perlindungan HKI.

Fatwa MUI berfungsi untuk mentransformasikan HKI dalam sistem

hukum positif Indonesia yang bersifat intangible menjadi mal atau harta yang

bersifat tangible yang menjadi objek akad dan dapat dipindahtangankan dengan

24

cara wakaf dan waris. Kemudian KHES mentransformasikan harta tersebut

menjadi benda sebagaimana ketentuan dalam Pasal 1 nomor 9 sampai dengan

nomor 19.

Cara memperoleh amwal (HKI) tersebut lebih jauh diatur didalam Pasal 18

KHES yaitu melalui; (a) pertukaran, (b) pewarisan, (c) hibah, (d) wasiat, (e)

pertambahan alamiah, (f) jual-beli, (g) luqatbah, (h) wakaf, dan (i) cara lain yang

dibenarkan menurut syariah. Sebagaimana terhadap harta (mal) pada umumnya,

maka terhadapnya HKI syariah inipun dikenai kewajiban zakat dan dapat

dihibahkan sebagaimana diatur didalam Buku III KHES.

Terhadap masalah HKI syariah tersebut dimungkinkan terjadi silang

sengketa diantara para pemegang kepentingannya. Terhadap hal itu dapat

dilakukan penyelesian dengan menggunakan dua cara, yaitu; (a) melakui litigasi,

dan (b) non litigasi.

Kewenangan pengadilan agama untuk menyelesaikan sengketa HKI

syariah berdasarkan ketentuan Pasal 49 Undang-Undang Republik Indonesia

Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun

1989 Tentang Peradilan Agama jo Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 50

Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun

1989 Tentang Peradilan Agama. “Pengadilan agama bertugas dan berwenang

memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-

orang yang beragama Islam di bidang: (a) perkawinan, (b) waris, (c) wasiat, (d)

hibah, (e) wakaf, (f) zakat, (g) infaq, (h) shadaqah, dan (i) ekonomi syari’ah”.

Kemudian dijelaskan didalam penjelasan huruf (i) undang-undang tersebut bahwa;

25

“Yang dimaksud dengan "ekonomi syari'ah" adalah perbuatan atau kegiatan usaha

yang dilaksanakan menurut prinsip syari'ah, antara lain meliputi: (a) bank

syari’ah, (b) lembaga keuangan mikro syari’ah, (c) asuransi syari’ah, (d)

reasuransi syari’ah, (e) reksa dana syari’ah, (f) obligasi syari'ah dan surat

berharga berjangka menengah syari'ah, (g) sekuritas syari'ah, (h) pembiayaan

syari'ah, (i) pegadaian syari'ah, (j) dana pensiun lembaga keuangan syari'ah, dan,

(k) bisnis syari'ah”.

1.6 Kerangka Teori

“Pancasila merupakan sumber dari segala sumber hukum negara”40 dan

menurut Soekarno Pancasila adalah jiwa bangsa41, sedangkan “Undang-Undang

Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 merupakan hukum dasar dalam

peraturan perundang-undangan”42.Dengan demikian segala peraturan perundang-

undangan yang ada di Indonesia harus mengacu (sesuai/selaras)kepada Pancasila

dan Undang-Undang Dasar 1945.

Menurut alinea keempat Pembukaan (Preambule) Undang-Undang Dasar

1945, tujuan dibentuknya Pemerintah Republik Indonesia adalah untuk

“…melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan

untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa,…”,

adapun cara untuk mencapai hal tersebut adalah “…dengan mewujudkan suatu

40Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2004 Tentang PembentukanPeraturan Perundang-Undangan, Pasal 2.

41Munir Fuady, Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia Eksistensi Sila KelimaPancasila Dalam Percaturan Masyarakat Global, dalam Amad Sudiro dan Deni Bram (ed.), 2013,Hukum Dan Keadilan Aspek Nasional & Internasional, Jakarta, RajaGrafindo Persada, hlm. 164.

42Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2004 Tentang PembentukanPeraturan Perundang-Undangan, Pasal 3 ayat (1).

26

Keadilan Sosial bagi seluruh rakyat Indonesia …”. Hal tersebut merupakan cita-

cita luhur bangsa Indonesia yang merupakan cita-cita sepanjang masa yang harus

selalu diupayakan pencapaiannya43. Menurut Munir Fuady44, “keadilan sosial

adalah pemaknaan keadilan ke dalam tatanan hidup masyarakat”. Adapun

menurut John Rawls45, keadilan harus berisikan dua proposisi, yaitu:

1) “Setiap manusia memiliki hak yang sama untuk memenuhikemerdekaan/kebebasan dasar di antara satu manusia dengan manusialainnya.

2) Bahwa suatu ketimpangan ekonomi dan sosial haruslah dihilangkanmelalui jaminan terhadap terlaksananya penghargaan yang logis dari setiapmanusia untuk keuntungannya masing-masing, dan dijamin terbukanyasemua posisi dan jabatan dalam masyarakat bagi semua anggotamasyarakat yang memenuhi persyaratan yang logis”.

Keadilan sosial muncul dalam tiga bentuk46, yaitu:

1) Model keadilan sosial hukum. Keadilan sosial (keadilan masyarakat)

tercapai apabila hukum dapat menjamin keadilan yang maksimum bagi

seseorang (keadilan individu) untuk kemudian keadilan tersebut dapat

diberikan kepada orang sebanyak-banyaknya. Hal tersebut sesuai dengan

pendapat aliran utilitiarisme.

2) Model keadilan sosial pemerataan. Keadilan sosial dimaknai sebagai

kemakmuran masyarakat yang menjadi tugas utama pemerintah. Negara

harus menjamin distribusi pendapatan, sumber daya, ekonomi, kesempatan

dan lain-lain.

43Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor VII/MPR/2001Tentang Visi Indonesia Masa Depan, Bab II Cita-Cita Luhur Bangsa Indonesia.

44Munir Fuady, Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia Eksistensi Sila KelimaPancasila Dalam Percaturan Masyarakat Global, dalam Amad Sudiro dan Deni Bram (ed.), 2013,Hukum Dan Keadilan Aspek Nasional & Internasional, Jakarta, RajaGrafindo Persada, hlm. 164.

45Op.cit., hlm. 165.46Op.cit., hlm. 165-166.

27

3) Model keadilan sosial internal masyarakat. Adalah keadilan sosial yang

dijalankan di masyarakat yang memiliki elemen-elemen, yaitu; (1)

persamaan (equality), (2) keseimbangan (equity), (3) solidaritas sosial

(social solidarity), (4) marwah dan harga diri (dignity) dari setiap anggota

masyarakat, serta (5) perlindungan hak asasi manusia (human rights).

Dalam perkembangannya ada beberapa prinsip yang mendasari konsep

keadilan sosial47, yaitu:

1) Prinsip keadilan distributif (distributive justice). Menurut Aristoteles,

“keadilan adalah sesuatu keputusan yang konstan dari negara sebagai

otoritas kekuasaan untuk memberikan hak kepada setiap orang, dengan

mendistribusikan barang-barang secara bervariasi sesuai dengan prestasi,

jasa baik atau buruk, kebutuhan, dan lain-lain”.

2) Prinsip kesejahteraan masyarakat (social welfare). Yang paling penting

dalam masyarakat adalah tingkatan kesejahteraan dari masyarakat tersebut.

Ada atau tidak adanya kesamaan kesejahteraan dalam masyarakat hanya

merupakan tambahan pertimbangan dalam mencapai suatu keadilan sosial.

3) Prinsip sosialisme. Merupakan prinsip politik dan ekonomi terkait dengan

pendistribusian sumber daya dan kekayaan yang adil untuk setiap anggota

masyarakat.

47Munir Fuady, Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia Eksistensi Sila KelimaPancasila Dalam Percaturan Masyarakat Global, dalam Amad Sudiro dan Deni Bram (ed.), 2013,Hukum Dan Keadilan Aspek Nasional & Internasional, Jakarta, RajaGrafindo Persada, hlm. 167-168.

28

4) Prinsip liberalisme. Pola distribusi yang bermuara kepada keadilan

dihasilkan oleh pertukaran sumber daya yang berdasarkan kepada prinsip

pasar bebas.

5) Prinsip kesamaan mutlak (strict equality), Dikenal juga dengan istilah; (1)

kesamaan yang radikal (radical equality), dan (2) keegaliteran yang

mutlak (strict egalitarian). Keadilan sosial akan tercapai apabila barang-

barang produksi atau konsumsi dapat diberikan kepada seluruh anggota

masyarakat secara sama atau mendekati kesamaan.

Pada masyarakat hukum negara-negara berkembang, pembangunan hukum

menyangkut pengadaan hukum-hukum baru dan reformasi di hampir seluruh

komponen sistem hukum48. Pembangunan sering diartikan sebagai perubahan,

baik terhadap masyarakat maupun terhadap lingkungannya.Dalam hal

pembangunan hukum, masalah konsep hukum adalah masalah yang sangat

mutlak49.

Menurut Wardiman Djojonegoro50:

“Pembangunan adalah suatu upaya untuk mentransformasikan masyarakatdari suatu kondisi ke kondisi yang lebih baik.Oleh karena itu, proses transformasiharus diarahkan pada (1) peninggalan nilai-nilai lama yang tidak lagi relevandengan kebutuhan, tantangan dan konteks zaman. (2) Modifikasi dan revitalisasinilai-nilai lama yang masih relevan dengan kebutuhan, tantangan dan kontekszaman. (3) Penemuan dan pemasyarakatan nilai-nilai baru yang diperlukan untukberinteraksi dengan lingkungan yang senantiasa berubah dan untuk menjawabpermasalahan baru yang dibawa oleh perubahan”.

48Lili Rasjidi dan Ida Bagus Wyasa Putra, 2012, Hukum Sebagai Suatu Sistem, Jakarta,Fikahati Aneska, hlm. 172.

49Op.cit., hlm. 189.50Catatan kaki nomor 109, lihat Adi Sulistiyono, 2008, Reformasi Hukum Ekonomi

Indonesia, Surakarta, UNS Press, hlm. 69.

29

Menurut Mochtar Kusumaatmadja51:

“Kenyataan harus dibangun suatu hukum nasional yang satu ataumempersatukan bangsa Indonesia berdasarkan asas-asas konsep hukum yangumum dengan memadukannya dengan asas-asas dan konsep hukum adat ataudalam hal-hal tertentu asas-asas dan konsep hukum Islam bisa dianggap suatubeban atau suatu keuntungan”.

Menurut Moh. Mahfud MD.52, realita politik di Indonesia selalu bergeser

diantara konfigurasi demokratis dan otoriter. Kemudian dikatakan juga bahwa

“perkembangan karakter produk hukum senantiasa dipengaruhi atau ditentukan

oleh perkembangan konfigurasi politik”53. Dengan kata lain apabila konfigurasi

politik cenderung demokratis, maka produk hukum yang dihasilkannya pun akan

cenderung berkarakter responsif/populistik. Sedangkan apabila konfigurasi politik

cenderung otoriter, maka produk hukum yang dihasilkannya pun akan cenderung

berkarakter konservatif/ortodoks/elitis54.

Grand theory (teori besar/dasar) yang dipergunakan oleh peneliti dalam

melakukan penelitiannya adalah teori hukum alam. Hal tersebut sesuai dengan

pendapat Edy Santoso bahwa “ditinjau dari teori hukum, hal yang paling utama

dan mendasar dalam memberikan perlindungan HKI berasal dari ide dalam teori

hukum alam (the labor theory of property), yang menekankan pada faktor

manusia dan penggunaan kecerdasannya (intelligence)”55.

51Mochtar Kusumaatmadja, 2006, Konsep-Konsep Hukum Dalam PembangunanKumpulan Karya Tulis, Bandung, Alumni, hlm. 186.

52Moh. Mahfud MD., 2012, Politik Hukum di Indonesia, Jakarta, RajaGrafindo Persada,hlm. 361.

53Op.cit., hlm. 363.54Ibid.55Edy Santoso, Konsep Hukum Islam Di Dalam Hukum Perdagangan Internasional

Terkait Dengan Isu HKI Di Indonesia, Makalah hasil penelitian (research paper) ini telahditerjemahkan ke dalam bahasa Inggris dengan judul “Islamic Law Concept in International TradeLaw Relate to IPRs Issues in Indonesia”, yang telah terpilih oleh University of Innsbruck, Austria,

30

Beberapa tokoh yang mengemukakan teori hukum alam ini diantaranya

adalah:

1) Hugo Grotius56. “Hukum alam adalah segala ketentuan yang benar dan

baik menurut rasio”. “Kebenaran hukum alam tidak dapat diganggu-

gugat”. Hukum alam berasal dari rasio. Hukum alam dalam arti sempit

adalah hukum alam yang sesungguhnya karena menciptakan hak untuk

meminta apa yang menjadi bagiannya. Sementara itu hukum alam dalam

arti luas adalah hukum yang tidak menimbulkan hak secara yuridis (hak

berdasarkan kepantasan/aptitudo).

2) John Locke57. Prinsip hukum alam pada abad ke-18 adalah kebebasan

individu dan keutamaan rasio serta kontrak sosial. Manusia mempunyai

hak bawaan (hak kodrat) yang tidak diserahkan kepada penguasa dalam

sebuah kontrak sosial yang tidak bersifat mutlak, yaitu; (1) menghargai

kebebasan, (2) hak hidup, dan (3) kepemilikan harta.

3) Charles-Louis de Secondat de la Bréde et de Montesquieu58. Hukum alam

terdiri dari lima hukum kondrat, yaitu; (1) perdamaian, (2) mencari nafkah,

(3) daya tarik karena perbedaan jenis kelamin, (4) hidup bermasyarakat

berdasarkan norma-norma sosial, dan (5) gagasan tentang Sang Pencipta

yang membuat manusia condong terhadap-Nya. Adapun jenis-jenis hukum

dapat dibagi sebagai berikut; (1) hukum alam yang tidak dapat diubah dan

untuk dipresentasikan pada acara “International Conference of Islam and International law” diUniversity of Innsbruck, tanggal 14 – 15 June 2012, Innsbruck, Austria.

56Op.cit., hlm. 63.57Bernard L. Tanya, Yoan N. Simanjuntak, dan Markus Y. Hage, 2013, Teori Hukum

Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi, Bantul, Genta Publishing, hlm. 66.58Op.cit., hlm. 74.

31

dipertentangkan, (2) hukum agama yang berasal dari Tuhan, (3) hukum

moral yang dapat dibuat dan diubah oleh ahli filsafat, dan (4) hukum

politik terkait dengan struktur konstitusional dan sipil terkait dengan

hubungan keinginan-keinginan individu.

Sedangkan middle theory (teori menengah) yang dipergunakan adalah

Teori atau Konsep Negara Kesejahteraan (welfare state)59 atau Social Service

State (Walfahrt Staat)60. Bung Hatta memperkenalkan konsep negara

kemakmuran sebagai pengganti konsep negara kesejahteraan61.

Konsep negara kesejahteraan mengharuskan negara untuk ikut

bertanggungjawab melalui intervensi terhadap masalah-maslah sosial ekonomi

yang dihadapi masyarakatnya untuk menjamin kesejahteraan masyarakatnya

tersebut62. Peran perseorangan dalam perekonomian yang menguasai hajat hidup

orang banyak harus dihilangkan.Bukan hanya harus dihilangkan, sesungguhnya

hal tersebut tidak selayaknya terjadi di Indonesia. Hal tersebut sesuai dengan

Pasal 33 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi; “Cabang-cabang

produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak

dikuasai oleh negara”.Kemudian ayat (3)-nya berbunyi; “Bumi dan air dan

kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan

dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat”.

59Johnny Ibrahim, 2012, Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif, BayumediaMalang, Publishing, hlm. 428.

60Moh.Kusnardi, dan Bintan R. Saragih, 1994, Ilmu Negara Edisi Revisi, Jakarta, GayaMedia Pratama, hlm. 134.

61Muhammad Siddiq Tgk. Armia, 2009, Perkembangan Pemikiran Teori Ilmu Hukum,Jakarta, Pradnya Paramita, hlm. 55.

62Op.cit., hlm, 55.

32

Negara hukum materil (menurut Utrecht; negara hukum kesejahteraan63)

muncul sebagai konsekuensi suksesnya sistem ekonomi khususnya dinegara-

negara liberal yang berdampak kepada peningkatan kemakmuran dan

perkembangan masyarakatnya yang sangat pesat sehingga tidak dapat lagi diatur

oleh suatu peraturan yang bersifat formil saja.

Seperti telah diuraiakan pada bagian sebelumnya diatas, negara

kesejahteraan adalah penjelmaan dari bentuk negara hukum materil. Meskipun ciri

atau karakteristik dari sebuah negara hukum materil itu lebih fleksibel dari negara

hukum formil, tetapi asas legalitas tetap dipergunakan dan tetap menjadi asas

yang penting. Asas legalitas disini dimaknai secara luas, luwes dan longgar, yaitu

legalitas berdasarkan hukum (rechmatig). Selain itu didalam sebuah negara

hukum materil dilengkapi juga dengan asas kebebasan bertindak atas inisiatif

sendiri. Hal ini disebabkan karena pemerintahan di negara hukum materil harus

berindak aktif dan mempunyai inisiatif, bukan bersifat pasif dan semata-mata

menjadi pelaksana undang-undang saja, tetapi ikut juga membentuk undang-

undang dalam arti material64. Sedangkan sifat (karakteristik) populis dari sebuah

negara hukum materil diwujudkan dalam tujuan negara yang berorientasi kepada

kesejahteraan umum65. Salah satu hal yang menjadi masalah pokok dalam negara

63Hotma P. Sibuea, 2010, Asas Negara Hukum, Peraturan Kebijakan, dan Asas-asasUmum Pemerintahan yang Baik, Jakarta, Erlangga, hlm. 56.

64Op.cit., hlm. 43. Bandingkan dengan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Dasar NegaraRepublik Indonesia Tahun 1945 yang berbunyi; “Presiden berhak mengajukan rancangan undang-undang kepada Dewan Perwakilan Rakyat.*)”.

65Op.cit., hlm. 40. Bandingkan dengan isi alinea ke empat Pembukaan Undang-UnangDasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berbunyi; “Kemudian daripada itu untukmembentuk suatu Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia danseluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum,…”. Bandingkan jugadengan sebagian isi surat dari Umar bin Khatthab kepada Abu Musa Al-Asy’ari, “Penguasa yangbaik menurut Allah adalah mereka yang membuat rakyatnya makmur. Sementara itu, penguasa

33

hukum material adalah mengenai instansi mana atau organ pemerintahan yang

mana yang bertugas untuk menyelenggarakan kesejahteraan umum66. Sementara

itu eksistensi kedudukan pemerintah didalam negara hukum material

(verzorgingsstaat) tidak lagi berhadap-hadapan (berlawanan) dengan kedudukan

rakyatnya, melainkan menjadi rekan kerja dalam mencapai kesejahteraan umum.

Dalam rangka menyelenggarakan kesejahteraan umum, kedudukan

pemerintah di sebuah negara hukum material bersifat rangkap67 yang bisa dilihat

sebagai saling bertolak belakang;

1) Pemerintah sebagai penguasa yang berwenang membuat peraturan yang

harus ditaati oleh masyarakat.

2) Pemerintah sebagai pelayan masyarakat (public servant).

Di negara-negara industri barat saat ini, pelaksanaan konsep negara

kesejahteraan melalui intervensi negara sudah tidak menjadi pegangan lagi68.

Sekarang sedang berkembang pemikiran baru bahwa perubahan tersebut harus

dilakukan dalam mekanisme masyarakat itu sendiri. Salah satunya adalah dalam

hal perubahan sistem hak milik. Masyarakat harus bertanggungjawab terhadap

social cost (biaya-biaya yang bersifat sosial) yang biasa disebut externalities

terhadap penggunaan milik pribadi yang berdampak kepada publik. Misalnya

penggunaan kendaraan pribadi yang mengakibatkan polusi (udaha dan suara) serta

yang buruk menurut Allah adalah mereka yang menyengsarakan rakyatnya.Hati-hatilah parapemimpin negara. Sebab, jika kalian korup, bawahan-bawahan kalian akan mengikuti jejak kalian.Bila berbuat korup, dirimu itu layaknya seekor binatang yang menemukan lahan hijau di suatutempat dan melahap setiap tumbuhan yang terdapat disana.Ia mengira bahwa tubuhnya akansemakin bertambah gemuk, tetapi kegemukan itu malah membinasakan dirinya”. Lihat IjaSuntana, 2010,Pemikiran Ketatanegaraan Islam, Bandung, Pustaka Setia, hlm. 122-123.

66Op.cit., hlm 41.67Op.cit., hlm 42.68Muhammad Siddiq Tgk. Armia, 2009, Perkembangan Pemikiran Teori Ilmu Hukum,

Jakarta, Pradnya Paramita, hlm, 56.

34

kemacetan yang dirasakan oleh publik, maka hal tersebut dikenai “pajak”.Di

Indonesia hal tersebut sudah mulai dijajaki dengan adanya rencana pemerintah

(daerah) untuk menerapkan sistem jalan berbayar pada beberapa ruas jalan utama

di beberapa daerah dengan tarif yang berbeda pada setiap waktunya (disesuaikan

dengan kesibukan jalan tersebut).

Konsep negara kesejahteraan pada kenyataannya sudah diterapkan di

dunia Islam setidaknya sejak pemerintahan Khulafaur Rasyidin dalam bentuk

institusi baitul mal. Secara harfiah baitul mal diartikan sebagai “rumah harta”.

Secara terminologi menurut Abdul Qadim Zallum69; “baitul mal adalah lembaga

atau pihak yang mempunyai tugas khusus menangani segala harta umat, baik

berupa pendapatan maupun pengeluaran negara”. Baitul mal adalah lembaga yang

menangani harta negara (baik pendapatan dan pegeluaran) dan secara fisik dapat

diartikan sebagai tempat untuk menyimpan dan mengelola harta pendapatan

negara. Kensep negara kesejahteraan di dalam dunia Islam diimplementasikan

melalui fungsi baitul mal sebagai sebuah lembaga yang mengelola pendapatan dan

pengeluaran harta negara. Menurut Imam Al-Mawardi70; “setiap harta yang

menjadi hak kaum muslimin dan tidak ditentukan pemiliknya dari mereka,

termasuk hak baitul mal.

Pada dasarnya baitul mal terdiri dari dua bagian, yaitu71; (1) bagian

pemasukan, dan (2) bagian pengeluaran. Bagian pengeluaran. Sementara itu

terdapat tiga jenis harta yang masuk ke baitul mal, yaitu; (1) harta milik negara,

69Nurul Huda, Purnama Putra, Novarini, dan Yosi Mardoni, 2016, Baitul Mal Wa Tamwil,Jakarta, Amzah, hlm. 20.


35

(2) harta milik umum, dan (3) harta zakat. Masing-masing jenis harta tersebut

harus dikelola secara terpisah menurut ketentuan syariah. Baitul mal mencegah

penumpuhan kekayaan pada sebagian kecil masyarakat, dengan demikian prinsip

pengelolaan baitul mal adalah menggerakan dan mendistribusikan kekayaan

negara secara adil kepada yang berhak dan menurut ketentuan syariah.

Termasuk harta milik negara diantaranya adalah harta; (1) ghanimah/harta

hasil rampasan perang, (2) anfâl/harta hasil rampasan perang, (3) fai’i/harta dari

orang kafir yang diperoleh tidak dengan cara peperangan, (4) shawâfî/tanah yang

ditaklukan yang menjadi milik negara, (5) khums/hak setiap orang lain pada setiap

keuntungan, (6) kharâj/hak atas tanah orang kafir, (7) jizyah/harta yang diambil

dari kafir ahli dzimmah yang dilindungi negara, (8) ‘usyur/bea impor barang, (9)

seperlima harta rikâz/harta orang kafir dimasa lalu, (10) tambang

terbatas/kandungan bahan tambangnya terbatas misalnya hanya yang ada di

permukaannya saja, (11) harta waris yang tidak ada pewarisnya, (12) harta orang

murtad, (13) harta pejabat/pegawai negara yang diperoleh dengan cara

curang/hasil korupsi, (14) harta yang diperoleh dengan jalan yang tidak

diperbolehkan oleh syariah/hasil mencuri atau menipu, (15) hasil pengelolaan

harta milik negara, dan (16) pajak.

Pada masa pemerintahan Rasulullah di “negara” Madinah, baitul mal

masih berupa tempat untuk mengumpulkan harta milik negara, belum merupakan

sebuah lembaga yang mengelola keuangan negara. Hal ini disebabkan karena

pada masa itu penerimaan negara masih sangat kecil. Sementara itu pada masa

pemerintahan Khalifah Abu bakar Ash-Shiddiq, baitul mal ini dipimpin/diurus

36

oleh Abu Ubaidah sebagai bendahara pemerintahan di Madinah. Dengan demikian

posisi Abu Ubaidah adalah sebagai penyelenggara tugas pemerintahan sehari-hari

(eksekutif). Baitul mal sebagai tempat penyimpanan pendapatan negara, yang

salah satunya berasal dari penerimaan zakat. Harta yang terkumpul di baitul mal

tersebut digunakan untuk kepentingan penyelenggaraan pemerintahan sehari-hari,

kemudian sisanya oleh Khalifah Abu bakar Ash-Shiddiq dibagikan seluruhnya

kepada seluruh kaum muslimin dengan sama rata dengan tidak membedakan

antara seorang hamba dengan orang merdeka atau antara pria dan wanita.

Menurutnya; “dalam hal keutamaan beriman, Allah SWT yang akan memberikan

ganjarannya, sedangkan dalam masalah kebutuhan hidup, perinsip kesamaan lebih

baik daripada prinsip keutamaan”72. Apabila pendapatan negara melalui baitul

mal meningkat, maka masing-masing umat muslim memperoleh bagian yang

meningkat pula. Demikian juga sebaliknya. Kebijakan ini secara nyata

berimplikasi langsung terhadap aggregate demand dan aggregate supply yang

pada akhirnya meningkatkan total pendapatan negara (yang masuk ke baitul mal)

serta mempersempit jurang pemisah antara orang-orang kaya dengan orang-orang

miskin. Eksistensi baitul mal ini diteruskan oleh khalifah-khalifah sesudahnya.

Adapun apply theory (teori terapan) yang dipergunakan didalam penelitian

ini adalah Teori Hukum Responsif dari Philippe Nonet dan Philip Selznick.

Lahirnya teori hukum ini didasari oleh adanya suatu kenyataan bahwa

“pembentuk hukum, peradilan, penyelenggaraan keamanan dan peraturan sangat

mudah dipisahkan dari realitas sosial sehari-hari dan dari prinsip keadilan itu

72Boedi Abdullah, 2010, Peradaban Pemikiran Ekonomi Islam, Bandung, Pustaka Setia,hlm. 82.

37

sendiri”73 yang pada akhirnya menyebabkan terisolasinya tertib hukum dari

realitas sosial sehari-hari. Teori hukum ini menggunakan perspektif dan metode

studi ilmu sosial untuk menganalisis institusi-institusi hukum dengan semangat

pembaruan dengan tujuan untuk menyelenggarakan keadilan. Caranya dicapai

apabila “kajian tentang pengalaman hukum menemukan kembali pertautannya

dengan ilmu hukum klasik yang sifatnya lebih intelektual akademik”74. Dalam hal

ini sudut pandang filosofis dipergunakan untuk memeriksa persoalan-persoalan

terkait dengan tertib hukum tersebut.

“Ilmu hukum memperoleh fokus dan kedalamannya ketika ilmu tersebut

secara sadar-diri mempertimbangkan berbagai implikasi yang dimilikinya untuk

tindakan dan perencanaan kelembagaan”75. Selanjutnya dikatakan juga bahwa

“agar ilmu hukum lebih relevan dan lebih hidup, harus ada reintegrasi antara teori

hukum, teori politik daan teori sosial”76.

Hukum sering dikritik karena tidak memadai sebagai sarana perubahan

dan untuk mewujudkan keadilan substantif. Kemudian terjadi juga krisis

legitimasi akibat dari terkikisnya otoritas, penyalahgunaan aktivisme hukum, serta

tidak berjalannya law and order (hukum dan ketertiban). Penyebab utamanya

adalah karena mandul dan korupnya tertib hukum karena (menurut kritik neo-

marxis); (1) bobroknya institusi sosial akibat institusi hukum yang tercemar dari

dalam, dan (2) akibat dari legalisme liberal, bahwa tujuan keadilan dapat dicapai

dengan sistem peraturan dan prosedur yang obyektif, tidak memihak serta

73Philippe Nonet dan Philip Selznick, 2013, Hukum Responsif, Penerjemah: RaisulMuttaqien, Bandung, Nusa Media, hlm. 1.

74Op.cit., hlm. 3.75Op.cit., hlm. 4.76Ibid.

38

otonom. Hal tersebut menyebabkan rule of law (pemerintahan berdasar hukum)

menjadi musuh tersembunyi. Terhadap rule of law ini berlaku dua pandangan,

yaitu; (1) pandangan risiko rendah yang mengatakan bahwa stabilitas hukum

berperan besar terhadap suatu masyarakat yang bebas dan sistem yang

berdasarkan otoritas serta kewajiban sipil adalah sangat berisiko, (2) pandangan

risiko tinggi yang menganggap bahwa tidak ada garis pemisah yang jelas antara

hukum dan politik “pada wilayah dimana advokasi dan keputusan hukum

bersentuhan dengan isu-isu kebijakan publik yang kontradiktif”77.

Philippe Nonet dan Philip Selznick mendefinisikan hukum sebagai

berikut; “tidak semua kontrol sosial adalah hukum: Hukum itu bersifat selektif

dalam hal pengakuannya terhadap norma-norma sosial”78. Kajian hukum adalah

tentang otoritas, meliputi bahan-bahan empirik dengan latar belakang analisis

sosial yang kaya. Definisi bersifat lemah dan inklusif karena persyaratannya

mudah dipenuhi, sedangkan konsep atau teori bersifat tegas karena lebih bersifat

menuntut.

Teori hukum responsif membedakan tiga modalitas (pernyataan-

pernyataan) dasar terkait dengan law in society (hukum dalam masyarakat),

yaitu79:

1) Hukum sebagai pelayan kekuasaan represif.

2) Hukum sebagai institusi tersendiri (otonom) yang mampu menjinakan

represi dan melindungi integritas dirinya.



39

3) Hukum sebagai fasilitator dari berbagai respon terhadap kebutuhan dan

aspirasi sosial.

Rumusan teori hukum responsif menampilkan tiga tipe hukum yang berbeda,

yaitu; (1) hukum represif, (2) hukum otonom, dan (3) hukum responsif.

Tabel 5. Tiga Tipe Hukum80

Hukum Represif Hukum Otonom Hukum ResponsifTujuan Hukum Ketertiban Legitimasi KompetensiLegitimasi Ketahanan sosial dan

tujuan negaraKeadilan prosedural Keadilan substantif

Peraturan Keras dan rinci namunberlaku lemah terhadappembuat hukum

Luas dan rinci,mengikat penguasamaupun yangdikuasai

Subordinasi dari prinsipdan kebijakan

Pertimbangan Ad hoc, memudahkanmencapai tujuan danbersifat partikelir

Sangat melekat padaotoritas legal; rentanterhadap formalismdan legalisme

Purposif (berorientasitujuan); perluasankompetensi kognitif

Diskresi Sangat luas,oportunistik

Dibatasi olehperaturan;delegasiyang sempit

Luas, tetapi tetap sesuaidengan tujuan

Paksaan Ekstensif; dibatasisecara lemah

Dikontrol olehbatasan-batasanhukum

Pencarian positif bagiberbagai alternatif,seperti insentif, sistemkewajiban yang mampubertahan

Moralitas Moralitas komunal;moralisme hukum;“moralitaspembatasan”

Moralitaskelembagaan; yaknidipenuhi denganintegritas proseshukum

Moralitas sipil;“moralitas kerja sama”

Politik Hukum subordinatterhadap politikkekuasaan

Hukum “independen”dari politik;pemisahan kekuasaan

Terintegrasinya aspirasihukum dan politik;keberpaduan kekuasaan

Harapan AkanKetaatan

Tanpa syarat;ketidaktaatan per sedihukum sebagaipembangkangan

Penyimpanganperaturan yangdibenarkan, misalnyauntuk mengujivaliditas undang-undang atau perintah

Pembangkangan dilihatdari aspek bahayasubstantif; dipandangsebagai gugatanterhadap legitimasi

Partisifasi Pasif; kritik dilihatsebagai ketidak setiaan

Akses dibatasi olehprosedur baku;munculnya kritik atashukum

Akses diperbesar denganintegrasi advokasihukum dan sosial


40

Tokoh-tokoh Thomas Hobbes, JohnAustin dan Karl Marx(hukum merupakanperintah dari yangberdaulat)

A.V. Dicey (rule oflaw), Hans Kelsen &H.L.A. Hart(positivisme hukumkontemporer), Lon L.Fuller (The Moralityof Law)

Roscoe Pound(fungsional, pragmatis,purposif), penganutpaham realisme hukum,kritikus kontemporerkonsep the model of rule

Selanjutnya dapat disampaikan juga bahwa strategi anasisis Philippe

Nonet dan Philip Selznick adalah:

1) Fokus dalam hal membedakan ketiga tipe hukum tersebut.

2) Penerapan perspektif perkembangan yang lebih kontroversial dan

merepotkan. Ketiga hukum tersebut selain berbeda, juga merupakan

tahapan evolusi hubungan hukum dengan tertib sosial dan tertib politik.

Menurut Jerome Frank, “tujuan utama kaum realisme hukum adalah untuk

membuat hukum menjadi lebih responsive terhadap kebutuhan-kebutuhan

sosial”81 dengan cara “mendorong perluasan bidang-bidang yang memiliki

keterkaitan secara hukum”82. Senada dengan pendapat realime hukum,

sociological jurisprudence (ilmu hukum dengan pendekatan sosiologis) “memberi

kemampuan bagi institusi hukum untuk secara lebih menyeluruh dan cerdas

mempertimbangkan fakta sosial yang di situ hukum tersebut berproses dan

diaplikasikan”83. Hukum yang baik menawarkan lebih dari sekedar keadilan

procedural, berkompeten dan adil. Mampu mengenali keinginan publik serta

punya komitmen mencapai keadilan substantif.

81Philippe Nonet dan Philip Selznick, 2013, Hukum Responsif, Penerjemah: RaisulMuttaqien, Bandung, Nusa Media, hlm.83.

82Op.cit., hlm.83.83Ibid.

41

Disadari bahwa ada ketegangan antara keterbukaan dan kepatuhan

terhadap hukum, ada konflik antara integritas84 dan keterbukaan.Adanya hukum

represif, hukum otonom dan hukum responsif merupakan tanggapan terhadap

masalah tersebut. Pada dasarnya hukum represif melakukan “adaptasi pasif dan

oportunistik”85, dilakukan oleh institusi hukum terhadap lingkungan sosial dan

politik. Adaptasi86 pasif adalah penyesuaian diri terhadap lingkungan secara

mekanis berdasarkan pengalaman yang diwariskan dan kondisi lingkungan87.

Sedangkan oportunistik peneliti artikan sebagai orang yang mempunyai

pandangan dan atau berperilaku berdasarkan paham oportunisme. Oportunisme

adalah “paham yang semata-mata hendak mengambil keuntungan untuk diri

sendiri dari kesempatan yang ada tanpa berpegang pada prinsip tertentu”88.

Dengan demikian hukum represif melakukan adaptasi terhadap lingkungan secara

mekanis (otomatis sebagaimana kerja mesin89), memanfaatkan kesempatan yang

ada untuk kepentingannya sendiri dan tidak berpegang pada suatu prinsip tertentu.

84 “integritas/in·teg·ri·tas/ n mutu, sifat, atau keadaan yang menunjukkan kesatuan yangutuh sehingga memiliki potensi dan kemampuan yang memancarkan kewibawaan; kejujuran”.Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), http://kbbi.web.id/integritas, diunduh hari Selasatanggal 3 November 2015 jam 20.08 WIB.


86 “Adaptasi adalah cara bagaimana organisme mengatasi tekanan lingkungan sekitarnyauntuk bertahan hidup”. Wikipedia, Adaptasi, https://id.wikipedia.org/wiki/Adaptasi, diunduhhari Selasa tanggal 3 November 2015 jam 19.54. WIB.

87 Pengertian-Pengertian.com,http://www.pengertianpengertian.com/2014/05/pengertian-adaptation-passive-adaptasi.html,diuntuh hari Selasa tanggal 3 November 2015 jam 19.49 WIB. Artikel tersebut bersumber dariMargaret E. Gredler, LEARNING AND INSTRUCTION: TEORI DAN APLIKASI, Jakarta:kencana, 2011 halaman 539.

88Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), http://kbbi.web.id/oportunisme, diunduh hariSelasa tanggal 3 November 2015 jam 20.00 WIB.

89Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), http://kbbi.web.id/mekanis, diunduh hariSelasa tanggal 3 November 2015 jam 20.04 WIB.

42

Hukum otonom bereaksi secara berbeda dalam hal menanggapi konflik

antara integritas dan keterbukaan tersebut. Hukum otonom menentang

keterbukaan yang serampangan, menjaga integritas institusi hukum dan

mengisolasi dirinya dengan cara membatasi tanggungjawab dan formalisme buta

serta dengan menggunakan pendekatan “risiko rendah” sebagaimana telah

diuraikan diatas.

Cara yang berbeda dilakukan oleh hukum responsif dalam hal menanggapi

konflik antara integritas dengan keterbukaan. Responsif adalah adaptasi yang

selektif. Mempertahankan hal-hal yang esensial dan memperhatikan kekuatan-

kekuatan baru dalam lingkungan yang berpengaruh terhadap integritas dengan

cara memposisikan integritas dan keterbukaan pada posisi yang saling menopang

satu dengan yang lainnya. “Lembaga responsif menganggap tekanan-tekanan

sosial sebagai sumber pengetahuan dan kesempatan untuk melakukan koreksi

diri”90, panduannya adalah tujuan (legitimasi yang mendalam) dengan

menggunakan pendekatan “risiko tinggi” sebagaimana telah diuraikan diatas.

Tujuan meningkatkan rasionalitas dalam pertimbangan hukum yang

berakibat sulitnya membedakan antara analisis hukum dengan analisis kebijakan.

“Fase kritis bagi hukum responsif adalah mendefinisikan misi, yaitu fase

menerjemahkan tujuan yang bersifat umum menjadi sasaran-sasaran yang bersifat

spesifik”91.


91Op.cit., hlm. 95.

43

Tabel 6. Karakteristik Utama Hukum Responsif92

1. Dinamika perkembangan hukum meningkatkan otoritas tujuan dalampertimbangan hukum .

2. Tujuan membuat kewajiban hukum semakin problematik, sehinggamengendurkan klaim hukum terhadap kepatuhan dan membukakemungkinan bagi suatu konsepsi tatanan publik yang semakin tidak kakudan semakin bersifat perdata (civil, sebagai lawan dari sifat publik).

3. Karena hukum memiliki keterbukaan dan fleksibilitas, advokasi hukummemasuki suatu dimensi politik, yang lalu meningkatkan kekuatan-kekuatan yang dapat membantu mengoreksi dan mengubah institusi-institusi hukum namun yang juga bias mengancam akan memperlemahintegritas institusional.

4. Akhirnya, kita sampai kepada permasalahan yang paling sulit didalamhukum responsif: Didalam lingkungan yang penuh tekanan, otoritas yangberkelanjutan dari tujuan hukum dan integritas dari tertib hukumtergantung kepada model institusi hukum yang lebih kompeten.

1.7 Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran penelitian ini adalah sebagai berikut:

Gambar 3. Kerangka Pemikiran


44

Judul penelitian ini adalah Resepsi Dan Harmonisasi Kaidah Syariah Islam

Dalam Undang-Undang Tentang Hak Cipta Pada Sistem Hukum Indonesia. Lebih

spesifik lagi penelitian ini mengkaji kemungkinan dibentuk dan diterapkannya

perlindungan Hak Cipta Syariah di Indonesia berikut penyelesaian sengketanya.

Penelitian ini menempatan fatwa MUI, pendapat ahli/ulama, hasil

penelitian terkait perlindungan HKI di Indonesia serta sebagai sumber kajian

utama (bahan hukum primer) yang dianalisis dengan menggunakan:

1) Teori hukum alam (analisis normatif filosofis).

2) Teori negara kesejahteraan (analisis positivistis).

3) Teori hukum responsif (analisis post positivistis).

Selanjutnya penelitian ini bermaksud memformulasikan perlindungan hak

cipta konvensional (berdasarkan hukum nasional/Undang-Undang Republik

Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta) menjadi undang-undang

hak cipta syariah sengan stelsel pasif dimana pemilik hak cipta tersebut harus

melakukan pendaftaran agar ciptaannya memperoleh perlindungan hukum dan

lebih menjamin adanya kepastian hukum bagi pencipta. Perlindungan dan

kepastian hukum tersebut dijamin dengan adanya sistem penyelesaian sengketa

berdasarkan; (1) cara-cara litigasi (penyelesaian sengketa di pengadilan), maupun

(2) cara-cara non litigasi (penyelesaian sengketa di luar pengadilan).

1.8 Metode Penelitian

Dalam pengertian yang luas, “metode dianggap sebagai cara-cara, strategi

untuk memahami realita, langkah-langkah sistematis untuk memecahkan

45

rangkaian sebab akibat berikutnya”93. Dengan demikian metode menunjukan

langkah-langkah spesifik yang harus diambil dalam urutan tertentu selama

penelitian94. Senada dengan hal tersebut, menurut Peter R. Senn; metode

“merupakan suatu prosedur atau cara mengetahui sesuatu yang memiliki langkah-

langkah yang sistematis”95. Berdasarkan uraian tersebut maka peneliti

mendefinisikan metode penelitian sebagai “serangkaian langkah-langkah yang

spesifik dan sistematis untuk memahami realita dan memecahkan masalah dalam

suatu penelitian”.

Gambar 4. Metode Penelitian Menurut Nyoman Kutha Ratna

1.8.1 Paradigma Penelitian

Paradigma penelitian adalah bagaimana peneliti memandang realitas atau

93Nyoman Kutha Ratna, 2010, Metodologi Penelitian Kajian Budaya Dan Ilmu SosialHumaniora Pada Umumnya, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, hlm. 84.

94Jan Jonker, Bartjan J.W. Pennink dan Sari Wahyuni, 2011, Metodologi PenelitianPanduan Untuk Master dan Ph.D. di Bidang Manajemen, Jakarta, Salemba Empat, hlm. 29.

95Catatan kaki nomor 2. Bambang Sunggono, 2013, Metodologi Penelitian Hukum,Jakarta, RajaGrafindo Persada, hlm. 44.

46

fenomena yang mencakup aspek ontologis dan epistemologis96. Menurut Lincoln

dan Guba, paradigma didefinisikan sebagai “sistem anggapan dasar, pandangan

dunia yang mengarahkan penelitian dalam menentukan metodologi dan kerangka

ontologisnya”97. Dengan kalimat yang berbeda Moleong mendefinisikan

paradigma sebagai “pola atau model tentang bagaimana sesuatu distruktur

(bagian dan hubungannya) atau bagaimana bagian-bagian berfungsi (perilaku

yang didalamnya ada konteks khusus atau dimensi waktu)”98, Sedangkan

Bogdan dan Biklen mendefinisikan paradigma sebagai “kumpulan longgar

tentang asumsi yang secara logis dianut bersama, konsep, atau proposisi yang

mengarahkan cara berfikir dan cara penelitian”99. Sementara itu menurut

Thomas S. Kuhn100 paradigma diintroduksi kembali dalam konteks filsafat

menjadi:

1) “Sebagai totalitas konstelasi pemikiran, keyakinan, nilai, persepsi, dan

teknik yang dianut oleh akademisi maupun praktisi disiplin ilmu tertentu

yang mempengaruhi cara pandang realitas mereka”.

2) Sebagai upaya manusia untuk memecahkan rahasia ilmu pengetahuan

yang mampu menjungkirbalikan asumsi maupun aturan yang ada”.

Berdasarkan uraian tersebut, peneliti mendefinisikan paradigma

96Program Doktor (S3) Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung,2014, Buku Pedoman Panduan Penyusunan Disertasi Panduan Penyusunan Dalil PanduanPenulisan Artikel Ilmiah, Semarang, Program Doktor (S3) Ilmu Hukum Fakultas HukumUniversitas Islam Sultan Agung, hlm. 8.

97Nyoman Kutha Ratna, 2010, Metodologi Penelitian Kajian Budaya Dan Ilmu SosialHumaniora Pada Umumnya, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, hlm. 38.

98Lexy J. Moleong, 2013, Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi, Bandung,Remaja Rosdakarya, hlm. 49.

99Op.cit., hlm. 14.100Lili Rasjidi dan Ida Bagus Wyasa Putra, 2012, Hukum Sebagai Suatu Sistem, Jakarta,

Fikahati Aneska, hlm. 101.

47

penelitian sebagai “cara berfikir yang terstruktur yang mengarahkan peneliti

dalam melakukan penelitiannya untuk menghasilkan sesuatu yang baru”.

Judul proposal disertasi ini adalah “Resepsi Dan Harmonisasi Kaidah

Syariah Islam Dalam Undang-Undang Tentang Hak Cipta Pada Sistem Hukum

Indonesia”. Berdasarkan judul tersebut ada proses resepsi yang secara sederhana

menggambarkan dua buah atau lebih “sesuatu” (hukum dalam bentuk undang-

undang dan bukan undang-undang) yang kemudian berinteraksi satu dengan

lainnya dan akhirnya menjadi “sesuatu” yang lain. Kemudian ada juga proses

harmonisasi yang menyiratkan suatu usaha untuk saling menyesuaikan diri

antara dua atau lebih “sesuatu” tersebut.

Dalam melakukan penelitiannya, peneliti menggunakan teori hukum

responsif sebagai apply theory yang berfungsi sebagai pisau analisis

utamanya.Salah satu ciri dari teori hukum responsif ini adalah tujuan dari

legitimasi hukum yaitu keadilan substantif. Hal tersebut berbeda dengan tujuan

hukum otonom yaitu keadilan prosedural. Hukum otonom adalah representasi

dari paradigma positivisme dimana hukum diidentikan dengan undang-

undang.Dengan demikian didalam penelitian ini peneliti menggunakan

paradigma yang sesuai dengan teori hukum responsif; yaitu paradigma post

positivisme. Peneliti mendefinisikan paradigma post positivisme ini sebagai

suatu paradigma yang melampaui paradigma positivisme, dimana hukum tidak

hanya direpresentasikan oleh undang-undang saja. Bisa juga penelitian ini

disebut menggunakan paradigma neo positivisme apabila paradima ini

didefinisikan sebagai suatu paradigma yang melakukan rekonstruksi terhadap

48

paradigma positivisme yang sudah ada terlebih dahulu yang memposisikan

hukum tidak hanya direpresentasikan oleh undang-undang.

Paradigma positivisme mendasari masyarakat modern saat ini dengan

cirinya yaitu rasionalitas. Rasionalitas terkait dengan bahasa yang menjadi obyek

kajian hermemeutika. Pada akhirnya bahasa selalu terkait dengan waktu dan

tempat, sehingga mempunyai arti atau makna yang relatif.Berdasarkan uraian

tersebut, peneliti berpendapat bahwa paradigma yang dipergunakan dalam

penelitian ini dapat disebut juga sebagai paradigma Post Modernisme.

Berdasarkan uraian diatas, maka paradigma penelitian yang dipergunakan

adalah paradigma post positivisme, atau neo positivisme, atau post modernisme

yang memberi petunjuk bahwa hukum tidak hanya undang-undang. Dalam hal

ini peneliti mempunyai kecenderungan menyebutnya sebagai paradigma post

positivisme karena sesuai dengan apply theory yang dipergunakan.

1.8.2 Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang dipergunakan oleh peneliti dalam melakukan

penelitiannya adalah jenis penelitian non doktrinal atau penelitian sosiologi

hukum (socio legal research), kajian yang bersifat empiris dimana hukum

dipandang “sebagai kenyataan, mencakup kenyataan sosial, kenyataan kultur, dan

lain-lain”101.

101Achmad Ali dan Wiwie Heryani, 2012, Menjelajahi Kajian Empiris Terhadap Hukum,Jakarta, Kencana, hlm. 2.

49

Peter Mahmud Marzuki, Guru Besar Ilmu Hukum Fakultas Hukum

Universitas Airlangga, Surabaya berpendapat102:

“Penelitian sosial tentang hukum atau yang disebut sebagai socio-legalresearch sering kali disalahartikan sebagai penelitian hukum. Hal itu disebabkanbaik penelitian yang bersifat sosiolegal maupun penelitian hukum mempunyaiobjek yang sama, yaitu hukum. Akan tetapi, penelitian yang bersifat sosiolegalhanya menempatkan hukum sebagai gejala sosial.Dalam hal demikian, hukumdipandang dari segi luarnya saja. Oleh karena itulah di dalam penelitiansosiolegal hukum selalu dikaitkan dengan masalah sosial”.

Menurut Soerjono Soekanto103, “sosiologi hukum merupakan suatu ilmu

pengetahuan yang secara teoritis analitis dan empiris menyoroti pengaruh gejala

sosial lain terhadap hukum, dan sebaliknya”. Adapun kegunaanya adalah untuk104:

1) Melakukan pemahaman terhadap hukum dalam konteks sosial.

2) Mampu menganalisis efektivitas hukum didmasyarakat.

3) Melakukan evaluasi terhadap efektivitas hukum di masyarakat.

Penelitian sosiologi hukum (socio legal research) dikonstruksikan oleh

peneliti sebagai berikut:

Gambar 5. Penelitian Sosiologi Hukum (Socio Legal Research)

102Peter Mahmud Marzuki, 2013, Penelitian Hukum Edisi Revisi, Jakarta, Kencana, hlm.128.

103Soerjono Soekanto, 2013, Pokok-Pokok Sosiologi Hukum, Depok, Rajawali Pers, hlm.25.

104Op.cit., hlm. 26.

50

1.8.3 Sifat Penelitian

Seperti telah disampaikan diatas bahwa jenis penelitian yang dilakukan

oleh peneliti dalam melakukan penelitiannya adalah penelitian sosiologi hukum

(socio legal research), dengan demikian sifat menelitiannya meliputi eksploratif,

deskriptif atau eksplanatoris105.

Penelitian eksploratif106 adalah;

“salah satu jenis penelitian sosial yang tujuannya untuk memberikansedikit definisi atau penjelasan mengenai konsep atau pola yang digunakan dalampenelitian. Dalam penelitian ini, peneliti belum memiliki gambaran akan definisiatau konsep penelitian. Peneliti akan mengajukan what untuk menggali informasilebih jauh. Sifat dari penelitian ini adalah kreatif, fleksibel, terbuka, dan semuasumber dianggap penting sebagai sumber informasi”107.

Adapun tujuan dari penelitian eksploratif ini adalah;

“untuk menjadikan topik baru lebih dikenal olehmasyarakat luas,memberikan gambaran dasar mengenai topik bahasan,menggeneralisasi gagasan dan mengembangkan teori yang bersifat tentatif,membuka kemungkinan akan diadakannya penelitian lanjutan terhadap topik yangdibahas, serta menentukan teknik dan arah yang akan digunakan dalam penelitianberikutnya”108.

Penelitian deskriptif109 adalah:

105Program Doktor (S3) Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung,2014, Buku Pedoman Panduan Penyusunan Disertasi Panduan Penyusunan Dalil PanduanPenulisan Artikel Ilmiah, Semarang, Program Doktor (S3) Ilmu Hukum Fakultas HukumUniversitas Islam Sultan Agung, hlm. 9.

106“eksplorasi/eks·plo·ra·si/ /éksplorasi/ 1 n penjelajahan lapangan dengan tujuanmemperoleh pengetahuan lebih banyak (tentang keadaan).Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI),Eksplorasi, http://kbbi.web.id/eksplorasi, diunduh hari Minggu tanggal 8 November 2015 jam16.46 WIB.

107Wikipedia, Penelitian Eksploratif,https://id.wikipedia.org/wiki/Penelitian_eksploratif, diunduh hari Minggu tanggal 8 November2015 jam 16.24 WIB.

108Wikipedia, Penelitian Eksploratif,https://id.wikipedia.org/wiki/Penelitian_eksploratif, diunduh hari Minggu tanggal 8 November2015 jam 16.24 WIB.

109“deskripsi/des·krip·si/ /déskripsi/ n pemaparan atau penggambaran dengan kata-katasecara jelas dan terperinci;. Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Deskripsi,http://kbbi.web.id/deskripsi, diunduh hari Minggu tanggal 8 November 2015 jam 16.49 WIB.

51

“Salah satu jenis penelitian yang tujuannya untuk menyajikan gambaranlengkap mengenai setting sosial atau dimaksudkan untuk eksplorasi danklarifikasi mengenai suatu fenomena atau kenyataan sosial, dengan jalanmendeskripsikan sejumlah variabel yang berkenaan dengan masalah dan unit yangditeliti antara fenomena yang diuji Dalam penelitian ini, peneliti telah memilikidefinisi jelas tentang subjek penelitian dan akan menggunakanpertanyaan who dalam menggali informasi yang dibutuhkan Tujuan dari penelitiandeskriptif adalah menghasilkan gambaran akurat tentang sebuah kelompok,menggambarkan mekanisme sebuah proses atau hubungan, memberikangambaran lengkap baik dalam bentuk verbal atau numerikal, menyajikaninformasi dasar akan suatu hubungan, menciptakan seperangkat kategori danmengklasifikasikan subjek penelitian, menjelaskan seperangkat tahapan atauproses, serta untuk menyimpan informasi bersifat kontradiktif mengenai subjekpenelitian”110.

Penelitian eksplanatoris111 adalah:

“Penelitian bertujuan untuk menguji suatu teori atau hipotesis gunamemperkuat atau bahkan menolak teori atau hipotesis hasil penelitian yang sudahada sebelumnya.Penelitian eksploratori bersifat mendasar dan bertujuan untukmemperoleh keterangan, informasi, data mengenai hal-hal yang belumdiketahui. Karena bersifat mendasar, penelitian ini disebut penjelajahan(eksploration). Penelitian eksploratori dilakukan apabila peneliti belummemperoleh data awal sehingga belum mempunyai gambaran sama sekalimengenai hal yang akan diteliti. Penelitian eksploratori tidak memerlukanhipotesis atau teori tertentu. Peneliti hanya menyiapkan beberapa pertanyaansebagai penuntun untuk memperoleh data primer berupa keterangan, informasi,sebagai data awal yang diperlukan”112.

110Wikipedia, Penelitian Deskriptif, https://id.wikipedia.org/wiki/Penelitian_deskriptif,diunduh hari Minggu tanggal 8 November 2015 jam 16.32 WIB.

111“Adalah teks yang menerangkan atau menjelaskan mengenai proses atau fenomenaalam maupun sosial. Struktur Kebahasaan Teks Eksplanasi (Explanation Text). PernyataanUmum, Berisi tentang penjelasan umum tentang fenomena yang akan dibahas, bisa berupapengenalan fenomena tersebut atau penjelasannya. Penjelasan umum yang dituliskan dalam teksini berupa gambaran secara umum tentang apa, mengapa, dan bagaimana proses peristiwa alamtersebut bisa terjadi. Deretan Penjelas, Berisi tentang penjelasan proses mengapa fenomenatersebut bisa terjadi atau tercipta dan bisa terdiri lebih dari satu paragraf. Deretan penjelasmendeskripsikan dan merincikan penyebab dan akibat dari sebuah bencana alam yang terjadi.Interpretasi (Opsional), Teks penutup yang bersifat pilihan; bukan keharusan. Teks penutup yangdimaksud adalah, teks yang merupakan intisari atau kesimpulan dari pernyataan umum dan deretanpenjelas. Opsionalnya dapat berupa tanggapan maupun mengambil kesimpulan atas pernyataanyang ada dalam teks tersebut (Mahsun, 2013)”. Kajianteori.com, Pengertian Teks Ekplanasi,http://www.kajianteori.com/2015/02/pengertian-teks-eksplanasi.html, diunduh hari Minggutanggal 8 November 2015 jam 16.48 WIB.

112Wikipedia, Penelitian Ekplanatori, https://id.wikipedia.org/wiki/Penelitian_eksplanatori, diunduh hari Minggu tanggal 8 November 2015 jam 16.36 WIB.

52

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini bersifat eksplanatoris, yaitu

menggambarkan atau menjelaskan proses terjadinya resepsi dan harmonisasi

kaidah syariah Islam dalam sistem hukum Indonesia dengan menggunakan

sarana (alat) berupa studi terhadap konsep perlindungan HKI syariah.

1.8.4 Metode Pendekatan

Pada dasarnya metode pendekatan yang dilakukan peneliti dalam

melakukan penelitiannya adalah menggunakan metode pendekatan socio legal

research. Ketepatan metode pendekatan dalam suatu penelitian menentukan “nilai

ilmiah suatu pembahasan dan pemecahan masalah terhadap legal issue yang

diteliti”113.

Pendekatan penelitian adalah bagaimana peneliti akan “mendapatkan

informasi dari berbagai aspek mengenai isu yang sedang dicoba untuk dicari

jawabannya”114. Dalam hal ini hukum “dikonsepkan secara sosiologis sebagai

suatu gejala empiris yang dapat diamati di dalam kehidupan”115. Dengan demikian

“hukum tidak lagi dikonsepkan secara filosofis-moralistis sebagai ius

constituendum (law as what ought to be), dan tidak pula secara positivistis sebagai

ius constitutum (law what it is in the book), melainkan secara empiris sebagai ius

operatum (law as what it is in society)”116.

113Johnny Ibrahim, 2012, Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif, Malang,Bayumedia Publishing, hlm. 299.

114Peter Mahmud Marzuki, 2013, Penelitian Hukum Edisi Revisi, Jakarta, Kencana, hlm.133.

115Bambang Sunggono, 2013, Metodologi Penelitian Hukum, Jakarta, RajaGrafindoPersada, hlm. 73.


53

1.8.5 Sumber Data Penelitian

Bahan hukum primer, sekunder dan tersier dikumpulkan sesuai dengan

topik yang sedang dikerjakan/dibahas. Teknik untuk mengkaji dan

mengumpulkan ketiga bahan hukum tersebut adalah studi dokumenter117. Ketiga

jenis bahan hukum tersebut harus saling mendukung dan tidak bertentangan

sehingga terjadi sinkronisasi118 bahan hukum.Untuk suatu topik tertentu

diusahakan terlebih dahulu mencari bahan hukum primer, apabila tidak tersedia

maka digunakan bahan hukum sekunder. Sedangkan bahan hukum tersier hanya

digunakan untuk mendukung bahan hukum primer dan sekunder. Semua bahan

hukum yang tersedia kemudian dikaji secara komprehensif.

Sedangkan bahan hukum yang dipergunakan dalam penelitian ini antara

lain119:

1) Bahan hukum primer:

a) Peraturan perundang-undangan sesuai dengan hierarki120.

i. Undang-Undang Dasar Negera Republik Indonesia Tahun

1945.

ii. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat.

iii. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-

Undang.

117Salim HS., dan Erlies Septiana Nurbani, 2013, Penerapan Teori Hukum PadaPenelitian Tesis Dan Disertasi, Jakarta, RajaGrafindo Persada, hlm. 19.

118Bambang Sunggono, 2013, Metodologi Penelitian Hukum, Jakarta, RajaGrafindoPersada, hlm. 94.

119Johnny Ibrahim, 2012, Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif, Malang,Bayumedia Publishing, hlm. 392. Lihat juga Salim HS. Dan Erlies Septiana Nurbani, 2013,Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis Dan Disertasi, Jakarta, RajaGrafindo Persada,hlm.16.

120Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 Tentang PembentukanPeraturan Perundang-Undangan, Pasal 7 ayat (1).

54

iv. Peraturan Pemerintah.

v. Peraturan Presiden.

vi. Peraturan Daerah Provinsi.

vii. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

b) Perjanjian internasional.

c) Perjanjian atau kesepakatan lainnya yang mengikat para pihak.

d) Kasus-kasus yang telah mempunyai kedudukan hukum tetap.

e) Data hasil wawancara.

2) Bahan hukum sekunder:

a) Diperoleh dari buku teks dan kitab-kitab.

b) Kaidah-kaidah fiqh.

c) Jurnal ilmiah.

d) Pendapat para ahli termasuk para ulama.

e) Kebiasaan yang hidup dan diakui oleh masyarakat yang beradab.

f) Simposium atau seminar yang diselengarakan secara resmi yang

diikuti oleh para ahli dibidangnya yang berhubungan dengan

masalah tersebut.

g) Dan data sejenis lainnya.

3) Bahan hukum tersier:

a) Kamus hukum.

b) Ensiklopedia.

c) Dan lain-lain data sejenis yang memberikan petunjuk atau

penjelasan terhadap data primer dan data sekunder.

55

Gambar 6. Kedudukan Bahan Hukum Primer pada Penelitian Empiris danNormatif

1.8.6 Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, bahan hukum primer diperoleh dengan cara

observasi121 yang dilakukan oleh peneliti. Apabila diperlukan, peneliti akan

melakukan wawancara dengan nara sumber yang sesuai dengan materi penelitian

ini. Sementara itu bahan hukum sekunder dan tertier terkait dengan penelitian ini

diperoleh oleh peneliti melalui studi kepustakaan dan penelusuran melalui

internet. Sumber data yang berasal dari penelusuran internet akan diusahakan

berasal dari laman-laman yang dapat dipercaya.

121“observasi/ob·ser·va·si/ /obsérvasi/ n peninjauan secara cermat;”. Kamus Besar BahasaIndonesia (KBBI), Observasi, http://kbbi.web.id/observasi, diunduh hari Minggu tanggal 8November 2015 jam 20.48 WIB.

56

Gambar 7. Posisi Bahan Hukum Primer Pada Penelitian Empiris dan Normatif

1.8.7 Analisa Data

Pada dasarnya bahan hukum yang tersedia sebagai hasil dari observasi dan

studi kepustakaan serta cara-cara lainnya kemudian diuraikan dan dihubungkan

antara satu dengan lainnya secara sistematis sehingga menjadi suatu kesimpulan

yang dapat menjawab atau menerangkan suatu masalah. Bahan hukum yang

tersedia tersebut diolah dengan cara induktif, yaitu; menarik kesimpulan dari suatu

permasalahan yang bersifat khusus (konkrit) untuk kemudian diterapkan kepada

suatu permasalahan yang bersifat umum yang sedang dihadapi dengan

menggunakan analisis data yang bersifat kualitatif. Untuk memperkuat

argumentasi yang disajikan, maka penulis juga menggunakan data-data yang

bersifat kuantitatif sebagai data pendukung.

57

1.9 Orisinalitas Disertasi

Peneliti melakukan penelusuran di internet untuk mengetahui

kemungkinan duplikasi judul yang tidak disengaja dengan penelitian-penelitian

lainnya. Penelusuran ini dilakukan dengan menggunakan mesin pencari

google122. Hasilnya; tidak ada satupun judul, topik atau nama apapun yang

mendekati judul penelitian ini. Berikut ini beberapa hasil pencariannya.

Tabel 7. Keaslian Judul Penelitian

No. Penulis & Judul Tulisan Kesimpulan

1 Penulis:Muhammad Amin SumaJudul:Kedudukan Dan Peran HukumIslam Dalam Sistem HukumNasional Saat Ini Dan ArahKecenderungannya Di MasaDatang

1. Kedudukan hukum Islam dalam sistem hukumnasionallndonesia memiliki tempat atau posisiyang tidak saja jelas, akan tetapi jugakonstitusional dan bahkan legal formal. Sistemhukum Islam tidak saja menempati posisi sebagaibahan baku bagi sumber hukum positif yangberlaku atau hendak diberlakukan, sistem hukumIslam juga bisa dijadikan hukum positif secaralangsung. Dengan kalimat lain, positifisasi hukumIslam ke dalam sistem hukum nasionallndonesia,bisa secara langsung maupun tidak langsung.

2. Senafas dengan kedudukannya yangkonstitusional, sistem hukum Islam kini memilikiperanan yang sang at penting dan nyata bagipenerapan hukum positif Indonesia. Termasukdalam penyempurnaan dan bahkan mengisikekosongan hukum yang belum diisi dengansistem hukum nasional, seperti dalam bidanghukum keluarga dan di dalam hukum ekonomidan keuangan syariah.

3. Memperhatikan fenomena sosial dankecenderungan masyarakathukum Indonesia yangmendambakan sistem hukum yang terasalebih adildan lebih merata, maka sistem hukum nasionalIndonesiadi masa-masa yang akan datang tampakakan lebihcenderung kepada sistem hukum Islamdibandingkan dengankecenderungannya ke arahhukum lain, misalnya sistem hukumadat danbahkan sistem hukum konvensional yang berasaldariBarat sekalipun. Alasannya, selainkecenderungan yang telahdikemukakan di atas,terutama dihubungkan dengan sumber

122Penelusuran dilakukan pada hari Senin tanggal 8 Februari 2016 antara jam 20.00-21.00WIB.

Perbedaan: Judul dankesimpulan sangat berbeda.Kesimpulan ke-1: Sistemhukum Islam dapat dijadikanhukum positif. MenurutPeneliti: Hukum positif dapatdijadikan hukum Islam positif.Kesimpulan ke-2: Hukum Islammengisi kekosongan hukum,diantaranya hukum ekonomi.Menurut Peneliti: HukumIslam positif menjadi hukumalternatif, bagian daripembangunan hukum.Kesimpulan ke-3: Sistemhukum Indonesia kedepan akancenderung kepada sistemhukum Islam. MenurutPeneliti: Sistem hukum Islamsekarang didorong kepadasistem hukum Islam

58

hukumIslam itu sendiri (ai-Quran dan ai-Hadits)yang sama sekali tidakpernah menipis apalagikering dalam memberikan kontribusiterhadapnorma-norma hukum dan keadilan yangdidambakanmasyarakat hukum. Lebih-lebihmasyarakat hukum Indonesia yangmayoritasmemang memeluk Islam.

2 Penulis:A. Kumedi Ja’far

Judul:TEORI-TEORIPEMBERLAKUANHUKUM ISLAM DIINDONESIA

1. Pada masa Hindia Belanda, mereka (Belanda)masih mengakui dan menghormati hukum Islamsehingga muncullah teori Receptio A Complexu,yakni penerimaan hukum Islam sepenuhnya.

2. Penasehat Pemerintah Hindia Belanda ChristianSnouck dengan teorinya "Receptio", bertujuanmenguatkan penjajahan Belanda dengan melaluipendekatan kebudayaan dan menentang sertamemberhentikan teori Receptio In Complexu.Semua ini bertujuan untuk menjauhkan umatIslam dari hukum Islam.

3. Setelah Indonesia merdeka sangat dirasakan,bahwa teori Receptio sangat bertentangan denganPancasila dan UUD 1945 oleh karena itu, teoriReceptio haras tetap exist dalam pembentukanhukum baru Indonesia, sebab hukum Islammenjadi faktor utama dalam pembangunan hukumbaru Indonesia yang berupa hukum nasionalIndonesia.

4. Munculnya teori Receptio A Contrario berartibahwa bagi umat Islam berlaku hukum Islam,sedangkan hukum adat dapat berlaku apabila tidakbertentangan dengan hukum Islam.

5. Dalam pembangunan hukum nasional Indonesia,hukum agama (Hukum Islam) menjadi dasar yangpaling dominan, dimana hukum Islam sangatberperan dalam membentuk prilaku manusiaIndonesia. Oleh karenanya hukum Islam menjadiunsur mutlak bagi pembangunan hukum nasionalIndonesia.

Perbedaan: Judul dankesimpulan sangat berbeda.Kesimpulan ke-1:Penerimaan hukum Islamsepenuhnya pada masaHindia Belanda. MenurutPeneliti: Tidak membahashukum Islam pada masaHindia Belanda.Kesimpulan ke-2:Pendekatan kebudayaanterhadap hukum Islam.MenurutPeneliti:Pendekatan HukumIslam terhadap hukumpositif.Kesimpulan ke-3: HukumIslam menjadi faktor utamapembangunan hukum.Menurut Peneliti: HukumIslam bagian integralpembangunan hukum.Kesimpulan ke-4: Bagiorang Islam berlaku hukumIslam. Menurut Peneliti:Dalam bidangperekonomian, hukum Islamadalah pilihan hukum orangIslam dan pemeluk agamalainnya.

Kesimpulan ke-5: Hukum Islam menjadi unsurmutlak bagi pembangunan hukum nasionalIndonesia. Menurut Peneliti: Hukum Islambagian integral pembangunan hukum nasionalIndonesia

59

3 Penulis:Rahmawati Pardjaman

Judul:TRANSFORMASI NILAI-NILAI SYARIAH KEDALAM SISTEMHUKUM NASIONAL(SEBUAH PENDEKATANHERMENEUTIKA)

Penerapan hukum Islam yang masuk ke dalam tatahukum negara Indonesia merupakan suatu keniscayaankarena selain karena mayoritas warga masyarakatberagama Islam, akar historis sejarah menyebutkanhukum Islam sudah dapat diterima dan dijalankandengan penuh kesadaran oleh masyarakat ketika itu.

Keberadaan hukum sesungguhnya adalah untukmemberikan kepastian dalam melakukan aktifitassosial, mana yang harus dilakukan dan mana yangseharusnya ditinggalkan. Hukum Islam substansinyalebih mendalam dari hanya sekedar melakukan dantidak melakukan suatu perbuatan sosial karenapelaksanaan hukum Islam akan membuahkan hasilyang diyakini oleh umat Islam berpahala dan akanmendapatkan balasan kebaikan (surga) di yaumil akhirkelak.

4 Penulis:Nugraha Pranadita

Judul:PERLINDUNGAN HAKKEKAYAAN INTELEKTUALBERDASARKAN PRINSIPSYARIAH DALAMPERDAGANGANINTERNASIONAL DANIMPLEMENTASINYA PADANEGARA KESEJAHTERAAN

1. Terkait dengan identifikasi masalah yangpertama:

a. Adanya kesesuaian dalam halperlindungan antara perlindungan HKIberdasarkan persetujuan TRIPs, sistemhukum Indonesia, dan fatwa MUI.

b. Kesesuaian yang dimaksud pada huruf adiatas disebabkan karena persetujuanTRIPs menjadi dasar pembentukanundang-undang perlindungan HKI dalamsistem hukum Indonesia, selanjutnyaundang-undang tersebut dijadikan dasarbagi dikeluarkannya fatwa MUI yangdimaksud.

2. Terkait dengan identifikasi masalah yangkedua: Perlindungan HKI berdasarkanprinsip syariah dapat diimplementasikandalam perdagangan internasional (yang

Perbedaan: Judul dankesimpulan sangatberbeda.Menurut Peneliti:Meskipun judul dan temabahasan berbeda, tetapikesimpulan dalam kadartertentu mempunyaikesamaan, yaitu;keniscayaan masuknyahukum Islam ke dalamtata hukum Indonesia dansubstansi hukum Islamyang berdimensi ibadah.

Perbedaan: Judul dankesimpulan sangatberbeda.

60

tidak bertentangan dengan syariah).Implementasinya dilakukan melalui akad-akad bisnis syariah sebagaimana diaturdalam KHES.

3. Terkait dengan identifikasi masalah yangketiga: Konsep sistem HKI syariahmerupakan pelaksanaan tujuan negarakesejahteraan (Indonesia) yaitumensejahterakan masyarakatnya melaluifungsi, tugas, kewajiban dantanggungjawab lembaga negara bidangkehakiman yang dalam hal ini adalahPengadilan Agama.

Berdasarkan hasil penelusuran tersebut dapat diketahui bahwa tidak ada

judul tulisan yang mendekati judul penelitian ini. Dengan demikian penelitian

dengan judul “Resepsi Dan Harmonisasi Kaidah Syariah Islam Dalam Undang-

Undang Tentang Hak Cipta Pada Sistem Hukum Indonesia” ini layak dilakukan

karena terhindar dari kemungkinan duplikasi judul yang tidak disengaja.

Penelitian ini adalahpenelitian lanjutan.Pada pokoknyapenelitian terdahulumenyimpulkan bahwaHKI berdasarkanprinsip syariah dapatdiimplementasikan.Penelitian ini akanmembuktikanbagaimana HKIsyariah, khususnyaterkait hak ciptasyariah diimplementasikan didalam sistem hukumIndonesia.

61

1.10 Jadwal Penelitian Disertasi

Tabel 8. Jadwal Penelitian Disertasi

No

URAIAN

2015 2016 (Bulan) 2017 (Bulan)

Okt-

Des 1 2 3Apr-

Mei

Jun-

Ags

Sep-

Nop 12

Jan-

Mei 6Jul-

Nop 12

1 Judul Disertasi

2Promotor & CoPromotor

3

BimbinganProposalDisertasi

4UjianKualifikasi

5

BimbinganPerbaikanProposalDisertasi

6Ujian ProposalDisertasi

7PenelitianKepustakaan

8PenelitianLapangan

9

BimbnganPenelitianDisertasi

10

UjianKelayakan

11

PerbaikanPenulisan HasilPenelitian

12

BimbinganPerbaikanPenulisan HasilPenelitian

13 Ujian Tertutup

14

PerbaikanPenulisanDisertasi

15

BimbinganPerbaikanPenulisanDisertasi

16 Ujian Terbuka

62

BAB IITINJAUAN TEORITIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI

PERLINDUNGAN HKI DI INDONESIA

Sepanjang sejarah hukum, teori keadilan sosial diartikan secara berbeda-

beda123, diantaranya:

1) “Kepentingan individu lebih penting dari kepentingan masyarakat. Pahamseperti ini dianut di Eropa Barat di abad ke-17, 18, dan 19.

2) Kepentingan masyarakat lebih penting dari kepentingan individu, Pahamseperti ini dianut di abad ke-20, terutama di negara-negaraberkesejahteraan sosial (welfare states), negara sosialis, dan negarakomunis.

3) Kepentingan individu dihormati, tetapi harus mengalah dan karenanyabersifat subordinat kepada kepentingan masyarakat, seperti yang banyakdianut di negara-negara dunia ketiga.

4) Kepentingan individu sama pentingnya sehingga menjadi koordinat(bukan subordinat) dengan kepentingan masyarakat”.

Konsep keadilan sosial saat ini terus berkembang, diantaranya124:

1) Konsep keadilan sosial sainstifik atau sosialisme sainstifik (scientific

socialism). Keadilan sosial diterapkan dengan menggunakan prinsip-

prinsip ilmiah, reasoning, dan intelektual.

2) Konsep keadilan sosial yang melihat kepentingan masyarakat adalah

penjumlahan kepentingan individu, dengan demikian kepentingan

masyarakat tidak “berhadap-hadapan” dengan kepentingan individu.

Dalam hal ini berlaku prinsip mayority rule minority rights (membiarkan

keterbedaan tetap dalam keterbedaan). Tetapi kepentingan masyarakat /

individu tertentu tidak boleh bertentangan dengan kepentingan

123Munir Fuady, 2013, Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia Eksistensi SilaKelima Pancasila Dalam Percaturan Masyarakat Global, dalam Amad Sudiro dan Deni Bram(ed.), Hukum Dan Keadilan Aspek Nasional & Internasional, jakarta, RajaGrafindo Persada, hlm.168-169.

124Op.cit., hlm. 170.

63

masyarakat/individu lainnya. Apabila hal ini terjadi, maka tugas negara

untuk menghentikan kepentingan masyarakat/individu tersebut. Dalam hal

ini bagi negara berlaku doktrin “bahaya saat ini yang nyata” (clear and

present danger).

Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 ayat (4) menyebutkan bahwa; “

Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan

prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan

lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan

kesatuan ekonomi nasional”. Hal tersebut sejalan dengan Ketetapan Majelis

Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor XVI/MPR/1998 Tentang

Politik Ekonomi Dalam Rangka Demokrasi Ekonomi125, Pasal 1;

“Politik Ekonomi dalam Ketetapan ini mencakup kebijaksanaan, strategidan pelaksanaan pembangunan ekonomi nasional sebagai perwujudan dariprinsip-prinsip dasar Demokrasi Ekonomi yang mengutamakan kepentinganrakyat banyak untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat sebagaimana dimaksuddalam Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945”.

Menurut Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia

Nomor III/MPR/2000 Tentang Sumber Hukum Dan Tata Urutan Peraturan

Perundang-Undangan, Pasal 2:

“Tata urutan peraturan perundang-undangan merupakan pedoman dalampembuatan aturan hukum di bawahnya.

Tata urutan peraturan perundang-undangan Republik Indonesia adalah :1. Undang-Undang Dasar 1945;2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia;3. Undang-Undang;

125Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia NomorXVI/MPR/1998 Tentang Politik Ekonomi Dalam Rangka Demokrasi Ekonomi masih tetap berlakuberdasarkan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor I/MPR/2003Tentang Peninjauan Terhadap Materi Dan Status Hukum Ketetapan Majelis PermusyawaratanRakyat Sementara Dan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Tahun1960 Sampai Dengan Tahun 2002, Pasal 2 nomor (2).

64

4. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu);5. Peraturan Pemerintah;6. Keputusan Presiden;7. Peraturan Daerah”.

Sedangkan menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12

Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan; Pasal 7:

“(1) Jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan terdiri atas:a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;b. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;c. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;d. Peraturan Pemerintah;e. Peraturan Presiden;f. Peraturan Daerah Provinsi; dang. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

(2) Kekuatan hukum Peraturan Perundang-undangan sesuai denganhierarki sebagaimana dimaksud pada ayat (1)”.

Berdasarkan Pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12

Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan tersebut maka

“memajukan kesejahteraan umum” dan “mewujudkan suatu Keadilan Sosial bagi

seluruh rakyat Indonesia” yang terkait secara langsung dengan judul disertasi ini

harus dicarikan dasar hukumnya yang berasal dari Ketetapan Majelis

Permusyawaratan Rakyat.


Nomor VII/MPR/2001 Tentang Visi Indonesia Masa Depan126, tantangan

menjelang tahun 2020 yang dihadapi oleh bangsa Indonesia dalam hal sistem

hukum yang adil adalah:

“Semua warga negara berkedudukan sama di depan hukum dan berhakmendapatkan keadilan. Hukum ditegakkan untuk keadilan dan bukan untukkepentingan kekuasaan ataupun kelompok kepentingan tertentu. Tantangan untukmenegakkan keadilan adalah terwujudnya aturan hukum yang adil serta institusi

126Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia, www.mpr.go.id.

65

hukum dan aparat penegak hukum yang jujur, profesional, dan tidak terpengaruholeh penguasa. Supremasi hukum ditegakkan untuk menjamin kepastian hukum,keadilan, dan pembelaan hak asasi manusia”.

Paragraf diatas pada dasarnya memberikan jaminan “distribusi keadilan”

bagi seluruh rakyat Indonesia secara sama dan merata. Sedangkan dalam hal

sistem ekonomi yang adil dan produktif tantangan yang dihadapi oleh Bangsa

Indonesia menjelang tahun 2020 adalah:

“Tantangan sistem ekonomi yang adil dan produktif adalah terwujudnyaekonomi yang berpihak pada rakyat serta terjaminnya sistem insentif ekonomiyang adil, dan mandiri. Sistem ekonomi tersebut berbasis pada kegiatan rakyat,yang memanfaatkan sumber daya alam secara optimal dan berkesinambungan,terutama yang bersumber dari pertanian, kehutanan, dan kelautan. Untukmerealisasikan sistem ekonomi tersebut diperlukan sumber daya manusia yangkompeten dan mekanisme ekonomi yang menyerap tenaga kerja. Di samping itu,negara mengembangkan ekonomi dengan mengolah sumber daya dan industrilainnya, termasuk industri jasa”.

Paragraf diatas memberikan jaminan akan adanya suatu sistem distribusi

kekayaan (hasil kegiatan ekonomi) yang secara langsung dapat memajukan

kesejahteraan umum.


Nomor VI/MPR/2001 Tetang Etika Kehidupan Berbangsa disebutkan bahwa:

1) “Etika Ekonomi dan Bisnis dimaksudkan agar prinsip dan perilakuekonomi dan bisnis, baik oleh perseorangan, institusi, maupun pengambilkeputusan dalam bidang ekonomi dapat melahirkan kondisi dan realitasekonomi yang bercirikan persaingan yang jujur, berkeadilan, mendorongberkembangnya etos kerja ekonomi, daya tahan ekonomi dan kemampuansaing, dan terciptanya suasana kondusif untuk pemberdayaan ekonomiyang berpihak kepada rakyat kecil melalui kebijakan secaraberkesinambungan. Etika ini mencegah terjadinya praktik-praktikmonopoli, oligopoli, kebijakan ekonomi yang mengarah kepada perbuatankorupsi, kolusi, dan nepotisme, diskriminasi yang berdampak negatifterhadap efisiensi, persaingan sehat, dan keadilan, serta menghindarkanperilaku menghalalkan segala cara dalam memperoleh keuntungan.

2) Etika Penegakan Hukum yang Berkeadilan dimaksudkan untukmenumbuhkan kesadaran bahwa tertib sosial, ketenangan dan keteraturan

66

hidup bersama hanya dapat diwujudkan dengan ketaatan terhadap hukumdan seluruh peraturan yang berpihak kepada keadilan. Keseluruhan aturanhukum yang menjamin tegaknya supremasi dan kepastian hukum sejalandengan upaya pemenuhan rasa keadilan yang hidup dan berkembang didalam masyarakat. Etika ini meniscayakan penegakan hukum secara adil,perlakuan yang sama dan tidak diskriminatif terhadap setiap warga negaradi hadapan hukum, dan menghindarkan penggunaan hukum secara salahsebagai alat kekuasaan dan bentuk-bentuk manipulasi hukum lainnya.

3) Etika Keilmuan dimaksudkan untuk menjunjung tinggi nilai-nilaikemanusiaan, ilmu pengetahuan dan teknologi agar warga bangsa mampumenjaga harkat dan martabatnya, berpihak kepada kebenaran untukmencapai kemaslahatan dan kemajuan sesuai dengan nilai-nilai agama danbudaya. Etika ini diwujudkan secara pribadi ataupun kolektif dalam karsa,cipta, dan karya, yang tercermin dalam perilaku kreatif, inovatif, inventif,dan komunikatif, dalam kegiatan membaca, belajar, meneliti, menulis,berkarya, serta menciptakan iklim kondusif bagi pengembangan ilmupengetahuan dan teknologi. Etika Keilmuan menegaskan pentingnyabudaya kerja keras dengan menghargai dan memanfaatkan waktu, disiplindalam berpikir dan berbuat, serta menepati janji dan komitmen diri untukmencapai hasil yang terbaik. Di samping itu, etika ini mendorongtumbuhnya kemampuan menghadapi hambatan, rintangan dan tantangandalam kehidupan, mampu mengubah tantangan menjadi peluang, mampumenumbuhkan kreativitas untuk penciptaan kesempatan baru, dan tahanuji serta pantang menyerah”.

Tiga hal yang tertuang dalam Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat

Republik Indonesia Nomor VI/MPR/2001 Tetang Etika Kehidupan Berbangsa

diatas pada pokoknya dapat menjamin hadirnya “kesejahteraan umum” dan

“Keadilan Sosial bagi seluruh rakyat Indonesia” apabila dilaksanakan secara

konsisten dan konsekuen.

Untuk mewujudkan cita-cita luhur bangsa Indonesia yang merupakan cita-

cita sepanjang masa yang harus selalu diupayakan pencapaiannya seperti yang

sudah diuraikan diatas, maka disusunlah RPJP Nasional (Rencana Pembangunan

Jangka Panjang Nasional) sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 3 Undang-

Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2007 Tentang Rencana

67

Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025127. Sedangkan “RPJP

Nasional merupakan penjabaran dari tujuan dibentuknya pemerintahan negara

Indonesia yang tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara

Republik Indonesia Tahun 1945, dalam bentuk visi, misi, dan arah pembangunan

Nasional”128. Visi pembangunan nasional Indonesia tahun 2005-2025 adalah

“Indonesia Yang Mandiri, Maju, Adil Dan Makmur”129. Untuk mewujudkan misi

tersebut, maka disusunlah 8 (delapan) misi pembangunan nasional130, yaitu:

1) Mewujudkan masyarakat berakhlak mulia, bermoral, beretika, berbudaya,

dan beradab berdasarkan falsafah Pancasila.

2) Mewujudkan bangsa yang berdaya-saing.

3) Mewujudkan masyarakat demokratis berlandaskan hukum.

4) Mewujudkan Indonesia aman, damai, dan bersatu.

5) Mewujudkan pemerataan pembangunan dan berkeadilan

6) Mewujudkan Indonesia asri dan lestari.

7) Mewujudkan Indonesia menjadi negara kepulauan yang mandiri, maju,

kuat, dan berbasiskan kepentingan nasional.

127Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2007 Tentang Rencana PembangunanJangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025, Pasal 3; “RPJP Nasional merupakan penjabaran daritujuan dibentuknya Pemerintahan Negara Indonesia yang tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yaitu untuk melindungi segenap bangsadan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupanbangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaianabadi, dan keadilan sosial dalam bentuk rumusan visi, misi dan arah Pembangunan Nasional”.

128Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 Tentang SistemPerencanaan Pembangunan Nasional, Pasal 4 ayat (1).

129Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2007 TentangRencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025, Bab III Visi dan MisiPembangunan Nasional Tahun 2005-2025.

130Ibid.

68

8) Mewujudkan Indonesia berperan penting dalam pergaulan dunia

internasional.

Khususnya dalam hal “mewujudkan bangsa yang berdaya-saing”, untuk

menghadapi tantangan-tantangan globalisasi dan agar mampu memanfaatkan

peluang yang ada, pembangunan nasional diarahkan salah satunya melalui

reformasi hukum dan birokrasi melalui131:

“Pembangunan hukum diarahkan untuk mendukung terwujudnyapertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan; mengatur permasalahan yangberkaitan dengan ekonomi, terutama dunia usaha dan dunia industri; sertamenciptakan kepastian investasi, terutama penegakan dan perlindungan hukum.Pembangunan hukum juga diarahkan untuk menghilangkan kemungkinanterjadinya tindak pidana korupsi serta mampu menangani dan menyelesaikansecara tuntas permasalahan yang terkait kolusi, korupsi, nepotisme (KKN).Pembangunan hukum dilaksanakan melalui pembaruan materi hukum dengantetap memerhatikan kemajemukan tatanan hukum yang berlaku dan pengaruhglobalisasi sebagai upaya untuk meningkatkan kepastian dan perlindunganhukum, penegakan hukum dan hak-hak asasi manusia (HAM), kesadaran hukum,serta pelayanan hukum yang berintikan keadilan dan kebenaran, ketertiban dankesejahteraan dalam rangka penyelenggaraan negara yang makin tertib, teratur,lancar, serta berdaya saing global”.

Pada masyarakat hukum negara-negara berkembang, pembangunan hukum

menyangkut pengadaan hukum-hukum baru dan reformasi di hampir seluruh

komponen sistem hukum132. Pembangunan sering diartikan sebagai perubahan,

baik terhadap masyarakat maupun terhadap lingkungannya. Perubahan disini

dapat berupa kemajuan (progress) atau kemunduran (regress). Disatu sisi

pembangunan meningkatkan kualitas hidup manusia (progresif), tetapi disisi lain

pembangunan dapat menurunkan kualitas hidup manusia (regresif). Dalam hal

131Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2007 TentangRencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025, Bab III Visi dan MisiPembangunan Nasional Tahun 2005-2025.

132Lili Rasjidi dan Ida Bagus Wyasa Putra, 2012, Hukum Sebagai Suatu Sistem, Jakarta,Fikahati Aneska, hlm. 172.

69

pembangunan hukum, masalah konsep hukum adalah masalah yang sangat

mutlak133.

Yang dimaksud dengan “hukum nasional” tersebut adalah “…hukum

nasional yang modern yang relevan pada sistem hukum lainnya di dunia dan dapat

menjadi sarana berkomunikasi antar bangsa, paling tidak suatu hukum nasional

yang tidak terisolasi dari dunia luar”134. Dengan demikian “dalam membangun

hukum nasional, diutamakan asas-asas yang umum diterima bangsa-bangsa tanpa

meninggalkan asas-asas hukum asli atau hukum adat yang masih berlaku dan

relevan dengan kehidupan dunia modern”135. Selanjutnya disebutkan pula oleh

Mochtar Kusumaatmadja bahwa yang dimaksud dengan asas-asas disini adalah

asas-asas yang terkandung didalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

Asas-asas tersebut antara lain136:

1) Asas Ketuhanan, tidak boleh ada produk hukum yang bertentangan dengan

agama atau bersifat menolak atau bermusuhan dengan agama.

2) Asas Kesatuan dan Persatuan, memperhatikan keaneka ragaman budaya

yang ada di Indonesia. Hukum Indonesia harus merupakan hukum

nasional yang berlaku untuk seluruh bangsa Indonesia.

3) Asas Keadilan Sosial, semua orang mempunyai hak yang sama dan sama

kedudukannya dihadapan hukum.

4) Asas Demokrasi, Kekuasaan harus tunduk kepada hukum.

133Lili Rasjidi dan Ida Bagus Wyasa Putra, Hukum Sebagai Suatu Sistem, FikahatiAneska, Jakarta, 2012, hlm. 189.

134Mochtar Kusumaatmadja, 2006, Konsep-Konsep Hukum Dalam PembangunanKumpulan Karya Tulis, Bandung, Alumni, hlm. 187.

135Ibid.136Op.cit., hlm. 187-198.

70

5) Asas Wawasan Nusantara, membangun hukum nasional dengan

memperhatikan keanekaragaman budaya Indonesia.

6) Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945, dan lain sebagainya.

Adapun menurut Lili Rasjidi137, ada beberapa fenomena yang terjadi

dewasa ini yang mempengaruhi pembentukan dan penegakan hukum

(pembangunan hukum) di Indonesia, yaitu:

1) “Kecenderungan sistem otonomi menjadi diperluas sehingga dapat sajakedepannya terjadi ‘federalism’.

2) Kecenderungan sistem multi partai yang berdampak terhadap sistemKabinet Presidensiil yang dianut Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

3) Kecenderungan pemisahan kekuasaan (bukan pembedaan) secara tegasantara lembaga legislatif, eksekutif dan yudikatif.

4) Masuknya pengaruh-pengaruh Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM)kedalam proses pengambilan keputusan oleh Pemerintah dan proseslegislasi di lembaga legislatif.

5) Adanya TAP MPR RI yang memerintahkan kepada Presiden untukmelaksanakan pemberantasan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) danmenciptakan pemerintahan yang bersih dan berwibawa”.

Berdasarkan lima fenomena tersebut diatas, maka arah pembangunan

hukum Indonesia ke depan setidaknya harus dapat menyelesaikan empat masalah

mendasar, yaitu138:

1) “Masalah reaktualisasi sistem hukum yang bersifat netral dan berasal darihukum lokal (adat dan agama) ke dalam sistem hukum nasional di satu sisidan sisi lainnya juga terhadap hukum yang bersifat netral yang bersumberdari perjanjian internasional.

2) Masalah penataan kelembagaan aparat hukum yang belum dibentuk secarakomprehensif sehingga melahirkan berbagai ekses seperti egosektoral danmenurunnya kerjasama antar aparat hukum secara signifikan, yang bisajadi disebabkan oleh miskinnya visi dan misi aparat hukum seperti antaralain pemahaman atas due process of law, impartial trial, transparency,accountability dan the right to counsel.

137Lili Rasjidi, Dinamika Situasi Dan Kondisi Hukum Dewasa Ini Dari Perspektif Teoridan Filosofikal, dalam Sinta Dewi (Penyunting dan Pengantar), 2009, Kapita Selekta HukumTinjauan Kritis atas Perkembangan Hukum seiring Perkembangan Masyarakat di Indonesia,Bandung, Widya Padjadjaran, hlm. 7.

138Ibid.

71

3) Masalah pemberdayaan masyarakat baik dalam bentuk peningkatan aksesmasyarakat ke dalam kinerja pemerintahan maupun peningkatan kesadaranhukum masyarakat dimana kedua hal dimaksud dapat dimasukan sebagaiBudaya Hukum, dan

4) Masalah pemberdayaan birokrasi (bureaucratic engineering) dalamkonteks peranan hukum dalam pembangunan”.

Pada buku yang lainnya, Lili Rasjidi dan Ida Bagus Wyasa Putra

mengatakan bahwa pembangunan hukum adalah sama dengan pembangunan

komponen-komponen sistem hukum139. Sedangkan enam masalah pokok pada

komponen-komponen sistem hukum tersebut adalah140; (1) masalah masyarakat

hukumnya, (2) pendidikan hukumnya, (3) konsep hukum terutama penjabaran

konsepnya, (4) masalah pembentukan dan bentuk hukumnya, (5) penyelenggaraan

hukumnya, dan (6) pengawasan terhadap proses hukumnya. Meskipun demikian,

inti permasalahan sesungguhnya adalah terletak pada masalah kualitas manusia

hukumnya (pembentuk, penyelenggara, dan masyarakat hukumnya) dan sarana

serta prasarana untuk melaksanakannya. Pada titik ini, empat masalah dasar yang

harus diselesaikan oleh pembangunan hukum sama dengan enam masalah pokok

yang ada pada komponen-komponen sistem hukum, yaitu; (1) terkait dengan

kualitas manusia hukumnya, dan (2) terkait dengan sarana serta prasarana untuk

melaksanakannya.

Dari uraian ketiga Guru Besar tersebut (Mochtar Kusumaatmadja, Moh.

Mahfud MD., dan Lili Rasjidi) maka dapat ditarik sebuah benang merah dalam

hal pembangunan hukum di Indonesia, yaitu:

139Lili Rasjidi dan Ida Bagus Wyasa Putra, 2012, Hukum Sebagai Suatu Sistem, Jakarta,Fikahati Aneska, Jakarta, hlm. 184.

140Op.cit, hlm. 200.

72

“Pembangunan hukum di Indonesia bertujuan untuk dapat menyelesaikan empat

(atau enam) masalah mendasar (seperti yang disampaikan oleh Lili Rasjidi diatas).

Adapun karakter hukum itu sendiri akan dipengaruhi oleh karakter politik pada

saat hukum tersebut dibuat (sesuai dengan pendapat Moh. Mahfud MD.).

Sedangkan hukum yang dibuat akan berdasarkan asas-asas yang terkandung

didalam Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, hukum adat serta hukum Islam

yang masih relevan, serta asas-asas hukum yang berlaku secara umum (menurut

Mochtar Kusumaatmadja)”141.

2.1 Tinjauan Umum Tentang Fatwa

Berikut ini beberapa definisi tentang fatwa, yaitu; (1) “penjelasan hukum

syariat atas suatu permasalahan dari permasalahan-permasalahan yang ada, yang

didukung oleh dalil yang berasal dari al-Quran, Sunnah Nabawiyyah, dan

ijtihad”142, dan (2) menurut Amir Syarifuddin, fatwa berarti “usaha memberikan

penjelasan tentang hukum syara’ oleh ahlinya kepada orang yang belum

mengetahuinya”143. Ciri-ciri fatwa diantaranya adalah144; (1) usaha untuk

memberikan penjelasan, (2) hukum syara’ yang diperoleh melalui hasil ijtihad,

(3) orang yang memberikan penjelasan adalah ahlinya pada bidang tersebut, (4)

penjelasan diberikan kepada orang yang bertanya.

Adapun orang yang memberikan fatwa disebut mufti sedangkan orang

yang meminta fatwa disebut mustafti. Untuk menjadi seorang mufti harus

141Kesimpulan peneliti.142Mardani, 2012, Fiqh Ekonomi Syariah fiqh Muamalah, Jakarta, Kencana, hlm. 212.143Ibid.144Ibid.

73

dipenuhi beberapa syarat, yaitu145; (1) mukallaf (muslim, dewasa, dan sempurna

akalnya), (2) ahli dalam bidang agama Islam dan mampu untuk berijtihad, (3)

dapat bertindak adil dan dapat dipercaya, dan (4) mempunyai sifat tenang

(sakinah) dan berkecukupan, mempunyai niat dan itikad yang baik, serta kuat

pendiriannya.

Pada era modern seperti sekarang ini, kaidah-kaidah fikih yang

dipergunakan sebagai landasan sebuah fatwa terkait dengan masalah

perekonomian tidak dapat sepenuhnya didasarkan kepada kaidah-kaidah fikih

klasik. Alasan utamanya adalah karena masalah relevansi kaidah-kaidah fikih

klasik tersebut dengan keadaan kemasyarakatan saat ini. Terkait dengan hal

tersebut ada tiga kaidah fikih yang relevan digunakan saat ini, yaitu146:

1. A-muhafazah bil qadim ash-shalih wal akhdzu bil jadid al-aslah, adalah;

“memelihara warisan intelektual klasik yang masih relevan dan

membiarkan terus praktik yang telah ada di zaman modern, selama tidak

ada petunjuk yang mengharamkannya”147. Kaidah fikih tersebut sesuai

dengan kaidah-kaidah fikih khusus dalam bidangmuamalah seperti berikut

ini:

145Mardani, 2012, Fiqh Ekonomi Syariah fiqh Muamalah, Jakarta, Kencana, hlm. 214.146A. Djazuli, 2014, Kaidah-Kaidah Fikih Kaidah-kaidah Hukum Islam dalam

Menyelesaikan Masalah-masalah yang Praktis, Jakarta, Kencana, hlm. 130-137.147Menurut Ibnu Qayyim al-Jauziyyah, Lihat: Mardani, 2011, Hukum Ekonomi Syariah di

Indonesia, Bandung, Refika Aditama, hlm. 214. “Al-Quran dan Al-Hadis untuk bidang selainibadah mahdhah dan hukum keluarga Islam hanya menentukan garis-garis besarnya saja yangtercermin dalam dalil-dalil kulli (bersifat umum), maqâshid al syari’ah (tujuan umum), semangatajaran dan kaidah-kaidah kulliyah”. Op.cit., hlm. 128.

74

Tabel 9. Kaidah Fikih Khusus Muamalah

No. Kaidah Fikih Khusus Muamalah1 Hukum asal dalam semua bentuk muamalah adalah boleh dilakukan

kecuali ada dalil yang mengharamkannya. Menurut Ibnu Taimiyah, hukumasal dalam muamalah adalah pemaafan, tidak ada yang diharamkan kecualiapa yang diharamkan Allah SWT

2 Hukum asal dalam transaksi adalah keridhaan kedua belah pihak yangberakad, hasilnya adalah berlaku sahnya yang diakadkan”.Menurut IbnuTaimiyah; “dasar dari akad adalah keridhaan kedua belah pihak

3 Tiada seorangpun boleh melakukan tindakan hukum atas milik orang laintanpa izin si pemilik harta

4 Akad yang batal tidak menjadi sah karena dibolehkan5 Izin yang datang kemudian sama kedudukannya dengan perwakilan yang

telah dilakukan lebih dahulu6 Manfaat suatu benda merupakan faktor pengganti kerugian7 Risiko itu menyertai manfaat8 Apabila sesuatu adak batal, maka batal pula yang ada dalam

tanggunggannya9 Akad yang objeknya suatu benda tertentu adalah seperti akad terhadap

manfaat benda tersebut10 Setiap akad mu’awadhah yang sah diberlakukan selamanya, maka tidak

sah diberlakukan sementara11 Setiap perintah untuk bertindak hukum terhadap hak milik orang lain

adalah batal12 Tidak sempurna akad tabarru’ kecuali dengan penyerahan barang13 Suatu hal yang dibolehkan oleh syara’ tidak dapat dijadikan objek tuntutan

ganti rugi14 Suatu benda tidak bias dicabut dari tangan seseorang kecuali atas dasar

ketentuan hukum yang telah tetap15 Setiap kabul/penerimaan boleh dengan ungkapan saya telah terima16 Setiap syarat untuk kemaslahatan akad atau diperlukan oleh akad tersebut,

maka syarat tersebut dibolehkan17 Setiap yang sah digadaikan, sah pula dijadikan jaminan18 Apa yang boleh dijual boleh pula digadaikan

2. Al-ashlu fil muamalah al-ibahah hatta yadullad dalilu ‘ala at-tahrimihi,

yaitu pada dasarnya semua praktik muamalah adalah diperbolehkan,

kecuali ada dalil yang mengharamkannya. Hal ini didasarkan kepada hadis

75

Rasulullah SAW; “antum a’lamu bi ‘umurid dunyakum”, kamu lebih tahu

atas utusan duniamu148.

3. Taghayur al-ahkam wa al-fatawa bitaghayuri al-amkan wa al-azman wa

al-ahwal wa niat wa al’awa’id, adanya perubahan hukum dan fatwa

disesuaikan dengan adanya perubahan zaman, tempat, kondisi sosial, niat,

dan adat kebiasaan149. Hal tersebut sesuai dengan kaidah fikih:

a. “Al-Islam shalihun likulli zamain wa makanin wa halin”, artinya;Islam itu sesuai pada setiap zaman, tempat, dan situasi150.

b. “Ijtihad yang telah lalu tidak dibatalkan oleh ijtihad yangkemudian”151. Hal tersebut disebabkan karena “itu adalah yangkami putuskan pada masa lalu dan ini adalah yang kami putuskansekarang”152.

Seluruh aspek kehidupan manusia saat ini sangat berbeda dan sudah

berubah dibandingkan dengan kondisi pada zaman dimana Al Quran diturunkan.

Pesatnya perkembangan ilmu pengetahuan di segala bidang didorong oleh adanya

proses globalisasi telah “menghapus” batas-batas antar negara. Hal tersebut

memacu pembangunan di segala bidang yang pada akhirnya melahirkan

pertumbuhan, salah satunya adalah pertumbuhan bidang perekonomian.

Setidaknya kombinasi antara perkembangan ilmu pengetahuan, globalisasi dan

pertumbuhan bidang perekonomian telah menghasilkan kemudahan yang

membawa kepada kebahagiaan umat manusia. Pada saat umat manusia berlomba-

148Mardani, 2011, Hukum Ekonomi Syariah di Indonesia, Bandung, Refika Aditama, hlm.218-219.

149Op.cit., hlm. 219-220. Menurut Ibnu Qayyim al-Jauziyah (murid Ibnu Taimiyah) dalamkitab fikihnya “I’lâm-al-Muwâqi’in ‘an Rabb al-‘Âlamîn” memunculkan kaidah “fatwa berubahdan berbeda sesuai dengan perubahan zaman, tempat, keadaan, niat, dan adat kebiasaan”. A.Djazuli, 2014, Kaidah-Kaidah Fikih Kaidah-kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-masalah yang Praktis, Jakarta, Kencana, hlm. 14.

150Op.cit., hlm. 220.151A. Djazuli, 2014, Kaidah-Kaidah Fikih Kaidah-kaidah Hukum Islam dalam

Menyelesaikan Masalah-masalah yang Praktis, Jakarta, Kencana, hlm. 91.152Ibid.

76

lomba mengejar kebahagiaan itulah timbul sejumlah perilaku dan persoalan-

persoalan baru yang belum ada pada zaman-zaman sebelumnya. Adalah suatu

tantangan bagi Islam untuk selalu up to date di setiap waktu dan tempat karena

Islam adalah rahmat bagi alam semesta sebagaimana firman-Nya dalam surat Al

Anbiyaa/21:107.

Hasil penelitian membuktikan bahwa Islam berkembang dengan pesat.

Tidak mengherankan bahwa dalam kurun waktu yang tidak terlalu lama lagi,

Islam akan menjadi agama mayoritas yang dianut manusia di muka bumi153.

"Hampir tiba suatu masa dimana bangsa-bangsa dari seluruh dunia akandatang mengerumuni kamu bagaikan orang-orang kelaparan mengerumunihidangan mereka." Maka salah seorang sahabat bertanya, "Apakah karena jumlahkami yang sedikit pada masa itu?" Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam menjawab,"Bahkan, pada masa itu jumlah kamu banyak sekali, tetapi kamu umpama buih dilautan, dan Allah akan mencabut 'rasa gentar' terhadap kamu dari hati musuh-musuh kamu, dan Allah akan melemparkan ke dalam hati kamu penyakit al-wahnu." Seorang sahabat bertanya, "Apakah itu al-wahnu itu, ya Rasulullah?"Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam menjawab, "Cinta dunia dan takut mati."(HR Abu Dawud & Ahmad).

Sebuah hadis diriwayatkan daripada Thauban r.a., bahawa RasulullahSAW bersabda, “Setelah aku wafat, setelah lama aku tinggalkan, umat Islam akanlemah. Di atas kelemahan itu, orang kafir akan menindas mereka bagai orangyang menghadapi piring dan mengajak orang lain makan bersama.” Maka parasahabat r.a. pun bertanya, “Apakah ketika itu umat Islam telah lemah dan musuhsangat kuat?” Sabda Baginda SAW: “Bahkan masa itu mereka lebih ramai tetapitidak berguna, tidak berarti dan tidak menakutkan musuh. Mereka adalah ibaratbuih di laut.” Sahabat bertanya lagi, “Mengapa seramai itu tetapi seperti buih dilaut?” Jawab Rasulullah SAW, “Kerana ada dua penyakit, iaitu mereka ditimpapenyakit al-Wahn.” Sahabat bertanya lagi, “Apakah itu al-Wahn? ”RasulullahSAW bersabda: “Cintakan dunia dan takut akan kematian.”154

153Tempo.co, 2070, Islam Jadi Agama Mayoritas di Dunia,https://m.tempo.co/read/news/2015/04/05/116655421/2070-islam-jadi-agama-mayoritas-di-dunia, diunduh hari Senin tanggal 25 April 2016 jam 19.41 WIB. Lihat juga; Tempo.co, 4 SebabIslam Jadi Agama Terbesar Dunia pada 2070,http://m.tempo.co/read/news/2015/04/05/116655429/4-Sebab-Islam-Jadi-Agama-Terbesar-Dunia-pada-2070, diunduh hari Senin tanggal 25 April 2016 jam 19.44 WIB.

154Al-Fath, Akhir Zaman, Umat Islam Seperti Buih Di lautan, http://alfath.org/akhir-zaman-umat-islam-seperti-buih-di-lautan/, diunduh hari Senin tanggal 25 April 2016 jam 20.18WIB.

77

Al Quran dan hadis adalah sumber pokok ajaran Islam. Kemudian

dilengkapi dengan khazanah klasik karya-karya ulama terdahulu. Tidak semua

permasalahan manusia saat ini ada pengaturannya secara jelas dan rinci di dalam

Al Quran, hadis dan khazanah klasik karya-karya ulama terdahulu tersebut.

Kalaupun ada, mungkin hanya diketahui oleh sebagian ulama sama. Agar dapat

diketahui oleh orang yang memerlukannya, maka diperlukan adanya komunikasi

yang dapat menghubungkan suatu masalah dengan solusinya. Fungsi komunikasi

tersebut salah satunya dilaksanakan oleh fatwa yang dikeluarkan oleh otoritas

yang berwenang untuk itu.

“Fatwa terpaut dengan fiqih, keduanya mempunyai hubungan salingmelengkapi. Fiqih memuat uraian sistematis tentang substansi hukum Islam, yangtidak seluruhnya dibutuhkan oleh seseorang. Fiqih dipandang sebagai kitabhukum (rechtsboeken), sebagai rujukan normatif dalam melakukan perbuatansehari-hari”155. Salah satu nash yang mengatur tentang fatwa ini terdapat dalam AlQuran surat An Nisaa/4:176.

2.1.1 Kedudukan Hukum Fatwa Dalam Sistem Hukum Indonesia

Menurut Surat Keputusan Dewan Pimpinan Majelis Ulama Indoneisa

Nomor : U-596/MUI/X/1997 Tentang Pedoman Penetapan Fatwa Majelis Ulama

Indonesia tanggal 2 Oktober 1997 sidang komisi fatwa MUI diadakan apabila ada

permintaan (pertanyaan) dari masyarakat, pemerintah, lembaga sosial

kemasyarakatan atau atas permintaan MUI. Dengan demikian pemerintah adalah

salah satu pihak yang dapat meminta fatwa atau nasihat kepada MUI untuk suatu

masalah tertentu terkait dengan agama Islam atau umat Islam di Indonesia. Fatwa

155Zafrullah Salim, Kedudukan Fatwa Dalam Negara Hukum Republik Indonesia, dalamFatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Dalam Perspektif Hukum Dan Perundang-undangan,Puslitbang Lektur Dan Khazanah Keagamaan Badan Litban Dan Diklat Kementerian Agama RITahun 2012.

78

atau nasihat MUI tersebut diperlukan oleh pemerintah salah satunya terkait

dengan eksistensi suatu peraturan perundang-undangan tertentu yang nyata-nyata

berhubungan erat dengan kepentingan umat Islam di Indonesia. Dibawah ini

adalah beberapa peraturan perundang-undangan yang mengatur kepentingan umat

Islam di Indonesia.

1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang

Perkawinan dan berbagai peraturan pelaksanaannya.

2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1977 tentang

Perwakafan Tanah Milik.


Peradilan Agama.

4) Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 tentang

Kompilasi Hukum Islam.


Penyelenggaraan Ibadah Haji.


Pengelolaan Zakat.

7) Dan lain-lain.

Selain itu terdapat juga beberapa peraturan perundang-undangan di

Indonesia yang secara materiil mengandung unsur-unsur syariah, yang patut

diduga ada para peranan fatwa atau nasihat MUI dalam proses pembentukannya.


Narkotika.

79


Kesejahteraan Anak.


Pendidikan Nasional.


Kesehatan.


Perbankan.


Perbankan.

7) Dan lain-lain.

Peranan fatwa MUI atau fatwa DSN-MUI (Dewan Syariah Nasional-

Majelis Ulama Indonesia) dalam penyelenggaraan kegiatan perbankan syariah

dapat terlihat dengan adanya beberapa fatwa dibawah ini.

1) Fatwa Dewan Syari’ah Nasional No. 01/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Giro.

2) Fatwa Dewan Syari’ah Nasional No. 02/DSN-MUI/IV/2000 Tentang

Tabungan.


Deposito.

4) Dan lain-lain.

Sedangkan peranan fatwa MUI atau fatwa DSN-MUI dalam

penyelenggaraan kegiatan pasar modal syariah dapat terlihat dengan adanya

beberapa fatwa dibawah ini.

80


Pedoman Pelaksanaan Investasi Untuk Reksadana Syari’ah.

2) Fatwa Dewan Syari’ah Nasional No. 32/DSN-MUI/IX/2002 Tentang

Obligasi Syari’ah.

3) Fatwa Dewan Syari’ah Nasional No. 33/DSN-MUI/IX/2002 Tentang

Obligasi Syari’ah Mudharabah.

4) Dan lain-lain.

MUI menyadari bahwa masalah kemasyarakatan yang dihadapi sekarang

dan dimasa yang akan datang akan semakin komplek. Oleh sebab itu pada tahun

2001 MUI membentuk Komisi Hukum dan Perundang-Undangan sebagai sarana

untuk “meningkatkan efektifikas penyerapan Fatwa MUI dalam pembangunan

hukum nasional dan pembentukan Peraturan perundang-undangan”156. “Dalam

konteks ini, tugas Komisi Hukum dan Perundang-undangan MUI adalah”157:

a. “melakukan pengkajian terhadap peraturan perundang-undangan yangberkaitan dengan pelaksanaan syariat dan kepentingan umat Islam;

b. mempersiapkan usulan/masukan bagi penyusunan RUU dan PeraturanPerundangan-Undangan lainnya khususnya berkaitan syari’at Islam sejauhdiperlukan.

c. memberikan tanggapan atas berbagai rancangan peraturan perundang-undangan yang dinilai tidak sesuai dengan syariat dan kepentingan umatIslam;

d. mengusulkan perubahan peraturan perundang-undangan yang tidak sesuaidengan syariat dan/atau kepentingan umat Islam;

e. mengawal dan mendorong pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pelaksanaan syariat dan/atau kepentinganumat Islam;

f. mengajukan judicial review terhadap peraturan perundang-undangan yangdinilai bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih

156Wahiduddin Adams, Fatwa MUI Dalam Perspektif Hukum Dan Perundang-Undangan, dalam Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Dalam Perspektif HukumDanPerundang-undangan, Puslitbang Lektur Dan Khazanah KeagamaanBadan Litban DanDiklatKementerian Agama RI Tahun 2012.

157Ibid.

81

tinggi dan syariat Islam baik kepada Mahkamah Konstitusi maupunMahkamah Agung”.

Sejauh ini Komisi Hukum dan Perundang-Undangan MUI telah

melakukan kajian terhadap beberapa rancangan undang-undang (RUU) dan atau

rancangan undang-undang yang telah disahkan menjadi undang-undang,

diantaranya adalah:

1) RUU tentang Anti Pornografi dan Pornoaksi.

2) RUU tentang Kesehatan.

3) RUU tentang Penghapusan Diskriminasi RAS dan Etnis.

4) RUU Administrasi Kependudukan.

5) RUU tentang Pemerintahan Aceh.

6) UU tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005

-2025.

7) Dan lain-lain

Selain itu terdapat juga beberapa rancangan undang-undang (RUU)

dimana Komisi Hukum dan Perundang-Undangan MUI dapat berperan

memberikan fatwa atau saran-sarannya, diantaranya:

1) RUU tentang Jaminan Produk Halal.

2) RUU tentang Pengelolaan Keuangan Haji.

3) RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999

tentang Pengelolaan Zakat.

4) RUU tentang Asuransi Syari'ah.

5) RUU tentang Kerukunan Umat Beragama.

6) RUU tentang Penanganan Fakir Miskin.

82

7) Dan lain-lain.

Dalam kenyataannya, disamping mempunyai efek positif, fatwa MUI

tersebut ternyata berpotensi menimbulkan efek yang negatif apabila tidak disikapi

dengan bijaksana. Hal tersebut dapat dilihat dalam fatwa MUI yang menyatakan

aliran Ahmadiyah sebagai aliran sesat. Fatwa tersebut telah dijadikan legalisasi

oleh sebagian orang untuk melakukan tindakan kekerasan terhadap pengikut aliran

Ahmadiyah tersebut. “Koran Tempo (28 Desember 2007) memuat sebuah artikel

panjang “Fatwa dan Kekerasan” yang ditulis Akh Muzakki (dosen IAIN Sunan

Ampel Surabaya, kandidat doktor di University of Queensland, Australia)”158.

Salah satu definisi hukum adalah kaidah (norma), yaitu perintah dan

larangan yang merupakan tata tertib hidup bermasyarakat. Kaidah (norma) ini

mengandung unsur paksaan yang apabila dilanggar akan menimbulkan sanksi. Di

dunia, sanksi tersebut dapat berasal dari pemerintah ataupun dari masyarakat.Di

akhirat, sanksi tersebut berasal dari Allah SAW.

Dilihat dari sumbernya, sumber hukum terbagi dua, yaitu; (a) sumber

hukum materiil, dan (2) sumber hukum formil. Sumber hukum formil adalah isi

hukum yang berasal sari perasaan hukum atau keyakinan hukum masing-masing

individu dalam masyarakat dan pendapat umum (public opinion) yang hidup

dimasyarakat secara kolektif. Dengan demikian fatwa dapat dilihat sebagai

sumber hukum materiil karena kebenaran fatwa tersebut secara individu sesuai

dengan perasaan hukum atau keyakinan hukum pemeluk agama Islam di


83

Indonesia. Karena mayoritas masyarakat Indonesia memeluk agama Islam, maka

perasaan hukum atau keyakinan hukum individu tersebut dimungkinkan

berkembang menjadi pendapat umum. Dalam hal ini adalah pendapat umum

masyarakat muslim Indonesia. Fatwa juga bisa dianggap sebagai sumber hukum

formil apabila dikeluarkan oleh suatu lembaga formal tertentu dan dijadikan suatu

tindakan hukum tertentu yang menentukan berlakunya hukum.

“Bagir Manan, dengan mengutip pendapat N.E. Van Duyvendijk,menempatkannya sebagai bagian dari sumber hukum materiil dalam kelompoktradisi (pendapat keagamaan dan moral, tradisi di bidang hukum). SebaliknyaUtrecht memasukkan agama (hukum agama) sebagai sumber hukum formil,dengan menjelaskan bahwa di daerah-daerah (Indonesia) yang pandangan hiduppenduduknya sangat terikat oleh agama, sumber hukum (agama) pentingsekali”159.

Pemberlakuan Kompilasi Hukum Islam (KHI) berdasarkan Instruksi

Presiden Nomor 1 Tahun 1991 disusun berdasarkan didahului dengan standarisasi

rujukan kitab-kitab fikih bagi hakim pengadilan agama dalam memutus suatu

perkara. Terdapat 13 kitab fikih yang menjadi rujukan, yaitu160; (a) Al-Bajuri, (b)

Fath al-Muin, (c) Syarqawi ‘ala at-Tahrir, (d) Qalyubi/Mahalli, (e) Fath al-

Wahhab dengan syarahnya, (f) Tuhfah, (g) Targhib al-Musytaq, (h) Qawanin al-

Syar’iyyah li Sayid Ibnu Yahya, (i) Qawanin al-Syar’iyyah li Sayid Shadaqah

Dahlan, (j) Syamsuri fi al-Faraidh, (k) Bughyah al-Musytarsyidin, (l) Al-Fiqh

‘alaa Madzahib al-Arba’ah, dan (m) Mughni al-Muhtaj. Hal tersebut menunjukan

bahwa fatwa (dalam bentuk fikih) merupakan sumber hukum formil di Indonesia.


160Ibid.

84

2.1.2 Majelis Ulama Indonesia (MUI)

Majelis Ulama Indonesia (MUI) didirikan pada tanggal 26 Juli 1975 (7

Rajab 1395H) sebagai hasil musyawarah para ulama, cendekiawan, dan zu’ama

dari seluruh Indonesia.Ulama, Cendekiawan dan zu’ama tersebut berasal dari 26

propinsi yang ada di Indonesia saat itu, ditambah dengan 10 (sepuluh) orang

ulama yang mewakili ormas-ormas Islam (NU, Muhammadiyah, Syarikat Islam,

Perti. Al Washliyah, Math’laul Anwar, GUPPI, PTDI, DMI dan al Ittihadiyyah),

ditambah 4 (empat) orang ulama yang berasal dari Dinas Rohani Islam ABRI

(Angkatan Bersenjata Republik Indonesia) yang terdiri dari; Angkatan Darat

(AD), Angkatan Laut (AL), Angkatan Udara (AU), dan Polisi Republik Indonesia

(POLRI). Kemudian ditambah dengan 13 orang tokoh/cendekiawan perorangan.

Kesepakatan yang dimaksud terkenal dengan nama Musyawarah Nasional Ulama

I yang menghasilkan piagam berdirinya Majelis Ulama Indonesia (MUI).

Lahirnya MUI tidak terlepas dari kesadaran ulama Indonesia bahwa

mereka adalah pewaris tugas-tugas para Nabi (Warasatul Anbiya)161. Disadari

juga pada saat itu bahwa umat Islam Indonesia sedang menghadapi tantangan

yang berat sebagai akibat langsung dari proses globalisasi, akibat negatif dari

perkembangan ilmu pengetahuan yang telah menggoyahkan batas etika dan moral,

serta dominasi budaya (pemikiran) barat. Hal tersebut telah menyebabkan

egoisme kelompok (ananiyah hizbiyah) yang berlebihan, yang memastikan arti

penting adanya MUI sebagai sebuah organisasi kepemimpinan umat Islam yang

bersifat kolektif untuk mewujudkan silaturrahmi, demi terciptanya persatuan dan

161Majelis Ulama Indonesia, http://mui.or.id/mui/tentang-mui/profil-mui/profil-mui.html, diunduh hari Jum’at tanggal 17 Juli 2015 jam 18.11 WIB.

85

kesatuan serta kebersamaan umat Islam di Indonesia. Majelis Ulama Indonesia

sebagai wadah musyawarah para ulama, zu’ama dan cendekiawan muslim yang

berusaha untuk memberikan bimbingan dan tuntunan kepada umat Islam di

Indonesia dalam mewujudkan kehidupan beragama dan bermasyarakat yang

diridhoi Allah Subhanahu wa Ta’ala:

“Memberikan nasihat dan fatwa mengenai masalah keagamaan dankemasyarakatan kepada Pemerintah dan masyarakat, meningkatkan kegiatan bagiterwujudnya ukhwah Islamiyah dan kerukunan antar-umat beragama dalammemantapkan persatuan dan kesatuan bangsa serta; menjadi penghubung antaraulama dan umaro (pemerintah) dan penterjemah timbal balik antara umat danpemerintah guna mensukseskan pembangunan nasional; meningkatkan hubunganserta kerjasama antar organisasi, lembaga Islam dan cendekiawan muslimin dalammemberikan bimbingan dan tuntunan kepada masyarakat khususnya umat Islamdengan mengadakan konsultasi dan informasi secara timbal balik”162.

Lima fungsi dan peran utama MUI yaitu:

1) Sebagai pewaris tugas-tugas para Nabi (Warasatul Anbiya).

2) Sebagai pemberi fatwa (mufti).

3) Sebagai pembimbing dan pelayan umat (Riwayat wa khadim al ummah).

4) Sebagai gerakan Islah wa al Tajdid.

5) Sebagai penegak amar ma’ruf dan nahi munkar.

2.1.3 Penetapan Fatwa MUI

Salah satu fungsi dan peran utama MUI adalah; sebagai pemberi fatwa

(mufti). Mekanisme pemberian fatwa tersebut diatur di dalam Surat Keputusan

Dewan Pimpinan Majelis Ulama Indoneisa Nomor : U-596/MUI/X/1997 Tentang

162Majelis Ulama Indonesia, http://mui.or.id/mui/tentang-mui/profil-mui/profil-mui.html, diunduh hari Jum’at tanggal 17 Juli 2015 jam 18.11 WIB.

86

Pedoman Penetapan Fatwa Majelis Ulama Indonesia tanggal 2 Oktober 1997.

Konsideran surat keputusan tersebut menyebutkan bahwa:

1) Adanya persoalan-persoalan baru sebagai akibat dari kemajuan ilmu

pengetahuan dan pembangunan di segala bidang kehidupan.

2) Meningkatnya kesadaran keagamaan umat Islam Indonesia sehingga

menimbulkan keinsyafan bahwa persoalan-persoalan baru tersebut harus

dicarikan pemecahannya menurut hukum Islam.

3) Disadari bahwa terhadap persoalan-persoalan baru tersebut bisa saja sudah

ada pengaturannya, atau memang belum ada pengaturannya menurut

hukum Islam

4) Kalaupun pengaturanhnya sudah ada, penelaahannya hanya dapat

dilakukan oleh beberapa orang saja.

5) Harus ada jawaban terhadap persoalan-persoalan tersebut sesuai dengan

ajaran Islam melalui fatwa, dan harus dihilangkan hambatan-hambatan

dalam pemberian fatwa.

6) MUI adalah lembaga yang paling kompeten bagi pemecahan dan

penjawaban setiap masalah social keagamaan.

7) MUI berupaya untukmeningkatkan kualitas peran dan kinerjanya dalam

memberikan solusi dan jawaban persoalan keagamaan.

8) Pedoman pemberian fatwa diperlukan untuk menghindari adanya

perbedaan penjawaban keagamaan mengenai suatu pesoalan yang sama.

Di dalam Surat Keputusan tersebut, fatwa didefinisikan sebagai; “jawaban

atau penjelasan dari ulama mengenai masalah keagamaan dan berlaku untuk

87

umum”163. Fatwa harus berdasarkan Al Quran dan hadis yang mu’tabarah serta

tidak bertentangan dengan kemaslahatan umat manusia. Fatwa juga harus tidak

bertentangan dengan ijma', qiyas dan mu'tabar dan dalil - dalil hukum yang lain,

seperti istihsan, masalih mursalah, dan sadd az-zari'ah.

MUI Pusat berwenang untuk mengeluarkan fatwa terkait dengan164; (a)

masalah - masalah keagamaan yang bersifat umum dan menyangkut umat islam

Indonesia secara Nasional, (b) masalah - masalah keagamaan di suatu daerah yang

diduga dapat meluas ke daerah lain. Adapun MUI Daerah berwenang untuk

“mengeluarkan fatwa mengenai masalah-masalah keagamaan dan bersifat lokal

(kasus-kasus di daerah)”165. Meskipun demikian ada keseteraan antara fatwa yang

dikeluarkan oleh MUI Pusat dengan MUI Daerah sehingga diantara keduanya

tidak saling membatalkan166.

Menarik untuk dicermati bahwa di dalam Surat Keputusan tersebut

terdapat ketentuan tentang Tanfiz (ditanfizkan) yaitu pengesahan Keputusan

Fatwa oleh Dewan Pimpinan dalam bentuk Surat Keputusan Fatwa Majelis Ulama

Indonesia (SKF-MUI), tetapi tidak terdapat pengaturan tentang bagaimana SKF-

MUI tersebut dipublikasikan agar dapat diketahui oleh para pihak yang

berkepentingan dan atau untuk diketahui oleh umum.

163Surat Keputusan Dewan Pimpinan Majelis Ulama Indoneisa Nomor : U-596/MUI/X/1997 Tentang Pedoman Penetapan Fatwa Majelis Ulama Indonesia, Pasal 1 nomor(7).

164Op.cit., Pasal 7 ayat (1).165Op.cit., Pasal 7 ayat (2).166Op.cit., Pasal 8 ayat (1).

88

2.2 Fatwa MUI Tentang Perlindungan HKI

Perlindungan terhadap Hak Kekayaan Intelektual (HKI) berdasarkan

syariah di Indonesia ditandai dengan adanya Fatwa Majelis Ulama Indonesia

Nomor: 1/MUNAS VII/MUI/5/2005 Tentang Perlindungan Hak Kekayaan

Intelektual (HKI) tanggal 28 Juli 2005.

Bahwa keberadaan fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor: 1/MUNAS

VII/MUI/5/2005 Tentang Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) tersebut

didasarkan kepada permintaan dari Masyarakat Indonesia Anti Pemalsuan (MIAP)

dan kenyataan bahwa pelanggaran terhadap Hak Kekayaan Intelektual (HKI) telah

sampai pada tingkat sangat meresahkan, merugikan dan membahayakan banyak

pihak, terutama pemegang hak, negara dan masyarakat. MIAP adalah167:

“MIAP membawa misi dari perusahaan (gabungan dari beberapaperusahaan) untuk mendukung secara strategis dan mencari jalan keluarmasalah pemalsuan. MIAP adalah komunitas anti pemalsuan.

Didirikan di Jakarta pada tahun 2003, sebagai hasil dari kesepakatandiskusi dan kerja sama antara beberapa konsultan hukum (Hill &associates & Soemadipraja & Taher)

Anggota terdiri dari beberapa macam industri dan perusahaan yangmenentang praktek-praktek pemalsuan”.

Adapun misi dan sasaran MIAP adalah168:

Usaha yang telah dilakukan oleh beberapa perusahaan sudah menunjukan dampakperbaikan IPR (Intelectual Property Rights) di Indonesia. Namun untukmemberantas akar dan penyebabnya, industri harus bekerja sama untukmembentuk suatu kesatuan. Kesatuan pendekatan ini:

“Mempunyai pengaruh dan akses yang lebih besar dengan mewakilikepentingan banyak perusahaan dengan gabungan kontribusi ekonomiyang signifikan.

167MIAP (Masyarakat Indonesia Anti Pemalsuan), http://miap.or.id/main/about/.168Ibid.

89

Menghindari perhatian kepada masing-masing perusahaan denganbertindak sebagai grup, dan

Berbagi informasi dan sumber daya, memungkinkan untuk inisiatif-inisiatif yang lebih besar”.

Dengan demikian MIAP adalah suatu organisasi yang didirikan oleh

beberapa perusahaan yang tentunya mempunyai motif ekonomi meskipun tidak

ditujukan kepada masalah perdagangan internasional secara khusus, tetapi tetap

mempunyai keterkaitan yang sangat erat karena masalah perdagangan

internasional tersebut termasuk kedalam masalah perekonomian. Berdasarkan

kenyataan tersebut, kita dapat memaklumi bahwa pertimbangan MUI dalam fatwa

yang dimaksud tidak secara khusus mengaitkannya dengan perdagangan

internasinal.

Adapun dasar hukum yang dipergunakan fatwa MUI tersebut adalah:

1) Al Quran surat An Nisaa/4:29, Al Baqarah/2:188, Al Syu’raa/26:183, dan

Al Baqarah/2:279.

2) Hadis.

a. Berkenaan dengan harta kekayaan:

i. “Barang siapa meninggalkan harta (kekayaan), maka (hartaitu) untuk ahli warisnya, dan barang siapa meninggalkankeluarga (miskin), serahkan kepadaku” (H.R. Bukhari).

ii. “Sesungguhnya darah (jiwa) dan hartamu adalah haram(mulia, dilindungi)…”(H.R. al-Tirmizi).

iii. “Rasulullah saw. Menyampaikan khutbah kepada kami;sabdanya: `Ketahuilah: tidak halal bagi seseorang sedikitpun dari harta saudaranya kecuali dengan kerelaanhatinya…`” (H.R. Ahmad).

b. Tentang larangan berbuat zalim:

i. “Hai para hamba-Ku! Sungguh Aku telah haramkankezaliman atas diri-Ku dan Aku jadikan kezaliman itu

90

sebagai hal yang diharamkan diantaramu; maka, janganlahkamu saling menzalimi…”(H.R Muslim).

ii. “Muslim adalah saudara muslim (yang lain); ia tidak bolehmenzalimi dan menghinanya..”(H.R. Bukhari).

c. Hadis Nabi riwayat Ibnu Majah dari ‘Ubadah bin Shamit, riwayatAhmad dari Ibnu‘ Abbas, dan Malik dari Yahya : “Tidak bolehmembahayakan (merugikan) diri sendiri dan tidak bolehpulamembahayakan (kerugikan) orang lain.”

3) Qawa’id fiqh.

a. “Bahaya (kerugian) harus dihilangkan.”b. “Menghindarkan mafsadat didahulukan atas mendatangkan

maslahat.”c. “Segala sesuatu yang lahir (timbul) dari sesuatu yang haram adalah

haram.”d. “Tidak boleh melakukan perbuatan hukum atas (menggunakan)

hak milik orang laintanpa seizinnya.”

Terkait dengan fatwa yang dimaksud, MUI juga memperhatikan hal-hal

dibawah ini:

1) Keputusan Majma` al-Fiqih al-Islami nomor 43 (5/5) Mu`tamar V tahun1409 H/1988 M tentang al-Huquq al-Ma`nawiyyah:Pertama : Nama dagang, alamat dan mereknya, serta hasil ciptaan(karangmengarang) dan hasil kreasi adalah hak-hak khusus yang dimilikioleh pemiliknya, yang dalam abad moderen hak-hak seperti itumempunyai nilai ekonomis yang diakui orang sebagai kekayaan. Olehkarena itu, hak-hak seperti itu tidak boleh dilanggar.Kedua : Pemilik hak-hak non-material seperti nama dagang, alamat danmereknya, dan hak cipta mempunyai kewenangan dengan sejumlah uangdengan syarat terhindar dari berbagai ketidakpastian dan tipuan, sepertihalnya dengan kewenangan seseorang terhadap hak-hak yang bersifatmaterial.Ketiga : Hak cipta, karang-mengarang dari hak cipta lainnya dilindungi olesyara`.Pemiliknya mempunyai kewenangan terhadapnya dan tidak bolehdilanggar.

2) Pendapat Ulama tentang HKI, antara lain :“Mayoritas ulama dari kalangan mazhab Maliki, Syafi`I dan Hambaliberpendapat bahwa hak cipta atas ciptaan yang orsinil dan manfaattergolong harta berharga sebagaimana benda jika boleh dimanfaatkansecara syara` (hukum Islam)” (Dr. Fathial-Duraini, Haqq al-Ibtikar fi al-Fiqh al-Islami al-Muqaran, [Bairut: Mu`assasah al-Risalah, 1984], h. 20).

91

Berkenaan dengan hak kepengarangan (haqq al-ta`lif), salah satu hakcipta, Wahbahal-Zuhaili menegaskan:“Berdasarkan hal (bahwa hak kepengarangan adalah hak yang dilindungioleh syara` [hukum Islam] atas dasar qaidah istishlah) tersebut, mencetakulang atau men-copy buku (tanpa seizin yang sah) dipandang sebagaipelanggaran atau kejahatan terhadap hak pengarang; dalam arti bahwaperbuatan tersebut adalah kemaksiatan yang menimbulkan dosa dalampandangan syara` dan merupakan pencurian yang mengharuskan gantirugi terhadap hak pengarang atas naskah yang dicetak secara melanggardan zalim, serta menimbulkan kerugian moril yang menimpanya”(Wahbah al-Zuhaili, al-Fiqh al_Islami wa Adilllatuhu, [Bairut: Dar al-Fikral-Mu`ashir, 1998]juz 4, hl 2862).Pengakuan ulama terhadap hak sebagai peninggalan yang diwarisi :“Tirkah (harta peninggalan, harta pusaka) adalah harta atau hak.”(al_Sayyid al-Bakri, I`anah al-Thalibin, j. II, h. 233).

3) Berbagai peraturan perundang-undangan Republik Indonesia tentang HKI

beserta seluruh peraturan-peraturan pelaksanaannya dan perubahan-

perubahannya, termasuk namun tidak terbatas pada :

a. Undang-undang nomor 29 tahun 2000 tentang Perlindungan

Varietas Tanaman;

b. Undang-undang nomor 30 tahun 2000 tentang Rahasia Dagang;

c. Undang-undang nomor 31 tehun 2000 tentang Desain Industri;

d. Undang-undang nomor 32 tahun 2000 tentang Desain Tata Letak

Sirkuit Terpadu;

e. Undang-undang nomor 14 tahun 2001 tentang Paten;

f. Undang-undang nomor 15 tahun 2001 tentang Merek; dan

g. Undang-undang nomor 19 tahun 2002 tentang Hak Cipta.

Adapun putusan fatwa yang dimaksud adalah:

Pertama: Ketentuan Umum“Dalam Fatwa ini, yang dimaksud dengan Kekayaan Intelektual adalah kekayaanyang timbul dari hasil olah piker otak yang menghasilkan suatu produk atau

92

proses yang berguna untuk manusia dan diakui oleh Negara berdasarkan peraturanperundangaundangan yang berlaku. Oleh karenanya, HKI adalah hak untukmenikmati secara ekonomis hasil dari suatu kreativitas intelektual dari yangbersangkutan sehingga memberikan hak privat baginya untuk mendaftarkan, danmemperoleh perlindungan atas karya intelektualnya. Sebagai bentuk penghargaanatas karya kreativitas intelektualnya tersebut Negara memberikan Hak Eksklusifkepada pendaftarannya dan/atau pemiliknya sebagai Pemegang Hak mempunyaihak untuk melarang orang lain yang tanpa persetujuannya atau tanpa hak,memperdagangkan atau memakai hak tersebut dalam segala bentuk dan cara.Tujuan pengakuan hak ini oleh Negara adalah setiap orang terpacu untukmenghasilkan kreativitas-kreavitasnya guna kepentingan masyarakat secara luas”.

HKI meliputi169:

1) Hak perlindungan Varietas Tanaman, yaitu hak khusus yang diberikan

Negara kepada pemulia dan / atau pemegang Hak Perlindungan Varietas

Tanaman untuk menggunakan sendiri Varietas hasil permuliannya, untuk

memberi persetujuan kepada orang atau badan hukum lain untuk

menggunakannya selama waktu tertentu. (UU No. 29 tahun 2000 tentang

Perlindungan Varietas Tanaman, Pasal 1 angka 2);

2) Hak Rahasia Dagang, yaitu hak atas informasi yang tidak di ketahui oleh

umum di bidang teknologi dan / atau bisnis, mempunyai nilai ekonomis

karena berguna dalam kegiatan usaha dan dijaga kerahasiaannya oleh

pemilik Rahasia Dagang. Pemilik Rahasia Dagang berhak menggunakan

sendiri Rahasia Dagang yang dimilikinya dan / atau memberikan lisensi

kepada atau melarang pihak lain untuk menggunakan Rahasia Dagang atau

mengungkapkan Rahasia Dagang itu kepada pihak ketiga untuk

kepentingan yang bersifat komersial. (UU No. 30 tahun 2000 tentang

Rahasia Dagang, Pasal 1 angka 1,2 dan Pasal 4);

169Buku Panduan Hak Kekayaan Intelektual Direktorat Jendral Hak Kekayaan Intelektual,Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, halaman 3 dan Ahmad Fauzan,2004, Perlindungan Hukum Hak Kekayaan Intelektual, Bandung, CV Yrama Widya, Halaman 5.

93

3) Hak Desain Industri, yaitu hak eksklusif yang di berikan oleh Negara

Republik Indonesia kepada pendesain atas hasil kreasinya selama waktu

tertentu melaksanakan sendiri atau memberikan persetujuaannya kepada

pihak lain untuk melaksanakan hak tersebut. (UU No. 31 tahun 2000

tentang Desain Industri, Pasal 1 Angka 5);

4) Hak Desain Tata Letak Terpadu, yaitu hak eksklusif yang diberikan oleh

Negara Republik Indonesia kepada pendesain atas hasil kreasinya selama

waktu tertentu melaksanakan sendiri atau memberikan persetujuannya

kepada pihak lain untuk melaksanakan hak tersebut. (UU No. 32 tahun

2000 tentang Desain Tata Letak Terpadu, Pasal 1 Angka 6);

5) Paten, yaitu hak eksklusif yang diberikan oleh Negara Repulik Indonesia

kepada penemu atas hasil invensinya di bidang teknologi selama waktu

tertentu melaksanakan sendiri atau memberikan persetujuannya kepada

pihak lain untuk melaksanakan hak tersebut. (UU No. 14 tahun 2001

tentang Paten, Pasal 1 Angka 1);

6) Hak atas Merek, yaitu hak eksklusif yang diberikan oleh Negara Republik

Indonesia kepada pemilik Merek yang terdaftar dalam Daftar Umum

Merek untuk jangka waktu tertentu dengan menggunakan sendiri untuk

Merek tersebut atau memberikan izin kepada pihak lain yang

menggunakannya. (UU No. 15 tahun 2001 tentang Merek, Pasal 3); dan

7) Hak Cipta, yaitu hak eksklusif bagi pencipta atau penerima hak untuk

mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya atau memberikan izin

untuk itu dengan tidak mengurangi pembatasan-pembatasan menurut

94

peraturan perundang-undang yang berlaku (UU No. 19 tahun 2002 tentang

Hak Cipta).

Kedua: KETENTUAN HUKUM:1) “Dalam Hukum Islam, HKI dipandang sebagai salah satu huquq maliyyah

(hak kekayaan) yang mendapat perlindungan hukum (mashu) sebagaimanamal (kekayaan).Berdasarkan ketentuan hukum nomor satu dalam fatwa MUI tersebut, HKIdipandang sebagai salah satu (bagian) dari hak kekayaan sehinggadiperlakukan sama seperti kekayaan. Dengan demikian terhadap HKI inidapat dikenai dengan ketentuan-ketentuan yang termuat pada KompilasiHukum Ekonomi Syariah (KHES) Pasal 1 ayat (9-19).

2) HKI yang mendapat perlindungan hukum Islam sebagaimana di maksudangka 1 tersebut adalah HKI yang tidak bertentangan dengan hukumIslam”.

Berdasarkan ketentuan hukum nomor dua dalam fatwa MUI tersebut, HKI

tidak boleh bertentangan dengan hukum Islam.Yang dimaksud dengan hukum

Islam disini tentunya hukum Islam terkait dengan ekonomi syariah. Dengan

demikian pelaksanaan HKI sesuai syariah di Indonesia harus sesuai dengan

KHES.

3) HKI dapat dijadikan obyek akad (al-ma’qud’alaih), baik akad

mu’awadhah (pertukaran, komersial), maupun akad tabarru’at (non

komersial), serta dapat diwaqafkan dan diwariskan.

Berdasarkan ketentuan hukum nomor tiga dalam fatwa MUI tersebut, HKI

dapat dijadikan objek akad. HKI dapat dikenai ketentuan-ketentuan yang terdapat

dalam KHES Buku II Tentang Akad.

4) Setiap bentuk pelanggaran terhadap HKI, termasuk namun tidak terbatas

pada menggunakan, mengungkapkan, membuat, memakai, menjual,

mengimpor, mengekspor, mengedarkan, menyerahkan, menyediakan,

mengumumkan, memperbanyak, menjiplak, memalsu, membajak HKI

95

milik orang lain secara tanpa hak merupakan kezaliman dan hukumnya

adalah haram.

Berdasarkan ketentuan hukum nomor empat dalam fatwa MUI

tersebut, pelanggaran HKI dipersamakan dengan kezaliman dan haram

hukumnya sebagaimana ketentuan dalam Al Quran surat Asy Syuura/42:39.

Terhadap kezaliman/kejahatan tersebut pantas mendapat balasan yang

setimpal sebagaimana diatur dalam Al Quran surat Asy Syuura/42:40.

Sedangkan bagi siapa saja yang teraniaya oleh kejahatan tersebut mempunyai

hak untuk membela diri (Al Quran surat Asy Syuura/42:41). Adapun hukuman

bagi orang yang membuat kezaliman tersebut adalah azab yang sangat pedih

(Al Quran surat Asy Syuura/42:42) serta tidak mendapat petunjuk dari Allah

(Al Quran surat At Taubah/9:19). Kemudian disebutkan juga bahwa

kezaliman yang sangat besar adalah menyekutukan Allah (Al Quran surat

Luqman/31:13) dan orang zalim tidak akan dijadikan imam di muka bumi (Al

Quran surat Al Baqarah/2:124) serta mendapatkan kutukan dari Allah (Al

Quran surat Huud/11:18).

Adapun hukuman bagi orang-orang zalim di dalam Al Quran

diantaranya adalah; (1) dimusnahkan sampai keakar-akarnya (surat Al

An’am/6:45), (2) memperolah azab, kutukan dari Allah (surat Al A’raf/7:44),

(3) siksaan pada saat datangnya sakratul maut (surat Al An’am/6:93), dan (4)

neraka sebagai tempat tinggal orang-orang zalim (surat Ali Imran/3:151), serta

larangan duduk bersama dengan orang-orang zalim (surat Al An’am/6:68).

96

2.3 Perlindungan Hak Cipta Menurut Sistem Hukum Indonesia

Saat ini hak cipta di Indonesia dilindungi oleh Undang-Undang Republik

Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta yang disahkan dan

diundangkan pada tanggal 16 Oktober 2014. Undang-undang tersebut mengganti

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2002 Tantang Hak Cipta

yang disahkan dan diundangkan pada tanggal 29 Juli 2002.

Pada pokoknya undang-undang hak cipta mengatur tentang;

“(1) pelindungan Hak Cipta dilakukan dengan waktu lebih panjang sejalandengan penerapan aturan di berbagai negara sehingga jangka waktu pelindunganHak Cipta di bidang tertentu diberlakukan selama hidup pencipta ditambah 70(tujuh puluh) tahun setelah Pencipta meninggal dunia, (2) pelindungan yang lebihbaik terhadap hak ekonomi para Pencipta dan/atau Pemilik Hak Terkait, termasukmembatasi pengalihan hak ekonomi dalam bentuk jual putus (sold flat), (3)penyelesaian sengketa secara efektif melalui proses mediasi, arbitrase ataupengadilan, serta penerapan delik aduan untuk tuntutan pidana, (4) pengelolatempat perdagangan bertanggung jawab atas tempat penjualan dan/ataupelanggaran Hak Cipta dan/atau Hak Terkait di pusat tempat perbelanjaan yangdikelolanya, (5) hak Cipta sebagai benda bergerak tidak berwujud dapat dijadikanobjek jaminan fidusia, (6) menteri diberi kewenangan untuk menghapus Ciptaanyang sudah dicatatkan, apabila Ciptaan tersebut melanggar norma agama, normasusila, ketertiban umum, pertahanan dan keamanan negara, serta ketentuanperaturan perundang-undangan, (7) pencipta, Pemegang Hak Cipta, pemilik HakTerkait menjadi anggota Lembaga Manajemen Kolektif agar dapat menarikimbalan atau Royalti, (8) pencipta dan/atau pemilik Hak Terkait mendapatimbalan Royalti untuk Ciptaan atau produk Hak Terkait yang dibuat dalamhubungan dinas dan digunakan secara komersial, (9) lembaga ManajemenKolektif yang berfungsi menghimpun dan mengelola hak ekonomi Pencipta danpemilik Hak Terkait wajib mengajukan permohonan izin operasional kepadaMenteri, (10) penggunaan Hak Cipta dan Hak Terkait dalam sarana multimediauntuk merespon perkembangan teknologi informasi dan komunikasi”170.

Menurut undang-undang hak cipta; “hak Cipta adalah hak eksklusif

pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu

ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai

170Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta,Penjelasan, I Umum.

97

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”171. Kemudian menurut Pasal 40

ayat (3) undang-undang hak cipta disebutkan bahwa; “Pelindungan sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), termasuk pelindungan terhadap Ciptaan yang

tidak atau belum dilakukan Pengumuman tetapi sudah diwujudkan dalam bentuk

nyata yang memungkinkan Penggandaan Ciptaan tersebut”. Dengan demikian

stelsel pendaftaran yang dianut oleh undang-undang hak cipta adalah stelsel aktif

(tidak dieperlukan proses pendaftaran). Kelebihan dari stelsel aktif ini adalah

karena untuk memperoleh perlindungan hak cipta tidak diperlukan proses

pendaftaran ciptaannya. Yang diperlukan adalah mengdeklarasikan ciptaanya,

seperti; (1) mencetaknya, (2) memamerkannya, (3) menyanyikannya, dan lain-

lain.Yang dimaksud dengan mendeklarasikan disini adalah bagaimana hak cipta

yang dimaksud dapat diketahui oleh umum. Kelebihan stelsel aktif pendaftara hak

cipta ini sekaligus menjadi kekurangan juga. Pendaftara dengan stelsel aktif tidak

memberikan bukti pendaftaran kepada pencipta, dengan demikian dimungkinkan

pencipta merasa tidak mendapat perlindungan karena tidak mempunyai bukti

pendaftaran.

Undang-undang hak cipta mengatur tentang hak cipta dan hak-hak

terkait.Hak cipta terdiri dari hak moral dan hak ekonomi.Hak moral terkait dengan

masalah; (1) identitas pencipta, (2) kekuasaan terhadap ciptaan, dan (3)

kemampuan untuk mempertahankan ciptaannya. Sedangkan hak ekonomi terkait

dengan hak pencipta untuk memperoleh manfaat ekonomi dari ciptaannya.

171Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta, Pasal1 Nomor (1).

98

Menarik untuk dicermati adalah ketentuan Pasal 9 ayat (3) Undang-

Undang Republik Indonesia Tahun 2014 Tentang Hak Cipta, “Setiap Orang yang

tanpa izin Pencipta atau Pemegang Hak Cipta dilarang melakukan Penggandaan

dan/atau Penggunaan Secara Komersial Ciptaan”. Bagaimana kalau seseorang

menggandakan suatu cetakan (buku) karena buku tersebut ternyata sudah tidak

dapat diperoleh lagi dipasaran untuk kepentingan sendiri, apakah hal tersebut

melanggar perlindungan hak cipta?

Hak cipta dipersamakan dengan benda bergerak yang tidak berwujud, oleh

sebab itu dapat dialihkan baik seluruhnya maupun sebagian melalui; (1)

pewarisan, (2) hibah, (3) wakaf, (4) wasiat, (5) perjanjian tertulis, dan (6) sebab

lain yang dibenarkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan,

serta dapat dijadikan jaminan fidusia. Pengalihan hak cipta dengan cara wasiat

dilihat dari sudut pandang agama Islam berpotensi menimbulkan konflik karena

besarnya nilai wasiat dalam agama Islam dibatasi.

Yang dimaksud dengan hak terkait di dalam undang-undang hak cipta

adalah; (1) hak moral pelaku pertunjukan, (2) hak ekonomi pelaku pertunjukan,

(3) hak ekonomi produser fonogram, dan (4) hak ekonomi lembaga penyiaran.

Pasal 25 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014

Tentang Hak Cipta menentukan bahwa; “Setiap Orang dilarang melakukan

penyebaran tanpa izin dengan tujuan komersial atas konten karya siaran Lembaga

Penyiaran”. Secara analogi ketentuan tersebut sama dengan ketentuan Pasal 9 ayat

(3)-nya. Hal ini menunjukan wahwa larangan penyebaran hak cipta berlaku

“hanya” pada kasus-kasus yang bermotif ekonomi/komersial secara langsung

99

(seketika) saja. Bagaimana kalau penyebaran hak cipta tersebut menghasilkan

secara ekonomi tetapi tidak secara langsung (tidak seketika), apakah hal tersebut

melanggar perlindungan hak cipta? Misalnya penyebaran hak cipta tersebut

dilakukan pada saat kampanye oleh seorang kandidat suatu jabatan publik

tertentu.

Pasal 26 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014

Tentang Hak Cipta mengatur tentang pembatasan perlindungan hak cipta:

“Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, Pasal 24, dan Pasal 25tidak berlaku terhadap (a) penggunaan kutipan singkat Ciptaan dan/atau produkHak Terkait untuk pelaporan peristiwa aktual yang ditujukan hanya untukkeperluan penyediaan informasi aktual; (b) Penggandaan Ciptaan dan/atau produkHak Terkait hanya untuk kepentingan penelitian ilmu pengetahuan; (c)Penggandaan Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait hanya untuk keperluanpengajaran, kecuali pertunjukan dan Fonogram yang telah dilakukanPengumuman sebagai bahan ajar; dan (d) penggunaan untuk kepentinganpendidikan dan pengembangan ilmu pengetahuan yang memungkinkan suatuCiptaan dan/atau produk Hak Terkait dapat digunakan tanpa izin PelakuPertunjukan, Produser Fonogram, atau Lembaga Penyiaran”.

Ketentuan Pasal 26 tersebut membuat dilema bagi seorang Profesor yang

menulis sebuah buku referensi suatu matakuliah tertentu yang diajarkan di

perguruan tinggi yang diampunya pada saat mahasiswanya menggunakan foto

copy buku karya Profesor tersebut di dalam perkuliahan. Disatu sisi, secara wajar

Profesor tersebut patut mengharapkan “penghargaan” atas jerih payahnya

menghasilkan sebuah karya tulis (buku). Disisis lain, mahasiswa yang

menggunakan foto copy buku Profesor yang dimaksud mempunyai legalitas dari

undang-undang untuk “tidak memberikan penghargaan” dengan alasan untuk

kepentingan pendidikan dan pengembangan ilmu pengetahuan. Dengan demikian

dilihat dari sudut pandang undang-undang, sebenarnya siapa yang harus

100

“membayar” karya tulis (buku) Profesor tadi? Bukankah semua orang yang

membutuhkan buku Profesor tersebut akan menggunakannya untuk kepentingan

pendidikan dan pengembangan ilmu pengetahuan?

Menarik untuk diperhatikan adalah ketentuan Pasal 31 undang-undang hak

cipta. Yang dianggap pencipta diantaranya adalah orang yang namanya; (1)

disebutkan dalam surat pencatatan Ciptaan, dan atau (2) tercantum dalam daftar

umum Ciptaan sebagai Pencipta. Tidak dijelaskan bagaimana nama pencipta dapat

disebutkan di dalam surat pencatatan ciptaan dan atau tercantum dalam daftar

umum ciptaan. Apabila hal tersebut dilakukan dengan suatu prosedur pendaftaran

atau permintaan dari pihak pencipta, maka hal tersebut dapat dikategorikan

sebagai penggunaan stelsel pasif di dalam pendaftaran hak cipta. Hal tersebut

bertentangan dengan ketentuan Pasal 1 Nomor (1) undang-undang hak cipta

tersebut.

“Hak Cipta atas ekspresi budaya tradisional dipegang oleh Negara”172.

Yang dimaksud dengan ekspresi budaya tradisional tersebut adalah salah satu atau

kombinasi bentuk ekspresi sebagai berikut:

“(a) Verbal tekstual, baik lisan maupun tulisan, yang berbentuk prosa

maupun puisi, dalam berbagai tema dan kandungan isi pesan, yang dapat berupa

karya sastra ataupun narasi informatif; (b) musik, mencakup antara lain, vokal,

instrumental, atau kombinasinya; (c) gerak, mencakup antara lain, tarian; (d)

teater, mencakup antara lain, pertunjukan wayang dan sandiwara rakyat; (e) seni

rupa, baik dalam bentuk dua dimensi maupun tiga dimensi yang terbuat dari

172Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta, Pasal38 ayat (1).

101

berbagai macam bahan seperti kulit, kayu, bambu, logam, batu, keramik, kertas,

tekstil, dan lain-lain atau kombinasinya; dan (f) upacara adat”173.

“Ciptaan yang dilindungi meliputi Ciptaan dalam bidang ilmupengetahuan, seni, dan sastra, terdiri atas: (a) buku, pamflet, perwajahan karyatulis yang diterbitkan, dan semua hasil karya tulis lainnya; (b) ceramah, kuliah,pidato, dan Ciptaan sejenis lainnya; (c) alat peraga yang dibuat untuk kepentinganpendidikan dan ilmu pengetahuan; (d) lagu dan/atau musik dengan atau tanpateks; (e) drama, drama musikal, tari, koreografi, pewayangan, dan pantomim; (f)karya seni rupa dalam segala bentuk seperti lukisan, gambar, ukiran, kaligrafi,seni pahat, patung, atau kolase; (g) karya seni terapan; (h) karya arsitektur; (i)peta; (j) karya seni batik atau seni motif lain; (k) karya fotografi; (l) Potret; (m)karya sinematografi; (n) terjemahan, tafsir, saduran, bunga rampai, basis data,adaptasi, aransemen, modifikasi dan karya lain dari hasil transformasi; (o)terjemahan, adaptasi, aransemen, transformasi, atau modifikasi ekspresi budayatradisional; (p) kompilasi Ciptaan atau data, baik dalam format yang dapat dibacadengan Program Komputer maupun media lainnya; (q) kompilasi ekspresi budayatradisional selama kompilasi tersebut merupakan karya yang asli; (r) permainanvideo; dan (s) Program Komputer”174.

Pasal 41 dan Pasal 42 undang-undang hak cipta mengatur ketentuan

tentang hasil karya yang tidak dilindungi hak cipta. Pasal 43 sampai dengan Pasal

51 mengatur ketentuan tentang pembatasan hak cipta. Pasal 52 dan Pasal 53

mengatur ketentuan tentang sarana control teknologi. Pasal 54 sampai dengan

Pasal 56 mengatur ketentuan tentang konten hak cipta dan hak terkait dalam

teknoogi informasi dan komunikasi.

Masa berlaku hak moral diatur pada Pasal 57 selama tanpa batas atau

dibatasi oleh waktu tertentu tergantung ketentuan Pasal 5. Masa berlaku hak

ekonomi diatur menurut Pasal 58 sampai dengan Pasal 61.Adapun masa berlaku

hak terkait diatur menurut Pasal 62 dan Pasal 63.Penjelasan Pasal 63 ayat (2)

menyebutkan bahwa; “Yang dimaksud dengan "masa berlaku pelindungan hak

173Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta,Penjelasan Pasal 38 ayat (1).

174Op.cit., Pasal 40 ayat (1).

102

ekonomi terhitung mulai tanggal 1 Januari tahun berikutnya" adalah ketetapan

yang diatur di dalam persetujuan TRIPs (TRIPS Agreement) Pasal 14 ayat (5),

yaitu:

“Jangka waktu perlindungan yang disediakan berdasarkan persetujuan inikepada pelaku pertunjukan dan produser rekaman musik adalah paling kurangsampai akhir masa 50 tahun terhitung sejak akhir tahun takwim dimana fixationyang bersangkutan berlangsung atau pertunjukan yang bersangkutandilangsungkan. Jangka waktu perlindungan yang diberikan berdasarkan ayat 3Pasal ini adalah paling kurang selama 25 tahun terhitung sejak akhir tahun takwimdimana penyiaran yang bersangkutan dilakukan”.

Pasal 64 sampai dengan Pasal 79 Undang-Undang Republik Indonesia

Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta memuat ketentuan tentang pencatatan

ciptaan dan produk hak terkait. Pada bagian tersebut diatur tata cara melakukan

pencatatan, hapusnya kekuatan hukum pencatatan ciptaan dan produk hak terkait,

pengalihan hak atas pencatatan ciptaan dan produk hak terkait, serta perubahan

nama dan/atau alamat. Tujuan utama dari permohonan pencipta untuk

mencatatkan ciptaannya adalah agar memperoleh surat pencatatan ciptaan dari

Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia dan tercatat dalam daftar umum ciptaan.

Meskipun demikian, “pencatatan Ciptaan dan produk Hak Terkait bukan

merupakan suatu keharusan bagi Pencipta, Pemegang Hak Cipta atau pemilik Hak

Terkait.Pelindungan suatu Ciptaan dimulai sejak Ciptaan itu ada atau terwujud

dan bukan karena pencatatan.Hal ini berarti suatu Ciptaan baik yang tercatat

maupun tidak tercatat tetap dilindungi”175.

Pasal 80 sampai Pasal 86 undang-undang tentang hak cipta mengatur

tentang lisensi dan lisensi wajib. Sedangkan Pasal 87 sampai dengan Pasal 93

175Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta,Penjelasan Pasal 64 ayat (2). Lihat juga Pasal 1 nomor (1) dan Pasal 40 ayat (3) undang-undanghak cipta tersebut.

103

undang-undang hak cipta mengatur tentang Lembaga Manajemen Kolektif.

Keanggotaan seorang pencipta di dalam Lembaga Manajemen Kolektif tersebut

bertujuan untuk mendapat hak ekonomi dari ciptaannya melalui royalti yang

dibayarkan oleh pengguna ciptaan kepada penciptanya.

Dalam kenyataannya sangat dimungkinkan terjadi sengketa terkait dengan

adanya suatu ciptaan. Sengketa tersebut dapat diselesaikan melalui alternatif

penyelesaian sengketa, arbitrase, atau pengadilan. Pengadilan yang berwenang

dalam hal ini adalah Pengadilan Niaga176. Dengan demikian dapat diduga bahwa

sengketa terkait hak cipta adalah sengketa keperdataan.Hal tersebut sesuai dengan

pernyataan di dalam kesepakatan TRIPs yang menyatakan bahwa “HAKI adalah

hak-hak perdata”.

Yang dimaksud dengan sengketa terkait hak cipta tersebut adalah; (1)

perbuatan melawan hukum, (2) perjanjian lisensi, (3) sengketa mengenai tarif, dan

(4) penarikan imbalan atau royalti.Sedangkan yang dimaksud dengan alternatif

penyelesaian sengketa adalah; (1) mediasi, (2) negosiasi, dan (3) konsiliasi.

Dalam hal sengketa hak cipta mengandung unsur-unsur pidana (kecuali

pembajakan), maka penyelesaian sengketanya harus melalui mediasi terlebih

dahulu sebelum diputuskan untuk diselesaikan melalui peradilan pidana.

Dikecualkan dari ketentuan tersebut, untuk kasus-kasus pembajakan hak cipta,

penyelesaian sengketanya dapat secara langsung melalui peradilan pidana177. Hal

tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 61 persetujuan TRIPs yang menyatakan

bahwa; “Anggota wajib menetapkan prosedur dan sanksi kriminal untuk

176Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta,Penjelasan Pasal 95 ayat (2).

177Op.cit., Penjelasan Pasal 95 ayat (4).

104

diterapkan dalam perkara-perkara yang melibatkan pemalsuan merek dagang atau

pembajakan hak cipta yang dilakukan dengan sengaja. Upaya yang tersedia

termasuk pidana penjara dan/atau denda yang cukup untuk membuat jera

pelanggaran,…”. Menurut persetujuan TRIPs tersebut, pembajakan hak cipta

adalah tindakan pidana dengan sanksi berupa pidana penjara dan atau

denda.Pengaturan tentang penyelesaian sengketa menurut undang-undang hak

cipta terdapat di dalam Pasal 95 sampai dengan Pasal 99.

Tata cara melakukan gugatan kepada Pengadilan Niaga terkait dengan

sengketa hak cipta diatur di dalam Pasal 100 dan Pasal 101. Terhadap putusan

Pengadilan Niaga atas sengketa hak cipta tidak dapat dilakukan upaya banding,

hanya dapat dilakukan upaya kasasi. Tata cara melakukan upaya hukum terkait

dengan sengketa hak cipta diatur di dalam Pasal 102 sampai dengan Pasal 104

undang-undang hak cipta. Terjadap pelanggaran hak cipta dapat dilakukan

gugatan baik secara perdata maupun secara pidana, secara terpisah atau secara

bersama-sama. Ketentuan tentang hal tersebut diatur di dalam Pasal 105 undang-

undang hak cipta.

2.4 Ekonomi Syariah

Ekonomi mempunyai keterkaitan yang erat dengan syariah (agama).

Ekonomi didefinisikan sebagai “kajian tentang perilaku manusia dalam

hubungannya dengan pemanfaatan sumber-sumber produktif yang langka untuk

memproduksi barang dan jasa serta mendistribusikannya”178. Sedangkan agama

178Ali anwar Yusuf, 2002, Wawasan Islam, Bandung, Pustaka Setia, hlm. 131.

105

didefinisikan sebagai “seperangkat kepercayaan dan aturan yang pasti untuk

membimbing manusia dalam bertindak, baik terhadap Tuhan atau antar manusia

itu sendiri”179. Dengan demikian didalam “ekonomi terdapat tatanan dan cakupan

yang terdapat dalam agama”180. Sementara itu Ilmu Ekonomi Islam didefinisikan

sebagai “ilmu tentang manusia yang meyakini nilai-nilai hidup Islam”181.

Menurut Ahmad Muhammad Al-Ashal dan Fatih Ahmad Abdul Karim182;

“ekonomi Islam merupakan sekumpulan dasar umum ekonomi yang disimpulkan

dari Al Quran dan sunnah serta merupakan bangunan perekonomian yang

didirikan atas landasan tersebut sesuai dengan lingkungan dan masanya”.

Sedangkan menurut Muhammad dan Alimin183; “ekonomi Islam sebagai kegiatan

ekonomi berupa produksi, distribusi, dan konsumsi atau kenyataan dan

permasalahan ekonomi yang dituntun oleh nilai-nilai agama dan prinsip-prinsip

syariat Islam”.

Menurut Al-Fanjari, setidaknya terdapat 21 ayat di dalam Al Quran yang

secara eksplisit terkait dengan masalah ekonomi, yaitu surat184; (a) Al-Baqarah

(2):188, 275, 278, 279, (b) An-Nisa (4):5, 32, (c) Hud (11): 61, 116, (d) Al-Isra

(17): 27, (e) An-Nur (24): 33, (f) Al-Jatsiyah (45):13, (g) Adz-Dzariyat (51): 19,

(h) An-Najm (53): 28, (i) Al-Hadid (57): 7 (j) Al_Hasyr (59): 7, (k) Al-Jumu’ah

(62): 10, (l) Al Ma’arij (70): 24, 25, dan (m) Al-Ma’un (107): 1, 2, 3.

179Ali anwar Yusuf, 2020, Wawasan Islam, Bandung, Pustaka Setia, hlm. 131.180Ibid.181Abd. Shomad, 2010, Hukum Islam Penormaan Prinsip Syariah Dalam Hukum

Indonesia, Jakarta, Kencana, hlm. 71.182Nurul Huda, Purnama Putra, Novarini, dan Yosi Mardoni, 2016, Baitul Mal Wa

Tamwil, Amzah, Jakarta, hlm. 5.183Ibid.184Op.cit., hlm. 4.

106

Terkait dengan masalah ekonomi dalam Islam, ada beberapa teori ekonomi

Islam; yaitu185:

1) Teori niat (Nadhariyat An-Niyat). Menurut Ahmad Nuryadi Asmawi186,

“niat adalah dorongan pribadi seseorang untuk melakukan suatu tindakan”.

2) Teori ungkapan keinginan (Nadhariyat At-Ta’bir’an Al-Iradat). “Al-

iradah adalah keinginan hati yang mendorong seseorang untuk

mengeluarkan pernyataan lisan yang mempunyai akibat hukum tertentu.

Al-iradah ini juga sangat erat kaitannya dengan niat”187.

3) Teori pemeliharaan kemaslahatan (Nadhariyat Al-Mashlahat). Maslahat

adalah seluruh yang diperintahkan dan pantangan yang dilarang oleh Allah

yang mendatangkan kebaikan dan menolak kemadharatan188. Menurut

Asy-Syatibi189, ”kemaslahatan hanya dapat dicapai dengan memelihara

lima unsur pokok kehidupan, yaitu agama, jiwa, akal, keturunan, dan

harta”. Konsep maslahat ini juga yang mendasari pemikiran sosioekonimi

dari Al-Ghazali190. Menurutnya, kesejahteraan (maslahah) dari suatu

masyarakat tergantung kepada lima tujuan dasar masyarakat tersebut yang

harus selalu dicari dan dipelihara, yaitu191; (1) agama (ad-dien), (2) hidup

185Juhaya S. Praja, 2011, Teori Hukum Dan Aplikasinya, Pustaka Setia, Bandung, hlm.117-127.

186Op.cit., hlm. 117.187Op.cit., hlm. 119.188Op.cit., hlm. 120.189Boedi Abdullah, 2010, Peradaban Pemikiran Ekonomi Islam, Bandung, Pustaka Setia,

hlm. 168.190Op.cit., hlm. 216. Pada dasarnya pendapat Al-Ghazali sama dengan pendapat Asy-

Syatibi tentang konsep maslahat. Lebih jauh Al-Ghazali mengatakan bahwa maslahat adalahtujuan dari hukum. Op.cit., hlm. 282.

191Op.cit., hlm. 216. Konsep maslahah Al-Ghazali ini “mencakup semua aktivitasmanusia dan membuat kaitan yang erat antara individu dan masyarakat”. Lebih jauh dikatakanjuga bahwa aspek ekonomi dari fungsi kesejahteraan sosial dalam kerangka hierarki utilitas

107

atau jiwa (nafs), (3) keluarga atau keturunan (nasl), (4) harta atau

kekayaan (mal), dan (5) intelek atau akal (aql). Pendapat yang lebih

“berani” tentang konsep maslahat disampaikan oleh Ath-Thufi192.

Menurutnya “prinsip maslahat dapat membatasi (takhsis) Al-Quran,

Sunnah Nabi, dan ijma dalam bidang muamalah manakala penerapan

ketiga sumber ini akan menyusahkan manusia”.

4) Teori hukum asal (Nadhariyat Al-akhdzi Bil Istishab). “Hukum asal

(istishah) adalah meneruskan berlakunya hukum syara yang telah tetap

pada waktu terdahulu mengenai suatu masalah sehingga ada dalil lain yang

menyatakan hilangnya ketentuan tersebut”193.

5) Teori batasan-batasan ijtihad (Nadhariyat Dhawabith al-Ijtihad). “Ijtihad

adalah mengerahkan segala tenaga dan pikiran untuk mendapatkan

kesimpulan hukum syara pada masalah tertentu”194.

6) Teori perwalian (Nadhariat Al-Walayah). “Perwalian adalah otoritas yang

diberikan syariat Islam kepada seseorang untuk melakukan tindakan yang

mengikat sebagai tindakan perwalian”195.

individu dan sosial yang tripartite yaitu; (1) kebutuhan (dharuriat), (2) kesenangan ataukenyamanan (hajat), dan (3) kemewahan (tahsimaat).Hal tersebut berdasarkan kebutuhan ordinalpada tradisi Aristotelian yang terdiri dari; (1) kebutuhan dasar, (2) kebutuhan terhadap barang-barang eksterna, dan (3) kebutuhan terhadap barang-barang psikis.

192Boedi Abdullah, 2010, Peradaban Pemikiran Ekonomi Islam, Bandung, Pustaka Setia,hlm. 282. Empat prinsip pemikiran Ath-Thufi tentang maslahat adalah; (1) akal bebas menentukankemaslahatan dan kemafsadatan, dalam lapangan muamalah dan adat, (2) maslahat merupakandalil syara mandiri yang kehujahannya bergantung pada akal semata, (3) maslahat hanya berlakudalam bidang muamalah dan adat kebiasaan, dan (4) dengan cara takhsis dan bayan, maslahatdidahulukan dari pada teks (nash) dan ijma, terutama ketika terjadi kontrakdisi.

193Juhaya S. Praja, 2011, Teori Hukum Dan Aplikasinya, Bandung, Pustaka Setia, hlm.122.


108

7) Teori syarat jaliyah dalam akad. Syarat jaliyah adalah syarat-syarat

transaksi akad yang sengaja disebutkan oleh kedua belah yang sedang

melakukan transaksi sebagai tambahan atas ketentuan-ketentuan yang

telah ditetapkan syariat”196.

8) Teori tawabi. “Hubungan transaksi perdagangan dan perniagaan barang-

barang yang menjadi objek transaksi memiliki sifat tertentu yang saling

berhubungan erat dengan yang lainnya sehingga tidak bisa dipastikan”197.

9) Teori jaminan (Nadhariyat Al-Dhamani). “Teori ini berangkat dari

masalah kharaj yang didefinisikan sebagai sesuatu yang dihasilkan atau

output dari sesuatu yang dipelihara, dijaga, ataupun dipergunakan …,

kharaj bisa diartikan dengan segala manfaat yang diperoleh dari sesuatu

kewajiban karena menjaga harta atau barang milik orang lain”198.

Hukum ekonomi syariah adalah hukum muamalat199.Sumber ekonomi

syariah (fiqh muamalah) adalah; (1) Al-Qur’an, (2) As-Sunnah, dan (3) Ijtihad200.

Perkembangan hukum positif Islam di Indonesia ditandai dengan adanya:

1) Kompilasi Hukum Islam (KHI) pada tanggal 10 Juni 1991 melalui

Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 kepada

Menteri Agama untuk menyebarluaskan Kompilasi Hukum Islam agar

dipergunakan oleh instansi pemerintah dan masyarakat yang

196Juhaya S. Praja, 2011, Teori Hukum Dan Aplikasinya, Bandung, Pustaka Setia, hlm.125.

197Op.cit., hlm. 126.198Op.cit., hlm. 127.199Taufik R. Syam (Cakim PA Ciamis), Kompilasi Hukum Ekonomi Syari’ah: Sebuah

Tinjauan Singkat Ttentang Materi KHES Dan Positivisasi Hukum Islam Di Indonesia,www.badilag.net.

200Mardani, 2012, Fiqh Ekonomi Syariah fiqh Muamalah, Jakarta, Kencana, Jakarta,2012, hlm. 51-57.

109

memerlukannya. KHI ini terdiri dari 3 (tiga) buku; (1) Buku I Hukum

Perkawinan, (2) Buku II Hukum Kewarisan, dan (3) Buku III Hukum

Perwakafan.

2) Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) pada tanggal 10 September

2008 melalui Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 02

Tahun 2008 Tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syari’ah. KHES ini

terdiri dari 4 (empat) buku; (1) Buku I Subyek Hukum Dan Amwal, (2)

Buku II Tentang Akad, (3) Buku III Zakat Dan Hibah, dan (4) Buku IV

Akuntansi Syari’ah.

Dengan demikian ekonomi syariah ini sangat terkait dengan keberadaan

Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES).

Menurut Pasal 1 ayat(1) KHES; “Ekonomi syariah adalah usaha atau

kegiatan yang dilakukan oleh orang perorang, kelompok orang, badan usaha yang

berbadan hukum atau tidak berbadan hukum dalam rangka memenuhi kebutuhan

yang bersifat komersial dan tidak komersial menurut prinsip syariah”. Sedangkan

menurut para ahli, ekonomi syariah adalah:

1) Muhammad Abdullah al-‘Arabi201, “ekonomi syariah merupakan

sekumpulan dasar-dasar umum ekonomi yang kita simpulkan dari al-

Qur’an dan as-Sunnah, dan merupakan bangunan perekonomian yang kita

dirikan di atas landasan dasar-dasar tersebut sesuai tiap lingkungan dan

masa”.

201Ahmad Muhammad al-‘Assal dan Fathi Ahmad Abdul Karim, Sistem Ekonomi Islam:Prinsip-Prinsip dan Tujuan-tujuannya (Surabaya: PT. Bina Ilmu, 1980), hlm. 11. Dalam Mardani,2011, Hukum Ekonomi Syariah di Indonesia, Bandung, Refika Aditama, hlm. 1.

110

2) Zainuddin Ali202, “ekonomi syariah adalah kumpulan norma hukum yang

bersumber dari al-Qur’an dan al-Hadits yang mengatur perekonomian

umat manusia”.

3) M. A. Manan203, “ekonomi syariah adalah ilmu pengetahuan sosial yang

mempelajari masalah-masalah ekonomi rakyat yang diilhami oleh nilai-

nilai Islam”.

Berdasarkan pendapat para ahli tersebut, pada pokonya “ekonomi syariah

merupakan sistem ekonomi yang bersumber dari wahyu yang transendental (al-

Qur’an dan as-Sunnah/al-Hadits) dan sumber interpretasi dari wahyu yang disebut

dengan ijtihad”204. Dengan demikian tujuan dari ekonomi Islam/syariah adalah205:

1) Mewujudkan ekonomi umat yang makmur.

2) Mewujudkan kehidupan ekonomi umat yang adil dan merata.

3) Mewujudkan kehidupan ekonomi umat yang serasi, bersatu, damai, dan

maju, dalam suasana kekeluargaan sesama umat.

4) Mewujudkan kehidupan ekonomi umat yang menjamin kemerdekaan, baik

dalam memilih jenis barang dan jasa maupun memilih sistem distribusi.

5) Mewujudkan kehidupan ekonomi yang tidak menimbulkan kerusakan di

bumi206.

202Zainuddin Ali, Hukum Ekonomi Syariah, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), hlm. 11.Dalam Mardani, 2011, Hukum Ekonomi Syariah di Indonesia, Bandung, Refika Aditama, hlm. 1.

203M. A. Manan, Ekonomi Syariah: Dari Teori ke Praktek, Penerjemah Potan ArifHarahap, (Jakarta: PT. Intermasa, 1992), hlm. 19. Dalam Mardani, 2012, Fiqh Ekonomi Syariahfiqh Muamalah, Jakarta, Kencana, hlm. 51-57.

204Op.cit., hlm. 2.205Ali anwar Yusuf, 2002, Wawasan Islam, Bandung, Pustaka Setia, hlm. 136-137.206“Dan carilah (pahala) negeri akhirat dengan apa yang telah dianugerahkan Allah

kepadamu, tetapi janganlah kamu lupakan bagianmu di dunia dan berbuat baiklah (kepada oranglain) sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu, dan janganlah kamu berbuat kerusakan dibumi. Sungguh, Allah tidak menyukai orang yang berbuat kerusakan”. (Q. S. Al Qasas {28}: 77).

111

6) Mewujudkan kehidupan ekonomi yang mandiri.

Sementara itu menurut Mardani, tujuan dari ekonomi syariah adalah207:

1) “Kesejahteraan ekonomi dalam kerangka norma moral Islam.2) Membentuk masyarakat dengan tatanan sosial yang solid berdasarkan

keadilan dan persaudaraan yang universal.3) Mencapai distribusi pendapatan dan kekayaan yang adil dan merata.

Menciptakan kebebasan individu dalam konteks kesejahteraan sosial”.

Menurut Pasal 49 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun

2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang

Peradilan Agama disebutkan bahwa:

“Pengadilan agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, danmenyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragamaIslam di bidang: (a) perkawinan; (b) waris; (c) wasiat; (d) hibah; (e) wakaf; (f)zakat; (g) infaq; (h) shadaqah; dan (i) ekonomi syari'ah”.

Kemudian didalam penjelasan pasal tersebut huruf i disebutkan bahwa:

“Yang dimaksud dengan "ekonomi syari'ah" adalah perbuatan ataukegiatan usaha yang dilaksanakan menurut prinsip syari'ah, antara lain meliputi:(a) bank syari'ah; (b) lembaga keuangan mikro syari'ah. (c) asuransi syari'ah; (d)reasuransi syari'ah; (e) reksa dana syari'ah; (f) obligasi syari'ah dan suratberharga berjangka menengah syari'ah; (g) sekuritas syari'ah; (h) pembiayaansyari'ah; (i) pegadaian syari'ah; (j) dana pensiun lembaga keuangan syari'ah; dan(k) bisnis syari'ah”.

Didalam KHES, ruang lingkup ekonomi syariah meliputi208:

1) Akad adalah kesepakatan dalam suatu perjanjian antara dua pihak ataulebih untuk melakukan dan atau tidak melakukan perbuatan hukumtertentu.

2) “Ba’i adalah jual-beli antara benda dengan benda atau pertukaran bendadengan uang.

3) Syirkah adalah kerjasama antara dua orang atau lebih dalam halpermodalan, keterampilan, atau kepercayaan dalam usaha tertentu denganpembagian keuntungan berdasarkan nisbah.


208Op.cit., hlm. 2-5.

112

4) Mudharabah adalah kerjasama antara pemilik dana atau penanam modaldengan pengelola modal untuk melakukan usaha tertentu denganpembagian keuntungan berdasarkan nisbah.

5) Muzaraah adalah kerjasama antara pemilik lahan dengan penggarap untukmemanfaatkan lahan.

6) Musaqah adalah kerjasama antara pihak-pihak dalam pemeliharaantanaman dengan pembagian hasil antara pemilik dengan pemeliharatanaman dengan nisbah yang disepakati oleh para pihak.

7) Murabahah adalah pembiayaan saling menguntungkan yang dilakukanoleh shahib al-maal (pemilik harta) dengan pihak yang membutuhkanmelalui transaksi jual-beli degan penjelasan bahwa harga pengadaanbarang dan harga jual terdapat nilai lebih yang merupakan keuntunganatau laba bagi shahib al-maal dan pengembaliannya dilakukan secara tunaiatau angsur.

8) Khiyar adalah hak pilih bagi penjual dan pembeli untuk menjutkan ataumembatalkan akad jual-beli yang dilakukan.

9) Ijarah adalah sewa barang dalam jangka waktu tertentu denganpembayaran.

10) Istishna’ adalah jual-beli barang atau jasa dalam bentuk pemesanandengan kriteria dan persyaratan tertentu yang disepakati antara pihakpemesan dan pihak penjual.

11) Kafalah adalah jaminan atau garansi yang diberikan oleh penjamin kepadapihak ketiga/pemberi pinjaman untuk memenuhi kewajiban pihakkedua/peminjam.

12) Hawalah adalah pengalihan utang dan muhil al-ashil kepada muhal ‘alaih.13) Rahn/gadai adalah penguasaan barang milik peminjam oleh pemberi

pinjaman sebagai jaminan.14) Ghasb adalah pengambilan hak milik orang lain tanpa izin dan tanpa niat

untuk memilikinya.15) Itlaf/perusakan adalah pengurangan kualitas nilai suatu barang.16) Wadi’ah adalah penitipan dana antara pihak pemilik dana dengan pihak

penerima titipan yang dipercaya untujk menjaga dana tersebut.17) Ju’alah adalah perjanjian imbalan tertentu dari pihak pertama kepada

pihak kedua atas pelaksanaan suatu tugas/pelayanan yang dilakukan olehpihak kedua untuk kepentingan pihak pertama.

18) Wakalah adalah pemberian kuasa kepada pihak lain untuk mengerjakansesuatu.

19) Obligasi syariah adalah surat berharga yang diterbitkan berdasarkanprinsip syariah sebagai bukti atas bagian penyertaan terhadap asset suratberharga baik dalam mata uang rupiah maupun valuta asing.

20) Reksadana syariah adalah lembaga jasa keuangan non-bank yangkegiatannya berorientasi pada investasi di sektor portofolio atau nilaikolektif dari surat berharga.

21) Efek beragun aset syariah adalah efek yang diterbitkan oleh akad investasikolektif efek beragun aset syariah yang portofolionya terdiri atas asetkeuangan berupa tagihan yang timbul dari surat berharga komersial,

113

tagihan yang timbul di kemudian hari, jual-beli kepemilikan aset fisik olehlembaga keuangan, efek berupa investasi yang dijamin oleh pemerintah,saran peningkatan investasi/arus kas serta aset keuangan setara, yangsesuai dengan prinsip-prinsip syariah.

22) Surat berharga komersial syariah adalah surat pengakuan atas suatupembiayaan dalam jangka waktu tertentu yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.

23) Ta’min/asuransi adalah perjanjian antara dua belah pihak atau lebih, yangpihak penanggung mengikatkan diri kepada tertanggung dengan menerimapremi ta’min untuk menerima penggantian kepada tertanggung karenakerugian, kerusakan, atau kehilangan keuntungan yang diharapkan, atautanggung jawab hukum kepda pihak ketiga yang mungkin akan dideritatertanggung yang timbul dari peristiwa yang tidak pasti.

24) Syuuq maaliyah/pasar modal adalah kegiatan yang bersangkutanpenawaran umum dan perdagangan efek, perusahaan publik yangberkaitan dengan efek yang diterbitkannya serta lembaga dan profesi yangberkaitan dengan efek.

25) Waraqah Tijariyah/surat berharga syariah adalah surat bukti berinvestasiberdasarkan prinsip syariah yang lazim diperdagangkan di pasar dan ataupasar modal, antara lain wesel, obligasi syariah, sertifikat reksadanasyariah, dan surat berharga lainnya berdasarkan prinsip syariah.

26) Salam adalah jasa pembiayaan yang berkaitan dengan jual-beli yangpembayarannya dilakukan bersamaan dengan pemesanan barang.

27) Qardh adalah penyediaan dana atau tagihan antara lembaga keuangansyariah dengan pihak peminjam untuk melakukan pembayaran secaratunai atau cicilan dalam jangka waktu tertentu.

28) Sunduq mu’asyat taqa’udi/dana pensiun syariah adalah badan usaha yangmengelola dan menjalankan program yang menjanjikan manfaat pensiunberdasarkan prinsip-prinsipn syariah.

29) Hisabat jariyat/rekening koransyariah adalah pembiayaan yang dananyaijarah pada setiap saat dapat ditarik atau disetor oleh pemiliknya yangdijalankan berdasarkan prinsip syariah.

30) Ba’I al-wafa/jual-beli dengan hak membeli kembali adalah jual-beli yangdilangsungkan dengan syarat bahwa barang yang dijual tersebut dapatdibeli kembali oleh penjual apabila tenggang waktu yang disepakati telahtiba”.

Pada pokoknya Islam sangat menghargai mekanisme pasar. Rasulullah

SAW menolak untuk menetapkan kebijakan harga. Dalam sebuah hadits

disebutkan bahwa pada sahabat pernah berkata: “Wahai Rasulullah! Tentukanlah

harga untuk kita!”. Kemudian dijawab oleh Rasulullah: “Allah itu sesungguhnya

114

adalah penentu harga, penahan, pencurah, serta pemberi rezeki. Aku

mengharapkan dapat menemui Tuhanku dimana salah seorang dari kalian tidak

menuntutku karena kezaliman dalam hal darah dan harta”209. Dengan demikian

harga pasar tunduk kepada hukum alam (sunnatullah). Seseorang yang menjual

dagangannya dengan harga pasar laksana orang yang berjuang dijalan Allah (jihād

f sabilillāh), sedangkan orang yang menetapkan sendiri harga pasar termasuk

perbuatan ingkar kepada Allah210. Menurut Zainul Arifin211, prinsip hukum Islam

tentang masalah ekonomi (prinsip ekonomi syariah212) secara garis besar adalah:

1) “Berbagai jenis sumber daya dipandang sebagai pemberian atau titipanAllah yang harus dimanfaatkan seefisien dan seoptimal mungkin dalamproduksi guna memenuhi kesejahteraan bersama, untuk dirinya dan oranglain. Kegiatan itu dakan dipertanggungjawabkan di akhirat.

2) Hukum Islam mengakui kepemilikan pribadi (hak milik) dalam batas-batastertentu termasuk kepemilikan alat produksi dan faktor produksi213.

209Boedi Abdullah, 2010, Peradaban Pemikiran Ekonomi Islam, Bandung, Pustaka Setia,hlm. 71.

210Ibid. “Dari Ibn Mughirah terdapt suatu riwayat ketika Rasulullah SAW melihat seoranglaki-laki menjual makanan dengan harga yang lebih tinggi daripada harga pasar. Rasulullah SAWbersabda, “Orang-orang yang datang membawa barang ke pasar ini laksana orang berjihadfisabilillah, sementara orang-orang yang menaikan harga (melebihi harga pasar) seperti orang yangingkar kepada Allah””.“Sekalipun tidak ada kebijakan kontrol harga, seperti halnya khalifahsebelumnya yang tidak menyerahkan tingkat harga sepenuhnya kepada para pengusaha, KhalifahUtsman berusaha untuk tetap memperoleh informasi yang akurat tentang kondisi harga dipasaran”.Boedi Abdullah, Peradaban Pemikiran Ekonomi Islam, Pustaka Setia, Bandung, 2010,hlm. 105. Berdasarkan hal tersebut, semasa pemerintahan Khalifah Abu Bakar, Umar dan Utsman,mekanisme harga pasar tidak sepenuhnya diserahkan kepada penguasa, tetapi ada campur tangandari negara/pemerintah. Menurut penulis, hal tersebut adalah cikal bakal lahirnya negara hukumkesejahteraan dimana negara turut bertanggungjawab untuk mensejahterakan masyarakatnya.

211Abd.Shomad, 2010, Hukum Islam Penormaan Prinsip Syariah Dalam HukumIndonesia, Jakarta, Kencana, hlm. 73.

212Op.cit, hlm. 74-75.213“Dalam ajaran ketatanegaraan Islam, kepemilikan individu atas suatu benda bersifat

permanen dan absolut jika benda tersebut diperoleh melalui cara yang sesuai dengan aturanhukum. Walaupun begitu, negara memiliki hak konstitusi mengambil milik seseorang untukkepentingan publik dengan tetap memerhatikan kompensasi yang layak”. Ija Suntana, 2011,Pemikiran Ketatanegaraan Islam, Bandung, Pustaka Setia, hlm. 72-73. “…, Islam mengakuikepemilikan pribadi. Islam tidak membatasi kepemilikan pribadi, alat-alat produksi, barangdagangan ataupun perdagangan, tetapi hanya melarang perolehan kekeyaan melalui cara-cara yangillegal atau tidak bermoral.” Boedi Abdullah, 2010, Peradaban Pemikiran Ekonomi Islam,Bandung, Pustaka Setia, hlm. 46. Menurut Ibnu Taimiyah’ “…, negara harus membatasi danmenghambat kepemilikan individual yang berlebihan. Kepentingan bersama harus menjadi tujuandari pembangunan ekonomi”. Op.cit., hlm. 252. Demikian juga dengan Asy-Syatibi, beliau

115

3) Kekuatan utama bidang ekonomi ialah kerja sama antara para pihak dalamkontrak.

4) Pemilikan kekayaan pribadi harus berperan sebagai kapital produktif yangakan meningkatkan besaran produk nasional dan kesejahteraanmasyarakat. Pemilikan kekayaan tidak boleh terakumulasi dan dikuasaioleh beberapa orang saja.

5) Hukum Islam menjamin kepemilikan masyarakat dan penggunaannyadirencanakan untuk kepentingan orang banyak.

6) Hukum Islam mencela keuntungan yang berlebihan, perdagangan yangtidak jujur, perlakuan yang tidak adil, diskriminasi, dan penindasan.

7) Kewajiban membayar zakat.8) Islam melarang riba”214.

Sedangkan menurut Boedi Abdullah215, prinsip pokok kebijakan ekonomi

Islam adalah:

1) “Allah SWT, adalah penguasa tertinggi sekaligus pemilik absolut seluruhalam semesta.

2) Manusia hanyalah khalifah Allah SWT dimuka bumi, bukan pemilik yangsebenarnya.

3) Semua yang dimiliki dan didapat manusia adalah atas rahmat Allah SWT.Oleh karena itu, manusia yang kurang beruntung mempunyai hak atassebagian kekayaan yang dimiliki saudaranya.

4) Kekayaan harus diputar dan tidak boleh ditimbun.5) Eksploitasi ekonomi dalam segala bentuknya, termasuk riba, harus

dihilangkan.6) Sistem warisan diterapkan sebagai media redistribusi kekayaan yang dapat

mengeliminasi berbagai konflik individu.7) Menetapkan berbagai bentuk sedekah, baik yang bersifat wajib maupun

sukarela, terhadap para individu yang memiliki harta kekayaan yangbanyak untuk membantu sesame yang tidak mampu.

8) Penetapan sewa yang pada zaman Rasulullah SAW memperoleh perhatianbesar dalam rangka menjaga dan melindungi hak-hak petani penggarapdalam penentuan sewa.

9) Baitul mal. …, yakni semua hasil pengumpulan negara harus dikumpulkanterlebih dahulu kemudian dibelanjakan sesuai dengan kebutuhan negara.

mengakui hak milik individu, kecuali terhadap sumber daya yang dapat menguasai hajat hiduporang banyak. Op.cit., hlm. 276.

214Atas nama pamannya, Abbas bin Abdul Mutthalib, pada tahun 10 H rasulullah SAWtelah membatalkan seluruh riba yang berasal dari keluarganya sendiri. Pelarangan praktik riba danmeminum khamr dijadikan perysratan penyerahan diri Bani Tsaqif (pemimpin Thaif) dan orang-orang dari Najran kepada Islam. Op.cit., hlm. 51.

215Op.cit., hlm. 52-54.

116

10) Harta yang merupakan sumber pendapatan negara disimpan di mesjiddalam jangka waktu singkat untuk kemudian didistribusikan kepadamasyarakat hingga tidak tersisa sedikit pun”.

Adapun prinsip-prinsip yang berlaku didalam ekonomi syariah menurut

Mardani adalah216:

1) Siap menerima resiko.

2) Tidak melakukan penimbunan uang217. Tiga cara untuk menggunakan

uang menurut Zainuddin Ali adalah; (a) konsumsi yang halal, (b) kegiatan

produksi/investasi, dan (3) kesejahteraan sosial.

3) Tidak boleh monopoli atau oligopoli.

4) Tidak boleh ada riba.

5) Solidaritas sosial.

6) Keadilan distribusi pendapatan dengan cara menghilangkan kesenjangan

sesial melalui:

a. Menghilangkan monopoli dan oligopoli kecuali monopoli oleh

pemerintah untuk bidang-bidang tertentu yang menguasai hajat

hidup orang banyak.

b. Proses ekonomi dapat diakses oleh setiap orang.

c. Menjamin kebutuhan dasar hidup semua masyarakat.

216Mardani, 2011, Hukum Ekonomi Syariah di Indonesia, Badung, Refika Aditama, hlm.17-20.

217“Islam sangat menentang setiap aktivitas ekonomi yang bertujuan melakukanpenimbunan kekayaan atau pengambilan keuntungan yang tidak layak dari kesulitanorang lain ataupenyalahgunaannya”. Boedi Abdullah, 2010, Peradaban Pemikiran Ekonomi Islam, Bandung,Pustaka Setia, hlm. 46. “Celakalah bagi setiap pengumpat dan pencela, yang mengumpulkan hartadan menghitung-hitungnya, dia (manusia) mengira bahwa hartanya itu dapat mengekalkannya”.(Q. S. Al-Humazah {104}: 1-3).

117

d. Melaksanakan amanah at-Takaful al-Ijtima (yang mampu

menanggung yang lemah).

7) Kebebasan individu dalam konteks kesejahteraan sosial.

Sedangkan Sjaichul Hadi Permono218 mengidentifikasi beberapa prinsip

ekonomi Islam sebagai berikut:

1) Prinsip keadilan

2) Prinsip Al Ihsan (berbuat kebaikan).

3) Prinsip Al Mas’uliyah (accountability, pertanggungjawaban), yaitu; (1)

pertanggungjawaban individu (mas’uliyah al-afrad), (2)

pertanggungjawaban dalam masyarakat (mas’uliyah al-mujtama’), dan (3)

pertanggungjawaban pemerintah (mas’uliyah al-daulah).

4) Prinsip Al Kifayah (sufficiency, membasmi kefakiran dan mencukupi

kebutuhan primer).

5) Prinsip Al Wasathiyah (keseimbangan), keseimbangan kepentingan

individu dengan masyarakat.

6) Prinsip kejujuran dan kebenaran sebagai sendi akhlak karimah, yaitu:

a. Prinsip transaksi yang meragukan dilarang.

b. Prinsip transaksi yang merugikan dilarang.

c. Prinsip mengutamakan kepentingan sosial.

d. Prinsip manfaat.

e. Prinsip yang mengandung riba dilarang.

f. Prinsip suka sama suka (saling rela, an taradhin)219.

218Abd. Shomad, 2010, Hukum Islam Penormaan Prinsip Syariah Dalam HukumIndonesia, Jakarta, Kencana, hlm. 76-78.

118

g. Prinsip tiada paksaan.

Dengan demikian ekonomi syariah memiliki nilai-nilai ‘amar ma’ruf

(mengerjakan yang benar) dan nahi mungkar (meninggalkan yang dilarang).

Ekonomi syariah dapat dilihat dari empat sudut pandang sebagai berikut:

1) Ekonomi Ilahiyah (ketuhanan) dengan tujuan utama mendapatkan ridha

Allah220.

2) Ekonomi akhlak, kegiatan ekonomi dalam bidang apapun berdasarkan

akhlak yang mulia.

3) Ekonomi kemanusiaan, melaksanakan tugas “khalifah” dimuka bumi.

4) Ekonomi keseimbangan, hak individu dan masyarakat ada dalam

keseimbangan yang adil. Dalam hal ini menurut pendapat Nurcholish

Madjid221:

“Pola tengah penggunaan kekayaan ini harus sedemikian sehinggakekayaan memenuhi kewajaran: suatu keadaan yang dapat diterima olehsemua orang dengan penuh kerelaan dan kelegaan pola tersebut ialah polaprihatin. Dalam kepribaidan dan keprihatinan terdapat unsur dansemangat solidaritas sosial; suatu sikap yang selalu memperhitungkan danmemperhatikan keadaan kepentingan orang banyak; tidak egois atauberpusat pada diri sendiri”.

Pola prihatin ekonomi menurut Al Qur’an Surah al-Furqân (25) ayat 67:

“Dan mereka (orang-orang beriman), jika menggunakan harta mereka,

219“Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamudengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar sukasama suka diantara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu.Sungguh, Allah MahaPenyarang kepadamu”. (Q. S. An-Nisa {4}: 29).

220Menurut Ali Anwar Yusuf; “… dalam ajaran Islam, kegiatan ekonomi dianggapsebagai salah satu aspek dari pelaksanaan tanggung jawab manusia di muka bumi.Semakin banyakseseorang terlibat dalam kegiatan ekonomi, semakin baik dan semakin dekat dengan Allah selamaia menjaga dan memelihara ketentuan-Nya”. Ali Anwar Yusuf, 2002, Wawasan Islam, Bandung,Pustaka Setia, hlm. 133.

221Nurcholish Madjid, 2013, Islam Kemodernan dan Keindonesiaan, Bandung, Mizan,hlm. 144.

119

tidak berlebihan dan tidak pula berkekurangan, melainkan seimbang,

berada di antara keduanya”.

Dibandingkan dengan sistem ekonomi konvensional, sistem ekonomi

syariah mempunyai beberapa keistimewaan, diantaranya222:

1) Ekonomi syarian merupakan bagian dari konsep Islam secara menyeluruh.

2) Aktivias ekonomi syariah merupakan bagian dari ibadah.

3) Ekonomi syariah mempunyai tujuan yang mulia.

4) Pengawasan pada sistem ekonomi syariah berakar dari keimanan.

5) Ekonomi syariah menyelaraskan kepentingan individu dan masyarakat.

6) Harta milik Allah, manusia hanya sebagai khalifah terhadap harta tersebut.

7) Ekonomi syariah tidak dapat dipisahkan dari akidah, syariah dan moral.

8) Dalam ekonomi syariah ada keseimbangan antara jasmani dan rohani.

9) Islam menjamin kebebasan individu.

10) Negara berwenang ikut campur dalam ekonomi syariah.

11) Pada ekonomi syariah terdapat bimbingan dalam hal konsumsi.

12) Pada ekonomi syariah terdapat petunjuk cara investasi.

13) Pada ekonomi syariah terdapat lembaga zakat.

14) Pada ekonomi syariah terdapat larangan riba.

Sistem ekonomi syariah didasarkan kepada223:

222Veithzal Rivai dan Andi Buchari, Islamic Economics, (Jakarta: Bima Aksara, 2009),hlm. 168. Dalam Mardani,Hukum Ekonomi Syariah di Indonesia, Refika Aditama, Bandung, 2011,hlm. 12-13. Menurut Yahya bin Umar (fuqaha mazhab Maliki, dilahirkan tahun 213 H diAndalusia); “… ketakwaan merupakan asas dalam perekonomian Islam, sekaligus faktor utamayang membedakan ekonomi Islam dengan ekonomi konvensional”. Boedi Abdullah, 2010,Peradaban Pemikiran Ekonomi Islam, Bandung, Pustaka Setia, hlm. 184-185.


120

1) Pengakuan atas hak milik baik secara individu maupun secara umum

(masyarakat)224.

2) Adanya kebebasan ekonomi secara bersyarat, bukan kebebasan yang

sebebas-bebasnya. Syaratnya antara lain:

a. Memperhatikan halal dan haram.

b. Melaksanakan syariat Islam.

c. Tidak menyerahkan pengelolaan harta kepada orang bodoh, kurang

akal dan lemah

d. Hak untuk berserikat.

e. Pengelolaan harta pribadi tidak boleh merugikan kepentingan

orang banyak. Kaidah-kaidah hukum yang dipergunakannya:

i. Laa dharar walaa dhirar (tidak boleh

merugikan/membahayakan diri sendir dan masyarakat).

ii. Adharar Yuzal (menghilangkan kemudharatan/bahaya).

iii. Mananggung kerugian untuk mencegah bahaya kepada

masyarakat umum.

f. At-Takaful al-Ijtima’i, kebersamaan dalam menanggung kebaikan.

Dalam hal pengakuan hak individu dalam muamalah, menurut Abdul

Wahhab Khallaf225; “Di antara hal yang paling fundamental dalam tatanan dasar

politik hukum perundang-undangan pada setiap umat tercakup di dalam tiga

masalah: satu, bentuk pemerintahan Islam dan kekuatannya; dua, hak-hak

224Abu Ubaid (bapak Ekonomi Islam Pertama) “mengakui adanya kepemilikan pribadidankepemilikan publik. Boedi Abdullah, 2010, Peradaban Pemikiran Ekonomi Islam, Bandung,Pustaka Setia, hlm. 180.

225Abdul Wahhab Khallaf, Penerjemah: Zainudin Adnan, 2005, Politik Hukum Islam,Sleman, Tiara Wacana, hlm. 25.

121

individu; dan tiga, yang merupakan bagian dan hak-hak individu yaitu kekuasaan,

sumber, dan orang yang memimpinnya”. Pada bagian lainnya disebutkan pula

bahwa226: “Di antara asas yang dijadikan sistem perundang-undangan adalah

jaminan hak individu dan asas persamaan di antara mereka”. “Semua hak individu

dan macam-macamnya itu kembali pada dua unsur umum: satu, kebebasan

individu; dua, persamaan antara individu dalam hak dari masyarakat dan dari

politik”. Dengan demikian didalam politik hukum Islam-pun, pengakuan terhadap

hak individu adalah sesuatu yang dianggap penting. Lebih jauh Abdul Wahhab

Khallaf227 mengatakan bahwa yang termasuk kebebasan individu itu adalah

kebebasan ; (1) jiwa, (2) tempat tinggal, (3) memiliki, (4) keyakinan, (5) berpikir,

dan (6) belajar. Dalam konteks ini, pengakuan terhadap hak individu termasuk

kedalam kebebasan individu dalam hal kebebasan memiliki.

Ekonomi syariah selain memiliki dasar-dasar, juga mempunyai asas-asas,

yaitu228:

1) Asas bahwa dunia dan seluruh isinya adalah milik Allah229.

2) Asas bahwa Allah adalah pencipta makhluk hidup dialam semesta

sehingga makhluk hidup tersebut tunduk kepada-Nya.

3) Asas bahwa iman kepada hari kiamat mempengaruhi tingkah laku

ekonomi manusia.

226Abdul Wahhab Khallaf, Penerjemah: Zainudin Adnan, 2005, Politik Hukum Islam,Sleman, Tiara Wacana, hlm. 32.

227Ibid.228Mardani, 2011, Hukum Ekonomi Syariah di Indonesia, Bandung, Refika Aditama, hlm.

16.229“Sistem ekonomi yang diterapkan oleh Rasulullah SAW berakar dari prinsip-prinsip

Qurani, ….Prinsip Islam yang paling mendasar adalah kekuasaan tertinggi milik Allah semata danmanusia disiptakan sebagai khalifah-Nya di muka bumi”. Boedi Abdullah, 2010, PeradabanPemikiran Ekonomi Islam, Bandung, Pustaka Setia, hlm. 44-45.

122

Tidak semua kegiatan transaksi dalam sistem ekonomi syariah

diperbolehkan. Ada juga transaksi yang dilarang, yaitu230:

1) Transaksi yang dilarang karena haram zatnya.

2) Transaksi yang dilarang karena haram bukan zatnya (mesalnya niatnya

akan menzhalimi orang lain).

3) Transaksi yang tidak lengkap atau tidak sah akadnya.

Apabila dasar-dasar, asas-asas dan prinsip-prinsip ekonomi syariah

dilaksanakan secara konsekuen, maka sistem ekonomi syariahakan memberikan

manfaat sebagai berikut231:

1) Mewujudkan integritas dan identitas seorang muslim yang kaffah.

2) Menerapkan sistem ekonomi syariah secara konsekuen akan

mendatangkan keuntungan di dunia dan di akhirat.

3) Melaksanakan sistem ekonomi syariah berarti menjalankan syariah agama

sehingga bernilai ibadah.

4) Pelaksanaan sistem ekonomi melalui lembaga-lembaga ekonomi syariah

pada dasarnya memajukan perekonomian umat muslim.

5) Pelaksanaan sistem ekonomi syariah melalui lembaga-lembaga ekonomi

syariah berarti memberdayakan dan mengembangkan ekonomi umat

Islam.

6) Mengamalkan sistem ekonomi syariah berarti melaksanakan amar ma’ruf

nahi mungkar.

230Mardani, 2011, Hukum Ekonomi Syariah di Indonesia, Bandung, Refika Aditama, hlm.16.

231Op.cit., hlm. 20-21.

123

Pelaksanaan sistem ekonomi syariah tidak bisa lepas dari konsep

kepemilikan didalam Islam. Menurut termonologi fiqh, hak adalah hukum yang

telah ditetapkan oleh syara’. Secara etimologi, milik adalah penguasaan terhadap

sesuatu. Dengan demikian secara terminologis adalah “kekhususan terhadap

pemilik suatu barang menurut syara untuk bertindak secara bebas bertujuan

mengambil manfaat selama tidak terhalang syar’I”232.

Kepemilikan menurut Pasal 1 ayat (16) Kompilasi Hukum Ekonomi

Syariah (KHES); “kepemilikan benda adalah hak yang dimiliki seseorang,

kelompok orang, atau badan usaha yang berbadan hukum atau tidak berbadan

hukum untuk melakukan perbuatan hukum”.

Menurut hadits Rasulullah SAW; “Sesungguhnya dalam setiap harta itu

ada hak-hak orang lain selain zakat” (riwayat Tirmidzi). Prinsip-prinsip

kepemilikan menurut Islam antara lain233:

1) Tidak memudharatkan orang lain.

2) Berfungsi sosial.

3) Tidak monopoli.

4) Harus halal. Nasihat Lukmanul Hakim kepada anaknya234:

“Wahai anakku! Berusahalah untuk menghilangkan kemiskinan denganusaha yang halal. Sesungguhnya orang yang berusaha dengan jalan yanghalal itu tidaklah akan mendapat kemiskinan, kecuali apabila dia telahdihinggapi oleh tiga macam penyakit; (1) tipis kepercayaan agamanya, (2)lemah akalnya, (3) hilang kesopanannya”.

232Mardani, 2012, Fiqh Ekonomi Syariah Fiqh Muamalah, Jakarta, Kencana, hlm. 66.233Mardani, 2011, Hukum Ekonomi Syariah di Indonesia, Bandung, Refika Aditama, hlm.

21.234Sulaiman Rasjid, 2013, Fiqh Islam, Bandung, Sinar Baru Algensindo, hlm. 278.

124

Sedangkan menurut M. A. Manan235, hak milik menurut syariat Islam

yaitu:

1) “Pemanfaatan harta benda secara terus-menerus.2) Pembayaran zakat sebanding dengan harta benda yang

dimiliki.3) Menggunakan harta benda secara berfaedah.4) Penggunaan harta benda tanpa merugikan orang lain.5) Memiliki harta benda yang sah.6) Penggunaan harta benda tidak dengan cara boros atau serakah.7) Penggunaan harta benda dengan tujuan memperoleh

keuntungan atas haknya.8) Perapan hukum waris yang tepat dalam Islam”.

Ada empat cara pemilikan yang disyariatkan oleh Islam, yaitu236:

1) Kepemilikan melalui penguasaan harta yang belum dimiliki oleh siapapun.

2) Kepemilikan melalui transaksi.

3) Kepemilikan melalui penginggalan orang lain.

4) Kepemilikan yang berasal dari harta yang dimiliki oleh seseorang.

Adapun menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) pasal 18

disebutkan bahwa benda dapat diperoleh dengan cara: (a) pertukaran, (b)

pewarisan, (c) hibah, (d) wasiat, (e) pertambahan alamiah, (f) jual-beli, (g)

luqathah, (h) wakaf, dan (i) cara lain yang dibenarkan menurut syariah.

Kepemilikan menurut ulama fiqh terbagi menjadi dua237, yaitu:

1) Milku al-tam, milik yang sempurna. Apabila materi atau manfaat harta

yang dimaksud dimiliki sepenuhnya sehingga seluruh hak terkait dengan

harta itu dibawah penguasaannya. Milik tersebut bersifat mutlak dan tidak

235M. A. Manan, Ekonomi Islam: Teori dan Praktek, (Jakarta: PT. Intermasa, 1992), hlm.73, dalam Mardani, 2011, Hukum Ekonomi Syariah di Indonesia, Bandung, Refika Aditama, hlm.22.

236Mardani, 2012, Fiqh Ekonomi Syariah Fiqh Muamalah, Jakarta, Kencana, hlm. 66-67.237Op.cit., hlm. 67-68.

125

dibatasi oleh waktu dan tidak dapat digugurkan oleh orang lain. Ciri-

cirinya adalah:

a. Sejak awal, kepemilikan materi dan manfaat harta itu bersifat

sempurna.

b. Materi dan manfaat sudah ada sejak kepemilikan benda tersebut.

c. Kepemilikan tidak dibatasi oleh waktu.

d. Kepemilikan tidak boleh digugurkan.

e. Apabila dimiliki bersama, masing-masing secara bebas dapat

menggunakan miliknya.

2) Al-milku al-naqis, milik yang tidak sempurna. Yang dikuasai hanya materi

harta tersebut. Sedangkan manfaatnya dirasakan oleh orang lain. Ciri-

cirinya adalah:

a. Dibatasi waktu, tempat, dan sifatnya.

b. Boleh diwariskan, kecuali menurut ulama Hanafiah tidak boleh

diwariskan karena menurut mereka tidak termasuk harta.

c. Apabila harta tersebut telah diserahkan, maka orang yang

memanfaatkan harta tersebut dapat menuntut pemiliknya. Harta

tersebut amanah ditangan orang yang memanfaatkannya, dapat

dimintakan ganti rugi apabila bertindak sewenang-wenang.

d. Orang yang memanfaatkan harta tersebut berkewajiban

mengeluarkan biaya pemeliharaan.

126

Orang yang memanfaatkan harta tersebut harus mengembalikan harta yang

dimaksud apabila dipinta kembali oleh pemiliknya. Hal itu tidak berlaku apabila

berakibat kemudharatan bagi orang yang memanfaatkan harta tersebut.

2.5 Perspektif Politik Hukum

Menurut Moh. Mahfud MD238, “politik hukum adalah “legal Policy” atau

garis (kebijakan) resmi tentang hukum yang akan diberlakukan baik dengan

pembuatan hukum baru maupun dengan penggantian hukum lama, dalam rangka

mencapai tujuan negara”. Lebih lanjut dikatakan juga bahwa politik hukum

berkaitan dengan pilihan-pilihan hukum, sedangkan yang dimaksud dengan tujuan

negara adalah tujuan negara sebagaimana dimaksud dalam Pembukaan Undang-

Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Sementara itu Sarjipto

Rahardjo mendefinisikan politik hukum sebagai239:

“Aktivitas memilih dan cara yang hendak dipakai untuk mencapai suatutujuan sosial dengan hukum tertentu di dalam masyarakat yang cakupannyameliputi jawaban atas beberapa pertanyaan mendasar, yaitu, 1) tujuan apa yanghendak dicapai melalui sistem yang ada; 2) cara-cara apa dan yang mana yangdirasa paling baik untuk dipakai dalam mencapai tujuan tersebut; 3) kapanwaktunya dan melalui cara bagaimana hukum itu perlu diubah; 4) dapatkah suatupola yang baku dan mapan dirumuskan untuk membantu dalam memutuskanproses pemilihan tujuan serta cara-cara untuk mencapai tujuan tersebut denganbaik”.

Dua hal yang menjadi persamaan antara pendapat Moh. Mahfud MD

dengan Sarjipto Raharjo terkait dengan definisi politik hukum adalah; (1) adanya

pilihan hukum, dan (2) pilihan hukum tersebut didedikasikan untuk mencapai

suatu tujuan tertentu, dalam hal ini adalah tujuan negara sebagaimana yang

238Moh. Mahfud MD, 2012, Politik Hukum di Indonesia, Jakarta, RajaGrafindo Persada,hlm. 1.

239Op.cit., hlm. 2.

127

terdapat di dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia

tahun 1945. Dengan demikian hukum (hasil pilihan hukum) diposisikan sebagai

alat untuk mencapai tujuan tertentu. Pada posisi ini (sebagai alat), hukum bersifat

pasif. Hal ini sejalan dengan asumsi bahwa “hukum adalah produk Politik”240.

Peneliti berpendapat bahwa posisi hukum sebagai produk politik

memposisikan hukum berada “dibawah” politik. Hal tersebut bertentangan dengan

Pasal 1 ayat (3) UUD 1945; “Negara Indonesia adalah negara hukum” apabila

negara dikonsepkan sebagai sebuah bangunan (fakta) hukum karena pada pasal

tersebut; negara diidentikan dengan hukum. Hal yang berbeda terjadi apabila

negara dikonsepkan sebagai gejala empirik yang bersifat sisiologis (fakta sosial).

Dengan demikian negara sebagai kesatuan sosial yang dihasilkan dari interaksi

antara individu di dalamnya241, yang kemudian disebut Indonesia menyatakan

dirinya sebagai negara hukum. Terkait dengan Pasal 1 ayat (3) UUD 1945,

peneliti membangun sebuah asumsi bahwa; “negara Indonesia” adalah sebuah

fakta sosial, sedangkan “negara hukum” adalah fakta hukum. Berdasarkan asumsi

tersebut konsep hukum yang dipergunakan dalam menjelaskan fakta hukum yang

ada di negara (sebagai fakta sosial) Indonesia adalah konsep hukum empiris (ius

operatum) yang dapat didekati dengan pendekatan secara hukum, sosial,

antropologi, ekonomi, psikologi, politik, atau pendekatan lainnya, sehingga pada

akhirnya akan menghasilkan sebuah konsep hukum yang seharusnya (ius

constituendum). Berdasarkan uraian tersebut peneliti merumuskan politik hukum


241Hans Kelsen, Penerjemah: Raisul Muttaqien, 2013, Teori Umum Tentang Hukum DanNegara, Bandung, Nusamedia, hlm. 264.

128

Indonesia pada dasarnya sama sebagaimana definisi politik hukum yang

disampaikan oleh dua pakar hukum Indonesia, yaitu; Moh. Mahfud MD dan

Sarjipto Rahardjo. Perbedaannya terletak pada “pilihan hukum”, menurut peneliti

lebih tepat kalau disebut “pilihan norma hukum”. Menurut peneliti “pilihan

hukum” lebih merepresentasikan negara sebagai sebuah fakta hukum, sedangkan

“pilihan norma hukum” lebih merepresentasikan negara sebagai sebuah fakta

sosial.

Dengan perubahan definisi politik hukum tersebut memungkinkan hukum

“sederajat” dengan politik. Hal tersebut senada dengan pendapat Mochtar

Kusumaatmadja242, bahwa; “politik dan hukum itu interdeterminan” oleh sebab itu

“politik tanpa hukum itu zalim, sedangkan hukum tanpa politik itu lumpuh”.

Sementara itu pada bagian lain bukunya, Moh. Mahfud MD243 mengatakan

bahwa: “Konfigurasi politik yang demokratis244 akan melahirkan hukum yang

responsif245 sedangkan konfigurasi politik yang otoriter246 akan melahirkan

hukum yang ortodoks atau konservatif247”. “Hubungan kausalitas tersebut

memang menar sepanjang menyangkut hukum publik yang berkaitan dengan

gezagsverhouding (hubungan kekuasaan)”. Hal tersebut sedikit banyak telah


243Op.cit., hlm. 7-8.244Indikatornya adalah; (1) parpol dan parlemen kuat, menentukan haluan atau kebijakan

negara, (2) lembaga eksekutif (pemerintah) netral, dan (3) pers bebas, tanpa sensor danpemberedelan. Op.cit., hlm. 7.

245Indikatornya adalah; (1) pembuatannya partisipatif, (2) muatannya aspiratif, dan (3)rincian isiannya limitatif. Op.cit., hlm. 7.

246Indikatornya adalah; (1) parpol dan parlemen lemah, di bawah kendali eksekutif, (2)lembaga eksekutif (pemerintah) intervensionis, dan (3) pers terpasung, diancam sensor danpemberedelan. Op.cit., hlm. 7.

247Indikatornya adalah; (1) pembuatannya sentralistik-dominatif, (2) muatannyapositivist-instrumentalistik, dan (3) rincian isinya open interpretative. Op.cit., hlm. 7.

129

mengabaikan “kekuatan” lainnya yang ada di masyarakat diluar “kekuatan

politik”, misalnya saja kekuatan-kekuatan Ormas (Organisasi Kemasyarakatan)

Islam seperti NU (Nahdlatul Ulama). Contohnya; adanya Pasal 2 UU Perkawinan

yang berbunyi: “Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum

masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu”. Hal tersebut adalah hasil dari

“negosiasi” antara Rais Aam PBNU K.H. Bisri Syansuri dengan Presiden

Soeharto pada tahun 1973248. Berikut ini beberapa kiprah NU yang menjadi

bagian dari politik hukum yang pernah ada dan atau pernah ada di Indonesia

sebelum maupun sesudah kemerdekaannya249.

Tabel 10. Kipriah NU Dalam Politik Indonesia

No. Nama & Waktu Uraian1 Piagam Nahdlatul

Wathon (Surabaya,1916)

“Wahai bangsaku, cinta tanah air adalah bagian dariiman, cintailah tanah air ini wahai bangsaku. Jangankalian menjadi orang terjajah, sungguh kesempurnaanitu harus dibuktikan dengan perbuatan. Bukanlahkesempurnaan itu hanya hanya berupa ucapan, janganhanya Pandai bicara. …”

2 Piagam NahdlatutTujjar (Surabaya,1918)

“…Wahai para pemuda putera bangsa yang cerdikpandai dan para ustadz yang mulia, mengapa kaliantidak mendirikan saja suatu badan usaha ekonomiyang beroperasi, di mana setiap kota terdapat satubadan usaha yang otonom. Badan usaha ini secarasecara khusus untuk kaum ulama dan bagi lainnyayang masuk kaum terpelajar. Dari badan usaha inididirikan suatu darun nadwah (balai pertemuan)sebagaimana yang dilakukan para sahabat. …”

3 Deklarasi KomiteHejaz (Surabaya, 7Mei 1928)

a. Memohon diberlakukan kemerdekaan bermazhab1. Di negeri Hejaz pada salah satu dari mazhabempat

b. Memohon untuk tetap diramaikan tempat-tempat

248Salahuddin Wahid, NU 30 Tahun Menerima Pancasila dalam Abdullah Ubaid &Mohammad Bakir (ed.), 2015, Nasionalisme Dan Islam Nusantara, Jakarta, Kompas PenerbitBuku, hlm. 13.

249Abdul Mun’im DZ (ed.), 2011, Piagam Perjuangan Kebangsaan, Jakarta, SetjenPBNU-NU Online.

130

bersejarah yang terkenal sebab tempat-tempattersebut diwaqafkan untuk masjid

c. Memohon agar disebarluaskan ke seluruh dunia,setiap tahun sebelum datangnya musim hajimenganai 130ariff/ketentuan beaya yang harusdiserahkan oleh jamaah haji kepada syaikh danmuthowwif dari mulai Jedaah sampai pulang lagike Jeddah.

d. Memohon agar semua hukum yang berlaku dinegeri Hejaz, ditulis dalam bentuk undang-undangagar tidak terjadi pelanggaran terhadap undang-undang tersebut.

4 Mukadiman QonunAsasi (Naskah iniditerjemahkan olehKH. A. MusthofaBisri, RembangmenjelangMuktamar NU Ke-27 di Situbondo)

“…Pendek kata siapa yang melihat pada cerminsejarah, membuka lembaran yang tidak sedikit dariikhwal bangsa-bangsa dan pasang surut zaman sertaapa saja yang terjadi pada mereka hingga pada saat-saat kepunahannya, akan mengetahui bahwa kekayaanyang pernah menggelimang mereka, kebanggaan yangpernah mereka sandang, dan kemuliaan yang pernahmereka jadikan perhiasan mereka, tidak lain adalahkarena berkat apa yang secara kukuh mereka pegang,yaitu mereka bersatu, dalam cita-cita seia sekata,searah setujuan, dan pikiran-pikiran mereka seiriang.Maka inilah faktor paling kuat yang mengangkatmartabat dan kedaulatan mereka, dan benteng palingkokoh bagi menjaga kekuatan dan keselamatan ajaranmereka. …”

5 Negara BangsaSebagaiPerwujudanAspirasi Islam(Banjarmasin, 19Juni 1939)

“Sesungguhnya negara kita Indonesia dinamakannegara Islam karena telah pernah dikuasai sepenuhnyaoleh orang Islam. Walaupun pernah direbut oleh kaumpenjajah kafir (Belanda), tetapi nama negara Islammasih selamanya, sebagaimana keterangan dariBughyatul Murtarsyidin:

Setiap kawasan di mana orang Muslim mampumenempatinya pada suatu masa tertentu, makakawasan itu menjadi daerah Islam yang ditandaidengan berlakunya hukum Islam pada masanya.Sedangkan pada masa sesudahnya walaupunkekuasaan Islam terputus oleh penguasaan orang-orang kafir (Belanda), dan melarang mereka untukmemasukinya kembali dan mengusir mereka. Jikadalam keadaan seperti itu, maka dinamakan darulharb (daerah perang) hanya merupakan bentukformalnya, tetapi bukan hukumnya. Dengan demikianperlu diketahui bahwa kawasan Batavia dan bahkanseluruh Tanah Jawa (Nusantara) adalah darul Islam

131

(daerah Islam) karena pernah dikuasai umat Islam,sebelum dikuasai oleh orang kafir (PenjajahBelanda)”.

6 Piagam MabadiKhoiro Ummah(Diikhtisarkan dariMuktamar NUMagelang 1939danMunas NULampung 1992)

“…Kebangkitan kembali prinsip mabadi khoiroummah ini didorong oleh kebutuhan-kebutuhan dantantangan nyata yang dihadapi oleh NU khususnyadan bangsa Indonesia pada umumnya. Kemiskinandan kelangkaan sumberdaya manusia, kemerosotanbudaya dan mencairnya solidaritas sosial adalahkeprihatinan yang dihadapi bangsa Indonesiaumumnya dan NU pada khususnya. Sebagai nilai-nilaiuniversal butir-butir mabadi khoiro ummah dapatdijadikan sebagai jawaban langsung bagi problem-problem sosial yang dihadapi masyarakat dan bangsaini”.

7a Resolusi NUTentang Jihad fiSabilillah(Surabaya, 22Oktober 1945)

1. Memohon dengan sangat kepada PemerintahRepublik Indonesia supaja menentukan suatu sikapdan tindakan jang njata serta sepadan terhadapusaha-usaha jang akan membahajakanKemerdekaan dan Agama dan Negara Indonesiaterutama terhadap fihak Belanda dan kaki –tangannya.

2. Supaja memerintahkan melandjutkan perjuanganbersifat “sabilillah” untuk tegaknya NegaraRepublik Indonesia Merdeka dan Agama Islam.

7b Resolusi NahdlatulUlama(Purwokerto, 26-29 Maret 1946)

“…Mengingat:a. bahwa Indonesia adalah negeri Islam…Berpendapatan:Bahwa untuk menolak bahaya penjajahan itu tidakmungkin dengan jalan pembicaraan saja;1. Berperang menolak dan melawan penjajahitu Fardlu

`ain (jang harus dikerjakan oleh tiap-tiap orangIslam, laki-laki, perempuan, anak-anak, bersenjataatau tidak (bagi orang jang berada dalam jaraklingkaran 94 Km. Dari tempat masuk kedudukanmusuh).

2. Bagi orang-orang jadi berada diluar jarak lingkarantadi, kewajiban itu fardlu kifayah (yang cukup, kalaudikerjakan sebagian saja).

3. Apa bisa kekuatan dalam No. 1 belum 3. dapatmengalahkan musuh, maka orang-orang jang beradadiluar jarak lingkaran 94 Km. Wajib berperang jugamembantu No. 1, sehingga musuh kalah.

4. Kaki tangan musuh adalah pemecah kebulatan tekaddan kehendak rakyat, dan harus dibinasakan menuruthukum Islam sabda hadis, riwayat Muslim. …”

132

8 Piagam WaliyyulAmri Ad DloruriBissyaukah(Piagam inidisarikan dariPidato Kiai Wahabdi Depan DewanPertimbanganAgung (DPA),yang mewakilipendirian NUtentang waliyulAmri)

a. Pemerintah yang ada sekarang ini memangpemerintah yang sah dan wajib dilantik.

b. Bahwa sangat bijaksanalah pemerintah kita yangtelah berkali-kali mengadakan Konferensi Alim-Ulama.

c. Soal pertama tentang tauliyah (pelimpahanwewenang) menjadi wali hakim) bagi muslimat(wanita Islam)

d. Di Indonesia kepala Negara kita adalah seorangkepala Negara yang sah dilihat dari hukum Islam,akan tetapi penetapan kepala Negara sebagai walihakim adalah dalam keadaan darurat sebagaimanahalnya dengan undang-undang Darurat kita.

e. Kepala negara yang Ideal dalam hukum Islamyang pedomanannya ialah Qur’an dan Hadist

f. Mengingat ummat dalam dunia Islam tidak mampumembentuk Imam A’dlom yang sedemikiankualitasnya, maka wajib atas ummat Islam dulu,masing-masing negara mengangkat imam yangdarurat. Segala imam yang diangkat dalamkeadaan darurat adalah imam daruri.

g. Kepala negara sebagai ganti imam a’dlom yangbersifat daruri seperti Presiden Soekarno misalnyabelum kita anggap sah sebagai pemegangkekuasaan negara atau sebagai Waliyyul Amri.

h. Para Alim-Ulama berpendapat bahwa KepalaNegara Kita, yaitu Yang Mulia Presiden Soekarno,kekuasaanya terhadap negara kita itu tidak beradaditangan dia sendiri.

i. Sebagai konsekwensi dalam berbangsa danbernegara itu maka umat Islam menyerahkan tidakhanya wali hakim kepada kepala negara, tetapijuga memberikan tauliyah (kewewenang pada)negara untuk membuat itsbat (menetapkan) awalbulan Ramahdan dan awal bulan Syawal, gunamenjaga ketenangan umat dalam beribadah.

j. Dengan keadaan begini negara itu sah, dan wajibtaat selama syarat-syarat sebagai pemimpindiindahkan.

9 Piagam LigaMusliminIndonesia (Jakarta,30 Agustus 1952)

“…Dan kebahagiaan umat dan negara itu menurutajaran Islam dapat dicapai, apabila gerak umat dannegara lahir-batin dalam segala hal-ikhwalnya.Dengan mem-pergunakan kecerdasan akal dankemajuan jasmani, bersendikan hukum-hukum danperaturan Allah sebagaimana telah dicontohkan olehjunjungan kita Nabi Besar Muhamamad SAW. …”

133

10 DeklarasiDemokrasiPancasila(Bandung, 10 Juli1967)

BismillahirrahmanirrahimDengan penuh pertanggungan jawab kepada AllahSubhanahu wa Ta’ala, kepada perjuanganmemenangkan Orde Baru untuk kebahagiaanjasmaniah dan rohaniah seluruh bangsa Indonesia,Muktamar NU ke-24 di Bandung mengeluarkanDeklarasi Tentang Demokrasi Pancasila.

MUKADDIMAH1. Penentangan terhadap ajaran Demokrasi 1. Liberal

pada hakekatnya penentangan terhadap suatupolitik yang membuka kemungkinan timbulnyaperanan perorangan dan kelompok kecil di dalammasyarakat yang dapat mencapai kekuasaanpolitik dengan mengabaikan kepentingan Rakyatbanyak.

2. Penentangan terhadap ajaran Marxisme-Leninismepada hakekatnya penentangan terhadap sistempolitik yang membenarkan pencapaian kekuasaanmelalui kekerasan dan dominasi berdasarkankekuatan dari satu golongan terhadap golonganyang lain.

3. Penentangan terhadap ajaran DemokrasiTerpimpin pada hakekatnya penentangan terhadapsistem politik yang menjurus kepada kekuatanperorangan dan segolongan kecil denganmenggunakan prediket “terpimpin” sebagai carauntuk melenyapkan demokrasi setahap demisetahap sehingga sempurna.

4. Pembinaan orde Baru dengan demikian padahakekatnya adalah pembinaan Demokrasi yangtidak menganut sistem Demokrasi Liberal, ajaranMaerxisme-Leninisme maupun DemokrasiTerpimpin. Demokrasi ini berdasarkan Pancasilaatau “Demokrasi Pancasila”

Sifat Umum Demokrasi Pancasila.1. Demokrasi Panacasila adalah demokrasi yang

berlandaskan UUD 1945 dan Pancasila.2. Demokrasi Pancasila adalah demokrasi yang

menegaskan bahwa kekuasaan tertinggi ada ditangan rakyat, melalui lembaga-lembagaperwakilan yang anggauta-anggautanya dipilih didalam suatu pemilihan umum yang bebas dandemokratis.

3. Demokrasi Pancasila menolak semua bentuk

134

kekuasaan dan kekuatan yang dipeproleh darilembaga perwakilan rakyat.

4. Mengakui hak mayorita seimbang dengankewajiban yang dipikulnya.

5. Di bidang agama, Demokrasi Pancasila 5.mengakui hak dan kewajiban pemeluk mayoritabegitu juga hak dan kewajiban pemeluk minoritasesuatu agama.

Tentang Lembaga Perwakilan Rakyat MenurutSistem Demokrasi Pancasila.1. Lembaga Perwakilan Rakyat dibentuk melalui

pemilihan Umum yang bebas dan demokratik, darirepresentasi partai-partai politik dan lain-lainorganisasi massa yang terorganisir, yangmencalonkan wakil-wakilnya di dalam pemilihanumum.

2. Berdasarkan kondisi-kondisi obyektif, sistemproporsional adalah sistem yang terbaik di dalampemilihan umum.

Tentang Peranan Rakyat di Dalam DemokrasiPancasila.1. Massa Rakyat yang terorganisir di dalam partai-

partai politik dan lain-lain organisasi massa adalahalat yang mutlak di dalam melaksanakanDemokrasi Pancasila yang sesungguhnya.

2. Partai politik dan lain-lain organisasi massamempunyai hak dan kewajiban untukmemperjuangkan politik ideologi masing-masingserta berjuang untuk kesejahteraan seluruh Rakyatdi atas landasan Pancasila.

11 Deklarasi TentangHubunganPancasila DenganIslam (Sukorejo,Situbondo 16Rabi’ul Awwal1404 H(21 Desember1983))

Bismillahirrahmanirrahim

Pancasila sebagai dasar dan falsafah Negara RepublikIndonesi bukanlah agama, tidak dapat menggantikanagama dan tidak dapat dipergunakan untukmenggantikan kedudukan agama.

Sila Ketuhanan Yang Maha Esa sebagai dasar NegaraRepublik Indonesia menurut pasal 29 ayat (1)Undang-Undang Dasar 1945, yang menjiwai sila-silayang lain, mencerminkan tauhid menurut pengertiankeimanan dalam Islam.

Bagi Nahdlatul Ulama, Islam adalah akidah dansyari’ah, meliputi aspek hubungan manusia dengan

135

Allah dan hubungan antar manusia.

Penerimaan dan pengamalan Pancasila merupakanperwujudan dari upaya umat Islam Indonesia untukmenjalankan syari’at agamanya.

Sebagai konsekwensi dari sikap di atas, NahdlatulUlama berkewajiban mengamankan pengertian yangbenar tentang Pancasila dan Pengamalannya yangmurni dan konsekwen oleh semua pihak.

12 Khitthah NahdlatulUlama (Munas NUdi Situbondo 1983)

1. Mukaddimah2. Pengertian3. Dasar-Dasar Faham Keagamaan Nahdlatul Ulama4. Sikap Kemasyarakatan Nahdlatul Ulama5. Perilaku yang dibentuk oleh dasar keagamaan dan

sikap kemasyarakatan Nahdlatul Ulama6. Ikhtiar-ikhtiar yang dilakukan Nahdlatul Ulama7. Fungsi Organisasi dan Kepemimpinan Ulama di

dalamnya8. Nahdlatul Ulama dan kehidupan berbangsa9. Khotimah

13 PedomanBerpolitik WargaNU (Yogyakarta,28 November1989)

“… Berpolitik bagi NAHDLATUL ULAMAmengandung arti keterlibatan warga negara dalamkehiduan berbangsa dan bernegara secara menyeluruhsesuai dengan Pancasila dan UUD1945. …”

14 MufakatDemokrasi(Parung, 23Februari 1992)

“…Bahwa jati diri Forum Demokrasi pertama-tamaadalah semangat, dengan cara tanpa kekerasan , untukmemperjuangkan prinsip-prinsip kebebasan dantatacara demokrasi sebagai dasar penyelenggaraannegara dan sebagai sarana komunikasi sosial. …”

15 Deklarasi Jakarta(Jakarta 2004)

“…Percaya dengan sepenuhnya bahwa ajaran Islammewajibkan umatnya untuk mendukung terwujudnyaperdamaian (as-salam) keadilan (‘adalah), kebebasan(hurriyah), moderat (tawassuth), toleransi (tasamuh),keseimbangan (tawazun), konsultasi (shura), danpersamaan (musawah) sebagai hal mendasar bagikehidupan. …”

16 MaklumatNahdlatul Ulama(Surabaya, 30 Juli2006)

“… Maka dengan ini, Nahdlatul Ulama:MENEGUHKAN KEMBALI KOMTTMENKEBANGSAANNYA UNTUKMEMPERTAHANKAN DANMENGEMBANGKAN PANCASILA DAN UUD1945 DALAM WADAH NEGARA KESATUANREPUBLIK INDONESIA (NKRI).Peneguhan ini dilakukan karena menurut NU,

136

Pancasila, UUD 1945 dan NKRI adalah upaya finalseluruh bangsa. …”

17 MenyelamatkanNKRI (Jakarta, 19Mei 2011)

“…Sejak reformasi digulirkan, atas nama demokrasi,opsi perubahan dasar dan bentuk negara secara diam-diam dibuka lagi. Sehingga muncul berbagai gerakanyang menawarkan ideologi baru di luar pagarPancasila dan UUD 1945. Gagasan itu dipaksakansecara terbuka. Akibatnya, keresahan dan kerusuhanterjadi di mana-mana. …”

Tabel diatas dapat diuraikan sebagai berikut:

1) Piagam Nahdlatul Wathon berasal dari mars Nahdlatul Wathon, sedangkan

mars Nahdlatul Wathon berasal dari syair heroik yang diciptakan oleh

K.H. Wahab Hasbullah. Nahdlatul Wathon (Gerakan Kebangsaan)

didirikan oleh K.H. Wahab Hasbullah pada tahun 1916 sebagai sarana

untuk melakukan perlawanan terhadap penjajahan. Dengan cepat gerakan

ini menyebar ke berbagai kota khususnya yang ada di pulau jawa. Agar

tidak memancing kecurigaan Belanda, nama-nama gerakan ini di berbagai

daerah disesuaikan dengan daerahnya masing-masing.

Pada awal abad ke 20 bermunculan partai-partai politik baru di Hindia

Belanda (Indonesia) yang pada pokoknya menginginkan Indonesia

merdeka. Berbagai partai politik yang ada di Hindia Belanda tersebut

membangun konfigurasi politik tertentu saat itu. Hal ini disebabkan

misalnya saja karena ada partai politik yang kooperatif atau tidak

kooperatif dengan pemerintah Kolonial Belanda. Dalam perjuangannya,

partai-partai politik tersebut berhadap-hadapan dengan “hukum” dan

berusaha mempengaruhi eksistensi hukum tersebut. Perjuanga partai-partai

137

politik tersebut berada pada tataran atas struktur negara, yaitu

pemerintahan.

Dilain pihak ada juga gerakan-gerakan sosial kemasyarakatan lainnya

yang sama-sama menginginkan Indonesia merdeka tanpa “mempengaruhi”

konfigurasi politik yang ada saat itu. Hal ini dimungkinkan karena

organisasi kemasyarakatan tersebut “berjuang” dibidang sosial

kemasyarakatan, berhadapan dengan norma-norma yang ada di masyarakat

dan berupaya mempengaruhi norma-norma tersebut (termasuk norma

hukum di dalamnya). Dengan demikian organisasi kemasyarakatn tersebut

berada pada tataran bawah struktur negara, yaitu masyarakat.

Dari uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa politik hukum yang

mengandung pilihan-pilihan hukum akan bekerja di tingkat atas

(pemerintahan) struktur negara dan harus high profile (menunjukan

eksistensinya), sedangkan politik hukum yang mengandung pilihan-pilihan

norma hukum akan bekerja di tingkat bawah (masyarakat) struktur negara

dan harus low profile (tidak munjukan eksistensinya).

2) Piagam Nahdlatut Tujjar. Nahdlatut Tujjar (gerakan perdagangan) lahir

dilatarbelakangi oleh berkembangnya Nahdlatul Wathon sehingga

memerlukan sumber pendanaan yang lebih besar lagi yang sudah tidak

dapat dipenuhi oleh para pendirinya secara perseorangan. Nahdlatur Tujjar

menghasilkan saudagar-saudagar dari kalangan pesantren yang dapat

mendanai kegiatan sosial kemasyarakatan Nahdlatul Wathon.

138

Berdasarkan uraian tersebut dapat diasumsikan bahwa struktur atas negara

(pemerintahan) lebih berkepentingan terhadap hukum-hukum publik,

sedangkan struktur bawah negara (masyarakat) lebih berkepentingan

terhadap hukum-hukum privat.

3) Deklarasi Komite Hejaz. Pada pokonya deklarasi ini adalah sebuah surat

dari Nahdlatul Ulama yang ditujukan kepada Raja Ibnu Saud. Isi surat

tersebut pada pokoknya mewakili kepentingan umat Islam di seluruh

dunia. Hal ini membuktikan bahwa norma hukum lebih bersifat universal

dibandingkan dengan hukum. Secara geografis cakupan norma hukum

lebih luas dibandingkan dengan cakupan hukum.

4) Mukadimah Qanun Asasi berisi norma-norma (agama) yang harus ditaati

dan dilaksanakan oleh orang-orang yang menundukan diri atau tidak

menundukan diri kepadanya. Sementara itu AD/ART yang berlaku di

sebuah patai politik yang merupakan sebuah “hukum” pastilah hanya

berlaku bagi anggota partai politik itu sendiri. Secara demografis cakupan

norma hukum lebih luas dibandingkan dengan cakupan hukum.

5) Negara Bangsa Sebagai Perwujudan Aspirasi Islam. Pada 19 Juni 1936,

NU sudah mempunyai kemampuan untuk dengan tegas menyatakan

bahwa; (a) negara kita adalah Indonesia, dan (b) Indonesia adalah Negara

Islam. Hal tersebut dimungkinkan karena norma-norma untuk disebut

sebagai Indonesia dan sebagai negara Islam dianggap sudah terpenuhi.

Sementara itu partai-partai politik yang ada di Indonesia saat itu belum

139

memungkinkan dengan tegas menyatakan nama dan bentuk negara karena

“terhalang” oleh masalah legalitas.

6) Piagam Mabadi Khoiro Ummah. Muktamar NU di Menes (Banten) tahun

1938 telah membahas masalah usaha terkait dengan ekspor dan impor

barang. Kemudian muktamar NU di Magelang tahun 1939

mengembangkan prinsip-prinsip pengembangan sosial dan ekonomi.

Prinsip-prinsip pengembangan sosial dan ekonomi tersebut terdiri dari

norma-norma sosial dan ekonomi. Karena bersifat norma, maka prinsip-

prinsip tersebut relatif mudah diaplikasikan dalam kehidupan masyarakat

sehari-hari. Sementara itu “hukum” yang diperjuangkan oleh partai politik

relatif lebih sulit untuk diaplikasikan dalam kehidupan masyarakat sehari-

hari karena memerlukan dasar lagalitas. Dengan demikian norma hukum

itu lebih aplikatif dalam penerapannya di masyarakat dibandingkan dengan

hukum itu sendiri.

7) Resolusi Jihad yang terdiri dari:

a. Resolusi NU Tentang Jihad fi Sabilillah. Tanggal 22 Oktober 1945

K.H. Hasyim Asy’ari menyerukan jihad melawan tentara sekutu

yang pada puncaknya tejadilah pertempuran besar di Surabaya

pada tanggal 10 November 1945 yang dikenal sebagai hari

Pahlawan. Didalam resolusi tersebut disebutkan; “bahwa

pertempuran-pertempuran itu sebagian besar telah dilakukan oleh

Ummat Islam jang merasa wajib menurut Agamanya untuk

mempertahankan Kemerdekaan Negara dan Agamanya”. Dalam

140

hal ini keyakinan terhadap agama telah mewajibkan seseorang

untuk melaksakan sebuah norma sosial (melakukan pertempuran),

sementara itu para kyai adalah pihak yang mempunyai otoritas

dalam bidang keagamaan (agama Islam). Orang yang

melaksanakan norma tersebut (contohnya; melakukan peperangan)

mengharapkan “balasan” didunia dan di akhirat, para kyai dapat

memastikan hal tersebut.

Hal yang sebaliknya terjadi pada pemimpin partai politik.

Pemimpin partai politik tidak dapat memotivasi pengikutnya

dengan janji dapat memperoleh balasan “dikemudian hari” karena

mereka tidak mempunyai otoritas tentang hal tersebut. Mereka

hanya dapat memotivasi pengikutnya dengan iming-iming

“keuntungan/kebaikan” di dunia saja.

Dapat disimpulkan bahwa manfaat dari pelaksanaan sebuah norma

dapat dirasakan melampaui waktu hidup di dunia, sedangkan

manfaat melaksanakan hukum dapat dirasakan sewaktu hidup

didunia saja.

b. Resolusi Nahdlatul Ulama. Muktamar NU ke XVI yang

dilaksanakan di Purwokerto dari tanggal 26-29 Maret 1946

kembali menegaskan bahwa Indonesia adalah negara Islam,

kemudian disebutkan juga bahwa:

i. Berperang melawan penjajah adalah fardu ‘ain untuk orang

yang berada pada radius 94 Km dari kedudukan musuh.

141

ii. Berperang melawan penjajah adalah fardu kifayah untuk

orang yang berda pada radius yang lebih jauh dari 94 Km.

iii. Apabila kekuatan orang yang berada di radius 94 Km

belum dapat mengalahkan musuh, maka orang yang berada

di luar radius 94 Km wajib ikut berperang juga.

iv. Kaki tangan musuh dapat dihukum mati berdasarkan

hukum Islam.

Dalam hal ini norma (hukum) dapat bersifat dinamis

disesuaikan dengan situasi dan kondisi. Sementara itu hukum

lebih rigid (kaku) tidak dapat dengan mudah menyesuaikan diri

dengan situasi dan kondisi.

8) Piagam Waliyyul Amri Ad Dloruri Bissyaukah. Isi dari piagam ini adalah:

a. Pengakuan terhadap pemerintah yang ada sekarang adalah

pemerintah yang sah.

b. Menyatakan pemerintah bijaksana.

c. Pemerintah menjadi wali hakim warganya.

d. Kepala negara Indonesia sah menurut hukum Islam.

e. Kriteria kepala negara menurut Islam.

f. Kalau tidak ada pemimpin yang sesuai menurut Islam, maka dapat

diangkat imam dalam kondisi darurat.

g. Presiden Soekarno meskipun belum memenuhi syarat sebagai

Waliyyul Amri tetapi sah menjadi kepala negara menurut hukum

Islam.

142

h. “Para Alim-Ulama berpendapat bahwa Kepala Negara Kita, yaitu

Yang Mulia Presiden Soekarno, kekuasaanya terhadap negara kita

itu tidak berada ditangan dia sendiri. …”250.

i. Memberikan wewenang kepada kepala negara untuk membuat

itsbat (penetapan).

j. “Dengan keadaan begini negara itu sah, dan wajib taat selama

syarat-syarat sebagai pemimpin diindahkan. …”251.

Pada pokoknya Piagam Waliyyul Amri Ad Dloruri Bissyaukah

mengatur masalah hubungan antara agama (Islam) dengan negara.

Negara (Kepala Negara) memperoleh legalitas dari otoritas agama

(Islam). Hal ini dimungkinkan karena mayoritas masyarakat Indonesia

memeluk agama Islam. Norma-norma agama (Islam) dipergunakan

untuk melakukan legistimasi terhadap putusan-putusan kenegaraan

(hukum negara). Di Indonesia terdapat beberapa agama dan aliran

kepercayaan, merupakan sebuah pilihan bagi pemerintah untuk

menggunakan norma salah satu agama atau kepercayaan yang ada di

Indonesia tersebut untuk melakukan legistimasi terhadap putusan-

putusan kenegaraan.

9) Piagam Liga Muslimin Indonesia. Piagam ini dibuat untuk menjalin

Ukhuwwah Islamiyah yang sedang diambang perpecahan pada saat itu.

Norma-norma agama Islam dipergunakan untuk mempersatukan umat

Islam di Indonesia yang terkotak-kotak dalam berbagai organisasi/partai

250Abdul Mun’im DZ (ed.), 2011, Piagam Perjuangan Kebangsaan, Jakarta, SetjenPBNU-NU Online, hlm. 78.


143

politik. Dalam hal ini norma hukum (Islam), bukan hukum, dipergunakan

sebagai pilihan sarana pemersatu organisasi/partai politik.

10) Deklarasi Demokrasi Pancasila. Ada berbagai jenis demokrasi yang dapat

menjadi pilihan untuk diterapkan di Indonesia saat itu, diantaranya;

demokrasi terpimpin, demokrasi liberal, demokrasi Marxisme-Leninisme.

NU membuat memilih demokrasi Pancasila untuk diterapkan di Indonesia.

Kemudian NU juga membuat rumusan tentang; (a) sifat umum demokrasi

Pancasila, (b) tentang lembaga perwakilan rakyat menurut sistem

demokrasi Pancasila, dan (c) tentang peranan rakyat di dalam demokrasi

Pancasila. Sesungguhnya pilihan NU tersebut adalah pilihan terhadap

norma, yaitu norma terkait dengan pelaksanaan demokrasi di Indonesia

yang mempunyai implikasi hukum. Setelah ditetapkan bahwa Indonesia

menggunakan demokrasi Pancasila dalam melakukan aktifitas berbangsa

dan bernegara, secara serta merta segala peraturan perundang-undangan

yang mengandung unsure-unsur demokrasi terpimpin, demokrasi liberal,

atau demokrasi Marxisme-Leninisme harus diganti.

11) Deklarasi Tentang Hubungan Pancasila Dengan Islam. “Penerimaan dan

pengamalan Pancasila merupakan perwujudan dari upaya umat Islam

Indonesia untuk menjalankan syari’at agamanya….”252. Dengan demikian

norma-norma yang ada pada Pancasila diposisikan bukan sebagai

pengganti norma-norma agama, tetapi sebagai sarana untuk menjalankan

ajaran agama. Deklarasi tentang hubungan Pancasila dengan Islam ini ada

252Abdul Mun’im DZ (ed.), 2011, Piagam Perjuangan Kebangsaan, Jakarta, SetjenPBNU-NU Online, hlm. 95-96.

144

tahun 1983 sebelum adanya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8

Tahun 1985 Tentang Organisasi Kemasyarakatan dimana pada Pasal 2

ayat (1)-nya disebutkan bahwa; “Organisasi Kemasyarakatan berasaskan

Pancasila sebagai satu-satunya asas”253. Karena deklarasi yang dimaksud

merupakan sebuah norma, sedangkan undang-undang merupakan sebuah

hukum, penerimaan sebuah norma sebelum adanya hukum tentang hal

yang sama telah menjadikan hukum yang dimaksud lebih mudah diterima.

12) Khittah Nahdlatul Ulama. “…Khittah Nahdlatul Ulama adalah landasan

berfikir bersikap dan bertindak warga Nahdlatul Ulama yang harus

dicerminkan dalam tingkah-laku perseorangan maupun organisasi serta

dalam setiap proses pengambilan keputusan. …”254. “…Nahdlatul Ulama

didirikan atas dasar kesadaran dan ke-insafan bahwa setiap manusia hanya

bisa memenuhi kebutuhannya bila bersedia untuk hidup bermasyarakat.

…”255.Pada pokoknya Khittah Nahdlatul Ulama adalah norma-norma

dasar yang dianut oleh Nahdlatul Ulama yang meliputi:

a. Dasar pemikiran yang terdapat dalam mukaddimah.

b. Pengertian-pengertian tentang khittah itu sendiri.

c. Dasar-dasar faham keagamaan Nahdlatul Ulama sebagai norma

dasar faham keagamaan.

d. Sikap kemasyarakatan Nahdlatul Ulama yang merupakan norma

sosial/kemasyarakatan Nahdlatul Ulama.

253Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1985 Tentang OrganisasiKemasyarakatan Pasal 2 ayat (1).


255Op.cit., hlm. 102.

145

e. Perilaku yang dibentuk oleh dasar keagamaan dan sikap

kemasyarakatan Nahdlatul Ulama. Hal tesebut adalah rumusan

sikap perilaku dari norma keagamaan dan norma sosial Nahdlatul

Ulama.

f. Ikhtiar-ikhtiar yang dilakukan Nahdlatul Ulama adalah

implementasi dari sikap perilaku yang berasal dari norma

keagamaan dan norma sosial Nahdlatul Ulama.

g. Fungsi organisasi dan kepemimpinan ulama di dalamnya, hal

tersebut menggambarkan norma-norma berorganisasi yang dianut

oleh Nahdlatul Ulama.

h. Nahdlatul Ulama dan kehidupan berbangsa menggambarkan

norma-norma hubungan hidup Nahdlatul Ulama di dalam NKRI.

i. Khotimah, sebagai penegasan bahwan khittah Nahdlatul Ulama

adalah patokan-patokan dasar atau dapat juga disebut sebagai

norma-norma dasar.

13) Pedoman berpolitik warga NU. Setelah NU sebagai organisasi

kemasyarakatan tidak lagi berpolitik (berafiliasi dengan partai politik), NU

memberikan kebebasan kepada warganya untuk berpolitik secara individu

karena berpolitik adalah hak pribadi warga NU. Meskipun demikian NU

merasa perlu memberikan batasan-batasan kepada warga NU yang akan

terjun ke dunia politik praktis. Oleh sebab itu NU berkepentingan

membuat norma-norma dasar yang mengatur warga NU dalam

melaksanakan hak politiknya.

146

14) Mufakat demokrasi, Mufakat demokrasi adalah pemikiran tentang norma-

norma sosial terkait dengan masalah demokrasi di Indonesia. “Bahwa jati

diri Forum Demokrasi pertama-tama adalah semangat, dengan cara tanpa

kekerasan , untuk memperjuangkan prinsip-prinsip kebebasan dan tatacara

demokrasi sebagai dasar penyelenggaraan negara dan sebagai sarana

komunikasi sosial”256.

15) Deklarasi Jakarta. Deklarasi Jakarta adalah pernyataan norma dasar agama

Islam sebagai Rahmatan Lil Alamin melalui perwujudan perdamaian (as-

salam) keadilan (‘adalah), kebebasan (hurriyah), moderat (tawassuth),

toleransi (tasamuh), keseimbangan (tawazun), konsultasi (shura), dan

persamaan (musawah) sebagai hal mendasar bagi kehidupan.

16) Maklumat Nahdlatul Ulama, yaitu pernyataan sikap bahwa; “Meneguhkan

Kembali Komitmen Kebangsaannya Untuk Mempertahankan Dan

Mengembangkan Pancasila Dan UUD 1945 Dalam Wadah Negara

Kesatuan Republik Indonesia (NKRI)”257. Hal ini disebabkan karena

menurut NU, Pancasila, UUD 1945 dan NKRI adalah upaya final seluruh

bangsa. Pernyataan sikap ini merupakan pernyataan norma dasar sikap

Nahdlatul Ulama dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

17) Menyelamatkan NKRI. Pada saat pernyataan ini dibuat, NU melihat

bahwa NKRI berada dalam kondisi “bahaya” karena Pancasila dan UUD

1945 mengalami rongrongan. “Karena itu, tidak ada jalan lain, NU

mengajak semua elemen bangsa ini, baik pemerintah maupun masyarakat,


257Op.cit., hlm. 136-137.

147

untuk tegas membendung gerakan bughot itu, untuk menyelamatkan

NKRI dari ancaman kehancuran”258. Dengan demikian NU melihat bahwa

norma dasar kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia yaitu

Pancasila dan UUD 1945 sedang mendapat rongrongan dari norma-norma

baru yang dianut golongan-golongan tertentu yang merupakan gerakan

bughot(pemberontakan).

Berdasarkan kiprah NU yang mewarnai kehidupan berbangsa dan

bernegara di Indonesia sebelum dan sesudah kemerdekaannyasebagaimana

diuraikan diatas, maka dapat disimpulkan bahwa ada kekuatan lain diluar

kekuatan politik yang turut mempengaruhi karakter produk hukum di Indonesia.

Kekuatan tersebut adalah “kelompok kritis yang disebut sebagai unpolitical

politics (politik orang yang tidak berpolitik)”259, yang salah satunya adalah

Nahdlatul Ulama (NU). Keberadaan NU di dalam masyarakat Indonesia tidak saja

dilihat sebagai fakta sosial, tetapi dapat juga dipandang sebagai fakta sejarah

karena sudah ada sebelum adanya Indonesia (sebagai sebuah negara merdeka) itu

sendiri. Dengan demikian peneliti mengacu kepada pendapat Moh. Mahfud MD

berpendapat bahwa; “konfigurasi politik dan sosial kemasyarakatan yang

demokratis akan melahirkan hukum yang responsif sedangkan konfigurasi politik

dan sosial kemasyarakatan yang otoriter akan melahirkan hukum yang ortodoks

atau konservatif”.

Mengacu kepada pendapat Moh. Mahfud MD, kondisi sosial

kemasyarakatan yang demokratis indikatornya adalah; (1) ormas yang demokratis

258Abdul Mun’im DZ (ed.), 2011, Piagam Perjuangan Kebangsaan, Jakarta, SetjenPBNU-NU Online, hlm. 136-143.

259Op.cit., hlm. 121.

148

dan atau menyampaikan pendapat secara demokratis serta menghindari cara-cara

kekerasan yang mengganggu ketertiban umum, (2) terdapat saluran-saluran yang

bersifat konstitusional untuk menyalurkan pendapatnya, dan (3) terbebas dari

intimidasi dan pemaksaan pendapat dari pihak manapun. Sedangkan kondisi sosial

kemasyarakatan yang otoriter indikatornya adalah; (1) ormas dikendalikan oleh

pihak luar dan menyampaikan pendapat dengan cara-cara kekerasan yang

mengganggu ketertiban umum, (2) tidak terdapat saluran-saluran yang bersifat

konstitusional untuk menyalurkan pendapatnya sehingga bermuara kepada

tindakan yang anarkis, dan (3) ada intimidasi dan paksaan terhadap pendapat

ormas dari pihak lain.

2.6 Sistem Bilangan

Penyusunan teori sebagai hasil dari penelitian disertasi ini dibantu

(menggunakan) sistem bilangan biner. Hal tersebut disebabkan salah satunya

adalah karena latar belakang pendidikan peneliti adalah bidang elektronika (teknik

transmisi) dan pernah bekerja di perusahaan elektronika lebih dari 20 tahun.

Dengan demikian sistem bilangan yang akan dibagas pada bagian ini tidak akan

bersifat terinci, dimaksudkan hanya untuk dapat dikenali dengan mudah oleh

orang-orang yang tidak mempunyai latar belakang pendidikan “elektronika

digital”.

Saat ini ada beberapa sistem bilangan yang berbeda yang dipergunakan

untuk suatu kepentingan yang berbeda juga. Diantaranya:

149

1) Sistem bilangan biner. Sistem bilangan biner hanya mempunyai 2 (dua)

lambang bilangan (angka) saja, yaitu angka “0” dan angka “1”. Sistem

bilangan ini sangat umum digunakan dalam elektronika digital karena

hanya sistem bilangan inilah yang dapat dimengerti oleh komponen

elektronika digital. Angka “0” mewakili “tidak ada tegangan”, sedangkan

angka “1” mewakili “ ada tegangan”. Hanya ada dua kondisi saja yang

diwakili oleh angka biner ini, dengan demikian angka biner mempunyai

“nilai pasti”. Dalam kehidupan sehari-hari angka biner mewakili kata “ya”

dan “tidak”, dengan suatu tafsiran yang pasti bahwa “ya” itu bukan

“tidak”, begitu juga sebaliknya bahwa “tidak” itu bukan “ya”. Untuk

memudahkan dalam melakukan perhitungan, didalam sistem biner ini

dikenal adanya “bobot bilangan” sebagaimana diuraikan dibawah ini:

a) Cara menghitung bilangan biner dimulai dari sebelah kanan, terus

berlanjut kesebelah kiri.

b) Bilangan paling kanan mempunyai bobot bilangan “1”. Nilainya

“1” apabila lambang bilangannya “1”, dan bernilai “0” apabila

lambang bilangannya “0”.

c) Bilangan kedua dari sebelah kanan mempunyai bobot bilangan “2”.

Nilainya “2” apabila lambang bilangannya “1”, dan bernilai “0”

apabila lambang bilangannya “0”.

d) Bilangan ketiga dari sebelah kanan mempunyai bobot bilangan “4”.

Nilainya “4” apabila lambang bilangannya “1”, dan bernilai “0”

apabila lambang bilangannya “0”.

150

e) Bobot bilangan berikutnya adalah kelipatan dari bobot bilangan

sebelumnya, perhirungannya dimulai dari sebelah kanan kemudian

ke sebelah kiri. Sebagai contoh angka biner 1010 berarti;

(0*1)+(1*2)+(0*4)+(1*8)=10 (sistem bilangan desimal). Angka

yang menggunakan “warna merah” menunjukan nilai kelipatan.

Hal tersebut berlaku untuk seterusnya.

2) Sistem bilangan oktal. Sistem bilangan oktal mempunyai 8 (delapan)

lambang bilangan (angka), yaitu; 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan 7.

3) Sistem bilangan desimal. Sistem bilangan desimal mempunyai 10

(sepuluh) lambang bilangan (angka), yaitu; 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, dan 9.

Sistem bilangan desimal adalah sistem bilangan yang biasa digunakan

sehari-hari.

4) Sistem bilangan hexadesimal. Sistem bilangan hexadesimal mempunyai 16

(enam belas) lambang bilangan (angka), yaitu; 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, A,

B, C, D, E, dan F. Sitem bilangan ini biasa dipergunakan dalam

pemprograman komputer dengan menggunakan bahasa komputer tingkat

tinggi, yaitu bahwa pemprograman komputer yang relatif mudah dipahami

oleh manusia, mudah dipergunakan oleh manusia, tetapi memerlukan

software tertentu agar dapat dimengerti oleh mesin (sistem komputer).

Tabel 11. Contoh Perbandingan Bilangan

BILANGANBINER OKTAL DESIMAL HEXADESIMAL

0000 0 0 00001 1 1 10010 2 2 2

151

0011 3 3 30100 4 4 40101 5 5 50110 6 6 60111 7 7 71000 10 8 81001 11 9 91010 12 10 A1011 13 11 B1100 14 12 C1101 15 13 D1110 16 14 E1111 17 15 F

bab i pendahuluan - repository.unissula.ac.idrepository.unissula.ac.id/8687/4/bab i_1.pdf · 1.1...

Documents