bab iii akuntabilitas kinerja k -...
TRANSCRIPT
66
PEMERINTAH KABUPATEN BADUNG
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Badung Tahun 2013
BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA
onsep dasar akuntabilitas didasarkan pada klasifikasi
responsibilitas managerial pada lingkungan dalam organisasi
yang bertujuan untuk pelaksanaan kegiatan pada tiap bagian. Masing-masing
individu pada setiap jajaran aparatur bertanggung jawab atas kegiatan yang
dilaksanakan pada bagiannya. Konsep inilah yang membedakan adanya kegiatan
yang terkendali dengan kegiatan yang tidak terkendali. Kegiatan-kegiatan yang
terkendali merupakan kegiatan yang secara nyata dapat dikendalikan oleh
seseorang atau suatu pihak. Ini berarti , kegiatan tersebut benar-benar direncanakan,
dilaksanakan dan dinilai hasilnya oleh pihak yang berwenang.
Akuntabilitas sebagai suatu perwujudan kewajiban untuk
mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan misi organisasi dalam
mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui media
pertanggungjawaban yang dilaksanakan. Dalam dunia birokrasi, akuntabilitas
instansi pemerintah merupakan perwujudan kewajiban instansi pemerintah untuk
mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan misi instansi yang
bersangkutan.
Sesuai amanat Inpres Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja
Instansi Pemerintah dan Inpres Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan dan
Pemberantasan Korupsi dilaksanakan dalam rangka mewujudkan Pemerintahan
yang lebih menjamin adanya keseimbangan dan wujud nyata akuntabilitas kepada
masyarakat, selain itu menunjukkan upaya pertanggungjawaban sesuai amanat
Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan
kinerja Instansi Pemerintah.
Dengan demikian sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah perlu
dilaksanakan sebagai alat ukur untuk mengetahui kemampuan Organisasi dalam
pencapaian visi dan misi serta tujuan organisasi tersebut. Dimana hasil yang dicapai
tersebut akan menjadi media evaluasi yang efektif bagi upaya dan sarana perbaikan
kinerja Instansi Pemerintah.
K
67
PEMERINTAH KABUPATEN BADUNG
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Badung Tahun 2013
Hal itu sejalan pula dengan Agenda Penguatan Pengawasan yang mengacu
pada Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian
Intern Pemerintah (SPIP) mewajibkan dilakukannya review atas pencapaian Kinerja
Utama Instansi Pemerintah yang bertitik berat pada penilaian efektivitas dan
efisiensi pencapaian kinerja.
Pemerintah Kabupaten Badung selaku pengemban amanah masyarakat,
melaksanakan kewajiban akuntabilitas melalui penyajian Laporan Akuntabilitas
Kinerja Pemerintah Kabupaten Badung yang dibuat sesuai dengan ketentuan yang
diamanatkan dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman
Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah.
Laporan tersebut memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian
target kegiatan dari masing-masing kelompok indikator kinerja kegiatan dan
penilaian tingkat pencapaian target sasaran dari masing-masing indikator kinerja
sasaran yang di tetapkan dalam dokumen RPJMD 2010-2015. Sesuai ketentuan
tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan
pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam
rangka mewujudkan visi dan misi instansi pemerintah.
Sesuai dengan Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999, Keputusan
Kepala LAN Nomor : 239/X/6/8/2003 tanggal 25 Maret 2003 tentang Perbaikan
Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan
Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja
dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Kinerja Pemerintah
Kabupaten Badung diukur berdasarkan tingkat pencapaian sasaran dan indikator
sasaran serta menggambarkan tingkat pencapaian sasaran dan program kegiatan
dilakukan melalui media rencana kinerja yang dibandingkan dengan realisasinya.
Pencapaian sasaran diperoleh dengan cara membandingkan target dengan
realisasi indikator sasaran. Kemudian atas hasil pengukuran kinerja tersebut
dilakukan evaluasi untuk mengetahui keberhasilan dan kegagalan pencapaian
sasaran strategis.
68
PEMERINTAH KABUPATEN BADUNG
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Badung Tahun 2013
Untuk mempermudah interpretasi atas pencapaian sasaran dan
program/kegiatan serta indikator makro diberlakukan nilai disertai makna dari nilai
tersebut yaitu :
No. Katagori Nilai Angka Interpretasi
1.
2.
3.
4.
5.
6.
AA
A
B
CC
C
D
> 85 – 100
> 75 – 85
> 65 – 75
> 50 – 65
> 30 – 50
0 – 30
Memuaskan
Sangat Baik
Baik
Cukup Baik
Agak Kurang
Kurang
Selanjutnya berdasarkan hasil evaluasi kinerja dilakukan analisis
pencapaian kinerja untuk memberikan informasi yang lebih transparan mengenai
sebab – sebab tercapai atau tidak tercapainya kinerja yang diharapkan.
Laporan ini, memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target
kegiatan dari masing-masing kelompok indicator kinerja kegiatan, dan penilaian
tingkat pencapaian target sasaran dari masing-masing indicator kinerja sasaran yang
ditetapkan dalam dokumen RPJMD 2010 – 2015 maupun RKPD Tahun 2013.
Pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan
pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam
mewujudkan misi dan visi instansi pemerintah. Pelaporan Kinerja Pemerintah
Kabupaten Badung ini didasarkan pada Penetapan Kinerja Kabupaten Badung
yang terdiri dari 44 sasaran dan 82 indikator kinerja (out comes).
3.1. Evaluasi Kinerja
Akuntabilitas kinerja adalah kewajiban untuk menjawab baik perorangan,
badan hukum atau pimpinan secara transparan mengenai keberhasilan atau
kegagalan dalam melaksanakan misi organisasi kepada pihak-pihak yang
berwenang menerima pelaporan akuntabilitas.
Secara umum Pemerintah Kabupaten Badung telah dapat melaksanakan
tugas dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam
RPJMD Kabupaten Badung Tahun 2010 – 2015. Empat Puluh Empat sasaran dan
Delapan puluh dua indikator kinerja serta 9 Misi, sebagaimana telah ditetapkan
69
PEMERINTAH KABUPATEN BADUNG
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Badung Tahun 2013
dalam Peraturan Bupati Badung Nomor 54 Tahun 2012 tentang Perubahan atas
Peraturan Bupati Badung Nomor 1 Tahun 2012 Tentang Indikator Kinerja Utama
(IKU) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Badung.
Bila dilihat berdasarkan pencapaian sasaran-sasaran strategis Pemerintah
Kabupaten Badung dapat dilihat pada tabel di bawah ini.
Tabel 3.1
Pengukuran Kinerja Pemerintah Kabupaten Badung Tahun 2013 .
No. Sasaran Indikator Satuan Target Realisasi
Capaian
Kinerja
(%)
1 Peningkatan seni
masyarakat
berdasarkan adat dan
budaya bali
1. Jumlah sekaa/sanggar
seni yang aktif
Sekaa/
sanggar
12 12 100
2 Terwujudnya kerukunan
kehidupan beragama
dan bermasyarakat di
Kabupaten Badung
yang damai (santhi)
2. Jumlah perayaan
bersama pada hari-hari
besar agama
Hari Raya 5 5 100
3 Tuntasnya wajib belajar
12 tahun bagi anak-
anak usia sekolah .
3. % Anak usia sekolah yang
tuntas wajib belajar 12
tahun
% 100 117,73 117,100
4 Meningkatkan
ketercapaian dan
keterjangkauan
memperoleh layanan
4. Angka partisipasi kasar
(APK)
SD
SMP
SM
5. Angka partisipasi murni
(APM)
SD
SMP
SM
%
%
%
%
%
%
100
100
100
100
100
100
112,31
125,12
115,75
98,62
91,59
83,69
112,31
125,12
115,75
98,62
91,59
83,69
5 Mewujudkan pendidikan
yang bermutu dan
kompetitif di Kabupaten
Badung
6. Angka Rata-rata UASBN
dan UN
7. Angka kelulusan
8. Angka kenaikan
9. Angka melanjutkan
10. Siswa tamatan SMK yang
tidak melanjutkan terserap
pada lapangan kerja
Nilai
%
%
%
%
7,82
100
100
100
100
103,45
99,87
99,56
98,18
69,01
103,45
99,87
99,56
98,18
69,01
6 Mewujudkan 11. Jumlah cabang olah raga Cabang Olah 17 15 88,24
70
PEMERINTAH KABUPATEN BADUNG
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Badung Tahun 2013
No. Sasaran Indikator Satuan Target Realisasi
Capaian
Kinerja
(%)
olahragawan yang
berprestasi pada
kompetisi pada tingkat
Propinsi, Nasional &
Regional
yang mendapatkan juara
ditingkat Propinsi,
Nasional dan Regional
Raga
7 Terwujudnya
peningkatan
produktifitas tenaga
kerja
12. % Tenaga kerga yang
dilatih
% 20 17 85
8 Terwujudnya
peningkatan
kesempatan kerja bagi
pencari kerja
13. % Pencari kerja yang
mendapatkan pekerjaan
14. % Peningkatan jumlah
lowongan kerja
15. Angka pengangguran
%
%
%
15,0
30
1,7
17,16
31,69
0,77
114,4
105,6
154,7
9
Terciptanya sistem
pelayanan yang prima
di Rumah Sakit,
Puskesmas dan
layanan kesehatan
lainnya yang terjangkau
oleh masyarakat
Kabupaten Badung
16. Cakupan pelayanan
kesehatan dasar
masyarakat
17. Cakupan pemeriksaan
kehamilan (K4) oleh
tenaga kesehatan terlatih
18. Cakupan ibu bersalin
yang ditolong oleh nakes
terlatih (cakupan PN )
19. Cakupan kunjungan
neonatal (KN lengkap)
20. Cakupan pelayanan anak
balita
21. Cakupan desa/kelurahan
siaga aktif
%
%
%
%
%
%
100
91,8
77,4
90,0
82,00
100
26,90
93,28
95,70
99,35
90,29
100,00
26,90
101,61
98,25
110,39
109,58
100,00
10 Meningkatnya derajat
kesehatan masyarakat
Kabupaten Badung
22. Angka kesakitan Demam
Berdarah Dengue (DBD)
per 100.000 penduduk
23. Menurunnya angka
kematian ibu melahirkan
per 100.000 kelahiran
hidup
24. Menurunnya angka
kematian bayi per 1.000
kelahiran hidup
25. Menurunnya angka
kematian balita per 1.000
Balita
100.000
penduduk
100.000 KH
100.000 KH
1100 B.alita
100 Rb Kh
100 Rb Kh
350
62,0
6,00
5,1
186,80
76,10
2,50
2,80
146,63
77,26
158,33
145,10
11 Meningkatnya
pemanfaatan teknologi
informasi secara efektif
26. Jumlah pengunjung
website kabupaten
badung
Orang
132.000
218728
166
71
PEMERINTAH KABUPATEN BADUNG
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Badung Tahun 2013
No. Sasaran Indikator Satuan Target Realisasi
Capaian
Kinerja
(%)
dan efesien 27. Jumlah SKPD yang
terhubung online
SKPD 30
31 103,33
12 Terwujudnya sistem
data kependudukan di
seluruh Kabupaten
Badung yang tertib dan
terpadu.
28. Persentase penduduk
yang memiliki KTP
29. Persentase penduduk
yang memiliki e-KTP
%
%
98
98
98,15
98,0
100,15
100
13. Terwujudnya keluarga
kecil bahagia dan
sejahtera bagi seluruh
masyarakat Kabupaten
Badung
30. Rata-rata anak dalam
keluarga
Anak
2 11,97
101,50
14 Mewujudkan
masyarakat Kabupaten
Badung sadar ber KB
31. Persentase peserta KB
aktif terhadap pasangan
usia subur (PUS)
32. Persentase KB pria
terhadap peserta KB aktif
33. Meningkatnya Angka
Unmet need
%
%
%
86,50
2,78
1,75
85,50
2,96
1,67
98,92
106,47
104,75
15 Meningkatnya peranan
perempuan
34. Jumlah keluarga yang
mendapatkan pembinaan
P2WKSS
KK
100
100 100
16
Meningkatnya
perlindungan
perempuan dan anak
35. Persentase penanganan
kasus KDRT
% 100 100 100
17 Menurunnya
kesenjangan
pencapaian
pembangunan antara
perempuan dan laki-laki
36. Angka IPG
Nilai
75,35
75,27
99.89
18 Meningkatnya ekonomi
masyarakat miskin,
cacat dan penyandang
sosial lainnya
37. % PMKS telah meningkat
derajat kehidupannya
38. % Keluarga yang
meningkat status RTS
%
%
7
15
5,13
18,69
73,29
124,6
19 39. Persentase koperasi
sehat dan berkualitas
40. peningkatan nilai ekspor
UKM
%
$
21,68
117.785
.439,77
21,68
57.770.469,9
0
100
49,0
20 Pertumbuhan sektor
UKM dan Koperasi
41. Persentase koperasi yang
berubah klasifikasi / strata
%
16 20
125 %
21 Tercapainya target
produksi dan
42. Produktifitas padi
43. Jumlah produksi padi
Kw/Ha
Ton
63,00
124.700
64,61
112,70
102,56
90,38
72
PEMERINTAH KABUPATEN BADUNG
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Badung Tahun 2013
No. Sasaran Indikator Satuan Target Realisasi
Capaian
Kinerja
(%)
produktifitas pertanian
dan perkebunan
44. Jumlah produksi
holtikultura
45. Jumlah produksi palawija
46. Produktivitas tanaman
perkebunan
47. Jumlah produksi tanaman
perkebunan
Ton
Ton
Kg/Ha
Ton
34.000
13.000
530
710
34.453
19.407
537
757
104,27
149,28
101,32
106,62
22 Tercapainya target
pemasaran
48. Volume eksport komoditi
perkebunan
Ton 30 50 166,7
23 Peningkatan populasi
ternak dan produksi
daging dalam rangka
pemenuhan kebutuhan
protein hewani
49. Populasi ternak
50. Produksi daging
51. Tingkat konsumsi daging
Ekor
Ton
Kg/kapita/th
1.788.789
21.704,90
54,38
1.366.005
15.894,04
41,48
76,36
73,23
76,28
24 Peningkatan produksi
perikanan dalam
pemenuhan kebutuhan
akan protein yang
bersumber dari ikan
52. Produksil perikanan
53. Tingkat konsumsi ikan
Ton
Kg/kapita/th
59.929,40
32,00
49.099,32
32,20
81,93
100,62
25 Peningkatan produksi
pengolahan perikanan
dan pemasaran
komoditi perikanan
54. Produksi pengolahan hasil
perikanan
55. Produksi pemasaran
komoditi perikanan
Ton
Ton
4.140
8.500
4.138,40
8.501
99,96
100,01
26 Meningkatnya
ketentraman dan
ketertiban masyarakat
56. Persentase kejadian
gangguan ketentraman
dan ketertiban yang
tertangani
% 50 52,44 104,88
57. Jumlah kasus
pelanggaran penyakit
masyarakat
Kasus 100 100 100
27
Terwujudnya opini
positif terhadap
terhadap pemerintah
daerah
58. Rasio berita positif
dengan berita negatif
Berita 2.064 100 brt
negatif
1.964 brt
positif
19: 1
28 Meningkatkan kualitas
lembaga ekonomi
pedesaan
59. Persentase LPD yang
sehat
% 85 85,24 100,28
29 Mewujudkan
pengelolaan keuangan
daerah yang efisien
berorientasi pada
kepentingan publik
yang sesuai dengan
peraturan perundang-
undangan
60. Rasio belanja langsung
dengan belanja tidak
langsung
% 95,24 86,53 90,85
73
PEMERINTAH KABUPATEN BADUNG
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Badung Tahun 2013
No. Sasaran Indikator Satuan Target Realisasi
Capaian
Kinerja
(%)
30 Meningkatnya
implementasi
akuntabilitas kinerja
SKPD
61. Nilai hasil evaluasi AKIP
Pemda
Angka 60 65,92 109,86
31 Peningkatan
pengawasan yang lebih
menyeluruh dan
terpadu
62. Opini BPK
63. Jumlah penyelesaian
pengawasan
Kategori
Jumlah
WDP
132
WTP
132
125
100
32 Meningkatkan sistem
pengendalian intern
64. Jumlah SKPD yang
menerapkan aspek
lingkungan pengendalian
dari unsur-unsur SPIP
SKPD 1 1 100
33 Peningkatan
akuntabilitas kinerja dan
pengawasan
akuntabilitas instansi
pemerintah kabupaten
badung
65. prosentase SKPD yang
menerapkan SAKIP
dengan baik
SKPD 57,69 57,69 100
34
Meningkatnya
pendapatan asli daerah
66. Peningkatan pendapatan
asli daerah
Rupiah 1.141.550.
014.000
2.279.053.29
4.585,67
199,65
35 Meningkatnya kondisi
kemantapan jalan dan
jembatan
67. Persentase jalan dan
jembatan dalam kondisi
baik
% 99,16 99,717 100,56
36 Terwujudnya kualitas
sarana dan prasarana
pengairan yang
berkondisi baik
68. Persentase jaringan irigasi
dalam kondisi baik
% 90,75 93,19 102,69
37 Terwujudnya
manajemen penataan
ruang yang efektif dan
efisien
69. Persentase kepatuhan
membangun berdasarkan
dengan RDTR
% 23,89 28,20 84,71
38 Meningkatnya kualitas
dan kuantitas sarana
prasarana perhubungan
70. Jumlah daerah rawan
kemacetan
71. Tingkat kepadatan lalu
lintas
72. Persentase persimpangan
yang terpasang TL
DRK
V/C Ratio
%
22
0,78
66,66
19
0,62
66,67
114,64
121,00
100,20
39 Meningkatnya
pelayanan umum di
bidang perhubungan
73. Jumlah armada yang
beroperasi dalam
keadaan layak
Unit 17.321 17.655 101,90
40 Meningkatnya kualitas
dan kuantitas obyek
dan daya tarik wisata
serta sarana pariwisata
74. Rata-rata lama tinggal
wisatawan
75. Jumlah kunjungan
wisatawan ke obyek
Hari
Orang
3,50
1.138.250
3,73
1.265.092
106,57
111,10
74
PEMERINTAH KABUPATEN BADUNG
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Badung Tahun 2013
No. Sasaran Indikator Satuan Target Realisasi
Capaian
Kinerja
(%)
yang nyaman dan aman wisata
41 Meningkatnya
kunjungan wisatawan
76. Jumlah kunjungan
wisatawan ke Kab.
Badung
77. Rata-rata tingkat hunian
hotel
Orang
%
3.000.000
56
3.148.394
61,46
110,40
109,75
42 Terwujudnya prasarana
dasar pemukiman yang
berkondisi baik
78. Persentase prasarana
dasar pemukimn dengan
kondisi baik.
% 47,56
65,92
138,61
43 Terwujudnya
pelestarian dan kwalitas
lingkungan hidup
79. Standar baku mutu
kualitas air dan kualitas
udara :
COD air sungai
BOD air sungai
BOD air laut
NO2
80. Jumlah pengusaha yang
menggunakan
pengolahan limbah/STP
Mg/lt
Mg/lt
Mg/lt
Ug/m3
Pengusaha
6
10
400
80
80
40
40
80
110
110
40
40
80
137,50
137,50
44 Tertanganinya
pengelolaan sampah di
kabupaten Badung
81. Volume sampah yang
terangkut ke TPA
82. Cakupan wilayah yang
tertangani pengelolaan
kebersihan
Ton
Km
79,24
353,95
60,10
272,40
75,85
76,96
3.2. Analisis Pencapaian Kinerja.
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Badung
Tahun 2013 memuat data dan informasi yang relevan dengan kebutuhan bagi
pembuat keputusan. Agar dapat menginterpretasikan realisasi pelaksanaan program
dan kegiatan, diperlukan analisis terhadap hasil pengukuran pencapaian sasaran.
Analisis atas pencapaian kinerja pelaksanaan program dan kegiatan selama
tahun 2013, sesuai dengan perjanjian kinerja yang ditetapkan oleh Bupati Badung
berupa Dokumen Penetapan Kinerja Pemerintah Kabupaten Badung, Indikator
Kinerja Utama (IKU) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah tentang prioritas dan
sasaran Pembangunan Daerah Tahun 2013 serta dalam rangka mewujudkan
Pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel dan berorientasi pada hasil, secara
75
PEMERINTAH KABUPATEN BADUNG
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Badung Tahun 2013
umum Pemerintah Kabupaten Badung telah dapat melaksanakan tugas dengan baik
dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran tersebut.
Selanjutnya pengukuran kinerja terhadap indikator kinerja yang telah
dicapai pada tahun 2013 dan membandingkan antara target dan realisasi pada
indikator sasaran dari 44 sasaran dan 82 indikator kinerja dari 9 Misi, sebagaimana
telah ditetapkan dalam Peraturan Bupati Badung Nomor 54 Tahun 2012 tentang
Perubahan atas Peraturan Bupati Badung Nomor 1 Tahun 2012 Tentang Indikator
Kinerja Utama (IKU) analisis pencapaian kinerja dalam penyelenggaraan
pemerintahan beserta Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) sebagai pelaksanaan
program dan kegiatan secara rinci dapat dilihat sebagai berikut :
Pencapaian sasaran 1 dapat dilihat dalam tabel dibawah ini :
Tabel 3.2
Analisis Pencapaian Sasaran 1
Peningkatan seni masyarakat berdasarkan adat dan seni budaya bali
No.
Indikator Sasaran
Satuan
Capaian Kinerja Tahun 2011
Tahun 2012 Capaian Kinerja Tahun 2012
Tahun 2013 Capaian Kinerja Tahun 2013 Target realisas
i Target Target
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1
Jumlah
sekaa/sa
nggar
seni yang
aktif
Sekaa/
Sangga
r
100 % 12 12 100 % 12 12 100 %
Provinsi Bali merupakan salah satu daerah di Indonesia timur yang memiliki
wilayah relatif kecil serta memiliki keterbatasan dalam sumber daya alam, namun
meskipun penduduknya hanya sekitar 3,4 juta jiwa, Bali memiliki kekuatan yang
tidak tersaingi oleh daerah-daerah di kawasan Indonesia timur lainnya.
Kabupaten Badung sebagaimana kabupaten lainnya di Bali memiliki
kebudayaan yang sangat unik dan beragam. Keberagaman budaya Bali ini didasari
oleh Agama Hindu yang dianut dan diyakini oleh mayoritas penduduknya.
Sasaran 1
Peningkatan seni masyarakat berdasarkan adat dan budaya Bali
76
PEMERINTAH KABUPATEN BADUNG
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Badung Tahun 2013
Di Era globalisasi sekarang ini, budaya asing sangat berpengaruh
terhadap perkembangan budaya ,prilaku dan pola hidup masyarakat.
Interaksi kebudayaan yang terjadi di wilayah kabupaten Badung yang dibawa oleh
para wisatawan dengan kebudayaan pribumi lebih menunjukkan sifat pleksibel
dan adaptatif, senantiasa mampu menerima dan mengolah unsur-unsur Barat (asing)
dalam rangka memperkaya
kebudayaannya sendiri tanpa
harus menghilangkan jati diri
kepribadian sendiri. Namun
demikian pemerintah kabupaten
Badung tetap mengantisipasinya
dengan berbagai upaya melalui
pembinaan-pembinaan kepada
Sekaa teruna-teruni, sekaa
kesenian guna meningkatkan
penghayatan dan pengamalan
nilai-nilai adat dan budaya
sebagai landasan moral dan etika
yang berakhlak mulia. Dengan
demikian dapat diwujudkan kelestarian adat dan budaya Bali di kabupaten Badung
melalui peningkatan seni di masyarakat berdasarkan adat dan budaya bali yang
harmonis, seimbang dan selaras.
Pemerintah Kabupaten Badung berupaya meningkatkan dan
melestarikan kesenian di masyarakat berdasarkan adat dan budaya bali melalui
pengembangan program seperti pembinaan Utsawa Dharmagita, pembinaan bahasa
dan aksara sastra Daerah Bali, mengembangkan sekaa atau sanggar seni di desa
maupun kelurahan. Sampai saat ini di Kabupaten Badung telah berkembang
beberapa jenis sekaa/sanggar yang tersebar di antara lain: sekaa/sanggar seni
gong kebyar anak, gong kebyar dewasa, topeng, angklung, joged, sekaa/sanggar
seni tari.
Berdasarkan hasil evaluasi terhadap sasaran ini, diperoleh gambaran
bahwa dari 1 (satu) buah indikator yang ditetapkan menghasilkan capaian kinerja
77
PEMERINTAH KABUPATEN BADUNG
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Badung Tahun 2013
diatas 100 % atau bermakna memuaskan , karena telah mencapai target. Apabila
dibandingkan antara capaian kinerja tahun 2011 dan tahun 2012 dengan capaian
kinerja tahun 2013 tidak mengalami penurunan. Ini berarti sekaa /sanggar seni yang
ada di Kabupaten Badung masih tetap bertahan /eksis, pencapaian target ini
menunjukkan perkembangan yang baik artinya seni yang berdasarkan adat dan
budaya bali masih bisa dipertahankan serta masih lestari. Pencapaian target ini
tidak terlepas dari peran serta dan dukungan masyarakat. Sampai saat ini di masing-
masing desa adat telah terbentuk kelompok pesantian guna menunjang
kegiatan/prosesi keagamaan di Bali. Dan bahkan di sekolah- sekolah baik di tingkat
SD, SMP, SMA/SMK diadakan lomba seni budaya maupun Utsawa Dharma Gita.
Akumulasi pencapaian sasaran sampai dengan tahun ini dibandingkan
dengan rencana yang tercantum dalam RPJMD adalah sebagai berikut :
Tabel 3.3.
Pencapaian Indikator jumlah sekaa/sanggar seni yang aktif
Tahun 2013 dibandingkan Target RPJMD Tahun 2015
No. Indikator Sasaran Satuan
Realisasi
Akumulasi s/d.
Tahun 2013
Rencana
sesuai dengan
RPJMD
Tahun 2015
Persentase
Capaian
Kinerja
(%)
1 2 3 4 5 6
1 Jumlah sekaa/sanggar
seni yang aktif
Sekaa/sanggar 36 60 100 %
Berdasarkan tabel 3.3, bahwa realisasi akumulasi sampai dengan tahun
2013 dibandingkan dengan rencana akhir RPJMD pada tahun 2015 menunjukkan
angka yang positif dengan perkembangan sesuai target akhir RPJMD, artinya seni
masyarakat berdasarkan adat dan budaya masih tetap terjaga kelestariannya sampai
saat ini. Dengan katagori memuaskan Capaian kinerja ini merupakan capaian
tahun ke tiga RPJMD. Hasil capaian indikator jumlah sekaa/sanggar seni yang
aktif dari tahun 2011 sampai dengan tahun 2013 bahwa capaian indikator
menunjukkan setiap tahun selalu mencapai target terlihat seperti pada grafik
berikut :
78
PEMERINTAH KABUPATEN BADUNG
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Badung Tahun 2013
Grafik 3.1
Analisis Pencapaian Sasaran 1
Peningkatan seni masyarakat berdasarkan adat dan seni budaya bali
Selanjutnya untuk pencapaian sasaran pada sasaran kedua dapat dilihat
pada tabel berikut :
Tabel 3.4.
Analisis Pencapaian Sasaran 2
Terwujudnya kerukunan kehidupan beragama dan bermasyarakat
di Kabupaten Badung yang damai ( Shanti )
No.
Indikator Sasaran
Satuan
Capaian Kinerja
Tahun 2011
Tahun 2012 Capaian Kinerja Tahun 2012
Tahun 2013 Capaian Kinerja Tahun 2013
Target realisasi Target Target
1 2 3 4 5 6 7 8 9 9
1
Jumlah perayaan
bersama pada
hari-hari besar
agama
Jenis hari
raya
100 % 5 5 100 % 5 5 100 %
Memeluk agama adalah hak yang paling hakiki bagi setiap orang karena
merupakan pengajawantahan dari keyakinan akan adanya Tuhan sebagai pencipta
alam semesta sebagai sangkan paraning dumadi. Negara sebagai wadah dan
2011 2012 2013
Target RPJMD 12 12 12
Capaian 12 12 12
0
2
4
6
8
10
12
14
Jum
lah
se
kaa
Sasaran 2
Terwujudnya kerukunan kehidupan beragama dan bermasyarakat
di Kabupaten Badung yang Damai (Shanti)
79
PEMERINTAH KABUPATEN BADUNG
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Badung Tahun 2013
memiliki kekuasaan untuk mengatur wilayah beserta isinya berkewajiban untuk
memberikan perlindungan dan memfasilitasi setiap proses dan aktifitas keagamaan.
Pengamalan nilai-nilai agama, sosial dan budaya adalah dengan
meningkatkan kualitas kehidupan beragama dan sosial masyarakat yang ditandai
dengan semakin eratnya kerukunan antar umat beragama, seperti adanya perayaan
hari raya besar agama yang dilakukan secara bersama-sama oleh seluruh
masyarakat dengan agama yang berbeda. Dengan pengamalan nilai-nilai luhur
agama ini diharapkan adanya peningkatan kepedulian sosial masyarakat, sehingga
dapat berbanding lurus dengan menurunnya tindak kriminalitas yang diakibatkan
oleh makin banyaknya aktivitas dan toleransi masyarakat dalam kehidupan
beragama.
Dalam aktivitas keagamaan harus didukung pula dengan penguatan
hubungan antar individu dalam interaksi sosial dan pentingnya pengembangan
pendidikan di sekolah- sekolah yakni pendidikan karakter, budi pekerti, belajar
mandiri dan belajar hidup bersama dalam keragaman. Pendidikan tanpa karakter
melahirkan tidak seimbangnya perkembangan ragawi dari nilai jiwa dan jati diri
bangsa, yang melemahkan ketahanan budaya, etos kejuangan dan daya saing
bangsa. Berbagai komunitas sosial yang ada di masyarakat diperkuat, sehingga
dapat berfungsi lebih optimal dalam mengatasi berbagai persoalan sosial. Dengan
demikian Pemerintah Kabupaten Badung mewujudkan kerukunan kehidupan
beragama dan bermasyarakat di Kabupaten Badung yang damai (Shanti) dengan
melaksanakan perayaan bersama pada hari raya besar agama.
Apresiasi masyarakat Kabupaten Badung dalam menjaga kerukunan antar
umat beragama dapat dilihat dari terbentuknya Forum Komunikasi Umat
Beragama (FKUB) salah satu aktivitasnya adalah kegiatan bersama dalam
perayaan hari – hari raya besar agama. Melalui kegiatan tersebut umat beragama
di Kabupaten Badung sama-sama berupaya menjaga dan mewujudkan kerukunan
dimasyarakat dan tidak ditemukan adanya konflik SARA di masyarakat . Dengan
demikian hubungan yang harmonis berdasarkan ajaran Tat Twam Asi untuk
menuju Badung yang shanti dan jagadhita dapat dirasakan saat ini.
80
PEMERINTAH KABUPATEN BADUNG
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Badung Tahun 2013
Berdasarkan hasil evaluasi terhadap sasaran ini, diperoleh gambaran
bahwa 1 (satu) indikator sasaran yang ditetapkan tahun 2013 menghasilkan
capaian kinerja 100 % atau bermakna memuaskan karena telah mencapai target
yang ditetapkan. Apabila dibandingkan kondisi capaian kinerja tahun 2011 dan
tahun 2012 dengan capaian kinerja tahun 2013 dari tahun ke tahun telah mencapai
realisasi sesuai dengan target yang telah ditetapkan .
Tercapainya capaian kinerja ini karena pemerintah Kabupaten Badung
bersama-sama dengan seluruh lapisan masyarakat selalu berupaya untuk
mewujudkan hubungan yang harmonis yang berdasarkan Tat Twam Asi untuk
menuju Badung yang Shanti dan Jagadhita, untuk melihat perkembangan capaian
indikator jumlah perayaan bersama pada hari-hari besar agama setiap tahun dapat
pada gambar sebagai berikut :
Grafik 3.2
Analisis Pencapaian Sasaran 2
Terwujudnya kerukunan kehidupan beragama dan bermasyarakat
di Kabupaten Badung yang damai ( Shanti )
Realisasi akumulasi capaian sasaran sampai dengan tahun ini
dibandingkan dengan rencana yang tercantum dalam RPJMD dapat dilihat pada
tabel berikut :
2011 2012 2013
Target 100 100 100
Realisasi 100 94.07 117.73
0
20
40
60
80
100
120
140
81
PEMERINTAH KABUPATEN BADUNG
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Badung Tahun 2013
Tabel 3.5.
Pencapaian Indikator Jumlah perayaan bersama hari-hari besar agama
Tahun 2013 dibandingkan Target RPJMD Tahun 2015
No. Indikator Sasaran Satuan Realisasi
Akumulasi s/d.
Tahun 2013
Rencana sesuai
dengan RPJMD
2015
Persentase
Capaian Kinerja
(%)
1 2 3 4 5 6
1 Jumlah perayaan
bersama hari-hari
besar agama
Jenis/orang 5 5 100 %
Berdasarkan tabel 3.5, dapat digambarkan bahwa realisasi akumulasi
sampai dengan tahun 2013 dibandingkan dengan rencana akhir RPJMD pada tahun
2015 menunjukkan angka yang sangat baik. Dari 1 (satu) indikator telah mampu
mencapai target yang telah ditetapkan yakni sebesar 100 %.
Selanjutnya untuk pencapaian sasaran 3 dapat dilihat dalam tabel sebagai
berikut :
Tabel 3.6.
Analisis Pencapaian Sasaran 3
Tuntasnya Wajib Belajar 12 Tahun bagi anak-anak usia sekolah di sekolah
Kabupaten Badung
No.
Indikator Sasaran Satuan
Capaian Kinerja Tahun 2011
Tahun 2012 Capaian Kinerja Tahun 2012
Tahun 2013 Capaian Kinerja Tahun 2013
Target realisasi Target Realisasi
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1
Persentase Anak usia
sekolah yang tuntas
wajib belajar 12 tahun
% 100 100 94,07 94,07 100 % 117,73 117,73
Sasaran 3
Tuntasnya wajib belajar 12 Tahun bagi anak-anak usia sekolah di
sekolah Kabupaten Badung
82
PEMERINTAH KABUPATEN BADUNG
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Badung Tahun 2013
Guna mendukung program
pemerintah untuk “Mewujudkan Generasi
Emas Indonesia Tahun 2045” Kabupaten
Badung telah melaksanakan program
meningkatkan pemerataan kesempatan
belajar bagi masyarakat dan
meningkatkan mutu pendidikan pada
semua jenjang, jalur dan jenis pendidikan.
Upaya-upaya tersebut dilakukan karena
pendidikan merupakan satu usaha yang sangat strategis untuk menyeimbangkan
seluruh potensi peserta didik agar mampu menguasai ilmu pengetahuan, teknologi
dan seni, berahlak mulia, berbudi pekerti luhur serta memiliki kesehatan jasmani
dan rohani. Jika program wajib belajar ini diterapkan dengan sukses, maka
penduduk muda Kabupaten Badung akan mendapat manfaat dari peningkatan akses
pendidikan. Anak-anak ini membawa peluang yang sangat besar. Ketika mereka
bergerak menuju pasar tenaga kerja.
Generasi yang disebut-sebut “generasi emas” ini harus diberi pendidikan
yang lebih baik, dan kesempatan belajar hingga sekolah menengah. Berbagai upaya
telah dilaksanakan untuk meningkatkan kualitas pendidikan guna menjadikan
Kabupaten Badung sebagai kabupaten yang mempunyai standar pendidikan
berkualitas tinggi dan terkemuka di tingkat Nasional, mempunyai keunggulan
kompetitif dan kompetensi yang berdaya saing tinggi antara lain adalah :
peningkatan mutu pendidikan, peningkatan manajemen pelayanan pendidikan,
peningkatan SDM pendidik, peningkatan sarana prasarana.
Berdasarkan tabel 3.5 diatas, terlihat bahwa pencapaian sasaran dari 1
(satu) indikator sasaran persentase anak usia sekolah yang tuntas wajib belajar 12
tahun dapat dijelaskan bahwa capaian target tahun 2013 ditargetkan sebesar 100%
dan terealisasi sebesar 117,73% , sehingga capaian kinerja mencapai 117,73%.
apabila dibandingkan dengan capain kinerja tahun 2012 sebesar 99,97% sehingga
83
PEMERINTAH KABUPATEN BADUNG
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Badung Tahun 2013
terjadi peningkatan di tahun 2013. Apabila dilihat perkembangan dari tahun 2011
sampai dengan tahun 2013 , pada tahun 2012 anak usia sekolah yang tuntas wajib
belajar 12 tahun mengalami penurunan karena pada tahun tersebut siswa putus
sekolah berjumlah 26 orang atau 0,03% dari target 100%, sedangkan pada tahun
2013 mengalami peningkatan kembali karena terdapat siswa yang berusia diluar
usia resmi sekolah dan berasal dari luar Kabupaten Badung. Pelayanan pendidikan
dapat terpenuhi karena Pemerintah Kabupaten Badung sangat berkomitmen
menangani kualitas pendidikan .
Grafik 3.3
Analisis Pencapaian Sasaran 3
Tuntasnya Wajib Belajar 12 Tahun bagi anak-anak usia sekolah di sekolah
Kabupaten Badung
Pemerinah Kabupaten Badung terus mengupayakan dan mendukung
masyarakat dalam memperoleh pendidikan yang layak, sehingga konsekuensinya
biaya pendidikan ditanggung oleh Pemerintah. Hal ini dapat dilihat melalui
penganggaran dana pendampingan BOS di Kabupaten Badung untuk tingkat SMP
sejak tahun 2005 dan untuk tingkat SD, SMP/SMK mulai dilaksanakan pada Tahun
2010 sampai sekarang.
2011 2012 2013
Target 100 100 100
Realisasi 100 94.07 117.73
0
20
40
60
80
100
120
140
84
PEMERINTAH KABUPATEN BADUNG
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Badung Tahun 2013
Realisasi akumulasi capaian sasaran sampai dengan tahun 2013 di
bandingkan dengan rencana yang tercantum dalam RPJMD dapat dilihat pada tabel
di bawah ini :
Tabel 3.7.
Pencapaian Indikator Persentase anak usia sekolah
yang tuntas wajib belajar 12 tahun Tahun 2013
dibandingkan Target RPJMD Tahun 2015
No. Indikator Sasaran Satuan
Realisasi
Akumulasi s/d.
Tahun 2013
Rencana sesuai
dengan RPJMD Tahun
2015
Persentase
Capaian Kinerja
(%)
1 2 3 4 5 6
1 Persentase anak
usia sekolah yang
tuntas wajib
belajar 12 tahun
% 117,73 % 100 % 117,73 %
Berdasarkan tabel 3.7, realisasi akumulasi sampai dengan tahun 2013
dibandingkan dengan rencana akhir yang tercantum dalam RPJMD menunjukkan
angka yang yang positif. Ini berarti penduduk usia 7–16 tahun sudah mengenyam
pendidikan pada jenjangnya, sehingga wajib belajar 12 tahun terpenuhi. Dengan
demikian target rintisan belajar 12 tahun oleh Pemerintah Provinsi Bali mulai tahun
2009 yang telah tertuang dalam RPJMD Provinsi Bali 2008–2009 maupun pusat
(Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan Nasional) mencanangkan Wajar 12
tahun mulai tahun 2012 yang di kenal dengan nama Pendidikan Menengah
Universal sudah terpenuhi.
85
PEMERINTAH KABUPATEN BADUNG
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Badung Tahun 2013
Tabel 3.8.
Analisis Pencapaian Sasaran 4
Meningkatnya Ketercapaian Dan Keterjangkauan
Memperoleh Layanan Pendidikan Di Kabupaten Badung
No.
Indikator Sasaran Satuan
Capaian Kinerja Tahun 2011
Tahun 2012 Capaian Kinerja Tahun 2012
Tahun 2013 Capaian Kinerja Tahun 2013
Target Realisasi Target Realisasi
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1
Angka partisipasi
kasar (APK)
SD
SMP
SM
%
%
%
131,58
149,19
156,20
100,00
100,,00
100,00
117,84
137,63
132,20
117,84
137,63
132,20
100,00
100,00
100,00
112,31
125,12
115,75
112,31
125,12
115,75
2 Angka partisipasi
murni (APM)
SD
SMP
SM
%
%
%
108,24
106,84
93,85
100,00
100,00
100,00
117,84
137,63
132,20
117,84
137,63
132,20
100,00
100,00
100,00
98,62
91,59
83,69
98,62
91,59
83,69
Peningkatan sumber daya manusia di Kabupaten Badung agar mampu
bersaing dalam era globalisasi dilakukan dengan terus mengupayakan memberikan
pelayanan pendidikan formal untuk dapat mengembangkan potensi masyarakat agar
dapat hidup mandiri serta melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi.
Hal tersebut diwujudkan dalam kebijakan Pemerintah Kabupaten Badung
bahwa tidak ada penduduk usia sekolah di Kabupaten Badung yang tidak
bersekolah karena alasan tidak mempunyai biaya. Berbagai upaya telah
dilaksanakan dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan dengan harapan
pendidikan di Kabupaten Badung akan mencapai standar kualitas nasional.
Pada sasaran 4 (empat) ini didukung oleh 2 (dua) indikator sasaran yaitu
indikator Angka Partisipasi Kasar (APK) dan indikator Angka Partisipasi Murni
(APM) .
Berdasarkan hasil analisis pencapaian kinerja untuk sasaran meningkatnya
ketercapaian dan keterjangkauan memperoleh layanan pendidikan di Kabupaten
Sasaran 4
Meningkatnya Ketercapaian Dan Keterjangkauan Memperoleh
Layanan Pendidikan Di Kabupaten Badung
86
PEMERINTAH KABUPATEN BADUNG
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Badung Tahun 2013
Badung terhadap indikator pertama (1) yaitu Indikator Angka partisipasi kasar
sudah mencapai target bahkan melebihi nilai target yang ditetapkan sebesar 100%
dengan capaian kinerja APK rata-rata sebesar 117,73%. Sehingga secara umum
persentase pencapaian kinerja menunjukkan angka yang positif / baik.
Capaian Angka Partisipasi Kasar (APK) yang diperoleh dari perbandingan
siswa pada jenjang sekolah dibagi dengan jumlah penduduk pada usia sekolah
tersebut dan secara terinci capaian APK pada masing-masing jenjang pendidikan
adalah sebagai berikut : Capaian APK SD/MI pada tahun 2013 sebesar 112,31 dari
61.400 siswa sekolah SD/MI, APK SMP/MTs sebesar 125,12% dari jumlah siswa
SMP/MTs sebanyak 27.002. siswa, APK SM sebesar 115,75% dari jumlah SM
sebanyak 21.743 siswa. Dengan APK yang tertinggi terdapat pada tingkat SMP
dan yang terendah pada tingkat SD, hal ini disebabkan karena jumlah penduduk
sebagai pembaginya pada tingkat SMP mengalami penurunan dan pada tingkat SD
jumlah penduduk mengalami kenaikan, apabila melihat standar ideal APK adalah
100%.
Apabila dibandingkan dengan capaian kinerja APK setiap tahunnya dari
tahun 2011 sampai dengan tahun 2013 pada masing-masing jenjang pendidikan
sebagai berikut : pada tahun 2011 pada jenjang pendidikan SD/Mi capaian kinerja
sebesar 131,58%, capaiahn kinerja tahun 2012 sebesar 117,84% dan tahun 2013
mengalami penurunan dengan capaian kinerja sebesar 112,31%. Sehingga APK SD
mengalami penurunan setiap tahunnya, hal ini disebabkan adanya fluktuasi jumlah
penduduk setiap tahunnya ,akan tetapi jika dilihat standar ideal Nasional APK
adalah 100% , sehingga APK setiap jenjang pendidikan di Kabupaten Badung
sudah memenuhi standar nasional.
Terhadap indikator Angka Partisipasi Murni (APM) Capaian Angka
Partisipasi Murni (APM) diperoleh dari perbandingan jumlah siswa usia sekolah
dibagi dengan jumlah penduduk anak usia sekolah. APM SD/MI pada tahun 2013
sebesar 98,62% APM SMP/MTs sebesar 91,59% dan APM SM sebesar 83,69%
APM tertinggi pada tahun 2013 terdapat di tingkat SD dan terendah di tingkat SM.
Tingginya APM SD di Kabupaten Badung ini di sebabkan ada orang tua siswa
yang lebih awal memasukkan putra-putrinya ke jenjang pendidikan dari pada usia
seharusnya, hal ini dibuktikan karena adanya anak usia kurang dari 7 tahun/lebih
87
PEMERINTAH KABUPATEN BADUNG
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Badung Tahun 2013
dari 12 tahun sebanyak 7.251 orang yang sudah duduk di bangku sekolah SMP
padahal seharusnya mereka masih duduk di bangku Sekolah Dasar. Begitu pula
SM ditemukan adanya umur dibawah usia standar jenjang pendidikan yaitu
sebanyak 6.022 orang.
Grafik 3.4
Analisis Pencapaian Angka partisipasi kasar (APK) Tahun 2011-2013
Di Kabupaten Badung
Dilihat perkembangan dari tahun 2011 sampai dengan tahun 2013 angka
partisipasi murni pada jenjang pendidikan menunjukan capaian untuk jenjang
pendidikan SD tahun 2011sampai 2013 berturut turut 108,24%, 103,67 %, 98,62%,
untuk SMP dengan capaian kinerja berturut-turut dari tahun 2011 sampai dengan
2013 adalah 106,84%, 101,62%, 91,59% sedangkan untuk jenjang pendidikan SM
capaian kinerjanya berturut-turut dari tahun 2011 sampai dengan tahun 2013 adalah
93,85%, 91,09%, 83,69%. Hal ini disebabkan karena jumlah siswa usia sekolah
pada jenjang SD, SMP dan SM setiap tahunnya selalu mengalami peningkatan.
2011 2012 2013
SD 100 100 100
SD REALISASI 108.24 117.84 98.62
SMP 100 100 100
SMP REALISASI 106.84 137.63 91.59
SM 100 100 100
SM REALISASI 93.85 132.2 83.69
0
20
40
60
80
100
120
140
160
Pe
rse
nta
se
88
PEMERINTAH KABUPATEN BADUNG
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Badung Tahun 2013
Secara rinci capaian angka partisipasi murni tahun 2011 sampai dengan
tahun 2013 seperti pada grafik berikut:
Grafik 3.5
Analisis Pencapaian Angka partisipasi murni (APM)
Tahun 2011-2013 di Kabupaten Badung
Realisasi akumulasi capaian sasaran sampai dengan tahun ini
dibandingkan dengan rencana yang tercantum dalam RPJMD dapat dilihat pada
tabel di bawah ini :
Tabel 3.9.
Pencapaian Indikator Angka Partisipasi Kasar (APK) dan
Indikator Angka Partisipasi Murni (APM) Tahun 2013 dibandingkan Target
RPJMD Tahun 2015
No. Indikator Sasaran Satuan
Realisasi
Akumulasi s/d.
Tahun 2013
Rencana sesuai
dengan RPJMD
Tahun 2015
Persentase
Capaian Kinerja
(%)
1 2 3 4 5 6
1 Angka Partisipasi Kasar (APK):
SD
SMP
SMA
%
%
%
112,31
125,12
115,75
100,00
100,00
100,00
112,31
125,12
115,75
2011 2012 2013
SD 100 100 100
SD REALISASI 108.24 117.84 98.62
SMP 100 100 100
SMP REALISASI 106.84 137.63 91.59
SM 100 100 100
SM REALISASI 93.85 132.2 83.69
0
20
40
60
80
100
120
140
160
Pe
rse
nta
se
89
PEMERINTAH KABUPATEN BADUNG
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Badung Tahun 2013
2 Angka Partisipasi Murni
(APM) :
SD
SMP
SMA
%
%
%
98,62
91,59
83,69
100,00
100,00
100,00
98,62
91,59
83,69
Berdasarkan tabel di atas, capaian kinerja pada sasaran meningkatnya
ketercapaian dan keterjangkauan memperoleh layanan pendidikan di Kabupaten
Badung bahwa realisasi akumulasi sampai dengan tahun 2013 dibandingkan
dengan rencana akhir RPJMD tahun 2015 menunjukkan kinerja yang sangat positif
dengan capaian kinerja telah mencapai diatas 100% berarti bahwa capaian tersebut
dapat dikatagorikan memuaskan.
Pencapaian sasaran 5 dapat dilihat pada tabel 3.10 berikut :
Tabel 3.10.
Analisis Pencapaian Sasaran 5
Mewujudkan pendidikan yang bermutu dan kompetitip di Kabupaten Badung
No.
Indikator Sasaran Satuan
Capaian Kinerja Tahun 2011
Tahun 2012 Capaian Kinerja Tahun 2012
Tahun 2013 Capaian Kinerja Tahun 2013
Target Realisasi Target Realisasi
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 Angka rata-rata UASBN
dan UN
Nilai 96,14 7,81 8,33 106,66 7,82 8,09 103,45
2 Angka kelulusan % 99,97 100 99,99 99,99 100 99,87 99,87
3 Angka kenaikan % 99,72 100 99,68 99,68 100 99,56 99,56
4 Angka melanjutkan % 82,62 100 100,00 100,00 100 98,18 98,18
5 Siswa tamatan SMK
yang tidak melanjutkan
terserap pada lapangan
kerja
% 68,90 100 68,91 68,91 100 69,01 69,01
Sasaran 5
Mewujudkan pendidikan yang bermutu dan kompetitip di
Kabupaten Badung
90
PEMERINTAH KABUPATEN BADUNG
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Badung Tahun 2013
Paradigma pembangunan yang berorientasi pada keunggulan komparatif
dengan lebih mengandalkan sumber daya alam dan tenaga kerja yang murah, saat
ini mulai mengalami pergeseran menuju pembangunan yang lebih menekankan
keunggulan kompetitif. Dalam paradigma baru ini, kualitas SDM, penguasaan
teknologi tinggi dan peningkatan peran masyarakat mendapat perhatian utama.
Keberhasilan pembangunan terutama ditentukan oleh kualitas manusia, bukan
semata – mata oleh melimpah-ruahnya kekayaan alam. Dalam hal pengembangan
SDM, pendidikan memiliki nilai strategis dan mempunyai peran penting sebagai
suatu investasi di masa depan. Karena secara teoritis, pendidikan adalah dasar dari
pertumbuhan ekonomi, dasar dari perkembangan sains dan teknologi, mengurangi
kemiskinan dan ketimpangan dalam pendapatan, dan peningkatan kualitas
peradaban manusia pada umumnya.
Pembangunan pendidikan di Kabupaten Badung berorientasi pada
pengembangan insan yang bermutu /berkualitas dan kompetitif, mampu
mengembangkan potensi diri dan lingkungannya. Berbagai upaya dilakukan dalam
meningkatkan mutu pendidikan diharapkan dapat menjadikan pendidikan di
Kabupaten Badung mempunyai standar kualitas tinggi dan terkemuka di tingkat
Nasional, mempunyai keunggulan kompetitif dan kompetensi yang berdaya saing
tinggi.
Pada sasaran kelima (5) ini didukung oleh lima (5) indikator sasaran dan
secara rinci capaian masing-masing indikator dapat dijelaskan sebagai berikut :
Indikator Angka rata-rata UASBN dan UN pada tahun 2013 capaian
kinerjanya telah mencapai target yang ditetapkan dari target sebesar 7,82.
Tercapainya capaian kinerja ini disebabkan karena usaha peningkatan mutu
pendidikan sudah mendapat perhatian penuh dari pemerintah melalui kegiatan
tryout , para siswa semakin banyak dilatih akan semakin siap dan semakin paham
dengan materi yang diujikan pada UN. Dibandingkan perkembangan tahun 2011
sampai dengan tahun 2012 terjadi peningkatan capaian kinerja, sedangkan tahun
2013 mengalami penurunan namun masih berada diatas target yang ditetapkan.
Tercapainya angka rata-rata UASBN dan UN tidak terlepas dari dukungan
pemerintah, Guru / pendidik maupun orang tua murid yang sudah mulai peduli
terhadap pendidikan anaknya.
91
PEMERINTAH KABUPATEN BADUNG
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Badung Tahun 2013
Garfik 3.6
Analisis Pencapaian Angka Rata-rata UASBN dan UN
Tahun 2011-2013 di Kabupaten Badung
Untuk indikator angka kelulusan (AL) baik pada jenjang pendidikan tingkat dasar
maupun lanjut /menengah dapat disampaikan bahwa tahun ajaran 2012/2013 angka
kelulusan siswa pada umumnya menunjukkan angka yang positif, hal ini dapat
dilihat pada jenjang pendidikan terhadap jumlah peserta ujian untuk tingkat SD
yang mengikuti UN sebanyak 9.765 orang dan lulus 100%. Sedangkan untuk
kelulusan tingkat SMP tahun ajaran 2012/2013 berjumlah 8.213 peserta yang tidak
lulus hanya 1 siswa karena tidak memenuhi syarat nilai kelulusan . Peserta SM
yang mengikuti UN sebanyak 4.585 orang dan yang tidak lulus 1 orang dan
capaian kinerja belum mencapai target yang ditetapkan yakni baru mencapai
99,99%. Hal ini disebabkan karena siswa tersebut tidak memenuhi syarat kelulusan
yang telah ditetapkan. Apabila dibandingkan dengan capaian kinerja dari tahun
2011 sampai tahun 2013, setiap tahunnya mengalami peningkatan. Capaian kinerja
yang belum memenuhi target ini akan diupayakan pencapaiannya tahun berikutnya
.
2011 2012 2013
Target 7.77 7.81 7.82
Realisasi 7.47 8.33 8.09
7
7.2
7.4
7.6
7.8
8
8.2
8.4
Nila
i
92
PEMERINTAH KABUPATEN BADUNG
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Badung Tahun 2013
Garfik 3.7
Analisis Pencapaian Angka Kelulusan
Tahun 2011-2013 di Kabupaten Badung
Sedangkan untuk indikator angka kenaikan pada tahun 2013 belum mencapai
target yang ditetapkan dari target angka kenaikan 100% baru terealisasi sebesar
99,56% dan capaian kinerja baru mencapai 99,56. Hal ini disebabkan karena tidak
terpenuhinya syarat kenaikan tingkat, siswa kurang mampu/cakap dari segi
akademik. Terhadap siswa seperti tersebut diatas, sekolah tetap memberikan
perhatian khusus/istimewa agar yang bersangkutan mampu untuk mengejar atas
ketinggalan pelajaran di sekolah. Apabila dilihat perkembangan setiap tahunnya
dari tahun 2011, sampai dengan tahun 2013 capaian kinerjanya mengalami
penurunan. Untuk mengatasi hal tersebut di harapkan peran serta berbagai pihak
yang peduli terhadap pendidikan perkembangan anak didik antara lain sekolah,
orang tua murid dan peserta didik itu sendiri
2011 2012 2013
Target 100 100 100
Realisasi 99.97 99.99 99.87
99.8
99.85
99.9
99.95
100
100.05
Pe
rse
nta
se
93
PEMERINTAH KABUPATEN BADUNG
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Badung Tahun 2013
Grafik 3.8
Analisis Pencapaian Angka Kenaikan
Tahun 2011 – 2013 di Kabupaten Badung
Untuk indikator angka melanjutkan dari target yang ditetapkan 100% baru
terealisasi sebesar 98.18%. hal ini karena ada beberapa siswa yang pindah sekolah
untuk melanjutkan pendidikan ke luar Kabupaten Badung.
Grafik 3.9
Analisis Pencapaian Angka Melanjutkan
Tahun 2011 – 2013 di Kabupaten Badung
Selanjutnya terhadap indikator Siswa tamatan SMK yang tidak melanjutkan
terserap pada lapangan kerja tahun ajaran 2012/2013 baru terrealisasi sebesar
2011 2012 2013
Target 100 100 100
Realisasi 99.72 99.68 99.56
99.3
99.4
99.5
99.6
99.7
99.8
99.9
100
100.1
Pe
rse
nta
se
2011 2012 2013
Target 100 100 100
Realisasi 82.62 100 98.18
0
20
40
60
80
100
120
Pe
rse
nta
se
94
PEMERINTAH KABUPATEN BADUNG
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Badung Tahun 2013
69,01% dari target yang ditetapkan sebesar 100%.Tidak tercapainya capaian kinerja
ini disebabkan karena persaingan dengan tenaga kerja luar daerah.. Apabila
dibandingkan dengan perkembangan setiap tahunnya dari tahun 2011 sampai
dengan tahun 2013, bahwa siswa tamatan SMK yang tidak melanjutkan terserap
pada lapangan kerja mengalami peningkatan setiap tahunnya. Hal ini disebabkan
karena program yang dibuka oleh SMK di Kabupaten Badung disesuaikan dengan
kebutuhan dilapangan kerja, juga dengan diadakannya training ke perusahan-
perusahan dan melaksanakan peningkatan mutu siswa SMK seperti kegiatan
Lomba Kompetensi Siswa (LKS). Tidak tercapainya capaian kinerja ini akan
diupayakan pencapaiannya pada tahun berikutnya.
Untuk melihat perkembangan capaian kinerja masing-masing indikator
dapat dilihat pada grafik berikut ini.
Grafik 3.10
Analisis Pencapaian Siswa tamatan SMK yang tidak melanjutkan
terserap pada lapangan kerja Tahun 2011 – 2013 di Kabupaten Badung
Realisasi akumulasi pencapaian sasaran sampai dengan tahun ini
dibandingkan dengan rencana yang tercantum dalam RPJMD yaitu sebagai berikut :
2011 2012 2013
Target 100 100 100
Realisasi 68.90 68.91 69.01
0
20
40
60
80
100
120
Pe
rse
nta
se
95
PEMERINTAH KABUPATEN BADUNG
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Badung Tahun 2013
Tabel 3.11.
Pencapaian Indikator Rata-rata UASBN dan UN,
Angka Kelulusan,Angka Kenaikan, Angka Melanjutkan dan siswa tamat
SMK yang tidak melanjutkan terserap pada lapangan kerja Tahun 2013
dibandingkan Target RPJMD Tahun 2015
No. Indikator Sasaran Satuan
Realisasi
Akumulasi s/d.
Tahun 2013
Rencana
sesuai dengan
RPJMD
Tahun 2015
Persentase
Capaian
Kinerja
(%)
1 2 3 4 5 6
1 Angka rata-rata UASBN dan UN Nilai 8.09 7,84 8.09
2 Angka kelulusan % 99,99 100 99,99
3 Angka kenaikan % 99,56 100 99,56
4 Angka melanjutkan % 98,18 100 98,18
5 Siswa tamatan SMK yang tidak
melanjutkan terserap pada
lapangan kerja
% 60,01 100 60,01
Berdasarkan tabel di atas, diketahui bahwa capaian sasaran pada tahun
2013 secara akumulatif masih berkembang positif mencapai sasaran yang
ditargetkan yang berarti bahwa capaian tersebut dapat dikatagorikan memuaskan,
Kecuali terhadap indikator sasaran siswa tamatan SMK yang tidak melanjutkan
terserap pada lapangan kerja tidak mencapai target di tahun ke tiga sesuai dengan
rencana RPJMD tahun 2015. Dan diupayakan pada tahun berikutnya mencapai
target 100%.
Tabel 3.12
Analisis Pencapaian Sasaran 6
Mewujudkan olahragawan yang berprestasi pada kompetisi
pada tingkat provinsi, nasional dan regional.
No.
Indikator Sasaran Satuan
Capaian
Kinerja Tahun 2011
Tahun 2012 Capaian Kinerja Tahun 2012
Tahun 2013 Capaian Kinerja Tahun 2013
Target realisasi Target Target
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1
Jumlah cabang olah raga
yang mendapatkan juara
di tingkat propinsi,
nasional dan regional
Cabang 100 % 17 16 94,12 % 17 15 88,24
Sasaran 6
Mewujudkan olahragawan yang berprestasi pada kompetisi di
tingkat Provinsi, Nasional dan Regional.
96
PEMERINTAH KABUPATEN BADUNG
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Badung Tahun 2013
Olahraga sebagai gaya hidup manusia (life style), karena dengan
berolahraga hidup menjadi lebih sehat, gembira, dan kerja lebih produktif. Bila
anak-anak sehat dan gembira akan mendapatkan jutaan bibit-bibit unggul sumber
daya manusia serta juga olahragawan yang nantinya menjadi tulang punggung tim
nasional Indonesia untuk berbagai cabang olahraga.
Minat dan bakat alam harus diasah dengan metode latihan yang efektif,
melibatkan sport science secara menyeluruh, serta melakukan kompetisi yang
berkesinambungan di semua tingkatan. Melalui sosialisasi, kompetisi di tingkat
sekolah, kabupaten/kota, provinsi dan nasional yang bertujuan agar dapat meraih
prestasi lebih tinggi di kancah olahraga antar bangsa.
Berdasarkan tabel di atas , Kabupaten Badung dalam rangka mewujudkan
olahragawan yang berprestasi pada kompetisi di Tingkat Provinsi, Nasional dan
Regional di dukung oleh satu indikator. Capaian kinerja tahun 2013 dari indikator
kinerja tersebut belum mencapai target yang ditetapkan yakni 17 cabang olah raga
untuk mendapat juara dan baru tercapai 15 cabang olah raga saja. Sehingga capaian
kinerjanya baru mencapai 88,24%. Tidak tercapainya capaian kinerja ini karena
ada beberapa atlit khususnya atlit catur pindah sekolah keluar kabupaten dan atlet
di cabang catur kemampuannya lebih rendah dari Kabupaten lainnya dan pada
tahun 2013 untuk cabang sepak bola SD belum mencapai target. Apabila
dibandingkan dengan capaian kinerja setiap tahunnya dari tahun 2011 sampai
dengan tahun 2013 capaian kinerjanya mengalami penurunan. Hal ini terjadi
karena belum berimbangnya pembinaan atlet-atlet pelajar antar kecamatan,
sehingga atlet belum mampu meraih prestasi secara maximal. Untuk mencapai
target yang ditetapkan akan diupayakan seperti melengkapi sarana prasarana
olahraga di seluruh kecamatan secara bertahap dan memaksimalkan pembinaan dan
pelatihan sehingga tahun akan datang dapat mencapai target yang ditetapkan.
97
PEMERINTAH KABUPATEN BADUNG
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Badung Tahun 2013
Grafik 3.11
Analisis Pencapaian Sasaran 6
Mewujudkan olahragawan yang berprestasi pada kompetisi
pada tingkat provinsi, nasional dan regional.
Realisasi akumulasi pencapaian sasaran sampai dengan tahun 2013
dibandingkan dengan rencana yang tercantum dalam RPJMD tahun 2015 adalah
sebagai berikut :
Tabel 3.13
Pencapaian Indikator Jumlah cabang olahraga yang mendapatkan juara
ditingkat propinsi, nasional dan regional Tahun 2013
dibandingkan Target RPJMD Tahun 2015
No. Indikator Sasaran Satuan
Realisasi
Akumulasi s/d.
Tahun 2013
Rencana sesuai
dengan RPJMD
Tahun 2015
Persentase
Capaian Kinerja
(%)
1 2 3 4 5 6
1 Jumlah cabang olahraga yang
mendapatkan juara ditingkat
propinsi, nasional dan regional
Cabang 15 17 88,24
Berdasarkan tabel diatas, pencapaian sasaran jumlah cabang olahraga
yang mendapatkan juara di tingkat propinsi, nasional dan regional sesuai dengan
rencana dalam RPJMD pada tahun 2013 menunjukkan hasil yang cukup baik
dengan capaian kinerja sebesar 88,24%. Namun bila dibandingkan dengan capaian
2011 2012 2013
Target 17 17 17
Realisasi 17 16 15
14
14.5
15
15.5
16
16.5
17
17.5
Jum
lah
Cab
ang
Ola
h r
aga
98
PEMERINTAH KABUPATEN BADUNG
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Badung Tahun 2013
kinerja tahun 2013 terjadi penurunan, dan akan diupayakan tahun berikutnya
mencapai target yang ditetapkan.
Tabel 3.14
Analisi pencapaian sasaran 7
Terwujudnya peningkatan produktifitas tenaga kerja
No.
Indikator Sasaran Satuan
Capaian Kinerja Tahun 2011
Tahun 2012 Capaian Kinerja Tahun 2012
Tahun 2013 Capaian Kinerja Tahun 2013
Target realisasi Target Realisasi
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1
Persentase Tenaga
kerja yang dilatih
% 97,4 14,71 14,56 98,9 20 17 85
Pembangunan ketenagakerjaan merupakan upaya menyeluruh dan
ditujukan pada peningkatan, pembentukan dan pengembangan tenaga kerja yang
berkualitas, produktif, efisien, efektif, dan berjiwa wirausaha sehingga mampu
mengisi, menciptakan, dan memperluas lapangan kerja serta kesempatan usaha.
Peningkatan kualitas dan produktivitas tenaga kerja ditujukan pada
penciptaan tenaga kerja profesional, mandiri, beretos kerja tinggi, berjiwa
wirausaha, dan berdaya saing tinggi. Perluasan kesempatan kerja diarahkan pada
penyerapan tambahan angkatan kerja baru, penurunan jumlah penganggur dan
setengah penganggur, transformasi tenaga kerja dari sektor pertanian ke luar sektor
pertanian.
Dalam rangka meningkatkan efisiensi dan produktivitas tenaga kerja yang
diharapkan maka pemerintah kabupaten badung terus berupaya untuk mengadakan
pelatihan yang bertujuan untuk meningkatkan kemampuan tenaga kerja dengan
memberikan sertifikasi sehingga tenaga kerja yang mendapat pelatihan mempunyai
kemampuan untuk bersaing.
Sasaran 7
Terwujudnya peningkatan produktifitas tenaga kerja
99
PEMERINTAH KABUPATEN BADUNG
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Badung Tahun 2013
Grafik 3.12
Analisi pencapaian sasaran 7
Terwujudnya peningkatan produktifitas tenaga kerja
Sampaii tahun 2013 jumlah tenaga kerja yang ada di kabupaten badung
sebanyak 330.900 orang dan yang mendapat pelatihan sebanyak 427 orang atau
sebesar 0.13%. Berdasarkan tabel diatas, capaian kinerja tahun 2013 belum
mencapai target yang telah ditetapkan sebesar 0.13%. Apabila dibandingkan
dengan tahun sebelumnya dari tahun 2011 sampai dengan tahun 2013 terlihat
bahwa terjadi penurunan setiap tahunnya. Hal ini disebabkan karena:
a. Masih enggannya tenaga kerja untuk meningkatkan produktivitas kerja
b. Minimnya daya tampung LPK untuk menampung tenaga kerja yang
dilatih
Upaya yang dilakukan untuk meningkatkan pelatihan bagi tenaga kerja yaitu :
a. Meningkatkan anggaran untuk pelatihan bagi tenaga kerja
b. Mendatangkan tenaga pelatih untuk melakukan on the job training
disetiap perusahaan.
c. Setiap perusahaan wajib melaporkan setiap tenaga kerjanya mendapat
pelatihan.
Realisasi akumulasi pencapaian sasaran sampai dengan tahun 2013
dibandingkan dengan rencana yang tercantum dalam RPJMD adalah sebagai
berikut :
2011 2012 2013
Target 13.07 14.71 20.00
Realisasi 12.73 14.56 17.00
0.00
5.00
10.00
15.00
20.00
25.00
Pe
rse
nta
se
100
PEMERINTAH KABUPATEN BADUNG
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Badung Tahun 2013
Tabel 3.15
Pencapaian Indikator Persentase Tenaga kerja yang mendapat pelatihan
Tahun 2013 dibandingkan Target RPJMD Tahun 2015
No. Indikator Sasaran Satuan
Realisasi
Akumulasi s/d.
Tahun 2013
Rencana
sesuai dengan
RPJMD
Tahun 2015
Persentase
Capaian
Kinerja
(%)
1 2 3 4 5 6
1 Persentase Tenaga
kerja yang dilatih
% 25,21 100 25,21
Berdasarkan tabel di atas, realisasi akumulasi sampai dengan tahun ke 3
RPJMD menunjukkan angka yang kurang baik dan masih perlu mendapatkan
perhatian lebih. Hal ini terlihat dari capaian kinerja pada RPJMD tahun ke 3 sebesar
25,21%. Capaian ini masih jauh dari target yang ditetapkan dalam RPJMD
sehingga diperlukan upaya-upaya tahun berikutnya untuk lebih serius dalam
peningkatan produktifitas tenaga kerja.
Tabel 3.16
Analisis pencapaian sasaran 8
Terwujudnya peningkatan kesempatan kerja bagi pencari kerja
No.
Indikator Sasaran Satuan
Capaian Kinerja
Tahun 2011
Tahun 2012 Capaian Kinerja Tahun 2012
Tahun 2013 Capaian Kinerja Tahun 2013
Target realisasi Target realisasi
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1
Persentase Pencari
kerja yang mendapat
pekerjaan
% 19.6
15,4 14,3 92,9 15 17.16 114.4
2 Persentase
Peningkatan jumlah
lowongan kerja
% 23.14 18 40 222,22 30 31.69 105.6
3 Angka pengangguran % 2.3 2 1.6 120 1.7 0.77 154.7
Perlu diketahui bahwa tenaga kerja adalah modal bagi pergerakan roda
pembangunan. Tenaga kerja merupakan salah satu faktor produksi dan merupakan
Sasaran 8
Terwujudnya peningkatan kesempatan kerja bagi pencari kerja
101
PEMERINTAH KABUPATEN BADUNG
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Badung Tahun 2013
sumberdaya manusia yang memegang peranan penting dalam setiap aktivitas
ekonomi. Disamping itu, tenaga kerja merupakan salah satu faktor yang
menentukan tingkat pertumbuhan ekonomi, laju inflasi, Produk Nasional Bruto
(PNB), devisa negara dan lain-lain. Bahkan tingkat kemakmuran suatu negara
ditentukan oleh kualitas dan produktivitas sumberdaya manusia (SDM).
Perubahan struktur umur penduduk berimplikasi terhadap perubahan profil
ketenagakerjaan. Ada dua faktor yang mempengaruhi keadaan ketenagakerjaan
yaitu permintaan dan penawaran. Faktor permintaan sangat dipengaruhi oleh
dinamika pembangunan ekonomi, sedangkan faktor penawaran sangat ditentukan
oleh perubahan struktur umur penduduk.
Berdasarkan hasil registrasi penduduk akhir tahun 2012 menunjukkan
bahwa jumlah penduduk Kabupaten Badung dari tahun ke tahun selama sepuluh
tahun terakhir (tahun 2003 s/d 2012) semakin bertambah dengan tingkat
pertumbuhan rata-rata 1,72 % per tahun dan secara absolut penduduk terbanyak
berada di Kecamatan Mengwi menurut hasil registrasi penduduk per Desember
tahun 2013 adalah 111.697 jiwa sedangkan Kecamatan yang paling sedikit jumlah
penduduknya adalah Kecamatan Petang yaitu 28.511 jiwa.
Selanjutnya apabila kita bandingkan dengan jumlah angkatan kerja, pada
tahun 2013 jumlah angkatan kerja mencapai 121.716 orang dan di sisi lain
ketersediaan lapangan kerja yang terbatas serta lemahnya keahlian dan ketrampilan
calon pencari kerja atau istilah populernya tenaga tidak siap pakai. Dengan
pertumbuhan angkatan kerja yang terus meningkat, maka pengangguran terbuka
selalu meningkat. Pengangguran bukan saja menjadi masalah ekonomi dan
kemiskinan tapi bisa berimbas masalah-masalah lain yang lebih luas.
Bila dilihat dari sasaran terwujudnya peningkatan kesempatan kerja bagi
pencari kerja terdiri dari tiga indikator yaitu indikator persentase pencari kerja
yang mendapatkan pekerjaan. Pencari kerja yang mendapat pekerjaan yang
dimaksud pada idikator tersebut di atas adalah mereka yang terdaftar dalam
102
PEMERINTAH KABUPATEN BADUNG
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Badung Tahun 2013
pelayanan antar kerja (kartu kuning / A1) pada Dinas Sosial dan Tenaga Kerja.
Indikator persentase peningkatan jumlah lowongan kerja dan indikator angka
pengangguran secara rinci dapat disampaikan sebagai berikut :
Persentase Pencari kerja yang mendapat pekerjaan
Pencari kerja yang mendapat pekerjaan merupakan penduduk usia kerja
yang sedang mencari pekerjaan dan tercatat di dinas tenaga kerja dalam bentuk
kartu AK1. Persentase pencari kerja yang mendapat pekerjaan tahun 2013 sebesar
17.16% dari target yang ditetapkan sebesar 15% dan realisasi kinerjanya sebesar
114.4%. Jika dibandingkan capaian kinerja tahun 2011 sampai dengan capaian
kinerja tahun 2013 mengalami peningkatan, hal ini disebabkan karena
meningkatnya jumlah lowongan kerja yang ada, jumlah lowongan kerja yang ada
semakin diminati dan adanya pembukaan lowongan kerja (PNS) di Kabupaten
Badung. Hasil capaian persentase pencari kerja yang mendapat pekerjaan di
Kabupaten Badung tahun 2011 s/d 2013 sebagai berikut:
Grafik 3.13
Analisis Pencapaian persentase pencari kerja yang mendapat
pekerjaan di Kabupaten Badung
tahun 2011 s/d 2013 di Kabupaten Badung
2011 20112 38213
Capaian 19.6 14.3 17.16
0
5
10
15
20
25
%
103
PEMERINTAH KABUPATEN BADUNG
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Badung Tahun 2013
Persentase Peningkatan jumlah lowongan kerja
Capaian persentase peningkatan jumlah lowongan kerja di tahun 2013 ,
dimana ditargetkan 30% sedangkan realisasinya mencapai 31.69%, sehingga
capaian kinerjanya sebesar 105.6%. Tercapaianya indikator persentase peningkatan
jumlah lowongan kerja disebabkan bertambahnya jumlah lowongan kerja disektor
usaha penjualan dan jasa. Karena pemerintah kabupaten Badung telah berupaya
melalui Bursa Lowongan Kerja (Job Fair) yang menstimulasi dan menambah
motivasi para pengusaha untuk melaporkan dan menginformasikan lowongan kerja
yang dibutuhkan, meningkatnya kesadaran perusahaan untuk melakukan wajib
lapor, dan pemanfaatan situs Dinas Sosial Tenaga Kerja. Apabila dilihat
perkembangan per tahunnya dari tahun 2011 sampai dengan tahun 2013 terlihat
nampak berfluktuasi.
Grafik 3.14
Analisis Pencapaian Persentase Peningkatan jumlah lowongan kerja
di Kabupaten Badung Tahun 2011 - 2013
Angka Pengangguran
Terhadap indikator kinerja yang ke 3 yaitu indikator angka pengangguran
tahun 2013 capaian kinerjanya 0.77% mencapai target yang diinginkan, yakni dari
target sebesar 1.7% .Tercapainya sasaran kinerja ini disebabkan bertambahnya
2011 2012 2013
Target 16 18 30
Realisasi 23.14 40 31.69
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
Pe
rse
nta
se
104
PEMERINTAH KABUPATEN BADUNG
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Badung Tahun 2013
jumlah lowongan kerja dari pelaksanaan Bursa Lowongan Kerja (Job Fair) dan
adanya situs lowongan kerja Dinas Sosial Tenaga Kerja. Apabila dibandingkan
capaian kinerja setiap tahunnya dari tahun 2011 sampai dengan tahun 2013 dapat
disampaikan bahwa angka penggangguran cenderung turun. Upaya yang dilakukan
untuk terus menurunkan angka pengangguran di Kabupaten Badung melalui gebyar
bursa kerja yang dilaksanakan dua kali setahun, bursa kerja online, Meningkatkan
keterampilan pencari kerja sehingga bisa menyesuaikan dengan bursa lowongan
kerja yang ada.
Grafik 3.15
Analisis Pencapaian Angka pengangguran
di Kabupaten Badung Tahun 2011 - 2013
Adapun realisasi akumulasi pencapaian sasaran sampai dengan tahun 2013
dibandingkan dengan rencana yang tercantum dalam RPJMD adalah sebagai
berikut :
Tabel 3.17
Pencapaian Indikator Persentase Pencari kerja yang mendapatkan pekerjaan,
Persentase Peningkatan jumlah lowongan kerja dan Angka pengangguran
Tahun 2013 dibandingkan Target RPJMD Tahun 2015
No. Indikator Sasaran Satuan
Realisasi
Akumulasi s/d.
Tahun 2013
Rencana sesuai
dengan RPJMD
Tahun 2015
Persentase Capaian
Kinerja
(%)
1 2 3 4 5 6
2011 2012 2013
Target 2.3 2 1.7
Realisasi 2.3 1.6 0.77
0
0.5
1
1.5
2
2.5
Pe
rse
nta
se
105
PEMERINTAH KABUPATEN BADUNG
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Badung Tahun 2013
1 Persentase Pencari kerja
yang mendapatkan
pekerjaan
% 48,40 70 69,14
2 Persentase Peningkatan
jumlah lowongan kerja
% 126,3 50 252,6
3 Angka pengangguran Orang 1,7 0,77 154,7
Berdasarkan tabel 3.17 , realisasi akumulasi tahun ke 3 pada RPJMD pada
tahun 2015 menunjukan secara umum dapat dikatakan dua indiaktor bahwa cukup
memuaskan. Hal ini dapat dilihat dari indikator persentase pencari kerja yang
mendapatkan pekerjaan dengan capaian sebesar 48,40% sedangkan indikator
peningkatan jumlah lawongan kerja sebesar 126,3%. Untuk indikator angka
pengangguran hasil realisasi akumulasi sampai dengan tahun 2013 mencapai 1,6% .
Capaian kinerja ini merupakan capaian kinerja tahun ke 3 RPJMD ,untuk mencapai
target yang ditentukan direncanakan pada tahun ke 5 akan mampu mencapai angka
100 %.
Tabel 3.18
Analisis sasaran 9
Terciptanya Sistem Pelayanan yang Prima di Rumah Sakit, Puskesmas
dan Layanan Kesehatan Lainnya yang Terjangkau oleh Masyarakat
Kabupaten Badung Tahun 2013
No. Indikator Sasaran Satuan Tahun
2011 Tahun 2012 Capaian
Kinerja Tahun 2012
Tahun 2013 Capaian Kinerja Tahun 2012
Target Realisasi Target Realisasi
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 Cakupan pelayanan kesehatan dasar masyarakat
%
54.80
100.00
64.23
64.23
100.00
26.90
26.90
2 Cakupan pemeriksaan kehamilan (K4) oleh tenaga kesehatan terlatih
%
96.14
90.20
90.20
100.00
91.80
93.28
101.61
3 Cakupan ibu bersalin yang ditolong oleh nakes terlatih (cakupan PN)
%
99.09
96.60
91.24
94.45
97.40
95.70
98.25
Sasaran 9
Terciptanya sistem pelayanan yang prima di Rumah Sakit,
Puskesmas dan Layanan Kesehatan lainnya yang terjangkau oleh
masyarakat Kabupaten Badung
106
PEMERINTAH KABUPATEN BADUNG
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Badung Tahun 2013
4 Cakupn kunjungan neonatal lengkap (KN lengkap)
%
100.90
90.00
94.39
104.88
90.00
99.35
110.39
5 Cakupan pelayanan anak balita
%
81.26
78.60
84.80
107.89
82.40
90.29
109.58
6 Cakupan desa/kelurahan siaga aktif
%
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
Kesehatan merupakan investasi untuk mendukung pembangunan ekonomi
serta memiliki peran penting dalam upaya penanggulangan kemiskinan. Dalam
pelaksanaan pembangunan kesehatan, dibutuhkan perubahan paradigma dari
paradigma sakit menjadi paradigma sehat. Perubahan paradigma ini mempunyai
makna bahwa pembangunan kesehatan diprioritaskan pada upaya-upaya promotif
yaitu upaya untuk meningkatkan pengetahuan dan perilaku masyarakat untuk hidup
sehat dan preventif (pencegahan) penyakit agar masyarakat yang sehat tidak
menjadi jatuh sakit dan diikuti dengan peningkatan upaya pelayanan kesehatan.
Sasaran strategis untuk terciptanya sistem pelayanan yang prima di Rumah
Sakit, Puskesmas dan Layanan kesehatan lainnya yang terjangkau oleh masyarakat
Kabupaten Badung didukung oleh enam indikator. Adapun rincian tingkat capaian
masing – masing indikator seperti berikut :
Persentase pelayanan kesehatan dasar masyarakat miskin
Pelayanan kesehatan dasar masyarakat miskin merupakan jenis pelayanan
kesehatan yang ditujukan bagi masyarakat miskin meliputi pelayanan rawat jalan
tingkat pertama dan pelayanan rawat inap tingkat pertama di sarana kesehatan strata
pertama meliputi : puskesmas, balai pengobatan pemerintah dan swasta, praktek
bersama dan perorangan.
Pelaksanaan program nasional jaminan kesehatan masyarakat miskin
terdiri dari Program Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas) dengan tujuan
untuk pelayanan kesehatan dasar dan rujukan bagi pasien masyarakat miskin, dan
program Jaminan Persalinan (Jampersal) bertujuan untuk memberi pelayanan
107
PEMERINTAH KABUPATEN BADUNG
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Badung Tahun 2013
kesehatan bagi seluruh ibu hamil. Jumlah sasaran program Jamkesmas di
Kabupaten Badung tahun 2013 sebanyak 68.313 jiwa sedangkan tahun 2012
sebanyak 14.332 jiwa, ini berarti mengalami peningkatan sebanyak 53.981 jiwa.
Jumlah sasaran peserta jamkesmas menurut kecamatan, seperti pada tabel 3.19
berikut:
Tabel 3.19
Sasaran Peserta Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas)
di Kabupaten Badung Tahun 2012 – 2013
No Kecamatan 2012 2013
1
Petang 1.193 9.372
2
Abiansemal 6.105 23.610
3
Mengwi 4.187 26.349
4
Kuta Utara 1.044 4.407
5
Kuta 378 634
6
Kuta Selatan 1.425 3.941
Total 14.332 68.313
Cakupan pelayanan kesehatan dasar pasien masyarakat miskin adalah
jumlah kunjungan pasien masyarakat miskin di sarana kesehatan strata pertama di
satu wilayah kerja tertentu pada kurun waktu tertentu. Hasil capaian indikator
cakupan pelayanan kesehatan dasar masyarakat miskin pada tahun 2013 sebanyak
18.378 kasus dari total masyarakat miskin yang ada sebanyak 68.313 jiwa (26,90%)
108
PEMERINTAH KABUPATEN BADUNG
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Badung Tahun 2013
sedangkan target yang ditetapkan sebesar 100%. Hasil capaian tahun 2013
mengalami penurunan bila dibandingkan dengan hasil capaian tahun 2012 sebesar
64,23% dan masih dibawah target yang ditetapkan dalam RPJMD dan target
Nasional (SPM) sebesar 100%.
Hasil capaian indikator cakupan pelayanan kesehatan dasar masyarakat
miskin tahun 2010 sampai dengan 2013 menunjukkan bahwa capaian indikator
menunjukkan kecenderungan mengalami penurunan, seperti pada tabel 3.14
berikut:
Grafik 3.16
Cakupan pelayanan kesehatan dasar pasien masyarakat miskin
di Kabupaten Badung Tahun 2010 s/d 2013
Distribusi hasil capaian cakupan pelayanan kesehatan dasar pasien
masyarakat miskin menurut Kecamatan/puskesmas menunjukkan bahwa capaian
tertinggi diperoleh Puskesmas Abiansemal II (62,6%) dan terendah Puskesmas
2010 2011 2012 2013
Target Nas 100 100 100 100
Target RPJMD 100 100 100 100
Cak. Maskin 100 54.8 64.23 26.9
0
20
40
60
80
100
120
%
Cakupan pelayanan kesehatan dasar pasien masyarakat miskindi Kabupaten Badung Tahun 2010 s/d 2013
109
PEMERINTAH KABUPATEN BADUNG
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Badung Tahun 2013
Petang II sebesar 2,4%. Adapun distribusi capaian cakupan pelayanan kesehatan
dasar pasien masyarakat miskin menurut puskesmas seperti grafik 3.15 berikut :
Grafik 3.17
Cakupan pelayanan kesehatan dasar pasien masyarakat miskin
Menurut Puskesmas di Kabupaten Badung Tahun 2010 s/d 2013
Adapun penyebab rendahnya capaian indikator cakupan pelayanan
kesehatan dasar pasien masyarakat miskin pada tahun 2013 karena adanya
masyarakat miskin menggunakan pelayanan kesehatan seperti JKBM/JKKB
Manguwaras, peningkatan jumlah masyarakat miskin dari 14.332 jiwa menjadi
68.313 jiwa serta penetapan target capaian terlalu tinggi sesuai target capaian yang
ditetapkan dalam standar pelayanan minimal (SPM) urusan kesehatan.
Upaya-upaya yang telah dilakukan dalam penyelenggaraan pelayanan
kesehatan bagi masyarakat miskin meliputi: pembagian kartu jamkesmas,
sosialisasi jamkesmas terhadap petugas kesehatan, lintas sektor dan masyarakat,
pelayanan kesehatan, serta monitoring dan evaluasi. Sedangkan upaya-upaya yang
akan dilakukan untuk pelayanan kesehatan bagi masyarakat miskin meliputi:
Validasi data untuk peserta jamkesmas ke Jaminan Kesehatan Nasional (JKN),
Sosialisasi program JKN, Pengintegrasian program JKBM/JKKB Manguwaras
kedalam JKN, Kerja sama (MOU) jaminan kesehatan antara Pemerintah Kabupaten
Badung dengan BPJS serta monitoring dan evaluasi.
Selain program jaminan kesehatan terhadap masyarakat miskin di
Kabupaten Badung juga melaksanakan program kesehatan Jaminan Kesehatan
Bali mandara (JKBM) serta program Jaminan Kesehatan Krama Badung
(JKKB). Dengan adanya program jamkesmas, JKBM dan JKKB Maanguwaras
Petang I
Petang II
Abiansemal I
Abiansemal II
Abiansemal
III
Mengwi I
Mengwi II
Mengwi III
Kuta I Kuta IIKuta
Selatan
Kuta Utara
Kabupaten
2011 60.5 13.4 64.7 58.3 59.1 87.6 53.1 37.3 78.1 83.3 21.1 31.6 54.8
2012 93.66 32.49 64.02 129.6 41.51 63.52 64.70 50.78 64.21 0.00 29.96 33.72 64.23
2013 25.1 2.4 36.9 62.6 21.9 22.1 27.7 22.9 14.7 45.4 13.2 12.3 26.9
020406080
100120140
%
110
PEMERINTAH KABUPATEN BADUNG
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Badung Tahun 2013
berarti seluruh masyarakat di Kabupaten Badung telah terlindungi jaminan
pelayanan kesehatan.
Jaminan Kesehatan Bali Mandara (JKBM) merupakan program jaminan
kesehatan dengan sasaran seluruh masyarakat di Provinsi Bali yang tidak memiliki
jaminan kesehatan seperti Askes, Asabri, Jamsostek dan Jamkesmas. Pendanaan
program JKBM dilaksanakan melalui pola cost sharing antara Pemerintah Provinsi
Bali dan kabupaten se-Bali, termasuk Kabupaten Badung. Anggaran cost sharing
program JKBM seperti terlihat tabel 3.20 berikut
Tabel 3.20
Anggaran Cost Sharing JKBM antara Provinsi Bali dan Kabupaten Badung
Tahun 2012 - 2013
No Uraian 2012 2013 %
Sharing
1 Provinsi Bali 10.492.320.727 14.865.912.256 36,82
2 Kabupaten Badung 18.007.367.273 25.508.645.744 63,18
Total 28.499.688.000 40.374.558.000 100
Jumlah sasaran Peserta JKBM pada tahun 2013 adalah sebanyak 395.829 jiwa
dan tahun 2012 sebanyak 457.364 Jiwa yang dilayani pada jaringan pelayanan
JKBM di seluruh Bali baik puskesmas maupun rumah sakit. Sasaran proram
JKBM di Kabupaten Badung seperti terlihat pada tabel 3.21 berikut :
Tabel 3. 21
Sasaran Peserta Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas)
di Kabupaten Badung Tahun 2012 s/d 2013
No Kecamatan 2012 2013
1 Petang 31.528 27.970
2 Abiansemal 95.193 72.336
3 Mengwi 115.764 100.977
4 Kuta Utara 72.055 63.569
5 Kuta 52.208 47.255
6 Kuta Selatan 90.616 83.722
Kabupaten Badung 457.364 395.829
111
PEMERINTAH KABUPATEN BADUNG
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Badung Tahun 2013
Selanjutnya untuk melengkapi pelayanan kesehatan yang tidak tercakup dalam
JKBM maka Pemerintah Kabupaten Badung telah melakukan terobosan
dengan menyelenggarakan program Jaminan Kesehatan Krama Badung
(JKKB) Manguwaras.
Program JKKB Manguwaras merupakan paket pelayanan kesehatan lanjutan
atau pelayanan kesehatan yang tidak ditanggung JKBM. Untuk memberikan
pelayanan kesehatan melalui JKKB ini, Pemerintah Kabupaten Badung
bekerjasama dengan Rumah Sakit Umum Pusat Sanglah, Rumah Sakit Umum
Wangaya, Rumah Sakit Umum Kabupaten Badung dan Badan Rumah Sakit
Daerah Kabupaten Tabanan. Adapun paket pelayanan kesehatan tambahan
yang diberikan JKKB karena tidak menjadi tanggungan JKBM meliputi:
Hemodialisa
Operasi jantung
Kemoterapi dan Radiologi
Tindakan Extracorporeal Shock Wave Lithotripsy (ESWL) maksimal 2
kali.
Pemeriksaan penunjang canggih Computed Tomography Scan (CT scan)
dan Multislice Computed Tomography scan (MS CT Scan)
Pelayanan evakuasi (ambulance) dari Pusat Pelayanan Kesehatan (PPK)
Kabupaten Badung ke tempat rujukan di wilayah Provinsi Bali.
Kecelakaan lalu lintas yang tidak ditanggung oleh Jasa Raharja.
Pemeriksaan kehamilan (K4) oleh tenaga kesehatan terlatih
Antenatal Care (ANC) merupakan pelayanan kesehatan yang diberikan
oleh tenaga kesehatan (dokter spesialis kebidanan dan kandungan, dokter umum,
bidan dan perawat) untuk ibu selama kehamilannya dan dilaksanakan sesuai dengan
standar pelayanan yang ditetapkan dalam Standar Pelayanan Kebidanan. Pelayanan
antenatal disebut lengkap apabila dilakukan oleh tenaga kesehatan serta memenuhi
standar pemeriksaan kehamilan. Standar jenis pelayanan dan waktu pelayanan
antenatal tersebut dianjurkan untuk menjamin perlindungan kesehatan terhadap ibu
112
PEMERINTAH KABUPATEN BADUNG
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Badung Tahun 2013
hamil, berupa deteksi dini faktor risiko, pencegahan dan penanganan komplikasi.
Pengukuran terhadap indikator pencapai cakupan K4 ditujukan untuk mengukur
kemampuan manajemen program KIA untuk melindungi ibu hamil sehingga
kesehatan janin terjamin melalui penyediaan pelayanan antenatal.
Hasil capaian indikator cakupan pelayanan perawatan kehamilan
(antenatal care) kontak keempat kali ke sarana pelayanan kesehatan (K4) pada
tahun 2013 sebanyak 8.065 ibu hamil dari total perkiraan ibu hamil yang ditetapkan
sebanyak 8.646 ibu hamil ( 93,28%), sedangkan target yang telah ditetapkan
sebesar 91,8%. Hasil capaian tahun 2013 mengalami peningkatan bila
dibandingkan dengan hasil capaian tahun 2012 sebesar 90,2% dan telah melampaui
target yang ditetapkan dalam RPJMD sebesar 91,8% serta melampaui target
nasional sebesar 93%. Hasil capaian pelayanan perawatan kehamilan (antenatal
care) kontak keempat kali ke sarana pelayanan kesehatan (K4) di Kabupaten
Badung lebih tinggi dari hasil survey riset kesehatan dasar (Riskesdas, 2013).
Dengan demikian capaian kinerjanya sebesar 101.61 % termasuk dalam kategori
sangat baik. Hasil capaian pelayanan perawatan kehamilan (antenatal care)
menurut provinsi seperti grafik 3.15 berikut :
Grafik 3.18
Hasil capaian pelayanan perawatan kehamilan (antenatal care)
Hasil capaian indikator cakupan pelayanan perawatan kehamilan
(antenatal care) kontak keempat kali ke sarana pelayanan kesehatan (K4) tahun
2010 2011 2012 2013
Target Nas 84 88 90 93
Target RPJMD 87.36 88.6 90.2 91.8
Cak. K4 87.36 96.14 90.20 93.28
0
20
40
60
80
100
%
113
PEMERINTAH KABUPATEN BADUNG
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Badung Tahun 2013
2010 sampai dengan 2013 menunjukkan bahwa capaian indikator telah sesuai
dengan target yang direncanakan, seperti pada tabel 3.16 berikut :
Grafik 3.19
Cakupan Pelayanan ANC di Kabupaten Badung Tahun 2010 s/d 2013
Hasil capaian indikator cakupan pelayanan perawatan kehamilan
(antenatal care) kontak keempat kali ke sarana pelayanan kesehatan (K4) menurut
puskesmas menunjukkan bahwa puskesmas yang belum mencapai target yang
ditetapkan sebesar 91,8% yaitu Puskesmas Abiansemal III, Puskesmas Mengwi I,
Mengwi III dan Puskesmas Kuta I. Data Capaian menurut Puskesmas seperti pada
grafik 3.17 berikut :
Grafik 3.20
Cakupan Pelayanan ANC di Kabupaten Badung Tahun 2010 s/d 2013
Petang I
Petang II
Abianse
mal I
Abiansemal
II
Abiansemal III
Mengwi I
Mengwi II
Mengwi III
Kuta I
Kuta II
Kuta Selat
an
Kuta Utar
a
Kabupate
n
2011 73.5 98 101. 83.2 84.6 80.5 102. 90 106. 99.6 102. 96.9 96.1
2012 77.5 89.6 81.8 92 94.5 73.1 98.3 85.4 98.9 98.8 92.2 81.9 90.2
2013 92.3 97.5 99.1 96.7 80.9 90.8 95.8 85.5 91.0 96.3 99.3 89.5 93.3
0
20
40
60
80
100
120
%
114
PEMERINTAH KABUPATEN BADUNG
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Badung Tahun 2013
Upaya yang telah dilakukan untuk pencapaian indikator cakupan
pelayanan perawatan kehamilan (antenatal care) kontak keempat kali ke sarana
pelayanan kesehatan (K4) pada tahun 2013 meliputi: Pembinaan/ bintek PWS KIA,
Pengadaan buku penunjang kegiatan PWS KIA. Sedangkan upaya-upaya yang akan
dilakukan untuk meningkatkan indikator cakupan pelayanan perawatan kehamilan
(antenatal care) kontak keempat kali ke sarana pelayanan kesehatan (K4) pada
tahun 2014 meliputi: kunjungan rumah, pembentukan kelas ibu hamil serta
menerapkan Pemantauan Wilayah Setempat (PWS) KIA.
Persentase ibu bersalin yang ditolong oleh tenaga kesehatan terlatih
(cakupan PN)
Pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan merupakan proses pelayanan
persalinan yang dilakukan oleh tenaga kesehatan dengan kompetensi kebidanan.
Proses pertolongan persalinan oleh tenaga dengan kompotensi kebidanan akan
memastikan pelayanan yang diberikan memperhatikan hal-hal sebagai berikut:
a. Sterilitas atau pencegahan infeksi dengan menerapkan minimal 3 bersih
yaitu: bersih tangan penolong, bersih alat pemotong tali pusat, bersih tempat
ibu berbaring
b. Metode pertolongan persalinan yang sesuai dengan standar pelayanan
c. Merujuk kasus yang memerlukan tingkat pelayanan yang lebih tinggi
Tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan adalah tenaga
kesehatan yang memiliki kemampuan klinis kebidanan sesuai standar.
Indikator ini adalah untuk mengukur kemampuan manajemen program KIA
dalam menyelenggarakan pelayanan persalinan yang professional.
Hasil capaian indikator cakupan persalinan oleh tenaga kesehatan terlatih
pada tahun 2013 sebanyak 7.898 ibu hamil dari total perkiraan ibu hamil bersalin
sebanyak 8.253 ibu hamil ( 95,7%), berarti capaian indicator belum mencapai target
yang ditetapkan sebesar 97,4%. Hasil capaian tahun 2013 mengalami peningkatan
bila dibandingkan dengan hasil capaian tahun 2012 sebesar 91,24% namun belum
mencapai target RPJMD sebesar 97,4% namun telah melampaui target nasional
115
PEMERINTAH KABUPATEN BADUNG
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Badung Tahun 2013
yang ditetapkan sebesar 89%. Dengan demikian capaian kinerjanya sebesar 98.25%
termasuk dalam kategori sangat baik.
Hasil capaian cakupan ibu bersalin yang ditolong oleh tenaga kesehatan
terlatih tahun 2010 sampai dengan 2013 menunjukkan bahwa capaian indikator
belum mencapai target yang direncanakan dalam RPJMD. Hasil capaian cakupan
ibu bersalin yang ditolong oleh tenaga kesehatan terlatih tahun 2010 s/d 2013
seperti Grafik 3.18 berikut :
Grafik 3.21
Cakupan Pelayanan Persalinan oleh Tenaga Kesehatan terlatih
di Kabupaten Badung Tahun 2010 s/d 2013
Hasil capaian indikator cakupan pelayanan persalinan oleh tenaga terlatih
menurut puskesmas menunjukkan bahwa puskesmas yang mencapai target yang
ditetapkan sebesar 97,4% yaitu Puskesmas Mengwi II, Kuta I dan Puskesmas Kuta
selatan. Data Capaian menurut Puskesmas seperti pada grafik 3.19 berikut :
2010 2011 2012 2013
Target Nas 84 86 88 89
Target RPJMD 95.52 95.8 96.6 97.4
Cak. PN 95.52 99.09 91.24 95.70
0
20
40
60
80
100%
Cakupan Pelayanan Persalinan oleh Tenaga Kesehatan Terlatih di Kabupaten Badung Tahun 2010 s/d 2013
116
PEMERINTAH KABUPATEN BADUNG
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Badung Tahun 2013
Grafik 3.22
Cakupan Pelayanan Persalinan oleh Tenaga Terlatih
di Kabupaten Badung Tahun 2010 s/d 2013
Penyebab belum tercapainya target cakupan ibu bersalin yang ditolong oleh tenaga
kesehatan terlatih yaitu tingginya target ibu bersalin oleh karena penetapan target
didasarkan pada angka proyeksi.
Adapun upaya-upaya yang dilaksanakan untuk tercapainya indikator
cakupan ibu bersalin yang ditolong oleh tenaga kesehatan terlatih pada tahun 2013
meliputi:
a. Pelatihan P4K untuk bidan puskesmas dan bidan pustu
b. Pelatihan PONED untuk petugas medis dan paramedis di tingkat
pelayanan dasar
c. Pembinaan/ bintek PWS KIA
d. Pengadaan buku penunjang kegiatan KB
e. Pelacakan kasus efek samping, komplikasi dan kegagalan KB
Sedangkan upaya yang akan dilaksanakan pada tahun 2014 untuk
meningkatkan cakupan persalinan oleh tenaga terlatih diantaranya melanjutkan
kegiatan terdahulu, kunjungan rumah, sosialisasi persalinan selamat, kerjasama
dengan klinik/praktek perseorangan, mengoptimalkan Pelayanan Obstetri Neonatal
Petang I
Petang II
Abiansem
al I
Abiansemal II
Abiansemal III
Mengwi I
Mengwi II
Mengwi III
Kuta I
Kuta II
Kuta Selat
an
Kuta Utar
a
Kabupate
n
2011 83.2 109. 99 96.6 79.5 79.4 104. 94.3 104. 100. 108. 105. 99.0
2012 83.0 98.1 89.6 94.5 86.6 77.8 101. 87.7 98.1 98.7 95.8 87.5 91.2
2013 97.0 91.3 94.5 94.3 91.3 90.9 99.4 89.8 98.1 89.2 99.1 96.2 95.7
0
20
40
60
80
100
120
%
117
PEMERINTAH KABUPATEN BADUNG
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Badung Tahun 2013
Emergency Dasar (PONED) dan Pelayanan Obstetri Neonatal Emergency
Komprehensif (PONEK)
Cakupan kunjungan neonatal lengkap (KN lengkap)
Pelayanan kesehatan neonatus adalah pelayanan kesehatan terhadap bayi
baru lahir umur 0 sampai 28 hari. Pelayanan kesehatan terhadap bayi baru lahir
sangat penting karena kelompok umur ini memiliki risiko gangguan kesehatan yang
paling tinggi. Hasil Riskesdas 2007 menyebutkan bahwa 78,5% kematian neonatus
terjadi pada minggu pertama kehidupan (0-6 hari). Mengingat besarnya risiko
kematian pada minggu pertama ini, setiap bayi baru lahir harus mendapatkan
pemeriksaan sesuai standar untuk mendetaksi adanya penyakit atau tanda bahaya
sehingga dapat dilakukan intervensi sedini mungkin untuk mencegah kematian.
Pelayanan pada kunjungan neonatus (bayi umur 0 – 28 hari) sesuai dengan standar
mengacu pada pedoman Manajemen Terpadu Balita Muda (MTBM) sebanyak tiga
kali yang meliputi pemeriksaan tanda vital, konseling perawatan bayi baru lahir
dan ASI Ekslusif, injeksi Vit.K1, Imunisasi (Jika belum diberikan saat lahir,
penanganan dan rujukan kasus, serta penyuluhan perawatan neonatus di rumah
dengan menggunakan buku KIA.
Hasil capaian cakupan kunjungan neonatal lengkap (KN3) di Kabupaten
Badung tahun 2013 sebanyak 7.809 bayi dari total bayi lahir hidup sebanyak 7.889
bayi (99,3%), telah melampaui target yang ditetapkan sebesar 90%. Hasil capaian
tahun 2013 mengalami peningkatan bila dibandingkan dengan hasil capaian tahun
2012 dengan capaian sebesar 94% melampaui target yang ditetapkan dalam
RPJMD sebesar 89% dan melampaui target nasional yang ditetapkan sebesar
99,3%. Dengan demikian capaian kinerjanya sebesar 110.39 % termasuk dalam
kategori sangat baik. Hasil capaian cakupan kunjungan neonatal lengkap (KN3) di
Kabupaten Badung tahun 2013 lebih tinggi bila dibandingkan dengan hasil survey
Riset Kesehatan Dasar (riskesdas, 2013). Hasil capaian cakupan kunjungan
118
PEMERINTAH KABUPATEN BADUNG
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Badung Tahun 2013
neonatal lengkap (KN3) dari hasil Riskesdas tahun 2013 seperti pada grafik 3.20
berikut :
Grafik 3.23
Cakupan kunjungan neonatal lengkap (KN3) di Indonesia
Tahun 2010 dan 2013
Hasil capaian cakupan kunjungan neonatal lengkap (KN3) tahun 2010
sampai dengan 2013 menunjukkan bahwa capaian indicator telah mencapai target
yang direncanakan dalam RPJMD. Hasil capaian cakupan kunjungan neonatal
lengkap (KN3) tahun 2010 s/d 2013 seperti grafik 3.21 berikut :
Grafik 3.24
Cakupan Kunjungan Neonatal Lengkap (KN3)
di Kabupaten Tahun 2010-2013
2010 2011 2012 2013
Target Nas 84 86 88 89
Target RPJMD 90 90 90 90
Cak. KN 90.00 100.00 94.00 99.35
0
20
40
60
80
100
%
119
PEMERINTAH KABUPATEN BADUNG
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Badung Tahun 2013
Hasil capaian indikator cakupan kunjungan neonatal lengkap (KN3)
menurut puskesmas menunjukkan bahwa semua puskesmas melampaui target yang
ditetapkan sebesar 90%. Capaian menurut Puskesmas seperti pada grafik 3.22
berikut :
Grafik 3.25
Cakupan Kunjungan Neonatal Lengkap (KN3)
di Kabupaten Badung Tahun 2010 s/d 2013
Upaya-upaya yang dilakukan untuk tercapainya indikator cakupan
kunjungan neonatal lengkap (KN3) pada tahun 2013 seperti berikut: Pelayanan
imunisasi, perawatan tali pusat dll. Sedangkan upaya-upaya yang akan dilakukan
untuk terus meningkatkan capaian kunjungan neonatal meliputi: Pelatihan SDIDTK
serta kunjungan rumah dengan mengintegrasikan pelayanan kunjungan neonatus
dengan kunjungan nifas.
Cakupan pelayanan Anak Balita
Pelayanan kesehatan anak balita adalah pelayanan kesehatan pada anak
umur 12 – 59 bulan sesuai standar meliputi pemantauan pertumbuhan dan
perkembangan. Pemantauan pertumbuhan minimal delapan kali setahun dilakukan
dengan pengukuran berat badan pertinggi badan/panjang badan dan pelayanan
kesehatan seperti pemberian vit A dua kali setahun pada setiap bulan Pebruari dan
Agustus. Pemantauan perkembangan minimal dua kali setahun meliputi
perkembangan gerak kasar, gerak halus, bicara dan bahasa, daya dengar dan data
llihat serta sosialisasi dan kemandirian. Jika ada keluhan atau kecurigaan terhadap
Petang I
Petang II
Abiansemal I
Abiansemal II
Abiansemal
III
Mengwi I
Mengwi II
Mengwi III
Kuta I Kuta IIKuta
Selatan
Kuta Utara
Kabupaten
2011 86.80 111.0 103.8 102.2 85.50 78.80 108.7 100.2 108.8 103.0 110.6 104.1 100.9
2012 88.00 99.3 96.3 92.8 90.7 79.3 96.5 93.3 98.1 99.3 99.1 92.7 94.3
2013 101.5 96.86 99.86 98.44 100.6 99.83 99.46 100.1 99.15 96.09 95.86 101.6 98.99
0.0010.0020.0030.0040.0050.0060.0070.0080.0090.00
100.00
%
120
PEMERINTAH KABUPATEN BADUNG
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Badung Tahun 2013
anak, dilakukan pemeriksaan untuk gangguan mental emosional, autisme serta
gangguan pemusatan perhatian dan hiperaktifitas. Bila ditemukan penyimpangan
atau gangguan perkembangan harus dilakukan rujukan kepada tenaga kesehatan
yang lebih memiliki kompetensi.
Pemantauan pertumbuhan dan perkembangan setiap anak usia 12–59 bulan
dilaksanakan melalui pelayanan SDIDK minimal 2 kali pertahun (setiap 6 bulan)
dan tercatat pada Kohort Anak Balita dan Prasekolah atau pencatatan pelaporan
lainnya. Pelayanan SDIDK dilaksanakan oleh tenaga kesehatan, ahli gizi, penyuluh
kesehatan masyarakat dan petugas sektor lain yang dalam menjalankan tugasnya
melakukan stimulasi dan deteksi dini penyimpangan tumbuh kembang anak.
Hasil capaian cakupan pelayanan anak balita di Kabupaten Badung tahun
2013 sebanyak 30.921 balita dari total balita yang ada sebanyak 33.763 balita
(84,8%), ini berarti telah melampaui target yang telah ditetapkan dalam RPJMD
sebesar 82,4% dan target nasional yang ditetapkan sebesar 83%. Pencapaian kinerja
cakupan pelayanan anak balita sebesar 109.58 % termasuk dalam kategori sangat
baik.
Hasil capaian cakupan pelayanan anak balita tahun 2010 sampai dengan
2013 menunjukkan bahwa kecenderungan capaian indikator meningkat dan telah
mencapai target yang direncanakan dalam RPJMD. Hasil capaian cakupan
pelayanan anak balita tahun 2010 s/d 2013 seperti grafik 3.23 berikut :
Grafik 3.26
Cakupan Pelayanan Anak Balita
di Kabupaten Badung tahun 2010 – 2013
Hasil capaian indikator cakupan Cakupan Pelayanan Anak Balita menurut
puskesmas menunjukkan bahwa puskesmas yang belum mencapai target yang
2010 2011 2012 2013
Target Nas 78 80 81 83
Target RPJMD 71.1 74.8 78.6 82.4
Cak. Balita 71.10 81.26 84.8 90.29
0
20
40
60
80
100
%
121
PEMERINTAH KABUPATEN BADUNG
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Badung Tahun 2013
ditetapkan sebesar 82,4% yaitu Puskesmas Mengwi I dan Puskesmas Kuta I dan
Kuta Utara. Capaian menurut Puskesmas seperti pada grafik 3.24 berikut:
Grafik 3.27
Cakupan Pelayanan Anak Balita
di Kabupaten Badung Tahun 2010 s/d 2013
Upaya-upaya yang dilakukan untuk tercapainya indikator cakupan
Pelayanan anak balita pada tahun 2013 seperti berikut:
a. Peningkatan pelayanan kesehatan anak balita melalui lomba balita
sehat Indonesia;
b. Penjaringan di posyandu, Taman Kanak-kanak (TK) dan
Puskesmas;
c. Monitoring dan evaluasi.
Sedangkan upaya-upaya yang akan dilakukan untuk terus meningkatkan capaian
cakupan Pelayanan anak balita meliputi: Peningkatan pelayanan kesehatan anak
balita di posyandu, Taman Kanak-kanak (TK) dan Puskesmas.
Petang I
Petang II
Abiansemal
I
Abiansemal
II
Abiansemal
III
Mengwi I
Mengwi II
Mengwi III
Kuta I Kuta IIKuta
Selatan
Kuta Utara
Kabupaten
2011 82.60 65.50 73.20 85.30 101.9 74.60 86.90 90.00 73.60 90.00 91.00 86.80 81.26
2012 66.60 75.2 57.3 95.6 88.6 78.3 102. 53.4 71.1 98.3 95.9 91.3 84.8
2013 125.7 85.28 105.0 98.16 101.6 75.29 100.4 82.51 76.75 84.34 106.6 78.85 91.58
0.00
10.00
20.00
30.00
40.00
50.00
60.00
70.00
80.00
90.00
100.00
%
122
PEMERINTAH KABUPATEN BADUNG
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Badung Tahun 2013
Cakupan desa/kelurahan siaga aktif
Desa siaga adalah desa yang penduduknya memiliki kesiapan sumber daya
dan kemampuan untuk mencegah dan mengatasi masalah-masalah kesehatan
bencana dan kedaruratan kesehatan secara mandiri. Desa siaga dikategorikan
sebagai desa siaga aktif adalah desa yang memiliki pos kesehatan desa (poskesdes),
atau UKBM lainnya yang buka setiap hari dan berfungsi sebagai pemberi
pelayanan kesehatan dasar, penanggulangan bencana dan kegawatdaruratan,
surveilans berbasis masyarakat yang meliputi pemantauan pertumbuhan (gizi),
penyakit, lingkungan dan perilaku sehingga masyarakatnya menerapkan perilaku
hidup bersih dan sehat (PHBS).
Pengembangan Desa dan Kelurahan Siaga Aktif dilaksanakan melalui
pemberdayaan masyarakat, yaitu upaya memfasilitasi proses belajar masyarakat
desa dan kelurahan dalam memecahkan masalah-masalah kesehatannya. Untuk
menjamin kemantapan dan kelestarian, pengembangan Desa dan Kelurahan Siaga
Aktif dilaksanakan secara bertahap, dengan memperhatikan kriteria atau unsur-
unsur yang harus dipenuhi, yaitu:
1. Kepedulian Pemerintahan Desa atau Kelurahan dan pemukamasyarakat
terhadap Desa dan Kelurahan Siaga Aktif yang tercermin dari
keberadaan dan keaktifan Forum Desa dan Kelurahan;
2. Keberadaan Kader Pemberdayaan Masyarakat/kader kesehatan Desa dan
Kelurahan Siaga Aktif;
3. Kemudahan akses masyarakat terhadap pelayanan kesehatan dasar yang
buka atau memberikan pelayanan setiap hari;
123
PEMERINTAH KABUPATEN BADUNG
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Badung Tahun 2013
4. Keberadaan UKBM yang dapat melaksanakan (a) penanggulangan
bencana dan kedaruratan kesehatan, (b) survailans berbasis masyarakat,
(c) penyehatan lingkungan;
5. Tercakupnya (terakomodasikannya) pendanaan untuk pengembangan
Desa dan Kelurahan Siaga Aktif dalam anggaran pembangunan desa
atau kelurahan serta dari masyarakat dan dunia usaha;
6. Peran serta aktif masyarakat dan organisasi kemasyarakatan dalam
kegiatan kesehatan di Desa dan Kelurahan Siaga Aktif;
7. Peraturan di tingkat desa atau kelurahan yang melandasi dan mengatur
tentang pengembangan Desa dan Kelurahan Siaga Aktif;
8. Pembinaan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) di Rumah Tangga
di desa atau kelurahan.
Atas dasar kriteria Desa dan Kelurahan Siaga Aktif yang telah ditetapkan,
maka perlu dilakukan pentahapan dalam pengembangan Desa dan Kelurahan Siaga
Aktif, yaitu: Pratama, Madya, Purnama dan Mandiri.
Cakupan Desa Siaga Aktif adalah desa/kelurahan siaga aktif strata
pratama, madya, purnama dan mandiri dibandingkan dengan jumlah Desa Siaga
yang dibentuk. Hasil pencapaian cakupan desa siaga aktif di Kabupaten Badung
tahun 2013 sebesar 100%. Demikian juga hasil pencapaian untuk tahun 2012
sebesar 100%, ini berarti semua desa/kelurahan yang ada di Kabupaten Badung
telah melaksanakan program desa siaga aktif.
Pencapaian indikator cakupan desa siaga aktif sebesar 100% dari target
yang ditetapkan sebesar 100%. Capaian cakupan siaga aktif di Kabupaten Badung
tahun 2013 telah melampaui capaian tingkat nasional yang ditetapkan untuk tahun
2013 sebesar 55%. Dengan demikian capaian kinerjanya sebesar 100% termasuk
dalam kategori sangat baik
124
PEMERINTAH KABUPATEN BADUNG
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Badung Tahun 2013
Hasil capaian cakupan siaga aktif tahun 2010 sampai dengan 2013 telah
mencapai target yang direncanakan dalam RPJMD. Hasil capaian cakupan siaga
aktif tahun 2010 s/d 2013 seperti grafik 3.25 berikut :
Grafik 3.28
Capaian cakupan desa siaga aktif tahun 2011 di Indonesia tahun 2011
Upaya yang dilakukan untuk mewujudkan siaga aktif di Kabupaten
Badung, meliputi:
a. Pembentukan kelompok kerja operasional (POKJANAL) desa siaga
tingkat kabupaten;
b. Melaksanakan forum komunikasi antar desa/kelurahan siaga;
c. Pemberian insentif kader desa siaga bagi 62 desa siaga.
2010 2011 2012 2013
Target Nas 15 25 40 55
Target RPJMD 100 100 100 100
Cak. Desa Siaga 100.00 100 100 100.00
0
20
40
60
80
100
%
Cakupan Desa Siaga Aktif di Kabupaten Badung Tahun 2010 s/d 2013
125
PEMERINTAH KABUPATEN BADUNG
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Badung Tahun 2013
Tabel 3.22
Analisis Pencapaian Sasaran10 :
Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat Kabupaten Badung
No. Indikator Sasaran
Satuan Capaian Kinerja Tahun 2011
Tahun 2012 Capaian Kinerja Tahun 2012
Tahun 2013 Capaian Kinerja Tahun 2013
Target Realisasi Target Realisasi
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 Angka kesakitan Demam Berdarah Dengue (DBD) per 100.000 penduduk
per 100.000
penduduk
158.48
450.00
126.00
172.00
350.00
186.80
146.63
2 Menurunnya angka kematin ibu melahirkan per 100.000 kelahiran hidup
per 100.000 kelahiran
hidup
56.70
62.10
70.65
86.23
62.00
76.10
77.26
3 Menurunnya angka kematian bayi per 1.000 kelahiran hidup
per 1.000 kelahiran
hidup
4.90
6.50
2.83
156.46
6.00
2.50
158.33
4 Menurunnya angka kematian balita per 1.000 Balita
per 1.000 kelahiran
hidup
5.2
5.20
3.10
140.38
5.10
2.80
145.10
Kesehatan merupakan kebutuhan yang mendasar bagi setiap manusia.
Oleh karena itu setiap orang harus mendapatkan kemudahan dalam pelayanan
kesehatan yang bermutu sebagai salah satu komponen pembentukan kwalitas
sumber daya manusia. Dalam pelaksanaan pembangunan kesehatan dibutuhkan
perubahan menjadi paradigma sehat. Derajat kesehatan masyarakat dipengaruhi
oleh multi faktor. Faktor kesehatan seperti pelayanan kesehatan dan ketersediaan
Sasaran 10
Meningkatnya derajat keehatan masyarakat Kabupaten Badung
126
PEMERINTAH KABUPATEN BADUNG
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Badung Tahun 2013
sarana prasarana kesehatan sangat menentukan derajat kesehatan, disamping juga
tidak kalah pentingnya adalah keadaan sosial ekonomi, pendidikan, keturunan
Derajat kesehatan masyarakat di Kabupaten Badung digambarkan melalui Angka
kematian bayi, angka kematian balita, angka kematian ibu, dan angka kesakitan
beberapa penyakit yang ada di Kabupaten Badung. Penjelasan terhadap capaian
dari masing – masing indikator dapat dilihat secara rinci sebagai berikut :
Angka kesakitan Demam Berdarah Dengue (DBD) per 100.000 penduduk
Kabupaten Badung merupakan daerah endemis DBD baik tingkat desa
maupun kecamatan, karena selama 3 (tiga) tahun berturut-turut dilaporkan adanya
kasus DBD. Pada tahun 2012 dari 62 desa / kelurahan terdapat 51 desa/kelurahan
termasuk katagori endemis, 9 desa/kelurahan kategori sporadis dan 2
desa/kelurahan kategori non endemis. Angka kesakitan demam berdarah dengue
(DBD) di Kabupaten Badung tahun 2013 sebesar 186.8 per 100.000 penduduk dari
target yang ditetapkan dalam RPJMD sebesar 350 per 100.000 penduduk. Capaian
tahun 2013 lebih rendah dari angka kesakitan DBD tahun 2012 sebesar 126 per
100.000 penduduk. Dengan demikian tingkat pencapaian indikator menunjukkan
angka yang positip baik dengan pencapaian kinerja mencapai 146.63 % yang
bermakna sangat baik.
Angka kesakitan DBD di Kabupaten Badung periode tahun 2010 sampai
dengan tahun 2013 menunjukkan trend penurunan sesuai target yang ditetapkan.
Secara rinci capaian Angka kesakitan DBD tahun 2010 – 2013 seperti grafik 3.7
berikut:
127
PEMERINTAH KABUPATEN BADUNG
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Badung Tahun 2013
Grafik 3.29
Penderita Demam Berdarah Dengue
di Kabupaten Badung Tahun 2010- 2013
Masih tingginya kasus DBD di Kabupaten Badung disebabkan oleh
beberapa faktor meliputi : (1) Lingkungan : sanitasi lingkungan yang kurang
memadai, (2) vektor(nyamuk aedes aegypty): tingkat kepadatan populasi nyamuk
aedes aegypty yang tinggi, dan (3) Manusia : kepadatan, perilaku dan migrasi
penduduk serta masih kurangnya peran serta masyarakat dalam pemberantasan
sarang nyamuk.
Namun pemerintah Kabupaten Badung tetap berupaya menanggulangi
penyakit DBD diantaranya : Penemuan secara dini dan pengobatan yang akurat
sehingga tidak terjadi over diagnosis, fogging sebelum musim penularan maupun
fokus, pemberantasan sarang nyamuk (PSN) melalui program 3 M plus yaitu
menguras, menutup dan mengubur plus menabur larvasida, penyuluhan perilaku
hidup bersih dan sehat, pembentukan kader juru pemantau jentik (jumantik) di tiap
desa/kelurahan.
2010 2011 2012 2013
Target RPJMD 634 500 450 350
Angka Kesakitan DBD 634.00 158.48 126.00 186.80
0
100
200
300
400
500
600
700
Pe
r 1
00
.00
0 p
dd
k
128
PEMERINTAH KABUPATEN BADUNG
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Badung Tahun 2013
Menurunnya Angka Kematian Ibu Melahirkan Per 100.000 Kelahiran
Hidup
Angka kematian ibu (AKI) Adalah banyaknya wanita yang meninggal
pada tahun tertentu dengan penyebab kematian yang terkait gangguan kehamilan
atau penanganannya selama kehamilan, melahirkan dan masa nifas (42 hari setelah
melahirkan) tanpa memperhitungkan lama kehamilan per 100.000 kelahiran hidup.
Berdasarkan hasil analisis pencapaian indikator atas angka kematian ibu (AKI) di
Kabupaten Badung pada tahun 2012 sebesar 76,1 per 100.000 kelahiran hidup.
Capaian ini lebih tinggi bila dibandingkan dengan tahun 2013 sebesar 70,65 per
100.000 kelahiran hidup dan melampaui target yang ditetapkan sebesar 62 per
100.000 kelahiran hidup. Angka Kematian Ibu (AKI) tahun 2013 lebih tinggi
dibandingkan AKI tahun 2012 sebesar 70.65 per 100.000 kelahiran hidup dan telah
mencapai target bila dibandingkan dengan target nasional sebesar 118 per 100.000
kelahiran hidup serta target MDGs sebesar 102 per 100.000 kelahiran hidup
kelahiran. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa capaian kinerja terhadap
indikator tersebut sebesar 77.26% yang berarti berinterpretasi baik. Angka
kematian ibu maternal di Kabupaten Badung dalam empat tahun terakhir dapat
dilihat dalam tabel 3.27 berikut :
Grafik 3.30
Angka Kematian Ibu (AKI) di Kabupaten Badung Tahun 2010 s/d 2013
2010 2011 2012 2013
Target RPJMD 62.16 62.12 62.1 62
AKI 62.16 56.7 70.65 76.10
0
20
40
60
80
100
Pe
r 1
00
.00
0 K
H
129
PEMERINTAH KABUPATEN BADUNG
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Badung Tahun 2013
Pada tahun 2013 terjadi 6 kasus kematian ibu hamil/bersalin/nifas
dengan faktor penyebab lebih dominan karena faktor non obstetric. Adapun
penyebab kematian ibu diantaranya karena komplikasi beberapa penyakit
meliputi: (1) Kanker mamae sinistra stadium IV, (2) perdarahan aktif (3) multi
organ failure (4) emboli ketuban (5) diabetes melitus (6) infeksi cruris abortus.
Upaya yang dilakukan untuk menurunkan angka kematian ibu ( AKI) di
Kabupaten Badung meliputi :
a. Audit Maternal Perinatal (AMP) untuk setiap terjadinya kasus kematian;
b. Pelatihan pelatihan P4K untuk bidan puskesmas dan bidan pustu;
c. Pelatihan PONED untuk petugas medis dan paramedis di tingkat pelayanan
dasar;
d. Pembinaan/ bintek KB;
e. Pengadaan buku penunjang kegiatan KB;
f. Pelacakan kasus efek samping, komplikasi dan kegagalan KB;
Menurunnya angka kematian bayi per 1000 kelahiran hidup
Angka kematian bayi (AKB) adalah Jumlah kematian penduduk yang
berusia di bawah satu tahun per 1000 kelahiran hidup pada tahun tertentu disuatu.
AKB merupakan indikator yang sangat berguna untuk mengetahui status kesehatan
anak khususnya bayi dan dapat mencerminkan tingkat kesehatan ibu, kondisi
kesehatan lingkungan secara umum, status kesehatan penduduk secara keseluruhan
serta tingkat perkembangan sosial ekonomi masyarakat.
Angka Kematian Bayi (AKB) di Kabupaten Badung dalam empat tahun
terakhir seperti pada Grafik 3.28 berikut :
130
PEMERINTAH KABUPATEN BADUNG
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Badung Tahun 2013
Grafik 3.31
Angka Kematian Bayi (AKB) di Kabupaten Badung Tahun 2010 – 2013
Data pada grafik 3.28 di atas menunjukkan bahwa Angka Kematian Bayi
(AKB) di Kabupaten Badung cenderung menurun setiap tahunnya dan penurunan
tersebut sesuai dengan rencana target sasaran RPJMD. Angka Kematian Bayi di
Kabupaten Badung tahun 2012 sebesar 2,50 per 100.000 kelahiran hidup mencapai
target yang ditetapkan dalam RPJMD yaitu sebesar 6,0 per 1.000 Kelahiran Hidup
serta target yang ditetapkan secara Nasional (Renstra Kementerian Kesehatan RI)
tahun 2015 sebesar 24 per 1.000 KH dan target MDGs sebesar 23 per 1.000 KH.
Pencapaian indikator angka kematian bayi tahun 2013 sebesar 2,5 per 1.000
KH dan capaian ini lebih baik bila dibandingkan dengan target yang ditetapkan
sebesar 6,0 per 1.000 KH serta pencapaian AKI tahun 2012 sebesar 2,83 per 1.000
KH. Dengan capaian AKB tahun 2013 sebesar 2,5 per 1.000 KH menunjukkan
bahwa capaian kinerjanya sebesar 158.33 % termasuk dalam kategori sangat baik.
Jumlah kematian di Kabupaten Badung Tahun 2013 menunjukkan bahwa
kematiann bayi lebih banyak terjadi pada awal kelahiran atau masa neonatus (0 –
28 hari) serta lebih banyak pada kelompok jenis kelamin laki-laki.
2010 2011 2012 2013
Target RPJMD 6.71 6.6 6.5 6
AKB 6.71 4.93 2.83 2.50
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10P
er
10
0.0
00
KH
131
PEMERINTAH KABUPATEN BADUNG
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Badung Tahun 2013
Grafik 3.29
Jumlah Kematian Bayi Di Kabupaten Badung Tahun 2013
Menurut penyebabnya 20 kasus kematian bayi di Kabupaten Badung terjadi oleh
karena : BBLR, Asfiksia, Kelainan bawaan, pneumonia dan lainnya. Secara rinci
penyebab kematian bayi di Kabupaten Badung Tahun 2013 seperti grafik 3.11
berikut:
Grafik 3.32
Jumlah Kematian Bayi Di Kabupaten Badung Tahun 2013
Upaya-upaya yang dilakukan untuk menurunkan angka kematian bayi di
Kabupaten Badung meliputi: Pelatihan P4k untuk bidan puskesmas dan bidan
pustu, Audit kematian maternal dan perinatal, serta Pembinaan/ bintek PWS KIA
0-6 Hari 7 - 28 Hari 29 - 11 Bln
P 2 4 2
L 6 2 4
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Kas
us
BBLR Asfiksia SepsisKelainan bawaan
Pneumonia
Lain Kab
Jumlah 6 2 2 5 1 4 20
0
5
10
15
20
25
Kas
us
132
PEMERINTAH KABUPATEN BADUNG
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Badung Tahun 2013
Menurunnya angka kematian balita per 1000 kelahiran hidup
Angka Kematian Balita (AKABA) adalah jumlah anak yang dilahirkan
pada tahun tertentu dan meninggal sebelum mencapai usia 5 tahun dan dinyatakan
per 1.000 kelahiran hidup. AKABA menggambarkan tingkat permasalahan
kesehatan anak-anak dan faktor-faktor lain yang berpengaruh terhadap kesehatan
anak balita seperti gizi, sanitasi, penyakit infeksi dan kecelakaan.
Hasil pencapai Angka Kematian balita di Kabupaten Badung tahun 2013
sebesar 2,80 per 1000 balita berarti telah mencapai target RPJMD Kabupaten
Badung tahun 2012 sebesar 5,1 per 1000 balita. Pencapaian angka kematian balita
ini masih dibawah target yang ditetapkan secara nasional sebesar 45 per 1.000
balita dan target MDG’s sebesar 32 per 1000 balita. Capaian kinerja indikator
angka kematian balita sebesar 194.12 % termasuk dalam kategori sangat baik.
Angka Kematian Balita (AKABA) di Kabupaten Badung memiliki
kecenderungan adanya penurunan angka kematian balita. Secara rinci pencapaian
indikator Angka Kematian Balita (AKABA) di Kabupaten Badung Tahun 2010-
2013 seperti tabel 3.12 berikut :
Grafik 3.33
Angka Kematian Balita di Kabupaten Badung Tahun 2010-2013
2010 2011 2012 2013
Target RPJMD
3.03 5.2 5.2 5.1
AKABA 5.1 5.2 3.1 2.80
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Pe
r 1
00
.00
0 K
H
133
PEMERINTAH KABUPATEN BADUNG
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Badung Tahun 2013
Upaya-upaya yang dilakukan untuk menurunkan angka kematian bayi di
Kabupaten Badung meliputi: Pelatihan P4k untuk bidan puskesmas dan bidan
pustu, Audit kematian maternal dan perinatal, serta Pembinaan/ bintek PWS KIA,
Peningkatan pelayanan kesehatan anak balita melalui lomba balita sehat Indonesia,
Pelatihan SDIDTKA untuk guru TK dan PAUD serta Penyediaan sarana ramah
anak di tiap puskesmas
Tabel 3.23
Analisis Pencapaian Sasaran 11
Meningkatnya pemanfaatan teknologi secara efektif dan efisien
No.
Indikator Sasaran Satuan
Capaian
Kinerja Tahun 2011
Tahun 2012 Capaian Kinerja Tahun 2012
Tahun 2013 Capaian Kinerja Tahun 2013
Target realisasi
Target Target
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 Jumlah pengunjung
web site
Orang 159 % 120.000 207.6
27
173 % 132.00
0
218.729 166%
2 Jumlah SKPD yang
terhubung online
% 100 30 30 100% 30 31 103.33%
Salah satu prinsip pembangunan adalah berkelanjutan dan berwawasan
IPTEK, penguasaan, pengembangan dan pemanfaatan IPTEK yang tepat sangat
penting untuk menghasilkan produk barang dan jasa yang berdaya saing global
serta mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Berdasarkan hasil evaluasi terhadap sasaran meningkatnya pemanfaatan
teknologi informasi secara efektif dan efisien yang didukung oleh 2 indikator yaitu
indikator jumlah pengunjung website dan jumlah SKPD yang terhubung online
secara terinci dapat disampaikan sebagai berikut :
Sasaran 11
Meningkatnya Pemanfaatan Teknologi Indormasi secara Efektif dan
Efisien
134
PEMERINTAH KABUPATEN BADUNG
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Badung Tahun 2013
Grafik 3.34
Analisa capaian indikator Jumlah pengunjung web site
Tahun 2011 – 2013 di Kabupaten Badung
Terhadap indikator jumlah pengunjung website capaian kinerja tahun 2013
dari target yang ditetapkan sebesar 132000 telah terealisasi sebesar 218.729
sehingga capaian kinerja sudah mencapai 166% , sehingga capaian kinerja sudah
tercapai bahkan melebihi dari target yang ditetapkan. Hal ini disebabkan karena
adanya upaya-upaya pengembangan terhadap website Kabupaten Badung sehingga
mampu menampilkan data dan informasi yang lebih lengkap dan up to date untuk
menarik minat yang lebih besar dari masyarakat. Dibandingkan dengan realisasi
dari tahun 2011 sampai dengan tahun 2013 mengalami perkembangan yang cukup
baik akan tetapi bila dibandingkan dengan capaian kinerjanya tahun 2012 sebasar
173% lebih tinggi dari tahun 2013 sebesar 166% ini disebabkan karena antusias
masyarakat untuk mengunjungi website Kabupaten Badung di tahun 2012 sangat
dipengaruhi adanya penerimaan CPNS. Akan tetap tetap dilakukan upaya – upaya
untuk menarik minat masyarakat misalnya dengan up date berita, mengubah
tampilan /up date lay out, dan perawatan dari virus.
Sedangkan indikator sasaran jumlah SKPD yang terhubung online capaian
kinerja tahun 2013 dari target yang ditetapkan sebesar 30 telah terealisasi sebesar
2011 2012 2013
Target 80,000 120,000 132,000
Realisasi 127,626 207,627 218,729
-
50,000
100,000
150,000
200,000
250,000
Jum
lah
Pe
ngu
nju
ng
135
PEMERINTAH KABUPATEN BADUNG
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Badung Tahun 2013
31 sehingga capaian kinerja mencapai 103,33% melampui dari target yang
ditetapkan. Hal ini disebabkan karena adanya upaya seperti membuat
infrastruktur jaringan, mengembangkan aplikasi , dengan melakukan identifikasi
34 sistem yang perlu dikembangkan di Kabupaten Badung dan dilanjutkan dengan
pembuatan aplikasi yang terkoneksi antar SKPD. bila dibandingkan dengan capaian
kinerja dari tahun 2011 sampai dengan tahun 2013 mengalami perkembangan
yang memuaskan hal ini karena adanya inovasi – inovasi yang merupakan
terobosan baru seperti Penerapan VOIP (Voice Over Internet Protocol) ,
pembangunan Sistem Informasi Manajemen Surat Elektronik dan Sistem Informasi
Manajemen Elektronik.
Realisasi akumulasi capaian sasaran sampai dengan tahun ini
dibandingkan dengan rencana yang tercantum dalam RPJMD dapat dilihat pada
tabel dibawah ini :
Tabel 3.24
Pencapaian Indikator Jumlah pengunjung web site
dan Jumlah SKPD yang terhubung online Tahun 2013 dibandingkan Target
RPJMD Tahun 2015
No. Indikator Sasaran Satuan
Realisasi
Akumulasi s/d.
Tahun 2013
Rencana
sesuai dengan
RPJMD
Tahun 2015
Persentase
Capaian
Kinerja
(%)
1 2 3 4 5 6
2 Jumlah pengunjung
web site
Orang 218.729 159.720 136,95 %
3 Jumlah SKPD yang
terhubung online
SKPD 31 53 58,49 %
Berdasarkan tabel diatas, realisasi akumulasi sampai dengan tahun 2013
dibandingkan dengan rencana akhir RPJMD pada tahun 2015 menunjukkan angka
yang positif dengan perkembangan meningkat dengan katagori Capaian kinerja
rata-rata memuaskan dan ini merupakan capaian pada tahun ke -3 RPJMD. Untuk
mencapai target yang ditentukan direncanakan pada tahun ke -5 akan mampu
mencapai angka diatas 100 % .
136
PEMERINTAH KABUPATEN BADUNG
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Badung Tahun 2013
Tabel 3.25
Analisis Pencapaian Sasaran 12
Terwujudnya sistem data kependudukan diseluruh Kabupaten Badung
yang tertib dan terpadu.
No.
Indikator Sasaran Satuan
Capaian
Kinerja Tahun 2011
Tahun 2012 Capaian Kinerja Tahun 2012
Tahun 2013 Capaian Kinerja Tahun 2013
Target realisasi
Target realisasi
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 Persentase penduduk
yang memiliki KTP
Orang 95,30% 97,00% 96,3%
99,37%
98,00% 98,15% 100,15%
2 Persentase penduduk
yang memiliki e-KTP
% - 97,00% 84,40
%
87,01 %
98,00% 79,68% 81,31%
Kepadatan penduduk dalam suatu wilayah sangat penting untuk diketahui
karena merupakan salah satu bahan pertimbangan dalam merencanakan
pembangunan. Semakin padat suatu wilayah maka akan semakin tinggi perhatian
yang diperlukan dalam penyusunan suatu kebijakan pembangunan. Kabupaten
Badung merupakan Daerah Heterogen multi etnis yang dipengaruhi oleh migrasi
penduduk dari berbagai daerah di Indonesia serta wisatawan mancanegara yang
mampu membaur dalam satu kesatuan kehidupan sosial budaya (Sosio Culture)
dengan tetap menjaga keharmonisan dan keselarasan. Apabila tidak terkendali dapat
menjadi peluang munculnya berbagai permasalahan sosial seperti penyediaan
lapangan pekerjaan, pengangguran, kemiskinan dan masalah sosial lainnya. Oleh
karena itu saat ini dan masa yang akan datang kondisi tersebut merupakan
tantangan sekaligus tugas berat bagi Pemerintah Kabupaten Badung .
Hasil registrasi penduduk akhir tahun 2013 menunjukkan bahwa jumlah
penduduk Kabupaten Badung dari tahun ke tahun selama 5 tahun terakhir (tahun
2008 s/d 2013) semakin bertambah dengan tingkat pertumbuhan rata-rata 1,38%
per tahun. Tingkat pertumbuhan penduduk dari tahun ke tahun berfluktuasi dan
tertinggi terjadi pada tahun 2009 yaitu 4,48 5 dari tahun sebelumnya sedangkan
pertumbuhan terendah terjadi pada tahun 2005 yaitu sebesar 7,02%. Secara
Sasaran 12
Terwujudnya sistem data kependudukan diseluruh Kabupaten
Badung yang tertib dan terpadu
137
PEMERINTAH KABUPATEN BADUNG
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Badung Tahun 2013
absolut penduduk terbanyak berada di Kecamatan Mengwi menurut hasil registrasi
penduduk per Desember 2013 adalah 112.894 jiwa sedangkan Kecamatan yang
paling sedikit jumlah penduduknya adalah Kecamatan Petang yaitu 28.409 jiwa.
Penduduk yang sudah wajib KTP belum semuanya memiliki dokumen
kependudukan berupa KTP, karena masih ada masyarakat yang enggan mengurus
KTP ketika belum dibutuhkan, kebiasaan tersebut terjadi sebelum tahun 2009, hal
itu diakibatkan oleh Sistem Administrasi Kependudukan (SIMDUK ) yang
diterapkan pada saat itu masih bersifat parsial yaitu masing-masing Kecamatan
melayani secara otonom sehingga kondisi ini juga memberikan kontribusi kepada
kurang tertibnya pengurusan Administrasi Kependudukan.
Grafik 3.35
Capaian Indikator Persentase penduduk yang memiliki KTP
Tahun 2011 – 2013 di Kabupaten Badung
Kondisi seperti tersebut diatas sesungguhnya tidak hanya terjadi di
kabupaten Badung tetapi secara nasional, sehingga dengan demikian Pemerintah
tidak henti-hentinya mencari solusi untuk memotivasi penduduk agar tertarik untuk
melengkapi dirinya dengan dokumen Kependudukan. Hal ini dilakukan dengan
menerapkan Sistem penataan administrasi Kependudukan yang baru yaitu dengan
menerapkan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK). dengan sistem
ini penataan dokumen kependudukan utamanya KK dan KTP ditata secara
terkonsentrasi di tingkat Kabupaten dan stasiun pelayanannya dilakukan dimasing-
2011 2012 2013
Target 100 100 100
Realisasi 95.29 96.39 98.15
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
Ora
ng
138
PEMERINTAH KABUPATEN BADUNG
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Badung Tahun 2013
masing Kecamatan, disamping itu dengan sistem ini penerbitan NIK yang berlaku
secara nasional.
Sistem SIAK memiliki kelemahan yaitu masih adanya peluang penerbitan
dokumen ganda atau kemungkinan setiap penduduk untuk memiliki KTP ganda,
sehingga secara nasional sistem ini dirubah kembali mulai tahun 2011 yaitu dengan
menerapkan elektronik KTP (e-KTP) yang diciptakan untuk menghindari
kepemilikan dokumen kependudukan secara ganda, karena kelebihan sistem ini
dilengkapi dengan sidik jari dan Iris mata. Untuk Kabupaten Badung pelaksanaan
e-KTP sudah dimulai pada tahun 2011. Bulan April 2012 program e-KTP di
Kabupaten Badung telah dapat dirampungkan dengan baik sehingga memperoleh
penghargaan berupa sertipikat dan kendaraan roda 4 yang diserahkan oleh oleh
Menteri Dalam Negeri .
Terhadap sasaran Terwujudnya sistem data kependudukan di seluruh
Kabupaten Badung yang tertib dan terpadu di dukung oleh dua (2) indikator yaitu
indikator persentase penduduk yang memiliki KTP dan persentase penduduk yang
memiliki e-KTP.
Grafik 3.36
Capaian Indikator Persentase penduduk yang memiliki e-KTP
Tahun 2011 – 2013 di Kabupaten Badung
Berdasarkan tebel 3.34, capaian kinerja dari indikator persentase
penduduk yang memiliki KTP tahun 2013 belum mencapai target yang telah
2011 2012 2013
Target 100 100 100
Realisasi 84.4 79.68
0
20
40
60
80
100
120
Pe
rse
nta
se
139
PEMERINTAH KABUPATEN BADUNG
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Badung Tahun 2013
ditetapkan sebesar 100 % dan baru terealisasi sebesar 98,15%, sehingga capaian
kinerjanya belum tercapai hal ini karena adanya beberapa penduduk yang enggan
memperpanjang KTP yang telah jatuh tempo dan munculnya wajib KTP baru.
Namun demikian Pemerintah Kabupaten Badung tetap berupaya memotivasi
masyarakat wajib KTP agar mengurus dokumen kependudukannya (KTP). Apabila
dilihat perbandingan capaian kinerja dari tahun 2011 sampai dengan tahun 2013 ,
mengalami peningkatan hal ini disebabkan karena adanya peningkatan kesadaran
masyarakat untuk melengkapi diri dengan dokumen kependudukan , disamping
sering diadakan penertiban administrasi kependudukan ( sidak KTP ) ke banjar-
banjar.
Untuk indikator Persentase penduduk yang memiliki e-KTP tahun 2013
capain kinerjanya belum mencapai target yang telah ditetapkan sebesar 100 %
baru tercapai 79,68 % . Hal ini terjadi sebagai akibat dari angka wajib KTP yang
dikeluarkan oleh Pemerintah Pusat, tidak dapat ditelusuri di daerah, bahkan dari
monitoring yang telah dilaksanakan, tidak ada penduduk yang belum melaksanaan
perekaman. Bila dilihat perkembangan capaian kinerja indikator persentase
penduduk yang memiliki e-KTP dari tahun 2012 sampai dengan tahun 2013
terjadi penurunan di tahun 2013 hal ini disebabkan karena wajib e-KTP masih
ditentukan oleh pusat dan terjadi peningkatan KTP dari tahun sebelumnya.
Realisasi akumulasi capaian sasaran sampai dengan tahun ini
dibandingkan dengan rencana yang tercantum dalam RPJMD dapat dilihat pada
tabel dibawah ini :
Tabel 3.26
Pencapaian Indikator Persentase penduduk yang memiliki KTP
dan Persentase penduduk yang memiliki e-KTP Tahun 2013
dibandingkan Target RPJMD Tahun 2015
No. Indikator Sasaran Satuan
Realisasi
Akumulasi s/d.
Tahun 2013
Rencana
sesuai dengan
RPJMD
Persentase
Capaian
Kinerja
140
PEMERINTAH KABUPATEN BADUNG
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Badung Tahun 2013
Tahun 2015 (%)
1 2 3 4 5 6
1 Persentase penduduk
yang memiliki KTP
% 312.254 98,00% 312.445 (100,15)
2 Persentase penduduk
yang memiliki e-KTP
% 253.479 98,00% 265.349 (81,31 %)
Berdasarkan tabel diatas, pencapaian sasaran terwujudnya sistem data
kependudukan di seluruh Kabupaten Badung menunjukkan angka yang positif dan
mendekati rencana dalam RPJMD pada tahun 2015. Dan akan tetap diupayakan
untuk mencapai target yang direncanakan dalam RPJMD tahun 2015.
Tabel 3.27
Analisis Pencapaian Sasaran 13
Terwujudnya keluarga kecil bahagia dan sejahtera bagi seluruh masyarakat
Kabupaten Badung
No.
Indikator Sasaran Satuan
Capaian
Kinerja Tahun 2011
Tahun 2012 Capaian Kinerja Tahun 2012
Tahun 2013 Capaian Kinerja Tahun 2013
Target realisasi
Target Realisasi
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 Rata-rata anak
dalam keluarga
Orang 90,5 2,00 1,86 107,00 2,00 1,97* 101,50
* Sumber data berdasarkan statistik Tahun 2010
Pelaksanaan program Kependudukan dan Keluarga Berencana (KKB)
dimaksudkan untuk mewujudkan keluarga berkualitas dan manusia Indonesia yang
sejahtera lahir dan batin. Salah satu hambatan yang perlu mendapatkan perhatian
adalah Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP), karena sangat berdampak bagi
kesejahteraan keluarga dan masyarakat. Tingginya LPP menjadi perhatian
Kabupaten Badung dan merupakan prioritas untuk ditangani segera. Pada Tahun
2013 LPP Badung sebesar 4,63 %, jauh melampaui LPP Provinsi Bali, sebesar
2,15%.
Sasaran 13
Terwujudnya keluarga kecil bahagia dan sejahtera bagi seluruh
masyarakat Kabupaten Badung
141
PEMERINTAH KABUPATEN BADUNG
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Badung Tahun 2013
Dalam menekan laju pertumbuhan penduduk di kabupaten Badung
Pemerintah Daerah selalu berupaya dengan arah dan kebijakannya antara lain :
- Revitalisasi program KB melalui pengembangan dan sosialisai kebijakan
pengendalian penduduk secara bertahap, pembinaan dan peningkatan
kemandirian keluarga berencana.
- Serta peningkatan ketersediaan dan kwalitas data dan informasi
kependudukan yang memadai, akurat.
Hal ini dimaksudkan sebagai langkah awal dalam upaya mewujudkan Penduduk
Tumbuh Seimbang (PTS) serta pencapaian Norma Keluarga Kecil Bahagia
Sejahtera (NKKBS).
Berdasarkan hasil evaluasi terhadap sasaran terwujudnya keluarga kecil
bahagia dan sejahtera bagi seluruh masyarakat Kabupaten di dukung oleh 1
indikator yakni rata-rata anak dalam keluarga , capaian kinerja tahun 2013 dari
target yang ditetapkan sebesar 2 anak terealisasi rata-rata di Kabupaten Badung
sebesar 1,97 sehingga capaian kinerja mencapai 101,5 % .Apabila dibandingkan
rata-rata anak dalam keluarga di Kabupaten Badung lebih kecil dengan rata-rata
anak dalam keluarga di Provinsi Bali sebesar 2,13 %.
Grafik 3.37
Capaian Indikator Rata-rata anak dalam keluarga
Tahun 2011 – 2013 di Kabupaten Badung
2011 2012 2013
Target 2.00 2.00 2.00
Realisasi 2.19 1.86 1.97
1.60
1.70
1.80
1.90
2.00
2.10
2.20
2.30
ora
ng
142
PEMERINTAH KABUPATEN BADUNG
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Badung Tahun 2013
Tercapainya capaian kinerja terhadap indikator tersebut karena KIE
(Komunikasi, Informasi dan Edukasi) yang dilaksanakan secara terus menerus
kepada pasangan usia subur (PUS), yang belum memakai alat kontrasepsi,
Penyuluhan secara terpadu dan terintegrasi (melalui Tokoh Masyarakat, Tokoh
Agama, PKK, TNI dan Polri), Pelayanan Jemput Bola dengan mobil unit pelayanan
Keluarga Berencana, Kerjasama dengan pihak Rumah Sakit Daerah Kabupaten
Badung, Rumah Sakit Swasta, Puskesmas, Dokter Praktek Swasta dan Bidan
Praktek Swasta, Penyelenggaraan lomba-lomba untuk memberikan motivasi kepada
masyarakat guna mewujudkan keluarga kecil, bahagia dan sejahtera, Pelayanan
kesehatan reproduksi (papsmear).
Apabila dilihat perbandingan capaian kinerja dari tahun 2011 sampai tahun 2013
bahwa Rata-rata jumlah anak dalam keluarga di Kabupaten Badung pada tahun
2011 apabila dibandingkan dengan tahun 2012 dan 2013 mengalami penurunan, hal
ini menunjukan keberhasilan program yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah.
Realisasi akumulasi capaian sasaran sampai dengan tahun ini
dibandingkan dengan rencana yang tercantum dalam RPJMD dapat dilihat pada
tabel dibawah ini :
Tabel 3.28
Pencapaian Indikator Rata-rata anak dalam keluarga Tahun 2013
dibandingkan Target RPJMD Tahun 2015
No. Indikator Sasaran Satuan
Realisasi
Akumulasi
s/d. Tahun
2013
Rencana
sesuai
dengan
RPJMD
Tahun 2015
Persentase
Capaian Kinerja
(%)
1 2 3 4 5 6
1 Rata-rata anak dalam
keluarga
Anak 1,97 2 101,5
143
PEMERINTAH KABUPATEN BADUNG
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Badung Tahun 2013
Berdasarkan tabel diatas, realisasi akumulasi sampai dengan tahun 2013
dibandingkan dengan rencana akhir RPJMD pada tahun 2015 menunjukkan angka
yang positif dengan dibuktikan di Tahun 2013 telah melebihi target 2015 dengan
capaian kinerja 2 anak cukup.
Tabel 3.29
Analisis Pencapaian Sasaran 14
Mewujudkan masyarakat Kabupaten Badung sadar ber KB
No.
Indikator Sasaran Satuan
Capaian
Kinerja Tahun 2011
Tahun 2012 Capaian Kinerja Tahun 2012
Tahun 2013 Capaian Kinerja Tahun 2013
Target realisasi
Target Realisasi
1 2 3 6 7 8 9
1 Persentase Peserta
KB Aktif
terhadap pasangan
usia subur
% 99,66 86,00 85,46 99,37 86,50 85,50 98,92
2 Persentase peserta
KB Pria terhadap
peserta KB Aktif
% 89,00 2,50 2,48 99,2 2,78 2,96 106,47
3
Menurunnya
angka unmetneed
% 70,00 2,20 1,79 81,00 1,75 1,67 104,79
Program KB di Kabupaten Badung menarik minat dari Negara tetangga
untuk berkunjung, Pemerintah Vietnam mempelajari keberhasilan program
kependudukan dan keluarga berencana (KB). Pemerintah Vietnam mengirimkan delegasi
beranggotakan delapan orang yang dipimpin oleh Direktur Program Pelayanan Kesehatan
Masyarakat pada Departemen Kesehatan Vietnam dr Doo Huu Thuy. kedatangan delegasi
Vietnam ke Kabupaten Badung membuktikan keberhasilan program KB di Kabupaten
Badung.
Sasaran 13
Mewujudkan masyarakat Kabupaten Badung sadar ber KB
144
PEMERINTAH KABUPATEN BADUNG
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Badung Tahun 2013
Program KB terus berjalan dan telah sangat memasyarakat namun
pertumbuhan penduduk juga terus meningkat, hal ini disebabkan karena faktor
migrasi. Pemerintah Kabupaten Badung berupaya mewujudkan masyarakat
Kabupaten Badung sadar ber KB antara lain melalui pembinaan maupun
penyuluhan.
Berdasarkan tabel 3.29, dari tiga indikator sasaran dalam upaya
mewujudkan masyarakat Kabupaten Badung sadar ber-KB menunjukkan capaian
kinerja cukup memuaskan dan lebih terinci dapat dijelaskan sebagai berikut:
Untuk indikator persentase KB Aktif terhadap pasangan usia subur capaian
kinerja tahun 2013 dari target yang ditetapkan sebesar 86,50% ( 68.106 PA / 78.733
PUS * 100) dengan realisasi sebesar 85,57% ( 67.317 PA / 78.733 PUS * 100)
dengan realisasi capaian kinerja sebesar 98,92% sehingga belum mencapai target
yang telah ditetapkan, karena Adanya PUS yang droup out monopouse dan pindah
pelayanan KB ke Kabupaten / Kota lainnya, sehingga kurang lagi 1,08 % dari target
yang ditetapkan sebanyak 78.733 peserta, realisasi sebanyak 67.317 peserta. (98,92
%).
Grafik 3.38
Capaian Indikator Persentase Peserta KB Aktif terhadap pasangan usia subur
Tahun 2011 – 2013 di Kabuaten Badung
indikator Persentase peserta KB pria terhadap peserta KB aktif , capaian
kinerja tahun 2013 dari target yang ditetapkan sebesar 2,78 ( 1.993 KB Pria /
67.317 PA*100) dari target yang ditetapkan sebesar 2,96% (1.893 KB Pria /
2011 2012 2013
Target KB Aktif 85.5 86 86.5
Realisasi KB Aktif 85.21 85.46 85.5
84.5
85
85.5
86
86.5
87
Pe
rse
nta
se
145
PEMERINTAH KABUPATEN BADUNG
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Badung Tahun 2013
67.317*100) dengan realisasi capaian kinerja sebesar 106,47% sudah mencapai
target karena adanya insentif yang diberikan oleh Pemerintah Kabupaten Badung
terhadap peserta KB Pria Vasektomy sebesar Rp. 1.000.000,- (satu Juta rupiah).
Grafik 3.39
Capaian Indikator Persentase peserta KB Pria terhadap peserta KB Aktif
Tahun 2011 – 2013 di Kabupaten Badung
Dibandingkan dengan capaian kinerja dari tahun 2011 sampai dengan tahun
2013, indikator Persentase peserta KB pria terhadap peserta KB aktif mengalami
trend peningkatan yang positif.
Sedangkan terhadap indikator menurunnya angka unmetneed, capaian
kinerja tahun 2013 dari target yang ditetapkan sebesar 1,75% (1.375 UN / 78.733
PUS * 100) dari target yang ditetapkan sebesar 1,67 % (1.317 UN / 78.733
PUS*100) dengan realisasi capaian kinerja sebesar 104,79 % Apabila capaian
tahun 2012 dibandingkan dengan tahun 2013 sudah mengalami penurunan dari
capaian tahun 2012, dengan target/sasaran yang ada dengan realisasinya, ini berarti
capaian kinerja program baik. Dengan menurunnya unmetneed ini artinya bahwa
kesadaran PUS untuk mengikuti program KB, karena semakin menurun prosentase
realisasinya dari tahun ke tahun akan semakin bagus dan semakin sedikit PUS yang
tidak menggunakan Alat Kontrasepsi.
2011 2012 2013
Target KB Pria 2.3 2.5 2.78
Realisasi KB Pria 2.05 2.48 2.96
0
0.5
1
1.5
2
2.5
3
3.5
Axi
s Ti
tle
146
PEMERINTAH KABUPATEN BADUNG
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Badung Tahun 2013
Grafik 3.40
Capaian Indikator Menurunnya angka unmetneed
Tahun 2011 – 2013 di Kabupaten Badung
Dari ke tiga indikator sasaran tersebut diatas pada tahun 2013 belum
mencapai target maksimal dari target yang telah ditetapkan tetapi sudah mendekati
maksimal, pemerintah akan tetap berupaya untuk mengejar kekurangan tersebut.
Realisasi akumulasi capaian sasaran sampai dengan tahun ini dibandingkan
dengan rencana yang tercantum dalam RPJMD dapat dilihat pada tabel dibawah ini:
Tabel 3.30
Pencapaian Indikator Persentase peserta KB aktif terhadap usia subur (PUS),
Persentase KB pria terhadap peserta KB aktif dan Menurunnya
angka Unmetneed Tahun 2013 dibandingkan Target RPJMD Tahun 2015
No. Indikator Sasaran Satuan
Realisasi
Akumulasi
s/d. Tahun
2012
Rencana
sesuai dengan
RPJMD Tahun
2015
Persentase
Capaian Kinerja
(%)
1 2 3 4 5 6
1 Persentase peserta KB aktif
terhadap usia subur (PUS)
% 85,46 87,50 97,66
2 Persentase KB pria terhadap
peserta KB aktif
% 2,48 3,38 73,37
3 Menurunnya angka Unmetneed % 1,79 1,70 94,71
2011 2012 2013
Target menurunnya unmetneed 3 2.2 1.75
Realisasi menurunnya unmetneet
2.1 1.79 1.67
0
0.5
1
1.5
2
2.5
3
3.5
Pe
rse
nta
se
147
PEMERINTAH KABUPATEN BADUNG
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Badung Tahun 2013
Berdasarkan tabel diatas, pencapaian sasaran mewujudkan masyarakat
Kabupaten Badung sadar ber KB cukup sesuai dengan rencana dalam RPJMD,
pada tahun 2013 menunjukkan hasil capaian kinerja keseluruhan memuaskan.
Tabel 3.31
Analisis Pencapaian Sasaran 15
Meningkatnya peranan perempuan
No
.
Indikator Sasaran Satuan
Capaian
Kinerja
Tahun
2011
Tahun 2012 Capaian
Kinerja
Tahun
2012
Tahun 2013 Capaian
Kinerja
Tahun
2013
Target Realisasi Target Realisasi
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 Jumlah keluarga
yang mendapat
pembinaan P2WKSS
Keluarga 100 % 100 100 100 % 100 100 100%
Berkembangnya teknologi informasi pada dewasa ini membuat angka
kekerasan yang terjadi pada perempuan dan anak meningkat. Peningkatan tersebut
cukup banyak di setiap tahunnya. Selain itu kekerasan cenderung dipicu oleh faktor
ekonomi, untuk itulah perlunya peningkatan peranan perempuan menuju keluarga
sehat sejahtera sehingga dapat menekan terjadinya kekerasan terhadap perempuan
maupun anak.
Dari tabel tersebut diatas diketahui, bahwa terhadap sasaran meningkatnya
peranan perempuan dengan indikator sasaran jumlah keluarga yang mendapat
pembinaan P2W –KSS (Peningkatan Peranan Wanita Menuju Keluarga Sehat
Sejahtera) di tahun 2013 telah terealisasi sebanyak 100 KK dari target yang
ditetapkan sebesar 100 KK sehingga capaian kinerja telah tercapai 100 %. Kepala
Sasaran 15
Meningkatnya peranan perempuan
148
PEMERINTAH KABUPATEN BADUNG
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Badung Tahun 2013
Keluarga (KK) yang mendapatkan pembinan di Tahun 2013 di kelurahan
Kerobokan sebanyak 50 KK dan Kelurahan Tuban sebanyak 40 KK.
Grafik 3.41
Capaian Indikator Jumlah keluarga yang mendapat pembinaan P2WKSS
Tahun 2011 – 2013 di Kabupaten Badung
Apabila dibandingkan dengan capaian kinerja setiap tahun dari tahun
2011 sampai dengan tahun 2013 mengalami perkembangan yang baik. Capaian
kinerja ini setiap tahun selalu tercapai, hal ini disebabkan karena pelaksanaan
pembinaan KK sasaran sesuai dengan target yang telah direncanakan.
Realisasi akumulasi pencapaian sasaran sampai dengan tahun ini
dibandingkan dengan rencana yang tercantum dalam RPJMD yaitu sebagai berikut :
Tabel 3.32
Pencapaian Indikator Jumlah keluarga yang mendapat pembinaan
P2WKSS Tahun 2013 dibandingkan Target RPJMD Tahun 2015
No Indikator Sasaran
Satuan
( Persentse
sasaran )
Realisasi
Akumulasi
s/d. Tahun
2013
Rencana
sesuai
dengan
RPJMD
Tahun 2015
Persentase
Capaian
Kinerja
(%)
1 Jumlah keluarga yang
mendapat pembinaan
P2WKSS
KK 300 1500 20%
2011 2012 2013
Target 100 100 100
Realisasi 100 100 100
0
20
40
60
80
100
120
kelu
arga
149
PEMERINTAH KABUPATEN BADUNG
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Badung Tahun 2013
Berdasarkan tabel 3.32, pencapaian sasaran meningkatnya peranan
perempuan dalam meningkatkan kesehatan maupun kesejahteraan keluarga,
realisasi akumulasi sampai dengan tahun 2013 dibandingkan dengan rencana akhir
RPJMD pada tahun 2015 menunjukkan angka yang positip pada jumlah keluarga
yang mendapat pembinaan P2W - KSS. Tahun 2011 - 2013 telah dibina 300
Kepala Keluarga dari 1.500 Kepala keluarga sasaran pembinaan. Capaian kinerja
ini merupakan capaian pada tahun ke-3 RPJMD, Untuk mencapai target yang
ditentukan direncanakan pada tahun ke -5 akan mampu mencapai angka 100 %
(1.500 KK ). Secara rinci sebaran pembinaan kepala keluarga dari tahun 2011
sampai tahun 2013 dapat dilihat pada tabel berikut:
Tabel sebaran pembinaan P2WKSS sampai tahun 2013 di Kabupaten Badung
Kecamatan
2011
2012 2013 2014 2015
Kuta Selatan - - - - -
Kuta Utara - - 50 KK - -
Kuta - 50 KK 50 KK - -
Mengwi - - - - -
Abiansemal 50 KK - - - -
Petang 50 KK 50 KK - - -
Jumlah 100 KK 100 KK 100 KK - -
Jika dilihat dari sebaran pembinaan P2WKSS pada 6 kecamatan, sampai tahun
2013 masih menyasar pada kecamatan Kuta Utara, Kuta, Abiansemal dan Petang
hal ini dikarenakan pada 4 kecamatan tersebut dimana desa yang disasar tingkat
Peranan Wanita Menuju Keluarga Sehat Sejahtera masih rendah. Namun demikian
pemerintah tetap akan melakukan pembinaan P2WKSS pada semua kecamatan di
Kabupaten Badung sampai akhir tahun 2015.
150
PEMERINTAH KABUPATEN BADUNG
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Badung Tahun 2013
Tabel 3.33
Analisis Pencapaian Sasaran 16
Meningkatnya perlindungan perempuan dan anak.
No. Indikator Sasaran Satuan
Capaian
Kinerja
Tahun
2011
Tahun 2012 Capaian
Kinerja
Tahun
2012
Tahun 2013 Capaian
Kinerja
Tahun
2013
Target Realisasi Target Realisasi
1 Persentase
penanganan
kasus KDRT
Persen 100 % 100 % 76 100 % 100 % 100% 100 %
Pengarusutamaan gender atau disingkat PUG adalah strategi yang
dilakukan secara rasional dan sistimatis untuk mencapai dan mewujudkan
kesetaraan dan keadilan gender dalam sejumlah aspek kehidupan manusia (rumah
tangga, masyarakat dan negara), melalui kebijakan dan program yang memperhatikan
pengalaman, aspirasi, kebutuhan dan permasalahan perempuan dan laki-laki ke
dalam perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi dari seluruh kebijakan
dan program diberbagai bidang kehidupan dan pembangunan. Pengarusutamaan
gender di seluruh bidang dan kegiatan pembangunan telah ditetapkan sebagai salah
satu prinsip pengarasutamaan dalam perencanaan jangka menengah dan tahunan.
Permasalahan utama dalam pengarasutamaan gender adalah :
1. Belum terciptanya kesamaan kondisi bagi laki-laki dan perempuan untuk
memperoleh kesempatan serta hak-haknya sebagai manusia, agar mampu
berperan dan berpartisipasi dalam kegiatan politik, hukum, ekonomi, sosial
budaya, pendidikan dan pertahanan serta keamanan nasional;
2. Kesamaan dalam menikmati hasil pembangunan;
3. Adanya diskriminasi antara perempuan dan laki-laki dengan pembagian
peran, beban ganda, sub ordinasi, marginalisasi dan kekerasan terhadap
perempuan maupun laki-laki.
Dalam pengarasutamaan gender sasaran yang ingin dicapai adalah :
Sasaran 16
Meningkatnya perlindungan perempuan dan anak
151
PEMERINTAH KABUPATEN BADUNG
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Badung Tahun 2013
1. Meningkatnya kualitas hidup dan peran perempuan,
2. meningkatnya perlindungan Perempuan dan anak ,
3. Meningkatnya kapasitas kelembagaan dan pemberdayaan perempuan.
Dan untuk mencapai sasaran dan mengatasi permasalahan yang dihadapi
dalam pengarasutaan gender maka disusun suatu arah kebijakan sebagai berikut :
1. Mengembangkan konsep gender di masyarakat,
2. Mendorong para perempuan mengambil tempat baik dalam pemerintahan
maupun swasta,
3. Meningkatkan peran serta masyarakat dan Dunia usaha dalam
meningkatkan pemenuhan hak – hak anak dan perlindungan terhadap
perempuan, 4) Perencanaan dan pendanaan yang responsif gender.
Grafik 3.42
Apaian Indikator Persentase penanganan kasus KDRT
Tahun 2011 – 2013 di Kabupaten Badung
Berdasarkan Tabel 3.33 diatas diketahui bahwa, capaian kinerja terhadap
target penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak yang terjadi pada
tahun 2013 sebesar 100 %. Kasus yang bisa tertangani di tahun 2013 sebanyak 11
kasus (korban) dari 11 kasus (korban) yang masuk pada lembaga yang menangani
kasus kekerasan dalam rumah tangga. Kasus tersebut diklasifikasikan dalam bentuk
2011 2012 2013
Target 100 100 100
Realisasi 76 76 100
0
20
40
60
80
100
120
Kas
us
152
PEMERINTAH KABUPATEN BADUNG
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Badung Tahun 2013
kekerasan diantaranya pelecehan seksual, fisik, psikis, penculikan anak dan
penelantaran. Dimana 1 (satu) korban bisa mengalami lebih dari 1 jenis kekerasan.
Jika dibandingkan dengan tahun 2012 jumlah kasus menurun sebanyak 1
kasus/korban. Perkembangan kasus dari tahun 2011 sampai dengan 2013 dapat
dilihat pada tabel dibawah ini.
Tabel jumlah korban kekerasan terhadap perempuan dan anak pada P2TP2A
Kabupaten Badung
TAHUN
2011 2012 2013
Kasus
masuk
Kasus
tertangani
Kasus masuk Kasus
tertangani
Kasus
masuk
Kasus
tertangani
6 6 12 12 11 11
Tercapainya capaian kinerja ini karena beberapa upaya dan kebijakan
Pemerintah Kabupaten Badung melalui pembentukan Lembaga P2TP2A,
koordinasi dengan RSUD, pihak kepolisian dan LSM serta pelaksanaan sosialisasi
Undang Undang Nomor 23 tahun 2004 tentang PKDRT ke seluruh wilayah
Kabupaten Badung.
Jika dilihat perkembangan capaian kinerja dari tahun 2011 sampai dengan
tahun 2013 terlihat adanya perkembangan yang cukup baik dimana masyarakat
mulai mengimplementasikan UU No. 23 Tahun 2004 dalam kehidupan berumah
tangga sehingga kasus kekerasan dalam rumah tangga yang biasanya dianggap aib
keluarga, masyarakat mulai berani melaporkan kasus -kasus KDRT.
Realisasi akumulasi pencapaian sasaran sampai dengan tahun ini
dibandingkan dengan rencana yang tercantum dalam RPJMD yaitu sebagai berikut :
153
PEMERINTAH KABUPATEN BADUNG
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Badung Tahun 2013
Tabel 3.34
Pencapaian Indikator Persentase penanganan kasus KDRT Tahun 2013
dibandingkan Target RPJMD Tahun 2015
No Indikator Sasaran Satuan Realisasi
Akumulasi
s/d. Tahun
2013
Rencana
sesuai
dengan
RPJMD
Tahun 2015
Persentase
Capaian
Kinerja
(%)
1 2 3 4 5 6
1 Persentase penanganan
kasus KDRT
100 % 100 % 100 % 100 %
Berdasarkan tabel diatas, realisasi akumulasi sampai dengan tahun 2013
dibandingkan dengan rencana akhir RPJMD pada tahun 2015 menunjukkan angka
yang positip pada penanganan kasus terhadap kekerasan perempuan dan anak.
Tahun 2011 - 2013 telah ditangani 152 kasus dari 152 kasus yang ada. Capaian
kinerja ini merupakan capaian pada tahun ke-3 RPJMD. Untuk mencapai target
yang ditentukan direncanakan pada tahun ke -5 akan mampu mencapai angka
100%.
Tabel 3.35
Analisis Pencapaian Sasaran 17
Menurunnya kesenjangan pencapaian pembangunan
antara perempuan dan laki-laki
No. Indikator
Sasaran Satuan
Capaian
Kinerja
Tahun
2011
Tahun 2012 Capaian
Kinerja
Tahun
2012
Tahun 2013 Capaian
Kinerja
Tahun
2013
Target Realisasi Target Realisasi
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 Angka IPG Nilai 100,98 75,25 75,27* 100,02 75,35 75,27 99,89
*Sumber Buku IPG Kabupaten Badung Tahun 2012
Sasaran 17
Menurunnya kesenjangan pencapaian pembangunan antara
perempuan dan laki-laki
154
PEMERINTAH KABUPATEN BADUNG
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Badung Tahun 2013
Indeks Pembangunan Gender (IPG) digunakan untuk mengukur/
mengetahui pencapaian dalam dimensi dan variabel yang sama dengan indeks
pembangunan manusia tetapi dengan memperhitungkan kesenjangan pencapaian
antara perempuan dan laki laki. Pembentukannya melalui 3 dimensi yaitu : Bidang
Pendidikan, Bidang Ekonomi dan Bidang Kesehatan
Grafik 3.43
Capaian Indikator Angka IPG
Tahun 2011 – 2013 di Kabupaten Badung
Berdasarkan tabel 3.35, indikator sasaran dalam menurunnya kesenjangan
pencapaian pembangunan antara perempuan dan laki-laki menunjukkan capaian
kinerja sebesar 99,89%. Target yang telah ditetapkan sebesar 75,35 dan terealisasi
sebesar 75,27. Apabila dilihat perkembangan setiap tahunnya dari tahun 2011
sampai dengan tahun 2013 capaian kinerjanya mengalami penurunan.
Upaya-upaya yang dilakukan untuk meningkatkan angka Indeks
Pembangunan Gender (IPG) antara lain
1. Pendidikan :
a. Memudahkan akses pendidikan dengan melengkapi sarana
pendidikan dan membangun sekolah secara merata pada setiap
desa / kecamatan;
b. Pelaksanaan wajib belajar 12 tahun;
2011 2012 2013
Target 74.50 75.25 75.35
Realisasi 75.23 75.27 75.27
74.00
74.20
74.40
74.60
74.80
75.00
75.20
75.40
75.60
Nila
i
155
PEMERINTAH KABUPATEN BADUNG
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Badung Tahun 2013
c. Memperbanyak ketrampilan / kursus / pendidikan non formal;
d. Peran aktif semua pihak untuk memajukan dunia pendidikan
2. Kesehatan untuk meningkatkan usia harapan hidup :
a. Memudahkan akses pelayanan dan fasilitas kesehatan;
b. Meningkatkan Jaminan Kesehatan melalui program JKBM dan
JKBB;
c. Meningkatkan peran serta team medis dalam memberikan
penyuluhan tentang kesehatan masyarakat;
d. Penggunaan ASI eksklusif lebih ditingkatkan.
3. Ekonomi dengan peningkatan daya beli :
a. Bantuan modal dengan bunga ringan;
b. Revitalisasi pasar pasar tradisional
c. Perbaikan nilai tukar petani maupun nilai tukar nelayan agar
mereka dapat hidup layak.
Realisasi akumulasi pencapaian sasaran sampai dengan tahun ini
dibandingkan dengan rencana yang tercantum dalam RPJMD yaitu sebagai berikut :
Tabel 3.36
Pencapaian Indikator Angka Indeks Pembangunan Gender (IPG)Tahun 2013
dibandingkan Target RPJMD Tahun 2015
No Indikator Sasaran Satuan Realisasi
Akumulasi
s/d. Tahun
2013
Rencana
sesuai
dengan
RPJMD
Tahun 2015
Persentase
Capaian
Kinerja
(%)
1 2 3 4 5 6
1 Angka Indeks Pembangunan
Gender (IPG)
% 75,23 75.5 99.97
Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa realisasi akumulasi sampai
dengan tahun 2013 terhadap sasaran angka indeks pembangunan gender (IPG)
akhir RPJMD pada tahun 2015 menunjukkan angka yang positip. Capaian kinerja
ini merupakan capaian pada tahun ke-3 RPJMD. Untuk mencapai target yang
156
PEMERINTAH KABUPATEN BADUNG
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Badung Tahun 2013
ditentukan direncanakan pada tahun ke -5 akan mampu mencapai sesuai target yang
ditetapkan.
Tabel 3.37
Analisis Pencapaian Sasaran 18 Meningkatnya ekonomi
masyarakat miskin, cacat dan penyandang sosial lainnya
No. Indikator Sasaran Satuan
Capaian Kinerja Tahun 2011
Tahun 2012 Capaian Kinerja Tahun 2012
Tahun 2013 Capaian
Kinerja Tahun 2013
Target Realisasi Target Realisasi
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 Persentase PMKS
telah meningkat
derajat
kehidupannya
% 103,66 5 4,19 83,80 7 5,13 73,29
2 Persentase
Keluarga yang
meningkat status
RTS
% 91,9 10 9,19 91,9 15 18,69 124,6
Hasil pembangunan kesejahteraan sosial tercermin dari meningkatnya
perkembangan kesadaran, kesetiakawanan dan tanggung jawab sosial di masyarakat
dalam menghadapi masalah sosial pada umumnya dan masalah kesejahteraan sosial
khususnya. Perkembangan ini selanjutnya menumbuhkan iklim yang mendorong
peran aktif masyarakat dalam rangka memberikan pelayanan terhadap masalah-
masalah sosial. Kemiskinan dan keterbelakangan pada dasarnya merupakan salah
satu bentuk masalah yang selalu muncul dalam kehidupan masyarakat karena masih
kurang terpenuhinya kebutuhan dasar manusia itu sendiri. Hal semacam ini dapat
menyebabkan munculnya permasalahan sosial, sehingga kemiskinan dan
keterbelakangan tersebut harus diupayakan pemecahan masalahnya secara
terencana, terintegrasi dan menyeluruh.
Berdasarkan pencapaian sasaran terhadap meningkatnya ekonomi
masyarakat miskin, cacat dan penyandang sosial didukung oleh dua indikator
sasaran yaitu Persentase PMKS yang Telah Meningkat derajat kehidupannya dan
Sasaran 18
Meningkatnya ekonomi masyarakat miskin, cacat dan penyandang
sosial lainnya
157
PEMERINTAH KABUPATEN BADUNG
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Badung Tahun 2013
Persentase keluarga yang meningkat status RTS nya, secara terperinci dapat
disampaikan sebagai berikut:
Terhadap indikator Persentase PMKS Yang Telah Meningkat Derajat
Kehidupannya kondisi akhir Tahun 2010 masih terdapat 13.467 PMKS yang harus
ditingkatkan derajat kehidupannya dan direncanakan dalam lima tahun kedepan
yaitu akhir tahun 2015 diharapkan PMKS yang perlu mendapat bantuan sosial
jumlahnya semakin menurun atau tuntas.
Untuk Tahun 2013 hasil pencapaian indikator persentase PMKS telah
meningkatkan derajat kehidupan sebesar 5,13% (691 PMKS) dari target yang
ditetapkan sebesar 7%(943 PMKS) dengan tingkat capaian kinerjanya sebesar
73,29 % sehingga belum mencapai target. Tidak tercapainya capaian kinerja
tersebut karena belum semua PMKS menyadari bahwa bantuan yang diberikan
harus dikelola sesuai ketentuan yang berlaku dan masih ditemukan beberapa PMKS
menyalahgunakan bantuan yang diberikan ( bantuan ternak sapi apabila mati tidak
pernah dilaporkan ).
Grafik 3.44
Analisis Pencapaian Sasaran 18
Meningkatnya ekonomi masyarakat miskin, cacat dan penyandang sosial
lainnya Tahun 2011 – 2013 di Kabupaten Badung
2011 2012 2013
Target PMKS meningkat derajat hidupnya
3 5 7
Realisasi PMKS meningkat derajat hidupnya
3.11 4.19 5.13
Target keluarga meningkat status RTS
10 10 15
Realisasi keluarga meningkat status RTS
9.19 9.19 18.69
0
2
4
6
8
10
12
14
16
18
20
Pe
rse
nta
se
158
PEMERINTAH KABUPATEN BADUNG
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Badung Tahun 2013
Bila dibandingkan capaian kinerja dari tahun 2011 sampai dengan tahun
2013 terlihat perkembangan yang cukup positif / baik karena terjadinya penurunan
persentase tetapi belum mencapai target sebagaimana yang telah ditetapkan.
Pemerintah Kabupaten Badung tetap mengupayakan dalam rangka meningkatkan
derajat kehidupan PMKS antara lain melalui bantuan dan pembinaan secara
optimal serta melakukan monitoring dalam rangka meningkatkan derajat
kehidupannya, dengan demikian bantuan yang diberikan menjadi berhasil guna dan
berdaya guna.
Untuk indikator Persentase Keluarga yang Meningkat Status RTS kondisi
akhir tahun 2010 sebanyak 1.700 keluarga yang telah meningkat status RTSnya
dan diharapkan tahun 2015 menjadi 4.326 keluarga..
Sedangkan indikator keluarga yang meningkat status RTS , untuk Tahun
2013 terealisasi sebesar 18,69%( 1126 RTS) dari target yang ditetapkan sebesar
15%(1000 RTS) sehingga capaian kinerja sudah mencapai 124,6% artinya terhadap
capaian indikator ini sudah mencapai target diatas 100%. Tercapaianya capaian
kinerja yang melebihi target, karena Pemerintah Daerah selalu mengupayakan
diantaranya pemberian bantuan usaha ekonomi produktif (UEP) seperti pemberian
modal usaha, pelatihan kewirausahaan. Apabila dibandingkan capaian kinerja dari
tahun 2011 sampai dengan tahun 2013 terlihat adanya peningkatan status RTS,
untuk lebih jelasnya dapat dilihat dlm grafik berikut:
Realisasi akumulasi pencapaian sasaran sampai dengan tahun ini
dibandingkan dengan rencana yang tercantum dalam RPJMD yaitu sebagai berikut :
Tabel 3.38
Pencapaian Indikator Persentase PMKS telah meningkat derajat
kehidupannya dan Persentase Keluarga yang meningkat status RTS Tahun
2013 dibandingkan Target RPJMD Tahun 2015
No Indikator Sasaran Satuan Realisasi Akumulasi s/d.
Tahun 2013
Rencana sesuai
dengan RPJMD
Tahun 2015
Persentase
Capaian Kinerja
(%)
1 2 3 4 5 6
1 Persentase PMKS telah
meningkat derajat
kehidupannya
% 18,69 (2517org) 20 (2.693 org) 93,45
159
PEMERINTAH KABUPATEN BADUNG
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Badung Tahun 2013
2 Persentase Keluarga yang
meningkat status RTS
% 18,69 (3126 rts) 35 (4.326) 53,4
Berdasarkan tabel diata, realisasi akumulasi sampai dengan tahun 2013
terhadap sasaran meningkatnya ekonomi masyarakat miskin, cacat dan penyandang
sosial lainnya akumulasi pencapaiannya baru mencapai 18.69%. Capaian kinerja ini
merupakan capaian kinerja pada tahun ke-3 RPJMD. Untuk mencapai target yang
ditentukan direncanakan pada tahun ke -5 diupayakan mencapai angka 100 % .
Sisa PMKS dan keluarga yang meningkat status RTS yang harus ditangani sebesar
81.31% sampai Tahun 2015.
Tabel 3.39
Analisis Pencapaian Sasaran 19
Meningkatnya pertumbuhan sektor UKM dan Koperasi dalam sistem
perekonomian masyarakat Badung dan sebagai penunjang
sektor ekonomi Badung.
No. Indikat
or
Sasaran
Satua
n
Capaian
Kinerja
Tahun
2011
Tahun 2012 Capaian
Kinerja
Tahun
2012
Tahun 2013 Capaian
Kinerja
Tahun
2013
Target Realisa
si
Target Realisasi
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 Persentas
e koperasi
sehat dan
berkualitas
% 100 17,46 17,46 100 21.68 21,68 100
2 Peningkata
n nilai
ekspor
UKM
US $ 113,87 116.619.2
46,71
62.094.64
5,50
53,24 117.785.4
39,177
57.770.469,9
0
49
Pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dapat dicapai melalui pengembangan
seluruh potensi sosial ekonomi yang dimiliki seperti industri kerajinan rakyat,
Sasaran 19
Meningkatnya pertumbuhan sektor UKM dan Koperasi dalam
sistem perekonomian masyarakat Badung dan sebagai penunjang
sektor ekonomi Badung
160
PEMERINTAH KABUPATEN BADUNG
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Badung Tahun 2013
industri pariwisata, pertanian dalam arti luas dan ekonomi kreatif lainnya. Koperasi
dan UKM merupakan lembaga usaha bersama yang sangat strategis dapat
mempercepat meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Langkah-langkah untuk
mewujudkan pembangunan ekonomi yang inklusif dan berkeadilan ditempuh
dengan memberdayakan koperasi dan UMKM serta didukung oleh berbagai
program pemberdayaan masyarakat dan bantuan sosial.
Sebagai wadah kegiatan bersama bagi produsen maupun konsumen,
koperasi diharapkan mampu dan berperanan dalam meningkatkan posisi tawar dan
efesiensi ekonomi rakyat, dan sekaligus turut memperbaiki kondisi persaingan
usaha pasar melalui dampak eksternalitas positif yang ditimbulkan. Sementara itu
UKM berperan dalam memperluas penyediaan lapangan kerja, memberikan
kontribusi yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi dan memeratakan
peningkatan pendapatan.
Pembangunan bidang ekonomi di Kabupaten Badung diarahkan untuk
peningkatan kesejahteraan rakyat yakni melalui pengembangan seluruh potensi
sosial melalui wadah koperasi yang sehat dan berkualitas. Kabupaten Badung
memiliki 517 koperasi , namun belum seluruhnya dalam kondisi sehat dan
berkualias dan waktu lima (5) tahun kedepan direncanakan 100% (332 koperasi)
dari total koperasi yang belum sehat. Dan harapan lima (5) tahun kedepan Koperasi
di Kabupaten Badung dalam keadaan sehat dan berkualitas.
Berdasarkan tabel terhadap sasaran tersebut diatas,didukung oleh dua (2)
indikator sasaran yaitu indikator persentase koperasi sehat dan berkualitas dan
indikator sasaran peningkatan nilai ekspor UKM , dan secara terinci capaian
masing-masing indikator diperoleh gambaran sebagai berikut ;
Pencapaian indikator sasaran persentase koperasi sehat dan berkualitas
capaian kinerjanya tahun 2013 terealisasi sebesar 21,68% dari target yang
ditetapkan sebesar 21,68%, berarti capaian kinerja telah tercapai sebesar 100 %).
Apabila dibandingkan dengan perkembangan capaian kinerja dari tahun 2011
sampai dengan tahun 2013 terjadi perkembangan 57%. Hal ini terjadi peningkatan
karena adanya upaya untuk melaksanakan program /kegiatan yang mendukung
seperti program Peningkatan Kualitas Kelembagaan koperasi dengan kegiatan
Penilaian Kesehatan KSP/USP, Audit Interim Koperasi dan Penilaian Koperasi
161
PEMERINTAH KABUPATEN BADUNG
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Badung Tahun 2013
Berprestasi, diharapkan pada akhir tahun 2015 (tahun ke 5 RPJMD) Koperasi yang
Sehat berkualitas mencapai 100% (332 koperasi)
Grafik 3.45
Capaian Indikator Persentase koperasi sehat dan berkualitas
Tahun 2011 – 2013 di Kabupaten Badung
Sedangkan pencapaian indikator peningkatan nilai ekport di tahun 2013
dari target yang ditetapkan sebesar US$117.785.439,177 dan terealisasi sebesar
US$57.770.469,90 dan capaian kinerjanya baru 49% . Apabila dibandingkan
perkembangan capaian kinerja dari tahun 2011 sampai dengan tahun 2013 terlihat
bahwa terjadi fluktuasi (peningkatan/penurunan) yaitu pada tahun 2011 capaian
kinerjanya meningkat mencapai 113,87% atau US$ 132.796.094,64 dari target
116.619.246,71, sedangkan pada tahun 2012 capaian kinerjanya menurun dari
target US$116.619.246,71 terealisasi US$ 62.094.645,50 (53,24%),untuk tahun
2013 ditetapkan target US$117.785.439,177 teralisasi US$ 57.770.469,90 (49%)
disebabkan karena biaya pengurusan dokumen eksport cukup tinggi, waktu
penyelesaian dokumen eksport cukup lama serta cukup tingginya tarif eksport
disamping pengaruh pasar global.
2011 2012 2013
Target 17.46 17.46 21.68
Realisasi 17.46 17.46 17.46
0
5
10
15
20
25
Pe
rse
nta
se
162
PEMERINTAH KABUPATEN BADUNG
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Badung Tahun 2013
Garfik 3. 46
Capaian Indikator Peningkatan nilai ekspor UKM
Tahun 2011 – 2013 di Kabupaten Badung
Tabel 3.40
Pencapaian Indikator Persentase koperasi sehat dan berkualitas
dan Peningkatan nilai ekspor UKM Tahun 2013
dibandingkan Target RPJMD Tahun 2015
No Indikator Sasaran Satuan Realisasi
Akumulasi
s/d. Tahun
2013
Rencana sesuai
dengan RPJMD
Tahun 2015
Persentase
Capaian
Kinerja
(%)
1 2 3 4 5 6
1 Persentase koperasi sehat dan
berkualitas
% 57% 100% 57
2 Peningkatan nilai ekspor UKM US $ 57.770.469,90 120.152.926,503
48
Berdasarkan tabel 3.40, diketahui bahwa hasil pencapaian indikator
kinerja persentase koperasi sehat dan berkualitas tahun 2013 dibandingkan dengan
rencana RPJMD pada tahun 2015 menunjukkan angka 57% (positf ). diharapkan
pada tahun ke 5 RPJMD capaian kinerjanya mencapai 100%. Namun tetap
berupaya untuk mengatasi kekurangan–kekurangan dalam rangka mencapai target
yang telah ditetapkan baik melalui pembinaan manajemen terhadap pengurus
2011 2012 2013
Target 116,619,246.71 116,619,246.71 117,785,439.18
Realisasi 132,796,094.68 62,094,645.50 57,770,469.90
0.00
20,000,000.00
40,000,000.00
60,000,000.00
80,000,000.00
100,000,000.00
120,000,000.00
140,000,000.00
163
PEMERINTAH KABUPATEN BADUNG
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Badung Tahun 2013
koperasi, penilaian koperasi dengan aspek penilaian meliputi: manajemen,
pembukuan dan neraca keuangan koperasi. sedangkan untuk indikator Peningkatan
Nilai Eksport UKM tahun 2013 dibanding dengan RPJMD pada tahun 2015
menunjukkan angka 48%, namun pemerintah tetap berupaya untuk tetap
meningkatkan nilai eksport UKM pada tahun yang akan datang melalui program
Peningkatan Efisiensi Perdagangan dalam Negeri dengan kegiatan : Kabupaten
Expo, Pameran dagang Hasil-hasil Kerajinan dan lain-lain.
Tabel 3.41
Analisis Pencapaian Sasaran 20
Indikator persentase koperasi yang berubah klasifikasi/strata diperoleh dari
jumlah koperasi sehat dibagi dengan jumlah koperasi yang ada. Adapun
klasifikasi/strata koperasi meliputi: Sehat, cukup sehat, kurang dan tidak sehat.
Klasifikasi koperasi didasarkan pada unsur-unsur meliputi: manajemen, pembukuan
dan neraca keuangan. sejalan dengan kebijakan makro pemerintah pusat tentang
''Pemberdayaan Ekonomi Kerakyatan'' sebagai isu sentral di mana koperasi dan
UKM sebagai pilarnya mendapat posisi yang sangat strategis untuk dibangun dan
dikembangkan sebagai sektor real yang andal dalam membangun perekonomian
nasional dan daerah. Sektor real ini cukup teruji dalam keadaan perekonomian
bangsa yang dililit oleh krisis ekonomi dan moneter yang berkepanjangan sektor
ini masih tetap eksis dan memberikan kontribusi terhadap pertumbuhan
perekonomian daerah.
No. Indikator
Sasaran
Satuan Capaian
Kinerja
Tahun
2011
Tahun 2012 Capaian
Kinerja
Tahun
2012
Tahun 2013 Capaian
Kinerja
Tahun
2013
Target Realisasi Target Realisasi
1 Persentase
koperasi yang
berubah
klasifikasi/strata
% 103,28 15 13,8 92 % 16 20 125 %
Sasaran 20
Pertumbuhan sektor UKM dan Koperasi
164
PEMERINTAH KABUPATEN BADUNG
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Badung Tahun 2013
Di Kabupaten Badung terdapat 517 koperasi , diantaranya terdiri dari
koperasi dalam kondisi sehat 124 buah, koperasi cukup sehat 279 buah,dan
koperasi yang kurang dan tidak sehat berjumlah 114 buah. Dan dalam lima (5)
tahun kedepan pemerintah berupaya mengubah klasifikasi/strata nya mulai dari
yang kurang/tidak sehat menjadi koperasi cukup sehat sebanyak 40 buah dan
koperasi yang cukup sehat menjadi kondisi sehat 200 buah. Untuk mencapai target
tersebut dilaksanakan beberapa upaya antara lain program Peningkatan Kualitas
Kelembagaan Koperasi dengan kegiatan Penilaian Pemeringkatan Koperasi dengan
berbagai pembinaan dan pelatihan
Berdasarkan tabel diatas, hasil pencapaian indikator persentase koperasi
yang berubah klasifikasi/strata tahun 2013 sebesar 13,8 % dari target yang
ditetapkan sebesar 15% sehingga capaian kinerja tercapai sebesar 92%, dan pada
tahun 2013 hasil pencapaian indikator Persentase Koperasi yang Berubah
Klasifkasi/strata sebesar 20% dari target 16% , sehingga capaian kinerjanya sebesar
125%. Bila dilihat perkembangan dari tahun 2011 sampai dengan tahun 2013
capaiannya 125% atau mengalami peningkatan.
Grafik 3.47
Capaian Indikator Persentase koperasi yang berubah klasifikasi/strata
Tahun 2011 – 2013 di Kabupaten Badung
Realisasi akumulasi pencapaian sasaran sampai dengan tahun ini
dibandingkan dengan rencana yang tercantum dalam RPJMD yaitu sebagai berikut :
2011 2012 2013
Target 14 15 16
Realisasi 14.46 13.8 20
0
5
10
15
20
25
Pe
rse
nta
se
165
PEMERINTAH KABUPATEN BADUNG
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Badung Tahun 2013
Tabel 3.42
Pencapaian Indikator Persentase koperasi yang berubah klasifikasi/strata
Tahun 2013 dibandingkan Target RPJMD Tahun 2015
No Indikator Sasaran Satuan Realisasi
Akumulasi
s/d. Tahun
2013
Rencana
sesuai
dengan
RPJMD
Tahun 2015
Persentase
Capaian
Kinerja
(%)
1 2 3 4 5 6
1 Persentase koperasi yang
berubah klasifikasi/strata
% 48 80 60
Berdasarkan tabel 3.42, realisasi akumulasi sampai dengan tahun 2013
dibandingkan dengan rencana RPJMD pada tahun 2015 menunjukkan angka yang
positip dengan perkembangan 48 % sampai dengan tahun 2013 dengan persentase
capaian kinerja 60% atau 143 koperasi, ini merupakan capaian pada tahun ke 3
RPJMD, untuk mencapai target yang ditentukan direncanakan pada tahun ke-5 akan
mampu mencapai angka 80% (240 koperasi ) atau lebih .
Tabel 3.43
Analisis Pencapaian Sasaran 21
Tercapainya target produksi dan produktifitas pertanian dan perkebunan
No.
Indikator
Sasaran Satuan
Capaian
Kinerja
Tahun
2011
Tahun 2012 Capaian
Kinerja
Tahun
2012
Tahun 2013 Capaian
Kinerja
Tahun
2013
Target Realisasi Target Realisasi
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 Produktifitas
padi
Kw/ha 103,93% 62 63,20 101,93 % 63 64,61 102,56
2 Jumlah
produksi
padi
Ton 103,86% 124.500 124.598 100,08 % 124.700 112.704 90.38
3 Jumlah
produksi
hortikultura
Ton 83,35% 34.000 44.958 132,23 % 34.000 34.453 104,27
4 Jumlah
produksi
palawija
Ton 104,52% 12.750 11.407 89,47 % 13.000 19.407 149,28
5 Produktivitas Kg/ha 96,74% 520 583 112,11% 530 537 101,32
Sasaran 21
Tercapainya target produksi dan produktifitas pertanian dan
perkebunan
166
PEMERINTAH KABUPATEN BADUNG
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Badung Tahun 2013
tanaman
perkebunan
6 Jumlah
produksi
tanaman
perkebunan
Ton 185% 690 757 109,71% 710 757 106,62
Saat ini perkembangan pembangunan pertanian sudah mulai adanya
pergeseran yakni dari hanya sekedar
menghasilkan produksi semata, mulai
memperhatikan sisi bisnis (agrobisnis) dan
nilai tambah yang mungkin bisa diharapkan dari
usaha tani yang masih ditekuni oleh sebagian
besar masyarakat di Kabupaten Badung. Sub
sektor pertanian tanaman pangan mempunyai peranan penting dalam pembangunan
nasional maupun regional, yakni sebagai penghasil bahan pangan pokok,
penyediaan bahan baku industri, menyediakan lapangan pekerjaan, untuk
pelestarian sumberdaya alam dan nilai-nilai sosial budaya serta lingkungan hidup.
Walaupun kecendrungan generasi muda yang mau menekuni pekerjaan sektor
pertanian sudah menurun, nampaknya tetap harus diakui bahwa pembangunan
pertanian dalam arti luas memiliki peranan yang sangat penting dan strategis antara
lain untuk menciptakan ketahanan/ketersediaan pangan, memberikan sumbangan
/kontribusi terhadap PDRB, dan sebagai penyedia lapangan kerja. Pembangunan
sektor pertanian, perkebunan dan kehutanan di Kabupaten Badung, disamping
untuk memenuhi produksi dan tingkat konsumsi masyarakat, juga diharapkan
mendukung kawasan hijau, kawasan konservasi, dan kawasan resapan air yang
sangat berguna bagi kawasan di bagian hilirnya.
Komitmen Pemerintah Kabupaten Badung untuk meningkatkan sektor
pertanian dalam arti luas tergolong tinggi. Ini dapat dilihat dari anggaran yang
diarahkan untuk sektor pertanian sebagai sektor unggulan .
167
PEMERINTAH KABUPATEN BADUNG
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Badung Tahun 2013
Berdasarkan tabel diatas, bahwa untuk sasaran tercapainya target
produksi dan produktifitas pertanian dan perkebunan didukung oleh 6 (enam)
indikator dan secara terinci masing – masing indikator dijelaskan sebagai berikut :
Indikator produktivitas padi capaian kinerjanya sudah mencapai target
dengan capaian kinerja sebesar 102,56 % dari target yang ditetapkan sebesar 63
Kw/Ha dan terealisasi sebesar 64,61kw/Ha. Tercapainya capaian indikator ini
karena pemerintah kabupaten badung secara intensif menerapkan prinsip-prinsip
pertanian yang komprehensif pada program dan kegiatan yang digunkan untuk
mencapai capaian indikator ini. dibandingkan dengan capaian kinerja dari tahun
2011 sampai dengan tahun 2013 terdapat trend peningkatan produktivitas yang
cukup significan.
Grafik 3.48
Capaian Indikator Produktifitas padi
Tahun 2011 – 2013 di Kabupaten Badung
Indikator jumlah produksi padi, tahun 2013 ditargetkan sebesar 124.700 ton dan
terealisasi sebesar 112.704 dan capaian kinerja baru mencapai 90,38 %, sehingga
capaian kinejarnya belum tercapai, karena adanya perbaikan jaringan irigasi usaha
tani yang menyebabkan pengaturan ulang penanaman padi sehingga indeks
pertanaman menurun cukup signifikan sekalipun ada peningkatan produktifitas
padi. Kedepan akan diupayakan lebih matang lagi dalam perencnaaan bidang
2011 2012 2013
Target 60.5 62 63
Realisasi 62.88 63.2 64.61
58
59
60
61
62
63
64
65
kw/h
a
168
PEMERINTAH KABUPATEN BADUNG
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Badung Tahun 2013
irigasi. Dilihat perkembanga capaian kinerja dari tahun 2011 sampai dengan tahun
2013 nampak terjadinya penurunan di tahun 2013.
Grafik 3.49
Capaian Indikator Jumlah produksi padi
Tahun 2011 – 2013 di Kabupaten Badung
Indikator jumlah produksi hortikultura , tahun 2013 mentargetkan sebesar
34.000 ton dan telah terealisasi sebesar 34.453 ton , sehingga capaian kinerjanya
sebesar 104.27 atau melebihi dari target yang ditetapkan. Tercapainya capaian
kinerja ini karena Perubahan dari kondisi cuaca secara global memberi dampak
yang menguntungkan bagi produksi hortikultura pada tahun 2013.Apabila dilihat
perkembangan capaian kinerja setiap tahunnya dari tahun 2011 sampai dengan
tahun 2013 terlihat bahwa masih cukup fluktuatif, akan tetapi masih berada pada
kisaran capaian target indikator yang diharapkan.
2011 2012 2013
Target 120,800 124,500 124,700
Realisasi 125,465 124,598 112,704
105,000
110,000
115,000
120,000
125,000
130,000
Ton
169
PEMERINTAH KABUPATEN BADUNG
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Badung Tahun 2013
Grafik 3.50
Capaian Indikator Jumlah produksi hortikultura
Tahun 2011 – 2013 di Kabupaten Badung
Indikator jumlah produksi palawija, tahun 2013 ditargetkan sebesar 13.000 ton dan
terealisasi sebesar 19.407, sehingga capaian kinerjanya sudah mencapai 149,28%.
Tercapainya capaian kinerja ini karena terjadi perubahan pola tanam yang
memfokuskan pada palawija adanya perbaikan saluran irigasi menyebabkan
petani memilih jenis tananman yang sedikit memanfaatkan air. Apabila dilihat
perbandingan capaian kinerja pertahun dari tahun 2011 sampai dengan tahun 2013
terlihat cukup fluktuatif dengan tren meningkat.
Grafik 3.51
Capaian Indikator Jumlah produksi palawija
Tahun 2011 – 2013 di Kabupaten Badung
2011 2012 2013
Target 33,000 34,000 34,000
Realisasi 27,505 44,958 34,453
-
5,000
10,000
15,000
20,000
25,000
30,000
35,000
40,000
45,000
50,000 To
n
2011 2012 2013
Target 12,500 12,750 13,000
Realisasi 13,065 11,407 19,407
-
5,000
10,000
15,000
20,000
25,000
Ton
170
PEMERINTAH KABUPATEN BADUNG
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Badung Tahun 2013
Untuk indikator produktivitas tanaman perkebunan, tahun 2013 menargetkan
sebesar 530 kg/ha dan terealisasi sebesar 537 kg/ha, sehingga capaian kinerjanya
telah mencapai 101,32. Tercapainya capaian kinerja ini karena peran pemerintah
dalam meningkatkan produktifitas dengan metode dan program yang berimbang
dan memadai sehingga target indikator dapat dicapai. Apabila dibandingkan dengan
capaian kinerja setiap tahunnya dari tahun 2011 sampai dengan tahun 2013 terlihat
bahwa produktivitas masih fluktuaktif namun tren cenderung meningkat.
Grafik 3.52
Capaian Indikator Produktivitas tanaman perkebunan
Tahun 2011 – 2013 di Kabupaten Badung
Sedangkan untuk indikator jumlah produksi tanaman perkebunan tahun
2013 mentargetkan sebesar 710 ton dan terealisasi sebesar 757 ton, sehingga
capaian kinerjanya sudah mencapai 108,62 %. Tercapainya capaian kinerja ini
karena sebagian besar luas tanaman perkebunan dapat berproduksi dengan baik
sehingga target produksi tanaman perkebunan dapat tercapai. Apabila dibandingkan
capaian kinerja setiap tahunnya dari tahun 2011 sampai dengan tahun 2013 terlihat
bahwa tren produksi masih cukup fluktuaktif.
2011 2012 2013
Target 430 520 530
Realisasi 416 583 537
0
100
200
300
400
500
600
700
Kg/
Ha
171
PEMERINTAH KABUPATEN BADUNG
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Badung Tahun 2013
Grafik 3.53
Capaian Indikator Jumlah produksi tanaman perkebunan Tahun 2011 – 2013
di Kabupaten Badung
Realisasi akumulasi pencapaian sasaran sampai dengan tahun ini
dibandingkan dengan rencana yang tercantum dalam RPJMD yaitu sebagai berikut :
Tabel 3.44
Pencapaian Sasaran 21Tercapainya target produksi dan produktifitas
pertanian dan perkebunanTahun 2013 dibandingkan
Target RPJMD Tahun 2015
No Indikator Sasaran Satuan Realisasi
Akumulasi
s/d. Tahun
2013
Rencana
sesuai
dengan
RPJMD
Tahun 2015
Persentase
Capaian
Kinerja
(%)
1 2 3 4 5 6 1 Produktifitas padi Kw/Ha 64,32 64 100,5
2 Jumlah produksi padi Ton 112.704 124.950 90,19
3 Jumlah produksi
hortikultura
Ton 34.453 36.000 95,70
4 Jumlah produksi palawija Ton 19.407 13.500 143,75
5 Produktivitas tanaman
perkebunan
Kg/ha/th 537 550 97,63
6 Jumlah produksi tanaman
perkebunan
Ton 757 730 106,62
Pencapaian sasaran tercapainya target produksi dan produktifitas
pertanian dan perkebunan secara umum menunjukkan perkembangan yang sangat
2011 2012 2013
Target 465 690 710
Realisasi 850 757 757
0
100
200
300
400
500
600
700
800
900
Ton
172
PEMERINTAH KABUPATEN BADUNG
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Badung Tahun 2013
baik, jika dibandingkan dengan pencapaian pada tahun ke lima RPJMD optimis
akan tercapai.
Tabel 3.45
Analisis Pencapaian Sasaran 22 Tercapainya target pemasaran
No. Indikator
Sasaran
Satua
n
Capaian
Kinerja
Tahun
2011
Tahun 2012 Capaian
Kinerja
Tahun
2012
Tahun 2013 Capaian
Kinerja
Tahun
2012
Targe
t
Realisasi Targe
t
Realisa
si
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 Volume eksport
komoditi
perkebunan
Ton 100 20 18 90 % 30 50 166,7
Kabupaten Badung selain dikenal sebagai daerah wisata dengan
keunikan ragam budayanya, saat ini mulai dikenal dengan produksi kopi arabikanya
yang mempunyai kekhasan tersendiri yang berbeda dengan kopi yag lainnya
Berdasarkan tabel 3.45 diatas , indikator sasaran volume eksport
komoditi perkebunan tahun 2013 terealisasi sebesar 50 ton dari target yang
ditetapkan sebesar 30 ton dan capaian kinerja mencapai 166,7%. Apabila
dibandingkan dengan capaian kinerja tahun 2012 terealisasi sebesar 18 ton dari
target yang ditetapkan sebesar 20 ton. Volume eksport komoditi perkebunan tahun
2013 lebih tinggi dibandingkan tahun 2012 dari 18 ton menjadi 50 ton. Jenis
komoditi untuk eksport adalah Kopi Arabika karena memiliki rasa yang khas
dengan pusat produksi diwilayah Kecamatan Petang Kabupaten Badung.
Agroekosistem diwilayah kopi arabika tersebut memberikan karateristik spesifik
terhadap citarasa dan aroma khas kopi arabika Petang yang tidak sama pada
kopi arabika didaerah lainnya. Terjadinya peningkatan eksport ini juga
disebabkan karena peningkatan promosi di dalam daerah Festival Budaya
Pertanian Badung utara. Adapun negara tujuan eksport Kopi Arabika tersebut
adalah Jepang dan Korea selatan.
Sasaran 22
Tercapainya target pemasaran
173
PEMERINTAH KABUPATEN BADUNG
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Badung Tahun 2013
Untuk lebih jelasnya perkembangan volume eksport setiap
tahunnya dari tahun 2011 sampai dengan tahun 2013 secara terinci dapat dilihat
pada grafik sebagai berikut :
Grafik 3.54
Capaian Indikator Volume eksport komoditi perkebunan
Tahun 2011 – 2013 di Kabupaten Badung
Realisasi akumulasi pencapaian sasaran sampai dengan tahun ini
dibandingkan dengan rencana yang tercantum dalam RPJMD yaitu sebagai berikut :
Tabel 3.46
Pencapaian Indikator Volume eksport komoditi perkebunan Tahun 2013
dibandingkan Target RPJMD Tahun 2015
No Indikator
Sasaran
Satuan Realisasi
Akumulasi s/d.
Tahun 2013
Rencana sesuai
dengan RPJMD
Tahun 2015
Persentase Capaian
Kinerja
(%)
1 2 3 4 5 6
1 Volume eksport
komoditi perkebunan
Ton 76 40 190
Berdasarkan tabel tersebut diatas, volume eksport komoditi perkebunan di
Kabupaten Badung di tahun ke tiga RPJMD telah mencapai target, akan tetapi
peningkatan volume eksport komoditi perkebunan harus terus didukung dan juga
diperlukan adanya pengembangan komoditi eksport lainnya seperti asparagus
yang sangat potensial dikembangkan di Kabupaten Badung. Hasil penelitian
2011 2012 2013
Target 8 20 30
Realisasi 8 18 50
0
10
20
30
40
50
60
Ton
174
PEMERINTAH KABUPATEN BADUNG
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Badung Tahun 2013
menunjukkan bahwa asparagus yang diproduksi di Petang memiliki aroma dan rasa
yang di sukai konsumen. hal tersebut menunjukkan bahwa Kabupaten Badung
masih memiliki beberapa komoditi yang memungkinkan untuk mengembangkan
volume eksport.
Tabel 3.47
Analisis Pencapaian Sasaran 23
Peningkatan populasi ternak dan produksi daging dalam pemenuhan
kebutuhan protein hewani
No. Indikator
Sasaran
Satua
n
Capaian
Kinerja
Tahun
2011
Tahun 2012 Capaian
Kinerja
Tahun
2012
Tahun 2013 Capaian
Kinerja
Tahun
2013
Target Realisasi Target Realisasi
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 Populasi
ternak
Ekor 100,41% 1.720.789 1.357.001 79.00 % 1.788.789 1.366.005 76,36
2 Produksi
daging
Ton 87,46 % 20.834,9 15.864,30 76,14 % 21.704,90 15.894,04 73,23
3 Tingkat
konsumsi
daging
Kg/kapit
a/th
86,36 52,48 39,71 75,67 % 54,38 41,48 76,28
Perkembangan peternakan diarahkan untuk meningkatkan populasi dan
produksi melalui diversifikasi dan intensifikasi untuk pemenuhan terhadap
kebutuhan protein hewani, Pemerintah Kabupaten Badung akan terus
mengembangkan usaha peternakan dan perikanan tradisional kearah komersial
melalui pembinaan teknis dan permodalan sehingga pendapatan petani/nelayan dan
pembudidaya ikan dapat ditingkatkan.
Berdasarkan tabel diatas, dari 3 (tiga) indikator sasaran pada tahun 2013
belum mencapai target seperti yang telah ditetapkan, serta mengalami trend
penurunan untuk capaian target kinerjanya. prosentase capaian kinerja sasaran
pada tahun 2013 mencapai angka 75,29% , ini berarti masih menunjukkan angka
kategori baik.
Capaian kinerja indikator populasi ternak di Kabupaten Badung tahun
2013 mencapai 76,36 % atau sebesar 1.366.005 ekor, dibandingkan dengan
Sasaran 23
Peningkatan populasi ternak dan produksi daging dalam pemenuhan
kebutuhan protein hewani
175
PEMERINTAH KABUPATEN BADUNG
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Badung Tahun 2013
populasi ternak tahun 2012 terjadi peningkatan populasi ternak sebesar 0,66 % .
Peningkatan populasi ternak pada tahun 2013 ini disebabkan oleh beberapa faktor,
diantaranya adanya kenaikan populasi babi, kambing dan unggas. Namun demikian
ada beberapa populasi ternak pada tahun 2013 yang turun dari tahun 2012. Berikut
gambaran sebaran populasi ternak di Kabupaten Badung tahun 2013 sesuai tabel
dibawah.
Grafik 3.55
Capaian Indikator Populasi ternak
Tahun 2011-2013 di Kabupaten Badung
Tabel Populasi ternak per Kecamatan di Kabupaten Badung Tahun 2013
NO KECAMATAN
POPULASI TERNAK (EKOR) tahun 2013
SAPI KUDA KERBAU BABI KAMBING/
DOMBA UNGGAS
ANEKA TERNAK
JUMLAH
1 KUTA SELATAN 12.318 - - 4.971 17 94.054 7.505 118.865
2 KUTA 500 - - 107 15 13.454 2.693 16.769
3 KUTA UTARA 1.685 14 - 5.040 115 39.427 2.722 49.003
4 MENGWI 5.582 - 2 29.485 96 543.383 17.533 596.081
5 ABIANSEMAL 6.135 - - 32.095 77 289.845 13.105 341.257
6 PETANG 11.908 - - 13.073 400 214.958 3.691 244.030
JUMLAH 2013 38.128 14 2 84.771 720 1.195.121 47.249 1.366.005
JUMLAH 2012 49.051 34 5 83.142 627 1,175,075 49,067 1.357.001
2011 2012 2013
Target 1,654,789 1,720,789 1,788,789
Realisasi 1,661,692 1,357,001 1,366,005
-
200,000
400,000
600,000
800,000
1,000,000
1,200,000
1,400,000
1,600,000
1,800,000
2,000,000
JUM
LAH
TER
NA
K
176
PEMERINTAH KABUPATEN BADUNG
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Badung Tahun 2013
Dari tabel di atas, dapat digambarkan bahwa Kecamatan Mengwi
memberikan kontribusi paling besar terhadap jumlah populasi ternak di Kabupaten
Badung sebesar 43,64%. Sedangkan Kabupatern yang memberikan kontribusi
terkecil terhadap jumlah populasi ternak di Kabupaten Badung adalah Kecamatan
Kuta sebesar 1,24%. Sebaran populasi ternak di Kabupaten Badung tahun 2013
berdasarkan kecamatan dapat dilihat pada gambar pie dibawah ini:
Fluktuasi populasi ternak di Kabupaten Badung dikarenakan oleh adanya
jumlah kelahiran, kematian, pemotongan, pemasukan dan pengeluaran ternak
disamping karena pengaruh ekonomi yang mempengaruhi harga jual ternak, harga
sarana produksi dan pasar serta minat dan kemampuan peternak dalam
mengembangkan / mempertahankan usaha peternakannya.
Namun demikian pemerintah tetap berupaya memberikan sosialisasi dan
pembinaan terhadap kelompok- kelompok peternak untuk melakukan substitusi
pakan (pakan pengganti) dari pakan pabrikan guna menyikapi mahalnya harga
pakan.
Pencapaian kinerja dari indikator produksi daging di Kabupaten Badung
tahun 2013 mencapai 73,23 % atau 15.894,04 ton, bila dibandingkan dengan
KUTA
1.23%PETANG
17.86% KUTA UTARA
3.59%
ABIANSEMAL
24.98%MENGWI
43.64%
KUTA SELATAN
8.70%
177
PEMERINTAH KABUPATEN BADUNG
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Badung Tahun 2013
produksi daging tahun 2012 terjadi peningkatan produksi daging sebesar 0,19 %
atau 29,64 ton di tahun 2013. Secara rinci produksi daging per kecamatan di
Kabupaten Badung Tahun 2013 dapat dilihat pada tabel berikut:
Grafik 3.56
Capaian Indikator Produksi daging
Tahun 2011 – 2013 di Kabupaten Badung
Tabel.3.48
Produksi Daging per Kecamatan di Kabupatern Badung Tahun 2013
NO
KECAMATAN
D A G I N G (TON)
SAPI KERBAU BABI KAMBING/
DOMBA Ayam Buras
A. Ras Petelur
Ayam Ras Pedaging
Itik JUMLAH
1 KUTA SELATAN 13,15 0 1.640,61 9,29 84,35 1,10 115,50 0,84 1.864,84
2 KUTA 4,31 0 522,12 5,03 15,54 0 0 0 547,00
3 KUTA UTARA 6,35 0 301,57 44,23 36,34 0 39,60 1,08 429,17
4 MENGWI 0 0 734,11 0 205,97 29,43 1.815,66 20,05 2.805,22
5 ABIANSEMAL 1.896,50 0 5.502,47 0,71 107,68 11,00 841,55 27,01 8.386,92
6 PETANG 0,68 0 727,81 1,20 56,98 0 1.027,50 1,72 1.860,89
JUMLAH 2013 1.920,99 0 9.428,69 60,46 506,86 41,53 3.884,81 50,70 15.894,04
JUMLAH 2012 1.876,10 0 9.507,90 152,20 531,90 38,30 3.712,50 45,50 15.864,40
2011 2012 2013
Target 20,004.90 20,834.90 21,704.90
Realisasi 17,498.80 15,834.30 15,894.04
-
5,000.00
10,000.00
15,000.00
20,000.00
25,000.00
Axi
s Ti
tle
178
PEMERINTAH KABUPATEN BADUNG
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Badung Tahun 2013
Dari tabel 3.48 diatas, terdapat trend peningkatan dan penurunan pada
produksi daging di tahun 2013. Trend peningkatan terjadi pada produksi daging
sapi, ayam ras petelur dan pedaging, sedangkan trend penurunan terjadi pada
produksi daging babi, kambing dan ayam buras.Terjadinya penurunan produksi
daging disebabkan oleh beberapa faktor antara lain terjadinya penurunan jumlah
pemotongan baik pemotongan babi, kambing maupun ayam pada tahun 2013 yang
disebabkan oleh faktor pasar (permintaan pasar). Tabel diatas dapat
menggambarkan bahwa Kecamatan Abiansemal memberikan kontribusi terbesar
terhadap produksi daging di Kabupaten Badung sedangkan kecamatan Kuta Utara
memberikan kontribusi terkecil terhadap produksi daging di Kabupaten Badung.
Berikut komposisi produksi daging per kecamatan di Kabupaten Badung :
Diagram produksi Daging Per Kecamatan
di Kabupaten Badung Tahun 2013
Melihat permasalahan tersebut diatas pemerintah berupaya melalui
sosialisasi dan pembinaan kepada kelompok-kelompok peternak tentang
pakan/ransum yang murah sebagai alternatif mengantisipasi harga pakan sentrat
yang semakin mahal, kebijakan pembatasan masuknya babi luar / ras ke Kabupaten
Badung.
KUTA SELATAN
11.73%
KUTA
3.44%
ABIANSEMAL
52.77%
PETANG
11.71%
MENGWI
17.65%
KUTA UTARA
2.70%
179
PEMERINTAH KABUPATEN BADUNG
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Badung Tahun 2013
Sedangkan capaian kinerja tingkat konsumsi daging tahun 2013 sebesar
41,48 kg/kapita/tahun atau sebesar 76,28% dari target yang telah ditetapkan sebesar
54,38 % kg/kapita/tahun. Apabila dibandingkan dengan tingkat konsumsi daging
pada tahun 2012 sebesar 39,71 kg/kapita/tahun. Ini berarti tingkat konsumsi daging
tahun 2013 mengalami peningkatan sebesar 4,46% atau 1,71 kg/kapita/tahun.
Belum tercapainya target tingkat konsumsi daging pada tahun 2013 dipengaruhi
adanya penurunan populasi ternak dan penurunan produksi daging pada tahun
bersangkutan juga karena dipengaruhi oleh jumlah penduduk. Namun demikian
Tingkat konsumsi daging di Kabupaten Badung pada tahun 2013 sudah memenuhi
standar gizi nasional, dimana kebutuhan akan protein hewani 18 gram perkapita per
hari, yang terbagi 12 gram protein berasal dari ikan dan 6 gram protein berasal dari
ternak yang setara dengan daging 10,3 kg/kapita/tahun, telur 6,5 kg/kapita/tahun
dan susu 7,2 kg/kapita/tahun ( sumber : standar Gizi Nasional Widya Karya Pangan
dan Gizi IV, 1998 ).
Grafik 3.57
Capaian Indikator Tingkat konsumsi daging
Tahun 2011 - 2013 di Kabupaten Badung
2011 2012 2013
Target 50.66 52.48 54.38
Realisasi 43.75 39.71 41.48
0
10
20
30
40
50
60
Kg/
Kap
ita/
Tah
un
180
PEMERINTAH KABUPATEN BADUNG
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Badung Tahun 2013
Tabel 3.49
Analisis Pencapaian sasaran 24
Peningkatan produksi perikanan dalam pemenuhan kebutuhan akan protein yang
bersumber dari ikan
No. Indikator
Sasaran Satuan
Capaian
Kinerja
Tahun
2011
Tahun 2012 Capaian
Kinerja
Tahun
2012
Tahun 2013 Capaian
Kinerja
Tahun 2013
Target Realisasi Target Realisasi
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 Produksi
perikanan
Ton 103,08 50.323,8 48.564,0 96,50 % 59.929,4
0
49.099,32 81,93
2 Tingkat
konsumsi ikan
Kg/kapita/t
on
99,70 31,50 31,10 98,73 % 32,00 32,20 100,62
Kabupaten Badung
mempunyai garis
pantai sekitar 82
Km sehingga
mempunyai potensi
seperti sumber
daya perikanan, budidaya rumput laut, terumbu karang dengan biota lautnya. Laut
dengan kawasan pesisir bukan hanya menjadi obyek pembangunan akan tetapi
harus ditumbuhkan sebagai subyek pembangunan.
Pencapaian indikator kinerja pada sasaran peningkatan produksi perikanan
dalam pemenuhan kebutuhan akan protein yang bersumber dari ikan belum
mencapai target seperti yang telah ditetapkan. Produksi perikanan pada tahun 2013
mencapai 49.099,32 ton atau 81,93% dari target yang telah ditetapkan sebesar
59.929,4 ton . Jika dibandingkan dengan tahun 2012 sebesar 48.564,0 terjadi
peningkatan produksi sebesar 1,10 % dari target yang telah ditetapkan. Secara rinci
produksi perikanan per kecamatan di Kabupaten Badung Tahun 2013 dapat dilihat
pada tabel berikut :
Sasaran 24
Peningkatan produksi perikanan dalam pemenuhan kebutuhan akan
protein yang bersumber dari ikan
181
PEMERINTAH KABUPATEN BADUNG
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Badung Tahun 2013
Grafik 3.58
Capaian Kinerja Produksi perikanan
Tahun 2011 – 2013 di Kabupaten Badung
Tabel 3.50
Produksi Perikanan Per Kecamatan di Kabupaten Badung Tahun 2013
NO KECAMATAN
Kegiatan
Perikanan Laut (ton) Perikanan Darat (ton)
JUMLAH Penangkapan Budidaya
Perairan umum
Tambak Kolam air
tenang saluran irigasi
sawah (inmindi dan non inmindi)
1 KUTA SELATAN 1.839,05 43.986,20 16,70 0,00 2,83 0,00 0,00 45.844,78
2 KUTA 2.840,11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.840,11
3 KUTA UTARA 25,06 0,00 0,00 0,00 13,10 0,00 0,00 38,16
4 MENGWI 44,18 0,00 0,00 0,00 39,18 0,00 0,00 83,36
5 ABIANSEMAL 0,00 0,00 0,00 0,00 279,05 1,60 1,50 282,15
6 PETANG 0,00 0,00 0,00 0,00 4,34 0,30 6,12 10,76
JUMLAH 2013 4.748,40 43.986,20 16,70 0,00 338,50 1,90 7,62 49.099,30
JUMLAH 2012 4.570,75 43.593,47 61,44 0,00 329,14 0,85 7,90 48.563,55
Produksi perikanan di Kabupaten Badung berasal dari produksi perikanan tangkap
dan produksi perikanan budidaya. Produksi perikanan tangkap terdiri dari produksi
penangkapan ikan di laut sebesar 4.748,40 ton dan produksi penangkapan ikan di
2011 2012 2013
Target 37,239.40 50,323.80 59,929.32
Realisasi 38,386.00 48,564.00 49,099.32
-
10,000.00
20,000.00
30,000.00
40,000.00
50,000.00
60,000.00
70,000.00
Ton
182
PEMERINTAH KABUPATEN BADUNG
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Badung Tahun 2013
perairan umum sebesar 16,70 ton. Sedangkan Produksi perikanan budidaya terdiri
dari produksi budidaya laut (rumput laut) 43.986,20 ton dan produksi budidaya air
tawar (tambak, kolam air tenang, saluran irigasi dan sawah) sebesar 364,72 ton.
Peningkatan produksi perikanan tangkap mencapai 2,87% dari 4.632,2 ton pada
tahun 2012 menjadi 4.765,10 ton pada tahun 2013. Peningkatan produksi perikanan
budidaya mencapai 0,92% dari 43.931,36 ton pada tahun 2012 menjadi 44.334,22
ton pada tahun 2013.
Secara keseluruhan produksi perikanan mengalami peningkatan terutama
ditunjang oleh peningkatan produksi penangkapan di laut dan budidaya rumput laut
yang ada di kecamatan Kuta Selatan. Sementara itu produksi perikanan air tawar
yang mengalami penurunan adalah produksi perikanan di perairan umum dan di
sawah. Penurunan produksi perikanan air tawar disebabkan oleh beberapa faktor
yaitu harga pakan yang masih tinggi dan belum adanya pakan alternative untuk
jenis ikan tertentu seperti ikan gurami, karper dan nila, ketersediaan dan kualitas
benih masih terbatas dan belum memadai sehingga menghambat peningkatan
produksi perikanan, dan kemampuan teknis petugas, nelayan, pembudidaya dan
pengolah ikan di bidang penguasaan dan penerapan teknologi serta dalam
mengakses teknologi di bidang perikanan dan kelautan belum memadai, kecepatan
pertumbuhan rumput laut cenderung mengalami penurunan yang dapat
mengancam peningkatan produksi budidaya rumput laut. Beberapa Solusi yang
ditawarkan Mencari alternative pakan lain yang harganya terjangkau petani khusus
untuk pengembangan ikan gurami, karper dan nila, meningkatkan produksi benih
ikan baik dari segi kuantitas maupun kualitas melalui regenerasi induk dan rehab
kolam-kolam pembenihan di balai benih ikan serta tetap berupaya mendorong
peningkatan produksi di panti-panti benih. Secara kontinyu melaksanakan bintek,
pelatihan, magang, demplot dan sekolah lapang bagi nelayan, pembudidaya dan
pengolah ikan. Untuk permasalahan rumput laut, perlu merencanakan peremajaan
bibit unggul rumput laut guna mempertahankan tingkat produktivitas yang tinggi
disamping itu pengadaan sarana penangkapan berupa armada tangkap mesin dan
alat tangkap baik melalui APBD I, APBD II maupun APBN.
Dari tabel produksi perikanan di atas kecamatan yang menunjukan
kontribusi terbesar terhadap jumlah produksi perikanan di Kabupaten Badung
183
PEMERINTAH KABUPATEN BADUNG
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Badung Tahun 2013
Tahun 2013 adalah Kecamatan Kuta Selatan sebesar 94,69%. Tingginya produksi
perikanan di Kecamatan Kuta Selatan karena tingginya produksi budidaya rumput
laut yang memberikan kontribusi terbesar terhadap tingkat produksi perikanan di
Kabupaten Badung yaitu sebesar 43.593,47 ton. Sedangkan kecamatan yang
memberikan kontribusi terkecil terhadap jumlah produksi perikanan di Kabupaten
Badung adalah kecamatan Petang sebesar 0.01%.
Grafik 3.59
Capaian Indikator Tingkat Konsumsi Ikan Kabupaten Badung
Tahun 2011 - 2013
Sedangkan terhadap capaian kinerja dari indikator sasaran tingkat
konsumsi ikan Kabupaten Badung pada tahun 2013 mencapai 32,20 kg/kapita/th
atau 100,62% dari target tahun 2013. Artinya setiap orang menkonsumsi 32,20 kg
ikan per tahun. Jika dibandingkan dengan tingkat konsumsi ikan pada tahun 2012
sebesar 31,10 kg/kapita/tahun, tingkat konsumsi ikan di Kabupaten Badung
mengalami peningkatan sebesar 3,53% atau 1,10 kg/kapita/tahun, peningkatan
tingkat konsumsi ikan dapat menjadi sebuah indikasi peningkatan kesadaran
masyarakat Kabupaten Badung akan pentingnya mengkonsumsi makanan bernilai
gizi tinggi seperti ikan. Tingkat konsumsi ikan di Provinsi Bali tahun 2013 sebesar
29,70 kg/kapita/tahun artinya tingkat konsumsi ikan di Kabupaten Badung lebih
tinggi 2,5 kg/kapita/tahun dengan tingkat konsumsi ikan Provinsi Bali. Namun
2011 2012 2013
Target 31 31.5 32
Realisasi 30.91 31.1 32.2
30
30.5
31
31.5
32
32.5
Kg/
Kap
ita/
Ton
184
PEMERINTAH KABUPATEN BADUNG
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Badung Tahun 2013
demikian capaian ini juga tercatat masih lebih rendah dibandingkan dengan rata-
rata konsumsi ikan per kapita nasional tahun 2013 sebesar 35,62 kg per kapita per
tahun (sumber: www.beritasatu.com/ekonomi/159401-2013-kinerja-kkp-lampau-
target.html). Berikut gambar komposisi tingkat konsumsi ikan Kabupaten Badung
terhadap tingkat konsumsi ikan provinsi dan nasional dibawah ini:
Grafik 3.60
komposisi tingkat konsumsi ikan Kabupaten Badung terhadap tingkat
konsumsi ikan provinsi dan nasional
Guna meningkatkan tingkat konsumsi ikan, diupayakan fokus terhadap
program-program optimalisasi pengelolaan dan pemasaran produksi perikanan
sehingga produksi perikanan tangkap maupun budidaya dapat terserap di pasar
domestik. Hal ini juga dapat menumbuhkembangkan sentra-sentra pengolahan ikan,
mengembangkan jaringan usaha mikro, kecil dan menengah. Ketersediaan pasokan
ikan secara kontinu dapat mendukung peningkatan konsumsi ikan. Disamping itu
perlu digalakannya promosi produk dan gerakan makan ikan di Kabupaten Badung.
GEMARIKAN merupakan program unggulan yang bersifat multisektoral dan
berpijak kepada kekuatan sinergi antara pelaku pasar dengan pemerintah. Promosi
GEMARIKAN bertujuan untuk mensosialisasikan kepada masyarakat agar gemar
mengkonsumsi ikan, agar tercipta generasi kedepan yang lebih berkualitas.
Realisasi akumulasi pencapaian sasaran sampai dengan tahun ini
dibandingkan dengan rencana yang tercantum dalam RPJMD yaitu sebagai berikut :
32.20
29.70
35.62
26.00
27.00
28.00
29.00
30.00
31.00
32.00
33.00
34.00
35.00
36.00
37.00
Kabupaten Badung Provinsi Bali Nasional
185
PEMERINTAH KABUPATEN BADUNG
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Badung Tahun 2013
Tabel. 3.51
Pencapaian Indikator Produksi Ikan dan Tingkat Konsumsi Ikan Tahun 2013
dibandingkan Target RPJMD Tahun 2015
No Indikator Sasaran Satuan
Realisasi
Akumulasi s/d.
Tahun 2013
Rencana
sesuai dengan
RPJMD
Tahun 2015
Persentase
Capaian
Kinerja
(%)
1 2 3 4 5 6
1 Produksi perikanan Ton 136.049,15 283.577 47,97
2 Tingkat konsumsi ikan Kg/kapita/ton 32,20 33,00 97,57
Tabel di atas menunjukan bahwa pencapaian kinerja produksi perikanan di
Kabupaten Badung pada tahun ke 3 (tiga) RPJMD baru mencapai 47,97%. Kinerja
ini belum mencapai target RPJMD tahun ke 3 (tiga) sebesar 50,01%. Sedangkan
pencapaian tingkat konsumsi ikan Kabupaten Badung pada tahun ke 3 (tiga)
RPJMD sebesar 97,57% dari target yang ditetapkan sebesar 33 kg/kapita/ton.
Pencapaian target tingkat konsumsi ikan pada tahun 2013 yang hampir 100%
perlunya disikapi dengan merevisi target kinerja di tahun yang akan datang dengan
maksud sebagai upaya peningkatan kinerja.
Tabel 3.52
Analisis Pencapaian sasaran 25
Peningkatan produksi pengolahan dan pemasaran komoditi perikanan
No. Indikator
Sasaran Satuan
Capaian
Kinerja
Tahun
2011
Tahun 2012 Capaian
Kinerja
Tahun
2012
Tahun 2013 Capaian
Kinerja
Tahun
2013
Target Realisasi Target Realisasi
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 Produksi pengolahan
hasil perikanan
Ton 95,21 % 3.780 3.781,44 100,04 4.140 4.138,40 99,96
2 Produksi pemasaran
komoditi perikanan
Ton 94,90 % 8.333 8.333 100 % 8.500 8.501 100,01
Sasaran 25
Peningkatan produksi pengolahan dan pemasaran komoditi
perikanan
186
PEMERINTAH KABUPATEN BADUNG
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Badung Tahun 2013
Sasaran diatas dimaksudkan sebagai upaya peningkatan nilai tambah
produk- produk hasil perikanan serta untuk meningkatkan dan memper luas peluang
pasar produk-produk perikanan. Terdapat 2 (dua) indikator yang digunakan sebagai
pencapaian keberhasilan sasaran diatas, yaitu produksi pengolahan hasil perikanan
dan produksi pemasaran komoditi perikanan dan secara rinci capaian masing –
masing indikator dapat dijelaskan sebagai berikut :
Pencapaian kinerja produksi pengolahan hasil perikanan tahun 2013
sebesar 99,96%. Jumlah produksi pengolahan hasil perikanan di Kabupaten Badung
tahun 2013 mencapai 4.138,40 ton. Terdapat 8 kelompok pengolah hasil perikanan
yang memberikan kontribusi terhadap produksi pengolahan di Kabupaten Badung.
Pada tahun 2013 produksi pengolahan terbanyak didapat dari usaha ikan bakar yang
terdapat di Kedonganan dan Jimbaran dengan jenis komoditi sebagai berikut:
udang, cumi, jangki, sniper, kakap.
Jika dibandingkan dengan produksi pengolahan pada tahun 2012, produksi
pengolahan hasil perikanan mengalami peningkatan sebesar 9,44% yaitu dari
3.781,44 ton pada tahun 2012 menjadi 4.138,40 ton pada tahun 2013.
Grafik 3.61
Capaian Indikator Produksi pengolahan hasil perikanan
Tahun 2011 – 2013 di Kabupaten Badung
1 2 3
Series1 3,420.00 3,780.00 4,140.00
Series2 3,256.18 3,781.44 4,138.40
-
500.00
1,000.00
1,500.00
2,000.00
2,500.00
3,000.00
3,500.00
4,000.00
4,500.00
Axi
s Ti
tle
187
PEMERINTAH KABUPATEN BADUNG
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Badung Tahun 2013
Peningkatan produksi pengolahan hasil perikanan pada umumnya
tergantung terhadap ketersediaan bahan baku yang ada yaitu produksi perikanan
disamping itu perlunya teknologi penanganan produksi hasil perikanan melalui
pengadaan sarana dan prasarana pengolahan hasil perikanan, perlunya
industrialisasi pengolahan hasil perikanan untuk menangani hasil tangkap dalam
jumlah besar pada musim puncak, serta sosialisasi terhadap kelompok-kelompok
pengolahan hasil perikanan di Kabupaten Badung. Untuk tahun 2013, jenis-jenis
produk olahan hasil-hasil perikanan yang ada di Kabupaten Badung antara lain
pindang, abon, bakso ikan, pepes ikan, krupuk rumput laut, rempeyek rumput laut,
dodol rumput laut, cendol rumput laut dan olahan ikan bakar
Pencapaian kinerja produksi pemasaran komoditi perikanan tahun 2013
sebesar 100,01%. Jika dibandingkan dengan tahun 2012, produksi pemasaran
komoditi perikanan mengalami peningkatan sebesar 2,02% atau 168 ton yaitu dari
8.333 ton dari tahun 2012 menjadi 8.501 ton pada tahun 2013. Produksi pemasaran
komoditi perikanan merupakan salah satu kinerja yang mendukung program
minapolitan yang sedang digarap oleh Dinas Peternakan, Perikanan dan Kelautan
Kabupaten Badung. Kawasan minapolitan mempunyai fungsi utama ekonomi yang
terdiri dari sentra produksi, pengolahan, pemasaran komoditas perikanan,
pelayanan jasa dan kegiatan pendukung lainnya. Perlu adanya strategi pemasaran
terhadap komoditi perikanan di Kabupaten Badung guna meningkatkan
produksinya. Salah satunya dengan melaksanakan program-program dan kegiatan-
kegiatan yang mendukung peningkatan produksi komoditi perikanan. Komoditi
perikanan yang menonjol pada tahun 2013 di Kabupaten Badung adalah ikan
Cakalang, Layang dan Tuna (perikanan laut) serta Nila, Karper dan Lele (perikanan
darat) dimana sentra pemasaran ikan terbesar ada di kelurahan Kedonganan
Kecamatan Kuta.
Realisasi akumulasi pencapaian sasaran sampai dengan tahun ini
dibandingkan dengan rencana yang tercantum dalam RPJMD yaitu sebagai berikut :
188
PEMERINTAH KABUPATEN BADUNG
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Badung Tahun 2013
Tabel. 3.53
Pencapaian Indikator Produksi pengolahan hasil perikanan
dan Produksi pemasaran komoditi perikanan Tahun 2013
dibandingkan Target RPJMD Tahun 2015
No Indikator Sasaran Satuan Realisasi
Akumulasi s/d.
Tahun 2013
Rencana
sesuai dengan
RPJMD
Tahun 2015
Persentase
Capaian
Kinerja
(%)
1 2 3 4 5 6
1 Produksi pengolahan hasil
perikanan
Ton 11.175,33 20.700 53,98
2 Produksi pemasaran komoditi
perikanan
Ton 24.587,33 42.516 57,83
Tabel di atas menunjukan bahwa pencapaian kinerja produksi pengolahan hasil
perikanan di Kabupaten Badung pada tahun ke 3 (tiga) RPJMD baru mencapai
53,98%. Sedangkan pencapaian produksi pemasaran komoditi perikanan Kabupaten
Badung pada tahun ke 3 (tiga) RPJMD sebesar 57,83% dari target yang ditetapkan
di akhir RPJMD sebesar 42.516 ton.
Tabel 3.54
Analisis Pencapaian Sasaran 26
Meningkatnya ketentraman dan ketertiban masyarakat
No. Indikator Sasaran Satuan Tahun
2011
Tahun 2012 Capaian
Kinerja
Tahun
2012
Tahun 2013 Capaian
Kinerja
Tahun
2013 Target Realisasi Target Realisasi
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 Prosentase kejadian gangguan ketentraman dan ketertiban yang tertangani
% 31,57 40 45,37 113,43 50 52,44 104,88
2 Persentase pelanggaran penyakit masyarakat yang tertangani
%
100 100 100 100 100 100 100
Sasaran 26
Meningkatnya ketentraman dan ketertiban masyarakat
189
PEMERINTAH KABUPATEN BADUNG
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Badung Tahun 2013
Pada prinsipnya penegakan Perda dan Perbup merupakan upaya yang
dilakukan untuk menjamin dan memastikan Perda dan Peraturan Kepala Daerah
dilaksanakan sebagaimana seharusnya.
Analisis pencapaian sasaran meningkatnya ketentraman dan ketertiban
masyarakat didukung oleh 2 (dua) indikator yaitu indikator persentase kejadian
gangguan ketentraman dan ketertiban yang tertangani dan indikator jumlah kasus
pelanggaran penyakit masyarakat secara rinci dapat digambarkan sebagai berikut:
Indikator sasaran persentase kejadian gangguan ketentraman dan ketertiban
yang tertangani dengan target kinerja sebesar 50 %. Target kinerja sasaran
diukur dari jumlah pelanggaran Perda dan Perbup yang diselesaikan terhadap
jumlah pelanggaran Perda dan Perbup yang dilaporkan dan dipantau. Jumlah
pelanggaran Perda dan Perbup yang dilaporkan dan dipantau di Tahun 2013
sebanyak 2.475 pelanggaran dan jumlah pelanggaran Perda dan Perbup yang
diselesaikan sebanyak 1.298 pelanggaran.
Untuk menghitung prosentase kejadian gangguan ketentraman dan
ketertiban yang tertangani digunakan rumus sebagai berikut :
Jumlah pelanggaran Perda dan Perbup yang diselesaikan
----------------------------------------------------------------------------- x 100 %
Jumlah pelanggaran Perda dan Perbup yang dilaporkan
dan dipantau
1.298
= ------------ x 100 %
2.475
= 52,44 %.
Pada Tahun 2013, target kinerja ditetapkan sebesar 50 % dengan realisasi
capaian indikator sasaran sebesar 52,44 %, berarti capaian kinerja sebesar
104,88 % atau bermakna memuaskan. Dan untuk capaian indikator sasaran pada
Tahun 2012, target kinerja ditetapkan sebesar 40 % dengan realisasi capaian
indikator sasaran sebesar 45,37 %, berarti capaian kinerja sebesar 113,43 % atau
memuaskan.
Hasil capaian persentase kejadian gangguan ketentraman dan ketertiban
yang tertangani di Kabupaten Badung tahun 2011 sampai 2013 menunjukkan tren
190
PEMERINTAH KABUPATEN BADUNG
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Badung Tahun 2013
pencapaian yang meningkat sesuai target yang ditetapkan dalam RPJMD. Secara
rinci capaian persentase kejadian gangguan ketentraman dan ketertiban yang
tertangani seperti tabel berikut :
Grafik 3.62
Prosentase Kejadian Gangguan Ketentraman dan Ketertiban yang
Tertangani di Kabupaten Badung Tahun 2011 s/d 2013
Terhadap indikator sasaran prosentase pelangggaran penyakit masyarakat
yang tertangani. Segala tindakan/prilaku yang tidak sesuai dengan nilai-nilai dan
norma yang berlaku dalam masyarakat dan dianggap sebagai bentuk – bentuk
penyimpangan antara lain: minuman keras, penyalahgunaan narkotika,
perkelahian antar pelajar, PSK, gepeng dan lain-lain.
Tahun 2013 target kinerja ditetapkan sebesar 100 % dengan realisasi
capaian kinerja sebesar 100 % atau memuaskan. Berdasarkan hal tersebut,
menghitung prosentase pelangggaran penyakit masyarakat yang tertangani
digunakan rumus sebagai berikut :
2011 2012 2013
Target RPJMD 30 40 50
Capaian 31.57 45.37 52.44
0
10
20
30
40
50
60
%
191
PEMERINTAH KABUPATEN BADUNG
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Badung Tahun 2013
Jumlah pelangggaran penyakit masyarakat yang diselesaikan
-------------------------------------------------------------------------- x 100 %
Jumlah pelanggaran pelangggaran penyakit masyarakat
800
= ------------ x 100 %
800
= 100 %.
Tahun 2013 dengan target kinerja ditetapkan sebesar 100 % dengan realisasi
capaian indikator sasaran sebesar 100 %, berarti capaian kinerja sebesar 100%
atau memuaskan.
Hasil capaian persentase pelanggaran penyakit masyarakat yang
tertangani di Kabupaten Badung tahun 2011 sampai 2013 menunjukkan
pencapaian sesuai target yang ditetapkan dalam RPJMD. Secara rinci capaian
persentase kejadian gangguan ketentraman dan ketertiban yang tertangani seperti
tabel berikut :
Grafik 3.63
Prosentase Kejadian Gangguan Ketentraman dan Ketertiban yang
Tertangani di Kabupaten Badung Tahun 2011 s/d 2013
2011 2012 2013
Target RPJMD 100 100 100
Capaian 100 100 100
0
20
40
60
80
100
120
%
192
PEMERINTAH KABUPATEN BADUNG
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Badung Tahun 2013
Dengan adanya peningkatan target kinerja serta capaian kinerja dari
Tahun 2012 dibandingkan dengan Tahun 2013, ada peningkatan kinerja dalam
bidang ketentraman dan ketertiban masyarakat. Upaya yang dilakukan untuk
meningkatkan kinerja dengan cara melakukan penindakan terhadap semua
pelanggaran ketentraman dan ketertiban umum dan peraturan daerah,
menindaklanjuti semua laporan, pengaduan dan perintah khusus dari pimpinan
untuk melakukan penindakan terhadap masyarakat yang melanggar ketentraman
dan ketertiban umum dan PERDA dan PERBUB.
Realisasi akumulasi pencapaian sasaran sampai dengan tahun ini dibandingkan
dengan rencana yang tercantum dalam RPJMD sebagai berikut :
Tabel. 3.55
Pencapaian Indikator Prosentase kejadian gangguan ketentraman dan
ketertiban yang tertangani dan Prosentase pelanggaran penyakit
masyarakat yang tertangani Tahun 2013 dibandingkan
Target RPJMD Tahun 2015
No Indikator Sasaran Satuan Realisasi
Akumulasi
s/d. Tahun
2013
Rencana
sesuai
dengan
RPJMD
Tahun 2015
Persentase
Capaian Kinerja
(%)
1 2 3 4 5 6
1
Prosentase kejadian
gangguan ketentraman dan
ketertiban yang tertangani
%
52,44
100
52,40
2 Prosentase pelanggaran
penyakit masyarakat yang
tertangani
% 100 100 100
Berdasarkan tabel diatas diketahui bahwa sasaran meningkatnya
ketentraman dan ketertiban masyarakat di Kabupaten Badung sampai Tahun 2013
mencapai sasaran 52,44 % dan target 2015 sebesar 100 %. Capaian di Tahun
193
PEMERINTAH KABUPATEN BADUNG
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Badung Tahun 2013
2013 sudah pada jalur yang sesuai dengan capaian untuk Tahun 2015.
Tabel 3.56
Analisis Pencapaian Sasaran 27
Terwujudnya opini positif terhadap pemerintah daerah
No. Indikator Sasaran
Satuan
Capaian Kinerja Tahun 2011
Tahun 2012 Capaian Kinerja Tahun 2012
Tahun 2013 Capaian Kinerja Tahun 2013
Target Realisasi Target
Realisasi
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 Rasio berita
positif
dengan
berita negatif
ADV
(negatif/positif)
7 :1 1.646 150 Berita
negatif, 1.496
Berita positif
10:1 2.0
64
100 Berita
negatif,
1.964
Berita
positif
19:1
Dalam rangka mencapai citra positif Pemerintah Kabupaten Badung salah
satunya dengan melibatkan peran serta masyarakat sesuai dengan prinsip
keterbukaan yang mengharuskan penyelenggara negara membuka diri terhadap hak
masyarakat untuk memperoleh informasi secara terbuka.
Upaya membuka komunikasi dan dialogis yang transparan dan akuntabel
yang didasarkan pada pertimbangan bahwa dengan menjalin komunikasi dengan
masyarakat secara intensif akan mendorong masing-masing pihak untuk membuka
dan mengurangi hambatan dalam meningkatkan partisipasi. Dan hal ini dapat
dilihat dengan terwujudnya opini positif terhadap pemerintah daerah.
Grafik 3.64
Capaian Indikator Rasio berita positif dengan berita negative Tahun 2011 –
2013 di Kbaupaten Badung
2011 2012 2013
Target 1196 1646 2064
Realisasi Berita Negatif 152 150 100
Realisasi Berita Positif 1044 1096 1964
0
500
1000
1500
2000
2500
AD
V P
osi
tif
dan
Ne
gati
f
Sasaran 27
Terwujudnya opini positif terhadap pemerintah daerah
194
PEMERINTAH KABUPATEN BADUNG
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Badung Tahun 2013
Berdasarkan tabel diatas, capaian kinerja tahun 2013 terhadap rasio berita
posif dan negatif dalam arti berita yang perlu ditindak lanjuti bahwa rasio berita
positif yang termuat di media massa terhadap pemerintahan daerah Kabupaten
Badung sebesar 2.064 ADV dan dari berita tersebut terdapat berita yang perlu
ditindaklanjuti sebanyak 100 dan sisanya sebanyak 1.964 merupakan berita positif.
Dengan hasil tersebut pengelolaan dan pelaksanaan program pemerintah Kabupaten
Badung dapat diterima dengan baik oleh masyarakat.
Bila dibandingkan dengan ADV setiap tahunnya dari tahun 2011 sampai
dengan tahun 2013 selalu mencapai target. Adanya peningkatan target jumlah ADV
per tahunnya merupakan suatu gambaran akan tercapainya pencitraan positif
terhadap pemerintah daerah. Hal ini dapat tercapai dengan adanya dukungan dan
peran serta masyarakat dalam mensukseskan program dan kebijakan yang
dilaksanakan, sesuai dengan 5 prinsip dasar pembangunan di Kabupaten Badung,
pemberitaan yang positif tersebut dapat menjadi tolak ukur keberhasilan dalam
menjalankan roda pemerintahan menuju pemerintahan yang baik dan bersih (good
governance and clean government).
Realisasi akumulasi pencapaian sasaran sampai dengan tahun ini dibandingkan
dengan rencana yang tercantum dalam RPJMD yaitu sebagai berikut :
Tabel. 3.57
Pencapaian Indikator Rasio berita positif dengan berita negatif Tahun 2013
dibandingkan Target RPJMD Tahun 2015
No Indikator Sasaran Satuan Realisasi
Akumulasi s/d. Tahun 2013
Rencana sesuai dengan RPJMD
Tahun 2015
Persentase Capaian Kinerja
(%)
1 2 3 4 5 6
1 Rasio berita positif
dengan berita negatif
ADV
(negatif/positif)
2.064 100 Berita
negatif, 1.964
Berita positif
19:1
195
PEMERINTAH KABUPATEN BADUNG
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Badung Tahun 2013
Tabel 3.58
Analisis Pencapaian Sasaran 28
Meningkatkan kualitas lembaga ekonomi pedesaan
No. Indikator Sasaran Satuan
Capaian
Kinerja
Tahun
2011
Tahun 2012 Capaian
Kinerja
Tahun
2012
Tahun 2013 Capaian
Kinerja
Tahun
2013
Target Realisasi Target Realisasi
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 Persentase LPD yang
sehat
% 104,51 85 85.24 100,28 90 93,44 103,82 %
Dalam upaya meningkatkan
ekonomi kerakyatan di Kabupaten
Badung yaitu dengan mengembangkan
keberadaan Lembaga Perkreditan
Daerah (LPD) yang merupakan salah
satu pilar pembangunan ekonomi
kerakyatan yang ada. Dimana
keberadaan Lembaga Perkreditan Desa
(LPD) adalah merupakan salah satu aset atau pelaba yang dimiliki oleh Desa Adat
yang ada di Kabupeten Badung. LPD juga memiliki peranan yang sangat strategis
untuk peningkatan perekonomian. secara konseptual pembentukan LPD dengan
tujuan memberdayakan masyarakat desa adat sebagai penyangga dalam
pelestarian adat dan budaya yang menjadi pokok dalam mempertahankan Bali
yang berbasis budaya dan juga sebagai salah satu upaya untuk mengembangkan
dan melestarikan Desa Adat dalam menghadapi berbagai hambatan, tantangan,
ancaman dan gangguan yang memungkinkan melemahnya sendi – sendi
kehidupan bermasyarakat yang dijiwai oleh Agama Hindu yang merupakan
warisan yang patut dilestarikan. Melihat hal tersebut maka Pemerintah Kabupaten
Badung terus berupaya secara maksimal, mendorong dan memberikan perhatian
Sasaran 28
Meningkatkan kualitas lembaga ekonomi pedesaan
196
PEMERINTAH KABUPATEN BADUNG
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Badung Tahun 2013
khusus terhadap perkembangan yang terjadi, khususnya yang berkaitan dengan
keberadaan lembaga tradisional dengan berbagai terobosan yang mengarah pada
pemberdayaan guna mempertahankan eksistensi. Kabupaten Badung memiliki
122 LPD, saat ini LPD dalam kondisi sehat sebanyak 104 LPD dan 18 LPD
masih berada dibawah sehat. Tahun 2015 semua LPD di Kabupaten badung
diharapkan sudah sehat.
Grafik 3.65
Capaian Indikator Persentase LPD yang sehat
Tahun 2011 – 2013 di Kabupaten Badung
Berdasarkan tabel 3.63 , indikator sasaran persentase LPD yang sehat tahun
2013 telah terealisasi sebesar 93,44 % dari target yang ditetapkan sebesar 90 %
atau sebanyak 110 LPD capaian kinerja sudah 100 % bahkan melebihi dari
target yang ditetapkan. Dibandingkan perkembangan capaian kinerja dari tahun
2011 sampai dengan tahun 2013 terjadi penurunan di tahun 2012 sebesar 0,82 %
atau 1 LPD. Penurunan ini disebabkan karena adanya kredit bermasalah yang
belum terselesaikan, namun telah diupayakan melakukan pembinaan agar
melakukan penyelamatan terhadap kredit bermasalah tersebut secara
2011 2012 2013
Target 80 85 90
Realisasi 83.61 85.24 93.44
70
75
80
85
90
95
Pe
rse
nta
sa
197
PEMERINTAH KABUPATEN BADUNG
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Badung Tahun 2013
berkesinambungan. Capaian kinerja tahun 2013 sudah mulai ada peningkatan
karena penanganan kredit bermasalah menjadi prioritas pembinaan.
Realisasi akumulasi pencapaian sasaran sampai dengan tahun ini
dibandingkan dengan rencana yang tercantum dalam RPJMD yaitu sebagai
berikut :
Tabel. 3.59
Pencapaian Indikator Persentase LPD yang sehat Tahun 2013
dibandingkan Target RPJMD Tahun 2015
No Indikator Sasaran Satuan
Realisasi
Akumulasi
s/d. Tahun
2013
Rencana sesuai
dengan RPJMD
Tahun 2015
Persentase
Capaian
Kinerja
(%)
1 2 3 4 5 6 1 Persentase LPD yang sehat % 85.24 % (104 LPD) 100 % (
122 LPD)
85,24
Berdasarkan tabel 3.59, sasaran meningkatnya kualitas lembaga ekonomi
pedesaan di Kabupaten Badung realisasi akumulasi sampai tahun 2013 telah
mencapai 93,44 % atau perkembangan jumlah LPD yang sehat sudah mencapai
114 LPD. Capaian kinerja ini merupakan capaian kinerja di tahun ke-3 RPJMD,
dan diupayakan di tahun 2015 dapat mencapai target .
Tabel 3.60
Analisis Pencapaian Sasaran 29
Mewujudkan pengelolaan keuangan daerah yang efisien berorientasi pada
kepentingan publik yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan
No. Indikator
Sasaran Satuan
Capaian
Kinerja
Tahun
2011
Tahun 2012 Capaian
Kinerja
Tahun
2012
Tahun 2013 Capaian
Kinerja
Tahun
2013
Target Realisasi Target Realisasi
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 Rasio belanja
langsung dengan
belanja tidak
% 100 % 82,50 82,50 100 % 95,24 86,53 90,85
Sasaran 29
mewujudkan pengelolaan keuangan daerah yang efisien berorientasi
pada kepentingan publik yang sesuai dengan peraturan perundang-
undangan
198
PEMERINTAH KABUPATEN BADUNG
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Badung Tahun 2013
langsung
Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi
perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan
pengawasan keuangan daerah. Tata kelola pemerintahan daerah yang baik dapat
didukung oleh beberapa hal, salah satunya adalah dengan melaksanakan
pengelolaan keuangan daerah yang efisien dengan berorientasi kepada kepentingan
publik sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang belaku.
Transparansi keuangan publik merupakan salah satu tuntutan dari beberapa
tuntutan reformasi. Karena dengan adanya tranparansi diharapkan dapat
meminimalkan berbagai penyimpangan. Untuk mengetahui sejauh mana program
dan kegiatan yang dilaksanakan sudah berorientasi pada kepentingan publik dari
segi pengelolaan keuangan dapat digunakan rasio belanja langsung dengan belanja
tidak langsung. Rasio ini menunjukkan sejauh mana pengelolaan keuangan daerah
sudah berorientasi pada kepentingan publik dapat dihitung dengan rumus sebagai
berikut :
Rasio belanja langsung = Total belanja langsung x 100%
dengan belanja tidak langsung Total belanja tidak langsung
Grafik 3.66
Capaian Indikator Rasio belanja langsung dengan belanja tidak langsung
Tahun 2011-2013 di Kabupaten Badung
2011 2012 2013
Target 48.27 82.5 95.24
Realisasi 48.27 82.5 86.53
0
20
40
60
80
100
120
Pe
rse
nta
se
199
PEMERINTAH KABUPATEN BADUNG
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Badung Tahun 2013
Berdasarkan rasio diatas, sasaran mewujudkan pengelolaam keuangan
daerah yang efisien berorientasi pada kepentigan publik yang sesuai dengan
peraturan perundang-undangan di dukung oleh satu indikator yaitu indikator Rasio
belanja langsung dengan belanja tidak langsung dan dengan hasil capaian kinerja
tahun 2013 sebesar 95,24% dengan taget kinerja 86,53 %. Tahun 2013 total belanja
langsung sebesar Rp. 1.404.638.975.874,00,- dan total belanja tidak langsung
sebesar Rp. 1.623.136.935.493,06. Bila Dibandingkan capaian kinerja setiap
tahunnya terjadi penurunan di tahun 2013.
Tahun 2011 capaian kinerja 100 % dengan target kinerja 48,27 %. Total
belanja langsung sebesar Rp. 590.117.171.117, belanja tidak langsung sebesar Rp.
1.222.571.507.395,71. Tahun 2012 total belanja langsung sebesar Rp.
1.207.764.793.282 , belanja tidak langsung sebesar Rp. 1.463.878.021.674,06
mengalami kenaikan sebesar 34,23%. Pada tahun 2013 realisasi kinerja sebesar
86,53 % dari target yang ditetapkan sebesar 95,24 % dengan capaian kinerja 90,82
%. Capaian kinerja tidak mencapai 100% disebabkan karena pada tahun 2013
adanya penambahan belanja tidak langsung yang bersumber dari dana penyesuaian
dan otonomi khusus berupa tunjangan profesi guru sebesar Rp. 44.933.190.114,00
serta adanya pengurangan belanja langsung sebesar Rp. 61.927.008.721,00
disebabkan secara teknis kegiatan pembangunan RSUD tidak memungkinkan untuk
dikerjakan selama satu tahun anggaran maka diusulkan dilaksanakan secara multi
years. Hal inilah yang mengakibatkan capaian kinerja tidak terpenuhi.
Realisasi akumulasi pencapaian sasaran sampai tahun 2013 dibandingkan
dengan rencana yang tercantum dalam RPJMD yaitu sebagai berikut :
200
PEMERINTAH KABUPATEN BADUNG
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Badung Tahun 2013
Tabel. 3.61
Pencapaian Indikator Rasio belanja langsung dengan belanja tidak langsung
Tahun 2013 dibandingkan Target RPJMD Tahun 2015
No Indikator Sasaran Satuan
Realisasi
Akumulasi
s/d. Tahun
2013
Rencana
sesuai
dengan
RPJMD
Tahun
2015
Persentase
Capaian Kinerja
(%)
1 2 3 4 5 6
1 Rasio belanja langsung dengan
belanja tidak langsung
% 86,53 95,28 90,82 %
Berdasarkan tabel 3.61 dapat dilihat bahwa pengelolaan keuangan daerah
sudah menujukkan peningkatan terhadap kepentingan publik yang ditunjukkan
dengan semakin meningkatnya nilai rasio dari indikator sasaran yang digunakan.
Tabel.3.62
Analisis Pencapaian Sasaran 30
Meningkatnya implementasi akuntabilitas kinerja SKPD
No. Indikator Sasaran Satuan
Capaian
Kinerja
Tahun
2011
Tahun 2012 Capaian
Kinerja
Tahun
2012
Tahun 2013 Capaian
Kinerja
Tahun
2013
Target Realisasi Target Realisasi
1 Nilai hasil evaluasi
AKIP Pemda
Nilai 76,16 50 55,31 110,62 60 65,92 109.86
Setiap instansi jajaran Pemerintah daerah wajib membuat laporan
keuangan dan kinerja. Laporan keuangan secara umum mencakup laporan
keuangan dan aset yang melahirkan opini ( disclaimer/WDP/WTP ) sedangkan
penilaian terhadap pelaporan kinerja instansi pemerintah meliputi seluruh aspek
pencapaian sasaran, tujuan dan target yang tercantum dalam RPJMD, hasil
evaluasinya melahirkan nilai ( D, C, CC, B dan A ).
Sasaran 30
Meningkatnya implementasi akuntabilitas kinerja SKPD
201
PEMERINTAH KABUPATEN BADUNG
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Badung Tahun 2013
Keberhasilan meraih Penghargaan LAKIP dengan nilai B membuat
kabupaten Badung menjadi satu - satunya Kabupaten di Bali yang mampu
menyandingkan penghargaan bergengsi dalam hal tata kelola Pemerintahan yakni
WTP dengan LAKIP.
Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) di buat
dalam rangka perwujudan pertanggung jawaban pelaksanaan tugas pokok dan
fungsi serta pengelolaan sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang
dipercayakan kepada setiap (pimpinan ) instansi Pemerintah .
SAKIP bagi instansi Pemerintah dapat diibaratkan seperti halnya
RAPOR bagi siswa yang mampu menggambarkan tingkat kemampuan seorang
siswa dalam menyerap pelajaran serta menilai prestasi belajarnya untuk
menentukan apakah layak untuk naik kelas atau tidak naik kelas.
Grafik 3.67
Capaian Indikator Nilai hasil evaluasi AKIP Pemda Tahun 2011 – 2013
di Kabupaten Badung
2011 2012 2013
Target 45 50 60
Realisasi 34.27 55.31 65.92
0
10
20
30
40
50
60
70
Nila
i
202
PEMERINTAH KABUPATEN BADUNG
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Badung Tahun 2013
Berdasarkan hasil evaluasi terhadap sasaran diatas, diperoleh gambaran
bahwa target indikator sasaran yang telah ditetapkan tahun 2013 mendapat nilai 60,
ralisasi 65,92 sehingga menghasilkan capaian kinerja 109.86 % atau memuaskan.
Dibandingkan capaian kinerja tahun 2012 memperoleh nilai sebesar 55,31 dan
capaian kinerja mencapai 34,27 %. Dilihat perkembangan dari tahun 2011 sampai
dengan tahun 2013, capaian kinerja terhadap sasaran tersebut naik 61,0 % pada
tahun 2012 dan mengalami peningkatan 19,18% di tahun 2013. Tercapainya
capaian kinerja ini karena Pemerintah Daerah terus mengadakan perbaikan dan
penyesuaian berdasarkan rekomendasi yang diberikan oleh Tim Evaluasi dari
Kementrian PAN dan RB serta komitmen dari seluruh jajaran untuk bersama-sama
meningkatan akuntabilitas kinerja serta peningkatan pelayanan kepada masyarakat.
Realisasi akumulasi pencapaian sasaran sampai dengan tahun ini
dibandingkan dengan rencana yang tercantum dalam RPJMD yaitu sebagai berikut :
Tabel. 3.63
Pencapaian Indikator Nilai hasil evaluasi AKIP Pemda Tahun 2013
dibandingkan Target RPJMD Tahun 2015
No Indikator Sasaran Satuan
Realisasi
Akumulasi s/d.
Tahun 2013
Rencana
sesuai dengan
RPJMD
Tahun 2015
Persentase
Capaian
Kinerja
(%)
1 2 3 4 5 6
1 Nilai hasil evaluasi AKIP
Pemda
% 65,92 70 65,92
Berdasarkan tabel diatas, nilai hasil evaluasi AKIP Pemerintah Kabupaten
Badung pada saat ini dalam Interpretasi BAIK sehingga dengan kinerja aparatur
yang semakin baik diharapkan memperolah nilai A.
203
PEMERINTAH KABUPATEN BADUNG
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Badung Tahun 2013
Tabel 3.64
Analisis Pencapaian Sasaran 31
Peningkatan pengawasan yang lebih menyeluruh dan terpadu
No. Indikator Sasaran Satuan
Capaian
Kinerja
Tahun
2011
Tahun 2012 Capaian
Kinerja
Tahun
2012
Tahun 2013 Capaian
Kinerja
Tahun
2013
Target Realisasi Target Realisasi
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 Opini BPK Nilai 100 % WDP WTP 100 % WDP WTP 125 %
2 Jumlah penyelesaian
pengawasan
Obrik 100 % 132 132 100 % 132 132 100 %
Tata kelola pemerintahan yang baik dalam era globalisasi ini merupakan
tuntutan dan keharusan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dan
memberikan pelayanan yang prima merupakan perwujudan dan kewajiban aparatur
pemerintah sebagai abdi masyarakat. Penyelenggaraan pemerintahan,
pembangunan tidak hanya didasarkan pada peran pemerintah saja, tetapi juga
melibatkan masyarakat dan swasta. Sebagai wujud dari tata kelola pemerintahan
yang baik, bersih dan berwibawa ditandai dengan menurunnya kasus
penyalahgunaan wewenang dan KKN, tidak adanya pengaduan atas kinerja
pemerintahan serta meningkatnya kemampuan keuangan daerah.
Berdasarkan tabel di atas pencapaian sasaran peningkatan pengawasan
yang lebih menyeluruh dan terpadu didukung oleh dua indikator sasaran yaitu
indikator opini BPK dan indikator jumlah penyelesaian pengawasan dan secara
rinci akan dijelaskan sebagai berikut :
Terhadap indikator Opini BPK, Tahun 2013 menargetkan WDP dan telah
terealisasi mencapai WTP Murni melebihi target yang ditetapkan dan capaian
Sasaran 31
Peningkatan pengawasan yang lebih menyeluruh dan terpadu
204
PEMERINTAH KABUPATEN BADUNG
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Badung Tahun 2013
kinerja telah mencapai lebih dari 100 %. Apabila dibandingkan capaian kinerja
tahun 2011 sampai dengan tahun 2013 telah mengalami peningkatan. Tahun 2012
menghasilkan capaian kinerja yang sangat memuaskan yakni telah mencapai target
WTP dengan Paragraf Penjelasan. Tercapainya indikator sasaran karena adanya
Standar Operasional Prosedur Pemeriksaan PPRC Inspektorat, Percepatan
Pembrantasan Korupsi, Pemeriksan dengan Tujuan Khusus dan Pemeriksaan
Penerima Bantuan Penguatan Modal, dan secara rinci trend keberhasilan terlihat
seperti grafik berikut .
Grafik 3.68
Capaian Indikator Opini BPK
Tahun 2011 – 2013 di Kabupaten Badung
Indikator jumlah penyelesaian pengawasan pada tahun 2013 mentargetkan
sebesar 132 obrik dan terealisasi sebesar 132 obrik sehingga capaian kinerja
mencapai 100 %, tercapainya capaian kinerja ini karena ditunjang oleh adanya
SOP, kode etik dan standar audit APIP. Apabila dibandingkan capaian kinerja
setiap tahunnya dari tahun 2011 sampai dengan tahun 2013 mencapai target yang
ditetapkan.
Realisasi akumulasi pencapaian sasaran sampai dengan tahun ini
dibandingkan dengan rencana yang tercantum dalam RPJMD yaitu sebagai berikut :
2011 2012 2013
Target 132 132 132
Realisasi 132 132 132
0
20
40
60
80
100
120
140
Nila
i
205
PEMERINTAH KABUPATEN BADUNG
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Badung Tahun 2013
Tabel. 3.65
Pencapaian Indikator Opini BPK dan Jumlah penyelesaian pengawasan
Tahun 2013 dibandingkan Target RPJMD Tahun 2015
No Indikator Sasaran Satuan Realisasi
Akumulasi s/d.
Tahun 2013
Rencana sesuai
dengan RPJMD
Tahun 2015
Persentase
Capaian Kinerja
(%)
1 2 3 4 5 6
1 Opini BPK Opini WTP WDP 125 %
2 Jumlah penyelesaian
pengawasan
Obrik 257 358 71 %
Berdasarkan tabel diatas, sasaran terhadap peningkatan pengawasan yang
lebih menyeluruh dan terpadu saat telah mencapai target melebihi target yang
ditetapkan yakni dari target wajar dengan pengecualian telan terealisasi menjadi
Wajar tanpa pengecualian. Karena adanya dukungan kinerja aparatur yang semakin
baik.
Tabel 3.66
Analisis Pencapaian Sasaran 32
Meningkatkan sistem pengendalian intern
No. Indikator
Sasaran Satuan
Capaian
Kinerja
Tahun
2011
Tahun 2012 Capaian
Kinerja
Tahun
2012
Tahun 2013 Capaian
Kinerja
Tahun
2013
Target Realisasi Target Realisasi
1 Jumlah SKPD
yang
menerapkan
aspek lingkungan
pengendalian
dari unsur-unsur
SPIP
SKPD 100% 1 1 100% 1 1 100 %
Sistem Pengendalian Intern Pemerintah yang disingkat dengan SPIP
adalah sistem pengendalian intern yang diselenggarakan secara menyeluruh
terhadap proses perencanaan dan pelaksanaan kebijakan. Sistem pengendalian
intern pemerintah sesuai dengan PP No. 60 tahun 2008 dan Peraturan Bupati No. 28
tahun 2010 tentang SPIP di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Badung, sudah
Sasaran 32
Meningkatkan sistem pengendalian intern
206
PEMERINTAH KABUPATEN BADUNG
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Badung Tahun 2013
dibentuk Satgas SPIP yang tugasnya melakukan sosialisasi percepatan pelaksanaan
SPIP dan setiap SKPD diwajibkan melaksanakan SPIP, sampai saat ini belum
berjalan optimal. Untuk percepatan pelaksanaan SPIP, Kabupaten Badung bersama
5 (lima) Kabupaten/Kota se Indonesia, telah ditunjuk oleh Pemerintah Pusat
melalui BPKP sebagai pilot projek Implementasi SPIP yang dimulai bulan juli
2012.
Tahun 2012 baru satu SKPD yang melaksanakan SPIP yaitu Dinas
Kesehatan Kabupaten Badung dan untuk tahun 2013 diikuti oleh Inspektorat
Kabupaten Badung. Tahun berikutnya diharapkan SPIP dapat diterapkan pada
SKPD lainnya.
Realisasi akumulasi pencapaian sasaran sampai dengan tahun ini
dibandingkan dengan rencana yang tercantum dalam RPJMD yaitu sebagai berikut :
Tabel. 3.67
Pencapaian Indikator Jumlah SKPD yang menerapkan aspek lingkungan
pengendalian dari unsur-unsur SPIP Tahun 2013
dibandingkan Target RPJMD Tahun 2015
No Indikator Sasaran Satuan Realisasi
Akumulasi s/d.
Tahun 2013
Rencana
sesuai dengan
RPJMD
Tahun 2015
Persentase
Capaian
Kinerja
(%)
1 Jumlah SKPD yang
menerapkan aspek
lingkungan pengendalian
dari unsur-unsur SPIP
SKPD 2 36 5 %
Berdasarkan tabel di atas, sasaran meningkatkan sistem pengendalian
intern telah menunjukkan kinerja yang cukup baik. Hal ini terlihat pada pencapaian
indikattor sasaran telah mencapai target yang ditetapkan. Indikator sasaran ini
merupakan program baru dan dicanangkan oleh Pemerintah Pusat dimulai bulan
juli tahun 2012. Diupayakan tahun ke-5 dalam RPJMD 36 SKPD telah
melaksanakan SPIP.
207
PEMERINTAH KABUPATEN BADUNG
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Badung Tahun 2013
Grafik 3.69
Capaian Indikator Jumlah SKPD yang menerapkan aspek lingkungan
pengendalian dari unsur-unsur SPIP Tahun 2011 – 2013 di Kabupaten
Badung
Tabel.3.68
Analisis Pencapaian Sasaran 33
Peningkatan akuntabilitas kinerja dan pengawasan akuntabilitas instansi
Pemerintah Kabupaten Badung
No. Indikator Sasaran Satuan
Capaian
Kinerja
Tahun
2011
Tahun 2012 Capaian
Kinerja
Tahun
2012
Tahun 2013 Capaian
Kinerja
Tahun
2013
Target Realisasi Target Realisas
i
1 Prosentase SKPD
yang menerapkan
SAKIP dengan baik
% 69,99 38,46 38.46% 100% 57,69 57,69 100 %
Sistem Akuntabilits Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) adalah merupakan
rangkaian sistematik dari berbagai komponen, alat dan prosedur yang dirancang
untuk mencapai tujuan manajemen kinerja, yaitu perencanaan penetapan kinerja
2011 2012 2013
Target 0 1 1
Realisasi 0 1 1
0
0.2
0.4
0.6
0.8
1
1.2
SKP
D
Sasaran 33
Peningkatan akuntabilitas kinerja dan pengawasan akuntabilitas
instansi Pemerintah Kabupaten Badung
208
PEMERINTAH KABUPATEN BADUNG
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Badung Tahun 2013
dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran dan
pelaporan kinerja pada instansi pemerintah.
Dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi
pemerintah. SAKIP mempunyai dua peranan yaitu sebagai media
pertanggungjawaban kinerja dan sebagai alat pengendalian manajemen.
Pemahaman atas kedua sudut pandang dalam pendekatan SAKIP tersebut akan
dapat memberikan arah agar SAKIP tidak sekedar menjadi formalitas. Penerapan
SAKIP di Pemerintah Kabupaten Badung sudah merupakan komitmen bersama
untuk mendukung terciptanya tata kelola pemerintahan yang baik, terwujudnya
pemerintahan yang bersih dan meningkatkan kualitas pelayanan publik.
Berdasarkan tabel 3.68, capaian kinerja tahun 2013 indikator Persentase
SKPD yang menerapkan SAKIP dengan baik mencapai 100 % dari target yang
telah ditetapkan sebesar 57,69 % dan terealisasi 57,69 %. Dibandingkan dengan
tahun 2012 menargetkan sebesar.38,46 % dan terealisasi sebesar 38,48, sehingga
capaian kinerja mencapai 100 %. Bila dilihat perkembangan dari tahun 2011
sampai dengan tahun 2013 ada peningkatan realisasi.
Grafik 3.70
Capaian Indikator Prosentase SKPD yang menerapkan SAKIP dengan baik
Tahun 2011 – 2013 di Kabupaten Badung
Realisasi akumulasi pencapaian sasaran sampai dengan tahun ini
dibandingkan dengan rencana yang tercantum dalam RPJMD yaitu sebagai berikut :
Tabel. 3.69
2011 2012 2013
Target 19.23 38.46 57.69
Realisasi 13.46 38.48 57.69
0
10
20
30
40
50
60
70
Pe
rse
nta
se
209
PEMERINTAH KABUPATEN BADUNG
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Badung Tahun 2013
Pencapaian Indikator Prosentase SKPD yang menerapkan SAKIP dengan
baik Tahun 2013 dibandingkan Target RPJMD Tahun 2015
No Indikator Sasaran Satuan
Realisasi
Akumulasi
s/d. Tahun
2013
Rencana
sesuai
dengan
RPJMD
Tahun 2015
Persentase
Capaian
Kinerja
(%)
1 2 3 4 5 6
1 Prosentase SKPD yang
menerapkan SAKIP dengan baik
% 57,69 % 100 % 57,69 %
Berdasarkan tabel 3.69, sasaran peningkatan akuntabilitas kinerja dan
pengawasan akuntabilitas instansi pemerintah sudah menunjukkan kinerja yang
memuaskan . Hal ini terlihat pada pencapaian indikattor sasaran yang sudah
mencapai target yang ditetapkan. Diupayakan tahun ke-5 dalam RPJMD semua
SKPD telah menerapkan SAKIP dengan baik.
Tabel 3.70
Analisis Pencapaian Sasaran 34
Meningkatkan pendapatan asli Daerah
No. Indikator Sasaran
Satuan
Capaian
Kinerja Tahun 2011
Tahun 2012 Capaian Kinerja Tahun 2012
Tahun 2013 Capaian Kinerja Tahun 2013
Target Realisasi Target Realisasi
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 Peningkatan pendapatan asli daerah
Rp 140,57 %
1.068.867.054.00
0
1.868.996.893.912,7
1
174,85 %
1.141.550.014.
000
2.279.053.294.585,6
7
199,65 %
Kondisi kinerja pada awal periode RPJMD, Peningkatan Pendapatan Asli
Daerah adalah sebesar Rp.936.887.975.370,00 dengan target awal yang ditetapkan
di tahun 2011 sebesar Rp.1.000.811.848.500,00 yang mengalami peningkatan
sebesar 6,82 % dari kondisi kinerja awal periode RPJMD. Pendapatan Asli Daerah
Kabupaten badung di tahun 2011 telah mampu melampaui target yang ditetapkan
Sasaran 34
Meningkatkan pendapatan asli Daerah
210
PEMERINTAH KABUPATEN BADUNG
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Badung Tahun 2013
dalam RPJMD dengan realisasi sebesar Rp.1.406.835.182.181,01 atau dengan
capaian kinerja sebesar 140,57%.
Grafik 3.71
Capaian Indikator Peningkatan pendapatan asli daerah Tahun 2011 – 2013 di
Kabupaten Badung
Kondisi yang diinginkan dalam 5 (lima) tahun kedepan terhadap
Peningkatan Pendapatan Asli Daerah dalam RPJMD adalah sebesar
Rp.1.390.620.740.000,00 yaitu mengalami peningkatan sebesar 38,95% dari
kondisi kinerja awal.
Seiring dengan peningkatan kebutuhan pendanaan pembangunan daerah
yang terus meningkat, pemerintah daerah merencanakan peningkatan pendapatan,
baik yang bisa diupayakan oleh daerah sendiri (PAD), yang bersumber dari pusat
(dana perimbangan), serta pendapatan lain-lain yang sah termasuk bagi hasil
dengan provinsi. Kebijakan yang dilakukan dalam pengelolaan pendapatan daerah
adalah :
a. Sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) berasal dari pajak,
retribusi daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan
dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah, tetap dipertahankan dan
ditingkatkan dengan melakukan optimalisasi PAD.
2011 2012 2013
Target 1,000,811,849, 1,068,867,054, 1,141,550,014,
Realisasi 1,406,835,182, 1,868,996,893, 2,279,053,294,
-
500,000,000,000.00
1,000,000,000,000.00
1,500,000,000,000.00
2,000,000,000,000.00
2,500,000,000,000.00
Ru
pia
h
211
PEMERINTAH KABUPATEN BADUNG
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Badung Tahun 2013
b. Pengelolaan PAD diarahkan dengan melakukan intensifikasi dan
ekstensifikasi pajak dan retribusi daerah yang akan menjadi faktor yang
penting dalam mendorong peningkatan PAD lima tahun mendatang.
c. Peningkatan pengelolaan/manajemen keuangan daerah yang mengarah
pada azas efisiensi dan efektivitas.
d. Mendayagunakan aset-aset daerah yang potensial menjadi sumber
pendapatan daerah.
e. Membangun fasilitas sarana dan prasarana yang secara langsung dapat
mendukung upaya peningkatan pendapatan daerah.
f. Khusus untuk pendapatan lain-lain yang sah, bagi hasil dari Pemerintah
Provinsi berperan penting sebagai salah satu sumber pendapatan daerah
dalam mendukung pendanaan berbagai program dan kegiatan. Bagi hasil
dari Pemerintah Provinsi ini antara lain Pajak Kendaraan Bermotor/Bea
Balik Nama Kendaraan Bermotor (PKB/BBNKB), Pajak Bahan Bakar
Kendaraan Bermotor (PBBKB) dan lain-lain. Pendapatan dari bagi hasil
dengan Pemerintah Provinsi ini sangat terkait dengan aktivitas ekonomi
daerah. Untuk itu Pemerintah Daerah dapat berperan dalam memberikan
insentif dan dorongan aktivitas perekonomian daerah.
Berdasarkan tabel 3.70, pencapaian sasaran peningkatan pendapatan asli
daerah tahun 2013 ditargetkan sebesar Rp.1.141.550.014.000 dan terealisasi sebesar
Rp.2.279.053.294.585,67 sehingga capaian kinerja telah mencapai 199,65 %.
Tercapainya capaian kinerja ini karena dilakukan beberapa inovasi sebagai berikut :
1. Dilakukan kerjasama dengan PT. Bank Pembangunan Daerah Bali
tentang Penerimaan Pembayaran Pajak Daerah dan Pemindahbukuan
penerimaan pajak daerah ke Kas Daerah Pemerintah Kabupaten
Badung;
2. Diterapkannya sistem informasi dan pelaporan e-SPTPD (electronic
Surat Pemberitahuan Pajak Daerah) guna meningkatkan efisiensi dan
efektifitas Pelaporan pajak daerah, yang dapat diakses melalui :
http://www.sptpd.dispenda.badungkab.go.id/login.php;
212
PEMERINTAH KABUPATEN BADUNG
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Badung Tahun 2013
3. Penggunaan alat dan sistem aplikasi barcode dalam pemungutan Pajak
Air Tanah untuk meningkatkan akurasi pendataan pengambilan Air
Tanah;
4. Dilakukannya pemutakhiran data wajib pajak baru untuk mengetahui
potensi pajak daerah;
5. Dilakukannya kajian teknis penyelenggaraan Pajak Online terhadap
sistem data transaksi wajib pajak.
Dibandingkan capaian kinerja dari tahun 2011 sampai dengan tahun 2013
dapat disampaikan bahwa dari tahun ke tahun mengalami peningkatan realisasi
Peningkatan PAD, Tahun 2011 sebesar Rp.1.406.835.182.181,01 menjadi
Rp.1.868.996.893.912,71 tahun 2012 dan Rp.2.279.053.294.585,67 tahun 2013,
capaian kinerja pada tahun 2013 ini telah mencapai 199,65 % lebih tinggi dari
capaian kinerja tahun 2012 sebesar 174,85 % . Pendapatan Asli Daerah yang terdiri
dari :
1. Pajak Daerah dari target sebesar Rp. 1.828.670.033.670,00 dapat
direalisasikan sebesar Rp. 2.010.554.251.067,23 atau 109,95 %.
2. Retribusi Daerah dari target sebesar Rp. 73.110.899.131,56 dapat
direalisasikan sebesar Rp. 90.414.470.742,09 atau sebesar 123,67 %.
3. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan dari target
sebesar Rp. 71.350.280.431,00 dapat direalisasikan sebesar Rp.
71.350.739.922,03 atau 100,01 %
4. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah dari target sebesar Rp.
56.029.925.000,00 dapat direalisasikan sebesar Rp.
106.733.832.854,32 atau 190,49 %.
Tercapainya capaian kinerja tersebut karena Pemerintah Kabupaten terus
berupaya untuk meningkatkan Pendapatan Daerah Kabupaten Badung melalui
langkah-langkah sebegai berikut :
1. Mengintensifkan pendapatan asli daerah (PAD) dari sumber yang telah
ada dan menggali potensi yang masih memungkinkan untuk
dikembangkan dengan mengacu pada peraturan perundang-undangan
yang ada.
213
PEMERINTAH KABUPATEN BADUNG
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Badung Tahun 2013
2. Menerapkan sistem informasi yang valid dan andal dalam menentukan
potensi pajak atau wajib pajak.
3. Mengoptimalkan dana perimbangan untuk pendanaan pembangunan
daerah.
4. Menerapkan mekanisme pembayaran pajak secara transparan, mudah
dan cepat.
5. Memberikan pendidikan dan pelatihan pemeriksaan laporan keuangan
wajib pajak sesuai standar yang ada serta pelatihan teknologi
komputerisasi/sistem informasi manajemen pajak daerah.
6. Melaksanakan sosialisasi kepada masyarakat melalui media cetak dan
elektronik untuk meningkatkan kesadaran dan kepatuhan untuk
membayar pajak daerah.
7. Serta memberikan penghargaan kepada wajib pajak daerah terbaik
yang telah mematuhi ketentuan peraturan.
Perbandingan Pendapatan Daerah terhadap PAD beberapa
Kabupaten/Kota antara lain Kabupaten Kutai Kartanegara, Kota Surabaya,
Kabupaten Bogor terhadap Pendapatan Daerah dan PAD Kabupaten Badung dapat
dilihat dalam tabel berikut :
Tabel 3.71
Perbandingan Pendapatan Daerah terhadap PAD beberapa Kabupaten/Kota
Pendapatan
DaerahPAD
Pendapatan
DaerahPAD
Pendapatan
DaerahPAD
Kab.Kutai Kartanegara 5,626,909 175,810 6,120,410 273,181 2,840,082 95,728
Kota Surabaya 3,759,034 1,886,514 4,634,300 2,279,610 2,534,350 1,305,046
Kabupaten Bogor 3,463,620 696,986 3,954,090 1,048,230 1,999,428 552,116
Kabupaten Badung 1,851,283 1,406,835 2,620,850 1,868,996 895,007 614,312
TAHUN 2011 TAHUN 2012 TAHUN 2013
KABUPATEN/KOTA
Sumber data : www.djpk.depkeu.go.id, Tahun 2011 s.d. 2013 semester I (dalam
ribuan)
Dari data 3.71, PAD Kabupaten Badung dari tahun 2011-2013 semester
I selalu berada dibawah PAD Kota Surabaya yang memiliki Pendapatan Daerah
214
PEMERINTAH KABUPATEN BADUNG
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Badung Tahun 2013
bersumber dari sektor pajak dan retribusi daerah yang berada dibawah di bawah
Kutai Kartanegara yang memiliki Pendapatan tertinggi di Indonesia dengan sumber
PAD berasal dana perimbangan yaitu dana bagi hasil bukan pajak .
Realisasi akumulasi pencapaian sasaran sampai dengan tahun ini
dibandingkan dengan rencana yang tercantum RPJMD yaitu sebagai berikut :
Tabel. 3.72
Pencapaian Indikator Prosentase SKPD yang menerapkan SAKIP dengan
baik Tahun 2013 dibandingkan Target RPJMD Tahun 2015
No. Indikator Sasaran Satuan
Realisasi
Akumulasi s/d.
Tahun 2013
Rencana sesuai
dengan RPJMD
Tahun 2015
Persentase
Capaian Kinerja
(%)
1 2 3 4 5 6
1 Peningkatan
pendapatan asli daerah
Rp 2.279.053.294.585,67 1.302.079.345.000 175,03
Berdasarkan data 3.72, secara akumulasi pencapaian sasaran
peningkatan pendapatan asli daerah sampai dengan tahun 2013 dibandingkan
dengan target RPJMD tahun 2015 telah menunjukkan nilai yang memuaskan
dengan capaian kinerja diatas 100 %.
Tabel 3.73
Analisis Pencapaian Sasaran 35
Meningkatnya kondisi kemantapan jalan dan jembatan
No.
Indikator
Sasaran Satuan
Capaian
Kinerja
Tahun
2011
Tahun 2012 Capaian
Kinerja
Tahun
2012
Tahun 2013 Capaian
Kinerja
Tahun
2013
Target Realisasi Target Realisasi
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 Prosentase jalan
dan jembatan
dalam kondisi
mantap
% 100,05 92,9 98,95 106,51 99,16 99,717 100,56
Sasaran 35
Meningkatnya kondisi kemantapan jalan dan jembatan
215
PEMERINTAH KABUPATEN BADUNG
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Badung Tahun 2013
Sebagai salah satu prasarana transportasi dalam peningkatan perekonomian
masyarakat, kedudukan dan peranan jaringan jalan pada hakikatnya menyangkut
hajat hidup orang banyak serta mengendalikan struktur pengembangan wilayah
pada tingkat kabupaten, provinsi maupun nasional, terutama yang menyangkut
perwujudan perkembangan antar daerah yang seimbang dan pemerataan hasil-hasil
pembangunan, serta peningkatan pertahanan dan keamanan negara, dalam rangka
mewujudkan rencana pembangunan jangka panjang dan rencana pembangunan
jangka menengah menuju masyarakat Kabupaten Badung yang “Shanti dan
Jagaditha” .
Kondisi jalan dan jembatan di tahun 2010 sebesar 92,62 % mantap dan
yang tidak mantap sebesar 7,38 % (dari 565,981 km) . Dan rencana lima tahun
RPJM dimantapkan menjadi 99,90 % dari panjang jalan Kabupaten Badung
sepanjang 628,744 km.
Jalan mantap didefinisikan sebagai prosentase panjang jalan berkondisi
baik dan sedang terhadap total panjang jalan pada setiap status Jalan dalam suatu
wilayah kewenangan penanganan jalan, sedangkan jalan tidak mantap didefinisikan
adalah prosentase panjang jalan berkondisi rusak terhadap total panjang jalan pada
setiap status Jalan dalam suatu wilayah kewenangan penanganan jalan. Kondisi
Jalan di evaluasi pada tiap akhir tahun, setelah mendapatkan penanganan melalui
Program Peningkatan Jalan dan Jembatan maupun Program Pemeliharaan Rutin
Jalan dan Jembatan.
Grafik 3.72
Capaian Kinerja Prosentase jalan dan jembatan dalam kondisi mantap
Tahun 2011 – 2013 di Kabupaten Badung
2011 2012 2013
Target 92.62 92.9 99.16
Realisasi 92.67 98.95 99.717
88
90
92
94
96
98
100
102
Pe
rse
nta
se
216
PEMERINTAH KABUPATEN BADUNG
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Badung Tahun 2013
Berdasarkan tabel 3.73, sasaran meningkatnya kondisi kemantapan jalan
dan jembatan didukung oleh satu indikator yaitu indikator prosentase jalan dan
jembatan dalam kondisi mantap pada tahun 2013 metargetkan 99,16.% ( 623,462
km ) dan terealisasi 99,717 % ( 626,969 km ) sehingga capaian kinerjanya sudah
mencapai 100,56 % . Hal ini disebabkan pemerintah Kabupaten Badung berupaya
mempertahankan dan meningkatkan kondisi jalan mantap melalui program
peningkatan jalan dan jembatan serta program rehabilitasi/ pemeliharaan jalan dan
jembatan. Secara agregasi ada penurunan capaian kinerja dari Tahun 2012
(106,51% ) dan di Tahun 2013 ( 100,56%), namun dari realisasi capaian persentase
kemantapan jalan dan jembatan tetap terjadi peningkatan. Hal ini karena telah
mendekati target pencapaian kemantapan jalan 100 %. Dibandingkan kemantapan
jalan Kabupaten Badung di Tahun 2013 sebesar 99,717 % lebih tinggi dengan
kondisi kemantapan jalan dan jembatan di daerah lain seperti Kota Denpasar
sebesar 79,58 % dan kondisi kemantapan jalan dan jembatan di Provinsi Bali
sebesar 79,53 % ( sumber data dari Dinas PU Provinsi Bali).
Realisasi akumulasi pencapaian sasaran sampai dengan tahun ini
dibandingkan dengan rencana yang tercantum dalam RPJMD yaitu sebagai berikut :
Tabel. 3.74
Pencapaian Indikator Prosentase jalan dan jembatan dalam kondisi mantap Tahun
2013 dibandingkan Target RPJMD Tahun 2015
No Indikator Sasaran Satuan
Realisasi
Akumulasi
s/d. Tahun
2013
Rencana
sesuai
dengan
RPJMD
Tahun 2015
Persentase
Capaian
Kinerja
(%)
1 2 3 4 5 6
1 Prosentase jalan dan jembatan
dalam kondisi mantap
% 99,717 99,75’ 99,97
Berdasarkan tabel 3.74, realisasi akumulasi kemantapan jalan sampai akhir
tahun 2013 sebesar 99,717 % dan rencana akhir RPJMD pada tahun 2015 yang
masih dua tahun lagi sebesar 99,75% sangat optimis dapat dilampaui.
217
PEMERINTAH KABUPATEN BADUNG
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Badung Tahun 2013
Tabel 3.75
Analisis Pencapaian Sasaran 36
Terwujudnya kualitas sarana dan prasaran pengairan yang berkondisi baik
No. Indikator Sasaran Satuan
Capaian
Kinerja
Tahun
2011
Tahun 2012 Capaian
Kinerja
Tahun
2012
Tahun 2013 Capaian
Kinerja
Tahun
2013
Target Realisasi Target Realisasi
1 Prosentase jaringan
irigasi dalam kondisi
baik
% 100,43 89,87 90,23 100,4 90,75 93,19 102,69
Jaringan irigasi merupakan keseluruhan saluran yang terdiri dari saluran
primer, saluran sekunder dan saluran tersier yang dimanfaatkan untuk pengairan
sawah (subak), dengan kondisi baik yang dimaksud adalah jaringan irigasi
memiliki kerusakan saluran irigasi < 10 % dari total panjang saluran irigasi secara
terinci kondisi saluran irigasi di Kabupaten Badung seperti tabel berikut :
Tabel 3. 76
total panjang saluran irigasi secara terinci kondisi saluran irigasi
di Kabupaten Badung
NO KLASIFIKASI PANJANG KONDISI AKHIR TAHUN 2010
TOTAL (Km)
BAIK (KM) %
RUSAK (KM) %
1 Saluran
Primer 95,150 86,69 91,11 8,46 8,89
2 Saluran
Skunder 137,290 114,23 83,21 23,06 16,79
3 Saluran
Tersier 417,681 385,16 92,22 32,51 7,78
4 Saluran
Pembuang 5,220 5,22 100,00 0,00 0,00
Total Saluran 655,341 591,31 90,23 64,03 9,77
Sasaran 36
Terwujudnya kualitas sarana dan prasaran pengairan yang
berkondisi baik
218
PEMERINTAH KABUPATEN BADUNG
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Badung Tahun 2013
Berdasarkan Tabel 3.76 capaian indikator prosentase jaringan irigasi
berkondisi baik sebesar 93,19 % ( 610,712 km) dari target yang ditetapkan sebesar
90,75 % ( 594,722 km), berarti capaian kinerja sebesar 100,4 % karena pemerintah
kabupaten badung melakukan berbagai upaya diantaranya melalui program
pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi, rawa dan jaringan pengairan
lainnya dan didukung oleh partisipasi masyarakat dan subak. Dibandingkan
capaian kinerja dari tahun 2011 sampai dengan tahun 2013 mengalami peningkatan
di tahun 2013 sebesar 2,29 %. Dibandingkan persentase jaringan irigasi berkondisi
baik Kabupaten Badung di Tahun 2013 sebesar 93,19 % lebih tinggi dengan kondisi
jaringan irigasi berkondisi baik di Provinsi Bali sebesar 68,60 % ( sumber data dari
Dinas PU Provinsi Bali).
Grafik 3.73
Capaian Indikator Prosentase jaringan irigasi dalam kondisi baik Tahun 2011
– 2013 di Kabupaten Badung
2011 2012 2013
Target 89.2 89.87 90.75
Realisasi 89.58 90.23 93.19
87
88
89
90
91
92
93
94
Pe
rse
nta
se
NO KLASIFIKASI PANJANG KONDISI AKHIR 2015 yg diinginkan
TOTAL (KM)
BAIK (KM) %
RUSAK (KM) %
1 Saluran
Primer 95,150 86,69 91,11 8,46 8,89
2 Saluran
Skunder 137,290 114,23 83,21 23,06 16,79
3 Saluran
Tersier 417,681 397,36 95,13 20,32 4,87
4 Saluran
Pembuang 5,220 5,22 100,00 0,00 0,00
Total Saluran 655,341 603,503 92,09 64,03 7,91
219
PEMERINTAH KABUPATEN BADUNG
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Badung Tahun 2013
Terlampauinya target dalam bidang pengairan menunjukkan prestasi yang
cukup baik dalam penanganan saluran irigasi yang diharapkan dan mampu
meningkatkan produksi pangan seoptimal mungkin.
Realisasi akumulasi capaian sasaran sampai dengan tahun ini
dibandingkan dengan rencana yang tercantum dalam RPJMD dapat dilihat pada
tabel di bawah ini :
Tabel. 3.77
Pencapaian Indikator Prosentase jalan dan jembatan dalam kondisi mantap
Tahun 2013 dibandingkan Target RPJMD Tahun 2015
No. Indikator Sasaran Satuan
Realisasi
Akumulasi s/d.
Tahun 2013
Rencana sesuai
dengan RPJMD
Tahun 2015
Persentase
Capaian
Kinerja
(%)
1 2 3 4 5 6
1 Prosentase jaingan irigasi
dalam kondisi baik
% 93,19 92,09 101,19
Berdasarkan tabel 3.77, realisasi akumulasi Prosentase Jaringan Irigasi
berkondisi baik sampai akhir tahun 2013 sebesar 93,19% melampaui rencana
akhir RPJMD pada tahun 2015 sebesar 101,19%.
Tabel 3.78
Analisis Pencapaian Sasaran 37
Terwujudnya manajemen penataan ruang yang efektif
No
.
Indikator Sasaran Satuan
Capaian
Kinerja
Tahun
2011
Tahun 2012 Capaian
Kinerja
Tahun
2012
Tahun 2013 Capaian
Kinerja
Tahun
2013
Target Realisasi Target Realisasi
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Sasaran 37
Terwujudnya manajemen penataan ruang yang efektif
220
PEMERINTAH KABUPATEN BADUNG
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Badung Tahun 2013
1 INDIKATOR LAMA
Persentase
bangunan yang
sesuai peruntukan
Tata Ruang dengan
ITR, IMB dan
Pengendalian
Bangunan
INDIKATOR BARU
Persentase
kepatuhan
membangun
berdasarkan dengan
RDTR
%
%
112,93
112,91
20,70
18,23
19,27
19,27
93,09
105,70
33,47
23,20
20,35
23,89
60,80
102,97
Sasaran terwujudnya penataan ruang yang efektif pada awalnya
mengenai indikator persentase bangunan yang sesuai dengan ITR, IMB dan
Pengendalian Bangunan mengalami perubahan menjadi persentase kepatuhan
membangun berdasarkan dengan RDTR. Perubahan dilakukan karena adanya
pembentukan lembaga baru yaitu Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten
Badung sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 4 Tahun 2013
tentang Pembentukan Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Badung pada
tanggal 21 Maret 2013 dan berlaku mulai tanggal 1 Mei 2013 sehingga semua
pelayanan permohonan perizinan di Kabupaten Badung tidak lagi dilaksanakan
oleh SKPD teknis terkait tetapi sudah sudah dilimpahkan penuh ke Badan
Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Badung .
Kondisi awal persentase kepatuhan membangun berdasarkan dengan
RDTR yaitu pada tahun 2010 adalah sebesar 14,54% dengan jumlah bangunan
11.631,00 unit dari 79.972,00 unit bangunan/ Rumah yang ada. Target akhir
RPJMD pada tahun 2015 untuk indikator ini dapat dijelaskan bahwa pada akhir
tahun 2015 diharapkan kepatuhan membangun berdasarkan RDTR di Kabupaten
221
PEMERINTAH KABUPATEN BADUNG
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Badung Tahun 2013
Badung adalah sebesar 28.20% (22.552,00 unit bangunan) dari jumlah bangunan/
gedung yang menjadi target di Kabupaten Badung.
Grafik 3.74
Capaian Indikator Persentase kepatuhan membangun berdasarkan dengan
RDTR Tahun 2011 – 2013 di Kabupaten Badung
Indikator Persentase kepatuhan membangun berdasarkan dengan RDTR
Tahun 2013 dari target yang ditetapkan sebesar 23,20 % atau sejumlah 18.553,00
unit bangunan telah terealisasi sebesar 23,89% atau sejumlah 19.106,00 unit
bangunan sehingga capaian kinerja telah mencapai 102,98%, telah melebihi target
yang ditetapkan. Tercapainya capaian kinerja tersebut karena semakin intensifnya
pengawasan di lapangan dalam rangka pengendalian pembangunan agar sesuai
dengan RDTR nya.
2011 2012 2013
target 15.00 18.23 23.20
realisasi 16.94 19.27 23.89
0.00
5.00
10.00
15.00
20.00
25.00
30.00
Pe
rse
nta
se
222
PEMERINTAH KABUPATEN BADUNG
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Badung Tahun 2013
Dibandingkan perkembangan capaian kinerja tahun 2011 sampai dengan
2013 terjadi peningkatan kepatuhan membangun yaitu dengan meningkatnya
jumlah bangunan yang sesuai peruntukan RDTR.
Realisasi akumulasi capaian sasaran yang telah ditetapkan sampai dengan
tahun 2013 dan rencana sesuai dengan RPJMD dapat dilihat spt tabel di bawah ini :
Tabel. 3.79
Pencapaian Indikator Persentase kepatuhan membangun berdasarkan dengan
RDTR Tahun 2013 dibandingkan Target RPJMD Tahun 2015
No. Indikator Sasaran Satuan
Realisasi
Akumulasi
s/d. Tahun
2013
Rencana
sesuai
dengan
RPJMD
Tahun 2015
Persentase
Capaian
Kinerja
(%)
1 2 3 4 5 6
1 INDIKATOR LAMA
Persentase bangunan yang sesuai
peruntukan Tata Ruang dengan ITR,
IMB dan Pengendalian Bangunan
INDIKATOR BARU
Persentase kepatuhan membangun
berdasarkan dengan RDTR
%
%
20,35
23,89
(19.106,00 unit
bgn)
33,47
28,20
(22.553,00 unit
bgn)
60,80
84,71
Berdasarkan tabel 3.79, realisasi akumulasi pencapaian sasaran
Terwujudnya Manajemen Penataan Ruang yang Efektif di Kabupaten Badung
sampai dengan tahun 2013 dibandingkan dengan target RPJMD tahun 2015 telah
menunjukkan peningkatan. Pada akhir RPJMD yaitu tahun kelima direncanakan
persentase kepatuhan membangun berdasarkan dengan RDTR di Kabupaten
Badung sebesar 28,20%.
223
PEMERINTAH KABUPATEN BADUNG
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Badung Tahun 2013
Tabel 3.80
Analisi pencapaian sasaran 38
Meningkatnya kualitas dan kuantitas sarana prasarana perhubungan
No. Indikator
Sasaran Satuan
Tahun 2012 Capaian
Kinerja
Tahun
2012
Tahun 2013 Capaian
Kinerja
Tahun
2013
2011 Target Realisasi Target Realisasi
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 Jumlah daerah
rawan kemacetan
DRK 100 27 28 96,42 22 19 113,64%
2 Tingkat
kepadatan lalu
lintas (V/C Ratio)
V/C
Ratio
97,64 0,80 0,81 98,76 0,78 0,62 121%
3
Prosentase
persimpangan
yang terpasang
Traffic Light
% 100% 62,74 62,75 100,2% 66,66 66,67 100,2%
Kabupaten Badung sebagai
destinasi wisata dunia harus bisa
memberikan pelayanan yang terbaik kepada
para wisatawan baik wisatawan domestik
maupun wisatawan manca negara karena
memberikan kontribusi kepada daerah
terutama meningkatnya Pendapatan Asli Daerah (PAD). Salah satu jenis layanan
adalah layanan perhubungan. Dengan lancarnya transportasi serta kualitas dan
kuantitas sarana prasarana perhubungan yang memadai akan memberikan dampak
langsung kepada masyarakat sebagai pengguna layanan .Lancarnya transportasi
serta meningkatnya kualitas dan kuantitas Sarana prasarana transportasi mempunyai
Sasaran 38
Meningkatnya kualitas dan kuantitas sarana prasarana
perhubungan
224
PEMERINTAH KABUPATEN BADUNG
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Badung Tahun 2013
peranan yang sangat strategis dalam mendukung pembangunan dan interaksi lalu
lintas serta angkutan jalan .
Dilihat dari jumlah kendaraan yang
melintas pada ruas-ruas jalan di
Kabupaten Badung terutama yang
menghubungkan Kota Denpasar,
Kabupaten Tabanan, Kabupaten Gianyar
menunjukkan adanya peningkatan
volume lalu lintas yang cukup signifikan, karena akibat dari
meningkatnya kepemilikan kendaraan dan berkembangnya aktivitas sosial
perekonomian masyarakat yang membutuhkan mobilitas semakin tinggi. Kondisi
ini mengakibatkan kemacetan maupun tundaan perjalanan pada beberapa ruas jalan
terutama pada jam-jam tertentu.
Berdasarkan tabel 3.80 ,sasaran semakin lancarnya transportasi yang
terdiri atas 3 (tiga) indikator yaitu Jumlah daerah rawan kemacetan dan Indikator
tingkat kepadatan lalu lintas (V/C Ratio) dan Indikator prosentase persimpangan
yang terpasang TL dan secara terinci dapat dijelaskan sebagai berikut :
Indikator jumlah daerah rawan kemacetan pada tahun 2013 ditargetkan
berkurangi menjadi 22 dan terealisasi sebesar 19 daerah rawan kemacetan,
capaian kinerja mengalami peningkatan sebesar 113,64% dari 22 jumlah daerah
rawan kemacetan ditargetkan yang tersisa, dibandingkan tahun 2012 capaian
kinerja meningkat sebesar 17,22%. Apabila dilihat perkembangan dari tahun 2011
sampai dengan tahun 2013 mengalami peningkatan karena berhasil menurunkan
jumlah rawan kemacetan dengan menjaga stabilitas lalu lintas perhubungan.
225
PEMERINTAH KABUPATEN BADUNG
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Badung Tahun 2013
Grafik 3.75
Capaian Indikator Jumlah daerah rawan kemacetan Tahun 2011 – 2013 di
Kabupaten Badung
Indikator tingkat kepadatan lalu lintas (V/C ratio ) tahun 2013 berhasil
diturunkan menjadi 0,62 dari target 0,78, sehingga capaian kinerja telah mencapai
121 % dibandingkan dengan tahun 2012 capaian kinerja meningkat sebesar 22,24
%. Apabila bila dilihat perkembangan capaian kinerja setiap tahunnya terjadi
mengalami peningkatan setiap tahunnya .
Grafik 3.76
Capaian Indikator Tingkat kepadatan lalu lintas (V/C Ratio)
Tahun 2011 – 2013 di Kabupaten Badung
2011 2012 2013
Target 29 27 22
Realisasi 29 28 19
0
5
10
15
20
25
30
35
LOK
ASI
2011 2012 2013
Target 0.83 0.8 0.78
Realisasi 0.85 0.81 0.62
0
0.1
0.2
0.3
0.4
0.5
0.6
0.7
0.8
0.9
V/C
Rat
io
226
PEMERINTAH KABUPATEN BADUNG
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Badung Tahun 2013
Indikator persentase persimpangan yang terpasang Traffic Light tahun
2013 telah mencapai target yaitu sebesar 66,67% dari target 66,66% artinya tahun
2013 sebanyak 34 simpang yang sudah terpasang traffic light dibandingkan dengan
tahun 2012 realisasinya sebesar 62,75%. karena adanya pemasangan traffic light di
sisi barat Terminal Mengwi dan adanya peningkatan warning Light menjadi Traffic
Light di Simpang 4 Angantaka. Apabila dilihat perbandingan capaian kinerja dari
tahun 2011 sampai dengan tahun 2013 capaian kinerja setiap tahun telah
mengalami peningkatan realisasi .
Grafik 3.77
Caoaian Indikator Prosentase persimpangan yang terpasang Traffic Light
Tahun 2011 – 2013 di Kabupaten Badung
Tercapainya tiga indikator sasaran tersebut diatas karena adanya upaya antara
lain: meningkatkan fasilitas keselamatan lalu lintas, rekayasa lalu lintas seperti
pelarangan parkir pada titik- titik dan ruas – ruas jalan rawan macet,
menempatkan personil/petugas pengatur lalu lintas pada titik-titik dan ruas-ruas
jalan rawan macet, kanalisasi jalur lalu lintas yang lebih jelas untuk mengatur
2011 2012 2013
Target 60.78 62.79 66.66
Realisasi 58.82 60.78 66.67
54
56
58
60
62
64
66
68
Pe
rse
nta
se
227
PEMERINTAH KABUPATEN BADUNG
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Badung Tahun 2013
pergerakan kendaraan sehingga kapasitas efektif jalan dapat dipertahankan ,
disamping membentuk UPT LLA kawasan Badung Selatan .
Realisasi akumulasi capaian sasaran sampai dengan tahun ini
dibandingkan dengan rencana yang tercantum dalam RPJMD dapat dilihat pada
tabel dibawah ini :
Tabel. 3.81
Pencapaian sasaran 38
Meningkatnya kualitas dan kuantitas sarana prasarana perhubungan
Tahun 2013 dibandingkan Target RPJMD Tahun 2015
No. Indikator Sasaran Satuan
Realisasi
Akumulasi s/d.
Tahun 2013
Rencana
sesuai dengan
RPJMD
Tahun 2015
Persentase
Capaian
Kinerja
(%)
1 2 3 4 5 6
1 Jumlah daerah rawan
kemacetan
Lokasi 19 14 64,29%
2 Tingkat kepadatan lalu
lintas (V/C Ratio)
V/C Ratio 0,62 0,60 96,67 %
3 Prosentase persimpangan
yang terpasang Traffic
Light
% 66,67 78,43 85,01 %
Berdasarkan tabel 3.81, realisasi akumulasi pencapaian sasaran
meningkatnya kualitas dan kuantitas sarana prasarana perhubungan di
Kabupaten Badung sampai dengan tahun 2013 dibandingkan dengan
target RPJMD tahun 2015 telah menunjukkan capaian kinerja yang sangat
memuaskan serta mengalami peningkatan di tahun 2013, dan diharapkan ditahun ke
-5 sudah mencapai target.
228
PEMERINTAH KABUPATEN BADUNG
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Badung Tahun 2013
Tabel 3.82
Analisis Pencapaian Sasaran 39
Meningkatnya pelayanan umum dibidang perhubungan
No. Indikator
Sasaran Satuan
Capaian
Kinerja
Tahun
2011
Tahun 2012 Capaian
Kinerja
Tahun
2012
Tahun 2013 Capaian
Kinerja
Tahun
2013
Target Realisasi Target Realisasi
Jumlah kendaraan
yang beroperasi
dalam keadaan
laik jalan
Unit 91 % 15.747 15.878 100,83 % 17.321 17.655 101,9
Kabupaten Badung
sebagai salah satu Kabupaten
di selatan Pulau bali
merupakan pusat aktifitas yang
sangat padat. Pembangunan
infrasuktur bidang transportasi
merupakan salah satu sarana pendukung perkembangan ekonomi masyarakat. Moda
angkutan yang menggunakan angkutan umum dimanfaatkan oleh penduduk untuk
melaksanakan aktivitas dan mobilitas terdiri dati mobil penumpang, pick-up, bus
dan Mobil barang.
Kendaraan laik jalan pada Tahun 2010 berjumlah 11.628 unit dan
direncanakan pada tahun 2015 ditingkatkan menjadi 20.958 unit.
Sasaran 39
Meningkatnya pelayanan umum dibidang perhubungan
229
PEMERINTAH KABUPATEN BADUNG
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Badung Tahun 2013
Grafik 3.78
Capaian Indikator Jumlah kendaraan yang beroperasi dalam keadaan laik
jalan Tahun 2011 – 2013 di Kabupaten Badung
Berdasarkan tabel 3.76, pencapaian sasaran meningkatnya pelayanan
umum dibidang perhubungan pada indikator jumlah kendaraan yang beroperasi
dalam keadaan laik jalan tahun 2013 mentargetkan 17.321 unit dan terealisasi
sebesar 17.655 unit atau meningkat sebesar 1,93 %, sehingga capaian kinerja
mencapai 101, 9 % mengalami peningkatan dari target yang ditetapkan.
Tercapainya capaian kinerja tersebut karena pemerintah berupaya meningkatkan
bidang pelayanan agar lebih optimal. Apabila dibandingkan capaian kinerja dari
tahun 2011 sampai tahun 2013 adanya trend peningkatan.
Realisasi akumulasi capaian sasaran sampai dengan tahun ini
dibandingkan dengan rencana yang tercantum dalam RPJMD dapat dilihat pada
tabel dibawah ini :
2011 2012 2013
Target 14,531 15,747 17,321
Realisasi 13,232 15,878 17,655
-
2,000
4,000
6,000
8,000
10,000
12,000
14,000
16,000
18,000
20,000
Un
it
230
PEMERINTAH KABUPATEN BADUNG
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Badung Tahun 2013
Tabel. 3.83
Pencapaian Indikator Jumlah kendaraan yang beroperasi dalam keadaan
laik jalan Tahun 2013 dibandingkan Target RPJMD Tahun 2015
No. Indikator Sasaran Satuan
Realisasi
Akumulasi s/d.
Tahun 2013
Rencana
sesuai dengan
RPJMD
Tahun 2015
Persentase
Capaian
Kinerja
(%)
1 2 3 4 5 6
1 Jumlah kendaraan yang
beroperasi dalam
keadaan laik jalan
Unit 17.655 20.958 84,24 %
Berdasarkan tabel 3.83, akumulasi pencapaian sasaran meningkatnya
pelayanan umum dibidang perhubungan di Kabupaten Badung sampai dengan
tahun 2013 dibandingkan dengan target RPJMD tahun 2015 telah menunjukkan
capaian kinerja yang sangat memuaskan serta mengalami peningkatan di tahun
2013, dan diharapkan ditahun ke -5 mencapai target .
Tabel 3.84
Analisis Capaian Sasaran 40
Meningkatkan kualitas dan kuantitas obyek dan daya tarik wisata serta sarana
pariwisata yang nyaman dan aman
No. Indikator Sasaran Satuan
Capaian
Kinerja
Tahun
2011
Tahun 2012 Capaian
Kinerja
Tahun
2012
Tahun 2013 Capaian
Kinerja
Tahun
2013
Target Realisas
i
Target Realisas
i
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 Rata-rata lama tinggal
wisatawan
hari 102 % 3,5 3,43 98 % 3,5 3,73 106,57
2 Jumlah kunjungan
wisatawan ke obyek
wisata
Orang 105,27 % 1.084.05
0
1.140.963 105,25 % 1.138.250 1.265.092 111,10
Sasaran 40
Meningkatkan kualitas dan kuantitas obyek dan daya tarik wisata
serta sarana pariwisata yang nyaman dan aman
231
PEMERINTAH KABUPATEN BADUNG
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Badung Tahun 2013
Sektor pariwisata di
Kabupaten Badung merupakan
sektor yang paling
diunggulkan dan berkontribusi
terbesar terhadap PAD
Kabupaten Badung . Hal ini
disebabkan oleh banyaknya
objek daya tarik wisata yang
berada di Kabupaten Badung,
yang sebagian besar tersebar
di Kecamatan Kuta Selatan
dan Kuta. Objek Objek wisata
yang ada di Kabupaten
Badung sebanyak 33 objek
wisata.
Lokasi obyek wisata pada umumnya berupa okjek wisata alam yang
berada di Daerah badung Selatan dan sebagian besar berupa wisata pantai, taman
bakau dan pelestarian penyu. Wisata budaya berupa Pura, dan wisata remaja
berupa monumen GWK dan tempat rekreasi Water Boom Park & Spa.
Perkembangan sektor pariwisata di Kabupaten Badung juga di pengaruhi oleh
keberadaan Bandara Ngurah Rai di Tuban, Kecamatan Kuta.
Berdasarkan tabel 3.84, capaian kinerja tahun 2013 terhadap sasaran
meningkatkan kualitas dan kuantitas obyek dan daya tarik wisata serta sarana
pariwisata yang nyaman dan aman mencapai angka rata-rata diatas 100 %. Untuk
lebih jelasnya capaian masing-masing indikator dapat dijelaskan sebagai berikut :
Inindikator rata-rata lama tinggal wisatawan tahun 2013 mentargetkan
sebesar 3,5 hari dan terealisasi 3,73 hari , sehingga capaian kinerja sudah mencapai
106,57 %, karena upaya-upaya yang dilakukan dalam pencapaian target adalah
melakukan pembinaan dan penertiban terhadap sektor-sektor yang menunjang
kegiatan kepariwisataan diantaranya pembinaan terhadap pengusaha sarana
pariwisata, Rekreasi dan Hiburan Umum serta Obyek dan Daya Tarik Wisata.
Upaya-upaya itu dilakukan dengan harapan para pengusaha dapat memberikan
232
PEMERINTAH KABUPATEN BADUNG
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Badung Tahun 2013
pelayanan yang baik dan mengembangkan produk-produk wisata yang menarik
sehingga dapat meningkatkan lama tinggal wisatawan.
Grafik 3.79
Capaian Indikator Rata-rata lama tinggal wisatawan Tahun 2011 – 2013 di
Kabupaten Badung
Apabila dilihat perkembangan capaian kinerja dari tahun 2011 sampai
dengan tahun 2013 terjadi penurunan di tahun 2012, hal ini disebabkan ketatnya
persaingan antar destinasi di Provinsi Bali, sedangkan tahun 2013 mengalami
kenaikan karena upaya-upaya yang telah dilakukan seperti tersebut diatas. Tahun
2013 Rata-rata lama tinggal wisatawan di Kabupaten Badung lebih tinggi
dibandingkan dengan Rata-rata lama tinggal wisatawan di Daerah Istimewa
Yoyakarta yaitu sebesar 1,96 hari.
Indikator jumlah kunjungan wisatawan ke obyek wisata melebihi dari
target yang ditetapkan yakni sebesar 1.138.250 orang dan realisai mencapai
1.265.092 orang sehingga capaian kinerja telah mencapai 111,10%. Tercapainya
capaian kinerja ini karena Pemerintah Kabupaten Badung terus berupaya melakukan
pembenahan terhadap sektor-sektor yang menunjang kegiatan kepariwisataan salah
satunya adalah terhadap obyek dan daya tarik wisata.
Berdasarkan Peraturan Bupati Badung Nomor 7 Tahun 2005, telah
ditetapkan 33 Obyek dan Daya Tarik Wisata, baik Obyek dan Daya Tarik Wisata
yang berbasis pada wisata alam, budaya dan buatan. Khususnya untuk wisata alam
dan budaya sebagian besar dikelola oleh Desa Adat, sebagai sumber pendapatan
2011 2012 2013
Target 3.5 3.5 3.5
Realisasi 3.58 3.43 3.73
3.25
3.3
3.35
3.4
3.45
3.5
3.55
3.6
3.65
3.7
3.75
3.8
Har
i
233
PEMERINTAH KABUPATEN BADUNG
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Badung Tahun 2013
yang potensial baik bagi masyarakat setempat maupun bagi daerah. Pemerintah
Kabupaten Badung telah menetapakan 4 Obyek dan Daya Tarik Wisata unggulan
yaitu Obyek Wisata Kawasan Luar Pura Uluwatu, Obyek Wisata Kawasan Luar
Pura Taman Ayun, Obyek Wisata Alas Pala Sangeh dan Obyek Wisata Air Terjun
Nungnung.
Grafik 3.80
Jumlah kunjungan wisatawan yang berkunjung ke obyek wisata
Tahun 2012 - 2013
Dari grafik 3.78 ,tahun 2013 obyek wisata Uluwatu, Taman Ayun, Sangeh
dan air terjun Nungnung mengalami peningkatan jumlah kunjungan wisatawan
dibandingkan tahun 2012
Berdasarkan lima prinsip dasar pembangunan Pemerintah Kabupaten
Badung yaitu : Pro Growth, Pro Jobs, Pro Poor, Pro Culture, dan Pro Enviroment
maka dilakukan program inovasi dalam pengembangan kepariwisataan di
Kabupaten Badung agar sejalan dengan prinsip tersebut, yang salah satunya melalui
program inovasi pengembangan pariwisata pedesaan ( Village Tourism ). Sasaran
yang ingin dicapai melalui pariwisata pedesaan ini adalah untuk semakin
mengoptimalkan manfaat dari kegiatan kepariwisataan bagi pembangunan
masyarakat dan wilayah pedesan. Sejalan dengan sasaran tersebut maka sejak tahun
2012 telah di lakukan kegiatan penataan 3 desa wisata dari 11 desa wisata yang
ditetapkan berdasarkan Peraturan bupati Badung No: 47 Tahun 2010. Sampai
dengan Tahun 2013 desa wisata yang telah ditata dan dikembangkan diantaranya :
desa wisata Sangeh, desa wisata Pangsan dan desa wisata Plaga.
-
100,000
200,000
300,000
400,000
500,000
600,000
700,000
800,000
900,000
Uluwatu Taman Ayun Sangeh Nungnung
2012
2013
234
PEMERINTAH KABUPATEN BADUNG
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Badung Tahun 2013
Berdasarkan perbandingan capaian kinerja setiap tahunnnya dari tahun
2011 sampai dengan tahun 2013 , jumlah kunjungan wisatawan ke obyek wisata di
kabupaten badung mengalami peningkatan seperti pada grafik sebagai berikut .
Grafik 3.81
Capaian Indikator Jumlah kunjungan wisatawan ke obyek wisata
Tahun 2011 – 2013 di Kabupaten Badung
Akumulasi capaian sasaran yang talah ditetapkan sampai dengan tahun 2012 dapat
dilihat seperti tabel 3.85:
Tabel. 3.85
Pencapaian Sasaran 40
Meningkatkan kualitas dan kuantitas obyek dan daya tarik wisata serta
sarana pariwisata yang nyaman dan amanTahun 2013 dibandingkan
Target RPJMD Tahun 2015
No. Indikator Sasaran Satuan Realisasi Akumulasi
s/d. Tahun 2013
Rencana sesuai
dengan RPJMD
Tahun 2015
Persentase
Capaian Kinerja
(%)
1 2 3 4 5 6
1 Rata-rata lama tinggal
wisatawan
Hari *
2 Jumlah kunjungan
wisatawan ke obyek wisata
Orang 2.925.055 5.002.380 58,47
2011 2012 2013
Target 493,050 1,084,050 1,138,250
Realisasi 519,000 1,140,963 1,265,092
-
200,000
400,000
600,000
800,000
1,000,000
1,200,000
1,400,000
Ora
ng
235
PEMERINTAH KABUPATEN BADUNG
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Badung Tahun 2013
Berdasarkan tabel 3.85, realisasi akumulasi sampai dengan tahun 2013
dibandingkan dengan rencana akhir tahun RPJMD pada tahun 2015 menunjukkan
angka yang positif dengan rata-rata perkembangan 58,47 %, capaian kinerja ini
merupakan capaian kinerja pada tahun ke -3 Renstra. *Sedangkan untuk indikator
kinerja rata-rata lama tinggal tidak dapat diakumulasikan karena bukan merupakan
jumlah melainkan sudah nilai rata-rata. Untuk mencapai target yang ditentukan,
direncanakan pada tahun ke -5 akan mampu mencapai angka 100 %.
Tabel 3.86
Analisis Capaian Sasaran 41
Meningkatkan kunjungan wisatawan
No. Indikator Sasaran Satuan
Capaian
Kinerja
Tahun
2011
Tahun 2012 Capaian
Kinerja
Tahun 2012
Tahun 2013 Capaian
Kinerja
Tahun
2013
Target Realisasi Target Realisasi
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 Jumlah kunjungan
wisatawan manca
Negara ke kabupaen
Badung
orang 102 % 2.850.000 2.902.125 107,4% 3.000.000 3.148.394 110,4
2 Rata-rata tingkat
hunian kamar
% 112,22 % 56 57,09 101,95 % 56 61,46 109,75
Sektor pariwisata merupakan sektor andalan dan menjadi lokomotif bagi
pembangunan ekonomi di Kabupaten Badung. Dalam rangka mengembangkan dan
meningkatkan citra kepariwisataan, pembangunan sektor kepariwisataan di
Kabupaten Badung selalu memperhatikan pelestarian budaya dan lingkungan
hidup. Sektor pariwisata merupakan bisnis yang paling rentan terhadap perubahan
kondisi sosial, ekonomi, politik dan keamanan yang sifatnya tidak saja lokal,
regional bahkan sudah mengglobal yang menyebabkan kunjungan wisatawan
bervariasi .
Sasaran 41
Meningkatkan kunjungan wisatawan
236
PEMERINTAH KABUPATEN BADUNG
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Badung Tahun 2013
Sasaran meningkatnya kunjungan wisatawan terdiri atas indikator jumlah
kunjungan wisatawan mancanegara ke kabupaten badung dan rata-rata tingkat
hunian kamar secara terinci dapat dijelaskan sebagai berikut :
Indikator jumlah kunjungan wisatawan mancanegara ke kabupaten
badung tahun 2013, terealisasi sebesar 3.148.394 orang lebih tinggi dari target
yang ditetapkan sebesar 2.850.000 orang dan capaian indikator kinerja tahun 2013
mencapai 107,4%. Jumlah kunjungan wisatawan tahun 2012 adalah sebesar
2.902.125 orang. Dibandingkan jumlah kunjungan wisatawan tahun 2012 dengan
jumlah wisatawan di tahun 2013 terjadi peningkatan sebesar 8,48% . Peningkatan
jumlah kunjungan wisatawan didukung oleh pengembangan promosi pariwisata
disamping terus diupayakan pengembangan obyek dan daya tarik wisata alternative
yang menjadi trend wisatawan antara lain: ekowisata, agrowisata, desa wisata dan
wisata MICE (Meeting Insentive Conference Education). Peningkatan jumlah
kunjungan wisatawan berpengaruh terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah.
Tahun 2013 PAD Kabupaten Badung sejumlah Rp. 2.954.431.981.820,60 dimana
sektor pariwisata memberikan kontribusi sejumlah Rp. 1.397.141.472.614,06
(47,28 %). Trend perkembangan jumlah kunjungan wisatawan mancanegara ke
Kabupaten Badung dapat dilhat seperti grafik sebagai berikut .
Grafik 3.82
Capaian Kinerja Jumlah kunjungan wisatawan manca Negara ke
kabupaen Badung Tahun 2011 – 2013 di Kabupaten Badung
2011 2012 2013
Target 2,700,000 2,850,000 3,000,000
Realisasi 2,756,579 2,949,332 3,148,394
2,400,000
2,500,000
2,600,000
2,700,000
2,800,000
2,900,000
3,000,000
3,100,000
3,200,000
ora
ng
237
PEMERINTAH KABUPATEN BADUNG
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Badung Tahun 2013
Indikator rata-rata tingkat hunian kamar telah mencapai target yaitu 61,46
% atau 109,75 % dari target yang ditetapkan. Upaya yang dilakukan untuk
pencapaian tersebut sama dengan upaya yang dilakukan terhadap pencapaian
indikator jumlah kunjungan wisatawan, karena jumlah wisatawan yang berkunjung
berdampak terhadap rata-rata tingkat hunian kamar. Dibandingkan dengan realisai
tahun 2011 sampai dengan tahun 2013 mengalami peningkatan 5,4% di tahun
2012 dan meningkat kembali sebesar 3% di tahun 2013 seperti pada grafik berikut .
Grafik 3.83
Capaian Indikator Rata-rata tingkat hunian kamar
Tahun 2011 – 2013 di Kabupaten Badung
Realisasi akumulasi capaian sasaran yang talah ditetapkan sampai dengan
tahun 2013 dan rencana sesuai dengan RPJMD dapat pada tabel di bawah ini :
Tabel. 3.87
Pencapaian Sasaran 41 Meningkatkan kunjungan wisatawan
Tahun 2013 dibandingkan Target RPJMD Tahun 2015
No. Indikator Sasaran Satuan
Realisasi
Akumulasi s/d.
Tahun 2013
Rencana sesuai
dengan RPJMD
Tahun 2015
Persentase
Capaian Kinerja
(%)
1 2 3 4 5 6
1 Jumlah kunjungan
wisatawan
Orang 8.807.098 15.000.000 58,70
2 Rata-rata tingkat
hunian kamar
% 56* 61,46 109,75
2011 2012 2013
Target 56 56 56
Realisasi 63 57 61
50
52
54
56
58
60
62
64
Pe
rse
nta
se
238
PEMERINTAH KABUPATEN BADUNG
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Badung Tahun 2013
Realisasi akumulasi sampai dengan tahun 2013 dibandingkan dengan
rencana akhir tahun RPJMD pada tahun 2015 menunjukkan angka yang positif
dengan rata-rata perkembangan 58,70 %. Capaian kinerja ini merupakan capaian
kinerja pada tahun ke -3 RPJMD. *Sedangkan untuk indikator kinerja rata-rata
lama tinggal tidak dapat diakumulasi karena bukan merupakan jumlah melainkan
nilai rata-rata. Untuk mencapai target yang ditentukan, direncanakan pada tahun
kelima mampu mencapai angka 100 % .
Tabel 3.88
Analisis Capaian Sasaran 42
Terwujudnya prasarana dasar pemukiman yang berkondisi baik
No. Indikator Sasaran Satuan
Capaian
Kinerja
Tahun
2011
Tahun 2012 Capaian
Kinerja
Tahun
2012
Tahun 2013 Capaian
Kinerja
Tahun 2013
Target Realisasi Target Realisasi
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 INDIKATOR LAMA Persentase pemukiman yang sudah memiliki air bersih, Peningkatan jalan Lingkungan, sanitasi (DSDP) a. Persentase Jalan
lingkungan yang ditata
b. Persentase tersedanya air bersih
c. Persentase sanitasi yang dibangun
INDIKATOR BARU Persentase prasarana dasar permukiman dengan kondisi baik
%
%
48,96
197,14
35
31,34
26,95
48,38
77
154,39
43,30
47.56
35,78
65,92
71,55
138,61
Sasaran terwujudnya prasarana dasar pemukiman yang berkondisi baik
awalnya didukung oleh indikator persentase pemukiman yang sudah memiliki air
bersih, Peningkatan jalan Lingkungan, sanitasi (DSDP) mencakup: Persentase Jalan
Sasaran 42
Terwujudnya prasarana dasar pemukiman yang berkondisi baik
239
PEMERINTAH KABUPATEN BADUNG
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Badung Tahun 2013
lingkungan yang ditata, Persentase tersedianya air bersih, dan Persentase sanitasi
yang dibangun kemudian diadakan penyesuaian agar lebih terukur menjadi
indikator baru yaitu Persentase prasarana dasar permukiman dengan kondisi baik.
Pengukuran terhadap persentase prasarana dasar permukiman dengan
kondisi baik secara fisik dilaksanakan terhadap 3 aspek pengukuran yaitu Jalan
Lingkungan dengan kondisi baik, penyediaan jaringan Air bersih dalam kondisi
baik dan penyediaan sanitasi dengan kondisi baik.
Pencapaian indikator di atas dapat diuraikan sebagai berikut:
1. Jalan Lingkungan dengan kondisi baik
Jalan Lingkungan yang dimaksud adalah jalan-jalan di wilayah permukiman di
luar jalan Kabupaten Badung yang merupakan usulan prioritas dari masyarakat
dan telah melalui kajian teknis dan mekanisme penganggaran sesuai prioritas
pembangunan daerah dan tercantum dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran.
Ruas-ruas jalan sebagian besar dengan lapis perkerasan paving dengan lebar
jalan bervariasi antara 2,00 – 3,00 M.
Kondisi awal jalan lingkungan di Kabupaten Badung dengan kondisi baik pada
tahun 2010 sepanjang 924.663,25 M’ sedangkan target jalan lingkungan yang
akan ditangani sampai akhir RPJMD 2015 yaitu 1.248.743,35 M’.
2. Penyediaan Air Bersih dengan kondisi baik
Pengukuran dilaksanakan atas pemasangan jaringan air bersih di Kabupaten
Badung. Kondisi awal Panjang Jaringan yang terpasang pada tahun 2010 adalah
4000,20 M. Target akhir RPJMD pada tahun 2015 adalah panjang jaringan air
bersih terpasang 52.000,00 M.
3. Penyediaan Sanitasi dengan kondisi baik
Pengukuran dilaksanakan pada penyediaan sistem penanganan limbah secara
komunal yang pada periode RPJMD 2010-2015 dipusatkan di kecamatan Kuta
dan Legian. Kondisi awal pada tahun 2010 telah tersambung 600 SR. Target
240
PEMERINTAH KABUPATEN BADUNG
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Badung Tahun 2013
akhir RPJMD pada th 2015 adalah pemasangan 3600 (SR) Sambungan Rumah
Jaringan Air Limbah.
Indikator persentase prasarana dasar permukiman dengan kondisi baik pada
Tahun 2013 ditargetkan sebesar 47,56% dan telah terealisasi sebesar 65,92%.
Persentase capaian kinerjanya sebesar 138,61%. Hal ini karena adanya penanganan
dan penyediaan prasarana dasar permukiman yaitu dengan melaksanakan
peningkatan jalan lingkungan permukiman yang ditangani sampai pada tingkat
desa, pelaksanaan pemasangan pipa dan reservoir pada penyediaan air bersih
sampai pada kran-kran air minum di pedesaan serta melaksanakan sinergi dengan
Pemerintah Pusat dan Provinsi dalam pemasangan sistem air limbah terpusat.
Grafik 3.84
Capaian Indikator Persentase prasarana dasar permukiman dengan kondisi
baik Tahun 2011 – 2013 di Kabupaten Badung
Realisasi akumulasi capaian sasaran yang talah ditetapkan sampai dengan
tahun 2012 dan rencana sesuai dengan RPJMD dapat dilihat spt tabel di bawah ini
2011 2012 2013
Target 13.34 31.34 47.56
Realisasi 15.06 48.38 65.92
0.00
10.00
20.00
30.00
40.00
50.00
60.00
70.00
pe
rse
nta
se
241
PEMERINTAH KABUPATEN BADUNG
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Badung Tahun 2013
Tabel. 3.89
Pencapaian Indikator Persentase prasarana dasar permukimsn dengan
kondisi baik Tahun 2013 dibandingkan Target RPJMD Tahun 2015
No. Indikator Sasaran Satuan
Realisasi
Akumulasi
s/d. Tahun
2013
Rencana
sesuai
dengan
RPJMD
Tahun 2015
Persentase
Capaian
Kinerja
(%)
1 2 3 4 5 6
1 INDIKATOR LAMA
Persentase pemukiman yang sudah memiliki air bersih, Peningkatan jalan Lingkungan, sanitasi (DSDP) a. Persentase Jalan
lingkungan yang ditata
b. Persentase tersedanya air bersih
c. Persentase sanitasi yang dibangun
INDIKATOR BARU Persentase prasarana dasar permukimsn dengan kondisi baik
%
%
43,97
65,92
50,00
80.00
54,97
82,40
Berdasarkan tabel 3.89, realisasi akumulasi sampai dengan tahun 2013
dibandingkan dengan rencana akhir tahun RPJMD pada tahun 2015 menunjukkan
angka yang positif merupakan capaian kinerja tahun ke 3 (tiga), direncanakan pada
tahun ke -5 mampu mencapai target prasarana dasar permukiman dengan kondisi
baik sebesar 80,00 %.
242
PEMERINTAH KABUPATEN BADUNG
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Badung Tahun 2013
Tabel 3.90
Analisis Capaian Sasaran 43
Terwujudnya peletasrian dan kwalitas lingkungan hidup
No
. Indikator Sasaran Satuan
Capaia
n
Kinerja
Tahun
2011
Tahun 2012 Capaian
Kinerja
Tahun
2012
Tahun 2013 Capaian
Kinerja
Tahun 2013
Target Realisa
si
Target Realisasi
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 Standar baku
mutu kualitas air
dan kualitas
udara :
- NO2
-COD air sunga
i
-BOD air sungai
-BOD air laut
Ug/m3
mg/lt
mg/lt
mg/lt
163,75
100
105
125,1
400
50
6
10
145
50
4,77
7,48
163,75
100
120,5
125,2
400
50
6
10
80 (22,604
– 186,784)
40 (20,48 –
48,916)
40 (3,87 –
3,596)
40 (6,53 –
9,585)
100
100
100
100
2 Jumlah
pengusaha yang
menggunakan
pengolahan
limbah
Perusa
haan
150 35 40 114,29% 80 110 137.5
Pemerintah Kabupaten selalu berupaya menjaga pelestarian dan kwalitas
lingkungan hidup di tempuh melalui kebijakan mendorong dan meningkatkan
pengelolaan lingkungan dengan melaksanakan program seperti :
1. Pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan.
2. Program rehabilitasi dan pemulihan cadangan sumber daya alam.
3. Program peningkatan kwalitas dan akses informasi sumber daya
alam dan lingkungan hidup serta,
Sasaran 43
Terwujudnya peletasrian dan kualitas lingkungan hidup
243
PEMERINTAH KABUPATEN BADUNG
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Badung Tahun 2013
4. Program pembinaan dan pengelolaan lingkungan hidup.
Pada sasaran terwujudnya pelestarian dan kwalitas lingkungan hidup di
dukung oleh 2 (dua) indikator yaitu indikator standar baku mutu kualitas air dan
standar baku mutu udara serta indikator jumlah pengusaha yang menggunakan
pengolahan limbah secara terinci capaian kinerja pada masing – masing indikator
dapat dijelaskan sebagai berikut :
Indikator terwujudnya pelestarian dan kualitas lingkungan hidup tahun
2013 secara terperinci dapat dijelaskan sebagai berikut:
1. Kualitas Udara (NO2)
NO2 (Gas Natrium Dioksida / Nitrit) merupakan senyawa yang berbahaya
apabila konsetrasinya tinggi di udara yang mempengaruhi kualitas udara
dilingkungan sekitar . Dari pemantauan pada tahun 2013, hasil pemeriksaan NO2
sampel udara di Kabupaten Badung adalah 71,26 ug/m3 masih dibawah baku mutu
yang ditetapkan yaitu 400 ug/m3.
. Ini berarti kualitas udara masih dalam katagori
baik. Dibandingkan dengan kualitas udara tahun 2012 sebesar 145 ug/m3, terjadi
peningkatan kualitas udara. Hal ini disebabkan oleh kesadaran masyarakat untuk
melestarikan lingkungan dengan menanam perindang baik di tempat umum seperti
sekolah, pasar, perkantoran dan perindang yang ada di telajakan.
Capaian pemeriksaan dengan indikator NO2 tahun 2011 samapai 2013
menunjukan bahwa terjadi peningkatan kualitas udara seperti grafik berikut :
Grafik 3.85
Kualitas udara (NO2) di Kabupaten Badung Tahun 2011 s/d 2013
2011 2012 2013
Target RPJMD 400 400 400
Capaian 145 145 71.26
0
50
100
150
200
250
300
350
400
450
%
244
PEMERINTAH KABUPATEN BADUNG
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Badung Tahun 2013
Upaya yang dilakukan untuk mencapai peningkatan kualitas udara antara
lain:
1. Sosialisai terhadap perusahaan yang berwawasan lingkungan.
2. Pembinaan Desa Sadar Lingkungan.
3. Pemeriksaan Kualitas Udara
2. COD Air Sungai
COD adalah Kebutuhan Oksigen Kimiawi, merupakan jumlah oksigen
yang dibutuhkan untuk mengoksidasi seluruh bahan kimia dalam air. Dari
pemantauan pada tahun 2013, hasil pemeriksaan COD air sungai hasilnya 89,65
mg/ltr melebihi baku mutu yang ditetapkan yaitu 50 mg/ltr. Ini berarti terjadi
pencemaran air sungai, dimana kualitas air sungai menurun dibanding tahun 2012.
Dibandingkan dengan DKI Jakarta, pencemaran air di Kabupaten Badung
berkondisi lebih baik. Hal ini dapat disebabkan oleh: meningkatnya jumlah
penduduk yang mengakibatkan peningkatan produksi limbah ke sungai dan adanya
peningkatan aktivitas usaha perekonomian yang menghasilkan limbah didaerah
hulu. Capaian pemeriksaan dengan indikator COD tahun 2011 sampai 2013
menunjukan bahwa terjadi penurunan kualitas Air Sungai seperti grafik berikut :
Grafik 3.86
Kualitas Air Sungai (COD) di Kabupaten Badung Tahun 2011 s/d 2013
2011 2012 2013
Target RPJMD 50 50 50
Capaian 50 50 89.65
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
mg/
ltr
245
PEMERINTAH KABUPATEN BADUNG
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Badung Tahun 2013
Upaya yang dilakukan untuk mencapai peningkatan kualitas Air Sungai
adalah :
1. Sosialisai terhadap perusahaan yang berwawasan lingkungan.
2. Pembinaan Desa Sadar Lingkungan.
3. Pemeriksaan Kualitas Air Sungai.
4. Melaksanakan Koordinasi di Daerah Hulu.
3. BOD Air Sungai
BOD adalah Kebutuhan Oksigen Biokimia, merupakan ukuran
banyaknya oksigen yang diperlukan oleh jasad pengurai untuk merombak bahan
organik yang ada dalam perairan dalam volume air tertetu. Pada tahun 2013, hasil
pemeriksaan BOD air sungai sebesar 20,59 mg/ltr melebihi baku mutu yang
ditetapkan sebesar 6 mg/ltr. Ini berarti terjadi pencemaran air sungai dan penurunan
kualitas air sungai dibanding tahun 2012.
Dibandingkan dengan DKI Jakarta dengan hasil pemeriksaan BOD
sebesar 30 mg/ltr, kondisi BOD air sungai di Kabupaten Badung lebih baik.
Penurunan kualitas air sungai ini dapat disebabkan oleh: meningkatnya jumlah
penduduk. Capaian pemeriksaan dengan indikator BOD tahun 2011 sampai 2013
menunjukan bahwa terjadi penurunan kualitas Air Sungai seperti grafik berikut :
Grafik 3.87
Kualitas Air Sungai (BOD) di Kabupaten Badung Tahun 2011 s/d 2013
2011 2012 2013
Target RPJMD 6 6 6
Capaian 5.77 4.77 20.59
0
5
10
15
20
25
mg/
ltr
246
PEMERINTAH KABUPATEN BADUNG
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Badung Tahun 2013
Upaya yang dilakukan untuk mencapai peningkatan kualitas udara
adalah;
1. Sosialisai terhadap perusahaan yang berwawasan lingkungan.
2. Pembinaan Desa Sadar Lingkungan.
3. Pemeriksaan Kualitas Air Sungai.
4. Berkoordinasi dengan aparat di Daerah Hulu Sungai.
4. BOD Air Laut
Hasil pemeriksaan BOD air laut Tahun 2013 sebesar 9,88 mg/ltr masih
dibawah baku mutu yang ditetapkan yaitu 10 mg/ltr. Dibandingkan dengan hasil
tahun 2012 terjadi penurunan kualitas tetapi masih dibawah baku mutu yang
ditetapkan, ini disebabkan wilayah laut di Kabupaten Badung sering mendapat
kiriman sampah dan limbah.
Capaian pemeriksaan dengan indikator BOD tahun 2011 sampai 2013
menunjukan bahwa terjadi penurunan kualitas Air Laut, namun masih dibawah
baku mutu yang ditetapkan seperti grafik berikut :
Grafik 3.88
Kualitas Air Laut (BOD) di Kabupaten Badung Tahun 2011 s/d 2013
2011 2012 2013
Target RPJMD 10 10 10
Capaian 7.49 7.48 9.88
0
2
4
6
8
10
12
mg/
ltr
247
PEMERINTAH KABUPATEN BADUNG
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Badung Tahun 2013
Berdasarkan tabel 3.90, tahun 2013 pencapaian sasaran terwujudnya
pelestarian dan lingkngan hidup pada masing-masing indikator capaian kinerja
telah tercapai sesuai dengan target yang telah ditetapkan. Dibandingkan dengan
capaian kinerja tahun 2011, kualitas air dan udara di Kabupaten Badung telah
mengalami peningkata. Tercapainya capaian kinerja tersebut karena terus berupaya
mengendalikan dan melaksanakan pengawasan terhadap lingkungan di perairan
baik di laut sungai maupun udara melalui pembinaan pengawasan, pengendalian,
dan penyuluhan di bidang lingkungan untuk mewujudkan fungsi lingkungan yang
bersih lestari dan berkelanjutan.
Indikator jumlah perusahaan yang menggunakan pengolahan limbah,
bahwa dari 450 perusahaan yang ada di Kab Badung diwajibkan untuk memiliki
pengolahan limbah. Namun biaya untuk membangun sarana pengelolaan limbah
cukup besar maka perusahaan yang memiliki pengolahan limbah ditargetkan
sebanyak 210 perusahaan (46,67%) sampai akhir RPJMD tahun 2015. Realisasi
akumulasi capaian sasaran yang talah ditetapkan sampai dengan tahun 2013 dan
rencana sesuai dengan RPJMD dapat dilihat seperti tabel di bawah ini :
Tabel. 3.91
Pencapaian Sasaran 43 Terwujudnya peletasrian dan kwalitas lingkungan
hidup Tahun 2013 dibandingkan Target RPJMD Tahun 2015
No. Indikator Sasaran Satuan
Realisasi
Akumulasi s/d.
Tahun 2013
Rencana sesuai
dengan RPJMD
Tahun 2015
Persentase
Capaian
Kinerja
(%)
1 2 3 4 5 6
1 Standar baku mutu kualitas
air dan kualitas udara :
- NO2
-COD air sungai
-BOD air sungai
-BOD air laut
Ug/m3
mg/lt
mg/lt
mg/lt
145
50
4,77
7,48
400
50
6
10
163,75
100
120,5
125,2
2 Jumlah pengusaha yang
menggunakan pengolahan
limbah
Perusahaan 110 210 52,38 %
248
PEMERINTAH KABUPATEN BADUNG
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Badung Tahun 2013
Berdasarkan tabel 3.91, realisasi akumulasi sampai tahun 2013 sebanyak
110 perusahan atau 52,38% dari jumlah perusahaan yang ditargetkan sampai tahun
2015. Hasil capaian 110 perusahaan ini sudah melampaui target yang ditetapkan
tahun 2013 sebesar 80 perusahaan. Dilihat dari capaian kinerja, hal ini sudah
melampaui target kinerja sebesar 137,5%. Data selengkapnya secara time series
dapat dilihat pada grafik dibawah ini.
Grafik 3.89
Perusahan yang menggunakan Pengelolaan Limbah
dari tahun 2011 sampai dengan tahun 2013
Hasil capaian sasaran strategis standar baku mutu kualitas air dan kualitas
udara yang diukur dengan parameter NO2, COD dan BOD air sungai serta BOD air
laut menunjukkan bahwa kualitas udara, air sungai dan air laut memenuhi syarat
baku mutu yang telah ditetapkan. Sedangkan jumlah pengusaha yang
menggunakan pengolahan limbah/STP sampai tahun 2013 sebanyak 110
perusahaan dari target yang ditetapkan sampai 2015 sebanyak 210 perusahaan.
Capaian ini telah sesuai dengan pentahapan target yang ditetapkan sampai akhir
RPJMD.
0
50
100
150
200
250
2011 2012 2013 2014 2015
Target RPJM
Realisasi
249
PEMERINTAH KABUPATEN BADUNG
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Badung Tahun 2013
Tabel 3.92
Analisis Capaian Sasaran 44
Tertanganinya pengelolaan sampah di Kabupaten Badung
No. Indikator Sasaran Satuan
Capaian
Kinerja
Tahun
2011
Tahun 2012 Capaian
Kinerja
Tahun
2012
Tahun 2013 Capaian
Kinerja
Tahun 2013
Target Realisasi Target Realisasi
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 Volume sampah yang
terangkut
Ton 96,% 60,28 58,20 97% 79.24 60.1 75,85%
2 Cakupan wilayah yang
tertangani pengelolaan
kebersihan
Km 95% 306,13 253,20 83% 353.95 272.40 76,96%
Aktivitas yang
dilakukan untuk
meningkatkan pertumbuhan
ekonomi akan berpengaruh
terhadap meningkatnya
volume sampah. Apabila
masalah ini tidak dilakukan
penanganan, diprediksi dapat
mengakibatkan terjadinya
pencemaran lingkungan yang cukup signifikan di seluruh wilayah, baik secara
langsung maupun tidak langsung.
Untuk mewujudkan kota bersih dan hijau, telah dicananagkan berbagai
program yang pada dasarnya bertujuan untuk mendorong dan meningkatkan
kapasitas masyarakat dalam pengelolaan sampah. Pengelolaan sampah pada
dasarnya bertujuan untuk mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan dengan
jalan melakukan pengelolaan sehingga berkurang volumenya. Pengelolaan sampah
meliputi elemen penyimpanan di tempat-tempat penghasil sampah, pengumpulan
Sasaran 44
Tertanganinya pengelolaan sampah di Kabupaten Badung
250
PEMERINTAH KABUPATEN BADUNG
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Badung Tahun 2013
sampah di tempat pembuangan sementara dan depo-depo sampah, pengangkutan
sampah ke tempat-tempat pembuangan akhir, pemanfaatan kembali atau daur
ulang, dan pengolahan/pemusnahan. Keterlibatan masyarakat diperlukan untuk
melakukan pengelolaan sampah sehingga pada gilirannya sampah dapat diolah
secara mandiri dan menjadi sumberdaya.
Produksi sampah di Kabupaten Badung tahun 2013 mencapai 203
ton/hari, diangkut ke TPA sebesar 78,5% ( 159,5 ton/hari) sedangkan sisanya
diolah sebesar 21,5% ( 43,7 Ton ). Mengacu dari jumlah penduduk di tahun 2013
sebanyak 406.374 jiwa yang disesuaikan dengan laju pertumbuhan sebesar 1,12 %
per tahun. Namun demikian Pemerintah Kabupaten Badung tetap berupaya untuk
mengurangi sampah dilakukan dengan berbagai cara antara lain :
I. Dibuang ke tempat pembuangan akhir ( TPA ) Suwung rata-rata sebesar 78,5%
(159,5 ton), yaitu dari wilayah Kecamatan
a. Kuta Selatan
Dkp :4,5 ton dan Swasta : 11,4 ton,
b. Kuta
DKP : 46,4 ton dan Swasta : 40,1 ton,
c. Kuta Utara
DKP : 2,8 ton dan Swasta : 33 ton,
d. Mengwi
DKP : 9,2 ton dan Swasta :9,2 ton dan
e. Abiansemal-Petang
DKP : 0 dan Swasta : 2,8 ton
II. Diolah sebesar 21,5 % ( 43,7 Ton ) dengan rincian :
a. Incenerator rata-rata sebesar : 1,6 ton
b. Gelatik rata-rata sebesar : 0,107 ton
c. TPST 3R rata-rata sebesar : 36,7 ton
d. Bank Sampah rata-rata sebesar : 2,2 ton
e. TPS berskala Rumah Tangga : 3,1 ton
Berdasarkan tabel 3.92, sasaran tertanganinya pengelolaan sampah di
didukung oleh 2 (dua) indikator yaitu indikator volume sampah yang terangkut ke
251
PEMERINTAH KABUPATEN BADUNG
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Badung Tahun 2013
TPA dan indikator cakupan wilayah yang tertangani pengelolaan kebersihan secara
terinci dapat dijelaskan sebagi berikut :
Indikator volume sampah yang terangkut ke TPA
Tahun 2013, sampah yang dibuang ke TPA sebanyak 79.24 ton/hari dan
realisasi 60,10 ton/hari dengan capaian kinerja sebesar 75,85 % . Tidak tercapainya
kinerja ini karena kurang optimalnya penggunaan sarana pengangkutan. Upaya-
upaya yang dilakukan untuk meningkatkan indikator volume sampah yang
terangkut ke TPA yaitu menambah jumlah sarana pengangkutan yang dimiliki,
meningkatkan ritasi pengangkutan dengan menambah dukungan biaya operasional
dalam rangka peningkatan jumlah sampah yang diangku ke TPA.
Grafik 3.90
Capaian Indikator Volume sampah yang terangkut
Tahun 2011 – 2013 di Kabupaten Badung
Apabila dibandingkan capaian kinerja dari tahun 2011 sampai dengan
tahun 2013. Realisasi Tahun 2011 volume sampah yang terangkut ke TPA
sebanyak 12,5 ton/hari. Dibandingkan dengan realisasi Tahun 2012 mengalami
peningkatan volume sampah yang terangkut ke TPA sebanyak 1,9 ton/hari telah
mengalami peningkatan kinerja, Realisasi indikator volume sampah yang terangkut
ke TPA selama tahun berjalan dimana untuk tahun 2011 volume sampah yang
2011 2012 2013
Target 49.68 60.28 79.24
Realisasi 47.60 58.20 60.10
0.00
10.00
20.00
30.00
40.00
50.00
60.00
70.00
80.00
90.00
Ton
252
PEMERINTAH KABUPATEN BADUNG
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Badung Tahun 2013
terangkut ke TPA 47,60 ton menjadi 58,20 ton, tahun 2012 dan tahun 2013 juga
mengalami peningkatan kinerja volume sampah yang terangkut ke TPA sebanyak
60.10 ton.
indikator cakupan wilayah yang tertangani pengelolaan kebersihan
Indikator cakupan wilayah yang tertangani pengelolaan kebersihan
realisasi adalah 272,40 km dari target sebesar 353,95 km sehingga capaian kinerja
baru mencapai 76,96%. Tidak tercapainya capaian kinerja ini karena masih
kurangnya tenaga penyapuan lapangan. Berdasarkan data, Kabupaten Badung
hanya memiliki 454 orang tenaga penyapuan dari target pelayanan yang seharusnya
memiliki 510 orang tenaga lapangan.
Grafik 3.91
Capaian Indikator Cakupan wilayah yang tertangani pengelolaan kebersihan
Tahun 2011 – 2013 di Kabupaten Badung
Dibandingkan capaian kinerja tahun 2011 sampai tahun 2013 mengalami
peningkatan untuk cakupan wilayah yang tertangani pengelolaan kebersihan seluas
26.4 km dan bila dibandingkan realisasi dengan Tahun 2012 sudah mengalami
peningkatan seluas 19.2 km.
Realisasi cakupan wilayah yang tertangani pengelolaan kebersihan selama
tahun berjalan sebagai berikut tahun 2011 sebesar 246 km menjadi 253 km pada
2011 2012 2013
Target 258.30 306.13 353.95
Realisasi 246.00 253.20 272.40
0.00
50.00
100.00
150.00
200.00
250.00
300.00
350.00
400.00
Kilo
me
ter
253
PEMERINTAH KABUPATEN BADUNG
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Badung Tahun 2013
tahun 2012 dan Tahun 2013 juga mengalami peningkatan kinerja menjadi 272.40
km.
Realisasi akumulasi capaian sasaran yang talah ditetapkan sampai dengan
tahun 2013 dan rencana sesuai dengan RPJMD dapat dilihat seperti tabel di bawah
ini :
Tabel. 3.93
Pencapaian Sasaran 43Terwujudnya peletasrian dan kwalitas lingkungan
hidup Tahun 2013 dibandingkan Target RPJMD Tahun 2015
No. Indikator Sasaran Satuan
Realisasi
Akumulasi
s/d. Tahun
2013
Rencana
sesuai
dengan
RPJMD
Tahun 2015
Persentase
Capaian
Kinerja
(%)
1 2 3 4 5 6
1 Volume sampah yang
terangkut
Ton 60.10 166.25 36%
2 Cakupan wilayah yang
tertangani pengelolaan
kebersihan
Km 272.40 449.60 61%
Pencapaian indikator sasaran tertanganinya pengelolaan sampah di
Kabupaten Badung sampai tahun 2013 dibandingkan target akhir RPJMD tahun
2015 menunjukkan bahwa capaian indikator volume sampah yang terangkut
sebesar 60.10 ton dari target yang ditetapkan sebesar 166.25 ton, ini berarti
capaian kinerja sampai tahun 2013 sebesar 36% dan pencapaian indikator cakupan
wilayah yang tertangani pengelolaan kebersihan sampai tahun 2013 sebesar 272.40
km dari target yang ditetapkan akhir 2015 sebesar 449,60 km, ini berarti capaian
kinerjanya sebesar 61%
3.3. Akuntabilitas Keuangan.
Kebijakan umum pengelolaan keuangan daerah didasari atas komitmen
bahwa anggaran yang disediakan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat
Kabupaten Badung. Oleh karena itu kebijakan pengelolaan keuangan daerah dalam
konteks memantapkan otonomi daerah desentralisasi fiskal yang menganut prinsip
254
PEMERINTAH KABUPATEN BADUNG
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Badung Tahun 2013
“ Money Follows Function “ yaitu pengelolaan keuangan daerah disesuaikan
dengan alokasi dan fungsinya dengan dukungan pendanaan melalui penyerahan
sumber-sumber pendapatan daerah khususnya pendapatan asli daerah dan alokasi
dana dari Pemerintah pusat, Pemerintah Propinsi, dan Pemerintah daerah lainnya.
Sehubungan dengan hal tersebut diatas ada tiga kebijakan yang diimplementasikan
yaitu : (1) pengelolaan pendapatan daerah, (2) pengelolaan belanja dan (3)
pengelolaan pembiayaan daerah.
Kebijakan umum pengelolaan pendapatan daerah diarahkan pada:
1. Peningkatan Pendapatan Asli daerah.
Penerapan kebijakan otonomi daerah secara luas dan bertanggung jawab
membuat pelaksanaan pembangunan di daerah sangat ditentukan oleh
kemampuan daerah masing-masing dalam mengusahakan pembiayaan
pembangunannya. Potensi yang dimiliki daerah sebagai komponen PAD
merupakan sumber keuangan yang sangat diharapkan daerah untuk
membiayai pembangunannya.
Kabupaten Badung yang sumber PAD-nya sebagian besar dari sektor
pariwisata selama lima tahun terakhir cenderung mengalami fluktuatif.
Naik turunnya PAD Kabupaten Badung ini berbanding lurus dengan
perkembangan kepariwisataan di Bali. Di sisi lain dengan melihat potensi
yang cukup besar dari PAD Badung terutama dari komponen pajak hotel
dan restoran, Pemerintah Kabupaten Badung memberikan sumbangan
kepada 6 (enam) Kabupaten lainnya di Bali dengan menyisihkan 22 %
dari PAD Badung sesuai Keputusan Gubernur Bali No. 286/01-
F/HK/2009 tentang Relokasi Hasil Penerimaan Pajak Hotel dan restoran
Kabupaten Badung dan Kota Denpasar kepada Provinsi Bali yang
besarnya 15% - 22%. Keputusan ini dimaksudkan untuk mendorong
pemerataan pembangunan khususnya pembangunan sarana dan
prasarana.
2. Peningkatan Dana Perimbangan
Dana yang berasal dari DAU perlu dikelola dengan sebaik-baiknya,
meskipun relatif sulit untuk memperkirakan jumlah realisasinya karena
tergantung pada pemerintah pusat. Bagi hasil pajak propinsi dan pusat
255
PEMERINTAH KABUPATEN BADUNG
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Badung Tahun 2013
dapat diupayakan melalui intensifikasi dan ekstensifikasi. Pendapatan
bagi hasil sangat terkait dengan aktifitas perekonomian daerah. Dengan
semakin meningkatnya aktivitas ekonomi akan berkorelasi dengan
naiknya pendapatan yang berasal dari bagi hasil. Pemerintah Daerah
harus mendorong meningkatnya aktivitas perekonomian.
3. Peningkatan Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah.
Salah satu sumber pendapatan daerah yang sah adalah Lain-lain
Pendapatan Daerah Yang Sah meliputi : dana hibah, dana darurat, dana
bagi hasil pajak propinsi dan pemerintah daerah lainnya. Langkah-
langkah untuk peningkatan lain-lain pendapatan daerah yang sah dapat
dilakukan dengan menetapkan APBD tepat waktu dan memperkecil
SILPA sehingga dapat memperoleh Dana Insentif daerah.
4. Pengelolaan Belanja Daerah.
Belanja daerah merupakan perwujudan dari kebijakan penyelenggaraan
pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan yang berbentuk kuantitatif.
Dari besaran dan kebijakan yang berkesinambungan dari program-
program yang dilaksanakan dapat diketahui arah pembangunan
Kabupaten Badung. Dari perkembangan yang terjadi selama pelaksanaan
otonomi daerah, sistem dan mekanisme APBD menggunakan sistem
anggaran kinerja. Pelaksanaan tersebut membawa implikasi kepada
struktur belanja daerah.
Arah pengelolaan belanja daerah berdasarkan pendekatan prestasi kerja
yang berorientasi pada pencapaian hasil dari input yang direncanakan.
Hal tersebut bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas perencanaan
anggaran serta memperjelas efektivitas dan efesiensi penggunaan
anggaran.
3.3.1 Target Dan Realisasi Pendapatan daerah
Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 9 Tahun 2012
tentang Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Badung
tahun2013, dan Perubahan APBD Kabupaten Badung tahun 2013 yang ditetapkan
dengan Peraturan Daerah No 59 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan
256
PEMERINTAH KABUPATEN BADUNG
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Badung Tahun 2013
daerah Kabupaten Badung Nomor 9 Tahun 2012 tentang Penetapan Anggaran
Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Badung Tahun 2013, maka Target
Pendaptan Daerah pada tahun 2013 ditetapkan sebesar Rp. 2.718.030.317.564,08.
Terhadap target tersebut pencapaian pendapatan daerah (realisasi anggaran) pada
tahun 2013 mampu melampaui target, yakni Rp. 2.954.662.970.615,80 atau 108,71
%. Peningkatan pendapatan karena peningkatan perolehan dari wajib pajak serta
membaiknya iklim usaha kepariwisataan sebagai sumber Pendapatan asli Daerah
Utama. Secara rinci sumber pendapatan di Kabupaten Badung adalah sebagai
berikut :
a. Pendapatan Asli daerah dari target sebesar Rp. 2.029.161.138.232,59
dapat direalisasikan sebesar Rp. 2.279.113.502.085,67 atau 112,32 %
yang terdiri dari :
1) Pajak daerah dari target sebesar Rp. 1.828.670.033.670,00 dapat
direalisasikan sebesar 2.010.554.251.067,23 atau 109,95 %
2) Retribusi Daerah dari target sebesar Rp. 73.110.899.131,56 dapat
direalisasikan sebesar Rp. 90.457.625.611,78 atau 123,73 %
3) Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan dari
target sebesar Rp. 71.350.280.431,03 dapat direalisasikan
sebesar Rp. 71.350.739.922,03 atau 100 %
4) Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah dari target sebesar
Rp. 56.029.925.000,00 dapat direalisasikan sebesar
106.750.885.484,63 atau 190,52 %
b. Dana Perimbangan dari target sebesar Rp.435.119.695.367,20 dapat
direalisasikan sebesar 429.797.446.192,00 atau 98,78 % yang terdiri dari
:
1) Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak dari target
sebesar Rp. 61.933.512.367,20 dapat direalisasikan sebesar Rp.
56.611.263.192,00 atau 91,41%
2) Dana Alokasi Umum dari target sebesar Rp. 372.625.383.000,00
dapat direalisasikan sebesar Rp. 372.625.383.00,00 atau 100,00
%
257
PEMERINTAH KABUPATEN BADUNG
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Badung Tahun 2013
3) Dana Alokasi Khusus yang direncanakan sebesar Rp.
560.800.000,00 dapat direalisasikan sebesar Rp. 560.800.000,00
atau 100,00 %
c. Lain - lain Pendapatan yang sah dari target sebesar Rp.
253.749.483.964,29 dapat direalisasikan sebesar Rp. 245.752.022.338,13
atau 96,85%.
3.3.2. Belanja Daerah
Kebijakan umum belanja daerah diarahkan pada peningkatan efisiensi,
efektivitas, transparansi, akuntabilitas dan penetapan prioritas alokasi anggaran.
Selain itu kebijakan belanja daerah juga diarahkan untuk mencapai visi dan misi
yang ditetapkan dalam rangka memperbaiki kualitas dan kuantitas pelayanan
publik.
Kebijakan umum belanja daerah adalah sebagai berikut :
1. Belanja Daerah diprioritaskan dalam rangka pelaksanaan urusan
pemerintah yang menjadi kewenangan Kabupaten yang terdiri atas
urusan wajib dan urusan pilihan.
2. Belanja dalam rangka penyelenggaraan urusan wajib digunakan untuk
melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dalam
upaya memelihara kewajiban daerah yang diwujudkan dalam bentuk
peningkatan pelayanan dasar pendidikan, kesehatan serta pembangunan
infrastruktur dan pusat pemerintah.
3. Belanja daerah yang dianggarkan juga untuk menunjang efektivitas
pelaksanaan tugas dan fungsi masing-masing SKPD di jajaran
Pemerintah Kabupaten Badung.
4. Meningkatkan efisiensi pengeluaran daerah dengan berorientasi pada
kinerja dan kepentingan pelayanan publik untuk mengeliminasi sumber
ketidak efisienan keuangan daerah.
5. Meningkatkan kemampuan perencanaan pengeluaran SKPD di
lingkungan Pemerintah Kabupaten Badung dalam upaya optimalnya
pencapaian program dan kegiatan yang direncanakan.
258
PEMERINTAH KABUPATEN BADUNG
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Badung Tahun 2013
6. Anggaran daerah dikelola dengan berorientasi pada hasil yang baik dan
biaya yang rendah.
7. Penganggaran keuangan daerah diarahkan dapat memberikan
keleluasaan bagi para pelaksana untuk memaksimalkan pengelolaan
dananya dengan memperhatikan value of money yaitu efektif, efisien
dan ekonomis serta mampu mendongkrak kinerja dan profesionalisme
kerja di setiap SKPD.
Arah pengelolaan belanja daerah tahun 2010-2015 adalah sebagai berikut :
1. Efisiensi dan Efektivitas Anggaran
Dana yang tersedia harus dimanfaatkan dengan sebaik mungkin untuk
dapat meningkatkan pelayanan pada masyarakat yang mengarah pada
peningkatan kesejahteraan masyarakat. Peningkatan kualitas pelayanan
masyarakat dapat diwujudkan dengan meningkatkan kompetensi sumber
daya manusia aparatur daerah, terutama yang berhubungan langsung
dengan kepentingan masyarakat.
2. Prioritas
Penggunaan anggaran tahun 2011-2015 diprioritaskan untuk mendanai
kegiatan-kegiatan dibidang pendidikan, kesehatan, kebudayaan,
ketersediaan bahan pangan, penciptaan lapangan kerja, peningkatan
peranan perempuan dan penegakan supremasi hukum, pelestarian dan
penyelamatan lingkungan dan peningkatan infrastruktur guna
mendukung pertumbuhan ekonomi Kabupaten Badung serta diarahkan
untuk penanggulangan kemiskinan.
3. Tolok Ukur dan Target Kinerja
Belanja daerah pada setiap kegiatan disertai tolok ukur dan target pada
setiap indikator kinerja yang meliputi masukan, keluaran dan hasil
sesuai dengan tugas pokok dan fungsi.
4. Optimalisasi Belanja Langsung
Belanja langsung diupayakan untuk mendukung tercapainya tujuan
pembangunan secara efisien dan efektif. Belanja langsung disusun atas
dasar kebutuhan nyata masyarakat, sesuai strategi pembangunan untuk
meningkatkan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat yang lebih baik.
259
PEMERINTAH KABUPATEN BADUNG
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Badung Tahun 2013
Optimalisasi belanja langsung untuk pembangunan infrastruktur publik
yang memungkinkan dapat dikerjasamakan dengan pihak swasta.
5. Transparan dan Akuntabel
Setiap pengeluaran belanja dipublikasikan dan dipertanggungjawabkan
sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dipublikasikan berarti pula
masyarakat mudah dan tidak mendapatkan hambatan dalam mengakses
informasi belanja. Pertanggungjawaban belanja tidak hanya dari aspek
administrasi keuangan, tetapi menyangkut proses, keluaran dan hasilnya.
Secara spesifik, efisiensi dan efektivitas belanja harus meliputi pos-pos
belanja yang dikelompokkan dalam Belanja Langsung dan Belanja Tidak
Langsung. Dengan masing-masing kelompok dirinci ke dalam jenis belanja. Untuk
Belanja Tidak Langsung, jenis belanjanya terdiri dari Belanja Pegawai, Belanja
Bunga, Belanja Subsidi, Belanja Hibah, Belanja Bantuan Keuangan, Belanja
bantuan Sosial, Belanja Bagi Hasil dan belanja Tak Terduga. Sementara itu, untuk
Belanja Langsung, jenis belanjanya terdiri atas Belanja Pegawai, Belanja Barang
dan Jasa serta Belanja Modal.
3.3.2.1 Belanja Tidak Langsung
Belanja tidak langsung merupakan belanja yang dianggarkan tidak
terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan. Belanja
tidak langsung meliputi :
1) Belanja Pegawai, dalam bentuk gaji dan tunjangan, tambahan
penghasilan pegawai, penerimaan lainnya untuk pimpinan dan anggota
DPRD serta Kepala daerah/Wakil Kepala Daerah dan biaya pemungutan
pajak daerah.
2) Belanja bunga, digunakan untuk pembayaran bunga atas pinjaman
pemerintah daerah kepada pihak lainnya.
3) Subsidi, digunakan untuk menganggarkan bantuan biaya produksi
kepada perusahaan/lembaga tertentu agar harga jual produksi/jasa yang
dihasilkan dapat terjangkau oleh masyarakat banyak.
4) Belanja Hibah, yaitu pemberian hibah untuk penyelenggaraan program
dan kegiatan yang bersifat cross cutting issue.
260
PEMERINTAH KABUPATEN BADUNG
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Badung Tahun 2013
5) Bantuan sosial, yaitu bantuan sosial organisasi kemasyarakatan antara
lain bantuan keagamaan, pendidikan, kemasyarakatan, pengadaan
pangan dan bantuan partai politik.
6) Belanja Bagi Hasil, meliputi belanja bagi hasil pajak daerah dan
retribusi daerah kepada Desa/kelurahan.
7) Bantuan Keuangan, yang bersifat umum maupun khusus kepada
Desa/Kelurahan.
8) Belanja Tak Terduga, untuk kegiatan yang sifatnya tidak bisa atau
diharapkan tidak terulang.
A. Belanja Langsung
Belanja langsung merupakan belanja yang dianggarkan terkait
langsung dengan program dan kegiatan. Belanja langsung meliputi :
1) Belanja Pegawai, dipergunakan untuk pengeluaran honorarium PNS,
honorarium non PNS dan uang lembur.
2) Belanja Barang dan Jasa, dipergunakan untuk pengeluaran bahan habis
pakai, bahan material, jasa kantor, premi asuransi, perawatan kendaraan
bermotor, cetak dan penggandaan, sewa alat berat, sewa perlengkapan
dan alat kantor, makanan dan minuman, pakaian dinas dan atributnya,
pakaian kerja, pakaian khusus, perjalanan dinas, beasiswa pendidikan
PNS, kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis perjalanan
pindah tugas dan lain sebagainya.
3) Belanja Modal, dipergunakan untuk pengeluaran pengadaan tanah, alat-
alat berat, alat-alat angkutan darat bermotor, alat-alat angkutan darat
tidak bermotor, alat-alat angkutan di air bermotor, alat-alat angkutan di
air tidak bermotor, alat-alat bengkel, alat-alat pengolah pertanian dan
peternakan, perlatan kantor,perlengkapan kantor, komputer dan lain-
lain.
Anggaran belanja untuk pelaksanaan pembangunan di Kabupaten
Badung dapat diperinci sebagai berikut:
261
PEMERINTAH KABUPATEN BADUNG
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Badung Tahun 2013
Grafik 3.92
Anggaran Belanja Pemerintah Kabupaten BadungTahun 2013
Distribusi anggaran pembangunan Kabupaten Badung untuk belanja
langsung dipergunakan untuk membiayai 93 program serta 602 kegiatan.
Alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk belanja
langsung secara rinci seperti berikut:
Grafik 3.93
Anggaran Belanja Langsung dan Alokasi untuk Sasaran Strategis
Kabupaten Badung Tahun 2013
Alokasi anggaran untuk pencapaian 44 sasaran strategis sebesar Rp.
1.105.936.032.724,- dari total pagu anggaran belanja lansung APBD Kabupaten
Belanja Tidak Langsung
Belanja Langsung
Total Belanja
Pagu Anggaran 1,623,136,935, 1,404,638,975, 3,027,775,911,
Realisasi 1,488,224,176, 1,267,235,545, 2,755,459,722,
-
500,000,000,000.00
1,000,000,000,000.00
1,500,000,000,000.00
2,000,000,000,000.00
2,500,000,000,000.00
3,000,000,000,000.00
3,500,000,000,000.00 R
up
iah
Pagu Realisasi
Anggaran Belanja Langsung 1,404,638,975,874 1,267,235,545,157
Anggaran Untuk Sasaran 1,105,936,032,724 970,719,420,324
-
200,000,000,000
400,000,000,000
600,000,000,000
800,000,000,000
1,000,000,000,000
1,200,000,000,000
1,400,000,000,000
1,600,000,000,000
Ru
pia
h
262
PEMERINTAH KABUPATEN BADUNG
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Badung Tahun 2013
Badung tahun 2013 sebesar Rp. 1.404.638.975.874,- (78,73%) dengan realisasi
anggaran sebesar Rp. 970.719.420.324,- dengan prosentase penyerapan sebesar
87,77%. Alokasi dan realisasi anggaran dari masing-masing kegiatan dan program
untuk pencapaian sasaran strategis seperti tabel 3.3 berikut:
Tabel 3.94
Alokasi dan Realisasi Anggaran untuk Pencapaian
Sasaran Strategis Pemerintah Kabupaten Badung Tahun 2013
No. Sasaran Strategis Jml
Prog
Jml
Keg
Pagu Anggaran
(Rp)
Realisasi
Anggaran (Rp) %
1 Peningkatan seni masyarakat
berdasarkan adat dan budaya bali
1 5 4,979,513,300 4,819,469,450 96.79
2 Terwujudnya kerukunan
kehidupan beragama dan
bermasyarakat di Kabupaten Badung yang damai (santhi)
1 1 305,600,700 263,195,300 86.12
3 Tuntasnya wajib belajar 12 tahun
bagi anak-anak usia sekolah
1 2 21,725,750,000 19,658,750,000 90.49
4 Meningkatnya ketercapaian dan keterjangkauan memperoleh
layanan pendidikan di Kabupaten
Badung
2 4 70,397,564,625 14,400,492,550 20.46
5 Mewujudkan pendidikan yang bermutu dan kompetitif di
Kabupaten Badung
2 12 14,611,352,950 9,336,825,215 63.90
6 Mewujudkan olahragawan yang
berprestasi pada kompetisi pada tingkat Propinsi, Nasional &
Regional
2 5 4,329,566,700 4,198,925,672 96.98
7 Terwujudnya peningkatan produktifitas tenaga kerja
1 9 1,091,555,350 663,849,000 60.82
8 Terwujudnya peningkatan
kesempatan kerja bagi pencari
kerja
1 1 127,267,750 124,492,750 97.82
9 Terciptanya sistem pelayanan yang
prima di Rumah Sakit, Puskesmas
dan layanan kesehatan lainnya
yang terjangkau oleh masyarakat Kabupaten Badung
3 6 3,473,114,905 3,459,950,880 99.62
10 Meningkatnya derajat kesehatan
masyarakat Kabupaten Badung
3 11 3,009,776,092 2,954,782,867 98.17
11 Meningkatnya pemanfaatan
teknologi informasi secara efektif
dan efesien
1 6 2,768,806,000 2,705,692,350 97.72
12 Terwujudnya sistem data kependudukan di seluruh
Kabupaten Badung yang tertib dan
terpadu.
1 17 2,607,561,975 2,396,589,590 91.91
263
PEMERINTAH KABUPATEN BADUNG
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Badung Tahun 2013
No. Sasaran Strategis Jml
Prog
Jml
Keg
Pagu Anggaran
(Rp)
Realisasi
Anggaran (Rp) %
13 Terwujudnya keluarga kecil
bahagia dan sejahtera bagi seluruh
masyarakat Kabupaten Badung
1 9 547,210,550 525,674,750 96.06
14 Mewujudkan masyarakat
Kabupaten Badung sadar ber KB
3 14 1,098,080,910 873,124,900 79.51
15 Meningkatnya peranan perempuan 1 1 46,610,100 46,345,300 99.43
16 Meningkatnya perlindungan perempuan dan anak
1 2 191,166,875 159,251,875 83.31
17 Menurunnya kesenjangan
pencapaian pembangunan antara perempuan dan laki-laki
1 0 - - -
18 Meningkatnya ekonomi
masyarakat miskin, cacat dan
penyandang sosial lainnya
4 14 1,677,800,025 1,520,235,500 90.61
19 Meningkatnya pertumbuhan sektor UKM dan Koperasi dalam
sistem perekonomian masyarakat
Badung dan sebagai penunjang
sektor ekonomi Badung
2 7 1,332,423,275 1,142,684,645 85.76
20 Pertumbuhan sektor UKM dan
Koperasi
4 13 493,181,458 457,628,320 92.79
21 Tercapainya target produksi dan produktifitas pertanian dan
perkebunan
10 25 2,160,693,230 1,914,036,310 88.58
22 Tercapainya target pemasaran 1 1 69,230,850 69,169,850 99.91
23 Peningkatan populasi ternak dan
produksi daging dalam rangka
pemenuhan kebutuhan protein
hewani
4 13 13,497,289,813 12,118,595,099 89.79
24 Peningkatan produksi perikanan
dalam pemenuhan kebutuhan
akan protein yang bersumber dari ikan
3 17 3,322,275,740 3,098,319,669 93.26
25 Peningkatan produksi pengolahan
perikanan dan pemasaran
komoditi perikanan
1 4 320,872,725 305,829,525 95.31
26 Meningkatnya ketentraman dan
ketertiban masyarakat
5 11 3,979,915,572 3,486,701,097 87.61
27 Terwujudnya opini positif terhadap
terhadap pemerintah daerah
6 14 5,225,696,125 4,968,455,625 95.08
28 Meningkatkan kualitas lembaga ekonomi pedesaan
1 4 347,359,390 208,691,190 60.08
29 Mewujudkan pengelolaan
keuangan daerah yang efisien berorientasi pada kepentingan
publik yang sesuai dengan
peraturan perundang-undangan
2 3 159,902,297 154,998,000 96.93
264
PEMERINTAH KABUPATEN BADUNG
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Badung Tahun 2013
No. Sasaran Strategis Jml
Prog
Jml
Keg
Pagu Anggaran
(Rp)
Realisasi
Anggaran (Rp) %
30 Meningkatnya implementasi
akuntabilitas kinerja SKPD
1 1 180,861,800 142,349,800 78.71
31 Peningkatan pengawasan yang
lebih menyeluruh dan terpadu
1 16 1,708,778,350 1,468,355,500 85.93
32 Meningkatkan sistem
pengendalian intern
1 2 175,355,000 107,228,384 61.15
33 Peningkatan akuntabilitas kinerja
dan pengawasan akuntabilitas
instansi pemerintah kabupaten badung
1 2 51,702,075 48,332,472 93.48
34 Meningkatnya pendapatan asli
daerah
2 51 3,915,844,080 2,713,000,235 69.28
35 Meningkatnya kondisi kemantapan jalan dan jembatan
3 351,952 357,050,520,574 93.22
36 Terwujudnya kualitas sarana dan
prasarana pengairan yang
berkondisi baik
3 114 384,389,048,732 358,270,243,869 93.21
37 Terwujudnya manajemen penataan ruang yang efektif dan efisien
1 9 1,136,093,775 871,618,697 76.72
38 Meningkatnya kualitas dan
kuantitas sarana prasarana perhubungan
1 1 440,031,975 352,673,915 80.15
39 Meningkatnya pelayanan umum di
bidang perhubungan
2 20 9,876,788,740 9,331,302,675 94.48
40 Meningkatnya kualitas dan
kuantitas obyek dan daya tarik
wisata serta sarana pariwisata
yang nyaman dan aman
4 15 8,693,572,675 7,844,190,154 90.23
41 Meningkatnya kunjungan
wisatawan
1 5 1,696,555,825 1,246,080,775 73.45
42 Terwujudnya prasarana dasar
pemukiman yang berkondisi baik
2 71 133,379,904,602 121,709,639,669 91.25
43 Terwujudnya pelestarian dan
kwalitas lingkungan hidup
1 17 1,190,659,130 1,151,212,130 96.69
44 Tertanganinya pengelolaan
sampah di Kabupaten Badung
1 17 19,855,539,923 18,847,569,876 94.92
Total 93 602 735,025,485,016 624,248,953,574 84,93
265
PEMERINTAH KABUPATEN BADUNG
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Badung Tahun 2013
3.4. Capaian prestasi dan penghargaan
Pelaksanaan
pembangunan di Kabupaten
badung dilakukan dengan
kesungguhan, terencana dan
berkesinambungan untuk mencapai
kesejahteraan masyarakat. Bukti
dari kesungguhan tersebut,
Kabupaten Badung meraih
penghargaan/prestasi di beberapa urusan pemerintahan ditingkat provinsi maupun
Nasional seperti berikut :
a. Prestasi pada tingkat Nasional sebagai berikut:
1. Penghargaan Tropy Adipura Tingkat Nasional Tahun 2013
(Nominasi V Katagori Kota Kecil Seluruh Indonesia)
2. Meraih Nominasi Penghargaan Proklim Tingkat Nasional diraih Oleh
4 Desa, Desa Taman, Desa Mambal, Desa Sangeh dan Desa Baha
3. Meraih Nominasi Kapaltaru Tingkat Nasional Untuk Katagori
Pembina Lingkungan Atas Nama Anak Agung Gde Agung,SH
4. Penghargaan Swastisaba Wistara dalam pengembangan Kabupaten
Sehat dari Menteri Kesehatan RI
5. Prestasi Anugerah Parahita Ekapraya tingkat utama yaitu prestasi yang
diberikan oleh Pemerintah Pusat kepada Kepala Daerah yang memiliki
komitmen dalam upaya mewujudkan kesetaraan gender dan
perlindungan anak.
6. Penghargaan dalam bentuk The Best Team dan The Best Athelete pada
kompetisi Baywatch di Sukabumi.
7. Juara I (Penyaji Terbaik) Cabang Seni Musik Tradisional dalam
kegiatan Festival dan Lomba Seni Siswa Nasional (FLS2N) yang di
raih oleh SMP Negeri 3 Mengwi
8. Juara I Lomba KB Pria diraih oleh Kelompok KB Pria Buana Sari
Kecamatan Petang.
9. Juara I Lomba KB Perusahaan diraih oleh Hotel Legian Beach.
266
PEMERINTAH KABUPATEN BADUNG
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Badung Tahun 2013
10. Juara I Lomba Duta KB Mandiri diraih oleh Ni Wayan Teni, S.Pd.
dari Br Nungnung, Desa Plaga, Kecamatan Petang
11. Juara I Travel Club Tourism Award kategori The Best Perfomance dan
Kategori The Best Achievment.
12. Juara I Tingkat Provinsi Bali Lomba Kelompok Masyarakat Pengawas
(POKMASWAS) yang diraih oleh POKMASWAS Segara Madu,
Desa Adat Kelan, Kelurahan Tuban.
13. Juara II Tingkat Nasional Lomba Kelompok Masyarakat Pengawas
yang diraih oleh POKMASWAS Segara Madu, Desa Adat Kelan,
Kelurahan Tuban.
14. Lomba Desa/Kelurahan Terpadu Tahun 2013 memperoleh predikat
Juara I Tingkat Provinsi Bali diwakili oleh Desa Ungasan dan Juara III
di Tingkat Nasional.
15. Juara III Regional III Lomba Kelompencapir yang diraih oleh
Kelompok Boga Segara, Desa Abiansemal, Kecamatan Abiansemal.
16. Juara Harapan I Tingkat Nasional Kategori lomba Kelompok Pencinta
Alam (KPA) Atas Nama Sispala PALH Wana Lestari SMA Negeri I
Abiansemal, Desa Blahkiuh, Kecamatan Abiansemal, Kabupaten
Badung.
17. Juara Harapan II Tingkat Nasional Kategori Polisi Hutan (Polhut) Atas
nama I Made Budiasa, Desa Sangeh Kecamatan Abiansemal,
Kabupaten Badung.
18. Dalam IGA (Inovatif Government Award) yaitu Penghargaan kepada
Pemerintah karena memiliki program inovasi, Badung meraih
penghargaan nominasi unggulan 3 besar di Indonesia dalam kategori
Daya Saing Daerah melalui Program Desa Wisata.
b. Prestasi pada tingkat Propinsi Bali sebagai berikut:
1. Peringkat I Pemilihan Guru Berprestasi Taman Kanak-Kanak diraih
oleh Ni Wayan Sumariyanti, S.Pd dari TK.Negeri Pembina Abiansemal.
2. Peringkat I Pemilihan Guru PLB Sekolah Menengah Atas Berdedikasi
diraih oleh Edy Prajitno, S.Pd dari SLB.B PTN Jimbaran.
267
PEMERINTAH KABUPATEN BADUNG
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Badung Tahun 2013
3. Peringkat I Pemilihan Kepala Sekolah Berprestasi Taman Kanak-Kanak
diraih oleh Wahyu Prasetyaning Tyas, S.Pd, M.Pd dari TK Widyatmika,
Kec.Kuta Selatan.
4. Peringkat I Pemilihan Kepala Sekolah Berprestasi Sekolah Dasar diraih
oleh I Nyoman Kertu, S.Pd, M.Pd dari SD No.3 Legian
5. Peringkat I Pemilihan Kepala Sekolah Berprestasi Pendidikan Luar
Biasa diraih oleh Dra. Made Murdani, M.Pd dari SLB.B N PTN
Jimbaran.
6. Peringkat I Pemilihan Pengawas Sekolah Menengah Kejuruan
Berprestasi diraih oleh Ir. Made Ngurah Tusan, M.Agb (Pengawas
SMK).
7. Juara I Lomba Bunda PAUD diraih oleh Bunda PAUD atas nama
Nyonya Ratna Gde Agung (Ibu Bupati Badung).
8. Juara I Lomba Lembaga Kursus Bahasa Inggris diraih oleh Widya
Guna English Course Kecamatan Mengwi.
9. Juara I Lomba Lembaga Kursus Tari diraih oleh Sanggar Tari Semara
Ratih Kecamatan Kuta Utara.
10. Juara I Lomba Tutor Keaksaraan diraih oleh Ni Made Ratna Agustini
Kecamatan Mengwi.
11. Juara I Cabang Seni musik Tradisional pada kegiatan Festival dan
Lomba Seni Siswa Nasional (FLS2N) yang di raih oleh SMP Negeri 3
Mengwi.
12. Juara I Lomba Sekolah Dasar Peduli Lingkungan Hidup Tingkat
Provinsi Bali diraih SD No 8 Benoa Kecamatan Kuta Selatan
Kabupaten Badung.
13. Juara I Lomba Penanggulangan Kanker Terpadu Paripurna (PKTP)
tingkat Provinsi Bali Tahun 2013 dengan rincian :
- Juara I Lomba PKTP tingkat SMP oleh SMPN 2 Mengwi
- Juara I Lomba Sekretariat PKTP oleh Sekretariat Kab. Badung
14. Juara I Lomba Keluarga Harmonis diraih oleh Keluarga Drs. I Wayan
Badra, M.Pd dengan Ni Made Wati, alamat Lingkungan Menesa,
Kelurahan Benoa Kecamatan Kuta Selatan
268
PEMERINTAH KABUPATEN BADUNG
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Badung Tahun 2013
15. Juara I Lomba KB Lestari Katagori 20 Tahun diraih oleh Keluarga I
Nyoman Derta,SPd dengan Ni Made Jani, S.St, alamat Jalan Giri
Puspa Lestari No. 11c Kecamatan Kuta Selatan
16. Juara I Lomba Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP) diraih oleh I Gusti
Made Arsana, alamat Banjar Kasiana, Desa Pangsan, Kecamatan
Petang.
17. Juara I Lomba KB Pria diraih oleh Kelompok KB Pria Buana Sari
Kecamatan Petang
18. Juara I Lomba Provider diraih oleh Ni Wayan Suryati alamat Jl. Pendet
Gg. Merbabu No.I Banjar Ratu Sari, Desa Abiansemal, Kecamatan
Abiansemal.
19. Juara I Lomba KB Perusahan diraih oleh Hotel Legian Beach,
Kecamatan Kuta
20. Juara I Lomba Media Tradisional diraih oleh Kelompok Kertha Buana
dari SMAN I Kuta Utara.
21. Juara I Lomba Duta KB Mandiri diraih oleh Ni Wayan Teni, S.Pd
alamat Br Nungnung, Desa Plaga, Kecamatan Petang.
22. Juara I Lomba Mengarang cerpen Bali modern putra tingkat SMA An.
A.A. Adi Widya Kusuma dari Kecamatan Kuta Utara.
23. Juara I Lomba palawakya dewasa putra An. I Wayan Surma, I Made
Gunadi dari Kecamatan Kuta Utara.
24. Juara I Lomba pidato berbahasa bali putra tingkat SMP An. Agus Made
Wira Hadi Kusuma dari Kecamatan Mengwi.
25. Juara I Lomba Kidung Remaja Campuran An. I Wayan Aris Wiryanta, I
Nyoman Yudarmita, Ni Luh Mupu Puspita, I Pande Putu Fajar P.U.,
Luh Diah Praba Patni, Ni Luh Puspita Adnyani dari Kecamatan Kuta.
26. Juara I Lomba Kidung dewasa Campuran An. Ni Luh Gede
Masniyawati, I Wayan Putra Sanjaya, Ni Nyoman Asmini, Ni Ketut
Tatik Indah Kuryandewi, Ni Nyoman Kardika, I Nyoman
Purmanta,M.Pd. dari Kecamatan Mengwi.
27. Juara I Lomba dharma wacana dewasa Putri An. I Gusti Ayu Arya
Kusuma Dewi S. dari Kecamatan Petang.
269
PEMERINTAH KABUPATEN BADUNG
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Badung Tahun 2013
28. Juara I Lomba Baleganjur An. Sanggar Kanti Budaya Kelurahan
Jimbaran Kecamatan Kuta Selatan.
29. Juara I Lomba Penilaian Gugus Depan Tergiat tingkat Sekolah
Menengah Pertama, diraih oleh SMP Negeri 1 Kuta Utara
30. Juara I Liga Pendidikan Indonesia (LPI) Cabang Sepak Bola diraih oleh
SMP Negeri 4 Kuta Selatan
31. Juara I Lomba Perpustakaan Sekolah di tingkat Provinsi Bali yang
diraih SD N. 3 Kuta
32. Juara I Lomba Gebogan tingkat Provinsi dalam rangka Festival
Agribisnis Tahun 2013 diraih oleh Tim Penggerak PKK Kecamatan
Kuta Utara Kabupaten Badung.
33. Juara I Lomba kelompok ternak ayam buras tingkat Provinsi diraih oleh
Kelompok Marga Gunung Mekar, Br. Gunung, Desa Taman,
Kecamatan Abiansemal.
34. Juara I Lomba Kelompok ternak sapi tingkat Provinsi diraih oleh
kelompok Lembu Nadi, Br. Tiyingan, Desa Plaga, Kecamatan Petang
35. Juara I Tingkat Propinsi Bali Kategori lomba Kelompok Pencinta Alam
(KPA) Atas Nama Sispala PALH Wana Lestari SMA Negeri I
Abiansemal, Desa Blahkiuh, Kecamatan Abiansemal, Kabupaten
Badung.
36. Juara I Tingkat Propinsi Bali Kategori Polisi Hutan (Polhut) Atas nama
I Made Budiasa, Desa Sangeh Kecamatan Abiansemal, Kabupaten
Badung.
37. Juara I Tingkat Propinsi Bali Kategori Lomba Kader Konservasi Alam
(KKA) Atas nama I Wayan Sagi Adnyana, S.Pd. Desa Taman,
Kecamatan Abiansemal Kabupaten Badung.
38. Juara I Tingkat Propinsi Bali Kategori Kecil Menanam Dewasa
Memanen (KMDM) Atas nama SD Negeri I Sobangan Kecamatan
Mengwi, Kabupaten Badung.
39. Juara I Tingkat Provinsi Bali lomba Gugus Kendali Mutu Industri Kecil
Menengah Nadis Herbal mewakili Kabupaten Badung.
270
PEMERINTAH KABUPATEN BADUNG
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Badung Tahun 2013
40. Peringkat II Guru Berprestasi Sekolah Dasar diraih oleh Dra. Ni
Nyoman Sutriyani dari SD No.5 Kuta.
41. Peringkat II Pemilihan Guru Berprestasi Sekolah Menengah Kejuruan
diraih oleh Erna Marlina, A.Ma.Pd.Se dari SMK Nusa Dua.
42. Peringkat II Pemilihan Guru PLB Sekolah Menengah Pertama
Berdedikasi diraih oleh Endang Muktiasih, S.Pd dari SLB.B PTN
Jimbaran.
43. Juara II Lomba Gugus PAUD diraih oleh Gugus PAUD Tunjung V
Kecamatan Abiansemal.
44. Juara II Lomba Pemberantasan Sarang Nyamuk (PSN) tingkat Provinsi
Bali oleh Kelurahan Abianbase
45. Juara II Lomba Kantin Sehat tingkat SD Tingkat Provinsi Bali oleh SD
Negeri 6 Tuban Kecamatan Kuta.
46. Juara II Lomba menghafal sloka dewasa An. I Gede Juliawan dari
Kecamatan Petang.
47. Juara II Lomba masatua bali putra tingkat SD An. Dewa Gede Wahyu
Nuryatama dari Kecamatan Kuta.
48. Juara II Lomba Sloka Remaja Putri An. Ni Putu Arlika Dewi, Ni Made
Rai Desi W. dari Kecamatan Kuta Utara.
49. Juara II Lomba mekawin remaja putri An. Ni Komang Ayu Sri Apriani,
D.A. Putu Ninda P. dari Kecamatan Kuta Selatan.
50. Juara II Lomba dharma wacana remaja putra An. I Wayan Rusdika dari
Kecamatan Petang.
51. Juara II Lomba dharma wacana remaja putri An. A.A. Tias Sandya D.
dari Kecamatan Kuta Utara.
52. Juara II Lomba wayang parwa dengan dalang remaja An. Sanggar Kuta
Kumara Agung Kecamatan Kuta
53. Peringkat II Porseni Pelajar (Cabang Olahraga)
54. Juara II Lomba Wawasan Wiyata Mandala tingkat Sekolah Menengah
Pertama diraih oleh SMPN 2 Kuta
55. Juara II Lomba Penilaian Gugus Depan Tergiat tingkat Sekolah
Menengah Atas, diraih oleh SMA Negeri 2 Kuta
271
PEMERINTAH KABUPATEN BADUNG
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Badung Tahun 2013
56. Juara II lomba kearsipan Tingkat Provinsi Bali yang diwakili oleh Desa
Sangeh, Kecamatan Abiansemal, Kabupaten Badung
57. Peringkat III Pemilihan Guru Berprestasi Sekolah Menengah Atas
diraih oleh Ni Nyoman Sutiti Erawati, S.Pd.M.Pd. dari SMA Negeri 1
Mengwi.
58. Peringkat III Pemilihan Kepala Sekolah Berprestasi Sekolah Menengah
Kejuruan diraih oleh Drs. I Wayan Dayung, SH.M.Si dari SMK Nusa
Dua.
59. Peringkat III Pemilihan Pengawas Sekolah Menengah Pertama
Berprestasi diraih oleh Drs. I Nyoman Karya (Pengawas SMP).
60. Juara III lomba Gerakan Rumah Sakit Sayang Ibu dan Bayi (GRSSI-
B) Propinsi Bali
61. Juara III Pengelolaan Lingkungan Hidup Pasar Tradisional Tingkat
Provinsi Bali , diraih oleh Pasar Adat Bringkit Kecamatan Mengwi.
62. Juara III Tingkat Provinsi Bali kategori Kelompok/ Perorangan/Swasta
diraih oleh Kelompok Peduli Lingkungan Pererenan Gumi Lestari Desa
Pererenen Kecamatan Mengwi Kabupaten Badung.
63. Juara III Tingkat Provinsi Bali untuk kategori Desa Sadar Lingkungan
diraih oleh Desa Adat Blahkiuh Kecamatan Abiansemal.
64. Peringkat ke III P2WKSS Kabupaten Badung dalam Evaluasi ke
Tingkat Provinsi Bali
65. Juara III Putra Lomba Duta Mahasiswa diraih oleh Kadek Suartana dari
Stikes Bina Usada, Jl. Kubu Gunung Tegal Jaya Dalung, Kecamatan
Kuta Utara
66. Juara III Lomba PLKB/PKB diraih oleh Ir. Luh Putu Eny Suarsini
Andayani, dari PKB Kelurahan Kerobokan Kecamatan Kuta Utara
67. Juara III Lomba KB Lestari Katagori 10 Tahun diraih oleh I Gst
Nyoman Naramatha, S.Pd, MM,M.Pd. dengan I Gst Ayu Odiawati
alamat Banjar Sempidi, Desa Abiansemal Dauh Yeh Cani, Kecamatan
Abiansemal
68. Juara III Lomba PIK Remaja Unggulan Tahap Tegak diraih oleh
SMAN I Kuta alamat Jl. Dewi Sartika Kuta Kecamatan Kuta.
272
PEMERINTAH KABUPATEN BADUNG
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Badung Tahun 2013
69. Juara III Lomba sloka remaja putri An. I B. Cakra Manuaba, I Wayan
Awi Marwida dari Kecamatan Abiansemal.
70. Juara III Lomba mawirama putri An. Ni Wayan Ary Muliawati, Ni
Nyoman Ayu Sumarni dari Kecamatan Mengwi.
71. Juara III Lomba menulis aksara bali tingkat SMP putra An. I Kadek
Yunahadi Saputra dari Kecamatan Selatan.
72. Juara III Lomba kidung anak campuran An. Ida Ayu Pridari Pantri, I
Gusti Ayu Ratih Ariesta P., I Gede Nyoman Wahyu Setiawan, I Made
Agus Angga Adi Pranata, I Nyoman Yoga Sentana, Ni Luh Dewi
Setyani dari Kecamatan Mengwi.
73. Juara III Lomba kekawin remaja putra An. I Komang Gandhi AP. I Putu
Satya Wijaya dari Kecamatan Kuta.
74. Juara III Lomba dharma widya tingkat SD An. Ni Putu Mita Erlina
Putri, Ni Made Sukmasari, Ni Made Dewi Risma Cahyani dari
Kecamatan Mengwi.
75. Juara III Lomba dharma wacana anak putra An. A.A Ngurah Ari
Laksana dari Kecamatan Mengwi.
76. Juara III Lomba dharma wacana anak putri An. Ni Putu Elin dari
Kecamatan Mengwi.
77. Juara III Lomba gender tingkat anak An. Sanggar Gangsa Dewa
Kecamatan Abiansemal.
78. Peringkat III Porseni Pelajar (Bidang Seni)
79. Juara III tingkat provinsi dalam pemilihan ajang jegeg bagus provinsi
Bali diraih oleh Jegeg Bagus Kabupaten Badung a/n. Ni Putu Irma dan
I Made Joshua Karma
80. Juara III BPP berprestasi tingkat Provinsi Bali Tahun 2013 diraih oleh
BPP Mengwi Kecamatan Mengwi, Kabupaten Badung.
81. Juara III Petani berprestasi tingkat Provinsi Bali Tahun 2013 diraih oleh
I Ketut Sandi, Dusun Bukian, Desa Plaga, Kecamatan Petang
Kabupaten Badung.
273
PEMERINTAH KABUPATEN BADUNG
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Badung Tahun 2013
82. Juara III Gapoktan berprestasi tingkat Provinsi Bali Tahun 2013 diraih
oleh Gapoktan Branjingan Desa Jagapati, Kecamatan Abiansemal
Kabupaten Badung
83. Juara III Lomba Perpustakaan Umum di tingkat Provinsi Bali.
84. Juara III Lomba Gebogan tingkat Provinsi dalam rangka Festival
Agribisnis Tahun 2013 diraih oleh Tim Penggerak PKK Kecamatan
Abiansemal Kabupaten Badung.
85. Juara III Lomba Stand tingkat Provinsi dalam rangka Festival
Agribisnis Tahun 2013 diraih oleh Tim Dinas Pertanian, Perkebunan
dan Kehutanan Kabupaten Badung.
86. Juara Harapan I Lomba Lembaga PAUD Berprestasi diraih oleh
Lembaga PAUD Widiatmika Kecamatan Kuta Selatan.
87. Juara Harapan I Lomba Wawasan Wiyata Mandala tingkat Sekolah
Menengah Kejuruan diraih oleh SMK Pariwisata Mengwitani
88. Juara Harapan I Lomba Bercerita di tingkat Provinsi Bali yang diraih
oleh Komang Pitri Wijayanti dari SD N. 3 Mengwi.
89. Juara Harapan II Lomba Pidato Kependudukan diraih oleh Ni luh
Desniati, dari SMAN I Abiansemal
90. Juara Harapan II Lomba Penilaian Gugus Depan Tergiat tingkat
Sekolah Dasar diraih oleh SD No.4 Tuban
91. Juara Harapan II Lomba Cipta dan Baca Puisi Berbahasa Bali di tingkat
Provinsi Bali yang diraih oleh I Gusti Ayu Putu Darmiastuti dari
SMAN. 1 Mengwi