bab ie-gov.gunungkidulkab.go.id/uploads/2019/332_badan... · laporan barang inventaris dan aset...

RENSTRA Badan Penanggulangan Bencana Daerah ____________________________________________________ 2

1.2 Landasan Hukum

Dasar hukum dalam penyusunan Renstra BPBD kabupaten Gunungkidul

Tahun 2017-2021 adalah:

1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah

Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta jo Peraturan

Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950;

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan

Pembangunan Nasional;

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun

2015;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara

Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana

Pembangunan Daerah;

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman

Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2006 tentang Perubahan

Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang

Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara

Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana

Pembangunan Daerah;

7. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 2 Tahun 2010 tentang

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Gunungkidul

Tahun 2005–2025;


Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan

Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah;


Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016-2021.


Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Gunungkidul;

11. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 77 Tahun 2011 tentang Uraian Tugas

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Gunungkidul.

1.3 Maksud dan Tujuan

1.3.1 Maksud

Maksud penyusunan Rencana Strategis Badan Penanggulangan Bencana

Daerah tahun 2016-2021 adalah:

a. Sebagai penjabaran visi, misi dan program kerja kepala daerah yang

ditetapkan dalam RPJMD Kabupaten Gunungkidul.

b. Memberikan arah dan pedoman bagi BPBD Kabupaten Gunungkidul

dalam melaksanakan tugas urusan di bidang penanggulangan bencana.

c. Memberikan informasi kepada para pemangku kepentingan terkait dan

masyarakat tentang rencana kerja BPBD dalam kurun waktu 5 (lima)

tahunan.

d. Pengendalian dalam pelaksanaan tugas dan fungsi, koordinasi,

monitoring, evaluasi serta pengendalian terhadap program dan kegiatan.

e. Sebagai kerangka acuan kerja dalam rencana kerja pembangunan dan

peningkatan kinerja BPBD Kabupaten Gunungkidul.


1.3.2 Tujuan

Tujuan Penyusunan Rencana Strategis BPBD adalah :

a. Merencanakan perubahan organisasi dalam lingkungan yang semakin

komplek dan membutuhkan adanya penyesuaian.

b. Mengelola keberhasilan organisasi secara sistematik.

c. Mengembangkan pemikiran, sikap dan tindakan yang berorientasi ke

depan.

d. Peningkatan pelayanan kepada masyarakat.

e. Mengembangkan dan meningkatkan koordinasi serta komunikasi

diantara para pemangku kepentingan di bidang penanggulangan

bencana, melalui penyusunan rencana kerja dalam mengisi kerangka

regulasi dan kerangka anggaran yang bersifat indikatif.

f. Menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi dan sinergitas dalam

pelaksanaan program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi

BPBD untuk 5 (lima) tahun kedepan.

g. Menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan,

penganggaran, pelaksanaan dan pengendalian di lingkungan BPBD

untuk kurun waktu 5 (lima) tahun.

1.4 Sistematika Penulisan

Dalam memudahkan pemahaman Renstra Badan Penanggulangan Bencana

Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2016-2021 disusun dengan

sistematika sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

1.2 Ladasan Hukum

1.3 Maksud dan Tujuan

1.4 Sistematika Penulisan

BAB II GAMBARAN PELAYANAN PD

2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi.

2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah.

2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah.

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

BAB III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI

3.1 Indentifikasi permasalahan berdasarkan tugas pokok dan fungsi PD

3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala

Daerah Terpilih.

3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra PD.

3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup

Strategis RPJMD

3.5 Penentuan isu-isu strategis

BAB IV TUJUAN, SASARAN

4.1 Tujuan dan sasaran jangka menengah PD

4.2 Hubungan Tujuan dan Sasaran PD dengan Tujuan dan Sasaran RPJMD

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

BAB VIII PENUTUP


BAB II

GAMBARAN PELAYANAN BPBD

2.1 KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI

Sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 22 Tahun

2011 tentang Pembentukan Susunan Organisasi, Kedudukan dan Tugas BPBD

yang dijabarkan lebih lanjut dalam Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 77

Tahun 2011 tentang Uraian Tugas BPBD, menyebutkan tugas BPBD Kabupaten

Gunungkidul, adalah melaksanakan urusan otonomi daerah dan mempunyai

kedudukan, tugas dan fungsi untuk melaksanakan penanggulangan bencana.

2.1.1 Kedudukan BPBD

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 22

Tahun 2011 tentang Pembentukan Susunan Organisasi, Kedudukan dan

Tugas BPBD, pasal 3 tentang kedudukan BPBD, bahwa:

a. BPBD merupakan unsur pendukung tugas Bupati di bidang

penanggulangan bencana daerah; dan

b. BPBD dipimpin oleh seorang kepala badan yang secara ex-officio

dijabat oleh Sekretaris Daerah dan berkedudukan di bawah dan

bertanggungjawab kepada Bupati.

2.1.2 Tugas BPBD

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 22

Tahun 2011 tentang Pembentukan Susunan Organisasi, Kedudukan dan

Tugas BPBD, pasal 4 tentang tugas BPBD, yaitu:

a. menetapkan pedoman dan pengarahan sesuai dengan kebijakan

pemerintah daerah dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana

terhadap usaha penanggulangan bencana;

b. menetapkan standarisasi serta kebutuhan penyelenggaraan

penanggulangan bencana berdasarkan Peraturan Perundangan;

c. menyusun, menetapkan dan menginformasikan peta rawan bencana;

d. menyusun dan menetapkan prosedur tetap penanganan bencana;

e. melaksanakan penyelenggaraan penanggulangan bencana;

f. melaporkan penyelenggaraan Penanggulangan bencana kepada

Bupati;

g. mengendalikan pengumpulan dan penyaluran uang dan barang;

h. mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran yang diterima dari

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan

i. melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan Peraturan Perundangan

2.1.3 Fungsi BPBD

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 22 Tahun

2011 tentang Pembentukan Susunan Organisasi, Kedudukan dan Tugas

BPBD, pasal 5 tentang fungsi BPBD, antara lain:

a. penyiapan bahan perumusan kebijakan umum di bidang

penanggulangan bencana;

b. perumusan kebijakan teknis di bidang penanggulangan bencana;

c. pengkoordinasian kebijakan operasional di bidang penanggulangan

bencana;


d. penyusunan kebijakan, koordinasi, fasilitasi, pengelolaan, mitigasi,

kesiapsiagaaan penanganan bencana, penanganan pasca bencana,

dan kelembagaan penanganan bencana;

e. pengkajian masalah strategis di bidang penanggulangan bencana;

f. pengurangan resiko bencana;

g. pencegahan bencana, mitigasi dan peringatan dini;

h. penanggulangan bencana secara terintegrasi meliputi pra bencana,

tanggap darurat, rehabilitasi, dan rekonstruksi;

i. pengkajian dan pemetaan risiko bencana;

j. pemetaan kawasan rawan bencana;

k. pengendalian dan pelaksanaan norma penanggulangan bencana;

l. pengelolaan UPT; dan

m. pengelolaan ketatausahaan badan.

2.1.4 Struktur Organisasi BPBD

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 22 Tahun

2011 tentang Pembentukan Susunan Organisasi, Kedudukan dan Tugas

BPBD, pasal 6 tentang struktur organisasi BPBD, terdiri dari:

Unsur Pimpinan : Kepala Badan

Unsur Pengarah : Pejabat Pemerintah Daerah

Anggota masyarakat Profesional

dan Ahli

Unsur Pelaksana : Kepala Pelaksana

Sekretariat Pelaksana

Seksi-seksi

Unit Pelaksana Teknis

Kelompok Jabatan Fungsional

Bagan Struktur Organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah

2.2 SUMBER DAYA BPBD

Untuk melaksanakan tugas dan fungsi BPBD, maka segala sumber daya

yang dimiliki, baik sumber dana, sumber daya manusia dan sarana dan

prasarana harus dikelola secara efektif dan efisien.

KEPALA BPBD Ex-officio Sekda

UNSUR PENGARAH

UNSUR PELAKSANA

SEKRETARIAT KELOMPOK JABATAN

FUNGSIONAL

SEKSI

PENCEGAHAN DAN KESIAPSIAGAAN

SEKSI KEDARURATAN DAN LOGISTIK

SEKSI REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI

UPT PEMADAM

BAHAYA KEBAKARAN


2.2.1 Sumber Dana

Sumber dana (anggaran) merupakan modal utama sebuah organisasi

untuk melaksanakan tugas dan fungsi guna mencapai tujuan yang

diharapkan. Oleh sebab itu, maka pengelolaan sumber dana (anggaran)

harus dilaksanakan berdasarkan asas kepastian hukum, transparansi,

efisiensi dan akuntabilitas anggaran.

Dalam pelaksanaan tugasnya, BPBD didukung anggaran yang berasal

dari APBD Kabupaten Gunungkidul, APBD Pemerintah Daerah Istimewa

Yogyakarta maupun dukungan Badan Nasional Penanggulangan Bencana

serta bantuan Lembaga Masyarakat.

2.2.2 Sumber Daya Manusia

Jumlah pegawai di lingkungan BPBD Kabupaten Gunungkidul pada

tahun 2016 adalah sejumlah 18 pegawai negeri sipil. Secara rinci data

pegawai negeri sipil tersebut adalah sebagai berikut:

a. Berdasarkan Golongan

No Golongan Jumlah

1

2

3

IV

III

II

1 orang

9 orang

8 orang

Jumlah 18 orang

b. Berdasarkan pendidikan

No Jenjang Pendidikan Jumlah

1

2

3

4

SMU/SMK

Sarjana Muda

Sarjana

Pasca Sarjana

8 orang

1 orang

7 orang

2 orang

Jumlah 18 orang

Selain pegawai negeri sipil BPBD Kabupaten Gunungkidul memiliki

24 personil tenaga harian lepas yang bertugas sebagai tenaga

keselamatan kebakaran pada UPT Pemadam Bahaya Kebakaran dan 6

personil operator pusdalops PB serta 24 personil Tim Reaksi Cepat.

Pengelolaan sumber daya manusia juga harus dilaksanakan untuk

mewujudkan profesionalisme aparatur. Pengelolaan ini meliputi:

pengembangan kemampuan dan keterampilan aparatur, penataan

aparatur sesuai dengan kebutuhan, pengembangan jenjang kepangkatan

dan karier serta pembinaan aparatur. Pengelolaan pengembangan

kualitas sumber daya manusia terus diupayakan secara terencana dan

sistematis agar kapasitas personil (baik individu maupun ketika berada di

dalam kelompok bidangnya) dapat ditingkatkan dan dikembangkan untuk

dapat lebih proaktif dan secara kolektif bisa menentukan masa depan

organisasi BPBD.

Sumber daya manusia sebagaimana disebutkan di atas penting

untuk dikembangkan, mengingat unsur dominan dalam manajemen yang

berfungsi menggerakkan sumber daya yang ada serta dapat berperan

dalam mengelola dan mendukung kinerja sebuah organisasi/

kelembagaan, yaitu faktor manusia. Dengan memiliki dukungan sumber

daya manusia yang berkualitas dan mumpuni tentu akan menjadi modal

dasar potensial sebagai salah satu sumber daya yang sangat berpengaruh


dalam menentukan dan menggerakkan segenap potensi yang ada dalam

rangka pencapaian tujuan organisasi.

2.2.3 Sarana dan Prasarana

Pengelolaan sarana dan parasana (barang inventaris dan aset SKPD)

merupakan unsur penting dalam menunjang kelancaran pelaksanaan

tugas, sehingga pengelolaannya harus dilakukan berdasarkan asas

kepastian hukum, transparansi, efisiensi dan akuntabilitas anggaran.

Disamping itu penggunaan dan pemeliharaan terhadap aset-aset

berdasarkan skala prioritas kebutuhan dan penuh tanggung jawab, untuk

meminimalkan kerusakan yang mungkin timbul. Laporan barang

inventaris dan aset dilakukan secara berkala dan berkesinambungan.

Selain dari pemerintah daerah BPBD juga dibantu sarana dan prasarana

hibah dari BNPB yang sangat membantu dalam operasional ketugasan

BPBD. Data terkait aset BPBD untuk menunjang kelancaran pelaksanaan

tugas tersaji dalam tabel berikut ini

NAMA BIDANG BARANG JUMLAH BARANG

HARGA (Rp) KETERANGAN

A. TANAH/BANGUNAN

Tanah - - - -

B. PERALATAN DAN

MESIN

a. Alat - alat Besar 1 unit 47.900.000,00 Alat penggolah air

b. Alat - alat Angkut 15 unit 2.923.126.407,00 Mobil,Damkar,Sepeda motor

c. Alat - alat Bengkel 3 unit 67.350.000,00 Kompresor,Genset

d. Alat - alat Pertanian

dan Pertambangan

8 unit

54.830.000,00 Chain saw

e. Alat - alat Kantor dan Rumah Tangga

231 unit

714.190.875,00 AC,Komputer,laptop,meja,kursi,dll

f. Alat - alat Studio dan Komunikasi

16 unit

81.961.000,00 Radio Rik,HT,Camera

g. Alat Ukur - - - -

h. Alat - alat

Kedokteran - - - -

i. Alat - alat Laboratorium -

- - -

j. Alat - alat persenjataan Keamanan 22 unit 53.749.500,00 Alat SAR,Pbk

C. GEDUNG DAN BANGUNAN

a. Bangunan Gedung 1 - 213.427.000,00 Tempat parkir

b. Bangunan

Monumen 1 - 204.531.000,00 Pagar bumi

D. JALAN, IRIGASI DAN JARINGAN

a. Jalan dan Jembatan

- - -

b. Bangunan Air

PDAM/ Irigasi -

- -

c. Instalasi listrik 1 -

5.500.000 Instalasi listrik

d. Jaringan - - -

E. ASET TETAP LAINNYA

a. Buku Perpustakaan - - -

b. Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan

- - -

c. Hewan Ternak dan Tanaman

- - -

F. KONTRUKSI DALAM PENGERJAAN

- - -

JUMLAH 299 unit 4.366.565.782,00


2.3 KINERJA PELAYANAN BPBD

Tanggung jawab Pemerintah Kabupaten Gunungkidul dalam

penanggulangan bencana dapat digambarkan melalui kegiatan sebagai

berikut:

2.3.1 pemantauan dan penyebarluasan informasi potensi bencana alam;

2.3.2 koordinasi fasilitasi kesiapsiagaan dan mitigasi bencana;

2.3.3 penyiapan sumber daya terlatih penanggulangan bencana;

2.3.4 penanganan darurat bencana (pencarian dan penyelamatan korban,

pengadaan tempat penampungan sementara dan evakuasi penduduk

dari ancaman/korban bencana, pengadaan sarana dan prasarana

evakuasi penduduk dari ancaman/ korban bencana alam);

2.3.5 koordinasi tanggap darurat bencana;

2.3.6 penanganan dan penanggulangan bencana kekeringan;

2.3.7 koordinasi mitigasi bencana kekeringan;

2.3.8 rekrutmen unsur pengarah penanggulangan bencana;

2.3.9 koordinasi dan fasilitasi pemulihan pasca bencana;

2.3.10 kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi;

2.3.11 kegiatan pencegahan dan pengendalian bahaya kebakaran;

2.3.12 kegiatan penanganan kejadian kebakaran;

2.3.13 penyusunan SOP, SPM dan IKM kebencanaan;

2.3.14 monitoring dan pelaksanaan program/ kegiatan; dan

2.3.15 kegiatan kesekretariatan yang terbagi dalam kegiatan umum,

kepegawaian, keuangan dan pelaporan.

Tingkat capaian kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten

Gunungkidul berdasarkan sasaran/target Renstra BPBD periode sebelumnya

disajikan dalam bentuk tabel berikut ini:


Tabel 2.1

Pencapaian Kinerja Pelayanan Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Kabupaten Gunungkidul

Tahun 2010-2015

No Indikator Kinerja Target Target Renstra BPBD Realisasi Capaian Tahun ke-

Rasio Capaian pada Tahun

ke- Keterangan

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

1 Pesentase desa rawan bencana yang

memiliki kemampuan manajemen

Penanggulangan Bencana (Pra

bencana, tanggap darurat, dan pasca bencana).

16% 4% 12% 20% 28% 4% 17% 28% 43% 1 1,42 1,40 1,54

2 Rata-rata waktu yang dibutuhkan sampai di lokasi kejadian kebakaran

20 menit

20 menit

20 menit

20 menit

20 menit

18,5 menit

19 menit

16,5 menit

15,75 menit

0,9 0,95 0,8 0,8

Indikator Kinerja Persentase daerah rawan bencana yang memiliki kemampuan manajemen PB pra bencana, tanggap darurat dan pasca

bencana diukur dari banyaknya desa tangguh bencana yang telah terbentuk. Sampai dengan akhir tahun 2015 di Wilayah Kabupaten

Gunungkidul telah terbentuk 20 Destana dari 46 desa rawan bencana. Pencapaian kinerja Tahun 2015 ini dilaksanakan oleh BPBD dengan

menggunakan alokasi dana dari APBD Kabupaten Gunungkidul sebanyak 1 Destana. Disamping itu dalam pencapaian target kinerja, BPBD

Kabupaten Gunungkidul juga mendapat dukungan dari BPBD DIY sebanyak 3 pembentukan Destana dan dari APBN melalui BNPB sebanyak 2

Destana ancaman tanah longsor dan 1 Destana Ancaman Bencana Tsunami. Faktor pendorong dari pencapaian target kinerja tersebut adalah

Dukungan dari anggaran pembentukan Destana dari BPBD DIY dan BNPB untuk wilayah Kabupaten Gunungkidul juga Adanya kepedulian dari

lembaga-lembaga sosial masyarakat dalam penanggulangan bencana.

Rata-rata waktu yang dibutuhkan sampai di lokasi kejadian kebakaran adalah jumlah rata-rata waktu yang diperlukan petugas pemadam

beserta peralatannya untuk sampai ke lokasi kejadian kebakaran. Berdasarkan data kejadian kebakaran tiap tahun di Wilayah Kabupaten

Gunungkidul, BPBD melalui UPT PBK telah mengirimkan petugas penanganan ke lokasi kejadian. Rata-rata waktu yang diperlukan petugas

sampai di lokasi kejadian rata-rata dibawah target waktu. Pengukuran capaian kinerja dilakukan dengan rumusan semakin rendah realisasi

menunjukkan semakin tingginya kinerja.


Tabel 2.2

Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Kabupaten Gunungkidul Tahun 2010-2015

Kode Rekening

Urusan/ Bidang urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan

Anggaran pada Tahun ke- Realisasi pada Tahun ke- Rasio antara realisasi dan anggaran Tahun ke-

Rata-rata Pertumbuhan

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 Anggaran Realisasi

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Urusan Wajib

1 ## Bidang Urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian

1 ## 02 01 Program Pelayanan Adminsitrasi

Perkantoran

53.770

84.110

113.340

121.120

51.540

82.010

111.230

118.300

1.153

1.283

1.282

1.279

67.350

5.820

1 ## 02 01 01 Penyediaan jasa surat menyurat

150

150

200

200

120

150

190

180

80

100

95

90

50

-

1 ## 02 01 02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air, dan listrik

20.000

22.000

24.000

26.000

18.000

21.000

22.500

24.700

90

95

94

95

6.000

700

1 ## 02 01 06 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perijinan kendaraan dinas

7.000

8.000

11.000

12.000

7.000

8.000

11.000

12.000

100

100

100

100 5.000

3.000

1 ## 02 01 07 Penyediaan jasa administrasi keuangan

7.800

8.000

9.000

11.000

7.800

8.000

9.000

11.000

100

100

100

100 3.200

2.800

1 ## 02 01 09 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja

2.000

3.000

3.000

3.000

2.000

3.000

3.000

3.000

100

100

100

100 1.000

(1.000)


1 ## 02 01 10 Penyediaan jasa alat tulis kantor

4.000

5.000

8.000

8.000

4.000

5.000

8.000

8.000

100

100

100

100 4.000

2.000

1 ## 02 01 11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

3.000

4.000

5.000

6.000

3.000

4.000

5.000

6.000

100

100

100

100 3.000

1.000

1 ## 02 01 12 Penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor

1.000

1.000

1.500

2.000

1.000

1.000

1.500

2.000

100

100

100

100 1.000

1.000

1 ## 02 01 13 Penyediaan peralatan

dan perlengkapan kantor

-

15.000

30.000

24.000

-

15.000

30.000

24.000

-

100

100

100

24.000

(6.000)

1 ## 02 01 14 Penyediaan peralatan dan bahan pembersih kantor

500

1.000

1.000

1.500

500

1.000

1.000

1.500

100

100

100

100 1.000

-

1 ## 02 01 15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan

120

160

240

220

120

160

240

220

100

100

100

100 100

20

1 ## 02 01 17 Penyediaan makanan dan minuman

1.200

1.800

2.400

3.200

1.000

1.700

2.300

3.200

83

94

96

100 2.000

800

1 ## 02 01 18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah

7.000

15.000

18.000

24.000

7.000

14.000

17.500

22.500

100

93

97

94

17.000

1.500

1 ## 02 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

50.500

36.000

48.000

46.500

47.500

32.000

46.000

40.500

94

89

96

87

(4.000)

24.000

1 ## 02 02 10 Pengadaan Mebelair Kantor

25.000

8.000

12.000

-

25.000

8.000

12.000

-

100

100

100

- (25.000)

9.000

1 ## 02 02 22 Pemeliharaan rutin/ berkala gedung kantor

1.000

1.500

1.500

2.000

1.000

1.500

1.500

2.000

100

100

100

100 1.000

-

1 ## 02 02 24 Pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan

dinas/ operasional

24.000

26.000

34.000

44.000

21.000

22.000

32.000

38.000

88

85

94

86

20.000

15.000

1 ## 02 02 29 Pemeliharaan rutin/ berkala mebelair

500

500

500

500

500

500

500

500

100

100

100

100 -

-


1 ## 02 03 Program Peningkatan Disiplin Aparatur

-

-

500

5.100

-

-

500

5.100

-

-

100

100 5.100

5.100

1 19 02 03 Fasilitasi Adminitrasi Kepegawaian SKPD

500

500

500

500

-

-

100

100 500

500

1 19 02 03 Pengadaan Pakaian Seragam harian

-

-

-

4.600

-

-

-

4.600

-

-

-

100 4.600

4.600

1 ## 02 05 Program Peningkatan

Kapasitas Sumber Daya Aparatur

500

1.000

1.500

5.000

500

800

1.000

3.500

100

80

67

70

4.500

2.400

1 ## 02 05 01 Pendidikan dan pelatihan formal

500

1.000

1.500

5.000

500

800

1.000

3.500

100

80

67

70

4.500

2.400

1 ## 02 06 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

2.150

2.150

2.150

2.150

2.150

2.150

2.150

2.150

100

100

100

100 -

-

1 ## 02 06 01 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD

500

500

500

500

500

500

500

500

100

100

100

100 -

-

1 ## 02 06 02 Penyusunan

pelaporan keuangan semesteran

300

300

300

300

300

300

300

300

100

100

100

100

-

-

1 ## 02 06 04 Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun

600

600

600

600

600

600

600

600

100

100

100

100 -

-

1 ## 02 06 05 Penyusunan pelaporan keuangan bulanan/ SPJ

750

750

750

750

750

750

750

750

100

100

100

100 -

-

1 ## 02 09 Program Peningkatan Kualitas Pelayanan

Publik

3.300

2.500

5.300

5.800

3.300

2.500

5.300

5.800

100

100

100

100 2.500

4.100

1 ## 02 09 01 Pengelolaan data dan

sistem informasi SKPD

500

500

800

800

500

500

800

800

100

100

100

100

300

300


1 ## 02 09 03 Penyusunan rencana kerja (RENJA) SKPD

1.000

1.000

1.500

2.500

1.000

1.000

1.500

2.500

100

100

100

100 1.500

1.500

1 ## 02 09 Penyusunan RENSTRA SKPD

800

-

-

500

800

-

-

500

100

-

-

100 (300)

1.300

1 ## 02 09 Monitoring, evaluasi, dan pengendalian program kegiatan SKPD

-

-

-

500

-

-

-

500

-

-

-

100 500

500

1 ## 02 09 18 Penyusunan SPM

500

500

500

500

500

500

500

500

100

100

100

100

-

- 1 ## 02 09 22 Pengendalian internal

SKPD (SPIP)

-

-

-

500

-

-

-

500

-

-

-

100

500

500

1 ## 02 09 16 Penyusunan SOP -

-

2.000

-

-

-

2.000

-

-

-

100 100 -

-

1 ## 02 09 17 Penyusunan IKM 500

500

500

500

500

500

500

500

100

100

100

100 -

-

1 ## 02 22 Program Pencegahan dan Kesiapsiagaan Penanggulangan

Bencana

155.600

173.900

251.800

211.200

131.600

165.100

221.300

201.200

85

95

88

95

55.600

2.600

1 ## 02 22 01 Pemantauan dan penyebarlusan informasi potensi bencana alam

12.000

16.000

25.000

26.000

11.500

15.000

23.000

24.000

96

94

92

92

14.000

5.500

1 ## 02 22 07 Koordinasi dan fasilitasi Kesiapsiagaan dan mitigasi bencana

25.000

28.000

33.000

35.000

22.000

27.000

32.000

35.000

88

96

97

100 10.000

3.000

1 ## 02 22 Pembinaan Desa Tangguh Bencana

36.000

40.000

40.000

44.000

30.000

38.000

39.000

42.000

83

95

98

95

8.000

(4.000)

1 ## 02 22 09 Koordinasi Penanggulangan

Tanggap darurat Bencana

40.000

45.000

50.000

56.000

30.000

42.000

48.000

55.000

75

93

96

98

16.000

1.000


1 ## 02 22 03 Pengadaan sarana dan prasarana evakuasi penduduk dari ancaman korban bencana alam

20.000

22.000

25.000

27.000

19.000

21.200

23.500

25.000

95

96

94

93

7.000

1.600

1 ## 02 22 02 Pengadaan tempat penampungan sementara evakuasi penduduk dari ancaman korban bencana alam

15.000

15.000

15.000

15.000

12.000

14.000

13.000

14.000

80

93

87

93

-

(2.000)

1 ## 02 22 05 Penanganan darurat

bencana kekeringan

7.000

7.200

63.000

7.000

6.500

7.200

42.000

5.000

93

100

67

71

-

(2.900)

1 ## 02 22 10 koordinasi dan fasilitasi Pemulihan Pasca Bencana

600

700

800

1.200

600

700

800

1.200

100

100

100

100 600

400

1 04 02 ## Program kesiap-siagaan, pencegahan, mitigasi dan penanganan bahaya kebakaran

44.000

68.000

94.000

108.000

43.500

68.000

94.000

107.000

99

100

100

99

64.000

14.500

1 04 02 ## ## Kegiatan pencegahan dan pengendalian bahaya kebakaran

44.000

68.000

94.000

108.000

43.500

68.000

94.000

107.000

99

100

100

99

64.000

14.500

Serapan realisasi anggaran dari tahun 2012 sampai dengan tahun 2015 pada program dan kegiatan yang ada pada BPBD rata-rata dapat dilaksanakan sesuai dengan target yang telah ditentukan dengan capain serapan anggaran rata-rata di atas 80%. Terdapat kecenderungan kenaikan alokasi anggaran maupun serapan selama 4 tahun pelaksanaan program da kegiatan pada BPBD. Hal tersebut adalah merupakan penyesuaian dengan terhadap harga barang dan jasa di pasaran dan juga dalam rangka percepatan pencapaian tujuan peningkatan pelayanan bidang Penanggulangan Bencana di daerah.


2.4 TANTANGAN DAN PELUANG PENGEMBANGAN PELAYANAN BADAN

PENANGGULANGAN BENCANA

Berdasarkan kondisi riil yang ada saat ini, faktor-faktor yang menjadi

peluang dan tantangan bagi BPBD Kabupaten Gunungkidul, adalah sebagai

berikut:

2.4.1 Tantangan

a. kondisi geografis wilayah dengan beragam ancaman bencana; b. pertumbuhan penduduk yang cukup tinggi serta penyebarannya

yang tidak merata di wilayah rawan bencana; c. perubahan iklim global yang berpengaruh pada cuaca lokal dan

mengakibatkan kejadian bencana; d. kurangnya pemahaman masyakat tentang pengelolaan resiko

bencana; e. kerentanan masyarakat tentang bencana relatif masih tinggi baik

dari sisi kependudukan, ekonomis maupun fisik lingkungan; dan f. kegiatan pembangunan yang belum berwawasan bencana;

2.4.2 Peluang

a. adanya Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana yang mengatur khusus urusan penanggulangan bencana;

b. adanya lembaga kusus penanggulangan bencana dari tingkat pusat sampai daerah;

c. adanya perubahan paradigma penanggulangan bencana dari penanganan darurat (emergency response) menjadi pengurangan resiko bencana (disaster risk reduction);

d. urusan penanggulangan bencana menjadi tanggung jawab pemerintah, swasta dan masyarakat;

e. partisipasi masyarakat sebagai ujung tombak penanggulangan bencana di lingkungan masing-masing;

f. adanya program-program terpadu secara lintas sektor sebagai wujud tanggung jawab bersama;

g. meningkatnya peluang kerja sama lokal, regional, nasional dan internasional di bidang penanggulangan bencana;

h. perkembangan teknologi yang memudahkan akses informasi di bidang penanggulangan bencana;

i. tersedianya EWS (early warning system); dan j. partisipasi organisasi masyarakat, perguruan tinggi, komunitas dan

relawan dalam penanggulangan bencana cukup tinggi.

Berdasarkan Peraturan Daerah Rencana Tata Ruang Wilayah Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan rawan bencana disusun dengan memperhatikan,

a. pemanfaatan ruang didominasi untuk kegiatan konservasi, penelitian dan pendidikan;

b. pemanfaatan ruang dengan mempertimbangkan karakteristik, jenis dan ancaman bencana;

c. penentuan ruang dan jalur evakuasi dari permukiman penduduk; d. pelarangan pemanfaatan ruang untuk permukiman; e. pembatasan pendirian bangunan kecuali untuk kepentingan pemantauan

ancaman bencana dan kepentingan umum; f. pembatasan kegiatan untuk pertanian, perkebunan, perikanan, dan

pertambangan;

g. peningkatan sarana dan prasarana mitigasi di daerah rawan bencana

melalui penyediaan sistem peringatan dini.


BAB III

ISU-ISU STRATEGIS

BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

3.1 IDENTIFIKASI PERMASALAHAN BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

PELAYANAN BPBD

Dalam menjalankan tugas pokok, fungsi dan pelayanan kepada

masyarakat BPBD Kabupaten Gunungkidul, mempunyai beberapa

permasalahan, diantaranya sebagai berikut:

3.1.1 Faktor internal :

a. kualitas dan kuantitas sumber daya manusia yang belum memadai

dan belum ada tenaga ahli kebencanaan;

b. anggaran operasional yang kurang memadai, sehingga pelaksanaan

tugas dan fungsi BPBD kurang optimal;

c. belum optimalnya keterpaduan dalam manajemen penanggulangan

bencana di daerah.

3.1.2 Faktor eksternal :

a. kondisi geografis dan luas wilayah mengakibatakan sulitnya akses;

b. masih banyak penduduk yang tinggal di daerah rawan bencana

dan cukup terpencil (bencana tanah longsor);

c. kondisi kemampuan ekonomi masyarakat yang relatif masih

rendah;

d. masih kurangnya peran serta masyarakat dunia usaha dalam

pengurangan resiko bencana;

e. kegiatan pembangunan yang belum berwawasan bencana; dan

f. kegiatan masyarakat lebih kepada aspek ekonomi (profit oriented).

Secara umum perumusan masalah utama pada BPBD tesaji dalam tabel

berikut:

Tabel 3.1

Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran

Pembangunan Daerah

No Masalah Pokok Masalah Akar Masalah

1. Keterpaduan dalam

manajemen

penanggulangan

bencana di daerah

belum optimalnya

Masih rendahnya

peran serta

masyarakat dunia

usaha dalam

pengurangan resiko

bencana

Kegiatan

pembangunan yang

belum berwawasan

bencana

Kegiatan masyarakat

lebih kepada aspek

ekonomi


3.2 TELAAHAN VISI DAN MISI RPJMD KABUPATEN GUNUNGKIDUL 2016-

2021

3.2.1 Rumusan visi

Rumusan Visi Kabupaten Gunungkidul tahun 2016-2021 adalah:

Mewujudkan Gunungkidul sebagai daerah tujuan wisata yang

terkemuka dan berbudaya menuju masyarakat yang berdaya saing, maju,

mandiri, dan sejahtera tahun 2021

Penjelasan visi sebagai berikut:

Daerah tujuan wisata yang terkemuka dimaknai sebagai sebuah

kondisi kabupaten Gunungkidul mampu menjadi salah satu tujuan

wisata utama menjadi salah satu tujuan wisata utama dalam skala

regional dan nasional.Daerah tujuan wisata yang berbudaya dimaknai

bahwa dalam pengembangan pariwisata yang juga mengoptimalkan

potensi dan kekayaan budaya lokal dengan konsep mengembangkan dan

mempertahankan budaya, adat istiadat, serta nilai-nilai luhur budaya

(keistimewaan).Berbudaya dimaknai sebagai kondisi dimana budaya lokal

mampu menyerap dan menyaring budaya asing namun tetap

mempertahankan identitas budaya lokal.

Masyarakat yang berdaya saing adalah kondisi masyarakat

Gunungkidul dengan tingkat pendidikan dan kesehatan yang baik,

mempunyai kemampuan dan keterampilan memadai untuk bersaing

dalam berbagai bidang.

Masyarakat yang maju adalah kondisi masyarakat Gunungkidul

yang tumbuh dan berkembang secara ekonomi dan politik. Ditinjau dari

aspek ekonomi masyarakat yang maju diukur dari tingkat pendapatan

yang lebih baik dan distribusi yang lebih merata. Proses produksi telah

berkembang dengan keterpaduan antar sektor, terutama sektor industri,

sektor pertanian, dan sektor jasa-jasa terutama pariwisata, didukung

pemanfaatan sumber daya alam secara rasional, efisien, dan berwawasan

lingkungan. Dalam aspek politik, masyarakat yang maju adalah

masyarakat yang mampu mengembangkan sistem dan kelembagaan

politik yang demokratis, hak-hak politik masyarakat terjamin, dan peran

serta masyarakat dalam berbagai bidang tinggi.

Masyarakat yang mandiri adalah kondisi masyarakat Gunungkidul

yang memiliki jiwa wirausaha dan kemampuan untuk mengelola dan

memanfatkan potensi yang dimiliki dengan baik, efektif, dan efisien untuk

memenuhi kebutuhan.

Masyarakat yang sejahtera adalah kondisi masyarakat

Gunungkidul yang telah terpenuhi kebutuhan dasar hidup lahir dan

batin, yang ditandai oleh kecukupan pangan, sandang, papan, kesehatan,

pendidikan, situasi keamanan yang kondusif, suasana kehidupan yang

religius, rukun, saling menghormati dan menghargai, serta menjunjung

tinggi nilai-nilai demokrasi dan keadilan.

3.2.2 Rumusan Misi

Dalam rangka mewujudkan Visi tersebut, dirumuskan misi sebagai

berikut :

a. Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik (Good Governance).

b. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang berdaya saing.

c. Memantapkan pengelolaan pariwisata yang profesional.


d. Meningkatkan infrastruktur yang memadai untuk menggerakkan

perekonomian yang tangguh berbasis potensi daerah.

e. Mengembangkan sektor-sektor unggulan daerah dan iklim investasi

yang kondusif.

f. Meningkatkan pengelolaan dan perlindungan sumber daya alam

secara berkelanjutan

3.2.3 Peranan BPBD Kabupaten Gunungkidul

Sesuai tugas dan fungsi BPBD mempunyai peran yang cukup

strategis untuk ikut serta mewujudkan misi kabupaten Gunungkidul,

yaitu:

a. Misi1 Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik (Good

Governance)

Tujuan : Mewujudkan Tata kelola Pemerintahan yang baik

untuk meningkatkan pelayanan publik

Sasaran : (1) Akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah meningkat

(2) Akuntabilitas kinerja Pemerintah Daerah meningkat

Selaku perangkat daerah BPBD selalu berupaya untuk

meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik (Good Governance)

dengan sasaran dari internal BPBD berupa peningkatan kwalitas dari

pelayanan BPBD selama ini. Tujuan BPBD dari misi ini adalah

Terwujudnya Tata kelola Pemerintahan yang baik untuk

meningkatkan pelayanan publik yang dicapai dengan pelaksanaan

program dan kegitan yang ada pada sekretariat BPBD.

b. Misi 6 Meningkatkan pengelolaan dan perlindungan sumber daya

alam secara berkelanjutan.

Tujuan : Mewujudkan pengelolaan sumber daya alam sesuai daya

dukung dan daya tampungnya

Sasaran: 1) Ketahanan Pangan Meningkat

2) Kualitas sumber daya alam dan lingkungan hidup

meningkat

3) Kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana meningkat

Dari misi keenam Meningkatkan pengelolaan dan perlindungan

sumber daya alam secara berkelanjutan, salah satu sasaran yang

diampu oleh BPBD adalah Kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana

meningkat. Indikator dari sasaran tersebut adalah Persentase Desa

rawan bencana memiliki kemampuan manajemen penanggulangan

bencana dan Persentase kejadian kebakaran tertangani dengan cepat.

Pencapaian target indikator dilaksanakan melalui Program

Pencegahan dan Kesiapsiagaan Penanggulangan Bencana dan

kegiatan Program Kesiapsiagaan, Pencegahan, Mitigasi dan

Penanganan Bahaya Kebakaran. Program kemudian dijabarkan

kedalam kegiatan-kegiatan yang diselaraskan dengan tugas pokok

dan fungsi pada kelembagaan BPBD.

Terkait dengan perwujudan misi dan sasaran pembangunan

serta dalam rangka penyelenggaraan penanggulangan bencana di

Kabupaten Gunungkidul, BPBD berupaya untuk :

a) meningkatkan partisipasi masyarakat dalam kesiapsiagaan

menghadapi ancaman bencana;

b) meningkatkan persentase daerah rawan bencana yang memiliki

sistem pencegahan, mitigasi, kesiapsiagaan dan peringatan dini


secara efektif dengan kegiatan pencegahan dan kesiapsiagaan

menghadapi bencana, kedaruratan dan logistik dan penanganan

pasca bencana;

c) memelihara, mengoptimalkan penggunaan dan meningkatkan

sarana dan prasarana untuk mendukung kelancaran pelaksanaan

ketugasan;

d) meningkatkan kwalitas pelayanan kebencanaan dan

mengembangkan pengetahuan, kemampuan, wawasan,

keterampilan dan profesionalisme dari sumber daya manusia yang

ada; dan

e) menciptakan sistem manajemen penanggulangan bencana yang

terpadu dengan melibatkan seluruh unsur.

3.3 TELAAH RENSTRA KEMENTERIAN/LEMBAGA DAN RENSTRA PERANGKAT

DAERAH

Faktor-faktor penghambat dan pendorong yang mempengaruhi

pelaksanaan tugas dan fungsi BPBD dalam upaya pencapaian sasaran yang

telah ditetapkan adalah :

a. Faktor penghambat :

1) kualitas dan kuantitas sumber daya manusia yang belum memadai;

2) anggaran operasional yang kurang memadai, sehingga pelaksanaan

tugas belum maksimal.

b. Faktor pendorong:

1) adanya personil/ aparat yang siap melaksanakan tugas;

2) adanya anggaran dalam APBD untuk melaksanakan tugas dan

fungsi;

3) adanya regulasi dan payung hukum yang jelas dalam melaksanakan

tugas dan fungsi;

4) terbukanya kesempatan bagi masyarakat untuk berperan secara

aktif dalam penanggulangan bencana;

5) kondisi stabilitas masyarakat yang kondusif;

6) adanya program-program terpadu secara lintas sektor;

7) meningkatnya peluang kerja sama lokal, regional, nasional dan

internasional; dan

8) perkembangan teknologi yang memudahkan akses informasi.

3.4 TELAAH RENCANA TATA RUANG WILAYAH DAN KAJIAN LINGKUNGAN

HIDUP STRATEGIS PADA RPJMD

Untuk mewujudkan keberhasilan pencapaian visi, misi, tujuan dan

sasaran, BPBD Kabupaten Gunungkidul memerlukan isu-isu strategis sebagai

faktor pendukung dengan memperhatikan potensi peluang dan kendala yang

mungkin timbul antara lain:

a. terjadinya peningkatan intensitas bencana di Kabupaten Gunungkidul;

b. tidak seimbangnya perbandingan antara luas wilayah dengan sarana dan

prasara dalam penanggulangan bencana;

c. kondisi permukiman penduduk yang masih menempati daerah rawan

bencana (tanah longsor-kekeringan) dikarenakan permasalahan ekonomi;


d. kondisi geologis Kabupaten Gunungkidul yang terbentuk dari batu kapur

(karst) yang mempunyai sifat aliran sungai bawah tanah dan curah hujan

yang kurang berdampak pada kekeringan di beberapa wilayah; dan

e. pemberian stimulan bantuan terhadap korban bencana justru mengurangi

tingkat kemandirian masyarakat dalam penanggulangan bencana.

3.5 PENENTUAN ISU-ISU STRATEGIS

Terdapat beberapa faktor penghambat dan pendukung terkait penyelenggaraan

pelayanan Penanggulangan Bencana yang dapat dijelaskan sebagai berikut:

3.7.1 Faktor-faktor pendukung

a. Faktor lingkungan internal

1) Kekuatan [strength]

a) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang

Penanggulangan bencana;

b) Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang

Penyelenggaraan Penanggulangan bencana;

c) Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 22 Tahun

2011 tentang Pembentukan Susunan Organisasi,

Kedudukan dan Tugas BPBD;

d) Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6

Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan

Bencana;

e) ditetapkannya Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016

tentang RPJMD Kabupaten Gunungkidul yang memasukkan

penanggulangan bencana dalam salah satu prioritas

pembangunan daerah;

f) peningkatan kesadaran masyarakat dan peran aktif

masyarakat dalam penanggulangan bencana;

g) masih kuatnya nilai-nilai gotong royong dan kebersamaan;

h) pengalaman penanganan kebencanaan sebagai referensi

dalam Penanggulangan Bencana; dan

i) adanya komitmen dalam penyelenggaraan penanggulangan

bencana.

2) Kelemahan [weaknesses]

a) belum adanya dana siap pakai penanggulangan bencana di

Daerah;

b) belum terbangunnya sistem informasi dan komunikasi

secara terpadu;

c) terbatasnya anggaran penanggulangan bencana;

d) penanganan bencana masih berjalan sektoral belum terpadu

dan terintegrasi dengan baik;

e) belum optimalnya koordinasi pelaksanaan penanggulangan

bencana; dan

b. Faktor lingkungan eksternal

1. Peluang [opportunitties]

a) adanya komitmen pemerintah kabupaten dalam



b) perkembangan teknologi yang pesat mendukung

penyelenggaraan penanggulangan bencana;

c) adanya keterpaduan dan sinkronisasi dalam penanggulangan

bencana antar pemerintah pusat, propinsi dan kabupaten; dan

d) adanya peran serta masyarakat, swasta dan lembaga lain

dalam mendukung penyelenggaraan penanggulangan bencana.

2. tantangan [threats]

a) kondisi geografis, geologis dan cakupan luasan wilayah rawan

bencana;

b) penyelenggaraan penanggulangan bencana belum sepenuhnya

berpedoman pada Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 dan

belum dijabarkan dalam peraturan di tingkat daerah;

c) keterbatasan anggaran dalam upaya penanggulangan bencana

di daerah;

d) adanya perubaan iklim global dan potensi peningkatan potensi

bencana; dan

e) keterbatasan sarana prasarana komunikasi menghambat

penyebaran arus data dan informasi ke masyarakat.


BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN,

STRATEGI, DAN KEBIJAKAN

4.1 TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH BPBD

Dari penjabaran visi dan misi kepala daerah yang kemudian

ditetapkan Indikator Kinerja daerah maka BPBD membuat kerangka

tujuan jangka menengah tahun 2016-2021 sebagai berikut:

4.1.1 Tujuan jangka menengah Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Tujuan jangka menengah adalah suatu tujuan (program dan

kegiatan) yang akan dicapai dalam jangka waktu sampai lima

tahun. Penetapan tujuan didasarkan pernyataan visi dan misi

serta mengakomodasi isu-isu aktual yang berkembang ke arah

perubahan dari analisia strategis. Tujuan harus dapat

menunjukkan suatu kondisi konkrit dan logis yang ingin dicapai

di masa datang.

Sesuai dengan visi dan misi yang telah ditetapkan, maka

tujuan yang ingin dicapai oleh BPBD Kabupaten Gunungkidul

untuk kurun waktu 5 (lima) tahun ke depan adalah :

a. Penguatan kelembagaan BPBD dan pengelolaan tata

pemerintahan yang efektif, efisien dan optimal;

b. Peningkatan pelayanan penanggulangan bencana.

Tabel 3.1

Tujuan, Indikator dan Target Kenerja BPBD

Tahun 2016 - 2021

No Tujuan Indikator

Tujuan

Kondisi Awal

Renstra

(tahun 2016)

Target Akhir

Periode

Renstra

(tahun 2021)

1. Meningkatkan

pelayanan

penanggulangan

bencana

Persentase

penanganan

bencana.

100% 100%


4.1.2 Sasaran jangka menengah BPBD

Sasaran adalah hasil yang akan dicapai secara nyata dengan

rumusan yang lebih spesifik dan dapat diukur capaiannya lewat

indikator yang telah ditetapkan. Sasaran merupakan bagian integral dari

perencanaan strategis instansi pemerintah yang terfokus pada

bagaimana mengalokasikan sumber daya dalam kegiatan operasional.

Kriteria dalam penentuan sasaran antara lain : spesifik, menantang

namun dapat dicapai, realistis sesuai kemampuan sumber daya yang

dimiliki dan dapat dicapai dalam kurun waktu sampai dengan 5 (lima)

tahun.

Berdasarkan hal-hal tersebut, maka sasaran BPBD Kabupaten

Gunungkidul periode 2016-2021, ditetapkan sebagai berikut :

a. BPBD memiliki kelembagaan, tata kelola pemerintahan yang baik

yang didukung aparatur yang profesional;

b. Sistem penanggulangan bencana yang terencana, integratif, dan

responsif meningkat.

Tujuan dan sasaran Jangka Menengah Pelayanan dan Indikator Kinerja

Utama pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Gunungkidul

secara tabel disajikan sebagai berikut:


Tabel 4.2 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan BPBD

No Tujuan Indikator Tujuan Sasaran Indikator Sasaran Target Kinerja Sasaran pada Tahun ke-

1 2 3 4 5

1 2 3 3 4 5 6 7 8 9

2 Meningkatkan

pelayanan penanggulangan bencana

Persentase

penanganan bencana.

Sistem

Penanggulangan Bencana yang terencana, integratif, dan responsif meningkat

Persentase

penanganan bencana.

100 100 100 100 100

Tabel 4.3 Sasaran dan Indikator Kinerja Utama

Badan Penanggulangan Bencana Daerah

No Sasaran Indikator Sasaran

Target Kinerja Sasaran pada Tahun ke- Unit kerja Penanggung

jawab

Keterangan Rumus 1 2 3 4 5

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 Sistem Penanggulangan Bencana yang terencana, integratif, dan responsif meningkat

Persentase penanganan bencana.

100% 100% 100% 100% 100% BPBD Kab. Gunungkidul

Jumlah Kejadian Bencana Tertangani / Jumlah Kejadian Bencana.


BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

1. Perumusan Strategi

Agar tujuan dan sasaran BPBD dapat tercapai diperlukan strategi sebagai

berikut :

a. meningkatkan kinerja BPBD dan meningkatkan kapasitas aparatur;

b. membangun dan memelihara hubungan yang baik antara pemerintah,

masyarakat, dunia usaha dan lembaga/organisasi pemerhati bencana, dan

memanfaatkan sumber daya yang tersedia.

c. Menambah luas cakupan wilayah manajemen kebakaran dan peningkatan

kapasitas aparatur dan masyarakat dalam upaya pencegahan dan

penanganan bahaya kebakaran.

Berdasarkan iventarisasi beberapa unsur yang berpengaruh pada kinerja

penyelenggaraan penanggulangan bencana, maka BPBD menyusun isu strategis

berdasarkan Analisis SWOT, sebagai berikut :

a. strength-opportunities [SO]

Merupakan optimalisasi kekuatan [strength] untuk memanfaatkan peluang

[opportunitties] yaitu mengupayakan peningkatan kinerja pelayanan di

bidang penanggulangan bencana dengan berpedoman pada peraturan

perundang-undangan yang berlaku.

b. strength-threats [ST]

Merupakan optimalisasi kekuatan [strength] untuk menghadapi tantangan

[threats] dengan mengupayakan SDM secara optimal, sarana prasarana,

dukungan anggaran, komunikasi dan koordinasi lintas SKPD dan

stakeholder sehingga pelayanan kepada masyarakat dapat terlaksana dengan

maksimal [3E] yaitu efektif, efisien, dan ekonomis.

c. weaknesses-opportunitties [WO]

Merupakan langkah mengurangi/meminimalisir kelemahan [weaknesses]

untuk menentukan peluang [opportunitties], dengan mengupayakan perlunya

mengikutsertakan aparatur sebagai peserta dalam setiap kesempatan

pendidikan dan pelatihan [diklat penjenjangan maupun teknis-fungsional].

Khusus menyangkut pemahaman terhadap hukum dan perundang-

undangan serta kebijakan kepala daerah perlu diimbangi dengan sarana dan

prasarana yang memadai ditambah dukungan anggaran yang cukup

memadai serta mekanisme birokrasi yang terpadu dan tidak lupa perlunya

peningkatan kesejahteraan aparat.

d. weaknesses-threats [WT]

Merupakan langkah mengurangi/meminimalisir kelemahan [weaknesses]

untuk menghadapi tantangan [threats] yang semakin meningkat. Dalam hal

ini mengingat tugas dan fungsi sebagai instansi yang membantu Bupati di

bidang penanggulangan bencana, maka segala sumber daya yang dimiliki

harus dimanfaatkan seoptimal dan semaksimal mungkin, untuk bersiap

menghadapi bencana (penanggulangan bencana).

Berdasarkan identifikasi permasalahan yang diperkirakan akan dihadapi dalam

lima tahun kedepan, berikut ini dilakukan analisis keadaan lingkungan internal

dan eksternal guna mengetahui faktor-faktor keberhasilan organisasi kedalam

kategori yang meliputi kekuatan (strengths), kelemahan (weaknesses), peluang

(opportunities) dan ancaman (threats). Uraian selengkapnya mengenai kekuatan,


kelemahan, peluang dan tantangan sesuai anilisa SWOT dijabarkan

sebagaimana berikut ini.

Tabel 5.1

Penentuan Alternatif Strategi

Pencapaian Indikator Sasaran Sistem Penanggulangan Bencana yang Terencana,

Integratif, Dan Responsif Meningkat

Faktor Eskternal

Faktor Internal

Peluang Tantangan

1. Adanya Peraturan

dan perundangan

tentang

Penanggulangan

Bencana;

2. Adanya BNPB dan

BPBD DIY;

3. Adanya komunitas

dan lembaga swadaya

masyarakat yang

konsen terhadap

penanggulangan

bencana;

4. Adanya teknologi

informasi (TI) yang

berhubungan dapat

menunjang

penaggulangan

bencana;

5. Kedermawanan,

kegotongroyongan,

kerelawanan, dan

kebersamaan dalam

masyarakat masih

kuat;

1. Rendahnya pengetahuan masyarakat tentang ancaman dan potensi bencana;

2. Rendahnya pengetahuan masyarakat tentang upaya pengurangan risiko bencana;

3. Banyaknya potensi dan ancaman bencana;

4. Kondisi goegrafis yang rentan terhadap bencana;

5. Harapan masyarakat terhadap BPBD;

Kekuatan: Alternatif Strategi: Alternatif Strategi

1. Adanya Peraturan di

tingkat Daerah;

2. Berjalannya fungsi

Koordinasi dengan OPD

terkait;

3. Berjalannya fungsi

Koordinasi dengan BNPB

dan BPBD DIY;

4. Struktur organisasi dan

pembagian kerja yang

jelas

1. Melengkapi Perbup tentang kebencanaan (sesuai amanat perda)

2. Mengembangkan/memantapkan koordinasi dengan OPD terkait, BNPB, BPBD DIY, komunitas dan lembaga swadaya masyarakat.

1. Melengkapi SOP penanggulangan bencana

2. Mengembangkan

kerja sama dengan BNPB dan BPBD DIY, komunitas dan lembaga swadaya masyarakat;

3. Melaksanakan peningkatan kemampuan dan kemandirian masyarakat dalam Penanggulangan bencana


Kelemahan Alternatif Strategi: Alternatif Strategi

1. Keterbatasan sumber daya manusia, Sarana Prasarana dan sumber dana;

2. Belum adanya dana siap pakai

1. Menambah SDM, Sarana prasarana dan sumber dana Penanggulangan bencana;

2. Menyusun peraturan tentang Pemanfaatan dana siap pakai

1. Meningkatkan kwalitas SDM Aparatur

Penentuan alternatif strategi yang dipilih selanjutnya dijabarkan dalam

pencapaian sasaran dan indikator kinerja sararan yang teruraikan dalam tabel

berikut:

No Sasaran Indikator Kinerja

Sasaran Strategi

1. Sistem Penanggulangan Bencana yang terencana, integratif, dan responsif meningkat

Persentase penanganan bencana

1. Peningkatan kemampuan dan kemandirian masyarakat dalam Penanggulangan bencana;

2. Meningkatkan kwalitas SDM Aparatur.

2. Perumusan Arah Kebijakan Umum

Kebijakan adalah sesuatu ketentuan yang ditetapkan untuk dapat

dijadikan sebagai pedoman, pegangan atau dalam pengembangan ataupun

pelaksanaan program dan kegiatan agar semakin menjadi lancar dan terpadu

dalam penerapannya secara operasional

Setelah strategi ditetapkan maka perlu dirumuskan kebijakan untuk

mendukung tercapainya visi dan misi organisasi. Arah kebijakan tersebut antara

lain :

a. penguatan kelembagaan BPBD diarahkan untuk memenuhi unsur-unsur

kelembagaan termasuk pembentukan satuan-satuan tugas dan pengelolaan

pemerintahan yang baik diarahkan untuk peningkatan layanan publik bidang


b. pemberdayaan masyarakat dalam penanggulangan bencana diarahkan untuk

meningkatkan kemampuan/ kapasitas dalam menghadapai bencana; dan

c. peningkatan pelayanan penanggulangan kebakaran dan penyelamatan di

daerah;

Perumusan Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan dapat dijelaskan dalam

tabel berikut:


Tabel 5.2

Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan

Visi : Mewujudkan Gunungidul sebagai daerah tujuan wisata terkemuka dan

berbudaya menuju masyarakat yang berdaya saing, maju, mandiri dan

sejahtera tahun 2020

Misi VI: Meningkatkan pengelolaan dan perlindungan sumber daya alam

secara berkelanjutan

Meningkatkan

pelayanan

penanggulangan

bencana

Sistem

penanggulangan

bencana yang

terencana,

integratif dan

responsif

meningkat

Penyelenggaraan

penanggulangan

bencana secara

terpadu dengan

melibatkan

seluruh unsur

baik pemerintah

daerah, swasta

dan masyarakat

dengan titik berat

pada kegiatan

Pengurangan

Resiko Bencana,

peningkatan

kapasitas

masyarakat dan

penanganan

bencana

Pemberdayaan

masyarakat dalam

penanggulangan

bencana

diarahkan untuk

meningkatkan

kemampuan/

kapasitas dalam

menghadapai

bencana


BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, SERTA PENDANAAN

A. Program dan Kegiatan Lokalitas Kewenangan BPBD

Untuk mewujudkan suatu sasaran tahunan diperlukan minimal satu

program. Program pada dasarnya merupakan suatu pernyataan sebagai wadah

untuk kumpulan kegiatan yang sejenis dan terkait. Adapun program-program

bidang Penanggulangan Bencana adalah sebagai berikut:

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran;

a. Kegiatan Penyediaaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Perkantoran;

b. Penyediaan Rapat-rapat, Konsultasi dan Koordinasi.

2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Perkantoran;

a. Kegiatan Pengadaaan/Pembangunan Sarana dan Prasarana Perkantoran;

b. Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Perkantoran.

3. Program Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Aparatur

a. Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas /Khusus

b. Kegiatan Penatalaksanaan Kepegawaian Perangkat Daerah

c. Kegiatan Pengembangan Kapasitas Aparatur

4. Program Peningkatan Kualitas Pelaporan Keuangan Perangkat Daerah

a. Kegiatan Penyusunan Laporan Keuangan Perangkat Daerah

5. Program Peningkatan Kualitas Perencanaan

a. Kegiatan Perencanaan Kinerja PD

b. Kegiatan Pengendalian Internal PD

c. Kegiatan Pengelolaan data dan sistem informasi Perangkat Daerah

6. Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik

a. Kegiatan Penyelenggaraan Pelayanan Publik

b. Kegiatan Evaluasi dan Pelaporan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal

(SPM)

7. Program Pencegahan dan Kesiapsiagaan Penanggulangan Bencana

a. Kegiatan Pencegahan, Kesiapsiagaan dan Mitigasi Bencana

b. Kegiatan Penanganan Tanggap Darurat Bencana

c. Kegiatan Penanganan Bencana Kekeringan

d. Kegiatan Penilaian dan Pemulihan Pasca Bencana

8. Program Kesiapsiagaan, Pencegahan, Mitigasi dan Penanganan Bahaya

Kebakaran dilaksanakan dengan Kegiatan Pencegahan dan Pengendalian

Bahaya Kebakaran.

Program-program tersebut dilaksanakan secara berkesinambungan

selama 5 tahun ke depan, setiap program tersebut pada dasarnya merupakan

wadah kegiatan-kegiatan yang dilakukan secara bertahap, di samping itu detail

kegiatannya merupakan kegiatan rutin dan program kegiatan sesuai

kewenangan Tupoksi. Rencana program kegiatan dalam Renstra BPBD 2016-

2021, target dan pagu indikatif dan tersaji dalam tabel 6.2.

Sesuai dengan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia

Nomor: 050/795/SJ tanggal 4 Maret 2016 tentang Penyusunan RPJMD dan

RKPD Tahun 2017 sehingga dalam penyususunan Renstra perlu untuk

menampilkan program dan kegiatan pembangunan tahun sebelumnya (2016)

yang telah dibiayai APBD Tahun 2016. Program dan kegaiatan pada BPBD

Kabupaten Gunungkidul Tahun 2016 tersaji dalam tabel 6.1 berikut:


Tabel 6.1

Program, Kegiatan dan Anggaran

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2016

KODE Program, Kegiatan Anggaran

(Rp.)

1 2 3

1 19 02 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

1 19 02 01 01 1 Penyediaan jasa surat menyurat 500.000,00

1 19 02 01 02 2 Penyediaan jasa komunikasi, sumber air, listrik dan telepon

37.200.000,00

1 19 02 01 03 3 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional

12.576.300,00

1 19 02 01 04 4 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja 22.800.000,00

1 19 02 01 05 5 Penyediaan alat tulis kantor 9.000.000,00

1 19 02 01 06 6 Penyediaan barang cetakan dan pengandaan 9.000.000,00

1 19 02 01 07 7 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor

2.000.000,00

1 19 02 01 08 8 Penyedia peralatan dan perlengkapan kantor 10.000.000,00

1 19 02 01 09 9 Penyediaan peralatan rumah tangga 2.500.000,00

1 19 02 01 10 10 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan 1.800.000,00 1 19 02 01 11 11 Penyediaan makanan dan minuman 8.850.000,00

1 19 02 01 12 12 Rapat-rapat koordinasi & konsultasi keluar daerah

62.310.000,00

JUMLAH (A1) 178.536.300,00

1 19 02 02 Program Peningkatan Sarana & Prasarana Aparatur

1 19 02 02 05 1 Pengadaan perlengkapan gedung kantor 10.000.000,00

1 19 02 02 08 2 Pengadaan Mebelair 7.500.000,00

1 19 02 02 10 3 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 4.540.000,00 1 19 02 02 11 4 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan

dinas/operasional

135.250.000,00

1 19 02 02 14 5 Pemeliharaan rutin/berkala mebelair 1.000.000,00

JUMLAH (A2) 158.290.000,00

1 19 02 03 Program Peningkatan Disiplin Aparatur

1 19 02 03 01 1 Pengadaan pakaian Khusus Hari Tertentu 4.620.000,00

1 19 02 03 02 2 Penatalaksanaan Kepegawaian SKPD 500.000,00

JUMLAH (A3) 5.120.000,00

1 19 02 04 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

1 19 02 04 01 1 Pendidikan dan Pelatihan Formal 5.000.000,00

JUMLAH (A4) 5.000.000,00

1 19 02 05 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

1 19 02 06 01 1 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

700.000,00

1 19 02 06 02 2 Penyusunan laporan Semesteran 300.000,00

1 19 02 06 03 3 Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun 1.380.000,00

1 19 02 06 04 4 Penyusunan pelaporan keuangan bulanan/SPJ 24.660.000,00

JUMLAH (A5) 27.040.000,00


KODE Program, Kegiatan Anggaran

(Rp.)

1 2 3

1 19 02 06 Program Peningkatan Kwalitas Pelayanan Publik

1 19 02 06 01 1 Pengelolaan data dan sistem informasi SKPD 850.000,00

1 19 02 06 02 2 Penyusunan IKM SKPD 700.000,00

1 19 02 06 04 3 Pengendalian Internal SKPD 1.200.000,00

1 19 02 06 06 4 Penyusunan SPM SKPD 700.000,00

JUMLAH (A6) 3.450.000,00

1 19 02 07 Program Peningkatan Kwalitas Perencanaan

1 19 02 07 01 1 Penyusunan dan evaluasi Renstra SKPD 2.175.000,00

1 19 02 07 02 2 Penyusunan dan evaluasi Rencana Kerja SKPD 4.050.000,00

1 19 02 07 04 3 Monitoring evaluasi dan pengendalian Program Kegiatan

1.050.000,00

1 JUMLAH (A7) 7.275.000,00

1 19 02 18 Program Pencegahan dan Kesiapsiagaan Penanggulangan bencana

1 19 02 18 01 1 Pemantauan & penyebarluasan informasi 18.940.000,00

1 19 02 18 02 2 Pengadaan tempat penampungan sementara dan evakuasi penduduk dari ancaman korban bencana alam

138.210.000,00

1 19 02 18 03 3 Pengadaan sarana & prasarana evakuasi penduduk dari ancaman/korban bencana

54.700.000,00

1 19 02 18 05 4 Penanganan dan penanggulangan kekeringan 11.140.000,00

1 19 02 18 07 5 Kesiapsiagaan dan Mitigasi Bencana 86.000.000,00

1 19 02 18 08 6 Penyiapan Sumberdaya/Tenaga Terlatih Penanggulangan Bencana

25.710.000,00

1 19 02 18 09 7 Koordinasi Penanggulangan tanggap darurat bencana

263.140.000,00

1 19 02 18 10 8 Koordinasi dan fasilitasi Pemulihan Pasca Bencana

5.670.000,00

JUMLAH (A8) 603.510.000,00

1 19 02 19 Program Peningkatan Kesiagaan, pencegahan, Mitigasi dan Penanggulangan Bahaya kebakaran

1 19 02 19 11 1 Kegiatan pencegahan dan pengendalian bahaya kebakaran

378.540.000,00

JUMLAH (A9) 378.540.000,00

JUMLAH TOTAL 1.366.761.300,00

Tabel 6.2

Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, dan Pendanaan Indikatif BPBD

Kabupaten Gunungkidul Tahun 2016-2021

Indikator

Kinerja Program

(outcome) dan Kegiatan (output) target Rp.000 target Rp.000 target Rp.000 target Rp.000 target Rp.000 target Rp.000

-1 -2 -3 -5 -6 -7 -8 -9 -10 -11 -12 -13 -14 -15 -16 -17 -18 -19 -20 -21

Kepuasan

masyarakat terhadap

penyelenggaraan

pelayanan PD

meningkat

Akuntabilitas kinerja

Pemerintah Daerah

meningkat

Nilai IKM PD 1 19 02 01 Program Pelayanan

Administrasi Perkantoran

Persentase Pemenuhan

Kebutuhan Administrasi

Perkantoran

100% 100% 211.356 100% 332.680 100% 130.000 100% 130.000 100% 130.000 100% 934.036 BPBD BPBD

Kegiatan Penyediaaan Jasa,

Peralatan, dan Perlengkapan

Perkantoran

Persentase Penyediaaan Jasa,

Peralatan, dan Perlengkapan

Perkantoran terfasilitasi

100% 100% 144.000 100% 252.680 100% 78.000 100% 78.000 100% 78.000 100% 630.680 BPBD BPBD

Jumlah Surat yang dikirim 100% 30 surat 200 30 surat 1.000 30 surat 1.000 30 surat 1.000 30 surat 1.000 4.200 BPBD BPBD

Jumlah sarana jasa telepon,

listrik, air, dan perijinan repiter.

100% 4 jasa 50.000 4 jasa 40.680 4 jasa 2.000 4 jasa 2.000 4 jasa 2.000 96.680 BPBD BPBD

Jumlah lokasi repiter terbayar

sewanya

100% 0 - 3 lokasi 30.000 6.000 6.000 6.000 48.000 BPBD BPBD

Jumlah Kendaraan Dinas yang

terbayar pajaknya.

100% 21 unit 26.000 21 unit 26.000 25 unit 3.000 30 unit 3.000 30 unit 3.000 61.000 BPBD BPBD

Jumlah peralatan dan

perlengkapan kerja terfasilitasi.

100% 50 jenis 27.000 50 jenis 27.000 50 jenis 3.000 50 jenis 3.000 50 jenis 3.000 63.000 BPBD BPBD

Jumlah alat tulis tersedia 100% 24 paket 12.000 24 paket 10.000 24 paket 1.000 24 paket 1.000 24 paket 1.000 25.000 BPBD BPBD

Jumlah barang cetakan dan

fotocopy

100% 16 paket 10.000 16 paket 9.000 16 paket 3.000 16 paket 3.000 16 paket 3.000 28.000 BPBD BPBD

Jumlah Komponen listrik

tersedia


Jumlah Peralatan dan

Perlengkapan Kantor tersedia

100% 2 jenis 7.000 4 jenis 12.000 3 jenis 2.000 4 jenis 2.000 3 jenis 2.000 25.000 BPBD BPBD

Jumlah bahan dan peralatan

kebersihan.


Jumlah surat kabar 100% 2 surat

kabar

1.800 2 surat

kabar

2.000 2 surat

kabar

3.000 2 surat

kabar

3.000 2 surat

kabar

3.000 12.800 BPBD BPBD

Jumlah jasa adminitrasi

perkantoran

100% - 5 jasa 87.000 7 jasa 40.000 7 jasa 40.000 7 jasa 40.000 207.000 BPBD BPBD

Jumlah arsip kantor 100% - 1000

lembar

2.000 1000

lembar

- 1000

lembar

- 1000

lembar

- 2.000 BPBD BPBD

Penyediaan Rapat-rapat,

Konsultasi dan Koordinasi

Persentase Rapat-rapat,

Konsultasi dan Koordinasi

terfasilitasi dengan baik

100% 100% 67.356 100% 80.000 100% 52.000 100% 52.000 100% 52.000 100% 303.356 BPBD BPBD

Jumlah makanan dan minuman

tersedia untuk rapat dan tamu

100% 1200 os 7.356 1200 os 8.000 1200 os 7.000 1200 os 7.000 1200 os 7.000 36.356 BPBD BPBD

Frekuensi rapat, Konsultasi, dan

Koordinasi

100% 300 kali 60.000 300 kali 72.000 300 kali 45.000 300 kali 45.000 300 kali 45.000 267.000 BPBD BPBD

1 19 02 02 Program Peningkatan Sarana

dan Prasarana Perkantoran


Kebutuhan Sarana Prasarana

Aparatur

90% 91% 121.485 92% 165.804


Kebutuhan Sarana Prasarana

Perkantoran

100% 130.000 100% 130.000 100% 130.000 100% 677.289 BPBD BPBD

Kegiatan Pengadaaan /

Pembangunan Sarana dan

Prasarana Perkantoran

90% 91% 20.000 92% 2.000 93% 27.000 94% 27.000 95% 27.000 103.000 BPBD BPBD

Jumlah gedung kantor UPT

Damkar tersedia

1 gedung - 1 gedung - - - - BPBD BPBD

-4

Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan

Unit Kerja PD

Penanggung

jawab

Lokasi KetTahun-1 Tahun-2 Tahun-3 Tahun-4 Tahun-5 Kondisi Kinerja pada akhir

periode Renstra PD

Data

Capaian

pada

Tahun Awal

Perencanaa

n

Tujuan Sasaran Indikator Sasaran Kode Program dan Kegiatan

RENSTRA Badan Penanggulangan Bencana Daerah _____________________________________________________ 33 5

Indikator

Kinerja Program



Unit Kerja PD

Penanggung

jawab


periode Renstra PD

Data

Capaian

pada

Tahun Awal

Perencanaa

n


Jumlah kendaraan dinas 4 unit - 4 unit - 2 unit - 2 unit - - BPBD BPBD

Jumlah perlengkapan gedung

kantor

4 unit 10.000 4 unit - 4 unit 12.000 4 unit 12.000 4 unit 12.000 46.000 BPBD BPBD

Jumlah peralatan gedung kantor 10 unit - 5 unit - 5 unit 3.000 5 unit 3.000 5 unit 3.000 9.000 BPBD BPBD

Jumlah mebelair kantor 5 mebelair 10.000 15

mebelair

2.000 15

mebelair

12.000 5 mebelair 12.000 4 mebelair 12.000 48.000 BPBD BPBD

Kegiatan Pemeliharaan/

Rehabilitasi Sarana dan

Prasarana Perkantoran

101.485 163.804 103.000 103.000 103.000 574.289 BPBD BPBD

Jumlah bangunan gedung

dipelihara

2 gedung 3.000 3 gedung 3.000 3 gedung 5.000 3 gedung 5.000 3 gedung 5.000 21.000 BPBD BPBD

Jumlah dan Jenis kendaraan

Dinas yang dipelihara

21 unit 91.485 25 unit 153.000 30 unit 90.000 30 unit 90.000 30 unit 90.000 514.485 BPBD BPBD

Jumlah dan jenis mebelair yang

dipelihara

30 mebelair 2.000 30

mebelair

2.804 30

mebelair

3.000 30

mebelair

3.000 30

mebelair

3.000 13.804 BPBD BPBD

Jumlah peralatan gedung yang

di pelihara

2 jenis 5.000 2 jenis 5.000 2 jenis 5.000 2 jenis 5.000 2 jenis 5.000 25.000 BPBD BPBD

1 19 02 03 Program Peningkatan

Ketatalaksanaan dan Kapasitas

Aparatur

Persentase PNS/ aparatur sipil

taat kode etik

100% 100% 5.500 100% 5.500

Persentase PNS yang memiliki

kompentensi sesuai bidang

tugas

100% 100% 7.000 100% 7.000 100% 7.000 100% 21.000 BPBD BPBD

Kegiatan Pengadaan Pakaian

Dinas /Khusus

Jumlah seragam dinas aparatur - - BPBD BPBD

Kegiatan Penatalaksanaan

Kepegawaian Perangkat Daerah

Jumlah ASN yang terfasilitasi 18 orang 500 20 orang 500 20 orang 1.000 20 orang 1.000 20 orang 1.000 4.000 BPBD BPBD

Kegiatan Pengembangan

Kapasitas Aparatur

Jumlah ASN yang dikirm

mengikuti Diklat

18 orang 5.000 20 orang 5.000 20 orang 6.000 20 orang 6.000 20 orang 6.000 28.000 BPBD BPBD

Akuntabilitas

Pengelolaan Keuangan

PD Meningkat

Persentase Laporan

Keuangan yang

disusun tepat waktu

(Bulanan,

Semesteran,

Tahunan)

1 19 02 04 Program Peningkatan Kualitas

Pelaporan Keuangan Perangkat

Daerah

Persentase Laporan Keuangan

yang disusun tepat waktu

100% 100% 33.002 100% 35.556 100% 38.000 100% 40.000 100% 40.000 100% 186.558 BPBD BPBD

Kegiatan Penyusunan Laporan

Keuangan Perangkat Daerah

33.002 35.556 38.000 40.000 40.000 186.558 BPBD BPBD

Jumlah Dokumen Pelaporan

keuangan semesteran

1 dokumen 500 1 dokumen 500 1 dokumen 500 1 dokumen 500 1 dokumen 500 2.500 BPBD BPBD


keuangan akhir tahun

1 dokumen 3.000 1 dokumen 3.500 1 dokumen 3.500 1 dokumen 3.000 1 dokumen 3.000 16.000 BPBD BPBD


keuangan bulanan

12

dokumen

25.000 12

dokumen

27.000 12

dokumen

27.000 12

dokumen

27.500 12

dokumen

27.500 134.000 BPBD BPBD

Jumlah jasa adminitrasi

keuangan

7 Jasa 4.502 7 Jasa 4.556 7 Jasa 7.000 7 Jasa 9.000 7 Jasa 9.000 34.058 BPBD BPBD

Kesesuaian Program

dengan Dokumen

Perencanaan PD

Persentase

kesesuaian program

dalam Renja PD

terhadap RKPD, dan

Renstra PD terhadap

RPJMD

1 19 02 05 Program Peningkatan Kualitas

Perencanaan

Persentase kesesuaian program

dalam Renja SKPD terhadap

RKPD, dan Renstra SKPD

terhadap RPJMD

100% 100% 16.967 100% 11.600 86.567 BPBD BPBD

Persentase dokumen

perencanaan dan pelaporan

SKPD yang disusun tepat waktu

100% 18.000 100% 20.000 100% 20.000 100%

Kegiatan Perencanaan Kinerja PD 12.467 10.500 14.000 15.500 15.500 67.967 BPBD BPBD

Jumlah Dokumen Laporan

Akuntabilitas kinerja

1 dokumen 2.000 1 dokumen 500 1 dokumen 1.000 1 dokumen 2.000 1 dokumen 1.000 6.500 BPBD BPBD


Indikator

Kinerja Program



Unit Kerja PD

Penanggung

jawab


periode Renstra PD

Data

Capaian

pada

Tahun Awal

Perencanaa

n


Jumlah Dokumen Renstra dan

evaluasi Renstra

1 dokumen 3.467 1 dokumen 3.000 4.000 10.467 BPBD BPBD

Jumlah Dokumen Rencana Kerja

dan evaluasi Renja

5 dokumen 5.000 5 dokumen 6.000 5 dokumen 8.000 5 dokumen 11.000 5 dokumen 8.000 38.000 BPBD BPBD

Jumlah Forum Gabungan PD

Perencanaan terfasilitasi

1 forum 3.500 1 forum 3.500 BPBD BPBD

Jumlah dokumen Monev PD 1 dokumen 2.000 1 dokumen 500 1 dokumen 2.000 1 dokumen 2.500 1 dokumen 2.500 9.500 BPBD BPBD

Kegiatan Evaluasi Kinerja PD Jumlah dokumen Pengendalian

internal PD


Kegiatan Pengelolaan data dan

sistem informasi Perangkat

Daerah

Jumlah dokumen data dan

sistem nformasi PD


Kepuasan masyarakat

terhadap

penyelenggaraan

pelayanan PD Meningkat

Nilai IKM PD 1 19 02 06 Program Peningkatan Kualitas

Pelayanan Publik

Nilai IKM PD 78,15 78,25 1.450 78,35 1.600 78,45 1.000 78,55 1.000 78,65 1.000 78,65 6.050 BPBD BPBD

Kegiatan Penyelenggaraan

Pelayanan Publik

Jumlah dokumen standar

pelayanan/SOP

- BPBD BPBD

Jumlah Dokumen hasil

pengukuran IKM


Kegiatan Evaluasi dan

Pelaporan Pencapaian Standar

Pelayanan Minimal (SPM)

Jumlah dokumen pelaporan

capaian SPM


Meningkatkan

pelayanan

penanggulangan

bencana

Sistem Penanggulangan

Bencana yang

terencana, inegratif dan

responsif meningkat

Persentase

penanganan bencana

1 19 02 07 Program Pencegahan dan

Kesiapsiagaan Penanggulangan

Bencana

Persentase Desa rawan bencana

memiliki kemampuan

manajemen penanggulangan

bencana

58,69 65,22% 1.559.284 71,74% 1.956.000 78,26% 2.859.500 84,78% 2.859.500 91,31% 2.859.500 91,31% 12.093.784 BPBD BPBD

Kegiatan

Pencegahan,Kesiapsiagaan dan

Mitigasi Bencana

219.284 181.000 604.500 604.500 604.500 2.213.784 BPBD BPBD

Jumlah kegiatan sosialisasi

penyebarluasan informasi

potensi bencana

1 kali 20.000 2 kali 34.600 2 kali 90.000 2 kali 90.000 2 kali 90.000 324.600 BPBD BPBD

Jumlah jasa spot iklan

penyebarluasan informasi

potensi bencana

12 spot 2.284 12 spot 2.400 12 spot 2.500 12 spot 2.500 12 spot 2.500 12.184 BPBD BPBD

Jumlah pelatihan Relawan

Penanggulangan Bencana


Jumlah kesepakatan rapat

koordinasi Forum PRB

Kabupaten.

6

kesepakata

n

10.000 6

kesepakata

n

20.000 6

kesepakata

n

20.000 6

kesepakata

n

20.000 6

kesepakata

n

20.000 90.000 BPBD BPBD

Jumlah pembentukan dan

pembinaan Desa Tangguh

Bencana

3 Desa 90.000 3 Desa 60.000 4 Desa 240.000 3 Desa 240.000 3 Desa 240.000 870.000 BPBD BPBD

Jumlah Gladi Lapang

Penanggulangan Bencana


Jumlah rambu-rambu

peringatan bencana

20 rambu 8.000 10 rambu 4.000 20 rambu 8.000 10 rambu 8.000 10 rambu 8.000 36.000 BPBD BPBD

Jumlah EWS bencana 2 EWS 5.000 2 EWS 5.000 2 EWS 5.000 2 EWS 5.000 20.000 BPBD BPBD

Jumlah Pembentukan Sekolah

Siaga Bencana

1 sekolah 35.000 1 sekolah - 1 sekolah 35.000 1 sekolah 35.000 1 sekolah 35.000 140.000 BPBD BPBD


Indikator

Kinerja Program



Unit Kerja PD

Penanggung

jawab


periode Renstra PD

Data

Capaian

pada

Tahun Awal

Perencanaa

n


Jumlah kegiatan mitigasi

bencana berbasis budaya

lokal/kesenian

rakyat/tradisional

1 kegiatan - BPBD BPBD

Jumlah mitigasi struktural

berbasis pengurangan risiko

bencana

1 paket 2 paket - BPBD BPBD

Kegiatan Penanganan Tanggap

Darurat Bencana

610.000 - 545.000 - 705.000 - 705.000 - 705.000 - 3.270.000 BPBD BPBD

Jumlah bahan logistik,

kebutuhan dasar bagi korban

bencana.

6 jenis

logistik

100.000 6 jenis

logistik

80.000 6 jenis

logistik

100.000 6 jenis

logistik

100.000 6 jenis

logistik

100.000 480.000 BPBD BPBD


koordinasi pendistribusian

bahan logistik bagi korban

bencana

12

kesepakata

n

15.000 12

kesepakata

n

15.000 12

kesepakata

n

15.000 12

kesepakata

n

15.000 12

kesepakata

n

15.000 75.000 BPBD BPBD

Jumlah peralatan evakuasi

kebencanaan dan Jumlah

peralatan kebencanaan

10 jenis 150.000 4 jenis 25.000 5 jenis 30.000 5 jenis 30.000 5 jenis 30.000 265.000 BPBD BPBD

Jumlah kelengkapan seragam

TRC, Operator Pusdalops

40 stel 20.000 40 stel 30.000 40 stel 20.000 40 stel 20.000 40 stel 20.000 110.000 BPBD BPBD

Jumlah Sarana dan prasarana

evakuasi korban bencana

1 jasa sewa 40.000 1 jasa sewa 40.000 1 jasa sewa 40.000 1 jasa sewa 40.000 1 jasa

sewa

40.000 200.000 BPBD BPBD

Jumlah kesepakatan koordinasi

darurat bencana

12

kesepakata

n

15.000 12

kesepakata

n

15.000 12

kesepakata

n

15.000 12

kesepakata

n

15.000 12

kesepakata

n

15.000 75.000 BPBD BPBD

Jumlah Petugas Pusdalops PB 6 orang 90.000 8 orang 80.000 8 orang 130.000 8 orang 130.000 8 orang 130.000 560.000 BPBD BPBD

Jumlah anggtora TRC dan

Petugas Kedaruratan

60 orang 150.000 60 orang 180.000 60 orang 220.000 60 orang 220.000 60 orang 220.000 990.000 BPBD BPBD

Jumlah kegitan evakuasi

bencana


Jumlah Pelatihan dapur umum 1 kali 25.000 1 kali 25.000 1 kali 25.000 1 kali 25.000 100.000 BPBD BPBD

Jumlah Pelatihan manajemen

logistik

1 kali - 1 kali 25.000 1 kali 25.000 1 kali 25.000 75.000 BPBD BPBD

Jumlah Gladi Posko 1 kali 25.000 1 kali 25.000 1 kali 25.000 1 kali 25.000 100.000 BPBD BPBD

Jumlah koordinasi, monitoring,

pendataan daerah rawan


Kegiatan Penanganan Bencana

Kekeringan

610.000 610.000 780.000 780.000 780.000 3.560.000 BPBD BPBD

Jumlah Air bersih untuk korban

bencana kekeringan

3500

tangki

600.000 3500

tangki

600.000 3500

tangki

600.000 3500

tangki

600.000 3500

tangki

600.000 3.000.000 BPBD BPBD


koordinasi bencana kekeringan

6

kesepakata

n

10.000 6

kesepakata

n

10.000 6

kesepakata

n

10.000 6

kesepakata

n

10.000 6

kesepakata

n

10.000 50.000 BPBD BPBD

Jumlah bantuan sarana dan

prasarana penanggulangan

bencana kekeringan.

1 peralatan 50.000 1 peralatan 50.000 1

peralatan

50.000 150.000 BPBD BPBD

Jumlah kantong air/bak

air/derigen/PAH

6 unit 120.000 6 unit 120.000 6 unit 120.000 6 unit 120.000 480.000 BPBD BPBD

Kegiatan Penilaian dan

Pemulihan Pasca Bencana

120.000 620.000 770.000 770.000 770.000 3.050.000 BPBD BPBD

Jumlah kesepakatan hasil

koordinasi rehabilitasi dan

rekonstruksi pasca bencana

6

kesepakata

n

20.000 6

kesepakata

n

20.000 6

kesepakata

n

20.000 6

kesepakata

n

20.000 6

kesepakata

n

20.000 100.000 BPBD BPBD

Jumlah bahan bangunan

bantuan bagi korban bencana.

7 jenis

bahan

100.000 7 jenis

bahan

200.000 7 jenis

bahan

250.000 7 jenis

bahan

250.000 7 jenis

bahan

250.000 1.050.000 BPBD BPBD

Jumlah rehabilitasi dan

rekonstruksi infrastruktur pasca

kejadian bencana

4 paket 400.000 4 paket 500.000 4 paket 500.000 4 paket 500.000 1.900.000 BPBD BPBD


Indikator

Kinerja Program



Unit Kerja PD

Penanggung

jawab


periode Renstra PD

Data

Capaian

pada

Tahun Awal

Perencanaa

n


1 19 02 08 Program Kesiapsiagaan,

Pencegahan, Mitigasi dan

Penanganan Bahaya

Kebakaran

Persentase kejadian kebakaran

tertangani dengan cepat

100% 100% 422.686 BPBD/UPT

PBK

BPBD/U

PT PBK

Program Kesiapsiagaan,

Pencegahan, Mitigasi dan

Penanganan Bahaya

Kebakaran

Tingkat Waktu Tanggap

Daerah Layanan Wilayah

Manajemen Kebakaran (WMK)

19 menit 19 menit 422.686 18 menit 517.755 17 menit 612.000 15 menit 505.071 15 menit 530.325 15 menit 2.587.837 BPBD/UPT

PBK

BPBD/U

PT PBK

Kegiatan Pencegahan dan

pengendalian bahaya

kebakaran

422.686 517.755 612.000 505.071 530.325 2.587.837 BPBD/UPT

PBK

BPBD/U

PT PBK

Jumlah laporan kejadian

kebakaran

12 laporan 12 laporan 12 laporan 12 laporan 12

laporan

12.000 12.000 BPBD/UPT

PBK

BPBD/U

PT PBKJumlah personil Tenaga

Pemadam kebakaran

24 orang 24 orang 42 orang 60 orang 60 orang 1.500.000 1.500.000 BPBD/UPT

PBK

BPBD/U

PT PBK

Jumlah air untuk tangki

pemadam

150 tangki 150 tangki 300 tangki 500 tangki 500

tangki

10.000 10.000 BPBD/UPT

PBK

BPBD/U

PT PBK

Jumlah Pengisian tabung APAR 10 tabung 10 tabung 10 tabung 10 tabung 10 tabung 3.000 3.000 BPBD/UPT

PBK

BPBD/U

PT PBK

Jumlah zat/ bahan pemadam

kebakaran

2 zat 2 zat 2 zat 2 zat 2 zat 4.000 4.000 BPBD/UPT

PBK

BPBD/U

PT PBK

Jumlah peralatan pemadam

kebakaran dan alat-alat

evakuasi

5 jenis

peralatan

2 jenis

peralatan

2 jenis

peralatan

5 jenis

peralatan

2 jenis

peralatan

30.000 30.000 BPBD/UPT

PBK

BPBD/U

PT PBK

Jumlah pakaian seragam dan

kelengkapan petugas pemadam

kebakaran

30 stel

baju

30

peralatan

60 stel

baju

peralatan

60 stel

baju

peralatan

80 stel

baju

60.000 60.000 BPBD/UPT

PBK

BPBD/U

PT PBK

Jumlah Sosialisasi/Pelatihan

ketrampilan dan gladi

penanggulangan bahaya

kebakaran ringan

1 kali 1 kali 2 kali 2 kali 2 kali 20.000 20.000 BPBD/UPT

PBK

BPBD/U

PT PBK

Jumlah jasa publikasi/spot

iklan radio informasi rawan

kebakaran

1 spot

iklan

1 spot

iklan

1 spot

iklan

1 spot

iklan

1 spot

iklan

2.000 2.000 BPBD/UPT

PBK

BPBD/U

PT PBK

Jumlah koordinasi dan

monitoring

10 kali 10 kali 10 kali 10 kali 10 kali 1.000 1.000 BPBD/UPT

PBK

BPBD/U

PT PBK

Jumlah kajian dan peta rawan

kebakaran

1 peta - BPBD/UPT

PBK

BPBD/U

PT PBK

Jumlah petugas pemadam

kebakaran yang mengikuti

diklat/pelatihan

3 orang 3.000 3 orang 3.000 3 orang 3.000 3 orang 3.000 12.000 BPBD/UPT

PBK

BPBD/U

PT PBK



BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Indikator kinerja BPBD yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD

Kabupaten Gunungkidul Tahun 2016-2021 dapat diuraikan sebagai berikut:

Dari misi kesatu Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik (Good

Governance) dengan tujuan Mewujudkan Tata kelola Pemerintahan yang baik untuk

meningkatkan pelayanan publik. Pencapaian tujuan ini dilaksanakan dengan

sasaran Akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah meningkat dan Akuntabilitas

kinerja Pemerintah Daerah meningkat. Pada BPBD pencapaian tujuan tersebut

dilaksanakan dengan program dan kegiatan yang ada di sekretariat yang

mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi dalam penanggulangan bencana.

Misi keenam Meningkatkan pengelolaan dan perlindungan sumber daya alam

secara berkelanjutan dengan tujuan Mewujudkan pengelolaan sumber daya alam

sesuai daya dukung dan daya tampungnya. Dari misi ini dijabarkan dalam 3 sasaran

yang salah satunya adalah Kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana meningkat.

Indikator dari sasaran daerah tersebut adalah Persentase desa tangguh bencana

yang diukur dengan membadingkan atara jumlah desa rawan bencana yang telah

terbentuk menjadi desa tangguh bencana dibagi jumlah desa rawan bencana yang

difokuskan pada desa rawan bencana longsor.

Pencapaian indikator kinerja tersebut dilaksanakan BPBD dengan program

kegiatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dalam penanggulangan bencana.

Secara terinci Indikator Kinerja BPBD dan target pencapaian yang mengacu pada

pada Tujuan dan Sasaran RPJMD tersaji dalam tabel 7.1 berikut ini:


Tabel 7.1 Indikator Kinerja PD yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

Indikator Sasaran

Data

Capaian

pada Tahun

Awal

Perencanaan

Target Kinerja

Tahun-1 Tahun-2 Tahun-3 Tahun-4 Tahun-5

Kondisi Kinerja

pada akhir

periode Renstra

PD

target target target target target target

3 4 5 6 7 8 9 10

Indikator Tujuan

Persentase Penanganan Bencana 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

Indikator Sasaran

1. Persentase Penanganan Bencana 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

2. Persentase Kesesuaian program dalam renja PD terhadap RKPD, Renstra PD terhadap RPJMD.

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

3. Persentase Laporan Keuangan yang disusun tepat waktu (bulanan, semesteran, tahunan)

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

4. Nilai IKM Perangkat Daerah 78,15 78,25 78,35 78,45 78,55 78,65 78,65

bab ie-gov.gunungkidulkab.go.id/uploads/2019/332_badan... · laporan barang inventaris dan aset...

Documents