bab iii rancangan kerangka ekonomi daerah dan … · pertumbuhan ekonomi di negara-negara maju dan...
TRANSCRIPT
RKPD Kabupaten Banyuwangi 2014 III - 1
BAB III
RANCANGAN KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEBIJAKAN
KEUANGAN DAERAH
Rancangan Kerangka Ekonomi Daerah dan Kebijakan Keuangan Daerah
menguraikan kondisi perekonomian Kabupaten Banyuwangi tahun 2012 dan
perkiraan tahun 2013 serta proyeksi tahun 2014. Beberapa indikator
pembangunan ekonomi yang ditelaah meliputi indikator pertumbuhan ekonomi
daerah, sumber-sumber pendapatan, dan kebijakan pemerintah daerah
mengenai pengelolaan keuangan daerah seperti pendapatan daerah, belanja
daerah, dan pembiayaan daerah.
3.1. Arah Kebijakan Ekonomi Daerah
Kondisi perekonomian Indonesia menunjukkan kinerja yang cukup baik
pada tahun 2012, meskipun perekonomian global masih diselimuti oleh berbagai
ketidakpastian, seperti prospek pemulihan ekonomi di kawasan Eropa (terutama
di negara yang mengalami krisis hutang, yaitu Yunani, Italia, Irlandia, Potugal
dan Spanyol) dan ancaman jurang fiskal (fiscal cliff) di AS. Hal tersebut dapat
dilihat dari perkembangan pertumbuhan ekonomi dunia, Eropa, Indonesia, dan
beberapa negara berikut.
Tabel 3. 1 Proyeksi Indikator Perekonomian Global (%)
WEO-IMF 2012 Oct'11 Jan'12 Apr'12 July'12 Oct'12 Jan'13 Apr'13 Oct'12 Jan'13 Apr'13
World 3.2 4.5 3.9 4.1 3.9 3.6 3.5 3.3 4.1 4.1 4
US 2.2 2.5 2.2 2.4 2.3 2.1 2 1.9 2.9 3 3
Europe -0.6 1.5 0.8 0.9 0.7 0.2 -0.2 -0.3 1.2 1 1.1
China 7.8 9.5 8.8 8.8 8.5 8.2 8.2 8 8.5 8.5 8.2
India 4 8.1 7.3 7.3 6.5 6 5.9 5.7 6.4 6.4 6.2
ASEAN-5 6.1 5.8 5.6 6.2 6.1 5.8 5.5 5.9 5.7 5.7 5.5
Indonesia 6.2 6.7 n.a. 6.1 6.6 6.3 n.a. 6.3 n.a. n.a. 6.4
Trade Vol. World
2.5 6.4 5.4 5.6 5.1 4.5 3.8 3.6 5.8 5.5 5.3
Sumber: Kementrian Keuangan, 2013
Pertumbuhan ekonomi di negara-negara maju dan kawasan Eropa
selama tahun terakhir mengalami perlambatan. Perlambatan ekonomi tersebut
RKPD Kabupaten Banyuwangi 2014 III - 2
berdampak langsung terhadap pelemahan kinerja ekspor Indonesia, tetapi bisa
melalui mitra dagang negara berkembang Indonesia. Permintaan China dan
India terhadap ekspor Indonesia, antara lain sebagai bahan baku, juga
mengalami penurunan. Dari sisi moneter, pelonggaran kebijakan moneter di
negara negara maju akan menimbulkan likuiditas yang besar di pasar global.
Dengan masih terdapatnya ketidakpastian, arus modal tentu dapat
mengganggu keseimbangan pasar uang di nilai tukar diberbagai negara. Secara
ringkas, perkembangan perekonomian global sampai dengan bulan Maret 2013
adalah sebagai berikut.
Tabel 3. 2 Perkembangan Perekonomian Global Sampai dengan Bulan Maret 2013
Eurozone Amerika Serikat Asia
Pada Q4-2012 perekonomian Eropa mengalami kontraksi sebesar 0,6% (qoq) atau 0,9% (yoy).
Sepanjang tahun 2012, ekonomi Eropa menglami kontraksi 0,6% turun dari tahun 2011 yang tumbuh sebesar 1,4%.
Januari 2013 : Pengangguran Eropa sebesar 11,9%. Tingkat pengangguran Spanyol mencapai 26,2%.
Kebijakan terkini:
1. Program outright monetary transaction (OMT) ECB
2. ESM gantikan EFSF, total dana €500 miliar
3. Bailout Yunani 2013 telah disetujui IMF (€ 3,24 miliar) dan zona Eropa (€9,2 miliar).
Perekonomian AS di Q4-2012 tumbuh 0,1% (qoq) melambat dibandingkan Q3 2012 yang tumbuh sebesar 3,1% (qoq).Sepanjang tahun 2012, perekonomian AS tumbuh 2,2% lebih tinggi dari tahun 2011 sebesar 1,8%
The Fed memangkas perkiraan pertumbuhan AS pada 2013 antara 2,3%- 3,0% lebih rendah dari perkiraan pada September lalu (2,5% - 3,0%).
The Fed memutuskan untuk tetap mempertahankan program QE3 dengan nilai rata-rata US$85 miliar per bulan, namun The Fed mempertimbangkan untuk mengurangi nilai tersebut.
Di samping itu Kongres AS juga telah menyetujui kenaikan pagu utang dengan penundaan hingga 19 Mei 2013
Pemerintah AS telah menandatangani kesepakatan pemangkasan belanja otomatis sebesar US$85 miliar selama tahun 2013. Pemangkasan ini akan terus berlanjut dengan total sebesar US$1,2 triliun hingga sepuluh tahun kedepan.
Perekonomian China tumbuh 7,9% (yoy) di Q4-2012 lebih tinggi dari Q3-2012 sebesar 7,4% (yoy). Sepanjang 2012 China tumbuh sebesar 7,8% (yoy).
Pada Q4-2012 India tumbuh sebesar 4,5% (yoy) melambat dari Q3-2012 sebesar 5,3% (yoy). Sepanjang tahun 2012 India tumbuh sebesar 5,1% melambat dibandingkan 2011 sebesar 7,3%.
Selama 2012 negara-negara Asia lainnya tumbuh positif. Pertumbuhan Singapura 1,3% (yoy), Vietnam tumbuh 5,0% (yoy), Filipina sebesar 6,6% (yoy), Thailand tumbuh 6,4% dan Malaysia tumbuh 5,6%.
Beberapa kebijakan negara-negara Asia terkini
BoJ menambah dana pembelian aset untuk ke-3x dalam 4 bulan (66 triliun yen76 triliun yen):
Jepang menambah stimulus fiskal sebesar 10,3 triliun yen atau sebesar US$116 miliar.
BOJ menetapkan target inflasi sebesar 2% (sebelumnya 1%) dan menyatakan akan menerapkan program pembelian aset tanpa batas.
Pemerintah India menargetkan defisit anggaran sebesar 4,8% terhadap PDB
RKPD Kabupaten Banyuwangi 2014 III - 3
Eurozone Amerika Serikat Asia
pada tahun fiskal April 2013 hingga Maret 2014. Upaya ini dilakukan melalui kenaikan pajak, penjualan aset dan pemangkasan subsidi.
Sumber: Dirjen Perimbangan Keuangan, Kemenkeu 2013
Imbas dari krisis tersebut mengarah pada penurunan permintaan
eksternal dan perlambatan aktivitas perekonomian di Asia, termasuk China dan
India. Indonesia dengan karakteristik ekonomi nasional yang ditopang oleh
konsumsi domestik dan pembentukan modal tetap bruto (investasi) masih dapat
bertahan terhadap terpaan krisis keuangan global. Hal ini dapat dilihat dari
perkembangan PDB dan Konsumsi Rumah Tangga dan Pemerintah serta PMTB
sebagaimana berikut.
Tabel 3. 3 Perkiraan pertumbuhan PDB dan Konsumsi Rumah Tangga dan
Pemerintah serta PMTB 2012 – 2014 Uraian 2011 2012 2013 2014*
Produk Domestik Bruto (%) 6,5 6,23 6,6– 6,8 6,7 – 7,2
Konsumsi Rumah Tangga (%) 4,7 5,28 5,7 – 5,9 7,0 – 7,5
Konsumsi Pemerintah (%) 3,2 1,25 7,5 – 7,8 6,9 – 7,4
Pemb modal Tetap bruto (%) 8,8 9,81 11,5 – 12 12,4 – 12,9
Sumber: Dirjen Perimbangan Keuangan, Kemenkeu 2013 dan *2014 merupakan proyeksi Bank
Indonesia
Berdasarkan tabel diatas, dapat diketahui bahwa konsumsi rumah tangga
Indonesia diprediksi mengalami peningkatan pada tahun 2013, dengan capaian
5,7 – 5,9 persen, dimana pada tahun sebelumnya 2012, capaiannya sebesar
5,28 persen. Hal ini merupkan salah satu indikasi dari meningkatnya daya beli
masyarakat di tengah pemulihan ekonomi dunia yang berjalan lambat. Begitu
pula dengan tahun 2014, yang mana pada tahun ini Bank Indonesia
memproyeksikan capaiannya sebesar 7,0 – 7,5. Peningkatan konsumsi rumah
tangga ini juga diimbangi dengan peningkatan konsumsi pemerintah di tahun
2013 maupun 2014. Pada tahun 2013, konsumsi pemerintah diprediksi mencapai
7,5 – 7,8 persen (Kemekeu). Nilai ini mengalami peningkatan yang cukup besar
jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang mencapai 1,25 persen.
Senada dengan peningkatan konsumsi pemerintah dan rumah tangga, PMTB
RKPD Kabupaten Banyuwangi 2014 III - 4
juga diproyeksikan mengalami peningkatan pada tahun 2013 dan 2014, dengan
capaian masing-masing sebesar 11,5 – 12 persen dan 12,4 – 12,9 persen.
Proyeksi dan perencanaan pembangunan pemerintah daerah harus
mempertimbangkan asumsi dasar ekonomi makro nasional, dimana merupakan
dasar bagi Pemerintah dalam menyusun postur APBN jangka menengah, dan
menjadi basis perhitungan untuk memperkirakan besaran pendapatan negara
dan hibah, belanja negara, defisit/surplus dan pembiayaan anggaran dalam tiga
tahun ke depan.
Ringkasan asumsi dasar ekonomi makro tahun 2013 termuat dalam
APBN 2013 telah disepakati bersama Dewan Perwakilan Rakyat. Kesepakatan
tersebut tertuang dalam UU No.19 Tahun 2012 Tentang APBN Tahun 2013.
Ringkasan proyeksi perekonomian nasional dinyatakan sebagai berikut:
a. pertumbuhan ekonomi sebesar 6,8 %;
b. tingkat inflasi sebesar 4,9 %;
c. Surat Perbendaharaan Negara (SPN) 3 bulan sebesar 5,0 %;
d. Nilai Tukar Rupiah adalah Rp. 9.300/US$;
e. dan Rata-rata harga minyak mentah Indonesia (ICP) sebesar USD 100
per barel dengan lifting minyak sebesar 900 ribu barel per hari dan lifting
gas 1.360 MBOEPD
Secara ringkas, perkiraan pemerintah atas asumsi makro dalam
beberapa tahun ke depan dapat dilihat dalam tabel berikut.
Tabel 3. 4 Proyeksi Asumsi Makro Nasional 2012-2014
Uraian 2012 2012 2013 * 2014**
APBN-P APBN PRAKIRAAN MAJU
Pertumbuhan Ekonomi (%) 6,5 6,2 6,6 - 6,8 6,4 - 6,9
Inflasi (%) 6,8 4,3 4,9 - 5,3 3,5 - 5,5
Suku Bunga SPN 3 bulan (%) 5,0 3,2 3,2 – 5,0 4,5 - 5,5
Nilai Tukar Rupiah (Rp/US$) 9000 9384 9300 - 9700 9.600 - 9.800
Harga Minyak (US$/barel) 105 112,7 100 - 110 100 - 120
Lifting Minyak (ribu barel/hari) 930 860,6 840 - 900 900 - 930
Sumber: Dirjen Perimbangan Keuangan, Kemenkeu dan Bappenas 2013 *Tahun 2013=Outlook asumsi 2013 berdasarkan kesepakatan antara Kemen ESDM, Bappenas, Bank Indonesia, DJA, BKF per 8 Februari 2013 **Tahun 2014 merupakan proyeksi dasar ekonomi makro 2014, Kementrian Keuangan RI
Dalam menghadapi perekonomian mendatang, berdasarkan paparan
Prioritas Pembangunan Nasional 2014 dan Penguatan Sinergi Pusat-Daerah
Indonesia dihadapkan pada tantangan dan peluang baik dari sisi internal maupun
RKPD Kabupaten Banyuwangi 2014 III - 5
eksternal. Dari sisi internal, tantangan yang dihadapi meliputi (i) iklim investasi
dan usaha masih perlu perbaikan; (ii) isu ketenagakerjaan; (iii) keterbatasan
infrastruktur; (iv) keterbatasan fiskal dan penyerapan anggaran; (v) pengelolaan
BBM dalam negeri; (vi) stabilitas politik terkait pemilu. Sedangkan peluang dari
sisi internal meliputi (i) potensi domestik yang besar; (ii) Pemanfaatan jumlah
midle class yang besar dan terus naik; (iii) Pemilu mendorong kegiatan
perekonomian domestik.
Dari sisi eksternal (luar negeri dan dunia), tantangan yang perlu
diperhatikan diantaranya (i) Di tahun 2013 pemulihan ekonomi dunia diperkirakan
berjalan lambat; (ii) Pemulihan harga komoditas yang masih lambat; (iii)
Kecenderungan peningkatan hambatan non tarif. Sedangkan peluang yang ada
diantaranya (i) Krisis utang Eropa mereda; (ii) Resesi ekonomi AS akibat jurang
fiskal dapat dihindari; dan (iii) Perekonomian China mulai menguat (Bappenas,
2013).
Tema penyusunan Rencana Kerja Pembangunan (RKP) Nasional Tahun
2014 adalah Memantapkan Perekonomian Nasional Bagi Peningkatan
Kesejahteraan Rakyat yang Berkeadilan. Sedangkan unsur-unsur pokok dalam
(RKP) tahun 2014 antara lain:
1. Pemantapan Perekonomian Nasional;
Peningkatan daya saing;
Peningkatan ketahanan ekonomi;
Mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif.
2. Peningkatan Kesejahteraan Rakyat yang Berkeadilan;
Pembangunan SDM;
Penurunan kemiskinan dan pengangguran;
Mitigasi bencana;
Peningkatan kesejahteraan rakyat lainnya.
3. Pemeliharaan Stabilitas Sosial dan Politik.
Membaiknya kinerja birokrasi dan pemberantasan korupsi;
Memantapkan penegakan hukum, pertahanan, dan pelaksanaan
Pemilu 2014.
Sedangkan pada konteks Provinsi Jawa Timur, dengan memperhatikan
target capaian indikator kinerja utama yang termuat dalam RPJMD Provinsi Jawa
RKPD Kabupaten Banyuwangi 2014 III - 6
Timur Tahun 2009-2014 dan capaian tahun 2012 maka ditetapkan target kinerja
pembangunan Provinsi Jawa Timur Tahun 2014 adalah:
Tabel 3. 5 Justifikasi Target Indikator Kinerja Utama RKPD Provinsi Jawa Timur
Tahun 2014
Indikator Kinerja Utama Target RPJMD Justifikasi Target
RKPD
Tkt Pengangguran Terbuka (%) 5,20 - 5,40 3,5 - 4,0
Kemiskinan (%) 13,5 - 14,0 11,0 - 12,0
Pertumbuhan Ekonomi (%) 5,50 - 6,00 7,5 - 7,7
Indeks Disparitas 113,50 - 113,80 112
Indeks Pembangunan Manusia 70,50 - 71,00 73 - 73,15
Sumber: RKPD Provinsi Jawa Timur Tahun 2014
3.1.1. Kondisi Ekonomi Daerah Tahun 2012 dan Perkiraan Tahun
2013
Kondisi perekonomian Kabupaten Banyuwangi salah satunya
dapat dilihat dari pertumbuhan ekonominya. Pertumbuhan ekonomi yang
terjadi di Kabupaten Banyuwangi tidak lepas dari pertumbuhan sektoral
dalam PDRB. Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Banyuwangi tahun 2010
mengalami peningkatan yang cukup signifikan dengan capaian 6,22%
dan 7,02% pada tahun 2011. Peningkatan tersebut terus terjadi sampai
awal tahun 2013 yang diperkirakan mencapai angka 7.2%. Peningkatan
ini mengindikasikan adanya peningkatan kondisi perekonomian daerah,
yang perlu untuk dipertahankan dan ditingkatkan.
RKPD Kabupaten Banyuwangi 2014 III - 7
Gambar 3. 1.
Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Banyuwangi dan Jawa Timur
Tahun 2009-2013
Sumber: Bappeda Kabupaten Banyuwangi, 2013 *Tahun 2013 merupakan angka sementara
Selama kurun beberapa tahun terakhir, besaran PDRB ADHB
menunjukkan peningkatan yang cukup signifikan. Namun peningkatan ini
lebih dipengaruhi oleh kenaikan harga barang dan jasa pada masing-
masing kegiatan ekonomi, sehingga diperlukan suatu pengkajian dengan
mempertimbangkan besaran PDRB atas dasar harga konstan (ADHK)
dalam kurun waktu tersebut. PDRB ADHK Kabupaten Banyuwangi tahun
2009 sampai dengan tahun 2012 berada pada besaran yang relatif stabil.
Dilihat dari kondisi ini berarti potensi ekonomi di Kabupaten Banyuwangi
lebih dipengaruhi oleh perkembangan harga dibandingkan dengan
pertumbuhan ekonomi.
Dengan kondisi tersebut, maka prospek perekonomian Kabupaten
Banyuwangi dapat dilihat dalam indikator ekonomi sebagai berikut.
RKPD Kabupaten Banyuwangi 2014 III - 8
Tabel 3. 6
Prospek dan Prediksi Perekonomian Kabupaten Banyuwangi Tahun 2013
Indikator Realisasi Proyeksi
2010 2011 2012* 2013
Pertumbuhan Ekonomi (%) 6.22 7.02 7.18 7.20
PDRB ADHB (Juta Rupiah) 23,558,420.84 26,367,387.40 30,213,893.31 32,260,942.99
PDRB ADHK (Juta Rupiah) 11,015,195.17 11,788,649.35 12,634,554.00 13,494,381.87
PDRB per Kapita (Juta Rupiah)
15,139,614.36 16,849,968,91 19,254,035.46 21,049,977.26
TPT (%) 3.92 4.01-5.01 3.64-4.64 3.31-4.31
IPM (%) 68.80 69.24 69.8 70.24
Inflasi (%) 7.47 4.90 5.25 5.00±1
Penduduk di atas Garis Kemiskinan (%)
79.86 81.34 82.72 84.10
Sumber: Bappeda Kabupaten Banyuwangi, 2012, 2013 dan proyeksi *angka sementara
3.1.2. Tantangan dan Prospek Perekonomian Daerah Tahun 2013
dan Tahun 2014
Situasi perekonomian global saat ini berada dalam ketidakpastian.
Hal tersebut disebabkan oleh pemulihan ekonomi di kawasan Eropa dan
ancaman jurang fiskal (fiscal cliff) di AS, sehingga mengakibatkan
penurunan permintaan eksternal dan perlambatan aktivitas
perekonomian di Asia, termasuk China dan India. Di sisi lain, dengan
perekonomian global yang penuh ketidakpastian, Indonesia sebagai
negara dengan perekonomian nomor 16 di dunia, nomor 4 di Asia
setelah China, Jepang dan India, serta terbesar di Asia Tenggara,
mempunyai prospek yang semakin menjanjikan dengan melimpahnya
sumber daya alam, pertumbuhan konsumsi swasta dan iklim investasi
yang kondusif. Namun, tantangan besar Indonesia saat ini adalah
bagaimana meningkatkan daya saing (competitiveness) yang saat ini
berada pada peringkat 50 dari 144 negara, khususnya yang berkaitan
dengan peningkatan infrastruktur, kesehatan dan pendidikan, efisiensi
pasar tenaga kerja, penguasaan teknologi dan inovasi, serta
kelembagaan.
Adanya tantangan dan prospek perekonomian dunia tersebut,
Kabupaten Banyuwangi diharapkan dapat mempertahankan dan
meningkatkan kondisi perekonomian melalui pemanfaatan sumber daya
RKPD Kabupaten Banyuwangi 2014 III - 9
yang dimilki secara optimal. Untuk menjaga stabilitas pertumbuhan
ekonomi 2014 diperlukan berbagai langkah dan upaya terpadu. Salah
satu upaya tersebut diantaranya adalah melalui peningkatan value
added dalam produk-produk pertanian melaui kerjasama dengan
berbagai pihak merupakan salah satu langkah dalam peningkatan
pertumbuhan perekonomian daerah. Disamping itu, pemanfaatan
kekayaan dan sumber daya alam melalui promosi pariwisata merupakan
langkah strategis dalam peningkatan perekonomian. Untuk mendukung
hal tersebut, maka penyediaan dan peningkatan infrastruktur
perekonomian sangat penting dalam perannya menunjang pertumbuhan
dan distribusi ekonomi daerah.
Dengan berbagai tantangan dan peluang tersebut, maka prospek
perekonomian Kabupaten Banyuwangi pada tahun 2013 sampai 2015
dapat dilihat dalam indikator ekonomi sebagai berikut.
Tabel 3. 7 Prospek dan Prediksi Perekonomian Kabupaten Banyuwangi
Tahun 2014-2015
Indikator Proyeksi*
2013 2014 2015
Pertumbuhan Ekonomi (%) 7.2-7.4 7.2-7.4 7.2-7.4
PDRB ADHB (Juta Rupiah) 34,260,942.99 37,850,081.39 40,053,919.50
PDRB ADHK (Juta Rupiah) 13,494,381.87 14,412,724.18 15,393,563.07
PDRB per Kapita (Juta Rupiah) 21,049,977.26 23,252,292.29 24,603,144.66
TPT (%) 3.31-4.31 3.31-4.31 3.31-4.31
IPM (%) 70.24 70.50 71.02
Inflasi %) 5.00±1 5.00±1 5.00±1
Penduduk di atas Garis Kemiskinan (%)
84.10 85.02 85.94
Sumber : Proyeksi Capaian Indikator Kabupaten Banyuwangi
Melihat proyeksi capaian indikator kinerja tersebut, tantangan dan
Prospek Perekonomian Daerah Tahun 2014 adalah sebagai berikut.
1. MENJAGA STABILITAS EKONOMI. Perhatian akan diberikan
pada langkah-langkah yang terpadu untuk menjaga stabilitas
perekonomian domestik, yang dihadapkan pada tingginya resiko
harga komoditi, serta pengendalian perdagangan yang dapat
membahayakan perekonomian sehingga tidak masuk dalam
kondisi defisit.
2. MENDORONG PERCEPATAN PERTUMBUHAN EKONOMI.
Dorongan akan diberikan pada peningkatan investasi,
RKPD Kabupaten Banyuwangi 2014 III - 10
pembangunan industri pengolahan dan industry strategis berbasis
pertanian, peningkatan daya saing daerah, peningkatan efektivitas
penerimaaan daerah, penguatan penyerapan belanja daerah, serta
pemantapan ketahanan pangan.
3. MEMPERCEPAT PENGURANGAN PENGANGGURAN DAN
KEMISKINAN. Langkah-langkah akan dipusatkan pada upaya-
upaya yang mampu menciptakan lapangan kerja yang lebih besar
serta menjangkau masyarakat yang masih hidup di bawah garis
kemiskinan dengan program-program pemberdayaan secara tepat.
3.2. Arah Kebijakan Keuangan Daerah
Arah kebijakan keuangan daerah menguraikan kebijakan yang akan
ditempuh oleh Pemerintah Kabupaten Banyuwangi berkaitan dengan
pendapatan daerah, pembiayaan daerah, dan belanja daerah.
3.2.1. Proyeksi Keuangan Daerah dan Kerangka Pendanaan
Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005
tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Permendagri Nomor 13
Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 21 Tahun 2011, pengelolaan keuangan daerah adalah
keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan,
penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan
keuangan daerah. Penyusunan APBD sesuai dengan peraturan
perundangan diawali dengan proses Musyawarah Perencanaan
Pembangunan Daerah (Musrenbangda) yang hasilnya dituangkan
dalam dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD),
selanjutnya dipergunakan sebagai dasar penyusunan Kebijakan Umum
Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS).
Berdasarkan Undang - undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah dan Undang - undang Nomor 33 Tahun 2004
tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah dinyatakan bahwa
anggaran pemerintah daerah bersumber dari Pendapatan Asli Daerah
(PAD), Dana Perimbangan, dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah.
RKPD Kabupaten Banyuwangi 2014 III - 11
PAD Kabupaten Banyuwangi terdiri dari Hasil Pajak Daerah, Hasil
Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang
Dipisahkan, dan Lain-lain PAD yang sah. Dana Perimbangan bersumber
dari Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi
Khusus (DAK). Pengalokasian anggaran yang dilakukan diharapkan
efektif dengan memberi kepuasan kepada masyarakat, dan dapat
mengimplementasikan strategi RPJMD Kabupaten Banyuwangi 2010-
2015 yang pro growth, pro job, pro poor dan pro environment.
Sehingga, dalam memproyeksikan pendapatan daerah pada
tahun 2014 diperlukan beberapa asumsi sebagai berikut:
1. Tingkat pertumbuhan ekonomi Kabupaten Banyuwangi dengan
tingkat yang moderat pada tahun 2013 diperkirakan sebesar 7,20-
7,40.
2. Tingkat inflasi Daerah pada tahun 2012 diperkirakan sebesar
5,00±1%;
3. Adanya pengalihan pajak dari pusat ke daerah akan meningkatkan
pendapatan asli daerah lebih dari 15% - 20%.
RKPD Kabupaten Banyuwangi 2014 III - 12
Tabel 3. 8 Realisasi dan Proyeksi/Target Pendapatan Kabupaten Banyuwangi Tahun 2010 s.d tahun 2015
KODE URAIAN JUMLAH
REALISASI 2010 REALISASI 2011 REALISASI 2012 ANGGARAN 2013 TARGET 2014 TARGET 2015
1. PENDAPATAN
1.1. PENDAPATAN ASLI DAERAH 87.091.140.847,23 113.262.269.757,87 140.326.556.339,19 119.657.070.444,00 131.552.458.033,27 148.953.166.536,71
1.1.1. Pajak Daerah 21.116.165.210,00 32.449.080.866,10 40.769.833.221,00 33.649.909.104,00 43.596.686.721,36 51.004.200.054,76
1.1.2. Retribusi Daerah 19.755.863.642,00 21.621.743.609,84 24.818.889.408,00 16.522.891.370,00 28.082.787.451,33 30.585.226.492,25
1.1.3. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan
10.481.591.613,23 9.983.335.503,89 14.503.063.660,51 14.964.736.000,00 16.718.053.414,58 19.486.397.363,57
1.1.4. Lain - Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah
35.737.520.382,00 49.208.109.778,04 60.234.770.049,68 54.519.533.970,00 43.154.930.446,01 47.877.342.626,13
1.2. DANA PERIMBANGAN 906.774.713.137,00 982.023.260.117,00 1.198.575.211.872,00 1.170.038.124.021,00 1.292.046.644.543,85 1.367.732.605.127,02
1.2.1. Bagi Hasil Pajak / Bukan Pajak 63.282.331.137,00 84.955.081.117,00 100.701.984.872,00 72.164.897.021,00
1.2.2. Dana Alokasi Umum 761.897.082.000,00 815.156.279.000,00 1.030.217.037.000,00 1.030.217.037.000,00
1.2.3. Dana Alokasi Khusus 81.595.300.000,00 81.911.900.000,00 67.656.190.000,00 67.656.190.000,00
1.3. LAIN -LAIN PENDAPATAN YANG SAH
172.892.966.219,00 354.933.058.492,00 351.542.446.031,00 212.500.928.424,00 272.418.396.985,69 276.302.354.393,19
1.3.1. Pendapatan Hibah 1.896.531.568,00 0,00 0,00 0,00
1.3.2. Dana Darurat 0 0,00 0,00 0,00
1.3.3. Dana Bagi Hasil Pajak dari Propinsi atau Pemda Lainnya
50.659.095.851,00 87.622.916.704,00 82.167.898.760,00 73.443.059.304,00
1.3.4. Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus
101.364.381.600,00 231.980.466.862,00 210.000.496.000,00 138.194.821.920,00 - -
1.3.5. Bantuan Keuangan dari Propinsi atau Pemda Lainnya
18.972.957.200,00 35.329.674.926,00 59.374.051.271,00 863.047.200,00
JUMLAH PENDAPATAN 1.143.706.248.557,05 1.143.706.248.557,05 1.143.692.289.989,91 1.690.444.214.242,19
RKPD Kabupaten Banyuwangi 2014 III - 13
3.2.2. Arah Kebijakan Keuangan Daerah
Sub bab ini menjelaskan mengenai kebijakan yang akan ditempuh oleh
pemerintah daerah Kabupaten Banyuwangi berkaitan dengan pendapatan daerah,
pembiayaan daerah, dan belanja daerah, berdasarkan hasil analisis dan prediksi
perekonomian dan kerangka pendanaannya.
3.2.2.1. Arah Kebijakan Pendapatan Daerah
Kebijakan perencanaan pendapatan daerah Kabupaten Banyuwangi
2014 diarahkan pada optimalisasi penerimaan PAD, dengan melakukan
diversifikasi, intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber PAD, dimana
sebagian besar potensinya berbasis sektor primer. Adapun arah kebijakan
pendapatan daerah Kabupaten Banyuwangi adalah sebagai berikut:
1. Diversifikasi sumber pendapatan daerah;
2. Meningkatkan intensifikasi dan ekstensifikasi penggalian sumber -
sumber pendapatan daerah, terutama melalui usaha daerah dan
pendayagunaan aset daerah, termasuk pendapatan dari pihak ketiga;
3. Meningkatkan kemampuan dan optimalisasi organisasi di bidang
pendapatan atau organisasi penghasil;
4. Memantapkan Kelembagaan dan Sistem Operasional Pemungutan
Pendapatan Daerah;
5. Meningkatkan pengelolaan aset dan keuangan daerah;
6. Meningkatkan pendataan terkait sumber daya alam sebagai salah
satu komponen perhitungan dana perimbangan daerah;
7. Meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pembayaran pajak
dan retribusi daerah.
8. Penguatan Local Taxing Power dengan strategi Memperluas Basis
Pungutan Dan Diskresi Penetapan Tarif. Hal ini dapat dilakukan
dengan kebijakan yang antara lain meliputi:
a. Memperluas Objek (Pajak Hotel, Pajak Restoran)
b. Menambah Jenis (Pajak Sarang Burung Walet, Pajak Rokok,
BPHTB, PBB-Perkotaan dan Perdesaan)
c. Menaikkan Tarif Maksimum (Pajak Mineral Bukan Logam dan
Batuan, Pajak parkir, Pajak Hiburan)
d. Diskresi Penetapan Tarif (Daerah bebas menetapkan tarif
dalam batas tarif minimum dan maksimum yang ditetapkan
dalam UU)
RKPD Kabupaten Banyuwangi 2014 III - 14
3.2.2.2. Arah Kebijakan Belanja Daerah
Belanja daerah terdiri dari dua jenis belanja yaitu belanja tidak
langsung dan belanja langsung. Belanja tidak langsung terdiri dari belanja
pegawai, belanja bunga, belanja subsidi, belanja hibah, belanja bantuan
sosial, belanja bagi hasil kepada provinsi/kabupaten kota dan pemerintah
desa, serta belanja bantuan keuangan kepada provinsi/kabupaten/kota dan
pemerintahan desa.
Sedangkan belanja langsung merupakan belanja yang secara
langsung untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Kebijakan untuk Tahun
2014 belanja langsung digunakan untuk belanja yang terkait langsung
dengan program dan kegiatan. Kebijakan pembangunan daerah untuk Tahun
2014 berpedoman pada RPJMD 2010-2015 dengan tetap melaksanakan
program kegiatan sesuai dengan skala prioritas daerah. Pencapaian hasil-
hasil pembangunan dalam tahun anggaran sebelumnya akan terus
ditingkatkan sesuai kemampuan keuangan daerah.
Arah kebijakan belanja daerah Kabupaten Banyuwangi adalah
sebagai berikut:
1. Penentuan dan penggunaan anggaran belanja daerah didasarkan
pada hubungan antara alokasi belanja tidak langsung dan belanja
langsung dengan pencapaian Visi dan Misi Pemerintah Kabupaten
Banyuwangi, serta memperhatikan sinergitasnya dengan prioritas
pembangunan Nasional dan prioritas pembangunan Provinsi Jawa
Timur;
2. Peningkatan alokasi belanja yang mengarah pada program yang
berorientasi pada kesejahteraan masyarakat, terutama pada
kepentingan publik;
3. Meningkatkan kualitas anggaran belanja daerah melalui pola
penganggaran yang berbasis kinerja dengan pendekatan tematik
pembangunan yang disertai sistem pelaporan yang semakin
akuntabel;
4. Peningkatan efektifitas penggunaan alokasi belanja daerah sesuai
dengan TUPOKSI dan fungsi masing-masing SKPD;
5. Sesuai dengan amanat UU No. 28/2009 tentang Pajak Daerah dan
Retribusi Daerah, akan dialokasikan anggaran untuk bidang
RKPD Kabupaten Banyuwangi 2014 III - 15
infrastruktur jalan dan transportasi minimal 10% dari perolehan pajak
kendaraan bermotor dan bahan bakar kendaraan bermotor;
6. Mendayagunakan penggunaan belanja daerah untuk menstimulasi
tumbuh kembangnya partisipasi sektor swasta dan swadaya
masyarakat dalam pembangunan daerah.
RKPD Kabupaten Banyuwangi 2014 III - 16
Tabel 3. 9 Realisasi dan Proyeksi/Target Belanja Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2010 s.d tahun 2015
KODE URAIAN JUMLAH
REALISASI 2010 REALISASI 2011 REALISASI 2012 TARGET 2013 TARGET 2014 TARGET 2015
2. BELANJA DAERAH
2.1. BELANJA TIDAK
LANGSUNG 922.857.329.644,00 956.935.147.324,13 1.086.820.824.132,0 1.181.087.895.771,0 1.169.481.737.884 1.284.211.081.275
2.1.1. Belanja Pegawai 712.838.363.669,00 791.455.675.678,25 919.880.835.377,00 1.001.645.235.771,00 945.203.700.103 1.049.922.607.491
2.1.2. Belanja Bunga 9.698.506,57 0,00 0,00 0,00 0 0
2.1.3. Belanja Subsidi 0,00 0,00 0,00 0,00 70.715.008.976 75.660.050.064
2.1.4. Belanja Hibah 90.855.265.092,00 51.989.911.826,00 70.523.019.415,00 60.887.580.000,00 91.133.184.372 94.400.239.476
2.1.5. Belanja Bantuan Sosial 50.275.116.001,00 64.718.188.229,88 22.830.673.000,00 23.271.330.000,00 54.790.892.758 55.290.892.758
2.1.6. Belanja Bagi Hasil 33.272.600,00 41.513.750,00 1.780.517.950,00 1.933.750.000,00 134.576.497 139.145.432
2.1.7. Belanja Bantuan Keuangan 63.968.949.976,24 47.127.607.840,00 71.805.778.390,00 88.350.000.000,00 7.504.375.178 8.798.146.053
2.1.8. Belanja Tidak Terduga 4.876.663.800,00 1.602.250.000,00 0,00 5.000.000.000,00
2.2. BELANJA LANGSUNG 279.302.580.985, 486.076.536.498,06 596.185.640.981,97 555.006.943.776,00 647.410.343.106,4 659.762.949.740
2.2.1. Belanja Pegawai 10.248.975.200,00 29.099.471.573,00 34.536.247.450,00 31.765.497.260,00 14.915.815.748,4 17.658.123.697
2.2.2. Belanja Barang dan Jasa 132.535.116.309,75 206.129.849.687,06 205.837.086.906,97 191.410.346.197,00 121.906.106.305,7 127.995.261.21
2.2.3. Belanja Modal 136.518.489.475,96 250.847.215.238,00 355.812.306.625,00 331.831.100.319,00 510.588.421.052,1 517.109.564.82
JUMLAH BELANJA 1.170.748.674.749,50 1.202.159.910.630,52 1.683.006.465.113,9 1.736.094.839.547,00
SURPLUS / (DEFISIT) TAHUN
BERJALAN 7.437.749.128,22 2 233.898.716.658,00
RKPD Kabupaten Banyuwangi 2014 III - 17
3.2.2.3. Arah Kebijakan Pembiayaan Daerah
Pembiayaan daerah meliputi penerimaan daerah dan pengeluaran
daerah. Kebijakan pembiayaan yang timbul karena jumlah pengeluaran lebih
besar daripada penerimaan sehingga terdapat defisit. Sumber penerimaan
daerah berasal dari sisa lebih perhitungan anggaran tahun lalu, penerimaan
pinjaman daerah, dan penerimaaan piutang daerah. Sedangkan untuk
pengeluaran pembiayaan direncanakan antara lain terdiri dari pembayaran
pokok pengeluaran pihak ketiga.
Kebijakan yang disepakati dalam pos pembiayaan berfungsi sebagai
penunjang terhadap pencapaian sasaran dan tujuan yang diinginkan serta
disepakati dalam Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah. Kebijakan Umum Pembiayaan Pemerintah Kabupaten Banyuwangi
adalah sebagai berikut:
1. Peningkatan Manajemen Pembiayaan Daerah dalam rangka akurasi,
efisiensi, efektifitas, dan profitabilitas;
2. Mengoptimalkan sisa lebih perhitungan anggaran (SILPA) yang
bersumber dari pelampauan penerimaan pendapatan daerah maupun
sisa penghematan belanja;
3. Alokasi pengeluaran pembiayaan diprioritaskan untuk pembayaran
utang pokok yang jatuh tempo;
4. Apabila APBD dalam keadaan surplus, kebijakan yang diambil adalah
melakukan transfer ke persediaan Kas Daerah dalam bentuk
Giro/Deposito, Penyertaan Modal, atau sisa lebih perhitungan
anggaran tahun berjalan;
5. Apabila APBD dalam keadaan defisit, kebijakan yang diambil adalah
memanfaatkan anggaran yang berasal dari sisa lebih perhitungan
anggaran tahun lalu, rasionalisasi belanja, pinjaman daerah, atau
memperluas kemitraan.
RKPD Kabupaten Banyuwangi 2014 III - 18
Tabel 3. 10 Realisasi dan Proyeksi/Target Pembiayaan Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2010 s.d tahun 2015
KODE URAIAN Realisasi Target
2010 2011 2012 2013 2014 2015
3.1 Penerimaan Pembiayaan
221.232.088.197,57 228.536.239.404,25
3.1.1 Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya (SiLPA)
220.755.627.297,57 228.139.377.204,25
3.1.2 Pencairan Dana Cadangan
0,00 0,00 0,00
3.1.3 Hasil Penjualan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan
0,00 0,00 0,00
3.1.4 Penerimaan Pinjaman Daerah
0,00 0,00 0,00
3.1.5 Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman
476.460.900,00 396.862.200,00
3.1.6 Penerimaan Piutang Daerah
0,00 0,00
3.1.76 Penerimaan Dana Talangan
0,00 0,00 0,00
3.2 Pengeluaran Pembiayaan
401.899.250,00 34.201.356.063,00 35.200.000.000,00
3.2.1 Pembentukan Dana Cadangan
0,00 0,00 0,00
3.2.2 Penyertaan Modal (Investasi) Daerah
0,00 34.000.000.000,00 34.000.000.000,00
3.2.3 Pembayaran Pokok Utang
0,00 201.356.063,00 0,00
3.2.4 Pemberian Pinjaman Daerah
0,00 0,00 0,00
3.2.5 Pengeluaran Dana Talangan
401.899.250,00 0,00 1.200.000.000,00
JUMLAH PEMBIAYAAN NETTO
20.830.188.947,57 194.334.883.341,25 233.898.716.658,00
SILPA
201.765.632.469,47 0,00