bab iii pembahasan - repository.bsi.ac.id filekekayaan finansial di asia. lengkungan emas sebagai...
TRANSCRIPT
19
BAB III
PEMBAHASAN
3.1. Tinjauan Umum PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk
3.1.1. Sejarah dan Perkembangan PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk
Dengan maksud mendidik masyarakat agar gemar menabung, pemerintah
Hindia Belanda tanggal 16 Oktober 1897 mendirikan Postpaarbank, yang
kemudian terus hidup dan berkembang serta tercatat hingga tahun 1939 telah
memiliki 4 cabang, yaitu Jakarta, Medan, Surabaya dan Makassar. Pada tahun
1940 kegiatannya terganggu, sebagai akibat penyerbuan Jerman atas Nederland
yang mengakibatkan penarikan tabungan besar-besaran dalam waktu yang relative
singkat. Namun demikian keadaan keuangan Postpaarbank pulih kembali pada
tahun 1941.
Tahun 1942 Hindia Belanda menyerah tanpa syarat kepada pemerintah
Jepang. Jepang membekukan kegiatan Postpaarbank dan mendirikan Tyokin
Kyoku, sebuah bank yang bertujuan untuk menarik dana masyarakat melalui
tabungan. Usaha pemerintah Jepang ini tidak berhasil karena dilakukan dengan
paksaan. Tyokin Kyoku hanya mendirikan satu cabang yaitu cabang Yogyakarta.
Proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia tanggal 17 Agustus 1945 telah
memberikan inspirasi kepada Darmosoetanto untuk memprakarasi
pengambilalihan Tyokin Kyoku dari pemerintah Jepang ke pemerintahan
Republik Indonesia dan terjadilah penggantian nama menjadi Kantor Tabungan
20
Pos. Darmosoetanto ditetapkan oleh pemerintah Republik Indonesia
menjadi Direktur yang pertama.
Tugas pertama Kantor Tabungan Pos adalah penukaran uang Jepang dengan
Oeang Republik Indonesia (ORI). Tetapi kegiatan Kantor Tabungan Pos tidak
berumur panjang, karena agresi Belanda (Desember 1946) mengakibatkan
didudukinya semuanya kantor hingga tahun 1949. Saat Kantor Tabungan Pos
dibuka kembali (1949), nama Kantor Tabungan Pos diganti menjadi Bank
Tabungan RI. Lembaga ini dibawah Kementrian Perhubungan.
Banyak kejadian bernilai sejarah sejak tahun 1950, substantive bagi sejarah
BTN adalah dikeluarkannya UU Darurat No. 9 Tahun 1950 yang mengubah nama
Postpaarbank di Indonesia menjadi Bank Tabungan Pos dan memindahkan induk
Kementrian dan Kementrian Perhubungan ke Kementrian Keuangan dibawah
Mentri Urusan Bank Sentral. Walaupun dengan UU darurat tersebut masih
bernama Bank Tabungan Pos, tetapi tanggal 9 Februari 1950 ditetapkan sebagai
hari dan tanggal lahir Bank tabungan Negara. Perubahan nama dari Bank
Tabungan Pos menjadi Bank Tabungan Negara didasari pada Perpu No. 4 Tahun
1963 tanggal 22 Juni 1963 yang kemudian dikuatkan dengan UU No. 2 Tahun
1964 tanggal 25 Mei 1964.
Penegasan status Bank Tabungan Negara sebagai bank milik negara
ditetapkan dengan UU No. 20 Tahun 1968 yang sebelumnya (sejak tahun 1964)
Bank Tabungan Negara menjadi BNI Unit V, jika tugas utama saat pendirian
Postpaarbank (1897) sampai dengan Bank Tabungan Negara (1968) adalah
bergerak dalam lingkup penghimpunan dan masyarakat melalui tabungan, maka
sejak tahun 1974 Bank Tabungan Negara ditambah tugasnya yaitu memberikan
21
pelayanan KPR dan untuk pertama kalinya penyaluran KPR terjadi pada tanggal
10 Desember 1976, karena itulah tanggal 10 Desember diperingati sebagai hari
KPR bagi BTN.
Bentuk hukum BTN mengalami perubahan lagi pada tahun 1992, yaitu
dengan dikeluarkannya PP No. 24 Tahun 1992 tanggal 29 April 1992, yang
merupakan pelaksanaan dari UU No. 7 Tahun 1992 bentuk hukum BTN berubah
menjadi Perusahaan Perseroan. Sejak itu, nama BTN menjadi PT Bank Tabungan
Negara (Persero) dengan call name Bank BTN. Berdasarkan kajian konsultan
independen, pemerintah melalui Menteri BUMN memutuskan Bank BTN sebagai
bank umum dengan focus bisnis pembiayaan perumahan tanpa subsidi.
Logo dan Arti Logo Bank Tabungan Negara (BTN)
Sumber: Bank BTN
Gambar III.1. Logo Bank Tabungan Negara (BTN)
Logo Bank Tabungan Negara mengambil pola segi enam. Pola ini berbentuk
sarang lebah, yang berarti adanya kegiatan menabung pada masyarakat,
sebagaimana halnya lebah yang selalu menyimpan madu perolehannya. Dengan
lambang ini, Bank BTN melaksanakan pembangunan nasional dengan
mengerahkan dana masyarakat berbentuk tabungan.
22
Pola ini juga berarti “atap rumah” yang menjadi citra dan misi utama Bank
BTN sebagai pelaksana KPR (Kredit Pemilikan Rumah) bagi masyarakat. Bentuk
logo dan huruf kecil melambangkan sikap ramah dan rendah hati, ramah terhadap
semua segmen bisnis yang dimasuki, menunjukkan keinginan yang besar untuk
melayani dengan rendah hati (Consumer Focus), warna huruf biru tua yang berarti
warna biru melambangkan rasa nyaman, tenang dan menyejukan, warna ini
umumnya dipakai oleh institusi bidang jasa.
Warisan luhur, stabilitas (Command, memimpin) dan serius (respect) serta
tahan uji (reliable), dsar pondasi yang kuat, berhubungan dengan kesetiaan hal
yang dapat di percaya, kehormatan yang tinggi (trust, integrity). Simbol dari
spesialis (professionalism) bentuk gelombang emas cair sebagai simbol dari
kekayaan finansial di Asia. Lengkungan emas sebagai metamorfosa dari sifat
progresif, pandangan kedepan. Excellence, fleksibilitas serta ketangguhan atas
segala kemungkinan yang akan datang. Warna kuning emas dan warna logam
mulia menunjukan kagungan, kemuliaan, kemakmuran, kekayaan. Menjadikan
kita merasa tajam perhatiaanya, akitf, kreatif dan meriah, warna spiritual dan
melambangkan hal yang luar biasa.
3.1.2.Struktur dan Tata Kerja PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk
Pada suatu perusahaan struktur organisasi merupakan salah satu hal yang
penting, karena dengan adanya struktur organisasi kita dapat mengetahui bagian-
bagian yang berada di suatu perusahaan tersebut, serta tugas-tugas dari setiap
23
bagian. Berikut merupakan struktur organisasi pada PT Bank Tabungan Negara
(Persero) Tbk.
Gambar III.2 Struktur Organisasi PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk
Tata Kerja:
1. Kepala Cabang (Branch Manager)
a. Mencapai tingkat efisiensi operasional di semua bidang.
b. Mencapai tingkat pengembangan SDM yang merata yang mempunyai
integritas, profesionalisme dan motivasi yang tinggi.
c. Bertanggung jawab atas penerapan prinsip mengenal nasabah
d. Bertanggung jawab atas penetapan target dana, kredit dan feebased dan
penetapan anggaran cabang secara keseluruhan.
e. Melakukan service quality level terhadap nasabah-nasabah prima.
f. Memutuskan peningkatan share market dana, kredit dan fee based
income berdasarkan potensi yang ada.
Branch Manager
Consumer
Deputy Branch Manager
Mortgage & Consumer
Lending Unit
Consumer Loan
Marketing
Consumer Loan
Service
Consumer Loan
Analyst
Loan Admin
24
g. Menjamin kualitas pelayanan terhadap nasabah dan kualitas sumber
daya manusia di kantor cabang maupun kantor kas/ pembantu.
h. Menciptakan, memastikan dan meningkatkan keuntungan usaha kantor
cabang khususnya.
i. Menjamin kualitas pengawasan internal sesuai dengan petunjuk
pengawasan yang telah ditentukan.
j. Mengkoordinasikan pembuatan rencana kerja, anggaran kantor cabang
dan melakukan evaluasinya serta memenuhi target yang telah ditentukan.
2. Consumer Deputy Branch Manager
a. Melakukan koordinasi pencapaian target dana dan kredit konsumer
termasuk evaluasi secara periodik.
b. Menggunakan dan mengelola anggaran promosi dalam rangka
pencapaian target dana dan kredit konsumer.
c. Pembuatan laporan hasil pencapaian target dan dan kredit consumer
d. Memberikan Quality Service Level (QSL) kepada nasabah prima, dana
dan kredit konsumer.
e. Melakukan koordinasi pelaksanaan proses bisnis kredit konsumer di
Kantor Cabang yang efektif sesuai dengan ketetntuan yang berlaku.
3. Mortgage & Consumer Lending Unit
a. Bertanggung jawab atas usulan rencana pencapaian target dana dan kredit
konsumer.
b. Bertanggung jawab atas strategi penjualan untuk pencapaian target dana
dan kredit konsumer.
c. Bertanggung jawab atas tercapainya target dana dan kredit konsumer.
25
d. Bertanggung jawab atas monitoring dan evaluasi hasil selling service
untuk dana dan kredit konsumer.
e. Bertanggung jawab atas pemberian quality service level terhadap nasabah
prima.
f. Bertanggung jawab atas penggunaan monitoring dan evaluasi anggaran
promosi.
g. Bertanggung jawab atas report hasil pencapaian target customer service
dan selling.
4. Consumer Loan Marketing
a. Membuat usulan rencana kerja serta anggaran kredit konsumer.
b. Bertanggung jawab atas usulan rencana pencapaian target kredit
konsumer.
c. Bertanggung jawab atas pelaksanaan program pemasaran dan penjualan.
d. Bertanggung jawab atas tercapainya target kredit konsumer.
e. Bertanggung jawab atas penggunaan, monitoring dan evaluasi anggaran
promosi untuk kredit konsumer.
f. Membina hubungan baik dengan pihak internal dan eksternal yang terkait
dengan operasional dan bisnis bank.
g. Mencari dan memberikan masukan serta infromasi yang mendukung
aktivitas pekerjaanya.
h. Membuat usulan kebutuhan sarana dan prasarana dalam rangka
mendukung aktivitas di bidang kerjanya sesuai dengan ketentuan yang
berlaku.
i. Menciptakan iklim kerja yang kondusif
26
j. Melakukan proses administrasi dan pelaporan yang tertib di lingkup
kerjanya sesuai ketentuan yang berlaku.
5. Consumer Loan Service
a. Melakukan fungsi layanan informasi kredit , pelunasan dan penyelesaian
klaim debitur
b. Menindaklanjuti pengajuan nasabah yang berkaitan dengan kredit dan
berkoordinasi dengan unit terkait baik dalam hal penyelesaian
permasalahan maupun pelaporan penyelesaian nasabah
c. Menindaklanjuti permohonan pencairan bantuan uang muka, pinjaman
maupun hal lain yang telah disepakati bersama dengan pihak
Bapertarum, ASABRI, Jamsostek maupun instansi sejenis kepada unit
kerja terkait.
d. Bertanggungjawab atas pelayanan kredit konsumer
e. Membuat usulan rencana kerja serta anggaran kredit konsumer
f. Bertanggungjawab atas kelengkapan data permohonan kredit konsumer
g. Bertanggungjawab atas kualitas input data calon debitur ke dalam
database
h. Bertanggungjawab atas pelaksanaan Quality Service Level
6. Consumer Loan Analyst
a. Mencari dan memanfaatkan informasi terkini secara optimal yang
mengandung risiko (Risk Event).
b. Memberikan masukan yang konstruktif dan aplikatif dalam rangka
pembuatan keputusan dan kebijakan sesuai lingkup kerjanya dan
ketentuan yang berlaku.
27
c. Membuat usulan kebutuhan sarana dan prasarana yang efektif dan efisien
dalam rangka menjamin terselenggaranya aktivitas unit kerja yang
menjadi tanggung jawabnya sesuai ketentuan yang berlaku secara baik
dan benar.
d. Membuat laporan aktivitas pemenuhan sarana dan prasarana serta
penggunannya telah sesuai ketentuan yang berlaku secara baik dan benar.
e. Melakukan tertib administrasi, korespondensi dan pembuatan laporan di
lingkup kerjanya dengan baik dan benar.
f. Bertanggungjawab menghasilkan kredit konsumer yang berkualitas
g. Bertanggungjawab atas analisa dukungan pembiayaan kredit konsumer
dalam rangka kerjasam dengan pihak ketiga
h. Melakukan proses administrasi dan pelaporan yang tertib dilingkup
kerjanya sesuai ketentuan yang berlaku
7. Loan Admin
a. Bertanggungjawab terhadap pelaksanaan OTS (kelayakan usaha dan
penghasilan) calon debitur
b. Bertanggungjawab terhadap pelaksanaan taksasi nilai dan kehandalan
agunan (LPA atau melalui jasa Appraisal)
c. Bertanggungjawab terhadap proses pengelolaan pencairan dana jaminan
dan maintenance data
d. Bertanggungjawab terhadap pengelolaan pencairan dana notaris dan
appraisal atau pihak lainnya sesuai ketentuan bank
e. Bertanggungjawab terhadap pengelolaan permohanan BAPERTARUM
28
f. Bertanggungjawab terhadap proses update data statis dan master data
debitur sesuai ketentuan bank
g. Bertanggungjawab terhadap informasi kredit yang diperlukan oleh pihk
lain yang berwenang
h. Bertanggungjawab terhadap proses seleksi dan penunjukkan rekanan
bank yang berhubungan dengan kredit sesuai ketentuan bank (Appraisal,
Notaris, dll)
i. Menerapkan pelaksanaan GCG di unit kerjanya
3.1.3. Kegiatan Usaha
PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk merupakan salah satu Badan
Usaha Milik Negara (BUMN) yang bergerak dibidang pelayanan jasa keuangan
yang tepat waktu dengan nilai terbaik guna meningkatkan mutu dan pelayanan
yang berkualitas kepada masyarakat. Jenis-jenis produk dan jasa pelayanan yang
diberikan adalah sebagai berikut:
1. KPR dan Perbankan Konsumer
a. Produk kredit consumer terbagi menjadi empat yaitu KPR Bersubsidi,
KPR Non Subsidi, dan Kredit Konsumer.
b. Produk simpanan juga terbagi menjadi tiga yaitu Giro, Tabungan dan
Depostio.
29
Table III.1
Jenis Layanan KPR dan Perbankan Konsumer
No Jenis Layanan Penjelasan
A Mortgage Melayani layanan pembiayaan berbasis rumah atau
hunian
B Consumer
Loan
Memberikan layanan pembiayaan consumer dan
personal loan.
Pengembangan bisnis consumer loan dan value chain
perumahan.
C Consumer
Funding
Memberikan layanan produk dana dan jasa yang
berorientasi pada nasabah individu.
Pengembangan bisnis wealth management.
Sumber: www.btn.co.id
2. Perumahan dan Perbankan Komersial
a. Produk kredit komersial terbagi menjadi tiga yaitu Kredit Konstruksi,
Kredit Mikro dan Usaha Kecil Menengah serta Kredit Korporasi.
b. Produk Simpanan dibagi menjadi dua yaitu Giro dan Deposito.
Tabel III.2
Jenis Layanan Perumahan dan Perbankan Konsumer
No Jenis Layanan Penjelasan
A Commercial
Loan
Mengelola bisnis commercial loan termasuk kredit
konstruksi.
B SME Memberikan layanan pembiayaan bagi segmen mikro
30
C Commercial &
Institusional
Funding
Memberikan layanan jasa dan produk dana yang
berorientasi kepada nasabah koperasi dan institusional.
Sumber: www.btn.co.id
3. Perbankan Syariah
a. Produk pembiayaan terbagi menjadi dua yaitu pembiayaan consumer
syariah dan pembiayaan komersial syariah.
b. Produk pendanaan terbagi menjadi tiga yaitu giro syariah, tabungan
syariah dan depostio syariah.
Tabel III.3
Jenis Layanan Perbankan Syariah
No Jenis Layanan Penjelasan
A Badan Usaha
Syariah
Menyediakan layanan produk dan jasa syariah yang
menciptakan sinergi bisnis Bank BTN.
Sumber: www.btn.co.id
4. Treasury & Asset Management
a. Menyediakan layanan jasa dan produk treasury
b. Mengelola bisnis DPLK
5. Giro
6. Deposito
7. Kiriman Uang
31
Fasilitas jasa pelayanan Bank BTN untuk pengiriman uang dalam bentuk
rupiah maupun uang asing yang ditujukan kepada pihak lain di suatu tmpat
(dalam atau luar negeri).
a. Sistem Kliring Nasional
b. Real Time Gross Settlement (RTGS)
c. Transfer Valas
8. Inkaso
a. Inkaso dalam negeri
Merupakan jasa pelayanan Bank BTN untuk melakukan penagihan
kepada pihak ketiga atas inkaso tanpa dokumen ditempat lain didalam
negeri.
b. Inkaso luar negeri
Merupakan jasa pelayanan Bank BTN untuk melakukan penagihan
kepada pihak ketiga yang berada diluar negeri menggunakan jasa bank
koresponden.
9. Safe Deposit Box
Sarana penyimpanan barang atau surat-surat berharga yang aman dan
terjaga dari risiko kebakaran, kejahatan dan bencana alam.
10. Money Changer
Pelayanan yang diberikan kepada masyarakat yang ingin menjual atau
membeli mata uang asing tertentu, yang mempunyai catatan kurs pada Bank
Indonesia.
32
11. Bank Garansi
Merupakan pernyataan yang dikeluarkan oleh Bank atas permintaan nasabah
untuk menjamin risiko tertentu yang timbul apabila nasabah tidak dapat
menjalankan kewajibannya dengan baik kepada pihak yang menerima
jaminan.
12. Payment Point
Merupakan fasilitas layanan bagi nasabah untuk memudahkan dalam
membayar tagihan rutin.
a. Telkom
b. PLN Online
c. GSM Pascabayar
d. Pajak
e. PDAM
13. BTN Payroll
Merupakan layanan Bank BTN bagi pengguna jasa (Perusahaan, Perorangan
dan Lembaga) dalam mengelola pembayaran gaji, THR dan bonus serta
kebutuhan finansial yang bersifat rutin bagi karyawan pengguna jasa.
14. SPP Online BTN
Merupakan layanan Bank BTN bagi perguruan tinggi atau sekolah dalam
menyediakan delivery channel menerima setoran biaya-biaya pendidikan
secara online.
33
15. Western Union
Fasilitas jasa layanan Bank BTN untuk pengiriman uang dalam bentuk
rupiah maupun mata uang asing yang dilakukan dari outlet bertanda western
union (luar atau dalam negeri) ditujukan pihak lain didalam negeri.
16. iMobile BTN
merupakan fasilitas layanan perbankan yang dapat diakses melalui
perangkat telepon seluler. Menu ATM hadir pada perangkat telepon seluler
untuk solusi kemudian bertransaksi dimana saja dan kapan saja.
17. BTN Prioritas
BTN Prioritas Exclusive Lounge layanan bagi nasabah yang dilengkapi
dengan exclusive lounge, meeting room, mini bar, cash assistant room dan
personal room yang dapat digunakan setiap saat.
3.2. Hasil Penelitian
3.2.1. Prosedur Pemberian Kredit Pemilikan Rumah (KPR) BTN Subsidi
pada PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk
Kredit Pemilikan Rumah (KPR) BTN Subsidi adalah fasilitas kredit
perumahan yang diberikan oleh PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk kepada
masyarakat yang mempunyai penghasilan rendah.
Dalam pengajuan Kredit Pemilikan Rumah (KPR) BTN Subsidi pada PT
Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk ada beberapa tahapan yang harus dilakukan
oleh pihak bank. Tahapan-tahapan dalam pengajuan Kredit Pemilikan Rumah
(KPR) BTN Subsidi antara lain:
34
CLM CLS DEO MCLU HEAD Analis
Gambar III.3. Alur Pemberian Kredit Pemilikan Rumah (KPR) BTN Subsidi
Loan Admin LA HEAD Appraisal/Verificator (Eksternal/Internal)
LSO Loan Admin LA Head Operation Unit Head
Transaction Processing
Start Initial Data
Entry
Prospect
Wawancara
IDE
Scan
Dokumen
Cek
Dokumen
Cek
Duplikasi
Detail Data
Entry (DDE)
Order
Appraisal,
LPA,
Verifikasi
Review DDE
Approval
Analisa dan
Rekomendasi
Cetak dan
Kirim SP3K
OTS
Entry hasil
Appraisal, OTS
pekerjaan dan
tempat tinggal
LPA
Task Assigment
ke: Appraisal
Ekstern dan
Verificator
(Eks/Inter)
Taksasi Agunan
Akad Kredit
Memo Pencairan
Verifikasi
Memo
Pencairan
Validasi Memo
Pencairan
Persetujuan
Memo
Pencairan
Pendebetan
Bipra Booked/Pencairan End
1
1
1
2
1
1
3
1
1
4
1
1
5
5
1
1 6a
1
1 7b
1
1
6b
1
1 7a
1
1
8
1
1
10
9
1
1
11
5
1
1
12
5
1
1
13
5
1
1
14
5
1
1
15
51
1
35
Berdasarkan gambar diatas dapat diuraikan mengenai prosedur-prosedur
dalam pemberian KPR, yaitu:
1. Consumer Loan Service (CLM)
Mengumpulkan dan menginput berkas yang sudah diberikan debitur, lalu
diberikan kepada Loan Service
2. Loan Service
Mengecek BI Checking untuk mengecek riwayat pinjaman sebelumnya, jika
BI Checking lancar maka akan diproses lebih lanjut dan apabila BI
Checking tidak lancar maka akan ditolak. Lalu loan service mengecek
berkas lengkap atau tidak, mempelajari berkas pemohon, jika berkas
pemohon tersebut lengkap maka akan dilakukan wawancara data diri, data
pekerjaan dan riwayat pinjaman. Kemudian akan dilakukan Initial Data
Entry, yaitu input data diri, data pekerjaan, data agunan, penghasilan dan
kredit. Setelah melakukan Initial Data Entry, loan service mengecek
dokumen (scan dokumen, cek kelengkapan dan upload) dan mengecek
duplikasi (upload BI Checking, upload memo)
3. DEO
Memasukan semua berkas data pribadi, DEO mengembalikan ke loan
service kemudian akan di review yang sudah di input untuk mengetahui ada
kesalahan atau tidak.
4. Analis
Mengecek pekerjaan pemohon, jika pekerjaanya baik dan pemohon bekerja
di perusahaan yang besar atau terkenal tidak perlu dilakukan survey
36
lapangan, cukup konfirmasi melalui telepon, kemudian analis menilai
bangunan dalam standar pasar dan nelakukan survey agunan.
5. Loan Admin
Mengecek agunan atau pekerjaan dari pemohon kredit dan membuat laporan
OTS (On The Spot) lalu menginput ke aplikasi iloan.
6. LA Head
Mendisposisikan untuk penginputan appraisal, memindahkan ke salah satu
inbox loan admin untuk dilakukan penginputan hasil appraisal, apabila
memungkinkan debitur untuk di lakukan OTS (On The Spot) maka analis
merequest OTS (On The Spot) kepada loan admin untuk dilakukan OTS
pekerjaan maupun OTS agunan atau tempat tinggal. Stelah OTS loan admin
menginput hasil OTS ke dalam menu iloan dan di approv oleh La Head.
Lalu hasil inputan tersebut masuk ke inbox analis apabila analis
merekomendasi akan dilakukan approval oleh MCLU Head.
7. Loan Service Officer, Loan Admin dan LA Head
Menyertakan berkas pencairan akad kredit kepada loan admin setelah loan
admin melakukan pencairan disertai dengan berkas-berkas pencairan oleh
loan service. Kemudian LA Head memvalidasi memo pencairan, setelah di
validasi oleh LA Head dilakukan persetujuan atau validasi dari appraisal
unit head.
8. Transaction Processing
Setelah dilakukan memo pencairan, maka akan dilakukan pendebetan biaya
prarealisasi yang ditarik dari biaya provisi dan pencairan kredit akan cair ke
rekening tujuan pencairan.
37
Setelah mengadakan penelitian mengenai prosedur-prosedur pemberian
KPR BTN Subsidi pada PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk, penulis
melakukan penelitian terhadap berkas-berkas permohonan kredit yaitu data
debitur. Berikut ini data debitur berdasarkan penghasilan selama 3periode dari
tahun 2013-2015, antara lain:
Tabel III.4
Data Jumlah Debitur Berdasarkan Penghasilan
No. Penghasilan Jumlah
2013 2014 2015
1 <1.000.000 0 0 0
2 1.000.000-2.000.000 450 300 275
3 2.000.000-3.000.000 380 220 510
4 3.000.000-4.000.000 150 230 300
5 4.000.000-5.000.000 0 0 0
6 >5.000.000.000 0 0 0
Jumlah 980 750 1.085
Sumber Data: Data Primer Yang Di Olah Oleh Penulis
Dari tabel III.4 dapat disimpulkan bahwa debitur yang mengajukan Kredit
Pemilikan Rumah (KPR) Subsidi pada tahun 2013 sebanyak 980 debitur dengan
rincian 450 debitur dengan penghasilan Rp 1.000.000 s/d Rp 2.000.000, 380
debitur dengan penghasilan Rp 2.000.000 s/d Rp 3.000.000 dan 150 debitur
dengan penghasilan Rp 3.000.000 s/d Rp 4.000.000 dari jumlah debitur.
Pada tahun 2014 debitur yang mengajukan Kredit Pemilikan Rumah
(KPR) Subsidi sebanyak 750 debitur dengan rincian 300 debitur dengan
penghasilan Rp 1.000.000 s/d Rp 2.000.000, 220 debitur dengan penghasilan Rp
38
2.000.000 s/d Rp 3.000.000 dan 230 debitur dengan penghasilan Rp 3.000.000 s/d
Rp 4.000.000 dari jumlah debitur.
Sedangkan pada tahun 2015 debitur yang mengajukan Kredit Pemilikan
Rumah (KPR) Subsidi sebanyak 275 debitur dengan penghasilan Rp 1.000.000 s/d
Rp 2.000.000, 510 debitur dengan penghasilan Rp 2.000.000 s/d Rp 3.000.000
dan 300 debitur dengan penghasilan Rp 3.000.000 s/d Rp 4.000.000 dari jumlah
debitur. Jumlah debitur yang mengajukan Kredit Pemilikan Rumah (KPR) Subsidi
dengan penghasilan Rp 2.000.000 s/d Rp 3.000.000 merupakan jumlah terbanyak
pada periode 2013-2015. Pada tabel di atas tidak terdapat debitur dengan
penghasilan di atas Rp 4.000.000 dikarenakan salah satu syarat penghasilan
debitur yang mengajukan Kredit Pemilikan Rumah (KPR) Subsidi maksimal Rp
4.000.000.
Adapun contoh kasus KPR Subsidi, sebagian besar di lihat dari segi
kemampuan mengangsur atau kemampuan membayar calon debitur. Berikut ini
contoh kasus KPR Subidi yang disetujui dan ditolak:
1. Contoh kasus pengajuan kredit KPR Subsidi yang disetujui
a. Ibu Ida seorang pegawai swasta berusia 21 tahun, mengajukan kredit
berjumlah Rp 140.000.000 dengan jangka waktu 15 tahun dan dengan
suku bunga 8.50%/tahun menggunakan suku bunga anuitas. Ibu Ida
memberikan uang muka 20% untuk pembelian rumah tersebut. Adapun
penghasilan Ibu Ida Rp 4.000.000/bulan. Biaya-biaya yang di keluarkan
Ibu Ida selama sebulan Rp 1.000.000. Dengan melihat konsidi seperti ini
kredit tersebut disetujui atau ditolak.
39
Adapun rincian keuangan Ibu Ida sebagai berikut:
1) Kemampuan mengangsur nasabah 33.33% dari penghasilan bersih
Pendapatan : Rp 4.000.000
Biaya Bulanan : Rp (1.000.000)
Penghasilan bersih : Rp 3.000.000
RPC : 33.33% x Rp 3.000.000 = Rp 999.900
2) Uang muka 20% dari harga rumah
Uang muka : 20% x Rp 140.000.000 = Rp 28.000.000
3) Plafon kredit yang diajukan
Rp 140.000.000 – Rp 28.000.0000 = Rp 112.000.000
4) Angsuran yang harus dibayar Ibu Ida (Perbulan)
Rp 112.000.000 x 8.50%/tahun x 15tahun
180bulan
= Rp 793.333/bulan
Dengan melihat kondisi seperti ini maka kredit tersebut disetujui karena
kemampuan membayar lebih besar dibandingkan jumlah angsuran perbulan.
2. Contoh kasus pengajuan kredit KPR Subsidi yang di tolak
a. Bapak Tono seorang pegawai swasta berusia 23 tahun, mengajukan kredit
berjumlah Rp 140.000.000 dengan jangka waktu 15 tahun dan dengan
suku bunga 9%/tahun menggunakan suku bunga anuitas. Bapak Tono
memberikan uang muka 20% untuk pembelian rumah tersebut. Adapun
penghasilan Bapak Tono Rp 3.000.000/bulan. Biaya-biaya yang di
40
keluarkan Bapak Tono selama sebulan Rp 1.000.000. Dengan melihat
konsidi seperti ini kredit tersebut disetujui atau ditolak.
Adapun rincian keuangan Bapak Tono sebagai berikut:
1) Kemampuan mengangsur nasabah 33.33% dari penghasilan bersih
Pendapatan : Rp 3.000.000
Biaya Bulanan : Rp (1.000.000)
Penghasilan bersih : Rp 2.000.000
RPC : 33.33% x Rp 2.000.000 = Rp 666.600
2) Uang muka 20% dari harga rumah
Uang muka : 20% x Rp 140.000.000 = Rp 28.000.000
3) Plafon kredit yang diajukan
Rp 140.000.000 – Rp 20.000.0000 = Rp 120.000.000
4) Angsuran yang harus dibayar Bapak Tono (Perbulan)
Rp 120.000.000 x 9%/tahun x 15tahun = Rp 900.000/bulan
180bulan
Dengan melihat kondisi seperti ini maka kredit tersebut ditolak karena
kemampuan membayar lebih kecil dibandingkan jumlah angsuran perbulan.
41
3.2.2. Jumlah Pemberian Kredit Pemilikan Rumah pada PT Bank Tabungan
Negara (Persero) Tbk
Jumlah Pemberian Kredit Pemilikan Rumah (KPR) merupakan jumlah yang
digunakan untuk mengetahui berapa besar jumlah pemberian KPR dalam setiap
tahunnya. Semakin besar jumlah pemberian KPR, maka semakin baik prosentase
jumlah pemberian KPR setiap tahunnya.
Berikut perhitungan jumlah Pemberian Kredit Pemilikan Rumah (KPR) PT Bank
Tabungan Negara (Persero) Tbk:
Tabel III.5
Jumlah Pemberian Kredit Pemilikan Rumah (KPR)
Tahun Keterangan Jumlah Prosentase
2013
KPR 64.689.382 88,82%
Non KPR 8.144.940 11,18%
Total 72.834.322 -
2014
KPR 75.487.968 88,90%
Non KPR 9.434.206 11,10%
Total 84.922.174 -
2015
KPR 91.051.510 89,33%
Non KPR 10.867.610 10,67%
Total 101.919.120 -
Sumber Data: Annual Report Data Neraca PT Bank BTN
Dari tabel III.5 diatas dapat disimpulkan bahwa jumlah pemberian Kredit
Pemilikan Rumah (KPR) pada tahun 2013 mencapai 88,82%, mengalami
kenaikan sebesar 88,90% pada tahun 2014 dan pada tahun 2015 mengalami
kenaikan sebesar 89,33% . Maka dapat disimpulkan rata-rata jumlah pemberian
Kredit Pemilikan Rumah (KPR) dari tahun 2013-2015 yaitu sebesar 89,01%. Pada
umumnya jumlah pemberian Kredit Pemilikan Rumah (KPR) selalu mengalami
42
peningkatan dikarenakan beberapa faktor, diantaranya kebutuhan masyarakat
yang membutuhkan tempat tinggal, banyaknya developer-developer baru, suku
bunga yang rendah dan angsuran perbulan yang rendah atau disesuaikan dengan
kemampuan membayar. Jika dilihat dari segi pandang Bank BTN jumlah
pemberian Kredit Pemilikan Rumah mengalami peningkatan dikarenakan banyak
masyarakat atau debitur yang membutuhkan tempat tinggal yang layak untuk di
huni dan masyarakat tertarik dengan sistem KPR BTN karena suku bunga yang
ditetapkan oleh Pemerintah atau Bank BTN sangat rendah dan cicilan rumah
untuk KPR BTN disesuaikan dengan penghasilan atau kemampuan mengangsur
debitur.
3.2.3. Perkembangan Pemberian Kredit Pemilikan Rumah pada PT Bank
Tabungan Negara (Persero) Tbk
Perkembangan Pemberian Kredit Pemilikan Rumah (KPR) penting
dilakukan mengingat perkembangan pemberian KPR dapat mengukur berapa
besar jumlah prosentase perkembangan setiap tahunnya. Semakin besar jumlah
pemberian KPR ini menunjukkan semakin baik pula prosentase perkembangan
pemberian KPR.
Berikut perhitungan perkembangan Pemberian Kredit Pemilikan Rumah
(KPR) PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk:
43
Tabel III.6
Perkembangan Pemberian Kredit Pemilikan Rumah (KPR)
Uraian Tahun Jumlah Prosentase Perkembangan
KPR
2013 64.689.382 -
2014
75.487.968
116,69%
2015 91.051.510 120,61% Sumber Data: Annual Report data Neraca PT Bank BTN
Dari tabel III.6 diatas dapat disimpulkan bahwa perkembangan pemberian
Kredit Pemilikan Rumah (KPR) yang diberikan oleh BTN pada tahun 2014
menunjukkan prosentase 116,69% dan mengalami peningkatan sebesar 20,61%
pada tahun 2015. Pada umunya perkembangan pemberian Kredit Pemilikan
Rumah (KPR) mengalami peningkatan dikarenakan beberapa faktor, diantaranya
kebutuhan primer (sandang, pangan dan papan), banyaknya developer-developer
baru dan pemberian-pemberian promosi dari bank yang menarik perhatian
masyarakat. Jika dilihat dari segi pandang Bank BTN perkembangan pemberian
Kredit Pemilikan Rumah mengalami peningkatan dikarenakan banyak masyarakat
atau debitur yang membutuhkan tempat tinggal yang layak ditempati dan
masyarakat tertarik dengan sistem KPR BTN karena suku bunga yang ditetapkan
oleh Pemerintah atau Bank BTN sangat rendah dan cicilan rumah untuk KPR
BTN disesuaikan dengan penghasilan atau kemampuan mengangsur debitur.