30

BAB II

PEROMPAKAN ABU SAYYAF GROUP DI WILAYAH MARITIM

INDONESIA DAN FILIPINA

Bab ini membahas tentang perkembangan perompakan Abu Sayyaf Group

(ASG) di wilayah maritim Indonesia dan Filipina, serta dampak yang timbul akibat

perompakan ASG di wilayah maritim Indonesia dan Filipina. Selanjutnya upaya

Indonesia dan Filipina dalam mengatasi perompakan ASG di laut Filipina Selatan.

2.1 Perkembangan Perompakan Abu Sayyaf Group di Wilayah Maritim

Indonesia dan Filipina

Wilayah maritim Indonesia dan Filipina adalah persinggungan antara laut

Sulawesi dan laut Sulu. Laut Sulawesi merupakan wilayah kekuasaan Indonesia

dengan wilayah sekitarnya merupakan wilayah maritim kekuasaan Filipina dan

Malaysia. Letak dari laut Sulawesi yakni di perairan bagian Utara dari Indonesia

dan termasuk dalam status Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI) II.1 (Lihat

Gambar 2.1)

1 Saleh Arifin, dkk, Pencegahan Aksi Kekerasan Maritim Oleh Kelompok Abu Sayyaf Di Laut

Sulawesi - Sulu dalam Kerangka Keamanan Maritim (Studi Kasus Kapal Tunda TB Brahma 12-

Kapal Tongkang Bg Anand 12). Jurnal Keamanan Maritim, Vol, 4, No, 2 (2018), Jakarta:

Universitas Pertahanan Indonesia, hal. 50. Di akses dari

http://jurnalprodi.idu.ac.id/index.php/KM/article/view/394/378 (01/04/2020.01.39 WIB)

31

Gambar 2.1. Peta Jalur ALKI I, ALKI II, ALKI III.2

Sejak dimulainya konvensi ke 3 Perserikatan Bangsa – Bangsa (PBB) yang

membahas mengenai hukum laut atau UNCLOS (United Nations Convention Of

the Law Of the Sea) pada 10 Desember 1982, pada saat itu menjadi awal dari

lahirnya hukum laut dengan mengakui bahwa adanya konsep negara kepulauan.

Kemudian, Indonesia melalui Undang – Undang (UU) No. 17 Tahun 1985 sepakat

dengan keputusan adanya hukum laut negara kepulauan, serta UU tersebut menjadi

landasan yuridis Indonesia dalam meratifikasi hasil konvensi PBB.3

Sesuai dengan pasal 49 UNCLOS 1982 menjelaskan bahwa kedaulatan dari

negara kepulauan mencapai pada wilayah perairan yang tertutup oleh garis pangkal

begitu pula dengan wilayah udara, dasar laut serta tanahnya. Akhirnya pada tahun

1994 hukum laut internasional resmi untuk ditaati. Maka, sejalan dengan itu

Indonesia sebagai negara kepulauan pada tahun 1996 telah mengusulkan kepada

2 Adrian J Halliwell, How “One Of Those Days” Developed – Indonesian Archipelagic Sea Lanes And The Charting Issues. United Kingdom Hydrographic Office (UKHO). Diakses dari https://www.iho.int/mtg_docs/com_wg/ABLOS/ABLOS_Conf3/PAPER7-1.PDF (23/10/2019.11.27 WIB) 3 Lidya Christin Sinaga, Menilik Alur Laut Kepulauan Indonesia II. Artikel dalam Pusat Penelitian

Politik. Di akses dari http://www.politik.lipi.go.id/kolom/kolom-1/politik-internasional/413-

menilik-alur-laut-kepulauan-indonesia-ii (25/11/2019. 21.31 WIB)

32

International Maritime Organization (IMO) mengenai Alur Laut Kepulauan

Indonesia (ALKI), beserta beberapa cabang - cabangnya yang berada di wilayah

perairan Indonesia.4

Secara tertulis ALKI dijelaskan dalam pasal 1 ayat 8 UU No. 6/1996

tentang perairan Indonesia, bahwa:

“Alur laut kepulauan adalah alur laut yang dilalui oleh kapal atau pesawat

udara asing di atas alur laut tersebut, untuk melaksanakan pelayaran dan

penerbangan dengan cara normal semata-mata untuk transit yang terus-menerus,

langsung dan secepat mungkin serta tidak terhalang melalui atau di atas perairan

kepulauan dan laut teritorial yang berdampingan antara satu bagian laut lepas

atau Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia dan bagian laut lepas atau Zona Ekonomi

Eksklusif Indonesia lainnya”.5

Peraturan mengenai ALKI juga dipertegas dalam Peraturan Pemerintah No.

37 Tahun 2002, tentang Alur Laut Kepulauan Indonesia, dalam peraturan tersebut

ALKI terbagi menjadi 3 (tiga) dengan masing – masing memiliki cabang. Wilayah

laut Sulawesi dalam peraturan ini menjadi bagian ALKI II dengan difungsikan

sebagai jalur pelayaran ke Samudera Hindia yang melintasi Selat Makassar, Laut

Flores, dan Selat Lombok.6

Selain itu Indonesia juga telah menetapkan ALKI I dan III dengan beberapa

cabangnya dari (a, b, c). ALKI I dan III juga sama dengan ALKI II yang ditetapkan

sebagai wilayah yang bebas dari aktifitas perdagangan internasional dengan

cakupan wilayah sebagai berikut, wilayah Selat Sunda, Selat Karimata, Laut

Natuna, Laut Cina Selatan. Selanjutnya dalam ALKI III tergambarkan menjadi tiga

cabang yakni, untuk ALKI III-A mencakupi wilayah Laut Sawu, Selat Ombai

4 Lidya Christin Sinaga, Loc., Cit. 5 Undang – Undang Republik Indonesia, Nomor 6 Tahun 1996 Tentang Perairan Indonesia, Pasal

1 Ayat 8. Diakses dari http://hukum.unsrat.ac.id/uu/uu_6_96.htm (25/11/2019.21.02 WIB) 6 Lidya Christin Sinaga, Op., Cit

33

Wetar, Laut Banda (Sebelah Barat Laut Buru), Laut Seram (Sebelah Timur Pulau

Mongole), Laut Maluku dan Selat Samudera Pasifik.

Sedangkan untuk ALKI III-B mencakupi wilayah Laut Timor, Selat Leti,

Laut Banda (Barat Laut Buru), yang selanjutnya kembali ke ALKI III-A. Terakhir

adalah ALKI III-C yang terbagi dalam cakupan wilayah perairan Laut Arafuru,

Laut Banda (Barat Pulau Buru), selanjutnya bersambung pada wilayah ALKI III-

A.7

Kawasan laut Sulawesi – Sulu memiliki banyak potensi, sebagai butktinya

wilayah ini menjadi jalur pelayaran dari arah Selatan yang berasal dari Selat

Makassar melawati laut Sulawesi sedangkan dari sisi Utara, Pulau Sulawesi

menuju arah Utara melewati laut Sulu atau sebaliknya. Wilayah ini menjadi bagian

dari Alur Laut Kepulauan Indonesia II (ALKI II) yang merupakan bagian dari jalur

pelayaran internasional yang dilalui oleh berbagai jenis tonase dan kebangsaan

kapal.8

Aktifitas perdagangan internasional yang menggunakan wilayah laut

Sulawesi – Sulu tercatat mengalami peningkatan signifikan pertahunnya, dengan

perkiraan ada sekitar 3900 kapal melewati jalur ini dengan total nilai barang US$40

milyar atau setara dengan Rp.560.540 milyar9 dan jumlah kapal yang melintas

perairan ini sekitar 100.000 kapal setiap tahunnya.10 Terlepas dari semakin

meningkatnya aktifitas pelayaran di wilayah ALKI II diatas, jalur laut Sulawesi –

7 Ismah Rustam, Op. Cit., hal. 167 8 Ismah Rustam, Ibid 9 Ismah Rustam, Ibid 10 Shicun Wu, 2013, Maritime Security in the South China Sea: Regional Impications and

International Cooperation, London: Routledge, hal. 2017

34

Sulu menyimpan potensi permasalahan diantaranya adalah masalah kejahatan

maritim yang sering disebut sebagai kejahatan lintas negara yakni perompakan.

Laut Sulawesi – Sulu dalam catatan sejarah terkenal dengan adanya

beberapa kelompok etnis atau suku yang menduduki wilayah maritim ini,

kelompok tersebut memiliki pengetahuan maju dalam aspek kemaritiman, hal ini

menjadi faktor pendorong majunya lalu lintas kapal dagang pada masa tersebut.

Kelompok etnis tersebut adalah Sulu, Manguindanao, Sangir dan Talaup yang

mendiami wilayah Filipina bagian Selatan, Sulawesi bagian Utara dan Maluku

bagian Utara.

Kelompok etnis ini memang memiliki pengetahuan maritim yang cukup

maju, namun disisi lain yang menjadi kekurangan kelompok etnis ini, yakni masih

belum mampu menjadi penopang kekuatan laut (sea power) dikawasan maritim

(Sulawesi – Sulu). Penyebabnya adalah kelompok yang ada tidak ikut tergabung

dalam satu kesatuan pemerintah.11

Sejak dahulu laut Sulawesi – Sulu memang memiliki banyak potensi

kemaritiman, seperti yang telah disebutkan diatas, namun dilain sisi wilayah ini

memiliki ancaman potensial yang dapat mengganggu keberlangsungan aktifitas

sosial, politik dan ekonomi. Ancaman potensial tersebut bisa dilihat dari adanya

aktifitas perompak di wilayah laut Sulawesi – Sulu. Ancaman dari perompak yang

bernama Lanun adalah buktinya, yang pada awalnya kelompok ini masih bertahan

11 Zhafirah Yanda Masya, 2018, Analisis Kerja Sama Keamanan Trilateral Indonesia, Malaysia

dan Filipina di Laut Sulawesi - Sulu Periode 2016-2017, Skipsi, Jakarta: Program Studi

Hubungan Internasional, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, hal. 24. Diakses dari

http://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/43651/2/ZHAFIRAH%20YANDA%20

MASYA-FISIP.pdf (01/04/2020.16.36 WIB)

35

hidup di pedalaman hutan, dengan berjalannya waktu terjadi beberapa bencana

alam dan dorongan untuk memenuhi kebutuhan hidup, kelompok yang bernama

lanun ini pun harus berpindah tempat kearah pesisir pantai.12

Semakin berkembangnya zaman, kelompok yang bernama Lanun ini pun

menjadi perompak yang kuat serta sangat sulit untuk di hadapi oleh pemerintahan

pada waktu itu. Kedekatan Lanun dan Kesultanan Sulu adalah faktor utama kuatnya

kelompok perompak ini. Lanun sering menjadi kekuatan tambahan bagi

Kesultanan Sulu, dengan sering disewa menjadi armada angkatan laut Kesultanan

Sulu. Faktor lainya dari kekuatan kelompok Lanun adalah adanya pengetahuan

maritim yang maju dan juga memiliki persediaan persenjataan yang lengkap.13

Perompakan pun semakin marak terjadi di wilayah laut Sulawesi – Sulu,

tercatat pada masa kolonialisme Spanyol, Inggris, dan Belanda, ketiga negara ini

berusaha untuk menekan perluasan aktifitas dari perompak Lanun, namun tidak

bisa menyingkirkan secara langsung pengaruh dari kelompok tersebut, hal ini

berkaitan dengan masih lemahnya kekuasaan secara administrasi dari ketiga negara

kolonial diatas, terutama di wilayah laut Sulawesi – Sulu.14

Amerika Serikat pada tahun 1898 akhirnya menjadi negara yang

memberikan pengaruh besar dalam menekan aktifitas dari kelompok Lanun,

sehingga membawa angin baik bagi wilayah laut Sulawesi – Sulu. Patroli rutin

yang dilakukan oleh Amerika Serikat menjadi faktor dalam melemahkan kekuatan

dari kelompok perompak Lanun.

12 Ibid. 13 Ibid, hal. 25. 14 Ibid.

36

Selain itu, peralatan yang digunakan dalam berpartoli seperti kapal bisa

dikatakan cukup maju dan modern. Keberhasilan Amerika Serikat bukan hanya

sebatas menekan perluasan dari kelompok perompak Lanun, tetapi keberhasilan

lainya juga diperlihatkan, seperti membawa Filipina Selatan ke dalam pusat

pemerintahannya secara administrasi.15

Sejak tahun 1946 Filipina menjadi negara yang berdaulat setelah lepas dari

pengaruh Amerika Serikat. Akan tetapi, Filipina bukan melanjutkan keberhasilan

dari Amerika Serikat, namun semakin menjadikan Filipina kehilangan pengaruh di

wilayah maritimnya, sehingga perompak kembali bermunculan di laut Sulawesi –

Sulu.

Bukan hanya itu, banyak yang terjadi setelah Filipina mendapatkan

kekuasaannya, seperti hilangnya kontrol dari pemerintahan, kesejahteraaan yang

tidak merata, serta kondisi politik di Filipina yang tidak stabil dan akhirnya

membuat aktifitas perompakan semakin meningkat.

Akibatnya wilayah laut Sulawesi – Sulu menjadi rawan. Kondisi geografis

pun menjadi faktor berkembangnya kejahatan transnasional di laut Sulawesi –

Sulu, di sisi lain peluang para perompak menjalankan aksinya juga karena adanya

dukungan dari majunya teknologi.16

Meningkatnya tindak kejahatan transnasional tidak terlepas dari

perkembangan arus globalisasi. Hal ini pun berlaku pada negara Indonesia dan

Filipina. Kejahatan transnasional yang sifatnya tidak terbatas ini menjadi problem

15 Ibid. 16 Ibid.

37

utama yang masih dihadapi oleh kedua negara ini. Kejahatan transnasional

memiliki berbagai jenis yang diantaranya adalah terorisme, perompakan,

penyeludupan (satwa, hewan yang dilindungi), peredaran narkotika, penyeludupan

senjata dan imigrasi illegal.17

Menurut Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia kejahatan

transnasional atau kejahatan lintas negara merupakan “Bentuk kejahatan yang

menjadi ancaman serius terhadap keamanan dan kemakmuran global mengingat

sifatnya yang melibatkan berbagai negara”.18 Artinya kejahatan transnasional

seperti perompakan yang terjadi di wilayah laut Sulawesi – Sulu menjadi ancaman

yang serius terutama bagi kondisi stabilitas negara dan internasional.

Perompakan yang terjadi di laut Sulawesi – Sulu dalam perkembangannya

bukanlah tindak kejahatan lintas negara yang tergolong baru, akan tetapi seperti

yang telah disebutkan sebelemunya, bahwa perompakan sudah eksis sejak masa

kolonialisme hingga pada masa sekarang di era gobalisasi, keberadaan tindak

kejahatan lintas negara ini tentu menjadi ancaman bagi negara yang berada di

kawasan Asia tenggara, terutama Indonesia dan Filipina.

Perompak menurut kerangka legal dalam Article 101 United Nations

Convention on the Law of the Sea (UNCLOS) merupakan (a) segala tindakan

illegal yang mengandung unsur kekerasan dan penahanan, atau tindakan

penghabisan dengan bertujuan pada kepentingan pribadi yang dilakukan oleh para

17 Ibid., hal. 27. 18 Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, Kejahatan Lintas Negara. Diakses dari

https://kemlu.go.id/portal/id/read/89/halaman_list_lainnya/kejahatan-lintas-negara,

(12/11/2019.20.27 WIB)

38

kru atau penumpang melalui kapal pribadi atau pesawat pribadi dan diarahkan (i)

di laut lepas, terhadap kapal atau pesawat terbang lain, (ii) atau terhadap suatu

kapal, pesawat, orang atau property, diluar dari kekuasaan suatu negara. (b) Segala

perbuatan yang turut serta dilakukan secara sukarela dalam suatu operasi dari kapal

yang diketahui sebagai kapal perompak dan (c) Segala perbuatan yang mendorong

atau menyediakan suatu tindakan yang disebutkan dalam penjelasan poin

sebelumnya (a) dan (b).19

Artinya secara umum tindakan perompakan bisa dimaknai dalam cakupan

yang lebih kepada mencirikan karakter tindakan perampasan, pembajakan dan

penyanderaan kapal di suatu perairan negara yang berdaulat dan juga sebagai jalur

maritim internasional.

Menurut data yang di rilis ReCAAP ISC Annual Report 2019, pada tahun

2014 - 2015 tidak ada perompakan dan percobaan perompakan yang dilakukan oleh

Abu Sayyaf Group di laut Sulawesi - Sulu. Namun, pada tahun 2016 ada perubahan

yang sangat signifikan yaitu ada 12 kejadian perompakan dengan 6 percobaan

perompakan. Kemudian di tahun selanjutnya mengalami penurunan yaitu 3

kejadian perompakan dengan 4 percobaan perompakan. Ditahun selanjutnya tahun

2018 ada perompakan dan percobaan sebanyak 2 kejadian dan pada tahun 2019

sejumlah 2 kejadian.20

19 United Nations Convention on the Law of the Sea, Article 101. Definition of Piracy, hal. 61.

Diakses dari https://www.un.org/depts/los/convention_agreements/texts/unclos/unclos_e.pdf

(12/11/2019.22.43 WIB) 20 ReCAAP ISC, Op. Cit., hal. 12.

39

Grafik 2.1 Jumlah Perompakan Abu Sayyaf Group (ASG) di Laut Sulawesi –

Sulu Pada Tahun 2014 – 2019.21

Ancaman perompakan yang muncul dan beraktifitas di wilayah perbatasan

Indonesia dan Filipina tepatnya di laut Sulawesi – Sulu tidak terlepas dengan

kondisi perbatasan maritim kedua negara. Kondisi tersebut merupakan adanya

beberapa aktifitas kelompok di wilayah kepulauan Sulu, kelempok tersebut

terkenal dengan sebutan Abu Sayyaf Grup (ASG).22

Kelompok ini sering menggunakan Pulau Tawi – Tawi, Jolo dan Pulau

Basilan untuk beraksi dalam bentuk teror dan melakukan perompakan kapal – kapal

yang sering menggunakan jalur maritim Filipina bagian Selatan.23 Keberadaan

21 Data sudah diolah oleh penulis berdasarkan hasil Analisa dari ReCAAP ISC Annual Report 2019 22 Adhe Nuansa Wibisono, Kelompok Abu Sayyaf dan Radikalisme di Filipina Selatan: Analisis

Organisasi Terorisme Asia Tenggara, Jurnal Ilmu Ushuluddin, Vol, 3, No, 1 (Januari 2016),

Jakarta: Fisip Universitas Al-Azhar dan Freedom Foundation, hal. 123. 23 Ibid., hal. 128

2014 2015 2016 2017 2018 2019

Perompakan 0 0 12 3 2 2

Percobaan 0 0 6 4 1 0

0 0

12

3

2 2

0 0

6

4

1 00

2

4

6

8

10

12

14

Ju

mla

h K

ejad

ian

Jumlah Perompakan di Laut Sulawesi - Sulu Pada

Tahun 2014 - 2019

Perompakan Percobaan

40

kelompok ASG sangat dipengaruhi oleh besarnya jumlah anggotanya, sekitar 500

orang tercatat sebagai anggota dari kelompok ASG di tahun 2015.24

ASG dalam perkembangannya juga dipengaruhi oleh pemimpin utamanya

yakni Abu Razak Janjalani, yang merupakan seorang anak dari tokoh ulama di

Basilan Filipina. Peran Abu Razak Janjalani dalam membesarkan ASG terekam

ketika perekrutan anggota kelompok, Janjalani berhasil membangun basis masanya

yang kebanyakan di mulai dari wilayah Basilan, Sulu, Tawi-Tawi, Zamboanga dan

Santos. Anggotanya pun lebih banyak dan kebanyakan merupakan bekas anggota

kelompok Moro National Liberation Front (MNLF).25

Gambar 2.2 Peta Lokasi operasi ASG.26

Pemimpin Utama ASG adalah tokoh utama dari Basilan, Filipina dan

lulusan dari Universitas Arab Saudi pada tahun 1980, kemudian melanjutkan

pendidikan tentang hukum fiqih Islam di Mekkah. Nilai yang dibawah oleh Abu

24 Bonardo Maulana Wahono, Mengukur Kekuatan Kelompok Abu Sayyaf, Artikel dalam

BeritagarId. Diakses dari https://beritagar.id/artikel/berita/mengukur-kekuatan-kelompok-abu-

sayyaf (13/11/2019.01.10 WIB) 25 Zhafirah Yanda Masya, Op. Cit.., hal. 43 26Rzn, Militer Filipina bebaskan Tiga WNI Sandera Abu Sayyaf, Artikel dalam Dw. Com. Di

akses dari https://www.dw.com/id/militer-filipina-bebaskan-tiga-wni-sandera-abu-sayyaf/a-

45519663 (25/03/2020.22.03WIB).

41

Razak Janjalani dalam dakwahnya adalah bagaimana umat Muslim Filipina

memperoleh ketidakadilan dengan alasan pemerintahan dan konstitusi negara yang

bertentangan dengan ajaran Al-Qur’an.27

Abu Razak Janjalani sebagai pemimpin utama dari kelompok ASG, juga

sering terlibat dalam berbagai aksi yang berkaitan dengan kelompok militan di

berbagai negara, seperti ikut dalam perang Afganistan dan Uni Soviet bersama

Osama Bin Laeden. Selama perang Abu Razak Janjalani menemukan tempat baru

untuk menambah wawasannya tentang perang, dengan mengikuti bimbingan

langsung dari Abdul Rasul Sayyaf yang merupakan pemimpin dari kelompok

Jemaah Islamiyah (JI).

Akhirnya Abu Razak Janjalani membentuk kelompok Mujahideen

Commando Freedom Fighters (MCFF) yang pada selanjutnya menjadi awal mula

terbentuknya ASG. Nama dari ASG berasal dari seorang pemimpin pertahanan

perang Afganistan yang bernama Profesor Abdul Rasul Sayyaf yang artinya Ayah

dari pendekar perang. Namanya digunakan sebagai bentuk penghargaan dari

jasanya.28

Perlu diketahui, ASG tergolong memiliki dinamika yang berbeda dengan

kelompok lain yang berada di Filipina Selatan. Jika melihat latar belakang

berdirinya ASG sebenarnya tidak terlepas dari perpecahan internal kelompok

pembebasan bangsa Moro yakni MNLF. ASG muncul sebagai kelompok yang

27 Zhafirah Yanda Masya, Op. Cit., hal. 43 28 Op. Cit.,

42

kecewa dengan adanya perjanjian perdamaian antara Filipina dan kelompok

pembebasan bangsa Moro atau MNLF.

ASG beranggapan bahwa bangsa Moro tidak mendapatkan

kemerdekaannya jika masih berada di bawah pemerintah Filipina. Selain itu ASG

juga sebagai kelompok yang muncul akibat ketidakpuasan dari kepemimpinan Nur

Misuari sebagi ketua MNLF pada saat itu. Tedensi lain dari aktifitas ASG adalah

demi mendapatkan uang tebusan dengan tujuan untuk membiayai operasi demi

mencapai tujuan kelompok yakni menjadikan wilayah masyarakat Moro sebagai

negara Islam yang merdeka dari pemerintahan Filipina.29

Resmi berdiri pada tahun 1991, ASG dalam melakukan aktifitasnya

terbilang mengalami perubahan signifikan, sejak awal ASG masih dikenal sebagai

kelompok yang melakukan tindakannya dengan bentuk pengeboman, aksi

penculikan, penyaderaan, perampasan, ancaman melalui surat kaleng (blackmail),

hingga penyerangan terhadap militer Filipina,30 semua aksi ini dilakukan untuk

mengumpulkan dana operasional ASG. 31

Tercatat sejak bulan April 1991 aksi ASG pertama melempari bom granat

di Kota Zamboanga.32Aksi selanjutnya, pada bulan Agustus 1991, ASG terlibat

dalam aksi pengeboman pelemparan granat kapal MV Doulos yang sedang

berlabuh di Zamboanga, Filipina Selatan. Akibatnya, sekitar 2 orang meninggal

29 Jaka Haritstyo P, Op. Cit., hal. 23 30 Ibid. 31 Rossiana Jasmine, 2017, Analisis Peningkatan Frenkuensi Penculikan di Laut oleh Abu Sayyaf

Group (ASG) Pada Tahun 2016,Skripsi,Semarang : Departemen Hubungan Internasional,

Universitas Diponegoro, hal. 31. Di Akses dari http://eprints.undip.ac.id/59272/3/Bab_2.pdf

(23/03/2020. 21.59 WIB) 32 Jaka Haritstyo P, Op.Cit. hal.23

43

dan 40 orang mengalami luka akibat pengeboman tersebut. Akhirnya ASG dikenal

luas oleh publik. Setelah tindakan tersebut, ASG masih melakukan aksinya ditahun

selanjutnya, tercatat dari tahun 1992 hingga 1995 melakukan 67 aksi terror dan

menewaskan 136 orang.33

Seiring berjalanya waktu, ASG terus melakukan aksinya, namun respon

Filipina pada saat itu masih melihat ASG hanya sebagai kelompok kriminal atau

bandit. Hanya, ketika tahun 1991 aksi pengeboman kapal MV Doulos yang di

lakukan oleh ASG membawa perspektif baru bagi pemerintah Filipina yang

awalnya masih dianggap sebagai bandit akhirnya berubah menjadi kelompok

teroris.

Amerika Serikat ikut melabeli ASG sebagai kelompok teroris dan masuk

dalam daftar kelompok teroris internasional, pelabelan ini terjadi setelah peristiwa

11 September 2001.34ASG melakukan konsolidasi pada tahun 2000, kemudian

melakukan aksi yang lebih besar pada tahun 2004, dengan jumlah korban jiwa 116

orang, beberapa korbannya adalah 21 Muslim yang merayakan akhir Ramadhan.

Pada tahun ini, ASG mendeklarasikan sebagai bagian dari Islamic State of Iraq and

Syiria (ISIS).35

Ada beberapa faktor yang menyebabkan pergeseran aksi dari ASG. Jika

dilihat dari faktor kepemimpinan, disebabkan ketiadaan pemimpin (leadership

vacum). 36 Pada tahun 1998 pimpinan ASG Janjalani terlibat dalam baku hantam

di Basilan dengan Kepolisian Nasional Filipina, yang akhirnya Abu Razak

33 Ibid. 34 Ibid., hal. 44. 35 Saleh Arifin, Op. Cit., hal. 44 36 Rossiana Jasmine, Op.Cit., hal 33

44

Janjalani wafat pada persitiwa tersebut. Wafatnya Janjalani berdampak pada nilai

yang di bawa oleh ASG, yang berawal membawa nilai ideologi bergeser menjadi

nilai material.37

Sejak wafatnya Abu Razak Janjalani ASG terpecah menjadi dua faksi,

yakni faksi Basilan dan faksi Sulu. Faksi Basilan dipimpin oleh Kadaffi Janjalani

(adik dari Abu Razak Janjalani), dan terpecah menjadi 7 kelompok kecil. Faksi

Sulu di pimpin oleh Galib Andang (commander robot), dan terpecah menjadi 16

kelompok kecil. Dua pemimpin ini tidak sepenuhnya mempunyai kontrol pada

kelompok-kelompok ini, hal ini dimanfaatkan oleh pemerintah untuk melakukan

operasi militer. 38

Sebelum wafat, Abu Razak Janjalani merencanakan membuat pasukan

Mujahidi Al Shafirullah dengan tiga unit utama. Pertama, Demotion Team: anggota

yang terlatih dan perancang alat peledak. Kedua, Mobile Force Team bertugas

melakukan kordinasi dengan pihak luar. Ketiga, Tim propaganda yang terdiri dari

pelajar, professional, pengusaha untuk menghimpun data dan sumber daya yang

diperlukan dalam operasional. 39

ASG dipimpin oleh seorang khalifah dengan delapan pembantunya,

Jalnjalani menyusun ASG dengan struktur yang di bentuk oleh Concel Islamic

Executif (CIE). CIE bertugas untuk menyusun rencana serta melakukan eksekusi

operasi kelompok. Dalam pelaksanaanya CIE membentuk dua komite, komite

37 Ibid.,hal. 44 38 Ibid. 39 Ibid.

45

Jamiatul Al Islamiyah yang bertugas pengumpulan biaya pelatihan. Sementara

komite Al Misuruat Khutbah bertugas melakukan propaganda. 40

Gambar 2.3 Susunan Organisasi Abu Sayyaf Group 2006.41

Pemimpin faksi Sulu yaitu Galib Andang tertangkap pada tahun 2003 dan

pemimpin fraksi Basilan Khadaffi Djalani meninggal pada tahun 2006. Setelah ini

kepemimpinan dari dua faksi ini berubah yaitu faksi Basilan dipimpin oleh Isnilon

Hapilon dan faksi Sulu dipimpin oleh Radhulloh Sahiron. Ada dua perbedaan

pandangan dari dua faksi ini. Faksi Basilan memiliki ketertarikan kepada hal – hal

ideologis, Isnilon Hapilon menjadi sosok yang di sebut sebagai ketua ISIS di Asia

Tenggara. Sedangkan dari faksi Sulu memiliki ketertarikan dari segi materi terlihat

dari penyaderaan yang meminta uang tebusan.42

40 Ibid. 41 Global Terror Watch, Stucture du Jumu’a Abou Sayyaf (2006).Diakses dari

http://www.globalterrorwatch.ch/index.php/abou-sayyaf-jumaa/ (14/3/2020.02.16 WIB) 42 Rossiana Jasmine, Op. Cit., hal 34.

46

Tabel.2.1 Daftar Kelompok Kecil Masing – Masing Faksi ASG.43

Basilan Sulu

Isnilon Hapilon Radullah Sahiron

Furuji Indama Yasser Igasan (Kumandang Diang)

Moton Indama Hatib Hajan Sawadjaan

Abbas Alam Alhabsyi Misaya

Nur Hassan Lahaman Sarip Mura

Nur Hassan Jamiri Muammar Askali (Abu Rami)

Mudz-ar Angkun (Mapad Ladjaman) Idang Susukan

Jaber Susukan

Junior Lahab (Jim Dragon)

Uddon Hassim

Maradjan Asiri

Almujer Yaddah

Majan Adja Sahidjuan (Apo Mike)

Selain faktor kepemimpinan, ada faktor keanggotan dalam organisasi,

jumlah anggota ASG sekitar 300 hingga 400, berusia sekitar 16 sampai 35 tahun.

Anggota ASG memiliki kordinasi internal yang baik disebabkan mayoritas anggota

ASG berasal dari keluarga dekat yang sudah saling mengenal dengan baik.

Beberapa motif bergabungnya anggota ASG bukan hanya sebatas ideologi tapi,

melainkan karena popularitas, kehormatan, kekayaan, dan kekuasaan ketika

bergabung dengan anggota ini. Meningkatnya jumlah anggota ASG, tentunya

membutuhkan pendanaan yang lebih besar untuk mempertahankan keberadaan

kelompok ini. Sehingga aktivitas kelompok ini bergeser, berawal dari tindakan

kriminal hingga tindakan mencari keuntungan finansial.44

Selain itu jaringan eksternal ASG juga begitu luas, sehingga mempengaruhi

aksi – aksi dari ASG. Hal tersebuh dapat di lihat dari ASG memiliki catatan pernah

43 Ibid., hal 36. 44 Ibid., hal 37

47

berhubungan dengan kelompok-kelompok militan lain seperti Al Qaeda, Moro

National Liberation Front (MNLF), Jamaah Islamiyah (JI), dan Rajah Solaiman

Movement (RSM). Berangkat dari koneksi ini, ASG mampu menerima biaya untuk

memperoleh pegetahuan, pelatihan dan bekerjasama dalam melaksanakan suatu

aksi.45

Gambar 2.4 Koneksi ASG dengan Kelompok Teroris Lain.46

Hubungan ASG dengan Al-Qaeda terlihat dari pemilihan metode serangan

seperti pemboman, pembunuhan terhadap misionaris asing (penculikan terhadap

warga asing). ASG dengan Al-Qaeda memiliki hubungan melalui saudara ipar

Osama bin Laden, yaitu Mohammad Jamal Khalifah. Mohammad Jamal Khalifah

adalah Kepala International Islamic Relief Organization (IIRO) yang merupakan

organisasi penggalangan biaya untuk pendanaan terorisme.

Ketika ASG berdiri, Osama bin Laden, mengirim Mohammad Jamal

Khalifah (Al-Qaeda), ke Filipina untuk merencanakan pelatihan, pendanaan serta

pengiriman senjata asal Libya dengan skala besar ke ASG. Hubungan dari kedua

45 Ibid. 46 Ibid., hal. 38

48

kelompok ini saling membutuhkan untuk mencapai misi dari masing – masing

kelompok.

Al-Qaeda membutuhkan ASG sebagai relawan perang di Afghanistan dan

ASG membutuhkan biaya untuk membeli senjata. Ketika Ramzi Ahmad Yousef

tertangkap, Mohammad Jamal Khalifah (Al-Qaeda) di larang masuk ke Filipina.

Selain itu, wafatnya Abu Razak Janjalani melemahkan hubungan ASG dengan Al-

Qaeda. Terputusnya aliran dana ASG dari Al-Qaeda sehingga melakukan

penculikan dan penyaderaan untuk mendapatkan dana.47

Hubungan ASG dengan MNLF adalah berawal dari keluarnya ASG dari

MNLF yang disebabkan karena ketidakpuasaan ASG terhadap keputusan MNLF

atas negosiasi kesepakatan damai. MNLF meminta kepada pihak ASG untuk

menghentikan aksi kriminal di wilayah Sulu, apabila tindakan kriminal tersebut

tetap berlansung maka tidak ada toleransi. Pemimpin MNLF (Nur Misuari)

memiliki peran sebagai negosiator, terhadap pembebasan ABK WNI yang

disandera oleh ASG.48

Hubungan Jammah Islamiyah dengan ASG adalah merencakan pelatihan

dan pelatihan perangkitan bom. Hal ini terbukti dengan pelatihan yang di lakukan

oleh anggota Jammah Islamiyah ke anggota ASG pada tahun 2002 - 2009, anggota

Jammah Islamiyah itu yaitu Umar Petek dan Dulmatin. Umar Petek dan Dulmatin

adalah tersangka yang terlibat dalam peristiwa bom Bali I yang melarikan diri ke

47 Noor Azharul Fuad, 2016, The Decline of Terrorist Group: Penyebab Menurunnya Aksi Teror

Kelompok Al-Qaeda Tahun 2009 - 2013, Skripsi, Semarang: Program Studi Ilmu Hubungan

Internasional, Universitas Diponegoro. Diakses dari http://eprints.undip.ac.id/59459/3/BAB_II.pdf

(26/03/2020.00.05 WIB) 48 Rossiana Jasmine, Op.Cit., hal 39

49

Filipina Selatan. Dua tokoh JI dan anggota senior ASG terlibat dalam menentukan

kebijakan pada masa kepemimpinan Khadaffy Janjalani pada tahun 2005 – 2006.

Alumni perang Afganistan tahun 1990-an dan ahli bahan peledak, yang

bernama Abu Tholut, merupakan pelatih anggota ASG dan merupakan sosok guru

dari teroris Noordin M.Top dan Azahari. Pada tahun 2001 Khadaffy Janjalani

menemui Zulkilfi (JI) untuk mengadakan pelatihan bersama antara JI dan ASG, di

kampung – kampung ASG di Basilan dan Tawi – Tawi. 49 RSM dan ASG memiliki

hubungan melalui pemimpin ASG yaitu Khadaffy Jaljani merupakan saudara ipar

dari Ahmad Satos. Pendanaan operasional RSM di peroleh dari ASG. Hubungan

dari kelompok ini adalah pernah terlibat dalam kerjasama pemboman kapal Ferry

Superferry 14.50

Tindakan perompakan yang dilakukan oleh kelompok ASG ini juga

berdampak pada wilayah maritim Indonesia yakni wilayah laut Sulawesi yang

berbatasan langsung dengan Filipina bagian Selatan.51 Berdasarkan laporan dari

berbagai sumber yang sudah disebutkan diatas, kemungkinan besar laut Sulawesi

memiliki tingkat keamanan maritim yang rendah. Akibatnya adalah aktifitas

perompakan semakin banyak dan akhirnya membuat laut Sulawesi menjadi rawan

terhadap perompakan.

49 Ibid., hal. 40 50 Muhamad Yusuf Marlon Abdulah, Fahaman Pelampau Rajah Solaiman Movement (RSM)

sebagai Sebuah Gerakan Islam di Filipina. AL-Irsyad : Journal of Islamic and Contemporary

Issues, Vol, 1, No 1 (Dec 2016), Diakses dari http://al-

irsyad.kuis.edu.my/index.php/alirsyad/article/view/37/34 (26/03/2020.01.05 WIB) 51 Prima Gumilang, ABK Diculik Abu Sayyaf, Kapal Perang Patroli di Laut Sulawesi, Artikel

dalam CNN Indonesia. Diakses dari https://www.cnnindonesia.com/nasional/20160329153959-

20-120290/abk-diculik-abu-sayyaf-kapal-perang-patroli-di-laut-sulawesi (13/11/2019.09.34 WIB)

50

Grafik 2.2 Kejadian Perompakan Abu Sayyaf Group di Laut Sulawesi -

Sulu dan Pebatasan Sabah Timur pada tahun 2016.52

Serangkaian peristiwa perompakan dalam bentuk penculikan dan

penyaderaan yang melibatkan kelompok ASG terlihat massif ketika memasuki

tahun 2016, ada beberapa kasus perompakan yang dilakukan langsung oleh ASG,

tercatat bahwa rata-rata korban dari ASG lebih banyak dari warga negara

Indonesia. Ada sekitar 7 kali Anak Buah Kapal (ABK) asal Indonesia yang menjadi

korban perompakan di tahun 2016. Hal ini dikarenakan kapal-kapal yang

digunakan oleh ABK asal Indonesia melintasi kawasan yang rawan perompakan

dan kapal yang digunakan pun memiliki nilai ekonomi yang tinggi.53

52 ReCAAP ISC. Annual Report Piracy and Armed Robbery Againts Ships in Asia 2016, Diakses

dari https://www.recaap.org/resources/ck/files/reports/annual/annualreport2017.pdf (14/03/2020.

10.05 WIB) 53 Lutfy Mairizal Putra, Ini 7 Peristiwa Penyanderaan WNI Sepanjang Tahun Ini, Artikel dalam

Kompas. Diakses dari

https://nasional.kompas.com/read/2016/12/20/07535671/ini.7.peristiwa.penyanderaan.wni.sepanja

ng.tahun.ini (13/11/2019.16.54 WIB)

51

Gambar 2.5 Lokasi Perompakan Abu Sayyaf Group (ASG) di Laut

Sulawesi – Sulu dan Perbatasan Sabah Timur Pada tahun 2016.54

Pada tanggal 25 Maret 2016 kapal Tugboat Brahma 12 dan kapal Tongkang

Annad 12 mengalami perompakan. Kapal Tungboat Brahma 12 dan kapal

Tongkang Annad 12 membawa muatan batubara sekitar 7.500-ton milik

perusahaan tambang di Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Kapal Tugboat Brahma

12 dan kapal Tongkang Annad 12 di bajak oleh 17 penculik bersenjata pada siang

hari di wilayah perairan antara Sabah dan kepulauan Sulu.

Ada sekitar 10 orang ABK warga negara Indonesia yang menjadi korban

dalam insiden pembajakan kapal Tugboat Brahma 12 dan kapal Tongkang Annad

12.55 Kapal ini mulai berlayar dari Sungai Putin Kalimantan Selatan menuju

Batangas Filipina Selatan pada tanggal 15 Maret 2016. Kemudian setelah 16 hari

54Reccap ISC 2016, Op.Cit., hal. 22 55Yoseph Ikanubun, Curhat Terakhir Kapten Kapal Brahma-12 yang Disandera Abu Sayyaf.

Artikel dalam Liputan 6. Diakses dari https://www.liputan6.com/news/read/2469912/curhat-

terakhir-kapten-kapal-brahma-12-yang-disandera-abu-sayyaf (18/03/2020. 00.37 WIB)

52

perjalanan yaitu pada tanggal 25 Maret 2016, pemilik kapal menerima kabar bahwa

dua kapalnya dibajak oleh ASG.

Penyadera meminta bayaran sebesar 50 juta peso atau setara dengan Rp

14,2 miliar. Pada tanggal 28 Maret 2016 Kementrian Luar Negeri Indonesia

mendapat informasi terkait pembajakan.56 Kemudian selama 37 hari 10 (sepuluh)

ABK ini di bebaskan pada tanggal 1 Mei 2016.

Pada tanggal 1 April 2016 terjadi perompakan di kapal Massive 6 milik

Malaysia, yang di bajak oleh delapan penculik bersenjata di perairan wilayah

tenggara Samporna, Sabah, Malaysia. Mereka merupakan anggota sub kelompok

Majan Adja Sahidjuan (Apo Mike). Perjalan kapal berlangsung dari Manila

(Filipina) menuju ke Tawau (Malaysia) dengan membawa 7500-ton batubara.

Dalam aksi perompakan ini, pembajak mengambil barang elektronik yang

ada didalam kapal, seperti telepon gengam dan laptop milik ABK.57 Perompakan

tersebut terjadi pukul 18.15 waktu setempat, yang berisi 9 ABK terdiri dari 4 orang

warga Malaysia, 3 orang warga Myanmar, dan 2 orang warga Indonesia. Empat

ABK yang berasal dari Malaysia di culik sebelum matahari terbenam sementara 5

ABK yang lainnya di lepaskan.58

ASG meminta uang tebusan sebesar 204 juta peso Filipina, setelah

membayar uang tebusan sebesar 130 juta peso Filipina oleh pihak keluarga pada

56 Kompas Tv, Ini Kronologi Pembajakan Kapal tahun 2016. Diakses dari

https://www.youtube.com/results?search_query=ini+kronologi+pembajakan+kapal

(23/03/2020.19.56 WIB). 57 ReCAAP ISC 2016, Op.Cit., hal 49 58 Susetyo Dwi Prihadi, Kapal Malaysia dibajak, Dua ABK WNI dibebaskan, Artikel dalam CNN

Indonesia. Di akses dari https://www.cnnindonesia.com/internasional/20160402181035-106-

121221/kapal-malaysia-dibajak-dua-abk-wni-dibebaskan (26/03/2020.01.39 WIB)

53

tanggal 8 Juni 2016, 4 ABK ini di bebaskan. Akan tetapi pembebasan ini menjadi

kontroversi karena ASG hanya menerima uang 100 juta peso Filipina sehingga

muncul dugaan bahwasanya sisa uang di ambil oleh pihak tertentu.59

Selanjutnya adalah insiden perompakan kapal Tunda Henry oleh 5 penculik

bersenjata saat berlayar menarik tongkang Cristi kembali ke Tarakan (Kalimantan

Utara) dari Cebu (Filipina). Perompakan terjadi di wilayah perairan timur bagian

Sabah (Malaysia) sekitar 15 April 2016. Insiden perompakan tersebut membawa

10 (sepuluh) ABK, 1 (satu) orang ABK tertembak, 4 (empat) orang di sandera dan

5 (lima) orang selamat.60 Satu orang tertembak akibat baku tembak antara Polisi

Laut Malaysia dengan kelompok ASG. Perompakan ini di lakukan oleh sub faksi

Sulu yang di pimpin oleh Hatib Sawadjaan.61 Pada tanggal 11 Mei 2016 selama 26

hari, para ABK WNI ini dilepaskan.62

Pada tanggal 22 Juni 2016 ada pembajakan kapal tunda Charles 001-Robby

152 di perairan sekitar perbatasan Indonesia dengan Filipina dalam perjalanan

kembali pulang ke Indonesia. Kapal ini membawa 7500t-on batubara. Ada dua kali

tahap penculikan pada kasus perompakan ini, yaitu terbagi menjadi 2 (dua) waktu,

yaitu pukul 11.30 dan 12.45 siang. Kapal ini terdiri dari 13 (tigabelas) ABK (1

orang warga negara asing). ABK WNI berjumlah 7 (tujuh) orang menjadi korban

Penculikan, 3 (tiga) ABK diculik pada pukul 11.30 dan 4 (empat) ABK lainya di

59 Rossiana Jasmine, Op.Cit., hal 53 60 Official Net News, Indentitas Pembajakan Kapal Tunda TB Hendri dan Tongkang Cristi Belum

di Ketahui-Net16. Diakses dari https://www.youtube.com/watch?v=0bm1-1aO3YM

(23/03/2020.20.31 WIB) 61 Rossiana Jasmine, Op Cit. 62 Ibid.,

54

culik pada pukul 12.45. Sementara keenam ABK lainnya dibebaskan dan

melanjutkan perjalanan ke Samarinda (Indonesia). 63

Kasus penculikan ini, ada dua orang sandera yang berhasil melarikan diri

dari ASG pada tanggal 17 Agustus 2016 dan para sandera lainnya di bebaskan pada

beberapa gelombang, gelombang pertama pada tanggal 1 Oktober 2016, 3 ABK

dibebaskan dan gelombang yang terakhir yaitu pada tanggal 12 Desember 2016, 2

ABK dibebaskan.

Memasuki bulan juli, modus dari pencurian ASG berubah yang awalnya

adalah menculik ABK kapal – kapal besar menjadi menculik nelayan kapal pencari

ikan. Pembajakan kapal pencari ikan LLD 113/5/F pada tanggal 9 Juli 2016 oleh

lima penculik bersenjata (merupakan sub kelompok Idang Susukan) di wilayah

Lahad Datu, Sabah (Malaysia) pada malam hari.

Ada 7 nelayan Indonesia, dan 3 (tiga) nelayan menjadi korban penculikan

(nelayan yang memiliki passpor). Mereka mengambil hp milik nelayan dan kartu

registrasi kapal64. Penyadera meminta tebusan sesar 200 juta peso Filipina atau

sekitar Rp 55,5 miliar.65 Pada tanggal 17 September 2016 selama 70 hari bersama

para perompak, 3 (tiga) nelayan berhasil di bebaskan.66

Pada tanggal 3 Agustus 2016, kapal penangkap udang SN6599/4/F

mengalami perompakan di perairan Sabah (Malaysia) oleh 4 (empat) penculik

bersenjata. Kapal ini terdiri dari 3 (tiga) ABK yang terdiri dari 2 (dua) WNI dan 1

(satu) warga Malaysia. Para perompak menculik kapten kapal berkewarganegaraan

63 ReCAAP ISC 2016, Op. Cit., hal. 61 64 Ibid, hal. 62 65 Lutfy Mairizal Putra, Loc.Cit. 66 Kementrian Luar Negeri, Op. Cit., hal. 33

55

Indonesia, dengan meminta uang tebusan sebesar 10 ribu Ringgit Malaysia atau

setara dengan RP 32 Juta.67 Kemudian kapten kapal di bebaskan oleh ASG pada

tanggal 22 September 2016.68

Kemudian di bulan November ada dua kali kasus perompakan di perairan

Sabah (Malaysia). Kasus pertama yaitu pada tanggal 5 November 2016, 5

perompak bersenjata menculik nahkoda kapal SSK 00520 F dan berjarak 3 mil laut,

para perompak ini menculik nahkoda kapal SN 1154/F.69 Dua ABK ini di bebaskan

pada 19 Januari 2018 (15 bulan di sandera).

Kasus kedua yaitu pada tanggal 19 November 2016, insiden perompakan

terjadi di perairah Sabah, Malaysia dengan membawa 13 ABK WNI.70 Kapal

nelayan VW 1738/6/F di bajak oleh 5 orang bersenjata dan menculik dua ABK

kapal.71 Kemudian 2 ABK ini di sandera selama 292 hari dan di bebaskan pada

tanggal 7 September 2017.72

Diakhir tahun 2016, terhitung ada 39 ABK WNI yang di sandera dan

sebanyak 37 sandera berhasil di bebaskan (Lampiran 1). Pada tahun 2017

mengalami penurunan aksi perompakan yang terjadi di laut Sulawesi – Sulu. Pada

67 Santi Dewi, ABK Kembali Jadi Korban Penculikan Malaysia, Artikel dalam Rappler.com.

Diakses dari https://www.rappler.com/indonesia/142216-abk-kembali-jadi-korban-penculikan-

malaysia (21/03/2020.16:52 WIB) 68 Agus Setiawan, 37 WNI Berhasil Dibebaskan dari Penculikan Abu Sayaf, Artikel dalam Antara

News. Diakses dari https://www.antaranews.com/berita/1224812/37-wni-berhasil-dibebaskan-

dari-penculikan-abu-sayaf (27/03/2020.16.58 WIB) 69 Victor Maulana, Kemlu RI Benarkan Penculikan 2 WNI di perairan Sabah, Artikel dalam

SindoNews.com. Diakses dari : https://international.sindonews.com/read/1153158/40/kemlu-ri-

benarkan-penculikan-2-wni-di-perairan-sabah-1478420054 ( 27/03/2020.17.52 WIB) 70 Lutfy Mairizal Putra, Loc. Cit. 71 Ibnu Hariyanto, Penculik 2 WNI di Perairan Malaysia Berjumlah 5 Orang, Artikel dalam

Detiknews, Diakses dari https://news.detik.com/berita/3352999/penculik-2-wni-di-perairan-

malaysia-berjumlah-5-orang (27/03/2020. 19.19 WIB) 72 Reza Gunadha, 2 WNI Bebas dari Abu Sayyaf, Panglima TNI : Terimakasih Filipina , Artikel

dalam Suara.com.Diakses dari https://www.suara.com/news/2017/09/08/140221/2-wni-bebas-

dari-abu-sayyaf-panglima-tni-terima-kasih-filipina (27/03/2020.19.31 WIB)

56

tahun ini perompakan ini terhitung 3 kali aksi perompakan pada bulan Januari –

Maret.

Tiga kali aksi di perairan ini korbannya adalah ABK berkewarganegaraan

Indonesia, Filipina dan Vietnam. Pada 18 Januari 2017 kapal ikan BN 838/4/F di

serang sembilan orang bersenjata dan 3 (tiga) nelayan Indonesia di culik di perairan

Tawi-tawi.73 Kemudian tiga nelayan ini di bebaskan setelah 20 bulan di sandera

oleh perompak, pada tanggal 18 September 2018.74

Kapal pengangkut Giang Hai Vietnam 2875 9557329 sedang melintasi

perairan Sulawesi – Sulu pada tanggal 19 Februari 2017. Kapal ini berangkat dari

Indonesia menuju Pelabuhan Iloilo (Vietnam), kemudian 5 pria bersenjata

mendekati kapal dan menembaki kapal meminta untuk berhenti. Pada kasus ini,

ada satu ABK yang tertembak. Perompak merusak alat navigasi dan menculik 6

(enam) ABK. Tanggal 20 Februari 2017, 10 (sepuluh) ABK di selamatkan dan 1

(satu) ABK yang tertembak di evakuasi.

Enam ABK yang di sandera, ada yang dibunuh oleh pelaku dan mayatnya

di lemparkan ke laut dalam dua waktu. Pada tanggal 17 November 2017 ABK yang

masih hidup di bebaskan.75 Pada tanggal 23 Maret 2017, kapal tugboat Filipina

73 ReCAAP ISC, Piracy and Armed Robbery Against Ships in Asia Annual Report January-

December 2017, Diakses dari

https://www.recaap.org/resources/ck/files/reports/2018/01/ReCAAP%20ISC%20Annual%20Repo

rt%202017.pdf hal. 50 (01/04/2020.19.44 WIB) 74 Herman Zkharia, Kemlu : 3 WNI yang Disandera Abu Sayyaf Pada 2017 Sudah Dibebaskan,

Artikel dalam Liputan 6.com. Di akses dari

https://www.liputan6.com/global/read/3645853/kemlu-3-wni-yang-disandera-abu-sayyaf-pada-

2017-sudah-dibebaskan (28/03/2020.14.19 WIB) 75 ReCAAP ISC Annual Report 2017, Op.Cit, hal 53

57

2258609709 di bajak di perairan Basilan. Empat Pria bersenjata menculik 2 (dua)

ABK berkewarganegaraan Filipina. 76

Pada tanggal 11 September 2018, Kapal Sri Dewi 1 sedang berlayar di

pulau Sabah. Dua pelaku bersenjata menaiki kapal dan ada dua WNI yang menjadi

kru kapal penangkap ikan Malaysia di culik. Dua WNI ini di bawa menuju Tawi-

Tawi77 dan para perompak ini meminta tebusan uang sebesar Rp 14,3 miliar kepada

pemerintah Indonesia.

Respon Indonesia kepada perompakan yakni dengan menyatakan tidak bisa

membayar tebusan tersebut.78 Kedua ABK di bebaskan dalam waktu berbeda,

pertama tanggal 7 Desember 2018 di bebaskan melalui otoritas Filipina serta ABK

yang kedua pada tanggal 15 Januari 2019.79 Pada pukul 00:01 waktu sekitar, kapal

penangkap ikan diserang 20 (dua puluh) orang bersenjata di perairan Sulu pada

tanggal 5 Desember 2018. Para pelaku menculik 3 (tiga) nelayan, 2 (dua) nelayan

WNI dan 1 (satu) nelayan Malaysia.80

Memasuki tahun 2019 modus perompakan tetap terjadi dan persis

mengincar para kapal pencari ikan. Pada tanggal 18 Juni 2019, dua kapal

penangkap ikan Malaysia SA/2325/F dan SA/5699/C, didalamnya ada 9 nelayan di

serang oleh 10 orang bersenjata di perairan Sabah. Kemudian para penyandera

76 Ibid, hal 55 77 ReCAAP ISC, Piracy and Armed Robbery Against Ships in Asia Annual Report January-

December 2018. Diakses dari

https://www.recaap.org/resources/ck/files/reports/annual/ReCAAP%20ISC%20Annual%20Report

%202018.pdf (01/04/2020. 20.00 WIB) 78 Rizky Roza, Op.Cit., hal 7 79 Sandra Gatro, Dibebaskan WNI, yang Disandera Kelompok Abu Sayyaf di Filipina, Artikel

dalam Kompas.com. Diakses dari

https://nasional.kompas.com/read/2019/01/16/12354351/dibebaskan-wni-yang-disandera-

kelompok-abu-sayyaf-di-filipina (28/03/2020. 18.45 WIB) 80 Recap ISC Annual Report 2018, Op.Cit., hal 15

58

meminta tebusan, karena penyandera menyadari para keluarganya tidak dapat

membayar tebusan maka 9 nelayan ini di bebaskan pada tanggal 21 Juni 2019,

terhitung tiga hari penyaderaan.81

Dua kapal penangkap ikan SSK00520K dan SN 338/4/F di serang oleh

tujuh orang bersenjata. Kapal pertama yang di serang adalah SSK00520K, dari

kapal ini pelaku mengambil seluruh handphone para nelayan, uang tunai serta

dokumen pribadi. Berjarak 300 meter dari kapal pertama, kapal kedua SN 338/4/F

juga di serang oleh pelaku pada pukul 13.00, dikapal ini para pelaku menculik 3

nelayan berkewarganegaraan Indonesia. Kejadian ini terjadi pada tanggal 23

September 2019. Pada tanggal 22 Desember 2019, pasukan militer menyelamatkan

dua nelayan Indonesia yang di sandera dan satu orang sandera lainnya di bebaskan

pada tanggal 15 Januari 2020.82

ASG seringkali melakukan tindakan perompakan seperti melakukan

penyerangan, pembajakan kapal, penculikan, pemenggalan, pengeboman dan lain-

lain di perairan Filipina Selatan seperti di Pulau Mindanao, Kepulauan Sulu, Pulau

Basilan, Pulau Tawi-Tawi dan perbatasan di wilayah Malaysia dan Indonesia. ASG

mengalami kesulitan dalam mendapatkan biaya keuangan di karenakan adanya

tekanan yang besar dari militer Filipina. Hal itu yang menyebabkan ASG sering

melakukan penculikan untuk mendapatkan tebusan berupa uang.83

81 Recap ISC Annual Report 2019, Op. Cit, hal. 15 82 Ibid, hal 16 83 Made Adi Lesmana, dkk, ASEAN WAY sebagai Sebuah Paradoks: Kasus Terorisme Kelompok

Abu Sayyaf, Jurnal Hubungan Internasional, Vol, 1, No, 1 (September 2017), Bali: Universitas

Udayana, hal. 6. Diakses dari https://ojs.unud.ac.id/index.php/hi/article/view/33905/20462

(01/04/2020.20.20 WIB)

59

2.2 Perompakan Abu Sayyaf Group sebagai ancaman bagi Indonesia dan

Filipina

Perompakan yang terjadi di laut Filipina Selatan tentu memiliki ancaman

serius bagi Indonesia dan Filipina, terutama dalam segi ekonomi, politik dan

keamanan maritim. Keberadaan perompakan ASG jika dikaitkan dengan aspek

ekonomi bagi Indonesia tentu dapat mengganggu dan merusak stabilitas ekonomi

maritim Indonesia.

Keberadaan perompakan sangat mengacam langsung pada kepentingan

ekonomi maritim Indonesia dikarenakan wilayah maritim Indonesia memiliki

potensi luar biasa. Laut Sulawesi wilayah maritim Indonesia yang memiliki

beragam potensi untuk membangun dan mengembangkan industri maritim. Potensi

tersebut merupakan pembangunan industri maritim di bidang transportasi atau

perdagangan seperti pangan, kosmetik, farmasi, energi, turisme, jasa dan riset

ilmiah.84

Selain itu juga wilayah laut Sulawesi memiliki potensi yang besar untuk

dijadikan sebagai jalur perdagangan internasional dari berbagai negara. Posisi yang

strategis yang dimiliki oleh Indonesia tentu dapat mendorong investor untuk masuk

dan bekerjasama dalam membangun industri maritim.85 Namun dengan adanya

ancaman maritim di laut Sulawesi seperti perompak bersenjata akhirnya

berdampak pada kepentingan ekonomi maritim Indonesia.

84 Kementerian PPN/Bappenas, Konsep Mainstreaming Ocean Policy Kedalam Rencana

Pembangunan Nasional. Diakses dari

https://www.bappenas.go.id/files/3114/6225/6899/LAPORAN_AKHIR_OCEAN_POLICY.pdf

(15/11/2019.10.38 WIB) 85 Kementerian PPN/Bappenas, Loc. Cit.

60

Hal ini seperti yang sudah dilaporkan oleh Reccap ISC Annual Report 2016,

perairan laut Sulawesi – Sulu memiliki potensi ancaman maritim seperti banyaknya

kasus perompakan. Terhitung adanya peningkatan kasus perompakan di tahun

2016 yaitu sebanyak 12 kasus, sementara di antara tahun 2014 - 2015 tidak pernah

terjadi kasus perompakan di daerah ini, tentu ini menjadi ancaman maritim dan

berdampak besar bagi kepentingan ekonomi maritim Indonesia.86

Aktifitas perompakan yang meningkat di tahun 2016 mengakibatkan

wilayah laut Filipina Selatan menjadi tidak aman sehingga pada tanggal 21

September 2016 ReCAAP ISC mengeluarkan pernyataan agar seluruh kapal

menghindari wilayah ini dan memililih jalur lain lebih aman walaupun lebih jauh.

Mengingat, terjadi peningkatan jumlah ekspor dan impor batubara yang melewati

daerah ini. Sehingga apabila ada ancaman pembajakan kapal, sudah dapat

dipastikan bahwa dampaknya mengarah pada semakin meningkatnya biaya yang

harus dikeluarkan oleh perusahaan pelayaran.

Seperti pembiayaan bahan bakar karena kapal harus menggunakan

kecepatan tinggi untuk melewati daerah ini. Pembiayaan lainnya seperti biaya

menyewa pengawalatan senjata serta perlengkapan keamanan lainnya, biaya

asuransi untuk para ABK dan biaya lain-lain. Pengeluaran perusahaan seperti biaya

– biaya diatas menimbulkan kerugian untuk perusahaan serta negara dan dampak

berat lainnya adalah melumpuhkan aliran niaga global.87

86 Recaap ISC Annual Report 2018, Op.Cit., hal 11 87 Rizky Roza, Op.Cit, hal 8

61

Ancaman perompakan selanjutnya dapat dilihat dari segi politik keamanan

maritim. Kasus perompakan yang terjadi dalam kurun waktu 2016 – 2019

membawa Indonesia pada posisi yang dilematis, sebab ketika Indonesia merespon

berbagai aksi perompakan yang terjadi di wilayah laut Sulawesi dengan mengambil

keputusan mengeluarkan ancaman moratorium pengiriman batubara kepada

Filipina bukan menjadi solusi. Namun, sebaliknya Indonesia secara politik telah

membawa aktifitas industri pelayaran di Indonesia mengalami gangguan, akhirnya

berdampak pada banyaknya kapal yang mengangkut batubara tidak melakukan

aktifitas berlayar seperti biasanya.88

Pendapat diatas juga di pertegas oleh ketua umum Persatuan Pengusaha

Pelayaran Niaga Nasional Indonesia atau Indonesian National Shipowners'

Association (INSA) Carmelita Hartoto, yang mengatakan bahwa kebijakan

Indonesia yang menghentikan kegiatan ekspor batubara ke Filipina membawa pada

aktifitas jumlah kapal yang tidak berlayar bertambah, karena sebelumnya ada

pelarangan sementara kegiatan ekspor batubara ke Filipina juga membawa pada

berhentinya aktifitas kapal menjadi 30%.89

Indonesia dan Filipina baru saja menyelesaikan persoalan pengelolaan

batas maritim dengan maksud untuk mengurangi berbagai macam ancaman

88 Heru Febrianto, Moratorium Batu Bara ke Filipina Buat Industri Pelayaran RI Lesu, Artikel

dalam Sindonews. Diakses dari https://ekbis.sindonews.com/read/1127233/34/moratorium-batu-

bara-ke-filipina-buat-industri-pelayaran-ri-lesu-1469779754 (15/11/2019. 12.54 WIB) 89 Ringkang Gumiwang, Ekspor Batu Bara Tertunda, Industri Pelayaran Terancam Kian Lesu,

Artikel dalam Ekonomi Bisnis .Diakses dari

https://ekonomi.bisnis.com/read/20160729/98/570111/ekspor-batu-bara-tertunda-industri-

pelayaran-terancam-kian-lesu, (15/11/2019.13.26 WIB)

62

maritim serta memperjelas wilayah maritim secara yuridis dari kedua negara.90

Artinya dengan adanya kejelasan batas maritim tersebut, Indonesia secara

geopolitik harus menunjukan keseriusannya dalam memperhatikan masalah

perompakan di laut Filipina Selatan.

Keseriusan Indonesia secara terang – terangan di sampaikan oleh Presiden

Joko Widodo dalam pertemuannya dengan Presiden Filipina Rodrigo Roa Duterte,

dalam pertemuan yang membahas terkait kerjasama keamanan tersebut Presiden

Joko Widodo menyampaikan bahwa kerjasama keamanan di laut Sulu adalah

keinginan baik dari Filipina dan Indonesia, mengingat laut Sulu merupakan

perairan besar dan perlu diperhatikan dengan serius karena seringkali terjadi

insiden pembajakan kapal – kapal besar yang melintasi kawasan tersebut. Selain

itu kedua pemimpin negara tersebut juga membahas pentingnya meningkatkan

perdagangan dan investasi antar negara. 91

Posisi Filipina bisa dikatakan sebagai negara yang langsung merasakan

ancaman dari adanya perompakan ASG di laut Filipina Selatan. Mengingat Filipina

merupakan negara yang memiliki potensi besar adanya tujuan pariwisata. Jika

dilihat dalam segi ekonomi, tentu bisa membawa Filipina kearah perkembangan

perekonomian yang baik. Namun, sejak adanya insiden perompakan di wilayah

maritim negaranya, akhirnya pendapatan dari sektor pariwisata kian menurun

pertahunnya.

90 Andreas Gerry Tuwo, Batas Maritim Indonesia dan Filipina Akhirnya Diratifikasi, Artikel dalam

Liputan 6.Diakses dari https://www.liputan6.com/global/read/2934216/batas-maritim-indonesia-

dan-filipina-akhirnya-diratifikasi (15/11/2019. 14. 24 WIB) 91 Aziz Kurmala, Presiden Jokowi bahas kerja sama keamanan dengan Duterte, Artikel dalam

Antara News. Diakses dari https://aceh.antaranews.com/berita/83109/presiden-jokowi-bahas-kerja-

sama-keamanan-dengan-duterte (15/11/2019. 15.00 WIB)

63

Industri pariwisata Filipina pada tahun 1997 terlihat mengalami

peningkatan sekitar 3 miliar, akan tetapi setelah itu pada tahun 2000 pendapatan

industri pariwisata Filipina mengalami penurunan menjadi 2 miliar. Sekitar tahun

2002 terjadi aksi penculikan wisatawan di resort Dol Palmos Filipina, akibatnya

semakin parahnya perindustrian Filipina dan berdampak pada jumlah pariwisata

yang akan berkunjung di Filipina.

Selain itu keadaan perekonomian Filipina menjadi tidak stabil, misalnya

tercermin dari investor yang sudah tidak lagi tertarik untuk menanamkan modalnya

di sektor pariwisata Filipina. Kebanyakan menganggap bahwa Filipina sudah tidak

aman lagi dikarenakan makin berbahayanya daerah Filipina akibat aktifitas

perompakan yang di lakukan oleh ASG.92

Maraknya kasus perompakan yang terjadi di wilayah maritim Filipina juga

mengancam keamanan perbatasan Filipina. Adanya peningkatan dalam menjaga

wilayah perbatasan yang dilakukan oleh Filipina merupakan salah satu contoh

bahwa perompakan ASG memiliki ancaman pada stabilitas perbatasan negara

Filipina. Berkaitan dengan peningkatan keamanan di wilayah perbatasan, Filipina

menunjukkan dengan memberikan penjagaan menggunakan militernya dalam

bentuk patroli wilayah perbatasan maritim.93

Disatu sisi, perompakan juga mengancam sikap politik Filipina, para

pejabat militer berserta pejabat pemerintahan Filipina masih memiliki pandangan

92 Billye G. Hutchison, Abu Sayyaf, Diakses dari

https://media.defense.gov/2019/Apr/11/2002115513/-1/-1/0/49ABUSAYYAF.PDF

(15/11/2019.16.14 WIB) 93 Budi Riza, Militer Filipina Kejar Kelompok Abu Sayyaf ke Kota Patikul, Artikel dalam Tempo.

Diakses dari https://dunia.tempo.co/read/1171091/militer-filipina-kejar-kelompok-abu-sayyaf-ke-

kota-patikul/full&view=ok (16/11/2019. 14.19 WIB)

64

bahwa untuk menekan pergerakan dari kelompok perompak bersenjata seperti ASG

masih sangat sulit. Mengingat kondisi Filipina berada pada posisi yang serba

kekurangan, akhirnya kemauan politik internal Filipina menjadi kurang stabil

dalam mempersoalkan isu keamanan maritimnya.94

Tekanan militer Filipina kepada kelompok perompak bersenjata memang

dapat memberikan efek, namun hanya memberikan efek sementara tidak bersifat

jangka panjang. Oleh karena itu, Filipina harus memberikan prospek keamanan

maritim jangka panjang untuk dapat mengatasi persoalan perompakan di laut

Filipina Selatan.95

Sebagai negara yang merasakan dampak langsung dari adanya perompakan,

Filipina tentu harus mempersiapkan pula kekuatan politik domestiknya dan juga

harus mempersiapkan kekuatan militernya agar bisa memberantas segala kasus

yang mengancam kepentingan nasional di wilayah perbatasan maritimnya.

2.3 Upaya Indonesia dalam Mengatasi Perompakan Abu Sayyaf Group

Indonesia telah merasakan dampak perompakan secara langsung sejak

dahulu hingga sekarang. Sehingga ancaman perompakan pun perlu direspon secara

cepat dan terpadu bersama pemangku kebijakan. Indonesia mengganggap isu

perompakan harus diselesaikan secara domestik dengan sebisa mungkin

menghindari intervensi dari negara asing yang memiliki kepentingan di wilayah

maritim Indonesia.

94 Prashanth Parameswaran, Confronting Threats in The Sulu – Sulawesi Seas: Opportunities and

Challenges. Artikel dalam Diplomat. Diakses dari https://thediplomat.com/2016/06/confronting-

threats-in-the-sulu-sulawesi-seas-opportunities-and-challenges/ (16/11/2019. 14.58 WIB) 95 Reginald Ramos, Combating Piracy Sulu – Celebes Sea, Artikel dalam Australian Strategic

Policy Institute. Diakses dari https://www.aspistrategist.org.au/combating-piracy-sulu-celebes-sea/

(16/11/2019.18.07 WIB)

65

Berkaitan dengan hal tersebut upaya Indonesia dalam mengatasi

perompakan telah ditunjukkan dalam keterlibatan Indonesia diberbagai forum

regional Asia Tenggara yang khusus membahas masalah ancaman keamanan

maritim dan telah melakukan kerjasama bilateral maupun multilateral yang bersifat

regional.96

Langkah awal upaya Indonesia dalam mengatasi perompakan terlihat dalam

keterlibatan Indonesia di Asean Regional Forum (ARF). Wadah ini merupakan

media untuk berdialog mengenai politik dan keamanan di kawasan. Selain itu juga

ARF merupakan wadah yang digunakan oleh Indonesia untuk mendorong

komitmen regional agar mengembangkan kerjasama yang memperhatikan isu

bersama seperti perang melawan teroris dan isu kejahatan lintas negara.

Pada tahun 2003 pertemuan ARF di Kamboja, membahas mengenai isu

keamanan maritim dan menjadi pokok pembahasan seperti penanganan kasus

perompakan yang harus dilakukan dengan adanya pelatihan anti perompakan di

kawasan serta adannya berbagi informasi terkait isu perompakan yang marak

terjadi di wilayah Asia Tenggara.97

Upaya mengatasi perompakan juga dilakukan oleh Indonesia melalui

kerangka ASEAN yang lain, dalam hal tersebut Indonesia ikut terlibat forum

ASEAN Ministerial Meeting on Transnational Crime (AMMTC) yang

diselenggarakan dua tahun sekali. Momentum ini memiliki angin baik bagi

96 Wahyu Triono Pamungkas, Loc. Cit. 97 Shafiah F. Muhibat, Indonesia’s Maritime Security: On going Problems and Strategic Implication,

Artikel dalam Wilheim Hofmeister dan Patrick Rueppel ed, Maritime Security and Piracy : Common

Challanges and Responses from Eruope and Asia hal 129 Diakses dari

https://www.kas.de/c/document_library/get_file?uuid=00ca482c-6ebf-8d25-4ac9-

cee4c44df207&groupId=252038 (12/02/2019. 01.26 WIB)

66

Indonesia. Sebab, dalam forum ini Indonesia ikut mengefektifkan upaya

pemberantasan kejahatan lintas negara.

Forum tersebut telah memiliki rencana aksi untuk memberantas kejahatan

lintas negara yakni Plan of Action to Combat Transnational Crime. Rencana aksi

ini bertujuan untuk mengembangkan suatu strategi wilayah yang terpadu untuk

mengatasi permasalahan. Dengan fokus pada delapan (8) bidang prioritas, seperti:

(1) melawan teroris, (2) peredaran gelap narkoba, (3) perdagangan manusia, (4)

pencucian uang, (5) penyelundupan senjata, (6) perompakan/pembajakan, (7)

kejahatan ekonomi internasional, dan (8) kejahatan dunia maya (cybercrime).98

Sebagai upaya selanjutnya dalam mengatasi perompakan, Indonesia telah

melakukan kerjasama bilateral dengan negara Filipina pada tanggal 11 Maret 1975,

hal ini dibuktikan oleh kedua negara dalam kesepakatan Border Patrol Agreement

and Border Crossing Agreement.99 Keputusan dari Indonesia – Filipina adalah

melakukan patroli terkoordinasi yang dikenal dengan sebutan Patkor Philindo.

Kerjasama keamanan maritim ini melibatkan unsur militer dari kedua negara,

dalam hal ini untuk Indonesia melibatkan Tentara Nasional Indonesia Angkatan

Laut (TNI-AL), sementara itu dari pihak Filipina melibatkan Republic of Philipine

Navy (RPN).100

98 Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, Masyarakat Politik-Keamanan ASEAN (ASEAN

Political-Security Community/APSC). Diakses dari

https://kemlu.go.id/portal/id/read/121/halaman_list_lainnya/masyarakat-politik- (12/02/2019.

02.54 WIB) 99 Anggaraman Saragih, Sidang Ketua Komite Perbatasan RI-Filipina Tahun 2018, Artikel dalam

Jakarta Greater.Diakses dari https://jakartagreater.com/sidang-ketua-komite-perbatasan-ri-filipina-

tahun-2018/ (18/11/2019. 15.14 WIB) 100 Surya Wiranto, Effort To Overcome Piracy In The Indonesia – Philippines Maritime Borders,

International Journal Of Advance Research (IJAR), Vol, 6, No, 1 (Januari 2018), Jakarta:

Universitas Pertahanan, hal. 247. Diakses dari http://www.journalijar.com/uploads/253_IJAR-

21408.pdf (01/04/2020. 21.52 WIB)

67

Implementasi kerjasama bilateral ini berangkat dari perjanjian internasional

antara Indonesia dan Filipina dalam merespon segala isu yang berkaitan dengan

kejahatan lintas negara terutama persoalan perompakan yang marak terjadi di

wilayah maritim masing – masing negara. Oleh karena itu upaya dari kedua negara

ini dinilai masih berjalan baik karena dalam proses implementasinya telah

disesuaikan dengan perjanjian yang telah disepakati dalam perjanjian internasional

Republic Indonesia-Philippines Border Committee. Selain itu, dengan adanya

kerjasama keamanan maritim tersebut kedua negara juga dinilai dapat mempererat

hubungan kerjasama sehingga membawa pada kedekatan yang harmonis.101

Meskipun terbilang berjalan baik, Patkor Philindo dianggap kurang

memberikan pengaruh besar dalam mengatasi perompakan, ada beberapa aspek

yang perlu dievaluasi oleh kedua negara untuk memperkuat kerjasama keamanan

maritim. Mengingat persoalan perompakan bukan hal yang mudah bagi setiap

negara, maka aspek yang perlu diperhatikan dan di pertimbangkan lagi untuk

langkah baik kedepannya adalah aspek hukum, alusista, pangkalan, wilayah

operasi dan SOP.102

Aspek yang berpengaruh untuk di perhatikan dan butuh penyempurnaan

dalam Patkor Philindo terletak pada wilayah operasi yang terbilang masih terbatas,

bagi kedua negara hal ini berdampak pada tidak terjangkaunya wilayah maritim

yang rawan aksi perompakan seperti pulau Sulu, Tawi-Tawi, Basilan dan Jolo yang

merupakan titik paling rawan oleh aktifitas perompakan, mengingat posisi pulau –

101 Ibid. 102 Ibid, hal. 248.

68

pulau tersebut sangat dekat dengan perbatasan negara tetangga Indonesia dan

Malaysia.

Oleh karena itu, kejelasan wilayah operasi harus disempurnakan kembali

dan tidak menjadi masalah dalam peningkatan keamanan maritim diarea perbatasan

Indonesia – Filipina. Adapun kesepakatan dari Indonesia dan Filipina adalah

disepakatinya adanya Lea Lane Corridor yaitu jalur pelayaran yang aman yang

dijaga keamanannya.103

Adanya kunjungan kenegaraan presiden Filipina, Rodrigo Duterte ke

Indonesia pada tanggal 9 September 2016, hasil dari pertemuan ini adalah untuk

menandatangani Join Declaration on Cooperation to Ensure Maritime Security in

Sulu Sea oleh kedua presiden. Hal yang disepakati dalam hal ini adalah untuk

mendorong tiga poin kesepakatan yang telah di sepakati oleh ketiga negara,

Indonesia, Malaysia, dan Filipina dalam menjaga keamanan perairan Sulawesi –

Sulu. 104 (Lampiran 2)

Berangkat dari masalah diatas, kerjasama keamanan maritim Indonesia –

Filipina dalam upaya mengatasi perompakan mengalami peningkatan dengan

tujuan dapat lebih efektif kerjasama bilateral yang telah dilakukan. Indonesia dan

Filipina telah mengajak negara lain untuk mengatasi perompakan, dalam hal ini

Malaysia menjadi negara dalam kawasan Asia Tenggara yang ikut dalam kerjasama

keamanan maritim di perbatasan laut Sulawesi – Sulu. Perlu diketahui laut

103 Ibid., 104 Kementerian Luar Negeri Republik Indonesis, Declaration by President of the Republic of

Indonesia and President of the Republic of Philippines on Cooperation. Diakses dari

http://treaty.kemlu.go.id/apisearch/pdf?filename=PHL-2016-0085.pdf (31/03/2020.10.10WIB)

69

Sulawesi – Sulu merupakan titik temu tiga garis (Trijunction) perbatasan maritim

dari tiga negara, yakni Indoesia, Malaysia, dan Filipina.105

Perompakan yang terjadi di area trijunction mengharuskan Malaysia untuk

ikut aktif dalam merespon kasus perompakan, mengingat kasus perompakan yang

sering terjadi juga berdampak pada Malaysia, hal ini dibuktikan dengan aktifitas

dari perompakan sering menggunakan wilayah perairan Sabah. Sain itu, himbauan

dari Indonesia kepada Malaysia untuk selalu siaga terhadap aktifitas perompak

yang terjadi di wilayah Sabah juga mempertegas bahwa perompakan memang

menyasar wilayah Malaysia yang merupakan area Trijunction.106

Pertemuan trilateral Indonesia-Malaysia-Filipina yang berlangsung di

Istana Negara Gedung Agung Yogyakarta, pada tanggal 5 Mei 2016, merupakan

langkah awal dari ketiga negara dalam upaya mengatasi perompakan. Pada

pertemuan trilateral tersebut ketiga negara menyampaikan pandangan terkait

dengan kondisi wilayah maritim masing – masing.

Pandangan tersebut mengarah pada kesimpulan bahwa wilayah perairan

dari ketiga negara semakin mengkhawatirkan serta tantangan ancaman

keamanannya semakin meningkat. Tantangan dan kekhawatiran tersebut tidak

terlepas dari aksi perompakan senjata serta kejahatan transnasional lainnya yang

105 Nur Indah Fatmawati, Setelah 3 Tahun Akhirnya RUU Batas ZEE Indonesia – Filipina Disahkan,

Artikel dalam Detiknews. Diakses dari https://news.detik.com/berita/3486139/setelah-3-tahun-

akhirnya-ruu-batas-zee-indonesia-filipina-disahkan (19/11/2019. 13.07 WIB) 106 Rizki Akbar Hasan, Indonesia Imbau Malaysia Siaga, Abu Sayyaf Akan Cari Sandera Lagi,

Artikel dalam Liputan 6. Diakses dari https://www.liputan6.com/global/read/4053789/indonesia-

imbau-malaysia-siaga-abu-sayyaf-akan-cari-sandera-lagi (19/11/2019. 13.52 WIB)

70

berada di kawasan perbatasan tiga negara. Pada pertemuan ini juga membahasa

tentang rencana patrol bersama dari ketiga negara ini.107 (Lampiran 3)

Pada tanggal 14 Juli 2016, Indonesia-Malaysia-Filipina menandatangani

kerangka persetujuan baru atau di kenal dengan The Sulu Sea Patrol Initiative

(SSPI) yang sejalan dengan SOP. Beberapa kesepakatan ini diantaranya adalah

akan ada patroli laut bersama yang terkoordinasi, memberikan bantuan terhadap

warga atau kapal yang mengalami ancaman di wilayah perairan ketiga negara,

membentuk gugus tugas dengan tujuan sebagai wadah bertukar informasi secara

cepat ketika adanya ancaman keamanan, dan yang terakhir disepakatinya

pembentukan hotline infomasi agar dapat menindak dan merespon keadaan

darurat.108

Pertemuan selanjutnya telah dilaksanakan oleh ketiga negara pada tanggal

2 Agustus 2016 di Bali, dalam pertemuan trilateral tersebut menghasilkan enam

kesepakatan yang merupakan turunan dari kesepakatan yang telah disepakati dan

dibahas dalam pertemuan trilateral di Yogyakarta. Beberapa kesepakatan yang

dibahas dalam pertemuan trilateral tersebut lebih mendalam lagi yang berupa

melaksanakan patroli militer bersama di wilayah perairan Sulu.

Berdasarkan ketetapan yang berlaku, maka ke tiga negara melakukan

latihan militer bersama dan menerapkan sistem deteksi dini atau Automatic

107 Ambaranie Nadia Kemala Movanita, Antisipasi Keamanan Perairan, Indonesia-Filipina-

Malaysia Lakukan Pertemuan Trilateral, Artikel dalam Kompas.Diakses dari

https://nasional.kompas.com/read/2016/05/05/10590231/Antisipasi.Keamanan.Perairan.Indonesia-

Filipina-Malaysia.Lakukan.Pertemuan.Trilateral (20/11/2019. 16.51 WIB) 108 Munarsih Sahana, Pertemuan Trilateral Indonesia, Filipina dan Malaysia Hasilkan 4

Kesepakatan, Artikel dalam Voa Indonesia, diakses dalam

https://www.voaindonesia.com/a/pertemuantrilateral-indonesia-filipina-malaysia-hasilkan-4-

kesepakatan/3316945.html, (20/11/2019. 20.55 WIB)

71

Identification System agar lebih mudah mengetahui ancaman maritim di perairan

Sulu. Sedangkan kesepakatan lainya memiliki kesamaan dengan pembahasan

dalam pertemuan trilateral di Yogyakarta.109

Langkah selanjutnya, ketiga negara meresmikan operasi keamanan

maritime bersama dalam kerangka Trilateral Maritime Indomalphi (TMP) atau

patrol maritime yang terkordinasi (trilateral). Kegiatan tersebut secara resmi dibuka

pada tanggal 19 Juni 2017 di Tarakan, Kalimantan Utara, sementara itu kapal

perang TNI AL KRI dr.Suharso-990 menjadi saksi atas peresmian kegiatan TMP

tersebut, yang melibatkan Menteri pertahanan ketiga negara tersebut.110 (Lampiran

4)

Setelah berjalan lama sekitar dua tahun lamanya, pada tanggal 12 Oktober

2017 tiga negara Indonesia, Malaysia, Filipina kembali menyepakati Trilateral Air

Patrol (TAP) di laut Sulu. Kesepakatan tersebut bertempat di Air Force Base,

Subang, Malaysia. Kepala Pusat Komunikasi Publik Brigjen TNI Totok Sugiarto

mengatakan bahwa perjanjian tersebut merupakan kegiatan yang menyeluruh agar

terjaminnya keamanan bagi setiap pengguna perairan terkhusus di wilayah Sulu.

Selain itu, bentuk kerjasama tersebut lebih pada mengintegrasikan patroli dan

latihan darat yang telah disesuaikan dengan hasil kesepakatan.111

109 Fabian Januarius Kuwado, Indonesia, Filipina, dan Malaysia Sepakati 6 Hal Terkait

Pengamanan Laut Sulu, Artikel dalam Kompas, Diakses dari

https://nasional.kompas.com/read/2016/08/03/12561611/indonesia.filipina.dan.malaysia.sepakati.

6.hal.terkait.pengamanan.laut.sulu (20/11/2019. 21.37 WIB)110 Kementerian Pertahanan Republik Indonesia, Trilateral Maritime Patrol Indomalphi Resmi

Dimulai. Diakses dari https://www.kemhan.go.id/2017/06/19/trilateral-maritime-patrol-

indomalphi-resmi-dimulai.html (01/02/2020. 13.57 WIB)111 Fabian Januarius Kuwado, Indonesia-Malaysia-Filipina Sepakati “Trilateral Air Patrol” di

Laut Sulu, Artikel dalam Kompas. Diakses dari

https://nasional.kompas.com/read/2017/10/13/09361081/indonesia-malaysia-filipina-sepakati-

trilateral-air-patrol-di-laut-sulu?page=all (20/11/2019.22.00 WIB)

72

Gambar 2.6 Usulan Area Operasi Trilateral Air Patrol (TAP) Indomaplhi.112

Kejadian perompakan pada September 2018 menurun, sehingga Kerjasama

Trilateral dari ketiga negara ini di rasa berhasil untuk menekan aksi dari

perompakan di daerah ini. Upaya seperti ini harus tetap dilakukan bahkan perlu

adanya evaluasi dari pemerintah dengan upaya yang telah di lakukan dan

mempertimbangkan kerjasama dengan melibatkan lebih banyak negara. 113

2.4 Upaya Filipina dalam Mengatasi Perompakan Abu Sayyaf Group

Filipina telah mencatat insiden perompakan di perairan Filipina pada tahun

2001 – 2008 mencapai 63 insiden. Namun untuk wilayah Filipina Selatan

pemerintah menjadikan sebagai wilayah yang utama untuk diperhatikan. Hal ini

berkaitan dengan Filipina Selatan memiliki sejarah panjang dalam hal masalah

perompakan, yang sering disebut sebagai aktifitas pembajakan. Wilayah yang

112 Saleh Arifin dkk, Op. Cit., hal. 58 113 Rizky Roza, Op.Cit., hal 11

73

sering digunakan oleh kelompok perompak yakni laut Sulu. Biasanya perompakan

menggunakan laut Sulu untuk menyerang kapal – kapal yang melintas. Laut Sulu

juga sering menjadi markas bagi perompak yang tersebar di seluruh garis pantai.114

Kondisi laut Sulu memang sangat cocok untuk menjadi tempat

bersembunyi serta menjadi pangkalan untuk melakukan aktifitas perompakan.

Aktifitas perompakan yang terjadi di laut Sulu memiliki tujuan yakni sebagai upaya

pengumpulan biaya untuk menjalankan operasi perompakan. ASG merupakan

kelompok perompak yang sering menjadi penyebab banyaknya kasus pembajakan

di wilayah Filipina Selatan. Secara tidak langsung ASG memiliki kontribusi besar

terhadap lahirnya aktifitas perompakan di wilayah maritim Filipina.115

Filipina dalam upaya mengatasi perompakan telah melakukan beberapa hal

yaitu membuat hukum dan kebijakan nasional terkait keamanan maritim,

mensinergikan lembaga terkait, memperkuat operasional kegiatan, kerjasama

dengan negara lain, mengimplementasikan hasil konvensi yang berkaitan dengan

keamanan maritim nasional dan internasional.116

Berkaitan dengan upaya membuat hukum dan kebijakan nasional dalam

merespon ancaman maritim, dalam hal ini Filipina telah menyusun undang –

undang, mengambil kebijakan yang berkaitan langsung dengan masalah

perompakan. Selain itu, Filipina juga telah membentuk lembaga gugus tugas multi-

agensi dan menanta ulang kegiatan lembaga-lembaga yang ada dengan bertujuan

114 Mary Ann Palma, 2009,The Philippines as an Archipelagic and Maritime Nation : Interests,

Challenges, and Perspective, Singapore : S.Rajaratnam School Of International Studies. Diakses

dari https://www.rsis.edu.sg/wp-content/uploads/rsis-pubs/WP182.pdf (12/03/2019.09.58 WIB) 115 Ibid. 116 Ibid.

74

agar dapat menjamin keamanan maritim Filipina. Kesemuanya telah di fasilitasi

oleh Filipina agar dapat berkoordinasi terkait program kerja, serta memastikan

pelaksanaan dari semua gugus tugas.117

Upaya lainnya yakni dari segi penguatan operasional kegiatan, Filipina

lebih mengarahkan pada lembaga penegak hukum yang berhubungan dengan

maritim harus melakukan pemantauan secara teratur dari darat hingga udara.

Semua yang dilakukan oleh Filipina merupakan upaya dalam mengatasi masalah

perompakan dan ancaman lainnya agar dapat membangun stabilitas keamanan

maritim tekhusus di wilayah perbatasan.

Filipina lebih lanjut juga melakukan upaya operasi intelijen dan kontra

intelijen dengan tujuan melindungi berbagai moda transportasi laut dari berbagai

ancaman maritim. Filipina juga sedang dalam proses membangun Coastwatch

Selatan, dengan mekanisme pengawasan dan responsif maritim yang menyeluruh

dan strategis di wilayah Filipina Selatan.118

Upaya lain yang dilakukan oleh Filipina adalah melakukan kerjasama

trilateral dengan negara tetangga yakni Indonesia dan Malaysia. Bentuk kerjasama

tersebut patroli bersama di wilayah maritim, pelatihan militer, serta membentuk

pusat komando militer, kesepakatan ini dimulai sejak 2016 hingga sekarang.119

Sedangakan kerjasama bilateral dengan negara lain yang berada di luar kawasan

117 Ibid. 118 Ibid. 119 Raymund Jose G. Quilop, Trilateral Cooperation by Indonesia, Malaysia and the Philippines:

Temper Expectations. Artikel dalam Global Asia. Diakses dari

http://globalasia.org/v13no1/feature/trilateral-co-operation-by-indonesia-malaysia-and-the-

philippines-temper-expectations_raymund-jose-g-quilop (12/03/2019. 13.04 WIB)

75

Asia Tenggara juga dilakukan oleh Filipina yakni dengan negara besar seperti

Amerika Serikat.

Upaya dalam bentuk kerjasama bilateral lebih diarahkan oleh Filipina

dalam aspek kerjasama keamanan wilayah maritim. Bentuk kerjasama tersebut

mencukup kontrol perbatasan, kerjasama anti penyeludupan, berbagi intelejen,

latihan bersama antar militer Filipina, pendidikan militer, serta pelatihan tempur

atau perang.120

Filipina telah melakukan upaya penjagaan wilayah maritim dari ancaman

perompakan dengan mengajak negara yang berdekatan langsung agar terlibat aktif

mengamankan wilayah perbatasan yang rawan perompakan. Selain itu juga

Filipina ikut serta dalam forum regional seperti ASEAN, dalam forum regional

Filipina lebih banyak menentang aksi kejahatan lintas negara, upaya ini merupakan

wujud komitmen dari Filipina dalam memberantas kasus perompakan di wilayah

maritim.121

Upaya lain juga diperlihatkan oleh Filipina dengan ikut terlibat dalam

Regional Cooperation against Armed Robbery and Piracy at Sea (ReCAAP),

terkhusus Filipina menjadi bagian pusat berbagi informasi bagi organisasi. Upaya

lain yang berkaitan dengan penerapan perjanjian internasional, Filipina telah

menerapkan peraturan dan prosedur untuk mengimplementasikan International

Ship and Port Facillity Security (ISPS) Code, beserta perjanjian lainnya yang

berhubungan dengan keamanan maritim.122

120 Mary Ann Palma, Op.Cit. 121 Ibid. 122 Ibid.