7

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Penelitian yang ditulis Hernawati tentang “Upaya Meningkatkan

Kesejahteraan Masyarakat Melalui Penyuluhan Program Keluarga Berencana”

dalam penelitian mendiskripsikan tentang masih kurang teraturnya pelakasanaan

penyuluhan program KB, dan masih banyaknya masyarakat yang berpikiran

negatif terhadap program KB, hal ini tentu saja menjadi tugas penting bagi semua

pihak untuk mensukseskan program KB agar mampu mengatasi permasalahan

yang sedang dihadapi yaitu tidak teraturnya laju pertumbuhan penduduk sehingga

mengakibatkan rendahnya kesejahteraan masyarakat.

Penelitian yang ditulis Slamet Makmur dengan judul “ Pelaksanaan

Keluarga Berencana (KB) Terhadap tingkat kesejahteraan Keluarga”. Penelitian

ini menunjukkan bahwa kepadatan penduduk yang tidak merata, menyebabkan

terjadinya ketimpangan sosial dan tingkat kesejahteraan. Dengan hanya memiliki

dua anak saja, diharapakan beban keluarga berkurang, sehingga dapat

meningkatkan kesejahteraan keluarga.

Utari (2005) melakukan penelitian dengan judul “Pengaruh pemberian

Motivasi Terhadap Kepuasan Kerja Karyawan Pada Dinas Pasar Kota

Malang”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh motivasi dan

kemampuan terhadap kinerja pegawai dinas pasar Kota Malang. Alat uji statistik

yang digunakan untuk menganalisis data dalam penelitian ini adalah regresi linier

berganda dengan kuantitatif dengan uji hipotesis uji T dan uji F. Hasil penelitian

8

menunjukkan bahwa pemberian motivasi mempunyai pengaruh kepada kepuasan

kerja.

Berdasarkan hasil dari penelitian dari variabel yang telah dianalisis bahwa

tingkat pendidikan angkatan kerja, peranan pertanian dalam penyerapan tenaga

kerja, dan peranan pertanian sebagai mata pencaharian rumah tangga berpengaruh

nyata terhadap keputusan petani menjual lahan.

Persamaan penelitian sekarang dengan peneliti-peneliti terdahulu yaitu

pada peneliti pertama dan kedua sama-sama menggunakan objek tentang keluarga

berencana, sedangkan peneliti ketiga sama-sama menggunakan alat analisis

regresi.

Perbedaan penelitian sekarang dengan peneliti-peneliti terdahulu adalah

pada studi kasus, peneliti pertama menggunakan studi kasus di Desa Cibokor

Kecamatan Cibeber Kabupaten Cianjur dan peneliti kedua Kelurahan Kradenan

Kecamatan Pekalongan Selatan, peneliti ketiga Pengaruh pemberian Motivasi

Terhadap Kepuasan Kerja Karyawan Pada Dinas Pasar Kota Malang sedangkan

penelitian sekarang menggunakan studi kasus di Desa Pamotan Kecamatan

Dampit Kabupaten Malang.

Para keluarga pra sejahtera, yaitu keluarga itu belum dapat memenuhi

kebutuhan dasar minimumnya, dan keluarga sejahtera I yaitu keluarga itu sudah

dapat memenuhi kebutuhan dasar minimumnya dalam hal sandang, papan, pangan

dan pelayanan kesehatan yang sangat dasar.Pelaksanaan pembangunan Keluarga

Sejahtera di desa bertujuan untuk meningkatkan kualitas keluarga sesuai dengan

tahapan keluarga sejahtera, terutama keluarga pra sejahtera dan keluarga sejahtera

9

I yang masih dalam keadaan belum atau sebatas dapat memnuhi kebutuhan fisik

misalnya, agar mereka dapat melepaskan diri dari keterbelakangan sosial dan

ekonomi. Karena itulah kondisi mereka sekarang adalah dalam keadaan miskin.

Kondisi – kondisi inilah yang menyebabkan keluarga – keluarga tersebut tidak

mungkin berperan secara optimal dalam pembangunan sebagaimana yang

diharapkan.

B. Landasan Teori

1. Definisi Kesejahteraan

Definisi dari Teori Kesejahteraan yaitu : suatu kondisi dimana sebuah

keluarga telah mampu untuk memenuhi jasmaniah (materiil) maupun kebutuhan

batiniah (spiritual).

Status kesejahteraan dapat diukur berdasarkan proporsi pengeluaran rumah

tangga (Bappenas, 2000). Rumah tangga dapat dikategorikan sejahtera apabila

proporsi pengeluaran untuk kebutuhan pokok sebanding atau lebih rendah dari

proporsi pengeluaran untuk kebutuhan bukan pokok. Sebaliknya rumah tangga

pengeluaran untuk kebutuhan pokok lebih besar dibandingkan dengan

pengeluaran untuk kebutuhan bukan pokok.

Tugas dan misi gerakan Keluarga Berencana Nasional adalah

memantapkan landasan penerimaan Norma Keluarga Kecil yang bahagia dan

sejahtera, dan usaha memperkuat dukungan institusi masyarakat terutama

ditingkat pedesaan kebawah sebagai pendukung kekuatan gerakan Pembangunan

Keluarga Sejahtera. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1992 berikut PP Nomor 21

Tahun 1994 tentang Penyelenggaraan Pembangunan Keluarga Sejahtera

10

memberikan arah pembangunan yang makin dinamis dan menjamin pendekatan

yang selama ini telah kita kerjakan dengan baik. Dengan demikian keluarga

menjadi titik sentral dari konsep pembangunan sumber daya manusia yang

berkualitas, tangguh, maju dan mandiri.

Pembangunan keluarga sejahtera yang dilakukan diharapkan agar setiap

keluarga memiliki sikap, tekad dan semangat kemandirian serta ketahanan yang

tinggi dan memiliki kemampuan fisik materiil, psikis, mental spiritual guna

mengembangkan diri dan keluarganya untuk hidup layak dan harmonis dalam

memenuhi kesejahteraan lahir dan kebahagiaan batin.

Untuk mewujudkan kemandirian keluarga perlu ditopang paling sedikit

oleh dua tiang utama yaitu keluarga kecil agar bebannya tidak terlalu berat dan

keluarga sejahtera dengan kekuatan ekonomi. Keluarga kecil dapat terwujud

apabila fungsi reproduksinya dapat mewujudkan reproduksi yang sejahtera, disisi

lain keluarga sejahtera dengan kekuatan ekonomi dapat terwujud apabila fungsi

ekonomi, fungsi sosialisasi dan pendidikan serta fungsi pembinaan lingkungan

yang bersih, tertib dalam suasana etos kerja yang tinggi dapat tercipta dengan

baik.

Menurut BKKBN, dalam pendataan yang akan datang Indikator Keluarga

akan diklasifikasi menurut kelompok sebagai berikut :

1. Keluarga Pra Sejahtera, yaitu kalau keluarga itu belum dapat memenuhi

kebutuhan dasar minimumnya.

a. Indikator Ekonomi :

Makan dua kali atau lebih sehari

11

Memiliki pakaian yang berbeda untuk aktivitas (di rumah bekerja,sekolah dan

bepergian).

Bagian terluas lantai rumah bukan dari tanah.

b. Indikator Non-Ekonomi :

Melaksanakan ibadah

Bila anak sakit dibawa ke sarana kesehatan

2. Keluarga Sejahtera I, yaitu kalau keluarga itu sudah dapat memenuhi

kebutuhan dasar minimumnya dalam hal sandang, papan, pangan dan

pelayanan kesehatan yang sangat dasar.

a. Indikator Ekonomi :

Paling kurang sekali seminggu keluarga makan daging atau ikan atau telor

Setahun terakhir seluruh anggota keluarga memperoleh paling kurang satu stel

pakaian baru.

Luas lantai rumah paling kurang 8m untuk tiap penghuni

b. Indikator Non-Eekonomi :

Ibadah teratur

Sehat tiga bulan terakhir

Punya penghasilan tetap

Usia 10-60 tahun dapat baca tulis hurup

Usia 6-15 tahun bersekolah

Anak lebih dari 2 orang, ber-KB

3. Keluarga Sejahtera II, yaitu kalau keluarga itu selain dapat memenuhi

kebutuhan dasar minimunya, juga dapat pula memenuhi kebutuhan sosial

12

psikologisnya, akan tetapi belum dapat memenuhi kebutuhan

pengembangannya.

a. Indikator :

Memiliki tabungan keluarga

Makan bersama sambil berkomunikasi

Mengikuti kegiatan masyarakat

Rekreasi bersama (6 bulan sekali)

Meningkatkan pengetahuan agama

Memperoleh berita dari surat kabar, radio, TV, dan majalah menggunakan

sarana transporstasi.

4. Keluarga Sejahtera III, yaitu keluarga yang telah dapat memenuhi kebutuhan

dasar minimum, kebutuhan sosial psikologisnya, dan sekaligus dapat

memenuhi kebutuhan pengembangannya, tetapi belum aktif menyumbangkan

dan belum aktif giat dalam usaha kemasyarakatan dalam lingkungan desa atau

wilayahnya.

a. Sudah memenuhi Indikator :

Memiliki tabungan kelurga

Makan bersama sambil berkomunikasi

Mengikuti kegiatan masyarakat

Rekreasi bersama (6 bulan sekali)

Meningkatkan pengetahuan agama

Memperoleh berita dari surat kabar, radio, TV, dan majalah

Menggunakan sarana transporstasi

13

b. Belum memenuhi Indikator :

Aktif memberikan sumbangan material secara teratur

Aktif sebagai pengurus organisasi kemasyarakatan.

Berdasarkan indikator BKKBN, kesejahteraan keluarga dipengaruhi oleh

variabel demografi (jumlah anggota dan usia), sosial (pendidikan kepala

keluarga), ekonomi (pekerjaan, kepemilikan aset, dan tabungan), manajemen

sumberdaya keluarga dan lokasi tempat tinggal. Dalam penelitian ini untuk

mengukur tingkat kesejahteraan keluarga, peneliti menggunakan tahapan keluarga

sejahtera yang telah dipaparkan. Pembangunan ekonomi keluarga mendapat

penekanan yang utama karena akan mendukung keberhasilan aktivitas lainnya.

Dengan menurunnya tingkat kemiskinan yang disertai membaiknya kualitas

masyarakat, keluarga dan penduduk yang ditandai dengan tingginya partisipasi

masyarakat, makin lincahnya keluarga indonesia untuk mobilitas sebagai hasil

yang positif bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Untuk dapat memahami lebih mendasar tentang pembangunan Keluarga

Sejahtera, berikut ini akan diuraikan beberapa pengertian sesuai dengan Undang-

Undang Nomor 10 Tahun 1992 dan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1994

yaitu :

a. Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami-istri,

atau suami istri dan anaknya, atau ayah dan anaknya, atau ibu dan anaknya.

b. Keluarga Berencana adalah upaya peningkatan kepedulian dan peran serta

masyarakat melalui pendewasaan usia perkawinan, pengaturan kelahiran,

14

pembinaan ketahanan keluarga, peningkatan kesejahteraan keluarga untuk

mewujudkan keluarga kecil, bahgia dan sejahtera.

c. Keluarga sejahtera adalah keluarga yang di bentuk berdasrakan atas

perkawinan yang sah, mampu memenuhi kebutuhan hidup spiritual dan

materiil yang layak, bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, memiliki

hubungan yang serasi, selaras dan seimbang antar anggota dan antar keluarga

dengan masyarakat dan lingkungannya.

d. Kualitas keluarga adalah kondisi keluarga yang mencakup aspek pendidikan,

kesehatan, ekonomi, sosial budaya, kemandirian keluarga, dan mental spiritual

serta nilai-nilai agama yang merupakan dasar untuk mencapai keluarga

sejahtera.

e. Ketahanan keluarga adalah kondisi dinamik suatu keluarga yang memiliki

keuletan dan ketangguhan serta mengandung kemampuan fisik-material dan

psikis-mental spiritual guna hidup mamdiri dan mengembangkan diri dan

keluarganya untuk hidup harmonis dalam meningkatkan kesejahteraan lahir

dan kebahgiaan batin.

f. Kemandirian keluarga adalah sikap mental dalam hal berupaya meningkatkan

kepedulian masyarakat dalam pembangunan, mendewasakan usia perkawinan,

membina dan meningkatkan ketahanan keluarga, mengatur kelahiran dan

mengembangkan kualitas dan kesejahteraan keluarga, berdasarkan kesadaran

dan tanggung jawab.

Dengan demikian gerakan Pembangunan Keluarga Berencana diarahkan

pada pengembangan kualitas keluarga melalui upaya Keluarga Berencana dalam

15

rangka membudayakan norma keluarga kecil, bahagia, dan sejahtera yang

diselenggarakan secara menyeluruh dan terpadu oleh pemerintah, masyarakat dan

keluarga.

Keluarga Sejahtera adalah keluarga yang dibentuk berdasarkan atas

perkawinan yang sah, mampu memenuhi kebutuhan hidup spiritual dan materiil

yang layak,bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, memiliki hubungan yang

serasi, selaras dan seimbang antar anggota dan antar keluarga dengan masyarakat

dan lingkungan. (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 52 tahun 2009).

Faktor‐ Faktor dominan tersebut terdiri dari (1) pemenuhan kebutuhan

dasar; (2) pemenuhan kebutuhan psikologi (3) kebutuhan pengembangan dan (4)

kebutuhan aktualisasi diri dalam berkontribusi bagi masyarakat di lingkungannya.

Dalam hal ini, kelompok yang dikategorikan penduduk miskin oleh BKKBN

adalah Keluarga Pra sejahtera (KPS) dan Keluarga Sejahtera I (KS-I).

Biro Pusat Statistik Indonesia (2000) menerangkan bahwa guna melihat

tingkat kesejahteraan rumah tangga suatu wilayah ada beberapa indikator yang

dapat dijadikan ukuruan, antara lain adalah :

a. Tingkat pendapatan keluarga

b. Komposisi pengeluaran rumah tangga dengan membandingkan pengeluaran

untuk pangan dengan non-pangan

c. Tingkat pendidikan keluarga

d. Tingkat kesehatan keluarga, dan

e. Kondisi perumahan serta fasilitas yang dimiliki dalam rumah tangga.

16

Pembangunan keluarga sejahtera merupakan upaya menyeluruh dan

terpadu yang dilakukan oleh pemerintah, masyarakat, dan keluarga untuk

meningkatkan kualitas keluarga agar dapat melaksanakan fungsinya secara

optimal. Fungsi-fungsi tersebut adalah fungsi keagamaan, fungsi sosial buadaya,

fungsi cinta kasih, fungsi melindungi, fungsi reproduksi, fungsi sosialisasi dan

pendidikan, fungsi ekonomi, fungsi pembinaan lingkungan. (Mongid, 1996)

Pembangunan ekonomi keluarga mendapat penekanan yang utama karena

akan mendukung keberhasilan aktivitas lainnya. Dengan menurunnya tingkat

kemiskinan yang disertai membaiknya kualitas masyarakat, makin lincahnya

keluarga Indonesia untuk mobilitas sebagai hasil yang positif bagi peningkatan

kesejahteraan masyarakat.

Dilihat dari berbagai sisi dan dimensi manapun setiap keluarga, yang

terpenting agar kedelapan (8) fungsi keluarga dapat berperan dengan baik di setiap

keluarga Indonesia.

Menurut BKKBN (1992) adapun kedelapan fungsi-fungsi dari keluarga

tersebut adalah sebagai berikut

1. Fungsi keagamaan, diarahkan untuk mendorong keluarga sebagai wahana

pembangunan insan-insan yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang

Maha Esa, bermoral, berakhlak dan berbudi pekerti luhur sesuai dengan ajaran

agamanya. Untuk menanamkan bahwa ada kekuatan lain yang mengatur

kehidupan ini dan ada kehidupan lain setelah di dunia ini.

17

2. Fungsi sosial budaya, diarahkan untuk mendorong keluarga sebagai wahana

menanamkan nilai-nilai luhur budaya bangsa yang menjunjung tinggi harkat

dan martabat manusia sesuai dengan falsafah Pancasila dan UUD 1945.

3. Fungsi cinta kasih, diarahkan untuk mendorong keluarga sebagai wahana untuk

menumbuhkan dan membina rasa cinta dan kasih sayang antar sesama anggota

keluarga, antara keluarga dengan masyarakat dan lingkungannya.

4. Fungsi melindungi, diarahkan untuk mendorong keluarga sebagai wahana

tempat memperoleh rasa aman, nyaman, damai dan tentram bagi seluruh

anggota keluarga sehingga terpenuhi kebahagiaan batin.

5. Fungsi reproduksi, diarahkan untuk meneruskan keturunan, memelihara dan

membesarkan anak, memelihara dan merawat anggota keluarga

6. Fungsi sosialisasi dan pendidikan, diarahkan untuk mendidik anak sesuai

dengan tingkat perkembangannya, menyekolahkan anak, bagaimana keluarga

mempersiapkan anak menjadi anggota masyarakat yang baik bagi anak, agar

dapat menjadi manusia yang sehat, tangguh, maju dan mandiri sesuai dengan

tuntutan kebutuhan pembangunan yang semakin tinggi.

7. Fungsi ekonomi, diarahkan untuk mencari sumber-sumber penghasilan untuk

memenuhi kebutuhan keluarga, pengaturan penggunaan penghasilan keluarga

untuk memenuhi kebutuhan keluarga, menabung untuk memenuhi kebutuhan

keluarga di masa datang

8. Fungsi pembinaan lingkungan, diarahkan untuk mendorong keluarga sebagai

wahana yang mampu membina kehidupan yang harmonis dengan lingkungan

sosial kemasyarakatan dan dengan alam sekitarnya.

18

2. Sasaran Pembangunan Keluarga Sejahtera

Kesejahteraan adalah hal atau keadaan sejahtera, aman, selamat, dan

tentram. Keluarga Sejahtera adalah Keluarga yang dibentuk berdasarkan

perkawinan yang sah, mampu memenuhi kebutuhan hidup spiritual dan materi

yang layak, bertaqwa kepada Tuhan Yang /maha Esa, memiliki hubungan yang

selaras, serasi, dan seimbang antar anggota dan antar keluarga dengan masyarakat

dan lingkungan (BKKBN,1994:5).

Kesejahteraan keluarga tidak hanya menyangkut kemakmuran saja,

melainkan juga harus secara keseluruhan sesuai dengan ketentraman yang berarti

dengan kemampuan itulah dapat menuju keselamatan dan ketentraman hidup.

3. Faktor – Faktor yang mempengaruhi kesejahteraan

Berikut merupakan faktor-faktor yang mempengaruhi kesejahteraan yaitu :

1. Faktor intern keluarga

a. Jumlah anggota keluarga

Pada zaman seperti sekarang ini tuntutan keluarga semakin meningkat

tidak hanya cukup dengan kebutuhan primer (sandang, pangan, papan,

pendidikan, dan saran pendidikan) tetapi kebutuhan lainya seperti hiburan,

rekreasi, sarana ibadah, saran untuk transportasi dan lingkungan yang serasi.

Kebutuhan diatas akan lebih memungkinkan dapat terpenuhi jika jumlah anggota

dalam keluarga sejumlah kecil.

b. Tempat tinggal

Suasana tempat tinggal sangat mempengaruhi kesejahteraan keluarga.

Keadaan tempat tinggal yang diatur sesuai dengan selera keindahan penghuninya,

19

akan lebih menimbulkan suasana yang tenang dan mengembirakan serta

menyejukan hati. Sebaliknya tempat tinggal yang tidak teratur, tidak jarang

meninbulkan kebosanan untuk menempati. Kadang-kadang sering terjadi

ketegangan antara anggota keluarga yang disebabkan kekacauan pikiran karena

tidak memperoleh rasa nyaman dan tentram akibat tidak teraturnya sasaran dan

keadaan tempat tinggal.

c. Keadaan sosial ekonomi keluarga.

Untuk mendapatkan kesejahteraan kelurga alasan yang paling kuat adalah

keadaan sosial dalam keluarga. Keadaan sosial dalam keluarga dapat dikatakan

baik atau harmonis, bilamana ada hubungan yang baik dan benar-benar didasari

ketulusan hati dan rasa kasih sayang antara anggota keluarga.manifestasi daripada

hubungan yang benar-benar didasari ketulusan hati dan rasa penuh kasih sayang,

nampak dengan adanya saling hormat, menghormati, toleransi, bantu-membantu

dan saling mempercayai.

d. Keadaan ekonomi keluarga.

Ekonomi dalam keluarga meliputi keuangan dan sumber-sumber yang

dapat meningkatkan taraf hidup anggota kelurga makin terang pula cahaya

kehidupan keluarga. (BKKBN, 1994 : 18-21). Jadi semakin banyak sumber-

sumber keuangan / pendapatan yang diterima, maka akan meningkatkan taraf

hidup keluarga. Adapun sumber-sumber keuangan/ pendapatan dapat diperoleh

dari menyewakan tanah, pekerjaan lain diluar berdagang.

2. Faktor ekstern

20

Kesejahteraan keluarga perlu dipelihara dan terus dikembangan agar

terjadinya kegoncangan dan ketegangan jiwa diantara anggota keluarga perlu di

hindarkan, karena hal ini dapat menggagu ketentraman dan kenyamanan

kehidupan dan kesejahteraan keluarga.

Faktor yang dapat mengakibatkan kegoncangan jiwa dan ketentraman

batin anggota keluarga yang datangnya dari luar lingkungan keluarga antara lain:

a. Faktor manusia: iri hati, dan fitnah, ancaman fisik, pelanggaran norma.

b. Faktor alam: bahaya alam, kerusuhan dan berbagai macam virus penyakit.

c. Faktor ekonomi negara : pendapatan tiap penduduk atau income perkapita,

Inflasi.

4. Visi dan Misi Keluarga Berencana

BKKBN sebagai institusi yang selama ini mengemban tugas

menyukseskan program KB di Indonesia telah merevitalisasi visi dan misinya.

Visi BKKBN sekarang ini adalah “Penduduk Seimbang 2015” dengan misi

“Mewujudkan Pembangunanyang Berwawasan Kependudukan dan Mewujudkan

Keluarga Kecil Bahagia Sejahtera” menggantikan visi sebelumnya “Seluruh

Keluarga Ikut KB” dan misi mewujudkan Keluarga Kecil Bahagia Sejahtera”.

(BKKBN, 2010).

Revitalisasi visi dan misi BKKBN ini setidaknya mempertimbangkan dua

hal. Pertama, pasca disahkannya UU No 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan

Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, BKKBN tidak lagi diamanatkan

sebagai lembaga yang menangani KB semata, tetapi juga menangani masalah

kependudukan.

21

Dengan demikian, menurut UU tersebut, BKKBN bukan lagi Badan

Koordinasi Keluarga Berencana Nasional tetapi menjadi Badan Kependudukan

dan Keluarga Berencana Nasional yang mengemban dua tugas sekaligus. Kedua,

Tahun 2010 adalah tahun pertama untuk menjabarkan dan melaksanakan berbagai

rencana strategis, rencana aksi, dan program-program pemerintah yang telah

tertuang dalam RPJMN dan telah pula dijabarkan dalam Rencana Strategis

(Renstra) BKKBN Tahun 2010-2014.

5. Kesejahteraan Keluarga

Keluarga merupakan bagian dari sistem dan berinteraksi dengan beragam

lingkungan (Sunarti 2007), artinya keluarga akan mempengaruhi dan dipengaruhi

oleh lingkungan. Peristiwa-peristiwa yang terjadi akan berpengaruh pada kualitas

kehidupan keluarga, atau dikenal dengan istilah kesejahteraan keluarga.

Kesejahteraan keluarga adalah terciptanya suatu keadaan yang harmonis dan

terpenuhinya kebutuhan jasmani serta sosial bagi anggota keluarga, tanpa

mengalami hambatan-hambatan yang serius di dalam lingkungan keluarga,

dan dalam menghadapi masalah-masalah keluarga akan mudah untuk di atasi

secara bersama oleh anggota keluarga, (Soetjipto 1992; Iskandar 2007),

sehingga standar kehidupan keluarga dapat terwujud (Soetjipto 1992).

Kesejahteraan merupakan sejumlah kepuasan yang diperoleh seseorang dari

mengonsumsi pendapatan yang diterima (Rambe 2004), namun tingkatan dari

kesejahteraan itu sendiri merupakan sesuatu yang bersifat relatif (Rambe 2004;

Sumarti 1999) yang dibentuk masyarakat melalui interaksi sosial (sumarti 1999).

Lee dan Hanna (1990) dalam Iskandar (2007) mendefinisikan kesejahteraan

22

sebagai total dari net worth (kekayaan bersih) dan human capital wealth

(kesejahteraan sumberdaya manusia). Manfaat yang diperoleh merupakan nilai

atas aset yang dimiliki dikurangi hutang (liabilitas). Sedangkan kesejahteraan

SDM dapat diduga melalui pendapatan yang dihasilkan oleh SDM (human capital

income) yang ada saat ini, atau dihitung dari nilai pendapatan non aset.

Menetapkan indikator kesejahteraan keluarga serta cara pengukurannya

merupakan hal yang sulit untuk dirumuskan secara tuntas. Hal ini disebabkan

karena permasalahan keluarga sejahtera bukan hanya menyangkut satu bidang

saja, tetapi menyangkaut berbagai bidang kehidupan yang sangat kompleks. Oleh

karena itu, diperlukan pengetahuan pendekatan integrasi berbagai bidang disiplin

ilmu dan atau melalui pengalaman empirik berbagai kasus untuk dapat

menemukan indikator keluarga sejahtera yang berlaku umum dan spesifik

(Prabawa 1998). Pedekatan yang digunakan untuk mengukur tingkat

kesejahteraan keluarga yaitu berdasarkan pendekatan objektif dan subyektif.

Kesejahteraan Obyektif

Pendekatan obyektif diturunkan dari data kuantitatif diperoleh dari angka-angka

yang langsung dihitung dari aspek yang ditelaah. Pendekatan obyektif atau yang

dikenal dengan istilah kesejahteraan obyektif melihat bahwa tingkat kesejahteraan

individu atau kelompok masyarakat hanya diukur secara rata-rata dengan patokan

tertentu baik ukuran ekonomi, sosial,maupun ukuran lainnya. Dengan kata lain

tingkat kesejahteraan masyarakat diukur dengan pendekatan baku (tingkat

kesejahteraan semua masyarakat dianggap sama). Ukuran yang sering digunakan

yaitu terminologi uang, pemilikan akan tanah, pengetahuan, energi, keamanan,

23

dan lain-lain. Pendekatan ini disebut sebagai pendekatan konvensional untuk

kepentingan politik karena pengukurannya sangat praktis dan mudah dilakukan,

namun sedikit sekali menyentuh kebutuhan masyarakat yang sebenarnya

(Santamarina et. al diacu dalam suandi 2005). Untuk menentukan suatu keluarga

sudah digolongkan sejahtera atau belum tentunya diperlukan ukuran pendapatan

yang biasa disebut juga garis kemiskinan. Garis kemiskinan diartikan sebagai

tingkat pendapatan yang layak untuk memenuhi kebutuhan dasar minimum. Suatu

keluarga yang berpendapatan di bawah garis kemiskinan, tentunya tidak dapat

memenuhi semua kebutuhan secara material. Tingkat kesejahteraan masyarakat

juga dapat terlihat dari tingkat kesehatan masyarakat. Penduduk yang mengalami

gangguan kesehatan selama sebulan dipandang sebagai salah satu indikasi

ketidaksejahteraan masyarakat yang bersangkutan. Tingkat pendidikan

masyarakat juga sebagai salah satu indikator kesejahteraan rakyat. Ukuran yang

sangat mendasar adalah kemampuan baca tulis penduduk dewasa. Selain itu rata-

rata lama sekolah penduduk juga menjadi indikator kesejahteraan rakyat. Tingkat

partisipasi angkatan kerja (usia 15-64 tahun) adalah proporsi penduduk usia kerja

yang termasuk ke dalam angkatan kerja, yakni mereka yang bekerja dan mencari

pekerjaan. Pekerjaan merupakan salah satu aspek penting dalam mencapai

kepuasan individu dan memenuhi perekonmian rumah tangga dan kesejahteraan

keluarga. taraf dan pola konsumsi masyarakat juga dijadikan indikasi untuk

melihat tingkat kemiskinan keluarga. Berbagai indikator yang digunakan untuk

mengetahui taraf dan pola konsumsi adalah:

1) tingkat pendapatan

24

2) pengeluaran pangan dan non pangan

Penduduk miskin ditafsirkan sebagai penduduk yang pendapatannya

(didekati dengan pengeluaran) lebih kecil dari pendapatan yang dibutuhkan untuk

hidup secara layak. Kebutuhan tersebut diterjemahkan sebagai jumlah rupiah yang

dapat memenuhi kebutuhan konsumsi makanan setara 2100 kalori sehari,

perumahan, pakaian, kesehatan, dan pendidikan (Badan Pusat Statistik 2006).

Badan Pusat Statistik (2001) diacu dalam Rambe (2004) mengemukakan bahwa

dimensi kesejahteraan rakyat disadari sangat luas dan kompleks sehingga suatu

taraf kesejahteraan rakyat hanya dapat terlihat jika dilihat dari aspek tertentu.

Aspek spesifik yang dapat dijadikan indikator untuk mengamati kesejahteraan

rakyat yaitu: kependudukan, kesehatan, Pendidikan, meliputi kemampuan baca

tulis, tingkat partisipasi sekolah, dan fasilitas pendidikan, ketenagakerjaan, taraf

dan pola konsumsi, perumahan dan lingkungan, dan kondisi sosial budaya.

Pengukuran kesejahteraan Berdasarkan Kriteria BPS

Sejarah, pendekatan, dan teknis pengukuran kemiskinan disadur dari BPS (2004).

Badan Pusat Statistik Pertama kali melakukan perhitungan jumlah penduduk dan

persentase penduduk miskin. Pendekatan yang sama dilakukan BPS sejak pertama

kali hingga saat ini dalam metode perhitungan penduduk miskin yaitu

menggunakan pendekatan pemenuhan kebutuhan dasar (basic needs). Dengan

pendekatan ini kemiskinan dikonseptualisasikan sebagai ketidakmampuan dalam

dalam memenuhi kebutuhan dasar. Dengan kata lain, kemiskinan dipandang

sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan makanan

maupun non-makanan yang bersifat mendasar.

25

Pengukuran Kesejahteraan Berdasarkan Kriteria BKKBN

BKKBN merumuskan konsep keluarga sejahtera yang dikelompokkan secara

bertahap menjadi keluarga sejahtera tahap I, keluarga sejahtera tahap II, keluarga

sejahtera tahap III, dan keluarga sejahtera tahap III plus. Batasan operasional dari

keluarga sejahtera adalah kemampuan keluarga dalam memenuhi kebutuhan

dasar, kebutuhan sosial, kebutuhan psikologis, kebutuhan pengembangan, dan

kepedulian sosial (Sunarti 2008). Menurut Sunarti (2008), pada tahun 2005

dilakukan kajian indikator KS secara terbatas di kalangan BKKBN untuk

mengakomodir berbagai saran perbaikan. Hasil kajian tersebut menetapkan

terdapat perubahan indikator KS dari 23 item menjadi 21 item.

1. Keluarga KS I: umumnya anggota keluarga makan 2 kali atau lebih, anggota

keluarga memiliki pakaian yang berbeda untuk di rumah, bekerja/sekolah, dan

bepergian, rumah yang ditempati keluarga memiliki atap, lantai, dan dinding yang

baik, bila ada anggota keluarga yang sakit dibawa ke sarana kesehatan, bila

pasangan usia subur ingin ber KB, pergi ke pelayanan kontrasepsi, dan semua

anak umur 7-15 tahun dalam keluarga bersekolah.

2. Keluarga KS II: pada umumnya keluarga anggota keluarga melaksanakan

ibadah sesuai dengan agama dan kepercayannya, paling kurang sekali seminggu

seluruh anggota keluarga makan daging/ikan/telur, seluruh anggota keluarga

paling kurang satu stel pakaian dalam setahun, luas lantai rumah paling kurang 8

m2 untuk setiap penghuni 1 rumah, tiga bulan terakhir keluarga dalam keadaan

sehat sehingga dapat melaksanakan tugas dan fungsi masing-masing, ada soerang

atau lebih keluarga yang memperoleh penghasilan Seluruh anggota keluarga umur

26

10-60 tahun bisa baca tulis latin, dan pasangan usia subur dengan 2 anak atau

lebih menggunakan alat/obat kontrasespsi.

3. Keluarga KS III: keluarga berupaya untuk meningkatkan pengetahuan agama,

sebagian keluarga menabung dalam bentuk uang atau barang, kebiasan keluarga

makan bersama paling kurang seminggu sekali dimanfaatkan untuk

berkomunikasi, keluarga sering ikut dalam kegiatan masyarakat di lingkungan

tempat tinggal, dan keluarga dapat informasi dari radio/TV/majalah/surat kabar.

Menurut Syarif dan Hartoyo (1993) faktor yang mempengaruhi kesejahteraan

keluarga terdiri dari faktor ekonomi dan bukan ekonomi. Faktor ekonomi berkaitan

dengan kemampuan keluarga dalam memperoleh pendapatan. Keluarga yang tidak

sejahtera memiliki pendapatan yang rendah. Rendahnya pendapatan menurut Sharp

et. al. (1996) disebabkan oleh adanya ketidaksamaan pola kepemilikan sumberdaya,

rendahnya SDM, serta perbedaan akses dan modal. Sementara faktor bukan

ekonomi yang mempengaruhi kesejahteraan keluarga antara lain budaya, teknologi,

keamanan, kehidupan, dan kepastian hukum.

Rambe (2004) menyebutkan bahwa faktor yang menentukan kesejahteraan

keluarga tergantung pada indikator yang digunakan dalam mengukur kesejahteraan

keluarga. Selanjutnya dikatakan terdapat empat faktor yang konsisten berpengaruh

terhadap kesejahteraan keluarga yaitu pendidikan, kondisi tempat tinggal, harga,

dan pengeluaran.

6. Teori Pendapatan

Menurut Soekartawi (1987) perubahan tingkat pendapatan akan mempengaruhi

27

banyaknya barang yang akan dikonsumsi, pada tingkat pendapatan rumah tangga

yang rendah, maka pengeluaran rumah tangganya lebih besar dari pendapatannya.

Hal ini berarti pengeluaran konsumsi bukan hanya dibiayai oleh pendapatan

mereka saja, tetapi juga dari sumber lain seperti tabungan yang dimiliki,penjualan

harta benda, atau dari pinjaman. Semakin tinggi tingkat pendapatannya maka

konsumsi yang dilakukan rumah tangga akan semakin besar pula. Bahkan sering

kali sering dijumpai dengan bertambahnya pendapatan, maka barang yang

dikonsumsi bukan hanya bertambah akan tetapi kualitas barang yang diminta pun

bertambah.