48

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Umum Objek Penelitian

4.1.1 Sejarah Berdirinya KPP Pratama Tangerang Timur

KPP Tangerang merupakan cikal bakal berdirinya KPP Pratama

Tangerang Timur. KPP Tangerang diresmikan pada tanggal 1 Maret 1989.

Wilayah kerja KPP Tangerang meliputi Kodya dan Kabupaten Tangerang. KPP

Tangerang semula berada di bawah koordinasi Kantor Wilayah (Kanwil) VII

Bandung. Akan tetapi dengan terbentuknya Propinsi Banten, KPP Tangerang

yang semula berada di bawah koordinasi Kantor Wilayah (Kanwil) VII Bandung

dialihkan menjadi di bawah koordinasi Kantor Wilayah (Kanwil) VIII Serang

pada Januari 2002.

Kemudian sekitar tahun 1994 (KPP) Kantor Pelayanan Pajak

Tangerang dipecah menjadi KPP Tangerang yang wilayah kerjanya meliputi

Kodya Tangerang dan KPP Serpong yang wilayah kerjanya meliputi

Kabupaten Tangerang. Kemudian pada tahun 2007 sejalan dengan reformasi di

jajaran Departemen Keuangan atau lebih spesifik di jajaran Direktorat

Jenderal Pajak, KPP Tangerang kembali dipecah menjadi 2 (dua) yakni KPP

Pratama Tangerang Timur dan KPP Pratama Tangerang Barat.

Pemecahan ini juga diikuti dengan proses modernisasi dalam semua

tugas dan fungsi salah satu institusi penghimpun keuangan negara ini. Tanggal 28

Agustus 2007 lalu ditetapkan sebagai tanggal Saat Mulai Operasi (SMO)

KPP Pratama Tangerang Timur. Pemecahan Kantor Pelayanan Pajak

48

Tangerang ini

dilakukan untuk memudahkan pemantauan WP (Wajib Pajak), pengawasan pajak,

4

dan untuk memberi pelayanan perpajakan yang lebih maksimal kepada WP

(Wajib Pajak).

4.1.2 Visi Dan Misi KPP Pratama Tangerang Timur

1. Visi KPP Pratama Tangerang Timur

Visi kantor Pelayanan Pajak Pratama Tangerang Timur mengacu pada visi

Direktorat Jenderal Pajak yaitu “Menjadi model pelayanan yang

menyelenggarakan sistem dan manajemen perpajakan kelas dunia yang

dipercaya dan dibanggakan masyarakat”.

Penjelasan makna visi :

1) Menjadi model pelayanan masyarakat yaitu menjadi contoh

pelayanan bagi unit-unit instansi pemerintah lainnya.

2) Menjadi model pelayanan masyarakat yaitu menjadi contoh

pelayanan bagi unit-unit instansi pemerintah lainnya

3) Kelas dunia (World Class) maksudnya adalah mencapai tingkat

standar internasional baik untuk kualitas aparatnya maupun kuantitas

kinerja hasil lain-lainnya.

4) Dipercaya dan Dibanggakan masyarakat mempunyai maksud

adanya pengakuan dari masyarakat terhadap eksistensi Direktorat

Jenderal Pajak.

2. Misi KPP Pratama Tangerang Timur

1) Misi Fiskal :

Menghimpun penerimaan dalam negeri dari sektor pajak yang

menunjang kemandirian pembiayaan pemerintah berdasarkan

5

Undang-

6

Undang Perpajakan dengan tingkat efektifitas dan efisiensi yang

tinggi. Misi fiskal tidak semata-semata menghimpun penerimaan pajak,

melainkan disertai batasan-batasan yang harus dipenuhi : “bahwa

segala uapaya dan kegiatan harus sesuai dengan Peraturan Perundang-

Undangan Perpajakan yang berlaku”. Jumlah pajak yang dihimpun

harus mampu memenuhi harapan masyarakat dan pemerintah yaitu

mendukung kemandirian pembiayaan pemerintah. Pelaksanaannya

harus dengan tingkat efektifitas dan efisiensi Cost Of Collection

dan Cost Of Compliance dapat ditekan serendah mungkin.

2) Misi Kelembagaan :

Misi kelembagaan adalah misi internak yang bersifat mendukung

pelaksanaan misi-misi lainnya. Misi kelembagaan merupakan

kewajiban dan tugas KPP pratama Tangerang Timur untuk

senantiasa membangun dan memlihara diri agar terus berkembang

secara fisik mampu dalam kemampuan kualitas sehingga mampu

melaksanakan misi lainnya dengan kinerja yang tinggi meskipun

menghadapi berbagai tantangan yang berat. KPP Pratama Tangerang

Timur harus mampu mengantisipasi dan beradaptasi dengan

perubahan lingkungan serta aspirasi masyarakat dan membangun

dirinya secara terus menerus sesuai dengan perkembangan teknologi

dan administrasi perpajakan yang mutakhir.

51

4.1.3 Ruang Lingkup Kegiatan KPP Tangerang Timur

KPP Pratama Tangerang Timur mempunyai tugas melaksanakan

penyuluhan, pelayanan, dan pengawasan Wajib Pajak (WP) dibidang Pajak

Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai, Pajak Pertambahan atas Barang

Mewah, Pajak tidak langsung lainnya, Pajak Bumi dan Bangunan serta Bea

Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan dalam wilayah wewenangnya

berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku. Dalam

melaksanakan tugas, KPP Pratama Tangerang Timur menyelenggarakan fungsi

sebagai berikut :

1. Pengumpulan, pencarian dan pengolahan data, pengamatan potensi

perpajakan, penyajian informasi perpajakan, pendapatan objek dan

subjek pajak, serta penilaian Pajak Bumi dan Bangunan.

2. Penetapan dan penerbitan produk hukum perpajakan.

3. Pengadministrasian dokumen dan berkas perpajakan, penerimaan

dan pengolahan surat pemberitahuan, serta penerimaan surat lainnya.

4. Penyuluhan perpajakan

5. Pelaksanaan registrasi wajib pajak.

6. Pelaksanaan eksentifikasi dan intensifikasi.

7. Pelaksanaan admnistrasi KPP Pratama Tangerang Timur.

52

4.1.4 Struktur Instansi KPP Pratama Tangerang Timur

KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA TANGERANG TIMUR

Sub bagian Umum

Sie.Pengolahan Data Dan Informasi

Seksi Pengawasan dan Konsultasi I

Sie.Pelayanan

Seksi Pengawasan dan Konsultasi II

Sie.Penagihan Seksi Pengawasan dan Konsultasi III

Sie. Pemeriksaan Seksi Pengawasan dan Konsultasi IV

Sie. Ekstensifikasi Perpajakan

Kelompok Jabatan Fungsional

Kantor Pelayanan,Penyuluhan dan

Konsultasi Perpajakan

Petugas Tata Usaha

Kelompok Jabatan

Fungsional

Gambar 4.1Struktur Instansi KPP Pratama Tangerang Timur (Seksi Pengolahan Data & Informasi

KPP Pratama Tangerang Timur)

53

4.2 Deskripsi Sampel

Hasil Penelitian ini dianalisis dengan statistik deskriptif dan inferensial.

Analisis deskriptif dilakukan dengan cara mendeskripsikan data penelitian, yang

bertujuan untuk memperoleh gambaran mengenai variabel-variabel yang diteliti.

Sementara analisis statistik inferensial (Kuantitatif) digunakan untuk menguji

hipotesis dan dilakukan dengan menggunakan rumus : koefisien determinasi, uji t,

uji F dan Regresi linear Berganda. Tujuannya adalah untuk mengetahui variabel

bebas terhadap variabel terikat. Dalam penelitian ini sebagai variabel bebasnya

kualitas penetapan dan tindakan penagihan aktif , sedangkan variabel terikatnya

adalah pencairan tunggakan pajak.

4.2.1 Kualitas Penetapan

Dalam rangka memberikan penilaian terhadap kualitas penetapan

terhadap kualitas penetapan, didasarkan pada nilai persentase. Asumsi utama

yang mendasari dalam penelitian penilaian kualitas penetapan adalah bahwa

penetapan yang paling baik atau sangat baik adalah penetapan yang tidak

berubah jika wajib pajak mengajukan permohonan pengurangan/penghapusan

sanksi atau keberatan/banding. Hal ini menandakan bahwa dalam memberikan

penetapan sudah dilakukan dengan pertimbangan yang tepat dan didukung

dengan data-data yang akurat, sehingga meskipun wajib pajak mengajukan

pengurangan/penghapusan sanksi atau keberatan/banding, keputusannya tetap

tidak berubah. penetapan yang paling buruk adalah penetapan yang

mengalami perubahan, baik menjadi berkurang maupun bertambah,

setelah dilakukan

54

pengajuan pengurangan/penghapusan sanksi atau keberatan/banding, yang

55

menunjukkan bahwa dalam pengambilan keputusan tidak didasarkan

pertimbangan yang tepat dan data yang akurat oleh pihak fiskus (pemeriksa

pajak). Hal itu akhirnya menimbulkan keputusan penetapan yang tidak konsisten.

Dengan demikian, kualitas penetapan dapat dibuat dalam suatu rentang

persentase sebagaimana terlihat dalam Tabel 4.1

Berikut ini disajikan data kualitas penetapan yang diperoleh

melalui penelusuran data di objek penelitian.

Tabel 4.1 Kategorisasi Kualitas Penetapan

NO Persentase Kualitas Penetapan

1 00,00 – 19.99 Sangat Tidak Baik

2 20,00 – 39,99 Tidak Baik

3 40.00 – 59,99 Kurang Baik

4 60,00 – 79,99 Baik

5 80,00 – 100 Sangat Baik

Sumber : Register Pengawasan Penata Usaha Piutang Pajak

Hasil kategorisasi terhadap variabel penelitian berdasarkan

ketentuan diatas, disajikan pada tabel 4.2 berikut.

56

Tabel 4.2Data Kualitas Penetapan Sampel

Penelitian Tahun 2014 – 2015

NO KualitasPenetapan Jumlah Persentase

1 Sangat Baik 86 69 %

2 Baik 9 7 %

3 Kurang Baik 8 6 %

4 Tidak baik 7 6 %

5 Sangat Tidak baik 15 15 %

Jumlah 125 100 %Sumber : Register Pengawasan Penata Usaha Piutang Pajak

Berdasarkan data diatas, terlihat mayoritas kualitas penetapan yang

diberikan oleh fiskus terhadap sampel 125 wajib pajak tergolong sangat

baik, yaitu sebanyak 86 keputusan atau 69 %. Sementara keputusan yang

tergolong baik 9 keputusan atau 7 %, yang tergolong Kurang baik 8 keputusan

atau 6 % yang tergolong tidak baik 7 keputusan atau 6 % dan yang tergolong

sangat tidak baik sebanyak 15 keputusan 15 %. Hasil ini menunjukkan bahwa

pihak fiskus umumnya memiliki kompetensi yang baik dalam menetapkan

suatu keputusan. Hal itu tentunya dalam proses penetapan telah didukung

dengan data-data pemeriksaan yang akurat, sehingga banyak menghasilkan

keputusan yang konsisten.

57

4.2.2 Tindakan Penagihan Aktif

Dibawah ini disajikan data mengenai jumlah penagihan aktif yang telah

dilakukan wajib pajak. Penagihan aktif meliputi tindakan pemberian surat teguran,

surat paksa, penyitaan, pelelangan, lelang, cegah serta sandera.

Tabel 4.3Data Penagihan Aktif sampel Penelitian

Tahun 2014-2015No Tindakan Jumlah

1 Surat Teguran 673

2 Surat Paksa 679

3 Penyitaan 43

4 Lelang

-

5 Cegah/Sandera -

Sumber : Register Pengawasan Penata Usaha Piutang Pajak

Dari tabel diatas, terlihat bahwa selama tahun 2014-2015 terhadap

125 Data wajib pajak yang dijadikan sampel dalam penelitian ini. Pihak Kantor

Pelayanan Pajak Pratama Tangerang Timur dalam rangka melakukan

penagihan aktif telah memberikan surat teguran sebanyak 673 kali , surat

paksa sebanyak 679 kali dan Penyitaan 43 kali. Pada tahun 2014-2015 Pihak

Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tangerang Timur belum pernah melakukan

tindakan lelang, cegah atau sandera terhadap wajib pajak yang masih memiliki

tunggakan pajak. Tindakan ini tidak dilakukan tentu ada alasan-alasan yang

mendasarinya, terutama dari segi efektifitas dan pertimbangan lainnya.

Dengan melihat jumlah yang

58

berurutan tersebut, berarti pihak fiskus memang menerapkan prosedur-prosedur

59

yang telah ditetapkan dalam melakukan penagihan aktif, yaitu mulai surat

paksa, surat teguran, penyitaan, lelang, sampai tindakan cegah atau sandera.

Tahapan- tahapan tersebut tidak boleh dilewati dan harus dilakukan secara

berurut, kecuali jika dilapangan ditemukan faktor-faktor yang dapat digunakan

sebagai alasan untuk melewati suatu tahapan.

4.2.3 Pencairan Tunggakan Pajak

Dibawah ini disajikan data kuantitas pencairan tunggakan pajak dari

sampel 125 Data wajib pajak tahun 2014-2015 yang diperoleh melalui

penelusuran data di objek penelitian.

Tabel 4.4Data Tunggakan dan Pencairan Tunggakan

Pajak Tahun 2014-2015No Keterangan Tunggakan

(Rp)Pencairan

(Rp)1 Jumlah 250.172.729.078 143.512.899.997

2 Minimal 100.000 0

3 Maksimal 19.166.007.139 15.173.275.813

4 Rata-rata 2.001.381.833 1.148.103.197

Sumber : Register Pengawasan Penata Usaha Piutang Pajak

Dari data diatas terlihat dari 125 Wajib Pajak yang diteliti, selama

tahun 2014-2015 nilai tunggakannya mencapai Rp 250.172.729.078 dari nilai

yang berhasil dicairkan sebesar Rp 143.512.899.997 .

60

4.3 Analisis Statistik Deskriptif

Berdasarkan hasil pengumpulan data sekunder, terkait variabel kualitas

penetapan pajak, penagihan aktif pajak dan pencairan tunggakan pajak

diperoleh hasil analisis deskriptif sebagai berikut :

Tabel 4.5Hasil Uji Analisis Statistik Deskriptif

Sumber : Data diolah menggunakan SPSS 22

Berdasarkan tabel 4.5, diperoleh hasil bahwa variabel kualitas

penetapan pajak memiliki nilai minimum sebesar 1 dan maksimum sebesar 5

dengan rata- rata sebesar 4,152 dan standar deviasi sebesar 1,432. Hal ini

menunjukkan bahwa kualitas penetapan pajak di Kantor Pelayanan Pajak

Pratama Tangerang Timur cenderung tinggi. Data kualitas penetapan pajak

berdistribusi normal, hal ini dapat dilihat dari nilai skewness dan kurtosis data

yang berada dalam rentang -2,58 < z

< 2,58, yaitu dengan nilai skewness sebesar -1,395 dan kurtosis sebesar 0,331.

Berdasarkan tabel 4.5, juga diperoleh hasil bahwa variabel penagihan

aktif pajak memiliki nilai minimum sebesar 0 dan maksimum sebesar 46 dengan

rata- rata sebesar 11,16 dan standar deviasi sebesar 10,412. Hal ini menunjukkan

bahwa penagihan aktif pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tangerang

61

Timur cenderung rendah. Data penagihan aktif juga berdistribusi normal, hal

ini

62

dapat dilihat dari nilai skewness dan kurtosis data yang berada dalam rentang

- 2,58 < z < 2,58, yaitu dengan nilai skewness sebesar 1,251 dan kurtosis

sebesar 1,095.

Berdasarkan tabel 4.5, juga diperoleh hasil bahwa variabel pencairan

tunggakan pajak memiliki nilai minimum sebesar 0 dan maksimum sebesar

15.173.275.813 dengan rata-rata sebesar 1.148.103.197 dan standar deviasi sebesar

3.290.987.080. Hal ini menunjukkan bahwa pencairan tunggakan pajak di

Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tangerang Timur cenderung tinggi. Data

Pencairan Tunggakan pajak tidak berdistribusi normal, hal ini dapat dilihat dari

nilai skewness dan kurtosis data yang berada di luar rentang -2,58 < z < 2,58,

yaitu dengan nilai skewness sebesar 3,428 dan kurtosis sebesar 10,703.

4.4 Hasil Penelitian

Dalam penelitian ini, pengaruh variabel kualitas penetapan pajak dan

penagihan aktif pajak terhadap pencairan tunggakan baik secara prsial

maupun simultan akan dianalisis dengan menggunakan analisis regresi linear

berganda.

4.4.1 Uji Analisis Regresi

Sebelum dilakukan analisis regresi linear berganda, perlu dilakukan uji

asumsi klasik untuk menguji apakah analisis regresi dapat digunakan. Uji

asumsi tersebut meliputi uji normalitas, uji multikolinearitas, uji

heteroskedastisitas dan uji autokorelasi.

4.4.1.1 Uji Normalitas

63

Uji Normalitas dilakukan untuk mengetahui distribusi residual dari model

regresi, jika residual berdistribusi normal maka model dapat dianalisis

dengan

60

analisis regresi, namun jika residual tidak berdistribusi normal maka model

tersebut tidak dapat dianalisis dengan analisis regresi.

Uji normalitas dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu secara grafik

dan secara statistik, uji normalitas secara grafis dilakukan dengan melihat grafik

PP- Plot sedangkan uji normalitas secara statistik dapat dilakukan dengan

melihat signifikan dari hasil uji normalitas Kolmogorv Sminov. Pada grafik PP

Plot, jika data residual berpencar di sekitar garis lurus maka dikatakan data

residual berdistribusi normal dan pada uji normalitas Kolmogorv Sminov, data

residual dikatakan berdistribusi normal jika nilai probabilitas (signifikan ) lebih

besar dari 0,05. Pembuatan grafik PP-Plot dari residual model dapat dibuat

dengan bantuan program SPSS 22, berikut ini adalah grafik PP-Plot yang

terbentuk

Gambar 4.2Grafik PP Plot Uji Normalitas

60

Berdasarkan gambar di atas, data hasil penelitian menyebar mengikuti arah

garis lurus, sehingga dapat disimpulkan bahwa secara grafik, residual

model

61

berdistribusi normal. Untuk memperkuat hasil uji normalitas, selanjutnya

normalitas residual akan diuji secara statistik dengan menggunakan uji

normalitas Kolmogorov Smirnov, berikut ini adalah hasil dari uji normalitas

Kolmogorov Smirnov dengan bantuan program SPSS:

Tabel 4.6Hasil Uji Normalitas Kolmogorv Smirnov

One-Sample Kolmogorov-Smirnov TestUnstandardized Residual

N 95Normal Parametersa,b Mean ,0000000

Std. Deviation 1,18403589Most Extreme Differences Absolute ,058

Positive ,058Negative -,052

Test Statistic ,058Asymp. Sig. (2-tailed) ,200c,d

a. Test distribution is Normal.b. Calculated from data.c. Lilliefors Significance Correction.d. This is a lower bound of the true significance.

Berdasarkan tabel di atas, diperoleh nilai signifikan hasil uji normalitas

sebesar 0,929. Oleh karena nilai signifikan hasil uji normalitas lebih besar

dari 0,05 maka dapat disimpulkan bahwa residual model regresi berdistribusi

normal, sehingga syarat normalitas terpenuhi.

4.4.1.2 Uji Multikolinearitas

Menurut Imam Ghozali (2011:105-106) uji multikolinieritas bertujuan

untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel

bebas (independent). Untuk menguji multikolinieritas dengan cara melihat

nilai VIF masing-masing variabel independent, jika nilai VIF < 10 dan

tolerance > 0,1, maka dapat disimpulkan data bebas dari gejala multikolinieritas.

Coefficientsa

Collinearity Statistics

1 Kualitas_Penetapan_Pajak ,922 1,084Penagihan_Aktif_Pajak ,922 1,084

a. Dependent Variable: Pencairan_Tunggakan_Pajak

62

Tabel 4.7Hasil Uji Multikolinearitas

Model

Tolerance VIF

Berdasarkan tabel di atas, dapat dilihat nilai VIF seluruh variabel < 10

dan nilai tolerance > 0,1, hal ini menunjukkan tidak terjadi multikolinearitas

pada model regresi, sehingga asumsi tidak adanya multikolinearitas terpenuhi.

4.4.1.3 Uji Heteroskedastisitas

Uji heterokedastisitas bertujuan menguji apakah dalam model regresi

terjadi ketidaksamaan variance dari residual satu pengamatan ke pengamatan

yang lain. Ada beberapa cara yang dapat dilakukan untuk melakukan uji

heteroskedastisitas, yaitu uji grafik plot, uji park, uji glejser, dan uji white.

Pengujian pada penelitian ini menggunakan Grafik Plot antara nilai prediksi

variabel dependen yaitu ZPRED dengan residualnya SRESID. Tidak terjadi

heteroskedastisitas apabila tidak ada pola yang jelas, serta titik-titik menyebar

diatas dan dibawah angka 0 pada sumbu

Y. (Imam Ghozali, 2011: 139-143). Berikut ini adalah grafik hasil uji

heteroskedastisitas tersebut :

63

Gambar 4.3Uji Heteroskedastisitas Grafik

Berdasarkan tabel di atas, tidak ada pola yang jelas, serta titik-titik

menyebar di atas dan di bawah angka 0 pada sumbu Y yang berarti tidak

terjadi heteroskedastisitas.

4.4.1.4 Uji Autokorelasi

Uji Autokorelasi dapat dilakukan dengan menggunakan uji Run. Dalam uji

Run, apabila nilai signifikan hasil pengujian > 0,05 maka dinyatakan tidak

terjadi autokorelasi dalam model, sedangkan nilai signifikan < 0,05 menunjukkan

adanya autokorelasi dalam tabel.

Tabel 4.8Hasil Uji Autokorelasi

Runs Test

ABS_RESTest Valuea ,95Cases < Test Value 47Cases >= Test Value 48Total Cases 95Number of Runs 49Z ,104Asymp. Sig. (2-tailed) ,917

a. Median

Model Summaryb

Model R R SquareAdjusted R

SquareStd. Error of the

Estimate1 ,472a ,222 ,206 1,19684a. Predictors: (Constant), Penagihan_Aktif_Pajak, b. Dependent Variable: Pencairan_Tunggakan_Pajak

64

Berdasarkan tabel di atas, diperoleh nilai signifikan hasil uji Run

sebesar 0,917. Oleh karena nilai signifikan yang diperoleh > 0,05 , hal ini

menunjukkan bahwa tidak terjadi autokorelaasi pada ketiga model regresi.

4.4.1.5 Uji Koefisien Determinasi (R2)

Dalam penelitian ini, koefisien determinasi digunakan untuk

mengetahui besar pengaruh variabel kualitas penetapan pajak dan penagihan

aktif pajak terhadap pencairan tunggakan pajak. Nilai koefisien determinasi

dilihat dari nilai R Square.

Tabel 4.9 Koefisien Determinasi (R2)

Berdasarkan tabel 4.9 diperoleh nilai R Square sebesar 0,222, yang

berarti besar kontribusi yang diberikan variabel kualitas penetapan pajak dan

penagihan aktif pajak terhadap pencairan tunggakan pajak adalah sebesar 22,2%

sedangkan sisanya sebanyak 77,8% variansi pencairan tunggakan pajak

dipengaruhi oleh faktor lain di luar kualitas penetapan pajak dan penagihan aktif

pajak, yang tidak dianalisis dalam penelitian ini. Dengan nilai korelasi (R)

sebesar 0,472, yang berarti dalam Hubungan ini termasuk ke dalam kategori

ukuran sedang (0,40- 0,599).

65

4.4.2 Hasil Analisis Regresi

Hasil analisis regresi meliputi hasil uji t (uji pengaruh parsial) dan hasil uji

F (uji pengaruh simultan).

4.4.2.1 Persamaan Regresi

Berikut hasil olahan regresi menggunakan output SPSS 22 yang didapat :

Tabel 4.10Hasil Analisis Linear Berganda

Coefficientsa

Model

Unstandardized Coefficients

Standardized Coefficients

B Std. Error Beta t Sig.1 (Constant) 5,167 ,506 10,216 ,000

Kualitas_Penetapan_Pajak 3,348 ,734 ,437 4,565 ,000Penagihan_Aktif_Pajak 1,206 ,343 ,337 3,521 ,001

a. Dependent Variable: Pencairan_Tunggakan_Pajak

Berdasarkan tabel 4.10, diperoleh nilai konstanta untuk persamaan regresi

sebesar 5,167 dengan koefisien regresi variabel kualitas penetapan pajak

sebesar 3,348 dan koefisien regresi untuk variabel penagihan aktif pajak

sebesar 1,206. Dengan demikian, dapat dibentuk persamaan regresi sebagai

berikut :

Y = 5,167 + 3,348 X1 + 1, 206 X2

dengan :

Y = pencairan tunggakan pajak

X1 = kualitas penetapan pajak

X2 = penagihan aktif pajak

4.4.2.2 Uji Pengaruh Parsial (uji t)

Dalam analisis regresi linear, uji t digunakan untuk mengetahui

66

pengaruh parsial variable pengaruh kualitas penetapan pajak dan tindakan

penagihan aktif

67

secara parsial terhadap variabel pencairan tunggakan pajak. Hasil uji t ini

akan digunakan untuk menguji hipotesis 1 dan 2 dalam penelitian ini.

Dalam uji t, hipotesis pengujian yang digunakan adalah sebagai berikut :

Ho = Kualitas penetapan pajak / penagihan aktif pajak secara parsial tidak

berpengaruh signifikan terhadap pencairan tunggakan pajak

Ha = Kualitas penetapan pajak / penagihan aktif pajak secara parsial berpengaruh

signifikan terhadap pencairan tunggakan pajak

Dengan tingkat kepercayaan 95%, maka Ho akan ditolak jika

nilai signifikan < 0,05 dan Ho akan diterima jika nilai signifikan > 0,05.

Tabel 4.11 Hasil Uji t Coefficientsa

Model

Unstandardized Coefficients

Standardized Coefficients

B Std. Error Beta t Sig.1 (Constant) 5,167 ,506 10,216 ,000

Kualitas_Penetapan_Pajak 3,348 ,734 ,437 4,565 ,000Penagihan_Aktif_Pajak 1,206 ,343 ,337 3,521 ,001

b. Dependent Variable: Pencairan_Tunggakan_Pajak

Berdasarkan tabel di atas, diperoleh beberapa hasil sebagai berikut:

1. Nilai signifikan pengaruh variabel kualitas penetapan pajak terhadap

pencairan tunggakan pajak adalah sebesar 0,000 dengan koefisien

regresi bertanda positif. Oleh karena nilai signifikan yang diperoleh <

0,05 dan koefisien regresi bertanda positif, maka Ho ditolak dan

disimpulkan bahwa kualitas penetapan pajak berpengaruh positif dan

signifikan terhadap pencairan tunggakan pajak, yaitu semakin baik

kualitas penetapan pajak maka semakin lancar pencairan tunggakan

68

pajak, begitu sebaliknya.

69

2. Nilai signifikan pengaruh variabel penagihan aktif pajak terhadap

pencairan tunggakan pajak adalah sebesar 0,001 dengan koefisien

regresi bertanda positif. Oleh karena nilai signifikan yang diperoleh <

0,05 dan koefisien regresi bertanda positif, maka Ho ditolak dan

disimpulkan bahwa penagihan aktif pajak berpengaruh positif dan

signifikan terhadap pencairan tunggakan pajak, yaitu semakin baik

penagihan aktif pajak maka semakin lancar pencairan tunggakan pajak,

begitu sebaliknya.

4.4.2.3 Uji Pengaruh Simultan (Uji F)

Dalam penelitian ini, uji pengaruh simultan digunakan untuk menguji

pengaruh variabel kualitas penetapann pajak dan tindakan penagihan aktif

secara simultan terhadap pencairan tunggakan pajak. Hasil dari uji F ini

selanjutnya akan digunakan untuk menguji hipotesis 3 dalam penelitian ini.

Dalam uji pengaruh simultan, hipotesis pengujian yang digunakan

adalah sebagai berikut :

Ho = Kualitas penetapan pajak dan penagihan aktif pajak secara simultan

tidak berpengaruh signifikan terhadap pencairan tunggakan pajak.

Ha : Kualitas penetapan pajak dan penagihan aktif pajak secara

simultan berpengaruh signifikan terhadap pencairan tunggakan pajak.

Dengan tingkat kepercayaan 95%, maka Ho akan ditolak jika nilai

signifikan < 0,05 dan Ho akan diterima jika nilai signifikan > 0,05.

ANOVAa

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig.1 Regression 37,701 2 18,850 13,160 ,000b

Residual 131,782 92 1,432Total 169,483 94

a. Dependent Variable: Pencairan_Tunggakan_Pajakb. Predictors: (Constant), Penagihan_Aktif_Pajak, Kualitas_Penetapan_Pajak

70

Tabel 4.12 Hasil Uji F

Berdasarkan tabel di atas, diperoleh nilai signifikan hasil uji F

sebesar 0,000. Oleh karena nilai signifikan hasil uji simultan < 0,05 maka Ho

ditolak dan disimpulkan bahwa kualitas penetapan pajak dan penagihan aktif

pajak secara simultan berpengaruh signifikan terhadap pencairan tunggakan

pajak.

4.5. Diskusi Hasil dan Pembahasan

4.5.1 Pengaruh Kualitas penetapan pajak terhadap pencairan

tunggakan pajak

Berdasarkan hasil analisis data statistik dalam penelitian ini Variabel

kualitas penetapan pajak secara parsial (uji t) menunjukkan t hitung sebesar

4,565 dengan nilai signifikansi sebesar 0,000. Nilai thitung > ttabel (4,565>1,989)

dan taraf signifikansi (0,000<0,05). Dari hasil uji t tersebut dapat dinyatakan

bahwa kualitas penetapan pajak berpengaruh signifikan positif terhadap

pencairan tunggakan pajak dapat diterima.

Hal ini mengindikasikan bahwa semakin baik kualitas penetapan pajak

maka semakin lancar pencairan tunggakan pajak, begitu sebaliknya, apabila

kualitas penetapan tidak baik, maka akan menyebabkan pencairan tunggakan

pajak menurun. Selain itu penelitian ini juga mendukung hasil penelitian I

71

Gede

72

Wirawiweka (2007) yang menunjukkan adanya pengaruh kualitas penetapan pajak

terhadap pencairan tunggakan pajak.

4.5.2 Pengaruh Tindakan Penagihan aktif pajak terhadap

pencairan tunggakan pajak

Berdasarkan hasil analisis data statistik dalam penelitian ini Variabel

Tindakan Penagihan Aktif secara parsial (uji t) menunjukkan Nilai t hitung

sebesar 3,521 dengan nilai signifikansi sebesar 0,001. Nilai thitung > ttabel

(3,521>1,989) dan taraf signifikansi (0,000<0,05). Dari hasil uji t tersebut

dapat dinyatakan bahwa tindakan penagihan aktif berpengaruh signifikan

positif terhadap pencairan tunggakan pajak dapat diterima.

Hal ini mengindikasikan bahwa penagihan aktif merupakan faktor

yang menentukan tinggi rendahnya pencairan tunggakan pajak, apabila

tindakan penagihan aktif dilakukan secara intensif dan efektif, maka akan

menyebabkan pencairan tunggakan pajak semakin besar. Namun sebaliknya,

jika tindakan penagihan aktif tidak dilakukan dengan intensif dan efektif, maka

akan menyebabkan pencairan tunggakan pajak seakin kecil. Selain itu hasil

penelitian ini juga mendukung penelitian yang dilakukan Khalifah (2009) yang

menyatakan bahwa pelaksanaaan tindakan penagihan aktif mempunyai pengaruh

yang sangat kuat terhadap tingkat penerimaan pajak/tunggakan pajak.

4.5.3 Kualitas penetapan pajak dan penagihan aktif pajak

berpengaruh terhadap pencairan tunggakan pajak

Dari hasil uji signifikansi simultan (Uji F), diperoleh Fhitung sebesar 13,160

dengan nilai signifikansi sebesar 0,000. Jadi jika dibandingkan Fhitung > Ftabel

70

yaitu (13,160>3,94) dan taraf signifikasi (0,000<0.05) dengan total

persentase pengaruh sebesar 20,6%, sedangkan sisanya sebesar 77,8%

dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak diamati di dalam penelitian ini. maka

dapat disimpulkan bahwa Kualitas Penetapan Pajak dan Tindakan Penagihan

Aktif secara simultan berpengaruh signifikan terhadap pencairan tunggakan pajak

dapat diterima.