bab i skripsi asef pdf

UNIVERSITAS BENGKULUFAKULTAS HUKUM

TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG DIKAITKAN DENGAN PRINSIPMENGENAL NASABAH (KNOW YOUR CUSTOMER) PADA PERUSAHAAN

ASURANSI JIWA BERSAMA BUMIPUTERA 1912

SKRIPSI

Diajukan Untuk Menempuh Ujian dan MemenuhiPersyaratan Guna Mencapai Gelar

Sarjana Hukum

OLEH :

ASEF ADIANTONPM : B1A107018

BENGKULU2012




SKRIPSI


Sarjana Hukum

OLEH :


BENGKULU2012




SKRIPSI


Sarjana Hukum

OLEH :


BENGKULU2012

MOTTO dan PERSEMBAHAN

1. Memanahlah pada saat sasaran masih ditutup oleh kabut, dan jika kabutberlalu banyak orang akan memanah dengan tepat (Hawari N. Tandjaya)

2. Tidak ada waktu yang tidak tepat untuk melakukan suatu hal yang benar(Martin Luther king Jr.)

3. Jangan pernah hidup dalam mimpi buruk masa lalu, mengingat dan mengenangmasa lalu, kemudian bersedih atas nestapa dan kegagalan didalamnya, samaartinya dengan membunuh semangat, memupuskan tekad dan mengubur masadepan yang belum terjadi (Dr. Aidh al Qarni).

Skripsi ini kupersembahkan untuk :

1. Kedua orang tua (Bambang Hermanto dan Yurhani) yangtelah bekerja keras dalam memenuhi segala kebutuhan, selalumendoakan dan memberi semangat serta kesabarannyamengiringi keberhasilanku, terima kasih yang tak terhinggauntuk ayah dan mami.

2. Saudara-saudaraku yang tercinta (Ery, Herno, Chairil, danFirman) selalu memberikan bantuan dan doa dalammenyelesaikan kuliah.

3. Sahabat-sahabat negeri sulap (Novan, Arif, Andut, Aceh,Putra, Alan, Lena, Yuza, Ucok, Bunga, Idrus, Andre aan,dan Jeff) serta sahabat ngosong (Yobha, Memel, Firzan, danIponk) yang telah membantu, mendoakan, mengisikekosongan, memberikan semangat agar menjadi orang yangpenuh semangat dikampus ataupun tempat bermain.

4. Teman-teman 1 Kelompok KKN periode 65 KabupatenPondok Kubang Desa batu Raja (Gerall, Hery, Hasan,Nopri, dan Ninda).

5. Seluruh mahasiswa angkatan 2007 dan adik tingkat yangmerasa sahabatku.

6. Almamaterku Universitas Bengkulu.

KATA PENGANTAR

ــرل میح ا نمحـــرال ا مســب

Puji syukur penulis ucapkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas berkat dan

karunianya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Skripsi ini disusun dalam rangka

memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu (S-1) pada

Fakultas Hukum Universitas Bengkulu. Judul skripsi ini adalah “Tindak Pidana

Pencucian Uang Dikaitkan Dengan Prinsip Mengenal Nasabah (Know Your

Customer) Pada Perusahaan Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912”.

Pemilihan jugul skripsi ini didasari atas ketertarikan terhadap permasalahan

pelaksanaan Prinsip Mengenal Nasabah (KYC) yang belum diterapkan secara efektif

pada Peusahaan Asuransi dan masih mempunyai faktor penghambat sehingga

Perusahaan Asuransi sering dijadikan ladang tindak pidana pencucian uang.

Penulis menyadari bahwa dalam melakukan penelitian, pembahasan serta

penyusunan hasil penelitian ini masih banyak terdapat kekurangan dan kelemahan

dan juga jauh dari kesempurnaan. Hal ini dikarenakan oleh keterbatasan kemampuan,

pemikiran, dan pengalaman penulis. Oleh karena itu semua saran, kritik dan

pemikiran yang konstruktif penulis bukakan pada semua kalangan pembaca. Semoga

skripsi ini berguna bagi penulis, Mahasiswa/Mahasiswi Fakultas Hukum Universitas

Bengkulu khususnya dan para pembaca pada umumnya.

Dalam penulisan skripsi ini penulis banyak mendapat bantuan, bimbingan

serta masukan dari berbagai pihak, sehingga penulisan skripsi ini dapat berjalan

dengan lancar dan diselesaikan. Untuk itu penulis dengan ketulusan hati

mengucapkan yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Zainal Muktamar,Ph.D. selaku Rektor Universitas Bengkulu.

2. Bapak M. Abdi, S.H., M.Hum. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas

Bengkulu.

3. Bapak Edy Hermansyah, S.H., M.H. selaku Pembimbing Akademik yang

banyak memberikan masukan pada saat masa-masa perkuliahan sampai

selesai.

4. Bapak Dr. Herlambang, S.H., M.H. selaku Pembimbing Utama dan Bapak

Dr. Candra Irawan, S.H., M.Hum. selaku Pembimbing Pendamping. Dalam

penulisan skripsi ini yang telah banyak membantu dan memberikan

pengarahan dalam penyelesaian skripsi ini.

5. Bapak M. Abdi, S.H., M.Hum dan Ibu Herlita Eryke, S.H., M.H selaku

Dosen pembahas / penguji skripsi ini.

6. Segenap jajaran pimpinan beserta bapak/ibu dosen (staf pengajar) fakultas

Hukum Universitas Bengkulu yang tidak dapat disebutkan satu persatu

sebagai sebuah komunitas dimana tempat penulis mendapatkan asuhan,

pengajaran, dan pendidikan ilmu hukum dan berbagai pengalaman yang

berharga dan telah banyak pula memberikan arti dalam kehidupan penulis.

7. Seluruh staf Fakultas Hukum Universitas Bengkulu tanpa terkecuali yang

telah banyak memberikan kemudahan kepada penulis terutama dalam hal

administrasi akademik.

Diiringi niat yang ikhlas karena Allah, mudah-mudahan Allah membalas

dengan pahala atas seluruh jerih payah yang telah kalian curahkan.

Akhir kata penulis ucapakan terima kasih.

Bengkulu, September 2012

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL

HALAMAN PERSETUJUAN ......................................................................... ii

HALAMAN PENGESAHAN .......................................................................... iii

HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN ............................................. iv

KATA PENGANTAR ....................................................................................... v

DAFTAR ISI ....................................................................................................... viii

ABSTRAK ........................................................................................................... x

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang .......................................................................................... 1

B. Rumusan Masalah ..................................................................................... 13

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian ................................................................. 13

D. Tinjauan Pustaka

1. Ketentuan Tentang Tindak Pidana Pencucian Uang ........................... 14

2. Pencucian Uang Dalam Perusahaan Asuransi ..................................... 21

3. Pengertian PMN Pada Perusahaan Asuransi ....................................... 25

4. Faktor-faktor Penghambat Penegakan hukum .................................... 27

E. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian dan Pendekatan Penelitian ........................................ 29

2. Lokasi Penelitian ................................................................................ 30

3. Penentuan Informan ........................................................................... 30

4. Teknik Pengumpulan Data ................................................................. 32

5. Analisis Data ...................................................................................... 33

BAB II GAMBARAN UMUM

A. Sejarah Singkat AJB Bumiputera 1912 .................................................... 34

B. Visi dan Misi ............................................................................................. 37

C. Struktur Organisasi AJB Bumiputera 1912 ............................................... 38

D. Tanggung Jawab Organisasi Dan Fungsi Yang Terlibat Dalam

Pelaksanaan Prinsip Mengenal Nasabah (Know Your Customer) Pada AJB

Bumiputera 1912 ........................................................................................ 39

E. Perkembangan Pendapatan Premi AJB Bumiputera 1912 ......................... 41

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pelaksanaan Pengaturan Prinsip Mengenal Nasabah (Know Your Cutomer)

Pada Perusahaan AJB Bumiputera 1912 Dalam Upaya Pencegahan Dan

Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang ....................................... 43

B. Faktor Penghambat Dalam Pelaksanaan Prinsip Mengenal (Know Your

Cutomer) Nasabah Pada Perusahaan AJB Bumiputera 1912 .................... 75

PENUTUP IV

A. Kesimpulan ................................................................................................ 92

B. Saran .......................................................................................................... 93

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

ABSTRAK



Pencucian uang telah berkembang dengan cepatnya pada perusahaan asuransi. Baikitu dana hasil penipuan asuransi yang dicuci melalui Penyedia Jasa Keuangan lainmaupun perusahaan asuransi dijadikan wadah pencucian uang. Dengan adanyaPrinsip Mengenal Nasabah (Know Your Customer Principles) atau yang biasa disebutKYC dan terbentuknya PPATK diharapkan tindak pidana pencucian uang bisadicegah dan diberantas. Prinsip Mengenal Nasabah merupakan prinsip yangditerapkan Perusahaan Asuransi Jiwa Bersama 1912 untuk mengetahui informasi-informasi mengenai latar belakang dan identitas calon nasabah, termasuk pelaporantransaksi keuangan mencurigakan dan transaksi keuangan tunai yang kemungkinanterjadinya tindak pidana pencucian uang. Tujuan dari pelaksanaan penerapan prinsipmengenal nasabah sebagai upaya untuk menciptakan industri keuangan padaperusahaan asuransi yang sehat serta terlindungi dari disalahgunakannya untukkejahatan keuangan, termasuk pencucian uang, baik yang dilakukan secara langsungmaupun tidak langsung oleh pelaku kejahatan. Metode yang digunakan dalampenulisan hukum ini adalah metode penelitian hukum empiris. Penelitian empirisdilakukan dengan melakukan wawancara dengan pihak Asuransi Jiwa BersamaBumiputera 1912 dan beberapa nasabah terkait dengan pelaksanaan penerapan prinsipmengenal nasabah. Metode penentuan informan pada penelitian ini menggunakanmetode purposive dan snowball sampling. Analisis data menggunakan analisiskualitatif, data primer dan data sekunder yang telah disusun secara sistematiskemudian di analisis secara perspektif dengan menggunakan metode deduktif daninduktif. Hasil penelitian menunjukan bahwa pelaksanaan pengaturan prinsipmengenal nasabah menjadi point penting pada perusahaan Asuransi Jiwa BersamaBumiputera 1912. Pelaksanaan penerapan prinsip mengenal nasabah pada perusahaanAsuransi Jiwa Bersama 1912 belum berjalan secara efektif dan konsisten, terdapatbeberapa prosedur-prosedur yang tidak dilaksanakan sehingga masih terdapat celahbagi pelaku kejahatan untuk melakukan tindak pidana pencucian uang. Pelaksanaanpenerapan prinsip mengenal nasabah pada Perusahaan Asuransi Jiwa Bersama 1912masih terdapat beberapa faktor penghambat baik dari aspek hukum maupun dariaspek non hukum.

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Masalah kriminalitas merupakan salah satu hal yang turut berkembang

dengan pesat, namun perangkat hukum untuk mencegah dan memberantas

kriminalitas itu sendiri belum memadai dan masih tertinggal jauh, sehingga

berbagai jenis kejahatan baik yang dilakukan oleh perorangan, kelompok ataupun

korporasi dengan mudah terjadi dan menghasilkan harta kekayaan dalam jumlah

besar. Kejahatan–kejahatan tersebut tidak hanya dilakukan dalam batas wilayah

suatu negara, namun meluas melintasi batas wilayah negara lain sehingga sering

disebut transnational crime.1 Kejahatan nasional dan transnational, harta

kekayaan dari hasil kejahatan biasanya oleh pelaku disembunyikan kemudian

dikeluarkan lagi seolah-olah dari hasil legal hal inilah yang sering dikenal dalam

dunia internasional dengan istilah pencucian uang atau money laundering.

Perkembangannya, kasus pencucian uang di negara Indonesia maupun di

negara-negara lain cukup variatif sesuai dengan kharakteristik tindak pidana di

masing-masing negara yang bersangkutan. Di Indonesia, kasus pencucian uang

semakin meningkat dari tahun ke tahun.

1 Tb. Irman, 2006, Hukum Pembuktian Pencucian Uang, Bandung, MQS Publishing, hal. 1

Berdasarkan statistik Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan sampai

dengan periode maret 2012 jumlah laporan yang diterima PPATK mencapai

10.822.052 laporan:2

A. LTKM = 90.392 laporan.

B. LTKT = 10.724.364 laporan.

C. LPUT = 7.296 laporan.

Hasil analisis dan pemeriksaan sampai periode 2012: hasil analisis (tidak

termasuk hasil pemeriksaan) yang disampaikan ke penyidik mencapai 1.951 HA

yang terkait dengan LTKM.

A. HA - Proaktif = 1.505 HA yang terkait dengan 3.674 LTKM

- Inquiry = 446 HA yang terkait dengan 446 LTKM.

B. Hasil Pemeriksaan yang disampaikan ke penyidik = 6 laporan

C. Pendanaan Terorisme

- 47 HA terkait Terorisme

- 167 LTKM terkait Terorisme.

Keterangan :- LTKM (Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan)- LTKT (Laporan Transaksi Keuangan Tunai)- LPUT (Laporan Pembawaan Uang Tunai)- Proaktif adalah hasil analisis yang disampaikah atas inisiatif PPATK- Inguiry adalah hasil analisis yang disampaikan atas permintaan aparat penegak

hukum.

2 PPATK, 2012, Statistik Pelaporan dan Transaksi Keuangan Bulan Maret 2012. http://www.ppatk.co.id, diakses Hari Selasa tanggal 29 bulan Mei tahun 2012.

Jumlah kumulatifLaporan Transaksi Keuangan Mencurigakan Terkait

Sampai Dengan 2012

Salah satu contoh kasus dengan menjadikan perusahaan asuransi tempat

melakukan pencucian uang dari uang hasil kejahatan yang terjadi di Indoensia

yaitu penggelapan dana nasabah prioritas Citibank:

“Tersangka kasus penggelapan dana nasabah prioritas Citibank atas namaMalinda Dee, memiliki 30 rekening. Hasil penelusuran Pusat Pelaporandan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), rekening-rekening itutercecer di delapan bank dan dua perusahaan asuransi. Dua rekeningasuransi, dalam bentuk asuransi unit link, Asuransi ini merupakangabungan dari investasi dan asuransi jiwa. Modus yang dilakukanMalinda dengan cara mengambil uang dari rekening nasabah. MenurutYunus Husein kepala PPATK, tindakan mantan Vice PresidentRelationship Citibank ini melanggar Undang-undang Nomor 8 Tahun2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana PencucianUang. Aksi mulusnya ternyata tak lepas dari banyaknya kartu identitasMalinda. Menurut PPATK, mantan manajer Citibank itu punya empat

23,036

2008


Sampai Dengan 2012





46,376

63,924

84,146

2009 2010 2011 2012


Sampai Dengan 2012





90,392

2012

kartu identitas Kartu Tanda Penduduk (KTP). "Informasi ini didapat daridelapan bank dan dua perusahaan asuransi.”3

Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK)

mengungkapkan laporan mengenai transaksi keuangan mencurigakan (LTKM)

dari perusahaan asuransi sampai saat ini belum menunjukkan perkembangan

yang signifikan. Dari data tiga tahun terakhir selama 2009 jumlah perusahaan

asuransi yang lapor baru sebanyak 31 laporan. Tercatat jumlah Laporan

Transaksi Keuangan Mencurigakan mencapai 2.132. Sedikit meningkat di tahun

2010 yang lapor sebanyak 34 perusahaan asuransi dengan jumlah 2.939. Dan

tahun 2011 sampai Mei yang lapor baru 37 perusahaan asuransi dengan 2.531

Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan.4 Hal ini telah mencerminkan

kondisi yang sesungguhnya apabila mempertimbangkan tingkat kejahatan yang

menghasilkan uang di Indonesia, seperti korupsi dan penggelapan. Penyedia Jasa

Keuangan seperti pada perusahaan asuransi sangat mudah bagi para pelaku

kejahatan untuk melakukan pencucian uang dari uang yang berasal dari

kejahatan, karena sistem keamanan pada perusahaan asuransi masih tergolong

lemah dan belum berjalan secara online antar perusahaan-perusahaan asuransi

yang ada di Indonesia baik skala kecil maupun skala besar.

3 Wawancara dengan Staf bagian Kepatuhan, SOP, dan PMN Departemen ManajemenResiko AJB Bumiputera 1912, Ardi Stefanus, Pada hari Kamis tanggal 5 Juli Tahun 2012, di WismaAJB Bumiputera 1912 Lt.19, Jl. Jend. Sudirman Kav. 75, Jakarta.

4 Idris Rusadi Putra. PPATK: Asuransi Malas Beberkan Transaksi Mencurigakan.http//:www.okezone.com. Diakses pada hari Rabu Tanggal 24 bulan Oktober tahun 2012.

Masalah money laundering telah dikenal sejak lama yaitu tahun 1930 di

Amerika Serikat, yaitu ketika mafia membeli perusahaan yang sah dan resmi

sebagai salah satu strateginya. Investasi terbesar adalah usaha pencucian pakaian

atau disebut laundromats yang ketika itu terkenal di Amerika Serikat. Usaha

pencucian pakaian ini berkembang maju dan berbagai perolehan uang hasil

kejahatan seperti dari cabang usaha lainnya ditanamkan ke perusahaan pencucian

pakaian ini, seperti uang hasil minuman keras legal, hasil perjudiaan, dan hasil

usaha pelacuran.5 Pada hal ini tindak pidana pencucian uang semakin mendapat

perhatian khusus dari kalangan, yang bukan saja dalam skala nasional, tetapi juga

internasional melalui kerja sama antar negara-negara. Tindak pidana pencucian

uang dari waktu ke waktu semakin marak, sehingga banyak negara-negara

menetapkan sistem hukumnya untuk menetapkan sebagai kejahatan yang harus

diberantas. Dampak negatif yang ditimbulkan secara langsung maupun tidak

langsung dari tindak pidana pencucian uang yaitu salah satunya terhadap

perekonomian suatu negara. Sehingga negara-negara di dunia dan organisasi

internasional termotivasi serius untuk mencegah dan memberantas tindak pidana

pencucian uang.

Di Indonesia, menurut Undang-undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang

Pencegahan dan pemberantasaan Tindak Pidana Pencucian Uang dalam Pasal 1

angka 1 memberikan definisi sebagai berikut:

5 Adrian Sutedi, 2008, Tindak Pidana Pencucian Uang, Bandung, PT Citra Aditya Bakti,hal. 1-2

“Pencucian Uang adalah segala perbuatan yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undangini”.

Sedangkan rumusan mengenai tindak pidana pencucian uang disebutkan

dalam Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5 butir 1 yaitu :

Pasal 3 :Setiap orang yang menempatkan, mentrasfer, mengalihkan,membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan,membawa keluar negeri, mengubah bentuk, menukarkan denganmata uang atau surat berharga atas perbuatan lain atas HartaKekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasiltindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dengantujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul HartaKekayaan dipidana karena tindak pidana Pencucian Uang denganpidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda palingbanyak Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).

Tindak pidana pencucian uang aktif, yaitu Setiap Orang yang

menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, menbayarkan,

menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk,

menukarkan dengan uang uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas Harta

Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dengan tujuan menyembunyikan

atau menyamarkan asal usul Harta Kekayaan.

Pasal 4 :Setiap orang yang menyembunyikan atau menyamarkan asal usul,sumber, lokasi, peruntukan, pengalihan hak-hak, atau kepemilikanyang sebenarnya atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patutdiduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksuddalam Pasal 2 ayat (1) dipidana karena tindak pidana PencucianUang dengan pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun dandenda paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Dalam Pasal 4 dikenakan pula bagi mereka yang menikmati hasil tindak

pidana pencucian uang yang dikenakan kepada setiap Orang yang

menyembunyikan atau menyamarkan asal usul, sumber lokasi, peruntukan,

pengalihan hak-hak, atau kepemilikan yang sebenarnya atas Harta Kekayaan

yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1). Hal ini pun dianggap sama

dengan melakukan pencucian uang.

Pasal 5 :(1) Setiap orang yang menerima atau menguasai penempatan,

pentransferan, pembayaran, hubah, sumbangan, penitipan,penukaran, atau menggunakan Harta Kekayaan yangdiketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindakpidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dipidanadengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan dendapaling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Penjelasan:Tindak pidana pencucian uang pasif yang dikenakan kepada setiap Orangyang menerima atau menguasai penempatan, pentransferan, pembayaran,hibah, sumbangan, penitipan, penukaran, atau menggunakan HartaKekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasiltindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1). Hal tersebutdianggap juga sama dengan melakukan pencucian uang. Namun,dikecualikan bagi Pihak Pelapor yang melaksanakan kewajiban pelaporansebagaimana diatur dalam undang-undang ini. Dan dengan “patutdiduganya” adalah suatu kondisi yang memenuhi setidak-tidaknyapengetahuan, keinginan, atau tujuan pada saat terjadinya Transaksi yangdiketahuinya yang mengisyaratkan adanya pelanggaran hukum.6

Tahun 1988 diadakan konvensi internasional dalam upaya pencegahan

dan pemberantasan pencucian uang yang sudah tergolong pula sebagai kejahatan

6 Penjelasan Pasal 5 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahandan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

internasional yaitu UN Drug Convention.7 Kemudian untuk menindaklanjuti

konvensi tersebut, pada bulan juli 1989 di Paris, Perancis dibentuklah FATF

yaitu Financial Action Task Force, sebuah organisasi yang membebaskan Bank

dari Praktek money laundering.

Pentingnya pencegahan dan pemberantasan pencucian uang pada lembaga

perbankan dan penyedia jasa keuangan non bank karena dampaknya tidak hanya

merugikan keuangan negara, tetapi juga memberikan dampak bagi stabilitas

nasional. Secara umum ada beberapa alasan mengapa pencucian uang (money

laundering) diperangi dan dinyatakan sebagai tindak pidana, yaitu:

1. Pengaruh money laundering pada sistem keuangan ekonomidiyakini berdampak negatif bagi perekonomian dunia. Fluktuasiyang tajam pada nilai tukar dan suku bunga merupakan bagiandari akibaat negatif dari pencucian uang. Dengan adanyaberbagai dampak negatif itu diyakini, bahwa money launderingdapat mempengaruhi perekonomian dunia;

2. Dengan dinyatakan money laundering sebagai tindak pidana akanlebih memudahkan bagi aparat penegak hukum untuk menyitahasil tindak pidana yang kadangkala sulit disita, misalnya, assetyang susah dilacak atau dipindahtangankan kepada pihat ketiga,dengan ini maka pemberantasan tindak pidana sudah berailhorientasinya dari “menindak pelakunya” kearah menyita “hasiltindak pidana”;

3. Dengan dinyatakan money laundering sebagai tindak pidana dandengan adanya sistem pelaporan transaksi dalam jumlah tertentudan traksaksi yang mencurigakan, maka hal ini lebihmemudahkan bagi para penegak hukum untuk menyelidiki kasuspidana sampai kepada tokoh-tokoh yang ada dibelakangnya.8

7 Ibid, hal.15.

8 Yunus Husein, 2007, Bunga Rampai Anti Pencucian Uang, Jakarta: Book Terrace &Library, hal. 262.

Peraktiknya, banyak dana potensial yang dimanfaatkan secara optimal

karena pelaku money laundering sering melakukan “steril investment” misalnya

dalam investasi di bidang property pada negara-negara yang mereka anggap

aman walaupun dengan melakukan hal itu hasil yang diperoleh lebih rendah.9

Berdasarkan statistic Internasional Monetary Fund (IMF), hasil kejahatan yang

dicuci melalui bank diperkirakan hampir mencapai nilai sebesar US$ 1.500

miliar per tahun. Sementara itu, menurut Associated Press, kegiatan pencucian

uang hasil perdagangan obat bius, prostitusi, korupsi dan kejahatan lainnya

sebagian besar diproses melalui perbankan untuk kemudian dikonversikan

menjadi dana legal dan diperkirakan kegiatan ini mampu menyerap nilai US$

600 miliar per tahun. Ini berarti sama dengan 5% GDP dunia. Selain itu, menurut

Financial Action Task Force (FATF), perkiraan atas jumlah uang yang dicuci

setiap tahun di seluruh dunia dari perdagangan gelap narkotika berkisar antara

US$ 300 miliar sampai US$ 500 miliar.10

Pencucian uang dilakukan dengan melewatkan uang yang diperoleh

secara ilegal melalui serangkaian transaksi finansial yang rumit guna

menyulitkan para pihak untuk mengetahui asal usul uang yang bersifat gelap,

haram, atau kotor. Kebanyakan orang beranggapan transaksi finansial merupakan

cara yang paling disukai karena kerumitannya dan daya jangkauannya menembus

9 Bismar Nasution, 2005, Rejim Anti-Money laundering di Indonesia. Bandung:: PusatInformasi Hukum Indonesia, hal. 1

10 Adrian Sutedi, Op.Cit, hal.2-3.

batas-batas yuridiksi. Kerumitan inilah kemudian dimanfaatkan para pelaku

kejahatan pencucian uang guna melakukan tahap proses kejahatan tersebut. Salah

satu transaksi finansial yang digunakan dalam melakukan tindak pidana

pencucian uang adalah perusahaan asuransi yang kerap dijadikan kendaraan

sebagai langkah untuk menghilangkan latar belakang dari dana haram tersebut.

Biasanya pelaku kejahatan pencucian uang pada perusahaan asuransi

menggunakan modus-modus yang canggih agar sulit ditelursuri. Pada dasarnya

kejahataan pencucian uang pada perusahaan asuransi bisa dilakukan oleh orang

dalam perusahaan maupun orang luar atau tertanggung. Terkadang kejahatan

asuransi ini juga dipelopori oleh pihak perantara yaitu agen maupun broker pada

perusahaan asuransi.11 Kejahatan pencucian uang yang terjadi pada perusahaan

asuransi antara lain dilakukan dengan melakukan pembayaran polis yang nilainya

jauh diatas kemampuan yang wajar, investasi dalam bentuk proteksi asset,

penggelapan premi asuransi, dan lump sum inverstment (investasi dalam jumlah

besar) melalui produk-produk yang likuid terutama yang bernilai besar.

Produk asuransi seperti single premium insurance bond, yang akhir-akhir

ini popular, disinyalir banyak dibeli oleh para pencuci uang untuk dijual kembali

dengan harga diskon, sehingga sisa nilainya dapat mereka peroleh dalam bentuk

cek yang bersih (sanitized check) dari suatu perusahaan asuransi. Para pencuci

uang tertarik untuk membeli produk asuransi dimaksud adalah karena single

11 Fahmi Aulia, Waspadai Merebaknya Insurance Fraudulent, Jurnal Uang dan bank,Nomor 5, Maret 2005, hal. 49.

premium insurance bond dapat pula digunakan sebagai jaminan untuk

memperoleh pinjaman dari lembaga-lembaga keuangan. Salah satu permasalahan

pokok pada industri asuransi adalah bahwa produk-produk asuransi dalam

persentase yang cukup signifikan dijual melalui lembaga intermediasi, sehingga

para pialang (brokers) seringkali merupakan satu-satunya penghubung (personal

contact) dengan nasabah.12

Agar sistem penyedia jasa keuangan non bank tidak digunakan sebagai

sarana pencucian uang. Maka pemerintah melalui Menteri Keuangan

dikeluarkanlah ketentuan mengenai Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah (Know

Your Cutomer) untuk lembaga keuangan non bank yang terdapat dalam

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 74/PMK.012/2006 yang diubah menjadi

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 30/ PMK.010/2010. Peraturan ini meliputi

pada lembaga keuangan non bank berupa perusahaan asuransi, dana pensiun, dan

lembaga pembiayaan yang berkaitan dengan pencegahan dan pemberantasan

pencucian uang pada penyedia jasa keuangan non bank di Indonesia.13

Adanya penerapan prinsip Know Your Customer dan terbentuknya

PPATK ini diharapkan tindak pidana pencucian uang bisa dicegah dan diberantas

terutama pada sektor lembaga keuangan. Akan tetapi dalam pratiknya sendiri,

penerapan Prinsip Know your Customer pada perusahaan asuransi masih belum

12 Edi Nasution, 2011, Memahami Praktik Pencucian Uang Hasil Kejahatan (MoneyLaundering), hal. 17

13 Fahmi Aulia, Op.Cit, hal. 149.

terlaksana dengan baik. Baik itu yang dilakukan oleh perusahaan itu sendiri

maupun dari pihak lain yakni PPATK dan Direktorat Jenderal Menteri keuangan

yang saling taerkait dan berkoordinasi di dalam penerapan pelaksanaan Prinsip

Know Your Customer.

Berdasarkan paparan di atas, prinsip Know Your Customer sangat

diperlukan sebagai upaya pencegahan pencucian uang pada perusahaan asuaransi

dan dalam menjalankan usahanya agar kepentingan nasabah dan perusahaan

asuransi terlindungi. Untuk mengguraikan masalah ini penulis meneliti pada

salah satu Perusahaan Asuransi yang telah lama berdiri yaitu AJB Bumiputera

1912 dan melalui penulisan hukum yang berjudul: “Tindak Pidana Pencucian

Uang dikaitkan Dengan Prinsip Mengenal Nasabah (Know Your Customer)

Pada Perusahaan Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912”.

B. RUMUSAN MASALAH

1. Bagaimanakah pelaksanaan peraturan Prinsip Mengenal Nasabah (Know

Your Customer) pada perusahaan AJB Bumiputera 1912 dalam upaya

pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang ?

2. Apa saja faktor penghambat dalam pelaksanaan Prinsip Mengenal Nasabah

(Know Your Customer) pada perusahaan AJB Bumiputera 1912 ?

C. TUJUAN DAN MANFAAT

1. Tujuan Penelitian

a. Untuk mengetahui pelaksanaan peraturan Prinsip Mengenal Nasabah

(Know Your Customer) pada perusahaan Asuransi Jiwa Bersama

Bumiputera 1912 dalam upaya pencegahan dan pembrantasan tindak

pidana pencucian uang.

b. Untuk mengetahui faktor penghambat dalam pelaksanaan prinsip

Mengenal Nasabah (Know Your Customer) pada perusahaan Asuransi

Jiwa Bersama Bumiputera 1912.

2. Manfaat Penelitian

a. Manfaat untuk kepentingan ilmiah

1) Hasil penelitian ini diharapkan memberikan konstribusi pemikiran dan

pandangan terhadap tindak pidana pencucian uang dan upaya

pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang melalui

penerapan prinsip mengenal nasabah (know your customer) pada

lembaga keuangan khususnya perusahaan asuransi.

2) Hasil penelitian ini diharapkan menambah referensi dan literature

kepustakaan di bidang hukum pidana dalam hal penerapan prinsip

mengenal nasabah pada perusahaan asuransi dalam upaya pencegahan

dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang.

3) Hasil pemelitian ini dapat dipergunakan sebagai acuan terhadap

penelitian-penelitian yang sejenis di kemudian hari.

b. Manfaat bagi penegakan hukum

1) Dengan adanya hasil penelitian ini, dapat mengembangkan pemikiran,

penalaran, pemahaman, tambahan pengetahuan serta pola kritis bagi

penulis dan pembaca tentang tindak pidana pencucian uang dan prinsip

mengenal nasabah (know your customer) pada perusahaan asuransi.

2) Sebagai rekomendasi bagi aparat penegak hukum yang berkepentingan

dalam mencegah dan memberantas tindak pidana pencucian uang pada

perusahaan asuransi di indonesia.

D. TINJAUAN PUSTAKA

1. Ketentuan Tentang Tindak Pidana Pencucian Uang

a. Pengertian Pencucian Uang (Money Laundering)

Konteks penegakan hukum, istilah money laundering bukanlah

suatu konsep yang sederhana, melainkan sangat rumit karena masalahnya

begitu kompleks sehingga cukup sulit untuk merumuskan delik-delik

hukumnya (kriminalisasi) secara objektif dan efektif. Hal ini tercermin

dari batasan pengertiannya yang cukup banyak dan bervariasi. Batasan

pengertian (definisi) yang relatif tidak sama (berbeda-beda) itu juga

terdapat pada negara-negara yang sama-sama memiliki ketentuan

(Undang-Undang) anti pencucian uang. Demikian juga halnya diantara

lembaga dan organisasi internasional yang kompeten di bidang

pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang.14

1) Pengertian Pencucian Uang Menurut Undang-Undang.

Dalam pasal 1 butir 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010

tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian

Uang memberikan penjelasan bahwa :

“Pencucian Uang adalah segala perbuatan yangmemenuhi unsur-unsur tindak pidana sesuai denganketentuan dalam Undang-Undang ini”.

Sedangkan rumusan mengenai tindak pidana pencucian uang

disebutkan dalam Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5 butir 1 yaitu :

Pasal 3 :Setiap orang yang menempatkan, mentrasfer,mengalihkan, membelanjakan, membayarkan,menghibahkan, menitipkan, membawa keluar negeri,mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atausurat berharga atas perbuatan lain atas Harta Kekayaanyang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil

14 Bismar Nasution, 2010, Anti Pencucian Uang: Teori dan Praktek, Jakarta: Books Terrace& Library, hal. 14-16.

tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat(1) dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkanasal usul Harta Kekayaan dipidana karena tindak pidanaPencucian Uang dengan pidana penjara paling lama 20(dua puuh) tahun dan denda paling banyak Rp.10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).

Pasal 4 :Setiap orang yang menyembunyikan atau menyamarkanasal usul, sumber, lokasi, peruntukan, pengalihan hak-hak, atau kepemilikan yang sebenarnya atas HartaKekayaan yang diketahuinya atau patut diduganyamerupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksuddalam Pasal 2 ayat (1) dipidana karena tindak pidanaPencucian Uang dengan pidana penjara paling lama 20(dua puluh) tahun dan denda paling banyak Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Pasal 5 :(1) Setiap orang yang menerima atau menguasai

penempatan, pentransferan, pembayaran, hubah,sumbangan, penitipan, penukaran, atau menggunakanHarta Kekayaan yang diketahuinya atau patutdiduganya merupakan hasil tindak pidanasebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1)dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima)tahun dan denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,00(satu miliar rupiah).

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 sebagaimana telah

diubah dengan Undang-Undang Nomor 25 tahun 2003 tentang Tindak

Pidana Pencucian Uang dalam Pasal 1 angka 1 memberikan definisi

sebagai berikut:

“Pencucian Uang adalah perbuatan menempatkan,mentransfer, membayarkan, membelanjakan,menghibahkan, menyumbangkan, menitipkan, membawakeluar negeri, menukarkan, atau perbuatan lainnya atasHarta Kekayaan yang diketahuinya atau patut dicurigai

merupakan hasil tindak pidana dengan maksud untukmenyembunyikan, atau menyamarkan asak usul HartaKekayaan sehingga seolah-olah menjadi Harta Kekayaanyang sah.”

Menurut Pasal 641 Rancangan Undang-Undang tentang Kitab

Undang-Undang Hukum Pidana 1999-2000 menyatakan bahwa :

“Setiap orang yang menyimpaan uang di bank atautempat lain, mentransfer, menitipkan, mnghibahkan,memindahkan, menginvestasikan, membayar denganuang atau kertas bernilai uang yang diketahui atau patutdiduga diproleh dari tindak pidana narkotika ataupsikotropika, tindak pidana ekonomi tau fiansial, atautindak pidana korupsi,.....”

Penjelasan Pasal tersebut pada intinya menyatakan bahwa

ketentuan Pasal 641 tersebut lazim dikenal dengan istilah tindak

pidana pencucian uang.

2) Pengertian Pencucian Uang Dikemukakan Ahli Hukum

Mardjono Reksodiputro berpendapat, Pencucian Uang secara

umum dapat dirimuskam :

“suatu proses dengan mana seseorang menyembunyikanpenghasilannya yang berasal dari seumber ilegal dankemudian menyamarkan penghasilan tersebut agartampak legal (money laundering is the process by whichone conceals the existence of it illegals sources, or itillegal application of the income and than disguises thatincome, to make it appear legimate). Dengan perkataanlain perumusan tersebut berarti suatu proses yangmerubah uang haram (dirty money) atau uang yang

diproleh dari aktivitas ilegal menjadi uang halal(legimate money)”.15

M. Giovanoli dan Mr. J. Koers didalam buku Arief

Ammrullah masing-masing menulis pengertian Money Laundering

sebagai berikut:

a) Money Laundering merupakan suatu proses dandengan cara itu, maka asset yang dproleh dari tindakpidana dimanipulasikan sedemikian rupa sehinggaasset tersebut seolah beraasl dari sumber yang sah(Legal).

b) Money Laundering merupakan suatu cara untukmengedarkan hasil kejahatan ke dalam suatuperedaran uang yang sah dan menutupi asal-usul uangtersebut.16

Pamela H. Bucy dalam bukunya yang berjudul White Collar

Crime : cased and Marerial, definisi Money Laundering diberikan

sebagai berikut :

“ money laaundering is the concealement of existence,nature of illegal souurce of illicit fund in such a mannerthat the funds will appear legitimate if discovered.17

(Pencucian Uang adalah penyembunyian keberadaan,sifat ilegal sumber dana sehingga dana akan muncul sahjika ditemukan)”.

15 Marulak Pardede,1995, Masalah Money Laundering Di Indonesia, Jakarta: BadanPembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia, hal. 6.

16 Arief Ammrullah, 2004, Tindak Pidana Pencucian Uang (money laundering), Malang:Bayu media Publising, hal.10.

17 Pamela H. Bucy. White Collar Crime: Case and Materials. St.Paul:West Publising Co,1992, hal.128.

Sedangkan Welling mengemukakan bahwa :

“money laundering is the process by wich one councealsthe existence, illegal source, or illegal aplication ofincome, and tahan disguises that income to make itappear legitimate. (pencucian uang adalah proses yangmana menyembunyikan keberadaan, sumber ilegal, atauaplikasi ilegal pendapatan, dan Tahan menyamarkanbahwa pendapatan untuk membuatnya tampak sah)”.18

Jadi dari uraian tersebut diatas penulis menyimpulkan

pengertian tindak pidana pencucian uang (money launderng) adalah

suatu kegiatan-kegiatan dengan memproses harta kekayaan yang

diduga merupakan hasil tindak pidana dengan maksud

menyembunyikan asal usul uang tersebut ke dalam sistem keuangan

(financial system) sehingga jika dikeluarkan dari sistem keuangan

tersebut maka uang tersebut merupakan harta kekayaan yang sah.

b. Objek Money Laundering

Menurut Sarah N. Welling19, money laundering dimulainya

dengan adanya ”uang haram” atau “uang kotor” (dirty money). Uang

dapat menjadi kotor dengan dua cara, takni melalui cara pengelakan pajak

(tax evasion) dan cara melanggar hukum. Yang dimaksud dengan

“pengelakan pajak” adalah memperoleh uang secara legal, tetapi jumlah

yang dilaporkan kepada pemerintah untuk keperluan penghitungan pajak

18 Sarah N. Welling, “Smurfs, Money Laundering and the United State Criminal FederalLaw”. Dalam Brent Fisse, David Fraser & Graeme Coss, The Money Trail (Confiscation of Proceed ofCrime. Money laundering and Cash transaction Reporting), sidney: The Law Book Company Limited,1992, hal.201.

19 Op.Cit., Sarah N. Welling, hal. 201.

lebih sedikit dari pada yang sebenarnya diperoleh. Sedangkan melalui

cara-cara melanggar hukum teknik-teknik yang biasa dilakukan untuk hal

itu, antara lain, penjualan obat-obatan terlarang atau perdagangan narkoba

secara gelap (drug sales atau drug traffiking); penjualan gelap (illegal

gambling); penyuapan (bribery); terorisme (terrorism); pelacuran

(prostitutions); perdagangan senajata (arms trafficking); pemyelundupan

minuman keras, tembakau dan pornografi (smuggling of contraband

alcohol, tobacco, and pornography); penyelundupan imigran gelap

(illegal immigrations rackets atau poeple smuggling); dan kejahatan

kerah putih (white collar crime).20

c. Peroses Money Laundering

Kegiatan pencucian uang melibatkan aktivitas yang sangat

kompleks. Pada dasarnya kegiatan tersebut terdiri dari tiga langkah yang

masing-masing berdiri sendiri tetapi seringkali dilakukan bersama-sama

yaitu placement, layering, dan integration.

a) Placement diartikan sebagai upaya untuk menempatkan danayang dihasilkan dari suatu aktivitas kejahatan. Dalam hal interdapat pergerakan fisik dari uang tunai baik melaluipenyelundupan uang tunai dari satu negara ke negara lain,menggabungkan antara uang tunai yang berasal dari kejahatandengan uang yang diperoleh dari hasil kegiatan yang sah, ataupundengan melakukan penempatan uang giral ke dalam sistemperbankan misalnya deposito bank, cek atau melalui real estate

20 Vicenzo Ruggiero, Organized and Corporate Crime in Europe, Aldershot Dartmouth,hal. 146, Department of justice Canada, Solicitor General Canada, hal. 4.

atau saham-saham atau juga mengkonversikan ke dalam matauang lainnya atau transfer uang ke dalam valuta asing.

b) Layering diartikan sebagai memisahkan hasil kejahatan darisumbernya yaitu aktivitas kejahatan yang terkait melalui beberapatahapan transaksi keuangan. Dalam hal ini terdapat prosespemindahan dana dari beberapa rekening atau lokasi tertentusebagai hasil Placement ke tempat lainnya melalui serangkaiantransaksi yang kompleks yang didesain untukmenyamarkan/mengelabui sumber dana “haram” tersebut.

c) Integration yaitu upaya. untuk menetapkan suatu landasansebagai “legitimate explanation” bagi hasil kejahatan. Disini uangyang diputihkan melalui placement maupun layering dialihkan kedalam kegiatan-kegiatan resmi sehingga tampak tidakberhubungan sama sekali dengan aktivitas kejahatan sebelumnyayang menjadi sumber dari uang yang diputihkan. Pada tahap iniuang yang telah diputihkan dimasukan kembali ke dalam sirkulasidengan bentuk yang sejalan dengan aturan hukum.21

2. Pencucian Uang Dalam Perusahaan Asuransi

Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan

Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang pada Pasal 2 angka 1

menyatakan bahwa:

Hasil Tindak Pidana adalah Harta Kekayaan yang diperoleh dari tindakpidana :a. korupsi;b. penyuapan;c. narkotika;d. psikotropika;e. penyelundupan tenaga kerja;f. penyelundupan imigran;g. di bidang perbankan;h. di bidang pasar modal;

21 Yunus Husein. 2001. Disampaikan dalam Diskusi Intern Kegiatan Money Laundering.Bursa Efek Jakarta, hal.3.

i. di bidang perasuransian;j. kepabeanan;k. cukai;l. perdagangan orang;m. perdagangan senjata gelap;n. terorisme;o. penculikan;p. pencurian;q. penggelapan;r. penipuan;s. pemalsuan uang;t. perjudian;u. prostitusi;v. di bidang perpajakan;w. di bidang kehutanan;x. di bidang lingkungan hidup;y. di bidang kelautan dan perikanan;z. tindak pidana lainnya yang diancam dengan pidana penjara 4

(empat) tahun atau lebih,Yang dilakukan di wilayah Negara Republik Indonesia atau diluar wilayah Negara Republik Indonesia dan tindak pidanatersebut juga merupakan tindak pidana menurut hukumIndonesia.

Pada Pasal 2 angka 1 telah disebutkan secara limitatif yaitu sebanyak

25 jenis kejahatan yang memicu terjadinya pencucian uang yang salah satunya

di bidang asuransi.

Menurut Pasal 246 KUHD dinyatakan bahwa:

“Asuransi adalah suatu perjanjian, dengan mana seorangpenanggung mengikatkan diri kepada seorang tertanggung,dengan menerima suatu premi untuk memberikan penggantiankepadanya karena suatu kerugian, kerusakan atau kehilangankeuntungan yang diharapkan yang mungkin dideritanya karenasuatu peristiwa yang tak tertentu.”

Sedangkan menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun

1992 tentang Usaha Perasuransian menyatakan bahwa:

“Asuransi adalah perjanjian antara dua pihak atau lebih denganmana pihak penanggung mengikatkan diri kepada tertanggung,dengan menerima premi asuransi, untuk memberikan penggantiankepada tertanggung karena kerugian, kerusakan, atau kehilangankeuntungan yang diharapkan, atau tanggung jawab hukum kepadapihak ketiga yang mungkin akan diderita tertanggung yang timbuldari suatu peristiwa yang tidak pasti atau untuk memberikan suatupembayaran yang didasarkan atas meninggal atau hidupnyaseseorang yang dipertanggungkan.”

Perwujudan dari lembaga asuransi tidak lain adalah sebagai

perusahaan asuransi dengan semua kelengkapannya sebagai suatu organisasi

kerja dalam dunia usaha. 22 Perusahaan asuransi melakukan kegiatan-kegiatan

dengan mengadakan dan melaksanakan perjanjian-perjanjian asuransi dengan

banyak pihak, menempatkannya menjadi suatu lembaga dengan fungsinya

yang bersifat ganda.

Pertama, Perusahaan Asuransi dalam mengadakan perjanjian-perjanjian asuransi dan nanti pada suatu saat ia melukukankewajibannya sesuai perjanjian, berarti perusahaan bersediamengambil alih dan menerima resiko pihak lain, dengan siapa iamengadakan perjanjian asuransi. Dalam hal ini perusahaanberfungsi sebagai lembaga penerima dan pengambil risiko pihaklain.Kedua, Perusahaan Asuransi pada hakikatnya mempunyai potensipula sebagai penghimpun dana dari kumpulam premi yang tidaktermanfaatkan untuk operasional perusahaan. Dengan demikianjelas dapat dikatakan nampak perusahaan asuransi sebagailembaga penghimpun dan penyerap dana masyarakat. Hal inilahyang menunjukkan lembaga asuransi pada fungsi keduanyasebagai penyerap dana pada masyarakat.23

22 Sri Rejeki Hartono, 2008, Hukum Asuransi dan Perusahaan Asuransi. Jakarta: SinarGrafika , hal.79.

23 Ibid.

Menurut pasal menurut pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 2

Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian menyatakan bahwa:

“Perusahaan perasuransian adalah Perusahaan Asuransi Kerugian,Perusahaan Asuransi Jiwa, Perusahaan Reasuransi, PerusahaanPialang Asuransi, Perusahaan Pialang Reasuransi, Agen Asuransi,Perusahaan Penilai Kerugian Asuransi, dan Perusahaan KonsultanAktuaria.”

Perusahaan Asuransi sebagai suatu lembaga keuangan non bank sangat

rentan terhadap terjadinya tindak pidana pencucian uang. perusahaan asuransi

yang berhubungan langsung dengan dengan masyarakat dan khususnya yang

dapat menerima transaksi tunai dapat digunakan untuk pencucian uang

khususnya pada perusahaan asuransi. Sebagai contoh, pembayaran premi

secara tunai untuk polis asuransi yang kemudian dibatalkan untuk

mendapatkan pengembalian premi atau pembayaran klaim, adanya lump sum

investment dalam produk-produk likuid (terutama yang bernilai tinggi),

Investasi bernilai tinggi dalam bentuk perlindungan asset, Pengalihan manfaat

atas suatu produk asuransi kepada pihak yang secara nyata tidak ada

hubungaan sama sekali. Hal-hal yang demikianlah yang mengakibatkan

bahwa perusahaan asuransi sebagai salah satu pemicu dilakukannya tindak

pidana pencucian uang.24

24 Ridwan ichsan. Asuransi Ladang Pencucian Uang. http//:www.surya.co.id. Diakses padahari Rabu tanggal 10 bulan Maret tahun 2012.

3. Pengertian Prinsip Mengenal Nasabah (Know Your Customer) Pada

Perusahaan Asuransi

Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah atau lebih dikenal umum dengan

Know Your Customer Prinsiple (KYC principle) ini didasari pertimbangan

bahwa KYC tidak saja penting dalam rangka pemberantasan tindak pidana

pencucian uang, tetapi juga dalam rangka untuk melindungi bank atau

lembaga keuangan non bank, dalam hal ini salah satunya adalah asuransi dari

berbagai risiko dalam berhubungan dengan nasabah. Khususnya terhadap

terhadap para nasabah, pihak asuransi harus mengenali para nasabah agar

tidak terjerat di dalam pencucian uang.25

Menurut Peraturan Menteri Keuangan Nomor 74/PMK.012/2006 Pasal

1 angka 5 tentang Prinsip Mengenal Nasabah Bagi Lembaga Keuangan Non

Bank dinyatakan bahwa:

“Prinsip Mengenal Nasabah adalah prinsip yang diterapkan olehLembaga Keuangan Non Bank untuk mengetahui identitas danlatar belakang nasabah serta memantau kegiatan transaksinasabah.”

Sedangkan Menurut Peraturan Menteri Keuangan Nomor

30/PMK.010/2010 Pasal 1 angka 5 tentang Prinsip Mengenal Nasabah Bagi

Lembaga Keuangan Non Bank dinyatakan bahwa:

“Prinsip Mengenal Nasabah adalah Prinsip yang diterapkanLKNB untuk mengetahui latar belakang dan identitas Nasabah,memantau Rekening dan transaksi Nasabah, serta melaporkan

25 Adrian Sutedi Op.Cit,hal.147.

Transaksi Keuangan Mencurigakan dan transaksi keuangan yangterkait dengan Pendanaan Kegiatan Terorisme”

Dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor: 5/21/PBI/2003 tentang

Perubahan Kedua Atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 3/10/PBI/2001

tentang Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah (Know Your Customer

Principles) Pasal 1 angka 2 dinyatakan:

“Prinsip Mengenal Nasabah adalah prinsip yang diterapkan Bankuntuk mengetahui identitas nasabah, memantau kegiatan transaksinasabah termasuk pelaporan transaksi yang mencurigakan.”

Mengenai identitas nasabah sendiri telah ada pengaturannya di dalan

pasal 17 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 yang mewajibkan kepada

setiap Lembaga Keuangan untuk meminta kepada nasabahnya untuk

memberitahukan secara lengkap dan akurat mengenai identitas dirinya dengan

mengisi formulir yang telah di sediakan oleh pihak Lembaga Keuangan.

Identifikasi nasabah ini diwajibkan bagi nasabah itu sendiri atau orang lain

dengan meminta informasi mengenai identitas dan dokumen pendukung dari

pihak lain.

Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah pada perusahaan asuransi

sendiri telah diwajibkan. Dalam lampiran I-AI Keputusan Direktur Jendral

Keuangan, Nomor Keputusan 2833/LK/2003 telah diatur tentang Petunjuk

Penyusunan Pedoman Pelaksanaan Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah .

Pedoman inilah sebagai dasar dari perusahaan asuransi untuk menetapkan

standar dalam penerapan Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah pada

perusahaan asuransi dan diharapkan semua unsur staf perusahaan asuransi

termasuk agen perusahaan asuransi wajib mempelajari dan mengikuti

pedoman tersebut.

Pelaporan dan pengawasan tentang pelaksanaan Prinsip Mengenal

Nasabah sendiri di atur dalam Pasal 39 sampai dengan Pasal 46 Undang-

Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang tugas, fungsi, dan wewenang Pusat

Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) yang merupakan

lembaga yang kewenangannya bersifat independen dan bebas dari campur

tangan dan pengaruh kekuasaan manapun. PPATK berkedudukan di pusat dan

bertanggungjawab kepada Presiden. Fungsi PPATK sangat penting karena

merupakan kunci untuk membongkar praktik pencucian uang. Baik secara

preventif maupun represif.

4. Faktor-faktor Penghambat Penegakan Hukum

Menurut soejono soekanto,26 Secara konsepsional, maka inti dan arti

dari penegakan hukum terletak pada kegiatan menyerasikan hubungan nilai-

nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah yang mantap dan

mengejawantah dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap

akhir, untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian

26 Soejono Soekanto, 1983, Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, Jakarta.Rajawali Pers. hal. 5

pergaulan hidup. Konsepsi yang mempunyai dasar filosofi tersebut,

memerlukan penjelasan lebih lanjut, sehingga akan tampak lebih konkret.

Penegakan hukum bukanlah semata-mata berarti pelaksanaan

perundang-undangan, walaupun di dalam kenyataan di Indonesia

kecenderungannya adalah demikian, sehingga pengertian law enforcement

begitu populer. Selain itu ada kecenderungan yang kuat yang mengartikan

penegakan hukum sebagai pelaksanaan keputusan-keputusan hakim. Perlu di

catat, bahwa pendapat-pendapat yang agak sempit tersebut mempunyai

kelemahan-kelemahan, aapabila pelaksanaan perundang-undangan atau

keputusan-keputusan hakim tesebut malahan mengganggu kedamaian di

dalam pergaulan hidup.

Berdasarkan penjelasan-penjelasan di atas dapatlah ditarik kesimpulan

sementara, bahwa masalah pokok penegakan hukum sebenarnya terletak pada

faktor-faktor yang mungkin mempengaruhinya. Faktor-faktor tersebut

mempunyai arti yang netral, sehingga dampak positif atau negatifnya terletak

pada isi faktor-faktor tersebut. Faktor-faktor tersebut, adalah sebagai berikut :

1. Faktor hukumnya sendiri, yang di dalam tulisan ini akan dibatasi pada

undang-undang saja.

2. Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun

menerapkan hukum.

3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum.

4. Faktor masyarakat, yakni lingkungan di mana hukum tersebut berlaku dan

diterapkan.

5. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta, rasa yang didasari

pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.

Kelima faktor tersebut saling berkaitan dengan eratnya, oleh karena

merupakan esensi dari penegakan hukum, juga merupakan tolok ukur dari

pada efektivitas penegakan hukum.

E. METODE PENELITIAN

1. Jenis Penelitian dan Pendekatan Penelitian

Penelitian hukum adalah suatu proses menemukan aturan hukum,

prinsip hukum maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum

yang dihadapi. Hal ini sesuai dengan karakter preskriptif ilmu hukum.27

Penelitian hukum dibagi menjadi 2 (dua) bagian yaitu penelitian hukum

normatif dan penelitian hukum empiris. Perbedaan mendasar dari klasifikasi

penelitian hukum tersebut terletak pada cara pandang peneliti terhadap

hukum. Penelitian hukum normatif, hukum dipandang sebagai suatu norma

atau kaidah yang otonom dan terlepas dari hubungan hukum dengan

27 Peter Mahmud Marzuki, 2005, Penelitian Hukum, Jakarta, Kencana Prenada MediaGroup. Hal.35.

masyarakat. Sementara penelitian hukum empiris atau sosiologis, hukum

dipandang dalam kaitannya dengan masyarakat atau sebagai gejala sosial.28

Jenis penelitian yang digunakan peneliti jenis penelitian hukum

empiris, yaitu penelitian dengan berupaya untuk melihat bagaimana pihak-

pihak yang terkait responsif dan konsisten dalam menggunakan aturan-

aturan yang terkait dengan itu, penelitian ini dilakukan dengan melakukan

wawancara dengan pihak asuransi dan beberapa nasabah terkait dengan

penerapan prinsip mengenal nasabah (know your customer).

2. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian pada penelitian hukum ini adalah Departemen

Manajemen Resiko AJB Bumiputera 1912 Kantor Pusat Jakarta, Kantor

Cabang AJB Bumiputera 1912 Bengkulu.

3. Penentuan Informan

Mengingat data yang diperlukan adalah masalah pencucian uang

dikaitkan dengan prinsip mengenal nasabah (know your customer) pada

perusahaan asuransi, maka penentuan informan pada penelitian ini

menggunakan metode purposive, yaitu informan yang diwawancarai dalam

penelitian ini adalah orang-orang yang memiliki wawasan dan pengetahuan

28 Soerjono Soekanto, 1986, Pengantar Penelitian Hukum, Cetakan Ketiga, Jakarta: UIPres., hal.43.

mengenai topik penelitian sehingga dapat memberikan informasi yang

selengkap-lengkapnya, di samping informasi yang dijadikan subjek

penelitian dapat dipertanggungjawabkan, yaitu terdiri dari:

a. Perusahaan asuransi

1. Kepala Departemen Manajemen Resiko Asuransi Jiwa Bersama

Bumiputera 1912.

2. Kepala Bagian Kepatuhan, SOP, dan PMN Asuransi Jiwa Bersama

Bumiputera 1912.

3. Staf Departemen Manajemen Resiko Bagian Kepatuhan, SOP dan

PMN Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912.

4. Kepala Cabang Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912 Bengkulu.

5. Staf Administrasi Produksi/Marketing Asuransi Jiwa Bersama

Bumiputera 1912 Cabang Bengkulu.

b. Nasabah

1. Nasabah pada Perusahaan Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912.

2. Nasabah pada PT Prudential Life Assurance.

3. Nasabah pada Perusahaan Asuransi Manulife Indonesia

Selain itu, informan juga ditentukan dengan teknik bola salju

(snowball sampling),29 yakni proses penentuan informan berdasarkan

informan sebelumnya tanpa menentukan jumlahnya secara pasti dengan

29 M. Aswan Zanynu, 2011, Menentukan Reasponden / Informan /Sample. http://http://isukomunikasi.blogspot.com. Diakses Tanggal 28 Bulan April Tahun 2012.

menggali informasi terkait topik penelitian yang diperlukan. Seperti bola

salju yang gulungan dan peningkatan ukuran seperti mengumpulkan lebih

banyak salju. Pencarian informan akan dihentikan setelah informasi

peenelitian dianggap sudah memadai.

4. Teknik Pengumpulan Data

Ada dua cara pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian

hukum ini yaitu data primer dan data sekunder.

a. Data Primer

Data ini diperoleh dari penelitian lapangan dengan

mengadakan wawancara dengan Informan sesuai dengan daftar

pertanyaan yang telah disusun sebelumnya dan dikembangkan pada

saat wawancara dengan membatasi pertanyaan sesuai dengan aspek

masalah yang diteliti. Data primer ini dipergunakan untuk

memperoleh keterangan yang benar dan dapat menjawab

permasalahan yang berhubungan dengan tindak pidana pencucian

uang terkait dengan prinsip mengenal nasabah (know your

customer) pada perusahaan asuransi.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh melalui penelitian

kepustakaan (library research), dengan cara menelaah buku-buku,

majalah-majalah, koran-koran, teori-teori hukum, dan peraturan-

peraturan yang berhubungan dengan objek penelitian ini yang

sesuai dengan judul penulisan hukum. Data ini digunakan untuk

mendukung data primer.

5. Analisis Data

Menganalisis bahan hukum dalam kegiatan skripsi tindak pidana

money Laundering dikaitkan dengan prinsip know your customer pada

perusahaan asuransi AJB Bumuputera 1912 menggunakan analisis data

kualitatif. Data yang primer dan data sekunder yang telah disusun secara

sistematis kemudian di analisis secara perspektif dengan menggunakan

metode deduktif dan induktif. Metode deduktif dilakukan dengan membaca,

menafsirkan, dan membandingkan apa yang dinyatakan informan30 secara

lisan dan prilaku nyata dari informan yang diamati, sedangkan metode

induktif dilakukan dengan menterjemahkan berbagai sumber yang

berhubungan dengan penulisan hukum ini sehingga diperoleh kesimpulan

yang sesuai dengan tujuan penelitian yang telah dirumuskan.

30 Informan adalah orang yang memberikan informasi mengenai sikap, tindakan, persepsi,tanggapan atau segala sesuatu tentang orang yang memiliki hubungan tertentu dengan dirinya.

DAFTAR PUSTAKA

Buku-Buku:

Adrian Sutedi. 2008, Tindak Pidana Pencucian Uang. Bandung: PT. Citra AdityaBakti.

Arief Amrullah. 2004, Tindak Pidana Pencucian Uang. Malang: Bayu Media.

Bismar Nasution. 2005, Rejim Anti-Money laundering di Indonesia. Bandung: PusatInformasi Hukum Indonesia.

Bismar Nasution, 2010, Anti Pencucian Uang: Teori dan Praktek. Jakarta: BooksTerrace & Library.

Chairul Huda dan Lukman Hakim. Tindak Pidana Dalam Bisnis Asuransi. Jakarta:Lembaga Pemberdayaan Hukum Indonesia.

Fahmi Aulia. 2004, Waspadai Merebaknya Insurance Fraudulent. Jurnal Uang danbank, Nomor 5.

Materi PRUfast start. 2011, Anti Pencucian Uang (Anti Money Laundering). PT.Prudential Life Assurance.

Marulak Pardede. 1995, Masalah money Laundering Di indonesia. Jakarta: badanPembinaan hukum nasional Departemen Kehakiman Dan Hak AsasiManusia.

Munir Fuady. 1999, Hukum Perbankan Di Indonesia. Seri buku ketiga, Bandung:PT. Citra Aditya Bakti.

Peter Mahmud Marzuki. 2005, Penelitian Hukum. Jakarta: Kencana Media Group.

Soerjono Soekanto. 1986, Pengantar Penelitian Hukum. Jakarta: UI-Press.

----------------------, 1986, Faktor-Faktor yang mempengaruhi penegakan hukum,Jakarta: Rajawali.

Sri Rezeki Hartono. 2008, Hukum Asuransi Dan Perusahaan Asuransi. Jakarta:Sinar Grafika.

Standard Operating Procedure. 2010, Proses Kegiatan Monitoring dan EvaluasiPMN (Prinsip Mengenal Nasabah). AJB Bumiputera 1912.

Tb. Irman. 2006, Hukum Pembuktian Pencucian Uang, Bandung: MQS Publishing.

Yunus Husein. 2007, Bunga Rampai Anti Pencucian Uang. Jakarta: Books Teracce& Library.

Yunus Husein. 2001, Disampaikan dalam Diskusi Intern Kegiatan MoneyLaundering. Bursa Efek Jakarta.

Yusuf Saprudin. 2006, Money Laundering. Jakarta: Grafika Indah.

Peraturan Perundang-undangan:

Kitab Undang-Undang Hukum Dagang.

Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Tahun 1999-2000.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003 tentang Perubahan atas Penjelasan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang.

Undang-Undang Nomor 8 tahun 2010 tentang Pencegahan dan PemberantasanTindak Pidana Pencucian Uang.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 30/PMK.010/2010 tentang Prinsip MengenalNasabah Bagi Lembaga Keuangan Non Bank.

Keputusan Direktorat Jenderal Lembaga Keuangan Nomor Keputusan 2833/LK/2003tentang Pedoman Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah pada LembagaKeuangan Non Bank.

LAMPIRAN I-AI Keputusan DJLK Kep-2833/LK/2003 tentang PetunjukPenyusunan Pedoman Pelaksanaan Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah.

Peraturan Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan Nomor PER-07/1.02/PPATK/12/10 tentang Tata Cara Penyampaian Laporan TransaksiKeuangan Mencurigakan Bagi Penyedia Jasa Keuangan.

Keputusan Direksi AJB Bumiputera 1912 NO.SK.9/DIR/2011 tentang PedomanPenerapan Prinsip Mengenal Nasabah.

Peraturan Direksi AJB Bumiputera 1912 NO.PE.1/DIR/2011 tentang PetunjukPelaksanaan Pedoman Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah.

Akses Internet

http//:www.djpp.depkumham.go.id. Yenti Ganarsih. “Anti pencucian Uang diIndonesia dan Kelemahannya dalam Implementasinya (suatu Tinjauan awal)”.Diakses pada hari Rabu tanggal 10 bulan Maret tahun 2012.

http//:www.surya.co.id. Ridwan ichsan. Asuransi Ladang Pencucian Uang. Diaksespada hari Rabu tanggal 10 bulan Maret tahun 2012.

http//: www.ppatk.co.id. PPATK, 2012, Statistik Pelaporan dan Transaksi Keuangan BulanMaret 2012., diakses Hari Selasa tanggal 29 bulan Mei tahun 2012.

http://www.okezone.com. Idris Rusadi Putra. PPATK: Asuransi Malas BeberkanTransaksi Mencurigakan. Diakses pada hari Rabu Tanggal 24 bulan Oktober tahun2012.

bab i skripsi asef pdf

Documents