BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

Untuk mendukung pembuatan skripsi ini, maka perlu dikemukakan hal-hal

atau teori-teori yang berkaitan dengan permasalahan dan ruang lingkup

pembahasan sebagai landasan dalam pembuatan laporan ini.

A. Definisi Umum Reklame

Menurut kamus umum Bahasa Indonesia reklame adalah pemberitahuan

kepada umum tentang barang dagangan, dengan pujian atau gambar dan

sebagainya, dengan tujuan agar dagangan tersebut lebih laku. Pengertian

reklame menurut Peraturan Bupati nomer 36 tahun 2011 tentang dasar

pemungutan pajak reklame menyatakan bahwa, reklame adalah benda, alat,

perbuatan atau media yang menurut bentuk dan corak ragamnya untuk tujuan

komersial, dipergunakan untuk memperkenalkan, menganjurkan atau

memujikan suatu barang, jasa atau orang, ataupun untuk menarik perhatian

umum kepada suatu barang, jasa atau orang yang ditempatkan atau dapat

dilihat, dibaca, dan/atau didengar dari suatu tempat oleh umum kecuali yang

dilakukan oleh pemerintahan. Dari pengertian reklame diatas, maka definisi

izin reklame secara sederhana adalah izin yang dikeluarkan pemerintah daerah

untuk setiap pendirian reklame.

Reklame berasal dari bahasa Spanyol, kata RE yang artinya kembali atau

berulang-ulang dan CLOMOS yang artinya berseru. Jadi reklame adalah seruan

yang berulang-ulang atau kembali diserukan. Pengertian yang lebih luas soal

9

10

reklame adalah suatu karya seni rupa yang bertujuan untuk menginformasikan,

mengajak, menganjurkan atau menawarkan produk (suatu berupa barang atau

jasa) kepada konsumen dengan cara yang menarik, sehingga konsumen ingin

memiliki, menggunakan atau membelinya.

Perkembangan tekhnologi yang juga diikuti oleh perkembangan pada jenis

dan visual yang ditampilkan oleh papan reklame, reklame bukan lagi hanya

pengertian sederhana seperti spanduk kain dan sejenisnya. Dewasa ini kemajuan

dalam penyelenggaraan reklame banyak menggunakan media visual elektronik,

seperti layar LCD atau dalam pembahasan ini disebut reklame viedotron, juga

reklame yang sebelumnya memang belum ada dalam peraturan-peraturan

terdahulu, tentunya maka akan lebih banyak lagi perkembangan dari pengertian

reklame itu sendiri.

Di Indonesia terdapat kecenderungan membedakan reklame dan iklan

berdasarkan kategori penempatannya, sehingga reklame digunakan untuk

menyebutkan media periklanan luar ruangan, sedangkan iklan untuk

menyebutkan media periklanan dalam ruangan. Namun jika ditinjau dari

etimologinya, reklame dan iklan mempunyai makna yang setara atau sama. Iklan

dari kata i’lan dalam bahasa Arab berarti pengumuman atau pemberitahuan, dan

reklame berarti seruan yang berulang-ulang atau kembali diserukan, maka dapat

disimpulkan kedua istilah tersebut terkait dengan media periklanan ini

mengandung makna yang setara atau sama yaitu untuk kegiatan penyampaian atau

pemberitahuna informasi kepada masyarakat atau khalayak sasaran pesan

tersebut.

11

B. Reklame Menurut Para Ahli

Ada beberapa definisi reklame disini penulis akan menulis tentang definisi

rekalme yang diungkap oleh beberapa ahli.

1.) Menurut W.H van Baarle dan F.E Holannder, reklame adalah suatu

kekuatan yang menarik yang ditujukan kepada kelompok tertentu untuk

membelinya, hal ini dilaksanakan oleh produsen atau pedagang agar dengan

demikian dapat dipengaruhi penjual barang-barang atau jasa dengan cara

yang menguntungkan dirinya sendiri.1

2.) Sementara menurut Berhouwer menjelaskan bahwa reklame merupakan

setia pernyataan yang secara sadar ditujukan kepada publik dalam bentuk

apapun juga yang dilakukan oleh seorang peserta lalu lintas perdanganan,

yang diarahkan kearah sasaran memperbesar penjualan barang-barang atau

jasa yang dimasukkan, oleh pihak yang berkepentingan dalam perniagaan.2

3.) Lalu menurut Durianto reklame adalah sebuah proses komunikasi yang

memiliki tujuan untuk membujuk banyak orang untuk membeli,

menggunakan apa yang direklamekan dan menjadi senuah promosi yang

bisa meningkatkan daya beli orang orang pada produk tersebut3

C. Jenis-jenis Reklame

Jenis-jenis rekalme yang sering kita kenal, ada beberapa reklame yang biasa

digunakan untuk iklan karena rekalme tersebut dianggap dapat menarik banyak

minat terhadap produk yang diiklankan.

1http://www.landasanteori.com/2015/10/pengertian-reklame-definisi-jenis-macam.html (diunggah

pada november 2015) (diakses pada juni 2017) 2 http://www.landasanteori.com/2015/10/pengertian-reklame-definisi-jenis-macam.html (diunggah

pada november 2015) (diakses pada juni 2017) 3 http://www.pengertianmu.com/2016/10/pengertian-reklame-menurut-para-ahli.html (diunggah pada november 2016) diakses pada juni 2017)

12

1.)Billboard

Pengertian Billboard adalah bentuk promosi iklan luar ruang dan memiliki

ukuran yang cukup besar. Dalam arti yang sebenarnya billboard adalah bentuk

poster dengan ukuran besar dan diletakan tinggi ditempat tertentu yang ramai

dilalui orang. Billboard termasuk model reklame luar ruang yang paling

banyak digunakan.Perembangannya pun cukup pesat. Sekarang di zaman era

digital ini, billboard pun menggunakan tekhnologi baru sehingga muncullah

istilah yang disebut digital billboard. Kontruksi billboard bersifat permanen,

sebagaimana pemasangannya berdiri sendiri, menempel bangunan dengan

kontruksi tetap.

2.)Baliho

Selain billboard di Indonesia juga dikenal baliho, perbedaannya terletak

pada permanen atau tidaknya tempat billboard itu sendiri. Jika tempatnya

merupakan konstruksi sementara atau semi permanen maka billboard

tersebut disebut baliho. Baliho bahannya bisa berupa kayu, logam, kain,

fiberglas dan sebagainya. Isinya merupakan informasi jangka pendek

mengenai acara (event) tertentu atau kegiatan yang bersifat insidentil.

3.)Spanduk

Spanduk adalah jenis reklame visual yang terbuat dari kain yang

memanjang, dipasang melintang diatas jalan atau diantara dua tiang.

13

4.)Poster

Poster merupakan reklame berupa gambar dan tulisan pada selebaran kertas

dan ditempel di tempat-tempat umum.

5.)Plakat

Plakat memiliki bentuk yang hampir sama dengan poster, hanya ukurannya

yang lebih kecil dan biasanya ditempel di tembok atau di pohon-pohon di

tepi jalan.

6.)Mobile

Mobile merupakan reklame berbentuk media tiga dimensi yang dapat

bergerak. Baik bergerak sendiri karena ditiup angin atau dengan mesin

motor penggerak bertenaga listrik.

7.)Neonbox

Neon box adalah jenis reklame yang terbuat dari sinar lampu yang

tersusun bewarna- warni.

8.)Videotron

Videotron adalah full colours LED Display yang mampu menampilkan

teks, gambar atau video dan berbagai animasi dengan semua index warna.

9.)Megatron

Jika sebuah billboard mengikuti perkembangan era digital sudah

menampilkan elektronik berupa gambar bergerak-gerak, maka billboard

tersebut sudah termasuk media reklame modern yang disebut megatron.

14

D. Pengkategorian Reklame

Jenis atau macam-macam reklame merupakan wujudan dari reklame itu

sendiri. Jenis- jenis reklame dapat dikelompokkan menurut tujuan

pengadaannya, sifatnya, tempat pemasangannya dan medianya, dan berikut

kelompok macam-macam reklame.

1.) Menurut tujuan pengadaannya.

a.) Reklame nonkomersial, reklame nonkomersial adalah reklame yang dibuat

untuk kepentingan social, yaitu mengajak, menghimbau, menyampaikan

informasi kepada masyarakat agar bersedia mengikuti pesan yang

disampaikan. Reklame ini biasanya datang dari pemerintah pusat maupun

daerah

b.) Reklame komersial ,reklame komersial adalah reklame yang dibuat untuk

kepentingan bisnis. Tujuannya adalah agar mendapat keuntungan sebesar-

besarnya, biasanya datang dari perusahaan atau bahan usaha milik Negara

maupun swasta

2.) Menurut sifatnya yaitu.

a.) Reklame peringatan, reklame peringatan adalah jenis reklame yang

digunakan untukmengingatkan kepada masyarakat. Hal ini berkaitan

dengan kewajiban dari lembaga pemerintah

15

b.) Reklame permintaan atau ajakan, reklame permintaan atau ajakan

merupakan jenis reklame yang bernada meminta atau mengajak warga

masyarakat agar bersedia menerima ajakan, reklame ini biasa datang dari

pihak pemerintah, swadaya masyarakat, maupun swasta

c.) Reklame penerangan, reklame penerangan adalah reklame jenisn yang

informatif, itu berarti bersifat menyampaikan informasi kepada

masyarakat. Biasanya sering digunakan oleh pemerintah untuk

menyampaikan program-programnya

3.) Reklame menurut pemasangannya.

a.) Reklame luar ruang, reklame luar ruang merupakan reklame yang

operasinya diluar rumah atau gedung. Bentuk reklame luar ruang biasanya

lebih bebas dibandingkan reklame dalam ruang. Reklame jenis ini misalnya

papan nama, papan reklame, spanduk, pamflet dan LED

b.) Reklame dalam ruang, gambar reklame yang cocok dipasang didalam

ruangan (indoor) adalah gambar reklame yang berukuran kecil atau sedang

dengan bahan yang tidak perlu tahan oleh air dan matahari. Seperti reklame

yang terdapat didalam rumah atau gedung seperti di toko-toko, supermarket,

digedung bioskop, dan sebaliknya

4.) Menurut medianya.

a.) Reklame audio

Media yang digunakan adalah suara atau kode bunyi-bunyian tertentu, baik

16

dengan alat tertentu atau dengan vokal suara. Contohnya pada bentuk

reklame tradisional. Tetapi reklame audio modern sekarang sudah banyak

menggunakan yang melalui siaran radio.

b.) Reklame visual

Media yang digunakan adalah objek yang dapat dilihat mata dan gambar,

baik gambar diam maupun gambar yang bergerak (film).

c.) Reklame audio visual

Menggunakan media gabungan dari audio dan visual. Contohnya pada

bentuk reklame yang ditayangkan di televisi, slide atau vidio klip.

Penyampaian reklame ini dianggap paling berhasil karena menarik dan

lebih mudah dipahami.

Perkembangan teknologi sendiri juga diikuti oleh perkembangan pada jenis

dan visual yang ditampilkan oleh papan reklame, reklame bukan lagi hanya

dalam pengertian sederhana seperti spanduk ataupun sejenisnya. Namun

berkembang baik dalam ukuran maupun bentuk tampilan visualnya yang

mengikuti kemajuan tekhnologi itu sendiri. Sebagai media iklan yang ditampilkan

di area luar ruang outdoor advertising memiliki berbagai macam tipe,bentuk

yang jumlahnya sangat banyak dan beraneka ragam.

Contoh dari perkembangan teknologi yang juga berakibat pada perkembangan

visual reklame adalah sebagai berikut, Billboard, baliho, megatron, videotron,

neon box, pylon sign, spanduk banner, dll. Dari istilah dan nama diatas

17

sebenarnya memiliki fungsi yang sama sebagai alat propaganda promosi, hanya

dari segi bentuk kontruksi, dan visualnya saja yang memiliki perbedaan.

E. Pengertian umum pajak reklame

1.) Pajak reklame.

Pajak reklame adalah pajak atas penyelenggaraan reklame. Reklame adalah

benda, alat perbuatan, atau media yang menurut bentuk dan corak ragamnya

untuk tujuan komersial, dipergunaan untuk memperkenalkan, menganjurkan

atau memuji suatu barang, jasa atau orang, ataupun untuk mencari perhatian

umum kepada suatu barang, jasa atau orang yang ditempatkan atau dapat

dilihat, dibaca dan atau didengarkan dari suatu tempat umum kecuali yang

perlukan oleh pemerintah.

2.) Subyek pajak reklame

Subjek pajak reklame adalah orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan

atau melakukan pemesanan atau permohonan izin reklame.

3.) Objek pajak reklame

Objek pajak reklame adalah semua penyelenggaraan reklame yang meliputi:

a.) Reklame papan/billboard antara lain papan merk, neon sign/neon boks dan

baliho.

b.) Reklame megatron/videotron/large electronic display (LED).

c.) Reklame kain (spanduk).

d.) Reklame melekat (stiker);

e.) Reklame selebaran;

f.) Reklame berjalan (termasuk pada kendaraan );

18

g.) Reklame udara (balon udara);

h.) Reklame suara;

i.) Reklame film/slide;

j.) Reklame peraga.

Beberapa pengecualian yang tidak termasuk sebagai objek Pajak Reklame,

yaitu :

a.) Penyelenggaraan reklame melalui internet, televisi, radio, warta harian,

warta mingguan, warta bulanan, dan sejenisnya.

b.) Label atau merek produk yang melekat pada barang yang diperdagangkan,

yang berfungsi untuk membedakan dari produk sejenis lainnya.

c.) Nama pengenal usaha atau profesi yang dipasang melekat pada bangunan

tempat usaha atau profesi diselenggarakan sesuai ketentuan yang mengatur

nama pengenal atau profesi tersebut.

d.) Reklame yang diselenggarakan oleh pemerintah pusat atau pemerintah

daerah.

e.) Penyelenggaraan reklame lainnya yang ditetapkan dengan peraturan daerah,

misalnya penyelenggaraan reklame yang diadakan khusus untuk kegiatan

sosial, pendidikan, keagamaan, dan politik tanpa sponsor.

5.) Wajib pajak reklame.

Sedangkan Wajib Pajak Reklame adalah orang pribadi atau badan tersebut.

Apabila penyelenggaraan reklame dilaksanakan melalui pihak ketiga, misalnya

perusahaan jasa periklanan, pihak ketiga tersebut menjadi wajib Pajak

Reklame. Dalam menjalankan kewajiban perpajakan, wajib pajak dapat

19

diwakili oleh pihak tertentu yang dapat diperkenankan oleh undang-undang

dan peraturan daerah tentang Pajak Reklame. Wakil wajib pajak berrtanggung

jawab secara pribadi dan atau secara tanggung renteng atas pembayaran pajak

terutang. Selain itu, wajib pajak dapat menunjukan seorang kuasa dengan surat

kuasa khusus untuk menjalankan hak dan memenuhi kewajiban

perpajakannya.

Seperti yang telah dikutip diatas bahwa reklame non pajak salah satunya adalah

reklame milik pemerintah, di dalam aturan mainnya reklame pemerintah akan

disewakan kepada orang yang ingin memasang iklan produk atau jasa nya di

reklame milik pemerintah tersebut, sehingga pemerintah sebagai penyelenggara

reklame dalam hal ini,dan orang yang menyewa disebut pihak ketiga.

Orang yang menyewa reklame milik pemerintah dikenakan biaya yang telah

diatur dalam peraturan daerah kabupaten maupun propinsi masing-masing yang

berbeda perhitunganya di setiap daerah.

Hal ini juga yang membuat ketertarikan bagi masyarakat yang ingin

menyelenggarakan reklame sewaan, atau dalam artian orang yang membuat

sebuah papan reklame yang nanti isinya disewakan kepada orang lain yang

akan memasang iklan produk atau jasa yang ditawarkannya.

F. Dasar hukum pajak reklame

Pajak Reklame adalah pajak yang kewenangan memungutnya diberikan kepada

kota/kabupaten. Hal ini diatur di dalam Pasal 43 sampai dengan Pasal 51 UU

28/2009. Dalam undang-undang ini, besaran tarif, tata cara pembayaran dan

tempat pembayaran diatur di dalam Perda masing-masing daerah. Sehingga dari

20

pemaparan di atas, jelas bahwa kedudukan pajak daerah ini sangat jelas dan sah

berdasarkan undang-undang.

Pada dasarnya kewenangan pemerintah daerah, baik kota / kabupaten

maupun propinsi, untuk memungut biaya dari masyarakat diatur di dalam UU No.

28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Kedudukan dari

Undang-Undang ini adalah sebagai dasar bagi kewenangan daerah -sekaligus

membatasi kewenangan daerah-dalam memungut biaya dari masyarakat.

Sedangkan, besaran biaya dan tata cara teknis pemungutan di atur lebih lanjut

oleh Peraturan Daerah /Perda di daerah masing-masing.

Terdapat 2 (dua) jenis pungutan yang dapat dilakukan oleh pemerintah

daerah kepada masyarakat di dalam wilayah hukumnya. Pertama, pajak daerah.

Pajak daerah ialah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang

pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan

tidak mendapatkan imbalan secara langung dan digunakan untuk keperluan daerah

bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pada Pasal 2 UU 28/2009 secara

limitatif, tidak ada pajak lain yang dapat dikutip selain jenis pajak yang

disebutkan di dalam undang-undang ini.

Kedua, yakni retribusi. UU 28/2009 telah menentukan jenis dan klasifikasi

retribusi yang diwajibkan. Namun demikian, berbeda dengan pajak yang sifatnya

limitatif, berdasarkan Pasal 150 UU 28/2009 Pemda diberikan keleluasaan untuk

mengutip dan menambah jenis-jenis retribusi baru di luar dari retribusi yang telah

ditentukan di dalam undang-undang ini. Sehingga walaupun di dalam

21

undang-undang ini tidak disebutkan retribusi sewa tanah, namun Pemda dapat

membuat jenis retribusi sewa tanah di dalam Perda.

G. Pajak reklame bagi pendapatan asli daerah (PAD)

Perlu kita ketahui berdasarkan Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 tentang

perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah, pendapatan asli

daerah disefinisikan sebagai pendapatan yang diperolah daerah yang dipungut

berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Dari

pengertian Pendapatan Asli Daerah di atas, penjelasan masing-masing sumber

pendapatan asli daerah tersebut adalah sebagai berikut:

1.) Pajak Daerah

Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut Pajak, adalah kontribusi wajib

kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat

memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan

imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi

sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

2.) Retribusi Daerah

Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah pungutan

daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang

khusus disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk

kepentingan orang pribadi atau badan.

3.) Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan

22

Kekayaan negara yang dipisahkan adalah komponen kekayaan negara

yang pengelolaannya diserahkan kepada Badan Usaha Milik Negara atau

Badan Usaha Milik Daerah. Pengelolaan kekayaan negara yang

dipisahkan ini merupakan subbidang keuangan negara yang khusus ada

pada negara-negara nonpublik.

Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan merupakan bagian dari

PAD daerah tersebut, yang antara lain bersumber dari bagian laba dari perusahaan

daerah, bagian laba dari lembaga keuangan bank, bagian laba atas penyertaan

modal kepada badan usaha lainnya. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah

meliputi :

1.) Hasil penjualan kekayaan Daerah yang tidak dipisahkan;

2.) Jasa giro;

3.) Pendapatan bunga;

4.) Keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing;

dan Komisi, potongan, ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan

dan/atau pengadaan barang dan/atau jasa oleh Daerah.

Menurut Dr. Muhammad Fauzan pendapatan asli daerah adalah sebagai

sumber pembiayaan pemerintah daerah, PAD dapat dihasilkan melalui beberapa

sumber penerimaan terdiri dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil

perusahaan milik dan hasil pengelolaan kekayaan daerah lainnya yang dipisahkan,

dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah4.

“Sedangkan menurut Mardiasmo "Pendapatan Asli Daerah adalah

penerimaan yang diperoleh dari penerimaan sektor pajak daerah, retribusi daerah,

4 http://materipengetahuanumum.blogspot.co.id/2016/10/pengertian-pendapatan-asli-daerah.html

(diunggah pada november 2010) (diakses pada juli 2011)

23

hasil perusahaan milik daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang

dipisahkan, dan lain-lain pendapata asli daerah yang disahkan"5.

Dari berbagai pendapat mengenai PAD di atas dapat disimpulkan bahwa

Pendapatan Asli Daerah adalah penerimaan daerah yang sumbernya berasal dari

daerah itu sendiri berupa dana yang pemerolehannya dikelola oleh pemerintah

daerah beserta jajarannya dan telah diatur oleh peraturan perundang-undangan.

Dengan kata lain pendapatan asli daerah merupakan pendapatan yang diterima

oleh pemerintah daerah atas segala sumber-sumber atau potensi yang ada pada

daerah yang harus diolah oleh pemerintah daerah dida lam memperoleh

pendapatan daerah.

Dalam era otonomi daerah, Pemerintah Daerah dituntut aktif, kreatif dan

mampu menggali potensi yang dimiliki dalam meningkatkan Pendapatan Asli

Daerah (PAD) dalam pembiayaan penyelenggaraan pembangunan di

daerahnya.Salah satu upaya Pemerintah Daerah untuk meningkatkan penerimaan

keuangannya yaitu dengan pemungutan pajak daerah khususnya pajak reklame,

yang mana pajak reklame merupakan salah satu potensi terbesar yang harus di

berdayakan pada setiap daerah, termasuk juga di Kabupaten Bojonegoro.

Hal ini merupakan tugas pelaksanaan dan pengimplementasian peraturan

bupati nomer 36 tahun 2011 dalam perubahannya peraturan bupati nomer 36

jtahun 2014 tentang perizinan reklame dan perhitungan pajaknya, agar pengenaan

pajak reklame dapat berperan bagi penambahan pendapatan asli daerah di

5 http://materipengetahuanumum.blogspot.co.id/2016/10/pengertian-pendapatan-asli-daerah.html

(diunggah pada november 2010) (diakses pada juli 2011)

24

Kabupaten Bojonegoro. Dewasa ini reklame yang menjamur di kawasan

kecamatan kota Bojonegoro menjadi acuan bahwa sebenarnya pendapatan asli

daerah melalui pemungutan pajak reklame bisa sangat berpengaruh, itu juga yang

membuat penulis berpikir bahwa perizinan reklame sebenarnya adalah sebagai

pintu utama dalam efektifitas pemungutan pajak reklame.

Selain tugas pemerintah dalam penerapan perizinan penyelenggaraan

reklame guna menekan keefektifan penerapan pajak reklame di kabupaten

Bojonegoro, masyarakat pada umumnya juga berperan serta dalam pengawasan

penyelenggaraan rekame dengan melapor kepada pihak terkait apabila ada

reklame yang menurut masyarakat menyalahi aturan.

H. Perizinan Reklame Secara Umum

Dalam perizinan reklame kita harus megetahui apa itu perizinan, sebagaimana

yang kita ketahui sebelumnya pendirian reklame memerlukan izin kepada

pemerintah kabupaten dalam pendiriannya. Perizinan penyelenggaraan reklame di

Kabupaten Bojonegoro, tak banyak berbeda dengan daerah lainnya, perizinan

diawali dengan pengajuan penyelenggaraan reklame di dinas perizinan Kabupaten

bojonegoro, dan melengkapi seluruh administrasi yang telah ditentukan, kemudian

pelaksanaan survei lapangan dilakukan oleh petugas dari tim teknis perizinan

reklame Kabupaten Bojonegoro.

1.) Pengertian Perizinan

Di dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2008 tentang

Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Perizinan Terpadu di

25

Daerah bahwa izin diberikan sebagai dokumen yang dikeluarkan oleh

pemerintah berdasarkan peraturan daerah atau peraturan lain yang merupakan

bukti legalitas, menyatakan sah atau diperbolehkannya seseorang atau badan

untuk melakukan usaha atau kegiatan tertentu, sehingga pengertian izin dalam

hal ini berbentuk tertulis yakni berupa dokumen, tetapi pemberian izin secara

lisan tidak termasuk.

Mentatati perizinan juga merupakan tanda bahwa sebagai warga negara yang

baik harus memilki rasa bertanggung jawab atas aturan yang diundangkan oleh

pemerintahnya

“Menurut Sjahchran Basah izin adalah Perbuatan Hukum Administrasi Negara

bersegi satu yang mengaplikasikan peraturan dalam hal konkreto berdasarkan

persyaratan dan prosedur sebagaimana ditetapkan oleh ketentuan peraturan

perundang-undangan6”

Menurut E.Utrecht pembuat peraturan umumnya tidak melarang suatu

perbuatan,tetapi masih juga memperkenankannya asal saja diadakan secara

yang ditentukan untuk masing-masing hal konkret,maka keputusan

Administrasi Negara yang memperkenankan perbuatan tersebut bersifat suatu

izin7

”Menurut Bagir Manan Izin dalam arti luas berarti suatu persetujuan dari

penguasa berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk memperbolehkan

melakukan suatu tindakan atau perbuatan tertentu yang selama ini dilarang8”

6 http://specialpengetahuan.blogspot.co.id/2014/12/pengertian-perizinan-vergunning-menurut.html

(diunggah pada desember 2014) (diakses pada juli 2014) 7 http://specialpengetahuan.blogspot.co.id/2014/12/pengertian-perizinan-vergunning-menurut.html

(diunggah pada desember 2014) (diakses pada juli 2014) 8 http://www.negarahukum.com/hukum/pengertian-perizinan.html (diunggah pada juni 2014) (diakses pada juli 2014)

26

“Menurut Kranenburg-Veting Izin itu sebagai suatu perbuatan hukum yang

bersegi satu yang dilakukan oleh pemerintah, sedangkan konsesi adalah suatu

perbuatan hukum yang bersegi dua, yakni suatu perjanjian yang diadakan

antara yang memberi konsesi dan yang diberi konsesi9”

2.) Fungsi dan Tujuan Perizinan

Izin merupakan instrumen yuridis yang digunakan oleh pemerintah untuk

mempengaruhi para warga agar mau mengikuti cara yang dianjurkannya guna

mencapai suatu tujuan konkret. Sebagai suatu instrumen, izin berfungsi selaku

ujung tombak instrumen hukum sebagai pengarah, perekayasa, dan perancang

masyarakat yang adil dan makmur itu dijelmakan. Hal ini berarti lewat izin

dapat diketahui bagaimana gambaran masyarakat yang adil dan makmur itu

terwujud.

Persyaratan yang terkandung dalam izin merupakan pengendali dalam

memfungsikan izin itu sendiri. Karena dengan izin pemerintah dapat

melakukan pengendalian terhadap siapa saja yang meminta melakukan

pemohonan izin tersebut. Apabila dikatakan bahwa izin itu dapat difungsikan

sebagai instrumen pengendali dan instrumen untuk mewujudkan masyarakat

yang adil dan makmur, sebagaimana yang diamanatkan dalam alinea keempat

Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, penataan dan pengaturan izin ini

sudah semestinya harus dilakukan dengan sebaik-baiknya, berkenaan dengan

9 http://www.negarahukum.com/hukum/pengertian-perizinan.html (diunggah pada juni 2014)

(diakses pada juli 2014)

27

fungsi-fungsi hukum modern, izin dapat diletakkan dalam fungsi menertibkan

masyarakat.

Mengenai penegakannya, di Kabupaten Bojonegoro itu sendiri dilakukan

oleh beberapa instansi pemerintahan dan masing-masing memliki tugas dan

wewenangnya sendiri. Instansi yang berwenang tersebut adalah Kantor

Pelayanan Perizinan sebagai front office atau pengurusan administrasi, dari

ketentuan peraturan bupati nomer 36 tahun 2011 tentang penyelenggaraan

reklame dan perhitungan pajak reklame.Dinas Pekerjaan Umum dan

Perumahan sebagai instansi teknis yang mengurus mengenai reklame yang

berkonstruksi, Badan Pendapatan Daerah sebagai instansi yang berkaitan

pengurusan pajaknya

3.) Ketentuan umum perizinan reklame

Dalam hal ini badan perijinan bertanggung jawab terhadap proses pemberian

izin pemasangan reklame, dan atas dasar pertimbangan tim teknis perizinan

Kabupaten Bojonegoro. Untuk memperoleh izin pemasangan reklame yang

sebagaimana dimaksud, pemohon diwajibkan mengisi formulir pendaftaran

yang sudah disediakan terlebih dahulu, adapaun persyaratan yang harus

dilengkapi sebelum pemohon mengisi formulir adalah untuk reklame insidentil

adalah sebagai berikut :

a.) Surat permohonan

b.) foto copy KTP

28

c.) pernyataan pemohon ijin tentang kesanggupan memenuhi ketentuan

peraturan perundang undangan.

Sedangkan untuk izin pendirian reklame permanen persyaratan yang

dibutuhkan adalah sebagai berikut :

a.) Surat permohonan

b.) foto copy KTP

c.) Surat pernyataan/perijinan sewa apabila lahan tersebut bukan milik sendiri.

d.) IMB (izin mendirikan bangunan)

e.) Pernyataan pemohon ijin tentang kesanggupan memenuhi ketentuan

peraturan perundang undangan.

f.) Memberikan uang jaminan biaya penurunan/pembongkaran

Apabila pemohon telah memenuhi persyaratan pendirian reklame, maka

langkah selanjutnya adalah diadakannya pembahasan dan peninjauan ke

lapangan/lokasi tempat pendirian reklame oleh tim teknis perijinan reklame

Kabupaten Bojonegoro. Izin reklame tersebut berlaku paling lama 1 tahun

sejak SK ijin diterbitkan dan dapat diperpanjang lagi apabila telah habis masa

berlakunya, dan apabila seluruh persyaratan dan izin pendirian telah diberikan

maka akan diberi tanda/kode oleh pemerintah badan perijinan Kabupaten

Bojonegoro. Hal tersebut merupakan peraturan yang telah ditetapkan oleh

29

bupati yang dikutip pada peraturan bupati nomer 36 tahun 2011 dan

perubahanya pada peraturan bupati nomer 36 tahun 2014.

I. Pengawasan penyelenggaraan reklame

Pengawasan merupakan langkah akhir bagi terwujudnya sebuah penerapan atau

aturan yang telah diberlakukan, maka pengawasan bersifat wajib agar tidak

terjadinya penlanggaran atau ketidak selarasan implementasi terhadap sebuah

aturan yang berlaku.

1.) Pengertian pengawasan

Dalam kaitannya dengan pengertian pengawasan terdapat berbagai macam

pengertian. Pengertian pengawasan menurut beberapa ahli sebagai berikut:

a.) Lyndal F. urwick, pengawasan adalah upaya agar sesuatu dilaksanakan

sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan dan instruksi yang

dikeluarkan.

b.) Sondang Siagian, pengawasan adalah proses pengamatan pelaksanaan

seluruh kegiatan organisasi untuk menjamin agar semua pekerjaan yang

dilaksanakan sesuai dengan rencana yang telah ditemukan sebelumnya.

c.) George R Terry, pengawasan adalah proses penentuan apa yang harus

dicapai yaitu standar, apa yang sedang dilakukan, yaitu menilai

pelaksanaan dan bila perlu melakukan perbaikan-perbaikan sehingga

pelaksanaan sesuai dengan rencana yaitu selaras dengan standar.

30

d.) Stephen Robein, pengawasan adalah proses mengikuti perkembangan

kegiatan untuk menjamin (to ensure) jalannya pekerjaan dengan demikian,

dapat selesai secara sempurna (accomplished) sebagaimana yang

direncanakan sebelumnya dengan pengoreksian beberapa pemikiran yang

saling berhubungan.

e.) David granick, pengawasan pada dasarnya memiliki tiga fase yaitu; fase

legislatif, fase administratif, dan fase dukungan.

f.) Abdurrahman, menguraikan ada beberapa faktor yang membantu

pengawasan dan mencegah berbagai kasus penyelewengan serta

penyalahgunaan wewenang, yaitu filsafat yang dianut suatu bangsa tertentu,

agama yang mendasari seorang tersebut, kebijakan yang dijalankan,

anggaran pembiayaan yang mendukung, penempatan pegawai dan prosedur

kerjanya, serta kemantapan koordinasi dalam organisasi.

2.) Tujuan pengawasan

a.) Untuk mengetahui apakah sesuatu kegiatan berjalan sesuai dengan rencana

yang digariskan.

b.) Untuk mengetahui apakah segala sesuatu dilaksanakan dengan instruksi

serta asas-asas yang telah ditentukan.

c.) Untuk mengetahui kesulitan-kesulitan, kelemahan-kelemahan dalam

bekerja.

d.) Untuk mengetahui apakah kegiatan berjalan efisien.

31

e.) Untuk mencari jalan keluar, bila ternyata dijumpai kesulitan-kesulitan dan

kegagalan ke arah perbaikan.

Seperti yang telah penulis sebutkan bahwa pengawasan adalah langkah akhir

tujuan dari sebuah proses terwujudnya peraturan atau perundang-undangan yang

telah disahkan, kaitannya dengan penyelenggaraan reklame adalah bagaimana

pengawasan tersebut harus dilakukan baik oleh pemerintah maupun oleh

masyarakat itu sendiri. Dalam hal ini pemerintah sebagai pembuat peraturan

tidak boleh lepas tangan atas peraturan yang telah ia terbitkan, pemerintah

selaku penerbit peraturan harus senantiasa melakukan pengecekan terhadap alur

perizinan pendirian reklame dan penghitungan pemungutan pajaknya.

Masyarakat juga mempunyai peran serta dalam pengawasan penyelenggaraan

reklame, masyarakat dituntut pro aktif dalam pengawasan penyelenggaraan

reklame.

Reklame sebagai alat promosi produk atau jasa, sebenarnya adalah salah satu

sumber dari pendapatan asli daerah Kabupaten Bojonegoro, tinggal bagaimana

pemerintah menyikapi hal ini, apabila perizinan penyelenggaraan reklame

dilakukan dengan benar sesuai dengan peraturan bupati nomer 36 tahun 2011

dalam perubahannya pada peraturan bupati nomer 36 tahun 2014 maka dapat

dikatan langkah-langkah pembenahan selanjutnya sudah bisa mengikuti.