bab i pendahuluan -...

Renstra Kantor Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat 2013-2018 1

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pengertian Renstra merupakan suatu proses yang berorientasi pada

hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima)

tahun dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada atau

mungkin timbul. Rencana Strategik mengandung visi, misi, tujuan, sasaran,

cara mencapai tujuan dan sasaran yang meliputi kebijakan, program dan

kegiatan yang realistis dengan mengantisipasi perkembangan masa depan.

Fungsi Renstra SKPD dalam penyelenggaraan pembangunan daerah

adalah untuk menyelaraskan pencapaian visi, misi dan tujuan SKPD dengan

pencapaian visi, misi dan tujuan pemerintah daerah sehingga Renstra SKPD

dapat dijadikan pedoman yang jelas dalam mendukung pencapaian visi, misi

da tujuan pemerintahan daerah. Oleh karena itu penyusunan Renstra SKPD

tidak terlepas dari visi, misi yang telah ditetapkan oleh kepala daerah dan

wakil kepala daerah yang terpilih.

Renstra SKPD harus sesuai dengan RPJMD, Renstra K/L dan Renstra

Provinsi dan sesuai pula dengan Renja SKPD itu sendiri. Sehubungan dengan

Bangsa Indonesia adalah bangsa yang besar dan majemuk dalam budaya,

adat istiadat dan bahasa, agama serta suku-suku yang berbeda. Berdasarkan

semboyan “Bhineka Tunggal Ika” maka Renstra Kantor Kesatuan Bangsa dan

Perlindungan Masyarakat Kota Prabumulih memperhatikan kebutuhan nyata

dalam menjaga kemajemukan yang ada sehingga menjadikan Bangsa

Indonesia tetap bersatu dalam wadah NKRI, mencapai cita-cita perjuangan

yang sama, yaitu mewujudkan suatu masyarakat yang adil dan makmur

berdasarkan Pancasila.

Kota Prabumulih merupakan salah satu kota yang sangat berpotensi

untuk dapat tumbuh dan berkembang secara baik, guna mencapai

kemakmuran masyarakat Prabumulih secara nyata dan merata. Hal ini

didukung oleh adanya kekayaan potensi sumber daya alam yang berlimpah.

Keberhasilan pembangunan di Kota Prabumulih sangat tergantung pada


kemampuan Pemerintah dan masyarakat dalam memanfaatkan secara

optimal, seperti sumber daya alam dan sumber daya manusia beserta sumber

daya pendukung lainnya yang tersedia.

Diera Globalisasi dan Reformasi sekarang ini menuntut kita menjadi

bangsa yang lebih demokratis, transparan dan akuntabel dalam sistem

pemerintahan. Dukungan kondisi yang aman, nyaman dan tentram dapat

menjamin bagi kelangsungan hidup dan kehidupan masyarakat Prabumulih,

guna melaksanakan Undang-undang No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan

Publik maka pelayanan prima terhadap masyarakat sudah menjadi tuntutan

yang harus dilakukan oleh Pemerintah dalam rangka meningkatkan

kesejahteraan rakyat dan pemberdayaan organisasi kemasyarakatan serta

untuk menumbuhkan kehidupan demokratis, maka pemerintah mulai merubah

paradigmanya dari pembinaan menjadi fasilitasi. Semuanya dalam rangka

terwujudnya Visi Kota Prabumulih Periode 2013-2018 yaitu PRIMA

(Prestasi/Produktif, Religius, Inovatif, Mandiri dan Aman dan BERKUALITAS.

1.2 Landasan Hukum

Dasar-dasar hukum yang dapat menjadi acuan dalam penyusunan

dokumen Rencana Strategis Kantor Kesatuan Bangsa dan Perlindungan

Masyarakat Kota Prabumulih tersebut, yaitu:

1. Undang-undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945

2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286)

3. Undang-udangan Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan

Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004

nomor 66, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

4400);

4. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan

Pengelolaan dan tanggung Jawab Keuangan Negara;

5. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan

Pembangunan Nasional;


6. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125,

Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);

7. Undang-undang nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan

antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah ( Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, tambahan lembaran Negara

Republik Indonesia nomor 4438);

8. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Rencana Pembangunan

Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025, ( Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, tambahan lembaran Negara

Republik Indonesia nomor 4700);

9. Undang-undang Nomor 24 tahun 2007 tentang Penanggulangan

Bencana;

10. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2004 tentang Penyusunan

Rencana Kerja dan Anggaran Kementrian dan Lembaga;

11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan

Keuangan dan kinerja Instansi Pemerintah;

12. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara

Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan;

13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian

Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;

14. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi

Perangkat Daerah;

15. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2008 Tentang

Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;

16. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara

Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana

Pembangunan Daerah;

17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 Tentang

Perubahan Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman

Pengelolaan Keuangan Daerah;

18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 Tentang

Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang


Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi

Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;

19. Peraturan Daerah Kota Prabumulih Nomor 2 Tahun 2008 Tentang

Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah;

20. Peraturan Walikota Prabumulih Nomor Tahun 2013 Tentang Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Kota Prabumulih Tahun 2013 - 2018;

21. Peraturan Walikota Prabumulih Nomor Tahun 2013 Tentang Rencana

Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Prabumulih Tahun 2013;

22. Keputusan Pengguna Anggaran Kantor Kesatuan Bangsa dan

Masyarakat Kota Prabumulih No. /KPTS/Kesbang/2013 Tentang

Rencana Kerja Tahun 2013 Kantor Kesbang dan Linmas Kota

Prabumulih.

1.3 Maksud dan Tujuan

Adapun maksud dan tujuan disusunnya Rencana Strategis ini adalah :

1. Menyusun dokumen usulan rencana program dan kegiatan lima

tahunan yang terpadu dan terintegrasi dalam seksi Hal dan SDM, Seksi

Kebangsaan dan Demokrasi dan Seksi Kesiapan dan Kesiapan

Penanggulangan tahun 2013 – 2018.

2. Mempersiapkan serta memprediksi kegiatan yang di perlukan dalam

tenggang waktu lima tahunan yang dijabarkan dalam bentuk kegiatan

tahunan guna mengantisipasi kejadian-kejadian dimasyarakat berupa

tindakan anarkis, keagamaan maupun bencana kebakaran yang akan

terjadi di Kota Prabumulih.

3. Mempersiapkan rencana program dan kegiatan tahun 2013-2018 dalam

mendukung rencana pembangunan jangka menengah (RPJMD) Kota

Prabumulih dan PRIMA & BERKUALITAS tahun 2013-2018 di bidang

Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat dan Bencana

Kebakaran.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika Penulisan dari Rencana Strategis Kantor Kesatuan Bangsa

dan Perlindungan Masyarakat Kota Prabumulih, adalah sebagai berikut :


BAB. I. PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang 1.2. Landasan Hukum 1.3. Maksud dan Tujuan 1.4. Sistimatika Penulisan

BAB. II. GAMBARAN PELAYANAN SKPD

2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi

2.2 Sumber Daya SKPD

2.3 Kinerja Pelayanan SKPD

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan SKPD

BAB. III. ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI 3.1 Identifikasi Permasalahan berdasarkan Tugas dan Fungsi

Pelayanan SKPD

3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil

Kepala Daerah Terpilih

3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi/Kabupaten/Kota

3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan

Hidup Strategis

3.5 Penentuan Isu-isu Strategis

BAB. IV. VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN

4.1 Visi dan Misi SKPD

4.2 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah SKPD

4.3 Strategi dan Kebijakan

BAB. V. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF

5.1 Rencana Program dan Kegiatan Badan Penanggulangan

Bencana Daerah

BAB. VI. INDIKATOR KINERJA SKPD YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD

6.1 Uraian Indikator Kinerja Sesuai Kewenangan SKPD yang Terkait

Langsung dengan Pencapaian Kinerja RPJD

BAB. VII. PENUTUP


BAB II

GAMBARAN PELAYANAN SKPD

Berdirinya Kota Prabumulih terbentuk berdasarkan Undang-Undang

Nomor 6 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Prabumulih (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 86,Tambahan Lembaran

Negara Nomor 4113) di Propinsi Sumatera Selatan. Pembentukan Kota

Prabumulih menurut Undang-undang Nomor 6 Tahun 2001 bertujuan untuk :

1. Meningkatkan efektivitas pendayagunaan sumber daya.

2. Memperpendek rentang kendali pemerintahan.

3. Mempercepat penyebaran dan pemerataan hasil-hasil pembangunan.

Berdasarkan Perda Kota Prabumulih No. 31 Tahun 2003 maka

berdirilah Kantor Kesbang dan Linmas Kota Prabumulih. Sejak berdirinya Kota

Prabumulih tahun 2001, terbentuknya Kantor Kesbang dan Linmas Kota

Prabumulih dalam perkembangan sejarahnya yang masih bergabung dengan

Sat Pol PP kala itu, kemudian pada Tahun 2005 Sat Pol PP membentuk

Kantor sendiri dan Kantor Kesbang dan Linmas berdiri sendiri dengan

tambahan Seksi Kesiapan dan Penanggulangan. Walaupun dengan segenap

kemampuan dan keterbatasan dalam memberikan pelayanan kepada

masyarakat, Kantor Kesbang dan Linmas berusaha untuk meningkatkan

pelayanan secara optimal. Adapun pelayanan yang diberikan kepada

masyarakat meliputi :

1. Pelayanan Pemerintahan Umum dan Politik Dalam Negeri

2. Pelayanan Perlindungan Masyarakat

3. Penanggulangan Bahaya Kebakaran

4. Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Prabumulih Nomor 2 Tahun 2008

tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kota Prabumulih

dinyatakan bahwa Kantor Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat

merupakan unsur pelaksana pemerintah kota dibidang Kesatuan Bangsa dan

Perlindungan Masyarakat. Kantor Kesatuan Bangsa dan Perlindungan

Masyarakat di pimpin seorang Kepala Kantor yang berada dibawah dan

bertanggungjawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah. Kantor

Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat mempunyai tugas membantu


Walikota dalam penyelenggaraan, pembinaan dbidang kesatuan bangsa dan

perlindungan masyarakat, ketentraman dan ketertiban umum.

Kantor Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat mempunyai

fungsi sebagai berikut :

1. Perumusan kebijakan teknis dan pemberian bimbingan terhadap

kegiatan dibidang Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat;

2. Pelaksanaan kerjasama dan koordinasi dalam pembinaan dan

pemeliharaan stabilitas politik ;

3. Penyelenggaraan pembauran bangsa. Demokratisasi dan pelaksanaan

wawasan kebangsaan serta pembinaan satuan-satuan perlindungan

masyarakat untuk menanggulangi bencana alam maupun serangan

pihak musuh dari luar;

4. Penyelenggaraan pembinaan ketentraman dan ketertiban ;

5. Menyiapkan bahan petunjuk teknis pengembangan kapasitas personil

yang meliputi penyusunan rencana kebutuhan personil, pendidkan dan

pelatihan, kelengkapan dan peralatan kerja;

6. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan

bidang tugasnya.

2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi SKPD

Tugas Kantor Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat Kota

Prabumulih berdasarkan Perda Kota Prabumulih No. 31 Tahun 2003 maka

berdirilah Kantor Kesbang dan Linmas Kota Prabumulih untuk mendukung

program Pemerintah ekonomi, politik, sosial, budaya, keamanan dan

ketertiban serta menegakkan Peraturan Daerah Kota Prabumulih, sesuai

dengan tugas pokok dan fungsinya adalah sebagai berikut :

1. Kepala Kantor

Kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat

mempunyai Tugas Pokok membantu Walikota dalam Penyelenggaraan

Pembinaan di bidang Kesatuan bangsa dan Perlindungan Masyarakat

yang meliputi Pembinaan, Perlindungan Masyarakat, Ketentraman dan

Ketertiban Umum.



Mempunyai Fungsi:

a. Merumuskan Kebijakan Teknis dan Pemberian Bimbingan terhadap

kegiatan dibidang Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat.

b. Menyelenggarakan Pembauran Bangsa, Demokrasi dan

Pelaksanaan Wawasan Kebangsaan serta Pembina Satuan

Perlindungan Masyarakat untuk Menanggulangi Bencana alam

maupun serangan fisik musuh dari luar.

c. Melaksanakan kerjasama dan koordinasi dalam pembinaan dan

pemeliharaan stabilitas politik.

d. Menyelenggarakan pembinaan ketentraman dan ketertiban.

e. Menyiapkan bahan Petunjuk Teknis Pengembangan Kapasitas

Personil, Pendidikan dan Kelengkapan Alat Kerja.

f. Pelaksanaan Tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan

bidang tugasnya.

2. Sub Bagian Tata Usaha

Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas : Menyusun Program dan

Melaksanakan Urusan Surat Menyurat dan Kearsipan Kepegawaian,

Perlengkapan dan rumah tangga dalam Lingkup Kantor Kesatuan

Bangsa dan Perlindungan Masyarakat Kota Prabumulih.

Sub Bagian Tata Usaha mempunyai Fungsi:

a. Penyiapan Bahan dan Koordinasi Pelaksanan Penyusunan

Rancangan Program Kerja, Pelaporan dan Penyusunan Langkah

Kegiatan Tahunan Ketata Usahaan berdasarkan Program dan

Pelaksanan Kegiatan Tahunaan sebelumnya.

b. Mengelola Administrasi Kepegawaian, Keuangan , Perlengkapan

Rumah Tangga.

c. Mendistribusikan kegiatan-kegiatan kepala seksi-seksi dan bawahan

dalam melaksanakan tugas Sub. Bagian Tata Usaha.

d. Menyelenggarakan Tata Usaha Kantor dan Urusan Rumah Tangga

Kantor Kesbang dan Linmas Kota Prabumulih.

e. Menyelenggarakan Pengadaan dan Pemeliharaan Perlengkapan

Kantor.


f. Menyusun Anggaran Pelaporan serta Pembinaan Organisasi Kantor

Kesbang dan Linmas Kota Prabumulih.

g. Pelaksanaan Tugas lain yang diberikan Atasan.

3. Seksi Kebangsaan dan Demokrasi

Seksi Kebangsaan dan Demokrasi mempunyai tugas melaksanakan

Penyiapan Bahan Kebijakan dan Fasilitas Pelaksanan Pembauran

dan Kewarganegaraan, Asimilasi Antar Suku, dan Ketahanan Ideologi,

Politik Ekonomi, Sosial Budaya dan Pelaksanan Demokrasi, Pemilihan

Umum dan Hak Azasi Manusia.

Seksi Kebangsaan dan Demokrasi mempunyai Fungsi:

a. Pelaksanaan Penyiapan Bahan Perumusan Kebijakan dan Fasilitas

Pelaksanan Pembauran Bangsa dan Kewarga Negara serta

Demokratisasi pada Infra Struktur Politik.

b. Pelaksanaan Penyiapan Bahan Perumusan Kebijakan dan Fasilitas

Pelaksanan Proses Asimilasi suku Bangsa dan Demokrasitisasi

pada Infarastruktur Politik.

c. Pelaksanaan Penyiapan Bahan Perumusan Kebijakan dan Fasilitas

Pelaksanan Kerukunan Hidup Beragama dan Demokrasi Pembinaan

Kehidupan Masyarakat.

d. Pelaksanaan Penyiapan Bahan Perumusan Kebijakan dan Fasilitas

Pelaksanaan Wawasan Kebangsaan dan Evaluasi kebijakakan

Pemberdayaan Supra Struktur Politik, Infra Struktur Politik dan

Pembinaan Masyarakat.

e. Pelaksanaan Penyiapan Bahan Perumusan Kebijakan dan Fasilitas

Pelaksanan Ketahanan Idiologi, Politik, Ekonomi, Sosial dan Budaya

dan membantu Penyelenggaraan Pemilihan Umum.

f. Pelaksanaan Penyiapan Bahan Rencana Pemberian Tanda

Penghargaan Kepahlawanan dan Penyelenggaraan Hak Azasi

Manusia

g. Pelaksanaan Penyiapan Bahan Evaluasi Pembauran Bangsa dan

Kewarganegaraan, Asimilasi Antar Suku bangsa serta Kerukuranan

Hidup beragama dan pelaksanaan Ketahanan Idiologi Politik,

Ekonomi, Sosial dan Budaya.


h. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Atasan.

4. Seksi Hubungan Antar Lembaga dan Pembangunan SDM

Seksi Hubungan Antar Lembaga dan Pembangunan SDM

Mempunyai Tugas Melaksanakan Penyiapan Bahan Kebijakan dan

Fasilitas Hubungan Lembaga Legislatif dan Eksekutif, Organisasi

Kemasyarakatan, Organisasi Profesi, Lembaga Swadaya Masyarakat

serta Menyiapkan Bahan Petunjuk Teknis Pengembangan Kapasitas

Personil yang meliputi Penyusunan Rancangan Kebutuhan Personil,

Pendidikan dan Pelatihan, Kelengkapan dan Prakteknya.

Untuk Menyelenggarakan Tugas tersebut pada ayat (1) pasal ini,

seksi Hubungan Antar Lembaga dan Pengembangan SDM mempunyai

fungsi:

a. Penyiapan Bahan Kebijakan dan Fasilitas Pelaksanan Hubungan

Antar Lembaga Legislatif.

b. Pelaksanaan Penyiapan Bahan Pemantauan Rapat / Sidang Bahan

Legislatif

c. Pelaksanaan Pendataan Keanggotaan DPRD dalam rangka

Penggantian Antar Waktu

d. Penyiapan Bahan dan Fasilitas dalam Pemberdayaan Demokrasi

Desa / BPRD

e. Penyiapan Bahan dan Fasilitas Pelaksanan Hubungan Organisasi

Kemasyarakatan, Profesi dan Lembaga Swadaya Masyarakat.

f. Penyiapan Bahan Fasilitas Pelaksanan Hubungan dengan Lembaga

Penyelenggaran Pemilihan Umum.

g. Penyiapan Bahan Pelaksanan dalam rangka Koordinasi Fasilitas dan

Komunikasi dangan Lembaga Penyelenggaraan Pemilihan Umum.

h. Penyiapan Bahan Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan yang

berkaitan dengan Pemilihan Umum.

i. Penyiapan Bahan Kebijakan dan Fasilitas Pelaksanan Pelayanan

dengan Partai Politik / Organisasi Kemasyarakatan.

j. Fasilitas Penyelenggaraan Pendidikan dan Pengembangan Sistem

Politik.


k. Penyampaian Bahan Evaluasi Kebijakan Pelaksanan Hubungan

Lembaga Legislatif, Eksekutif. Organisasi Kemasyarakatan, Profesi

dan Lembaga Swadaya Masyarakat serta Partai Politik.

l. Menyusun Langkah Kegiatan berdasarkan data dan pedoman yang

berlaku sebagai pedoman kerja.

m. Melakukan Rencana Kebutuhan Personil dan Pembinaan

Pengembangan SDM.

n. Melakukan Pelaksanaan Pendidikan dan Latihan Personil guna

Peningkatan SDM

o. Penyiapan Bahan dan Petunjuk Teknis Mengenai Pengembangan

Personil dan Peningkatan SDM.

p. Penyiapan Peralatan dan Perlengkapan Personil dalam Rangka

Penggunaan Peralatan dan Perlengkapan dalam rangka Menunjang

Pelaksanan Kerja.

q. Melakukan Pembinaan dan Pelaksanan Ketertiban Umum

r. Pelaksanaan Tugas Lainya yang diberikan oleh Atasan.

5. Seksi Kesiapan dan Penanggulangan

Seksi Kesiapan dan Penanggulangan mempunyai tugas

Melaksanakan Penyiapan Bahan dan Petunjuk Teknis Pelaksanaan

Pengawasan dan Kesamaptaan dan Melaksanakan Penyusunan

Pedoman dan Petunjuk Teknis serta Pembinaan Ketentraman dan

Ketertiban serta Pengamanan Peraturan Daerah dan Peralihan.

Untuk Melaksanakan Tugas tersebut pada ayat (1) pasal ini, seksi

Kesiapan mempunyai Fungsi;

a. Menyusun langkah kegiatan berdasarkan data dan pedoman yang

berlaku sebagai Pedoman Kerja.

b. Memberi petunjuk dan bimbingan kepada bawahan dalam

Pelaksanaan Tugas sesuai dengan Pedoman dan Ketentuan

Peraturan dan Perundang-undangan dan melaksanakan

pengamanan dan ketertiban masyarakat

c. Perencanaan Kebutuhan Personil Linmas, Pendidikan dan Pelatihan

dalam rangka Pengembangan, Kemampuan dan Peralatan


Kelengkapan dan Perangkat Kerja serta menyusun Pedoman dan

petunjuk Teknis Pembinaan Ketentraman dan ketertiban.

d. Mengadakan Pelatihan Kesamaptaan dan Penyusunan Pedoman

dan Petunjuk Teknis Pengendalian dan Penegakan Peraturan

Perundang-undangan, Peraturan Daerah.

e. Melakukan Pengawalan dan Pengamanan serta Menyiapkan Bahan

dan Petunjuk Teknis Pembinaan Ketertiban Wilayah dan Ketertiban

Masyarakat.

f. Menyiapkan bahan Petunjuk Teknis Pelaksana Penyuluhan dibidang

Ketentraman dan Ketertiban Wilayah, Peraturan Perundang-

undangan, Peraturan Daerah dan Keputusan Walikota.

g. Pelaksana Tugas lain yang diberikan Atasan

Dengan diundangkannya Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun

2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah dan berdasarkan Peraturan

Daerah Kota Prabumulih Nomor 2 Tahun 2008 tanggal 24 Juli 2008

tentang Pembentukan Organsiasi Perangkat Daerah maka bagan struktur

organisasi Kantor Kesbang dan Linmas Kota Prabumulih tersebut adalah

sebagai berikut :

Gambar 2.1

Struktur Organisasi Kantor Kesbang dan Linmas Kota Prabumulih

Sumber : Perda Kota Prabumulih No. 02 tanggal 24 Juli 2008

Kepala Kantor Kesbang dan Linmas

Subbag Tata Usaha

Kasi Kebangsaan & Demokrasi

Kasi Hub. Antar Lembaga &

Pengembangan SDM

Kasi Kesiapan & Penanggulangan


Secara rinci susunan struktur organisasi Kantor Kesbang dan Linmas Kota

Prabumulih berdasarkan Peraturan Daerah Prabumulih Nomor 02 Tahun

2008 terdiri dari :

1. Kepala Kantor

2. Subbag Tata Usaha

3. Kasi Kebangsaan dan Demokrasi

4. Kasi Hub. Antar Lembaga dan Pengembangan SDM

5. Kasi Kesiapan dan Penanggulangan

2.2 Sumber Daya SKPD

2.2.1.Susunan Kepegawaian

Berkaitan dengan tugas dan fungsinya, sumber daya manusia

(Human Resources) Kantor Kesbang dan Linmas Kota Prabumulih

merupakan akumulasi dari berbagai jenis tingkatan pendidikan yang terdiri

dari berbagai disiplin ilmu, pangkat/golongan serta masa kerja dalam

rangka menunjang peningkatan kinerja serta optimalisasi target kinerja

berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah

(RPJMD) tahun 2013-2018.

2.2.1.1 Jumlah Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan

Untuk mengetahui jumlah pegawai berdasarkan tingkat pendidikan,

dapat dilihat pada tabel 1 berikut ini:

Tabel 2.1 Jumlah Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan

No Pendidikan Jumlah

1. Strata 2 (S2) 2

2. Strata 1 (S1) 11

3. Diploma 3 (D3) 1

4. SLTA/SMK

12

5. SLTP

0

6. SD

0

JUMLAH

26

Sumber : DUK Kantor Kesbang dan Linmas Kota Prabumulih, 2013


Berdasarkan tabel diatas, untuk klasifikasi tingkat pendidikan Strata 2 (S2)

berjumlah 2 orang dengan keheterogenitas disiplin ilmu atau proporsinya

sebesar 8,70 persen dari agregat jumlah pegawai. Strata 1 (S1) yakni

sebanyak 11 orang dengan proporsi sebanyak 42,31 persen diikuti

dengan SLTA/SMK yakni sebanyak 12 orang dengan proprosi 46,16

persen dari keseluruhan jumlah pegawai, untuk klasifikasi Diploma 3 (D3)

hanya berjumlah 1 orang dengan proporsi 3,85 persen.

2.2.1.2 Jumlah Pegawai Berdasarkan Pangkat dan Golongan

Untuk mengetahui secara detail jumlah pegawai berdasarkan pangkat

dan golongan, dapat dilihat pada tabel 2. 2 sebagai berikut.

Tabel 2.2

Jumlah Pegawai Berdasarkan Pangkat dan Golongan

No Pangkat Golongan Jumlah

1. Pembina Tk. I IV/b 1

2. Penata Tk. I III/d 2

3. Penata III/c 2

4. Penata Muda Tk. I III/b 4

5. Penata Muda III/a 6

6. Pengatur Tk. I II/d 1

7. Pengatur II/c -

8. Pengatur Muda Tk. I II/b 7

9. Pengatur Muda II/a 3

JUMLAH 26

Sumber : DUK Kantor Kesbang dan Linmas Kota Prabumulih, 2013

Berdasarkan tabel diatas, jumlah pegawai berdasarkan pangkat

dan golongan dari total keseluruhan pegawai, didominasi oleh golongan

dan pangkat II.b atau Pengatur Muda Tk. I sebanyak 7 orang dengan

proporsi sebesar 26,93 persen dari total agregat. Berikutnya diikuti oleh


golongan III.a atau Penata Muda 6 org sebesar 23,00 persen dan III.b

atau Penata Muda Tk. 1 masing-masing 4 orang dengan besaran proporsi

15,39 persen sedangkan golongan III/c atau penata besaran porsi 7,70

persen dan golongan III/b atau penata Tk. 1 sebesar 4 org dengan 15,39

persen dan Pengatur Muda atau II.a masing-masing 3 orang 11,54 persen

dari total agregat. Sedangkan Pembina Tk. 1 dan Pengatur Tk. 1 masing-

masing 1 orang atau 3,85 persen dari total agregat.

2.3 Perlengkapan

Selain dengan tugas dan fungsinya, disamping sumber daya

manusia, perlengkapan juga menjadi syarat mutlak dalam menunjang,

mendorong serta memfasilitasi kinerja serta dalam mekanisme pencapaian

target kinerja berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah

Daerah Kota Prabumulih Tahun 2013-2018. Rincian Daftar Inventaris

Barang yang dimiliki Kantor Kesbang dan Linmas Kota Prabumulih adalah

sebagai berikut :

Tabel 2.3

Data Aset Kantor Kesbang dan Linmas

Kota PrabumulihTahun 2013

Fasilitas Jumlah Kondisi

Baik Rusak

1. Mini bus ( mobil dinas kebakaran)

2 unit 2

2. Pick Up 1 unit 1

3. Sepeda Motor 5 unit 5

4. Mobil PBK 4 buah 4

5. Brangkas 1 buah 1

6. Kaca hias 1 buah 1

7. Lemari arsip 4 buah 4

8. Bufet kayu 1 buah 1

9. Komputer PC 6 buah 6

10. Papan pengumuman 1 buah 1

11. Papan Tulis 1 buah 1


12. Papan absen 1 buah 1

13. Briket larsem 1 buah 1

14. Klam Knalpot 1 buah 1

15. Konegtor riq 1 buah 1

16. Kursi rapat 125 buah 120 5

17. Kursi putar 8 buah 8

18. Mic conprence 1 buah 1

19. Dispenser 5 buah 5

20. Battery changeer 3 buah 3

21. Pesawat telpon 2 buah 2

22. Handy talky 9 buah 5 4

23. Antenna MF/ MW portable 1 buah 1

24. Antena NF/ SW Transportable

1 buah

1

25. Meja Kerja 13 buah 10 3

26. Pipa ukuran 5 ml 1 buah 1

27. Bendera merah putih 1 buah 1

28. Pistol 1 buah 1

29. Pesawat RIG F 1500 m 1 buah 1

30. Kursi kerja pejabat 1 buah 1

31. VCD Player 1 buah 1

32. AC 8 buah 8

33. Meja tamu 2 buah 1 1

34. Kursi tamu 4 buah 4

35. UPS 1 buah 1

36. Mesin Tik elektronik 1 buah 1

37. Kamera 3 buah 2 1

38. Rak TV 1 buah 1

39. Meja rapat 5 unit 5

40. Hand cam 2 buah 2

41. Lactop ( Note book )

8 buah 6 2

42. Printer 8 buah 5 3

43. Kursi kerja pegawai 12 buah 10 2


44. Handpone 13 buah 13

45. Proyektor + attchhem 2 buah 2

46. Lemari Es 2 buah 2

47. Scanner 1 buah 1

48. Transportable water pump 1 buah 1

49. Mesin Hitung Elektronik 2 buah 1 1

50. Mesin potong rumput 1 buah 1

51. TOA/ Sound system 1 buah 1

52. Filling Cabinet 3 buah 3

53. Vacum pump 1 buah 1

54. Lemari pakaian 4 buah 4

55. Kopling Nozle 1 buah 1

56. Nozle tester 1 buah 1

57. Adaptor cabang 3 buah 3

58. Selang karet PBK 5 buah 5

59. Kursi tamu 1 buah 1

60. Ranjang tempat tidur 5 buah 5

61. Kipas angin 2 buah 2

62. Televisi 3 buah 3

63. Ambal / karpet 4 buah 4

64. Kapak Besi 5 buah 5

65. Masker gas 10 buah 10

66. Pakaian anti api 5 buah 5

67. Helm pemadam PBK 5 buah 5

68. Lampu kepala PBK 10 buah 10

Jumlah 351 326 25

2.4 Kinerja Pelayanan SKPD

Tingkat capaian kinerja Kantor Kesbang dan Linmas Kota

Prabumulih berdasarkan pada target Renstra pada periode tahun

anggaran 2013, sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Kantor

Kesbang dan Linmas Kota Prabumulih yang meliputi :


1. Menjaga Keamanan dan Ketertiban dengan petugas Linmas.

2. Cakupan Pelayanan Penerbitan surat terdaftar bagi ormas

kemasyarakatan dan LSM.

3. Pembinaan Politik dan verifikasi parpol.

4. Tingkat Waktu tanggap ( Response time rate) Terhadap Penanggulangan

Kejadian Bencana kebakaran.

5. Pembinaan Wawasan Kebangsaan

6. Pembinaan Kerukunan Umat Beragama

Tingkat capaian kinerja dijadikan indikator kinerja menjadi lebih sempit

meliputi 4 yaitu :

1. Meningkatnya keamanan dan kenyamanan masyarakat dengan

pengamanan tenaga linmas dari masyarakat.

2. Menurunya jumlah konflik dimasyarakat dan antar umat beragama

3. Meningkatnya pelayanan penanggulangan bahaya kebakaran (tingkat

waktu tanggap terhadap pelayanan penanggulangan kebakaran)

4. Meningkatnya kesadaran politik masyarakat

2.5 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan SKPD

Tantangan (Treaths) yang dihadapi pada Kantor Kesbang dan Linmas

Kota Prabumulih antara lain sebagai berikut :

1.

2. Respon dari dinas/ instansi terkait lainnya masih lemah

3. Kebutuhan data yang valid dalam setiap proses pelaksanaan program/

kegiatan

4. Organisasinya Kesbang dan Linmas yang masih menyatu dengan

bagian seksi kesiapan dan penanggulangan sehingga tidak bisa secara

maksimal mengembangkan diri pada bagian-bagian.

Peluang-peluang (Opportunities) dilingkungan Kantor Kesatuan Bangsa dan

Perlindungan Masyarakat Kota Prabumulih antara lain adalah :

1. Anggaran APBD bagi Kantor Kesbang dan Linmas yang semakin lebih

baik.

2. Berkembangnya kehidupan demokrasi, politik dan hukum


3. Heterogen dan majemuknya masyarakat sangat mendukung lancarnya

pembangunan dengan tenggang rasa dan kerukunan masyarakatnya.

4. Adanya Visi Prabumulih PRIMA dan Berkualitas memperkokoh Visi

Kantor Kesbang dan Linmas Kota Prabumulih.


BAB III

ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

3.1 Identifikasi Permasalahan berdasarkan Tugas dan fungsi Pelayanan

SKPD

Pelayanan Kantor Kesbang dan Linmas Kota Prabumulih adalah salah

satu urusan wajib dibidang keamanan yang menjadi kewenangan

Pemerintah Daerah untuk Kabupaten/Kota, sesuai dengan Undang-Undang

Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah. Dalam melaksanakan

tugasnya, Kantor Kesbang dan Linmas Kota Prabumulih menemui berbagai

pemasalahan dan isu-isu strategis yang muncul di masyarakat.

Identifikasi terhadap permasalahan dibidang keamanan dan isu-isu

strategis yang muncul, selanjutnya dapat dijadikan dasar dalam menentukan

strategi dan arah kebijakan dalam penanggulangan masalah keamanan.

Salah satu model sederhana dalam mengidentifikasi permasalahan dan isu-

isu strategis dibidang keamanan adalah dengan menggunakan model analisis

SWOT (Strenghts, Weakneses, Opportunities, dan Threats). Analisis ini

secara sederhana membantu dalam mengidentifikasikan variabel

internal dan eksternal, yang dimiliki oleh suatu entitas/organisasi dalam

menyikapi perubahan dinamika lingkungan eksternal (Peluang dan

Tantangan) dikombinasikan dengan Sumber Daya Internal Organisasi

(Kekuatan dan Kelemahan). Pada sisi yang lain Analisis SWOT dapat

memberikan dasar bagi pelaksanaan misi SKPD periode 2013-2018.

Identifikasi faktor-faktor SWOT tersebut adalah sebagai berikut :

Kekuatan (Strengh) :

- Adanya Tugas Pokok dan Fungsi Kantor Kesatuan Bangsa dan

Perlindungan Masyarakat yang tertuang dalam Peraturan Walikota

Prabumulih No. 19 Tahun 2009 tentang Uraian Tugas Pokok, Fungsi

dan Tata Kerja Kantor Kesbang dan Linmas Kota Prabumulih.

- Adanya Standard Operating Procedure (SOP);

- Adanya Standar Pelayanan Minimal (SPM)

- Struktur organisasi yang jelas;


- Adanya dukungan anggaran.

- Adanya perturan-peraturan pendukung lainnya

Kelemahan (Weaknesses) :

- Belum memadainya kuantitas dan kualitas aparatur ;

- Sarana dan prasarana kurang memadai;

- Kurangnya dukungan dan sinergitas dari SKPD lain;

- Kurangnya data dan informasi yang akurat sebagai pendukung program/

kegiatan;

- Belum optimalnya monitoring dan evaluasi pelaksanaan program/ kegiatan.

Peluang (Opportunities) :

- Kebutuhan masyarakat terhadap kenyamanan dan keamanan masih

cukup tinggi;

- Adanya kesempatan mengikuti program pendidikan dan pelatihan

dibidang kesatuan bangsa dan politik;

- Adanya bantuan program/kegiatan yang bersumber dari dana APBD

Provinsi dan APBN;

- Kerjasama antar instansi;

- Pemanfaatan teknologi informasi.

Ancaman (Threats) :

- Tingginya tuntutan peningkatan pelayanan

- Respon dari dinas/instansi terkait lainnya masih lemah

- Kebutuhan data yang valid dalam setiap proses pelaksanaan program/

kegiatan

- Sering berubahnya peraturan perundang-undangan

- Sering terjadi mutasi pegawai sehingga mengganggu kinerja

Berdasarkan faktor-faktor tersebut maka dilakukan penentuan

alternatif strategi dengan menempatkan faktor-faktor tersebut ke dalam

matriks SWOT. Melalui tabel 3.1 Identifikasi analisa Faktor Lingkungan

Internal dan Eksternal berikut ini ini maka akan dihasilkan empat

kemungkinan alternatif strategi yang dapat ditempuh, yaitu :


� Strategi SO, yaitu dengan memanfaatkan seluruh kekuatan untuk

merebut dan memanfaatkan peluang sebesar-besarnya.

� Strategi ST, yaitu strategi dengan menggunakan kekuatan yang

dimiliki untuk mengatasi ancaman

� Strategi WO, yaitu strategi pemanfaatan peluang yang ada dengan

meminimalkan kelemahan yang ada.

� Strategi WT, yaitu strategi yang berusaha meminimalkan kelemahan yang ada serta menghindari ancaman.

Tabel 3.1

Identifikasi Analisis Faktor Lingkungan Internal dan Eksternal

ANALISIS LINGKUNGAN INTERNAL

No KEKUATAN (S) No KELEMAHAN (W) S1 Adanya Tugas Pokok dan

Fungsi (Tupoksi) W1 Belum memadainya kuantitas

dan kualitas aparatur

S2 Adanya Standard Operating Procedure (SOP)

W2 Sarana dan prasarana kurang memadai

S3 Struktur organisasi yang jelas W3 Kurangnya dukungan dan sinergitas dari SKPD lain

S4 Adanya dukungan anggaran W4 Kurangnya data dan informasi yang akurat sebagai pendukung program/ kegiatan

S5 Adanya perturan-peraturan pendukung lainnya

W5 Belum optimalnya monitoring dan evaluasi pelaksanaan program/ kegiatan

ANALISIS LINGKUNGAN EKSTERNAL

No PELUANG (O) No ANCAMAN (T) O1 Kebutuhan masyarakat terhadap

kenyamanan dan keamanan masih cukup tinggi.

T1 Tingginya tuntutan peningkatan pelayanan

O2 Adanya kesempatan mengikuti program pendidikan dan pelatihan dibidang kesatuan bangsa dan politik;

T2 Respon dari dinas/instansi terkait lainnya masih lemah

O3 Adanya bantuan program/kegiatan yang bersumber dari dana APBD Provinsi dan APBN.

T3 Kebutuhan data yang valid dalam setiap proses pelaksanaan program/ kegiatan.

O4 Kerjasama antar instansi dan antar daerah

T4 Sering berubahnya peraturan perundang-undangan

O5 Pemanfaatan teknologi informasi T5 Seringnya terjadi mutasi pegawai sehingga mengganggu kinerja


3.1 Analisa Faktor Lingkungan Internal

Analisa faktor lingkungan internal meliputi :

- Kekuatan

- Kelemahan

Kekuatan

1. Adanya Tugas Pokok dan Fungsi Kantor Kesbang dan Linmas

(Tupoksi)

Tugas Pokok dan Fungsi berdasarkan Peraturan Walikota

Prabumulih No. 19 Tahun 2009 tentang Uraian Tugas Pokok, Fungsi

dan Tata Kerja Kantor Kesbang dan Linmas Kota Prabumulih.

2. Sudah tersedianya Standard Operasional Prosedure (SOP)

Keputusan Kepala Kantor Kesbang dan Linmas Kota Prabumulih No.

12 /KPTS /KESBANG /2013 tentang Standard Operasional Prosedur

(SOP) Rekomendasi Izin Penelitian terkait dengan tugas dan fungsi

Kantor Kesbang dan Linmas.

3. Sudah tersedianya Standar Pelayanan Minimal (SPM)

Peraturan Walikota Prabumulih No. 40 Tahun 2014 tentang Standar

Pelayanan Minimal (SPM) Kantor Kesbang dan Linmas Kota

Prabumulih sebagai acuan peningkatan pelayanan kepada

masyarakat.

4. Struktur organisasi yang jelas

Kantor Kesbang dan Linmas sebagai salah satu SKPD yang terdapat

pada Pemerintah Kota Prabumulih telah memiliki struktur organisasi

dan tupoksi yang jelas berdasarkan Peraturan Daerah No 2 Tahun

2008 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kota

Prabumulih.

5. Sumber pembiayaan yang cukup untuk kelancaran pelaksanaan

tugas

Seluruh kegiatan di lingkungan Kantor Kesbang dan Linmas Kota

Prabumulih dibiayai melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja

Daerah Kota Prabumulih.


6. Adanya peraturan-peraturan pendukung lainnya.

Peraturan Daerah Kota Prabumulih Nomor 5 Tahun 2011 Pasal 2

butir ke-8 tentang Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran.

Kelemahan

1. Belum memadainya kualitas dan kuantitas aparatur

Kuantitas pegawai di lingkup Kantor Kesbang dan Linmas saat ini

masih sangat kurang. Dengan jumlah aparatur 26 orang bidang yang

ditangani ada 4 bidang. Hal ini sangat menyulitkan mengingat

banyaknya pekerjaan yang harus diselesaikan. Dari sisi kualitas,

aparatur Kantor Kesbang dan Linmas juga masih sangat kurang,

terutama untuk tenaga penanggulangan bencana kebakaran msh

belum ada yang memiliki standar sertifikasi yang berlaku.

2. Sarana dan prasarana belum memadai

Sarana dan prasarana pada Kantor Kesbang dan Linmas Kota

Prabumulih masih belum optimal dalam mendukung kelancaaran

penyelesaian kegiatan.

3. Kurangnya dukungan dan sinergisitas dari SKPD lain

Hubungan yang harmonis dan saling mendukung antar lembaga

pemerintah sangat diperlukan untuk menciptakan keamanan dan

kenyamanan lingkungan yang baik dan sinergis.

4. Kurangnya Data dan Informasi yang Akurat sebagai pendukung

program/ kegiatan

Pengelolaan data base yang valid dan update masih kurang untuk

dijadikan dasar dalam membuat program/kegiatan yang baik, akurat,

sinergis dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

5. Belum optimalnya monitoring dan evaluasi pelaksanaan

program/ kegiatan

Pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program

pembangunan belum dapat dilakukan secara kontinu. Hal ini

berkaitan erat dengan keterbatasan anggaran, jumlah personil,

prasarana transportasi, maupun hubungan komunikasi yang

harmonis dengan instansi/stakeholders yang dituju.


3.1.2 Analisa Faktor Lingkungan Eksternal

Analisa faktor lingkungan eksternal meliputi :

- Peluang

- Ancaman

Peluang

1. Kebutuhan masyarakat terhadap kenyamanan dan keamanan

masih cukup tinggi

Tingginya kebutuhan masyarakat terhadap rasa nyaman dan aman,

sehingga masyarakat proaktif untuk mengajukan usulan untuk

daerah mereka.

2. Kesempatan mengikuti program pendidikan dan pelatihan

dibidang kesatuan bangsa dan politik.

Banyaknya kesempatan untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan

baik pendidikan formal maupun informal menjadi peluang yang harus

benar-benar dimanfaatkan untuk menambah wawasan pegawai.

3. Adanya bantuan program/kegiatan yang bersumber dari dana

APBD Provinsi dan APBN

Kemampuan keuangan Pemerintah Daerah yang terbatas sangat

membutuhkan dukungan anggaran baik dari Pemerintah Pusat,

Provinsi maupun investasi baik dari dalam maupun luar negeri.

4. Adanya kerja sama antar instansi dan antar daerah

Perkembangan Kota Prabumulih ke depan mengingat letak

geografisnya yang sangat strategis, tentunya tidak terlepas dari

hubungan kerjasama dengan daerah sekitar yang saling

menguntungkan. Hal ini akan menjadi peluang dibidang

kenyamanan, keamanan dan politik untuk menciptakan lingkungan

yg kondusif.

5. Pemanfaatan teknologi informasi

Seiring dengan perkembangan teknologi yang demikian cepat,

menjadi peluang tersendiri untuk dapat mengoptimalkan teknologi

tersebut dalam rangka mengatasi segala permasalahan daerah.


Ancaman

1. Tingginya tuntutan peningkatan pelayanan

Tingginya tuntutan peningkatan pelayanan publik khususnya

dibidang kenyamanan dan keamanan menjadi pekerjaan rumah bagi

Kantor Kesbang dan Linmas dalam upaya memenuhi tuntutan

tersebut dengan melakukan beberapa peningkatan dan

pengembangan pelayanan yang dilakukan hingga ke tingkat

kelurahan/desa.

2. Respon dari dinas/ instansi terkait lainnya masih sangat lemah

Koordinasi dengan dinas / instansi yang berkenaan dengan bidang

kenyamanan, keamanan dan politik masih belum ada harmonisasi.

3. Sering terjadinya mutasi pegawai

Sering terjadinya mutasi pegawai sehingga menyebabkan

terhambatnya pelaksanaan program kegiatan.

4. Sering berubahnya peraturan perundangan

Peraturan perundang-undangan yang sering berubah dan terkadang

kontradiksi antara peraturan yang satu dengan yang lain

menyebabkan Pemerintah Daerah terkadang bingung dalam

menyikapi kebijakan apa yang sebaiknya diambil.

5. Kebutuhan data yang valid dalam setiap proses pelaksanaan

program/ kegiatan

Data yang valid dan update menjadi urat nadi dalam membuat

perencanaan yang baik, akurat, sinergis dan sesuai dengan

kebutuhan masyarakat.

Berdasarkan faktor-faktor tersebut maka dilakukan penentuan

alternatif strategi dengan menempatkan faktor-faktor tersebut ke

dalam matriks SWOT. Melalui tabel 3.1 Identifikasi analisa Faktor

Lingkungan Internal dan Eksternal berikut ini ini maka akan dihasilkan

empat kemungkinan alternatif strategi yang dapat ditempuh, yaitu :


3.2. Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala

Daerah Terpilih

3.2.1 Visi dan Misi

Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Prabumulih telah

terpilih pada proses pilkada tanggal 05 Maret 2013 dan telah dilantik oleh

Gubernur Provinsi Sumatera Selatan atas nama menteri dalam negeri

tanggal 13 Mei 2013, Berdasarkan UU No. 25 tahun 2004 tentang Sistem

Perencanaan pembangunan nasional, Kepala dan wakil Daerah terpilih wajib

menyusun RPJMD untuk periode 5 tahun ke depan, rancangan RPJMD

yang disusun memperhatikan visi dan misi kepala dan wakil kepala daerah

terpilih.

Visi kepala daerah terpilih periode tahun 2013-2018 adalah

“Terwujudnya Kota Prabumulih sebagai Kota PRIMA dan Berkualitas”.

Dalam mewujudkan visi tersebut ditempuh melalui 4 (empat) misi

pembangunan sebagai berikut:

1. Mewujudkan Peningkatan Kualitas dan Profesionalisme Aparatur dalam

Tata Pemerintahan yang baik, Demokratis, Inovatif, Enterpreneurship,

Berprestasi, Transparan dan Akuntabel;

2. Mewujudkan Peningkatan kualitas Masyarakat Kota Prabumulih yang

Madani (Produktif, Sehat, Cerdas, Mandiri, Religius, Bermoral, Beretika,

Berbudaya dan Berwawasan Lingkungan);

3. Mewujudkan Peningkatan Perekonomian Masyarakat Kota Prabumulih

yang Handal dan Merata melalui Perdagangan dan Jasa;

4. Mewujudkan Peningkatan Kualitas Insfrastruktur Wilayah guna

Memperlancar Aktivitas Perekonomian masyarakat.

3.2.2 Tujuan dan Sasaran

Berikut ini tujuan dan sasaran dalam mewujudkan Visi dan

Misi Kota Prabumulih Tahun 2013-2018 :

Misi I

Tujuan :

1. Meningkatkan Kualitas manajemen pemerintah yang amanah

dan profesional, sehingga mampu menjadi motivator,

fasilitator, serta inovator dalam penyelenggaraan

pemerintahan.


Sasaran :

a. Terwujudnya organisasi perangkat pemerintah kota

yang adil, efektif, efisien, serta mampu memenuhi

kebutuhan dan pelayanan kepada masyarakat;

b. Terlaksananya Standar Operational Prosedur (SOP),

Standar Pelayan Minimal (SPM) yang ditetapkan,

pengelolaan keuangan daerah yang transparan dan

akuntabel;

c. Terpenuhinya akuntabilitas kinerja dari

penyelenggaraan pemerintahan kota yang amanah,

dan transparan;

d. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan Pemerintahan

yang jujur, bersih, berwibawa, profesional dan

bertanggungjawab.

2. Memberdayakan sistem dan mekanisme kontrol masyarakat

atas pengelenggaraan pemerintahan.

Sasaran :

a. Terwujudnya perencanaan daerah dan penataan ruang

yang partisipatif dan mengutamakan kepentingan

masyarakat;

b. Terwujudnya mekanisme dan prosedur pengawasan

yang mudah untuk melakukan kontrol atas

terselenggaranya pemerintah kota

3. Meningkatnya kesejahteraan PNS yang berdisiplin, bermoral,

beretika, beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha

Esa.

Sasaran :

a. Meningkatnya perbaikan kesejahteraan aparatur,

pemberian penghargaan sesuai capaian kemampuan

dan prestasi serta pemberian sanksi bagi PNS yang

tidak berdisiplin


Misi II

Tujuan :

1. Meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan dan

kemampuan tenaga kesehatan.

Sasaran :

a. Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat;

2. Meningkatkan kualitas pendidikan.

Sasaran :

a. Meningkatkan akses masyarakat dan mutu pendidikan anak usia dini;

b. Meningkatkan akses masyarakat dan mutu standar

pelayanan minimal pendidikan dasar;

c. Meningkatkan akses masyarakat dan mutu pelayanan

pendidikan menengah;

d. Meningkatkan akses masyarakat dan mutu pelayanan

pendidikan non formal;

e. Meningkatnya akses masyarakat dan mutu pelayanan

pendidikan luar biasa;

f. Meningkatnya kualitas pendidik dan tenaga kependidikan;

g. Meningkatnya kualitas tenaga pendidik dan kependidikan,

dan media informasi;

h. Meningkatnya minat baca masyarakat.

3. Meningkatkan moralitas, etika, dan keagamaan secara

terpadu dalam rangka meningkatkan keimanan, ketaqwaan

dan kerukunan umat.

Sasaran :

a. Bertambahnya jumlah dan kualitas sarana peribadatan,

sesuai dengan standar yang berlaku;

b. Meningkatnya aktivitas syi’ar keagamaan dalam

kehidupan sehari-hari guna peningkatan kualitas

keimanan dan ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa.


4. Memantapkan sistem ketentraman, ketertiban dan

perlindungan masyarakat secara terpadu.

Sasaran :

a. Terwujudnya sistem perlindungan masyarakat dalam

suasana yang aman, tertib dan damai dalam kehidupan

sehari-hari serta terhindarnya dari berbagai gangguan dan

konflik di tengah-tengah lingkunga kerja, tempat

permukiman dan lingkungan strategis lainya;

b. Terlaksananya penegakan dan sanksi hukum sesuai

ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

5. Menekan laju pertumbuhan penduduk dan meningkatkan

jumlah keluarga sejahtera.

Sasaran :

a. Terwujudnya pengendalian pertambahan jumlah penduduk

dengan menggalang program KB;

b. Terwujudnya peningkatan jumlah keluarga sejahtera

melalui bina keluarga sejahtera dan upaya peningkatan

pendapatan usaha ekonomi keluarga.

6. Meningkatkan pemenuhan kebutuhan hidup bagi penyandang

masalah kesejahteraan sosial.

Sasaran :

a. Meningkatnya ketepatan sistem informasi manajemen

administrasi kependudukan daerah yang terpadu secara

nasional;

b. Meningkatnya status sosial dan keterampilan fakir miskin,

anak terlantar, lanjut usia, yatim piatu dan penyandang

masalah kesejahteraan sosial lainya untuk kemandirian

hidupnya.

7. Meningkatkan kreativitas pemuda dan olahraga, serta

peranan wanita dalam pembangunan

Sasaran :

a. Terwujudnya prestasi pemuda dan olahraga, dan peranan

wanita dalam segala aspek kehidupan masyarakat,


berbangsa dan bernegara, dengan pengarustamaan

gender.

8. Meningkatkan kualitas, kuantitas dan fasilitas pelayanan seni

budaya dan wisata

Sasaran :

a. Berkembangnya objek, diseminasi, diverifikasi dan atraksi

seni budaya dan wisata;

b. Tumbuh dan berkembangnya kretivitas seni dan budaya

lokal dan nasional, serta berkembangnya kegiatan dan

objek pariwisata.

9. Meningkatkan kualitas lingkungan perkantoran melalui

pembangunan berwawasan lingkungan.

Sasaran :

a. Terbangunnya ruang terbuka hijau untuk aktivitas rekreasi,

olah raga dan paru-paru lingkungan alam.

b. Terwujudnya pengelolaan sumber daya alam, dan sumber

daya buatan dengan mentaati kaidah pengelolaan

lingkungan dan dokumen AMDAL.

c. Terwujudnya penegakan sanksi secara konsisten bagi

pelanggar atau pencemar lingkungan.

d. Tercapainya kembali pemulihan pada lingkungan yang

telah tercemar sesuai dengan standar baku mutu

lingkungan yang yang berlaku.

e. Terwujudnya pengelolaan pertambangan dan energi

yang berwawasan lingkungan dan memberikan nilai

tambah.

Misi III

Tujuan :

1. Meningkatkan aktivitas perekonomian masyarakat dengan titik

berat perdagangan (business core) dan jasa.

Sasaran :

a. Tersedianya secara merata pangan dan barang-barang

kebutuhan pokok lainya di serta wilayah dan terjangkau;


b. Tercapainya peningkatan produksi dan produktivitas

komoditas hortikultural dan perkebunan melalui

pemanfaatan sumber daya lahan yang berada di

sekitarnya, sehingga tercapainya usaha tani yang

berorientasi agribisnis;

c. Tercapainya peningkatan produksi dan komoditas

peternakan dan perikanan masyarakat melalui sumber

daya lahan yang berada di sekitarnya, sehingga

tercapainya usaha yang berorientasi agribisnis;

d. Tercapainya peningkatan produksi dan pemasaran hasil

melalui pemanfaatan sumber daya yang dimilikinya;

e. Tercapainya usaha perdagangan dan jasa berwawasan

lingkungan.

2. Menekan jumlah pengangguran.

Sasaran :

a. Terbukanya peluang kerja, terciptanya lapangan kerja

baru dan pemberian kesempatan kerja, serta penciptaan

lapangan usaha mandiri lainnya.

3. Menekan jumlah penduduk miskin.

Sasaran :

a. Terlaksananya upaya terpadu atau lintas bidang dalam

mengatasi kemiskinan, sehingga tercipta peluang-peluang

usaha bagi keluarga miskin untuk memenuhi kebutuhan

hidupnya.

4. Mengembangkan pusat – pusat pertumbuhan ekonomi baru

Sasaran :

a. Tercapainya kemudahan usaha, modal pemasaran untuk

berbagai jenis produk rakyat melalui usaha kecil dan

menengah yang berkualitas mandiri dan professional;

b. Terpenuhinya jumlah sarana pasar refresentatif dan

modern serta sarana pendukungnya di Kota Prabumulih.


Misi IV

Tujuan :

1. Mengatur pemanfaatan tata ruang kota yang optimal sesuai

dengan arahan tata ruang.

Sasaran :

a. Mengembangkan infrastruktur yang sesuai dengan

perencanaan tata ruang.

2. Mengoptimalkan ketersediaan sarana dan prasarana

infrastruktur wilayah untuk pemenuhan pelayanan

masyarakat.

Sasaran :

a. Terpelihara dan meningkatnya kualitas infrastruktur serta

kelengkapannya.

b. Terpenuhinya kebutuhan sarana penerangan jalan di jalan

raya dan tempat-tempat strategis lainya

c. Terpenuhinya infrastruktur penanggulangan bencana

3. Meningkatkan kualitas rumah sehat dan layak huni serta

sanitasi dasar permukiman dan perumahan, sampai di

perdesaan.

Sasaran :

a. Terpenuhinya kebutuhan sarana persampahan dan

drainase perkotaan yang berwawasan lingkungan;

b. Tercapainya peningkatan cakupan sanitasi dasar berupa

sarana air bersih perkotaan dan perdesaan, jamban

keluarga dan sarana lingkungan perumahan lainnya yang

memenuhi standar pelayanan yang berlaku.

4. Meningkatkan kelancaran dan kenyamanan arus lalu lintas

dan distribusi orang, barang dan jasa.

Sasaran :

a. Meningkatkan kelancaran arus lalu lintas.

3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi/Kota

Analisis Renstra K/L dan SKPD Kota (yang masih berlaku) ditujukan

untuk menilai keserasian, keterpaduan, dan sinergisitas pencapaian sasaran


pelaksanaan Renstra SKPD Kota terhadap sasaran Renstra K/L dan Renstra

SKPD Provinsi sesuai dengan urusan yang menjadi kewenangan masing-

masing SKPD. Analisis ini dilakukan untuk mengidentifikasi :

a. Apakah capaian sasaran pelaksanaan Renstra SKPD kota telah

berkontribusi terhadap pencapaian sasaran Renstra SKPD Provinsi dan

Renstra K/L.

b. Apakah tingkat capaian kinerja Renstra SKPD kota melebihi/sama/kurang

dari sasaran renstra SKPD provinsi atau renstra K/L.

Jika tingkat capaian kinerja Renstra SKPD kota melebihi sasaran renstra

K/L dan renstra SKPD provinsi, maka hal ini menunjukkan bahwa kinerja

SKPD sudah baik secara nasional/provinsi. Sedangkan jika lebih rendah,

maka hal ini mengindikasikan bahwa SKPD tersebut memiliki permasalahan

dalam penyelenggaraan pelayanannya, seperti dalam perencanaan program,

kegiatan dan pendanaan, sumber daya penyelenggaraan pelayanan,

proses/prosedur/mekanisme pelayanan, dan strategi/kebijakan pelayanan

yang ditempuh.

Pada Tabel 3.1 di bawah ini disajikan komparasi capaian sasaran renstra

SKPD Kota terhadap Sasaran Renstra SKPD Provinsi dan Renstra K/L

Tabel 3.1

Komparasi capaian sasaran renstra SKPD Kota terhadap Sasaran Renstra SKPD Provinsi dan Renstra K/L

No Indikator Kinerja Capaian Sasaran

renstra SKPD Kota

Sasaran pada Renstra SKPD

Provinsi

Sasaran pada Renstra K/L

1. Peningkatan pelayanan penanggulangan bahaya kebakaran (tingkat waktu tanggap terhadap pelayanan penanggulangan kebakaran)

Terwujudnya peningkatan

kapasitas aparatur dan sarana dalam penanggulangan

bencana kebakaran didaerah







2. Peningkatan Sarana dan

Prasarana Bencana

Kebakaran

Terwujudnya

sarana dan

prasarana yang

lebih baik

dibanding sebelum

bencana

kebakaran

Terwujudnya

upaya sarana dan

prasarana yang

lebih baik

dibanding

sebelum bencana

kebakaran

Terwujudnya

upaya sarana dan

prasarana yang

lebih baik

dibanding

sebelum bencana

kebakaran


3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan

HidupStrategis

Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Prabumulih tahun 2013

– 2033 merupakan dokumen yang memberikan arah kebijakan

pemanfaatan ruang dalam waktu 20 tahun mendatang. Dalam prakteknya,

pembangunan Kota Prabumulih sering kali dihadapkan pada masalah

keterbatasan lahan, sementara kebutuhan pembangunan terus meningkat.

Pemanfaatan ruang kota sering kali melebihi kapasitas daya dukungnya

dan tidak sesuai dengan rencana tata ruang yang ada.

Secara Geografis Kota Prabumulih terletak pada : 3020’09.01”-

3034’24.7” Lintang Selatan dan 104007’50.4”-104019’41.6” Bujur Timur.

Luas Wilayah Kota Prabumulih 434,46 km2. Penggunaan lahan dan

peruntukan lahan di Kota Prabumulih didominasi oleh pertanian disusul

oleh pemukiman/perumahan.

Berdasarkan data dari pihak Bappeda tidak dapat dilakukan telaah

tata ruang karena rencana pola dan struktur tata ruang tidak ada

peruntukannya untuk Kantor Kesbang dan Linmas Kota Prabumulih.

3.5 Penentuan Isu-isu strategis

Beberapa aspek permasalahan yang dihadapi berkaitan dengan

pelaksanaan tugas pokok dan fungsi terutama yang merupakan faktor

dari dalam/faktor internal yaitu:

1. Kuantitas dan kualitas sumber daya manusia yang mendukung upaya

penanggulangan bencana belum memadai.

2. Terbatasnya kemampuan APBD Kota Prabumulih menyediakan

anggaran dalam mendukung program penanggulangan bencana

kebakaran dan tenaga linmas untuk 2 orang /10.000 jiwa.

3. Masih kurang memadainya sarana dan prasarana yang dimiliki Kantor

Kesbang dan Linmas Kota Prabumulih dalam mendukung kesiapan

penanggulangan kebakaran.


Adapun strategi yang dilakukan adalah sebagai berikut :

1. Mewujudkan adanya komitmen masyarakat dan stakeholders melalui

peningkatan pengetahuan, kesadaran serta perilaku dan budaya sadar

bencana guna meningkatkan kualitas SDM.

2. Aktif meningkatkan anggaran untuk medukung program Kesiapan dan

penanggulangan kebakaran dan secara perlahan menambah tenaga

linmas setiap tahun

3. Melengkapi sarana dan prasarana setiap tahun guna mendukung kerja

penanggulangan kebakaran.

4. Mewujudkan ketersediaan peraturan penanggulangan bencana yang

bermutu.


BAB IV

VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN STRATEGI DAN KEBIJAKAN

4.1 Visi dan Misi SKPD

Rencana Strategis adalah merupakan suatu proses yang berorientasi pada hasil

yang ingin dicapai selama kurun waktu satu sampai dengan lima tahun dengan

memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada atau mungkin timbul.

Rencana Strategis Kantor Kesbang dan Linmas Kota Prabumulih Tahun 2013 –

2018 merupakan bagian integral dari kebijaksanaan dan program Pemerintah

Kota Prabumulih dan merupakan landasan dan pedoman bagi seluruh aparat

pelaksana pada jajaran Kantor Kesbang dan Linmas Kota Prabumulih dalam

melaksanakan tugas-tugas penyelenggaraan pemerintahan dan pembangungan

selama kurun waktu 5 (lima) Tahun dari 2013 – 2018.

Untuk mewujudkan Rencana Strategis tentu perlu ditunjang oleh Visi dan

Misi yang rasional. Untuk itu dapat diperhatikan Visi dan Misi Kantor Kesbang

dan Linmas Kota Prabumulih yaitu :

a. Visi merupakan suatu keadaan atau harapan yang harus diwujudkan pada

masa yang akan datang. Dengan memiliki Visi, arah kegiatan yang harus

dilaksanakan menjadi jelas dan terfokus.

Seperti diketahui bersama bahwa Visi Kota Prabumulih adalah PRIMA

dan BERKUALITAS yang tidak lain merupakan Visi Kepala Daerah dan

Wakil Kepala Daerah Terpilih. Dengan mengacu kepada Visi Kota

Prabumulih maka Kantor Kesbang dan Linmas Kota Prabumulih memiliki

Visi:

“Terwujudnya persatuan dan kesatuan bangsa yang kokoh dalam

kehidupan masyarakat yang demokratis, aman dan tertib menuju Kota

Prabumulih PRIMA dan BERKUALITAS ”

Misi Kantor Kesbang dan Linmas Kota Prabumulih :

� Mewujudkan kesadaran masyarakat berperan aktif dalam bidang politik

serta memelihara ketertiban dan keamanan lingkungan.


� Mewujudkan nilai-nilai wawasan kebangsan dan menjaga persatuan

kesatuan bangsa dimasyarakat.

� Mewujudkan SDM yang professional dalam pelayanan penanggulangan,

penanganan bencana kebakaran secara terencana, terpadu dan

menyeluruh.

4.2. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah SKPD

Tujuan dan sasaran dari Visi - Misi Kantor Kesatuan Bangsa dan

Perlindungan Masyarakat Tahun 2013-2018 dapat dilihat pada table 4.2

berikut

Tabel 4.2 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah

VISI : Terwujudnya Persatuan dan Kesatuan Bangsa yang Kokoh Dalam Kehidupan Masyarakat yang Demokratis, Aman dan Tertib Menuju PRIMA dan BERKUALITAS Kota Prabumulih.

MISI

TUJUAN

SASARAN

1. Mewujudkan kesadaran masyarakat berperan aktif dalam bidang politik serta memelihara ketertiban dan keamanan lingkungan.

Memantapkan terwujudnya situasi dan kondisi yang tertib dan aman sehingga tercipta lingkungan yang kondusif bagi masyarakat..

Terwujudnya system perlindungan masyarakat dalam suasana yang aman, tertib dan damai dalam kehidupan sehari-hari serta terhindarnya dari berbagai gangguan konflik ditengah-tengah lingkungan kerja, tempat pemukiman dan lingkungan strategis lainnya.

2. Mewujudkan nilai-nilai wawasan kebangsaan dan menjaga persatuan dan kesatuan bangsa di masyarakat

Meningkatkan wawasan kebangsaan masyarakat.

Meningkatnya wawasan kebangsaan melalui penanaman rasa persatuan bangsa dan nilai-nilai kebangsaan, keagamaan yang diberikan kepada masyarakat.


4.3. Strategi dan Kebijakan

Dalam mewujudkan visi dan misi SKPD diperlukan strategi dan kebijakan,

adapun strategi dan kebijakan Kantor Kesbang dan Linmas tergambar pada

tabel 4.3 berikut :

Tabel 4.3 Strategi dan Kebijakan Renstra Kesbang dan Linmas Kota Prabumulih

Tahun 2013-2018

Strategi

Kebijakan

MISI 1 : Mewujudkan kesadaran masyarakat berperan aktif dalam bidang

politik serta memelihara ketertiban dan keamanan lingkungan.

Mengembangkan pemberdayan,

partisipasi dan kreatifitas masyarakat

dalam bidang politik serta

pemeliharaan kamtibmas.

Mengoptimalkan dan pemeliharaan ketertiban dan keamanan oleh masyarakat dan koordinasi secara akurat dengan instansi terkait.

MISI 2 : Mewujudkan niali-nilai wawasan kebangsaan dan menjaga persatuan dan kesatuan bangsa di masyarakat.

Meningkatkan pemahaman dan

kesadaran masyarakat dalam

mewujudkan wawasan kebangsaan

demi keutuhan NKRI.

Menimbulkan kembali wawasan kebangsaan melalui sosialisasi dan pembinaan forum keagamaan dan kebangsaan serta ikatan sosial dimasyarakat.

3. Mewujudkan SDM

yang profesional dalam pelayanan penanggulangan, penanganan bencana kebakaran secara terencana, terpadu dan menyeluruh.

Terciptanya aparatur yang handal dalam mengatasi bahaya kebakaran. Terlaksananya penyusunan program dan kegiatan yang direncanakan dan evaluasi program.

Terwujudnya peningkatan kapasitas aparatur dan sarana dalam penanggulangan bencana kebakaran di daerah. Meningkatnya kinerja aparatur.


MISI 3 : Mewujudkan SDM yang profesional dalam pelayanan penanggulangan, penanganan bencana kebakaran secara terencana, terpadu dan menyeluruh.

Memaksimalkan pengkoordinasian

penyusunan, pelaksanaan,

pemantauan, evakuasi serta analisis

tentang bencana maupun sarana

yang digunakan.

Mengadakan sosialisasi mengenai penanggulangan dan penanganan terhadap bahaya kebakaran, menyediakan sarana dan prasarana yang lengkap, meningkatkan kualitas dan kuantitas aparatur.


BAB V

RENCANA, PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF

1.1 Rencana Program dan Kegiatan Kantor Kesatuan Bangsa dan

Perlindungan Masyarakat

Sebagai langkah lebih lanjut dalam mencapai visi dan misi yang

telah ditetapkan, maka penjabaran strategi pembangunan ke dalam

program dan kegiatan perlu dilakukan. Program merupakan kumpulan

kegiatan nyata, sistematis dan terpadu yang akan dilaksanakan oleh

instansi atau beberapa instansi terkait dalam rangka melibatkan partisipasi

aktif masyarakat guna mencapai sasaran dan tujuan yang telah

ditetapkan. Sedangkan kegiatan merupakan penjabaran dari program dan

kebijakan sebagai arah dari pencapaian tujuan dan sasaran dalam rangka

pencapaian Visi dan Misi organisasi.

Adapun perwujudan dari beberapa strategis dalam rangka mencapai

setiap tujuan, dibuat langkah operasional dalam bentuk program-program

Kantor Kesbang dan Linmas Kota Prabumulih yang akan dilaksanakan

dalam 5 tahun ke depan. Program pokok tersebut ditetapkan dengan

memperhatikan skala prioritas yang didasarkan atas perumusan visi, misi,

tujuan, strategi yang telah ditetapkan yang mempunyai hubungan dengan

segala aspek fungsi unit kerja di lingkungan Kantor Kesbang dan Linmas

Kota Prabumulih. Hal tersebut mencakup sebagai berikut :

1. Misi I : Mewukjudkan kesadaran masyarakat berperan aktif dalam

bidang politik serta memelihara ketertiban dan keamanan lingkungan

dengan program dan kegiatan adalah sebagai berikut :

A. Program Peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan

a. Penyiapan Tenaga Pengendali Keamanan dan Kenyaman

Lingkungan

b. Pembangunan Pos Jaga/ Ronda

c. Pelatihan Pengendalian Keamanan dan Kenyamanan

Lingkungan


d. Pengendalian Keamanan Lingkungan

e. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan

B. Program Pemberdayaan Masyarakat Untuk Menjaga Ketertiban

dan Keamanan

a. Pembentukan Satuan Keamanan Lingkungan di Masyarakat

C. Program Pendidikan Politik Masyarakat

a. Penyuluhan Kepada Masyarakat

b. Penyusunan Data base Partai Politik

c. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan

2. Misi II : Mewujudkan nilai-nilai wawasan kebangsan dan menjaga

persatuan kesatuan bangsa di masyarakat dengan program dan

kegiatan adalah sebagai berikut :

A. Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan

a. Peningkatan Rasa Solidaritas dan Ikatan Sosial di

Kalangan

Masyarakat (LSM)

b. Peningkatan Kesadaran Masyarakat Akan Nilai-nilai Luhur

Budaya Bangsa

B. Program Kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaan

a. Fasilitasi Pencapaian Halaqoh dan Berbagai Forum

Keagamaan Lainnya Dalam Upaya Peningkatan Wawasan

Kebangsaan

3. MISI III : Mewujudkan SDM yang professional dalam pelayanan

penanggulangan, penanganan bencana kebakaran secara terencana,

terpadu dan menyeluruh dengan program dan kegiatan adalah sebagai

berikut :

A. Program Peningkatan Kesiagaan dan Pencegahan Bahaya

Kebakaran

a. Pendidikan dan Pelatihan Pertolongan dan Pencegahan

Kebakaran

b. Peningkatan Pelayanan Penanggulangan Bahaya

Kebakaran.


B. Program Administrasi Perkantoran

a. Kegiatan Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran

Kantor Kesbang dan Linmas

b. Kegiatan Rapat-rapat Koordinasi ke Dalam dan ke Luar

Daerah

C. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

a. Pengadaan Alat Studio dan Komunikasi

b. Pengadaan Kendaraan Dinas/ OperasionalPengadaan

c. Pembangunan Sumur Bor dan Instalasinya.

d. Pengadaan Meubeleur

e. Pengadaan Hardware/ Software

D. Program Peningkatan Disiplin Aparatur

a. Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan

b. Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu

E. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

a. Pendidikan dan Pelatihan

F. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Laporan

Capaian Kinerja dan Keuangan

a. Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar

Realisasi Kinerja

b. Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran

c. Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun

d. Penyusunan Dokumen Rencana Kerja Anggaran (RKA)

e. Penyusunan Dokumen Revisi Rencana Kerja Anggaran

(RKA-P)

.2. Matrik Rencana Program

Selengkapnya ringkasan mengenai rencana program, kegiatan, indikator

kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif Kantor Kesbang dan

Linmas Kota Prabumulih disajikan pada matrik dibawah ini :


BAB VI

INDIKATOR KINERJA SKPD YANG MENGACU PADA TUJUAN

DAN SASARAN RPJMD

6.1 Uraian Indikator Kinerja Sesuai Kewenangan SKPD yang Terkait

Langsung dengan Pencapaian Kinerja RPJMD

Indikator kinerja SKPD yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD

adalah indikator kinerja yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan

dicapai SKPD dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung

pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.

Keempat indikator tersebut merupakan indikator yang terkait dengan

pelayanan pada Kantor Kesbang dan Linmas. Berikut dapat dijelaskan disini

keterkaitan bidang pelayanan pada Kantor Kesbang dan Linmas terhadap

rancangan awal RPJMD.

Pada Kantor Kesbang dan Linmas terdapat 3 bagian yang mempunyai fungsi

masing-masing yaitu Seksi kebangsaan dan demokrasi, seksi HAL dan SDM dan

Seksi Kesiapan.

Selanjutnya pencapaian tujuan dan sasaran dalam rancangan awal

RPJMD juga ditentukan oleh pencapaian indikator dan target kinerja yang

berkontribusi langsung dari SKPD. Pada periode 2013-2018 Kantor Kesbang dan

Linmas telah mengidentifikasi indikator dan target kinerja yang dapat dijelaskan

sebagai berikut :

1. Meningkatnya keamanan dan kenyamanan masyarakat dengan pengamanan

tenaga linmas dari masyarakat.

2. Menurunnya jumlah konflik dimasyarakat dan antar umat beragama

3. Meningkatnya pelayanan penanggulangan bahaya kebakaran (tingkat waktu

tanggap terhadap pelayanan penanggulangan kebakaran)

4. Meningkatnya kesadaran politik masyarakakat

Selengkapnya secara ringkas mengenai penjelasan indikator kinerja

SKPD yang mengacu kepada Tujuan dan sasaran RPJMD disajikan pada Tabel

6.1


BAB VII

PENUTUP

Rencana Strategis (Renstra) ini merupakan dokumen yang dapat dijadikan

acuan pelaksanaan fungsi dan tugas Kantor Kesatuan Bangsa dan Perlindungan

Masyarakat pada tahun 2013 – 2018 yang di dalamnya mengandung visi, misi, tujuan,

strategi dan kebijakan serta matriks program dan kegiatan dalam kurun waktu 5 (lima)

tahun ke depan.

Renstra ini merupakan dokumen perencanaan sebagai suatu pedoman, dalam

pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran yang diharapkan untuk meningkatkan kinerja,

memerlukan komitmen dan dukungan semua personil dilingkungan Kantor Kesatuan

Bangsa dan Perlindungan Masyarakat Kota Prabumulih dengan mewujudkan misi 2

pemerintah Kota Prabumulih yaitu Mewujudkan peningkatan kualitas masyarakat kota

Prabumulih yang Madani, produktif, sehat, cerdas, mandiri, religius, bermoral, beretika,

berbudaya dan berwawasan lingkungan.

Rencana Strategis ini disusun sebagai salah satu langkah untuk mewujudkan

tata pemerintahan yang baik (good government), yang mengedepankan transparansi

dan akuntabilitas.

Oleh karena itu, pembuatan Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2013-2018

adalah suatu kegiatan yang sangat penting demi mencapai sasaran Rencana Strategis

tahun 2013 – 2018.

Prabumulih, 2013

KEPALA KANTOR KESATUAN BANGSA DAN

PERLINDUNGAN MASYARAKAT

KOTA PRABUMULIH

MARTODI, HS. SH, MM Pembina Tingkat I / IV. b

NIP. 196806221998031002


DAFTAR ISI

Kata Pengantar ...................................................................................................... i

Daftar Isi ............................................................................................................... ii

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang ....................................................................................... 1 1.2 Landasan Hukum ................................................................................... 2 1.3 Maksud dan Tujuan ................................................................................ 2

1.3.1 Maksud ......................................................................................... 3 1.3.2 Tujuan ........................................................................................... 3

1.4 Sistematika Penulisan ........................................................................... 4

BAB II GAMBARAN PELAYANAN

2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi SKPD ....................................... 6 2.2 Sumber Daya SKPD ............................................................................... 7 2.3 Kinerja Pelayanan SKPD ..................................................................... 11 2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan SKPD ................ 13

BAB III ISU – ISU STRATEGI BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan SKPD ................................................................................... 14 3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih ................................................................ 14 3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi / Kabupaten / Kota …….... 16 3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis .................................................................. 16 3.5 Penentuan Isu – Isu Strategis .............................................................. 16

BAB IV VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN STRATEGIS DAN KEBIJAKAN

4.1 Visi dan Misi SKPD ............................................................................... 18 4.2 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah SKPD ..................................... 18 4.3 Strategi dan Kebijakan .......................................................................... 21

4.3.1 Strategi Dinas Komunikasi dan Informatika ................................. 21


4.3.2 Kebijakan Dinas Komunikasi dan Informatika ............................. 21

BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF

5.1 Rencana Program dan Kegiatan Serta Pendanaan Indikatif (Anggaran) .. ....................................................... 23

5.2 Indikator Kinerja dan Kelompok Sasaran .............................................. 30 BAB VI INDIKATOR KINERJA SKPD YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD

6.1 Uraian Indikator Kinerja sesuai Kewenangan SKPD yang terkait langsung dengan Pencapaian Kinerja RPJD ...................................... 31

BAB VII PENUTUP ............................................................................................. 33 LAMPIRAN


KATA PENGANTAR

Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa, Kantor Kesatuan Bangsa dan

Perlindungan Masyarakat Kota Prabumulih telah dapat membuat Laporan Rencana

Strategis (RENSTRA) Tahun 2013.

Laporan Rencana Strategis Pembangunan Kantor Kesatuan Bangsa dan

Perlindungan Masyarakat Kota Prabumulih disusun dalam rangka menentukan arah

dan kebijakan pengembangan dan pembangunan untuk kegiatan yang diproyeksikan 5

(Lima) Tahun kedepan.

Hal tersebut sejalan dengan semakin penting dan strategisnya peranan Kantor

Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat Kota Prabumulih dalam membangun

struktur masyarakat mengenai pemahaman objektif tentang pelaksanaan pembangunan

Pemerintah Kota Prabumulih sebagai salah satu pilar kesatuan dan persatuan.


Kami menyadari bahwa penyusunan RENSTRA ini memiliki kekurangan baik dari

substansi maupun format penulisan. Oleh karna itu Kritik dan Saran yang sifat

Konstrutif sangat kami harapkan demi kesempurnaan penulisan di masa mendatang.

Akhirnya kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah

memberikan sumbangsih baik saran maupun pikiran dalam penyusunan RENSTRA

Kantor Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat Kota Prabumulih.

Prabumulih, September 2013


Kota Prabumulih

MARTODI, HS. SH, MM Pembina Tingkat I / IV. b

NIP. 196806221998031002

bab i pendahuluan -...

Documents