penyusunan rpjmd dan renstra skpd

dadang-solihin.blogspot.com 2

Nama : Dadang SolihinTempat/Tgl Lahir : Bandung 6 November 1961Tempat/Tgl Lahir : Bandung 6 November 1961Pekerjaan : Direktur Evaluasi Kinerja

Pembangunan Daerah gBappenas

Alamat Kantor : Jl. Taman Suropati No. 2 J k t 10310Jakarta 10310

Telp/Fak Kantor : (021) 392 6248HP : 0812 932 2202HP : 0812 932 2202Email : [email protected] :Website :

http://dadang-solihin.blogspot.com

3dadang-solihin.blogspot.com

MateriMateriMateriMateri• Penyusunan RPJMD• Penyusunan Renstra SKPD • Mewujudkan Prioritas Pembangunan

Nasional• Sasaran Pembangunan RPJMN 2010• Sasaran Pembangunan RPJMN 2010-

2014 • Sinergi Pusat-Daerah dan AntardaerahSinergi Pusat Daerah dan Antardaerah

(SPDAD)


Apa it RPJMDApa it RPJMD1/21/2

Apa itu RPJMDApa itu RPJMD• RPJMD merupakan satu dokumen rencana resmi daerah untuk

mengarahkan pembangunan daerah dalam jangka waktu lima tahun ke depan masa pimpinan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih. Sebagai suatu dokumen rencana yang penting sudah sepatutnya• Sebagai suatu dokumen rencana yang penting sudah sepatutnya Pemerintah Daerah, DPRD, dan masyarakat memberikan perhatian penting pada:p g p1. Kualitas proses penyusunan dokumen RPJMD, dan 2. Pemantauan, evaluasi, dan review berkala atas

implementasinya.


Apa it RPJMDApa it RPJMD2/22/2

Apa itu RPJMDApa itu RPJMDRPJMD menjawab tiga pertanyaan dasar: 1. Kemana daerah akan diarahkan pengembangannya dan apa yang p g g y p y g

hendak dicapai dalam lima tahun mendatang; 2. Bagaimana mencapainya, dan; 3. Langkah-langkah strategis apa yang perlu dilakukan agar tujuan

tercapai.


S bstansi RPJMDS bstansi RPJMDSubstansi RPJMDSubstansi RPJMD• RPJMD menekankan tentang pentingnya menerjemahkan secara

arif VISI, MISI dan Agenda KEPALA DAERAH TERPILIH • kedalam tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan pembangunan • yang merespon kebutuhan dan aspirasi masyarakat, serta • kesepakatan tentang tolok ukur kinerja untuk mengukur

keberhasilan atau ketidak berhasilan pembangunan daerah dalam 5 t h k dtahun kedepan.


Landasan Hukum RPJMDLandasan Hukum RPJMD 1/51/51 UU 25/2004 tentang

Si t P Mengatur tentang peranan dan tanggung jawab

B d t k i k RPJMDSistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN)

Bappeda untuk menyiapkan RPJMD, Keterkaitan visi dan misi Kepala Daerah Terpilih

dengan RPJMD, g Pokok-pokok isi dokumen RPJMD, Waktu pelaksanaan Musrenbang RPJMD dan

penyampaian RPJMD;penyampaian RPJMD; Status hukum RPJMD sebagai Peraturan

kepala Daerah.

2 UU 17/2003 tentang Keuangan Negara

Mengatur tentang peranan dan kedudukan RKPD yang merupakan penjabaran RPJMD dalam kaitannya dengan perumusan Kebijakan Umum Anggaran (KUA), Renja SKPD, RKA SKPD, dan RAPBD.

Menekankan tentang penganggaran berbasis kinerja (performance budgeting).



Pemerintahan Daerah Mengatur tentang fungsi RPJMD untuk

menjabarkan visi misi dan program KepalaPemerintahan Daerah menjabarkan visi, misi, dan program Kepala Daerah;

Perlunya konsistensi dan keselarasan dengan RPJPD dan RPJM Nasional;

Pokok-pokok kandungan RPJMD memuat arah kebijakan keuangan daerah, selain strategi, j g , g ,kebijakan umum pembangunan daerah, program lintas SKPD, dan lintas kewilayahan; RKPD merupakan penjabaran RPJMD serta;RKPD merupakan penjabaran RPJMD serta;

Status hukum RPJMD sebagai Peraturan Daerah.

4 UU 17/2007 tentang Rencana Pembangunan J k P j

Sebagai arah dan prioritas pembangunan secara menyeluruh yang akan dilakukan

b t h t k j dkJangka Panjang Nasional 2005-2025

secara bertahap untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur sebagaimana diamanatkan oleh UUD-1945;



P i b K Mengatur tentang peranan dan kedudukan

RKPD R j SKPD RKA SKPD d APBDPerimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah

RKPD, Renja SKPD, RKA SKPD, dan APBD yang merupakan penjabaran RPJMD.

Menekankan tentang perlunya penyusunan g p y p yRenja dan RKA SKPD berbasis penganggaran kinerja.

Menunjukkan tentang perlunya RPJMD juga Menunjukkan tentang perlunya RPJMD juga menggambarkan target capaian kinerja pembangunan daerah sehingga mudah untuk dit f ik k d l t hditransformasikan ke dalam rencana tahunan (RKPD).

6 Peraturan Pemerintah Menekankan tentang RPJMD sebagai dasar6 Peraturan Pemerintah No 58/2005 tentang Pengelolaan Keuangan D h

Menekankan tentang RPJMD sebagai dasar dalam penyusunan Rancangan APBD, RKPD, Renja SKPD dan RKA SKPD sebagai

j h RPJMDDaerah penerjemahan RPJMD.


Landasan Hukum RPJMDLandasan Hukum RPJMD 4/54/57 PP No 65/2005 tentang

P d P Menekankan tentang perlunya RPJMD

k t t i St dPedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal

mencakup target pencapaian Standar Pelayanan Minimal dalam jangka menengah dan kemudian dituangkan dalam RKPD untuk target pencapaian SPM Tahunan.

8 PP 8/2008 tentang Tata Memberikan klarifikasi atas kekurangjelasan, Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana

ketidakterpaduan, ataupun perbedaan yang timbul dari peraturan perundangan tentang perencanaan daerah.

Pembangunan Daerahp

9 SE Mendagri 050/2020/ Acuan daerah dalam penyusunan RPJMD dan SJ Tahun 2005 tentang Petunjuk Penyusunan Dokumen RPJP Daerah

RPJPD yang berjalan lancar, terpadu, sinkron, dan sinergi sesuai dengan kondisi dan karakteristik daerah masing-masing.

dan RPJM Daerah Kabupaten/Kota

g g


Landasan Hukum RPJMDLandasan Hukum RPJMD 5/55/510 Perpres No. 5/2010

t t R Memuat strategi, kebijakan umum, dan

k k k i k ktentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional

kerangka ekonomi makro yang merupakan penjabaran dari Visi, Misi, dan Program Aksi serta sebelas prioritas pembangunan nasional

2010-2014 dari Presiden-Wakil Presiden dengan visi: Terwujudnya Indonesia yang Sejahtera, Demokratis, dan Berkeadilan.,

Memuat rencana pembangunan yang mencakup bidang-bidang kehidupan

k t b i t t d lmasyarakat sebagaimana yang tertuang dalam RPJPN 2005—2025 dengan tema:Memperkuat Sinergi Antarbidang Pembangunan

Memuat rencana pembangunan kewilayahan yang disusun dengan tema: Memperkuatyang disusun dengan tema: Memperkuat Sinergi Antara Pusat dan Daerah dan Antardaerah


St b St PSt b St P RPJMDRPJMDSt b St PSt b St P RPJMDRPJMDStep by Step Penyusunan Step by Step Penyusunan RPJMDRPJMDStep by Step Penyusunan Step by Step Penyusunan RPJMDRPJMD

Tahap 1 Penyusunan

3 5

PersiapanPenyusunan

Rancangan Awal Renstra SKPD

Penyusunan Rancangan

Akhir RPJMD

Penyusunan Rancangan

Awal RPJMD

Tahap Penyusunan Rancangan Akhir RPJMD Daerah / R t SKPD

Penetapan Perda/Perkadatentang RPJMDAwal RPJMD Renstra SKPD tentang RPJMD

2 4 6


Tahap PersiapanTahap Persiapan1 p pp p1. Orientasi Perencanaan Daerah2. Pembentukan Tim Penyusun RPJMDy3. Penyusunan Rencana Kerja Penyiapan dokumen RPJMD4. Visi, Misi dan Program Prioritas Kepala Daerah Terpilih5. Orientasi Renstra SKPD6. Pembentukan Tim Penyusun Renstra SKPD7 P R K j P i d k R t SKPD7. Penyusunan Rencana Kerja Penyiapan dokumen Renstra SKPD8. Identifikasi Stakeholder9 Penentuan Stakeholder untuk konsultasi publik9. Penentuan Stakeholder untuk konsultasi publik10. Penyiapan draft SK Tim Penyusun dan SK Panduan Penyusunan dokumen

RPJMD11. Penetapan SK Tim Penyusun dan SK Panduan Penyusunan Dokumen RPJMD12. Surat Perintah KepDa kepada SKPD & surat permintaan kepada seluruh

stakeholders agar berkontribusi dalam proses RPJMDstakeholders agar berkontribusi dalam proses RPJMD13. Sosialisasi bahwa daerah akan menyusun RPJMD 14. Perumusan metoda dan panduan Jaring Aspirasi, FGD, dan Musrenbang RPJMD


Tahap Penyusunan Rancangan Tahap Penyusunan Rancangan 2

Awal RPJMDAwal RPJMD1 Pengumpulan Data/Informasi Kondisi Penyelenggaraan Pemerintah1. Pengumpulan Data/Informasi Kondisi Penyelenggaraan Pemerintah

Daerah 5 tahunan2. Penyusunan profil daerah dan prediksi masa depany p p p3. Kajian terhadap RPJMD4. Kajian terhadap Visi, Misi dan Program Prioritas Kepala Daerah terpilih5. Analisis keuangan daerah6. Kajian RTRW-D7 Review RPJMD Provinsi dan Nasional7. Review RPJMD Provinsi dan Nasional8. Jaring aspirasi: Isu dan harapan masyarakat9. Formulasi Dok. Rancangan Awal RPJMDg10. FGDs untuk setiap Topik11. Pembahasan Ranwal RPJMD bersama SKPDs12. Penyusunan Rancangan Awal RPJMD untuk dibahas dalam Musrenbang

RPJMD



Awal Renstra SKPDAwal Renstra SKPD1. Pengumpulan Data/Informasi Kondisi Pelayanan SKPD2. Penyusunan profil pelayanan RPJMD& prediksi jangka menengah3. Tupoksi SKPD4. Perumusan Visi dan Misi RPJMD5 E l i R t SKPD (R t Di ) i d l l5. Evaluasi Renstra SKPD (Renstra Dinas) periode lalu6. Review Renstra K/L dan Renstra SKPD Provinsi7 Identifikasi capaian keberhasilan dan permasalahan7. Identifikasi capaian keberhasilan dan permasalahan8. Perumusan program (SKPD, Lintas SKPD, Kewilayahan)9. Pembahasan Forum SKPD10. Berita Acara Hasil Kesepakatan Forum SKPD11. Penyusunan Dokumen Rancangan Renstra SKPD12 M b RPJMD12. Musrenbang RPJMD 13. Naskah Kesepakatan Hasil Musrenbang RPJMD


Tahap Penyusunan Rancangan AkhirTahap Penyusunan Rancangan Akhir4 Tahap Penyusunan Rancangan Akhir Tahap Penyusunan Rancangan Akhir RPJMD Daerah / Renstra RPJMD Daerah / Renstra SKPDSKPD

4

1. Penyusunan Rancangan Akhir dokumen RPJM Daerah2. Penyusunan Naskah Akademis Ranperda RPJMDy p3. Penyusunan Rancangan Akhir dokumen Renstra SKPD4. Penyusunan Naskah Akademis Rancangan Perka SKPDy g


Tahap Penetapan Perda/Perkada Tahap Penetapan Perda/Perkada 5 p pp ptentang RPJMD tentang RPJMD

5

1. Penyampaian Naskah Perda RPJMD kepada kepada Bupati cq Bappeda Kabupaten

2. Konsultasi dengan Bupati cq Bappeda Kabupaten2. Konsultasi dengan Bupati cq Bappeda Kabupaten3. Penyampaian Naskah perda RPJMD serta lampirannya kepada DPRD4. Pembahasan DPRD tentang Ranperda RPJMD5. Penetapan Ranperda menjadi Perda6. Dokumen RPJM-D yang telah disyahkan7 D k R t SKPD t l h di hk7. Dokumen Renstra SKPD telah disyahkan


Langkah Penyusunan RPJMDLangkah Penyusunan RPJMDg yg yVisi, Misi, Program

Kepala Daerah Terpilih(1)

Indikator

Bappeda menyusun Rancangan Awal SKPD Menyusun Renstra SKPD

(2)

(3)RPJMDa) Visi,Misi Kepala Daerahb) Strategi Pembangunan Daerah

Program SKPD(3)

Bappeda menyelenggarakanMUSRENBANG RPJMD

c) Kebijakan Umumd) Kerangka Ekonomi Daerahe) Program SKPD

(4)

Penetapan RPJMDBappeda menyusun (5)Penetapan RPJMD

Rancangan Akhir RPJMD

a) Visi, Misi Kepala Daerahb) Strategi Pembangunan Daerah (6)

(7)

Digunakan sebagai pedoman penyusunan

Rancangan RKPD

b) Strategi Pembangunan Daerahc) Kebijakan Umumd) Kerangka Ekonomi Daerahe) Program SKPD

(6)


Contoh Janji Kampanye HADE 2008Contoh Janji Kampanye HADE 2008http://rizasaputra wordpress com/2008/04/24/janji-kampanye-hade/

1/21/21. Mengakomodasi pembentukan Propinsi

Cirebon2 K t k litik di j k BEM J b

4. Pengembangan seni dan budaya di Jawa Barat melalui pembangunan gedung-gedung k i b t f i t i l t k

http://rizasaputra.wordpress.com/2008/04/24/janji kampanye hade/

2. Kontrak politik yang diajukan BEM se-Jabar Jaminan cagub-cawagub untuk

merealisasikan wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun secara gratis selambat-

kesenian bertaraf internasional, mematenkan kesenian khas Jabar.

5. Pengembangan dan penataan kembali kawasan Jatinangor.g

lambatnya 2 tahun masa jabatan. Transparansi penyaluran dana bantuan

pendidikan. Membuka ruang publik untuk komunikasi

g6. Membuat kawasan olah raga dan sarana

pendukung untuk meningkatkan prestasi olah raga Jabar.

7 Pertahankan eksistensi pasar tradisional Membuka ruang publik untuk komunikasi dengan masyarakat.

Kebijakan berorientasi pemberdayaan usaha kecil menengah.

7. Pertahankan eksistensi pasar tradisional melalui penataan berdaya saing.

8. Mengubah pola pertanian dengan pupuk organik untuk meningkatkan hasil produksi.

Pemerintahan bersih korupsi, kolusi, dan nepotisme.

Membuat peraturan daerah yang transparan

9. Mendukung aspirasi pembentukan Kab. Bogor Barat.

10. Menghentikan alih fungsi lahan pertanian untuk menyelamatkan lingkungantransparan.

Menghapus dan menindak tegas pungutan liar.

Membasmi mafia peradilan.

untuk menyelamatkan lingkungan.11. Membuka akses pemasaran bunga hias untuk

pengembangan sentra tanaman hias Cihideung, Kec. Parongpong KBB.

3. Pemekaran Kab. Sukabumi. 12. Perluas kesempatan kerja bagi putra daerah.13. Perjuangkan nasib buruh Jabar.14. Perkembangan skema perekonomian yang

baik

21

baik.

dadang-solihin.blogspot.com

Contoh Janji Kampanye HADE 2008Contoh Janji Kampanye HADE 2008http://rizasaputra wordpress com/2008/04/24/janji-kampanye-hade/

2/22/215. Pendidikan yang murah dengan anggaran

pendidikan 20%.16 P t b ik j l k i i

Pembebasan SPP dan bantuan buku, perbaikan gedung sekolah, tambahan gaji

i d t d

http://rizasaputra.wordpress.com/2008/04/24/janji kampanye hade/

16. Percepatan perbaikan jalan rusak propinsi Jawa Barat.

17. Penyediaan satu juta lapangan kerja.18. Membangkitkan industri genting Kab.

guru negeri dan swasta, dengan anggaran Rp 200 miliar/tahun.

Meningkatkan kesejahteraan petani melalui dana talangan untuk menjamin stabilitas g g g

Majalaya.19. Prioritas pembangunan pada daerah yang

belum tersentuh. Prioritaskan perbaikan masalah kesehatan

g jharga pupuk dan gabah sebesar Rp 200 miliar/tahun.

Pembangunan jalan dan irigasi dengan anggaran Rp 200 miliarmasalah kesehatan.

20. Permudah regulasi perpanjangan Hak Guna Usaha (HGU) bagi masyarakat perkebunan.

21. Peningkatan kesejahteraan guru dan tenaga

anggaran Rp 200 miliar. Anggarkan dana khusus Rp 50 miliar/tahun

untuk operasi pasar ketika harga sembako naik.

sukarela.22. Peningkatan perlindungan hukum untuk TKI

asal Jabar. Program KTP berasuransi kesehatan

Pengembangan dan revitalisasi posyandu untuk kesehatan ibu, anak, dan lansia Rp 50 miliar/tahun.

Mendukung eksistensi praktisi perkebunankesehatan.23. Tawarkan komitmen moral dengan batas

waktu pelaksanaan 3 tahun masa kepemimpinan. Meliputi:

Mendukung eksistensi praktisi perkebunan untuk mendapat hak guna usaha.

25. Perbaikan infrastruktur jalan menuju akses Sentra Rajut Binong Jato Kel. Binong Kec.

Menyerap satu juta lapangan kerja melalui pengadaan dan peningkatan UKM dengan anggaran Rp 200 miliar/tahun.

Batununggal Kota Bandung.


Outline RPJMDOutline RPJMDOutline RPJMDOutline RPJMD1. Pendahuluan2. Gambaran umum kondisi daerah3. Gambaran pengelolaan keuangan daerah serta kerangka

pendanaan4 A li i i i t t i4. Analisis isu-isu strategis;5. Visi, misi, tujuan dan sasaran6 St t i d h k bij k6. Strategi dan arah kebijakan7. Kebijakan umum dan program Pembangunan daerah8 I dik i i it di t i k b t h8. Indikasi rencana program prioritas yang disertai kebutuhan

pendanaan9 Penetapan indikator kinerja daerah9. Penetapan indikator kinerja daerah10. Pedoman transisi dan kaidah pelaksanaan

Pasal 40Pasal 40 PP 8PP 8//20082008Pasal 40 Pasal 40 PP 8PP 8//2008200823dadang-solihin.blogspot.com

Sistematika Penulisan Sistematika Penulisan RPJMDRPJMD 1/31/3Bab I Pendahuluan1.1. Latar Belakang Penyusunan RPJMD 1.2. Landasan Hukum Rencana Pembangunan 1.3. Maksud, Tujuan, dan Ruang Lingkup 1.4. Kedudukan RPJMD dengan Dokumen

Perencanaan lainnya 1 5 Sistematika Penulisan

Jangka Menengah Daerah

1.5. Sistematika Penulisan

Bab II Tinjauan Umum Kondisi dan Permasalahan Pembangunan DaerahMenggambarkan profil daerah, status, kondisi, situasi, pengkajian kinerja capaian, serta rumusan isu dan permasalahan strategis dalam penyelenggaraan fungsi-strategis dalam penyelenggaraan fungsifungsi pemerintahan daerah secara menyeluruh

2.1 Kondisi Geografis Daerah 2 2 P l U2.2 Pelayanan Umum 2.3 Ketertiban dan Ketentraman 2.4 Ekonomi 2.5 Lingkungan Hidup g g p2.6 Perumahan dan Fasilitas Umum 2.7 Kesehatan 2.8 Pendidikan

Provinsi/Kabupaten/Kota


Sistematika Penulisan Sistematika Penulisan RPJMDRPJMD 2/32/32.9 Pariwisata dan Budaya 2.10 Pendidikan 2 11 Perlindungan sosial

Bab V Tujuan, Strategi, dan Arah Kebijakan Pembangunan DaerahBerdasarkan visi misi dan agenda Kepala2.11 Perlindungan sosial

2.12 Keuangan Daerah 2.13 Rumusan Issue Strategis Pembangunan

Daerah

Berdasarkan visi, misi dan agenda Kepala Daerah Terpilih dirumuskan tujuan (SMART), strategi pencapaian tujuan dan kebijakan yang akan ditempuh untuk

Bab III Tinjauan Terhadap Dokumen Perencanaan Terkait

3.1 RPJM Nasional

masing-masing strategi pembangunan daerah.

5.1 Tujuan 5.2 Strategi3.1 RPJM Nasional

3.2 RTRW Nasional dan RTRW Provinsi (untuk RPJM Provinsi)

3.3 RPJM Provinsi 3 4 RTRW P i i d RTRW

5.2 Strategi 5.3 Arah Kebijakan Umum (untuk setiap fungsi

pemerintahan daerah)5.4 Arah Kebijakan Keuangan Daerah dan

K k P d3.4 RTRW Provinsi dan RTRW Kabupaten/Kota (untuk RPJM Kabupaten/ Kota)

Kerangka Pendanaan

Bab VI Program Pembangunan DaerahUntuk masing-masing program perlu

Bab IV Visi, Misi dan Agenda Pembangunan Daerah

4.1 Visi 4 2 Misi

g g p g pdicantumkan nama program, tolok ukur dan target kinerja capaian program dan pagu indikatif

6 1 Program Pembangunan4.2 Misi 4.3 Agenda (apabila ada)

6.1 Program Pembangunan6.1.1 Program SKPD 6.1.2 Program Lintas SKPD 6.1.3 Program Lintas Kewilayahan


Sistematika Penulisan Sistematika Penulisan RPJMDRPJMD 3/33/36.2 Program Pengembangan Kelembagaan

dan Legislasi Daerah Lampiran Tabel-Tabel Penting (dalam Lampiran) sekurang-kurangnya mencakup:

Bab VII Kaidah PelaksanaanMengemukakan tentang program dan kegiatan pendukung yang diperlukan untuk dapat mengimplementasikan

kurangnya mencakup: 1. Fungsi, Tolok Ukur Capaian Pelaksanaan,

Issue dan Permasalahan masing-masing fungsi pemerintahan daerahuntuk dapat mengimplementasikan

RPJMD secara efektif 7.1 Konsistensi penyusunan Renstra SKPD,

RKPD, dan Renja SKPD dengan RPJMD

g p2. Dokumentasi Kesepakatan Konsultasi Publik

dan Musrenbang RPJMD 3 Program Tolok Ukur dan Target Kinerja

7.2 Pemantauan dan evaluasi kinerja pencapaian program RPJMD

7.3 Penguatan kemampuan dan kapasitas DPRD untuk memantau dan mengevaluasi

3. Program, Tolok Ukur dan Target Kinerja Capaian Program, dan Pagu Indikatif menurut fungsi-fungsi pemerintahan daerah

4. Kondisi dan Situasi Keuangan Daerah 5 Tahun DPRD untuk memantau dan mengevaluasi RPJMD

7.4 Penguatan kemampuan dan kapasitas Non Government Stakeholders untuk

t d l i

glalu (Penerimaan dan Belanja)

5. Proyeksi Fiskal Daerah 6. Kerangka Pendanaan Jangka Menengahmemantau dan mengevaluasi

implementasi RPJMD

6. Kerangka Pendanaan Jangka Menengah


Contoh: Outline Contoh: Outline RPJMD DKIRPJMD DKIBAB I PENDAHULUAN Latar Belakang Maksud dan Tujuan

BAB V ARAH KEBIJAKAN UMUM PEMBANGUNAN DAERAH

Urusan Wajib Landasan Hukum Hubungan RPJMD dengan Dokumen

Perencanaan Lainnya Sistematika Penulisan

Urusan Pemerintahan

BAB VI ARAH KEBIJAKAN UMUM KEUANGAN DAERAH Sistematika Penulisan

BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH Kondisi Geografis

KEUANGAN DAERAH Umum Arah Kebijakan Pendapatan Daerah Arah Kebijakan Belanja Daerah

Kondisi Demografi Sumber Kekayaan Alam Kondisi menurut Aspek Kehidupan Kondisi menurut Urusan Pemerintahan

Arah Kebijakan Pembiayaan Daerah

BAB VII PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAHKondisi menurut Urusan Pemerintahan

BAB III VISI DAN MISI Visi

Mi i

DAERAH Program Dedicated Program menurut Urusan Pemerintahan Program Kewilayahan

Misi

BAB IV STRATEGI PEMBANGUNAN DAERAH Tujuan Pembangunan Daerah

BAB VIII PENUTUP

j g Strategi Pembangunan Daerah Pendekatan


E l i K lit RPJMDE l i K lit RPJMD1/31/3

Evaluasi Kualitas RPJMDEvaluasi Kualitas RPJMD

1. Ada kejelasan rumusan status dan kedudukan pencapaian pembangunan daerah saat ini dalam berbagai fungsi

.

pemerintahan daerah2. Ada rumusan isu dan permasalahan strategis pembangunan

daerah.

daerah3. Visi, misi, dan agenda KDH terpilih sesuai dengan: .

Dinamika internal pembangunan daerah: Usaha mengoptimalkan kekuatan (strengths) dan mengatasi kelemahan (weaknesses)kelemahan (weaknesses)

Dinamika eksternal pembangunan daerah : Usaha mengoptimalkan peluang (opportunities) dan mengatasi g p p g ( pp ) gancaman (threats)


Evaluasi Kualitas RPJMDEvaluasi Kualitas RPJMD 2/32/3

4 Rumusan tujuan strategi arah dan kebijakan 4. Rumusan tujuan, strategi, arah, dan kebijakan pembangunan daerah sesuai dengan:

.

Dinamika internal pembangunan daerah: Usaha Dinamika internal pembangunan daerah: Usaha mengoptimalkan kekuatan (strengths) dan mengatasi kelemahan (weaknesses)

Dinamika eksternal pembangunan daerah : Usaha mengoptimalkan peluang (opportunities) dan mengatasi

(th t )ancaman (threats)5. Ada penerjemahan yang baik dan sistematis dari visi, misi,

dan agenda KDH terpilih ke dalam perumusan tujuan.

dan agenda KDH terpilih ke dalam perumusan tujuan, strategi dan kebijakan pembangunan daerah.

6. Ada penerjemahan yang baik dan sistematis tentang tujuan, 6. Ada penerjemahan yang baik dan sistematis tentang tujuan, strategi dan kebijakan ke dalam rumusan prioritas program pembangunan daerah.

.


Evaluasi Kualitas RPJMDEvaluasi Kualitas RPJMD 3/33/3

7 Rumusan isu strategis dalam pengelolaan keuangan daerah 7. Rumusan isu strategis dalam pengelolaan keuangan daerah sesuai dengan rumusan tujuan, strategi, dan arah kebijakan keuangan daerah

.

g8. Rumusan program pembangunan daerah sesuai dengan

kendala fiskal daerah.

9. Ada keterkaitan yang erat dan kontribusi program pembangunan daerah terhadap pemecahan isu dan

l h t t i i l

.

permasalahan strategis nasional10. Ada proses perencanaan yang demokratis dan partisipatif

dalam keseluruhan proses pengambilan keputusan.

dalam keseluruhan proses pengambilan keputusan penyusunan RPJMD

11. Kualitas RPJMD sudah SMART 11. Kualitas RPJMD sudah SMART .


1/21/2Apa Itu Renstra SKPDApa Itu Renstra SKPDApa Itu Renstra SKPDApa Itu Renstra SKPD

• Renstra SKPD merupakan satu dokumen rencana resmi daerah t k hk l SKPD kh d buntuk mengarahkan pelayanan SKPD khususnya dan pembangunan

daerah pada umumnya dalam jangka waktu 5 tahun ke depan masa pimpinan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih. p p p p p

• Kualitas penyusunan Renstra SKPD akan sangat ditentukan olehkemampuan SKPD untuk menerjemahkan, mengoperasionalkan, dan mengimplementasikan Visi, Misi dan Agenda KDH, tujuan,strategi, kebijakan, dan capaian program RPJMD ke dalam penyusunan Renstra SKPD sesuai TUPOKSI SKPDpenyusunan Renstra SKPD sesuai TUPOKSI SKPD.


2/22/2Apa Itu Renstra SKPDApa Itu Renstra SKPDApa Itu Renstra SKPDApa Itu Renstra SKPD

• Renstra SKPD menjawab 3 pertanyaan dasar; 1) K l SKPD k di hk b1) Ke mana pelayanan SKPD akan diarahkan pengembangannya

dan apa yang hendak dicapai dalam lima tahun mendatang; 2) Bagaimana mencapainya; ) g p y ;3) Langkah-langkah strategis apa yang perlu dilakukan agar tujuan

tercapai.U t k d tk d k ti l b i i l t i• Untuk mendapatkan dukungan yang optimal bagi implementasinya, proses penyusunan dokumen Renstra SKPD perlu membangun komitmen dan kesepakatan dari semua stakeholder (termasuk p (Forum Multistakeholder SKPD) untuk mencapai tujuan Renstra SKPD melalui proses yang transparan, demokratis, dan akuntabel dengan memadukan pendekatan teknokratis, demokratis,dengan memadukan pendekatan teknokratis, demokratis, partisipatif, dan politis.


Outline Renstra SKPDOutline Renstra SKPDOutline Renstra SKPDOutline Renstra SKPD

1. Pendahuluan;2. Gambaran pelayanan SKPD;3. Isu-isu strategis berdasarkan tugas pokok dan fungsi;4 Vi i i i t j d t t i d k bij k4. Visi, misi, tujuan dan sasaran, strategi dan kebijakan; rencana

program, kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif; danpendanaan indikatif; dan

5. Indikator kinerja SKPD yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD.

Pasal 40 Pasal 40 PP 8PP 8//20082008


Sistematika Penulisan RenstraSistematika Penulisan Renstra SSKKPDPDBAB 1 PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang 1.2 Maksud dan Tujuan

3.5 Rumusan Perubahan, Kecenderungan Masa Depan yang berpengaruh pada TUPOKSI SKPD

1.3 Landasan Hukum 1.4 Kedudukan dan Peranan Renstra SKPD

dalam Perencanaan Daerah1 5 Sistematika Penulisan

3.6 Rumusan Perubahan Internal dan Eksternal yang perlu dilakukan (untuk lebih efisien dan efektif)

1.5 Sistematika Penulisan

BAB 2 TUGAS POKOK DAN FUNGSI SKPD2.1 Struktur Organisasi

BAB 4 VISI, MISI, TUJUAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN

4.1 Visi SKPD 2.2 Susunan Kepegawaian dan kelengkapan 2.3 TUPOKSI 2.4 Sistem, Prosedur, Mekanisme (dan lain-lain

yang perlu)

4.2 Misi SKPD 4.3 Tujuan (memenuhi kriteria Specific,

Measurable, Achievable, Results Oriented, Time Bound)yang perlu)

BAB 3 PROFIL KINERJA PELAYANAN SKPD 3.1 Kinerja Pelayanan Masa Kini (menurut

b b i k l d i

Time Bound)4.4 Strategi 4.5 Kebijakan

BAB 5 PROGRAMberbagai aspek pelayanan dan capaian terhadap Standar Pelayanan Minimal)

3.2 Kelemahan dan Kekuatan Internal 3.3 Peluang dan Tantangan Eksternal

BAB 5 PROGRAM 5.1 Program SKPD 5.2 Program Lintas SKPD 5.3 Program Lintas Kewilayahan g g

3.4 Rumusan Permasalahan Strategis yang dihadapi masa kini

g y5.4 Pagu Indikatif dan Indikasi Sumber

Pendanaan BAB 6 PENUTUP


Penyusunan Renstra SKPDPenyusunan Renstra SKPDPenyusunan Renstra SKPDPenyusunan Renstra SKPDPenyusunan Renstra SKPDPenyusunan Renstra SKPDPenyusunan Renstra SKPDPenyusunan Renstra SKPD

M k d

Pasal 27 ayat 3

Rancangan Renstra-SKPD oleh SKPD

Memuat visi misi tujuan

Masukan Rancangan

Mengacu kepada RPJMD dan bersifat

indikatif Memuat visi, misi, tujuan,

strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan

sesuai dengan tugas dan

Renstra SKPD

sesuai dengan tugas dan fungsinya Pasal 25 ayat 2 dan 4

Renstra SKPD ditetapkan dalam Keputusan Kepala SKPD

Pasal 26Keputusan Kepala SKPD


Renstra SKPD dalam Penyusunan RPJMDRenstra SKPD dalam Penyusunan RPJMDVisi, Misi, Program

Kepala Daerah Terpilih(1)

Renstra SKPD

Bappeda menyusun Rancangan Awal SKPD Menyusun Renstra SKPD

(2)

(3)RPJMDa) Visi,Misi Kepala Daerahb) Strategi Pembangunan Daerah

Program SKPD(3)

Bappeda menyelenggarakanMUSRENBANG RPJMD

c) Kebijakan Umumd) Kerangka Ekonomi Daerahe) Program SKPD

(4)

Penetapan RPJMDBappeda menyusun (5)Penetapan RPJMD

Rancangan Akhir RPJMD

a) Visi, Misi Kepala Daerahb) Strategi Pembangunan Daerah (6)

(7)

Digunakan sebagai pedoman penyusunan

Rancangan RKPD

b) Strategi Pembangunan Daerahc) Kebijakan Umumd) Kerangka Ekonomi Daerahe) Program SKPD

(6)


St b St P R t SKPDSt b St P R t SKPDSt b St P R t SKPDSt b St P R t SKPDStep by Step Penyusunan Renstra SKPDStep by Step Penyusunan Renstra SKPDStep by Step Penyusunan Renstra SKPDStep by Step Penyusunan Renstra SKPD

Penyusunan 1 Penyusunan 3 5

PersiapanRancangan

Awal Renstra SKPD

Rancangan Akhir RPJMD/ Renstra SKPD

P l kPenyusunan Rancangan

Awal RPJMD

Pelaksanaan Musrenbangda

Jangka

Penetapan Perda tentang

RPJMDAwal RPJMD Menengah RPJMD

2 4 6


Tahap PersiapanTahap Persiapan1 p pp p1. Orientasi Perencanaan Daerah2. Pembentukan Tim Penyusun RPJMDy3. Penyusunan Rencana Kerja Penyiapan dokumen RPJMD4. Visi, Misi dan Program Prioritas Kepala Daerah Terpilih5. Orientasi Renstra SKPD6. Pembentukan Tim Penyusun Renstra SKPD7 Penyusunan Rencana Kerja Penyiapan dokumen Renstra SKPD7. Penyusunan Rencana Kerja Penyiapan dokumen Renstra SKPD8. Identifikasi Stakeholder9. Penentuan Stakeholder untuk konsultasi publikp10.Penyiapan draft SK Tim Penyusun dan SK Panduan Penyusunan dokumen

RPJMD11 P t SK Ti P d SK P d P D k RPJMD11.Penetapan SK Tim Penyusun dan SK Panduan Penyusunan Dokumen RPJMD12.Surat Perintah KDH kepada SKPD & surat permintaan kepada Lembaga/NGS

agar berkontribusi dalam proses RPJMDg p13.Sosialisasi bahwa daerah akan menyusun RPJMD14.Perumusan metoda dan panduan Jaring Aspirasi, FGD, dan Musrenbang

RPJMDRPJMDdadang-solihin.blogspot.com 39


Awal RPJM DaerahAwal RPJM Daerah1 Pengumpulan Data/Informasi Kondisi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah1. Pengumpulan Data/Informasi Kondisi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah

5 tahunan2. Penyusunan profil daerah dan prediksi masa depany p p p3. Kajian terhadap RPJPD4. Kajian terhadap Visi, Misi dan Program Prioritas Kepala Daerah terpilih 5. Analisis keuangan daerah6. Kajian RTRW-D7 Review RPJMD Provinsi dan Nasional7. Review RPJMD Provinsi dan Nasional8. Jaring aspirasi: Isu dan harapan masyarakat9. Formulasi Dok. Rancangan Awal RPJMDg10.FGDs untuk setiap Topik11.Pembahasan Rancangan Awal RPJMD bersama SKPDs12.Penyusunan Rancangan Awal RPJMD untuk dibahas dalam Musrenbang

RPJMD



Awal Renstra SKPDAwal Renstra SKPD1. Pengumpulan Data/Informasi Kondisi Pelayanan SKPD2. Penyusunan profil pelayanan SKPD & prediksi jangka menengahy p p y p j g g3. Tupoksi SKPD4. Perumusan Visi dan Misi SKPD5. Evaluasi Renstra SKPD (Renstra Dinas) periode lalu6. Review Renstra K/L dan Renstra SKPD Provinsi7. Identifikasi capaian keberhasilan dan permasalahan8. Perumusan program (SKPD, Lintas SKPD, Kewilayahan)9. Pembahasan Forum SKPD10. Berita Acara Hasil Kesepakatan Forum SKPD11. Penyusunan Dokumen Rancangan Renstra SKPD


Tahap Pelaksanaan Musrenbang Daerah Jangka Tahap Pelaksanaan Musrenbang Daerah Jangka MenengahMenengah4 gg

• Musrenbang RPJMD • Naskah Kesepakatan Hasil Musrenbang RPJMD p g

Tahap Penyusunan Rancangan Akhir RPJM Tahap Penyusunan Rancangan Akhir RPJM Daerah/ Renstra SKPDDaerah/ Renstra SKPD

5

• Penyusunan Rancangan Akhir dokumen RPJM Daerah • Penyusunan Naskah Akademis Ranperda RPJMD y p• Penyusunan Rancangan Akhir dokumen Renstra SKPD • Penyusunan Naskah Akademis Rancangan Perka SKPD


Tahap Penetapan Peraturan Tahap Penetapan Peraturan 6 p pp pDaerah tentang RPJMDDaerah tentang RPJMD

• Penyampaian Naskah Perda RPJMD kepada Gubernur cq Bappeda Provinsi

• Konsultasi dengan Gubernur cq kepala Bappeda Provinsi • Penyampaian Naskah perda RPJMD serta lampirannya kepada

DPRD • Pembahasan DPRD tentang Ranperda RPJMD

P t R d j di P d• Penetapan Ranperda menjadi Perda • Dokumen RPJM-D yang telah disyahkan

Dokumen Renstra SKPD telah disyahkan• Dokumen Renstra SKPD telah disyahkan


E l i K lit R t SKPDE l i K lit R t SKPD1/31/3

Evaluasi Kualitas Renstra SKPDEvaluasi Kualitas Renstra SKPD

1. Ada review yang cukup menyeluruh tentang kinerja pelayanan SKPD dalam periode lalu (1-3 tahun lalu) untuk mengidentifikasi faktor internal dan eksternal yang telah berpengaruh pada kinerja

.

faktor internal dan eksternal yang telah berpengaruh pada kinerja pelayanan SKPD.

2. Ada kejelasan rumusan status dan kedudukan kinerja pencapaian .j j p ppelayanan SKPD masa kini dalam penyelenggaraan berbagai urusan wajib atau pilihan SKPD sesuai TUPOKSI SKPD.

3 Ad k ji ktif d SKPD 3. Ada kajian perspektif masa depan SKPD: .

mengantisipasi perubahan-perubahan,

kecenderungan perkembangan internal dan eksternal yang diperkirakan akan mempengaruhi kinerja pelayanan SKPD,

merumuskan apa yang perlu dilakukan agar pelayanan SKPD merumuskan apa yang perlu dilakukan agar pelayanan SKPD kepada masyarakat lebih efisien dan efektif.


Evaluasi Kualitas Renstra SKPDEvaluasi Kualitas Renstra SKPD 2/32/3

4 Ada rumusan isu dan permasalahan strategis pembangunan 4. Ada rumusan isu dan permasalahan strategis pembangunan pelayanan SKPD dan identifikasi langkah-langkah strategis untuk memperbaiki pelayanan SKPD kepada masyarakat.

.

p p y p y5. Ada kesesuaian dan konsistensi antara visi, misi, dan

agenda KDH terpilih, tujuan, strategi, kebijakan, dan capaian .

program RPJMD dengan usaha mengoptimalkan kekuatan dan mengatasi kelemahan internal organisasi dan pelayanan SKPD; mengoptimalkan peluang dan mengatasipelayanan SKPD; mengoptimalkan peluang dan mengatasi tantangan eksternal pengembangan pelayanan SKPD.

6. Ada penerjemahan yang baik dan sistematis dari visi, misi, .p j y g , ,dan agenda KDH terpilih dan RPJMD ke dalam perumusan visi, misi, tujuan (SMART), strategi, dan kebijakan

b l SKPD i TUPOKSI SKPD

.

pembangunan pelayanan SKPD sesuai TUPOKSI SKPD.


Evaluasi Kualitas Renstra SKPDEvaluasi Kualitas Renstra SKPD 3/33/3

7 Ada rumusan yang baik dan sistematis tujuan (berasaskan pada 7. Ada rumusan yang baik dan sistematis tujuan (berasaskan pada prinsip SMART), strategi, kebijakan, dan prioritas program pembangunan pelayanan SKPD.

.

8. Ada kesesuaian antara hasil rumusan isu strategis dalam pengelolaan keuangan daerah dengan rumusan tujuan, strategi, dan arah kebijakan keuangan dan pembiayaan SKPD

.

dan arah kebijakan keuangan dan pembiayaan SKPD.9. Ada kesesuaian antara rumusan program pembangunan daerah

dengan kendala fiskal SKPD..

10. Ada keterkaitan yang erat dan kontribusi program pembangunan daerah terhadap pemecahan isu dan permasalahan strategis pelayanan SKPD dan pembangunan daerah secara keseluruhan

.

pelayanan SKPD dan pembangunan daerah secara keseluruhan.11. Ada proses perencanaan yang demokratis dan partisipatif dalam

keseluruhan proses pengambilan keputusan penyusunan Renstra .

SKPD


A h K bij k P bA h K bij k P b1/21/2

Arah Kebijakan PembangunanArah Kebijakan Pembangunan• Dalam era desentralisasi dan otonomi daerah, keberhasilan

pembangunan nasional ditentukan 60% daerah dan 40% pusat, diperlukan sinergi, koordinasi dan kerjasama Pusat-Daerah melalui koordinasi, komunikasi, konsultasi dan sinergi yang perlu dibangun secara efektifsecara efektif.

• Pembangunan (development) ditujukan untuk menghasilkan kesejahteraan (prosperity), demokrasi (democracy) dan keadilan j (p p y), ( y)(justice).


A h K bij k P bA h K bij k P b2/22/2

Arah Kebijakan PembangunanArah Kebijakan Pembangunan• 6 (enam) kebijakan dan strategi dasar dalam pembangunan untuk

semua (development for all), yaitu :1. Pembangunan harus bersifat inklusif.2. Pembangunan harus berdimensi wilayah.3. Mengintegrasikan dan menyatukan potensi-potensi ekonomi yang

ada di daerah menjadi satu kesatuan geoekonomi secara nasional.4. Pengembangan ekonomi-ekonomi lokal.5. Keserasian antara pertumbuhan dan pemerataan (pro growth, pro

j b )job, pro poor).6. Peningkatan kualitas sumberdaya manusia.


VISI RPJMN 2010VISI RPJMN 2010 20142014VISI RPJMN 2010VISI RPJMN 2010--20142014

V I S IV I S IINDONESIA YANG SEJAHTERA, DEMOKRATIS, DAN INDONESIA YANG SEJAHTERA, DEMOKRATIS, DAN

S j ht D k ti B k dil

BERKEADILANBERKEADILAN

Memperkuat penegakan

Sejahtera Demokratis Berkeadilan

Memperkuat triple tracks strategy

Pembangunan inklusifMemantapkan

konsolidasi demokrasi

Memperkuat penegakan hukum Pemberantasan korupsi

Pembangunan inklusif dan berkeadilan

konsolidasi demokrasi Pengurangan

kesenjangan


Prioritas NasionalPrioritas Nasional1 Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola2 Pendidikan3 Kesehatan4 Penanggulangan Kemiskinan5 Ketahanan Pangan6 Infrastruktur7 Ikli I t i d Ikli U h

11 Prioritas NasionalKabinet Indonesia Bersatu II

2009-2014 7 Iklim Investasi dan Iklim Usaha8 Energi9 Lingkungan Hidup dan Pengelolaan Bencana

2009 2014

9 Lingkungan Hidup dan Pengelolaan Bencana10 Daerah Tertinggal, Terdepan, Terluar, & Pasca-konflik11 Kebudayaan, Kreativitas dan Inovasi Teknologi

12 Bidang Politik Hukum dan Keamanan12 Bidang Politik, Hukum dan Keamanan13 Bidang Perekonomian14 Bidang Kesejahteraan Rakyat

Prioritas Lainnyag j y


SASARAN RPJMN 2010-2014Pertumbuhan EkonomiPertumbuhan Ekonomi--PengangguranPengangguran--Pertumbuhan EkonomiPertumbuhan Ekonomi--PengangguranPengangguran--

KemiskinanKemiskinan

2010 2011 2012 2013 20142010 2011 2012 2013 2014

Pertumbuhan (%) 5,5 - 5,6 6,0 - 6,3 6,4 - 6,9 6,7 - 7,4 7,0 - 7,7

Pengangguran (%) 7,6 7,3 - 7,4 6,7 - 7,0 6,0 - 6,6 5,0 - 6,0

Kemiskinan (%) 12,0 -13,5 11,5 - 12,5 10,5 - 11,5 9,5 - 10,5 8,0 - 10,0


Kesejahteraan RakyatKesejahteraan Rakyat1/51/5

Kesejahteraan RakyatKesejahteraan Rakyat

EkonomiNN P bP b SSNo.No. PembangunanPembangunan SasaranSasaran

1. Pertumbuhan Ekonomi Rata-rata 6,3 – 6,8 % pertahun

S b l t h 2014 t b h 7%1. Pertumbuhan Ekonomi Sebelum tahun 2014 tumbuh 7%

2. Inflasi Rata-rata 4-6 % pertahun

3. Tingkat Pengangguran 5-6 % pada akhir tahun 2014

4. Tingkat Kemiskinan 8-10 % pada akhir tahun 2014g p


Kesejahteraan RakyatKesejahteraan Rakyat 2/52/5

Pendidikan

j yj y

PendidikanNo Indikator Status Awal

(2008)Target (2014)

1 M i k t t t l k l h d d k1. Meningkatnya rata-rata lama sekolah penduduk berusia 15 tahun ke atas (tahun) 7,50 8,25

2. Menurunnya angka buta aksara penduduk berusia 5 97 4 1815 tahun ke atas (%) 5,97 4,18

3. Meningkatnya APM SD/SDLB/ MI/Paket A (%) 95,14 96,04 Meningkatnya APM SMP/SMPLB/ MTs/Paket B (%) 72 28 76 04. Meningkatnya APM SMP/SMPLB/ MTs/Paket B (%) 72,28 76,05. Meningkatnya APK SMA/SMK/ MA/Paket C (%) 64,28 85,06. Meningkatnya APK PT usia 19-23 tahun (%) 21,26 30,0g y (%) , ,7. Menurunnya disparitas partisipasi dan kualitas pelayanan pendidikan

antarwilayah, gender, dan sosial ekonomi, serta antarsatuan pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah dan masyarakatdiselenggarakan oleh pemerintah dan masyarakat


Kesejahteraan RakyatKesejahteraan Rakyat 3/53/5

Kesehatan

Kesejahteraan RakyatKesejahteraan RakyatKesehatan

No Indikator Status Awal (2008)

Target (2014)(2008) (2014)

1. Meningkatnya umur harapan hidup (tahun) 70,7 72,0

2. Menurunnya angka kematian ibu melahirkan per 100.000 kelahiran hidup 228 118

3. Menurunnya angka kematian bayi per 1.000 kelahiran hidup 34 24

4. Menurunnya prevalensi kekurangan gizi (gizi kurang dan gizi buruk) pada anak balita (%) 18,4 < 15,0




PanganNo. Pembangunan Sasaran1. Produksi Padi Tumbuh 3,22 % per tahun

2. Produksi Jagung Tumbuh 10,02 % per tahun

3 Produksi Kedelai Tumbuh 20 05 % per tahun3. Produksi Kedelai Tumbuh 20,05 % per tahun

4. Produksi Gula Tumbuh 12,55 % per tahun

5 P d k i D i S i T b h 7 30 % t h5. Produksi Daging Sapi Tumbuh 7,30 % per tahun



E i


EnergiNo. Pembangunan Sasaran

P i k t k it1. Peningkatan kapasitas pembangkit listrik 3.000 MW pertahun

Meningkatnya rasio2. Meningkatnya rasio elektrifikasi Pada tahun 2014 mencapai 80 %

3 Meningkatnya rasio desa P d t h 2014 i 98 %3. Meningkatnya rasio desa berlistrik Pada tahun 2014 mencapai 98 %

4 Meningkatnya produksi Pada tahun 2014 mencapai 1,01 4. minyak bumi juta barrel perhari

Peningkatan pemanfaatan Pada tahun 2014 mencapai5. Peningkatan pemanfaatan energi panas bumi

Pada tahun 2014 mencapai 5.000 MW


PerkuatanPerkuatan DemokrasiDemokrasi

Meningkatnya kualitas demokrasi Indonesia

1. Semakin terjaminnya peningkatan iklim politik kondusif bagiSasaran:1. Semakin terjaminnya peningkatan iklim politik kondusif bagi

berkembangnya kualitas kebebasan sipil dan hak-hak politik rakyat yang semakin seimbang dengan peningkatan kepatuhan terhadap pranata hukum;kepatuhan terhadap pranata hukum;

2. Meningkatnya pemahaman nilai-nilai kebangsaan dan terjaganya harmonisasi dalam masyarakat;terjaganya harmonisasi dalam masyarakat;

3. Meningkatnya kinerja lembaga-lembaga demokrasi;

4 Penyelenggaraan pemilu tahun 2014 yang dapat4. Penyelenggaraan pemilu tahun 2014 yang dapat dilaksanakan dengan jujur, adil dan demokratis.

5 Indeks Demokrasi Indonesia: 73 dari 100 pada 201459

5. Indeks Demokrasi Indonesia: 73 dari 100 pada 2014dadang-solihin.blogspot.com

Penegakan HukumPenegakan Hukum

Tercapainya suasana dan kepastian keadilan melaluiTercapainya suasana dan kepastian keadilan melalui penegakan hukum (rule of law) dan terjaganya ketertiban umum

1 Persepsi masyarakat pencari keadilan untuk merasakan

Sasaran:1. Persepsi masyarakat pencari keadilan untuk merasakan

kenyamanan, kepastian, keadilan dan keamanan dalam berinteraksi dan mendapat pelayanan dari para penegak hukum

2. Tumbuhnya kepercayaan dan penghormatan publik kepada aparat dan lembaga penegak hukumaparat dan lembaga penegak hukum

3. Mendukung iklim berusaha yang baik sehingga kegiatan ekonomi dapat berjalan dengan pasti dan aman serta efisisenekonomi dapat berjalan dengan pasti dan aman serta efisisen

4. Indeks Persepsi Korupsi (IPK) tahun 2014 sebesar 5,0 yang meningkat dari 2,8 pada tahun 2009

60

g , p

dadang-solihin.blogspot.com

Tujuan SPDAD Tujuan SPDAD jj

1. Mengurangi kesenjangan antarwilayah secara lebih g g j g yterarah dan sistematik dengan skenario yang disepakati semua pihak

2. Meningkatkan keterkaitan pembangunan antar wilayah dalam rangka memperkuat perekonomianwilayah dalam rangka memperkuat perekonomian domestik

3. Mendorong pembangunan kawasan perbatasan, terdepan, terluar, tertinggal, pasca konflik dan k k i khkawasan ekonomi khusus


Agenda Agenda uuntuk Memperkuatntuk Memperkuat SPDADSPDADgg pp

Sinergi Pusat-daerah dan antardaerah dilakukan dalam l h l i d i l kseluruh proses mulai dari perencanaan, pelaksanaan,

pengendalian dan evaluasi yang mencakup sinergi dalam:

1. Perencanaan kebijakan.1. Perencanaan kebijakan.2. Kerangka regulasi.3. Kerangka anggaran.3. Kerangka anggaran.4. Kerangka kelembagaan 5. Kerangka pengembangan wilayah5. Kerangka pengembangan wilayah


Wilayah SulawesiWilayah SulawesiShare PDRB thdp Nasional

4,60%

P t bh Ek i 7 72%

Kesenjangan WilayahKesenjangan WilayahWilayah SumateraWilayah SumateraShare PDRB thdp Nasional

21,55%

P t b Ek i 4 65%

Wilayah KalimantanWilayah KalimantanShare PDRB thdp Nasional

8,83%

Pertumb. Ekonomi 5.26%

Pertmbh Ekonomi 7.72%Pendapt perkapita 4,98 jtPendudk miskin 2,61 jt (17,6%)

Pertumb. Ekonomi 4,65%Pendaptn perkapita 9,80 jtPenduduk miskin 7,3 jt (14,4%)

Pendaptn perkapita 13,99 jtPendudk miskin 1,21 jt (9%)

Wilayah PapuaWilayah PapuaShare PDRB thdp Nasional

1,28%

Pertmbuh Ekonomi 0,60%Pendaptn perkapita 8,96 jtPndudk miskin 0,98 jt (36,1%)

Wilayah Jawa BaliWilayah Jawa BaliShare PDRB thdp Nasional

62,00%

Pertumbh Ekonomi 5.89%Pendapt perkapita 11,27 jt Wil h N T

Wilayah MalukuPendapt perkapita 11,27 jtPendudk miskin 20,19 jt (12,5%)

Wilayah Nusa TenggaraShare PDRB thdp Nasional

1,42%

Pertmbuh Ekonomi 3,50%

Share PDRB thdp Nasional

0,32%

Pertumbh Ekonomi 4,94%Pendaptn perkapita 2,81 jt

S b BPS 2008 (di l h) Pendapt perkapita 3,18 jtPendudk miskin 2,17 jt (24,8%)

Pendudk miskin 0,49 jt (20,5%)Sumber : BPS 2008 (diolah)Ket : Atas Dasar

Harga Konstan 64dadang-solihin.blogspot.com

Keterkaitan AntarwilayahKeterkaitan Antarwilayah

Perdagangan antardaerahPerdagangan antardaerah terpusat di Jawa dan

Sumatera Blok Ekonomi UtamaUtama.

P d t d hPerdagangan antardaerah di Kalimantan, Sulawesi, Nusa Tenggara, Maluku dan Papua masih relatif

kecil dan belum berkembang

Catatan: Arah panah menunjukkan arus perdagangan antarwilayah. Angka yang di i b hi j kk d k i b t di ti il h A k

g

digarisbawahi menunjukkan produksi bruto di setiap wilayah. Angka dalam lingkaran menunjukkan input antara dalam wilayah.

65Sumber : Tabel IRIO 2005, BPS (diolah) dadang-solihin.blogspot.com

Keterkaitan Perdagangan AntarpulauKeterkaitan Perdagangan Antarpulau

1,82%

83,10% 8,39%

6,58%

54797.00 (minimum)

245594.00

398937 00 (median)

14,83%7,85%

5,26%

9,49%

81,54%

19,51%

73,01% 4,32%

398937.00 (median)

639154.00

1339115.00 (maximum)

84,32%

19,51%

22,2%70,85%

Sumber: IRIO 2005, Diolah

P d O t t A t il hPerdagangan Intrawilayah

Perdagangan antarwilayah ke SumateraWilayah Sumatra Jawa-

Bali Kalimantan Sulawesi Indonesia Timur

S t 1 559 0 088 0 081 0 015 0 011

Pengganda Output Antarwilayah

Perdagangan antarwilayah ke Kalimantan

Perdagangan antarwilayah ke JawaSumatra 1.559 0.088 0.081 0.015 0.011

Jawa-Bali 0.158 1.599 0.097 0.201 0.158

Kalimantan 0.023 0.056 1.480 0.068 0.022Perdagangan antarwilayah ke Sulawesi

Perdagangan antarwilayah ke Indonesia Timur

Sulawesi 0.002 0.008 0.005 1.460 0.028

Kep. Timur 0.003 0.017 0.002 0.009 1.307

T k i k i h d l il h d k t k it t il h b l ti lTransaksi ekonomi hanya dalam wilayah, dan keterkaitan antarwilayah belum optimal.66dadang-solihin.blogspot.com

Strategi Strategi ddan Arah Kebijakan Umum an Arah Kebijakan Umum Pengembangan WilayahPengembangan Wilayah 20102010--20142014Pengembangan Wilayah Pengembangan Wilayah 20102010 20142014

1. Mendorong pertumbuhan wilayah-wilayah potensial di luar g p y y pJawa-Bali dengan tetap menjaga momentum pertumbuhan di wilayah Jawa-Bali

2. Meningkatan keterkaitan antarwilayah melalui peningkatan perdagangan antarwilayah untuk mendukung perekonomian domestik

3. Meningkat daya saing daerah melalui pengembangan sektor-sektor unggulan di tiap wilayah

domestik

sektor unggulan di tiap wilayah

4. Mendorong percepatan pembangunan daerat tertinggal, kawasan strategis dan cepat tumbuh, kawasan perbatasan, kawasan terdepan, kawasan terluar dan daerah rawan bencana

5. Mendorong pengembangan wilayah laut dan sektor-sektor kelautankelautan


68dadangdadang--solihin.blogspot.comsolihin.blogspot.com

penyusunan rpjmd dan renstra skpd

Education