bab iii hasil penelitian dan pembahasan a. 1.1 profileprints.umm.ac.id/55968/16/bab iii.pdf ·...

35

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum dan Lokasi Penelitian

1. Profil Desa Mulyo Agung

1.1 Profil

Desa Mulyoagung adalah sebuah desa di wilayah Kecamatan

yang terdiri dari 5 dusun dengan 20 RW dan 66 RT, yaitu Jetis,

Sengkaling, Dermo, Jetak, dan Jetak Ngasri.Desa mulyoagung sendiri

memeliki jumlah penduduk sebanyak 15.266 Orang dan komposisi

usia penduduk yang terdiri dari 7.689 Laki-laki dan 7.577 Perempuan,

dengan jumlah kepala keluarga (KK) sebanyak 4.221 dan kepadatan

penduduk 5.157 jiwa/KM2. keadaan geografis desa mulyoagung yang

berhawa sejuk terletak dengan koordinat 112.562767 BT/-7.92172 LS

dengan suhu udara rata-rata 20º C dan salah satu dari 10 Desa yang ada

di Kecamatan Dau dan berbatasan dengan Kota Malang. Kabupaten

Malang dan Kota Batu dengan batas desa sebagai berikut, batas

wilayah sebelah utara: sungai brantas dan desa tegal gondo, batas

wilayah sebelah selatan: desa landungsari dan sungai metro, batas

wilayah sebelah timur: kota malangdan desa landungsari, batas

wilayah sebelah barat: desa sumbersekar dan kota batu.47

47Di olah dari wawancara dengan Sumardi selaku Kepala Desa Mulyoagung, di Malang tanggal 23

Oktober 2018, pukul 10.00

36

1.2 Visi Desa Mulyoagung

“Terwujudnya Tata Kelola Pemerintah yang Baik dan Bersih

Guna Mewujudkan Desa Landungsari yang Adil, Makmur dan

Sejahtera”

1.3 Misi Desa Mulyoagung

1. Melakukan revitalisasi birokrasi di jajaran aparatur

pemerintahan desa guna meningkatkan kualitas pelayanan

kepada masyarakat.

2. Menyelenggarakan pemerintahan yang bersih, tebebas dari

korupsi serta bentukcbentuk penyelewengan lainnya.

3. Meningkatkan perekonomian masyarakat melalui penciptaan

lapangan kerja seluas-luasnya dengan berbasiskan pada potensi

asli desa.

Meningkatkan mutu kesejahteraan masyarakat untuk mencapai

taraf kehidupan yang lebik baik dan layak.

37

1.4 Letak Geografis

Tabel1

Batas Wilayah Desa Mulyoagung

Batas Wilayah Sebelah Utara Sungai brantas dan Desa Tegal gondo

Batas Wilayah Sebelah Selatan Desa landungsari dan Sungai Metro

Batas Wilayah Sebelah Timur Kota Malang dan Desa landungsari

Batas Wilayah Sebelah Barat Desa Sumbersekar dan Kota Batu

(Sumber: Data Pemerintahan Desa Mulyoagung, Kecamatan Dau,

Malang)

Dilihat dari keterangan tabel di atas jika ditinjau dari keadaan

geografis desa mulyoagung yang berhawa sejuk terletak dengan

koordinat 112.562767 BT/-7.92172 LS dengan suhu udara rata-rata

20º C dan salah satu dari 10 Desa yang ada di Kecamatan Dau dan

berbatasan dengan Kota Malang. Kabupaten Malang dan Kota Batu

dengan batas desa sebagai berikut, batas wilayah sebelah utara: sungai

brantas dan desa tegal gondo, batas wilayah sebelah selatan: desa

landungsari dan sungai metro, batas wilayah sebelah timur: kota

malangdan desa landungsari, batas wilayah sebelah barat: desa

sumbersekar dan kota batu.48

48Di olah dari wawancara dengan Sumardi selaku Kepala Desa Mulyoagung, di Malang tanggal 23


38

1.5 Struktur Organisai Pemerintahan Desa Mulyoagung

Bagan 1

Struktur Organisasi Pemerintahan Desa Mulyoagung Kecamatan Dau Kabupaten Malang49

- - - - -

KETERANGAN :

Garis Komando :

Garis Koordinator : - - - - - - - - - - - - - - -

49Struktur KepemimpinanDesa Mulyoagung, Kecamatan Dau, Kabupaten Malang.

KUWOWO (Hariyono)

MODIN (Saipul Hidayat)

KEPETENGAN/JOGOBOYO (Aksan

Buhari)

KEBAYAN (Sugiono) KAUR UMUM

(Yoyong C P)

KASUN

DERMO

(Suheri)

KAUR

KEUANGAN

(Desi

Wulandari)

KASUN

JETAK NGASRI

(Ngadiono)

KASUN

SENGKALING

(Soleh)

KASUN

JETAK LOR

(Lukman H)

BPD(Moesa

nto)

O

KEPALA DESA (H. Sumardi)

SEKRETARIS DESA (M. Arifin)

KASI PEMERINTAHAN

(Sondari)

KASI KESEJAHTERAAN

(Fuat Hasan)

KASI PELAYANAN

(Dyastri S)

KASUN

JETIS (H.

Murtadji)

39

Bagan 2

Struktur Badan Permusyawaratan Desa Mulyoagung Kecamatan Dau Kabupaten Malang50

KETERANGAN :

Garis Komando :

Garis Koordinator : - - - - - - - - - - - - - - - -

50Organisasi Sektor Publik Desa Mulyoagung, Kecamatan Dau, Kabupaten Malang.

ANGGOTA(Wisnyoto)

ANGGOTA (A.

Muthalib

ANGGOTA (Iman S) ANGGOTA (Sunyoto)

ANGGOTA (Suprapto, SH) ANGGOTA (Munir) ANGGOTA (Drs A. Malik) ANGGOTA

(Muhanan)

SEKRETARIS (Sigit Sutarto, SE)

WAKIL KETUA (Ir. BIBIT Purwanto)

KETUA (Moesanto)

40

2. Profil Desa Selorejo

2.1 Profil Desa Selorejo

Desa Selorejo pada awalnya merupakan daerah hutan, diawali oleh

tetua yang “babat alas” untuk membuka ladang serta tempat tinggal bagi

warga. Sekitar pertengahan abad 18, Mbah H. Turejo dan Mbah Sayang

yang memimpin mengawali pembukaan pertama kali di desa selorejo

ini. Pada awal permulaan, desa ini bukanlah bernama Selorejo. Akan

tetapi bernama Desa “Watugedhe”, yang memiliki arti kurang lebih batu

besar. Dinamakan Watugedhe, karena didaerah ini terdapat 2 buah batu

yang berukuran sangat besar yang konon pada awalnya tinggi dan

lebarnya jauh dari ukuran batu pada umumnya. Itu yang menjadi alasan

bagi Mbah H. Turejo menamakan daerah ini sebagai daerah Watugedhe.

Konon juga terdapat kepercayaan bahwa diantara batu itu memiliki

kekuatan mistik, dikarenakan beberapa orang menjadi korban ketika

berusaha untuk memecah batu tersebut dikarenakan menghalangi jalan

dimana posisi batu itu berada. Dalam perkembangannya, Watugedhe ini

berubah menjadi daerah Selorejo dimana memiliki arti Selo merupakan

batu (dalam bahasa jawa) dan rejo sendiri itu diambil dari nama pendiri

desa itu yakni Mbah H. Turejo.51

51Di olah dari wawancara dengan Bambang Soponyono, selaku Kepala Desa Selorejo, di Malang

tanggal 26 Oktober 2018, pukul 11.00

41

2.2 Visi Desa Selorejo

“ Mewujudkan Masyarakat Yang Madep Mantep Untuk

Mencapai Tatanan Masyarakat Yang Adil Dan Makmur “52

2.3 Misi Desa Selorejo

1. Membangun jiwa untuk peningkatan Sumber Daya Manusia

(SDM) dalam hal Spriritual.

2. Membangun tata pemerintah desa yang Amanah serta Ngayomi

Masyaraka Desa Selorejo.

3. Membangun Desa dalam bidang Kesehatan, bidang Pendidikan,

bidang Ekonomi serta bidang Keamanan guna mewujudkan

Desa yang makmur dan Berdaya Saing.

4. Membentuk lembaga Keuangan Desa untuk pengguatan modal

usaha Masyarakat Miskin.

5. Mempertahankan potensi utama yang ada di Desa Selorejo serta

Memperdayakan Potensi Pertanian.

2.4 Letak Geografis

Desa Selorejo adalah bagian dari wilayah Kecamatan Dau

Kabupaten Malang dengan ketinggian 800 – 1200 m di atas

permukaan laut, dengan luas wilayah 333,726 Ha . Desa Selorejo

adalah dataran tinggi yang secara administratif berbatasan dengan :

52Di olah dari wawancara dengan Bambang Soponyono, selaku Kepala Desa Selorejo, di Malang

tanggal 26 Oktober 2018, pukul 11.00

42

a. Sebelah barat : Hutan

b. Sebelah selatan : Desa Petungsewu

c. Sebelah utara : Desa Gading kulon

d. Sebelah timur : Desa Tegalweru

2.5 Struktur Organisai Pemerintahan Desa Selorejo

Bagan 3

Struktur Organisasi Pemerintahan Desa Selorejo Kecamatan Dau Kabupaten Malang53

- - - - -

KETERANGAN :

Garis Komando :

Garis Koordinator : - - - - - - - - - - - - - - -

53Struktur KepemimpinanDesa Selorejo, Kecamatan Dau, Kabupaten Malang.

KUWOWO (Pranoto)

MODIN (Heri)

KEBAYAN (Siswanto) KAUR UMUM

(Retno Kustiah)

KASUN 1

(Solikin W.)

KAUR

KEUANGAN

(Kiki Dwi

Mela)

KASUN 2

(Prayituo)

(Wiyono)

BPD(Suyono

)

O

KEPALA DESA (Bambang Soponyono)

SEKRETARIS DESA (Retno Kustiah)

KASI PEMERINTAHAN

(P. Saleh)

KASI KESEJAHTERAAN

(Wiyono)

(Wiyono)

43

Bagan 4

Struktur Badan Permusyawaratan Desa Selorejo Kecamatan Dau Kabupaten Malang54

KETERANGAN :

Garis Komando :

Garis Koordinator : - - - - - - - - - - - - - - - -

B. Pelaksanaan Kewenangan Kepala Desa Dalam Mengoordinasikan

Pembangunan Desa Secara Partisipatif

1. Desa Mulyoagung

Pada umumnya, dalam membuat perencanaan pembangunan desa,

tentunya semua itu dibina dan dipimpin oleh kepala desa. Karena kepala desa

memilki peran untuk menjalankan tugas dan kewenangan. Sehingga dapat

dilihat bagaimana peran yang dijalankan kepala desa dapat terlaksana dengan

baik agar terwujudnya roda pemerintahan dan pembangunan desa yang

54Organisasi Sektor Publik Desa Selorejo, Kecamatan Dau, Kabupaten Malang.

ANGGOTA (Suyitno) ANGGOTA(H.

Suwandi)

ANGGOTA(Suros

o)

ANGGOTA

(Ira Krustina)

KETUA (Suyono, S.Pd)

44

merata. Seperti sosialisasi pelaksanaan pembangunan desa ditujukan pada

lembaga-lembaga yang ada di desa dan kepada masyarakat desa. Dengan

adanya sosialisasi tersebut akan memotivasi masyarakat untuk berperan serta

dalam kegiatan pembangunan desa dan diharapkan dapat berpartisipasi baik

melalui dana swadaya masyarakat berupa material, tenaga dan pikiran.

Kegiatan sosialisasi untuk merumuskan perencanaan pembangunan desa

secara partisipatif dalam musyawarah desa tentunya yang dilaksanakan

dirasakan sangat pentingkarena dengan adanya sosialisasi yang berlangsung

dengan baikakan memberikan kemudahan dan pemahaman kepada seluruh

warga desa mengenai rencana dan tujuan dari program tersebut, diadakannya

musyawarah desa masayarakat juga lebih bisa berpartisipasi dalam

menyampaikan pendapat tentang pembangunan desa, sehingga langkah-

langkah pelaksanaan program dapat dilaksanakan sesuai dengan pedoman

pelaksanaan yang telah di atur, dalam Pasal 26 Ayat (2) Huruf (m) Undang-

undang No. 6 Tahun 2014 Tentang desa “Mengoordinasikan pembangunan

desa secara partisipatif”.Penelitian ini juga dikuatkan dengan wawancara

yang dilakukan dengan Kepala Desa Mulyoagung Bapak Sumardi dapat

dijelaskan bagaimana mengoordinasikan pembangunan desa secara

partisipatif.

“Dalam mengoordinasikan pembangunan desa secara partisipatif

tidaklah mudah, karena karakter masyarakat desa berbeda-

beda.Karena itu perlu di adakannya sosialaisai kepada masyarakat

45

agar lebih paham akan pentingnya partisipasi gotong-royong dalam

pembangunan desa demi kesejahteraan bersama”55

Dalam pelaksanaan pembangunan perencanaan merupakan proses

untuk mencapai hasil yang diinginkan, perencanaan pembangunan desa

merupakan hal penting yang harus dilakukan oleh pemerintahan desa, dan

wujud dari visi misi kepala desa terpilih yang kemudian dituangkan dalam

Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa). Didalam

pasal 79 Ayat (4) Undang-undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Dasa

“Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) untuk

jangka waktu 6 (enam) tahun” pemerintah desa menyusun perencanaan

pembangunan desa sesuai dengan kewenangannya dengan mengacu pada

perencanaan pembangunan kabupaten/kota. Adapun tahap penyusunan

RPJM Desa sebagai berikut:56

1. Pembentukan Tim Penyusun RPJM Desa

Kepala Desa dalam hal ini memiliki kewenangan untuk membentuk

tim penyusun RPJMDes, yang terdiri dar:

a. Kepala Desa selaku pembina

b. Sekretaris Desa selaku ketua

c. Ketua lembaga pemberdayaan masyarakat selaku sekretaris, dan

55Wawancara dengan Sumardi, selaku Kepala Desa Mulyoagung, di Malang tanggal 23 Oktober

2018, pukul 10.00 56PermendagriNomor 114 Tahun 2014 Tentang Perencanaan PembangunanDesa

46

d. Anggota yang berasal dari perangkat Desa, LPM, kader

pemberdayaan masyarakat desa, dan unsur masyarakat lainnya.

2. Penyelarasan arah kebijakan perencanaan pembangunan kabupaten/kota

Tim penyusun yang telah terbentuk harus melakukan penyelarasan

arah kebijakan pembangunan dengan mengintegrasikan program dan

kegiatan dengan Kabupaten/Kota.

3. Pengkajian keadaan Desa

Tim penyusun RPJMDes melakukan kajian dalam rangka

mempertimbangkan kondisi objektif Desa meliput: Penyelarasan data

Desa, Penggalian gagasan Masyarakat, dan Penyusunan laporan hasil

kajian.

4. Penyusunan rencana pembangunan Desa melalui musyawarah Desa

BPD menyelenggarakan musyawarah Desa berdasarkan laporan hasil

kajian Desa. Cakupan musyawarah tersebut nantinya menyepakati

bahasan: laporan hasil kajian Tim, rumusan arah kebijakan

pembangunan Desa yang dijabarkan dari visi dan misi Kepala Desa,

serta rencana kegiatan prioritas.

5. Penyusunan rancangan RPJM Desa

Tim penyusun menyusun RPJMDes berdasarkan berita acara.

Rancangan tersebut dituangkan dalam format rancangan RPJMDes

yang dilampiri dokumen RPJMDes.Tim penyusun menyampaikan ke

Kepala Desa, kemudian diperiksa, lalu selanjutnya penyusun

melakukan perbaikan atas arahan Kades.

47

6. Penyusunan rencana pembangunan Desa melalui musyawarah

perencanaan pembangunan Desa

Kepala Desa menyelenggarakan kembali musyawarah perencanaan

pembangunan Desa untuk membahas dan menyepakati RPJMDes.

Musyawarah ini diikuti oleh: Pemerintah Desa, BPD dan unsur

masyarakat seperti tokoh adat, tokoh agama, perwakilan kelompok tani

dan lain sebagainya.

7. Penetapan RPJM Desa

Dari penyusunan RPJM Desa menghasilkan program-program pembangunan

desa.Bentuk perencanaan pembangunan melalui mekanisme Proses Perencanaan

melibatkan masyarakat sebagai subjek pembangunan. Partisipasi masyarakat

berpengaruh dalam proses pembangunan, dengan partisipasi tersebut maka

perencanaan menjadi semakin baik, aspirasi masyarakat semakin tertampung semakin

baik dan sesuai dengan tujuan yang diharapkan. Walau sebagian besar kegiatan

pembangunan merupakan program dari atas (top down) akan tetapi partisipasi

masyarakat sangat berpengaruh besar dalam jalannya proses pembangunan. Dalam

Pasal 116 Ayat (1) PP Nomor 43 Tahun 2014 “Dalam menyusun RPJM Desa dan

RKP Desa, Pemerintah Desa wajib menyelenggarakan musyawarah

perencanaan pembangunan Desa secara partisipatif”.

Sebelum penyusunan RPJMDesa terlebih dahulu dilakukan Musdus

(musyawarah dusun) yang dihadiri oleh lembaga-lembaga masyarakat seperti RT, RW,

tokoh agama dan tentunya masyarakat setempat, hal ini bertujan untuk memudahkan

dalam penyusunan RPJMDesa. Musdus tidak terlulis resmi di undang-undang akan

tetapi sudah menjadi kearifan lokal. Pada saat melalukan musdus partisipasi masyarkat

48

lebih besar karena mereka membahas tentang pembangun-pembangunan didesanya

sendiri.Hal tersebut diatas menjelaskan bahwa perencanaa adalah proses yang sangat

penting dalam pelaksanaan pembangunan dan pelibatan masyarakat atau partisipasi

masyarakat merupakan upaya untuk mendekatkan kebutuhan masyarakat.

Pembangunan merupakan sebuah proses kegiatan yang sebelumnya tidak ada

menjadi ada atau sudah ada dan dikembangkan menjadi lebih baik. Dalam proses

pelaksanaan pembangunan sangatlah perlu untuk dilakuka karena dengan paertisipasi

masyarakat maka proses perencanaan dan hasil perencanaan sesuai dengan kebutuhan.

Tujuan pembangunan adalah untuk kesejahteraan masyarakat, maka sudah selayaknya

masyarakat terlibat dalam proses pembangunan atau dengan kata lain pertisipasi

masyarakat. Sesaui dengan Pasal 54 Ayat (1) Undang-undang Nomor 6 Tahun

2014 “Musyawarah desa merupakan forum permusayawaratn yang diikuti oleh

Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintahan Desa, dan unsur masyarakat desa

untuk memusyawarahkan hal yang bersifat stategis dalam penyelanggaraan

pemerintahan desa”, uraian diatas tersebut menjelaskan bahwa pembangunan

dengan adanya partisiapsi masyarakat maka akan tercapai tujuan yang

ditargetkan.

Dalam pelaksanaan pemerintahan desa yang otonom akan dapat

diwujudkan apabila program-program pembangunan di rencanakan dengan

baik. Semua program-progam pembangunan, bantuan/dukungan teknis dan

pendanaan, baik dari Dinas/Instansi Pemerintah, Swasta, LSM dan lembaga-

lembaga lainnya harus melalui Pemerintahan Desa yang kemudian bersama-

sama masyarakat melalui LPM akan menyesuaikan dengan program

49

pembangunan desa. Dalam pelaksanaannya, Badan Perwakilan Desa (BPD)

harus melaksanakan fungsi legislasi dan kontrol dalam kedudukan sebagai mitra

pemerintahan desa. Apabila mekanisme yang aspiratif dan partisipatif ini dapat

di kembangkan dalam kerangka pembangunan desa berkelanjutan, maka tujuan

pembangunan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat akan dapat

tercapai.

Undang-undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa juga telah

memberikan kesempatan bagi Desa khususnya Kepala Desa untuk mengaturdan

melaksanakan pembangunan desa sendiri, mulai dari proses merencanakan,

melaksanakan, mengawasi dan mengevaluasi sendiri program dan kegiatan-

kegiatan pembangunan desa yang menjadi kewenagan berskala lokal desa.

Untuk bisa melahirkan dokumen perencanaan desa yang baik, maka

seluruh komponen masyarakat desa harus ikut terlibat. Dengan adanya

keterlibatan, maka akan menumbuhkan partisipasi masyarakat dalam

pembangunan desa.Setelah dokumen RPJMDes dan dokumen RKPDes selesai.

Maka setiap desa akan memiliki Dokumen Anggaran Pendapatan Belanja Desa

(APBDes). Lalu, tahapan apa yang mesti harus dilakukan setelah Anggaran

Pendapatan Belanja.

50

Bagan 5

Tahapan Pelaksanaan Kegiatan Desa57

1. Penyusunan Rencana Anggaran Biaya (RAB)

Sebelum menyusun RAB, harus dipastikan tersedia data tentang standar

harga barang dan jasa yang dibutuhkan dalam pelaksanaan kegiatan

pembangunan.Standard harga dimaksud diperoleh melalui survey harga di lokasi

setempat (desa atau kecamatan setempat). Dalam hal atau kondisi tertentu,

standar harga untuk barang dan jasa (tertentu) dapat menggunakan standar harga

barang/jasa yang ditetapkan Pemerintah Kabupaten/Kota.

Adapun prosedur dan tatacara penyusunan RAB sebagai berikut:

1) Pelaksana Kegiatan (Kepala Seksi) menyiapkan RAB untuk semua rencana

kegiatan.

2) Sekretaris Desa memverifikasi RAB dimaksud.

3) Kepala Seksi mengajukan RAB yang sudah diverifikasi kepada Kepala

Desa.

57Riseh Tunong, 2015, Tahapan Pelaksanaan Desa dalam www.risehtunong.blogspot.com,

(di akses tanggal 11 November 2018)

Penyusunan

RAB

Pengadaan

Barang/Jasa

Pengerjaan

Buku Kas

Pengajuan

SPP

Pembayaran

1 2

3

4 5

http://www.risehtunong.blogspot.com/

51

4) Kepala Desa menyetujui dan mensahkan Rencana Anggaran Biaya

Kegiatan (RAB).

2. Pengadaan Barang/Jasa

Berdasarkan RAB yang sudah disahkan Kepala Desa dan rencana teknis

pengerjaan kegiatan di lapangan, Kaur/Kepala Seksi (Pelaksana Kegiatan)

memproses/memfasilitasi Pengadaan Barang dan Jasa guna menyediakan

barang/jasa sesuai kebutuhan suatu kegiatan yang akan dikerjakan, baik yang

dilakukan secara swakelola maupun oleh pihak ketiga.

Pengadaan barang dan jasa dimaksud bertujuan untuk dan menjamin:

1) Penggunaan anggaran secara efisien efisien

2) Efektifitas pelaksanaan sebuah kegiatan

3) Jaminan ketersediaan barang dan jasa yang sesuai (tepat jumlah, tepat

waktu, dan sesuai spesifikasi)

4) Transparansi dan akuntabilitas dalam penyediaan barang/jasa

5) Peluang yang adil bagi seluruh masyarakat atau pengusaha terutama yang

berada di desa setempat untuk berpartisipasi

Dengan demikian, pengadaan barang/jasa harus sesuai dengan prinsip-

prinsip efisien, efektif, transparan, pemberdayaan masyarakat, gotong-royong,

dan akuntabel serta sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat setempat.

Hal ini dimaksudkan agar pelaksanaan pengadaan barang/jasa dapat berjalan

sesuai dengan tata kelola pemerintahan yang baik dan memberikan manfaat yang

optimal bagi pembangunan desa.

52

3. Pengajuan Surat Permintaan Pembayaran (SPP)

Selanjutnya, Kepala Seksi sebagai Koordinator Pelaksana Kegiatan

mengajukan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) sesuai prosedur dan tatacara

sebagai berikut:

1) Berdasarkan RAB tersebut, Pelaksana Kegiatan membuat Surat Permintaan

Pembayaran (SPP) kepada Kepala Desa dilengkapi dengan Pernyataan

Tanggung Jawab Belanja dan Bukti Transaksi.

2) Sekretaris Desa melakukan verifikasi terhadap SPP beserta lampirannya.

3) Kepala Seksi mengajukan dokumen SPP yang sudah diverifikasi kepada

Kepala Desa.

4) Kepala Desa menyetujui SPP dan untuk selanjutnya dilakukan pembayaran.

4. Pembayaran

Prosedur dan tatacara pembayaran ditetapkan sebagai berikut:

1) Kepala Seksi/Kaur menyerahkan dokumen SPP yang telah

disetujui/disahkan Kepala Desa

2) Bendahara melakukan pembayaran sesuai SPP

3) Bendahara melakukan pencatatan atas pengeluaran yang terjadi.

Catatan: Bendahara desa sebagai wajib pungut pajak penghasilan (PPh) dan pajak

lainnya, wajib menyetorkan seluruh penerimaan potongan dan pajak yang

dipungutnya ke rekening kas negara sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan.

53

5. Pengerjaan Buku Kas Pembantu Kegiatan

Kepala Seksi/Kaur/Pelaksana Kegiatan bertanggungjawab terhadap

tindakan pengeluaran yang menyebabkan atas beban anggaran belanja kegiatan

dengan mempergunakan Buku Kas Pembantu kegiatan sebagai

pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan didesa. Buku Kas Pembantu

Kegiatan ini berfungsi untuk mencatat semua transaksi penerimaan dan

pengeluaran yang berkaitan dengan kegiatan yang dilaksanakan oleh Pelaksana

Kegiatan.

Dari data pembangunan desa yang telah diperoleh, akandi presentasikan

dalam bentuk diagram dibawah ini. Mengenai pembangunan yang telah

dilaksanakan dan belum dilaksanakan menurut RPJM Desa Mulyoagung

sebagai berikut:

54

Diagram 1

Pembangunan di Desa Mulyoagung Tahun 2015

(Sumber: Diolah dari Rencana Pembangunan Jangka MenengahDesa

Mulyoagung Kec Dau Kab Malang Tahun2015)

Dari diagram di atas menunjukkan prentase Pembangunan Desa di

bidangsarana prasana dan infrstruktur. Presentase tersebut menunjukkan pada tahun

2015lebih banyak melakukan pembangunan di bidangg infrstruktur. Dalam

pembangunan pada tahun 2015 partisipasi masyarakat desa Mulyoagung ini cukup

beragam, ada masyarakat yang aktif berpatisipasi ada juga sebagian masyarakat

yang kurang aktif berpartisipasi dalam pembangunan desa, dikarenakan ada

kesibukan lain yang sedang di lakukan. Rincian pembangunannya sebagai berikut:

Sarana Prasarana Infrastruktur

55

Tabel 2


No Sarana Prasarana No Infrastruktur

1.

Jembatan sungai metro di Dusun

Jetak Ngasri

1.

2.

3.

4.

5.

6.

Saluran air di Dusun Jetis

Hotmix di Dusun Jetis

Plengsengan irigasi di Dusun

Dermo

Pavingisasi di Dusun

Sengkaling

Pembuatan conapy parkir di

Dusun Sengkaling

Pengecetan lapangan stadion

di Dusun Mulyoagung

(Sumber:Data Pemerintahan Desa Mulyoagung, Kecamatan Dau, Malang)

Dalam pembangunan tersebut Kepala Desa memiliki peran yang sangat

penting. diDesa Mulyoagung kepala desa turun langsung dalam mengoordinasikan

pembangunan desa secara partisipasif, tentunnya dibantu dengan lembaga-lembaga

masyarakat seperti RT, RW. Partisipasi masyarakat di desa Selorejo ini cukup

beragam ada yang terjun langsung membantu dalam pembangunan desa, mengikuti

rapat-rapat mengenai pembangunan desa ada pula yang hanya menyumbang dana

sebagai tambahan dana dalam pembangunan desa. Dalam mengoordinasikan

pembangunan desa secara partisipatif, kepala desa memberikan sedikit penyuluhan

dan pengertiaan kepada masyarakat akan betapa pentingnya partisipasi, gotong

56

royong dan menjalin sosialisasi antar warga dalam membangun dan memajukan

desa demi kesejahteraan bersama.

Diagram 2


(Sumber: Diolah dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa

Mulyoagung Kec Dau Kab Malang Tahun 2016)

Dari diagram di atas menunjukkan prentase Pembangunan Desa di bidang

sarana prasana dan infrstruktur. Presentase tersebut menunjukkan pada tahun 2016

lebih banyak melakukan pembangunan di bidanginfrstruktur. Dalam pembangunan

pada tahun 2016 partisipasi masyarakat desa Mulyoagung ini cukup beragam, ada

masyarakat yang aktif berpatisipasi ada juga sebagian masyarakat yang kurang aktif

berpartisipasi dalam pembangunan desa, dikarenakan ada kesibukan lain yang

sedang di lakukan. Rincian pembangunannya sebagai berikut:


57

Tabel 3



1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

Gedung mushola kantor desa di

Mulyoangung

Pasar krempyeng tahap 1 di Desa

Mulyoagung

Balai desa RT2 RW3 di Dusun

Jetis

Jalan makadam di Dusun Jetak

Ngasri

Penyemiran dan pengaspalan di

Dusun Jetak Ngasri

Rehap lantai balai desa di Dusun

Dermo

Rehap PUSKESDES di Dusun

Dermo

Gorong-gorong di Dusun

Sengkaling

1.

2.

3.

4.

5.

.

Jembatan jalan Mergojoyo di

Dusun Jetis


Sudetan MSI di Dusun Jetis

TPT posyandu di Dusun Jetis


Sengkaling





58









59

Diagram 3






lebih banyak melakukan pembangunan di bidang sarana prasarana. Dalam




kesibukan lain yang sedang di lakukan. Rincian pembangunannya sebagai berikut

Sarana Prasarana infrastruktur

60

Tabel 4



1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

Gedung srkolah SMPN 2 Dau di

Desa Mulyoagung

Pembangunan lanjutan balai

dukuh di Desun Jetak Ngasri

Pos kamling di Dusun Dermo

Renovasi gedung kantor balai

dukuh di Dusun Jetak lor

Pembangunan balai posyandu di

Dusun Sengkaling


Sengkaling

Pembangunan balai dukuh

Sengkaling

1.

2.

3.

4.

5.

.

Plengsengan di Dusun Jetis

TPT MSI di Dusun Jetis


Sengkaling

Penyemiran jalan di Dusun

Jetak Ngasri

Pengecatan lapangan stadion

di Dusun Mulyoagung








61

sebagai tambahan dana dalam pembangunan desa.Dalam mengoordinasikan





62

Diagram 4












63

Tabel 5



1.

2.

3.

4.

5.

6.

Pengaspalan di Dusun

Jetak Ngasri


di Dusun Jetak Ngasri


Sengkaling

Pos kamling di Dusun

Dermo

Pembangunan

infrastruktur balai dukuh

di Dusun Jetak Ngasri


Sengkaling tahap 1

1.

2.

3.

4.

5.

.

Plengsengan villa di

Dusun Jetis


Pelebaran saluran air di

Dusun Sengkaling

Saluran beton buis di

Dusun Sengkaling

Penyemiran di Dusun

Sengkaling

(Sumber: Data Pemerintahan Desa Mulyoagung, Kecamatan Dau, Malang)






64







Tabel 6

Pembangunan di Desa Mulyoagung Tahun 2015 – 2018

No Jenis Bidang 2015 2016 2017 2018

1 Sarana Prasarana 11 % 43% 79% 72%

2 Infrastruktur 89 % 57% 21% 28%

Jumlah 100% 100% 100% 100%


2. Desa Selorejo

Pada umumnya, dalam membuat perencanaan pembangunan desa,

tentunya semua itu dibina dan dipimpin oleh kepala desa. Karena kepala desa

memilki peran untuk menjalankan tugas dan kewenangan. Sehingga dapat

dilihat bagaimana peran yang dijalankan kepala desa dapat terlaksana dengan

baik agar terwujudnya roda pemerintahan dan pembangunan desa yang

merata. Seperti sosialisasi pelaksanaan pembangunan desa ditujukan pada

lembaga-lembaga yang ada di desa dan kepada masyarakat desa. Dengan

adanya sosialisasi tersebut akan memotivasi masyarakat untuk berperan serta

65

dalam kegiatan pembangunan desa dan diharapkan dapat berpartisipasi baik

melalui dana swadaya masyarakat berupa material, tenaga dan pikiran.

Kegiatan sosialisasi untuk merumuskan perencanaan pembangunan desa

secara partisipatif dalam musyawarah desa tentunya yang dilaksanakan

dirasakan sangat pentingkarena dengan adanya sosialisasi yang berlangsung

dengan baikakan memberikan kemudahan dan pemahaman kepada seluruh

warga desa mengenai rencana dan tujuan dari program tersebut, diadakannya

musyawarah desa masayarakat juga lebih bisa berpartisipasi dalam

menyampaikan pendapat tentang pembangunan desa, sehingga langkah-

langkah pelaksanaan program dapat dilaksanakan sesuai dengan pedoman

pelaksanaan yang telah di atur, dalam Pasal 26 Ayat (2) Huruf (m) Undang-

undang No. 6 Tahun 2014 Tentang desa “Mengoordinasikan pembangunan

desa secara partisipatif”.Penelitian ini juga dikuatkan dengan wawancara

yang dilakukan dengan Kepala Desa Mulyoagung Bapak Sumardi dapat

dijelaskan bagaimana mengoordinasikan pembangunan desa secara

partisipatif.

“Dalam mengoordinasikan pembangunan desa secara partisipatif

tidaklah mudah, karena karakter masyarakat desa berbeda-beda.

Karena itu perlu di adakannya sosialaisai kepada masyarakat agar

lebih paham akan pentingnya partisipasi gotong-royong dalam

pembangunan desa demi kesejahteraan bersama”58


2018, pukul 10.00

66

Dalam pelaksanaan pembangunan perencanaan merupakan proses

untuk mencapai hasil yang diinginkan, perencanaan pembangunan desa

merupakan hal penting yang harus dilakukan oleh pemerintahan desa, dan

wujud dari visi misi kepala desa terpilih yang kemudian dituangkan dalam

Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa). Di dalam

pasal 79 Ayat (4) Undang-undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Dasa

“Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) untuk

jangka waktu 6 (enam) tahun” pemerintah desa menyusun perencanaan

pembangunan desa sesuai dengan kewenangannya dengan mengacu pada

perencanaan pembangunan kabupaten/kota. Adapun tahap penyusunan

RPJM Desa sebagai berikut: 59

1. Pembentukan Tim Penyusun RPJM Desa

Kepala Desa dalam hal ini memiliki kewenangan untuk membentuk

tim penyusun RPJMDes, yang terdiri dar:

a. Kepala Desa selaku pembina

b. Sekretaris Desa selaku ketua

c. Ketua lembaga pemberdayaan masyarakat selaku sekretaris, dan

d. Anggota yang berasal dari perangkat Desa, LPM, kader

pemberdayaan masyarakat desa, dan unsur masyarakat lainnya.

59PermendagriNomor 114 Tahun 2014 Tentang Perencanaan PembangunanDesa

67

2. Penyelarasan arah kebijakan perencanaan pembangunan kabupaten/kota

Tim penyusun yang telah terbentuk harus melakukan penyelarasan

arah kebijakan pembangunan dengan mengintegrasikan program dan

kegiatan dengan Kabupaten/Kota.

3. Pengkajian keadaan Desa

Tim penyusun RPJMDes melakukan kajian dalam rangka

mempertimbangkan kondisi objektif Desa meliput: Penyelarasan data

Desa, Penggalian gagasan Masyarakat, dan Penyusunan laporan hasil

kajian.

4. Penyusunan rencana pembangunan Desa melalui musyawarah Desa

BPD menyelenggarakan musyawarah Desa berdasarkan laporan hasil

kajian Desa. Cakupan musyawarah tersebut nantinya menyepakati

bahasan: laporan hasil kajian Tim, rumusan arah kebijakan

pembangunan Desa yang dijabarkan dari visi dan misi Kepala Desa,

serta rencana kegiatan prioritas.

5. Penyusunan rancangan RPJM Desa

Tim penyusun menyusun RPJMDes berdasarkan berita acara.

Rancangan tersebut dituangkan dalam format rancangan RPJMDes

yang dilampiri dokumen RPJMDes.Tim penyusun menyampaikan ke

Kepala Desa, kemudian diperiksa, lalu selanjutnya penyusun

melakukan perbaikan atas arahan Kades.

6. Penyusunan rencana pembangunan Desa melalui musyawarah

perencanaan pembangunan Desa

68

Kepala Desa menyelenggarakan kembali musyawarah perencanaan

pembangunan Desa untuk membahas dan menyepakati RPJMDes.

Musyawarah ini diikuti oleh: Pemerintah Desa, BPD dan unsur

masyarakat seperti tokoh adat, tokoh agama, perwakilan kelompok tani

dan lain sebagainya.

7. Penetapan RPJM Desa

Dari penyusunan RPJM Desamenghasilkan program-program pembangunan

desa.Bentuk perencanaan pembangunan melalui mekanisme Proses

Perencanaanmelibatkan masyarakat sebagai subjek pembangunan. Partisipasi

masyarakat berpengaruh dalam proses pembangunan, dengan partisipasi tersebut maka

perencanaan menjadi semakin baik, aspirasi masyarakat semakin tertampung semakin

baik dan sesuai dengan tujuan yang diharapkan. Akan tetapi kenyataannya keterlibatan

masyarakat dalam penyusunan RPJM Desatidak sepenuhnya. Sebagian besar kegiatan

pembangunan merupakan program dari atas (top down).Dalam Pasal 116 Ayat (1) PP

Nomor 43 Tahun 2014 “Dalam menyusun RPJM Desa dan RKP Desa,

Pemerintah Desa wajib menyelenggarakan musyawarah perencanaan

pembangunan Desa secara partisipatif”.

Sebelum penyusunan RPJMDesa terlebih dahulu dilakukan Musdus

(musyawarah dusun) yang dihadiri oleh lembaga-lembaga masyarakat seperti RT, RW,

tokoh agama dan tentunya masyarakat setempat, hal ini bertujan untuk memudahkan

dalam penyusunan RPJMDesa. Musdus tidak terlulis resmi di undang-undang akan

tetapi sudah menjadi kearifan lokal. Pada saat melalukan musdus partisipasi masyarkat

lebih besar karena mereka membahas tentang pembangun-pembangunan didesanya

sendiri. Hal tersebut diatas menjelaskan bahwa perencanaa adalah proses yang sangat

69

penting dalam pelaksanaan pembangunan dan pelibatan masyarakat atau partisipasi

masyarakat merupakan upaya untuk mendekatkan kebutuhan masyarakat.

Pembangunan merupakan sebuah proses kegiatan yang sebelumnya tidak ada

menjadi ada atau sudah ada dan dikembangkan menjadi lebih baik. Dalam proses

pelaksanaan pembangunan sangatlah perlu untuk dilakuka karena dengan paertisipasi

masyarakat maka proses perencanaan dan hasil perencanaan sesuai dengan kebutuhan.

Tujuan pembangunan adalah untuk kesejahteraan masyarakat, maka sudah selayaknya

masyarakat terlibat dalam proses pembangunan atau dengan kata lain pertisipasi

masyarakat. Sesaui dengan Pasal 54 Ayat (1) Undang-undang Nomor 6 Tahun

2014 “Musyawarah desa merupakan forum permusayawaratn yang diikuti oleh

Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintahan Desa, dan unsur masyarakat desa

untuk memusyawarahkan hal yang bersifat stategis dalam penyelanggaraan

pemerintahan desa”, uraian diatas tersebut menjelaskan bahwa pembangunan

dengan adanya partisiapsi masyarakat maka akan tercapai tujuan yang

ditargetkan.

Dalam pelaksanaan pemerintahan desa yang otonom akan dapat

diwujudkan apabila program-program pembangunan di rencanakan dengan

baik. Semua program-progam pembangunan, bantuan/dukungan teknis dan

pendanaan, baik dari Dinas/Instansi Pemerintah, Swasta, LSM dan lembaga-

lembaga lainnya harus melalui Pemerintahan Desa yang kemudian bersama-

sama masyarakat melalui LPM akan menyesuaikan dengan program

pembangunan desa. Dalam pelaksanaannya, Badan Perwakilan Desa (BPD)

harus melaksanakan fungsi legislasi dan kontrol dalam kedudukan sebagai mitra

70

pemerintahan desa. Apabila mekanisme yang aspiratif dan partisipatif ini dapat

di kembangkan dalam kerangka pembangunan desa berkelanjutan, maka tujuan

pembangunan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat akan dapat

tercapai.

Undang-undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa juga telah

memberikan kesempatan bagi Desa khususnya Kepala Desa untuk mengaturdan

melaksanakan pembangunan desa sendiri, mulai dari proses merencanakan,

melaksanakan, mengawasi dan mengevaluasi sendiri program dan kegiatan-

kegiatan pembangunan desa yang menjadi kewenagan berskala lokal desa.

Untuk bisa melahirkan dokumen perencanaan desa yang baik, maka

seluruh komponen masyarakat desa harus ikut terlibat. Dengan adanya

keterlibatan, maka akan menumbuhkan partisipasi masyarakat dalam

pembangunan desa.Setelah dokumen RPJMDes dan dokumen RKPDes selesai.

Maka setiap desa akan memiliki Dokumen Anggaran Pendapatan Belanja Desa

(APBDes). Lalu, tahapan apa yang mesti harus dilakukan setelah Anggaran

Pendapatan Belanja.

71

Bagan 6

Tahapan Pelaksanaan Kegiatan Desa60

1. Penyusunan Rencana Angaran Belanja (RAB)

Sebelum menyusun RAB, harus dipastikan tersedia data tentang

standar harga barang dan jasa yang dibutuhkan dalam pelaksanaan kegiatan

pembangunan.Standard harga dimaksud diperoleh melalui survey harga di

lokasi setempat (desa atau kecamatan setempat). Dalam hal atau kondisi

tertentu, standar harga untuk barang dan jasa (tertentu) dapat menggunakan

standar harga barang/jasa yang ditetapkan Pemerintah Kabupaten/Kota.

Adapun prosedur dan tatacara penyusunan RAB sebagai berikut:

1) Pelaksana Kegiatan (Kepala Seksi) menyiapkan RAB untuk semua

rencana kegiatan.

2) Sekretaris Desa memverifikasi RAB dimaksud.

3) Kepala Seksi mengajukan RAB yang sudah diverifikasi kepada Kepala

Desa.

60Riseh Tunong, 2015, Tahapan Pelaksanaan Desa dalam www.risehtunong.blogspot.com,

(di akses tanggal 11 November 2018)

4 5

Penyusunan

RAB

Pengadaan

Barang/Jasa

Pengerjaan

Buku Kas

Pengajuan

SPP

Pembayaran

1 2

3

http://www.risehtunong.blogspot.com/

72

4) Kepala Desa menyetujui dan mensahkan Rencana Anggaran Biaya

Kegiatan (RAB).

2. Pengadaan Barang/Jasa

Berdasarkan RAB yang sudah disahkan Kepala Desa dan rencana

teknis pengerjaan kegiatan di lapangan, Kaur/Kepala Seksi (Pelaksana

Kegiatan) memproses/memfasilitasi Pengadaan Barang dan Jasa guna

menyediakan barang/jasa sesuai kebutuhan suatu kegiatan yang akan

dikerjakan, baik yang dilakukan secara swakelola maupun oleh pihak ketiga.

Pengadaan barang dan jasa dimaksud bertujuan untuk dan menjamin:

1) Penggunaan anggaran secara efisien efisien

2) Efektifitas pelaksanaan sebuah kegiatan

3) Jaminan ketersediaan barang dan jasa yang sesuai (tepat jumlah, tepat

waktu, dan sesuai spesifikasi)

4) Transparansi dan akuntabilitas dalam penyediaan barang/jasa

5) Peluang yang adil bagi seluruh masyarakat atau pengusaha terutama yang

berada di desa setempat untuk berpartisipasi

Dengan demikian, pengadaan barang/jasa harus sesuai dengan prinsip-

prinsip efisien, efektif, transparan, pemberdayaan masyarakat, gotong-

royong, dan akuntabel serta sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat

setempat. Hal ini dimaksudkan agar pelaksanaan pengadaan barang/jasa dapat

berjalan sesuai dengan tata kelola pemerintahan yang baik dan memberikan

manfaat yang optimal bagi pembangunan desa.

73

3. Pengajuan Surat Permintaan Pembayaran (SPP)

Selanjutnya, Kepala Seksi sebagai Koordinator Pelaksana Kegiatan

mengajukan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) sesuai prosedur dan

tatacara sebagai berikut:

Berdasarkan RAB tersebut, Pelaksana Kegiatan membuat Surat

Permintaan Pembayaran (SPP) kepada Kepala Desa dilengkapi dengan

Pernyataan Tanggung Jawab Belanja dan Bukti Transaksi.

1) Sekretaris Desa melakukan verifikasi terhadap SPP beserta lampirannya.

2) Kepala Seksi mengajukan dokumen SPP yang sudah diverifikasi kepada

Kepala Desa.

3) Kepala Desa menyetujui SPP dan untuk selanjutnya dilakukan pembayaran.

4. Pembayaran

Prosedur dan tatacara pembayaran ditetapkan sebagai berikut:

1) Kepala Seksi/Kaur menyerahkan dokumen SPP yang telah

disetujui/disahkan Kepala Desa

2) Bendahara melakukan pembayaran sesuai SPP

3) Bendahara melakukan pencatatan atas pengeluaran yang terjadi.

Catatan: Bendahara desa sebagai wajib pungut pajak penghasilan (PPh)

dan pajak lainnya, wajib menyetorkan seluruh penerimaan potongan dan

pajak yang dipungutnya ke rekening kas negara sesuai dengan ketentuan

peraturan perundang-undangan.

74

5. Pengerjaan Buku Kas Pembantu Kegiatan

Kepala Seksi/Kaur/Pelaksana Kegiatan bertanggungjawab terhadap

tindakan pengeluaran yang menyebabkan atas beban anggaran belanja

kegiatan dengan mempergunakan Buku Kas Pembantu kegiatan sebagai

pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan didesa. Buku Kas Pembantu

Kegiatan ini berfungsi untuk mencatat semua transaksi penerimaan dan

pengeluaran yang berkaitan dengan kegiatan yang dilaksanakan oleh

Pelaksana Kegiatan.

Dari data pembangunan desa yang telah diperoleh, akandi presentasikan

dalam bentuk diagram dibawah ini. Mengenai pembangunan yang telah

dilaksanakan dan belum dilaksanakan menurut RPJM Desa Selorejo sebagai

berikut:

75

Diagram 5

Pembangunan di Desa Selorejo Tahun 2015


Selorejo Kec Dau Kab Malang Tahun 2015)




pembangunan pada tahun 2015 partisipasi masyarakat desa Selorejo ini cukup





76

Tabel 7



1.

2.

3.

4.

5.

Pembangunan posyandu Watu

gede

Melanjutkan pembangunan

gedung RA ash Sholikin

Pemb. gedung perpustakaan dan

kantor SD 02

Pembangunan sentra petik jeruk

Pembangunan saluran irigasi dan

jalan usaha tani

1.

2.

3.

.

Drainase Petung sewu

Pavingisasi

Girl jalan

(Sumber:Data Pemerintahan Desa Selorejo, Kecamatan Dau, Malang)


penting. diDesa Selorejo kepala desa turun langsung dalam mengoordinasikan








77



Diagram 6






lebih banyak melakukan pembangunan di bidang infrastruktur. Dalam

pembangunan pada tahun 2016 partisipasi masyarakat desa Selorejo ini cukup





78

Tabel 8



1.

2.

3.

4.

Pembangunan posyandu lansia

Pembangunan gubuk tani

Pembangunan saluran irigasi dan

jalan usaha tani

Pembangunan tempat

pembuangan sampah

1.

2.

3.

4.

5.

6.

Pavingisasi

Penahan jalan

Girl jalan

Drainase Tugu ke timur

Pelebaran jalan

Got saluran air



penting. DiDesa Selorejo kepala desa turun langsung dalam mengoordinasikan










79

Diagram 7






imbang melakukan pembangunan di bidangsarana prasarana dan infrastruktur.

Dalam pembangunan pada tahun 2017partisipasi masyarakat desa Selorejo ini

cukup beragam, ada masyarakat yang aktif berpatisipasi ada juga sebagian

masyarakat yang kurang aktif berpartisipasi dalam pembangunan desa, dikarenakan

ada kesibukan lain yang sedang di lakukan. Rincian pembangunannya sebagai

berikut:


80

Tabel 9



1.

2.

3.

4.

Pipanisasi air minum

Melanjutkan pembangunan

gedung perpustakaan dan kantor

RA Ash Sholikin


Pembangunan tempat

pembuangan sampah

1.

2.

3.

4.

Pavingisasi

Penahan jalan

Girl jalan

Drainasi

(Sumber: Data Pemerintahan Desa Selorejo, Kecamatan Dau, Malang)


penting. DiDesa Selorejo kepala desa turun langsung dalam mengoordinasikan










81

Diagram 8






imbang melakukan pembangunan di bidang sarana prasarana dan infrastruktur.

Dalam pembangunan pada tahun 2018 partisipasi masyarakat desa Selorejo ini

cukup beragam, ada masyarakat yang aktif berpatisipasi ada juga sebagian

masyarakat yang kurang aktif berpartisipasi dalam pembangunan desa, dikarenakan

ada kesibukan lain yang sedang di lakukan. Rincian pembangunannya sebagai

berikut:


82

Tabel 10



1.

2.

3.

4.

5.

Pipanisasi air minum

Pembangunan gubuk tani

Pembangunan posyandu


Pembangunan tempat

pembuangan sampah

1.

2.

3.

4.

5.

Pelebaran jalan

Drainasi

Pavingisasi

Penahan jalan

Girl jalan

(Sumber: Data Pemerintahan Desa Selorejo, Kecamatan Dau, Malang)


penting. diDesa Selorejo kepala desa turun langsung dalam mengoordinasikan










83

Tabel 11

Pembangunan di Desa Selorejo Tahun 2015 – 2018

No Jenis Bidang 2015 2016 2017 2018

1 Sarana Prasarana 71% 27 % 50% 50%

2 Infrastruktur 29% 73% 50% 50%

Jumlah 100% 100% 100% 100%


C. Faktor Penghambat Dan Pendukung Yang Mempengaruhi Pelaksanaan

Kewenangan Kepala Desa Dalam Mengoordinasikan Pembangunan Desa

Secara Partisipatif.

1. Desa Mulyoagung

1.1 Faktor Pengambat

Faktor pengambat yang mempengaruhi pelakasanaan kewenagan kepala

desa dalam mengoordinasika pembagunan desa, desa memang memiliki

keterbatasan apalagi jika mengemban tugas dari kepemimpinan Kepala Desa

terdahulu yang belum maksimal dalam mengoordinasikan pembangunan

desa.Beberapa hambatan yang menyebabkan kurang optimalnya pelaksanaan

kewenagan kepala desa dalam mengoordinasikan pembagunan desa antara lain:

1. Berdasarkan hasil wawancara dengan SumardiKepala Desa Mulyoagung

mengatakan bahwa kurangannya anggaran yang turun dari pemerintah

84

untuk desa sehingga dalam mengoordinasikan pembangunan desa sedikit

terhambat.61

2. Berdasarkan hasil wawancara dengan Moesanto Ketua BPD (Badan

Permusyawaratan Desa) Mulyoagung mengatakan bahwa ada faktor yang

mempengaruhi yaitu faktor masyakarat dikarenakan masyarakat didesa

Mulyoagung ini belum semuanya sadar pentingnya partisipasi dan ikut

dalam pembangunan desa meskipun ada beberapa yang sudah sangat besar

ikut berpartisipasi dalam pembangunan desa.62

3. Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Saswito Ketua RW 04

mengatakan bahwa faktor penghambat lebih pada kurangnya koordinasi

antara pemerintahan desa dengan masyarkat setempat dalam pembangunan

desa (waktu pelaksanaannya). 63

1.2 Faktor Pendukung

Faktor pendukung yang mempengaruhi pelakasanaan kewenangan

kepala desa dalam mengoordinasikan pembagunan desa antara lain:

1. Berdasarkan hasil wawancara dengan Sumardi Kepala Desa Mulyoagung

mengatakan bahwa lembaga-lembaga dari masyarakat seperti RT, RW

sangat mendukung dan membantu sekali dalam pelaksaan pembangunan

desa, dikarena dengan adanya lembaga-lembaga tersebut lebih bisa


2018, pukul 10.00 62Wawancara dengan Moesanto, selaku ketua BPD (Badan Permusyawaratan Desa)Mulyoagung,

di Malang tanggal 23 Oktober 2018 pukul 14.00 63Wawancara dengan Saswito, selaku Ketua RW 04 Desa Mulyoagung, di Malang tanggal 24


85

mengoordinasikan masyarakat untuk ikut serta berpartisipasi dalam

pembagunan desa dalam kepala desa lebih mudah melakukan

pengawasannya.64

2. Berdasarkan hasil wawancara dengan Moesanto Ketua BPD (Badan

Permusyawaratan Desa) Mulyoagung mengatakan selain menjadi faktor

penghambat, masyarakat juga bisa menjadi faktor pendukun dalam

pembangunan desa, dikarenakan tidak sedikit pula masyarakat yang sadar

dan ikut berpartisipasi dalam pembangunan desa.65

3. Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Saswito Ketua RW 04

mengatakan bahwa partisipasi masyarakat sangat membatu sekali dalam

pembangunan desa dan merupakan salah satu faktor pendukung yang sangat

berpengaruh dalam setiap pembangunan desa.66

2. Desa Selorejo

2.1 Faktor Penghambat

Faktor pengambat yang mempengaruhi pelakasanaan kewenagan kepala

desa dalam mengoordinasikan pembagunan desa, desa memang memiliki

keterbatasan apalagi jika mengemban tugas dari kepemimpinan Kepala Desa

terdahulu yang belum maksimal dalam mengoordinasikan pembangunan


2018, pukul 10.00 65Wawancara dengan Moesanto, selaku ketua BPD (Badan Permusyawaratan Desa)Mulyoagung,

di Malang tanggal 23 Oktober 2018 pukul 14.00 66Wawancara dengan Saswito, selaku Ketua RW 04 Desa Mulyoagung, di Malang tanggal 24


86

desa.Beberapa hambatan yang menyebabkan kurang optimalnya pelaksanaan

kewenagan kepala desa dalam mengoordinasika pembagunan desa antara lain :

1. Berdasarkan hasil wawancara dengan Bambang Kepala Desa Selorejo

mengatakan bahwa kurangnya kesadaran SDM (Sumber Daya Manusia)

setempat untuk ikut berpartisipasi dalam pembangunan desa, dikarenkan

pada sibuk dengan pengerjaannya dikebun, yang mana didesa Selorejo ini

mayoritas petani jeruk.67

2. Berdasarkan hasil wawancara dengan Suyono Ketua BPD (Badan

Permusyawaratan Desa) Selorejo mengatakan bahwa terkadang kurangnya

anggaran menjadikan pembangunan desa sedikit terbengkalai.68

3. Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Ngadiman Ketua RW 01

mengatakan bahwa kadang cuaca dan keadaan alam yang kurang bersahabat

menjadi salah satu faktor penghambat pembangunan.69

1.2 Faktor Pendukung

Faktor pendukung yang mempengaruhi pelakasanaan kewenagan kepala

desa dalam mengoordinasika pembagunan desa antara lain:

1. Berdasarkan hasil wawancara dengan BambangSoponyono Kepala Desa

Selorejo mengatakan bahwa adanya peran RT dan RW setempat sangat

67Wawancara dengan Bambang Soponyono, selaku Kepala Desa Selorejo, di Malang tanggal 26

Oktober 2018, pukul 11.00 68Wawancara dengan Muyono, selaku ketua BPD (Badan Permusyawaratan Desa)Mulyoagung, di

Malang tanggal 26Oktober 2018 pukul 15.00 69Wawancara dengan Ngadiman, selaku Ketua RW 04 Desa Mulyoagung, di Malang tanggal 247


87

membatu sekali dalam pelaksaan pembangunan desa, karena dengan adanya

peran lembaga tersebut bisa membantu dalam mengkoordinir masyarakat

untyk berpartisipasi tentunya tidak terlepas juga dengan peran kepala desa

yang mengarahkan.70

2. Berdasarkan hasil wawancara dengan Suyono Ketua BPD (Badan

Permusyawaratan Desa) Selorejo mengatakan bahwa keterlibatan Kepala

Desa secara langsung mengoordinasikan masyarakat dalam berpartisipasi

melakukan pembangunan desa menjadi salah satu faktor pendukung dengan

adanya penyuluhan demi kesejahteraan bersama.71

3. Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Ngadiman Ketua RW 01

mengatakan bahwa kerja sama yang baik antara kepala desa, RT, RW dan

masyarakat setempat membuat semakin lancar dalam pembanguanan

desa.72

70Wawancara dengan Bambang Soponyono, selaku Kepala Desa Selorejo, di Malang tanggal 26

Oktober 2018, pukul 11.00 71Wawancara dengan Muyono, selaku ketua BPD (Badan Permusyawaratan Desa)Mulyoagung, di

Malang tanggal 26Oktober 2018 pukul 15.00 72Wawancara dengan Ngadiman, selaku Ketua RW 04 Desa Mulyoagung, di Malang tanggal 27


bab iii hasil penelitian dan pembahasan a. 1.1 profileprints.umm.ac.id/55968/16/bab iii.pdf ·...

Documents